Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
walikotabanjar provinsi jawa barat peraturan walikota banjar nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikotabanjar, menimbang bahwauntukmelaksanakanketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun sebagaimanatelahdiubahdengan peraturan menteri dalam negeri nomor16 tahun tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor1l1 tahun tentang komunitas intelijen daerah, yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai komandan kabupaten kotadiaturomunitas intelijen daerah2011 nomor memutuskan:gubernuradalah gubernur provinsi jawa barat. intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yangterorganisir dengan menggunakan metode tertentu untukpimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambillntelijen dan unsur pimpinan daerah kota banjar. jaringan intelijenadalahhubunganantarperorangan, kelompokmaupuninstansitertentu yang dapatmemberikan data dan atauinformasiataubahanketeranganuntukkepentingantuga intelijen. ancamanadalahsetiapusahadankegiatanbaikdaridalammaupunl luarnegeri yang dinilaimembahayakankedaulatan, keutuhanwilayah negara kesatuan republik indonesia, dankeselamatansegenapbangsasertakepentingannasionallainnya unsurpimpinandaerahkotaadalah wali kota,komandankodim, kepalakepolisianresor, kepalakejaksaannegeridanunsurpimpinandaerah lain yang tertinggi kota. bab penyelenggaraan komandan penyelenggaraan komandan kota banjar menjaditugasdantanggungjawab wali kota. tugas dan kewajiban wali kotadan cc. menjamin terlaksananya kegiatan operasional komandan kota banjar. pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam hal mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada huruf didelegasikan kepada unsur intelijen kepolisian resor banjar. bab iii kelembagaan komandan susunan keanggotaan komandan dibentuk oleh wali kota. komandan sebagaimana dimaksud pada mempunyaitugas: merencanakan, mencari, mengumpulkan, sertamengkoordinasikan dan mengkomunikasikaninformasi bahan keterangan intelijen dari berbagaisumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yangmenjadi ancaman stabilitas nasional didaerah, dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbanganbagi unsur pimpinan daerah mengenai kebijakan yangberkaitan dengan deteksi dini dan peringatan diniterhadap ancaman stabilitas nasional kota banjar. susunan keanggotaan komandan sebagaimana dimaksudpada ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab pelaporan pelaksanaanpenyelenggaraan komindadilaporkanoleh wali kotakepada gubernurdengantembusankepada menteri koordinat politik, hukuman keamanan, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri hukuman hak asasi manusia, menteri keuangan, kepala badanlunsurpimpinandaerah provinsi. laporansebagaimanadimaksudpada dilakukansecaraberkalasetiap (enam) bulanpadabulan januaridan juli,sertasewaktu waktujikadipandangperlu. dalamkeadaanmendesak, mekanismepelaporansebagaimanadimaksudpada dan dapatdisampaikansecaralisansertadapatmelampauihierarki yang ada, denganketentuantetapsegeramenyampaikanlaporandantembusa ntertulissecarahierarki. bab pendanaan pendanaan komandan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota banjhasil kajian terhadap rancangan peraturan wali kota tentang komunitas intelijen daerah perlu dikaji lambang negara telahsesuai lampiran permendagri nomor tahun judul telahsesuai permendagri nomor tahun tentang perubahan atas permendagri nomor tahun tentang komunitas intelijen daerah menimbang merupakandelegasilangsungdari permendagri nomor tahun permendagri nomor tahun tentang perubahan atas permendagri nomor tahun tentang perubahan atas permendagri nomor tentang komunitaslntelijen daerah tahun tentang komunitas intelijen daerah mengingat ketentuanangka disesuaikan batangtubuh ketentuanpenulisan walikotadiubahmenjadi wali nomor tahun tentang pemerintah daerah kota (1l)kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebutwali kota. banjar, januari pengkaji kepala sub bagian ppid kepala bagian hukuman organisasi
this pdf created simo word pdf unregistered amanmasyarakat kota banjar dengan kriteria pra dan belum seluruhnya menikmati penerangan listrik sehingga perlu dibantu oleh pemerintah kota banjar melalui apbd, pelaksanaanya yang selanjutnya disebut listrik masuk desa, bahwa terdapat lokasi lokasi rawan kecelakaan dan kejahatan yang memerlukan penerangan jalan non pju ionisasi) yang pembayaran tagihan bulanan dibebankan kepada masyarakat penerima bantuan: bahwa pemasangan penerangan jalan umum non pju ionisasi) sebagai dimaksud pada huruf dibantu dari pemerintah kota banjar melalui apbd, bahwa listrik masuk desa dan penerangan jalan umum non pju ionisasi) mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pajak penerangan jalan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan perlu diatur dengan peraturan walikota. mengingat undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perlindungan konsumenketenagalistrik. tahun tentang standar biaya umum tahun anggaran peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor. tahun tanggal agustus tentang perubahan atas peraturan menteri esdm nomor tahun tentang instalasi ketenagalistrikan: peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang standarisasi nasional: keputusan direksi pt. pln (persero) nomor dir tentang sertifikasi badan usaha jasa konstruksi pekerjaan bidang elektrikal sub dan penanggung jawab teknik pjt) lingkungan pt. pln, peraturan daerah kota banjar nomor tahun tentang pajak penerangan jalan umum pju)erah kota banjarmemutuskan: menetapkan peraturan walikotainas pekerjaan umum adalah dinas pekerjaan umum kota banjar kepala dinas pekerjaan umum adalah kepala dinas pekerjaan umum kota banjar bidang adalah bidang pertambangan dan energi dinas pekerjaan umum kota banjar kepala bidang adalah kepala bidang pertambangan dan energi dinas pekerjaan umum kota banjar kecamatan adalah kecamatan yang berada wilayah kota banjar camat adalah camat dalam wilayah kota banjar. desa kelurahan adalah desa kelurahan yang berada wilayah kota banjar lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi fungsi kelurahan pada kota banjar. kepala desa adalah kepala desa wilayah kota banjar. masyarakat adalah warga rakyat kota banjar perseroan terbatas perusahaan listrik negara yang selanjutnya disingkat pt.pln adalah perusahaan listrik negara persero) komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik yang selanjutnya disingkat konsul this pdf created simo word pdf unregistered version komite nasional keselamatan untuk instalasi listrik adalah pemeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa listrik sertifikat laik operasi yang selanjutnya disingkat slo adalah status hasil pemeriksaan instalasi listrik sesuai standar pemasangan memenuhi ketentuan persyaratan umum instalasi listrik kuil) dan material yang dipasang memenuhi standar nasional indonesia sni) tidak laik operasi yang selanjutnya disingkat tlo adalah instalasi listrik tidak sesuai dengan standard pemasangan, tidak memenuhi ketentuan persyaratan umum instalasi listrik kuil) dan material yang dipasang tidak memenuhi standar nasional indonesia sni) hibah adalah pemberian kepada masyarakat berupa bantuan listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum perdesaan non pju ionisasi) hibah dalam bentuk barang modal yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh organisasi perangkat daerah opd) dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh opd yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aspemberipemerintah kota banjar yang selanjutnya disebut pihak kesatu pihak kesatu adalah walikota banjarmasyarakat kota banjar pihak kedua adalah masyarakatyang penandatanganan perjanjian kisahnya dikatakan kepada camat anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota banjar listrik masuk desa yang selanjutnya disingkat lists adalah bantuan pemerintah kota banjar kepada masyarakat kota banjar dengan kriteria keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahteralistrik masuk desa lists) bantuan pemerintah kota banjar berkapasitas watt) yang selanjutnya disebut (satu) paket penerangan jalan umum perdesaan non pju ionisasi) yang selanjutnya disebut dengan penerangan non pju adalah bantuan pemerintah kota banjar kepada masyarakat kota banjarpenerangan jalan umum perdesaan non pju ionisasi) diberikan kepada masyarakat kota banjar yang memerlukan penerangan dengan beban biaya tambahan dibebankan kepada masyarakat penerima bantuan melalui rekening tagihan bulanan listrik pemberian bantuan listrik masuk desa lists) dan bantuan penerangan jalan umum perdesaan non pju ionisasi) dilakukan secara bertahap. bab tujuan bantuan listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum non pju ionisasi) mempunyai tujuan yaitu manfaat: berkelanjutan: peningkatan kecerdasan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban: kenyamanan. this pdf created simo word pdf unregistered version bab iii syarat syarat memperoleh bantuan syarat masyarakat yang memperoleh bantuan listrik masuk desa lists) antara lain masyarakat pra sejahtera dan sejahtera sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh dinas catatan sipil dan kependudukan capilduk) dan atau penilaian masyarakat sekitar yang dapat dipertanggungjawabkan oleh desa kelurahan setempat pengajuan bantuan listrik masuk desa melalui desa kelurahan cc. secara teknis dapat terjangkau dan memungkinkan rumah dan bangunan merupakan hak milik apabila bangunan menumpang tanah orang lain (tumpang karang tugu tumpang) maka harus ada persetujuan dari pemilik tanah dan diketahui oleh desa kelurahan setempat tanpa dipungut biaya gratis) bersedia membayar tagihan bulanan (rekening) listrik tepat pada waktunya syarat masyarakat yang memperoleh bantuan penerangan jalan umum non pju ionisasi) antara lain masyarakat yang berlokasi daerah rawan kecelakaan dan rawan kejahatan serta lokasi yang gelap diwaktu malam hari, pengajuan bantuan penerangan jalan umum non pju ionisasi) melalui desa kelurahan: cc. secara teknis dapat terjangkau dan memungkinkan: tanpa dipungut biaya gratis): bersedia menanggung beban tambahan melalui rekening tagihan bulanan. ketentuan lebih lanjut mengenai teknis mengacu pada peraturan pt. pln persero) yang telah dibakukan. bab iii hak dan kewajiban hak masyarakat kota banjar memperoleh bantuan kegiatan listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum non pju ionisasi). hak pemerintah kota banjar membatalkan menolak hak masyarakat untuk memperoleh bantuan listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum non pju ionisasi). kewajiban pemerintah kota banjar memberi bantuan dan mengabulkan permohonan masyarakat untuk memperoleh pemasangan listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum non pju ionisasi). kewajiban masyarakat kota banjar yang memperoleh listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum non pju ionisasi) untuk membayar tagihan rekening bulanan listriknya pt. pln persero) serta wajib memelihara asset bantuan tersebut. bab hibah dan pertanggungjawabannya hibah kepada masyarakat kota banjar bersumber dari anggaran pendapatan dan biaya daerah apbd) kota banjar dalam bentuk program listrik masuk desa lists) dan penerangan jalan umum non pju ionisasi) dengan ketentuan sebagai berikut pengadaan barang bantuan listrik masuk desa dan bantuan penerangan jalan umum non pju ionisasi) oleh bidang pertambangan dan energi dinas pekerjaan umum kota banjar dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa yang telah ditentukan biaya tagihan, pemeliharaan dan pengamanan menjadi tanggung jawab masyarakat penerima bantuan. this pdf created simo word pdf unregistered version hibah diperuntukan kepada masyarakat penerima bantuan listrik masuk desa lists) dan bantuan penerangan jalan umum non pju ionisasi). hibah bantuan listrik masuk desa lists) dan bantuan penerangan jalan umum non pju ionisasi): bahwa terdapat belanja yang memerlukan pergeseran yang disebabkan oleh masuknya barang dalam katalog setelah apbd ditetapkan dan dalam anggaran murni terdapat belanja yang bersumber dari dana alokasi khusus yang belum sesuai dengan petunjuk teknilakukan perubahan terhadap
lampiran peraturan bupati nunukan nomor tahun tentang tunjangan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri lingkungan pemerintah kabupaten nunukan bentuk format perhitungan tpp daftar perhitungan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pns skpd dasar absensi bulan. tahun anggaran masuk kerja tidak apel pulang pulang kurang dari nama nip terlambat terlambat cepat cepat jam (senin menit menit menit kamis atau jam (jum'at) oa pegawai kali kali kali kali kali kali dst nunukan, . menetapkan, pejabat penanggung jawab pejabat penilai, kepala. nama nama nip. nip. bupati nunukan, ttd basri sipil persentase potongan
urusan agama ap kebijakan keagamaan meliputi kebijakan dibidang, bimas islam, bimas kristen, tahun tahun permanenbimbingan masyarakat islam wakaf permohonan izin tukar menukar tanah wakaf risalah) tahun tahun permanen permohonan penunjukan lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf tahun tahun permanen bantuan pengembangan wakaf produktif tahun tahun permanen bantuan sertifikasi tanah wakaf tahun tahun permanen pendataan wakaf tahun tahun musnah akta ikrar wakaf tahun tahun permanen formulir wakaf tahun tahun permanen surat pengesahan nadzir wakaf tahun tahun permanen zakat bimbingan dan pembinaan lembaga zakat tahun tahun musnah pembinaan lembaga pengelola zakat tahun tahun permanen rumah ibadah bantuan pengelolaan rumah ibadah tahun tahun musnah penyuluhan dan bimbingan kemasjidan tahun tahun musnah sertifikat aset aset badan kesejahteraan masjid bkm) tahun tahun permanen bimbingan dan penyuluhan kegiatan penyuluhan dan bimbingan penyuluh tahun tahun musnah penerangan agama islam tahun tahun musnah bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama islam tahun tahun musnah pembinaan lembaga keagamaan tahun tahun musnah pembinaan aliran keagamaan tahun tahun permanen bimbingan dan pengembangan kerjasama dalam bentuk program aksi pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat bimbingan dan pengembangan kemitraan tahun tahun permanen peringatan hari besar islam tahun tahun musnah perkawinan wa dokumen administrasi perkawinan tahun tahun permanen keterangan dari lurah kepala desa surat keterangan untuk menikah n1) surat keterangan asal usul n2) surat persetujuan kedua mempelai n3) surat keterangan tentang orang tua n4) surat keterangan izin dari orang tua ns) surat keterangan kematian suami istri n6) surat pemberitahuan kehendak menikah n7) surat keterangan isbat nikah dari pengadilan agama pa) surat penetapan tentang wali hakim adha surat izin untuk poligami surat penetapan talak cerai dari surat izin kawin dari komandan bagi anggota tni data penyuluhan pernikahan bp4) tahun tahun musnah buku akta nikah, talak, cerai dan rujuk tahun tahun permanen perkawinan antar warga negara tahun tahun permanen paspor surat keterangan tidak berhalangan menikah (dari kedutaan) surat surat jaminan kasus perkawinan tahun tahun musnah kegiatan kepenghuluan dan bimbingan penghulu tahun tahun musnah dispensasi pengadilan agama tentang umur calon pengantin pria dibawah tahun tahun permanen tahun dan calon pengantin wanita dibawah tahun biaya pernikahan tahun tahun musnah bantuan sosial bansos) islam tahun tahun musnah lua kasus rumah ibadah tahun tahun permanen pembinaan lembaga keagamaan tahun tahun musnah bantuan gereja (alkitab, baju toga, recap gedung gereja, dll) tahun tahun musnah kasus rohaniawan penyalahgunaan wewenang tahun tahun permanen peringatan hari besar kristen tahun tahun musnah natal jumat agung bimbingan dan penyuluhan kegiatan agama kristen tahun tahun musnah pesparawi tahun tahun musnah pendirian rumah ibadah tahun tahun permanen izin tinggal rohaniawan kita vitas) tahun tahun musnah laporan organisasi gereja tahun tahun musnah hak milik atas tanah tahun tahun permanen bimbingan mayarakat katolik kasus pendirian gereja tahun tahun permanen bantuan perizinan tahun tahun musnah rekomendasi izin kerja rekomendasi visa kunjungan rekomendasi kita seizin tinggal terbatas) rekomendasi bebas bea masuk katolik bantuan gereja tahun tahun permanen bantuan sarana keagamaan tahun tahun musnah bantuan ormas katolik tahun tahun musnah bantuan komisi kwi dan keuskupan tahun tahun musnah pembinaan tokoh agama tahun tahun musnah dialog kerukunan tahun tahun musnah pertemuan lintas komisi tahun tahun musnah loka karya music liturgi provinsi gerejawi tahun tahun musnah pagelaran music provinsi gerejawi tahun tahun musnah pengembangan keagamaan statistik keagamaan tahun tahun permanen data lembaga keagamaan katolik, ordo, gereja, panti asuhan tahun tahun musnah data pemeluk agama tahun tahun musnah penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan data penyuluh agama tahun tahun permanen data juru penerang tahun tahun permanen jenis dan materi penyuluhan tahun tahun permanen bantuan operasional juru penerang tahun tahun musnah pedoman pengusulan pembuatan laporan penyuluhan pns tahun tahun permanen pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi juru penerang agama katolik tahun tahun permanen pedoman pemberian bantuan lingkungan direktorat urusan agam katolik tahun tahun permanen standar pedoman bina iman remaja bir) dan bina imam anak (bia) tahun tahun permanen pedoman bimbingan masyarakat katolik tahun tahun permanen pembinaan pembina bir dan bia tahun tahun musnah pembinaan penyuluh agama juru penerang katolik tahun tahun musnah pembinaan umat, orang muda katolik, keluarga bahagia tahun tahun musnah bantuan social bansos) katolik tahun tahun musnah bimbingan masyarakat hindu sdh penyuluhan tahun tahun musnah perayaan hari raya agama hindu utama dharma gita seni budaya hindu pewitenan, diksi dihati tirta yatra juru penerang agama hindu penyuluh agama hindu dharma duta pembinaan lembaga keagamaan kasus lembaga keagamaan (rumah ibadah) tahun tahun permanen parasit hindu dharma indonesia padi) tahun tahun permanen banjar suka duka hindu dharma tahun tahun musnah penantian penantian tahun tahun musnah pengurus pura tahun tahun permanen pengurus wanita hindu dharma indonesia hdi) tahun tahun musnah pengurus berada tahun tahun musnah pasaman tahun tahun permanen bimbingan ibadah persembahyangan tahun tahun musnah upacara keagamaan upacara eka dasa rubra tahun tahun permanen upacara lainnya tahun tahun musnah pembagian aliran keagamaan tahun tahun musnah bimbingan ibadah sosial tahun tahun musnah dana dunia dharma dana pembakaran jenazah rumah duka data pengembangan keagamaan statistik keagamaan tahun tahun permanen pemeluk agama tahun tahun musnah tokoh agama tahun tahun musnah pura candi dan kuil tahun tahun musnah fasilitasi rohaniawan tahun tahun musnah urusan perizinan passim visa, rpt, fiskal perpanjangan izin pendeta hindu pemangku pengambilan sumpah penyuluhan perkawinan konsultasi pranikah agama hindu tahun tahun musnah sushi madani tahun tahun permanen penyuluhan pasca nikah tahun tahun musnah konsultasi perkawinan tahun tahun permanen perkawinan agama hindu perkawinan campuran bantuan sosial bansos) hindu tahun tahun musnah bimbingan masyarakat budha kasus rumah ibadah yayasan tahun tahun permanen kasus majelis majelis (keagamaan) tahun tahun permanen laporan pelaksanaan kegiatan swayamvara tri petaka gata tk. nasional tahun tahun musnah laporan pelaksanaan kegiatan manahiti loka dhamma tk. nasional tahun tahun musnah laporan pelaksanaan kegiatan sippa dhamma sahaja tk. nasional tahun tahun musnah daftar organisasi keagamaan tahun tahun musnah daftar yayasan lembaga keagamaan tahun tahun musnah pendirian rumah ibadah tahun tahun permanen pendirian majlis keagamaan tahun tahun permanen hak milik atas tanah tahun tahun permanen bantuan sosial bansos budha) tahun tahun musnah kerukunan umat beragama pembinaan kerukunan hidup beragama tahun tahun permanen kasus keagamaan tahun tahun permanen kasus aliran keagamaan konghucu) tahun tahun permanen haji penyiapan materi penetapan bpi tahun tahun musnah dokumen kelengkapan calon haji tahun tahun musnah dokumen pelayanan operasional penyelenggaraan haji tahun tahun musnah pembinaan jamaah dan petugas haji termasuk bih pph plus tahun tahun musnah pembatalan dan pengembalian biaya perjalanan haji tahun tahun musnah informasi haji dan siskohat tahun tahun musnah bangko setoran pelunasan bpi tahun tahun musnah kuota haji seluruh indonesia tahun tahun musnah penyiksaan paspor haji kedutaan arab saudi tahun tahun musnah dapil yang tidak terpakai tahun tahun musnah data mutasi calon jamaah haji tahun tahun musnah kliping operasional haji tahun tahun musnah mma ema aia usulan perbaikan bimbingan manasik haji dari masyarakat ulama tahun tahun musnah pameran arsip, penataran, udzkaroh, penataran calon jamaah haji dan sejenisnya tahun tahun musnah penyuluhan ibadah haji tahun tahun musnah petugas pipih arab saudi tahun tahun musnah pembantu pemberangkatan pemulangan operasional pusat tahun tahun musnah perseorangan, dil tahun tahun musnah penentuan besarnya onh tahun tahun musnah saudi tahun tahun musnah pelayanan penyelesaian barang tercecer barter) jamaah haji tahun tahun musnah
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tidore kepulauan tahun anggaran ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran menemani senam pemesanan semua rena nen berkurang naa pendapatan daerah pendapatan asli daerah \| (hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang nina hanya tanah tnanayananannaananyanananabana alokasi umum jana alokasi khusus \|.iie975975. lain lain pendapatan daerah yang sah bana darurat pa. dana penyesuaian dan otonomi khusus a35 bantuan keuangan dari provinsiatau men ba. pemerintah daerah lainnya (juan pendapatan daunan so2sa221toko\| serta221n c00 ibelanyadaerah belanja daerah \|. \|. belanja tidak langsung s.l.l. belanja pegawai belanja bunga pa. belanja subsidi pa. belanja hibah belanja bagi hasil np. belanja langsung \| belanja barang dan jasa belanja modal jumlah belanja daerah 9a7asa2. .6c0o\| oa7asa22tt.6c0o\| oo surplus (defisit ) \| ( ) (pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya jamuan penari maan tembi ayan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal investasi) pemerintah jumlah pengeluaran pan s.0n0 erra men pembiayaan neto nan eun berkenaan anggaran rap tahun berkenaan walikota tidore kepulauan, ali ibrahim jumlah ber (ber penjelasan dasar hukum lao too pos oo.,27i,27irum lokasi rum jumlah ber (ber penjelasan dasar hukum lao too pos oo.,27i lokasi folarogurabunga,27il lokasi jikocobobaharu lokasi baharu keluaran tersedianya prasarana dam paritmandi lokasi mandi keluaran tersedianya prasarana dam parit202i pembangunan long storage koli lokasi koliuma lokasi sumome lokasi ome. gurabatilikona lokasi ikonakoli lokasi kolgujarati ,27itulus lokasi tuluskolano lokasi akekolanoyoo3 poopa ,27l lokasi talagamole. hoa nose sumber dana dak reguler bidang pertanian pembangunan jalan usaha tani limfa lokasi limfa keluaran tersedianya jalan tani pertanianhaber lokasi haberdotilou lokasi akedotilojarati lokasi gujarati,27i lokasi ome,27iprospembangunan dung antara irr ipp rpp hetlokasi folarorrabunga pembangunan dung surabunga rrr heti lokasi jikocobo keluaran tersedianya prasarana embungurusan pemerintahan pendidikan organisasi skpd dinas pendidikan penjelasan dasar hukum ann ain program wajib belajar \|sendi ikan dasar semi lan tahun sumber dana dak reguler bidang pendidikan pengadaan peralatan komputer smpn lokasi kec. tidore utara tiket dak) rpp ajaran kel pengadaan peralatan komputer smpn keluaran tiketsumber dana dak reguler bidang pendidikan nadi pengadaan peralatan ipa men lokasi kec. oba selatan,27i lokasi kosalokasi koskelam lokasi kela,27i lokasi rumlokasi rubukusuma lokasi gubukusumjalan produksi baharu lokasi baharujaya lokasi jayoto lokasi gotolokasi kelurahan ome smellm.a. lokasi kel. rum keluaran tersedianya prasarana irigasi tanahlokasi kel. rumdosa lokasi kel. dlokasi kec. oba utara ssculatiya rladalalia iya variasi keluaran belanja barang dan jasa belanja jasa konsultansi(pengadaan peralatan senat. lokasi kec. tidore utara dak)lokasi kec. oba tengah(lokasi kec. oba utaraprosakekolano lokasi akekolanomt. lokasi kosa keluaran tersedianya prasarana irigasi tanahdam parit jaya lokasi jayiiitolok lokasi tolokjalan usaha tani kosa lokasi kosaand mora! pembangunan jalan usaha tani. nan jalan usaha tani p lokasi ikondiri lokasi dibaharu lokasi baharampera lokasi kec. oba utara terciptanya kegiatan kegiatan keluaran play tan pembangunan irigasi tanah dangkal belanja barang dan jasarum balibunga lokasi kec. tidore utara terlaksana kegiatan kegiatan keluaran pembangunan irigasi tanah dangkal rum ikegiatan pembangunan embung dosa lokasi kec. tidore timur keluaran tersedianya prasarana embunglo. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sumber dana kegiatan pembangunan jalan usaha tani lolo lokasi kec. oba tengah terlaksana kegiatan kegiatan keluaran pembangunan jalan usaha tani lolopembangunan damparit sigla lokasi kecamatan oba keluaran tersedianya prasarana dan paritmedia pembelajaran smp. lokasi kec. oba dak) pra pengadaan media pembelajaran smp dak keluaran belanja modal belanja modal pengadaan alat alat ita ie: x21 mana maan nabuku koleksi. a1,g7\| lokasi kota tidore kepulauan perpustakaan smp (dak) pengadaan buku koleksi perpustakaan smp keluaran dak) belanja modal belanja modal pengadaan buku kepustakaan belanja modal pengadaan buku sumber dana dak reguler bidang pendidikan pengadaan peralatan komputer smp lokasi kec. tidore utara dak) 2rp tpp kel terciptanya kegiatan pengadaan peralatan keluaran komputer smpjumlah ber (ber penjelasan dasar hukum le. hoa nose sumber dana . . pembangunan long storage mandi lokasi kecamatan oba selatan keluaran tersedianya prasarana long storagewalikota tidore kepulauan, ali ibrahim jumlah ber (ber penjelasan dasar hukum ee jumlah ber (ber penjelasan dasar hukum sebetumprn setetanpron dop pemberi ntah kota dore kepulauanskpd dinas pertanian jumlah ber (ber penjelasan dasar hukum host3 . program peni angkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan www fasilitasi persiapan identifikasi cuci, bubar dana uan lokasi tidore kepulauan pembinaan, konsultasi lokal, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terfasilitasinya pembiayaan persiapan dak pertanian keluaran kegiatan dak belanja pegawaiyedia aan sarana dan prasarana pertanian sumber dana dak reguler bidang pertanian isasi lokasi gujarati pembangunan irigasi tanah dangkal gujaratijumlah ber (ber penjelasan dasar hukum o. hoo3 yoo prosa3 .isasi lokasi pembangunan irigasi tanah dangkal mel p p . keluaran tersedianya prasarana irigasi tanah dalam
indikator kinerja dan formulasi indikator perangkat daerah kecamatan margoyoso mma angka kriminalitas rasio jumlah tindak kriminal dalam satu dean yaman tam juta engine msremorsasaa persentase rata rata keterlibatan\| jumlah poskamling dan lintas yang aktif masyarakat dalam menjaga \|dibagi jumlah poskamling dan lintas yang keamanan, ketentraman dan ada taafmoramorproceai rasio poskamling jumlah poskamling yang ada dibagi jumlah rasio anggota lintas jumlah lintas per jumlah pore persentase lembaga kemasyarakatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang yang berprestasi berprestasi dibagi jumlah lembaga persentase bantuan sosial yang jumlah bantuan sosial yang disalurkan disalurkan kepada masyarakat dibagi kepada masyarakat dibagi jumlah persentase usulan masyarakat yang\| jumlah usulan musrenbang yang diakomodir jean data kapan tatar jaman daan imoisamor sasaran oo) persentase lembaga kemasyarakatan jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi aktif jumlah lembaga masyarakat yang ada patas persentase lpml aktif jumlah lpml aktif dibagi jumlah lpml yang persentase pkk desaaktif jumlah pkk desa aktif dibagi jumlah pkk persentase karang taruna aktif jumlah karang taruna aktif dibagi jumlah persentase rt rw aktif jumlah rt rw aktif dibagi jumlah rt rw iki persentase posyandu aktif jumlah posyandu aktif dibagi jumlah memo sesama persentase total ketercapaian jumlah yang menerima bantuan (sastra, jeenyaran tenan kepada. pkb dan bantuan kemampuan jumah masyarakat (sastra, pkh penerima keseluruhan dalam daftar 100y6 danbantuankeagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan. balmoisator pose persentase penyaluran sastra jumlah yang menerima sastra dibagi jumlah penerima sastra keseluruhan dalam daftar persentase penyaluran pkh jumlah penerima pkh dibagi jumlah penerima pkh keseluruhan dalam daftar 100y6 persentase penyaluran bantuan jumlah penerima bantuan keagamaan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) \|(rumah ibadah, takmir dll) dibagi jumlah penerima bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll) keseluruhan dalam daftar moiemorsesmana persentase usulan masyarakat yang jumlah usulan masyarakat (usulan masuk musrenbang kabupaten kecamatan) dibagi jumlah usulan kecamatan dalam rkd psalmommorpesem persentase kehadiran masyarakat jumlah masyarakat yang hadir musrenbang desa musrenbang desa dibagi jumlah masyarakat yang diundang persentase kehadiran masyarakat jumlah masyarakat yang hadir musrenbang kecamatan musrenbang kecamatan dibagi jumlah masyarakat yang diundang amors index kepuasan masyarakat data dan informasi tentang tingkat kepuasan kecamatrata rata persentase realisasi jumlah persentase realisasi capaian capaian rkp des rkp des dibagi jumlah desa dalam satu kecamatan, (dimana persentase realisasi capaian rkp des yaitu jumlah kegiatan rkp des yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan rkp des seluruhnya) bamomeorsaseni persentase pelayanan administrasi jumlah pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu kependudukan tepat waktu dibagi jumlah pelayanan administrasi kependudukan ama persentase pelayanan perijinan tepat jumlah pelayanan perijinan tepat waktu waktu dibagi jumlah pelayanan perijinan pada jaten esa peran persentase pelayanan perizinan yang jumlah pengajuan perijinan yang terlayani diselesaikan dibagi jumlah pengajuan fana hnn pgn srajmomemormear persentase pelayanan administrasi jumlah pengajuan administrasi kependudukan yang terlayani kependudukan yang diselesaikan dibagi jumlah pengajuan administrasi semomemorsasaaa persentase keterisian data monografi persentase rata rata keterisian data keane keramat peralatan man abad kamo persentase keterisian data monografi jumlah tabel data monografi kecamatan kecamatan yang terisi dibagi jumlah tabel data batan eat persentase keterisian data profil jumlah tabel data profil kecamatan yang kecamatan terisi dibagi jumlah tabel data keseluruhan matan jago taken samomeorsasena persentase desa yang administrasi jumlah desa yang administrasi pengelolaan pengelolaan keuangan yang tertib keuangan yang tertib dibagi jumlah semua peak kanan most esp cobaan persentase laporan keuangan desa jumlah laporan keuangan desa tepat waktu yang tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan desa pata ata angan persentase laporan keuangan desa jumlah laporan keuangan desa sesuai sesuai standar pelaporan standar pelaporan dibagi jumlah laporan pesanan anakan ena ban
lampiranjumlah alokasi pupuk bersubsidi kota cirebon tahun menurut subsektor sub sektor jenis pupuk ton) tanaman pangan 1as\| pemeran os) peternakan ii. kebutuhan pupuk bersubsidi kota cirebon tahun menurut jenis pupuk dan sasaran kecamatan jenis pupuk ton) nama kecamatan harjamukti lemahwungkuk kesambi kejaksaan peralih:bersubsidi kota cirebon tahun menurut sub sektor, jenis pupuk dan sebaran per bulan dalam ton jenis rencana rencana kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran pupuk kebutuhan urea sp npk organik jenis pupuk urea dalam ton sup sektor rencana rencana kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran keb tan. pangan hortikultura o,o0o\| o,o0\| perkebunan peternakan o,o0o\| o,o0\| perikanan o,o0o\| o,o0\| budidaya jumlah iii. kebutuhan pupuma 000o\| ooo\| ooo\| ooo\| 0oo\| ooo\| @oo\| ooo\| ooo\| ooo\| oo0o\| ooo\|0o0o\| 000o\| iv. kebutuhan pupuk npga an\|m soo\| too\| oo\| ooo\| omo\| a0o\| ego) o0o\| o00\| l00o\| sol como ooo\| koo\| ooo\| o0o\| a00\| x0)oo\| o0o0o\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| o00o\| oo0o\| o00\| kebutuhan pupuk organisoo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| oooman\| ooo\| sol ca0o\| tool o0o\| o00\| ooo\| ago) lol0o\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| walikota cirebon, ttd, ano sutrisno plt. sekretaris daerah kota cirebon, cap ttd, arman serahkan jenis pupuk spnporganiureaja7, bungkuk kesambi ,54al 2s6\| o43\| kejaksaan o4s\| peralihan jumlaho,o0o\| bungkuk kesambi o,00o\| kejaksaan peralihan o24\|ii. kebutuhan pupuk spoo\| o00o\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| o00o\| o0l sol caso\| ooo\| o0o\| ooo) ooo\| oso\| a00\| oo) a000oo\| o00o\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| oo0o\| o00oo\| ooo\| ooo\| ooo\| ooo\| 0o0o\| oo0o\|
standar operasional dan prosedur pelelangan melalui ulp (prakualifikasi) kpa ppk kepala sekretariat pokja lpse pa kpa menetapkan rencana umum menetapkan pengadaan paket pengadaan rencana umum pengadaan pa kpa mengumumkan rencana umum pengadaan lewat lpse website pemerintah mengkoordinasi pengumuman daerah dan portal pengadaan nasional serta rencana umum rencana umum papan pengumuman resmi untuk masyarakat. pengadaan pengadaan pa kpa menetapkan ppk (pa dapat bertindak penetapan sebagai ppk atau mengangkat kpa, dan menetapkan ppk bpk kpa bertindak sebagai ppk) pa kpa menetapkan dan menyetujui rencana menetapkan dan pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan dan menyetujui paket usulan pengadaan\| ppk mengusulkan ulp secara tertulis pekerjaan kepada kepala ulp kepala ulp menerima usulan dari skpd yang menerima usulan dokumen usulan kemudian diteruskan pada sekretariat untuk pengadaan pengadaan dibuat dokumen usulannya. sekretariat meneliti dokumen yang kemudian pendistribusian mempelajari diteruskan dan didistribusikan pada pokja. dokumen usulan dokumen usulan pengadaan pengadaan sekretariat menginventarisir dan menjadwal menginventarisir seluruh paket pekerjaan dari usulan skpd dan rencana mengundang skpd dan pokja untuk rapat pelaksanaan koordinasi. pengadaan dan membuat jadwal ppk dan pokja melakukan pengkajian ulang pemakaman, rencana anggaran biaya rapat koordinasi rapat koordinasi pengadaan, dan kak. rapat koordinasi untuk menyusun dokumen pengadaan dan hps oe. @&) oo .sxp pokja mengupload dokumen pengadaan, dokumen persyaratan, rincian penawaran, registrasi, serta lada pengadaan ppk menyetujui paket pekerjaan yang diusulkan untuk dilelang pada ulp menyetujui riak setuju sekretariat menginventarisir seluruh paket pekerjaan yang akan dilelang. pokja mengumumkan pengadaan website pemerintah daerah, porta pengadaan nasional setuju pengumuman melalui lpse dan papan pengumuman resmi pengadaan untuk masyarakat. pendaftaran dan pengambilan dokumen pendaftaran, pengadaan undangan dan dokumen pengadaan sekretariat menyiapkan undangan pelaksanaan pelelangan untuk pokja dan ppk. undangan pokja melakukan proses kualifikasi proses kualifikasi pokja melakukan proses aanwijzing penjelasan pekerjaan. aanwijzing pokja melakukan proses pemasukan dokumen pemasukan dan penawaran dan pembukaan penawaran pembukaan dokumen penawaran pokja melakukan proses evaluasi administrasi, evaluasi dok teknis dan biaya terhadap dokumen yale been penawaran. penawaran pokja menyusun berita acara hasil pelelangan penyusunan bahu) berita acara hasil seleksi bass) bah bass kepala ulp menyampaikan usulan penetapan usulan pemenang kepada dengan tembusan kepada ppk pemenang pokja membuat surat penetapan pemenang menetapkan calon berdasarkan bahu bass untuk nilai sampai pemenang dengan rp. barang konstruksi jasa const barang jas lainnya) dan rp. konsultansi) lainnya dan jasa konsultansi membuat surat penetapan pemenang menetapkan calon berdasarkan bahu bass untuk nilai diatas rp.\| pemenang barang konstruksi jasa lainnya) atau const barang jas rp. konsultansi). apabila tidak setuju, lainnya memerintahkan evaluasi ulang atau dan jasa menyatakan pelelangan gagal. konsultansi sekretariat pokja mengumumkan pemenang pelelangan website pemerintah daerah dan pengumuman porta pengadaan nasional serta papan pemenang pengumuman resmi untuk masyarakat jika terdapat sanggahan, maka kepala ulp menjawab menjawab dan pokja menjawab sanggahan. sanggahan sanggahanban dang. tidak ada sanggahan penyedia barang jasa spp) oo .sxp jika ppk tidak bersedia menerbitkan spp, ppk tidak karena tidak sependapat atas penetapan bersedia pemenang oleh ulp, maka diberitahukan menerbitkan kepada pa kpa untuk diputuskan. spp pa kpa sependapat dengan ppk, dilakukan pa kpa evaluasi ulang atau pelelangan seleksi sependapat dinyatakan gagal. dengan ppk pa kpa sependapat dengan ulp, maka pa kpa pa.kpa memutuskan penetapan pemenang sependapat oleh ulp bersifat final dengan ulp \| pelelangan gagal ppk menerbitkan surat penunjukan penyedia menerbitkan surat barang jasa spp) penunjukan penyedia barang jasa ppk membuat kontrak dengan pemenang membuat kontrak nasa wates, agustus bupati kulon progo, cap ttd toyo santoso dipo
contoh standar operasional prosedur kantor . prosedur baku pelaksanaan kegiatan standar operasional prosedur (sop) pemerintah kabupaten kulon progo nomor sop .tu up. l. .c pen kantor . tanggal pembuatan juli tanggal pengesahan juli2011 jln. . nomor. kabupaten kulon progo telp. ., tanggal pengesahan juli fax. ana anna ro. email: lr.ooo., website: .ooo . disahkan oleh kepala kantor . ii. nama sop pelayanan cuti pegawai kualifikasi pelaksana peraturan pemerintah nomor tahun tentang cuti pegawai negeri umum sipil keputusan bupati kulon progo nomor tahun tentang pendelegasian sebagian wewenang pemberian cuti pegawai negeri sipil daerah peralatan perlengkapan: pencatatan dan pendataan: kegiatan keterangan pegawai atasan ka. subbab kepala persyaratan langsung kantor kelengkapan pegawai yang akan mengambil menurut peraturan menit surat permohonan cuti, mengajukan surat ijin cuti pegawai sudah cuti kepada atasan langsung pegawai berhak mengambil ang bersangkutan. cuti. atasan langsung pegawai yang surat permohonan menit surat permohonan bersangkutan memberikan cuti cuti dengan rekomendasi untuk diteruskan rekomendasi kepada kepala kantor melalui ka. subbab subbab meneruskan dea surat permohonan menit surat permohonan ijin cuti kepada kepala kantor cuti dengan cuti dengan rekomendasi rekomendasi berdasarkan pertimbangan maa surat permohonan menit disposisi dan kebutuhan beban kerja, disposisi tidak cuti dengan rekomendasi kepala kantor memberi ijin atau rekomendasi kepala kantor menunda permohonan cuti. ka. subbab membuat draf disposisi dan menit surat ijin yang surat ijin cuti pegawai untu rekomendasi kepala elah selanjutnya diteruskan kepada kantor ditandatangani kepala kantor ka. subbab memanggil dan surat ijin yang telah menit terselenggaranya menyerahkan surat ijin cuti kepada ditandatangani pelayanan cuti pegawai yang bersangkutan. pegawai
tata cara pelaporan dugaan pelanggaran kode etik mnc disisi 1ran bin berwenang melaporkan adanya dugaan dilakukan oleh pejabat ptp disertai dengan bukti bukti. memeriksa identitas pelapor, ptp terlahir serta bukti bukti membentuk majelis kode etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik ptp memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik menyerahkan hasil putusan melaksanakan putusan majelis sana masyarakat mengadukan adanya dugaan pelanggaran kode etik ptp disertai dengan bukti bukti. aduan ditujukan kepada pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang disini adalah pejabat pembina kepegawaian. dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja, pejabat yang berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan memeriksa identitas pelapor, identitas pejabat ptp terlahir juga bukti bukti yang ada. setelah itu pejabat yang berwenang membentuk majelis kode etik untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik ptp. majelis kode etik ptp ini bersifat hoc dan berakhir masa tugasnya setelah putusan dijatuhkan. majelis kode etik memeriksa semua pihak pihak yang berperkara juga menanyai saksi saksi. berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi saksi majelis kode etik menyimpulkan pelanggaran kode etik yang telah diperbuat oleh pejabat ptp terlahir dan menjatuhkan hukuman sesuai peraturan perundang undangan. pemeriksaan dan putusan dilakukan maksimal (tiga puluh) hari kerja. setelah putusan dijatuhkan dalam waktu (tujuh) hari kerja putusan harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. pejabat yang berwenang melaksanakan putusan majelis kode etik paling lama (tiga puluh) hari kerjalampiran peraturan walikota tidore ke(pulasan nomor pemerintah kota tidore kepulauan tentang tatacara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa penetapan rincian dan besaran dana desa kota tidore kepulauan tahun anggaran tahun anggaran (ribu rupiah) alokasi formula klasifikasi alokasi jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah klasifikasi desa kasi 'agu dana desa per rasio, kecamatan gian peran idm afirmasi\| jumlah rasio jumlah ioi rasio luas naajos utara kaimana (berkembang pool oba utara \|(tertinggal paha oba utara somahode \|(tertinggal bal oba utara ake kolang \|(tertinggal oba utara kalbar (berkembang bal oba utara bukit durian \|(tertinggal oba utara malala (berkembang oral oba utara ampera \|(tertinggal \|. jos utara susu tertinggal uso oba utara garojou \|(tertinggal soo oba utara goals \|(tertinggal roda \|(tertinggal gita (berkembang toho \|(tertinggal kususinopa \|(tertinggal pooh aon bale (berkembang koli \|(tertinggal kosa \|(tertinggal balon tulus \|(tertinggal soo toyota \|(tertinggal papa talas \|(tertinggal sigla yef \|(tertinggal pap talagamori \|(tertinggal tidore selatan mare koto \|(tertinggal oom tidore selatan mare gam \|(tertinggal bal (none utara antara \|(tertinggal laos tidore utara antara selatan \|(tertinggal boom tidore utara antara utara \|(tertinggal laos alokasi formula klasifikasi alokasi jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah ani klasifikasi desa lokasi 'agu dana desa per nama pas matan ama desa oka dasa idm afirmasi\| jumlah rasio jumlah jumlah malah rasio luas indekstidore utara antara tengah (tertinggal poo sangat \|oba tengah lola tertinggal oba tengah aketobololo (berkembang oba tengah aketobatu (tertinggal laos oba tengah akedotilou (tertinggal bal oba tengah akeguraci (tertinggal soo oba tengah aksi (tertinggal basa oba tengah theme (tertinggal oba tengah tapi (tertinggal oom oba tengah baringin jaya (tertinggal papa oba tengah taun (tertinggal oba tengah fanaa (tertinggal opa oba tengah yeh (tertinggal poo oba tengah ikona (tertinggal psp sangat j\|oba selatan mandi tertinggal sangat oba selatan limfa tertinggal sangat coba selatan haber tertinggal sangat oba selatan nama tertinggal sangat \|oba selatan selamalofo tertinggal oba selatan gagalnya (tertinggal iso) sol sangat oba selatan buku tertinggal anta6 x0000 oso0 doom doa kontrol penghitungan pagu dana desa kab kota . hasil perhitungan pagu dana desa kab kota pagu alokasi dasar kab kota . walikota tidore kepulauan, hasil hitung alokasi dasar kab kota . pagu alokasi afirmasi kab kota . poo era hasil hitung alokasi afirmasi kab kota . pagu alokasi formula kab kota . hasil hitung alokasi formula kab kota . ali ibrahim jumlah desa log
cara uraian satuan rumah sehatuntuk pembangunan pemeliharaan swakelola rumah sehat unit fakir miskin pengembangan pihak ketiga pembangunan pemeliharaan swakelola pengadaan, tempat pembangunan pemeliharaan swakelola tempat pembangunan, pembuangan pembuangan unit pengembangan pihak ketiga pengembangan dan sampah sampah pembangunan pemeliharaan ero bak sampah pembangunan pemeliharaan swakelola geo bak unit desa sarana dan pengembangan pihak ketiga sampah prasarana kendaraan pembangunan pemeliharaan swakelola kendaraan lingkungan kut pihak ket pengangkut unit pemukiman pengangkut sampa pengembangan tiga sampah mesin pengolah pembangunan pemeliharaan swakelola mesin pengolah nit sampah pengembangan pihak ketiga sampah pembangunan pemeliharaan swakelola lain lain lain lain sebutkan) sebutkan) pengadaan, pembangunan pemeliharaan swakelola tambatan pembangunan, tambatan perahu pengembangan pihak ketiga perahu unit pengembangan dan pembangunan pemeliharaan swakelola pemeliharaan jalan desa pengembangan pihak ketiga jalan desa sarana prasarana jalan pemukiman pembangunan pemeliharaan swakelola jalan transportasi pengembangan pihak ketiga pemukiman pembangunan pemeliharaan swakelola jembatan dera mangan eren rita ketiga \|jembatan desa kateter pembangunan pemeliharaan swakelola orang gorong pengembangan pihak ketiga 20rong gorong pembangunan pemeliharaan swakelola pengembangan pihak kota pembangunan pemeliharaan swakelola lain lain lain lain sebutkan) pengembangan pihak ketiga sebutkan) pembangkit listrik pembangunan pemeliharaan swakelola pembangkit tenaga mikrohidro pengembangan pihak ketiga listrik tenaga watt tig mikrohidro pembangkit listrik pembangunan pemeliharaan swakelola pembangkit watt tenaga diesel pengembangan pihak ketiga diesel pengadaan, pembangunan, pembangkit listrik pembangunan pemeliharaan swakelola pak ang watt penerbangan tenaga matahari pengembangan pihak ketiga bahari dan pemeliharaan sisi rnatanari prasarana energi pengembangan pihak ketiga jaringan distribusi pembangunan pemeliharaan swakelola jaringan tenaga listrik pengembangan pihak ketiga distribusi watt tig tenaga listrik pengadaan, jaringan internet pembangunan pemeliharaan swakelola tuk unit pembangunan, untuk warga desa pengembangan pihak ketiga pemanfaatan dan warga desa pemeliharaan pembangunan pemeliharaan swakelola sarana dan website desa pengembangan pihak ketiga website desa unit prasarana peralatan pengeras pembangunan pemeliharaan swakelola peralatan unit informasi dan kom syara (loudspeaker pengembangan pihak ketiga peng animasi (loudspeaker) pembangunan pemeliharaan swakelola pengembangan pak tia radio single side pembangunan pemeliharaan swakelola radio single rekonstruksi pengembangan pihak ketiga lingkungan lingkungan perumahan perumahan yang yang terkena terkena bencana bencana alam alamketerangan cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan kegiatan. contoh pembangunan jalan desa, pemeliharaan pompa air, dst cara satuan gun penyediaan air bersih berskala swakelola rumah tangga desa pihak ketiga sasaran swakelola pemberdayaan dukungan terhadap pelayanan penyediaan makanan sehat kelola balita dan anak masyarakat sosial dasar (kesehatan) untuk peningkatan gizi bagi swa eni ana pihak ketiga sekolah sasaran balita dan anak sekolah pengelolaan balai pengobatan swakelola desa: pihak ketiga balai pengobatan unit perawatan kesehatan untuk ibu swakelola jumlah bumi yang hamil dan menyusui pihak ketiga ditangani swakelola jumlah lansia yang pengobatan untuk lansia pihak ketiga ditangani a1ny swakelola pengelolaan kegiatan rehabilitasi swakelola penyandang bagi penyandang disabilitas pihak ketiga disabilitas yang ta swakelola lain lain sebutkan) pihak ketiga lain lain sebutkan) swakelola dukungan insentif guru paud pihak ketiga jumlah guru paud dukungan terhadap pelayanan dukungan insentif guru taman swakelola sosial dasar (pendidikan) belajar keagamaan pihak ketiga jumlah guru tpa swakelola penyelenggaraan pelatihan kerja pihak ketiga jumlah pelatihan ikat penyelengaraan kursus seni swakelola budaya pihak ketiga jumlah kursus dukungan pemberdayaan bidang swakelola olahraga pihak ketiga cabor olahraga cabor pelatihan pembuatan film swakelola dokumenter pihak ketiga film dokumenter swakelola lain lain sebutkan) pihak ketiga lain lain sebutkan) pendirian bum desa bum desa swakelola bum desa unit bersama pihak ketiga bum desa bersama dukungan kegiatan ekonomi pengembangan bum desa bum baik yang dikembangkan oleh desa bersama penyertaan jumlah penyertaan rupiah bum desa bum desa modal modal yang diberikan bersama pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh penyertaan jumlah penyerta hakan rupiah bum desa bum desa bersama yang pengembangan kerjasama penyertaan jumlah penyertaan rupiah perdagangan antar bum desa modal modal yang diberikan pengen tangan bisnis dan pemetaan kelayakan bum desa penyertaan jumlah penyerta hakan rupiah dan bum desa bersama yang pelatihan manajemen usaha swakelola jumlah peserta yang bum desa bum desa bersama pihak ketiga terlatih pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam swakelola jumlah peserta yang pengelolaan bum desa bum pihak ketiga terlatih desa bersama pelatihan kewirausahaan desa swakelola jumlah peserta yang pihak ketiga terlatih swakelola jumlah modal yang bantuan permodalan pihak ketiga diberikan rupiah pesat sisanya den beban modal swakelola jumlah penyertaan rupiah pihak ketiga modal yang diberikan bersama swakelola jumlah peserta yang workshop business plan pihak ketiga mengaku workshop investasi usaha ekonomi melalui swakelola jumlah penyertaan rupiah kerjasama bum desa pihak ketiga modal yang diberikan swakelola lain lain sebutkan) lain lain sebutkan) pelatihan pertanian organik swakelola jumlah peserta yang peningkatan kapasitas pelaku pihak ketiga terlatih usaha ekonomi desa melalui pelatihan dan pemasangan pelatihan pengguna mainan swakelola jumlah peserta yang produksi pihak ketiga terlatih dan usaha ekonomi lainnya lain lain sebutkan) swakelola lain lain sebutkan) satuan pihak ketiga bantuan peningkatan kapasitas pelatihan peningkatan kualitas untuk program dan ketahanan musyawarah rembug warga swakelola jumlah peserta yang pangan desa untuk mengungsikan kem bali pihak ketiga terlatih tradisi lumbung padi hasil tig pertanian lainnya pelatihan pengolahan dan dan swakelola jumlah peserta yang rp pihak ketiga terlatih usaha ekonomi lainnya musyawarah rembug warga untuk mengungsikan kem bali swakelola khaatasis ariana tradisi lumbung padi hasil pihak ketiga musa warga pertanian lainnya pelatihan teknologi tepat guna swakelola jumlah peserta yang pengolahan dan penyimpanan pihak ketiga terlatih bahan pangan hasil pertanian swakelola lain lain sebutkan lain lain sebutkan) swakelola jumlah peserta yang pelatihan paralegal desa pihak ketiga terlatih pelatihan penyelesaian mediasi pengorganisasian masyarakat, sengketa hukum berkaitan fasilitasi, bantuan hukum pengelolaan aset desa serta swakelola jumlah peserta yang masyarakat dan pelatihan penyimpangan penggunaan pihak ketiga terlatih paralegal desa keuangan dan aset desa swakelola lain lain sebutkan) lain lain sebutkan) sosialisasi ancaman penyakit swakelola jumlah peserta yang desa pihak ketiga mengikuti sosialisasi edukasi gerakan hidup bersih swakelola jumlah peserta yang sosialisasi dari edukasi kesehatan dan sehat desa pihak ketiga tereduksi swakelola lain lain sebutkan) lain lain sebutkan) pelatihan pengolahan bahan swakelola jumlah peserta yang org ' \| desa melalui pengadaan, \|pangan ' pihak ketiga \|terlatih pengembangan atau bantuan alat pembentukan pos pelayanan alat produksi, permodalan, teknologi per desain untuk pemasaran dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna swakelola dibentuknya pos kapasitas melalui pelatihan dan pengolahan hasil pertanian pihak ketiga pelayanan teknologi unit pemasangan tanaman pangan pengadaan induk sapi dan swakelola tersedianya induk inseminasi buatan yang dikelola pihak ketiga sapi dan inseminasi unit oleh gabungan kelompok tani buatan kengeilahan tanaman pangan pax kong pamer o\|tk pengelolaan tanaman pangan pihak ketiga pameran pelatihan e marketing dan pembuatan website untuk swakelola jumlah peserta yang pemasaran hasil prod uksi pihak ketiga terlatih pertanian can budidaya cemara lautan swakelola jumlah peserta yang bakau pihak ketiga terlatih pelatihan kerajinan tangan berbahan paku limbah laut syasotia jumat peserta yang pihak ketiga terlatih cemara laut) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal swakelola jumlah peserta yang bagai komoditas strategi pihak ketiga terlatih ekonomi wisata pelatihan membuat barang barang kerajinan berbahan baku swakelola jumlah peserta yang lokal (sabut kelapa, tempurung pihak ketiga terlatih kelapa, topeng ukiran kayu, anyaman bambu daun, dll) pelatihan tentangan hak swakelola jumlah pesertayang (org perburuhan kerjasama desa pihak ketiga dengan perusahaan bazar produk kerajinan tangan produk industri rumah swakelola terselenggaranya pihak ketiga bazar tangga swakelola lain lain sebutkan) pihak ketiga lain lain (sebutkan) sosialisasi dampak negatif pupuk swakelola jumlah peserta yang pihak ketiga mengikuti sosialisasi manusia festival makanan olahan hasil swakelola terselenggaranya promosi dan edukasi kesehatan laut pihak ketiga festival masyrakat serta gerakan hidup lomba melukis menulis bersih dan sehat keindahan swakelola jumlah peserta yang alam dan hidup bersih dan sehat pihak ketiga mengikuti lomba "anak pantai" lain lain swakelola sebutkan) pihak ketiga lain lain sebutkan) pelatihan pemanfaatan limbah peningkatan kapasitas kelompok organik rumah tangga dan swakelola jumlah peserta yang kat untuk energi pertanian pihak ketiga terlatih masa serta limbah peternakan untuk terbarukan dan pelestarian energi biogas lingkungan hidup percontohan instalasi dan jumlah percontohan pusat ruang belas teknologi swakelola lasi tepat pihak ketiga instalasi yang unit tersedia guna pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi swakelola jumlah peserta yang dan yang ter tih pihak ketiga terlatih tambahan pendapatan pembibitan tanaman produktif dikelola tersedianya bibit sekitar hutan dan instalasi unit pihak ketiga tanaman produktif percontohan swakelola pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk pantai untuk swakelola jumlah peserta yang petani budidaya dan nelayan pihak ketiga terlatih tangkap membentuk memperbaharui dukungan terhadap kegiatan kelembagaan lokal untuk men aga kelembagaan lokal pengelolaan pantai untuk kelestarian pantai dan laut kepentingan desa terbentuknya termasuk swakelola kelembagaan lokal nit bakau, terumbu karang dan pihak ketiga pengelolaan pantai wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut. swakelola lain lain sebutkan) lain lain sebutkan.ooooooo kegiatan prioritasasar pelayanan sosial dasar usaha ekonomi desa pelestarian lingkungan wawasan desa pemerintahan desa kemasyarakatan kecamatan, desa hidup hasil hasil hasil hasil hasil kegiatan vote bia cia tan vote tea kecil tan vote kecil tan vows kecil vows (ba has vow doa has vow sia sesuai sesat sesuai sesal sesuai kegiatan kegiatan prioritas prioritas prioritas prioritas prioritas atambua lite olsemea elit vol lil lil lsm elit kepala desa .ooooooo.snesevnnnanenananng enanaananananan nananana sifat biasa kepada lampiran (dua) lembar yth. bupati trenggalek perihal permohonan penyaluran melalui kepala dinas pmd dana desa tahapdana desa dan keputusan bupati trenggalek nomor coco. tentang pagu definitif dana desa setiap desabahwa sebagai pemenuhan persyaratan penyaluran dana desa tahap . tahun anggaranhun anggaran . (. (untuk permohonan penyaluran tahap laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap tahun (untuk permohonan penyaluran tahap ii) selanjutnya, dari pagu total dana desa . ta. . sebesar rp. . kami mohon dapatnya disalurkan rekening kas desa.000000000000000000n00000e band ssb) pengembangan pihak ketiga side band ssb)air bersih berskala pembangunan pemeliharaan swakelola air bersih nit desa pengembangan pihak ketiga berskala desa pan pembangunan pemeliharaan swakelola sanitasi pembangunan pemeliharaan swakelola jarnbanisasi pengembangan pihak ketiga jaringan unit nandi, cuci, kakus pembangunan pemeliharaan swakelola nandi, cuci, unit mck) pengembangan pihak ketiga kakus mck) mobil kapal pengadaan, mobil kapal motor pembangunan pemeliharaan swakelola motor untuk pembangunan, untuk ambulance pengembangan pihak ketiga kontrak unit pengembangan dan desa ambulance pemeliharaan desa sarana prasarana alat bantu alat bantu kesehatan penyandang pembantu nan pemeliharaan swakelola penyandang unit disabilitas tiga dis bili tas panti panti rehabilitasi pembangunan pemeliharaan swakelola rehabilitasi nit menyan pengembangan pihak ketiga penyandang disabilitas disabilitas poliklinik balai pembangunan pemeliharaan swakelola badai ik nit pengobatan pengembangan pihak ketiga pengobatan pembangunan pemeliharaan swakelola penambahan ruang ruang rawat unit rawat inap pembangunan pemeliharaan swakelola map poskesdes pengembangan pihak ketiga poskesdes (posyandu apung (posyandu perahu) apung perahu). . kecam atan . kabupaten . pagu desa rp. volume capaian men . . pendapatan transfer . ea. . inn ners. ba. $ $ pbidangpemberdayaan masyarakat ba. . pengeluaran pembiayaan beo mena telah (pendapatan belanjabupati trenggalek, ttd emil elestianto salinan sesuai dengan aslinya (kh hukum, anik suwardi nip tambahan peralatan peralatan kesehatan pembangunan pemeliharaan swakelola kesehatan nit emergency pengembangan pihak ketiga emergency poskesdes poskesdes lain lain pembangunan pemeliharaan swakelola lain lain satu sebutkan) pengembangan pihak ketiga sebutkan pengadaan taman bacaan pembangunan pemeliharaan swakelola taman bacaan unit emban gun an, masyarakat pengembangan pihak ketiga masyarakat pengembangan dan bangunan paud pembangunan pemeliharaan swakelola bangunan unit pemeliharaan pengembangan pihak ketiga paud buku dan sarana prasarana pen dan buku dan peralatan pembangunan pemeliharaan swakelola peralatan belas unit kebudayaan pengembangan pihak ketiga paud lainnya lain wahana permainan pembangunan pemeliharaan swakelola deh aman unit anak paud pengembangan pihak ketiga anak paud taman belas pembangunan pemeliharaan swakelola taman belas nit keagamaan pengembangan pihak ketiga keagamaan bangunan bangunan pembangunan pemeliharaan swakelola perpustakaan unit perpustakaan desa pengembangan pihak ketiga buku bahan pembangunan pemeliharaan swakelola buku bahan unit bacaan pengembangan pihak ketiga bacaan balai pela than pembangunan pemeliharaan swakelola balai pelatihan regia tan pengembangan pihak ketiga kegiatan belas unit belas masyarakat masyarakat pembangunan pemeliharaan swakelola pengembangan pinak kecil pembangunan pemeliharaan swakelola film film dokumenter pengembangan pihak ketiga dokumenter unit pembangunan pemeliharaan swakelola peralatan peralatan kesenian pengembangan pihak ketiga kesenian unit amphitheater pembangunan pemeliharaan swakelola amphitheater ruang publik pantai pengembangan pihak ketiga ruang publik pantai fasilitas penuh fasilitas penunjang pembangunan pemeliharaan swakelola ang acara acara tradisi sa. unit pengembangan pihak ketiga tradisi sedekah laut sedekah laut"ngadaan bendungan pembangunan pemeliharaan swakelola bendungan unit emban guna berskala kecil pengembangan pihak ketiga berskala kecil pengembangan dan pembangunan atau bung dan alih perbaikan embung pembangunan pemeliharaan swakelola pem arahan tau sistem pihak ket pengairan unit sarana prasarana an sistem pengembangan tiga atau sistem produksi usaha pengairan 5cm tesmelih swakesia pertanian buk \|invasi des perang pihak ketiga #isasi desa meter ketahanan pangan pengembangan pihak ketiga dan usaha percetakan lahan pembangunan pemeliharaan swakelola lahan pertanian berskala pertanian pengembangan pihak ketiga pertanian aku yang pen ngan 3n pihak ketiga kelaikan difokuskan pada pengembangan pihak ketiga kebijakan satu kapal penangkap pembangunan pemeliharaan swakelola kapal unit desa satu produk ikan pengembangan pihak ketiga penangkap ikan unggulan tempat semua pendaratan pembangunan pemeliharaan swakelola pendaratan unit pap siap pengembangan pihak ketiga kapal ikan penangkap ikan pembangunan pemeliharaan swakelola tambak garam pengembangan pihak ketiga tambak garam pembangunan pemeliharaan swakelola kandang kandang ternak pengembangan pihak ketiga ternak unit pembangunan pemeliharaan swakelola mesin pakan mesin pakan ternak pengembangan pihak ketiga ternak unit pembangunan pemeliharaan swakelola penyimpanan pengembangan pihak ketiga penyimpanan sarana produksi sarana prod pertanian uksi pertanian (sorotan) (sorotan) pusat pusat budidaya, budidaya .pembenihan pembenihan dan dan keras keramba ikan pembangunan pemeliharaan swakelola unit ikan kerapu, kerapu, konservasi pengembangan pihak ketiga konservasi tukik penyu dan tukik penyu karang syarief karang syarief rehabilitasi pasar pembangunan pemeliharaan swakelola pengembangan pihak ria pengadaan, pengeringan hasil pembangunan, pertanian seperti: pemanfaatan dan lantai umur gabah, pembangunan pemeliharaan swakelola lain lain pemeliharaan agung, kopi, pengembangan pihak ketiga sebutkan) satuan sarana dan coklat, tempat pen prasarana emuranopra, dan pengolahan hasil ikan pertanian untuk pembangunan pemeliharaan swakelola lum bung ketahanan pangan lumbung desa pengembangan pihak ketiga esa unit dan usaha . gudang pertanian yang gudang pendingin pembangunan pemeliharaan swakelola pendingin (cold unit difokuskan pada (cold storage) pengembangan pihak ketiga storage) kebijakan satu duk unggulan proc lain lain pembangunan pemeliharaan swakelola lain lain unit sebutkan) pengembangan pihak ketiga sebutkan) pengadaan, pembangunan pemeliharaan swakelola bnn pengembangan pihak ria pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan bengkel peralatan sarana dan kendaraan bermotor pembangunan pemeliharaan swakelola bengkel nit prasarana jasa dan pengembangan pihak ketiga kendaraan industri kecil yang bermotor difokuskan pada kebijakan satu mesin bubut untuk pembangunan pemeliharaan swakelola mesin but desa satu produk untuk unit meleleh pengembangan pihak ketiga unggulan meleleh pembangunan pemeliharaan swakelola lainnya lainnya sebutkan pengembangan pihak ketiga sebutkan) satuan pembangunan pemeliharaan swakelola pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan asar sayur pembangunan pemeliharaan swakelola asar sayur unit pemeliharaan pengembangan pihak ketiga sarana dan prasarana tteroth pembangunan pemeliharaan swakelola pemasaran yang difokuskan pada pasar hewan pengembangan pihak ketiga pasar hewan unit kebijakan satu desa satu produk tempat pelelangan pembangunan pemeliharaan swakelola tempat nit unggulan ikan pengembangan pihak ketiga pelelangan ikan toko online pembangunan pemeliharaan swakelola toko online unit pengembangan pihak ketiga gudang barang pembangunan pemeliharaan swakelola pengembangan pihak ketiga gudang barang unit pembangunan pemeliharaan swakelola sebutkan) pengembangan pihak ketiga sebutkan) pembangunan pemeliharaan swakelola pondok wisata pengembangan pihak ketiga pondok wisata pengadaan, pembangunan, panggung hiburan pembangunan pemeliharaan swakelola panggung unit pemanfaatan dan pengembangan pihak ketiga hiburan pemeliharaan kios cenderamata pembangunan pemeliharaan swakelola kio unit sarana dan pengembangan pihak ketiga cenderamata prasarana wisata kios warung makan pembangunan pemeliharaan swakelola kios warung unit desa pengembangan pihak ketiga makan wahana permainan pembangunan pemeliharaan swakelola wahana nit pengembangan pihak ketiga anak wahana permainan pembangunan pemeliharaan swakelola wahana nit outbound pengembangan pihak ketiga outbound pembangunan pemeliharaan swakelola tempat penjualan pembangunan pemeliharaan swakelola tempat nit tiket pengembangan pihak ketiga penjualan tiket pembangunan pemeliharaan swakelola rumah rumah penginapan pengembangan pihak ketiga pembangunan pemeliharaan swakelola angkutan angkutan wisata pengembangan pihak ketiga wisata unit pemeliharaan pemeliharaan oggingpath track pembangunan pemeliharaan swakelola joggingpath wisatawan pengembangan pihak ketiga track wisatawan tembok laut tembok laut kawasan wisata laut pembangunan pemeliharaan swakelola kawasan wisata pengembangan pihak ketiga autmbangunan pemeliharaan swakelola penggilingan pembangunan pemeliharaan swakelola pembangunan, pengepung biji pembangunan pemeliharaan swakelola pengepung biji pemanfaatan dan pemeliharaan pencacah pakan pembangunan pemeliharaan swakelola pencacah sarana dan ternak pengembangan pihak ketiga pakan ternak unit prasarana pembangunan pemeliharaan swakelola guna ttg) untuk pemotong kemajuan ekonomi pemotong pengirim pembangunan pemeliharaan swakelola pengirim buah unit pada kebijakan pembangunan pemeliharaan swakelola aktor mini pengembangan pihak ketiga aktor mini uni sebutkan) pengembangan pihak ketiga akan pembangunan, terasering pengembangan pihak ketiga terasering pemeliharaan air pengembangan pihak ketiga mata air sarana prasarana plesetan sungai pembangunan pemeliharaan swakelola plesetan untuk pelestarian lingkungan hidup pengembangan pihak ketiga sungai leg ton anak kota \|aborsi pantat pantai pengembangan pihak ketiga abrasi pantai pengembangan pengembangan cemara pembangunan pemeliharaan swakelola cemara laut laut dan pengembangan pihak ketiga dan pembibitan penanda pembibitan man bakau penanaman aia baku sarana prasarana sarana prasarana pengelolaan pengelolaan pembangunan pemeliharaan swakelola sam pah unit sampah terpadu pengembangan pihak ketiga terpadu bagi bagi rumah tangga rumah tangga dan kawasan wisata dan kawasan wisata sarana prasarana pengelolaan lain lain pembangunan pemeliharaan swakelola sam pah unit sebutkan) pengembangan pihak ketiga terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata pengadaan, pembangunan jalan pembangunan, evakuasi dalan pembangunan pemeliharaan swakelola lain lain satuan pengembangan dan bencana gunung pengembangan pihak ketiga sebutkan) pemeliharaan berapi sarana prasarana pembangunan untuk gedung sian emban guna penanggulangan penguna pembangunan pemeliharaan swakelola jalan evakuasi bencana alam dan pengembangan pihak ketiga dalam bencana atau kejadian luar gunung berapi biasa lainnya pembersihan lingkungan pembangunan pemeliharaan swakelola pembangunan perumahan yang gedung unit pengembangan pihak ketiga terkena bencana pengungsian alam rehabilitasi dan pembangunan pemeliharaan swakelola ab penganggaran penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat hanya dapat dianggarkan pada belanja skpd. penganggaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat dikelompokan pada belanja tidak langsungtidak terdugapendapatdalamiii pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat setelah pernyataan tanggap darurat bencanaa (satu) bulan sejak ditetapkan.rencana kebutuhan belanja rkb) tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada diberiksekretaris daerah.penerima dana tanggap darurakepala skpd penerima dana tanggap daruraaant siapendudukan dan pencatatan sipilil. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi dokumentasi akta catatan sipimpatdan kewajibaninformasi administrasi kependudukan siak),penyimpanan dan back data kependudukan, menyiapkan tempat perekamnyusunan profil kependudukan, melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksebagaimandan kewajiban sebagaimana dimaksud pada kepala seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengolahan dan penyajian datamelaksanakan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan, melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan, 'melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraanpengolahan dan penyajian data kependudukan, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan,kerja sama dan inovasi pelayanan kepala seksi kerja sama dan inovasi pelayanan sebagaimana mempunyaidan kewajiban sebagaimana dimaksud pada kepala seksi kerja sama dan inovasi pelayanan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja seksi kerjasama dan inovasi pelayanan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi antar instansi terkait dan lembaga pemerintah non departemen, melakukan inovasi dalam pelayanan dokumen, 'melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kerjasama dan inovasi pelayanan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan kerjasama dan inovasikerja sama dan inovasi pelayanan, melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kerjasama dan inovasi pelayapencatatan sipil, menyiapkan bahan adminstrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, menyiapkan bahan program dan kegiatan adminstrasi umum dan kepegawaiannerapkan dan melaksanakan standar pelayanan dan standarisasi prosedur, melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, il. melaksanakan spip sistem pengendalian instansiigdaftaran penduduk kepala seksi pelayanan menyusun rencana kegiatan seksi pendaftaran penduduk, menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran penduduk, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penyelenggaraan pendaftaran penduduk, menyelenggarakan pendaftaran penduduk, melaksanakan penerbitan nomor induk kependudukan dan dokumen kependudukan, melaksanakan pemantauan terhadap kepemilikan identitas penduduk, melaksanakan pengawasan administrasi kependudukftaran penduduk, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pendaftaran penduduk, il. melaksanakan urusan pendaftaran perubahan alamat dan pindah datang penduduk dalam wilayah kabupaten kayong utara, melaksanakan urusan pendaftaran warga negara indonesia tinggal sementaracatatan sipil kepala sek menyusun rencana kegiatan seksi pencatatan sipil, merumuskan kebijakan teknis seksi pencatatan sipil, cc. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil, menyusun rencana dan penetapan kinerja seksi pencatatan sipil, melaksanakan pencatatan, penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan dan penelitian, persyaratan, verifikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data, dan pengolahan data, menerbitkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahannya, melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi seksi pencatatan sipil,urusan pelayanan pencatatan peristiwa penting pencatatan sipilpembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan pencatatan sipil, il. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pencatatan sipil, dandokumentasian dokumen kependudukan kepala sekkependuduk menyusun rencana kegiatan seksi pendokumentasian dokumen kependudukan, menyusun kebijakan teknis pendokumentasian dokumen kependudukan, menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dokumen kependudukan, menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pendokumentasian dokumen kependudukan, mengumpulkan dan mengelola pendokumentasian dokumen kependudukan, menyajikan statistik pencatatan sipil, melaksanakan penataan dan dokumentasiokumentasian dokumen kependudukan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendokumentasian dokumen kependudukan, menghimpun data kependudukan dan pembangunan tempat penyimpanan dokumen kependudukan, menyiapkan sistem database pendokumentasian dokumen kependudukan,a. ccuda, olahraga dan pariwisatuda, olahraga dan pariwisatuda, olahraga dan pariwisatmuda, olahraga dan pariwisatmuda, olahraga dan pariwisat dan pariwisatuda, olahraga dan pariwisatuda, olahraga dan pariwisata yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabupaten landak tersebut tetapj021k nip. k7) sn: fe) ru, eng eps 25x fe: 220k t2rz tdk dx2 orr wow ekx xua: pelaksanaan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata::: dan.: bidang kepemudaan, bidang olahraga, bidang pariwisata: bidang sarana dan prasarana, dan unit pelaksana teknis dinas utd). struktur:: fi.il. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dinasaa.:,: pemberian saran dan pertimbanganpelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya dinas pemuda, olahraga dan pariwisata: perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan, pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi bidang kepemudaan::: dan pelaksanaan tugas lain bidang kepemudaan yang diserahkan oleh kepala dinasrumusan kebijakan teknis bidang olahraga, pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi bidang olahraga: pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bidang olahraga: mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang olahraga:: pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang olahraga:: pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang olahraga:rumusan kebijakan teknis bidang pariwisata: cc.oordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pariwisata:: pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang: j . pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pariwisata:: perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana: pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi bidang sarana dan prasarana: pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepala seksi bidang sarana dan prasarana: meng: pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana::
ne. ta, loop pers bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaanperaturan daerah nomor tahun tentang menara telekomunikasi, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan menara telekomunikasi kabupaten purwakartyelenggara menara wajib melaporkan kepada dinas, jika menaranya telah dijual kepada pihak lain menara, penyedia jasa konstruksi, tahun pembuatan menara, beban maksimum menara, alamat menara, koordinat geografis: nomor dan tanggal imb, nomor dan tanggal izin gangguanb pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ialah dinas berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan dan atau dengan melakukan kerjasama dengan instansi lainnya. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh dinas atau tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, antara lain meliputibersihan menara telekomunikasi. kenyamanan lingkungan yang mencakup, kebisingan, bentuk menara yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan penataan keindahan lingkungan sekitar menara telekomunikasi. menara wajib ditertibkan dan diperintahkan untuk dilakukan penyegelan, pemutusan aliran listrik,,, tidak membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah mendapat teguran tertulis sebanyak (tiga) kali dalam masa waktu tenggang (satu) bulan oleh dinasngawasan menara sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh tim pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan keputusan bupati. oleh dinas yang terkait dengan pembangunan menara. hasil pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi dilaporkan kepada bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. bab ketentuan peralihan setiap menara yang telah beroprasi diupayakan untuk menjadi, tetapi belum memiliki rekomendasi cell plan, izin prinsip, izin gangguan, dan imb wajib menyelesaikan semua persyaratan paling lama (enam) bulan sejak peraturan ini berlaku. penyedia menara telekomunikasi yang telah memiliki rekomendasi cell plan dan imb menara, tetapi belum melaksanakan pembangunan menara setelah peraturan ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan ini. bab xii ketentuan penutup hal hal lain mengenai teknis pembangunan menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan. pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan bupati nomor tahun tentang penyelenggaraan menara telekomunikasimenara telekomunikasi alokasi zona menara baru kabupaten purwakarta menara alokasi kecamatan zona menara exiting baru purwakarta jatiluhur babakancikao campaka bungursari cibatu sukatani plered larangan sukamara tegalsari manis pasawahan pondoksalam bojong wanayasa kiarapedes jumlah bupati purwakarta, ttd. dedi mulyadiadalah dinas yang mempunyai tugas dan fungsi bidang telekomunikasi. kepala dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang, optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya. alat telekomunikasi adalah rangkaian perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi. penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah perseorangan, yang bentuk usahanyan jasa telekomunikasi. penyelenggara menara bersammenara bersamatau kota. rencana lokasi menara (cell plan) adalah titik titik lokasi menarapada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada. titik kordinat cell plan adalahditetapkan dalam rencana. zona menara baru adalah zona yang akan mengakomodasikan kebutuhan penyedia dengan memperhitungkan coverage area seluler menara untuk membangun menara baru yang ditentukan dalam peraturan ini. pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, dan instansi pemerintah yang mengunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrakerangnyelenggaraan menara telekomunikasi. tujuan penyelenggaran pengendalian menara telekomunikasi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat,g biasa sesuai dengan keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika. bab iii tujuan dan ruang lingkup tujuan dari pembuatan zona zona menara adalah mewujudkan menara yang menjamin keandalan pembangun menara sesuai dengan asa keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, keserasian dengan lingkungan. mewujudkan menara yang fungsional serta memenuhi kejelasan informasi dan identitas dan cc. mewujudkan menara telekomunikasi selular yang menjadi dasar pembangunan menara bersama dengan mengacu peraturan yang berlaku. ruang lingkup zonasi pengendalian menara telekomunikasi terdiri atas pembangunan menara baru: penempatan lokasi menara dan pengaturan jarak: rekomendasi zona cell plan, persyaratan teknis pembangunan menara, perizinan pembangunan menara, penggunaan menara, dan pengawasan dan pengendalian menara. bab pembangunan menara baru pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud huruf mewajibkan persyaratan meliputi ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara ketinggian menara disesuaikan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop) dan cc. nya menara tersebut. penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang mohon secara keseluruhan dalam waktu (satu) bulan sejak imb diberikan. penyedia menara yang membangun menara dapat memanfaatkan menyerah barang atau ayang telah disetujui oleh dinas: zona cell plan menara eksisting apabila menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama oleh paling sedikit (dua) penyelenggara telekomunikasi, dan atau zona cell plan menara eksisting apabildan pengaturan jarak penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam huruf mengacu pada zona cell yang direkomendasikan oleh dinas. penempatan lokasizona menara tersebar seluruh wilayah kabupaten dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan lahan, perkembangan teknologi: pelayanan permintaan kebutuhan masyarakat jasa telekomunikasi baru:: dan kebutuhan luasan area menara. pembangunan menara pada zona menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara harus mampu menampung (tigzona menara sebagaimana maksud pada tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. jarak antara menara telekomunikasi paling dekat (tiga ratus) metersetiap pengajuan penambahan menara baru harus mendapat kajian dari tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. jarak antara menara sebagaimana dimaksud dikecualikan pada pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, meliputi menara untuk keperluan meteorologi dan geofisika: menara televisi, cc. menara siaran radio, menara navigasi penerbangan, penyelenggaraan menara telekomunikasi khusus instansi pemerintah: menara untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone). menara saluran udara tegangan ekstra tinggi stet): menara telekomunikasi yang disekitarnya telah terisi paling sedikit (dua) penyelenggara jaringan telekomunikasi, termasuk kedalam coverage area prediction untuk peningkatan kualitas successful call ratio scr), menara sar, orasi, dan rapi, dan menara yang berdasarkan kajian teknis harus berada pada titik koordinat tersebut. penyedia menara telekomunikasi yang akan memasang atau menempatkan bts mobile wajib memberikan laporan kepada dinas yang meliputi lokasi koordinat, jangka waktu operasional, dan persetujuan dari lingkungan dalam radius setinggi menara bts mobile yang bersangkutan. jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada paling lamazona menara. penyedia menara telekomunikasi yang akan membangun menara wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari dinas, sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari pemerintah daerah. rekomendasi cell plan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut permohonan tertulis yang ditujukan kepada instansi terkait, menara. bab vii menara yang dibangun wajib memiliki standar teknis,, menara, potongan detail,cc. memenuhi standar keamanan, yang meliputi pagar, rounding kabel: penangkal petir: lampu halangan penerbangan, dan penjaga menara, memiliki kecukupan luasan, ketinggian, dan kekuatan konstruksi menara bersama dengan berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viii perizinan pembangunan menara perizinan pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi izin prinsip: izin gangguan, dan izin mendirikan bangunan imb). persyaratan dan prosedur dalam memperoleh izin gangguan dan imb mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada diajukan bpmptsp. apabila izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf dalam waktu bulan tidak ditindaklanjuti dengan proses izin lainnya, maka nyatakan tidak berlaku. bab penggunaan menara penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hal hal sebagai berikut penyedia menara telekomunikasi dan atau pengelola menara telekomunikasi wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang
ne. ta, loop pers bupati purwakarta peraturan bupati purwakarta nomor tahun, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang peraturan pelaksanaan ataspenghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pade'r kabupaten purwakarta fla sa dinas perhubungan kebudayaan pariwisata pos dan telekomunikasi jl. veteran telp. fax. purwakarta peringatan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dan barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diancam pidana penjara paling lama (tahun) dan atau denda paling banyak rp. enam ratus juta rupiah). berdasarkan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi pengesahan pembayaran retribusi purwakarta, . lx. pejabat pengesahanpurwakarta surat ketetapan retribusi dinas perhubungan, daerah) urut kebudayaan, pariwisata, pos masa pajak dan telekomunikasi senennunenennnesenenananase kawanan jl. veteran telp. fax. tahun purwakarta sen enanennennanananan nenek nnnannaa nama p0. cocoa. alamat pon tanggal jatuh tempo kode rekening jenis retribusi daerah jumlah rp.) jumlah ketetapan pokok pajak jumlah sanksi:a. bunga kenaikan jumlah keseluruhanurwakarta, . oo. kepala dinas perhubungan, kebudayaan, pariwisata,pos dan telekomunikasi kabupaten purwakarta bupati purwakarta ttd. dedi mulyadi lampiran isd pemerintah kabupaten ssd purwakarta surat setorccocoooooooooooooo. dengan huruf perhatian harap penyetoran dilakukan melalui bank kas daerah atau melalui bendahara penerimaan, apabila penyetoran dilakukan bank ,wajib retribusi menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer dinas. purwakarta ,.oooooooooooo. pengesahan bank diterima kepala bend. penerimaan tanggal, pengeluaran lembar untuk pemilik penyedia menara lembar untuk bank lembar iii untuk dishubparposteltd pemerintah kabupaten std purwakarta surat tagihoocooooooooooooooo.egurjl. veteran telp. fax. purwakarta dprd vi) clliliili uii ll) kepada yth. surat teguran nomor . ooooooooooootahun nomor tanggal jatuh , kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasishubparpostel pemerintah kabupaten purwakarta surat tanda penyetoran melakukan setoran tahun setoran tanggal nomor rekening nomor .o. harap menerima uang sebesar rp. dengan huruf kode rekening uraian rincian obyek jumlah urut rp. purwakarta ,.i. bukti transfer bank kepala bend. penerimaan diterima pengeluaran tanggal, bupati purwakarta ttd. dedi mulyadi lampiran vpanggil&. veteran telp. fax. purwakarta surat panggilan kepada yth. purwakarta,.ooocooooooooooooooo. nomor oocococooooooooo. diberitahukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan retribusi saudara.ooc.i n0mol.o.oo.i tanggal.ebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi kabupaten purwakarta tembusan disampaikan kepada yth. bapak bupati purwakarta, kepala dppkad kab. purwakarta:, bupati purwakarta ttd. dedi mulyadiinas adalah organisasi perangkat daerah kabupaten purwakarta yang membidangi pos dan telekomunikasi. kepala dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah kabupaten purwakarta yang membidangi pos dorangan terbatas, perseorangan komunitas, perse. kas umum daerah adalah kas umum daerah kabupaten purwakartaabupaten purwakarta untuk kepentingan pribadi dan badan lailai jual obyek pajak, yang selanjutnya disingkat nop, adalah harga rata rata yantngelolaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah untuk ketertiban dalam pengelolaan retribusi: adanya kepastian hukum dalam pemungutan retribusi telekomunikasi. bab iiiokumikasi. besarnya nop sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan penetapan dari organisasi perangkat daerah opd) yang menangani bidang perpajakan daerah. bab tata caran ssd.mbayaran dilakukan melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah purwakarta, wajib retribusi, wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfersurat tanda setoran diberikan oleh dinas setelah wajib retribusi melaksanakan pembayaran melalui bank atau bendahara khusus penerima pada dinas. format surat tanda setoranmemberikan plat identitas retribusi pengendalian menara telekomunikasi setelah wajib retribusi melakukan pembayaran. plat identitas retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dimaksud pada terbuat dari plat seng yang berukuran x40cm berisi informasi pendaftaran retribusi, masa berlaku retribusi dan informasi peringatan yang pengesahannya oleh dinas, dan ditempatkan menara telekomunikasi. format plat identitas retribusi pengendalian menara telekomunikasidapat memanggil wajib retribusi untuk kepentingan klarifikasi pembayaran retribusi. format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam lampiran vii merupakan bagian t skromor pokok wajib retribusi nprterkena bencana alamannya skrdlb.
ny)tentangpenginterprestasian atas hasilnya serta penyajian ppkapitalisasi asetatau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai nilai aset tersebut. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten bandung barat adalah untuk dijadikan pedomtujuan ditetapkannya kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten bandung barat adalah untuk terciptanya tertib administrasi keuangan daerah. bab iii ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten bandung baratandung barat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi pemerintah daerah kabupaten bandungkabupaten bandung barat mengatur:dasar dasar penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporpenyajipembagian tugas dan rentan kendali dalam upaya akselerasi pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pbb p2) berdasarkan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel perlu dilakukanpbb p2) kepada bidang pbb dan bpt dinas pendapatingkat dppkadppkadpkad dalam menyelenggarakan pemungutan pajak pbb p2 dan bpt. tujuan diterbitkannya peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bidang perpajakan daerah khususnya pbb p2 dan bpt berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, amplifikasi, dan kepastian hukum. bab pelimpahan wewenang penandatanganan keputusan dan surat surat pbb p2 dan bpt bupati melimpahkan sebagian wewenang penandatanganan keputusan, surat surat, dan dokumen perpajakan khusus pbb p2 dan bpt kepada pejabat struktural eselon ii, eselon iii, dan eselon pada dppkad sebagai penyelenggara pelayanan pbb p2 dan bpt. jenis keputusan, surat surat, dan dokumen perpajakan khusus pbb p2 dan bptporan kepala dppkad secara periodik melaporkan penerbitan dan penandatangan keputusan, surat surat dan dokumen perpajakan pbb p2 dan bpt sebagaimana dimaksud dalampenandatanganan keputusan dan surat surat pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) bupati melakukan penandatanganan atas: keputusan penghapusan piutang pbb p2, dan surat keputusan pengembalian atas kelebihan pembayaran pbb p2 restitusi) untuk tahun yang telah lalu. kepala dppkad melakukan penandatanganan atas: surat pemberitahuan pajak berhutang pbb p2 (spot pbb p2), surat keputusan pembetulan ketetapan pbb p2 , cc. surat keputusan penolakan pembetulan ketetapan pbb p2 , surat keputusan keberatan pbb p2, surat keputusan penolakan keberatan pbb p2, surat keputusan pembatalan pbb p2 , surat keputusan penolakan pembatalan pbb p2 , surat keputusan pengurangan pbb p2, surat keputusan penolakan pengurangan pbb p2 , surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pbb p2: surat keputusan penolakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pbb p2: surat keputusan pengembalian atas kelebihan pembayaran pbb p2 restitusi) untuk tahun berjalan, surat himbauan pembayaran pbb p2 , surat peringatan, oo. surat teguran, surat paksa, surat melaksanakan penyitaan, surat permintaan pelaksanaan lelang barang barang sitaan tunggakan pbb p2, surat usulan rekomendasi tengah pusat piutang pbb p2, surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, surat pemberitahuan pembahasan hasil pemeriksaan: dan surat pemberitahuan pembahasan atas keberatan hasil pemeriksaan. kepala bidang pbb dan bpt melakukan penandatanganan atas: surat keterangan nop pbb p2, berita acara uraian penelitian pbb p2, dan cc. berita acara rekonsiliasi penerimaan pbb p2. kepala seksi pendataan pada bidang pbb dan bpt melakukan penandatanganan berita acara uraian penelitian pbb p2. penandatanganan keputusan dan surat surat bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bpt) bupatiyang telah lalu, surat keputusan keberatan bpt, cc. surat keputusan penolakan keberatan bpt, surat keputusan pengurangan bpt, dan surat keputusan penolakan pengurangan bpt. kepala dppkadberjalan, surat himbauan tertib administrasi pelaporan plats notaris, surat himbauan pelaksanaan sanksi administrasi bpt, surat peringatan, dan surat teguran. kepala bidang pbb dan bpt melakukan penandatanganan atas: surat konfirmasi pembayaran bpt, surat keterangan, dan berita acara rekonsiliasi penerimaan bpt. bupati bandung barat, ttd. abubakar
lis,bandung barat.)sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan melampirkandan atau kutipan akta perceraian. tata cara pencatatbiodata penduduk desa dilakukan dengan tata carapersyaratan berupa: paspor, atau dokumen pengganti paspor. tata caracc. pelaksanasetelah memenuhi syarat sebagai berikut:orang asing, pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk, cc. pelaksanabiodata penduduk yang diterbitkan instansi pelaksana paling sedikit memuat: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, perubahan data yang berkaitan dengan peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami. dalam hal terjadi perubahan biodata sebagaimana dimaksud dalam bagi penduduk wnibagi penduduk wniwni, dan formulir perubahan biodata penduduk wni. pencatatan perubahperubahan biodata penduduk wni desa, dilakukan dengan tata caraatau formulir perubahan biodata penduduk wni kepada camat. pencatatan perubah:dalam hal terjadi perubahan biodata sebagaimana dimaksud dalam bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetappenduduk orang asing, dan formulir perubahan biodata penduduk orang asing. pencatatan biodata penduduktata cara: pemohon mengisidbagian kedua penerbitandaerah, dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetappenerbitan baru bagi pendudukketua dan rw, paspor,, menumpang dalam bagi penduduk yang pindah datang atauperubahan karena terjadilama, dan surat keterangan kelahirngyang pindah datangsyarat berupa: lama: surat keterangan kematian kutipan akta, dapat dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: surat keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang, yang rusak, fotokopiwajib melapor kepada kepala desa dengan menyerahkan persyaratan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan proses penerbitan atau perubahan despetugas melakukan pencetakan dan diberi para koordinasi oleh camat, cc. petugas registrasi menyampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri dengan kelengkapan berkas persyaratanandatangani kpenerbitan sebagaimana dimaksud dalam sampai denganmohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan kk, pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan, cc. pelaksana menandatangani formulir permohonan kk, pelaksanaerbitkan dan menandatanganibagian ketiga penerbitan ktp el paragraf umumaragraf penerbitan ktp el bagi penduduk wni persyaratan dan tata cara penerbitan ktp el bagi penduduk wni yang belum memiliki nik, dan fotokopi kk. petugas registrasi tempat pelayanan ktp el2dan angka melakukan penyimpanan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada angka dan biodata penduduk dalam database tempat pelayanan ktp el, mengirim data kependudukanmenyimpan data penduduk kependudukan sebagaimana dimaksud pagaralam angka disimpan dan dilakukan melakukan proses identifikasi ketunggalanjatidiri seseorang, hasil identifikasi sidik jari penduduksebagaimana dimaksud dalam angka apabila: identitas tunggal, data dikembalikan ketempat pelayanan ktp el, dan identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengantempat pelayanan ktp eldalam angka huruf dalam bangko ktp el, instansi pelaksana mendistribusikan ktp el tempat pelayananktp el setelah dilakukan personalisasi sebagaimanadimaksud dalam angka menerima ktp el dan melakukan verifikasi melalui pemadaman sidikjari penduduk (satu banding satu), hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka apabila data kependudukan sama, maka ktp el diberikan kepada penduduk, apabila data kependudukan tidak sama, maka ktp el tidak diberikan kepada penduduk. petugas tempat pelayanan ktp el mengembalikan ktp el melalui instansi pelaksana untuk dimusnahkan dalam hal terdapat data kependudukan yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam angka huruf penduduk dapat mengambil ktp el apabila membawa formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka huruf database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dikonsolidasikan dan disimpan dalam pusat database kependudukan. persyaratan dan tata cara penerbitan ktp el karena pindah alamat bagi penduduk wni yang sudah memilikiktp el: penduduk melapor kepada petugas tempatpelayanan ktp el, dengan mengisi formulirdan fotokopi kkdan fotokopi kk.dengan alamat yang baru, dan menyerahkan ktp el yang baru kepada pemiliknyadan ktp el lamaorang asing yang memiliki izin tinggal tetap persyaratan dan tata cara penerbitan ktp el bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang belumik, fotokopi kk, photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk orang asing sebagaimana dimaksud pada dalam angka dan angka melakukan penyimpanan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada dalam angka dan biodata penduduk dalam database kependudukan, data kependudukan yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada dalamdata kependudukan sebagaimana dimaksud pada dalamdalam angka ,apabila: identitas tunggal, data kependudukan dikembalikan instansi pelaksana,pada dalam angka huruf dalam bangko ktp el, dan (satu banding satu), hasil verifikasi sidikjari penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka apabila data kependudukan sama maka ktp el diberikan kepada penduduk, dan apabila data kependudukan tidak sama maka ktp el tidak diberikan kepada penduduk. dalam hal terdapat data kependudukan yang tidak sama bagaimana dimaksud dalam angkdalam huruf angka database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan pusat. persyaratan dan tata cara penerbitan ktp el bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang sudah memiliki ktp el dan pindah alamat: fotokopi kk,dan fotokopi kartu izin tinggal tetap. petugas instansi pelaksanael fotokopi kk,dan fotokopi kartu izin tinggal tetap,kependudukan ktp el lama:penduduk dari luar domisili penduduk dari luar domisilidapat melakukan perekaman dan penerbitan ktp instansi pelaksana dengan persyaratan: mengisi formulir permohonan perekaman dan penerbitan ktp el instansi pelaksana:dan melampirkan fotokopi penduduk yang bersangkutan. penerbitan ktp el bagi penduduk dari luar domisili sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan untuk mempercepat kepemilikan ktp el bagi seluruh penduduk wajib ktp el. dalam penerbitan ktp el penduduk diluar domisili, instansi pelaksana dilarang melakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan. penerbitan ktp el bagi penduduk dari luar domisili, dilakukan dengan ketentuan: telah melakukan perekaman data kependudukan, kehilangan ktp el daerah, dan cc. rusak ktp el daerah. penerbitan ktp el bagi penduduk dari luar domisili,dan melampirkan fotokopi pendudukan bersangkutan. penerbitan ktp el bagi penduduk dari luar domisilisebagaimana dimaksud dalam pada huruf b,daerah, dan surat pernyataan kehilangan bermaterai. penerbitan ktp el bagi penduduk daridimaksud dalam dan berlaku secara mutants mutans terhadap perekaman dan penerbitan penduduk darian instansi pelaksana daerah asal penduduk serta server integrated database management system dms) pusat. bagian keempat kartu identitas anak paragraf umum: dan penggantian kia. paragraf penerbitan kia baru penerbitan kia baru sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi anak wni dan anak orang asing dengan kriteria: anak usia kurang dari s(lima) tahun, dan anak usia (lima) tahun sampai dengan usia (tujuh belas) tahun kurang satu hari. kia baru bagi anak usia kurang dari (lima)(lima)(lima) tahun sampai dengan usia (tujuh belas) tahun kurang satu hari sebagaimana dimaksud pada hurufbaru bagi anak orang asing,dalamdalamuntuk anak kurang dari (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf adalahdalam huruf adalah sampai anak berusia (tujuh belas)instansi pelaksan, dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan kia dapat maksimal. terhadap anak orang asingpenggantian kia instansi pelaksana melakukan penggantian kia,dalam didasarkan pada permohonan penggantian kia dengan melampirkan: surat keterangan pindah untuk penggantian kia karena pindah datang, kia sebelumnya untuk penggantian kia karena rusak, atau cc. surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk penggantian kia karena hilang. bagian kelima tata caradalamdalam adalah sebagai berikut: dalam satu desa, antar desaindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk mendapatkan surat keterangan pindah. pada saat penyerahansuratketerangan pindahsurat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (tiga puluh) hari kerja: surat pengantar rt rw, kk, dan cc.ndaftardalamatau pejabat yang ditunjuk pad: surat pengantar pindah dari rt rw, kk, dan cc.pada padakependudukankependudukantim pendataan yang ditetapkan oleh bupati dengan menyediakan: formulir pendataan penduduk korban bencana, formulir surat pernyataan kehilangan dokumen, bangko surat keterangan pengganti tanda identitas, dan formulirtim pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada dibentuk dan ditetapkan dengan keputusanpada dantata cara pencatatan kelahiran pencatatan peristiwa kelahiran dilaksanakan oleh instansi pelaksanadalam dilakukan dengan memenuhi persyaratan berupa: surat keterangan lahir dari doktertentangurat pernyataan tanggung jawab mutlak tentangtidak terpenuhi, pemohon melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak tentang kebenaran sebagai pasangan suami isteri. surat pernyataan tanggung jawab mutlakpencatatan kelahiranpada huruf dilakukan instansi pelaksana atau tempat tertentu yang ditunjuk olehkepada pemohon.database atau biodata kependudukangian kedua tata carketerangan lahir mati. bagian ketigfoto suami istri ukuran 4x6 lima) buah berwarna berdampingan, satu) lembar fotokopi ktp el dan masing masing, formulir perkawinan model dan surat keterangan belum pernah kawin dari kelapa desa (asli): akta kelahiran, surat baptis keterangan jemaat bagi yang beragama kristen, ganti nama jika ada), dokumen imigrasi dan surat keterangan lapor diri, paspor certificate embassy bagi suami atau istri orang asing, memenuhi syarat umur laki laki tahun, perempuan tahun, ijin orang tua jika mempelai dibawah tahun), surat ijin komandan tni polri tentara nasional indonesia kepolisian republik indonesia dan atasan pegawai negeri sipil, akta cerai kematian, waktu tunggu bagi janda mati hari, cerai hari, oo. perkawinan dilangsungkan minimal hari setelah pendaftaran, perkawinan dibawah hari harus ada dispensasi camat dan bupati, mempelai yang berasal dari luar daerah diumumkan daerahnya, saksi masing masing orang berumur minimal tahun ktp el), ss. akta anak diluar kawin, perjanjian perkawinan, fotokopi akta perkawinan dari gereja (dilegalisir), bagi wni yang melakukan perkawinan berbeda agama harus ada surat penetapan pengadilan negeri. pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan tata cara: pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan, pejabat pencatatan sipil instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan, instansi pelaksanaproses pembuatan akta perkawinan paling lambat (tiga puluh) hari setelah tanggal pencatatan perkawinan dilaksanakanwni yang melaksanakan perkawinan luar wilayah negara kesatuan republik indonesia setelah kembali indonesia melapor kepada instansi pelaksana tempat domisili. pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:, kk, paspor republik indonesia, dan atau ktp el suami dan isteri bagi penduduk wni. pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tata cara wni menyerahkan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pelaksana melaksanakan verifikasi dan validasi, dan cc. pelaksana mencatat pelaporan perkawinan wni dalam buku pelaporan perkawinan wni dan memberikan surat bukti pencatatan pelaporan:kutipan akta perkawinan, dan ktp el: kutipan akta kelahiran, dan menyertakan (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopiatas isian formulir pejabatjabat pencatatan sipilkutipdalam huruf diberikan kepada masing masing suami dan isteri yang bercerai,dan instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan. proses pembuatan akta perceraian paling lambat (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. data kependudukanwni yang melaksanakan perceraian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia setelah kembali indonesia melapor instansi pelaksana tempat domisili. pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: bukti pelaporan pencatatan perceraian luar negeri yang diterbitkan oleh konsuler perwakilan republik indonesia tempat perceraian terjadi, foto kopi ktp el (suami isteri), foto kopi kk, dan foto kopi paspor. pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tata cara: wni melapor instansi pelaksana dengan menyerahkan persyaratan kepada instansi pelaksana, instansi pelaksanmenuhi syarat berupa:instansi pelaksanrw untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa, surat keterangan kematian dari dokter paramedis, dan ktp el yang bersangkutan akta kelahiran yang meninggal, surat ganti nama dari pengadilan apabila yang bersangkutan telah ganti nama, dan menyertakan dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi ktp elal kematian,tempat domisili mencatat dan merekam dalam database kependudukan, dan proses pembuatan akta kematian paling lambat (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkapdalam dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: surat, kutipan akta nikah surat nikah, bagi yang meninggal dengan status menikah, membayar biaya retribusi akta kematian sesuai yang tercantum dalam peraturan daerah, menyertakan (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi ktp el, pencatatan kematian yang melampaui batas waktu (enam puluh) hari sampai dengan tahun sejak tanggal kematian, bagi orang asing sebagaimana dimaksud dalam, instansi pelaksanapada formulir pencatatan kematian atau perwakilan republik indonesia dan mengirimkan data kematian wni. kematian wni yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan dengan memenuhi syarat berupa: surat keterangan kematian dari pejabat konsuler atau perwakilan luar negeri, fotokopi paspor republik indonesia, cc. akte kelahiran yang meninggal, ktp el dan yang bersangkutan(dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi ktp el. pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tata cara: pelapor menyerahkan surat keterangan kematian dari pejabat konsuler dan mengisi formulir pelaporan kematian dengan menyerahkan persyaratan, pelaksana melakukan verifikasi dan validasi, dan pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukandalam dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, kutipan akta kelahiran cc. ktp el pemohon, pemohon, bagimenyertakan (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi ktp epersyaratan, instansi pelaksana mencatat register akta dan kutipan akta kelahiran serta merekam dalam database kependudukan, pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak, dan proses pembuatan pencatatan pengangkatan anak paling lambat (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. paragraf pencatatan pengangkatan anak orang asing oleh wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia pencatatan pengangkatan anak wna oleh wni luar wilayah negara kesatuan republik indonesia,pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:, kutipan akta kelahiran anak orangyerahkan kepada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pelaksana mencatat dalam buku kendali, cc. pelaksana menerbitkan surat pengukuhan pengangkatan anak, dan instansi pelaksana merekam dalam database kependudukan. bagi pendudukbagi wni keturunan yang sudah diganti nama membawa surat bukti ganti nama, dan menyertakan (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi ktp elmerekam data pengakuan anak dalam database kependudukan, dan proses pembuatan pencatatan pengakuan anak paling lambat (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap orang tua, fotokopi kk, fotokopi ktp el pemohon, bagi penduduk wna membawa dokumen imigrasi surat keterangan catatanurat keterangan tinggal terbatas dan penduduk orang asing tinggal tetap membawa ktp dan kkdalam huruf merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan, dan proses pembuatan pencatatan pengesahan anak paling lama (empat belas) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. bagian ketujuhkopi kk, fotokopi ktp eldan menyertakan (dua) orang saksi dan melampirkdalam huruf merekam data perubahan nama dalam database kependudukan, dan proses pencatatan perubahan nama paling lama (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. bagian kedelapan, dan proses pencatatan perubahan status kewarganegaraan paling lama (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkapcc. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya,ristiwa penting laiproses pencatatan peristiwa penting lainnya paling lama (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkaplaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pelaksanakutipan akta kelahiran asli, dan ktp el dan yang bersangkutan. pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh instansi pelaksanalaksanadan cc. pelaksana: adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kutipan akta pencatatan sipil ktp el dan yang bersangkutan, surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas ktp el dan bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, danmbatalan akta sesuai peraturan daerah: dan menyertakan (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi ktp elmohon mengisi formulir pembatalan akta pencatatan sipil dengan melampirkan persyaratan lengkap, petugas registrasi dan instansipencatatan sipil, kepala instansi pelaksana menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan, kepala instansi pelaksana menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sisi yang dibatalkan dari penduduk, dan proses pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil paling lama (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap. babni el. elperundang undangan,administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab formulir yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil jenis dan spesifikasi formulir, bangko, akta, dan surat yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, berpedoman pada ketentuan standarisasi dokumen kependudukan yang ditetapkan(as engan meningkatnya beban biaya operasional dan pemeliharaan pelayanan air minum badan usaha milik daerah perdana multiguna sarana bandung barat dan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk kesinambungan pelayanan bumi kepada masyarakat perlu dilakukan peninjauan tarif air minum badan usaha milik daerah perdana multiguna sarana bandung barat, bahwa sesuaiditetapkan olehadan usaha milik daerah bumi)umi adalah perdana multiguna sarana bandung barat. direksi adalah direksi bumi. pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiriliter (enam puluh liter) orang hari, atau sebesar satuan volume lainnyadalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikanunit pelayanan adalah sambungan rumah (terdiri dari clamp saddle, pipa dinas, meter air dan kran air) atau hidran umum dimana pelanggan memperoleh nilaitetap. pemakaian minimum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan apabila menggunakan air (kurang dari meter kubik) yang terdiri dari biaya beban tetap administrasi dan biaya pemakaian dikalikan dengan tarif yang berlaku pada kelompok pelanggan bersangkutanbumi air minupelanggan yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan. klasifikasi kelompok pelanggruktur dan besaran tarif struktur dan besaran tarif didasarkan pada klasifikasi kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalamrekening air bersih bumi dilakukan secara berkala setiap bulan, batas akhir pembayaran rekening air bersih bumi yaitu pada tanggal setiap bulannya, apabila batas akhir pembayaran sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, batas akhir pembayaran tetap tanggal dan pelanggan dapat membayar rekening air secara online. bab biaya pemakaian minimum dan denda keterlambatan bagian kesatu biaya pemakaian minimum setiap pelanggan yang menggunakan air bersih bumim3? akan dikenakan biaya pemakaian minimum sebesar dikalikan dengan tarif air yang berlaku pada kelompok tersebut ditambah beban tetap administrasi. beban tetap administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan direksi. bagian kedua denda keterlambatan keterlambatan atas pembayaran rekening air bersih bumi melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa denda. ketentuan besaran denda sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan direksi. bab penyesuaian dan peninjauan tarif penyesuaian dan peninjauan tarif dilakukan setiap tahun oleh bupati. penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan didasarkan pada: memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun bersangkutanbumi yang sudah ditetapkan sebelumnya. penyesuaian tarif sebagaimana dimaksutarif air minumstruktur dan besaran tarif klasifikasi kelompok pelanggan blok konsumsi air (m3) pelanggan rumah tinggal sangat sederhana rumah tinggal badan amal sosial jis rumah ibadah lembaga pemerintah j2ri rumah tinggal p11 lembaga pemerintah bukan usaha lembaga jar pendidikan kesehatan lembaga pemerintah ola lainnya tni polri niaga dan jasa kecil sri rumah tinggal rumah tinggal i3n1 niaga dan jasa sedang niaga dan jasa besar industri kecil non min min min min komersial komersial min min min min klasifikasi kelompok pelanggan tarif air minum kelompok luas tanah luas bangunan lebarjalan depan rumah meter lantai rumah tanah atau plural semen rumah tinggal sangat kondisi rumah sangat sederhana sederhana setengah tembok rumah tidak permanen kondisi lingkungan tidak tertata bangunan berhimpitan tidak ada jarak, listrik terpasang watt luas tanah m2? luas bangunan m2: lebarlistrik terpasang wattrumah susupanti asuhan panti jompo badan amal sosial yayasan sosial posyandu dan lain lain masjid mushola rumah ibadah gereja wihara pura klenteng kantor kantor kantor desa lembaga pemerintah puskesmas negeri negeri slip negeri sta negeri luas tanah m2? luas bangunan m2? lebar baik listrik terpasang watt kantor pemda usaha kantor organisasi massa partai politik universitas lembaga sekolah swasta pendidikan kesehatan lembaga bimbingan belajar rumah sakit see mma warung toko kecil kios kios bengkel kecil niaga dan jasa kecil katering kecil kerajinan tangan dan rumah tangga warung internet kecil kamar mandi umum komersial hidran umum komersial penjahit kecil rumah kost sanggar seni salon kecil praktek bidan kecil pusat kebugaran kecil koperasipencucian mobil motor pool kendaraan toko kelontong, niaga dan jasa sedang rumah makan restoran menengah, toko bangunan menengah, showroom dealer motor dan mobil, katering menengah, perdagangan umum, factory outlet, kafe musik dan restoran, percetakan, penjahit menegah, radio siaran non pemerintah, gedung resepsi, wisma losmen, rumah toko:salon kecantikan dan spa menengah, apotik menengah dan usaha lainnya yang sejenis gudang gedung sewa menengah poliklinik klinik jam dan usaha lainnya gedung sewa besar, mini market, hypermarket (mall), bank kantor cabang, niaga dan jasa besar hotel berbintang coldstorage: kolam renang umum swasta besar, waterboom besar: dan usaha lainnya framaisat wetanamitet usaha industri kecil framaritear gama garmen pabrik ban karoseri pabrik kayu peternakan besar pabrik makanan dan minuman pabrik obat dan usaha lainnya yang sejenis . pelanggan dengan bumi pesat pen dengan pelanggan dengan bumransfer daerah dan dana desa tahun anggaran makarita daerah kabupaten mempawah tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutenam milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada (enam puluh) desa dalam wilayah administratif kabupaten mempawah. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut rincian penyesuaf6 (lima puluh persen)meipawafi pada tanggal . oa. sekretaris daerah kabupaten mempawah smail berita darya kabupaten mempawah tahun .oc.coor nomor sencocooopenyesuaian pagu dana desa tahun anggaran dana desa sebelum dana desa setelah rp). rp). gag lho xii mempawah hilir 3last kualasecapah balikkan mempawah timur lho. \|pasir palembang \|pasir panjang \|parit benar (sungai kunyit po. sungai duri sungai bundungtaut sungai kunyittaut (sungai kunyit dalam sungailiat oo) sungai dungan inna (av jsungaipinyah (sungai purun kecil \| sungai bakau besarlaut penyiraman (galang o3pagi.000o \| \|. ho. lo. anjungan .x.i e ata \|tema lo28450000 (segudang penitibalam! sungai burung \|singkat wajo hulu oo (vm too team panutan \|tambora kb. (ox isadaniang sabuk bumbu gawang \| arsip suak barangan ooh o o \| bupati mempawah, diundangkan wempawati pada tanggal .ooowooocw. sekretaris daerah kabupaten mempawah ail berita daerah kabupaten mempawah tahun .poransunran nomor mexico omomann
tan tag bupati ketapang peraturan bupati ketapangdalam rangka pengelolaan kas, surplus anggaran blu rsud dokter agoesdjam kabupaten ketapang, dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kas pada blu rsud dokter agoesdjam kabupaten ketapang, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai penggunaan surplus anggaran pada blu rsud! dokter agoesdjamsurplus anggaran pada badan layanan umum rumah sakit umum.! serta:,:,,.erimaan blue adalah uang yang masuk kas blue. pengeluaran blue adalah uang yang luar dari kas blueblue) surplus anggaran blue adalah selisih lebih antara pendapatan blue dan belanja blue. defisit anggaran blue adalah selisih kurang antara pendapatan blue dan belanja bluedibebani kewajiban untuk membayar kembali. piutang blue adalah jumlah uang yang:penyelenggarakas bluebabi surplus (defisit) anggaran blue bagian kesatu surplus selisih antara pendapatan dan biaya blue mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran biaya blue. surplus blue sebagaimana dimaksud dalam terjadi apabila anggaran pendapatan blue diperkirakan lebih besar dari anggaran biaya blue. surplus anggaran blue sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan bupatisurplus anggaran blue sebagaimana dimaksud dalam diutamakan untuk: pembayarpengadaan barang dan atau jasa: cc.operasional blue, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya. pemberi: penyertaan modal (investasi) blue: pinjaman utang sebagaimana dimaksud dalam huruf (ambayaran kembali pinjaman utang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) menjadi tanggungjawab bluengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), diutamakan untuk: pengadaan bahan makanan dan minuman harian serta alat gizi pasien dan pegawai pakai habis, dan pengadaan bahan medis dan alat farmasi serta obat obatan pakai habis. pemberian piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf (d), harusenyertaan modal (investasi) blue sebagaimana dimaksud dalam huruf (e), dapat dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan,(t
bupati tabalong provinsi kalimantan selatannertibkan pelaksanaan perlu diaturasisten administrasi adalah asisten administrasi pada sekretariat daerah kabupatenekretariat kpu, rumah sakit umum daerah baharuddin, kantor dan kecamatan lingkungan pemerintah kabupaten tabalongbanjarmasin. badan kepegawaian daerah selanjutnya disingkat bkd adalah badan kepegawaian daerah kabupaten tabalong. pendelegasian wewentabalotabalotabalongekerja secara terus menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti diluar tanggungan negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu. kartu cuti adalah kartu yang berisi catatan pemberian dan penangguhan cuti pegawai negeri sipil. izin cuti luar negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. uang tunggu adalah uang tunjangan kepada pegawai (negeri) yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya, tetapi belum diberhentikan secara resmi atau pensiun. bab pendelegasian wewenang untuk memperlancar proses pelaksanaan pemberian izin cuti pns cons lingkungan pemerintah kabupaten tabalong, perlu memberikan delegasi wewenang kepada pejabat untuk memberikan cuti terhadap pns conjenis cuti yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut cuti tahunan cuti besar cuti sakit cuti bersalin cuti karena alasan penting curi luar negeri karena alasan penting cuti luar tanggungan negara untuk persalinan keempat dan seterusnya izin tidak masuk kerja. bab iii persyaratan cuti persyaratan administrasi permintauti tahunan untuk mendapatkan cuti tahunaurat izin cuti tahyang telah bekerja terus menerus sekurang kurangnya (satu) tahun. d. lamanya. lamanya cuti adalah (dua belas) hari kerja, dengan ketentuan dapat diambil secara bertahap minimalcuti besar untuk mendapatkan cuti besar pakan hilang. cuti sakit setiap pns cons yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. untuk mendapatkan cuti sakiturat izin cuti sakins cocog. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk jangka waktu sakit paling lama (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama (enam) bulan berdasarkan keterangan dokter. h. pns sanaannnnaaan (s) pns copns cons yang bersangkutan, tetapi ada harapan untuk bekerja kembali sebagai pns co:: pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak boleh lebih dari (lima) tahun, besarnya uang tunggu adalah (delapan puluh persen) dari gaji pokok uang tahun pertama, (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun tahun berikutnya. uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya, dari bulan pns cons yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri, dan kepada pns cons yang menerima uang tunggu, diberikan kenaikan gaji berkala dan tunjangan keluarga berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku. cons, maka diberhentikan dengan hormat sebagai pns cons dengan mendapat hak hak kepegawaian menurut peraturan perundang undangan. pns cons wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti paling lama (satu setengah bulan). pns cocuti bersalin untuk mendapatkan cuti bersalirsalcons. untuk persalinan yang keempat dan seterusnya, kepada pns countuk persalinan karena prematur, hak cuti bersalin diberikan (tiga) bulan. pns copns copo) cuti jateng nee cuti karena alasan penting untuk mendapatkan cuti karena alasan penting pns cokarena alasan pentidiberikan kepada pns cons untuk alasan ibu, bapak, istri suami, anak, adik, kakak, mertua menantu sakit keras. salah seorang anggota keluarga yang disebutkan diatas meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pns cons yang bersangkutan harus mengurus hak hak dari anggota keluarganya yang meninggal itu. pns cons melangsungkan perkawinan yang pertama. diberikan paling lama (dua) bulan, disesuaikan dengan kepentingan. cuti keluar negeri karena alasan penting untuk mendapatkan cuti keluar negeri karena alasan pentingrat izin cuti keluar negeri karena alasan pentidiberikan kepada pns untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan keperluan keluarga lainnya. lamanya cuti diberikan maksimal (lima belas) hari, kecuali ibadah haji. cuti luar tanggungan negara untuk mendapatkan cuti luar tanggungan negaradapat dipertimbangkan untuk kepanjangannya. cuti luar tanggungan negara bukan hak, oleh sebab itu permintaan cuti luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau diluar tanggungan negara mengakibatkan pns yang bersangkutan dapatj khusus. khusus bagi cuti diluar tanggungan negara untuk persalinan keempat dan seterusnya, berlaku ketentuan sebagai berikut permintaan cuti tidak dapat ditolak, pns yang mengajukan cuti tersebut tidak dibebaskan dari jabatan, lama cuti tersebut adalah sama dan lamanya dengan cuti bersalin: dan selama menjalankan cuti tersebut tidak menerima penghasilan dari negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja pnsilartu cuti kartu cuti wajib dimiliki oleh pns. format kartu cutipengendalian kartu cuti dilakukan oleh pejabat pengelola kepegawaian masing masing skpd. kartu cuti berisi pemberian cuti dan penangguhan cuti pnspejabat pengelola kepegawaian skpd baru. bab izin tidak masuk kerja pns yang akan mengambil izin tidak masuk kerja harus mengajukan permohonan tertulis kepada atasan langsung. izin tidak masuk kerja dapat diberikan sebanyak (dua belas) hari kerja dalam tahun yang sedang berjalan. pelaksanaan izin tidak masuk kerja mengurangi hak cuti tahunan pns dalam tahun yang sedang berjalan. format permohonan izin tidak masuk kerjrat izin tidak masuk kerjaketentuan lain lain setiap pengajuan permintaan cuti harus disertakan dengan permohonan cuti yang telah mendapat catatan atau pertimbangan dari atasan langsung. permohonan cuti diajukan sekurang kurangnya (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang dimohon. untuk permohonan. untuk permohonan cuti keluar negeri karena alasan penting dalam rangka melaksanakan ibadah umrah diberikan (tiga) hari sebelum dan (tiga) hari sesudah pelaksanaan murahnya dan untuk pelaksanaan ibadah haji diberikan (tujuh) hari sebelum dan (tujuh) hari sesudah pelaksanaan harinya. surat izin cuti yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh asisten administrasi dan kepala skpd, agar dibuat tembusan kepada badan kepegawaian daerah, inspektorat daerah dan dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerahapabila dalam skpd terjadi kekosongan jabatan atau pejabat yang didelegasikan untuk memberikan cuti berhalangan maka penandatanganan surat izin cuti ada pada pejabat pelaksana tugas plt) atau pejabat pelaksana harian plh)adan kepegawaian daerahesowber p anang syakhfiani diundangkan tanjung padatanggal desember sekretaris daerah kabupaten tabalong abdul thalib sangadji berita daerah kabupaten tabalong tahun nomor
bupati tt'punggung provisi .'awa tim'r pratt'rain bi'pati tuli,ingat'itg i{nomor 'i3 tahun{ teiytaitg perubahan atas pratt'rai{ bi,pati tulu bagi,i\|g april 2or4 iyr ar{c ei*t'ajaran 'eritbat{ ar' ai\|ngarai peiydapatait dati belas{t,a daerah that'iv ai{barat dei{gan kalimat titian yang maha f^sa bupati ti'luitgagi'i5g, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan dana bantuan keuangan provinsi jawa timur tahun anggaran ol4 dan dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi tahun anggaran ol4 maka perlu diadakan perubahan atas peraturan bupati t\tulungagung nomor tahun ol4 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran oi4 yang ditetapkan dengan peraturan bupati; mengingat undang_ undang nomor tahun l95 tentang pembentukan daerah_ daerah kabupaten?ahun ig65 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor undang_ undang nomor tahun tentang pen; lenggafaan negara yang ber3ih dari betis dat:lembaran negara republik indonesia tahun 20og nomor tambahan l,lembaran negara republik indonesia nomor 484a1 undangan (l,lembaran negara republik indonesia tahun ol2 nomor 2g, tambahan kembaran negara republik indonesia nomor .+. l^tembaki.err,57 rng organisasi perangkat daerah (2orpinjamg4 p mk.oz tentang penggunaan dana bag hasil cukai hasf\|mk.ot 2oo9: peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri negeri nomor tahun ran oi4mk.o7 tentang pedoman umum darr 14; peraturan menteri keuangan nomor ol4; peraturan daerah pro,rinci jawa timur nomor tahun tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah provinsi jawa timur tahun anggaran 20t1 sosial dalam peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun tentang sumber pendapatan desa {lembaran daerah kabupaten ttrlungagtr0s 2o25 gambaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun o08 nomor seri e); peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun o1o tentang pajak daerah (kulungagung nomor tahun oi2 (l,g.a perangkat daerah gambaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun ol1 nomor seri d)l peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang organisasi dan tata keg.a satuan polisi pamong praja lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun ol12or2l.r ll,i4 2o1g lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun nomor seri e); peraturan daerah nomor tahun ol4peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggar oi4rja pembangunan daerah rkd) kabupaten t\tulungagung tahun berita daerah kabupaten tblungagrrllg tahun nomor peraturan bupati t\\.tulungagung tahun nomor peraturan bupati r\rrungagungar4 benda daerah kabupaten tulungagung tahun ol4 nomor memutuskan: menetap kan peraturan bupati tentang perubahan atas peraturan bupati tulungagung nomor tahun 2oi4,gai berikut anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran semula berjumlah rp. ,so bertambah sejumlah rp. sehingga menjadi rp. .2o2.2s3.43o. dengan rincian sebagai berikut: pendapatan semula bertambah .o48, jumlah pendapatan setelah perubahan o19. .59i. belanja semula bertambah a9. 60q. r37 jumlah belanja setelah perubahan surplus defi sit) setelah perubahan .o94. pembiayaan penerimaan semula bertambah jumlah penerimaan jumlah pengeluaran pengeluaran semula bertambah jumlah perubahan sisa lebih berkenaan pembiayaan pembiayaan (sr lpa) o0o,oo netto setelah o94.s89, ll. .ooo,oo anggaran tahun ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada angka tercantum dalam r,,lampiran peraturan bupati ini. lampiran sebagaimana dimaksud pada angkag'september diundang pada tan sekte? tulungagung september daerah pembina utama mida nip. p".rt" tr"h kabupaten tulungagung tahun nomor bupati ttl i '
bupati situbondo pro1ainsi jawatimur peraturan nomordalam rangka pelaksanaan ingin lan yang cli dialokasikan dari l)ana hibah l)cmcrintah l)usa berdasarkan surat menteri keuangan l{publik indo>ncia 'ling5lal scptcmbcr nomor mk. 12o15 i)crihetl i)cnctaparl l)cmbcriarn istilah l)arah lul< i)rograrrr iitlali sant.uan l)cndanaart l{ctrabilil.nsr i{konstruksi l)pascabencana 'l'ahli anggaran bahwa clalarrr rangka pelaksanaan kegiatan"n yang alokasi<an dari i']bantuan keuangan l)cmcrintah provinsi jawa 'l'timur berdasarkan surat dari sekretaris i)arah i)provinsi jawa 'timur 'l'tanggal scptcmbcr nomor l2o2 l)prihal [)agu anggnrertr clinic ilclanja bantuan keuangan khusus ki:piala kabur lrn kota pa<la l)curahan ai)l ll) i)provinsi server i'timur 'l'ahun anggaran bahwa berdasarkan ketentuan l)bersal l)catur:rn menteri l(o lt?.tangan ltcputllik incloncsia nomor l<.(') tentang hibah i)ari l)cmcrintah i)usat kcpncla l)aceh i)dalam bilangan bantuan i)cndarnar.ar] rehabilitasi cian ltckonstruksi l)pascabencana dijelaskan i)alam hal sl)l) diterima setelah ai'}lll) i)crutlahart clitctapkan, penggunaan dana nitrat dapat dilaksanakan sinclair born bupati walikota melakukan purba htt z:tas i)crzrturan (]ubcrrturfl3bupati walikota mcngcnaii l)penjabaran.n ai'llt) i)perubahan clan mcmbtlritahukart kc6larva liirrrpinan i)t;w'an l)cnvakilan laksa.l l)acar; jalan pb. sudirman nomor situbondo, provinsi jawa timur telepon email pati situbondo tahun ba hwa bcrdarsarkiin ketentuan ll{romawi angka lampiran l)peraturan menteri i)alam negeri nomor tahun ol4 tentang l)pedoman l)penyusunan anggaran i)pendapatan dan llclanja l)arah 'tahun anggaran o15, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari i)llh ch'l', dll it, ak, i)ana los, [)ana otonomi khusus, i)ana insentif daerah, dana l)darurat dan dana transfer lainnya yan[ sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kcgiatern dalam keadaan darurat dan lau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam l)perubahan appid dapat dilaksanakan dengan menetapkan peraturan 13bupati tentang i)perubahan atas [)peraturan l3bupati tentang penjabaran perubahan al'}[]l) dan selanjutnya dicantumkan dalam laporan lokalisasi anggaran (l, ra);l3bupati tentang perubahan atas l)peraturan l3bupati situbondo nomor '['ahun o14 tentang l)penjabaran ai'lld tahun anggaran undang undang nomor 'tahun tentang pembentukan i)arah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur (l,gambaran negara itcpublik lndonesia 'tahun nomor tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor dan turrita negara ltcpublik indonesia 'tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun (l,gambaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan l,gambaran negara republik indonesia nomor o); undang undang nomor tahun tentang i)cnyclcnggaraan negara yang ilcrsih dan lucas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (l,gambaran negara itcpublik indoncsiit" tahun nomor 'l'tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor undang undang nomor tahun oo3 tentang keuangan negara (l,gambaran negara itcpublik indonesia tahun nomor 'lamtlahan lembaran negara ltcpublik rrdoncsia nom <>r undang undang nomor 'tahun oo3 tentang sistem ircndidikan nasional (l,gambaran negara republik indonesia 'tahun 2o0ll nomor tambahan lembaran negara i{publik ind<tenasia nomor a30 i); mengingat undang undang nomor tahun oo4 l)crbcndah area.n negara (l,gambaran negara indonesia 'l'ahun oo4 nomor ir, 'tambahan negara i?publik indo>ncia nomor a355); tentang ilcpublik lembaran undang,., ndar nomor tahun oo4 tentang4 i)cmcriksailn pcgl<;lain dan'l'panggung jawab keuangan negara (l,gambaran negara l?publik lndonesia tahun oo4 nomor ()(r, tambahan l.gambaran negara ltcpublik indonesia norr>r undang undang nomor 'l'ahun oo4 tentang sistem perencanaan l)bangunan nasional. (l,gambaran negara itcpublik indonesia 'l'ahun oo4 nomor o4, tambahan lembaran gara republik indonesia nomor aa2ll; undang undang nomor 'l'ahun oo4 utang i)imbang,an k.ruangan antara pemerintah pusat clan i)cmcrintahan i)arah (l,gambaran negara l{publik indonesia i'ahun 2oo4 nomor 'l'tambahan lembaran negara ltcpublik lndonesia nomor aa3$; (). undang undang nomor '['ahun tentang l)layanan i'publik (l,gambaran negara l{publik indonesia 'l'ahun oo9 nomor 'tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor o3o undang undang nomor 'tahun tentang pajak daerah dan ll.atribusi daerah lembaran negara ltcpublik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor undang undang nomor '['ahun tentang kesehatan (l,gambaran negara itcpublik indonesia tahun oo9 nomor tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor undang undang nomor '['ahun o11 tentang l)cmbcntukan l)peraturan perundang undangan (l,gambaran negara itcpublik indonesia tahun o11 nomor 'lamb:r,han l,gambaran negara [publik indonesia nomor undang undang nomor '['ahun tentang l)esa (l,gambaran negara republik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor sae5); undang undang nomor 'l'ahun tentang i)cmcrintahan i)arah (l,gambaran negara itcpublik indonesia 'tahun nomor 'tambahan l,gambaran negara republik indonesia nomor 55t] sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang undang nomor tahun lembaran negara ltcpublik indotrcsia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang l)perubahan nama dan l)pemindahan '['empat kedudukan i)r:perintah i)cerah kabupaten l)panarukan (l,gambaran negara ltcpublik indonesia'tahun nomor ugambaran negara t?publik indonesia 'l'ahun o0o nomor 'tambahan lembaran negara nomor ao28); i)peraturan pemerintah nomor 'l'ahun oo4 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota l)can l)perwakilan rakyat daerah lembaran negara [publik indonesia tahun oo4 nomor 'l'tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan l)cmcrintah nomor tahun oo7 (l,gambaran negara republik indonesia '['ahun oo7 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nom <>r t3. i)c,'aturan pemerintah nomor 'tahun oo5 tentang pcngcktlaan keuangan l3adan layanan umum lembaran negara ltcpublik indonesia tahun oo5 nomor tambahan lembaran negara ttcpublik lndonesia nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun i)'tahun oo5 nomor 'l'tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor a5751; peraturan pemerintah nomor '['(l.gambaran negara l{publik indonesia 'tahun oo5 nomor tambahan lembaran gara republik indonesia nomor l)peraturan pemerintah nomor 'tahun tentang pengelolaan keuangan l)arah (l,gambaran negara itcpublik indonesia 'tahun nomor 'tambahan lembaran negara itcpublik lndonesia nomor a578); aturan pemerintah nomor tahun oo5 tentang pedoman l)penyusunan dan i)cnctapan standar pelayanan minimal (t,gambaran negara ltcpublik indonesia tahun nomor 'tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor 'tahun oo5 lintang pedoman pembinaan dan pengawasan pcnyclcnggaraan pemerintah daerah (l,lembaran negara republik indonesia tahun oo5 nomor tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor a593); l)peraturan pemerintah nomor tahun aa7 tentang laporan l)cnyclcnggara.ln l)cmcrintahan l)arah kepada i)cmcrintah, lap<fran keterangan pcrtanggungiarn'aban kepala l)berat kepala di']ri) dan informasi l,laporan pcnyclcnggaraan l)cmcrintahan daerah kepada masyarakat lembaran negara i?publik ind<>ncia tahun oo7 nomor 'l'tambahan lembaran negara republik indonesia nom <>r i)c,'aturan l)cmcrintah nomor 3f3 tahun oo7 tentang i)bagian urusan pemerintahan antara pemerintah, l)cmcrintahan daerah propinsi, dan pemerintahan daerah kabur lcn kota lcrnbaran negara itcpublik indonesia tahun oo7 nomor 'tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor a7371; i)peraturan l)cmcrintah nomor '['ahun oo7 tentang l)cngclolaan uang negara daerah lembaran negara itcpublik indonesia '['ahun oo7 nomor j3, 'tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor i)peraturan pemerintah nomor 'tahun oo8 tentang pedoman evaluasi pcnyclcnggaraan pemerintahan l)arah (l,gambaran negara l{publik indonesia'tahun oo8 nomor 'l'tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun oob tentang pandan rarr i']pendidikan lembaran negara republik indonesia tahun oo8 nomor tambahan lembaran negara republik incloncsia nomor i)peraturan i)cmcrintah nomor tahun oo9 tentang bantuan keuangan kepada partai i'}politik (l,gambaran negara itcpublik indonesia '['ahun oa9 nomor 'hambatan l [)peraturan pemerintah nomor tahun tentang 'l'ata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan i']ajak dan l{atribusi l)arah (l,gambaran negara itcpublik indonesia 'tahun nomor 'l'tambahan lembaran negara ttcpublik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun o1o tentang standar akuntansi l)cmcrintah (l ,lembaran negara republik lndonesia tahun nomor '['tambahan lembaran negara itcpublik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang i'}pinjaman l)arah; peraturan pemerintah nomor '['ahun tentang hibah daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara l?publik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor '['ahun tentang pcngclr>lain l3arang milik negara daerah; pcrattrran l)cmcrintah nomor 'tahun o14 tentang; peraturan l)pelaksanaan undang undang nomor 'tahun lembaran negara l?publik indonesia tahun nomor 'tambahan lembaran negara ltcpublik indonesia nomor peraturan l)crncrintah nomor 'l'ahun tentang i)ana l)csa yang l3crsumbcr dari ai'i3n; peraturan presiden nomor 'tahun tentang i)peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang l)cmbcntukan l)peraturan l)undang undangan; peraturan menteri l)alam negeri nomor tahun tentang pedoman i)pengelolaan keuangan daerah sctlagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri l)alam negeri nomor tahun o11 (i3cerita negara l?publik indonesia '['ahun o11 nomor peraturan menteri l)alam negeri nomor tahun oo7 tentang pedoman teknis l)cngclolaan l3arang milik daerah; peraturan menteri dalam negeri nomor 'tahun 2oo7 tentang l)eng:lompatan kemampuan keuangan l)arah, i)penganggaran dan l)pertanggungjawaban i)penggunaan ilclanja penunjang operasional pimpinan di'rd serta tata ca.i)domain teknis pengelolaan keuangan alasan layanan umum l)arah; i)peraturan menteri keuangan nomor pmk.o7 2oo8 tentang i)r:penggunaan dana l3agi hasil cukai tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana [3agi hasil cukai '['tembakau; i)peraturan menteri dalam negeri nomor '['ahun o11 tentang l)pedoman l)cambrian hibah dan bantuan sosial yang i3crsumbcr l)ari ai'bd sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor '['ahun peraturan menteri l)alam negeri nomor '['ahun tentang pembentukan produk hukum daerah; peraturan menteri i)alam negeri nomor tahun tentang l)domain l)penyusunan anggaran i)pendapatan clan i3hanja i)arah tahun anggaran i)peraturan menteri kcda.ngan nomor 1fl3 pmk. tentang qatars maksimal kumulatif defisit api3d, atas maksimal defisit apbd dan l3atas maksimal kumulatif i'}pinjaman l)arah'l'ahun anggaran i)peraturan ment cri keuangan nomor t'] mk. tentang limbah dari l)pemerintah pusat kepada i)cmcrintah l)daerah dalam rangka bantuan pendanaan l{rehabilitasi dan ltckonstruksi pascabencana; peraturan l l)arah kabupaten situbondo nomor tahun tentang l)pendirian perseroan 'terbatas blank pcrkreditan rakyat (l3l']l{) syariah situbondo (l,gambaran daerah kabupaten situbondo tahun oo3 nomor sebagaimana telah diubah dengan l)peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun oo7 lembaran daerah kabupaten situbondo '['ahun oo7 nomor peraturan daerah kabupaten situbondo nomor 'l'ahun oo5 tentang kedudukan l)protokoler dan keuangan i)pimpinan dan anggota l)can perwakilan rakyat daerah (l) plt kabupaten situbondo lembaran l)arah kabupaten situbondo '['ahun oo5 seri nomor bagaimana telah diubah dengan peraturan i)daerah kabupaten situbondo nomor tahun lembaran l)al)arah dan wakil kepala l)arah (l,gambaran l)arah kabupaten situbondo seri nomor 2l; peraturan daerah kabupaten situbondo nomor '['ahun tentang bantuan keuangan kepada partai i'}politik (l,gambaran daerah kabupaten situbondo seri nomo. i)peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor '['ahun tentang perencanaan pembangunan l)esa (l,gambaran i)arah kabupaten situbondo tahun nomor ),; peraturan daerah kabupaten situbondo nomor '['ahun oob tentang pokok pokok pengelolaan keuangan l)daerah (l,gambaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor 'tahun o11 tentang pajak daerah (l,lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan daerah kabupaten situbondo nomor 'tahun o11 tentang t{atribusi pelayanan persamaan kebersihan i.cmtlaran i)arah kabupaten situbondo 'l'ahun o11 nomor peraturan daerah kabupaten situbondo nomor '['ahun tentang ltctribusi jin mendirikan i3bangunan (l.,lembaran l)daerah kabupaten situbondo 'tahun o11 nomor peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor 'l'ahun tentang l{atribusi ijin gangguan lembaran l)arah kabupaten situbondo tahun o11 nomor 7l; i)peraturan daerah kabupaten situbondo nomor 'l'ahun tentang retribusi ijin trayek lembaran daerah kabupaten situbondo tahun o11 nomor). 5q. l)r:aturan i)celah kabupaten situbondo nomor '['ahun lcntairg ltctribusi i'pengujian kcnclaraan bermotor (l,gambaran da<:rn'['criminal (l,gambaran daerah kabupaten situbondo'l'ahun o11 nomor pc.aturan i)ar:rel kabupaten situbondo nomor 'l'ahun tentang ltctribusi tempat khas lls l)parkir (l,,gambaran i)araparkir tapi jalan umum (l,crnbaran l)arah kabupaten situbondo '['ahun nomor i)peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor 'l'ahun o11 lintang llctribusi }rumah potong iwan lembaran i)arah l(kabupaten situbondo'l'ahun o11 nomor peraturan i)daerah kabupaten situbondo<l nomor tahun o11 tentang llctribusi '['empat l)clclangan ikan (l,gambaran l)arah kabupaten situbondo '['ahun o11 nomor peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun ol1 tentang ltctribusi lain usaha perikanan (l,gambaran l)daerah kabupaten situbondo tahun nom<lr peraturan l.)arah kabupaten situbondo nomor tahun zorc tentang investasi daerah kabupaten situbondo (l,gambaran daerah kabupaten situbondo ti:.hun o1o nomor sebagaimana telah diubah dengan l)peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun lembaran l)arah kabupaten situbondo'tahun nomor peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor 'l'ahun 2o11 tentang l3ea l)crolchan iak atas '['anah dern i3bangunan (l,gambaran daerah kabupaten situbondo '['ahun nomor ol; peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang ilctritlusi pemakaian kekayaan l)arah (l,gambaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor ).; peraturan darat kabupaten situbondo<l nomor 'tahun lintang retribusi l)layanan pasar (l,gambaran i)arah kabupaten situbondo<> tahun o11 nomor l)cra.turun daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang l)cnycrtaan modal pemerintah kabupaten sit ubonrlo kepada l)perusahaan l)arah air minum kabupaten situbondo (l,gambaran [)arah kabupaten situbondo tahun nomor menetapkan peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor tahun tentang incana l)bangunan. jangka i']panjang i)daerah kabupaten.en situbondo lembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor i)peraturan l)arah kabupaten situbondo nomor 'l'ahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan i3hanja l)arah 'tahun anggaran (l.,gambaran l)arah kabupaten situbondo tahun nomor b); i)peraturan bupati situbondo nomor 'tahun tentang lencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten situbondo tahun i3berita daerah kabupaten situbondo tahun o14 nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan 13bupati situbondo nomor tahun o14 (l3berita daerah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan l3bupati situbondo nomor tahun ol4 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pcnatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan itrvaluasi pemberian l{ubah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan l)pengeluaran pembiayaan yang i3crsumbcr dari anggaran pendapatan dan i3hanja l)arah kabupaten situbondo .tahun (l3berita i)arah kabupaten situbondo tahun nomor peraturan bupati situbondo nomor tahun tentang t'penjabaran anggaran l)pendapatan dan l3hanja l)arah 'tahun anggaran berita l)arah kabupaten situbondo 'tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati situbondo nomor '['ahun ([]cerita daerah kabupaten situbondo 'tahun nomor memutus(annjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran i'3beberapa ctr:tuan dalam peraturan 13bupati situbondo<l nomor 'tahun tentang l)penjabaran anggaran i)pendapatan dan ilclanja i)arah '['ahun anggaran 20l sebagaimana telah diubah clcngart peraturan 13semula bertambah jumlah pendapatan setelah perubahan i3hanja semula ilcrtambah jumlah pendapatan setelah perubahan surplus defisit) pembiayaan penerimaan pembiayaan semula bertambah jumlah pendapatan setelah perubahan pr:pembiayaan netto ilclanja daerah tahun itp .3t31 itp bp_ i?p i{p .o52. .o93, o,oo .6a2. .o93, o52. .o93, i{p ilp rp. sisa lebih f)pembiayaan itp ang4aran tahun l3crkcnaarr lingkaran pcnjabararr perubahan anggaran pendapatan dan i3hanja l)al)peraturan l3bupati ini. i)penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan l3hanja daerah sebagaimana dimaksud pada angki)pelaksanaan i'}penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan ilclanja i)daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam i)peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam i)okurmcn pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai lengan ketentuan perundang undangan.l3cerita daerah kabupaten situbondo. pada tanggal memerintahkan penempatannya i)ditetapkan situbondo pada tanggal oct i)diundangkan situbondo pada tanggal sekretaris daerah i{kabupaten situbondo, berita daerah i(kabupaten situbondo tahun 2ol5 nomor bupati situbondo, zainal muhtadien
yeh aanbutuhan tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan lingkungan dinas kesehatan kota banjarmasin, perlu melaksanakan pengadaan tenaga tersebut dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bahwa mengingat tenaga jasa pelayanan kesehatan merupakan tenaga profesional tertentu dan tenaga penunjang kesehatan sebagai pendukung optimalisasi pelayanan kesehatan dipandang perlu penetapan satuan biaya honor secardan tambahan lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun budmerintah daerah adalah pemerintah daerah kota banjarmasin. dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kota banjarmasin. ae, tenaga pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan adalah tenaga yang mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu dengan dinas kesehatan kota banjarmasin, yang diangkat melalui rekrutmen secara transparan media elektronik. rumah sakit umum daerah kota banjarmasinpelayanan kesehatan rujukan). perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disingkat pwt adalah tenaga yang dipekerjakan dengan perikatan perjanjian kerja dengan waktu yang telah ditentukan. bab maksud dan tujuan maksud penetapan peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran honor bagi tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan dengan pwt. tujuan peraturan walikota ini antara lain adalah tujuan umum yaitu menentukan batas tertinggi besaran honor yang diterima bagi tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan. tujuan khusus yaitu:d iiid iii lingkungan dinas kesehatan, dansma sederajat lingkungan dinas. bab iii satuan biaya honor tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan satuan biaya honor tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan dengan pwt adalah satuan biaya berupa harga satuan tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan yang terdiri dari honor tenaga jasa pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pendidikan honor tenaga jasa pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pendidikan d iii, honor tenaga jasa penunjang kesehatan dengan kualifikasi pendidikan honor tenaga jasa penunjang kesehatan dengan kualifikasi pendidikan d iii: dan honor tenaga jasa penunjang kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sma sederajat. satuan biaya honor tenaga jasa pelayanan kesehatan dan penunjang kesehatan dengan pwtatuan biaya honor sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk pembayaran honor dar.honorarium tenaga jasa pelayanan kesehatan ng. tenaga kesehatan kualifikasi rp. pendidikan ppk tenaga kesehatan kualifikasi rp. pendidikan d iii honorarium tenaga jasa penunjang kesehatan tenaga penunjang kesehatan rp. kualifikasi pendidikan tenaga penunjang kesehatan rp. kualifikasi pendidikan d iii tenaga penunjang kesehatan rp. kualifikasi pendidikan sma sederajat walikota banjarmasin, ha ibnu sina
berita daerah kota cilegon tahun nomor peraturan walikota cilegon nomor tahun tentang gerakan masyarakat hidup sehat kota cilegon dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cilegonmadya daerah tingkat depok dan kota peraturan .j .dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dibentuk tim pembinaan dan pengawasan german. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur lintas sektoral yang diketuai oleh sekretaris daerah dan ditetapkan dengan keputusan wali kota. bab . bab xiiuryati berita daerah kota cilegon tahun nomor lampiran peraturan wali kota cilegon nomor tentang gerakan masyarakat hidup sehat peran perangkat daerah dalam german perangkat daerah peran indikator sekretariat daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan german surat edaran instruksi untuk kota cilegon mendorong inpres tentang german jumlah kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan german melakukan koordinasi pengendalian dan terlaksananya koordinasi german kota evaluasi pelaksanaan german kota cilegon cilegon bappeda mengkoordinasikan perencanaan teralokasinya anggaran kegiatan german pelaksanaan kegiatan german dinas kesehatan melaksanakan kampanye german serta jumlah kecamatan yang melaksanakan meningkatkatkan advokasi dan pembinaan minimal kampanye german dalam pelaksanaan pembinaan dalam persentase sekolah yang melaksanakan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok kebijakan ktr minimal persen (ktr) sekolah meningkatkan pendidikan mengenai gizi jumlah pendidikan mengenai gizi seimbang seimbang dan pemberian asi ekslusif, sera jumlah petugas kesehatan yang menjadi aktifitas fisik konselor menyusui (kumulatif) jumlah kegiatan kampanye asi eksklusif jumlah kegiatan kampanye asi jumlah kegiatan sosialisasi gemar meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit jumlah puskesmas yang melaksanakan puskesmas dan menyusun panduan deteksi dini kanker payudara leher rahim pelaksanaan deteksi dini penyakit instansi perempuan usia 50th pemerintah dan swasta jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit instansi pemerintah swasta memperkuat dan memperluas pengawasan fasilitasi sekolah yang diintervensi dan intervensi keamanan pangan jajanan (pengawalan) kerjasama dengan dinas i dinas pemuda dan meningkatkan kampanye gemar berolahraga, jumlah peserta olah raga massal, olahraga memfasilitasi penyelenggaraan olahraga petualang, tantangan dan wisata masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi jumlah fasilitas kejuaraan olahraga dinas pendidikan meningkatkan kegiatan uks, mendorong jumlah sekolah memiliki uks sesuai sekolah sebagai ktr dan mendorong sekolah ramah anak jumlah sekolah menerapkan kebijakan jumlah sekolah ramah anak (bebas meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olah raga jumlah satuan pendidikan yang memiliki sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstra kurikuler serta penyediaan jumlah satuan pendidikan yang sarana sanitasi sekolah meningkatkan aktifitas fisik olahraga sekolah jumlah satuan pendidikan yang memiliki meningkatkan sosialisasi pubs lingkungan jumlah siswa yang menerapkan pubs meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler jumlah siswa yang mengikuti kegiatan muatan lokal yang berhubungan dengan ekskul pmr, pik kesehatan kantor kementerian agama melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah jumlah calon pengantin memperoleh untuk mendorong perilaku hidup sehat dan bimbingan kesehatan pra nikah ato mondrmt era sean bmp pelaksanaan bimbingan nasehat mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah jumlah rumah ibadah yang bersih dan memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren jumlah pesantren menyelenggarakan dan upaya kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai ktr dan madrasah ramah jumlah madrasah yang memiliki uks melaksanakan pengawasan terhadap fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan standarisasi rumah potong hewan terkait keamanan hewan sembelihan yang beredar standar kesehatan dan kehalalan hewan kota cilegon dinas ketahanan pangan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar jumlah kegiatan pengawasan keamanan fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar tingkat produksi fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar kota cilegon fasilitasi dan atau sosialisasi mutu dan keamanan pangan segar yang beredar kota cilegon meningkatkan produksi buah dan sayur jumlah kelurahan yang mengembangkan dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pemanfaatan pekarangan untuk menahan pekarangan rumah untuk menanam buah dan buah dan sayur sayur jumlah kelompok yang mengembangkan pekarangan untuk menanam buah dan sayur many konsumsi pangan b2sa pembinaan produksi pangan yang aman dan pembinaan penerapan budidaya tanaman yang pembinaan produksi pangan yang aman fasilitasi penerapan pengendalian hama meningkatkan produksi buah dan sayur jumlah kelompok yan mengembangkan dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan pekarangan buah meningkatkan dan memperluas pelaksanaan jumlah lokasi pelaksanaan gerakan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada memasyarakatkan makan ikan masyarakat perangkat daerah peran indikator mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan yang beredar masyarakat mutu dan keamanan pangan pada tingkat produksi pangan segar pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan segar yang beredar kota cilegon dinas perumahan dan memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik jumlah unit rumah susun dilengkapi kawasan permukiman pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas dengan psu pendukungnya yang siap umum dimanfaatkan memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat jumlah fasilitas penyediaan air bersih serta penyediaan prasarana sanitasi dasar pada dan air sehat serta penyediaan prasarana fasilitas umum sanitasi dasar pada fasilitas umum penyehatan lingkungan pemukiman penataan kawasan kumuh perkotaan menyediakan dan mengembangkan sarana jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbukaruang terbuka hijau publik perkotaan memadai wilayahnya. (standar minimal seluruh wilayah perkotaan) dinas lingkungan hidup pembentukan dan pembinaan pengelolaan sampah mandiri sampah domestik bank sampah pengendalian pencemaran lingkungan (air sungai,air tanah, air laut, dan limbah cair) air limbah gerakan bersih sungai dan kawasan oleh terhadap kebersihan sungai konservasi lahan dan keanekaragaman umum lingkungan pembinaan konservasi sda dan peraturan wali kota cilegon nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok berita daerah kota cilegon tahun nomor peraturan wali kota cilegon nomor tahun tentang penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kiblat)distandar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran lingkungan pemerintahrencana aksi daerah pengembangan kota layak anak kota cilegon tahun berita daerah kota cilegon tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan wali kota tentang gerakan masyarakat hidup sehatcilegon. gerakan . pengendalian perusakan pembinaan program pengelolaan mendorong dan memfasilitasi pemda untuk luas ruang terbuka hijau perkotaan menyediakan ruang terbuka hijau publik memadai wilayahnya. (standar minimal seluruh wilayah perkotaan) dinas perhubungan mendorong penataan sarana dan fasilitas jumlah pengadaan dan pemasangan perhubungan yang aman dan nyaman bagi perlengkapan jalan (rambu cermin marka) pejalan kaki dan pesepeda jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki dinas perdagangan dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran jumlah kegiatan monitoring terhadap perindustrian kota cilegon dan penjualan produk tembakau, minuman peredaran bahan berbahaya yang sering beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan disalahgunakan dalam pangan meningkatkan promosi makanan dan jumlah kegiatan promosi makanan dan meningkatkan pembinaan pedagang pasar jumlah pembinaan pelaku usaha pasar dinas koperasi, usaha meningkatkan pembinaan pedagang pasar jumlah pedagang pasar rakyat dan mikro dan kecil kota rakyat dan pedagang kaki lima terkait pola pedagang kaki lima yang melaksanakan cilegon hidup bersih dan sehat pola hidup bersih dan sehat dinas komunikasi dan melakukan diseminasi informasi layanan jumlah pesan perilaku hidup bersih dan informatika, sandi dan masyarakat terkait pola hidup sehat melalui sehat yang mudah dipahami oleh tamat sat meraka erat php slamet main apm dinas pemberdayaan meningkatkan komunikasi, informasi dan jumlah kegiatan promosi untuk perempuan perlindungan edukasi kie) german bagi keluarga, menggerakkan partisipasi kaum perempuan meningkatkan komunikasi, informasi dan jumlah kegiatan kie german edukasi kie) german bagi keluarga,jumlah wanita yang mendapatkanjumlah wanita yang mendapatkan pelayanan papsmear dan ivameningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup jumlah pelayanan pendidikan keluarga sehat untuk hidup sehat kb) melakukan promosi metode mkp untuk jumlah pasangan usia produktif yang masyarakat usia produktif yang telah menggunakan metode mkp berkeluarga. badan pengelolaan melakukan kajian optimalisasi pemanfaatan anggaran dbh pajak rokok keuangan dan aset daerah penggunaan pemanfaatan anggaran pendapatan kota cilegoraja pengawasan, pembinaan dan penegakkan perda terwujudnya stabilitas ketentraman dan kota cilegon german (termasuk dalam kebersihan, ketertiban umum serta perlindungan keamanan, dan ketertiban) masyarakat tim penggerak pkk kota melakukan pembinaan peran pkk terkait jumlah dasawisma yang dibina terkait nissan kepe perangkat daerah peran indikator dinas pekerjaan umum dan menyediakan dan mengembangkan sarana jumlah sarana aktifitas fisik ruang terbuka tata ruang kota cilegondan mengembangkan sarana jumlah gedung perkantoran yang layak gedung perkantoran wilayah perkotaan yang fungsi layak fungsi bagian hukum melakukan fasilitasi penyusunan regulasi terkait jumlah regulasi tentang kebijakan kebijakan german german wali kota cilegon, ttd edi ariani lampiran peraturan wali kota cilegon nomorcilegon, ttd edi riyadian kesadaran, kemauan berperilaku hidupningkatan aktivitas fisik adalah kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung masyarakat melakukan aktivitas fisik yang aman danagerakan disebut puskesmas adalah unit pelaksana teknis perangkat daerah yang membidangi kesehatan kota cilegonesiko penyakit tidak menular. maksud disusunnya peraturan wali kota ini untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat daerah tujuan disusunnya peraturan wali kota ini untukmenghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan. . ruang lingkup yang diatur dalam peraturan wali kota ini terdiri dari manfaat german:, sasaran german, cc. peran perangkat daerah,penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan edukasi hidup sehat. bab manfaat germanb iii sasaran german sasaran german mencakup semua organisasi perangkat daerah yang berada lingkungan pemerintah kota cilegon, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat kota cilegon. bab . bab peran perangkat daerah perangkat daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan germaningkatan aktivitas fisik kegiatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas fisik meliputi melaksanakan aktivitas fisik setiap hari selama (tiga puluh) menit. melaksanakan olahraga setiap hari jumat minimal (tiga puluh) menit...b . babawasan tanpa rokok ktrelurahan ramah anak, mendorong kelurahan pubs: mendorong cuci tangan pakai sabun, memperkuat fungsi pos pembinaan terpadu, danbab viisnack rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah, menyediakan .. menyediakan sarana ruang menyusui. bab viiib . babb.
rima lek lungsjenis pelayanan baru dan terjadi kenaikan biaya operasional pada unit pelaksana teknis logam kota yogyakarta, maka perlu penyesuaian tarif pada unit pelaksana teknis logam. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud denganadalah sekumpulan orang danataurincian besaran tarif layanan pada unit pelaksana teknis logam kota yogyakarta vertical killing machine electrical discharge machine bubut computer numerical control bor duduk killing konvensional bubut konvensional bangsa hacksaw spektrometer las listrik mesin die casting uji coba goulding die casting walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah kota yogyakarta. unit pelaksana teknis logam yang selanjutnya disebut upt logam adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah untuk memberikan layanan pembinaan dan fasilitasi industri logam. kepala unit pelaksana teknis logam yang selanjutnya disebut kepala upt adalah pimpinan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis logam pada dinas perindustrian dan perdagangan kota yogyakarta. industri kecil dan menengah binaan atau disebut ikm binaan adalah industri kecil dan menengah yang produk utamanya terbuat dari logam dan lokasi usahanya berkeduduuntuk melakukan pungutan tarif layanan yang diberikan oleh upt logam. tujuan disusunnya peraturan walikota untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. bab nama, objek tarif dan subjek tarif setiap layanan pada upt logamberikan oleh upt logam. subjek tarif merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan yang diberikan oleh upt logam. bab iii layanan upt logam bagian kesatu jenis layanan layanan upt logam meliputi layanan pemesanan dan non pemesanan. kegiatan layanan pemesanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.pemesanan computer numerical control cnc), b.pemesanan konvensional, pengujian komposisi logam, d.pengelasan, e.desain produk (dua) dimensi atau (tiga) dimensi, mesin die casting, dan g.uji coba goulding die casting. kegiatan layanan non pemesanan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyediaan bahan baku, sewa ruang, dan layanan pelatihan. bagian kedua layanan pemesanan jenis pemesanan computer numerical control sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan mesin: vertical miring machine vmm), electrical discharge machine edm), dan bubut computer numerical control. pemesanan konvensional sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan mesin: killing konvensional, bubut konvensional, bor duduk (drilling), dan bandsawatau hacksaw. layanan pengelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: las listrik, dan las aluminium yang terdiri dari las tungsten inert gas tig) dan las metal inert gas (mig). layanan desain produk (dua) dimensi atau (tiga) dimensi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses mulai dari desain benda kerja sampai dengan dokumen kerja menggunakan perangkat komputer grafis. layanan mesin die casting sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses mencetak produk logam dengan menggunakan mesin die casting. layanan uji coba goulding die casting sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pengujian goulding dengan menggunakan mesin die casting. bagian ketiga layanan non pemesanan layanan penyediaan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan proses penyediaan bahan baku logam yang digunakan dalam proses pemesanan dan produksi. layanan sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan pemanfaatan ruang dan sarana prasarana penunjang. sarana prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada antara lain meliputi perangkat tata suara, liquid crystal display lcd) proyektor, penyejuk ruangan, meja dan kursi. layanan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan layanan pelatihan teknis manufaktur yang dapat meliputi: layanan instruktur, pemakaian bahan baku, cc. pemesanan, dan atau sewa ruang. biaya layanan instruktur sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada standar harga barang dan jasa pada pemerintah kota yogyakarta. bab tarif bagian kesatu tarif layanan pemesanan tarif layanan pemesanan computer numerical control sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi biaya: special tools, layanan pembuatan desain (dua) dimensi danau atau (tiga) dimensi, penggunaan mesin untuk layanan prapemesinan, dan penggunaan mesin untuk layanan proses pemesanan. ketentuan mengenai jenislayanan desain atau dengan waktu pengerjaan desain. waktu pengerjaan desain sebagaimana dimaksud pada didasarkan estimasi dari perancang berdasarkan tingkat kerumitpenggunaan mesin. tarif , layanan desain produk (dua) dimensi, cc. penggunaan mesin untuk layanan prapemesinan, dan penggunaan mesin untuk layanan proses pemesanan. perhitungan harga bahan baku sebagaimana dimaksud pada huruf disesuaikan dengan harga pengadaan. ketentuan mengenai jenis dan perhitungan hargadesain produk (dua) dimensi dengan waktu pengerjaan desain. waktu pengerjaan desain sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada realisasi waktu pengerjajeniswaktu pelaksanaan. tarif , dan penggunaan mesin spektrometer,jenistarif layanan pengelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi biaya: bahan baku: dan penggunaan mesin las untuk layanan pengelasantarif layanan mesin die casting sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi biaya: a.operasional, b.tenaga kerja, depresiasi, dan d.pengembangan usaha. perhitungan biaya penggunaan mesin die casting sebagaimana dimaksud pada merupakan perkalian antara jumlah shoot dengan tarif mesin die casting. tarif untuk ikm binaan dapat diberikan keringanan harga paling banyak 50y6 (lima puluh per seratus) untuk mesin spektrometer dan (dua puluh lima per seratus) untuk layanan pemesanan lain. ketentuan mengenai pemberian keringanan harga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala upt. bagian kedua tarif layanan non pemesanan tarif layanan penyediaan bahan baku ditetapkan sesuai harga pasar. tarif besaran tarif layanan pada upt logam yang meliputi tarif penggunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam tarif desain dan penggunaan mesin sebagaimana dimaksud dalam dan tarif pemakaian mesin spektrometer sebagaimana dimaksud dalam tarif penggunaan mesin las sebagaimana dimaksud dalam tarif penggunaan mesin die casting sebagaimana dimaksud dalam dan tarif layanan sewanelitian yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah dapat dibebaskan dari tarif layanan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama yang disetujui oleh kepala perangkat daerah. tarif kegiatan jenis layanan belum ditetapkan dalam peraturan ini, maka tarif ditetapkan dengan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya pemesanan dan imbal hasil yang wajar. tarif sebagaimana dimaksud pada harus sudah ditetapkan dengan peraturan walikota paling lambat (enam) bulan sejak diberlakukan. bab perubahan tarif peraturan walikota mengenai tarif layanan padadapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layaninyatakan dicabut dan tidak berlaku.
naa fan ld) yna sman, peraturan walikota semarang. menimbang bahwa dengan berlakunya peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang penyelenggaraan reklame, maka untuk memberi arah dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman teknis operasional dalam bentuk petunjuk pelaksanaan bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut .atas,. dalam negeri tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah peraturan. daerah kotamadya daerah tingkat semarang nomor tahun tentang pengatur'm:i lembaran daerah kotamadya daerah tk. semarang tahun nomor seri ). peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang bangunan lembaran daerah kota semarang tahun nomor seri d).: peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang pajak reklame:( lembaran daerah kota semarangfortimemutus kan.ab! ketentuan umum pasa'l1 . dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan sa,cc..: atau orang ataupun yang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa 'tata cara mendaftarkan sebagai perusahaan jasa periklanan atau biro reklame dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis walikota dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam bab kewajiban dan larangan setiap penyelenggara reklame berkewajiban untuk memasang plat label atau tanda lain yang telah ditetapkan oleh walikota memelihara dan merawat reklame agar selalu dalam keadaan baik membongkar sendiri reklamenya setelah ijin berakhir melunasi retribusi sewa lahan dan atau retribusi ijin penyelenggaraan reklame melunasi pajak reklame melunasi uang jaminan pembongkaran untuk reklame ukuran besar dan sedang g menanggung segala akibat kerugian yang timbul pada pihak lain atas penyelenggaraan reklame memasang media yang bersifat himbauan layanan publik apabila konstruksi reklamenya masih kosong. penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada persil persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah tempat pendidikan sarana pendidikan, tempat bangunan bersejarah atau kawasan monumental dan depan kantor pemerintah pada pohon pohon penghijauan pelindung jalan, pagar taman, tiang telpon, tiang listrik, pagar halaman dan sejenisnya taman tugu muda dengan radius dan atau semua bangunan yang menghadap tugu muda, lapangan simpang lima: bud pada tanah dan atau bangunan tempat ibadah, termasuk pagar halaman terkecuali untuk acara ceremonial keagamaan 9g. pada jembatan penyeberangan orang jpo) terkecuali pada jembatan sungai dan jembatan jalan untuk semua jenis reklame besar, sedang maupun kecil termasuk spanduk dan umbul umbul melintang sungai untuk semua jenis reklame dengan ukuran besar, sedang dan kecil termasuk spanduk dan umbul umbul. tanah dan atau bangunan luar sarana dan prasarana kota khususnya milik pribadi dilarang digunakan untuk penyelenggaraan reklame kecuali sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. bab penetapan objek sewa lahan dan kontribusi reklame titik reklame sarana dan atau prasarana kota ditetapkan sebagai objek sewa lahan. titik reklame luar sarana dan atau prasarana kota ditetapkan sebagai objek retribusi penyelenggaraan reklame.. keringanan sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak (tiga puluh persen) untuk sewa lahan dan (dua puluh persen) untuk retribusi penyelenggaraan reklame. pengajuan permohonan keringanan diajukan secarabab tim pertimbangan reklame penyelenggaraan reklame ukuran besar jenis papan dan megaton harus melalui tim pertimbangan teknis reklame tim pertimbangan teknis reklame terdiri dari dinas teknis dan instansi terkait bab xii pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh dinas. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk pembinaan: pemantauan peringatan penindakan pemberian sanksi. bab xii! sanksi walikota dapat melakukan pencabutan ijin pemasangan reklame, pembongkaran atau penurunan: tidak melunasi retribusi penyelenggaraan reklame tidak melunasi pajak reklame tidak melunasi uang jaminan pembongkaran reklame tidak menempelkan plat label atau tanda lain yang ditetapkan walikota merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan tata letak penempatan reklame memindahtangankan ijin kepada pihak lain merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam imb belum menyerahkan bank garansi atau uang jaminan pembongkaran berakhir masa izinnya dan atau tidak mempunyai ijin dan konstruksi tidak dibongkar setelah ijin berakhir. hasil pembongkaran alxiv tata cara pencabutan dan pembongkaran reklame pencabutan, pembongkaran, penutupan atau penurunan reklame dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan ataupun surat teguran terlebih dahulu. surat pemberitahuan, surat teguran can surat pencabutan ijin diterbitkan oleh dinas. apabila dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak surat teguran tersebut belum mematuhi ketentuan dan memenuhi kewajibannya, maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran. reklame yang tidak berizin dapat dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. dalam melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dan pemerintah daerah tidak dapat dituntut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau kehilangan reklame yang dibongkar. pelaksanaan pembongkaran reklame jenis papan dan atau megaton ukuran besar pada prasarana kota maupun non prasarana kota dilakukan dengan membuat garis pita kuning dan atau menutup media reklame dengan kain secara sebagian atau keseluruhan dan atau melepas media yang terpasang. pelaksanaan pembongkaran reklame ukuran sedang dan kecil dilakukan dengan cara memotong konstruksi yang ada. pelaksanaan pembongkaran reklame jenis reklame bersinar dapat dilakukan, dengan cara memutus aliran listrik dan atau memotong konstruksi yang ada. pelaksanaan pembongkaran reklame kain, dilaksanakan dengan cara meniadakan mencabut reklame tersebut. bab xiv ketentuan peralihan reklame yang telah terpasang dan bertentangan dengan peraturan walikota masih berlaku sampai dengan masa izinnyaarot anggota semarang pena nae suka sutaria diundangkan semarang bad padatanggal maret eri baris daerah obok soemarmo berita daerah kota semarang tahun nomor .$a. 9g.(t'atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan bersamwi.!!di retribusi ijin penyelenggaraan reklame adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap ijin pemasangan reklame luar sarana prasarana kota titik reklame adalah lokasi tempat dimana reklame didirikanan nilai ekonomis terhadap perdagangan reklame. penawaran lelang terbuka sewa lahan adalah cara mendapatkan harga tertinggi dari harga dasar untuk pemanfaatan titik reklame kawasarruas jalan yang ditentukan dan dilaksanakan secara3 terbuka oleh pejabat yang berwenangbab perencanaan penataan lokasi reklame perencanaan penempatan reklame dituangkan dalam tata letak reklame yang telah ditentukan dalam titik titik reklame. tata letak reklame sebagaimana dimaksud merupakan kawasan pemetaan dan non pemetaan titik reklame tata letak reklame sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iii tata cara penyelenggaraan reklame bagian kesatu sarana prasarana kota reklame yang dapat dipasang pada trotoar bahu jalan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box multivision dan reklame kain dengan ketentuan ketinggian ruang bebas minimal untuk ukuran reklame sedang dan untuk ukuran reklame besar kedalaman pondasi untuk ukuran reklame sedang paling sedikit dan ukuran reklame besar paling sedikit dipasang dalam posisi vertikal ukuran media reklame paling luas untuk satu sisinya dan tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada media reklame tidak boleh menjorok badan jalan jarak penempatan antar reksedangkelompok paling dekat media reklame neon box kelompok paling luas untuk dua sisi j)) jarak semua jenis reklame dengan alat pemberi isyarat lalu lintas api paling dekat jarak antar reklame kain (umbul umbul dan atau vertikal banner) paling dekat 4m. reklame yang dapat dipasang pada pada median jalan adalah reklame papan jenis billboard, baliho: neon box multivision dan megaton dengan ketentuan ketinggian ruang bebas paling rendah kedalaman pondasi untuk ukuran reklame besar paling sedikit dipasang dalam posisi vertikal media reklame paling luas mn? untuk satu sisi dan luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada jarak penempatan antar bpaling dekat dan luas medianya maksimal untuk masing masing sisi jarak semua jenis reklame dengan alat pemberi isyarat lalu lintas: api paling dekat reklame yang dapat dipasang pada pada shelter halte bus adalah reklame papan jenis billboard, neon box, multivision dan 'megaton dengan ketentuan paling tinggi dari bagian bangunan yang tertinggi: konstruksi menempel bangunan dan atau atas bangunan cc) tidak boleh menjorok badan jalan media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan media reklame tidak memotong garis bangunan. reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyebrangan orang jpo adalah reklame papan jenis billboard, neon box, multivision dengan ketentuan paling tinggi dari pantai dasar jembatan dipasang pada ketinggian dari lantai dasar jembatan dipasang horizontal mengikuti panjang jpo.adalah reklame papan jenis billboard, neon box, multivision dengan konstruksi menempel bangunan dengan ukuran untuk satu sisi maksimal d, terminal, pasar dan tempat rekreasi dan hiburan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision, kain, melekat stiker, poster udara, suara, slide atau film dan megaton. reklame yang dapat dipasang pada tiang lampu penerangan jalan adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran paling luas (untuk muka dan dipasang vertikal. bagian kedua luar sarana prasarana kota penempatan reklame luar sarana prasarana kota dilakukan dengan mengajukan ijin penyelenggaraan reklame. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision, megaton, selebaran, melekat, kendaraan, udara, peragaan, berjalan, kain, slide film dan suara. media reklamekonstruksi reklame tidak boleh menembus atap gedungluas keseluruhan media reklame yang terpasang tidak boleh melebihi dari luas bangunan yang menghadap jalan. reklame yang dipasang atas tanah bangunan lingkungan perumahan, perkantoran dan :perdagangan ketinggian ruang bebas minimal dengan kedalaman pondasi paling sedikit dengan ukuran media paling luas! dan dipasang secara vertikal. pai reklame yang dipasang atas harus memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat. pemerintah daerah dapat menolak dan atau mencabut ijin penyelenggaraan reklame luar sarana prasarana kota apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dan membahayakan keselamatan umum, bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan, serta estetika kota bab tata cara dan persyaratan penyelenggaraan reklame bagian kesatu tata cara penyelenggaraan reklame setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan ijin dari walikota. penyelenggaraan. reklame permanen kawasan pemetaan ruas jalan yang dikuasai pemerintah kota dilakukan dengan mengikuti penawaran lelang terbuka sewa lahan. ketentuan tata cara lelang titik reklame dan syarat syarat mendapatkan titik sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan walikota. penyelenggaraan! fotokopi ktp identitas pemohon dengan menunjukan aslinya fotokopi surat rekomendasi dari dinas instansi yang berwenang lain gambar situasi titivision ataupun megaton dengan luas fotokopi ktp identitas pemohon dengan menunjukan aslinya sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame desain dan typology reklame surat keterangan terdaftar untuk reklame jenis sedang dan besar foto terbang rencana lokasi penempatan reklame ukuran gambar konstruksi reklame tata cara dan persyaratan pengajuan ijin mendirikan bangunan imb sebagaimana dimaksud huruf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penyelenggara reklame non pe fotokopi ktp identitas pemohon dengan menunjukan aslinya. surat keterangan terdaftar fotokopi ktp identitas pemohon dengan menunjukan aslinya surat keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah bangunan cc)an: gambar situasi.ltivision ataupun megaton dengan luas atau lebih reklame yang menggunakan lampu penerangan harus memenuhi syarat teknis yang berlaku. penyelenggaraan reklame yang berdekatan dengan kawasan permukaan pendaratan dan lepas landas pangkalan udara sampai dengan radius ketinggian reklame ditetapkan paling tinggi. dari permukaan tanah setempat. jarak bebas pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan pln ditetapkan sebagai berikut: jaringan tegangan rendah vote jarak horizontal dan jarak vertikal jaringan tegangan menegah volt jarak horizontal dan jarak vertikal jaringan tegangan menengah volt jarak horizontal dan jarak vertikal semua penempatan media reklame dilarang diselenggarakan melintang atas jaringan listrik. apabila tiang konstruksi reklame terbuat dari bahan konduktif maka harus dilengkapi dengan are. penyelenggarai atau retribusi ijin penyelenggaraan reklame. reklame sebagaimana dimaksud retribusi sewa lahan yang dihitung hanya ruang media yang diperuntukan untuk komersial dengan ketentuan paling banyak dari luas keseluruhan. op. reklame sebagaimana dimaksuskh tidak dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan retribusi. penyelenggaraan reklame yang hanya memuat kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ukuran tidak melebihi papan nama dengan ukuran tidak melebihi dan lembaga formal yang bergerak bidang kesehatan dan pendidikan dengan ukuran tidak melebihi tidak dikenakan retribusi sepanjang berada tanah bangunan sendiri. penyelenggaraan reklame jenis umbul umbul kain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut tidak merusak fasilitas kota ditempatkan tempat yang sudah ditentukan tidak dipaku pohon tidak ditempatkan pagar taman tidak menggunakan lampu penerangan jarak antar reklame umbul umbul paling dekat penyelenggaraan reklame jenis umbul umbul vertikal banner dan atau banner harus memenuhi ketentuan sebagai berikut tidak merusak fasilitas kota. konstruksi tidak permanen." tidak ditempatkan pagar taman. tidak menggunakan lampu penerangan. jarak antar reklame umbul umbul vertikal banner dan atau banner paling dekat penyelenggaraan reklame jenis spanduk harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ditempatkan pada panggung spanduk dan atau tempat lain yang ditentukan tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megaton,: billboard, pagar pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pagar jembatan dan pada jembatan penyeberangan orang jpo). cc) tidak melintang jalan ataupun melintang sungai. tidak dipasang tiang listrik ataupun tiang lampu penerangan jalan. menggunakan ukuran standart spanduk dengan ukuran maksimal penyelenggaraan reklame selebaran dilakukan dengan cara memberikan stempel pengesahan perforasi'pada setiap selebaran reklame. reklame yang diselenggarakan tanah'bangunan luar milik pemerintah daerah diperlakukan sama dengan reklame yang diselenggarakan tanah bangunan milik pemerintah daerah. bagian kedua persyaratan ijin penyelenggaraan reklame persyaratan untuk memperoleh ijin penyelenggaraan reklame adalah sebagai berikut pemohon berdomisili daerah atau sudah mempunyai surat keterangan terdaftar dari dinas: mengisi formulir permohonan yang telah disediakan melampirkan bukti lunas sewa lahan untuk reklame yang dipasang pada sarana prasarana kota melampirkan bukti lunas retribusi ijin penyelenggaraan reklame untuk reklame yang dipasang luar sarana prasarana kota melunasi pajak reklame menyerahkan uang jaminan pembongkaran reklame untuk reklame ukuran sedang dan besar melampirkan tanda bukti lunas pembayaran uang jaminan pembongkaran ujb untuk perpanjangan atau tahun kedua masa ijin. penyelenggara reklame yang bermaksud merubah materi reklame dapat dilakukan dengan cara mengajukan pemberitahuan tertulis kepada dinas perubahan materi reklame dilarang melebihi ukuran materi reklame yang telah diajukan. bab bank garansi jaminan pembongkaran rana bank garansi jaminan pembongkaran dibayarkan dalam bentuk uang jaminan pembongkaran ujb) besarnya uang jaminan bongkar ujbauratus ribu rupiahduaujb sebagaimana dimaksud pada dilakukan bersamaan dengan:pembayaran retribusi sewa lahan titik reklame dan atau retribusi penyelenggaraanujb sebesar duapuluh proseslam hal penyelenggara reklame melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang jangka waktu ionnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka uang jaminan pembongkaran akan dikembalikan kepada penyelenggara reklame dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada dinas. pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud dihampiri fotokopi surat persetujuan titik reklame atau ijin penyelenggaraan reklame serta fotokopi tanda penyetoran uang jaminan pembongkaran dengan memperlihatkan aslinya. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada dinas melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan lapangan. apabila hasi! pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada penyelenggara reklame belum melaksanakan pembongkaran reklame sampai dengan peniadaan konstruksi, maka permohonan pengembalian atas uang jaminan pembongkaran dapat ditolak., nai batas waktu pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan pembongkaran ujb paling lama (satu bulan sejak jangka waktu ijin reklame habis. apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, maka uang jaminan pembongkaran menjadi pendapatan asli daerah. dalam hal ijin reklame diperpanjang setelah jangka waktu izinnya habis, maka uang jaminan pembongkaran ujb dapat digunakan sebagai uang jaminan pembongkaran perpanjangan dengan ketentuan luas media reklame tidak berubah. bab masa berlaku masa berlakunya persetujuan titik reklame pada kawasan pemetaan yang dilelang adalah (dua) tahun dan pada kawasan non pemetaan adalah (satu. masa berlakunya ijin penyelenggaraan reklame (satu tahun.. titik reklame yang sudah habis masa berlakunya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan dilelang kembali. bab vii penyelenggara reklame penyelenggaraan reklame ukuran besar dan sedang prasarana kota harus diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan yang berdomisili semarang dan terdaftar pada dinas. penyelenggaraan reklame ukuran kecil pada prasarana kota dapat diselenggarakan oleh perusahaan jasa periklanan, pemilik produk atau perseorangan yang berdomisili semarang. bab visit tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan persyaratan pendaftaran sebagai perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah sebagai berikut berdomisili kota semarang atau mempunyai cabang semarang yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah dan camat setempat fotokopi npp fotokopi sup dan fotokopi akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemilihan umum walikota dan wakil walikota semarang tahun agar dapat berlangsung dengan lancar perlu dukung dengan perincian kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa: bahwa perincian untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf yang diatur dalamperlu ada penambahan khususnya untuk kebutuhan kartu pemilih, perincian formulir formulir model da, dan kelengkapan tps kpps: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudperubahaperubahanmaret walikota semarang sukai sutaria diundangkan semarang padatanggal maret, perubahansemarang a.a h4h o pembelian pengadaan barang jasa dankantor i jperlengkapankppstps ' o oi formulir sb www model diberikan sesuai peraturan area pain ( i lampiran c1 tadasecurtyy br, g00 serta model c2www plant) hot sda oo modecswww modelcaawww o sda model csw o da oo modecewww as, sda model7 wwww sda modecewww modelceewww n r model c1www sda oo \| model cit oo formulir www: ccff model www sda model www o osd model daa www (adasecurty) sda model bwww fadasecurty) a000\| o osd model dai www (adasecury) broo sda lampiran model da1i www (adasecurty solo sda model da2www plan) hot o osd mode daswww lot a50\| o osd oo model daawww a80\| oo sda oo model da:www hot so, oo model da6 50o, sa model da7 wwww hot o osd ,ge formulir bwww: '')' "3b3u model bwww o\| oo sda oo model db www (adasecury) a000\| sda oo lampiran model db www (adasecurty) ibr sda model db2www (plant) \|ool a5000\| sda \| model b:3www hot a50\| sda model db4www s0\| oo model db5www yoo aso\| o osd oo model dbbewww a50\| model www o osd oo " four bwww: modele bwww bot so, o osd kartu pemilih sda gembokkotaksuaradan anak kunci (terbungkusplastik)h sda mur baut kotaksuara sda gambaran daftar pasangan calonwalikotauntuk tps lbr ' o\| sda vision misi pasangan calon sda sukai sutaria
enya nas walikota semarang peraturan walikota semarang nomor akur a01 tentang pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, menimbang .a. bahwatelah berakhir jangka waktunya dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang baru masih dalam proses penetapan, maka demi mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, maka perlu adanya pengaturan bidang perijinan pemanfaatan ruang sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan perijinan kota semarang dalam bentuk peraturan walikota sebagai landasan hukum pada masa transisisemarang tentang pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang. mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan kotarijinan pemanfaatan ruijin pemanfaatan ruangkota semarangin gangguan adalah ijin yang diberikan bagianalisangunan rumah tinggal tunggal adalah bangunan tunggal yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusibab maksud dan tujuan peraturan walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan landasan operasional dalam penyelenggaraan perijinan pemanfaatan ruang. peraturan walikota ini bertujuan untuk mewujudkan kelangsungan penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan pembangunan. bab iii pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang lingkup pelaksanaan perijinan pemanfaatan ruang dalam peraturan walikota ini meliputi penerbitan keterangan rencana kota krk): ijin mendirikan bangunan imb), dan cc. ijin gangguan ho). keterangan rencana kota krk) sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diterbitkan terbatas untuk pembangunan didalam kawasan pengembangan yang telah diterbitkan ijin dokumen operasional yaitu ijin lokasi dan atau amdal: bangunan rumah tempat tinggal tunggal pada kawasan perumahan yang telah ada berkembang deng, dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (psu) yang digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap memenuhi persyaratan yang diperlukan. jin mendirikan bangunan imb, d. jin gangguan ho: telah memiliki imb, dan cc. untuk kegiatan bukan industri. penerbitan perijinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam dan mengacu pada ketentuan dengan memperhatikan rancangan peraturan daerah kota semarang tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kota semarang tahun yang akan diundangkan. bab penutup peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal januari sampai dengan peraturan daerah kota semarang tentang rencana tata ruang wilayah rtrw) kota semarang tahunorwuaa walikota semarang soemarmo diundangkan semarang, padatanggal perubahmma walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tahun tentang standar pelayanan publik satuan polisi pamong praja kota:satuan polisi pamong prajasatuan polisi pamong prajtahun nomor seri d)tambahan berita daerah kota semarang nomor memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang standar pelayanan publik satuan polisi pamong prajpolisi pamong praja adalah kepala satuan polisi pamong praja kota semarang. kepala bidang pengendalian operasional adalah kepala bidang pengendalian operasional pada satuan polisi pamong praja kota semarang. kepala bidang pembinaan dan pengawasan adalah kepala bidang pembinaan dan pengawasan pada satuan polisi pamong praja kota semaranglisatuan polisi pamong praja adalah: terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota untuk mewujudkan semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa misi satuan polisi pamong praja adalah: untuk mewujudkan visi satuan polisi pamong praja kota semarang, maka misi yang harus dilaksanakan sebagai berikut: meningkatkan pembinaan trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan kota yang dinamis tertib dan nyaman, meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil, cc. mengembangkan kapasitas satuan polisi pamong praja yang didukung perencanaan program dan sumber daya manusia yang berkualitas, mewujudkan aparatur penegak perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi: menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggar perda: dan mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas. nda motto pelayanan satuan polisi pamong praja adalah: tugas adalah pengabdian, dan disiplin adalah napasperangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat: dasar hukum: cc. persyaratan, prosedur: waktu penyelesaian: biaya:standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyimpanan dan atau penghapusan pemusnahan barang barang hasil operasi: penertiban dan penindakan warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, dan penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerahrang kmrsatuan polisi pamong praja kota semarang penyimpanan dan atau penghapusan pemusnahan barang barang hasil operasi dasar hukum: surat pengantar dari kelurahan diketahui kecamatan, fotokopi kartu tanda penduduk identitas lainnya yang masih berlaku, dan meterai rp. (enam ribu rupiah). prosedur satuan polisi pamong praja melakukan penyitaan barang barang hasil operasi pelanggaran peraturan daerah untuk disimpan digadang yang dituangkan dalam berita acara dan dapat diambil barangnya oleh pemohon: untuk pengambilan barang barang hasil operasi yang disimpan digadang, pemohon mengajukan formulir pengambilan barang yang disediakan dengan dihampiri persyaratannya ditujukan kepada satuan polisi pamong praja dalam waktu (tiga) hari setelah penertiban pelanggaran pertama atau (tujuh) hari setelah penertiban pelanggaran keduangendalian operasional, pemohon diberitahukan untuk mengambil barangnya apabila terjadi pelanggaran pertama maupun kedua dan penampilannya tidak boleh diwakilkan: dan apabila barang barang hasil operasi tidak diambil oleh pemohon, maka satuan polisi pamong praja melaksanakan penghapusan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara. waktu penyelesaian waktu penyelesaian pengambilan barang adalah (satu) hari biaya biaya rp. (tanpa dipungut biaya) produk produk yang dihasilkan berupa berita acara dan surat pengantar pengambilan barang hasil operasirkepala bidang pengendalian operasional disposisikepala bidang pengendalian operasional kompetensi petugas kompetensi petugas dalam pelayanan penyimpanan dan atau penghapusan pemusnahan barang barang hasil operasiyimpanan dan atau penghapusan pemusnahan, memahami prosedur dan persyaratan tentang penyimpanan dan atau penghapusan pemusnahan:gambilan barang bukti hasil operasi adalah proses pelayanan pengawasanhasil pengawasan kepala bidang pengendalian operasional laporpenertiban dan penindakan warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. persyaratan persyaratan yang harus penuhi tidak ada prosedur kepala satuan polisi pamong praja melalui kepala bidang pengendalian operasional menentukan sasaran penertiban dan penindakan: kepala bidang pengendalian operasional memberi arahan dan petunjuk penertiban dan penindakan kepada petugas yang mendapatkan perintah: petugas mempersiapkan dan mengecek kelengkapan peralatan yang harus dibawa, dan dalam menjalankan tugas penertiban dan penindakan dilengkapi surat perintah tugas. waktu penyelesaian waktu penyelesaian penertiban dan penindakan adalah (satu) hari kerja. biaya biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota semarang produk surat perintah penertiban dan penindakan. sarana dan prasarana sarana yang digunakan adalah telepon, peralatan,ilcek lapangan (apabila diperlukan)ertiban dan penindakan warga masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban,roses penertiban dan penindakan pengawasan kepala bidang pengendalian operasional melalui kepala seksi penindakan laporan hasil pengawasil. penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah tidak ada prosedur masyarakat melaporkan pelanggaran peraturan daerah yang ditujukan kepada walikota melalui kepala satuan polisi pamong praja atau temuan petugas lapangan: temuan petugas lapangan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh penyidik pegawai negeri sipil untuk dibuat surat panggilan pemeriksaan: laporan pelanggaran peraturan daerah dicatat oleh petugas dan diproses melalui bidang pengendalian operasional, untuk selanjutnya dilakukan cek lapangan dan atau rapat koordinasi, dan kepala satuan polisi pamong praja memerintahkan kepada kepala bidang pengendalian operasional untuk melaksanakan penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah. waktu penyelesaian waktu penyelesaian paling lama (sembilan puluh) hari kerja biaya biaya (tanpa dipungut biaya). produk produk yang dihasilkan berupa berita acara, surat pemanggilan atau surat perintah. sarana dan prasarana sarana yang digunakan adalah telepon, peralatan (linggis, arit, palu, gergaji, pita pol line)kepalatau cek lapanganpelanggaran peraturan daerah adalah sebagai berikut berpendidikan pasca sarjana s2), sarjana s1), diploma d3), dan sta: menguasai materi dan teknis tentang penertiban dan penindakan pelanggaran peraturan daerah:elanggaran peraturan daerah adalah: proses penyelesaian pelanggaran peraturan daerah pengawasan kepala bidang pengendalian dan operasi sie penindakan laporan hasil pengawasan kepala dinas melalui sekretaris disposisi kepala bidang pengendalian dan operasi. walikota semarang naam soemarmo
arsip ndel7 ja,kmembantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski::: dan atau teguran tertulay yo! pit. walikota semarang wakil walikota hendra pribadi diundangkan semarang. pada tanggal na4! tahapan teguran lisan bagi satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum: pengamanan kegiatan kegiatan pemerintah kota semarang, pengamananalimonil walikota ara jsyorar pribadi diundangkan semarang pada tanggal pit. lag tea adkprrhananto asisten admntsyagh, kegiatan seremonial (pelantikan pejabat negara daerah, sidang peradilan, sidang dprd), dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang membutuhkan pengamanan (pelaksanaan penegakan hukum, ketertiban dan kebijakan pemerintah,rencana kebutuhan biaya, pengguna anggaran melakukan penelitian perhitungan terhadap pengajuan rencana kebutuhan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah kota semarang, hasil penelitian perhitungrencana kebutuhan biaya kegiatan,, disertai dengan kwitansi bermeterai rp. dan surat bukti penerimaan (form a2),alt nikita semarang walikota enam sun penyiar pribadi ara sip rea walikota semarang peraturan walikota semarang nomor tamudan nomor per. men xii nomor menkes pb xi):
ramdyogyakar.nggunaan ini berakhir atau batal maka pemohon harus menyerahkan kembali barang milik daerah yang digunakanmakai . (sebutkan nama bmd yang dimohonkan izin pemakaimakaimakaimakaian . (sebutkan nama bmd yang dimohonkan izin pemakaiannya), biaya operasional dan biaya pemeliharaan . (sebutkan nama bmd yang dimohonkan izin pemakaimakaimakaimakaian ini berakhir, apabila pemohon melakukan pelanggaran terhadap ketentuanmakaian ini berakhir atau batal maka pemohon harus menyerahkan kembali barang milik daerah yang dipakailembaga non struktural mitra skpd adalah lembagaaerah adalah kota yogyakarta bagian kedua maksud dan tujuan pembentukan peraturan walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pembantu pengelola barang dan pengguna barang dalam pemberian izin penggunaan bmd kepada lembaga non struktural mitra skpd dan izin pemakaian bmd kepada masyarakat. peraturan walikota ini bertujua dan masyarakat dalam rangka mendukung pelayanan umum serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. bagian ketiga ruang lingkup ruang lingkup dalam peraturan walikota ini meliputi: subjek penggunaan dan pemakaian, objek penggunaan dan pemakaian, dan tata cara pelaksanaan. bab subyek penggunaan dan pemakaian bagian kesatu subyek penggunaannggunaan adalah lembaga non struktural mitra skpdbagian kedua subyek pemakaianmakaian adalah masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga masyarakat yang dibentuk oleh peraturan perundang undangan. bab iii obyek penggunaan dan pemakaian obyek penggunaan dan pemakaian bmd meliputi tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan untuk mendukung pelayanan umum dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. terhadap bmd yang dikeluarkan izin penggunaan atau izin pemakaiannya tidak mengubah status kepemilikan barang daerah. izin penggunaan dan izin pemakaian bmd sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dikeluarkan sepanjang bmd tersebut dalam kondisi tidak dipergunakan oleh pengelola barang atau pengguna barang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. bab tata cara pelaksanaan bagian kesatu pengajuan permohonan paragraf bmd bawah penguasaan pengguna barang pemohon mengajukan surat permohonan izin penggunaan atau izin pemakaian kepada pengguna barang. penggunngguna barang mengeluarkan izin penggunaan atau izin pemakaian dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran dan lampiran dibuat rangkap (tiga) untuk pihak pemohon, pihak pemberi izin dan pembantu pengelola barang. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak, penggunparagraf bmd bawah penguasaan pembantu pengelola barang pemohon mengajukan surat permohonan izin penggunaan atau izin pemakaian kepada pembantu pengelola barang. pembantu pengelolmbantu pengelola barang mengeluarkan izin penggunaan atau izin pemakaian dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran dan lampiran peraturan ini. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ditolak, pembantu pengelolbagian kedua izin penggunaan dan izin pemakaian izin penggunaan atau izin pemakaian bmd paling sedikit memuat: dasar pemberian izin, data pemohon izin, data bmd yang dikeluarkan izinnya (jenis, luas atau jumlah barang), jangka waktu, peruntukan, dan kewajiban pemohon izin, jangka waktu izin penggunaan atau izin pemakaian paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan evaluasi dari pemberi izin. izin penggunaan atau izin pemakaian berakhir apabila: jangka waktu berakhir, tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, tidak memenuhi kewajiban, atau perintahnggunakan . (sebutkan nama bmd yang dimohonkan izin penggunanggunanggunanggunaan . (sebutkan nama bmd yang dimohonkan izin penggunaannya), biaya operasional dan biaya pemeliharaan . (sebutkan nama bmd yang dimohonkan izin penggunanggunanggunanggunaan ini berakhir, apabila pemohon melakukan pelanggaran terhadap ketentuanwalikota yogyakarta, menimbang bahwa dalam rangka mengendalikan dan melestarikan lingkungan wilayah kota yogyakarta, maka setiap rencana usaha dan atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup, bahwdan peraturan walikota nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan dokumen lingkungan tidak sesuai lagi dengan perkembangantata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izihidup dan upaya pemantauan lingkungan hidupmemutuskan menetapkan peraturan walikota yogyakarta tentang pedoman tata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dan atau mengenai deskripsi kegiatan rencana usaha luas quarry pendukung dan atau kegiatan ha, yang dilapis pendukung yang kapasitas akan dilakukan pengambilan air penapisan\| tanah dengan debit contoh: liter detik (dari direncanakan sumur dalam pula membangun satu area seluas betty ha) direncanakan pula untuk melakukan penambangan kapur (quarry) lokasi xxxx direncanakan pula untuk melakukan pengambilan air tanah lokasi (isi dengan hasil rencana analisis awal usaha dan mengenai atau kegiatan kesesuaierencana \|isi dengan status usaha rencana usaha dan atau dan atau kegiatan kegiatan yang diusulkan, ditinjau dari kaitannya dengan tahapan tahapan pelaksanaan pelaksanaan, terencana (isi dengan tipe usaha rencana usaha dan atau dan atau kegiatan kegiatan yang diusulkan, ditinjau dari apakah merupakan telaahan tipe kegiatan yang budidaya bersifat budidaya atau non atau non budidaya\|jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan ukl dan upl jenis kegiatan skala besaran bidang pertanian penggilingan padi dan penyisihan beras kapasitas lebih dari atau sama dengan ton beras jam. bidang peternakanproduksi dengan ekor hari kambing domba klinik hewan luas bangunan lebih dari atau sama dengan m2? sampai dengan kurang dari m2? laboratorium kesehatan hewan (tipe dan semua besaran dan pengayom satwa bidang perikanan industri pengolahan ikan tradisional kapasitas lebih dari atau sama dengan ton hr s d kurang dari industri pengalengan ikan tradisional atau sama dengan ton hrkapasitas lebih dari atau sama dengan kaleng thn penanganan ikan segar kapasitas lebih dari atau sama dengan ton hari bidang kehutanan usaha yang memanfaatkan hasil hutan kapasitas lebih dari sebagai bahan baku, termasuk m3 bulan pengeringan dan pengawetan kayu, jenis kegiatan skala besaran kebutuhan bahan baku pengembangan wisata alam pada hutan semua besaran kota bidang kesehatan pelayanan rumah sakit umum khusus luas lahan kurang dari atau kelas atau atau atau atau yang sama dengan dan atau setara luas bangunan kurang dari puskesmas dengan fasilitas rawat inap semua besaran dan atau laboratorium klinik utama dengan fasilitas rawat inap semua besaran dan atau radiologi dan atau laboratorium puskesmas pembantu klinik pratama luas bangunan lebih dari atau tanpa rawat inap pedagang besar sama dengan sampai farmasi toko obat apotik toko obat dengan kurang dari m2? hamatau semua besaran yang setara balai pengawas fasilitas dan peralatan semua besaran kesehatan laboratorium kesehatan swasta: laboratorium kesehatan masyarakat industri farmasi dan atau memproduksi semua besaran bahan baku obat industri obat (istilah obat perlu semua besaran dikonfirmasi) tradisional lisensi industri obat tradisional luas bangunan lebih dari atau sama dengan m2? sampai dengan kurang dari industri perbekalan kesehatan rumah semua besaran tangga part) dan pengemasan praktek dokter umum praktek dokter luas bangunan lebih dari atau gigi praktek dokter spesialis praktek sama dengan m2? sampai bidan dengan kurang dari m2? pengobatan tradisional luas bangunan lebih dari atau sama dengan m2? sampai dengan kurang dari bidang pekerjaan umum jenis kegiatan skala besaran pembangunan bendungan waduk bendungan waduk atau jenis tinggi lebih dari atau sama tampungan air lainnya: dengan s d kurang dari rehabilitasi bendungan waduk dan atau atau jenis tampungan air lainnya luas genangan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari ha, dan atau volume tampungan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari normalisasi sungai kali atau kanal banjir panjang lebih dari atau sama (termasuk setan): dengan s d kurang dari km, dan atau volume pengerukan lebih dari atau sama dengan s.d.kurang dari kanonisasi kanal banjir: panjang lebih dari atau sama dengan s d kurang dari pembangunan subway underpass, panjang lebih dari atau sama terowongan tunnel, jalan layang flyover dengan s d kurang dari pembangunan peningkatan jalan raya panjang lebih dari atau sama dengan pelebaran diluar damai dengan s d kurang dari km, dan atau luas lebih dari atau sama dengan s d kurang dari pembangunan transfer station kapasitas operasional lebih dari atau sama dengan s dngolah kapasitas lebih dari atau sampah terpadu sama dengan s dinerator kapasitas lebih dari atau jenis kegiatan skala besaran sama dengan s d kurang darimbuatan kapasitas lebih dari atau kompos sama dengan ton hari s d kurang dariperumahan pemukiman luas lahan lebih dari atau sama dengan has d kurang dari ha, dan atau jumlah rumah lebih dari atau sama dengan unit pengolahan air limbah domestik pembangunan sistem perpipaan air limbah luas layanan lebih dari atau (beverage off site sanitation system sama dengan s d perkotaan permukiman kurang dari ha, dan atau debit air limbah lebih dari atau sama dengan s d m3 hari pembangunan drainase permukiman panjang lebih dari atau sama dengan s.d kurang dari pembangunan drainase permukiman lebih besar dari atau sama dengan s d drainase primer, panjang lebih kecil dari lebih dari atau sama dengan drainase sekunder dan tersier s d kurang dari panjang pembangunan jaringan distribusi luas layanan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari pembangunan jaringan pipa transmisi panjang lebih dari atau sama dengan s d kurang dari jenis kegiatan skala besaran pembangunan instalasi pengolahan air debit pengambilan lebih dari dengan pengolahan lengkap atau sama dengan liter detik s d kurang dari liter detik pembangunan gedung (dengan fungsi luas lahan lebih dari atau usaha meliputi: bangunan gedung, sama dengan has d perkantoran, perdagangan, perindustrian, kurang dari ha, dan atau perbankan, perhotelan, wisata dan luas lantai bangunan lebih rekreasi, terminal,pertokoan, pendidikan, dari atau sama dengan olahraga, kesenian, tempat ibadah, m2? s d kurang dari pondok pesantren) pembangunan kawasan terpadu luas lahan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari ha, danjumlah penduduk yang pemindahan penduduk transmigrasi: dipindahkan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari kk,dan atau luas lahan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari pondokan kost asrama jumlah kamar lebih dari atau sama dengan buah, dan atau luas bangunan lebih dari atau sama dengan bangunan yang difungsikan untuk lebih luas bangunan lebih dari atau dari (satu) jenis usaha dan atau sama dengan s d kurang kegiatan dari bidang pariwisata dan kebudayaan hotel losmen penginapan pondok jumlah kamar bangunan wisata lebih dari atau sama dengan villa buah dan atau luas bangunan bangunan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari m2? tempat konvensi, pameran dan balai semua besaran pertemuan restoran, rumah makan jumlah kursi (tempat duduk) lebih dari atau sama dengan buah dan atau luas lantai bangunan lebih jenis kegiatan skala besaran dari atau sama dengan m2? jasa boga catering kapasitas lebih dari atau sama dengan porsi hari luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan m2? pengusahaan obyek dan daya tarik luas lahan lebih dari atau sama wisata alam pembangunan dan dengan pengelolaan taman wisata) pembangunan dan atau pengelolaan luas lahan lebih dari atau sama pusat pusat kesenian dan dengan budaya mandala wisata pembangunan dan pengelolaan taman luas lahan lebih dari atau sama rekreasi dengan s d kurang dari pembangunan dan pengelolaan tempat luas lahan lebih dari atau hiburan dan olah raga sama dengan dan atau jumlah kursi minimal buah, dan atau luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan m2? pembangunan pengelolaan wisata tirta luas lahandan atau luas lantai bangunan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari bidang perindustrian sari daging air daging, daging beku, investasi (dalam rupiah) daging olahan tanpa kedap udara, daging lebih dari atau sama dengan olahan dalam kemasan kedap udara juta, tidak termasuk lainnya, daging olahan dan awetan lahan dan bangunan lainnya, daging dalam kaleng: susu kepala luas bangunan lebih dari (whey), susu bubuk, susu diawetkan, atau sama dengan s d susu cair dan susu kental kurang dari m2? mentega, keju, makanan dari susu produksi riil lebih dari atau jenis kegiatan skala besaran lainnyaproduksi riil lebih dari atau dalam kaleng sama dengan ton tahun buah buahan dalam botol, sayuran dalam produksi riil lebih dari atau botol sama dengan\|a. air sari pekat buah buahan produksi riil lebih dari atau pengolahan pengawetan lainnya sama dengandikalengkan, binatang lunak atau berkulit sama dengan keras yang dikalengkan liter tahun binatang lunak atau binatang berkulit produksi riil lebih dari atau keras beku, ikan atau biota perairan sama dengan lainnya beku liter tahun oleo chemical, minyak kasar lemak dari produksi riil lebih dari atau hewani, minyak kasar nabati sama denganhewani sama dengan ton tahun olahan minyak makan dan lemak dari produksi riil lebih dari atau nabati dan hewani sama dengan ton tahun tepung terigu produksi riil lebih dari atau sama dengan ton tahun \|a. makanan dari tepung beras atau produksi riil lebih dari atau tepung lainnya sama denganjenis kegiatan skala besaraproduksi riil lebih dari atau kakao, kakao olahan, makanan sama dengan ton tahun yang mengandung kakao kembang gula yang tidak produksi riil lebih dari atau mengandung kakao sama dengan ton tahun pati sari ubi kayu (tepung tapioka), bahan baku singkong lebih dari dengan penggunaan singkong atau sama dengan ton tahun sagu produksi riil lebih dari atau pati palma, hasil ikutan sisa sama dengan ton tahun industribukan kimiawi sama dengandata produksi riil lebih dari atau perairan lainnya, sama dengan ton tahun ransum pakan jadi ternak besar, ternak produksi riil lebih dari atau kecil, aneka ternak, ternak unggas, sama dengan ton tahun ternak lainnya ton tahun ransum setengah jadi konsentrat ternak produksi riil lebih dari atau besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak sama dengan ton tahun unggas pakan lain untuk ternak: besar, kecil, produksi riil lebih dari atau unggas dan ternak lainnya sama dengan ton tahun tepung tulang produksi riil lebih dari atau sama dengan ton tahun bab ketentuan umum dalam peraturan walikotaformulirrlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kota yogyakarta. jenis kegiatan skala besaran \|a. minuman ringan lainnya produksi riil lebih dari atau minuman tidak mengandung co2 sama dengan liter tahun minuman ringan mengandung co2investasi lebih dari atau hewani, campuran serat, sintesis dan sama dengan juta, setengah sintesis, tumbuh tidak termasuk lahan dan tumbu han, kain celup dari serat bangunan, atau hewani, campuran serat, sintesis dan kapasitas produksi lebih dari setengah sintesis, tumbuh atau sama dengan tumbuhan, lusin tahun peluruhan pencucian tekstil pakaian investasi lebih dari atau jadi, kain hasil proses penyempurnaan sama dengan juta,non hutan alam dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan komponen rumah dari kayu (prefix investasi lebih dari atau sama housing) dengan juta decorative plywood produksi riil lebih dari tahun particle board, hard board, block board produksi riil lebih dari m3 tahun jenis kegiatan skala besaran rotan mentah dan rotan setengah jadi, investasi lebih dari atau sama chopstick, tusuk gigi dan sendok dengan juta, tidak krim dari kayu termasuk lahan dan bangunan perabot kelengkapan rumah tangga investasi lebih dari atau sama dari kayu, meubel, kotak dengan juta,s1.investasi lebih dari atau sama kertas berharga atau khusus, hasil dengan juta, tidak ikutan sisa pembuatan kertas budaya, termasuk lahan dan bangunanpengepakan, board, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak pembuatan kertas industri, jasa termasuk lahan dan bangunan penunjang industri kertas industri kertas rumah tangga, kertas sigaret, investasi lebih dari atau sama kertas tipis lainnya, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak kertas industri jasa penunjang termasuk lahan dan bangunan industri kertas tissue kertas dan kertas karton bergelombang, investasi lebih dari atau sama berkerut, berikut, kertas dan kertas dengan juta, tidak karton ytd, hasil ikutan sisa kertas termasuk lahan dan bangunanstationary, hasil ikutan sisa dan jasa dengan juta, tidak penunjang industri barang dari kertas termasuk lahan dan bangunanbelo sentatesatan stat besaran: elemen kimia radio aktif dan isotop radio aktif,dari getah kayu, tir semua besaran kayu, minyak tir kayu, kreol kayu dan bafta kayu, asam gondorukem dan asam damar, termasuk turunannya karbon aktif, arang kayu hardcore, briket, arang tempurung kelapa):dan turunannya, zat warna untuk semua besaranbel sentatesatan stat besaran:ia.polyhydric alkohol, dipicu acid, acetic acid, ester lainnya cc. asam organik: nitric, italic, formilethanol, fatty alcohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya, polyhydric alkohol: pentaerythritol, mannitol, glusitol, polyhydric alcohol lainnya, bio gas bahan organik lainnya: mono sodium glutamate msg), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam bel sentatesatua stat besaran garam stearat, bahan 15plastic lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang ikd plastic: pupuk alam yang berasal dari investasi lebih dari atau sama batuan bukan batuan, pupuk alam non dengan juta, tidak sintetis lainnya, hasil ikutan sisa jasa termasuk lahan dan bangunankalium), pupuk buatan tunggal lainnya, dengan juta, tidak hasil ikutan sisa jasa penunjang termasuk lahan dan bangunan industri pupuk buatan tunggal, pupuk buatan majemuk atau campuran, investasi lebih dari atau sama hasil ikutan sisa jasa penunjang dengan juta, tidak industri pupuk buatan, majemuk dan termasuk lahan dan bangunan campuran, damar: alkil dan polyester, amine investasi lebih dari atau sama (aminoplas), poliamida, oxide, dengan juta, tidak phenol, silicon, 16last buatan lainnya, termasuk lahan dan bangunanpolychlorobitadiene cr), polybutadiene dengan juta, tidak sirene cr), polycholroprene (neoprene), termasuk lahan dan bangunan, memberantas hama industri dengan juta, tidak manufacturing): termasuk lahan dan bangunan i:dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan bahan baku zat pengatur tumbuh investasi lebih dari atau sama senyawa: napthalena, plenty, ethylene dengan juta, tidak generator, piperidine, ammonium termasuk lahan dan bangunan kuartener, triacantanol, senyawa lainnya, jenis kegiatan skala besaranproduksi riil lebih dari atau cat anti lumut anti karat cat sama dengan dasar cat lainnya dari poliester yang ton tahun yang dilarutkan dalam mediaair, cat lainnya dari bahan polymer vinil atau acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air, pernis, lak (lacera), dempul, player, cat pernis dan lak lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri cat, pernis dan lak, \|a. sabun rumah tangga, sabun bukan investasi lebih dari atau sama untuk keperluan rumah tangga, dengan juta, tidak deterjen, pemutih, lelembut cucian, termasuk lahan dan bangunaninvestasi lebih dari atau sama mulut, hasil ikutan sisa jasa dengan juta, tidak penunjang industri sabun dan termasuk lahan dan bangunan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi: sediaan: rias wajah, wangi wangian, investasi lebih dari atau sama rambut, perawatan rambut, kuku, dengan juta, tidak perawatan kulit, perawat badan, cukur termasuk lahan dan bangunan kosmetik lainnya sediaan: rias mata, bayi, mandi surya tabir surya, mandi, hasilamar sintetis termoplastik (dalam dengan juta, tidak kemasan eceran kurang atau sama termasuk lahan dan bangunan benlainnya, hasil ikutan sisa dan jasa dengan juta, tidak penunjang industri tinta, termasuk lahan dan bangunan korek api batang kayu atau batang investasi lebih dari atau sama karton, korek api lainnya, hasil dengan juta, tidak ikutan sisa dan jasa penunjang industri termasuk lahan dan bangunan korek api gelatin (selain untuk bahan peledak dan investasi lebih dari atau sama bahan perekat), isolasi tahan panas selain dengan juta, tidak plastik dan karet, semir dan krim, bahan termasuk lahan dan bangunbumi selain untuk bahan angin dengan juta, tidak (khususnya carbon black) termasuk lahan dan bangunan ban luar, ban dalam, barang lainnya dari investasi lebih dari atau sama kertas diteladani lain dari pada karet dengan juta, tidak kertas, ban luar anginabekas (used termasuk lahan dan bangunan, ban luar yang diteladani lagi, karet investasi lebih dari atau sama telapak ban sudah diteladani lagi, ban dengan juta, tidak yang diteladani lagi lainnya, hasil termasuk lahan dan bangunansarung tangan karet, barang barang dari dengan juta, tidak karet untuk keperluan rumah tangga termasuk lahan dan bangunaninvestasi lebih dari atau sama dermaga yang tidak dipompa, lining dari dengan juta, tidak karet, rol dari karet, karet pelindung termasuk lahan dan bangunankepe hutan dan farmasi, barang dengan juta, tidak pakaian dan perlengkapan pakaian, termasuk lahan dan bangunan tutup kepala, perahu dan pelampung dan pena:investasi lebih dari atau sama jasa penunjang industri pipa dan slang dengan juta, tidak plastik, termasuk lahan dan bangunan plastik lembaran berbagai jenis pita investasi lebih dari atau sama untuk media rekaman, plastic lembaran dengan juta, tidak lainnya, hasil ikutan sisa jasa termasuk lahan dan bangunan penunjang industri plastik lembaran, media rekaman untuk investasi lebih dari atau sama suara gambar data, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak jasa penunjang industri media rekam dari termasuk lahan dan bangunan plastik, perabotan rumah tangga investasi lebih dari atau sama perlengkapannya dari plastik, mebel dari dengan juta, tidak plastik, keperluan sanitasi dari plastik, termasuk lahan dan bangunanpenunjang industri kemasan dari plastic, dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan peralatan teknik industri dari plastik, investasi lebih dari atau sama hasil ikutan jasa penunjang industri dengan juta, tidak barang dan peralatan teknik industri dari termasuk lahan dan bangunan plastik, peralatan kesehatan laboratorium, investasi lebih dari atau sama barang pakaian dan perlengkapannya dengan juta, tidak termasuk sarung tangan dari plastik, termasuk lahan dan bangunanpajangan dari porselin, hasil ikutan dengan juta, tidak jasa penunjang industri perabot rumah termasuk lahan dan bangunan tangga dari porselin, barang sniper ubin dari porselin, hasil investasi lebih dari atau sama ikutan jasa penunjang industri bahan dengan juta, tidak bangunan dari porselin, keramik porselin termasuk lahan dan bangunan barang keperluan laboratorium kimia dan investasi lebih dari atau sama kesehatan dari porselin, alat listrik teknik dengan juta, tidak dari porselin, hasil ikutan jasa termasuk lahan dan bangunan penunjang industri alat laboratorium alat listrik teknik dari porselin, jenis kegiatan skala besaran wadah untuk menyimpan barang dari investasi lebih dari atau sama porselin, barang lainnya dari porselin, dengan juta, tidak hasil ikutan jasa penunjang industri termasuk lahan dan bangunanperabot rumah tangga dari kristal kaca dengan juta, tidak kristal kaca lainnya, barang pajangan termasuk lahan dan banguninvestasi lebih dari atau sama farmasi dari kaca, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak jasa penunjang industri alat alat termasuk lahan dan bangunan laboratorium, farmasi dan kepe hutan dari kaca, sampul kaca (termasuk bola dan tabung) investasi lebih dari atau sama utk lampu listrik, katup elektronis dan dengan juta, tidak semacam itu, hasil ikutan sisa jasa termasuk lahan dan bangunansumbat dari kaca, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak jasa penunjang industri kemasan dari termasuk lahan dan bangunan gelas, barang dari kaca keperluan bangunan, investasi lebih dari atau sama serat dan barang dari serat kaca, dengan juta, tidak barang sinyal elemen optik dari kaca, termasuk lahan dan bangunan kaca dalam bentuk gempal, bola, batang dan tabung, barang kaca lainnya belum investasi lebih dari atau sama termasuk golongan manapulembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam dengan juta, tidak lembaran, kaca apung dalam lembaran, termasuk lahan dan bangunanhasil ikutan sisa jasa penunjang dengan juta, tidak industri kaca pengaman, termasuk lahan dan bangunan hasil ikutan sisa jasa penunjang investasi lebih dari atau sama industri semen dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan ubin semen, bata dinding dan genteng dari semen, pipa beton bertulang tidak investasi lebih dari atau sama bertulang, tiang dan bantalan beton, engan juta, barang lainnya dari semen utk termasuk lahan dan bangunan mel jenis kegiatan \|\| bola besaranbarang lainnya dari semekapur hidrolik, kapur kembang, hasil dengan juta, tidak ikutan sisa jasa penunjang industri termasuk lahan dan bangunan kapur, la. perlengkapan rumah tangga darimana investasi lebih dari atau sama liat tanpa atau dengan lajur, hiasan dengan juta, tidak rumah tangga dan pot bunga segala termasuk lahan dan bangunanrumah tangga, piring tanah liatinvestasi lebih dari atau sama berongga press mesin. dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan batu bata pres mesin dan tangan, investasi lebih dari atau sama semen merah, kerikil tanah liat, batu dengan juta, tidak bata lainnya dari tanah liat, hasil termasuk lahan dan bangunanlebih dari atau sama diglazur pres mesin, genteng press mesin dengan juta, tidak dan tangan, genteng lainnya dari tanah termasuk lahan dan bangunanta investasi lebih dari atau sama tahan api lainnya, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak jasa penunjang industri bata tahan api termasuk lahan dan bangunan dan sejenisnya dari tanah liat, barang sniper dan ubin dari tanah liat investasi lebih dari atau sama tidak dikalahkan dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan barang lainnya dari tanah liat, batang investasi lebih dari atau sama dari tanah gemuk, hasil ikutan sisa dengan juta, tidak jasa penunjang industri barang lainnya termasuk lahan dan bangunan dari tanah liat: barang dari batu keperluan rumah investasi lebih dari atau sama tangga, bahan bangunan dari batu, dengan juta, tidak barang seni pajangan dari batu, termasuk lahan dan bangunan hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang dari batu keperluan rumah tangga, batu picisan komisi penilai amdal kota yogyakarta yang selanjutnya disingkat kpa adalah komisi yang bertugas menilai dokumen amdal. peraturan walikota ini bertujuan memberikan pedoman tata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungantata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup bagian kesatu penapisan penapisan dilakukan untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam pemrakarsa melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakumenelaah penapisan sebagaimana dimaksud pada dan menentukan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada: jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal, jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen ukl upl, atau spl berdasarkan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini. jangka waktu penentuan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki paling lambat (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penapisan. bagian kedua dokumen amdal dokumen amdal terdiri atas: kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, dan rkl rpl. penilaian dokumen amdal dilakukan oleh kpa. kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan sentatesatan dsn besaran barang dari batu untuk keperluan investasi lebih dari atau sama industri, barang lainnya dari batu utk dengan juta, tidak keperluan lainnya, hasil ikutan sisa dan termasuk lahan dan bangunan jasa penunjang industri dari batu utk keperluan lainnya, ornamen atau patung dari investasi lebih dari atau sama marmer batu pualam, kerajinan bubut dengan juta, tidak batu untuk keperluan a.l. cobek, termasuk lahan dan bangunan month, hiasan taman, dll barang pajangan dari granit investasi lebih dari atau sama marmer batu pualam, barang pajangan dengan juta, tidak daro enix, barang dari granit enix termasuk lahan dan bangunaninvestasi lebih dari atau sama granit keperluan bangunabahan bangunan, barang dari marmer batu pualam investasi lebih dari atau sama granit, enix utk keperluan lainnyalainnya, asbes semen dalam bentuk lembaran, investasi lebih dari atau sama buluh pipa dan alat kelengkapan buluh dengan juta, tidak dan pipa dari asbes, hasil ikutan sisa termasuk lahan dan bangunaninvestasi lebih dari atau sama asbes, pakaian perlengkapan pakaian dengan juta, tidak alas kaki tutup kepala dari serat asbes, termasuk lahan dan bangunan, perabot rumah dari asbes, barang lain investasi lebih dari atau sama dari asbes utk keperluan laiari mika, tepung talk, kertas menggosok dengan juta, tidak (abrasi paper), barang galian bukan termasuk lahan dan bangunan logam lainnya, hasil ikutan sisa jasa penunjang industri barang galian bukan logam, kawat baja, baja tulangan, baja profil, dengan juta, tidak jenis kegiatan skala besaran lembaran pelat naja, termasuk termasuk lahan dan bangunan paduannya, industri penempaan baja batang investasi lebih dari atau sama berongga atau bukan dari baja paduan dengan juta, tidak atau bukan paduan, baja tempa bentuk termasuk lahan dan bangunan lainnya, industri penggilingan logam bukan besi: investasi lebih dari atau sama pelat, sheet, strip, voli, dan bar batang, dengan jutaangle, shape dan section (profil) hasil dengan juta, tidak tempaan, termasuk lahan dan bangunanari logam dengan juta,investasi lebih dari atau sama ytd dari logam dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan industri perabot rumah tangga dan investasi lebih dari atau sama kantor dari logam dengan juta,bangunan dengan juta,investasi lebih dari atau sama lainnylogam dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan jenis kegiatan skala besargalvani, baja stainless, dengan jutalogam dengan juta,tercakup dimanapun, dengan jutainvestasi lebih dari atau sama motor penggerak mulanggerak mula, dengan juta,rtanian dengan juta,an kayu dengan dari logamperkebunan, hasil kehutanan dan mesin dengavestasi lebih dari atau sama industri khususkhususelektronika dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan industri mesin jahit investasi lebih dari atau sama dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan alat berat dan alat pengangkat kapasitas lebih dari atau sama dengan unit th mesin fluidakapasitas lebih dari atau sama air, mesin ytd, dengan unit th industri komponen dan suku cadang investasi lebih dari atau sama mesin jahit peralatan ytd dengan juta,, kapasitas lebih dari atau sama pengontrol tegangan dejenis kegiatan skala besaran investasi lebih dari atau sama rumah tangga dengan juta,penerangan terpusat dan lampu ultra dengan juta, tidak violet termasuk lahan dan bangunan industri lampu tabung gas (lampu investasi lebih dari atau sama pembuang muatan listrik) dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunaninvestasi lebih dari atau sama motor pembakaran dalam untuk kapalperakitan kendaraan bermotor investasi lebih dari atau sama melakukan proses pengecatan yang dengan juta, tidak didahului oleh proses decreasing celup, termasuk lahan dan bangunanindustri komponen kendaraan dengan juta, tidak bermotor melakukan proses termasuk lahan dan bangunanbermotor roda dua tiga dengan juta,pengukur dan pengatur manual dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan industri alat optik untuk ilmu investasi lebih dari atau sama pengetahuan, teropong dan alat optik utk dengan juta, tidak ilmu pengetahuan termasuk lahan dan bangunperlengkapannya dengan juta,batu investasi lebih dari atau sama mulia, batu permata, serbuk dan bubuk dengan juta, tidak batu mulia, batu permata sintetik, termasuk lahan dan bangunanlogam dengan juta, tidak mulia termasuk lahan dan bangunbukan dengan juta, tidak jenis kegiatan skala besaran \|logammulia termasuk lahan dan bangunan, dan atau luas bangunan minimal m2? bengkel mobil kali investasi lebih dari atau sama dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunan :dan atau luas bangunan minimal m2? tempat cuci mobil motor luas lahan minimal m2? dan atau luas bangunan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari laundry jasa binatu luas bangunan lebih dari atau sama dengan kurang dari bidang perdagangan pasar swalayan supermarket) atau luas lantai bangunan tri dari atau sama dengan toserba department store) kurang dari jenis kegiatan skala besaran jasa pergudangan seem):volume tampung lebih dari atau sama dengan liter pusat pertokoan perdagangan malltoko bahan kimia: investasi lebih dari atau sama dengan juta, tidak termasuk lahan dan bangunanahan lebih dari atau (yang dikelola oleh pemerintah) sama dengan s d kurang dari ha, dan atau luas bangunan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari rumah toko ruko) luas lahan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari luas bangunan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari bidang energi dan sumber daya mineral agen elpiji kapasitas lebih dari ton hari pengumpulan dan penyaluran semua besaran pelumasjenis kegiatan skala besaran tenaga listrik untuk kepentingan usaha daya lebih dari s d genset) kurang dari tenaga listrik untuk kepentingan daya lebih dari s d umum kurang dari genset) pembangunan daya lebih dari atau sama pld plt pltu pltu, dengan s d kurang dari pembangunan pembangkit listrik dari daya lebih dari atau sama jenis lain seperti: plt surya, plt angin, dengan s d kurang dari dan plt biomassa, pembangkit listrik untuk kepentingan daya lebih dari atau sama sendiri, dengan s d kurang dari pengambilan air bawah tanah pengambilan air bawah tanah dari debit pengambilan (dua sumur tanah dangkal, sumur tanah koma lima) liter detik s d dalam (sumur gali pasak antek kurang dari atau sama dengan (lima puluh) liter detik penerapan dan pengambilan air bersih debit pengambilan kurang dari danau, sungai, mata air, atau dari (lima puluh) sumber air permukaan lainnya liter detik dari satu sumber atau volumemasyarakat liter detik s d kurang dari (lima puluh) liter detik untuk kegiatan lain dengan tujuan debit pengambilan komersial liter detik s d kurang dari (lima puluh) liter detik bidang perhubungan pembangunan terminal terminal penumpang, luas lahan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari depo pool angkutan penumpang depo luas lahan lebih dari atau sama angkutan kereta api depo peti kemas dengan s d kurang dari terminal angkutan barang, luas lahan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari jenis kegiatan skala besaran o terminal peti kemas, luas lahan lebih dari atau sama dengan s d kurang dari pembangunan tempat pengujian luas lahan lebih dari atau sama kendaraan bermotor dengan s d kurang dari pembangunan jaringan jalan kereta panjang lebih dari atau sama api, dengan s d kurang dari pengerukan perairan dengan capital volume kurang dari dredging jasa perparkiran luas lahan dan atau luas total bangunan yang digunakan parkir lebih dari atau sama dengan s.d kurang dari m2? bidang pengelolaan limbahekolah perguruan tinggi luas bangunan lebih dari atau sama dengan m2? s d kurang dari tempat kursus dan pelatihan luas bangunan lebih dari atau sama dengan m2? s d kurang darihasil selingkuhan yang disusun sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan tahapan: a.pemrakarsa mengajukan draft kerangka acuan untuk dilakukan penilaian secara administrasi beserta laporannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. kerangka acuan secara administrasi dinyatakan lengkap, kpa melakukan penilaian substansi kerangka acuan secara teknis, kerangka acuan secara teknis dinyatakan dapat disepakati, kpa menerbitkan persetujuan kerangka acuan, penerbitan persetujuan penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak draft kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. penilaian analisis dampak lingkungan dan atau rkl rpl dilakukan dengan tahapan: pemrakarsa mengajukan draft analisis dampak lingkungan dan rkl rpl untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi beserta laporannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, b.analisis dampak lingkungan dan rkl rpl secara administrasi dinyatakan lengkap, kpa melakukan penilaian substansi analisis dampak lingkungan dan rkl rpl secara teknis, analisis dampak lingkungan dan rkl rpl secara teknis dinyatakan layak atau tidak layak lingkungan, kpa mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian. penerbitan rekomendasi hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan rkl rpl paling lama (tujuh puluh lima) hari kerja sejak draft analisis dampak lingkungan dan rkl rpl diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi. berdasarkan hasil penilaian analisis dampak lingkungan dan rkl rpl sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf walikota menerbitkan: keputusan kelayakan lingkungan hidup bersamaan dengan izin lingkungan, apabilapabila rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup. tatacara dan tahapan penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan dan rkl rpilovolt megawatt terra becguerel bold barrel oil per day minyak barrel per hari mmscefdtahapan penilaian kerangka acuanngumuman dan konsultasi publik durasi penerimaan spt: hari penyusunan kerangka acuan ka) kondisi rona lingkungan yang telah diperbaiki pemrakarsa wajib hidup awal dan dapat terus dilanjutkan menyusun baru deskripsi untuk dinilai oleh tim pengajuan penilaian berubah gagasan tidak teknis ga) kegiatan berubah kepada walikota melalui sekretariat kpa sesuai kewenangannya sekretariat: memberikan tanda tim teknis bukti penerimaan melakukan uji pembahasan kondisi administrasi rona lingkungan hidup awal dan deskripsi rencana kegiatan setelah (tiga) tahun. kaleng tidak kapan setelah tahun, pemrakarsa mengajukan kembali perbaikan dinilai oleh tim teknis sekretariat sekretariat memberikan memberikan pernyataan pernyataan ketidaklengkapan dinyatakan tidak kelengkapan administrasi berlaku administrasi lebih dari tahun sekretariat dikembalikan kurang menyiapkan pemrakarsa untuk dari sekretariat rapat tim teknis diperbaiki penyampaian tahun menyampaikan kembali perbaikan kepada perbaikan setiap anggota tim teknis tim teknis melakukan sekretariat penilaian mendokumentasikan mandiri (melalui dan menyimpulkan setiap anggota tim uji tahap proyek hasil penilaian dibahas dalam rapat teknis melakukan dan uji kualitas mandiri sebagai bahan tim teknis dpr verifikasi kebenaran dokumen) rapat tim teknis untuk melakukan kesesuaian atas hasil verifikasi: perbaikan yang telah kebenaran kesemua' dicantumkan dalam kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan ang dicantumkan tim teknis melakukan rapat tim teknis untuk: dokumen membahas hasil penilaian mandiri telah lengkap, benar menyepakati lingkup kajian dalam andal dan sesuai. perlu diperbaiki dinyatakan papat tidak dapat diterima diterima ketua kpa perbaikan menerbitkan dinyatakan persetujuan dapat diterima pemrakarsa pengajuan permohonan menyusun izin lingkungan dan andal, rkl rpl penilaian andal, rkl rpl tahapan permohonan izin lingkungan, penilaian andal, rkl rplerangka acuanwalikota melalui sekretariat kpa untuk kerangka acuan yang telah disetujui oleh kpa. dalam surat permohonan izin lingkungan, penilaian andal, dan rkl rpl, dilengkapi dengan: kerangka acusekretariat: pengajuan permohonan dalam satu permohonan memberikan tanda izin lingkungan dan madani kpa bukti, penerimaan penilaian andal, rkl sesuai kewenangannya. melakukan uji administrasi. kaleng tidak kapan sekretariat memberikan pemrakarsa tidak menyampaikan kembali sekretariat member ikan pernyataan perbaikan andal, rkl rpl pernyataan kelengkapan perry papan ketidaklengkapan paling lama (tiga) tahun administrasi walikota sesuai kewenangannya dikembalikan mengumumkan pemrakarsa untuk lebih permohonan izin diperbaiki dari lingkungan tahun kurang dari sekretariat tahun penyampaian kembali menyampaikan andal, rkl perbaikan dokumen rpl sekretariat menyiapkan andal, rkl rpl kepada dibahas dalam rapat tim rapat tim teknis setiap anggota tim teknis kembali untuk teknis melakukan verifikasi kebenaran kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa dinyatakan baik apat sekretariat yang arema mendokumentasikan setiap anggota tim dokumen telah lengkap, dan menyimpulkan teknis melakukan benar dan sesuai. hasil penilaian mandiri verifikasi kebenaran sebagai bahan rapat tim kesesuaian atas hasil dokumen teknis perbaikan yang telah perbaikan dicantumkan dalam andal, rkl dokumen andal, rkl rpl rpl tim teknis melakukan dinyatakan dapat rapat tim teknis untuk: diterima membahas hasil penilaian mandiri pembahasan dal dan andal, rkl rpl sekretariat kpa melakukan rapat dea yang telah selesai menyiapkan rapat untuk memberikan rkl rpl dinilai oleh tim kpa penilaian secara lisan dan teknis disampaikan tertulis atas kelayakan kepada sekretariat atau ketidaklayakan kpa lingkungan hidup dari sekretaris kpa rencana usaha dan atau perlu merumuskan kegiatan yang diajukan diperbaiki rekomendasi hasil untuk dilakukan penilaian andal, rkl penilaian akhir andal dan rkl rp nya, rpl terhadap andal, sesuai dengan rkl rpl kewenangan, kapasitas dapat dan keahliannya diterimaakhir kepada walikota sesuai andal dan rkl rpl, antara lain: kewenangannya walikota sesuai kualitas andal dan rkl rpl telah memenuhi kewenangannya persyaratan yang ditentukan sesuai menerbitkan: ketentuan peraturan perundang undangan, keputusan kelayakan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan lingkungan hidup dan hidup atas rencana usaha dan atau kegiatan b.izin lingkungan yang diajukan amalnya untuk dinilai, dan hal hal lain yang perlu diperhatikan terkait rekomendasi layak catatan: izin lingkungan dengan proses pengambilan keputusan atas hasil penilaian diterbitkan bersamaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan akhir dengan diterbitkannya hidup keputusan kelayakan lingkungan hidup tidak layak rencana usaha dan atau kegiatan walikota sesuai kewenangannya menerbitkan izin lingkungan yang telah diterbitkan tidak dapat ketidaklayakan lingkungan hidup diumumkan oleh walikota sesuai dengan dilaksanakan kewenangannyapenerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl upl permohonan izin lingkungan diajukan oleh pemrakarsa (penanggungjawab usaha dan atau kegiatan) secara tertulis dengan dilampirkan dengan formulir ukl upl yang telah diisi oleh pemrakarsa, dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan, profil usaha dan atau kegiatan kepada walikota melalui kepala skpd untuk usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh walikota. formulir ukl upl wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcore) dan file elektronik (softcopy). pejabat yang ditunjuk, kepala skpd, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl. pejabat yang ditunjuk, kepala skpd melakukan uji administrasi terhadap permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl yang telah diisi. uji administrasi dilakukan berdasarkan panduan uji administrasi permohonan izin lingkungan dan ukl upl. berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, pejabat yang ditunjuk, kepala skpd dan ukl upl. dalam hal permohonan izin lingkungan dan ukl upl dinyatakan tidak lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, atau kepala instansi lingkungan hidup kabupaten kota mengembalikan permohonan izin lingkungan dan ukl upl kepada pemrakarsa. dalam hal permohonan izin lingkungan dan ukl upl dinyatakan lengkap, maka pejabat yang ditunjuk, kepala skpd kota memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan izin lingkungan dan ukl upermohonan izin lingkungan dan pemeriksaan ukl upl yang disampaikan lengkap secara administrasi, dan ukl upl yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, kepala skpd sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat koordinasi pemeriksaan substansi formulir ukl upl. pejabat yang ditunjuk, kepala skpdpejabat yang ditunjuk, kepala skpd sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan izin lingkungan. tata cara pengumuman permohonan izin lingkungan dan penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan. pengisian formulir ukl upl oleh pemrakarsa ref: permen pengajuan permohonan izin lingkungan dan pemeriksaan ukl upl kepada walikota melalui kepala skpd untuk rencana usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh walikota. diajukan kembali instansi pemeriksa: pemrakarsa instansi pemeriksa memberikan tanda bukti memperbaiki penerimaan isian formulir melakukan uji ukl upl administrasi dikembalikan kepada memberikan tidak pemrakarsa pernyataan untuk ketidaklengkapan kelengkapan diperbaiki administrasi memberikan pernyataan kelengkapan administrasi pejabat yang ditunjuk, kepala instansi lingkungan hidup provinsi, kepala instansi lingkungan hidup kabupaten kota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan izin lingkungan pemeriksaan substansi formulir ukl upl melalui rapat koordinasi pemrakarsa (dilakukan setelah jangka waktu maksimal & \| memperbaiki isian pemberian saran, pendapat, dan tanggapan formulir ukl upl masyarakat telah berakhir) ukl upl telah disusun tidak dikembalikan sesuai dengan pedoman penyusun ukl upl kepada pemrakarsa (permen untuk diperbaiki substansi tidak substansi ukl upl sesuai dengan substansi ukl upl dapat disetujui kriteria dapat tidak disetujui penerbitan rekomendasi penerbitan persetujuan rekomendasi ukl upl dan penolakan izin lingkungan ukl upl uji administrasi permohonan izin lingkungan dan formulir ukl upl dilakukan oleh walikota melalui kepala skpd untuk usaha dan atau kegiatan yang diperiksa oleh bupati walikota berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum bawah ini, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan permohonan izin lingkungan tersebut, pejabat yang ditunjuk oleh kepala skpd memberikan pernyataan tertulis mengenai: a.kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi, ataucontoh bentukkkaknanlaln anna jabatan pkkakaaananan aan alamat pkkaknanlaln anna nomor telp. pknakankanal aan selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari: namaperusahaan usaha .ooiooooeeknnnnnn alamat perusahaan usaha .iieeioooeknnnaa nomor telp. perusahaan bonankanananannanananan aan jenis usaha sifat usaha pnkanaakaaanannne nan kapasitas produksi pnkanaakaakannnnnnnnbagian ketiga formulir ukl upl pemeriksaan formulir ukl upl dilakukan oleh skpd. tahapan pemeriksaan formulir ukl upl sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara pemrakarsa mengajukan formulir ukl upl untuk dilakukan pemeriksaan secara administrasi, formulir ukl upl dinyatakan lengkap secara administrasi, skpd melakukan pemeriksaan substansi ukl upl, dan berdasarkan hasil pemeriksaan substansi ukl upl, skpd mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan ukl upl. formulir ukl upl sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengandan dilampirkan overlay lokasi rencana kegiatan dengan petdari skpd yang berwenang, berita acara kesepakatan persetujuan warga sekitar yang terkena dampak dan notulensi serta daftar hadir peserta sosialisasi, untuk kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap kualitas air tanah dan atau udara wajib melampirkan hasil uji laboratorium kualitas air tanah dan atau kualitas udara tapak kegiatan, peta pengelolaan dan peta pemantauan lingkungan, peta instalasi air limbah dan air bersih, spesifikasi teknis dari pengolahan air limbah dan pengolahan air bersih, dan data dan informasi lain apabila dibutuhkan. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf skpd menerbitkan: rekomendasi persetujuan ukl upl bersamaan dengan izin lingkungan, apabila rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan disetujui, atau b.rekomendasi penolakan ukl upl, apabila rencana usaha dan atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui. penerbitan rekomendasi persetujuan atau penolakantatacara dan tahapan pemeriksaan formuliratau ukl upl. pemrakarsa mengajukan pendaftaran spl kepada skpd untuk dilakukan verifikasi.he nama.) nomor bukti penerimaan oleh instansi tanggal: lin walikota yogyakarta ttd haryadi sudut berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada skpdpendaftaranpenerbitan spl sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (tujuh) hari kerja sejak pendaftaran spl disampaikan kepada skpd. bentukizin lingkungan bagian kesatu permohonan izin lingkungan dokumen amdal dan formulir ukl upl merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan. permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh pemrakarsa kepada walikota melaluialisis dampak lingkungan dan rkl rpl atau pemeriksaan formulir ukl upl. permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen kerangka acuan yang telah disetujui, draft analisis dampak lingkungan dan rkl rpl, atau formulir ukl upl. permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan, dan profil usaha dan atau kegiatan. bagian kedua perubahan izin lingkungan usaha dan atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan, direncanakan untuk melakukan perubahan maka pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan. perubahan sebagaimana dimaksud pada meliputi perubahan: kepemilikan usaha dan atau kegiatan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup,, atau rekomendasi ukl upl. penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada hurufalisis dampak lingkungan dan rkl rpl. penerbitan perubahan rekomendasi ukl upl sebagaimana dimaksud pada hurufyangb ketentuan penutup pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku: bab terkait jenis dokumen untuk mengelola lingkungan bagi masing masing jenis usaha, dan dokumen pengelolaan lingkungan, dan peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang penyelenggaraan pelayanan dokumen lingkudentitas isi dengan identitas jelas pemrakarsa, termasuk pemrakarsahal informasi skala besaran keterangan informasi tambahan rencana (isi dengan (tulis (isi dengan usaha informasi rinci skala besaran dari keterangan dan atau mengenai deskripsi rencana usaha yang dianggap kegiatan rencana usaha dan atau kegiatan perlu\| utama yang dan atau kegiatan dimaksud\| dilapis utama yang akan contoh: dilakukan kapasitas produksi penapisan\| semen contoh: ton tahun abcdef berencana melakukan kegiatan pembangunan dan pengoperasian industri semen dengan proses klinker sel usaha informasi rinci panjang betty
sa) pali lia walikota sabang provinsi aceh peraturan walikota sabang nomor tahun dengan rahmat allah yang maha kuasa walikota sabang, menimbang: bahwa dalam rangka mengurangi risiko sosial ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dipandang perlu memberikan bantuan pelayanan dasar berupa penyaluran bantuan liguefied petroleum gas bagi keluarga penerima manfaat wilayah kota sabang, bahwa dalam rangka implementasi visi dan misi walikota dan wakil walikota sabang berupa penyaluran bantuan liguefied petroleum gas tabung tiga kilogram yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kota sabang, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanatunjuk pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan liguefied petroleum gas bagi keluarga penerima manfaat wilay.0akmemutuskan: menetapkan peraturan walikota,, walikota adalah walikota sabang, kecamatan,, keluarga penerima manfaat selanjutnya disebut kpm adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan liguefied petroleum gas tabung tiga kilogram, liguefied petroleum gas tabung tiga kilogram yang selanjutnya disebut liguefied petroleum gas lpg) adalah gas tabung yang berisi (tiga) kilogram. mw. pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil, tim verifikasi bantuan kesejahteraan sosial kota sabang yang selanjutnya disebut tim verifikasi adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku kota sabang yang bertugas menyusun rencana program, mendata, mengevaluasi serta meneliti masyarakat yang berhak menerima bantuan pelayanan dasar listrik dan liguefied petroleum gas, tim pelaksana kegiatan penyaluran bantuan pelayanan dasar liguefied petroleum gas yang selanjutnya disebut tim adalah forum lintas sektor dan lintas pelaku kota sabang yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penanaman kebijakan dan program pemerintah kota. bab ruang lingkup ruang lingkup kegiatan dalam peraturan ini meliputi: bantuan pelayanan dasar liguefied petroleum gas berupa penyaluran liguefied petroleum gas lpg) bagi kpm, penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kerja sama dengan mitra kerja. bab iii maksud, tujuan dan sasaran maksud kegiatan adalah memberikan bantuan pelayanan dasar kepada masyarakat. tujuan bantuan pelayanan dasar liguefied petroleum gas lpg) mengurangi beban masyarakat kota sabang dalam memenuhi kebutuhan sehari hari: sasaran dari kegiatan ini adalah kpm wilayah kota sabang. bab kriteria penerima bantuan kriteria masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut: memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sabang, kpm pengguna lpg berdasarkan data usulan gampong dalam wilayah kota sabang yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim verifikasi, terdaftar dalam data usulan penerima bantuan yang telah diverifikasi dan validasi oleh tim verifikasi. bab wm bab tata cara penyaluran bantuan bantuan pelayanan dasar lpg tabung bagi kpm wilayah kota sabang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja kota apbd) dan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan bagi kpm sejumlah satu tabung per bulan, bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan tidak secara terus menerus kecuali kpm masih dalam kategori masyarakat miskin, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, penerima bantuan pelayanan dasar lpg bagi kpm ditetapkan dengan keputusan walikota, bab kelembagaan, mekanisme kerja tim dan pelaporan bagian kesatu kelembagaan untuk kelancaran penyaluran bantuan pelayanan dasar lpg bagi kpm kota sabang dibentuk tim verifikasi dan tim pelaksana kegiatan, tim verifikasi dan tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua mekanisme kerja mekanisme kerja penyaluran bantuan pelayanan dasar lpg bagi kpm terdiri dari: pengumpulan data verifikasi dan validasi data penetapan penerima manfaat data tagihan penyaluran pembayaran pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam data. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota sabang, dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sabang, bagian keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat setda kota sabang, bagian ekonomi dan pembangunan setda kota sabang, baitul mal kota sabang, pt. gas aneuk megah sabang, camat dan keuchik dalam wilayah kota sabang. tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada melakukan verifikasi dan validasi data kpm, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan setiap bulan dalam tahun berjalan. tim verifikasi dan validasi data mengusulkan penetapan kpm oleh walikota. walikota dapat mendelegasikan penetapan kpm kepada pejabat yang ditunjuk. mitra kerja menyampaikan data tagihan kpm sebagai dasar penyaluran pembayaran bantuan bagian ketiga tata cara pembayaran (l) pelaksanaan pembayaran tagihan bantuan pelayanan dasar lpg dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: keputusan walikota sabang tentang penetapan penerima bantuan pelayanan dasar lpg kg, perjanjian kerja sama antara pemerintah kota dengan mitra kerja, tagihan pembayaran dari mitra kerja dengan melampirkan data jumlah penerima manfaat, pembayaran oleh pemerintah kota kepada mitra kerja dilakukan dengan mekanisme spp ls, spm dan sp2d mengikuti tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan perundang undangan berlaku. bagian keempat bagian keempat pelaporan pelaporan dan dokumentasi kegiatan bantuan pelayanan dasar lpg bagi kpm wilayah kota sabang dilakukan dan disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan kepada walikota. bab vii ketentuan penutup penghentian penyaluran bantuan pelayanan dasar lpg akan dilakukan apabila selama (dua) bulan berturut turut penerima tidak mengambil dan atau mempergunakannya, penghentian penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada akan diberikan kembali dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf bantuan pelayanan dasar lpg kepada kpm dapat diberikan sejak bulan januari dengan mempertimbangkan peraturan perundang undangan ditetapkan sabang pada tanggal maret walikota'a sabang y ddin ditetapkan sabang pada tanggal maret sekretaris daerah kota a berita daerah kota sabanghonorerperlu diberik.perdikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat paud adalahaud pada jalur pendidikan non paud pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia bawah (lima)honorer tk, kb, tpa,guru honorer adalah: guru paud yang terdiri atas: guru paud yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, dan guru paud yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang disebut guru pendamping dan guru pendamping muda. guru dengan batas usia maksimal (enam puluh) tahun, dan guru dengan masa kerja minimal (dua) tahun. penerima insentif guru honorer tk, kb, tpa, dan sps ditetapkan dengan keputusan walikota. bab iii persyaratan dan mekanisme penyaluran insentif persyaratan penerima insentif guru honorer disampaikan pada awal tahun anggaran dengan melampirkan: fotokopi surat izin operasional yang masih berlaku,, surat keputusan pembagian tugas mengajar, pendidikan terakhir untuk guru paud yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi minimal strata satu s1) atau diploma empat d iv), pendidikan terakhir untuk guru paud pendamping, minimal diploma dua d ii) pendidikan guru taman kanak kanak, pendidikan terakhir untuk guru paud pendamping muda, minimal sekolah menengah atas sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan pendidikan kursus paud dari lembaga pemerintah yang kompeten: surat pernyataan tidak mendapat dana sertifikasi tunjangan profesi guru) dan tunjangan fungsional pusat tahun dan seterusnya disahkan oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas penilik: mutasi guru penerima insentifsetelah itu dibuatkan nota dinas yang ditandatangani kepala dinas, fotokopi pupuk bagi yang memiliki, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, il. fotokopi rekening bank lembaga, dan guru yang mengusulkan insentif daerah baik itu tk, kb, tpa dan sps wajib mengerjakan dapodik paud, dapodik online, ataupun dapodik offline, pembayaran insentif guru honorer dilaksanakan setiap (enam) bulan sekalilembaga. besaran insentif sebagaimana dimaksud pad pendidikan. bab pembiayaan pembiayaan pemberian insentif guru honorer yang diatur dalaminsentifke!kondisi dan peraturan perundang undangan bidang penerimaan peserta didik.bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut atas, maka dipandang perlu untukurnalucmernnlah nomor tahun tentang gumicalon peserta didik, vlurlck datang saluran pendidikan dan menyerahkan taruna bukti pendaftaran berupa poni out pendaftaran dan syarat syawal, dan sma menerima tanda bukti pendafkuauillelah ditetapkan, calon peserta didik tk, sd, smisi) yang pendaftarannya tidak melalui online mengisi fanmoas5) calon peserta didik tk, sd, smp,manila yang akan digunakan untuk mengikuti tcs kesehatan dan les khusus serta sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima. biaya pendaftaran penerimaan peserta didik tidak dikenakan biaya pendaftaran. fk. persyaratan syarat penerimaan peserta didik tk: berdasar usia: kelompok umur (eropa) tahun sampai dengan (lima) tahun, kelompok lebih dari (lima) la. berada secara (satu) tahun pada kelompok atau kelompok bh, atau selama (dua) tahun pada kelaipnpaling rendah berusia (enam) tahun,dan mengikuti proses seleksi. syarat penerimaan austria didik smp: lulus sd mi madrasah nitida'iyah) dan menunjukkan basula jasa satuan pendidikan luar seperi yang dinilai dihargai seung setingkat dengan usia paling linggi (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru: dan memperhatikan nilai ujian sekolah madrasah sd mit paket a juga atau ujian nasional un) untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam yang tertuang dalam situs m atau shun dan nilai rapi" kelas semester dan kelas semester dan serta kelas semester yang diperoleh calon peserta didik. syarat penerimaan peserta didik sma: lulus smp m madrasah tsanawiyah) dengan menunjukkan ijazah smp m alan surat keterangan yang berpenghargaan saru dengan jatah smp ijazah program paket b ijazah satuan pendidikan luar meet yupharu: memperhatikan nilai dan nilai sekolah ns)unjukkan ijazah smp m1s atau aurat keterangan yang berpenghargaan sama dengan jun smp ijazah program paket b ijuk:cd.luran pendidikan, dan memperhatikan nilai dan nilai sekolah ns) calon peserta didik, seleksi seleksi pada satuan pendidikan seleksi pada dengan ketentuan: usia calon peserta didik yang lebih tinggi diularnakah,, clan tanpa ada tes dalam, tanpa ada tes dalam bentuk apapun, calon peserta didik mendapat tambahan nilai kemusluliatan nk) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pilu. pada si) dikonversi dalam bentuk tambahan usia, dengan memenuhi syarat minimal usia calon peserta didik (enam) tahun, apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan: calon peserta didik warga miskin yang berdomisili sekitar satuan pendidikan: pilihan (satu: dan dalam rayon. seleksi pada smplingual kota semarang sebelum waktu pendaftaran, menggunakan nilai ujian sekolah us) sd mi paket atau ujian nasional un) untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, dan inu pengetahuan alam yang tertuang dalam situs shun serta nilai rapor kelas semester dan kelas semester dan serta kelas semester yang diperoleh calon peserta didik,urang luasnya sebagai guru, calon peserta didik mendapat tambahan nilai tinpkuopan ni) apabila bertempat tinggal alks un dan nr, ne, nl, np: dan apabila terdapat nilai akhir yang mau maka penentuan peringkat, mengutarakan: usia calon peserta didik yang ichi tinggi, pilihan (satu): dalam rayon: dan nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mull semarang terhitung paling sedikit (num) bulan tinggal kota semarang sebelum waktu pendaftaran: menggunakan nilai ujian nasional un) dan nilai sekolah mata pelajaran yang di un kan: calon peserta didik mendapat tambahan nil kemaslahatan (nk) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendaftar pada salur: vapekkup merupakan penjumlahan pembobotan nila dau nk, nl, ni? apabila terdapat nilai akhir yang sama muka penentuan peringkat mengutamakan: usia calon peserta didik yang lebih tinggi, pilihan (satu), dalam rayon::ja rata ,0o),smk dengan kelenluat: tidak berlaku rayonisusi. menggunakan nilai ujian nasional (un) smp, nilai sekolah ns) yang di un kan, dun nilai tes khusus (ik): calon peserta didik mendapat tambahan oral kemaslahatan (nk) apabila anak guru atau tenaga kependidikan yang mendalamtuan pendidikan bukan tempat orang tuanya sebagai guru calon peserta didik mendapat tambahan nilai lingkungan (nl) apabila bertempat tinggal ataota semarang terhitung paling sedikit (enam) bulan tinggal koli nus dan tk, np, nk, ni, dimana nus merupakan penjumlahan pembubuhan dan dan apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat. mengutamakan: usia calon peserta didik yang lebih tinggi, pilihan (satu): cc)luluc kulayar, ski alr, pencak silat, dansa, futsal dan lain lain (yang bernaung pada induk organisasi koni dan form), bidang kesenian: seni tari, seni suara, seni lukis, musahaygoh tilawatil qurjain, dan bidang organisasi: organisasi siswa intra sekolah nuul penetapan hasil seleksi saluran pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet seria ditempel beberapa tempat pada salurlurs un, nilai tes khusus (untuk smk), nilai kemaslahatan, nilai kungkungan, nilai prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada saluran pendidikan. daftar ulang persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyale.luran pendidikan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. dichbailuran pendidikan serta iptvyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalan penyelenggaraan penerimaan peserta didik. pengaduan tersebut dapat disampaikan jangkunnt. rnclalui website dinas pendidikan atau website pemerintah kota semarang dan india cetak seperti koran, brosur, lea maupun spanduk dan lainnya. walikotasemarang lampiran peraturan walikota semarang nomor tahun tanggal maret tentang perubahan atas pemasukan walikota semarang nomor zaitun tentang sistem dan tata caka penerimaan peserta didik kota semarang daya tampung dan romi 3organ belajar negeri daya jumlah siswa per jumlah nama sekolah tampung rombongan rombongan belajar belajar tka: tka: tka: negeri send: negeri sendang mulyo tkb: teb:i negeri ditelan negeri pembina negeri jumlah daya siswa per jumlah nama sekolah tampung rombongan depo belajar upt) pend, kec. banyumanik sdn banyumanik sdn banyumanik sdn banyumanik sdn banyumanik (sdn gedawans sdn pedagang i\|sdn gabungan sdn ngcsrep sdn ngeres sun ngeres sdn karangsari sdn karangsari sun pedalangan sun pedalangpulla semarang nomor peraturan daerah nomor tahun tentang nisan pemeparatis nomor peraturan mantendasar dun menengah: peraturan merkuri pendidikan nasional nomor tahun tentang standar biaya operasi nonpersonalincapai:bersama menteri pendidikan nasional dan menteri agraria nomor vi pb dan nomor sdn pedalangan sdn pudakpayung sdn pudakpayung ii) .a9 snn pudakpayung sdn skandal kulon sdn skandal kulon sdn sfondo kulon 4d) (sdn skandal wetan a00 naru sdn sfondo wetan sdn skandal wetan sdn skandal wetan sdn sfondo wetan sdn sfondo wetan sdn sumurboto sdn tinjomoyo sdn tinjomoyo sdn finjornoyo pap utd) pend. kec. gandusari sdn candi bb) sun candi sin candi nan sun candi sdn jatingaleh sdn jatingaleh sdn jatingaleh hw) sdn jombang . sdn jombang sdn jombang son jombang sdn jombang kalibaru sdn karanganyar gunung karanganyar gunung sdn tegalsari tegalsari sdn tegalsari sdn wonotingal ttd pend., kec. uajahmungkur sdn benda nior sdn bendungan sdn gajahmungkur svn gajahmungkur sdn gajahmungkur sdn gajahmungkur sdn karangrejo sdn karangrejo sdn lemponpsari sin petomporn a00 sdn petompon perampok .a0 sdn sampingan sdn sampingan utd pend. kec. mayasari (sdn mayasari sdn mayasari sdn kaligawe sdn pandesulun per sdn pandeanlamper sun pandeanlamper sun pandeanlumper da9 sun sumberejo sen sawahbesar sdn sawahbesar utd pend. kec. genus snn bangetayu kulon \|oa0 a09 spw' bangetayu etanol \|sn bangetayu woman2 a02 sdn gehangssari sdn gebangsari sdn genuksari sdn rangroto ap. son karangrejo haa) sdn karangrejo sdn karangrejo sdn muktiharjo lor son sembunghawjo men utd pend, kec, gunungpatt sdn cepogo sdn gunungpuli sun gunungapi son gumungpali sun jatirogo sdn kalisegoro sdn andri sdn andri marguriseui sdn nio sdn nio sin nongkosawit 4d sdn nongkosawit sdn pakintelan sdn pukintelan sdn pakintelan sdn patron sdn patron sln pandangan a90 j18 sdn pasangan sdn pasangan sdn pasangan nan sin pandangan sun saeng sun saeng sdn saeng sdn sekaran sdn sekaran sdn sukorejo sdn sukoharjo sdn sukorejo sdn sumberejo bmmmureio utd penis, kec. klien sdn babakan sun cangkir bi) sun cangkir sdn jatibarang sdn jatibarang sin jatibarang snn jatisari sln karangmalang soon kedungpane sdn kedung sdn ngadirojo las sdn ngadirojo sdn npadirgn na. sun pesantren sdn polutan sdn purwosari lag sdn purwosari yag tambangan sin tambangan sdn wonolopu sun wonosobo sdn wunolopo sdn wonoplembon iss wonoplembon utd pend. kec. galian snn bringin husin sin kahpancur 15g sdn kalipancur sdn galian a90 sin galian sin galian sdn galian sdn galian nan sdn wonorejo da0 sdn wonorejo sdn podorcjo sdn purwoyoso leg sdn purwoyoso sdn purwuyoso sdn purwoyoso sdn rwayoso sin purwoyoso sdn ambukaji sdn tambakan a00 sun tambakan yambukaji sin tambalkaji sdn wates sdn wates sdn wonosari sdn wonosari sdn wonosari utd pend. kbc. pegunungan sdn lemah i85 (son peleton 18b peleton sdn peleton h0) pegunungan tengah sdn pegunungan tengah sdn kalibaru sdn kalibaru sdn kaliber naru sdn muklihuja kidul sdn muktiharjo kidul sdn muktiharjo kidul sdn muktiharjo kidul sdn peur angan kidul sdn pegunungan kidul sdn pegunungan kidul sdn pegunungan kidul sin bedurungan kidul sin pedurungun #h) sdn ped uru ngan lor sun penggunan kidul a90 nan sdn plamongansari ir) sdn plamongansari sdn tlogomulyo sdn tlogosari kulan sdn tlogosari kulon sdn tlogosari kulon sdn tlogosari kulon sdn wonosari kulon ha) sdn wonosari kulon nan sdn tlogosari wetan sdn tlogosari wetan utd pend. kkc. semarang barat sdn bojong salman sdn bojong salaman son gisikdrono sdn gisikdrono sdn gisikdrono sun gisikdrono ui) kalibanteng kid sdn kalibanteng kidul sun kalibanteng kidul sdn kalibanteng kulon sdn kalibanteng kulon sdn karangan sun karangan sdn karanpayu sdn kembangarum sdn kembangarum sdn kembangarumn krapyak tao sun keroyokan sdn bayaran sdn bayaran sdn bayaran sdn ngemplak lamongan sdn ngemplak lamongan sdn salaman moyo sdn tam raharjo sdn tawang mas sdn tawang mas02 utd pend. kec. semarang selatan sdn barusan sdn barusan nat sdn dulustalan sdn kamper kidul sdn kamper kidul sdn jeuner kidul sdn luunper lor sdn kamper tengah sdn kamper tengah sdn keterangan sdn peleburan sdn peleburan sdn peleburan sdn peleburan katai sdn wonogiri upt) pend. kec. sem kang tengah sin sekunder sin hangunhario sdn bubungan sdn gubahan nan sun gubahan stin karangkidul sdn kembangsari sdn kembangsari sdn mitra spn penarikan kidul sdn penarikan lor sdn penarikan lor sdn penarikan lor sdn sedayu lipi) pen. kec. semarang timur sdn hubungan sdn buangan hh) sdn dagangan sdn karangicmpcl sdn emiten sdn kernijen sdn emiten son emiten sdn mlatiharjo sdn miatiharjo sdn kejosari sdn rejusari sdn rejosari: hh) sdn sarirejo ltd pen). kec. semarang utara sdn banjarharjo at) sun banjarharjo kh) a89 sdn bulu lor sin badapsari sdn ringan sdn kuningan sun kuningan sdn kuningan sin panggung kidul ma tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak raudhutul athfal butanol athfal dan sekolah madrasah: peraturan walikota semarang nomor tahun nomor tahun tentang sistem dan tata baru penerimaan peserta didik kota suuuuanp berita pasrah kota semarang taman nama keputusan walikota semarang nomor leriluny penetapan warga miskin kota semarang tahun memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang perubahberapa ketentuan dalubah sebagai berikut: ketentuan angka angka angka diubah dan ditambah angka baru,ia mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia paduyandikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan, pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. sdn panggung lor sdn purwosari sdn rosario sdn tanjung mas utd pend. kec. th malang sdn lulusan sdn kedungmundu sdn krama sh) sin mangunhario sdn mctcsch sdn wonosari sdn wonosari sin sambiroto sdn sambirato sdn sambiroto sun sendangzuwo sdn sendangguwo sun sendangmulyo sdn sendangmulyo son sendangmulyo sdn sendangmulyo sdn tandang sun tandang sdn tandang sdn tandang sdn tembawang utd pend. kec. tugu sdn karanganyar sin karanganyar sdn cangkang kulon sdn cangkang kulon a90 sdn cangkang kulon sin cangkang wetan sdn cangkang wetan sdn cangkang wetan sdn mangunharjo randugarul sdn tugurejo ol. sdn tugurejo sdn tugurejo smp jumlah nama sekolah daya tampung jumlah siswa per rombongan rombongan belajar belajar temp negeri imp negeri sp \|smp negeri smp negeri kena sen (smp negeri temp negeri smp negeri "go smp negeri pbr imp negeri smp negeri smp negeri smp negeri (smp negeri imp negeri14 (smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri (smp negeri dns tan (smp negeri smp negeri22 smp negeri ds6 (smp negeri smp negeri imp negeri26 imp negeri smp negeri smp negeri smp negeri smp negeri po0300 smp negeri smp negeri y. smp negeri smp negeri smp negeri36 imp negeri smp negeri imp negeri39 ng smp negeri smp negeri dug be, sma jumlah siswa daya jumlah nama sekolah ung rombongan rombongan belajar (sma negeri (akselerasi) sma negeri sma numeri (akselerasi) \|sma negeri sma negeri tema negeri sma negeri sma negeri (sma negeri sma negeri mam . aman sma negeri sma neseriji sma negeri sma negeri sma negeri sma negeri smk nama daya bulan nn) gir kompetensi keahlian rombongan sekolah tampung belajar dan siswa teknik pemesak otomasi industri kelas, siswa teknik produksi dan kelas, siswa penyiaran program radio tp3r) s8. teknik elektronika kelas, siswa industri teknik produksi dan kelas, siswa penyiaran program pertelevisian akuntansiakan teknik gambar bangunan kelas, siswa smk negeri teknik konstruksi dmbak teknik audio video kelas, siswa teknik elektronika kelas, siswa industri teknik instalasi kelas, siswa pemanfaatan tenaga listriklub siswa smk negeri akomodasi perhotelan kelas, siswa tata dosa kelas, siswa kala kecantikan kulit kelas, siswa tata kecantikan rebut kelas, siswa tata busana kelas, siswa anne teknik kendaraan ringan kelas, siswa smk nagori teknik konstruksi patarawatnat akuntansi kelas, siswa smk negerismk negeri a56 bani konstruksi kapal kelas siswa teknik instalasi kelas, siswa permesinan kapal nautika kapal niaga kelas siswa teknik kendaraan ringan kelas, siswa rokuyusu perangkat tampak kelas siau teknik pengelasan kelas, siswa teknik sepeda molar kelas, siswa mat pmn eea anta tanam tan smkwalikota semarang hendra pribadi pr, spk itpukbh son na de" benn can ba ba , a10 pal soe sen men an) ind og. nan ten aon rpp sak ser tes jan hana s8, h3, mari fa! fis kes f3, ukk log la) cai tani tai "ag kadi iwuddi tune ann arti mane a33 ok. lada per naa tyo "$f es3 san kam kitar pun naa: or650 tan 53k iss \|sb rab sis tiri dun mam pir pria pai fee halal art sala bap soe a\|flag g\|rn tpi apa w\|0ii na, sia laa naa sil telak lai sps pis lela en: "is #\|g pib\| lali ef see 2x53 lg) mta s732 lele lela lafalalajalalejafelal bina diri hdr rdi iri din ii. beri iki diri diri? diri bri rn? ber ber nmr rea rar men ren: dpt tpt pln ben pun ben ben benar bug san d.o ded. pcd vol mea isis sig sesi segala sia atb tata tag tee saja sisa bki s\|lol\|loe1 sis aaa jala jala s\|s(s8ip elon piwleloje sis sis sis isa sis saja alel ka, \|s5 \|i3 men pen des desa desa (3s jelas rjolalela isis sislulululi osis ta") asia is\|a leela s\|s (ssb la (a3 lal sia solo olx lai flagela (bis sia lan lan bol jan (rempah pertama, satuan pendidikan menengah alus dan satuan pendidikan menengah kejuruan alay sederajat yang selanjutnya disebut tk, sd, smp, sma dauuu jalur pendidikan formal yang meonyclemnpparakuulitlarhenti lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau secara smp ataclcusi peserta didik untuk semua mata pelajaran dan muatan lokal, ujian nasional smp m ts, small, sma ma, small, smk mak yang selanjutnya disebut adalah kegiatan pengukuran dan demikian pencapaian standar kompetensi lulusan smp m ts, small, sma ma,small, smk mak secara nasional meliputi mata pelajaran tertentuluran pendidikan pada seluruh wilayah kota olwlalualu wwww lulu! te be tap dra tapi ses aan aaa ala aja si3 a48 ala (s\|s sja sis s\|s\|s\|s ssjasloo (se es\| en. lola bal bin het pela sela laal al. (a53 sib her, ts) pa! ida (s5 jom eng see lalai non rec id! sea jas bd. lee nan bal (sala osn les pelan ala isle leaf sis (s5 lal txd wu) #lo (s3 elsa \|wi\|m lala mar ela (ng al8 tla lal esa ban pam fan han, mm, sal p \| (us cas lag ya) lara) h3) hari uya bia "sd kd dd. (mi (s3 (s3 (3g rip (s5 sel fan) (ra ind ani tapi im) lap hang can uya tan (ss (2s pile sasis isis lesi bel3 ss, d3) kasi ssi sis a35 bola isa $jo\|s rels sir lala sis jan "ag bao lamb jan) ale aja s\|$ jar s) ta. mn: tenda tembak tiga ee. sir ah) 1g) o\|g ap) (at (es han an: iga) ia) api ea) hang ig) a.r kan) to: tan: fbs ie) un) jas) aa. hun an, tin (ar en) la) bo, ta! sai lalu lats) ga, "\|@ pri bn: z\|g fla tra ela\| ita mula lywlwilwlwlw ilw sis isis isis isis isis ar) tan bae ka) jar) pasi ka") ks) asi (sa eksis la) laga) la) pn) powa sol iij elata sale ela jala isi ma, jas (baja lololalole \|s\|ita bea sss alai lela lafal cmn \|#\|lelelgisi$\|e\|g (fe z\|$ ea) tani ep) dp) pri tri par. ss\| fp? jas lela lala sera fla goals o\|o\|# ss\|la la) ar) s3\| ssluala (og solo (z3 psi dengar bener dau fr) lor \|elles (s3 \|s\|o\| la\|r \|s\| tag len be. jan) ipa ke) pergi pai un) tri tia har: ta) sei lan (e) na) le) le) ill imw ilw ilw\|lw iii\|w st din din kan dee ala alan isa (ls tag bnn era. pena de: pena (op \|slo\| sela saisesaln isi taj k55 lala sa\|saja \|3r saja sbi v3) lw) mr) peras aja: (p2 sites$s\|t sis sis sia ala (ee (sja (s8 $lal3\| ($$ kasi hat tara bnn ll. tg) lis sja ar) av) tas lan jan s\|p raja sas ss! ye) ep) ap) had hai pan la) fip \|ee ce, tar lola lala lola \|(# sis (fs lala laga pan ke) te) kara ara) an) per api hasi lai kg) di, era a\|$ tb, ce, asi jak 2s) jay) pat ani y a pama \| ) peta fan) far ig) uu) dp) le) fa) tap) lap) lw) an! as) lan) sig yua uya fat tah fans kaga solo pra kemah kemah par tur) far) de: dsa mg" hai en, dan fm) tas lagi cab tai sol ct, lol dari tan) san "b3 ine ma: ma: (ah ea) fa) lah) jala pe: ha) eee, el\|belu\|w le) na) w'lwlwlul wlulululwluwlw tt "da \|(# iis tika tia sis isis isi lela lela eji aaa aaa sele isi sib e\|s ar) ar) dd: bed #\|$ (s5 jee s\|o\|e\|5i3 #\|$\| alas rapi \|s3 ii? elo di: dod (es (ela\|s (se bo: semarang, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didikmpparaan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana. kelukomite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggoluakun orang tun wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan). ketentuan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l)setelahaksi seksi atau sesuai kebutuhan. dihapus. ketentuan pasal huruf diubah dan ditambah baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: seleksi penerimaan peserta didik memberikan kemudahan bagi: a.calon pcscria didik yang orang tuanya sebagai gitu dan atau urang tuanya tenaga kependidikan pada saluran pendidikan, b.calon peserta didik yang tempat. tinggalnya sekitar satuan pendidikan, dan g.calon peserta didik dari keluarga miskin yang memiliki minat dan potensi dengan kuota paling sedikit (dua puluh persen) dari daya tampung. (#) apabila kuota sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari pendaftar umum sesuai ketentuan. gg) jajan lb! han in) tap tai ala ge. lel3 dsn ag, bar \|? for sis jala men ern bean: pai ws) tari ya: km) t.a da: pena teri ig) kal abi fana tai nn: ig, pai 1g tan ia: wlwulalwmil lag an) jar \|is (s3 (s8 ras doa ai did: cai as) as) nc\| r38 eib kel turi lae curl tan sda desa bi. pss lola 3j\|e tap! ss\|seals\|is saja kah kargo &lolos dea d iii ann tapi pas leo hal hn: ba: " : pir lela ari msi isis sai sai vla\|aj\| sela isi\| nn: (be ani "lele an) lag tri tapi misa rei sis fan sal in soul \|(d pisa ora lili pasi oei na kei han ma) ma: \| 3la laa pan s\|s8\|s \|s\|rias3ja\|g sejak tara aa) isis isis isis eis \|3ix sis (5s \|s\| \|x rar ia) sel sistem aja jala taneja jala see sela aje ea) o0loe1 e1 ri\|s \|r! \|r\| sis eksis ja) tati) han fa) sis pes la) tr. sela ala lea sele en: aaa rul sis bee sig kes eas lam kekal sis asia ela sal 2isp jalu cs\| ta. lala las jala s\|s $s\|a\|3la@ #la tea air sib eis jar) mani panti jalal \|a@ fat) ar) iya) jan) ses ma: is) hai tej bari kb: am) la: ani tp) ep) ap) dp) tag lala luas laju lul lal8 sig a33 meja eta papi phi (sa (s8 isis er) ka) ka) (db) rally esa lalu lamun ss\|b ta) sele (se (s3 (gp pal ala bai \| \| (see ola fan la) lan lari dan dgn 45la \|slo\| sisi pel \|f\| tan a.a tuh #.\| flu \|$s nan ini fan pan is) kami mada k35 ta) tea muimlawlulwlalwilmwim da" er mn) salak lela ssi ela pan har ha) ha) iri (ta pam tag tani #\|lalalalalaoloolalalu (s3 eee s\|l ela tas) lari (gr! lg) han) ja! bela lela der dna des drs pcs dsa sss aaa puan jun) \|ela lala lantai lala lala aja i23 lolos fa) aci k39 sloalelelealulalala lala xw\|l kr\| ne) kai ke) ag) wlulululwluwlulwlwlulalulul sloelolololo lele elul uuleol t t elevata risa inlet alalak ha. hua aja nata jala aaa sis tag ham (s3 ani ag) oles lelelola lala lalalalalala sir elsa jas far) fan) ns) dan sis kis men rn rn: lele ara ata lala luv) ay) p\|p iii lag lalu sis paman ng) tn) si8 ska! ai) an) la) si) lela laen anna boa kai kan) iv) yu. sel jaja sala ber: (b4 pee lala ala 88a\|s3 lb? bgm isu\|l baper sere\| apa (sis ssi eja sis #e\| sis lal slawi k35 hn: solo \|(s3s\|s i$\| sis jasa sia (2s sisi (a8g\| pen png as) s\|s tg) als (es hiu (ra gg) \|sasis raja t\|a 533i sis a53 sss \|$s lalsalalal sela hei feri tur) bar sala bela (sja bes ta: hah \|loyola ela ia) pai ses polo sas gel nan bis aga (ra pan tan pel sele pai pp, ele is! (z3 jai jar ta" jan era as) ris eng (fa dan sein lal eja3 si lulu bis: sele bei tra tar la) raj lap fl. jari ah, an) ar) ida av) as) pian #\|#\|s r53 \|3l3 jun jai \|a3 at! ra pata s5\|a hiu yan a\| han $\|$ a0\|fs ss. (bs aa sel ipb en: ana 4s. ap) ia) kerah an) nan fan hn: fa\| kane an: bel se\| "lola sel ann aan sla tan kia as) kal fan tar ira ketentuan (l) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan dengan menyertakan komik sekolah dan diucapkan dengan keputusan kepala satuan pendidikanuu terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan kota semarang dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. m4)penyelenggaraan penerimaan peserta didik, daya tampung dan rombongan belajar, ruyonisasi, tambahan penilaian dan rumus perhitungan nila akhir penerima peserta didik pada satuan pendidikan kota semarang tercantum dalam lampiran lampiran iuaret. wali koti mag ang zar prihatin mundangkuan semarang pada tanggal maret mad agar nge sekretaris daerah kota semarang. kuy. adi tri haryanto berita daerah kota semarang tahun nomor tas an, sara eni ari lu. dara jang 4s. ae) lok lele pera rai tang kan nn: tau s5) cnn saga wol jee ane en) as\| nan: ice ht) sola jai sal \|sg tan mm: eat alat isn\| gagal pala rasa (ba sis rg\| ala tt. la) sol an: ab) sis sis \|s\| w\|will wiwlwiwlu'wlwluta ap) gw! (pe iss les else sela iris kisi fun hari \|(s memesan bar gaga pra ss\|s ical ssi ssi ssi ce) sss bala sis bis nn: bnn dna (ul sia o\|ls\| sis aan t\|m kai mbar s3raja sigi sila sisa sela sik man fin\|s sis firma bilal sss milyar also e3\| issn isi ala sis! sala hy) ae) han) lag tan san kan) ta) kam ta) lea) ag, ie, tg, sig pe rea edo (fa) pen) cal hang tai (ls \|e\|e\|si$ tts din dang dang. #\| # lela lel ki. be: pad gigs less (desa jali tai ta) \|eja isp \|r\|$s (s3 tua iis ala elles saja jala ala lol sis (es (ajal (ss (lulu sas: keju lumba tua pai bol ai ap) jan) ta) dia jet) elo sis (s3 tab) lwleiw lara) lam) ja) jan wlwlwlwu wlulululualw imi "dd. "dd ai "(sp (es ses (fa tita bh, fib ello\| isis iran (ai lala palatal5a awal lala lalai sele ln) tai tua \|lala sisi jas isis tai ap) \|l2 \|hk \|aa "(bis ben mr sbi \|e\| dan dan sale iai fa! lag sol pp: dna ta) te) ma: am) ep) js) ka: asi rei yaa ta) ep) sss lelet alel uul beri ini ini pink ink nik hal bud lala lela dpn il: peran tel ta) l\|ol1g \|raja lela ada (yu ing tia (s3 (oa \|\|? des sala ieee als disisi pia la) as) tapal sis isi) elsa lala sss has pai as) ka. sis "is is) aja aan ita ka: anna pcp prepare5 bawah pep feb cap tan nn tak 4d. dia uya sagara tum ssb pep mena eng tel fee anggap ran bana 82m wis sel da) gelbhal sal sal 22an m1) s5\|l b3\| sel sia sal peka\| oka ana 1g, ol pas sal bel tapa bes p mon iar pe? persepeseiinig sesama asarearbes cppterps spice (daerah #pessoas sel dasanesa seg pa\| tegernaa gal serangan nah sse semir ipa sr\| 2es3 pps bap: tea ter kel agu) ser ari oup\| dea" sati zoo seal\| pakuan seek bep0data\| bola\| pa: sls psa\| fan asasi sal lau un) f3) 5c\| sel dal tel gs\| s3l se\| a3\|l 2a\| dal fil sal oi, dalam oral enb cen sg kaga bad eo rp) gag gs) mai ria par aad aa, rai da: maan aah tab tahu pel solo peta3 sek pal as! bos tabah snn telan fla brb fetal del gak: fun) uya berat gbr pai of) rat owl "al ga, aga dok pol rp3\| babe) bal cal sal dal laa sal sana 232p ga. tebo s5\| gal el kan arik aas rep aer pir pula sen pep see ian apa naa tpp sos ber ame sis bbi "ne asas mun men esai nia srk iga ega eri lena meri (desa gal efek, pala peng eri didepan naa report eia san ana rar pa?) den ona sis aa aa?) sae dag: par awan fall os: outubro sab nun anda tee pita per pap akan) eg\| spesies nanas naa pena dia bag epp i tee eka pet spp ape pekan baik alan por hen sep am) lal yal raa pedal bal tri a58 pki bal gps sol sps ss\| s3\| ssel d \| film\| si! saji pal fak ta) n as) hei ep) ks) ke) .n te) gm) far kh) kat \|9b5 esa anu neha depag dana ba: mao aa: as) un) tah sp3 un) prepares rbt baba sel see o83 eu: sip! op, mi: soe "ir air an: aj) ya: www wnu den tekad per aporeerel sun nan depan nata ken bae pen bis pasaran fanaa poles ntp ena nn: sek egg naa nara apa as, pep less sps psb jos iko pena bapa degan saka tiba mei star kan pa! han par carr 3a bss$g an) sana pia kn, sea ssb dan: an) dua pari ina (ya pergi sae ane sasa nn: tari esa pas gigi aga ta. esa pal seh kps una lan: pak sal osis sek ore ra\| era o8\| ea) ega aa) pes basi ta) plb dead v9! calo ng) ijo) ya) tep aan m5 sbo0 it: rei li, tit ska gini ore tagawa iga latest bag lama fin) les adi bari rea ons psp eee nn: tahap tan p\|s pe. ara bal ha! naa, bpi tn: ber paj ant na: kak pipa pers sin ejaan tensi fla ian s ali "al (bp is) pem nn: psp 3k\| t. pes ja) b\| pan aan ga suci ae. natar tatar fat nn: rs\| 0m am: bana l . a90 . dana nana \|. lag) heri dai ula paing tea tiger 2sa sea saga ng, pol asep ana sega n h sep bej kan f5m bal rata bs\| fei naa pup peak dia been daa laba hem fr. .r pan mn! sasa ane bana ra3 sip siam a33 png ri. no sei her par sea 5r\| fol ken, sesal aan fla r8) seprai lag: tea: desa now saja tea sate ada laga aral don nas seal nan bag mos topi dep e aa fera pap nana seb aral ten alan aaa pul orig hai us) aa: lee wa: tni ela laa tas oya pen tes sasa pia pas yui gea bea bajo tml tiap dra rana ana: pepe "$$ am slam sll ga3 eknyelenggaraan pencitrltar, pengarah walikota, ketua komisi dprd: dewan pendidikan: wakil pengarah sekretaris daerah: penanggungjawab kepala dinas pendidikan, ketua sekretaris dinas pendidikan: wakil kedua kepala bidang monitoring dan pengembangan: sekretaris kepala seksi analisa dan pengembangan, be. seksi seksi pendanaan jumlah anggota sesuai kebutuhan, seksi pelayanan informasi \|jumlah anggota sesuai kebutuhan, saksi pengendalian "jumlah anggota sesuai kebutuhan: seksi pelayanan pengaduan jumlah anggota sesuai kebutuhan, sekretariat "jumlah anggota sesuai kebutuhan, panitia tingkat taman kannak kanak satuan pendidikanoa, ten ton moi" si3er3 seri3 aga pang) sera bag puebi sx) sid asas ega gua ss: o$\| sal wol ur) mos tes adl sas ar\| s5egekru sat sen pig small sm\| sab gs) #sr3sl og) 25a\| gal sosial sal dul sek eul rul ss\| tel s5k3g\| owl atm b2\| aa. bal a3\| agi dal ig) bal tel gala ter akan bse tgn pat ola ran tre9\| tg: yyejoyas vne vmas dns uesunydul aukus8untambahan penilaian nilai kemaslahatan anak pendidik guru pendaftaran penambahan usia pada satuan pendidikan bulan orang tuanya sebagai guru luar satuan pendidik luar satuan sendi bulan orang tuanya sebagai guru smp, sma dan smk pendaftaran penambahan nilai pada saluran pendidikan smf orang luarnya sebagai guru sma smk luar satuan pendidikan orang tuanyamp tenaga kependidikan gma smk nilai lingkungan calon peserta didik penambahan usia nilai miskin tempat tinggalnya smp lingkungan sekolah sma smk tidak miskin tempat tinggalnya lingkungan smp, sma smk sekolah nilai prestasi tingkat prestasi tingkat juara kejuaraan ili internasional provinsi kab kota prestasi olimpiade no\| jenis kejuaraan juara olimpiade emas perak perunggu internasional osn 02sncc.penyelenggaraan lomba tingkat kecamatan kota semarang adalah penyelenggara setingkat upeti) pendidikan kecamatan: untuk menghindari hgalinhendra prizaitun tentang sistem dan tata cara penerimaan peserta didik kota semarang rumus perhitungan nilai aki seleksi pusuahnk keterangan peringkat usia usia calon peserta didik nilai kemaslahatan smp ng) keterangan: nilai akhir jumlah nilai us m paket a ula atau untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ipa jumlah rata rata nilai rapor untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ipa kelas semester dan kelas semester dan serta kelas scmcstcr nilai kemaslahatan nilai prestasi nilai lingkungan catatan bagi lulusan sebelum tahun pelajaran menggunakan nilai sma ns) keterangan nilai akhir jumlah nilai smp jumlah nilai sekolah mata pelajaran yang di un kan. nilai kemaslahatan nilai prestasi nilai lingkungan smk nus #ne nus keterangan nilai akhir nus jumlah pembobotan nilai dan jumlah nilai ujian nasional ns jumlah nilai sekolah ns) yang kanpaling tinggi sebesar walik dia l(arang hendra pribadi saksi seksi pendaftaran jumlah anggota sesuai kebutuhan, saksi pemeriksaan berkas jumlah angela sesuai kebutuhan: seksi pengolahan data jumlah 4prota sesuai kebutuhan: seksi pelayanan berkas jumlah anggota sesuai kebutuhan, selesai pelayanan informasi!ual disesuaikan dengan kebutuhan masing masing satuan pendidikan. pb. tugas peuritiua ruang lingkup tugas panitia tingkat kuri melakukan monitoring penyelenggaraan penerimaan peserta didik. ruang lingkup lce. mencapai dan memberikan landa bukti pendaftaran: menyelenggarakan tes khusus (minat, dan bakalia mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri, memasukkan dala peserta didik komputer: menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan basil proses komputerisasi: menerima dollar ulang calon peserta didik yang diterima, memberikan pelayanan inluemasi dan penanganan pengaduan, dun membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik kepada kepala dinas, penyelenggaraan penerimaan peserta didik dilaksanakan pada jenjang pendidikan tk, 8dak dapat menampung jumlah calon peserta didik yang mendatar. penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan 1memperhatikan daya tampung tiap satuan pendidikaa. semua saluran pendidikan negeri merupakan tempat pendaftaran. bh. waktu pendaftaran pukul wil sampai dengan pukul wik, kecuali hari juw'at sampai pukul wii, proses entry dala dautk,aa.lau datang langsung pada saluran pendidikan. calon peserta didik sd, smp dan sma dapat mendaftarkan diri pada dua pilihan saluran pendidikan (pilihan dan pilihan
rt,dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan permasalahan yang harus diatasi karena menyangkut harkat martabat kehidupan manusia, bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan, peningkatan kwalitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan kota yogyakarta maka perlu sebuah alat pencatat data kemiskinan berupa sistem informasi manajemen sim) penanggulang vii tentang pedoman umum koordinasi penanggulangan kemisk. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud denganformat daftar penerima program dan kegiatan nama program kegiatan jenis kegiatan (sosial, ekonomi, budaya, sarana, prasarana, tata ruang) periode pelaksanaan program kegiatan lokasi program kegiatan jenis nama penerima kelamin alamat kms non difabel non kms difabel p l) oo. mengetahui, ketua kpk kelurahan, penanggung jawab kegiatan, keterangan coret salah satu walikota yogyakarta, ttd haryadi sudutpemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecidalam rangka penanggulangan kemiskinan. sistem informasi manajemen yang selanjutnya disingkat sim penanggulangan kemiskinatim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya disingkasuatu wadah koordinasi instansi lintas fungsi dengan stakeholders kelurahan yang berfungsi untuk mensinergikan penyusunan kebijakan, penyusunan program bidang penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan olehrogram dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk mengatur sinergitas mekanisme. bab data base kemiskinan berbasis teknologi informasi data base kemiskinan diambil dari pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. data base yang dimaksud sebagaimana berbasis teknologi informasi dengan nama sim penanggulangan kemiskinan. sim penanggulangan kemiskinan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. bab iii perencanaan kpk kelurahan dan skpd merencanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diusulkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang) kelurahan, kecamatan dan kota yogyakarta. penyusunan perencanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada harus mengacu pada sim penanggulangan kemiskinan. bab pelaksanaan pemerintah kota yogyakarta melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dan terintegrasi. ketua kpk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. camat selaku pembina kpk kelurahan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan. pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan harus mengacu pada sim penanggulangan kemiskinan. kpk kelurahan melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan bawah koordinasi camat. skpd melakukan pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. kpk kelurahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan. kpk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh sklaporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berjenjang. kpk kelurahan dan skpd menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan disampaikan kepada kpk. laporan sebagaimana dimaksud pada disusun setiap (enam) bulan dan tahunmonitoring dan evaluasihasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut kegiatan lokasi keterangan demikian laporan penggunaan bantuan untuk menjadikan periksa. kepala skpdformat monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasi sebagai berikut kegiatan lokasi keterangan bca besa aan dec demikian untuk menjadikan periksa. mengetahui, camat, lurah ketua kpk kelurahanlaporanprogram kegiatan sosial, ekonomi sarana, apbn non swara fisik fisik dan buda (") prasarana, tata apbd ruang (") rp) rp) f1) rp) rp) yahoo2oo yaya iss \|o\| (aj demikian laporan penggunaan bantuan untuk menjadikan periksa. keterangan kepala skpd, centang ( #) diisi semester ( ##) diisi semester format daftar penerima program dan kegiatan nama program kegiatan jenis kegiatan (sosial ekonomi budaya sarana prasarana tata ruang)" periode pelaksanaan program kegiatan: lokasi program kegiatan jenis difabel nama penerima kelamin alamat kms non non difabel kms (p l) tea kena tennnnnnn ketat bani kepala skpd, keterangan coret salah satu format laporansasaran sosial, sarana, apbd rp) kegiatan kelompok) ekonomi dan prasarana, tata apbn rp) rp) swadaya hg. fisik al2 lulu (aj demikian laporan penggunaan bantuan untuk menjadikan periksa. mengetahui, camat, lurah ketua kpk kelurahan, keterangan centang diisi semester ( ##) diisi semester
san rikesehatan adalah dinas kesehatan kota banjarmasimasinyang dibentuk oleh pemerintah kota banjarmasin. penularan komunitas adalah tidak diketahui sumber rantai penularan dengan jumlah kasus yang besar atau. kelompok rentan adalah orang orang yang memiliki kerentanan risiko untuk tertular penyakit covid infection emerging disease) dalam hal ini lansia (berusia diatas tahun), memiliki penyakit komorbid dan ibu hamil. probable adalah kasus suspek dengan ipa berat arms "discarded adalah apabila seseorang memenuhi salah satu kriteria atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama hari. pembatasan sosial berskala kecil yang selanjutnya disingkat psb adalah upaya yang dilakukan masyarakat untuk membatasi kegiatan sosial pada tingkat rukun tetangga atau kelurahan untuk memutus rantai penularan covid denda adalah sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan berupa administratif atau berupa sanksi sosial. death arrival yang selanjutnya disingkat doa adalah istilah untuk seorang pasien yang datang rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia secara klinis setelah diperiksa oleh tim medis profesional. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai dasar pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan covid kota banjarmasin. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk: sebagai pedoman pelaksanaan penegakan covid bagi satpol pp: meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penerapan covid kota banjarmasin, memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi covid kota banjarmasin, mengoptimalkan pelaksanaan covid dalam rangka percepatan penanganan covid kota banjarmasin, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam percepatan penanganan memutus rantai penularan covid kota banjarmasin. bab iii ruang lingkup ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini, terdiri atas: edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran covid peran serta masyarakat:
dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota ternate, menimbangpelelangan ikantempat pelelangan ik. beberapa ketentuan dalamstruktur tarif digolongkan berdasarkan frekuensi dan jenis fasilitas dan atau berdasarkan hasil lelang. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut berdasarkan hasil lelang (tiga persen) lelang penggunaan fasilitas lainnya balok rp. air rp. sewa mobil pick up rp. pengangkutan keranjang rp. ton hari cool box rp. ton hari tambat labuh rp. prosesab bata ditetapkan ternate dat pada tangga sama darah asisten tata praja) pertanian burhan abdurrahmanmahanggulangan bencana dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bengkulu selatan, menimbang bahwa kabupaten bengkulu selatan secara geografis, geologis, klimatologi, dan hidrologis merupakan daerah rawan bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, harta benda serta terjadinya arus pengungsian masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana daerah, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien diperlukan adanya landasan hukum yang mengatur kegiatan penanggulangulu selatan. bupati adalah bupati bengkulu selatanggulangan bencana daerah kabupaten, yang selanjutnya disebut bpbd kabupaten,disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun oleh ulah manusia yang mengakibatkan terjadialam adalah bencana yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan atau kebakaranberupa gagal teknologi, epidemi, wabah penyakitsosial adalah bencana yang disebabkan oleh ulah manusia dalam bentuk konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat yang mengakibatkan timbulnya koancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapatpolitik dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang dapatpenetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana.kepada masyarakat sedini mungkinberbasis bencana maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat vital yang rusak dan tidak berfungarah yang lebih baik sarana dan prasarana yang rusak, kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintah kabupaten, provinsikena bencana. resiko bencana adalah terjadinya kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atas harta bendanya atau kehilangan harta bendanya dan terjadinyakabupaten. wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. setiap orang adalah orang perorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang berdomisili wilayah kabupaten bengkulu selatbaik yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi maupun swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus danbbdengan anggaran rumah tangga,itingkat nasional dan unit kerja pada badan penanggulangan bencana daerah difungsi komando adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumber daya yang diserahkan sektor lembaga terkait dalam rangka tanggap da ,skpd bpbdmemperoleh penghidupan yang layak, bebas dari rasa takut dan ancaman: j . jaminan keamanan, terpenuhinya hak hak dasar, il. partisipatif, kekeluargaan, kebangsaan, pengayoman, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. prinsip dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: cepat dan tepat, prioritas, cc. koordinasi dan terpadu, berdaya guna dan berhasilguna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif: nonproletisi, pengurangan resiko, kemandirian, il. membangun kembali kearah yang lebih baik, berkelanjutan, dan memperhatikan kearifan lokallindungi dan menghargai eksistens. tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: menjamin terpenuhinya hak masyarakat dan pengungsi terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, memberikan perlindungan kepadamengurangi resiko bencana dan pemajuan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta rencana kerja pemerintah daerah, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam apbd serta dana siap pakai yang memadai, pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai dengan kemampuan daerah, pemeliharaan dokumen otentik dari ancaman dan dampak bencana, perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan, pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari apbd maupun yang berasal dari non apbd sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan, dan j . memelihara warisan sejarah dan budaya bangsa dari ancaman dan dampak bencana. dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, penyusunan perencanaan pembangunan berbasis penanggulangan bencana, cc. menetapkan status dan tingkat bencana daerah, melakukan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten kota lain dan atau provinsi lain, lsm lokal internasional, bumn bumi, lembaga kemasyarakatan dan lembaga usaha, mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber terjadinya bencana atau bahaya daerah, merumuskan kebijakan pencegahan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kemampuan daya dukung alam yang berdampak terjadinya bencana dan terjadinya perubahan iklim, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam pengumpulan dan penyaluran uang dan atau barang berskala daerah dan kecamatan, penyediaan bahan kebutuhan pokok yang memadai, mengendalikan harga harga kebutuhan pokok pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, dan mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana. penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan berdasarkan indikator: jumlah korban, kerugian harta benda, cc.ketentuan lebih lanjut mengenaibab penyelenggaraan penanggulangan bencana bagian kesatu umum dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah harus memperhatikan (empat) aspek yaitu: aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal, aspek kelestarian lingkungan hidup, aspek: daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman dan atau kegiatan pembangunan lainnyakerugian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan daerah terlarang untuk pemukiman sebagaimana dimaksud pada dan pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah terdiri dari tiga tahap yaitu: tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. paragraf tahap pra dilaksanakan melalui kegiatankepala bpbd. penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui kegiatan: pengenalan dan pengkaji dan kewenanganuntuk jangka waktu (dua) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhhurufsusun rad prb dengan mengacu pada ran prb. penyusunan rad prb sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh bpbd dengan melibatkan unsur dari pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan dunia usaha yang ada daerah. rad prb ditetapkan oleh kepala bpbd setelah dikonsultasikan dengan instansi yang bertanggung jawab bidang perencanaan pembangunan daerah rad prb ditetapkan untuk jangka waktu (dupemantauan dan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta penggunaan teknologi tinggi yang secara tiba tiba atau berangsur angsur berpotensi menjadi sumber ancaman bencana, penataan, pengawasan, dan pemantauan terhadap tatasecara terkoordinir, terintegrasi, dan terwajibanalisis resiko bencanalaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang disusun dan ditetapkan oleh bnpb. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang daerahpenataan ruang, standar keselamatan, penerapan sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan peraturan perundang undangan. pelaksanaan dan penegakan tata ruang sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk: mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah, membuat peta rawan bencana, dan cc. memberitahukan kepada masyarakat yang tinggal daerah rawan bencana. ketentuan lebih lanjut mengenai peta rawan bencana sebagai mana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan peraturan bupati. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan,dilakukan melalulakukan pelatihan dan pendidikan berbasis kebencanaan kepada masyarakat, dan pemasangan petunjuk tentang rambu rambu evakuasi penyelamatan sesuai dengan karakteristik bencana tempat tempat rawan bencana. kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bersama sama antara pemerintah daerah,yang cepat dan tepat dalam rangka untuk mengurangi resiko terkena bencana serta untuka hasil pengamatan gejala bencana, cc. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa oleh yang berwewenang, menyebarluaskan hasil keputusan dan informasi tentang peringatan bencana,dan pengambilan tindakan oleh masyarakat. pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peringatan dini melalui media massa elektronik dan media massa non elektronik. paragraf tanggap darurat penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalu bagi korban bencana, penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan, perlindungan dan pengamanan aset aset milik pribadi, badan buku dan milik pemerintah dari tindakan ilegal, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. pengkajian secara tepat dan cepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugiandan pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. penetapan statusskala bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangcara:melalui upaya: penyelamatan, evakuasi, cc. pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. perlindungan dan pengamanan aset aset milik pribadi, badan hukum dan milik pemerintah dari tindakan ilegal sebagaimana dimaksud huruf meliputi: penjagaan keamanan oleh aparat penegak hukum, penindakan terhadap setiap tindakan ilegal yang rusak akibat bencanaelembagaan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan oleh bpbd. sebagai pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana, bpbd memiliki fungsi: sebagai perumussebagai mengkoordinirfungsinya sebagaimana dimaksud pada bpbd memiliki tugas sebagai berikutnetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana be, danan lainnya yang sah. bpbd dipimpin oleh kepala badan yang secara ex officio dijabat oleh sekretaris daerah. bpbd terdiri dari unsur: unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam huruf berjumlah (sembilan) orang anggota yang terdiri dari (lima) orang anggota berasal dari unsur militer, kepolisian, dan pejabat pemerintah daerah yang meliputi: komandan distrik militer, kepala kepolisian resort, kepala dinas sosial, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pekerjaan umum. (empat) orang anggota berasal dari unsur masyarakat profesional dan ahli. keanggotaan unsur pengarah yang berasal dari unsur masyarakat profesional dan ahli sebagaimana dimaksud padapadasebagaimana dimaksud pada huruf bertugas membantu kepala bpbd dalam menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsi bpbd sehari hari. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: koordinasi, komando, dan cc. pelaksanalaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi: tahap prabencana, tanggap darurat,dan cc. pasca, rasa aman dan informasimasi baik secara tertulis, lisan maupun melalui media elektronikfisik dan mentndapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dari pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan minimal, memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan kontruksi dan atau kegagalan teknologi, dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana. bagian kedua kewajiban masyarakat setiap orang yang tinggal daerah wajib: menjaga kehidupan sosial masyarakat secarabab viikegiatan yang dilakukan oleh lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada harus menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh bpbd. lembaga usaha wajib melaporkan secara tertulis kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukannya kepada pemerintah daerah melalui bpbd, serta menginformasikannyamelakukan kegiatan penanggulangan bencana daerahran lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana daerah adalahpemerintah daerah wajib memberikan jaminan akses yang aman wilayah terkena bencana serta melindungi pekerja yang bekerja pada lembaga internasional. dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah wajibtaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan menghormati nilai nilai sosial, budaya, adat istiadat serta agama dari masyarakat setempat, mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, dan melaporkan secara tertulis segala bentuk bantuan yang diberikan untuk penanggulangan bencana kepada pemerintah daerah. bagian ketiga peran lembaga kemasyarakatan lembaga kemasyarakatan dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana berperan sebagai penyedia sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada berkewajiban: melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan melaporkan pengumpulan uang dan atau barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana kepada kepala bpbd. bab viii kerja sama antar pemerintah daerah dalam pelaksan yang berlaku. dalam keadaan tanggap darurat, kerjasama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian kerjasama. bab pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagian kesatu pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terus menerus dipantau oleh unsur pelaksana bpbd dan dapat melibatkan badan perencanaan pembangunan daerah. hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. bagian keduamasyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan oleh: perseorangan, danpengelolaan dana bencana bagian kesatu sumber pendanaan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dianggarkan dalam apbd. selain bersumber dari apbd, dana penanggulangan bencana dapat berasal dari: anggaran pendapatan dan belanja nasional dan bantuan masyarakat dan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. anggaran sebagaimana dimaksud pada meliputi: dana siap pakai yang memadai pada anggaran bpbd. dana untuk penyediaan barang, peralatan, logistik dan pemeliharaannya. dana penanggulangan bencana yang dianggarkan dalam anggaran skpd lainnya. dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dianggarkan setiap tahun dan penggunaan tidak tergantung tahun anggaran. pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasiwajib dicatat dan dilaporkan melalui bpbd. setiap orang badan yang melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapatkan izin dari kepala bpbd. bagian kedua penggunaan dana dana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan tahap pasca bencana. dana penanggulangan bencana daerahpada tahap tanggap darurat dialokasikan untuk kegiatanpada tahap pasca bencana dialokasikan untuk kegiatan: rehabilitasi: dan rekonstruksi. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat digunakan untuk pengadaan barang dan atau jasa dalam rangkasebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xii pengawasan pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan tahapyang dilakukan oleh masyarakat nip. lembaran daerah kabupaten bengkulu selatan nomor tahun nomor registrasiansebagian materinya tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, hukum, dan pemerintahan saat ini bahwa dengan terbitakibat pula berubahnya beberapa aturan mengenai izin mendirikan bangunketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara permohonan izin mendirikan bangunan, format diatur dalam peraturan bupatimenggunakan desain prototipe bangunan gedung sederhana (satu) lantai, dan detailnya. rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat gambar sistem sanitasi pembuangan air limbah,ancangankstremhiv human immunodeficiency virus dan aids (acquired immune efficiency syndrome) kabupaten klaten dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati klaten, menimbang bahwa human immunodeficiency virus hiv), penyebab acquired immune ef, sertadampak negatif bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, perlu diatur langkah langkah strategis sebagai upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan rehabilithuman immunodeficiency virus) dan aids acquired immune efficiency syndromekomunikasi, informasi dan edukasi kie), upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat ukm), peningkatan perubahan perilaku sehat dan religius, dan peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga. promosi pencegahan sebagaimana yang dimaksud harus menghormati nilai nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan. kegiatan promosi pencegahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan swasta secara terpadu dan berkesinambungan. kegiatan promosi lembaga pendidikan untuk masyarakat sekolah dilakukan oleh instansi terkait dan masyarakaintrakulikuler dan ekstrakulikuler. untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang hiv dan aids, membangun perilaku hidup sehat, menghindari stigma dan diskriminasi, membangun generasi bangsa yang berkualitasinstansi pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi. paragraf pencegahan penularan hiv dan aidshiv dan aids sebagaimana yang dimaksud pada meliputi pencegahan hiv dan aids melalui hubungan seksual dan pencegahan hiv dan aids melalui hubungan non seksual, pencegahan hiv dan aids melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain penguatan peran keluarga dalam penerapan kaidah norma dan agama sebagai upaya pencegahan seks pra nikah dan seks berisiko, penguatan individual mengenai kesehatan reproduksi menjelang pernikahan untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera, menggunakan kondom secara konsisten bagi suami isteri dha, setiap penanggungjawab usaha dan jasa yang diduga berpotensi terjadinya perilaku berisiko tertular hiv wajib memasang media yang berisi informasi tentang hiv dan aids dan atau napa suntik, upaya pencegahan penularannya serta memeriksakan kesehatan karyawan secara berkala, dan mendorong dan meningkatkan layanansebagaimana dimaksud pada meliputi uji saring pendonor, pencegahan infeksi hiv pada tindakan medis dan non medisyang melukai tubuh: dan pengurangan dampak buruk pada pengguna napa suntik. uji saring pendonor sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlakutdan layanan konseling dan test hiv. paragraf pencegahan penularan hiv melalui ibu kepada bayinya pencegahan penularan dari ibu bayinya terkait hiv dan aids sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara melakukan strategi dasar yang meliputi mengakui hubungan seksual yang sah hanya dalam perkawinan sah yang sehat. mengakui hak kesehatan anak dan upaya menjaga serta meningkatkan kualitas hidup sejak dalam kandungan kehamilan, persalinan dan menyusui. melakukan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan generasi masa depan sejak dari keluarga, rumah tangga, masyarakat dan negara. menciptakan lingkungan yang baik bagi tumbuh kembang bayi, anak, remaja dan dewasa. melakukan langkah dasar wajib yang meliputi pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal tentang kesehatan reproduksi sesuai pertumbuhan dan perkembangananjuran tes hiv kepada ibu hamil dan calon pengantin layanan kesehatan. cc. melakukan strategi pencegahan yang meliputi pencegahan penularan hiv pada perempuan usia reproduksi. pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan hiv. pencegahan penularan hiv dari ibu hamil hiv bayi yang dikandungnya.serta tidak melakukan mixed feedingbayi anak, dan pemeriksaan hiv pada bayi anak dari ibu hiv, dan pemeriksaan hiv pada bayi anak yang patut diduga terinfeksi hiv bersama pemeriksaan darah lainnya untuk mencapai tumbuh kembang optimalinformasi, persetujuan, konseling, linked confidential, pencatatan dan pelaporan serta rujukan. pemeriksaan diagnosis hiv dilakukan dengan pendekatan kts atau tipe. pemeriksaan diagnosis hiv sebagaimana dimaksud pada haruskesehatan, sesuai standar prosedur operasional yang berlaku. paragraf pdp hiv dan aids pdp sebagaimana yang dimaksud dalam huruf terhadap dha dilakukan berdasarkan kebutuhan klinis dan individual, serta organisasi profesi berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya dan masyarakat dan pemerintah daerah. upaya pdp sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan hiv aids menyediakan layanan pdp terhadap dha, cc. menguatkan kelompok dukungan sebaya, menyediakan obat arv, obat infeksi oportunistik dan obat ims dan pemeriksaan laboratorium cd4: melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai sistem informasi yang berlaku: melaksanakan surveilans ims, hiv dan aids, perilaku serta surveilans lainnya, dan menyediakan layanan kolaborasi tuberkulosis hiv. pemberian layanan pdp sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh petugas kesehatan terlatih. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kolaborasi tuberkulosis hiv diatur dengan peraturan bupati paragraf rehabilitasi sosial hiv dan aids rehabilitasi orang terinfeksi hiv dan yang lainnya ditujukan untuk mengembalikan kemampuan hidup sehat yang produktif secara sosial dan ekonomis. rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkanasistensi sosial: bimbingan sosialisasi, kelompok dukungan, dan atau rujukan. paragraf perlindungan terhadap dha dan masyarakat pemerintah daerah melaksanakan upaya perlindungan masyarakat dari penularan hiv dan aids serta upaya perlindungan dha dari stigma dan diskriminasi. upaya perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada antara lain: pemeriksaan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia untuk mengetahui kondisi kesehatan pribadi dan mengakses layanan kesehatan termasuk pengobatan sesuai kebutuhan medisnya, tes hiv diagnosis harus dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai informed consent, seluruh fasilitas pelayanandan aids,nya, pengumpulan dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta kegiatan apa saja untuk kepentingan surveillance, tidak boleh membuka mempublikasikan identitas orang yang terinfeksi hiv, setiap orang boleh mengetahui status hiv orang lain atas persetujuan yang bersangkutan (dha), setiap orang yang terinfeksi hiv wajib mengakses pengobatan secara patuh dan melakukan upaya pencegahan penularan serta dianjurkan memberitahu orang terdekat agar dapat menolongnya bilamana dibutuhkan, setiap orang, pekerja dan buruh dengan hiv dan aids berhak mendapatkan hak hak yang sama dengan pekerja buruh lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pemberi kerja, pemerintah maupun swasta diwajibkan untuk tidak melakukan upaya diskriminasi dalam bentuk apapun selain upaya untuk mencegah penularan lebih lanjut atau perburuan kondisi kesehatan yang bersangkutan secara rasional. dikecualikan dari ketentuan pada huruf apabila: ada persetujuan izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan, orang tua wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar, untuk kepentingan penatalaksanaan penderita maupun dalam rangka kewaspadaan umum dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan: dan untuk kepentingan pro justicia. konselor hiv hanya dapat membuka informasi sebagaimana tersebut pada huruf kepada pasangan seksual atau partner pengguna jarum suntik bersama dari seseorang terinfeksi hiv, bila atas permintaan dha kepada konselor hiv untuk memberitahukan kepada pasangan seksual partner pengguna narkoba suntik, diantaranya kerena tidak kuasa memberitahukan sendiri. ada indikasi bahwa telah terjadi penularan pada pasangannya. untuk kepentingan pemberian pdp pada pasangan seksualnya atau partner pengguna jarum suntik. bagian kedua mekanisme pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids mekanisme pelaksanaan penanggulangan hiv dan aids berpedoman pada peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi dan situasi. bab hak, kewajiban dan larangan bagian pertama hak paragraf pemerintah daerah pemerintah daerah melalui pelaksana pemerintahan daerah atau perangkat daerah berhak melakukan kewenangan teknisnya sesuai ketentuan dan peraturan pad berhak memperoleh informasi tentang penanggulangan hiv dan aids dari perangkat daerah, dinas instansi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, lsm dan atau masyarakat untuk tujuan koordinasi dan kolaborasi sesuai peraturanadil dan tidak diskriminasi dari pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. paragraf tenaga kesehatan tenaga kesehatan sesuai ketentuterkait dalam penanggulangan hiv dan aids tenaga kesehatan juga berhak untuk: memperoleh pendidikan pelatihan berkelanjutan tentangtahuan dan keterampilan penanganan hiv dan aids, mendapatkan informasi penanggulangan hiv dan aids dan hak asasi kesehatan, mendapatkan informasi status kesehatan pasien, termasuk yang berkaitan dengan hiv dan aids sebelum melakukan tindakan medis, dan mendapatkan perlindungan dari penularan hiv dan atau penanganan profilaksis pajanan akibat pekerjaan sesuai ketentuan. paragrafaragraf lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids berhak: mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) mengenai penanggulangan hiv dan aids, danparagraf masyarakat masyarakat berhak:ngetahui kondisi kesehatan dirinya sendiri dan keluarga intinya terkait hiv aids dan ims, danbagian kedua kewajiban paragraf pemerintah daerah pemerintah daerah berkewajiban: menetapkan situasi epidemi hiv dalam wilayah tanggung jawabnya. melakukan upaya penanggulangan hiv aids secara komprehensif berkesinambungan dari seluruh dan instansi terkait.menyediakan sarana dan prasarana untuk: pencegahan penularan lebih lanjut,hiv kepada bayi yang dikandungnya, layanan tes hiv dan pdp dengan kualitas baik dan terjamin dengan biaya terjangkau, monitoring pengobatan hiv, layanan rehabilitasi bagi dha sesuai tugas pokok dan fungsi terkait: melakukan sistem pencatatan pelaporan kasus kasus hiv dan aids, dminimal kali dalam setahun. paragraf dha dha wajib: berobat secara patuhlakukan upaya mencegah penularan hiv lebih lanjutberkewajiband.disamping itu, terkait hiv aids, tenaga kesehatan juga wajib: melakukan pemeriksaan hiv untuk keperluan surveilans dengan cara unlinked anonymous, memberikan informasi, edukasi, komunikasi dpatut diduga atau menunjukkan gejala dan tanda yang mengarah pada infeksi hiv dan aids: memberikan paket pelayanan bagi orang terinfeksi hiv seperti pengobatan io, paket pencegahan penularan, pengobatan arv, asuhan perawatan sesuai kebutuhan medis dan asuhan lain yang diperlukan.laku usaha pelaku usaha wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan hiv aids tempat kerja. untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan hiv aids tempat kerja sebagaimana dimaksud pada pengusahdanelaku usaha mempunyai kewajiban:, dan:nyediakan informasi dan sarana pencegahan penularan hiv aidsklaten, dan memberikan kemudahan akses pengobatan hiv aids dan ims serta mendukung kepatuhan pengobatan. pelaku usaha ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan tes hiv bagi pekerja dari luar negeri dan pekerja indonesia pada saat kepulangan tempat asal. paragraf lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids wajib:pad, dan menjaga kerahasiaan status hiv dan aids bagi dha yang didampingi. paragraf masyarakat masyarakat berkewajiban: menerima keberadaan dha dan tidak melakukan diskriminasi: membentuk warga peduli aids dan mendorong kepatuhan pengobatan serta rehabilitasi berbasis masyarakat,. bagian ketiga larangan paragraf pemerintah daerah pemerintah daerah dilarang: menggunakan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan jaringan tubuh yang telah diketahui terinfeksi hiv dan aids atau infeksi lainnyasperma organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain, dan dengan sengaja menularkan hiv kepada orang lain. paragraf tenaga kesehatan tenaga kesehatan dilarang:dan memberikan informasi yang tidak benar tentang hiv dan aids kepada masyarakat. paragraf pelaku usaha, dan cc. mempublikasikan identitas status hiv dan aids pekerjanya. paragraf lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aids lsm dan pekerja sosial peduli hiv dan aidsmenginformasikan data kasus hiv dan tanpa menyebut sumber data dari perangkat daerah, dan memberikan informasi yang tidak benar tentang ims, hiv dan aids kepada masyarakat. paragraf masyarakat masyarakat dilarang:, dan mempublikasikan status hiv dan aids seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan. bab komisi penanggulangan aids daerah dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan hiv dan aids yang lebih intensif, menyeluruh terpadu, dan terkoordinasi, dibentuk pad, pad bertanggung jawab kepada bupati. tujuan pembentukan pad adalah sebagai berikut: melaksanakan koordinasi pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan hiv aids, mengkoordinasikan, memfasilitasi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pemantauan, pengendalian, dan penanggulangan aids, melakukan penyebarluasan informasi mengenai hiv dan aids yang baik, benar dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan keresahan masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan span dan kpa propinsi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan aids, pad terdiri dari unsur unsur pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, tenaga profesional, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan sektor usaha atau swasta. pembentukan komisi penanggulangan aids sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. komisi penanggulangan aids daerah, struktur, organisasi, kewenangan, tatacara pembentukan, tugas pokok dan fungsi, tatakerja, dan pelaporan pad diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati dan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab peran dan tanggung jawab dha dha bertanggungjawab meningkatkan kualitas hidupnya. dha dan keluarga berperan aktif dalam pencegahan penularan. dha wajib melindungi dirinya dari hal yang menyebabkan penularan terhadap orang lain. bab v untuk mencegah penularan hiv, mencegah terjadinya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap dha dan ridha, membentuk dan mengembangkan warga peduli aids, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dha dan keluarganya, daktif dalam kegiatan promosi, pencegahan, dukungan, pengobatan, dan pendampingan terhadap dhafasilitas pelayanan ktsmerupakan bagian dari kegiatan dari desa siaga. bab viii pembinaan, koordinasi, dan pengawasan bagian kesatu pembinaan bupati atau kepala perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadapkepedulian setiap orang untuk tetap sehat dan terbebas dari infeksi hiv,sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan hiv dan aids. bagian kedua koordinasi bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentinganyang berwenanglsm, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, sektor usaha, dan pihak lain. bab sanksi administrasi orang lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam dan dapat dijatuhiatau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi. bab ketentuan penyidikan pejabat atauberita acara penyidikan ataupelanggaran peraturan daerahpketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf danlembaga badan organisasi penanggulangan aids kabupaten klatenanggulangan hiv dan aids kabupaten klateyaitusedangkanmemberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penanggulangan hiv dan aids wilayah daerah kabupaten klaten, dibentuk peraturan daerah kabupaten klaten tentang penanggulangan hiv dan aids kabupaten klaten. substansi materi yang diatur dalam peraturan daerah tersebut meliputi ketentuan umum, maksud, tujuan dan asas, kebijakan dan strategi, penularan hiv: langkah langkah penanggulangan, hak, kewajiban dan larangan, komisi penanggulangan aids, peran dan tanggungjawab dha, peran serta masyarakat, j . pembiayaan, bentuk dan jenis program penanggulangan hiv dan aids, il. pembinaan, koordinasi dan pengawasan, sanksi administrasi: ketentuan penyidikan, oo. ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. ahuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.hiv (human immunodeficiency virus dan aids (acquired immune efficiency syndromeomisi penanggulangan aids daerah yang selanjutnya disingkat pad adalah lembaga non struktural yang mengkoordinir upaya penanggulangan hiv dan aids tingkat kabupaten. masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili wilayah kabupaten klateretrovirus ysm dalam ketentuan ini adalah lsm peduli aids yang. cukup jelas. huruf yang dimaksud promosi penanggulangan hiv dan aidsims adalah unit pelayanan untuk penyakit menular sek. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud prinsip linked confidential atau dan pihak lain sesuaikolaborasi tuberkulosis hiv adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan untuk pasien tuberkulosis melalui klinik dots dan layanan hiv melalui vct dalam satu faskes. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud informed consent atau persetujuan tindakan medisyang dimaksud dengan kepentingan pro justicia adalah untuk mendukung proses kepentingan peradilan lans adalah pengumpulan, analisisserta memperbaiki masalah kesehatan lainnya. yang dimaksud dengan unlinked anonymous adalah tanpa mengaitkan nama atau identitas seserang sel darah putih dan menurunkanvirusterinfeksi hivsehatan adalah keadaan sehat baikdiagnosis, kuratif, rehabilitasi, termasuk pelayanan medis, kebidanan, kesehatan anak, remaja dan dewasa, serta pelayanan kesehatan darurat medis, yang meliputi pelayanan anamnesis, pemeriksaan fisik, mental dan spiritual serta penunjang medissegala upayaurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. pengobatan, dukungan dan perawatan yang selanjutnya disingkat pdp adalah serangkaian upaya pelayanan kesehatan berupa pengobatan, dukungan danspiritu dan mampu membuat mereka mengambil keputusan atas permasalahan terseb konseling kesehatan adalah suatu dialog mengenai kondisi kesehatan serta implikasinya antara seseorang yang bermasalah kesehatan atau klien dengan orang yang menyediakan pelayanan konseling kesehatan atau konselor kesehatan dengan tujuan untuk memberdayakan klien agar mampu menghadapi permasalahan kesehatannya dan sanggup mengambil keputusan yang baik, tepat dan sehat serta mandiri atas permasalahan kesehatan tersebutogram pencegahan penularan ibu anak yang disingkat pria adalah pencegahan penularan hiv dan aids dari ibupemeriksaan darah untuk memastikan seseorang sudah terinfeksi hiv dengan cara mendeteksi adanya antibodi hiv. konseling tessent. konseling testing inisiatif petugas kesehatan yang selanjutnya disingkat klip adalah pemeriksaan penunjang laboratorium atau lainnya atas inisiatif petugas kesehatan untuk menegakkan diagnosis sesuai kebutuhan medis pasien berdasarkan kewenangan dokter termasuk tes hiv pada pasien. obat anti retro viral atau arv adalah obat obatan medikdisingkat merupakan penyakit ikutanlsm hiv aids adalah lsm yang turut sertakewaspadaan standar adalah prosedur standar sederhana yang digunakan untuk melindungi petugas kesehatan terhadap risiko penularan penyakit menular dari pasien yang ditolongnya, serta risiko kecelakaan kerja pelayanan kesehatan termasuk tertular hiv aids, tuberculosis, hepatitis, infeksi virus, bakteri dan jasad renik lainnya kelompok dukungan sebaya yang selanjutnya disingkat kds adalah kelompok yang dibentuk oleh dan untuk dha ridha dalam memberikan dukungan demi meningkatkan kualitas hidupnya. perawatandaya, pelayanan dan dukungan secara holistik komprehensif bab asas, maksudoleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. tujuan penanggulangan hiv dan aids adalah mencegah penularan hiv dan aids, mengurangi dan menurunkan penularan hiv dan aids, menurunkan hingga menghilangkan angka kematian karena aids, meningkatkan kualitas hidup dha, mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat stigma dan diskriminasi terkait hiv dan aids pada individu, keluarga dan masyarakat, memberikan kemudahmenuhi, dan memberikan perlindungan kepada semua pihak melalui pengaturan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, swasta, masyarakat, organisasi masyarakat, lsm, warga peduli aids, dha, ridha. bab iii penyelenggaraan penanggulangan hiv dan aids bagian pertama ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan hiv dan aids dilakukan secara menyeluruh, komprehensif, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan hiv dan aids sebagaimana dimaksud pada meliputi: promosi penanggulangan hiv dan aids, pencegahan, pemeriksaan diagnosis, pengobatan, dukungan dan perawatan pdp): rehabilitasi: dan perlindungan sosial. paragraf promosi pencegahan hiv dan aids promosi pencegahan hiv dan aids sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui
provinsi banten peraturan daerah kabupaten serang nomor tahun tentang biaya transportasi jemaah hajmaka menetapkan peraturan daerah tentang biaya transportasi jemaah hajiiaya transportasi jemaah haji kabupaten sedaerah asal adalah wilayah kabupaten serang. jemaah haji adalah warga negara indonesia asal kabupaten serangtujuan biaya transportas penetapan pelaksanaan transportasibupatiabupaten ser bupati. untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan jemaah haji bupati dapat membentuk panitia penyelenggara pelayanan transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud padabupatiserang nomor tahun tentang biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji lembaran daerah kabupaten serang tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksanaan dari perda ini ditetapkan paling lama tiga) bulan terhitungratu satu khasanah diundangkan serang pada tanggal septprovinsi banten nomor tahun tentang biaya transportasi jemaah haji kabupaten serangbupatibupatiabupaten serang huruf konsumsi jemaah haji adalah pemberian makan minum bagi jamaah haji baik konsumsi pemberangkatan dan pemulangan jemaah hajng nomor
bupati berau provinsi kalimantan timurerarauberau. sekretaris dprd adalah sekretaris dprd kabupaten beraulaksanerau sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota dprd. tunjangan beras adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota dprd kabupaten berau dalam bentuk uang yang besarnyrbadan musyawarah, komisi, badan kehormatan, badan anggaran, badan pembentukan perda, atau alat kelengkapan lainnya. tunjangan alat kelengkapan laipanitia khusus yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna yang membahas hal hal yang bersifat khusus atau tertentu; sedang;ujuh) kali darlima) kali dartimuralam halnggaran pendapatan dan belanja daerah; uang paket; tunjangan keluarga; tunjangan beras; jaminan kesehatan; dan jaminan kematian.hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah: penjelasan atasdengan diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah. sebagai salah satu unsur penyelenggararu sama lain. peningkatan kerjamenjalankaerah(l)pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dalam bentuk: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf maka perlu kembalitambahdiubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian dau oleh pemerintah daerah pada dau dalam bentuk uang dan atau selain uang sebesar rp. dua milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian dalam bentuk selain uang sebesar rp. seratus enam puluh enam juta dua puluh enam ribu rupiah), terdiri dari mesin percetakan sebesar rp. kendaraan sebesar rp. dalam bentuk uang sebesar rp. dua milyar rupiah), terdiri dari pada tahun anggaran sebesar rp. pada tahun anggaran sebesar rp. ketentuan diubah, sehingga berbunyi pemerintah daerah akan menambah penyertaan modal pada dau dalam bentuk uang dan atau selain uang sebesar rp. dua puluh milyar rupiah). penambahan besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada akan dilaksanakan dalam (empat) tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tulungagungjunioptimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai akibat dari. selain itu agar
pemerintah kabupaten sigi tahun psa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sigiurusan pemerintahan kabupaten sigi, maka peraturan daerah kabupaten sigi nomor tahun tentang urusan pemerintahan kabupaten sigi,:, kepemudaan dan olahraga: statistik,: pariwisata, cc. pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan: perindustrian,a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalamdan b.ketentuan mengenai penugasan oleh daerah kepada desa berdasarkan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatisigiurusan pemerintahan daerah. pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan (ino\| suburban rinciansuburusan \| nn.pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan (ino\| suburban rinciansuburusan \| nn. upaya kesehatan pengelolaan ukp daerah dan rujukan tingkat daerah. pengelolaan ukmpenerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan kesehatan. perencanaan dan pengembangan sdmpembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (ino\| suburban rinciansuburusan \|permukiman penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman daerah. bangunan gedung penyelen. jalan penyelenggaranjalan daerah kabupaten. ' \|dan tertib pemanfaatan jasa jasa konstruksi konstruksi. pembagian urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman susuhunan rca sus urusan soormukiman pencegahan perumahan dan kawasan kumuh permukiman kumuh pada daerah. psu) sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan registrasi bidang perumahan dan hukum yang melaksanakan perancangan dan kawasan permukiman.raman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (ino\| suburban rinciansuburusan \| nn. ketentraman dan ketertiban umum penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah penegakan perda kabupaten dan peraturan bupati. pembinaan ppn. (ino\| suburban rinciansuburusan \| soolam daerah. penanganan warga negara migran pemulangan warga negara migran korban tindak korban tindak kekerasan kekerasan dari titik demarkasi. pemeliharaan taman makam pahlawan nasional daerah. pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. susuhunan rca sus urusan nn. pelatihan kerja dan produktivitas pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit tenaga kerja kompetensi. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. cc dalamasing ita) yang lokasi kerja dalamagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. susuhunan rca sus urusan nn.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerahembagian urusan pemerintahan bidang pangan. jurusan angan sus rusak soo penyelenggaraan pangan berdasarkan penyediaan infrastruktur dan seluruh kedaulatan dan kemandirian pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerahpembagian urusan pemerintahan bidang pertanahan susuhunan rca sus urusan nn. sengketa tanah garapan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah ganti kerugian dan santunan tanah penyelesaian masalah ganti kerugian dan untuk pembangunan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum maksimum dan tanah absence dan tanah absence dalam daerah inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah penggunaan tanah perencanaan penggunaan tanah yang lamarannya dalam daerah pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. susuhunan rca sus urusan soo perencanaan lingkungan hidup rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apple) daerah kajian lingkungan hidup strategis lhs untuk kebijakan rencana dan atau lhs) program krp) daerahdalam daerah bahan berbahaya dan beracun b3), penyimpanan sementara limbah b3. dan limbah bahan berbahaya dan pengumpulan limbah dalam daerah beracunatau kegiatan yang izin lingkungan dan izin dan pengelolaan lingkungan hidup plh diterbitkan oleh pemerintah daerah plh) pengakuan keberadaan masyarakat penetapan pengakuan mha, kearifan lokal hukum adat mha), kearifan lokal dan atau pengetahuan tradisional dan hak hak mha yang terkait dengan plh kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan plh yang berada daeraenghargaan lingkungan hidup untuk pemberian penghargaan lingkungan hidup masyarakat tingkat daerahusaha dan atau kegiatan yang lokasi dan atau dampaknya daerah. \|no sub urusan rincian sub urusan pendaftaran penduduk pelayanan pendaftaran pendudukdaerah profile kependudukan penyusunan profile kependudukan daerah pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sub urusan rincian sub urusan aa. fasilitasi kerjasama antar desa dalam daerahpemberdayaan lembaga kemasyarakatan adat, dan masyarakat hukum adat yang bergerak bidang pemberdayaan desa(no. susuhunan rca sus urusan nn. lalu lintas dan angkutan jalan lla) penetapan rencana induk jaringan lla daerah penyediaan perlengkapan jalan jalan daerahdidaerah. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah il. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkannerbangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan komisi badan usaha. pembangunan dan penerbitan izin, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danauntuk pelaporan sungai dan danau. pembagian urusan bidang komunikasi dan informatika. ino\| suburban rinciansuburusan \| pa. informasi dan komunikasi publik pengelolaan informasi danpembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. susuhunan rincian sus urusan nn.erah penilaian kesehatan koperasi simpan penilaian kesehatan ksp usp koperasi yang pinjam unit simpan pinjam koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah ksp usp koperasi)pemberdayaan dan perlindungan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang koperasi keanggotaannya dalam daerah pemberdayaan usaha menengah, pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan usaha kecil, dan usaha mikro umkm). sub urusan rincian sub urusapembuatan peta potensi investasi daerah promosi penanaman modal penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerahpengendalian pelaksanaan penanaman pengendalian pelaksanaan penanaman modal modal yang menjadi kewenangan daerah data dan sistem informasi penanaman pengelolaan data dan informasi perizinan dan modal nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah pembagian urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. sub urusan rincianeh pembagian urusan pemerintahan bidang statistik. sub urusan rincian sub urusan poo soo statistik sektoral penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah pembagian urusan pemerintahan bidang persandian. sub urusan daerah kabupaten nn. pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan. sub urusan rincian sub urusan nn. kebudayaan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerahkesenian tradisional pembinaan kesenian yang masyarakatdaerah pembagian urusan pemerintahan bidang perpustakaan. susuhunan rca sus urusan nn. pembinaan perpustakaan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kebudayaan gemar membaca tingkat daerah pelestarian koleksi nasional dan pelestarian naskah kuno milik daerah naskah kuno pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah pembagian urusan pemerintahan bidang kearsipan. susuhunan rca sus urusan pengelolaan arsip pengelolaan arsip dinamis pemerintah daerah dan bumi daerahkabupate perlindungan dan penyelamatan arsip pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerahpemerintahan kelautan dan perikanan. jurusan angan sus rusak soo perikanan tangkapdaerah pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. pengelolaan pembudidayaan ikan. pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata. (ino\| suburban rinciansuburusan \| as. destinasi pariwisata pengelolaan daya tarik wisata daerah pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerahpengembangan ekonomi kreatif penyediaan prasarana (zona kreatif ruang melalui pemanfaatan dan perlindungan kreatif kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, hak kekayaan intelektual berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif daerahaa. pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian. (ino\| suburban rinciansuburusan \| nn.masyarakat veteriner dan pembukaan daerah wabah penyakit hewangelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalamanggulangan pengendalian dan penanggulangan bencana bencana pertanian pertanian daerah perizinan usaha pertanian penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatb. pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan.dan ekosistemnya tahuna) daerah cc. pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. dd. pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan. jurusan angan sus rusak pooh soolanjutan dari waralaba dalam negeri:flmenjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting pokok dan barang penting tingkat daerah pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat pasar daerah melakukan operasi pasar dalam rangka stabilitaspenyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah). standarisasi dan perlindungan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera konsumen ulang dan pengawasan. ee. pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian. sub urusan rincian sub urusan perencanaan pembangunan industri penetapan rencana pembangunan industri daerahuki dan ipni yang lokasinya daerah: iui menengah dan izin perluasannya, dan juki dan ipni yang lokasinya daerah ff. pembagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi. sub urusan rincian sub urusan nn. perencanaan kawasan transmigrasi pencanangan tanah untuk kawasan transmigrasi daerah. pembangunan kawasan transmigrasi penataan persebaran penduduk yang berasal (satu) daerah. pengembangan kawasan transmigrasi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. bupati sigi, mohamad irwaebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalisutan risk diundangkan pulau punjung pada tanggal agustus plt. sekretaris daerah kabupaten dharmasraya beli arti (seo nee lembaran daerah kabupaten dharmasraya tahun nomor noref. peraturan daerah kabupaten dharmasraya provinsi sumatera barat:pajak daerahkurang rp. jumlah sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya setelah perubahan:pada bank nagari semula rp. berkurang rp. jumlah penyertaan modal pada bank nagari setelah perubahan rp. pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal: keadaan darurat: dan terdapat kekurangan penganggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belajarnya yang bersifat wajib dan mengikat. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diyang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. kebutuhan belanja yang bersifat bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran jaminan kesehatan pns pembayaran jaminan kematian dan kecelakaan kerja pns, tambahan penghasilan pns pembayaran honorarium pegawai honor dan pegawai tenaga harian lepas
bupati solok peraturan daerah kabupaten solok nomor tahun 2oi7 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio solok nan indah dengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati solok. bahwa informasi telah menjadi \,g.p utusan penting dalam kehidupan bermasyarakat;lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi d"an perkembangan masyarakat; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun oo2 tentang penyiaran dandibentuk lembaga penyiaran publik lokal serta memperhatikan nilai nilai kearifan lokal yang adolok nan7. negara republik indonesia nomor a252peraturan pemerintah nomor ta}:dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten soi,ok ^.j::: dan bupati solok memutuskan menetap kan peraturan daerah{ tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio solok nan indah. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: daerah adalah kabupaten solo. t t_llatau media lainnya untuk dapat diterima4 cs"r q:,'solok nan indah kabupaten so1ok, yang selanjutnya disebut ppl solok nan indaherah dan ppl radio solok nan indahsumatera barat, sebagai wujud peran serta:masyarakat bidankomisi penyiaran indonesia pusat,"sumber daya manusia yang selanjutnya disingkat dengan sdm adalah adalah individu yang bekerja sebagai penggerak ppl radio solok nan indah dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat wilayah kabupaten kota sesuai wilayah siaran. t4. bab pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi dengan peraturan daerah ini dibentuk ppl radio solok nan indah, merupakan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah. ppl radio solok nan indah merupakanmentan gan ma syq{akan. ppl radio solok nan indah sebagaimana dimaksud pada dalam menyelenggarakan penyiaran berjaringan dengan radio republik indonesia. ppl radio solok nan indah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati. ppl radio solok nan indah berkedudukan gelanggang olahraga batu batang koto baru. ppl radio sosok nan indah mempunyai tugas:bidang radio; menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan, lalu lintas, kebencanaan, kepariwisataan, kontrol dan perekat sosial; dan melestarikan budaya bangsa dan kearifan budaya lokal dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ppl radio solok nan indah mempunyai fungsi: perumusan kebijakan umum dan pengawasan bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal; pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal; pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya ppl radio solok nan indah, meliputi: segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum; kepegawaian; keuangan; dan perlengkapan. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran, serta sarana, prasarana dar,r teknik f.4radio. bab iii susunan organisasi bagian kesatu umum susunan organisasi ppl radio solok nan indah, terdiri atas: pemerintah daerah sebagai pemilik modal; dewan pengawas; dan dewan direksi. ketentuan mengenai bagan susunan organisasi ppl radio solok nan an diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati dan masyarakat. anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada salah satunya diangkat sebagai' i(era merangkap anggota berdasarkan keputusandibawah direktur. calon anggota dewan pengawas diajukan oleh pemerintah daerah kepada dprdterdiri atas;;; tidak memiliki jabatan rangkap; dan bukan anggota legislatif yudikatif dan non partisan. o'r dewan pengawas mempunyai tugas mengawasi dan menyetujui penyusunan kebijakan umum dan rencana induk; mengawasi penyelenggaraan ppl radio solok nan indah; melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon direksi; mengangkat dan memberhentikan direksi; menampung aspirasi, masukan, saran, pendapat, kritik dan keluhan masyarakat; dan melaporkan pelaksanaan tugas dewan pengawas kepada pemerintah daerah. anggota dewan pengawas berhenti dari jabatannya, apabila: meninggal dunia; mengundurkan diri; dan atau diberhentikan. anggota dewan pengawasodiberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian. bupatianggota dewan pengawas tetap melanjutkan tugasnya. apabila bupati menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada maka anggota dewan pengawas tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan. apabila bupati menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada maka anggota dewan e.argo!"s diberhentikan dari jabatannya. (s) (e) (lo) anggota dewan pengawas diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada dengan dikeluarkannya keputusan bupati. bagian ketiga dewan direksi. dewan direksi memiliki masa jabatan selama (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalarrr;.fu$atu) kali masa \ . jabatan. ketentuan mengenai tata cara pemilihan dewan direksi ditetapkan oleh dewan pengawas. anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: direktur; sekretaris; wakil direktur bidang programa, penyiaran dan pemberitaan; wakil direktur bidang pengembangan sdm dan pemasaran;dan wakil direktur bidang teknik, sarana dan prasarana. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi meliputi: bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;;; dan anggota dewan direksi dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil; dan bukan anggota legislatif yudikatif dan nonpartisan. dewan direksi mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan rencana induk pengembangan ppl radio solok nan indah; memimpin dan mengelola ppl radio solok nan indah sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil,gun&i g:,; menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; melakukan pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; membuat laporan tahunan dan laporan berkala; membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik dalam maupun luar daerah; menjamin siaran yang dilakukan ppl radio solok nan indah tidak melanggar p3 sps yang ditetapkan oleh klip; melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat. anggota dewan direksi berhenti apabila meninggal dunia; mengundurkan diri; dan atau diberhentikan. anggota dewan direksisdewan pengawas dalam jangka waktu (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian. dewan pengawasmasihdalamproses, direksitetap melanjutkan tugasnya. apabila dewan pengawas menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada maka direksi tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan. (g) apabila dewan pengawas menolak pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada maka anggota dewan direksi diberhentikan dari jabatannya. anggota dewan direksi diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada dengan dikeluarkannya keputusan dewan pengawas. bab tata kerja keputusan dewan pengawas ditetapu"ljl""olok nan indah dilakukan oleh dewan direksi secara bersama sama. pengambilan keputusan dalam pengelolaan ppl radio solok nan indaholok nan indah. dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur lingkungan ppl radio solok nan indolo nan indah serta dengan pihak luar ppl radio solok nan indah. setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan ppl radio solok nan ind setiap pemimpin satuan organisasi lingkungan ppl radio solok nan indahi_;:i:olok nan indah mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan,olok nan indah merupakan kekayaan daerah. besarnya aset ppl radio solok nan indaholok nan indah, diatur dengan peraturan bupati. pendanaan ppl radio solok nan indah, bersumber dari apbd: siaran iklan; sumbangan mas harakat, perusahaan swasta bumn dan atau usaha lain yang sah penyelam agar carl pen siaran. penerimaan yang diperoleh dd.olok nan indah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku' anggaran biaya operasional ppl radio solok nan indah setiap tahun disetujui oleh bupati atas usul dewan direksi yang diketahui oleh dewan pengawas. pendanaan ppl radio solok nan indahomunikasi dan informatika dan dapat ditingkatkan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah'lebih lanjut mengenai pendanaan ppl radio solok nan indah yang bersumber dari apbd .b"g.i lu.nu dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. perusahaan daerah, yang tidak mengikat; yang terkait dengan (s)radio solok nan indah. bab kebijakan umum kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi .:. , sekretariat; bidang programa, penyiaran dan pemberitaan; bidang pengembangan sdm dan pemasaran; dan bidang teknik, sarana dan prasarana. kebijakan umum sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyusunan program dan.arah kebijakan kesekretariatan; pengkoordinasidn perencanaan program dan kegiatan lingkup ppl radio solok nan indah;lengkap pan. kebijakan umum bidang programa, penyiaran dan pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyusunan programa dan arah kebijakan jasa penyiaran; pelaksanaan peliputan berita; pelaksanaan penyiaran sesuai program yang telah ditetapkanpelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh direktur sesuai bidang tugasnya; perencanaan dan penyusunan materi dan format siaran; perencanaan dan penyusunan kegiatan off anti pengawasan output siaran radio terutama menyangkut penyiaran, produksi dan musik secara keseluruhan; pemberian bimbingan kepada penyiar dan operator menyangkut format, visi dan misi radio; pengawasan jalannya radio sehari hari mulai dari pemberitaan, musik pada program yang akan ditampilkan;dan sosialisasi program pemerintah daerah dan potensi daerah' .''' kebijakan umum bidang pengembangan dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:; pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah bidang penyiaran radiodan pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh direktur sesuai bidang tugasnya. kebijakan umum bidang teknik, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pen]s; pemantauan daya jangkau dan kualitas pancaran transmisidan pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh direktur sesuai bidang tugasnya. rencana induk pengembangan ppl radio solok nan indah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan ppl radio solok nan indah sebelum ", i.ii, kedudukan dan perkembangan ppl radio solok nan indah; landasan dan asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;rencana induk pengembangan ppl radio solok nan indah sebagaimana dimaksud pada disusun setiap (lima) tahun sekali. rencana induk pengembangan ppl radio solok nan indah sebagaimana dimaksud pada dan disusun oleh direksi dan disampaikan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. rencana induk pengembangan ppl radio solok nan indah yang telah disetujui oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lambat (tujuh) hari sejak ditetapkan. dewan direksi radio solok nan indah, setiap tahunnya menyusun: rencana anggaran; rencana strategi; dan rencana kerja tahunan.bupati paling iarnbat (tujuh) hari sejak ditetapkan. tahun buku ppl radio solok nan indah merupakan tahun anggaran negara. bab vii kepegawaian '"' j1;i pegawai ppl radio solok nan indah adalah pegawai negeri sipil daerah yang diperbantukan dan atau pegawai bukan pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh direktur berdasarkan per anj ian kerja persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai ppl radio solok nan indahppl radio sosok nan indah dengan perjanjian kerja, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau keputusan direktur. pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam dilingkungan ppl radio solok nan indah dilakukan oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dewan pengawas, dewan direksi, dan pegawai ppl radio solok nan indah yang berasal dari pegawai negeri sipil diberikan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dewan pengawas, dewan direksi dan pegawai lpp radio solok nan indah yang berasal bukan dari pegawai negeri sipil, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bab viii pelaporan ppl radio solok nan indah membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan. ,;.*,.r?:dicapai; permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan nama anggota dewan pengawas, dewan direksi dan pegawaidewan pengawas, dewan direksi dan pegawadan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lambat (tujuh) hari setelah ditandatangani oleh direktur dan dewan pengawas. : laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati paling lambat (tujuh) hari setelah diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan melalui media massa. bab ketentuan penutup peraturan pelaksanaan dari peraturan paling lama (enam) bulan sejak diundangkan. daerah ini ditetapkan peraturan daerah ini ""#tl{vt 2oi7 bupati solok, diundangkan asuka pada tanggal 1a\'\ sekretaris daerah kabupaten solok, lembaran daerah kabupaten solok tahun ot7 nomor noref peraturan daerah kabupaten solok provinsi sumatera barat: (61a7 l2oi7). gusman aswirman penjelasan atas peraturan daerah kabupaten solok nomor tahun tentang pembentukanlembagapenyiaranpubliklokal radio solok nan indah umum kemerdekaan r,,semakin besar pertumbuhannya akan hak untuk mengetahui haknya untuk mendapatkan informasi.informasi dan komunikabupaten solok dalam wujud penyelenggaran lembaga penyiaran publik lokal ppl) radio solok nan indah ingin mewujudkandalam undang undang nomor tahun 2oo2., beriman .dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum'ppl radio solok nan indah diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah kabupaten solok yang maju, religius dan berbudaya, serta menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai d.engan prinsip penyiaran yang bersifat independen, netral dan tidak komersial. program siarankesehatan, ekonomi, hiburan, pelestarian budaya dan kearifan lokal, pariwisata'demi cukup jelas cukup jelas ii. (i) yang dimaksud independen" adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. yang dimaksud netral" adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. yang dimaksud dengan "tidak komersial" cukup jelas ;.rdr (a) cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan "perekat sosial" adalah alat untuk menyatukan nilai nilai dan pandangan suatu masyarakat. huruf;" of9;;"" 6a huruf yang dimaksud dengan "off air adalah kegiatan yang bersifat luar ruangan yang tidak terikat dengankegiatan siaran radio, dan biasa4ya kegiatan tersebut diadakan luar ruangan atau lapangan dan tujukan untuk mempromosikan radionya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas huruf cukup jelas r ; t huruf yang dimaksud dengan landasan adalah dasar berpikir yang dijadikan titik tolak awal, asumsi adalah dugaan berpikir dianggap benar dan diterima sebagai dasar. huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas (a) cukup jelas ,t", huruf yang dimaksud dengan rencanakegiatan untuk jangka waktu (periode) tertentu atau untuk (satu) tahun. huruf yang dimaksud dengan rencana strategi adalah proses penentuan disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai. huruf yang dimaksud dengan rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum dan rencana induk,nomor '.i l: :
peraturan daerah provinsi kalimantan selatan nomor 6tahunpaya penanggulangan bencana provinsi kalimantan selatan dipandang perlu untuk lebih diefektifkan lagi, terutama pada tahap pencegahan dengan melibatkan peran serta semua pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana, baik jumlah korban jiwa maupun harta benda, bahwasudah tidak sesuai dengan situasi dan kondiangka angka angka angka angka diubah, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 12a, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka, yakni angka 19adonaldkonstruks12a. prabencana adalah situasi sebelum terjadi19a. pascaihapustara dan disisipkan (satu) yakni ayang berbunyi sebagai berikut: ruang lingkup penanggulangan bencana dalam peraturan daerah ini meliputi bencana skala provinsi yang terjadi akibat: faktor alam, faktor ngalam, dan faktor sosial. selain bencana sebagaimana dimaksud pada termasuk dalam ruang lingkup penanggulangan bencana menurut peraturan daerah ini adalah, keadaan bahaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,dapat menjadi bagian dari bencana yang harus diberikan tindakan penanggulangan yang relevan. ketentuan diubah dan ketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dihapus. dihapus. ketentuan diubah,ketentuan diubahketentuan dan diubah dan ditambah (satu) yakniagama dan kepercayaan, budaya, ekonomi dan politik, pendidikan, lingkungan yang sehat, pekerjaan, kesehatan, dan seksual. ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernur. bab diubah, sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab peranlembaga usaha,satuan pendidikan, lembaga internasional,organisasi kemasyarakatan, dan media massa bagian resaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri iapun secara ber: penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, cc. pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. lembaga internasional dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah.sebagaimana dimaksud pada berkewajiban melaporkan aset penanggulangan bencana yang dibawa kepada pemerintah daerah. lembaga sebagaimana dimaksud pada berkewajiban: mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan, menjunjung adat istiadat, budaya, kebiasaan, dan normapengawasan terhadap kegiatan lembaga internasional dalamlembaga internasional menjadi mitra masyarakat, pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. ketentuan mengenai tata cara peran serta lembaga internasional dalam penanggulangan bencana, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempatketentuan diubah, dandiantara dan disisipkan (satu) yakni (la)ketentuan peraturan perundang undangan. (la) penetapan daerah rawan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan sesuai dengan tata ruang provinsi kalimantan selatberhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undanganditambah satu huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:kemasyarakatan, tokoh masyarakat, akademisi, dan media massa. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan oleh kepala bpbd,gubernur. ketentuan mengena tugas forum. ketentuan diubah, danketentuan dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: pendanaan penanggulangan bencana bersumber dari: apbn, apbd, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. anggaran sebagaimana dimaksud pada dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahap penanggulangan bencana dihapus. antara dan disisipkan (tiga) yakni dan yang berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan penanggulangan bencrangka mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat pemerintah daerah: memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan atau melakukan pengumpulan bantuan untuk bencana, melakukan sosialisasi atau propaganda dalam rangka meningkatkan kepedulian dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendanaan penanggulangan bencana. lembaga internasional dapat memberikan bantuan penanggulangan bencana secara langsung. bantuan sebagaimana dimaksud pada diberikan pada tahap tanggap darurat. pemberian bantuanketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bpbd dapat melaksanakan penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana. perangkat daerah lain lingkungan pemerintah daerah atau pihak lain dapat melaksanakan pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan kedaruratan bencana. setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada harus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada bpbd. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan, penerimaan, dan pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan gubernurantara dan 58disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pihak lain atau perangkat daerah selain bpbd,gubernur. ketentuan dan diubah,di antara dan disisipkan (dua) yakni (3a) dan (3b), dan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bantuan bencana dapat berupa: pangan, goncangan,dan atau(3a)(3b)kegiatan yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana, kegitan penanggulangan bencana oleh masyarakat, dan atau cc.gubernur. antara bab viii dan bab disisipkan satu bab, yakni bab viii yang berbunyi sebagai berikut: bab viii kerja sama dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dengan: pemerintah kabupaten kota daerah, pemerintah provinsi lain, cc.antara lain dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan atau lembagambinaan dan pengawasan gubernuranggulangan bencana, pemberian pelatihan,perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. gubernur berkewajiban melakukan pengawasanterhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daeasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan, penerimaan, dan penyaluran bantuan kedaruratan bencana, pemerintah daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan. pemerintah daerah danlaporan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan penanggulangan bencana berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencanaketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antarpemerintah daerah diselesaiia ny,angka angka dihapuskatadihapusdihapus, huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:smp m atau bentuk lainnyadihapus, dihapus,ketentuan diubah, dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:meliputi: berstatus sebagai guru smp m t, memiliki masa kerja keseluruhan sekurang kurangnya (sepuluh) tahun smp m ts, memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan. dihapus. dihapus. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: pengangkatan kepala satuan pendidikan kepala sekolketentuan huruf dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:: bidang pengawasan taman kanak kanak ra,sd mi, bidang pengawasan sekolah menengah pertama madrasah tsanawiyah, dihapus, dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan dihapus. ketentuan huruf diubah dan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus. usman ali diundangkan sungai raya pada tanggal. . agu stuzoi.\| nomor.o.ocovooo noref peraturan daerah kabupaten kubu raya, provinsi kalimantan barat:administrasi kependudukan, bahwaselain akan, bahwa untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, terpadu dan berkelanjutan, diperlkeluar daerdan dimusnahkan oleh dinas pelaksana yang menerbiwni yang pindah daerah wajib melapor kepada dinas setelah kedatangannya dengan membawa surat keterangan pindah dari dinas yang berwenangdinas menyelenggarakan pendaftaran pindah penduduk wni yang bertransmigrasi. persyaratan pendaftaran penduduk yangberlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pelaporan penduduk yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh dinas yang menangani urusan transmigrasi. pendudukatau izin tinggal tetap yang pindah daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada dinas paling lambat (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari dinasan berlaku selama (tiga puluh) hari kerja. surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada dandinas menyampaikan data pindah datang penduduk orang asing kepada camat dan kepala desa lurahmdiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati baratsebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim pendataan yang beranggotakan dari dinas terkait yang dibentuk oleh bupati barat. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendataan dan tim pendataan diatur dengan peraturan bupati barat barat. bab pencatatan sipil bagian kesatuhari dilaksankan setelah mendapatkan keputusan kepala dinas. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan ditempat domisili penduduk, persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada dengan memenuhi persyaratan berupa: surat kenal lahir dari dokter bidan penolong kelahiran, akta nikah kutipan akta perkawinan orang tua, dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga, ktp el orang tua wali pelapor paspor bagi wni bukan penduduk danri, spam sebagaimana dimaksud dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon. bagian kedua pencatatan kelahiran luar wilayah negara kesatuan republik indonesia pencatatan kelahiran penduduk luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dilaporkan kepada dinasmelalui desa kelurahan paling lambat (tiga puluh) hari sejak terjadinya peristiwaengan peraturan bupati baratuntuk penduduk yang beragama islam berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlakuparagraf pencatatan perkawinan luar daerah pencatatan perkawinan penduduk luar daerah barat. bagian kelima pencatatan perceraian paragraf pencatatan perceraian daerah perceraian yang dilakukan oleh pendudukncatatan perceraian untuk penduduk yang beragama islam berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. paragraf pencatatan perceraian luar daerah pencatatan perceraian penduduk luar daerah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas daerah paling lambat (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali daerahmelalui desa kelurahannas mencatat dan merekam dalam database kependuduksurat keterangan catatan kepolisian. paragraf pencatatan kematian luar daerah kematian luar daerahtempat terjadinya peristiwa kematian. dalam hal seseorang penduduk dinyatakan hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya,daerah domisili pelapor. paragraf pencatatan kematian luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam hal kematian penduduk yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan atau tidak jelas identitasnya luar wilayah negara kesatuan republik indonesia, dicatat dan direkam dalam database kependudukan oleh dinas pelaksana berdasarkan keterangan kematian dari dinas yang berwenang. pencatatan oleh dinas sebagaimana dimaksud pada sumbawa barat. bagian kedelapan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak. paragraf pencatatan pengangkatan anak dalam daerah pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sumbawa baratdilaporkan oleh penduduk kepada dinas,elaksana paling lambat (tiga puluh) hari sejak arahdiatur dengan peraturan bupati baratyang tinggal daerah menjadi wni wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada dinasstatus kewarganegaraan dari penduduk wni menjadi warga negara asing luar wilayah republik indonesia, pejabat pencatatan sipil pada dinas pelaksana membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil setelah menerima surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia dari barapencatatan peristiwa penting lainnya diatur dengan peraturan bupati baratpelaksana atau meminta bantuanengan peraturan bupati baratdinas dapat membatalkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan, dengan surat pembatalan. surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada dapatdijadikan sebagai pengganti ktp el dan atau dengan jangka waktu berlaku selama (tiga puluh) hari kerja. pembatalan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksudpada dikecualikan untuk pembatalan akta pencatatan sipil. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembatalan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati barat nomor sebagaimana dimaksud dalamudagar penerbitan ktp el. wni dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetappenduduk orang asing yang mengikuti status orang tuanya yangsecara nasional. penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku ktp el kepada dinas apabila masa berlakunya telahmasa berlaku ktp el: untuk wni berlaku selama (lima) tahun, dan b.untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masaberlaku izin tinggal tetap. penduduk yang telah berusia (enam puluh) tahun diberi ktp eldinas atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuaidinas tanpa dipungut biayilakukan tanpa dipungut biadalam hanya diperuntukan bagi akta catatan sipil yang telah diterbitkanoleh dinasdiatur dengan peraturan bupati sumbawa baratdiatur sesuai dengan ketentuan sumbawa barathak akses kepada petugas pada penyelenggara dandiberikan oleh menteri sebagai penanggung jawab. persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian nasionalel khusus sebagaimana dimaksud dalam kepada kepala dinatp el khusus. ktp eltp el khusus sebagaimana dimaksud pada berlakuelel khusus kepada kepala dinas. ktp elel khusus apabila ktp elel khusus berakhir masa berlakunya sebelum masabab pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah dalam keadaan luar biasa dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana barat. bab sistem informasi administrasi kependudukan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan skj . pengawasan database, dan data cadangan. pemerintah daerah melakukan pengkajian dan pengembangan siak. pedoman pengkajian dan pengembangan siak sumbawa barat sebagai penyelenggara. ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan izimenteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. bupati sumbawa barat adalah sumbawa barat. dinas pelaksana adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumbawa barat atau dengan sebutan laikelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten sumbawa barat dalam wilayah kerja kecamatan. desa adalah desa desa dalam wilayah kabupaten sumbawa meliputi yang berlaku. dalam halpetugas pada penyelenggara dan dinas mendapatkan hak akses dari menteri sebagai penanggung jawab, dan dinasmemberikan nik kepada setiap penduduk paling lambat (lima) tahun, semua dinaselel yang diterbitkan belum mengacu ketentuan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku ktp eldibentuknya utd dinas. bab ketentuan penutup pada saat mulai berlakunyaumbawa barat sebagaidto w.administrasi kependudukan menjamin hak setiap penduduk untuk didata dan dicatat atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. disamping hak tersebut, penduduk juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa yang dialaminya, baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting. hal ini dikarenakan setiap peristiwa yang dialami penduduk pada hakekatnya membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. oleh sebab. peristiwa kependudukan, antara lain meliputi. peristiwa penting antara lain meliputi. melalui undang undang tersebut pelayanan yang dulu terkesan diskriminatif membeda bedakan suku, keturunan, dan agama karena masih mengacu pada berbagai peraturan produk kolonial belanda diubah sesuai dengan nafas undang undang dasar sehingga diharapkan dengan pengaturan yang baru pelayanan administrasi kependudukan dapat dilaksanakan secara merata, berkeadilan, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.dikandung maksud selain untuk. sedangkan tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain untukhasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,kala kabupaten. guna mewujudkan fungsi, maksud, dan tujuan sebagaimana tersebut atas, pemerintah daerah melalui dinas mempunyai kewajiban sekaligus kewenangan guna mengambil langkah langkah yang dianggap perlu baik yang bersifat preventif, visioner maupun kontemporer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. isyaratan dan atau keterangan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah surat dan atau dokumeoordinasi dan kerjasama antara lain dalam hal konfirmasi hasil verifikasi data, validasi data, penertiban penamaan jalan dan penomoran rumah sebagai salah satu elemen data penduduk yang dipandang penting. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penerbitan nik kepada penduduk menggunakan siak"datang dari luar negeri" adalah penduduksumbawa baratyaituatauyaitukutipan akta kelahiran seseorang anak yang diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa. pelaporan dilakukan setelah, yang bersangkutan mencatatkan kelahiran dan menerima kutipan akta kelahiran dari dinas tempat terjadinya peristiwa kelahiran. pelaporan dilakukan setelah, yang bersangkutan menerima kutipan akta kelahiran dari dinas yang berwenang negara tempat terjadinya peristiwa kelahiran.dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda tanda kehidupan. penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluargadisini adalah perkawinan luar ikatan agama islam termasuk perkawinrkawinan bagi penduduk yang beragama islam dilaporkan kantor urusan agama kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penduduk disini adalah kedua mempelai. cukup jelas. cukup jelas. pencatatan dan penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh departemen agama atau kantor urusan agama kecamatan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang perkawinan dan peraturan pelaksanawilayah kabupaten sumbawa barat harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perkawinan republik indonesia. pelaporan dilakukan setelah yang bersangkutan menerima kutipan akta perkawinan dari dinas yang berwenang daerah tempat berlangsungnya pernikahan. pelaporan dilakukan setelah setelah yang bersangkutan menerima kutipan akta perkawinan dari dinas yang berwenang negara tempat berlangsungnya pernikahanberlakukabupaten sumbawa baratcacat fisik dan atau mental adalahpencatatan sipil atas dasar putusan atau penetapan pengadilanindah dan pindah datang penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama tempat baru untuk menetapdan pengakuan anak, dan memenuhi dan memberikan persyaratan dan atau keterangan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara benarnegara atau sebagian negara dalam keadaan luar biayang dimaksud dengan pengguna data pribadi penduduk" adalah dinaskepentingan penyelenggaraan administrasi kependudukan disini termasuk didalamnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang kegiatan serta peningkatan kesejahteraan bagi petugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. besarnya dan tata cara dalam pemberian peningkatan kesejahteraan bagi petugas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati sumbawa barat. cukup jelas. yang dimaksud dengan surat dan atau dokumen adalah persyaratan persyarata. sedangkanb iii penyelenggaraan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaradapat melimpahkan sebagian kewenangan bidang administrasi kependudukan kepada kecamatan dan kelurahan. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf mengadakan koordinasi dengan dinaslebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan administrasi kependudukandinassumbawa barketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati barat. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati sumbawa baratsumbawa barat melakukan koordinasi pengawasan antar dinasb dinas pelaksana urusan administrasi kependudukan didaerah dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas mempunyai hak dandepartemen agama daerah dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing masing kepada dinas vertikal dan pejabat pencatatan sipil kecamatan, melakukan koordinasi dengan dinassumbawa barat, dan melakukan koordinasi penyajian data dengan dinas terkait.bagiudinas sebagaimana dimaksud dalamditerbitkan oleh dinas setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan dan ktp el. nik sebagaimana dimaksud berlaku seumur hidup dan selamanya serta tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili. penerbitan nik bagi bayi yang lahir luar daerah, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada dinas melalui desa kelurahanel sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati sumbawa barat sumbawa baratsatu kecamatan wajib melapor pemerintah desa atau kelurahpemerintah desa atau kelurahemerintah desa atau kelurahan sesuai tempatantar kecamatan dalam daerah wajib melapor kecamatkecamacamatan sesuai tempat
salinan aan pyu nan bupati lebak provinsi bante pendapatan rp2. belanja rp2. ( ) defisit pembiayaan penerimaan pengeluaran ( ) pembiayaan netto l( ) selisih lebih2. realisasi rp2. ( ) selisih lebih selisih anggaran dengan realisasi sejumlah rp155. dengan rincian sebagai berikut defisit setelah perubahan realisasi ( )( ) selisih lebi( ) selisihto setelah perubahan realisasi ( ) selisih lebihjumlah ekuitasjumlah pendapatan rp2. jumlah beban rp2. defisit dari operasi surplus dari non operasional pos luar biasa defisit laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf per desemberelisih sisa lebih pembiayaan anggaran lpa) (#)ekuitas awal rp4. defisit dampak kumulatif perubahan kebijakan ppid
min aaa bupati tabalong peraturan bupati tabalong nomor tahun tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (bum des)bum des) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, bahwa dalam rangka pelaksanaanperlu dibuatkan pedomedoman pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa bum desmbentukan dan pengelolaan badan usaha milik daerah (bum des)r bersama kepala desa. badan usaha milik desa yang selanjutnya disebutkanab kedudukan, pembentukan, maksud dan tujuan bum des berkedudukan desa. bum des dapat dibentuk pada tiap tiap desaceyang didirikan unsur pemerintah desa, bpd, lembaga kemasyarakatan desa lainnya,: anggaran dasar memuat nama organisasi dan tata kerja, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepengurusan, jenis usaha, kepemilikan modal, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan, anggaran rumah tangga memuat hak dan kewajiban pengurus, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, masa bakti kepengurusan, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan serta penetapan jasa jasa pinjaman.tentang pembentukan bum des termasuk ad art, keputusan kepala desa agar disampaikan kepada camat, dan bupati tabalong melalui kepala bomb, paling lambat (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. sebagai usaha desa, dan atau pemerintah kabupaten. tujuan dibentuknya bum des yaitu mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa dalam pengentasan kemiskinansi untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa yang terbebas dari pengaruh rentenir, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa des), meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan perdesaan melalui pengaturan dan pengawasan usaha perdesaan, tersedianya berbagai macam jasa keuangan dan usaha ekonomi masyarakat dalam mengatasi ketidak keseimbangan antara besarnya permintaan dengan ketersediaan layanan usaha mikro, terciptanya kesempatan berusaha yang setara antara bank, koperasi dan usaha simpan pinjam masyarakat dalam pelayanan permodalan usaha mikro perdesaan. bab iii jenis dan pengembangan usaha (l) jenis jenis usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian dan perkebunan,dan atau industri kecil dan rumah tangga,portasi, jasa komunikasi: jasa kon minyak tanahcc. sayuran, karet: kelapa sawit, dll, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan. bab permodalan modal bum des dapat berasal dari pemerintah desa yaitu yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, tabungan masyarakat yaitu merupakan simpanan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat berupa dana tugas pembantuan atau hibah, pinjaman dari lembaga keuangan atau pemerintah kabupaten, kerjasama usaha dengan pihak lain yaitub organisasi, tata kerja dan kepengurusan organisasi bum des terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa. organisasi bum des sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari komisaris atau penasehat: direksi atau pelaksana operasional dibantu oleh sekretaris atau staf administrasi umum, bendahara atau staf administrasi keuangan dan kepala unit, kewajiban komisaris penasehat) memberikan nasehat kepada direksi bum des, mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terdapat gejala menurunnya kinerja direksi, melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam menjalankan roda usaha: melaksanakan pemeriksaan organisasi dan keuangan bum des tanpa pemberitahuan kepada direksi bum des: memberikan masukan atau saran kepada direksi dalam melaksanakan dan pengembangan bum des: memegang teguh kerahasiaan atas hasil hasil pemeriksaan dan menggunakannya secara bertanggung jawab:, wewenang komisaris penasehat)melindungi usaha desa terhadap hal hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra bum des, bertindak sebagai pemberi tugas kepada direksi untuk menyusun rencana kerja dan usaha, melakukan pemeriksaan organisasi maupun keuangan bum des yang dikelola oleh direksi maupun kepala unit usaha bum des, memberikan saran saran perbaikan dalam pengelolaan organisasi dan keuangan usaha usaha bum des kepada direksi berdasarkan hasil hasil pemeriksaan, meminta laporan kegiatan, hasil pemeriksaan dan saran saran perbaikannya yang telah diberikan kepada direksi didalam musyawarah desa: tugas direksi pelaksana operasional) sebagai pelaksana operasional kegiatan bum des: mengembangkan usaha agar dapataerah, bertanggung jawab kepada pemerintah desa, kewajiban direksi pelaksana operasional) membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha, menyampaikan laporan dan membuat progres dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali: cc. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa secara formal atau informasi: tugas sekretaris bum des atau administrasi umum membantu direksi dalam pengadministrasian umum: membantu direksi dalam menjalankan tugasnya sehari hari: melakukan pencatatan aktivitas aktivitas yang harus didokumentasikan: menyimpan file file yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha: menyediakan laporan laporan yang harus diinformasikan kepada pihak pihak yang berkepentingan, melaksanakan tugas tugas direksi, apabila direksi berhalangan: tugas bendahara bum des membantu direksi dalam pengadministrasian keuangan: membuat buku administrasi keuangan terdiri dari buku kas umum, buku kas pembantu, buku inventaris, buku jurnal, buku besar, neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, mencatat segala transaksi kedalam buku seperti point diatas: membuat laporan rugi laba setiap (tiga) bulan: membuat neraca setiap (tiga) bulan: sebagai juru bayar transaksi transaksi keuangan: sebagai kasir yang menerima pembayaran transaksi unit usaha, tugas kepala unit usaha membantu direksi dalam pengelolaan usaha: membuat buku administrasi yang berhubungan dengan pengelolaan usaha, merencanakan keperluan sarana yang berhubungan dengan kebutuhan usaha: membuat rencana perhitungan antara biaya operasional dan pendapatan usaha: menjalankan usaha langsung berkaitan dengan proses dari awal sampai tercapainya tujuan, bertanggung jawab kepada direksi. komisaris penasehat) dijabat oleh kepala desa, direksi pelaksana operasional), sekretaris (staf administrasi umum), bendahara (staf administrasi keuangan) dan kepada unit usaha dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara rapat dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. biaya operasional bum des terdiri atas honor atau tunjangan pengurus, alat tulis kantor atk) dan biaya lainnya sesuai keperluan yang organ, biaya operasional sebagaimana dimaksud pada maksimal dari keuntungan bum des, persyaratan sebagaimana pengurus bum des warga desa setempat laki laki atau perempuan yang mempunyai jiwa wirausaha: bertempat tinggal dan menetap didesa yang bersangkutan sekurang kurangnya (satu) tahun, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa panutan masyarakat, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa, memiliki sikap untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, saling menolong dalam semangat persaudaraan, pendidikan minimal slip, masa jabatan pengurus bum des selama (empat) tahun dan hanya dapat diangkat lagi untuk (satu) kali masa jabatan berikutnya: bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka dilaksanakan musyawarah desa untuk memilih dan mengangkat penggantinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang digantikan: pengurus sekurang kurangnya terdiri atas komisaris, direksi, sekretaris, bendahara, dan kepala unit usaha. pengurus bum des berhenti atau diberhentikan karena telah selesaijalanya usaha, tersangkut tindak pidana dengan status terdakwa. bab pengelolaan barang barang inventaris dikelola oleh sekretaris bum des: barang bergerak maupun tidak bergerak dicatat dalam buku inventaris: barang inventaris bum des disimpan ditempat khusus, pemakaian barang inventaris seizin sekretaris sebagai pengelola dan atas persetujuan direksi. bab vii bagi hasil bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. tahun anggaran bum des mengunakan sistem kalender yaitu dimulai januari dan berakhir desember tahun berjalan. apabila modal seluruhnya dari pemerintah desa setalah dikurangi biaya operasional dan penyusutan selama (satu) tahun maka pembagian us laba ditetapkan sebagai berikut untuk pendapatan asli desa sebesar y6: untuk dana cadangan umum sebesar 20y6: untuk dana sosial sebesar 10y6: untuk dana pendidikan sebesar 15y6: untuk dana jasa pengelola sebesar apabila modal berasal dari berbagai pihak setelah dikurangi dengan biaya operasional dan penyusutan selama (satu) tahun pembagian shu laba ditetapkan sebagai berikut untuk pemilik modal (termasuk pendapatan asli desa), untuk dana cadangan umum, untuk dana sosial: untuk dana pendidikan, untuk dana jasa pengelola. persentase pembagian shu laba sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rapat pemilik modal. bab viii kerja sama bum des dapat melakukan kerjasama usaha antara (dua) desa atau lebih dan atauabupaten sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada masing masing bupati melalui camat paling lambat (empat belas) hari sejak ditanda tangani. bab mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban bum des dalam melaksanakan pengelolaan harus berdasarkan ad art yang telah disahkan. tanggung jawab administrasi fungsional bum des dilakukan oleh direksi (pelaksana operasional) kepada pemerintah desa. dalam melaksanakan tugas sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha bertanggung jawab kepada direksi. pertanggung jawaban administrasi fungsional bum destahun anggaran pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa melaporkan kepada bpd dalam forum musyawarah desa. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada antara lain memuat laporan kinerja pengelola selama (satu) tahun, kinerja usaha yang menyangkut realisasi kinerja usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan dsb, cc. laporan keuangan termasuk rencana pembagian sisa hasil usaha shu): rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi:ini disesuaikan dengan ad art. bab perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga musyawarah bum des khusus untuk memutuskan perubahan dan atau art, dapat diselenggarakan atas usul tertulis sekurang kurangnya dari pemilik modal. perubahan terhadap dan atau art ini hanya dapat dilakukan apabila disetujui sekurang kurangnya (satu berdua) ditambah (satu) dari jumlah yang hadir. bilamana terjadinya perubahan terhadap dan atau art sebagaimana dimaksud pada maka pengelola segera membuat berita acara atau catatan perubahan dan atau art dan disampaikan kepada camat dan bupati melalui bomb selambat lambatnya (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen bum des sebagacamat mengkoordinasikan pembinaan teknis pengelolaan bum des diwilayah kerjanyabalong 1x1. rachman rasi diundangkan tanjung pada tanggal novfurruqtx p[h tffiifird fi$fff bupati sarolangun peraturan bupati $sarolangun nomor tahun 2o{ tentang eil. jt' pei,laksanakan evaluasi laporan ifi ner"ia ii{stats ptmerintaii satuan{ ker"'a perangi{at darah dilingkungan pemirintati i(abt'paten sarai{suit bupati sarolangun',,i ep rssllul.pn n 2oo4 tnt rrg pedoman umum evaluasi laporan alnrntabilitas kinerja instansi pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf diatas p"it, m"n"dapat peraturan bupati sarolangun; {undang. u44ane nomor tahun lg74 tentang toko l1+pokok jq' kepegawaian ii;;t"r"r, negara republik indonesia tahun lg74bidang nomor tahun tentang cocok pokok kepegawaian lembaran negara republik indonesia tarun ggg nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor o); undang. undang nomor54 tahun1999tentang pembentukan lfubupaten sarolangun, kabupaten jebl999 nomor lsz, tambahanr run ooo nomor bi, tambarraril,lembaran negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun2oostentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun oo3 nomor t^orphan lembutata negara republik indonesia nomor filengingat 'rsb.);ah diubah dengan peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor tahun oo9tahun oo820ll20ll nomor o1); memperhatikan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan t\ratusan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah serta petani pelaksanaannya; keputusan menteri pendayagunaan pemerintah nomor kep m.pan 2oo4 tentang pedoman umum evaluasi laporan akuntabilitas kinda instansi pemerintah. surat edaran menteri negara pendayagunaan aparatur negara dann reformasi birokrasi nomor tahun tentang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. menetapkan memutuskan peraturan bupati sarolangmerintah daerah dilingkungan pem eri ntah kabupaten sarolangun bab ketentuan umum dalam pe+,bahas dan selanjutnya bersama oleh pemerintah daerah dan dprd dan ditetapkan dentugas pokok dan fungsi skpd yang diri pink ya. unit kerja adalah bagian skpd yang melaksanakan satu atau beberapa progim pertanggung yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.run ol4 seri tanggal de9cm6ef za:.g sekretaris daerah kabupaten sarolangun, drs. thabroni royal. pembina utama madya oo1 sasaran (target) adalah segala sesuatu yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. keluaran ontpttyang tujuan program dan kebijakan. hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan ber fungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam suatu program. aparat pengawas intern pemerintah kabupaten sarolangun melakukan evaluasi sistem ermntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten sarolangun' bab sistem akuntabilitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatas terdiri dari rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja, dokumen pendeta pan kinerja. atasan secara hirarkis dan fungsional laki unit organisasi satuan kerja pimpinan skpd membentuk tim evaluasi laki mengevaluasi laki unit kerja bawahannya' secara internal untuk bab iii laporan hasil evaluasi laki laporan hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan instansi unit organisasi v* dievaluasi dan instansi terkait yang berwenang agar, segera dapat diambil rrr n angka perbaikan sesuai dengan permasalahan dan tindakan lain yang ai"igs"p p"itu sesuai dengan perundang undangan uang berlaku bab pedoman evaluasi laki eal pedoman yang menjadi a.cuan dalam melaksanakan evaluasi laki sebagaimana diuraikan pada uraian berikut setiap pimpinan instansi atau pejabat wajib melakukan evaluasi terhadap bawahannya. pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan bagian inl event dengan sistem lakir431p lg5 m.p afr gl2oa4.bab ketentuan lain bahwa lampiran peraturan bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ditetapkan sarolangun pada tanggal open6r 2ol1 bangun diundangkan sarolangun pada tanggal +t no un6er sekretaris daerah, rui ee, ent berita daerah kabupaten sarolangun tahun 2o1i nomor bupati iil" ri;i;ti: li! sfi lampiran peraturan bupati sarolangun nomor tahun tanggal top lvt5er tentang patut.i"iux pelaksanaan evaluasi laporan kinerjainstansipemerintahsatuankerja perangkatdaerahdilingkunganpemerintah kabupaten sarolangun, petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah}i satuan kerja dilingkungan pemerintah i{bupati sarana gun bab ketentuan umum .{, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansidalam evaluasi; penetapan langkah langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; penyusun.nnenjadllaporan akuntabilitas kinerja instansi ini adalah lagn.militanhasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah dalam kabupaten sarolangun. entitas akuntabilitas yang dievaluasi adalah seluruh unit kerja satuan kerja perangkat daerah dalam kabupaten sarolangun yang telah menyampaikan laki bappeda kabupaten sarolangun' .\ penugasan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi satuan kerja perangkat daerah dalam kabupaten sarolangun dibantu oleh inspektorat' evaluasi akuntabilitas kinerja instansi unit kedua, lingkungan pemerintah provinsi kabupaten kota dilaksanakan olet unit pengawasan internal (inspektorat. atau badan pengawas dae provinsi kabupaten kota)ls ell[ atika sistematika jumlah evaluasi akuntabilitas kinerja instansi terdiri dari (lima) bae}tv. pei,,laporan hasil evaluasi bab penutup lampiran lampiran bab pelaksanaan evaluasi secara umt'm .{.masih seperti tahun sebelumnya, yaitu difolnrskan untuk peningkatan mutu penerapan manajer jn' berbasis kinerja sistem skip) dan peningkatan kinerja instansil parti:spasi dan coeualuition d.engan pihak yang dievaluasi. keterlibatan pihak yang dievaluasi pada p=ro"'\" yang sudah pernah d,lang u"t rrr"rt, dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenangringkat hasil evaluasi untuk satuan kerja perangkat daerah,"agar menggunakan teknik kriteria referred burung". yaitu menilai ""r.i"$5susunan laporan akuntabilitas kinda instansi pemerintah. sebenar rn normatif yang bersumber pada modul modul atau bukubuku petunjuk mengenai sistem skip; kebun pratt menilai apakah suatu instansi telat meter,rhi strata,ringrrmp,klan dan analisis data. berbagai terik evaluasi dalam dipilih untuk daun akan dalam evaluasi ini, namun demikian pada dirinya apapun teknik yang digunakan harus dapat mendukung pengguna rn metode evaluasi y{tg telah ditetapkan, sehingga mampu merawat tujuan dilakukannya evaluasi ini. berbagai teknik pengumpulan data antara iain: kuesioner, wawarrcarr4iij"aif.""ksan temuan permasalahan. data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai arri uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan pen susunan argumentasi), sampai pada kesimpulannya'kabupaten kota sepenuhnya dikendalikan oleh perwakilan bpk propinsi jambi, sedangkan pada tingkat unit kerja dilakukan oleh inspektorat atau badan penaas daerah atau tim khusus yang dibentuk oleh bupati sarolangun. hal hal yang berkaitan dengan perang ulasan, pelaksanaan dan pengendalianllebih akan lebih akan yang ditetapkan oleh bupati sarolangun. laporan hasil evaluasi terhadap satuan kerja perangkat daerah diving$ngan pemerintah kabupaten sarolangun yang dilakukan oleh insplttorit dengan waktu penyelesaian, paling lambat tanggal september tahun yang bersangkutan. bab iii evaluasi akuntabilitas biner"'t<erj? tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan (iil penilaian dan penyimpanan. evaluasi atas kopi'paastskpd dalam men risi informasi kinerja dalam laki. pengungkapan pencapaian kinerja instansi dalam i skip. monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis instansi. pelaksanaan dan keterkaitan diantara perencanaan kinerja tersebut dengan pelaksanaan serta pengendaliannyayerap ul komponen manajemen kinerja (sistem skip) yang meli meliputi pencapaian sasaran organisasi. evaluasi penerapan manajemen kinerja sistem skip) juga meliputi penyerap ullmbar kriteria evaluasi lke) dan penjelasannya untuk evaluasi akuntabilitas kinerja rn kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinda dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing masing komponen yang ada dalam lke. seluruh komponen kom panen penganggaran dan kebijakan il$.ru pfi elixir$ [iffi&f$ ffi l,angka penilaian dilakukan sebagai berikut: dd.* melal35o o meliputi: a). renstra l1o o, b). rencana kinerja tahunan oo o, c). dolmen penetapan kinerja oo o. pengukuran kinerja o o meliputi: a). indikator kinerja l2o o, b). sistem pengumpulan data kinerja 8olo. pelaporan kinerja o o meliputi: a). pemenuhan pela porar 3o o, b). penyajian dan pengungkapan informasi kinerja9o o, c). pemanfaatan informasi kinerja evaluasi kinerja o o meliputi: a). pelaksanaan evaluasi o, b). pemanfaatan evaluasi 47o. capaian kinerja meli puti: a). ketepatan sasaran b). ketepatan indikator kinda c). ketepatan target d). keandalan data kinerja ei. keselarasan kinerja dengan dolmen perencanaannya. total oo tetapi apabila jawabannya' tidal maka akan diberikan nilai apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubung { atau tidak" dilakukan atas masingmasing sasaran atau indikator kinerja) dalam memberikan kategori atau tidak, evaluation harus benarbenar menggunakan profesional judgement dengan mempertimbangkan hal that vnat: sub komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai oo oada (tiga}ole nilai antara s.d. loo. penyimpanan atas hasil revi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilaporkan d,;komponen kan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan. bab ptlaforai{ hasil evaluasi .iimuiw setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja hari,ata untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi adalah ka{tentative fodirua) dan sarat pan secular iiiiat dan isi lhe bentuk dari lhe yurt dilaksanakan oleh inspektorat terhadap satuan kedua perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten sarolangun dalam bentuk surat, dengan contoh pada lampiran peraturan bupati ini. penyampaian laporan hasil evaluasi aparat pengawas intern pemerintah inspektorat kabupaten) menyampaikan laporan hasil evaluasi lhe) kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah yang aln:stabilitas kinerjanya telah dievaluasi dengan tembusan kepada bupati dan perwakilan bpk; menteri dalam negeri; gubernur; inspektorat kabu paten. laporan hasil evaluasi lhe) instansi pemerintah kabupaten akan disampaikan kepada pimpinan skpd. khusus tembusan kepada bupati sarolangun bab penutup .{. hal..ik"gsuarakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan:r dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi mungkin maih [an, bidang akuntabilitas pemerintah daerah bpk jambi, inspektorat kabupaten dan bap pada kabu paten' ditetapkan sarolangun pada tanggal open&er telah tgt i'ti kebenaran{ilya tt, tl6vot tb fr77 fatal. ry$ ir)'il rlr{ol st bupati gun, cek indra lampiran peraturan bupati sarolangun nomor tahun tanggal a,tone rzl1l tentang ierufuuux pelaksanaan alma apo ran kinerja instansi pemerintah satuan kerja pemerintah daerah dilingkunganpemerintah kabupaten sarolangun. contoh laporan hasil evaluasi laki kop inspektorat nomor idkab lampiran perihal laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sarolangun, tgllbulan tahun kepada yth, sdr. kaban kadis akan camat di sarolang pan 12a04bl1301lada badan dinas kantor camat dalam kabupaten sarolangun, dengan tujuabadan dinas kantor camat dalam kabupaten sarolangun, memperoleh nilasarolangunpemerintah kabupaten sarolangunrke{a instansi pemerintah kabupaten sarolangunsarolangun. terima kasih atas perhatian dan kerjasama saudara. inspektur kabupaten sarolangun, anil p pejabat angka tembusan disampaikan kepada,thj bapak bupati sarolangun sarolangun (sebagai laporan) kepala perwakilan bpk propinsi jambi jambi kepala bagian hukum setda kabupaten sarolangun sarolangun arsip bupati :.'' .'i .guy, cek indra lampiran iii peraturan bupati sarolangun nomor tahun tanggal n1p m eer2am tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah satuan kerja iil perintah daerah dilingkungan pemerintah kabupaten sarolangun. contoh lembar kertas kerja evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dokumen renstra skpd telah digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) perencanaan kinerja dokumen rencana strategis (renstra\ satuan kerja perangkat daerah skpd) telah memiliki dokumen rencana strategik renstra) renstra telah diformalkan dalam suatu dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan renstra telah memuat visi, misi, tujuan sasaran, dan program serta strategi pencapaiannya tujuan sasaran dalam renstra telah berorientasi hasil (outcome) bukan tujuan sasaran dalam renstra telah dapat mencakup urusan wajib dan pilihan yang dilimpahkan kepada skpd tujuan sasaran dalam renstra telah dilengkapi dengan ukuran kinerja yang terukur (indikator kinerja) tujuan sasaran dalam renstra skpd telah selaras dengan bidang kewenangan skpd renstra skpd telah setara dengan rpm dokumen renstra telah digunakan untuk penyusunan rencana kerja tahunan rkt) 5kpd komponen sub komponen kriteria yit nilai $iffi fl"ffi pf, fig ffi\ u,p&rt pengakuan kinerja indikator kinerja indikator kinerja sasaran yang ditetapkan telah relevan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan telah menggambarkan hasil indikator kinerja pencapaian sasaran organisasi yang ditetapkan telah dapat diukur secara obyektif skpd telah memiliki secara format indikator kinerja utama (lku) untuk entitas skpd iku untuk entitas skpd telah cukup untuk mengukur kinerja skpd iku entitas skpd setara dengan iku entitas pemerintah daerah iku telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja iku telah dimanfaatkan dalam penganggaran iku telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja iku telah disosialisasikan dan dikomunikasikan dilakukan kepada anggota organisasi. pengakuan kinerja skpd telah melakukan pengukuran atas target target indikator kinerja hasil (outcome) dan keluaran (output) yang ditetapkan skpd telah melakukan pengukuran atas target target indikator kinerja utama (rku) pengukuran kinerja mencakup berbagai pembandingan data kinerja skpd telah memiliki sistem pengumpulan data kinerja sistem pengumpulan data kinerja yang ada telah dapat mengumpulkan data indikator kinerja sistem pengumpulan data kinerja yang ada telah dapat diandalkan pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala hasil pengukuran kinerja telah dapat digunakan untuk penyusunan laporan kinerja el&{ ffi [,ii}&ru ffff pf{fli pelaporan kinerja pemenuhan pelaporan skpd telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja last skpd telah ditanda tangani oleh kepada skpd skpd telah telah menyampaikan i skip kepada bupati walikota tepat waktu penyajian informasi kinerja o%i laki skpd telah dapat menginformasikan capaian kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja laki skpd telah menyajikan informasi tentang capaian target indikator kinerja utama skpd l skip telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja organisasi i skip telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara capaian tahun ffnf dengan rencong sampai dengan tahun ini yang ada dokumen renstra terdapat mekanisme verifikasi data internet. laporan akuntabilitas kinerja disusun dari hasil pengukuran kinerja laki menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja pemanfaatan info 4asi kinerja informasi yang disajikan dalam i skip skpd telah digunakan dalam perbaikan perencanaan organisasi informasi yang disajikan dalam lakidalam i skip telah digunakan untuk peningkatan kinerja organisasi (> keterangan: ketik'y atau pada kolom y t ditetapkan sarolangun pada tanggal ternak $ll bupati sar9railgun, catatan outcome (a%ltara dengan outcome yang ingin dicapai dalam rkd rpm has\|l evaluasi akuntabilitas kinerja :"t,,t: :i' ,:: i. .:,;" ,;,,t'.lty;& [a$iri intl{. ti$i ill),t ::i i.i. i,i{ jl:ii i;,t. ltt lot $!t. rr{7ril rgt4or osi 8l?mtqortg berat,oo.t cek indra
aka bupati ketapang ae. www www peraturan bupati ketapang nomor tahun tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja staf ahli bupati, perlu menetapkan peraturan bupati tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja staf ahli bupati.,perangkat daerah adalah lembaga lembaga daerah yang membantu bupati dalam penyelenggaraan. staf ahli bupati yang selanjutnya disebut staf ahli adalah pejabat eselon ilb, berasal dari pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas membantu bupati sesuai dengan bidang keahlian tertentu dan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. bab kedudukan, tugas pokok dan fungsi bagian kesatu kedudukan yan staf ahli merupakan unsur pembantu bupati bidang keahlian tertentubagian kedua tugas pokok dan fungsihukum dan politik termasuk merekomendasikannya,: memberikhukum dan politik adalah sebagai berikut:hukum dan politik::': perumusan, penelaahan dan evaluasi masalah masalah bidang pemerintahan: cc. memberikan pertimbangan, saran dan pemecahan masalah secara konseptual bidang pemerintahanpencatatan sipil, sosial, tenaga kerja dan transmigrasibangunan,, mempunyai fungsi: penyiapan bahan dalam penyusunan perumusan kebijakan bidang ara pembangunan, ekonomi dan keuangan: perumusan, penelaahan dan evaluasi masalah masalah bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan: cc. memberikan pertimbangan, saran dan pemecahan masalah secara konseptual bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. pasai rincian tugas staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja staf ahli bidang pembangunan,bangunan, ekonomi dan keuanganbangunan, ekonomi dan keuanglingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian dan peternakan, ketahanan pangan, pertambangan dan energi, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, ekonomi, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan, pendapatan dan keuangan: memberikan masukan konseptual terhadap materi kebijakan bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan: melaksanakan pelaporan: perumusan, penelaahan dan evaluasi masalah masalah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia: memberikkemasyarakatan dan sumber daya manusia adalah sebagai berikut: menyusun rencana kerja staf ahlikemasyarakatan dan sumber daya manusia:membuat telaahan kajian terhadap permasalahan permasalahan yang terkait dengan bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kepegawaian, perpustakaan, arsip dan dokumentasi: 9bab iii tata kerja staf ahli dalam melaksanakan tugas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup staf ahli maupun dengan instansi terkait dengan bidang tugasnya. setiap staf ahlialam menyampaikan hasil rumusan kebijakan, evaluasi kebijakan, saran, pertimbanganstaf ahli dalam melaksanakan tugas,harus menyusun rencana kerja secara tertulis, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan mekanisme yang berlakuketapang melalui sekretariatsong alang. wilayah badan pemberdayaan desa perempuan dan keluarga berencana dinas bina marga dan pengairanpembangunan) wilayah,\|inspektur sekretariat daerah (asisten pembantu administrasi dan umum) wilayah iii badan perencanaan pembangunan daerahkantor lingkungan hidup dinas pertambangan dan energittd nasir
run bupati bolaang mongondow selattar tapi nan peraturan bupati bolaang mongondowbagai pelaksanaan ketentuan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow selatan nomor tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanda daerah kabupaten bolaang mongondow tahun anggaran perlu menetapkan peraturan bupati bolaang mongondowtentang perubahan keduabolaang mongondow selatan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan.. daerah sebagaimana dimaksud dalam dirinci lebih lanjut pada lampiran peraturan ini. perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran agar setiap orang memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatan dalam berita daerah kabupaten bolaang mongondow selatan. ditetapkan molibagu pada tanggal oktober tee bupati bola mongondow selatan aan asn pesan lir year dahulu diundangkan molibagu pada tanggal oktober sekretaris daerah kabupaten jon gunawan lomba, berita daerah kabupaten bolaang mongondow selatan tahun nomor m .ge . p anang .u hasan. . daftar isi lampiran ringkasan penjabaran perubahan apbd . emo. lampiran ringkasan perubahan apbd berdasarkan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan .oo woo. wo. mmm urusan wajib dinas pendidikan, pemuda dan olahraga .oo oma dinas kesehatan .ooo. woo. wo.oo. woommeennaa rumah sakit umum daerah. woo www mna dinas pekerjaan umum dan fra wwii .oooooco woo woooomo# mane badan perencanaan pembangunan daerah .voodoo www mmm dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. aneka badan lingkungan hidup . woo maan dinas kependudukan dan pencatatan sipil .oo. wommeeaa badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.oo woo dinas sosial, tenaga kerja dan tran mitra si.cbooo woman kantor kesatuan bangsa dan politik.ooo.ooo woommueanik satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat .ooo oom kdh dan wkd lian enna anna sekretariat daerah.o.ooo woo woooommomo oom sekretariat dprd .odoooooo coco mmk inspektorat daerah .oco. wco. wooooooo wohannnananaanananansannnnnnanalnnnnnamaaa dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah .o.oco.ocoooooo. pejabat pengelola keuangan daerah .oooooooooo oom badan kepegawaian dan diklat daerah.ooo.o woo oom kecamatan posigadan .cbooo woo nenek kecamatan bolaang ki.ooo mona kecamatan pinolosian. woo wc. www. kecamatan pinolosian tengah. woo kecamatan pinolosian timur .oocooooooooocom badan penanggulangan bencana daerah.voodoo woo woo mane kantor pelayanan perizinan terpadu. woo www www mmm sekretariat kota fi.ooo wo# mel eaa keesaan kantor ketahanan pangan .cbooo woo woo woman gol kantor pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak . kantor perpustakaan dan arsip daerah.ooooooo momo www urusan pilihan badan pelaksana, penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan .moo. dinas asian lana dinas kehutanan dan perkebunan. oo. oo. momo woman dinas energi dan sumber daya mineral.ooooco.o wont dinas pariwisata dan kebudayaan .oo. wo. w#o. woo. women dinas kelautan dan perikanan.ooo woo oom mna dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah. xi. ooc. pa? bag ppp ppp ppp ten natal sean . www naa pop kana who ba: kes) #.# sipp fly ke) kur ppa. naa spa s.s iss a59 a s a25 ket ess ee9 pad ke) kes) rai had kav) kas) ps) ia") pot s2 ta: ta: ta: eru sal situs o's kini a:pull wim nkr a99 nih din esa dsn: pan tan beta berg pas .p3 nka: png pad! sa: hg. desa sss s8uh jul ops boa'al! nee nn nna) @k:0ol\|lu sss: sis sse'si: sss sosis issn dns le) sis 88ss: \|3i se'sje soneta ng: pena ari isi 'nls sin iu\| "ai para upin eni alun has 8bis'bi y swauwiwin ou'win ono kali shalih suap sess ska ska 'do'o ada iker uu'o' angsur sesi wool y'o\|sa o:0it dum o alw oa: 2i3 milo ua10 pal vena bae satu:aer sereh ibis von iis gg00: 0n:u: 's\|u ns9n: sss sato ss3o sw: tepi sse ssi, 28s:8is solid sesi geni pep pia desa's senses:sss: hi: se: fun ta: tes \|m ta: aa: p a t'b "d9 mia kan v'olw go: sega sari &:w!:s jenis sg' si3 sic musik3 bsi sisi dod uenaisla s'soc'oie ses:wju sss, isis fee tol oiw win ': $33i3 see'sia ssssissas: oo pesan seni ta: ta. in) aa: o'low'ale wis ur'o solo pso land le) gta oman eksis syo deli iio haiti\|w alis\| berisi tei: wyu pad jav! kes) a89 dc. raj ras te) kei ing ke) poto poo aa: o'o: dd. disini8 sisi ben loe: aiu2 odp o'o'u'u 'r'n o:o.a:& ssk si3i a!a ha: anni ella ban pns png ssl dat iss aan andi tai bad pan sen) kan pnfohi men nen s'o: kie iis isi ssi tee isi sisilia pan ne: man pop me: poo oi sss o'g:w'w su: man: ananda award hh pn. laagengan . peta ata kn, ata ppn nnn . bnn doo (as) dd. f2 as) xv) as) as) ar) bomb way nee, a33 pp e.r. itl ler sgp pati reg dll lee yahoo p0a0 09r ll, kai bad s3, 5s? dda29 pan tai bs) jus) fa) pam f1) kal (ng ka les) jang ha: eni eni: betina ben ben ben pin ben ben bnn pena betina: bensin:ben bnn eni ten: penn bnn: ben enak ben bnn rod ha: ben ben sen: penitipan pen ben jaja toa via win olnvlw ps) nn! peak osis kama iss slaljais o'ido ood'tolol u'u'oio' 'd'o10' lula sb! 'era) o'so'o: 'b: :6o lele do! 'loe'oegolois 0jo\|u s8: sss: sss ssleleraei ssel sosis isloloisis\| lol dod soon o'eo ooe: dono: obi bebe blroere: o'bloelbio ss2sis' sea isl sos s'e' bse's'ssleisis ing tn: beninnebeninie ben sen ben z00 nn! ha: ben sen: ben sen senin sen ben ben ben tan: ben eni sen en: ben nol ini pengemis lalu ke) inici wi: kiss k\| sis kk: (ks 'd'ho ooo'hn' 'o'e'o'o'o0' :d' aa sbb ooooeo'bo'sisi s'e:s: :s:s1015:. .0jo\|julu loo o'last:oleh\| 01o\|u tas) sss sis see sa: scissors sss is\| sis sss. sss sis d'ot sio ole ceroboh o'a:o'e: sisi'sisisissa.sjejeja inn aa: ta: na: sat mia! lili lalu a.a dna alan seni ppa aaa ula oo: pre win sir aly osd easa esusasisi alel ooh: s:s mw: sis' uli ta: ss! 's'ss' se' slo. s5. 3similis so' o:'e: polo oo'o'ololoelje ss: s.9i lo0101olo o010 ses ss3s:s s\| s's'o'o's:ss disisi ssisisisis ser eibperolol lee elu'esa'o soo:ajolaja fan were aca bet aka aka ind mai nn: han: pan inn snn aa: ben ben: beniebeni sen senin sen sen aa: "w:n bian o'odo:disisi3\| s's'o'o'sa nis siaga &jax ooo: ub:h\|o\| n ino: '0n: k' 10n\|m sombong sdm, sss solo ols sid as) as) as) as) av) ha") f1) ft) kej dad ($$ tan pur in) did fun kan kan png v2? pan eng in) in) in) (s3g sen s8 far odn add add aaa sda aaa. . . ahh www 5bo rss sks bhn ren tai isa) www nuh ag. . ud par loc psp opo p1) lia kol a33 d.o, dies lee segi sikh sis z5 tan) fu) sad fe) kana kok yg83 ban y a kn) v'vlw nvs o'slit wiw bag sivinisl ssi sisa 'w! sa'labial adalh w'u usul b'wlw als s:sis sis si8s\| sis ip\| tit\| asia! buni \|s\| s.s sds jolo nga, ow.n\|lu\|w g'eksis minsinki l:e\|rp sih: sial e:eis ss: final nia: wuoluic sis sisi s's10o nat hani ulu d'ole gs\|sis\| sisi seja\| sek seexlele\| 2sl3\| (is ak: ra: sis ss. s:sisi sss sss sesi oo's\|e\| o'ole\| ggs s's\|sis ss: s:8i81i8 single\| sies ann #!z "is v'inu in) a82 sisi\| so!\| sisi\| w'iul viridis\| sisi be: isj\| sasis\| sis sss begal asal. s8: bip is\| ih: wulan: s'klein nv'y in\| doni ti? sepsis\| gis\| (el eksis calls\| ss33\| i'alr tes s.s sisi3\| sasis\| :5e\| a98 oni: isi\| ss\|isis\| sis\| sis i8\| sis! :ys\|sg\| \|jz s'sis\| uus! npsn sss sss$ s:sasis\| sisi s'sis\| nino $'$ s'elev: s'elev ss: is\| s:si8i se'place s'sisi s'els\| s:elev ss:si ta: ta: 'd' o'o dojo: doo fe) s2: s.s hn: rat ta: 'o! na) sis sisi\| sgj3\| s3\|s\| s2) 2x33 s:s seja: kg) 2lu\| g85 #s2\| tar kanan blu. uuuyyuyukuykyuyuyuyu daa ant ani adi anta nite aan ata nan www www anta onta ate aan san gen un, peoooljwubwn kei ks) kw. aaa ahli y08 eapssees ye? ller iis bis 22k ii, iii isis ld? jd82 desa sanikakokoks pai iisssisskiy sindo, 8e e$ 5rensai api3pe35073 ie kan sy sika layak gas gp3 $3t .2p ks) ke) nn: sn: aa! tn: n'asing pantun ojo\| njo s8: urbpnololulu .@: uu. rejo uang npo2 ona w\|o\| ms: oppo lia wda s8: skb nyvonubaya un: alumni 888n donna oma n\|p sis: ss'id o0ohkenovolown bbm baeessaaseiies e3\| ss'ice s's:so00lbomwomw lil s's sa'i obu ooovoooo le:over\|e :2888388sasis0ss ss00 s:jelas pai nisisisis 'wlw w'g: amaninik will balap sio! w!:: nan se: 0gb ubb nlenrbala srs 3i3\| ss. oyw um, s'alo du'ulin bwv kamp oop oon lola sulu\| sis: si33391nggak sin suara sisi\| ss.s\|s\| ssissslywwnnnsoa loli s'olok coe:elev\| wood unjuk (sik sse'elis ss'e: o.o snn ann snn kai pe) se:sis se: ssooooogee sea sis\|l edisi\| :83338888s85s0sasis jojo sad pi. sss. u\|n sini pama c'w' in) kgi sia ssi end mean ca) osiris a'ala sa'a s sin bkk nas o'lelo\| sewu'ulw dwi oop sgsggur3sn esa sasis lea o:ole out anu o'w\|n\|oln ang sks ssesingsse age ss3is\| sis: lanang singoanp iii sis sss) :s: sob oleh sib boboooboenuaooeea s'e\|s\| ss:sis\| ta: ta: oles na! is a.w beres arab:s on98338ns semar (pu powo wert ognyawu jas siawopnunny pon ols kepsek lis as) pang ii, "wu had peni "uu ente kenuuuyn una tani lan san sed kg) dal pad pak sn) merek ukuran rri brk bw) tn) en) sss par me) (ea mrt) cococooo gagarasa sis dad es) te) gs3 sit jsp nan mei tps ptp, ss8a eat) ses ke) far ca) iya kes (ta) kej cek ragi a28 kav ke) sbi xx! tol lan atas paras a80 were ros ss. i235 f1) kes pot poo sila poto ana nn: ps) ben sisi hin tss: 'a' ben bnn 's'e.o:.ala none sana bean tala: big 's'olo\| sisa isl disisi\|s \|zis lokasi sss similis on) o'gi is'i sisi s:s'e:s8i8i 's's oh: os: oo: g1s "gg: dua s9: 'g\|o\| s0: persis han sss o'o: kang o'o:s'c "sis s.s'e: "la s0) gus: do: b:e:s'o\|s srisiiis hki gggegse3 usul p3: pora 'aula aang par mana span uea tuta helen idi b82 yan "ui wivinin bagi fe) bio ken tata: ssi ini uimiololu na: "bs: 'o'luwu "rs: cai o:t oo: dip masa3: sisi nos solo. bagi on) os: lagi d.o. bo. ka) now sya: mn) ss's:s\| diss lada tbk: se: o:o: :s:sis 's's:sis young. ken s'inisiasi o'o: '8is ksb. s9. lln s'a' ooo: so: tree lega ssi han ba: :s: ss: poo poto ben be: ba: loka bnn pen ben \|(z sin ba: nila 8t3 s:s's\|s duda ing! sis sa'i m.a: bd. olu ban pen o:c s's's's\|u w: t:g: ssi o'o! pan atb bn: olo s:' b'os so, ss: s'ole :0o sss :s:sis haa obb: oo: loo! had ooo: ols. seegyeees fat seesasasasa 11an sid tai ba: g'i ppid six bia pie didi oto! sisa ejaan lip is: sisi:s tesesehis! fan am) p ) te2) ke) sik ps) kana nik "wu aan . kan malik aan nw? dengan ema kerena (asi fan har "wd asa ala ls) kan an: dang dai sina aga hibuneu mena jan as) ipa dahan kang ia) rai as) pan nak kal para t93 tag las) ann kara tag aw) s5 kan dad la) sisi s32\| ae) ke) kang r'a s:isis ha: na: s:8i. kalo dit (tes gai hai kos) sss lag ni: tb: bad su: 21g s's tn: ta: feri s8: na: 3ja\|g na: sit sig. ss: s\|s sasis biak s8: 288i 888i: 883i e:s: nan men sa38i: pns mn) ses di: ra: sic ps: oo: sis ko) rsi ten 8s: ito) 'o. 2s. es: ha: an: sia ss: ala bsa s8s$ lari naga sei ta: tani s'sis sis bip: ss: hn: dek han haa ss: s2: lani bgn dasa ke) some ala sing shahih ada buk coin fa, sis: wi: in) pai sel ta'p s2: sd. lari makanan remeh pap nn: bis ta: ha: asasi ss: s's: tan) &is sah busi si: ta: mina sera s\|s b3:gi ban dis' 288i hb, sai sia sia ai: (as) v.d n: si32i s8: ten) rara 288i ane ssi s8: sis do. dd: han link eksis sin she sss kain dim kisi kisi pra ris va. ta: sip vi383 cl: ha: niue bae saki. s:s: s:. ns! sisi sini lp) s5: s3: ssi! sss: isi bad bis isi ssb s'n\|s d9: dio bae kas) uuuuyu tuuvmuum umum yuyu umum umu in) soo a50 asa naa ooo were o0&vy oub le) les) walywwyww www www www tolok doku bob dod titip nno sunyi lil vlilllla halal vllllalsaa pysllllslaa bad ana ana ss. ungu ia) www cup des kok ipp dpn pagi sia vlag oi ihk sesi isi help side ga aids sta fga 8ak8 (ra kel ban f1) tas ira ban ran pen ben: ben ha: lu) mia oa: wiw#w#i nini aa. oke sim o!k: harga sini www oem vonis! 3i3iv tak nigekelir neh swa inicio: ono poliol own orn n'o'a: aa' k'o seong sskssn sisi stasiun ssskase sasana o0000 ssel ee: sse s'sse yas n3s sisa sls sds ool lolos dolo dos boo obi ob: books moore ss. sc. s685s: naa ben ben bnn lw. naa key bun nbl boga ynu, e5e\| cken ssk oow nkb asha nanas o!\|vo' oo:0o sis snb393bkmk:b sesar swe w's.s: pan n'w: sni "bs yss senksll sss sss siasenskskula skasskin do: 00000wow: ss.y3s:a:s: s2358: :28ssa lol idn lol lolos oolong solo dos 0oo100 solo ooo sss boss ben aa! be: kok swim: sw: penyu dn, nai ena nein fat bo: oo: seek: ska sip: k'a'es s1 pleno min, aga: d0) loc d'o10 duo set bta s'e: ys:n:s sllimol mos sss sololidooomono doc o0o: ooo vo' fan sss ssososl:ossoglk sas sss sloss poo ba: koi sini toa persen'io' say voor'iphone dog nio soon80o opinion'o: oa: wb: nin ona t so wn'iyu'os: sss sts sbugsak:n'vksslki a21 hiu. din. derik "perak hok dik c. benih berau. hk" bio menit heran ob he, hik mio heri beri huk bini mere. ben make. mic kena. kena tmt. aaa ng) pas yah rebo teh pablo leh tek jak pad te) plasa bayu yunnana nan kbs uut jua les) les) les) ss! dww yv? dll bba eni ppk pno ipni sss, ss3s file ikan iii jpo vovouo ooo povo dot kas nuwun nuwun serba derbi ker nip ppa ppi sesi pis3 bbb pmn r19 ilyas eny ppp topped yusuf yss ylndiuk lek s2315 rdi ss9 23a9 permai sex ie, bpe5 "r9 dt$ bagi usa 0e bari ssb ko) av) tan pang ben ben aa: aa! ben nn: pa: ben ben: ha: ben sen tai tai ben lau pat a'a: o10 wi: 'u'o'wi bo: bin un'y's onu: pinisi ngk ses bib poin osis ou.sis nk! sss dis osu china o'w ia: ssb: d:s ss:s.u "ko oom ok: wm: s's: hk: sss.s:s5: sss sa$ miss sai. ed' :':0w 'w'o u'w' ses.s:sis misses kw: solo sds logo ols dll sss loss bw: ooo0: oo: oo0000 a'ud au: sss.:. 29is aa: mis ta: an: nn: pia wwu'v's'sbi kuwu ba: oow ona ska dkm kena dwloniniw dwi ldooovol yu' kondom wook' aau olah mu: ssk lip suis srk abu abi ppl sbo dll kso solo uks s:sn nx: biak. oo0: d60yov: oo: yk: s88: i9 ssi. s:w nk: lili ols loss solo sss sss ih: dog ooo o00o'o' ooo obb eos eib bni: ta: ka: ben ha: suk bs: pasien \|s tas) w'iw!o'o singa: awi! dipasok ns: o:.o: ww: woo: did oi: ses:gig: sari: sks alis saksi polo mmo dos lol pms oop k0: logo a080 dod o.d yu v'n: seni kbs sss eee' sse: s'g'6ese oo'b ee'm: sell odp logo ols dolklols s'cs sss we: s3899: :982ss5: :89s:sisbassesioiso laaaisi sb'rpi fan sosro. ssel: bbs lae bbs best air: aan pan: pn: see ben aa: snn: ben ha: pan tag ptk nia mai ia, ban sinai slim konon oop sidik ii: dok wwe oo: io: won: o:a: svensk pns isis baik sulla 9gas le) bang ito ida) umum nnn aja uuvuvuuum www oo00000 sun tas) oe$ www ngo diva kali dpo bopo don sbd yyv dvd davi lek daa dod ss pippapa pps hip dpp ppp luuuuo kaa ld 55k bs) & sex tsi bana gs) psi did sib fl kim) do00m sss aa. a00 asli fee bea yu. wan dd raj dn ss. nun uyuyuyuu sud d0. kang psi nuwun sy) oa? pad &b5 gg ta) lag aa: bn: nn: pan bar rn. tu! pin oia, biro kis nai bit sss! bin esai kiki bing sis\| sara! iban sui sun sa'ai, cole oop ss: 'a! 'n s mo:k:g'g1u gos u'aa: pf: s'sis bar s8: sains ssk o'ol: sl': 'b'bbo'p'd' :wu d:01w oi: sia s'80s: :s:i33 ss3s3a'2gs'u: itu seal o'o0assess's\| "s's oes sb' os's ss: o'oleh obi obo ooa:b: o:b:0a: :s868483225: mana ari ig tas dang nin w'o no: d'sig\| day tin sbn sni oo: penis lan oem sein o'usul\|l o'oe: 'olo'w aim ui! s8: nba opi sl. kip bola so.k mk! d' jul koko: oo0' o'w: s'lain\| ssl l'a:si: s:s:as' sl:2doo0loo00: ols d'o1r d'o010 ss1ri sio lbo ssl biola isis sss ss: rod lag and mn: bin sbb wiki ., ai: wan nan mu: wmo en: bs: masi yss mu: sni: pisubsboaonk dim lalu owl o0. win s'a\|s sss sibuk ia: sir ibu six spin solo o.d dok mw: is\| s8is88388' s'e sss sss3ss333 so\|i 's: ool ia\| o'aerob romeo'o: ee: :0b oo: aa: feri ssi late bee bse eee ie: nn: be: ha: nn: aaa aa: be: aa: aa: aaa d'ni1yw 'd00000: bem nya ini nin\| dodol: opo 101w hm: 'w: ':d'n 'd' oii siswa\| s33333s33 swiss seni sss eoa ke) (ng rah j2am hena nan and npe asi www waw www a0. kar nan land fa) nnn www www n8& nan hana ko) ken) ka) . han lang pen nen sisanya $g aan fun gta sy 2x2 as) ts: sg: dll st. ssk teu vivo kta go. 2953p eps3 8v$ da. rt) tg" uu ta) fan) jau) kal otr sss sd? fa) end saga eni (on) da0 ind raj g$ a33 wi) ke) kes) (ad (su pop psi dn: lagi bip: rod pa: boa bin: (fe) te) kal o'e'o: is) d0: dd: an: poin inn sis si3: '&' h'n s'a: pan pai 6g: "8s: sia d'is n'o' sg: ' i s'e's's: miss'eis sds s!o10: sasa 'o: 'g: 'a: s:3is 'e: b's se'2i. nisi2 (oo en! sss aa: aa: rod lari nn) boa png aa! ta: kpd basa ta) naa: siti8 se'seh rai br: hasi sanspo o'o: bius: sis nk:b:s dik ta) 'o: s's's: sis bin s8: ss: mm.) di) bag ais isis :s: sds 'g:s 1d: ini lis sa:gis isis ee: bn: ss0 2x3 sin ta: bis'3i2yi ta: ta: ha: iis sis nn: ben: seni: ben ben on: koe) s3s3 ate puan tn: ku: poto ta! :ss3s oiw: ot3 sss sss sis: pot ss). b3: fan sss. lot sie: 'si8 o'o: 'o'o8 bio io'o os: mass ba: han: ha! mirip oos aa! bg: bb: ria ka) kas bie d2s$ 's' see sss ks) tuuuuuu tuuvmvumutm umum umum uumuvmuvuumuumu cal . . a01. . . . www www wwu www www lyu kaka ooo oo000 ore kos unr lou bbw yung kes) vuw www vyyyvyyvo pllvvp skl kkm uml mwp ivo jwv kvuiyjas daddy diy kan ss.lllllasa too tbvvvvy toy tt. orrrarr tet3t dsr olor r20 r20 saorpaga sib ludoiovi tol lppvloo loodvlo dll lau ns na ata ) ps. irak toy bob vvk on sis coco sovakgebvbva vvbbkvv kuku kba kos s$tg lakajlakla dkk lkjvlvwkekrakjlvk a09 yov dodo sts issn fdi diss sir core tttaskkak kas pnan tak gions sel ten open ung ega ii3 y30ouo buru2a23 lui uya s8. bagyuoloi koh pai vux sss way dia a89 let #e53 \|s$ 25x s8 sya te) rt) bkk cc) tor na! wo: pada haa ms: wwe ob: kai lin, hungwe uno ova oi: abe no: die juga lks suu oa: ocw: ssb uyuywoos "sn 88k syu: sescu: ssgilesssi oo0o deo: an) ooo o:a: ooo sss ssl6s. sss so. sos bee sse lolos: ssslsooksosos ols obb dsn tis soo lou: ob: bob lol olga: ss. osc:s. sls spp bee6ke elmlblbllb85s tn: aa: ulama pon lg! tn: imi dag ha! dn: sy: oin,ol wo: da: osk bsnp tgpblur\| biasa "sr obi ddyuuol oo' kov obb o:'w!' sol:u: ssngiulpnonn sbm oles moo dn. oku wings snn o0005050: ob6 on!0o0 wyu: u:m: sss sss:o ss609ss6sbbkab6 sus so: uses l:s: sss solid duo solo ooo 0o0o: dll o'o:d lolos: sold ss: ssslolblolse lil sbs lola ta: an: hn: sib! anu link www &: pra brk selasa ngyang:i, wib ig: ito) dwi: fto) wi: (en) sbgnyas ons tas lsi solo look popok and lola. doors oo0n wu:d': ow'w: ssl: sbs o0seo16 sbl s n sss sss ou: ssssslsis: borneo zoos mos soon ooo0oo: bob ala lh: fe) siswa: sss ibi bse eeeeee moto ta: na: aa: dua men wa, london slim odsvontmem down kolam wis. oi: ino oyo sala yss: 03813s ka) pal uty yuyuymu yuuuuu kupu wuw uuw www www www www enak aka dsn sas www oo00000 (as) ben wrn ito kb5ne kes) iso) www penyu www wyw www dede del god dod dod yvd s$ddd od0 drdo did ss.2t702235352 stytvj diy v& did sisi ses. s.s r90 g00l0o dod san an pltu ylo vulva tpg siuyduvuo vyu bas tpb padan donna tik tan v00000 ss. yy3 @versi, lek koko lakh obb a60 ooo odo du saudagar glaad akba slaakak ana tai yo dod dyd ie885 jat 3date deo5i sala xm lai gx. a93 a02si teror r93 pp lam dag agy3 ea) un" & . jl) ks) ira) ke) rod rod na: na! ha: nn: nn: pang ion yaa pat, nak iki term isi ma. wnolmw man pe. snd bin bo) du' yu'n ui: eno bibi p:.o: so:lss& k's etika:s85s sss ssb senses sss desa:s. ss0 oe'o0' oo' le'a' ls. sss bee sss. soe. \|lu sss sdooooos dod mono logo0d0o sls sold #\|s ooo ebi: :6b: s8' se. misses reserse: siswa ta: uang iris pin . . kek ce. kuis kkp bnn benda anri show bros sidin wins opo'n: d:. doo o0w sania a.n: su. nu: sab ajb:k isa ssk spasial sss ssa:sss sss so: o0o00: bag e:.e: stop ulo sss. sc0soe'e' ssl slololo lolos sss yo! (en) so0 eco: ss3: assess tn: ha! ha! aa: boa sw: po seal "yo ssl nos: (os pso ob! ss! vc000':n!:d0050: di! ooo'w' loss se:a: oo: sodidodonoosooolo1o lolos dos ooc oon' o'00o feri ss:s: ls:g: sssssj rod ta: pop biola ulu! h9! teh agi dibalas moo! oonvokowo o:w: ssa. sono:no oun: ssa1go5 kssoiouka naa fe) ke) umum wis im) www www www www www www www www a. hana pena www www www www fan) pan rah kes) bs) les) les) iva) awu www les) ppopiopir ppi ris sipp spp ded oyv dvd said lol s.s. sisa s.la v.y ali vuv le , 1x8 v2. age fis gy. 5v0 pil as) as) as) pop sp3rb stb d$? sgb yi s9 px wp kan lan pas tag tag tag sai k2ya blok esl asp ggs y. &d y sr: fei d9 kai k1) re) ben: peta ben ben aa: hn: bi: pena maan aa: nae kes) oo.o: sin: mio wiki kw: nae dg! bwg. buy: kea y!i9:sk:kib ss! sini\| jdj alasan vino o'o010 'd0' ola doi: u'yib'is pad b'66o'g' mh! senin uu! ilir: brk ses mass2\| fe) o'o' de'o:0e ooe o:o: or'n' o'01p pos s'9ss: sis se:a: sik kik: shine issue s:i'es:s:s is! so:o: sido. sas sis ka) obb oeb'b ib: ooo: ob! bebe: na) es'8c:s:e sss: sec nan: nn: "tt " dan pen kota' ben be: lan pan tan. inn sal sen ann pnp sim! lig y3: gisgioig!i mejoiwiw: km: sis xv& wb: sisian\| buat wi! o'w' op! siv: navi o.o:a oo: uu: ' w!'w: nn: d9: so: sini siv i0! www o0' fe) oo'lolkhia: orp:n' uyu1o dd ani nn: s8:a: sninitui sbo sid:s s8!) ol:o: dd: in: dsn tan) do' d0: sss sgg a0: sss: ss: :sss nn: matan non ben un: pot loan ata lea la. nina ta! ni: ip d'vo mean san "to: lha hn: bo! unta ia! ara ngk. salon bodi! rmol h' e:'o: 'e: toto! ohn' n! n'g tas) pw! n\|oo kana lks 10o so: jlu, 'db'ob'b'o o:e: b'b'hichki :d6 sbo o.o16 ss'e! glen beb: null bs) han nan ben ben pa: dan sen ben ben ban pn! "u: ata tata d'isis spo 1d! won dod dm: win non vno ono ou: c'oo'ga:@g: subsidi kir tua akw:a1o 1d: ve: s'o'6o'a sbm kso (np ema ntp pad ppp era bee y ke) ka) ke) in) www www www www www www www www pena kesan han www www kk wyu keji kei kas) kasi padan musa fan) (an) na) is) ima ayu kerja uwv ong tips ppo yui vod story vw sta tan uud x58 z2 . 27z label le, lab bug too euy eun dd too kta kraj y day ada kota ago oja\| gie elf ie, spi bang 5g. in) jas jas) as) as) log gg) lag yg& bau! taj ira) (ts ta) sy) par aa: ben d o ia: lot. mn: en) nx! kiss! kim visi sis wiw!: diy aw! (as) sani ds: ir) iris kkn \|s:x fa) 'd'oo'o0' '6e 'o'a o'a: tas) sos: s0: krn) pss dosis sing sin #\|s oib: ss:s: s8: ben "lm los) nine uu! wa: seal to) keji die lolo.yw di. les) kas) tej pma mmo yo, ninisag ninik wiki alo sindo on, d'o!0o00: d'a. (an s.sos: sle: s'wk s:yu' ha) ssl lsid dns dini e'o: d's1010' b:e: s8: s.s. aa: bn: an: be: na! dn, is) oo: mimi '@' al mm. mi: kan) kan san tari ee: fe) aa, ken) k3) nn! rb: sip nn! sis: sis: oo: dip: ata: kb. se: ss: nn: se) sec polo didik sis! dos o010101010 o'o: loss ols 0101e sale: pang ben koi soo bnn: tn: s\|z jas) sold oom d o six oo0 oni obb sia: sss lvw nos ai! han (eh f1) j eh peni bini lhk lhk dik hak sini mini bening menak nenek ko, benih bini gk dus ja) le) pppppnoi po9ti ppp dd s0) ka) etil von9y ja" ktt are gift a39 sam .s$ ily .bi3 diy ya tag tar aa: ss9908 ker nu) fit tai as) in) raj pan adi lw) rn) ita) aa: tan ane na: tas mia no: d'all www! d2: ha! ll. d'lele ba: kes) s'w! kat ss: no! het) ssisiss\| s:n: wii s:o0jo\|o ni: x!'d: ss: s83 38s\| sasis2305' 'o0:o'io0's! z\|$ oo: ooo oon o'b0 oe\|. nan) s:. \|8i3 sss sesama's: :s:se:s:cse: nn: nl tee) h2) mis dong:a: sai pan lag w'lulu tik ibynkobo' iwak: s:disisi bebas kana \|( dd. olo10 ban iban tak co) n.o.o dima nw, s'lele nos akgyaok: bis sinis ks: sisi ona win r1. obp mn! uel ni: sisi basleyaag ao. did otonom oto ho, o'lolo ss: :d2 sa: solo ooi1o so10 sop tn: pai en: da: (en) hii pot ini skanrangaku suga ora (sli isis iva vma!w kong: biak nw! nw: pang ra: la. pad pbs eines:s basis: hand sisi ssp k:g'g bia hivi ukir: aang m:b: hw: mons on0o edo o'o is! s9s99s0. 's:9e: s'a': lis iloilo o!o parah ata go: "yi solomon diss. os:n: ooe'e op:a.: ggs ssogsk:nis s1o10 zis lem mis be) bal aan men \| ena pos bau aan ulang tenun gan at o lana menanam tap co: pai
menimbang mengingatperlu ditetapkencana kerja pembangunan daerah kabupaten maluku tengah tahun memutuskan peraturan bupati maluku.tampilah. ditetapkan masehi desember tengah, bua uku kan masehi desember rear kabupaten maluku tengah, se! paten maluku tengah tahun nomor
bupati tulungagung peraturan bupati tulungagung nomor tahun tentang pelak sm pelayanan peri nan stem paket denga rahmat vang maha esa menimbang mengingat bt'pati ti'lui\| agung, bahwa sesuai perkembangan permohonan perijinan kabupaten t\tulungagung yang sema}in banyak dan beragam perlu diimbangi dengan pelayanan cepat, tepat dan transparan yang mengarah kepada pelayanan prima; bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam huruf maka dipandang perlu pengaturan pelayanan perijinan sistem paket kabupaten t[punggungaksanaan pelayanan peri inan sistem paketf"i\tulungagung nomor tahun oo2 tentang izin usaha industri iui), surat izin usaha perdagangan sup), surat izin pemakaian gudang sig) dan tanda daftar perusahaan tdp) gambaran daerah kabupaten t\:punggung tahun oo2 nomor seri b); peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun tentang irigasi lembaran daerah kabupaten tulungagung tahun oo7 nomor seri d); peraturan daerah kabupaten t\tulungagung nomor tahun oo9 tentang analisa dampak lalu lintas andalan) penataan kawasan (l,o9 tentang penyelenggaraan lain lokasi0 tentang penyelengg arahan zirr mendirikan bangunan (penyelenggaraan izin gangguankedua perangkat daerah (lembaran daerah kabupaten t\tulungagung tahun ol1 nomor seri d); peraturan bupati t\tulungagung nomor tahun ol1 tentang t\ulungagung tahun ol1 nomor\:punggung berita daerah kabupaten t\rlungagu.ng tahun o12 nomor memutus menit akan: peraturan bupati tentang pelaksanaan pelayanan peri nan stem paket; pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten i\tulungagung; bupati adalah bupati t\tulungagung;' i\tulungagung;; lain gangguan adalah pemberian ; la; izin mendirikan bangunan adalah;enawar;; pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari sah;tanda daftar perusahaan yang selanjutnya disingkatz; tanda daftar gudang yang selanjutnya disingkat tdg adalah tanda daftar yang berlaku sebagai beli;; surat ijin usaha perdagangan yang disingkat adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;; tim teknis adalah unsur unsur perangkat daerah yang terdiri dari pejabat struktural dari satuan kerja perangkai daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan terhadap proses perijinan. bab eni tata cara dan persyaratan pelayanan peri nan bagian kesatu jenis jenis pelayanan perijinan sistem paket meliputi paket meliputi: ijin lokasi dan atau ijin gangguan ho), ijin mendirikan bangunan imb), ijin usaha toko modern utm) ijin usaha pusat perbelanjaan supp) dan atau ijin usaha pengelolaan pasar tradisional iup2t); paket meliputi: ijin lokasi dan atau ijin gangguan ho), ijin mendirikan bangunan imb), surat lagian kedua tata cara untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pemohon wajib mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala bppt dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam l^lampiran dan l"lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini; bupati melalui kepala bppt dapat mengabulkan menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada setelah memperoleh pertimbangan dari tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati; penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan alasan penolakan secara tertulis; bagian ketiga persyaratanrnyataan persetujuan tetangga bermaterai rp. tusurat keterangan lain bila diperlukan;nyataan persetujuan tetangga bermaterai rp. ooa rt4. surat keterangan lain bila diperlukan; bab iii pelaksanaan pelayanan perijinan bppt sebelum menetapkan ijin: melakukan koordinasi dan atau meminta rekomendasi kepada instansi teknis terkait; dan melakukan penelitian lapangan cek lokasi yang dilaksanakan oleh tim teknis dan atau staf teknis. (l) koordinasi dan atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin; hasil koordinasi dengan instansi terkait dan penelitian lapangan cek lokasi dituangkan dalam berita acara; untuk permohonan ijin yang memerlukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam angka neraka tim teknis dan atau staf teknis segera melakukan peninjauan lapang cek lokasi untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam angl<a adalah (dua puluh empat) hari ke{a sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar; waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagai6sl6 dimaksud dalam angka adalah (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. bab pengawasan dan pengendalian pengusaha yang memindahkan tempat usaha lokasi lain wajib mengajukan permohonan izin kembali kepada bupati melalui bppt;ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan tidak dipenuhi maka kepala bppt atas nama bupati dapat mencabut ijulungagung pada tanggal aug .", . t\tulungagung agustus daerah ir. ii\|dra fauzi. pembina utama muda nip. 19s90919 berita daerah kabupaten tulungagung tahun nomor lampu ran peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal: au6 tulungagung. kepada pa tul punggung kepal badan pel ayal per nan ter padu kabupaten tul punggung punggung surat permohonan ijin paket (ijin lokasyijin gangguan, ijin mendirikan bagi.jan, ijin usaha dernijin usaha pusat perbelanjaanijin usaha pengelolaan pasar tradisional) yang bertanda tangan bawah ini: nama lengkap tempat tanggal lahir alamat rumah temrmohonan pada bupati tul punggung unt mendapat kan surat paket yang ardi dari lokasi dan at gangguan mandi bangunan usaha toko modem7 saha pusat persen ani aan7 dan saha pengen aan pasar tradisi onal c07at oleh pemohon( dan bant pet tugas) bent badan saha sal sat ]jenis perusahaan npp nama perusahaan alamat dan \ ' rt rw kelurahan desa kecamatan kabupaten l,lokasi lantai gedung telepon fax e mark tdp (ika perubahan) pma (ika berupa pma) \' status tempat usaha kualitas tanggal pendirian tanggal mulai kegiatan angka waktu berdirinya perusahaan nomor sertifikat tanah nama notaris alamat notaris nomor tanggal notaris nomor tanggal pengesahan dari pejabat yang berwenang ijin lain yang dimiliki perseroan terbatas p. f) koperasi kop) persekutuan komanditer cv) persekutuan firma fa) perusahaan perseorangan i,o) bentuk perusahaan lainnya pbl) pma mdn non fasilitas lainnya. tulungagung (pusat pertokoan perbelanjaan pertokoan) (milik sendiri sewa kontrak cara lain) demi surat permohonan paket di buat dengan sebenarnya dan arabi kemudian ha empat ket serangan ket serangan tersebut dak benar kami bersedia unt sesuai dengan peran uran perundang undangan yang berl aku mengetahui petugas yang menerima tulungagung. tanda tangan pemohon nama lengkap) mat era nal lengkap) lampu ran peraturan bupati tulungagung nomor tahun tanggal: au6 tulungagung,. kepada yth. bupati tulungagung kepala badan pelayanan perijinan terpadu kabupaten tulungagung tulungagung surat permohonan uin pak uin loka ijin gangguan,ijin \,, mendirikan bangunan, surat ijin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan,ijin usaha industri surat ijin pemakaian gi,jang, tanda daftar gi,jang)t yang bertanda tangan bawah ini: nama l,lengkap tempat tanggal tahir alamat rumah tem . pohonan kepada bupati tul punggung mendapakan surat paket yang ardi dari lokasi dan at gangguan mandi kan bangun surat saha perdagangan tanda daur perusahaan usaha nut surat pemakai gudang tanda daur gudang c07`t 4g arr oleh pemohon( dan bam 01eh ) bend badan usaha sal sat nama perusahaan alamat perusahaan jalan rt rw kelurahan desa kecamatan kabupaten l,lokasi lantai gedung telepon fax e mail perseroan terbatas koperasi kop) persekutuan komanditer cv) persekutuan firma fa) perusahaan perseorangan po) bentuk perusahaan lainnya pbl) tulungagung (pusat pertokoan perbelanjaan pertokoan) status perusahaan gontor tunggal gontor pusat kantor cabang kantor pembantu perwakilan ]ika kantor cabang kantor pembantu perwakilan, lengkapi data: nama perusahaan induk nomor tdp (ika perubahan): alamat perusahaan rt rw kel arahan desa kaca t kabu pat lokasi unit produksi (jika ada): nasabah utama bank jumlah bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah: npp jenis perusahaan pma (jika berupa pma) status tempat usaha bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (bila ada) ]jaringan internasional jaringan nasional waralaba internasional waralaba nasional kso mandiri lainnya. .a. merk dagang (jika ada) :. . pemegang iak paten (ika ada):. pma mdn non fasilitas lainnya. (milik sendiri sewa kontrak cara lain) nomor tanggal notaris nomor tanggal pengesahan dari pejabat yang berwenang izin jin l ain yang dimiliki kualitas tanggal pendirian tanggal mulai kegiatan jangka waktu berdirinya badan usaha nomor sertifikat tanah nama notaris alamat notaris eni nomor kel urakan tgl kel arh maga berl aku mun jumlah pimpinan perusahaan: dirut dir. cabang penanggungjawab direktur onl sans kedudukan dalan perusahaan nama lengkap temporal ahi tdp kode po3 nomor telpon kewcanegaraan tanggal nul menduda abad bila sebagai pemegang bahan i(humus komisaris{ direktur) kedua dal nama jumlah saham ymg dimiliki kembar) uml modal get alamat perusahaan kode pos nomor telepon mul abad jumlah pemegang saham (selain yang menjabat sebagai komisaris direktur): kegiatan usaha (pilih salah satu) perdagangan barang perdagangan jasa perdagangan barang \|asa alamat lengkap kode telepon kew fran jumlah saham yang dimiliki (lembar) udah od nor( rp) ]jenis kegiatan usaha kegiatan usaha pokok kegiatan usaha lain komoditi produk utama komoditi produk lain omset perusahaan ini per tahun: modal dan saham modal dasar mode ditempatkan modal disetor banyaknya saham kembar): nilai nominal per saham total asset jumlah karyawan kedudukan dalam mata rantai (pilih salah satu) wni. wna. siaran usaha distributor utama pedagang besar grosir whole sales sub distributor pemasok besar main supplier) dealer besar agen dealer pengecer pemasok supplier) pedagang pengecer skala besar l0. pedagang pengecer skala kecil ll. pedagang pengecer tanpa toko pedagang keliling eksportir importir eksportir l po.tit l6. pangkalan .last \|jenis barang iasa dagangan utama \|jenis perusahaan (pilih salah satu) hei sus koperasi modal parl pokok para dana dangan bah modal anggota koperasi bank mya go koperasi bend koperasi eni koperasi swasta swasta tbk publik persero persero tbk c,o publik perusahaan daerah perusahaan daerah tbk c,o publik non pri mer sekunder edi kong prodi serba usaha mya ]jumlah anggota ( orang
salin serta perbaikan alamat penerima hibahnon program dan belanja beberapasatu alamata ali bupati sekadaubelum ditetapkan sebagaimana jadwal sidang paripurna yang telah ditetapkan oleh dprd kab. sekadau nomor dprd tanggal oktober maka,menetapkan lembaran daerah kabupaten sekadau tahun nomor memutuskanbab ii!belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil:belanja penyediaan jasa kebersihan kantormakanan dan minuman: belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah:husus untuk pengeluaran kas dalam rangka melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada untuk setiap bulannya sebesar kewajiban yang telah ditetapkan per bulannya. bab penutup peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam berita daerah kabupaten sekadau kabur sekadau drs. yohanes jhon,mm nip. berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor
bupati tabalong peraturan bupati tabalong nomor tahunku, mergpr. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan e. daerahp.pf. daerah kabupaten tabalong tahun nomor bupati tabalong nomor tahun e.. dengan peraturan bupati ini ditetapkan rencana kerja pembangunannggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten tabalong tahun anggaran gagal ij) rkd kabupaten tabalong tahun sebagaimana dimaksud dalam tertuang an.(li), disusun dengan sistematika sebagai berikut babi. pendahuluan bab il. evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah bab iii. rancangan kerangka ekonomi daerah bab iv. prioritas pembangunan daerah tahun bab rencana kerja dan pendanaan bab vtetapkan tanjung na! sn) anang syawafiani net ma" daftar isi basi pendahuluan latar belakang dasar hukum hubungan antar dokumen maksud dan tujuan proses penyusunan sistematikakabupaten tabalong kondisi fisik daerah kependudukan aspek kesejahteraan masyarakat evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah tahun evaluasi capaian indikator makro evaluasi capaian pelaksanaan rkd tahun evaluasi pelaksanaan pembangunan kewilayahan permasalahan pembangunan identifikasi permasalahan pembangunan isu strategistahun dan perkiraan tahun tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun dan tahun arah dan kebijaks: program dan sasaran pembangunan daerah kebijakan pusat dan provinsi tujuan dan sasaran pembangunan prioritas dan sasaran pembangunan tahun program prioritas pembangunan daerah tahun bas rencana program dan kegiatan prioritas daerah program non urusan program urusan wajib dan pilihan program dan kegiatan prioritas a38 penutup bab penutup kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten tabalong tahun disusun dengan optimal mungkin melakukan identifikasi terhadap salah daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta program dan kegiatan kedalam program dan kegiatan yang sera dilaksanakan. segenap sumberdaya yang dimiliki dan semangat #serah komponen masyarakat daerah hendaknya diupayakan untuk smg prioritas pembangunan daerah tersebut. samaran pembangunan daerah merupakan sebagian kecil dari tahapan pembangunan daerah. memulai pembangunan melalui serangan pembangunan yang baik menjadi itikad baik pemerintah mengupayakan penyelesaian masalah masalahnya secara terencana. pia adalah dapat menjadi titik tolak tahap tahap berikutnya. pelaksanaannya mudah mudahan dapat menjadi komitmen see: komponen pembangunan daerah kabupaten tabalong, masyarakat maupun legislatif untuk mencapai hasil hasil yang asi semua pihak. dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan upaya artikulasi terhadap kebutuhan berbagai pihak. demikian apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen sman komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki sempurnakan penyempurnaan pada periode berikutnya. ati tabalong can h anang syakhfiani ane, daerah kabupaten tabalong tahun
i}l'pati ('banjir peraturan daerah i(kabupaten cianjur nomor tahun 2oi3 tentang larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa keberadaan minuman keras sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat dan membahayakan kesehatan bagi pemakainya, serta bertentangan dengan visi kabupaten cianjur lebih sejahtera dan berakhlak karimah, sehingga perlu dilakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol kabupaten cianjularangan peredaran dan pen jr jalan ::t _.:::=:t beralkohol: \lengai::d20ll nomor 69a); peraturan menteri kesehatan men. kes perl tentang minr,man i\e:?s: pe:a:' .:r:: j :t : r,: i:r :i t:a:t mof tahun 2t0c te::iang gerakan pembangunan masyarakat berakhlaqul karimrda:ts: daerah kabupaten cianjur tahun oll nomor seri d;: peraturan daerah kabupaten c'a); 20t beritedaran dan penjualan beralkohol. larangan minuman j; satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten cianjur. minuman beralkohol adalah minuman ].ang ne:agar ii"ing ethanol ]'ang diproses dari bulan oinuman beralkohol. memperjualbelikanklasifikasi lebih dari soh (lima keseratus) sampai dengan ooh (dua puluh keseratus); minuman beralkohol golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (c2h5oh) lebih dari oo o (dua puluh keseratus) sampai dengan (lima puluh lima keseratus); dan minuman yang beralkohol lainnya. bab iii larangan setiap orang danlatau badan usaha, bab penyitaan dan pemusnahan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol sebagaimana;; ketentuan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan; keterangan mengenai pemilik asal atas minuman beralkohol; dan tanda tangan dan isi, pembekuan kegiatan sementara, danlatau pencabutan izin. bab viii ketentuan pidana setiap orang danlusaha yang telah memiliki tzinyang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan peraturan daerah. bab ketentuan lain lain hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebikabupaten ci.antur, mutasi lembaran daerah kabupaten cianjur tahun nomor diundangkan cianjur
bl'pati ('iii,]lir peraturan daerah i(kabupaten cianjur nomor tahun tentang pengendalian dan penanganan penyakit masyarakat kabupaten cianjur menimbang dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa perbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan merupakan penyakit masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kabupaten cianjur; bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban llmu dan ketentraman masyarakat kabupaten cianjur dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten cianjur tentang pengendalian dan penanganan penyakit masyarakat k.: .:.:.:: c .:^ ', :: :kulr,embaran .^i ^.)atuan polisi pamongpraja lembaran negara republik indonesia tahun o1o nomor tambahanl1 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamongprajoll nomor 69ai0. perahu: an daerah iia;upa:e:: c^a: ,: l. =:: :a: : : : .: g ^'.:. cara pembentukan produk hukum daerah lembaran daerah kabupaten cianjur tahun ol3ngendalian dan penanganan penyakit masyarakatpenyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang meliputi prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, nilai nilai pancasila dan perbuatan tersebut juga dapat menrostitusi adalahtempat prostitusi adalah tempatfc2h5oh) (satu persen) sampai dengan (lima : '.^ itlinuman beralkohol golongan kadar ethanol c2hsh) lebih ooh (dua puluh persen). minuman beralkohol golongan kadar ethanol c2h5oh) (lima puluh persen). minuman beralkohol golongan dan golongan adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah: prostitusi; asia,ah ;::i;:uma;: oe:a ;;::;. cc:: sa:. dari (lima persen) sampai dengan adalah minuman beralkohol dengan (dua puluh persen) sampai dengan premanisme; dan pengemasan. bab larangan bagian kesatu prostitusi setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan prostitusi dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan prostitusi. bagian kedua meminum minuman beralkohol setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol dan atau yang dapat memajukan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. bagian ketiga perjudian setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan perjudian dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan perjudian. bagian keempat prernanlsme setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan premanisme dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan premanisme. bagian kelima pengemasan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada perbuatan pengemasan danfatau memberikan kesempatan untuk terjadinya perbuatan pengemasan. bab iii pencegahan bagian kesatu peran pemerintah daerah pemerintah daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dari perbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan. untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pemerintah daerah berkewajiban: melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku terhadap perbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan. menghentikan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dengan perbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasanrbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara: melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui indikasi adanya perbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan. apabila pelaku perbuatan prostitusi, meminum minuman beralkohol, perjudian, premanisme, dan pengemasan tertangkap tangan oleh masyarakat, maka masyarakat wajib menyerahkan kepada pejabat yang beru'menang. ketentuan mengenai peran serta masyakarat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab pengawasan dan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh bupati danlatau organisasi perangkat daerah yangnaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan bupati dan atauayaan pengendalian dan cianjur dibebankan kepada kabupaten cianjur. bab pembiayaan penanganan penyakit masyarakat kabupaten anggaran pendapatan dan belanja daerah bab ketentuanaerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara republik indonesia. dalam pelaksanaan tugas penyidikan penyidik pegawai negeri sipil ppn) sebagaimana dimaksud pada ini;; melakukan pemeriksanu,a tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya)'a melalui pen.didik bab vii ketentuan pidana setiap orang atau perkumpulan yangjuta qrn eil{ baran daerah i(kabupaten cianjur tahun ot3 nomor
menimbang mengingat bupati cianjur aee :ascii!q.l!i. a.sa.lii. !(lei(iq a!ce!( c:i a!(j(f nomor tahun tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa pengaturan mengenai bangunan kabupaten cianjur telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah nomor tahun oo2 dan diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten cianjur tahun oo2 nomor seri c);baik secara administratif maupun secara teknis untuk menjamin keselamatan penghuni dan : :r:.: t: .;. s:: : :::' : t:: ir:: ?.:: a: = l= = ?.' : . fifa :mln jt@][ ju,lt, @r,,&@.u :lilmqmril?1li, ciri a1 at kadang undang err note\::indonesia tahun nomor tambahan lembaran \eqa:a republik indonesia nomor err noted : a : '=: i li: fitur finrrllar&[: t.]ra l\|legum& fr. rr:rilis ffinrrn ag. l= : : ::: : ?:= :: : ): :: =::=: tr1::raffi:l t.f,: , f, j lllrnrmr:n tmm,uns,rn,mr lilin , fl biru, ll. h r+h undang undang nomor tahun oo4 republik indonesia tahun oo5 nomor republik indonesia nomor aaaa; undang. undang nomor tahun oo7 tentang penataan ruang lemmaid.negara republik indonesia negara republik indonesia tentang jalan lembaran l5cara tambahan kembaran !{negara tahun tentang cagar budaya lembaran tahun oio nomor tambahan lembaran nomor t4. undang undang nomor tahun 2oll tentang perumahan dan kawasan permukimnomor tambahan t7 rat1;ran pemerintah nomor talun tentang pengelolaan sumber daya,ioo9 nomor tambahan 'e=:a:a:: \eg a re: :l:k i::d.c::es:a \:=:: j98 t: ]re l r eg1 e;. lt:rrn lr l t ! e r ml#"c',rnr,rn.zr',flip raffi presiden inm . tahum q(xl iiaa san jakarta, bogor, f),depok, tangerang, bekasi, puncak dan confira peraturan presiden nomor tahun ol2 tentu,ng penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; peraturan menteri pekerjaan umum nomor ipr tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung; peraturan menteri pekerjaan umum nomor ml2oo7 tentang pedoman sertifikat laik fungsi bangunan gedung; peraturan menteri pekerjaan umum nomor 26l ml2oo7 tentang pedoman tim ahli bangunan gedungtata ruang with kabupaten cianjur tahun oll o31 lembaran daerah kabupaten cianjur tahun ol2 nomor seri c); dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cianjur dan bupati cianjur menetapkan peraturan daerah tentang bangunan gedung'pati cianjur. dinas adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cianjur yang membidangi bangun. konser. :: l:i: s:. :a:a :::ls ;::. !.:s3ji:a::. :e:k ur:l ulan' \ a\ asan sa::: s=s il r : 't i=: ::: i s :. l : : ' :" ' 'l: : : t: :': j' ::: * := 't l' :n', es:as: .ic e< :: ca:: :,;: :.:. s:i : := bangunan gedung adalah wujud sik hasil pekerjaan dons l; ;ds: j'a::g menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas d,anl. "., didalam tanah d,alata(lima belas) tahun. bangunan semi permainan adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertah(lima) tahun. i0. koplingfpekerjaan mengganti dan atau rnenarnuang milik jalan, batas tepi sungai satu saluran mata air, jalan kereta api dan jaringan listrik. koefisien dasar bangunan,selanjutnya disingkat kl;selanjutnya disingkat kdh adalah angka presentase perbandingan antara luas' z' '. \len crr:kan bangunan ged, jne. selain_juta a disingkat i\{ ad= =: ::. .: . ,. '.:l . l :i :.:l . .= = .::. : : ::::. . .: :i. l .i' .:.:: : .' r. = ::: ::: j ^: ' a: . :l ^::: ll . :: i ,:l= .:. . . :l i . : mera\\ at bangunan sesuai ce::ga: p :s .' ::=: = : s:: =: : :sertifikat laik fungsi, selanjutnya disingkat slf adalah sertifikat yang dikeluar sebelum pemanfaatan. sertifikat bangunan gedung,,, selanjutnya disingkat rtrw adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten cianjur. rencana tata bangunan dan lingkungan, selanjutnya disingkat rtl panduan rencanafungsi bangunan gedung, selanjutnya disingkat fbg adalah bentuk kegiatan manusia dalam burger.,., g.drug, unit< t<kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. klasifikasi bangunan gedung, selanjutnya disingkat kbg adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung"danlatau bangunan yang telah ditetapkan oleh bupati.sebagai bangunan d,an'1atau ban[una" y.[ memiliki nilai nilai sejarah dan "." it.ker, selanjutnya disingkat bgu adalah bangunan gedung ]', selanjutnya disebut timri"proses penelitian dokumen rencana teknis dengan rn.r, penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyu'kene tahapan perencanaan, pengembangan rencana dan penyusunan gambar ker.1l yang terdiri dari :':lca1a arsitektur. rencana struktur. rencana mekanikal efek:: ^r . i:l :. a. _) a.:_=:_= _.r : ::: :: :_ .=:= : __.::i l=_::: :^ ::: ,: s::::. ::l =.: r. si=s :^:.s: = <: :s. i=]. ,:i : <.:a::: =. . :::_ _il._:.i :.:_ .:__ l_ pendukung sesuai pedoman cian =ru."a. :ed:::s ,.a::_i a . a.,.". ,.tr, selanjutnya disebut pbg adalah seseorang atau sekelompok ahli yang bertugas mengelola pemeliharaanlperawatai bangunan gedung agar fungsi bangunan g.d.rrr dan perlengkapan bangunan gedung setiap saat bekerja dengan unit< laik fungsi; danlatau prasarana dan sarananya. bagian kedua ruang lingkup ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: fungsi dan klasifikasi bangunan gedung; persyaratan bangunan gedung; penyelenggaraan bangunan gedung; peran serta masyarakat. bab fungsi dan klasifikasi bangunan gedung bagian kesatu fbg fbg merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan, maupun keandalannya. fbg sebagaimana dimaksud pada meliputi: hunian; keagamaan; usaha; sosial dan budak a: dan bangunan hunian jaga= i.: a : = : ' a ::':: ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat unggas ::lakis:a :'a:: q meliputi bangunan hunian, bangunan hunian jamak, bangunan hunian campuran, dan bangunan hunian sementara. bangunan keagamaan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi mesjid mushola, gereja kapel, pura, vihara, dan kelenteng' bangunan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan den[menara atau tower, billboard, dan tempat penyimpanan. bangunan sosial d.an budaya sebagaimana dimaksud pada huruf dite[akan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya lrg meliputi bangunan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum. bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan fungsi uiu.rrr.sejenisnya berdasarkan (s) satu bangunan dapat memiliki lebih dari satu fungsi, apabila satu bangunan mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi fungsi sebagaimana dimaksud pada bangunan lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada anta?a lain bangunan rumah toko atau bangunan rumah kantor, atau bangunan apartemen, bangunan hotel dan sejenisnya' bagian kedua kgb kgb merupakan klasifikasi dari fbg berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknis' kgb sebagaimana dimaksud pada dikelompokan berdasarkan tingkat: kompleksitas; permanen; resiko kebakaran; zonasi gempa; lokasi; ketinggian; dan atau; kepemilikan. klasifikasi kompleksitas sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bangunan sederhana; bangunan tidak sederhana; dan bangunan khusus. t il kisi. xsr pe:=a::e: s: sisi:=a:la : =a.;str paca a'' ::::;i 'l' terdiri atas: bangunan permanen; bangunan semi permainan; dan bangunan darurat atau sementara. klasifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bangunan tingkat resiko kebakaran tinggi; bangunan tingkat resiko kebakaran sedang; dan bangunan tingkat resiko kebakaran rendah' klasifikasi zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada huruf adalahpada huruf terdiri atas: bangunan dilokasi padat; bangunan dilokasi sedang; dan bangunan dilokasi renggang. klasifikasi tingkat ketinggian sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: bangunan rendah (sampai dengan empat lantai); bangunan sedang (sampai dengan lima lantai); dan bangunan tinggi (lebih dari delapan lantai)' dimaksud pada bangunan milik negara; bangunan milik badan; dan bangunan milik perorangan.meliputi: klas bangunan gedung hunian gedung yang merupakan biasa, adalah satu atau lebih bangunan bangunan gedung hunian tunggal yang berupa atau satu atau lebih bangunan hunian gandeng, bangunannya dipisahkan dengan satu dinding rumah deret, rumah taman, vila satu rumah tinggal, yang masing masing tahan api, termasuk rumah asrama kost, rumah tamu, hostel atau sejenisnya dengan luas total lantai kurang dari meter persegi dan tidak ditinggali lebih dari (dua belas) orang secara tetap, dan tidak terletak atau atau dibawah bangunan hunian iain atau bangunan klas lain selain tempat garasi pribadi. klas bangunan gedung. klas bangunan gedung, losmen; atau bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atau bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; atau danti untuk orang berumur. cacat. atau anak anak; atau bagian untuk tempat :nggak ia:i s:a:; ,.::gu:lan de:a\r,'a:an kesehatan:: yang menampung karya'an kar1 a\\'ann) a. klas bangunan gedung hunian campuran adalah tempat tinggal yang berada didalam suatu bangunan klas atau dan merupakan tempat tinggal yang ada dalam bangunan tersebut. klasdiluar bangunan klas dan klas; ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel; tempat potong rambut salon, tempat cuci umum; pasar, ruang penjualan, ruang pamer atau reparasi. klas bangunan gedung penyimpanan adalah bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan, termasuk tempat parkir umum atau gudang atau tempat palmer barang barang produksi untuk dijual atau cuci gudang' klas bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan atau bengkel mobil,. klas bangunan gedung umum, adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat ll'llm, yaitu: bangunan gedung perawatan kesehatan, termasuk bagian bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium;las i: bangunan gedung bukan hunian yang merupakan garasi pribadi, garasi umum, atau sejenisnya;bangunan yang tidak diklasifikasikan khusus, bangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidak termasuk dalam klasifikasi bangunan sampai dengan bangunan gedung yang penggunaannya insidentil,klasifikasi jamak, bangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapa bagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah, dan: bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi 109o dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan, dan bukan laboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasi bangunan utamanya; klas klas adalah klasifikasi yang terpisah; ruang ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lif, ruang boiler atau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunan dimana ruang tersebut terletak. kbg sebagaimana dimaksud dalam meliputi: bangunan sederhana,latau bangunan gedung yang sudah ada desain prototipnya, masa penjaminan kegagalan b.,grr.ru.rr.rya selama (sepuluh) tahun, termasuk antara lain: bangunan gedung yang sudah ada desain prototipnya dan atau yang .ium lfr lantainya sampai dengan (dua) lantai dengan luas sampai dengan meter persegi; bangunan rumah tidak bertingkat, den$an luas sampai dengan meter persegi; bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti puskesmas; ban[' bangunan gedung tidak sederhana, kegagalan bangunannya selama (sepuluh) tahun, termasuk antara lain bangunan gedung yang belum ada desain prototipnya dan atau yang jumlah lantainya atas (dua) lantai dengan luas atas meter persegi; bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas atas (tujuh puluh) meter persegi; bangunan gedung pelayanan kesehatan, termasuk antara lain: istana negara atau rumah jabatan presiden wakil presiden; wisma negara; bangunan gedung instalasi nuklir; i3bangunan gedung laboratorium; bangunan gedung terminal udara laut darat; stasiun kereta api; stadion olah raga; rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan; gudang penyimpan bahan berbahaya; bangunan gedung monumental; bangunan fungsi pertahanan; dan bangunan gedung kantor perwakilan negara luar negeri. bagian ketiga ketentuan fbg dan kbg fbg dan kbg sebagaimana dimaksud dalam dan harus sesuai dengan peruntukan lokasi dalam rtrw. fbg dan kbg sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dan dicantumkan dalam img, kecuali bangunan khusus oleh pemerintah. bagian keempat perubahan fbg dan kbg asal perubahan fbg dan kbg yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam harus mendapatkan, persetujuan dan penetapan bupati. perubahan fbg dan kbg sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh pemilik dan atau pengguna dalam bentuk rencana teknis bangunan sesuai dengan rtrw. perubahan fbg dan kbg sebagaimana dimaksud pada harus tata cara perubahan fbg dan kbg diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii persyaratan bangunan gedung. persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada diperuntukanyang ditetapkan oleh bupati sesuai kondisi sosial dan budaya setempat. penggunaan ruang atas dan atau bawah tanah danlatau air harus memiliki izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bagian kesatu persyaratan administrasi setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administrasi. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati :iil;: _ j11.{ ar'ili.r :,ir,}r:":h"i: rul* ,,,,.t,,," :r:.::.,uu)**l l i"l.u: #:, .:,r ,;''. r:t11 r ;i =:^:j? ttj* js :er i:1jl :(: ;riarlran&tg le[r66 $:rlrfln eljrrnm fairy .: _ . _^__,___ : :a i.a. .=. < . a pers awalan teknis ba;rg::a:: s 3a :a i: =r = ::= ':s = . :: : lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab penyelenggaraan bangunan gedung bagian kesatu pembangunan setiap bangunan gedung harus diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan. setiap bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin keandalan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. setiap bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus mengikuti kaidah yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural dengan mempertimbangkan keseimbangan antara nilai nilai sosial budaya lokal paragraf perencanaan teknis perencanaan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi yang memiliki sertifikat keahlian. perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk untuk bangunan rumah tinggal sederhana, rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. perencanaan teknis suatu bangunan disusun dalam suatu dokumen rencana teknis sesuai dengan lokasi, fbg dan kbg. (a) dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam harus disetujui dan disahkan oleh dinas. ketentuan mengena persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis diatur dengan peraturan bupati. paragraf pelaksanaan konstruksi ti' p:lal:sa::a".:: kr::s::::ks: i:" ::g::a:: c:lakukan setelah benda akan i\1bg. = :d :t :.: " :_:_ _r : _,: :_ ,::. :.:. ,: :::_:_ :::_a::_ :l = :: ::: _.:_, . i ua : :": l'i n'{la : .: l r i.: fair &55mi@, !@@@ll ejr :'roll\ elf] imir s.lrr#&11rl f'1lr llrfiir& @@run@, rua ry,,,fr(. trofi fdq 6fair fff, ffi dar eru pc@ujaran ugm n{,fle[! g4ts paragraf sengau,asan konstruksi pengawasan konstruksi dilakukan oleh dinas dalam rangka penerapan terhadap img. untuk pelaksanaan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan orang dan berdampak terhadap lingkungan harus diawasi oleh jasa konsultansi supervisi konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian. bagian kedua slf bangunan se:iap bangunan yang sudah selesai dibangun, sebelum dapat difungsikan :iar lrs mendapat slf dari bupati. slf sebagaimana dimaksud pada diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fbg. ketentuan mengenai bupati. tata cara penerbitan slf diatur dengan peraturan bagian ketiga pemanfaatan pemanfaatan bangunan dilakukan setelah bangunan gedung memiliki slf. pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan oleh pemilik pengguna secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fts tanpa menimbulkan dampak terhadap lingkungan. {3j kecuali lantak bgu icarus mengikuti pro rarr\ pertanggungan aban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan selama pemanfaatan bangunan gedung. pengawasan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh dinas pada waktu pengajuan perpanjangan slf dan atau laporan dari masyarakat. paragraf pemeliharaan r1) pemeliharaan bangunan dilakukan oleh pemilik pengguna dan apabila : : i . :: etr e"lfi,jf{iii ilryro* :irri3s}r r" ju13t&; tlrnr uqo&i lt{ term lilfrm efisien* mmi[lq iffi @tl eu[@t mq!fl wflrfrf,irr il' err! t til f i?e!rrn. ifuphffilgtldhlft,. (3f hasil pemeliharaan sebaga mana rfi bakar! fda ryd zl" ffi dalam laporan pemeliharaan ] ang akan digunakan untuk pertimbangan perpanjangan slf. dalam pelaksanaan pemeliharaketentuan yang berlaku. paragraf perawatan peran,atan bangunan dilakukan oleh pemilik pengguna dan apabila dipandang perlu dapat menggunakan jasa penyedia yang memiliki sertifikasi. peran'. rencana teknis perawatanbangunan. perbaikan danlatau penggantian sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan disetujui oleh dinas. persetujuan sebagaimana dimaksud pada untuk bangunan tertentu dan yang memiliki kompleksitas tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim. dalam pelaksanaan perawatdengan ketentuan yang berlaku. hasil perawatan sebagaimana dimaksud dalam dituangkan dalam laporan perawatan yang akan digunakan dalam pertimbangan perpanjangan slf. paragraf pemeriksaan secara berkala pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh pemilik pengguna bangunan, dan apabila dipandang perlu dapat menggunakan jasa penyedia yang memiliki sertifikasi. ri, :=: .ff f l : pasa^ pemeriksaan secara berkala melalui pen dia jasa sebaga::::a::a c:= a'is pada meliputi pemeriksaan dokumen administrasi, pelaksanaan, pemeliharaan d.ai: perawatan bangunan; pemeriksaan kondisi bangunan terhadap persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan; analisa dan evaluasi; dan penyusunan laporan. pengkajian teknis oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ar at (1t. ::lakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja. bagian keempat perpanjangan slf s s.::=a:=a:ra dimaksud dalam dapat diperpanjang :as jasa: hasil pemeriksaan kelaikan fbg terhadap persyaratan teknis cian fbg sesuai img. permohonan perpanjangan slf diajukan oleh pemilik pengguna bangunan kepada dinas paling lambat (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku slf berakhir. tata cara permohonan perpanjangan slf akan diatur lebih lanjut oleh bupati. bagian kelima pengawasan pemanfaatan bangunan pengawasan atas pemanfaatan bangunan dilakukan oleh dinas pada saat pengajuan perpanjangan slf dan atau adanya laporan dari masyarakat. bagian keenam pelestarian terhadap suatu bangunan dan lingkungan dapat dilakukan perlindungan dan pelestarian untuk menjamin kelaikan fungsi sesuai dengan ketentupenetapan dan pemanfaatan bangunan termasuk perawatan dan pemugaran serta pengawasan dengan mengikuti kaidah pelestarian. paragraf bangunan yang dilindungi c. l +. i: : pemilik, masyarakat, pemerintah dan, atau pemerintah daerah d.apa: mengusulkan suatu bangunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada untuk ditetapkan dilindungi dan dilestarikan. penetapan bangunan dan dapat ditinjau secara berkala setiap (lima) tahun sekali. klasifikasi bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam adalah utama untuk bangunan dan lingkungan yang secara fisik bentuk aslinya sekali tidak boleh diubah; =ac\ untuk bangunan dan lingkungan yang secara fisik bentuk asli :: si:r:cin\ sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya ::;: :: .cah sebagian dengan tidak mengurangi nilai nilai perlindungan l : i .=s:a::an: dan . =,.= a :::uk bangunan dan lingkungan yang secara fisik bentuk aslinya r:::: : .oah sebagian dengan tidak mengurangi nilai nilai perlindungan ::: :pelestarian serta tidak menghilangkan bagian utama. dinas berkewajiban melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dilestarikan dan dilindungi, terhadap umur bangunan, sejarah kepemilikan, penggunaan, nilai arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi, nilai arkeologis, gambar teknis, foto bangunan serta lingkungannya. paragraf pemanfaatan bangunan dilindungi dan dilestarikan pemanfaatan bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hai bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada a)'at akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pari'wisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada akan dialihkan haknya kepada pihak lain harus dilaksanakandan lingkungan yang ditetapkan dilindungi dan dilestarikan, wajib melindungi dan memelihara sesuai dengan klasifikasinya. diatur dalam sa:: pa ce::ga: pasa untuk perawatan bangunan harus dibuat rencana teknis dengan mempertimbangkan prinsip keaslian, bentuk, tata struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai nilai yang sesuai dengan tingkat kerusakan dan klasifikasinya. ketentuan pemugaran bangunan yang dilindungi dan dilestarikan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam dan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketujuh pembongkaran pembongkaran suatu bangunan harus dilaksanakan secara tertib dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya. pembongkaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai d.:: >: ::: ,. ,: .: ] ang disusun letak, sistem dikandungnya (s) bangunan yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada adalah yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki bagi; yang pemanfaatannya menimbulkan gangguan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungan sekitarnya; yang tidak memiliki img. kegiatan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi identifikasi, penetapan dan pelaksanaan pembongkaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. paragraf identifikasi identifikasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh dinas berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau laporan masyarakat. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemilik dan atau pengguna. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pemilik dan atau pengguna melakukan pengkajian teknis dan hasilnya disampaikan kepada dinas, kecuali untukkajian teknis sebagaimana dimaksud pada memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam alat h,lr,lf .' : t: ] l:.: ' .:. . :. .' .:. .'. :'.t :. :' i'= =: pemilik dan atau pengguna 3a::q *:^a:t :.: : ::i=._ .:t=i = :::::::: :_11 pembongkaran bangunan secara tertulis kepada dinas d:se a: c=: ea:: laporan hasil pemeriksaan berkala. dalam hai pemilik dan atau pengguna bukan sebagai pemilik tanah harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah. penetapan persetujuan pembongkaran bangunan ditetapkan oleh bupati, kecuali untuk rumah tinggal. untuk bangunan yang tidak memiliki img, dinas menetapkan pembongkaran. i2t sebelum ditetapkan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ar at terlebih dahulu diberikan teguran tertulis (tiga) kali berturut turut dalam renggang u'waktu (tiga) bulan kepada, pemilik pengguna untuk menghentikan sementara. dalam hal pemilik pengguna tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pembongkaran dilakukan oleh dinas. (i) paragraf pelaksanaan pembongkaran pembongkaran dapat d,dilaksanakan oleh pemilik pengguna atau dinas. kecuali untuk pembongkaran bangunan yang akan menggunakan peralatan berat dan atau bahan peledak dilaksanakan oleh penyedia jasa. pembongkaran bangunan yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan, dilaksanakan berdasarkan rencana teknis yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. rencana teknis sebagaimana dimaksud pada disetujui oleh dinas setelah mendapat pertimbangan dari tim. sebelum pelaksanaan pembongkaran, pemilik pengguna atau dinas melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat disekitar bangunan yang akan dibongkar' dalam setiap pelaksanaan pembongkaran harus menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. paragraf pen kawasan pembongkaran pengawasan terhadap pembongkaran bangunan dilaksanakan oleh p.nitrit pengguna, kecuali untuk pembongkaran yang menggunakan alat ::: r: : ::':.::. t bahan cele cak \ ang dapat menimbulkan dampak ;as. ':l ::r .: . ' : ' <:l '' ; bab peran serta masyarakat bagian kesatu pemantauan dan penjagaan ketertiban masyarakat dapat berperan serta d,alam setiap kegiatan bangunan untuk memantau dan menjaga ketertiban. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara obyektif, penuh tan[gungjawab dan tidak menimbulkan gangguan kepada pemilik pengguna bangunan, melalui pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan maupun melalui tim' laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada dinas pasar dinas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada dan melakukan penelitian serta evaluasi baik secara administrasi maupun bagian kedua gugatan perwakilan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok yang berlaku. bab pembinaan dan pengawasan dinas melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan bangunan. pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan dilakukan oleh dinas. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dinas dapat melibatkan peran masyarakat. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh dinas dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing. bab vii sanksi administrasi (i) setiap orang atau badan ] ang melanggar ketentuan pasai dan pasat 4dikenakan sanksi administrasi. bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa peringatan tertulis; pembatasan kegiatan pembangunan; penghentian sementara atau penghentian tetap; pembekuan img; pencabutan img; pembongkaran bangunan; denda. sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf setinggi tingginya (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. sanksi sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan berat ringannya pelanggaran. bab viii penyidikan pejabat pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang thr".r. penyidik untuk melakukan penyidikan tindakt'bangunan yang telah didirikan dan digunakan dan telah memiliki izin mendirikan bangunan, sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini bangunan yang telah didirikan dan belum mempunyai izin mendirikan bangunan, dalam tempo (satu) tahun sejak diberlakukan peraturan daerah ini, diwajibkan untuktanggal desember ol3 daerah kabupaten cianjur. mutasi lembaran daerah kabupaten cianjur tahun nomor
menimbang mengingat bupati cianjur peraturan daerah i{kabupaten cianjur nomor tahun 2oi3 tentang ketenagalistrikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun oo9 tentang ketenagalistrikan, perlu menetapkan peraturan daerah tentang ketenagalistr)ol. nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 52s1); peraturan pemerintah nomor run tentang usaha penunjangt2. trencana tata ruang wilayah kabupaten cianjur tahun o\|l 2o31 lembaran daerah kabupaten cianjur tahun ol2 nomor seri c);ol2 nomor dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cianjur dan bupati cianjur memutus(an menetap kan peraturan daerahtentang ketenagalistrikelolaan sumber daya air dan pertambangan, selanjutnya disebut dinas pada adalah dinas pengelolaan sumber daya air dan pertambangan kabupaten cianjyang muntuk dipakai komunikasi elektronika atau isyarat. usaha penyediaan tenaga listrik, selanjutnya disebut pil'epada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem's dan atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut; kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut. klasifikasi adalah penetapan penggolongan usaha menurut bidang dan sub listr,ujuan penyelenggaraanbab penyelenggaraan dan pengusahaan bagian kesatu penyelenggaraan pen'sediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. bagian kedua pengusahaan pelaksanaan upt daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah. badan usaha milik negara, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam upt. untuk upt sebagaimana dimaksud pada (i), pemerintah daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu; pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik lokasi yang belum berkembang; pembangunan tenaga listrik daerah terpencil; dan pembangunan listrik perdesaan. bab iii pemanfaatan sumber energi primer pasaimasyarakat daerah. bab rencana umum ketenagalistrikan pemerintahan daerah menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah. dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada daerah harus memperhatikan rencana umum ketenagalistrikan nasional dan pikiran serta pandangan yang hidup dalam masyarakat daerah. bab usaha ketenagalistrikan bagian kesatu umum usaha ketenagalistrikan terdiri atas upt dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. bagian kedua upt pil sebagaimana d.dimaksud pada terdiri dari upt untuk kepentingan umum dan upt untuk kepentingan sendiri. upt untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada adalah: pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik; danlatau penjualan tenaga listrik. upt sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara terintegrasi. upt sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satu badan dalam satu wilayah usaha pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada juga berlaku untuk uptpt untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayal dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah ataupt untuk kepentingan umum. untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, bupati dapat memberi kesempatan kepadaupt untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada meliputi pembangkitan tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, serta pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. upt untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan usaha milik negara, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga badan usaha lainnyapada hurufpemanfaatan tenaga listrik; sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; sertifikasi kompetensi tenaga listrik ketenagalistrikan; usaha jasa lainnya, yang berusaha dibidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan atau sertifikasisebagaimana dimaksud pada dalam melakukan usahanya wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. bab perizinan upt dan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setelah mendapatizin dari bupati. bagian kesatu izin upt danlzin operasi izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik terdiri atas: izin upt; dan izin operasi. setiap orang atauyang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus memiliki izin upt dari bupati. izin sebagaimana dimaksud, pada huruf ditetapkan sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada tata cara pemberian izin dan persyaratan upt sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut oleh bupati' bagi izin pil yang dilakukan secara terintegrasi usaha distribusi, dan usaha peri.luasan, selain }iu.r.r" memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada juga harus mempunyai wilayah penetapan' izin operasi sebagaimana dimaksud pada huruf diwajibkan bagikilo volt ampere' izin operasi sebagaimana dimaksud pada diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan, yaitu untuk penggunaan utama, penggunaan cadangan, penggunaan darurat, dan penggunaan sementara. lain operasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh bupati setelahakan diatur lebih lanjut oleh bupati. pasai pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan., ,o setelah mendapat persetujuan dari bupati. bagian kedua tanda daftar selain izin operasi sebagaimana dimaksud pada pas{ untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas kilo volt ampere sampai dengan uto bolt.*p"re harus memiliki tanda daftar' tanda daftar sebagaimana dimaksud pad,a diberikan oleh dinas' bagian ketiga izin usaha jasa penunjang tenaga listriksaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada harus memiliki izin dari bupati dan klasifikasi, kualifikasi dan atau sertifikat yang dimiliki. izin usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian dibidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah. persyaratan sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut oleh bupati. selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pemohon juga harus memenuhi ketentuan perizinan usaha jasa konstruksi bidang pekerjaan elektrikal. bagian keempat masa berlaku izin izin upt sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk jangka waktu (tiga puluh) tahun. izin operasi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk jangka waktu (sepuluh). tanda daftar sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun. izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada diberikan untuk jangka waktu (lima) tahun. izin upt, izin operasi, tanda daftar dan izin saja jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dan dapat diperpanjang. perpanjangan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin dan tanda daftar habis. ketentuan mengenai tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut oleh bupati. bagian kelima pengalihan izin izin upt, izin operasi, tanda daftar, dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan bagian keenam pencabutan lain pasa\| izin upt, izin operasi, tanda daftar dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat dicabut, apabila izin dan tanda daftar diperoleh secara tidak sah; pemegangizin dan tanda daftar melanggar ketentuan dan persyaratan; lokasi izin tempat usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. pencabutan izin dan tanda daftar diberitahukan secara tertulis kepada pemeran izin, disertai dengan menyebutkan alasan alasannya. dalam hal dilakukan pencabutan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud padawajib menghentikan kegiatan usahanya. bagian ketujuh hak dan kewajiban pemeganglzin dan tanda daftar pemegang izin dan tanda daftar berhak: melintasi sungai atau danau baik diatas maupun dibawah permukaan; melintasi laut baik diatas maupun di diatas atau dibawah tanah; melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau dibawah tanah; dan memotong danlatau menebang tanaman yang menghalanginya' dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pemegangizin berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. pemegang izin dan tanda daftar wajib: menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutumengutamakan produk dan potensi daerah; menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik wilayah usahanya (bagi yang memiliki wilayah usaha); menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien; melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada bupati. pemegang izin dan tanda daftar bertanggungjawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian kepada konsumen. bagian kedelapan hak dan kewajiban konsumen konsumen berhak untuksesuai dengangdan mentaati persyaratan teknis ketenagalistrikan. bab vii penggunaan tanah penggunaan tanah untuk melaksanakanyang berlaku. bab viii harga jual, sewa jaringanjual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan olehatas dasar kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bupati. ketentuan dan tata cara permohonan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik akan diatur lebih lanjut olehcianjurnasional, daerah, konsumen dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; kepentingan dan kemampuan masyarakat; kaidah industri dan niaga yang sehat; biaya pokok penyediaan tenaga listrik; efisiensi pengusahaan; skala pengusahaan dan interkoneksi sistem; dan tersedianya sumber dana untuk investasi. bupati mengatur biaya biayanetapan tarif dan biaya penyambungan tenaga listrik akan diatur lebih lanjut olehyang berlaku bidang lingkungan hidup dan mengendalikan emisi gas rumah kaca, untuk mewujudkan kondisi:dari instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki sertifikat laik operasi yang diberikan oleh lembaga inspeksi teknis yang terakreditasi. untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pengujian. pemeriksaan dan pengujiterakreditasiyang ditetapkan oleh kementerian energi sumber daya mineral. untuk pembangkit tenaga listrik berkapasitas dibawah (satu) megawatt atau dalam hal lembaga inspeksi teknis belum ada, pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan oleh tim inspeksi teknis yang ditetapkan oleh bupati. paragraf peralatan dan pemanfaataniberikan oleh lembaga yang berwenang yang telah terakreditasi setelah dilakukan uji kompetensi personil. akreditasi sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh kementerian energi sumber daya mineral".,' pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah mendapatdan tata cara pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada dan akan diatur lebih lanjut oleh bupati' bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upt dan usaha jasa penunjang tenaga listrik. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dalam hal: penyet,ikan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga ii"trik danmanfaatan barang dan jasa dalam negeri; penggunaan tenaga kerja asing; pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; persyaratan perizinan; penetapan harga jual tenaga listrik, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik. dalam melakukan pengawasan sebagaimana d'dimaksud pada bupati pat melakukan ins seksi pangan; meminta laporan pelaksanaan usaha; melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha; dan memberikan sanksi administratif. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati dapat berkoordinasi memperhatikan pertimbangan dari bab sanksi administrasipt, usaha jasa penunjang tenaga listrik, pembekuan kegiatan sementara, dan atau pencabut izin bab xii ketentuan pidana pemegang izinsebesar (lima puluh jutaidalam jangka waktu paling lama (satu) tahun peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan hari suddesember daerah kabupaten cianjur, pada mutasi
bupati] ('iaaijur peraturan daerah i(kabupaten cianjur nomor tahun tentang badan usaha milik daerah pertambangan dan ketenagalistrikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimbang bahwa kabupaten cianjur memiliki potensi yang cukup besar bidang pertambangan dan ketenagalistrikan; bahwa badan usaha milik daerah dengan bentuk hukum perusahaan daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah harus mampu meningkatkan data saing 91oba1' ' :.\ = ^:^ ^ .,. .s ual c t227=or i25. t::: :a:::. ler:rbara \negara re:' .:l .: : :,:::s . :: .,. : : :.: ::, ,: . i :i: )'! : ' . l: i :: : : : :i i: .: : := : 'i = : =: : :: : : :a: : p=: ;:a: a: r.=:a :as : ca::g undang \oi::5i9. peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun ol2 tentang pengelolaan pertambangan mineral lembaran daerah kabupaten cianjur tahun ol2 men akan peraturan daerah tentang badan usaha milik daerah pertambangan danca:e:: c:a::'. .: ?.;. . . :; ;= tr== , '=.; : .u. ".;;; ; ;;" ;;". ;;;;' perusahaan daerah pertambangan dan ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat pdp adalah perusahaan daerah pertambangan dan ketenagalistrikan kabupaten cianjur. badan pengawas perusahaan daerah yang selanjutnya disebut badan pengawas dpk adalah badan pengawas perusahaan daerah ketenagalistrikan dan pertambangan kabupaten cianjur. direksi perusahaan daerah yang selanjutnya disebut direksi pdp adalah direksi perusahaan daerah ketenagalistrikan dan pertambangan kabupaten cianjur. rencana kerja ((empat) tahun. rencana kerja dan anggaran tahunan adalah pedoman dan alat kendali dengan peraturan daerah ini dibentuk pdp' bab iii arah kebijakan dan tujuan bagian kesatu arah kebijakan arah kebijakan pdp adalah mewujudkan perusahaan' bagian kedua tujuan mengembangkan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan; mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi bidang pertambangan dan ketenagalistrikan; dan meningkatkan pendapatan asli daerah' bab jenis dan pengembangan usaha jenis usaha pdp meli puti: pengusahaan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan; dan pengembangan pengusahaan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan' pengusahaan danlatau pengembangan pengusahaan potensi pertambangan dan ketenagalistrikan dapat dilaksanakan sendiri, pola kemitraan dan atau bekerjasama kso dengan pihak ketiga sesuai bidang usaha dan keperluannya serta melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengembangan jenis usaha, bentuk pola kemitraan danlatau kerjasama den[an plat ketiga serta penyertaan modal pada badan usaha lain pada pdp dapat dibentuk unit unit usaha, kantor cabang dan anak perusahaan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan direksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab tempat kedudukan kantor pusat pdp berkedudukan ibukota daerah. unit unit usaha, kantor cabang dan anak perusahaan berkedudukan tempat kegiatan usaha yang bersangkutan. bab permodalan modal dasar pdppdp dapat berasal dari: penyertaan modal pemerintah daerah; bantuan permodalan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan badan lembaga lainnya yang sah; bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat; dan atau pinjaman dari pihak lain yang sah. modal pdp sebagaimana dimaksud p26ls seal r1' c::a::::' ::r :::a:.: ^. ^. ' : .^ :i ' . :. . ,jr ketentuan:: penambahan socia, pdp sebagaimana dimaksud pada a1'at harus dengan persetujuan bupati. bab vii pengelolaan pengelola pdp terdiri atas: badan pengawas; dan direksi. bab viii badan pengawas bagian kesatu kelembagaan badan pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil kuasa pemilik. anggota badan pengawas paling sedikit berjumlah (tiga) orang dan paling banyak (tima) orang dengan masa jabatan selama lamanya (tiga) tahun. susunan badan pengawas adalah sebagai berikut: ketua merangkap anggota; sekretaris merangkap anggota; anggota. anggota badan pengawas dapat berasal dari pemerintah daerah, masyarakat dan atau profesional yang bersifat independen. badan pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pdp sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. dalam menjalankan tugasnya badan pengawas bertanggungjawab kepada bupati. anggota badan pengawas diberi penghasilan dan atau tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh bupati atas biaya pdpp. tata cara menjalankan tugas badan pengawas ditetapkan oleh bupati. bagian kedua pengangkatan badan pengawas badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh bupati. calon badan pengawas harus lulus penilaian yang dilakukan melalui seleksi. seleksi sebagaimana dimaksud alat dilakukan oleh ti= seleksi: independen \ ang ditetapkan:: ce:q.:: i.^:: .s,: ' .; =: sengau'as untuk jangka u aku ketentuan mengenai pedoman penilaian dalam rangka pengangkatan badan pengawas pdp ditetapkan dengan peraturan bupati. badan pengawas diangkat oleh bupatiuntuk diangkat menjadi badan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara indonesia, dengan kriteria:badan pengawas berakhir pada saat yang bersangkutan (enam puluh) tahun. mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang pertambangan dan ketenagalistrikan;; memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap pdp; memiliki pengetahuan danlatau pengalaman bidang pengelolaan perusahaan; memiliki latar belakang pendidikan sekurang kurangnya strata satupern kalinya sebagaimana dimaksud dalam untuk badan pengawas tidak berlaku ketentuan sebagai berikut: ketentuan usia sebagaimana yang tercantum dalam huruf angka ketentuan batas akhir jabatan badan pengawas sebagaimana yang tercantum dalam huruf angka dan jabatan badan pengawas dimaksud berakhir (tiga) tahun sejak ditunjuk diangkat; ketentuan pendidikan sebagaimana cir:aksi cara= pasa^ ::;::: pengangkatan badan pengawas ditetapkan dengan keputusan bupati. sebelum menjalankan tugasnya badan pengawas dilantik dan diambil sumpahnya oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. antara sesama badan pengawas dan direksi serta bupati wakil bupat' apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud padadengan pdp serta perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama daerah dengan tujuan mencari laba. bagian keempat tugas dan kewenangan badan pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasehat kepada direksi' pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada men5rusun tatacara pengawasan dan pengelolaan perusahaan; mengawasi kegiatan operasional perusahaan; mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian direksi kepada bupati; membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan; mengusulkan penunjukan akuntan publik untuk melakukan pem siksaan keadaan keuangan perusahaan guna dilaporkan kepada pemilik; dan memberikan pendapat dan saran kepada bupati atas laporan manajemen. dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan tugas lainnya d.alata tugas tertentu, badan pengawas dapat dibantu dengan menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya perusahaan. direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh badan pengawas. bagian kelima pemberhentian badan pengawas berhenti karena: masa jabatan berakhir; mengundurkan diri; meninggal dunia; diberhentikan oleh pati. pemberhentian badan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf disebabkan: atas permintaan sendiri;dp; atau dihukum pidana berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah mempan yai kekuatan hukum peta badan pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam "v"t huruf huruf dan huruf diberhentikan sementara oleh bupati'paling lambat (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara, ketua badan pengawas lr melakukan sidang yang dihadiri oleh bupati untuk apabila dalam waktu (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud bupati. kepe$aaa .$d +g d)ste)std est t3) d)tetapkan dengan keputusan bupati atas usul badan pengawas. anggota badan pengawas yang diberhentikan, paling lambat' paling lambat (enam puluh) hariyang dimaksud. apabila dalam jangka waktu (enam puluh) hari sebagaimanagian keenam40o oo o (tiga puluh limadp memperoleh labap. badan pengawas; cuti alasan penting; dan cuti sakit. pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada huruf huruf badan pengawas selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh sebagaimana dimaksud dalam dan 24. bab direksi bagian kesatu pengangkatan anggota direksi pdp dipimpin oleh direksi dengan jumlah anggota sedangkan yang lainnya sebagai direktur sesuai dengan kebutuhan. direksi diangkat oleh bupati dengan pertimbangan badan pengawas setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan. uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim uji independen yang ditetapkan dengan keputusan bupati. (a) hasil uji tim sebagaimana dimaksud pada dikonsultasikan kepada bupati sebelum diajukan untuk diangkat menjadi direksi. bupati menetapkan direksi sebagaimana dimaksud pada setelah mendengar pertimbangan dari pimpinan dprd dengan batas waktu (tujuh hari kerja sejak surat diterima oleh sekretariat dprd kabupaten cianjur. sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan bupati, calon direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kerja. direksi bertanggung jawab kepada bupati melalui badan pengawas. anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada perusahaan atau pejabat eksekutif pada satuan kerja perangkat daerah. direksi bertempat tinggal tempat kedudukan perusahaan. antara sesama direksi danlatau antara anggota badan pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis keturunandireksi tidak boleh temp lantai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pdpkpk serta perusahaan lain yang berusaha dalam bidang yang sama daerah dengan tujuan mencari laba. masa jabatan direksi paling lama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir maksimal (dua) periode. untuk pertama kalinya bupati dapat menunjuk dan mengangkat direksi dengandp akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian kedua syarat syarat pengangkdengan kriteria: serta mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku; memenuhi pengetahuan dan atau pengalaman bidang pertambangan dan ketenagalistrikan; tidak termasuk dalam daftar orang yang dan ketenagalistrikan fff:l: i:.?j : :'l =i ^:. :=j. :< = . : : :i i': i ; ; :& ::. li::: * i ::. i iljr r,:5tg1 el s&itt" \ej tercela bidang pertambangan fir:iirfirmi .nmi. til;lilin,n riil] elh,, item! tll h. masih}i l.atar akan pendidikan sekurang kurang4.a strata sang s f diprioritaskan bidang'a; tidak both merangkap jabatan lain dalam pdp;kalinya sebagaimana dimaksud dalam untuk direksi tidak berlaku ketentuan sebagai berikut: ketentuanusiasebagaimana} iangtercantumdalam huruf angka ketentuan batas akhir jabatan direksi sebagaimana ]'ang tercantum dalam huruf angka dan jabatan direksi dimaksud berakhir (empat) .: i * .l ll ll ll* fid!fii,&profil&u ffi!,f. tata cara dan tata tertib menjalankan tugas direksi ditetapkan oleh bupati setelah mendengar pendapat dari badan pengawas. bagian ketiga tugas, wewenang dan tanggungjawab direksi direksi dalam mengelola pdp mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun visi, misi dan rencana strategis pdp; memimpin dan mengendalikan semua kegiatan pdp;bupati; mengurus dan mengelola kekayaan pdp; menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; mewakili pdp baik dalam maupun luar pengadilan; dan menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada badan pengawas. p sa :'.: l.:i.: " i:: : : ::: : .i{ ir r= : :a::a: :a:a :i:::f, se: ia iata cara menjalankan pe<e:,'. apabila direkturp dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh bupati. direksi dalam mengelola pdp mempunyai wewenang sebagai berikut: menandatangani neraca dan perhitungan rugi laba; dan menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. direksi memerlukan persetujuan bupati melalui badan pengawas dalam hal: mengadakan perjanjian kerjasama usaha danlatau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran pdp; memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak danlatau tidak bergerak milik pdp; danlatau penyertaan modal dalam perusahaan lain. direksi bertanggung jawab kepada bupati melalui badan pengawas. direktur utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan pdp bertanggungjawab kepada bupati melalui badan pengawas. direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan pdp sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada direktur utama. direksi menetapkan kebijakan umum perusahaan. direksi mengurus kekayaan perusahaanbadan pengawas. ===^ direksi dies'akhir perusahaan dalam maupun luar pengadilan' apabila dipandang perlu direksi dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud untuk hal hal yang bersifat khusus. direksi berdasarkan pertimbangan dan persetujuan badan pengawas dapat melakukan hal hal sebagai berikut: membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau unit unit usaha sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; dan atau menjadikan barang barang milik perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku' bahwa untuk melaksanakan ha1 sebagaimana yang diatur dalam terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemilik bupati' direksi menjalankan rapat tahunan paling lambat (tiga) bulan setelah tutup tahun buku yang dihadiri oleh badan pengawas dan bupati sebagai pemilik modal. direksi berhenti karena: masa jabatannya berakhir; mengundurkan diri; meninggal dunia; atau diberhentikan oleh bupati. direksi dapat diberhentikan oleh bupati karena: permintaan sendiri; melakukan tindakan yang merugikan pdp; melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah dan atau negara; ataubadan pengawas. bupati a. ].=t t r selama: ^amatir a 1darul bulan sejak pemberhentian sementara, badan pengawasatas: gaji; tunjangan; dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditetapkan oleh bupati atas usul direksi melalui badan pengawas. direksil2\ pelaksanaan:: has : : s:::i: t :.t .: t r:. :.: = . . ;: t: : ,':t : ": .:.: :.:: .: : : t.: s=: ,.,.:. s= = .:. = =:.:n:a: p : se:, :a:l ts;pa:: ala jasa: ] ang iirunlp. bab pegawai direksi dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai pdp dengan persetujuan badan pengawas berdasarkan peraturan pokok kepegawaian pdp. untuk pertama kalinya pegawai pdpdp sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berakhir, maka: pegawai negeri sipil daerah harus memilih statusnya sebagai pegawai negeri sipil daerah kabupaten cianjur atau sebagai pegawai pdp; pengangkatan pegawai pdp berlaku ketentuan pengangkatan pegawai pada pdp. bab rencana kerja dan anggaran perusahaan rencana kerja dan anggaran perusahaandp. direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan kepada bupati paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapatkan pengesahan, setelah mendapat persetujuan badan pengawas. pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dilakukan oleh bupati paling lambat (dua) bulan setelah rencana kedua dan anggaran perusahaan rap) diterima. dalam hal rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan oleh bupatin l:al direksi: r cai =e=oa: re:ca:ra kerja ian anggaran perusahaan dalam u'waktu sebagaimana dimaksud pada bupati memberikan sanksi. apabila direksi tidak membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada maka untuk kelancaran usaha pdp, bupati dapat menetapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya. bab xii tahun buku dan perhitungan tahunan (i) tahun buku pdp adalah tahun taklim. direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan intern pdpatau akuntan publik yang ditunjuk oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan. (s) paling lambatlaba rugi dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan dan atau akuntan publik yang ditunjuk oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan kepada badan pengawas untuk diteruskan kepada bupati guna mendapatkanpara anggota direksi. neraca, arus kas dan perhitungan rugi lababab xiv penetapan dan penggunaan laba bersih penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba rugi setelah mendapat pengesahan bupati sebagaimana dimaksud dalam telah diperhitungkan dengan kerugian tahun tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut: untuk kas daerah sebesar 55oh; untuk cadangan umum sebesar ooh; untuk jasa produksi sebesar %o; untuk dana pendidikan sebesar o o; untuk dana sosial dan pembangunan kemasyarakatan sebesar %o; untuk sumbangan dana pensiunan pesangon sebesar o o. bagian laba untuk kas daerah sebagaimana dimaksud pada a) atpada huruf dan huruf ditetapkan dengan keputusan direksi. bab pembinaan bupati melakukan pembinaan umum terhadap pdp dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pdp, kepala dinas pengelolaan sumber daya air dan pertambangan, dan kepala bagian koperasi perdagangan perindustrian dan pariwisata sekretariat daerah kabupaten cianjur. bab xvi pengawasan dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh inspektorat daerah dan sekretariat daerah kabupaten cianjur. inspektorat daerah dan sekretariat daerah kabupaten cianjur melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap pdp. dalam rangka menetapkan pengawasan pdp, bupatidp. bab xvii tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi semua pegawai pdptelah menimbulkan kerugian kepada pdpdp berlaku sepenuhnya terhadap pegawai pdp, yang dalam pelaksanaannya diatur tersendiri oleh direksi. semua pegawai pdp yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan orang dan surat surat berharga milik pdp dan barang barang persediaan milik pdp yang disimpan dalandp sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab atas keterangan perbendaharaan uang atau barangpegawai pdp sebagaimana dimaksud pada yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang atau barang yang ter.lakatau barang pdp. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan bupati. dalam hai pegawai pdp sebagaimana dimaksud pada tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutanipi(. bab xviii pembubaran dan likuidasi (s) tata cara pembubaran dan likuidasi pdp sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. sebelum ditetapkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada bupati menunjuk panitia pembubaran. pemerintah daerah bertanggungp kepada bupati, selanjutnya mengusulkan pembubaran termaksud kepada dprd. bab xix ketentuan lain lain dalam hal jenis usaha sebagaimana dimaksud telah berkembang pesat, maka jenis usaha dimaksud dapat dibentuk pdp tersendiri atas izin bupati. merasionalisasi pdp dilaksanakan pada saat modal disetor dan dimasukan dalam neraca awal pdf daerah kabupaten cianjur, mutasi
bup,. cianjur per uran daerah i{kabupaten cia.timur nomor tation 2ot3 tentang perubahan atas peraturan daerah (kabupaten cianjur nomor tahun{ 2o1 teliti{c retribusi pelayanan t'seikat ar{ dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati c]antur, bahwa retribusi pelayan kesehatan kabupaten cianjur. telah diatur berjasa.kan peraturan daerah n;tur iapun bahwa berdasarkan perahu.an bupati cianjur nomor tahun 2ooa dan nomor tahun rumah sakit umum dae.ah kelas cianjur dan rumah lit umum imam kelas merupakan organisasi pe.angkat damn ymg telan melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan i ayam umum daerah bahwa berdasarkan surat kemenag.id dalam negeri republik indonesia nomor kedua, untuk rumah sakit umum daerah yang melaksanakan pola pengelola keuangan badan laman umum daerah lengatuim parit pelayanan kesehatan dapat diatur dengan peraturan bahwa berdasdkaq periitubdgm sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menerapkan peraturan daerah lent perubahan atas peraturan dae.ah kabupaten cianjur nomor talun tentang retribusi pelayan kesehatan undang undang datu negara republik indonesia tahun undang undue nomor tahun tahun tentang pembentukan daerah daerah (kabupaten dalm lingkungan propinsi dara barat berita naga.a republik indonesia 'tahun sebasaimda telah diubah denga undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten maka kabupaten sub.adat lembaran negara republik lndonesia tahun nomor ,'lbahar lomba.an legam republik indonesia undang undang nomo. tahu lent pemerintahan daerah (kembaran negara republik indonesia republik indonesia tahun nomor tambahan irmbdm negara republik lndonesia nomor sebagaimana telah beberapakaii diubah, terakhir denga undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undue nomor tahun tentang pemerintah daerah lembu negra republik indonesia tahun 200a nomor tambahan lembar negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pe.imbmgm keung muda pemerintah pusat pemerintahan daerah (kembaran negara republik indonesia tahun nomor imbalan irmbdd negra republik lndonesia nomor 443a); undang un.tang nomor tahun tentang majelis pemusyawa.atan ralat, dewa pemalu<ilan rakyat, dewan naki daerah dead perwakilan ralat daesh lomba.an nesta republik lndonesia talun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomo.i3o, tambahan lembap negara republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang kesehatan lembar'tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor 5a72ll undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan [ ngaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembar negara epub lik indonesia nomor 52341i r0. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan kemudian badan layanan umum gambaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lomba.an negara republik indones nomo. peraturan pemerintah nomor tahun tent@ pengelola eeuangd daerah lembap negra republik lndonesia tahun nomor tambahan lembaran need republik indonesia nomor 457a)j dq . "em. ."n ao. t"hur pun! pedoman pembina d,n ,;;,"i,r.;",:" x.t:;:._.j:;;,;i;m:: tahun oo5 nomor t65 p"p,r.', .,r" "" .i tt " rnb. "' n"era peraturan pe&e.indah "'tl'g'n u ",. p' a},u 2ao7 e'{g :rur,r d".;". p,;i,l.l. "j:l ""ff ijj;:* (kabupaten r<ota lenbdtu negara n"p"ui[ r"a".i"j.ii r.ruo \omo radial l.;:;,,. t:;:,: pub'.d wo, zr. dq", lr", t"rn.dn nomo oo t ,un 20to,enr"ne i".a cara pembagian pem, d;","h ;"; t. ";:" il;,"";:,i, :;: b,k too .i. r",hu. 2o.o n."i: i:!. n u"\|nil l,nbr"n fga.r p p jbti indoor \ooj _r"t,,.,, ,",, peraturan menteri dalam need.i nomor tahun r .e paper,ot.n rules , ,;;::; .acara" , ,"r . tr,p". ,r ,"i"r.r.i, i,"""" p r" n,"r. \ a r. rr. ., i ,i.: el.i fans fro. x"dtd au< p.rs ,tu even;;h. d r;m n g j nomor rd,h oo.error pc_. i.,"r.i (eu.ne:n daerah: perarumn m ntc.i dalam negeri nomor tahun 2oo7 tentang pedoman teknis p;getaran x""".e; e.iii layanan umum daerah; peraturan menteri dal need nomor tahu! 2ojl tente pembentukan produk hukum daerah; pe ".' "n d" .cn t<ab jo". idn non t.t _oo round pf,.dik pasti". \"b" .soit rl._u",", bi,r. tahun n.mor seri cli prr.r n ddr t \"b pdr fncjln jr\omo. tai,un20tr , n.ale re,rb lsi p t".an", (e";.a,an (, ";; ;;:; xrbuoa.pn .a, iu, ,"n' lo o s. l;), ",, dengan persetujuan bersama dewan perawi(lan rakyat daerah kabupaten cianjur dan bupati cianjur memutus{n menetapkan peraturan daerah ten,iang perubahan atas pe rat uao\ r,qeu"er.r,, cher,,.ti rio,,toi.ij ar{u tentang retribusi pilihan ar; kesehatan b.brr"pd ,,"m der" d"era (abbr blair nor i.}) or ,,r.s. rrr.b ft"ydn h".en"rql li":: j i .d", kabur". cj. fsn, "'o] \omo sen el, diubah seba a berikut. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bap (ketentuan umum pasat dalam perahu.an daerah ini, yang dimaksud de4an daerah adalah kabupaten cianjur. inr dd"rch dd. b_ori of. 1d p. "r c(" der5 oro'on s.b.sa rr\ p n. fte.cara ir kh; frd. bupati adalah bupati cianjur. fck :' \ d" .a. \rt,n raja dr.eb daerah ^"b luar n flo k.e\rdr .o.dn pe,cvn.i ke. ,dr )eg r'1rr le\ 1ns k"s h"bn d"r "\.j .airnya .li ke. dn. punk)md., dan p".l"."" ori ^apa cra.tur. deras selatan adalah dinas kesehatan kabupaten 3y, ,r", vrs\"r"k"r frr.rnd dosen lc. "'"u \kesra .l6.rh ua.r pelaksana teknis dinas upr pada dinas nasehat, \" b e agung exb nen\rt"nes"rck p.n b.ngr. lesehan:. pada su.ru ay!h tertentu o:: fl. ,h".d a." oe, ) .end,do_ upa). kes h" ol h b.nsj. indo.eno .n,,,. .,ngk"ik; re s ddr 1r n"rn o,r r.m"no, dup,"tiap b"c se'b oro.c db.r .em o r. kfs h" na.)aral p ",:, rdr"r d"order . dub}" o.ebl. hok sd" "d. i.pr,ik.rd rekor. td, p"d. dr.ar kesehatan paren langur l0. dengan" "o".ah ndak p"n boo, t"n )"ng dib trik"l rrh doki. "r"u kita b.hr b"n d.taken"l,ar;ten r"n.gd p^r bobdrcn. oo"s gn. d". t in t .r\r "da hubung ann\a dengan kes.h:r.n t agd kesfeh".d "ds s r ora,g ,b boeken d.inrd ddt. b.ddb h". h"r"r .e,." titik.6er amalan dan drd, ."npr n t.k lk"" p did,td oid n kf"e\ jan .". ,". d. k"w"ntu san\d oal m "y" oid"ns .j,rn. l2. paren adat"h sarr ordo \ang alik6n konsul \j l k memberi.eh detay man best)a. \de diperlukan b",k ltu" sun haute ::;:.,.i1*" oada ro\.rc p"rcfao k.s"r;id l:il1_1"_1,. :.n udara.h irdcrd .er.en u 1d8 ol"h rcr oga fp"raw" dtm prosedur draw"rrr, observasi :p:i:'.," p"didikan r.o.,,.g r"i.,, ,".; o'r.<u<a. ol"h ren"g, keperaidh erh.dcp p"sr"r. p"w" dan "d"tm oe.a)"rdn .erhrddp org veg osu< i,uses da.6u lak .rs" \konsul en.agensi drr r ended) tur nya sp,b ruma}l \a]{ir umum fr" unik l:!:i,g d:" ,.,. d.a8ro\ pencobaan, rd6bibir\j fd'k order.d kr\ph"rrn tanpa rupa ruang rawat inap. i:l:; adaa o .a)"nan le,r_ad.p ord dns rusuk d"merah daa menempa.i ,._p1.,ia. una{ r< pe jtr oise^asi. a ios6. p ngobdrdn, 'habilis bs' m d.< d"a petasan k \"h"r , ,funny ruang muat inap. c"w"r daru,"r r.latar ".l"d kini\ pcs.en \de drn buluh ledakan m o, fge a guna penyiar6h harv" d6n o.n. megah d.c's, hbr tan it.r l+., "ddl.n kini6 pa"i. "r u sort:men pastel d6ri dok da. pet"y man kes h"r5n t"rnr). )s.g l"bih la. tindakan medis adalah semua tindak@n yog bertujuan dr.gross. frs di.o"r coba.d. p".r.,r."n k."i"an .r4r bad cr u iru. oer,usaha drn prnrngkard ft"yh:r.j d:rc rensgunardn ar", k.sehat med6 od,a'a bahar se dita,kuku oleh lcrdgd medis ysc r mp rny. ken.dn odn lf$entry,.,rt ."r."ka,i jenis tindak<an medis ad.rah: b d"vk kegg trn krddrurardnnva d6 urutan r d.s .cr fn.d. hon &url find.k n medis tidak rerencda kut)l bold"s6r@n sito ddn fr"r.\a lada}". keluar ao.tdn rr.l"k"n ke. sede be.tu q}lulus berdasdkd klasifikasi teknis inrd ensi medis adalah: tindak medis operasi (pembedahan) incisa; find.t<a medis nonoperatis (non member.rard) p n ln. dij cros.jk ndash neg:arr p.rennes. robo?'or rm, prog'ansar. radio.ogi. dan efek rcn adik unruk he.e adik diamond. rehabilitasi medis adalah pelayan yang diberikan dalam b.ntuk layanan llsiotherapi, pasion le, rica, otentik prostetik, bimbingan sosial medis jasa fisiologi, konsultasi medis adan konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun @tar tenaga medis dari jenis spesial lis yang berbeda dalm hal penanam terhadap pe.awam jena! adalah kegiatan merawat jenuh yang dilakukan oleh instalasi pemulasdam jenazah pada rumah sal<it umum daerah baik dengan yang berasal ddi dalm mapun dari lue untuk kepentingan pelayan peoulasaraan da! pemakaman. ambulance adalah alat tranportasi ym8 dipergunakan unruk mengangkut pasien dalam rangka rujuk medik dan p l lain ja' dib r.k"n rer nbsp pasi fl. 2s. cito adalan tanda lan medik, pemeriksa laboratorium, biologi dan elektomedik kena pertimbegd. jasa adalah pelayanan kemudain yang diberikan kepada seseorang dalam angka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pela],tum kesehatan lainnya. retribusi daerah yme selanjutnya disebut retribusi ad.lan pemungut daerah sebagai peobaydd atas jasa atau pemberian 1z1n tertentu ydg khusus disekitar.an dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan org pribadi atau badan. 2a,wajib retribusi adalah orang pribadi atau band ydg menurut peraturan perundang undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar retribusi, temasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. pemungut retribusi adalah ordo yang ditugaskan melaksmakm pemmgutm retribusi pusat pelayan 3o. puskesmas adalah jaminan ke6khatan ydg diberikan kepada masuda}at tidak mampu oleh pemerintah pusat kaos ada wilayah kabupaten cianjur, 3l. jamkesda adan jamin kesehatan yang diberikan kepada massal{at tidak mampu oleh pemerintah daerah skt adrian surat ketemu tidak mampu ydg dikedua.kan oleh desa kelurahan diketahui oleh kecamatan dan mendapat keringanan ddi dinas kesehatan kabupaten cianjur. pelaksana adalah tenaga medis, paramedis, dan .nonmedis baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan played kesehatan. perawat intensif adalan pehydd rawat inap y@g silat<seal<d se.da intensif terhadap pasien gawat ob., r"t.n b"r ( \rr c.d ",:"' .g_: h"bs peri,. or"r r.d'o d.,n d'n ,ld o.gulstdn dnb. rng gk.oo. fr,, <t s,o.,o ekor .p r,"",r aco. d1r .dn"r .a."n )rne d'p". .,d.t. o.t 'nj,.r. p,t"r". k".(o r n. badan adalah sekutu lan o.ang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik ya"g erat"t """1a ";pu"' yan tidak melakukan asal; yang meliputi persen;an re.batas, pe.seruan l.marditcr, perseroan lainnya, bumn atau bl,i'id dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, .g' lop, r". run, p.\r,u.ud, asi .d. tsd.s"s, \o.,. pol'r^.a r. \"\. ,n\d. tpr oar bp .ut b od r"rnn\" kor "^ v.{ds: lot .r, d . enr k surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut skr adalah ketetapan retribusi vans menentukan .q" n." i."t,r'.ol.i ne.e r,.e s!j" crh. aril d" %n \".g. djl.r). d,. b, std "'di. . .r,k t"t"tl .,s.d fu.b,. d r,a. "'i]r\ "o,.\'a.i oeu o,,n d.n 6r"l dead. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berumur: pasat dengan n.oa retribusi pelayanan kesehatan, dipungut retribusi pelayanan kesehatan dinas kesehatan, labkesaa, puskesmas dan atau puskesmas tp. i: ',. p,". o. s,h !e o .b .v. .eod ba. berikut (r) objek retribusi adalah pelayaran kesehatan dinas kesehatan, laba sda, puskesmas dan atau puskesmas dtp dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis ians dimiliki dan alau dikelola oleh pemain da;rah, kecuali pelayanan pendapatan. dikecualikan dan obyek rct.ibu sebagaimana dimaksud .\,r 'ddl"l opl6" ,1h e'd.an longd ik."" oph " mf buv\. \,t p.l jk.ua\a l<ketentuan diubah sering berbunyi sebagai berikut: pass tingkat penggunaan jasa retribusi pelayan kesehatan diukur un,h. .ni. d.r!"i. "t". d. of.dy.1e "",r.r di'" ^ .,'. l,b]r \od. ".,t .".o,, "u, ictcntuan huru dan huruf .dihapus, sehingga berbunyi scbailai berikut: struktur besar.ya retribusi pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan, laksda, puskesmas dan alau puskesmas dtp ada lah sebagai berikut! dinas (kesehatan .jasa pengujian kesehatan lemy.iksan kesehatan fisik jemaah calon hari aneka' ,r' f d pp.o penguiiarl kesehatan sebesar l.kcda adalah pemeriksaan urin rute1 (siecle sebesar ,00i rangkap (dcd sebesar ,00i reduksi prot in sebesar .5oo,o0l sedih sebesar o0o, narkotika dan psikolog pika hc marijuana sebesar 3s. ampheramin sebesar cocaine sebesar ,00i bemdiadpine sebesar bar dilalsebesd ,mrphnre sebesar pemeriksaan. serologi dan imunologi test kehamilan sebesar. ,00i sn.k5e be'rr 0o: deal tll) sebesar. '00i drl sebesar ,00i 'ipa s besar hiv (rapid term sebesar pemeriksaan dna: ade.es rutin sebesar faces ordo,alt sebesar. pemcriksaanhenalolo&v: hematologi analyzer sebesar hbs ahli sebesar speclrophoromelerscbesd .ll fortune ledcosirsebes,r p,' rij r., lp!m.]d b_.s, baru endap darah sebesar ,0oi mch sebesar music sebesar ,o0; mcv s besar hulu.g edlrosrl besar l1l hitung tombol sebesar pcv sebesar ,00i p"r'd"ro' r?p .r, w.? p nb d''\,o" "'ao lengan darah sebesar malaria sebesar ,00j r7) hes6 seed 1a) rer'implosi sebesar pemeriksaan kimia darah dunia seed .oo0, bilik din total sebesar bilirubin direcrsebesd ,00j gula puasa sewaktu jam pulang pergi sebesar kolesterol total sebesar .5oo, t.iglisenda sebesar 1a. asam u.at sebesar ,00j urun sebesar kreatif seed p.stein total sebesar ,00i scot sebesar .oo0, sapi sebesar cito sebesar ,00i kolesterol cito sebesar 1a. fi9?6enda cito seed .ooo,0o; asam urat cito seb sd pemeriksaan mik.biologi preparat bta {bco) sebesar ,00i preparat.difteri sebesar 1o.ooo,oo; pre?dro, sebesar ,derajat koh s besar ooi pe . ,lo. ber.it malt sf'trd bdk'e,.oc's (coin fom) sebesar pemeriksaan air bersih air minum air rma sebesar tds (zat padat term) seed suhu sebesar ,00t daya hantu listrik sebesar alumunium (?, seed oo,0o; dosen6 sebesar ,00i asam borat ga.maya sebesar ,00j barium sebesar .ooo,ooj benda terapung sebesar ooo,o0; besi sebesar 2o. ,00j boron .ebe.dr i00, bod seed (kebutuhan kimia akan oksigen) s best derajat kelas@d seed sebesar l2. renal sebesar 2s.soo,oo; ll. l,o,ar fsa, os al po4) sebesar .s00, i5. todnizm cd) sebesar kesadahan co3 sebesar khlorbebas seed ihloridalcl sebesar toko't (co) '"b""d ss. .00r za. hon,dla. pb sd lapisan minyak sebesar o0o,oo; mangan mn) sebesar natrium na) sees .o0o,oo; nikel ni) sebisa ss.oo0, nitrat (no2 sebesar ooo,o0l nitrit no2 sebesar. 2s'ooo,ooj oksigen terlarut seed ,00i perak as) sebesar raksa seed i10. salinitas sebesar ,00i selenium se) sebesar sens (zn) sebesar s5. ,nid" (q) urbe'"r sulfat so4) sebesar timbal pb) sebesar tembaga cu)sebesar. ,00j zat organik sebesar 3a. terendah seed like"n oral puskesmas 2dalil kesehatan das per penderita untuk setiap kali kunjungan sebesar pemeriksaan laboratorium balada seed leztosil sebesar entropi sebesar sebesar llitungjenis la,cost dilsebesd led sebesar golongan darah sebesar ,00j lalu pendarahan. sebesar s.ooo,ooj s,waktu pembeku sebesar t0) ,trombosit sebesar. i1) etilalosll sebesar s.ooo,o0i morfologi dara! apus tapi sebesar oo0. o0j pcv seed mcv sebesar r5l filariasls sebesar rutin sebesar ,00j khusus sebesar: beadnrcse besar lemak sebesar septum bta sebesar preparat difteri sebesar. preparat sebesar preparariamur sebesar pera{atan luka tanpa jahitan sebesar ,o0i serologi tes kehamilan sebesar jasa pengujian kesehatan untuk umum sebesar untuk anak olah sebesar pemeriksaan jemaah calon haji tingkat pei.da sebesar. oo,00j .+) pemeriksaan calon pengantin per orang sebesar ta.il perawatan umum biaya kamar puskesmas peaatan sebesar biaya makan puskesmas pe.awalan sebesar visite dokter per han orang puskesmas peralatan sebesar .5oo,o konsul dokter spesialis per han puskesmas perawat sebesar. ,00j pelayanan suntik sebesar ,00j pasang implant seed ,00i pasang iud seed apu san papsmedr sebesar ,00i meme.iks hasil papsmear seed ,00i tindakan luka: pe.atr'atan dens (lima jahitan sebesar penambahan setiap jahitan sebesar in.6ia sebesar edisi sebesar 2s.ooo, pelayanan khitanan sebesar ,0oi pe.tolong persalinan per o.ds puskesmas peran.atan (maksimal (dua) ha.i) dan jalanan sebesar (ll tin.akan oleh dokter sebesar. tanda!.an oleh dokter dengan lenlulit tindakan oleh bidan tailoperasi kecilscbesa. s0. larilremakaianambu lme (r) dalan kota kilometer bahan bakar diganggu oleh memakai sebesar dalam kota kilometer bahan bakar nanggung oleh pemakai puskesmas kali lins) sebesar 5o.0o0,o0j luar kota jarak dihitung pulang pergi) per kilometer baha bakar ditanggung oleh pemakai sebesar luar kora jarak dihitung pulls versi) per kilometer bahan bakar ditanggung oleh memakai puskesmas keliling) sebesar air pemakaian daftar bersalin puskesmas unit pemakaian lama jenazah sebesar 0o0,0ll poliklinik ci8i untaian sementara leaalan saraf gigi sebesar. tumpahan atudlgamlart sebesar pencatu lan gigi susu sebesar pencabutan gigi tetap sebesar pencabutan sisi dengan lom aplikasi sebesar. tan operasi sebesar per rahang ra rb) sebesar r!' ,00i lpperdlle.ro,n sebesar sis (molar) miring pembersihan akrab gigi ketentuan dub.n sehingga berbunyi sebagai berikut: pemanfaatan percridad retribusi pelayanan kesehatan utama etik kecamatan yang berkait langsung dengan penyelenggaraan! pelayan kesehatan. diduga bab bab ix, disisipkan {satu) bab bdu, yaitu bab viii, bantuan peralihan, sehingga berbunyi bab \.'iii ketentuan peralihan idi retribusi pelayanan kesehatan untuk kelas ill lada rumah sakit daerah telah tinju dan rumah sakit tuum cima kelas al<d diatur, lebih lanjut dalam peraturan bupati sesuai dengan ketentuan beralur perundang_ undangan yog berlalu. dal pemburu daerah ini mulai berlaku pada tongkat diundangkan. setiap eng menge.hanya, memeintahkm pengunduran peratule daerah ini dengan penempatannya dalm lomba.an daerah kabupaten cianjur. ditetapkan cianjur pada tanggal mei bupati cianjur. t,]et.]ep suci1tar soleh paten cianjur, lembaran daerah kabur'ten c1antur'tahun att uddin ,ol3
bupati] ci,4n'ar peraturan daerah kabupaten cian nomor tahun 'o] adnan perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor taifun 2oi ten'iang retribusi pelayanan kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwa retribusi pelayan kesehatan kabupaten cid telah diatur berdatukd teratur daerah kabupaten keju nomor aau. tentang retribusi pelayan kesehatan sebagaimana t ]ah diubah denga peraturan daerah l<kabupaten keju nomor 'tahun tent&g perubahan atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor t.nun tert retribusi pelayan kehotel bahwa berdasar perahu menteri dalam negeri nomor tahu oo7 tent@g pado@ tenois pengelola keung band played umm dae eh, tarif layan untuk puskesmas ydg memaksa(d pola pengeloigd keung badan layer umum daerah diatur. def,g@ p ratrrff bupati; bal berdasar@ pertemuan sebagaimana dir l<$d dal huruf huruf huruf perlu menetapkan pe tu daerah tentang perubah@ k dua atas peratutu daerah kabupaten cianjur nomo! 'tahun tentang retribusi peiaydd (kesehatan deals' und das bda republik indonesia tanu und undang nomor tahun tahu! tentang p.mb rekan daerah derstr r kabupaten dal lingkung@ propinsi d.jam dta negra republik indonesia ta}lun sebagai dda telah diubah d nso undang ura,rg nomor tahun tentang p bentukan kabupaten f?karta kabupaten subg dengan mengubah undang dmg nomor tahun tentang p bentuk@ daerah daerah kabupaten dale lingkup propinsi djawa bat lembu negra r publik indonesia talun nomor bagian left ngm republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang kelud naga lembam negra republik lndonesia tahun nomor tambahan mbm negra republik indonesia nomor 42a6); undang undang nomor talun tentang perbendaharaan negra (kmb{!a neg@ republik indonesia tank nom tambal1d lambda naga republik indonesia nomor 435s); undang und@g nomor tahun tentang pajak damn retribusi daerah gtmbdd negra republik lndonesia tanur nomo. a@band lembaran n gda republik lndonesia nomor undang undang nomo, tahun tcenter ke.whats embed negara republik indonesia tahun nomor abad kode negra republik lndonesia undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (t mbd negara republik indonesia tahun nomor t@bahan lombard fge rfp london"s.a nomor 55a7) \"ba8afra ren diubah denga perahu pemerintah pengganti urang undang nomor tanu tentang perban atas undang under nomor tahun tentang pem lintah daerah l4bala n gae republik lndonesia t.run ol4 bottom band imbau neg a republik indonesia nomor 55ag); teratur@ pe@erfah nomor tanu tentang pengelola:fu keung band played umum l mbm naga republik hdolesia alun nomor tuban@ lembu negra republik indonesia nomor sebagaimana telah diubah denga euro pemerintah nom 'fab tentang perubah atas peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelola keung bass ralda umum {rrobare negra republik indonesia ta.hun nomor 'lambat mbm negera r publik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun t utang pengelola kudus daerah baan neg@ republik indonesia 'lagu. nomor tmbaltu lend nesta republik indonesia nomor 457a)l peratdfu pemerintah nomor talun tents pedoman pembuat pengawas penyelengge@ pemennurrm daerah grmbdd nesta republik indonesia tahun nomor imbang lembap naga republik indonesia nomor premium menteri dalam negeri nomor tal1m tentang pedoman pergelotaa (eug& daerah sebagaimana then beberapskali diubah akhir dengan perahu menteri dal@ nge.i nomor 2l' tahu 2otl tente perubah ked atas peraturan dt.ri dalam neg .i nomo. tahun tentang pedoman pengelolaan keung daerah perahu menteri ddm negeri nomor tal1o tente pado teoris pengelola (eum@ bado layar umum daerah; peraturan daerah kabupaten timur nomor talu tentang retribusi pelayan (ehati lembam daerah kabupaten cianjur ta.hun nomo, seri bagatuma telah dibuat dengan perahu daerah (kabupaten cianjur nomor tahun tente petahana atas perahu dae kabupaten timur nomor tahun tentang seribu6i pelayan (e$hutan (lembar@ dae (kabupaten ci@ju tahun nomor dgm pers.ruu burma dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten cianjur bupati cianjur memutuskan menetap peraturan daerah tentang perubahan kedua atas per uran daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang atribusi pel,layanan kesehatan. ketentuan pasa. peraturan drale kabupaten cid nomor tanu tentang retribusi pelayan kesehatan lembaran daerah kabupaten cid tahu nomor se.i sebagai@a teks diubah denga perahu daerah kabupaten cid nomor akun tentang perut8hm atas terus daerah &kabupaten tidur nomor tahun tentang metric$i pelayan kesehatan {lrt daerah kabupaten cianjur tahun nomor diubah sehingga b run sebagai berikut tarif play@ kesehatan untuk kelas iii pada r@an sakit urn da mn keys cianjur, ru,nan sakit umum dimakan kelas puskesmas ymg mene epk pola pengelola (umum band name umum dian ddd perahu bupati. etu.e dada1 ini bedar.u pada tegal edema. agd setiap tug denaetahrinya, memerintahkan pens@award peran@ daesh ini doge penempatannya dalm l.baru der kabupaten cid. ditetapkan tinju pada tanggal desa r bupati cianjur, nd. tetep muchtar soleil daun&n8ken cid pada tegal desember daerah kabupaten cianjur, mutan aran daerah (kabupaten cianjur tahun 2ot4 nomor noref peraturan daerah1 kabu?aten cianjur pro\,'ini jawa barat (2s7 or4) r qz \rl
bupati c]antur peraturan daerah (kabupaten cianjur nomor tahun tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa rupa'ti cianjur, oara untuk me.aksara{dn kejuruan l.d.1e undang nomor alun tent@g desa erasure der"rin.ah nomo tahun i0ta rentang p rdr qn pelat.mad undang udd t\nomor tahun 20t4 tentang desa, mai{a untuk tertib, terarah memiliki kejelasan wujudnya perlu dibentuk pemerintah desa; bah$ cerdas derlimbangdn sebagian dimaksud dalam huruf perlu menetapkan tum dae tentang desa; undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun tentang member.tukan daerah dae kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa bar berita neg republik indonesia ahun sebasaimda telah diubah denga undang, undang nomor tahun 196a tentang pembentuk kabupaten mutual<tra rabupatetr subang deog mengubah undang utama nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalan lingkungan propinsi jawa barat lembaran negra republik indonesia tahun t96a nomo. tambah lembaran negara republik indonesia nomor 2a51); undang undang nomor tahun tent@g desa lembap negara republik indonesia tahun nomo! tambahan lembar naga epub lik indonesia nomor s495)j undang undang nomor tanu tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indon6ia tahun nomor tambalan lembap negara republik indonesia nomo! ss87) sebagaopembaruan negara republik indonesia tahun nomor 5a, tambahan lembaran negara republik lndonesia nomor perahu pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksanaan undang undang nomor tahun tentu desa lembaran negara republik indonesia tahun nomor ,'tambang kbd negara republik indonesia nomor peraturan menteri dalm negeri nomor tahun tentang pedoman teknis peraturan desa be.ita negara republik indonesia tahun nomor i)j tur@ menteri dalm negeri nomor talun tentang pemilihan kepala desa berita negra republik indonesia tahu nomor peraturan mente.i ddm negeri nomor tahun tentang pengelola keuangan desa berita negra publ,k undone"ia t"h r0' \nomor20q jl: peraturan menteri dalm negeri nomor tahun tent@ pedoman pembangunan desa berita naga republik undone.i. tahun nor, perahu menteri desa, pembangun daerah te.tinggal, emigrasi nomor tahu tentang kewenmgm desa berita negara republik indonesia tahun nomor peratuie menteri desa, pembangunan daerah tertinggal emigrasi nomor tahun tentang pedoman tata tertib dan demise pengambil musala eh( berita negra republik indonesia tahun nomor peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang urus pemerintahan daerah lefrbdan daerah kabupaten timur tank nomor peraturan daerah kabupaten campur nomor talun 2ooa tent@g organisasi per@goal daerah dan pembentukan organisasi perekat daesh kabupaten cianjur l ndan daerah kabu paten cianjur tanu 2ooa nomor sen sebagai@na tell beberapakali diubah teras.nn dengan aturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang perubah (tiga atas peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi perangkat daesh pembentukan organisasi peringkat da rah kabupaten cianjur emba.an daerah kabupaten cianjur tahu dens@ persetujuan be6ana dewan perwakilan maya'\| daerahkabupaten cianjur dan bupati cianjur memutus(an menetapkan peraturan daerah'\|tentang desa. bab ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud denga: meme.intl pusat selanjutnya disebut pemerintah adab presiden republik indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negra republik indonesia sebagaimana dimaksud dalm undang und@g dasar negra republik indonesia tahun meme.tahan daerah adab pemerintah daerah menyelenggarakan lms pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan densa prinsip otonom seluas luasnya dalan sistem dan prinsip neg{a kesatu republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam und und@g dasar legam republik indonesia tahun pen.'rt h dare ramai bupati sebagai unsur fn)e'anggara ppp rural der.h \tu m"irpin pelaksaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenesm daerah otonom. provinsi adalan p.visi jawa adat. daerah adalah kabupaten cianjur. bupati adalan bupati cianjur. kecamatan ada wilyah kerja cat sebagai peringkat daerah kabupaten timur. camat adakan pemimpin koordinator penyelenggaraan meme.tahan wilayah ke.ja kecamatan yang dalam pelaksana tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari bupati untul{ men@gmi sebagian urus otonomi der.n menyelengga.l<an tugas umum desa adan desa desa adat atau veg disebut denga naha lain, selanjutnya disebut desa adan kesatu masy{akan hukum ymg memiliki batas wuhan yang beryensg untuk mengatur dan menulis urusan pemerintah@, pentungan masyarakat lemon. berkas&k4r prakarsa masyarakat, tak 6sal jl, dd atau tak medisinal arg di.kui dcn dihormati dal sistem pemerintah negara kesatu republik lndonesia. pemerintahan desa adalah pen line badan urusan pemeran a}j open.irg masvddl r setempat itam sistem meme.ina}an negara kesatuan republik pemerintah desa adalah pala desa atau vang disebut denga nama lain dibantu peringkat desa sebagai un6ur penyelenggara pemerintah desa. badan permusyawdatm desa v@g selanjutnya disingkat bpd adalah lembaga vang melaksear<m kursi oer r'orphan \"nc ego'dva merupaka wakil d6ribmduduk desa berdasarkan keturuan.,d wilayah ditetapkan secara demo.aris. dmemaksa;kan tugas dan pemerintah dan pemerintah aneka desa ad5la. nur pemburu piala des \.ng :terdiri atas seks"ris drl. f.al{sda fwrlavah laksda teknis. lr. penyabar koala css "dalai seorang pejabat' vae di"ns lst o'.rr pejabat va s arena_8 unruk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa ddm kurun waktu tertentu. pegawai negeri pil yang selmjutnva disingkat pns ad;bh nesta indonesia v@s memenuhi sdat tertentu, didik;t sebagai pegawai aparatur pil nesta secara peta oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabat pemerintah@. musyawarah desa adab musvawdan antara bpd, pemerintah desa, unsur masyarakat arg diselenggarkan lan oleh bpd untul{ menyepakati hal vdg pesilat st.ateis. la. band usaha milik desa, yang selanjutnya disebut bum desa, adalah band usaha vang se1buruh atau sebagi besmodalrya dimiliki oleh fsa ulur pr_verton secara langsung ntrs berasal dari heaven des" d.oi'ah"m kuno meng float cs r, j sa d'taman. u;ah" ltunnva untuk sees.r_besinya r{pernah peran masyakat be6a peraturan desa adalah peraturan perundang_undone yug ditetapkan oleh kepala desa telah dibawa da! disepakati bersama bpd. pembangun@ desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup kehidupan untuk seed besama kesejahleman tr@dal<at desa. pembeldayam masyrakat desa adalah upaya mensembdgkan kemandirian dan kesejahte!@ masyarakat d nga! meningkatkan pengelana, sika ketermpils, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memmfaatku sumber daya melalui penetapan! kebal{an. ocarm. segi6 en. pendsmpincd vmg se6uai denga esensi masalah dan prioritas kebutuhan masa dekat desa, 2r. \dbase terdesak adalah' kd$asd maupun)aj kegiatan utama persian, temasuk pengelolaan sumber daya ala dengan susunan fungsi kawasan \cagar !expr permukiman pe'des.d, lyon jasa pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi. renda pembangun jangka menengah desa, selanjutnya disebut rpm desa, adalah rcn.6na kegiatan pembangun@ desa untuk juga waktu ren@a kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut rkp desa, adalah pengabdi dari rpm desa untuk jangka waktu (satu) tahun. keuangan desa adab semua har. dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan udg serta segala sesuatu berupa uang barang ydg berhubung denga pelaksaan hak da! kewajiban desa. aset desa adalah balap milik desa yang berasal d&i kekal@ asli desa, dibeli atau diperoleh atas beam anggar pendapat dan belia desa atau perolehan hak lainnya ymg sah. anggur pendapatan belajar desa, selanjutnya disebut apb desa, adan ren@a keuangan tahunan pemerintah desa. das de'a ada ld} yang ber6umbi dari an8g.rd pendapat dan beluga negara yang diperuntukan&m bagi desa ymg ditransfer melalui dada benda papan dan belanja damn dan bhatt untuk membiayai penyelenggdd pemerintah@, pelaksana pem umpan, pembinaan kemasvarakatd, pemberdayaan masyarakat alokasi dana desa, selatrju lla disingkat add adalah dda perimbangan ydg diterima daerah dam anggar pendapatan dan belajar daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi (khusus anggur pendapat belanja daerah yds sel@juta disingkat apbd adan fedcd keuangan tahun daerah yang ditetapkan egd peraturan bab penetapan desa kabupaten cianjur (l) denga peraturan daerah ini ditetapkan jenis kesatuan masyarakat hukum yeg memiliki batas wilayah menang untuk mengatur dan mengurus uuid pemerintahan, pertanian masyrakat stem pat berdasarkan prak rsa masyrakat, asal usul, dd atau hak tradisional yard dahi dan dihormati dal@ sistem meme.tahan negara (elatum republik indonesia, yang ada dae adalah desa desa desa sebagaimana dimaksud pada adalah sebagaimana terra eum dalm lampu.an sebagai bagian )ane .rdr pis.,hkd odr peraturan dq rah bab ii] penataan desa bagian kesatu pembentuk, penghapus dan pengeabungd desa pasa13 pembentuk desa dapat beru pemeran@ dari (satu) desa menjadi (dua) desa menggabung@ bagian desa ddi desa yms bersanding menjadi (satu) desa; atau pengsabungm beberapa desa menjadi (satu) desa pembentuk desa sebagaimana dimaksud pada has memenuhi sdat sebagai yang ten ditetapkan dalm pe6tur perundang!_undang, pasai pembentukan, penghapus dan penggabungan desa dapat diusulkan oleh pemenuhan desa kepada pemenang da r h cbs dasar p4'' l'a pembentukan desa dead dempertimbdgkan karsa mss)dead dcs. a'. jl. ad l liar jr' kind'si sosis, jd"), massal<.r desa. frl5 emd da! potensi desa. penghapusan penggabungan desa harus dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. mekanisme pembentukan, penghapusan desa oleh dilaksmakm sesuai denga perundang undangan. bagian kedua perban status desa perubahan status desa meliputi; desa menjadi lurah; kelurahan menjadi desa. perubahan status desa sebagaimana dimaksud {tl dil5]{seakan sesuai dengan ketentuan denga peraturan perundang undang. penggabungan pemerintah daerah ketentuan peraturan pemerintah daerah ddm tempel<usai perubah status keju.ahm menjadi desa sebagaimana dimaksud da.lam berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan kelurahan wilayahnya meme.indah daerah dalam melalui<an perban status keju ehd menjadi desa wajib menyosialisasikan dan lakukan jajak mendapat rencana perubahan status kelurahan menjadi de6a kepada masyarakat kelurahan yang bersmgkrtan. hasil jahat pendapat dapat dijadikan da6 basi bupati untuk mengangkat penjabat kepala desa. penjabat kepa desa sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas kewajiban serta wewenang dan fungsi sesuai denga ketentuan berat.an perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pelat<men penata desa sebagaimana dimaksud dalam sampai denga ditetapkan dengan aturan bupati. bab kewenangan desa bagian ke6atu ruang lingkup jenis6 wewenang desa rum lingkup enggan desa meliputi kewenangan bidang penyelenegdad pemerintahan desa, pelaksaan pembmeunf desa, pembina kemasyda latd desa, dan pemberdayaan masyrakat desa berdasarkan prakarsa nasal<at, hal{ asal usul adat istiadat desa. jenis kew@san desa meliputi: kewendga! berdasarkan hak asal usul; kewendgm lokal berskala desa; kewenangan ymg itu ba6kan oleh pem lintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah p.provinsi, atau meme.intan kabupaten ses dengan keretrtuan peraturan perundang star ruang lingkup dan jenis kewenangan desa seba+ditutup dimaksud pada guru huruf ditetapkan denim pe tutu bupati. desa dapat memilih jenis6 keren@gan ydg telah ditetapkan oleh teratur@ bupati sebagaimana dimaksud pada berdasarkan hasil musyawarah desa ditetapkan dengan peinture desa, ruang lingkup jenis kewenangan desa sebagai@a dimaksud dalam menjadi pedoman utuk: penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; perumusan uraian tugas kepala desa dan perangkat penlrsuns perencanaan pembangun desa; dan pengelolaan keuangan de6a, bagi kedua penyelenggdam kewenangan desa pdagmf umum pasa110 desa dalam pelaksaan keren@sahnya dapat menerima penugasan kewenangan ddi pemerintah du atau pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembina tema6yarakatan desa member.dayan massal<at desa. penusasm kesenian sebagaimana dimaksud pada sebagai bagian ddi penyelengcam urus pemerintahan konsumen yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten, (s) desa dapat menolak penusasd kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan apabila tidal disertai denga pembiayaan. pasa penyelenggmd kew ngm desa berwujud utuk meningkatkan pendapatan desai meningkatkan kemajuan desa meningkatkan ke6ejahteraan masyarakat meningkarkd pelayan masyarakat puas;.af2 penyelenggaraan (ewenogan desa penyelenggara wewenang desa dia san.km oleh pemerintah desa. penyelenggara wewenang desa sebagaimana dimuat{sud pada djjabdkm dalam program pelaksaan prograd estate desa sebacaimda dimaksud pada mengikutsertakan bpd, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat pa6al13 dalam maka pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dal@ pemerintah desa berkoordinasi berkonsultasi kepada pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah. untuk kelmcard koordinasi sebagaimana dimaksud pada dibentuk forum pembina desa s tiap forum pembina desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kepala desa, ketua bpd, bintan pembina desa dan band8k pembom kemana dan ketertiban ]modal<al penyelam8sarana buatan operasional forum pembina desa dibiayai dari apb desa. (r) pemerintah daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan wewenang desa agd efektif pembina bagaimana dimaksud pada (r) dilalsma]<& oleh seluruh peringkat daerah sesuai b,oeg rug"s yog brr lbu dengan .'jenis pembinaan wewenang desa sebagaimana dimaksud pada sebagai bagian dari pembinaan pengawasan pem lintah desa. paralel3 pandan@n kewenangan desa penvelenssar kew pangan oe6e betoasarke hak asr usia legends.n lokal frsksla de\a bidang rr' penvelenep,rad pewarna.sd lokal"rsc2 desa selain diluar ;eh adb dead, iucn d5p"r didanai oleh nssdc pendapat d n petani. bda anggur pandora dar ilmiah der"h proves, dan an883ra benda;atd belanja daerah. r'tr pen\ele.ssdn kesenangan desa ug"sl'd ","i perl ,tr dde6h doa_ai oleh asc'r n benda papan dan hanja daerah. (ketentuan lebih lanjut mengenai kewenansm desa ".tag"imam ai ats.a aal@ sma dengan diatur dengan pe.aturan bupati. bab pembangunan desa bagian kesatu perencanaan pembangunan desa paragraf umu r,t perennis de"a fnr!sun pe en. maan p"madiun"r d 6esr. del k.w foa'ganda deng4r nga'u pada perencanaan pmb gun daerah' pr.b sunan desa sekda6r"na dima k"ud pt'la rtr diri,saran pemerinrd} d.s, drn86n melibatkan_ run n mas].r"k. de'a denga semi'gar r3l mas\ rakit fsa berhak me' jam p"pantauan term;dap pelaksanaan pembangun desa' tar da'dm rdc. peran"ana"n ddn pel ksad ." r."" ,n i oes" s"bisa' tana dimas pada alat permen arh desa didoping ol'h i,perintah da",sh \eg sr.da .etnis d,laki"n. kan oleh organisasi perangkat dae eh' rsr cda mel.bukan coord:ndor prndarprngd s"bac.,n drmaisrd pada rat t4l diw ldvahnv' perencana pembdsunm desa diselenesarako dengan mengikutsertakan masyarakat desa. dalam men sun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa wajib menyelenggdar{d musyawdal perencoao pembmgunm desa. mustard.n perencana pembangun@ desa menetapkan prioritas, prog.am, kegiatan, dan kebutuhan pembom aum desa ymg dinamai oleh anggaran pendapat dan belajar desa, swadaya masyrakat desa, dd atau angga.an pendapatan dan belanja daerah kabupaten. prioritas, prog fm, kesatu, dan kebutuhan pembmgunm desa sebagainya dimaksud pada dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyrakat desa yatra meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap! pelayanan pembdgunm pemelihdam tulrastmktu lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia pengembangan ekonomi pertani be.skalaketentermd masyarkat desa berdasarkan kebutuhan masa dekat desa. pawal2 rpm desa dao ri<p desa perencana pembdgund desa sebagaimana dimaksud dalam agar disusun seca berangka meliputi: renda pemburu.an jangka menengah desa rpm desa) untuk jangka waktu (enam) tahun; rencana pembangunan tahunan desa atau disebut renda (eda pemerintah desa rkp de6a), meraup.]<ao pengabdian dari rencana pembangunan juga menengah desa untuk jangka <tu (satu) rpm desa dan rkp desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan denga peraturan desa. peraturan desa tentang rpm desa rkp desa metal<d satu satunya dokumen perencanaan (.r) rpm desa ri@ desa berupa&d pado@ dd@ penyusunan apb desa. program pemberi dt.n, pemenuhan pemerintah daerah yang berskala dikoordinasikan dan atau pelat<badannya kepada desa. rpm desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dalm juga waktu ling lama (tiga) bule sejak pelantikan kepala desa. dalam menyusun rpm desa dan rxp desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencdmn pembdguod desa sekda partisipatif. musyawarah perencanaan pembmsunm desa sebagaimana dimaksud.l pada agar diikuti oleh band permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. rpm desa mengacu pada rpm daerah niall krb'lakon perencanaan member gunn d"merahom, pembina kemsydal{at@, pemberdayaan masyarakat, dan arah lebih.kd pembangun desa. rpm desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan (kabupaten dalm menyusun rpm desa sebagainya dimaksud pada kepala desa membentuk tim penyusun rkp desmerupakm penjabaran da.i rpm desauntuk jangka waktu (satu) tahun. rkp desa sebagaimana dimaksud pada (i) paling sedikit berisi uraian: evaluasi pelaksaan rkp desa tahun sebelumnya; prioritas ptugrm, kegiatan, dan ddd desa, ng dikelola oleh desa prioritas progr@, kegiatan, ggd desa ]aog dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak rencana prog iam, kegiatan, dan ddd desa ymg dikelola oleh desa sebagai keenan8an penugasan ddi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerlntall daerah kabupaten pelat{sma kegiatan desa ydg te.diri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. l.,su15n pemprirroh de>z foaearmana dimaksud pada av.r (ll dan d.hasilkan dalam adalah perencanaan pembangunan desa. r6t usulan prm final], dr"d sea diare dimaksud pad aya' d.klasifikasi,ksn berdastuksn jenis don l.uskup kesenanem desa serta program desa. {7r hal pen etin e}. p"perintah promosi. dan perairan d.e ai me_v'r rui jalan baginda dimaksud pada dan usulan debut dimuat dalam r(p desa tahun berikutnya. bagi ketiga pelalsanmn pembangunan desa paragraf umum pasa125 pembangun desa dilaksanakan sesuai dengan rkp ,2r fl.sa lain pembdsunar de"a seba8dimana dimaksud pada a)rt ll) orlckukd dead memnfetkan kedipan lokal s@ber data atm pembangunan lokal berskala desa dilaksdaken se'diri paragraf pelatsanaatr pembangunan desa kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembusukan dead yang dilaksoar.an oleh perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. t2r pc'al<\"na result p'bangunan desa piagam amal\ p"d. 6yct (r, di' akan den mempertimbangkan keadilan gender' rll pel4kartu prmbdsuncn s.bagain. d.maksud pad. 6yal lll mesut4n dt.an emd ad'rn sumber data dunia, sumber daya alm, kediri 1lokal vang ada desa serta mendayaguoako swadaya gotong royong masyarakat. tzl aksara fmo4rgu bebas lmann dlr dusun pada agar rl) mer\mudik l4oo d old$nmr p"bagunan fps" k"para d"sr dolar boru musyawarah desa. r5r masvardlat desa frpcnrsipasi d"lrm mulsa d"s; sends",alfa dimas pola lr') unr l menanggapi lapor pelaksanaan pembangunan desa. rkp desa sebagaimana dimaksud pada disusun oleh pemerintah desa semua denga: informasi ddi pemerintah dari berkaitan dengan pagu indikatif besar mana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemeinbn daerah dan data aspirasi masyarakat. rkp desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan tal1u berjalan dan ditetapkan metro terus desa paling lambat al<hir bold oktober dalam menyusun rkp desa sebagaimana dim.l{sud pada agar kepala desa membentuk titu pen sun rkp desa menjadi dasar penetapan apb desa. rpm desa dan atau rkp desa dapat diubah dalm terjadi peristiwa khusus, 6seperti ben@a alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjansm;m pembom guna desa dan selanjutnya ditetapkan dengan perubah rpm desa dan atau ri(p desa sebasaihda dimaksud pada ditetapkan paling lama (tiga puluh) sejak penetapan kondisi sebagaimana dimaksud pada pdagral3 usulan pembdgund desa pemerintah desa dapat menyusul@ kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dae eh, dalam hal te.tentu, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan@ pembangunan desa kepada pemerintah pemerintah provinsi. usul kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada harus mendapatkan persetujuan pati. dalam hal bupati memberikan setuju, usulan sebagaimana dimaksud pada disanpaikm oleh bupati kepada pemerintah dan atau pemerintah paragraf3 integrasi program sektoral dan program daerah {l) pemenang}, per prin'd} prodi_si, pen p irr.} d.e,d kernel"nggarakai program sorot dcn prog.am dae.ah yang masuk desa proses sebagaimana dimaksud pada alat diinfolmsikm kepada pemerintah desa utuk diintegrasikan dalam pembangunan desa llo tur p osd d4era} idg tus l k desa . brain" a demak6ud pad 4y.' ll) o.seni 'lokasi desa sasa dan pasu indikatif anggaran. pre m sebagaimana dimaksud pada vans berskala lokal desa dikoordinasikan dm atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. p1,ogi@ sebagaimana dimaksud pada alat dicatat dal lampiran apb desa bagian keep pat pemantauan pengawas pembangunan desa m6dapat desa berhak mendapatkan infomasi mengenai rencana pelaksanaan pembangun masyarakat desa berhak lats pemutaran terhadap pelaksana pembangunan desa. masyrakat d sa melaporkan hasil pemantauan berbagai keluh terhadap pelaksana pembangunan desa kepada pemerintah desa bpd. {4r pere iran desa jrb mel sinlotma<ikan frencdnad pelak. ma . rpm d"sa, desa. apb de'a kepada masyarakat desa melalui lav@m informasi ke;aoa umur ne'pork mna dalam munawar h de:a paling sedikit (satu tahun serah massal<at desa berarti6spasi dalam musvawsah desa untuk menanggapi laporan pelaksdaatr pemesanan desa. bagian kelima pembangunan kawasan pedesaan perpaduan lehbangund kawasan pemdes@ meru pal<m antar desa dam (satu) pembangunan kawasan perda6aan dilaksanakan dalam upaya memperce pat meningkatkan kualitas pelayan, pembangun, dan pemberdayaan masyarakat desa (kawasan terdesak melalui pendekatan pembdguna! petisi patil sebasaima.a dimaksud pada ditata pks oleh bupati sesuai dengan ren@ pedia end juga menengah daerah. para.af2 rude lingkup pembangun kawasan pedesaan meli puti: pengguna@ dao pemanfaatan wilayah desa ddm bl. penetapan kawasan pembangun sesi"i denga tata rudy (kabupaten; pelayan ydg dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan imsydal<at perdesaan pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengemudi san teknologi pat guna; meningkatkan akses terhadap pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas: penyusun renda tata rum kawasan persen secara partisi patil pengembangan pusat pe.tumbuh@ ,nr,r desa secara terpadu penguatan paritas masyarakat melembaga dan kembar ekonomi; pembangunan infrastruktur star perdesaan, pda bia rancmgd, progr@ pelaksana pembangunan kawa6an terdesak pa6a130 random pembdclrnd kawasan terdesak dibahas bersama oleh pemerintah. pemerintah provinsi, pemerintah daerah. dan pemerintah desa pembawa6an sebagaimana dimaksud pada alat (r) melibatkan adm ke{a sama and desa l3r la.a fmbansr kajoran pe d sen sebagai dimaksud p d. .j. rll dildksralm lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati sesuai dengan rencana petubdsunan jangka dengan daerah. penetapan lokasi pembangun kawasan perdana@ laksanakan denga mekanisme pemerintah desa melakukan inventdisa6i identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta soda pradana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembdgune kawasan perdesaan usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangun kawasan perdesaan disampaikan oleh pala desa kepada bupati; bupati melakukan kajian atas usul untuk disesuiko dengan rencana dan program pembangunan daerah; berda6akan hasil kasim atas u6u1an, pati menetapkan lokasi pemda grrm kawasan perdesaan denga keputusan bupati. bupati dapat eengusulkd program pembdguns kawasan perdesaan lokasi y@g telat ditetapkannya kepada gubernur kepada pemerataan mehuli program pembom!fu kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah date pemerintah provinsi dibahas bersama pemberi.tan dari untuk ditata pkd sebagai program pembmgdm kawasan pedesaan. pres pembocunan kawasan terdesak vans berasal dari pemerintah ditetapkan oleh me.teri yang menyelenggarakan les pemerintahan bids per nada pemda4und nasional. program pembangun kawasan pemdes vang berasal dari pemerintah provinsi ditetapkan oleh program pembangun kawasan terdesak vans berasal dari pemerintah dae dreta pkd oleh bupati. bupati melalukan sosialisasi program pembangunan kawasan terdesak kepada pemerintah desa, bpd, pembangun kawasan pedesaan laporkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemeranan da rah melalui organisasi peringkat dae fh, pemerintah desa, dan atau bum desa dengan mengikutsertals mas harakat desa, pedbmsu kawasan perd saan dilakukan oleh demerinrai, peter.r provinsi, fmerinlai daerah. dan pihak ketiga wajib mendayasunskm potensi sumber! daya al@ sumber daya manusia serta mengikut serta pemerintah desa masyrakat pembangunan kawasan terdesak yds berskala 1oka1 desa wajib diserahkan pela!.sahamnya kepada desa dan atau kedua antar desa. paragraf penggunan aset dan tata rudy desa dalm pembagian kawasan peidesas pembosunm kawasan pe.desas oleh pembeli etal, meme.intan provinsi, pemerintah daerah, dm atau pihak ketiga yang terkait denga pemanfaatan user desa dan tata rum desa wajib melihat n pemerintah perencatrmn, pelaksanaan, pemadatan, pendayagunaan aset desa dan tata rudy desa utuk pmb@eun@ kawasan perdesaan merujuk pada hasi musyawdan disayang selanjutnya ditetapkan dengan lipatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada da1m hal: memberikan informasi mengenai rencana progr@ kegiatan pembmguns kawasan perdesaan; memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas menyepakati pendayasunaatr aset desa dan tata c,mengembangkan mekanisme perselisllm sosial. bagian keenam sistem informasi pembangunan desa pasa134 desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikemas8kd oleh pemerintah daerah, pemerintah dae wajib menseftbangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan peidesad, sistem info.masi desa sebasaima.a dimaksud pada meliputi fasilitas perangkat keras peringkat lunak,j ingat, serta sumber daya manusia. sistem informasi desa sebagaimana dial<sud pada meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan pedesaan, serta informasi lain berkait dengan pembangun desa dan pembangunan kawasan terdesak. (s) sistem informasi desa sebasaimda demak6ud pada dikelola oleh meme.indah desa dapat diakses oleh masa ekar desa semua pemangku pemerintah daerah menyediakan infomasi perincian pembagutrd daerah untuk desa, intonasi oembdgunm f a}l sebaeajma din.quo pada d)il rll meliputi: rencana pembangunan j@eka menengah daerah; dan kebijakan pembangunan daerah; rencana strategis organisasi perangkat daerah; renda umum tata ruang wilayah daerah rencana detail tata ruang wilayah daerah; rencana pembangunan kawan@ perdesaan data operasi oasyekari dan informasi perencsam lainnya. bagian tujuh dengan"n unr. pen"rggulangan hrniskinm r'r pem ftin h de.o w"iib m.ngalokdsikd <bagi end4_ad dd: apb unuk pres da_ keg dan ;enanssulanga kemiskinan desa. paren, men pelak"adat program dan field pcnmggu tangan <emilkinm fs sebab"iman. draws p.do (r, dis'lsraskdn d'ngan pro8lm penanggulaogm kemiskinan dae nasional. ketentuan lebih list mence.ai pedoman pembangun desa sebagaimana dinar<sud dal sampai dengan ditetapkan den8an peraturan pati. bab organisasi pemerintah desa bagi kesatu susunan organisasi pemerintah desa (r) pemerintah desa terdiriatas ala desa dan vans dibantu oleh perangkat desa. l2r per sia! dr"d sebab.itr]tra dimaksud pad" ajal {ll berke ld' seb"sai rns frbrnru kepala desa sekretariat desa: pelaksana kewilayahan pelaksana teknis. (rl sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh uns stal sek jetdiat yeg bertugas membatu kepala desadalm bidangadministrasi pemerintahan. sekretariat desa sebagaimana diri<sud pada paling banyak terdiri atas (tiga) biden lurus. bidang urus sebagai@a dimaksud pada dipimpin oleh kepala urus atau sebut lain 6sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. kepala urus atau sebut lain dalam mel.l{seakan tugasnya be.tanggung jawab kepada pala desa melalui sekretaris desa, pa6al40 pelaksana kewilayahan merupaka unsur pembantu kepala desa sebagai 6acuan tugas kewilayahan. jumlah lal{sana kewilayahan ditentukan sec proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan kemampuan keuangan desa ll, memaksa a k.grav ha" betul}l kepala dusun auu s.buru l6in sr:rai denda_ kondisi sos.al dcn buda)a dusun sebagai bagian dan wilayah desa seluas kurangnya meliputi (dua) rukun wds. kepala dusun atau sebut lain dalm melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada kerah n.s, pelaksana tek merupakan unsur pembantu (kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. periksa_a l"kurs .bdg.mana dimas' pada 6ya ll) paling banyak term liat s 3tiga) seksi seksi sebagaimana dimaksud pada ayah dipimpin oleh kepala seksi. kepala seksi dalam pelat{seal<s tugasnya bertanssuns jawab kepada pala desa pengangkatan perangkat desa dilaksanakan den8an mekanisme sebagai berikut pula d.sa me.akk pen fined pena ing atau seleksi perangkat desa; kepala desa melakukan konsultasi dengan cat mengenai pengangkat pendekat desa; camat memberikan rekomendasi tertulis vang memuat mengenai .alon perangkat desa yang ren dikonsultasikan density kepala desa; rekomendasi tertulis6 camat atau sebutan lain djadi@ dasar oleh (kepala desa dalm pengangkat peringkat desa dengan keputus kepala desa. pasal,+ julian kepala urusan kepala seksi ditentukan menurut klasifikasi desa denga ketentuan sebagai kategori jurnal kepala utusan paling banyak< (tiga) dijumlah kepala seksi paling bayak (tiga)i kategori jumlah kepala urusan paling b@yak (dua) dan jumlahkepala seksi paling baya} (dua). klasifikasi desa sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdada tingkat perkembangan desa sesuai data profil desa menurut ketentuan peraturan petunddg undangan. human perangkat desa sebagaimana dimaksud pada (l) dapat memlertimbmskm kewenangan dan kempul kemudian desa. (a) masa jabatan perangkat desa, sama d nsan masa rock. kepa'r d.d. d6p6' diperpanjang $mai dengan batas usia (enm puluh) tahun. (s) per@kat desa yms diperpanjang ma6a jabatannya sebagaimana dimaksud pada tidak berlalu<u bata6 usia tertinggi peng@kata peringkat desa. l', pala dfs6 mpn cusrlkrn l1{r oradisas pemerintah desa untuk dibahas dao disepakati bma dengan bpd ditetapkan dengan peraturan desa tugas pokok fungsi masing masing struktur orgdisasj pemerintah desa ditetapkan dalm aturan kepala desa. pen sunan peraturan desa dan peraturan kepala desa sebagaimana dial<sud pada dan dilaksanakan sesuai ketentlla peraturan perundang bagian kedua pengangkatan peringkat desa paragraf persyaratan calon peringkat desa pasa145 peringkat desa diangkat dari memenuhi persyaratan: berpeddidikm paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat berusia (dua puluh) ta,hun sampai de4ga (empat puluh dua) tahun; terdaftar sebagai penduduk desa bertempat tinggal desa paling kurang (satu) tanu sebelum pendaftaran; dan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada calon per@skat desa juga h:ds memenuhi syarat: mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina rudal seon men also hu^umat p.d!na pen,ara; tidal pernah dijatuhi pidana penjara berdasdkm pukulan p ne dilan yang telah med jelai kekuatan hukum tetap kena melarikan tindak pidada yds diam deed pidada pemuda panic singkat (lima) tahun sesuai atau lebih, kecuali (lim4 tahun setelah l sai menjadi padma penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa y@g be.angkutan pernah lipid@a serta buku sebagai selalu kejanatm be.ldg ulang; berbadan sehat yang dibuktikan denga su.ar keterangan dari dokter; bebas narkoba ymg dibuktikan oleh pejabat yang berkelium baik ymg dibuktikan denga surat ket.msa most6i pejabat ysg menang; memenuhi syarat syarat lain yang sesuai adat istiadat setempat, pdagral mekanisme pengangkatan perdikan desa dedgkatd ingkar desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: (kepala desa melalui<d penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa; (kepala desa melakukan konsultasi denga cat atau sebut lain mengena pengangkatan peringkat desa; camat atau sebutan lain memberiku .rekomendasi tertulis yas memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalm pengangkatan perangkat desa denga keputusan pns daerah setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa haus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. dalam hal pns daerah setempat sebagaimana dinar<sud pada terpilih diangkat menjadi perangkat desa, yang beangkutan dibebaskan sementara da.i jabatannya selama menjadi peringkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pns. bagian ketiga pemberhentian perangkat desa 'r7 perangkat desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri atau diberhentikan. perangkat desa yang diberhentikan sebasdmma dimaksud pada karena: usia lah genap (enam puluh) tahun be.halaman tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat! desa melanggar larang camat atau sebutan lain mengenai member.hentian perangkat desa; camat atau sebut lain memberiku .rekomendasi tertulis ydg memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsep tasik dens kepala desai rekomendasi tertulis cat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian peringkat desa dengan keputusan kepala desa. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman oigdisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud ddm sampai dengan ditelan akan dengan pe.atur bab !'1i badan permusyawaratan desa bagian kesatu umum pasa] anosmia bpd berupa<d wakil ddi penduduk desa b berdasarkan kel" a<.d jah vang pengisi.dnv. dilacak sekda demokratis. r2r kereruakilar kava\ seb.gimana dimaksud pada a).r llt beras dd:wil.yai dusun rau seru lain suai kondisi 6sosial dan budaya oasydal<at setempat. dcr b.6ien fang sot "n bpd o.'aksddlaan secara oel ora,,r seb4adinda d,maksud p.d. jar (ll melalui mekanisme musala mufakat dengan menjamin ket lisan perempuan. lzl dd' b<a p o. p'milih.r s"ba b rs" dimaksud pada all dibentuk pm.lia cmsid k'anggota bpd dan orretdpkdn dens. ua"an ^ep.la d"sa. r5t portia pengisi n ar88ob bpd seb.gtumona dimaksud ddd agar (4j terdiri aras unsur peringkat d"sa dan unsur. masyarakat lainnya denga jumlah anggota gasal dan komposisi pro opsional. (6r jumlah spora bpd dir"rapid de" ium.l gas.l o lins s"dik.' (lina) da, p l,ng barak ire rmr o.e d"ngan r"per.ukm wilayah. i.ete wakilan pe.empat, penduduk, kemampuan anggota bpd dalam dipilih dan mewakili lebih ddi (satu) dusun atau sebutan lain bagian kedua fungsi, hal{, l(dale larangan anggota bpd paragraf fungsi hak bpd (ll bpd mempunyai fungsi: men\pakai r._, perarurm desa berada kepala desa; menampung menyalurkan aspirasi masyrakat melakukan pengawas kinerja pala desa. bpd berhak; mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggara@ pemerintahan desa kepada pemerintah desa; mencatat pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pearl{siaan pembhgund desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyrakat desa; mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas fungsinya dari apb desa; dan memperoleh pensembesan kapasitas melalui pendidikan dan latih, sosialisasi, pembimbing r kuis, dan kunjungi lapangan. pedal2 hak, kewajiban adegan anggota bpd anggota bpd berhak mengajukan usul r@cd8m peraturan desa; mensajukd pe.tanya menyampaikan usul dan atau benda pat; memilih dan dipilih; mendapat tunjangan pelaksmm tugas dao fungsi mgm lain dari apb desa; dan memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatih, sosialisasi, pembimbing teknis, dan kunjungi ladam. anggota bpd wajib: memeras teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan ulang und das negra re.,,baik l.indonesia tahun mempertahankan dan memelihara keutuhan sara kesatuan! republik indonesia dan bhinneka tunggal rp'dks"na\.r hidup demokrasi y"ng berkeadilan gender dalam penyelenggdm pemerintahan desa menyerap, menampung menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa; benda.hukum kelenteng mum atas kepentingdpribadi, kelompok, dan atausolonsm; menghormati lila sosial budaya adat i6tiada masy akan desa; dan menjaga noma etika dal hukum kerja denga lembaga kemasyealat& desa, anggota bpd dilarang: merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok massal{at desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan mas harakat desa; melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima mars, barang, dan atau .jasa dari pihak lain yang dapat mehengduhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukdoya; menyalahgunakdwewendg; melanda. rumpun dji jabatan mtrmskap jabatan sebagai kepala desa me6gap ba ai anggota solid peflalllan ras,at republik indonesia, dewa para}ila! d@ah republik indonesia, ds@ permkld rar.lat dae provinsi atau de@ pere el<ild rakyat daerah kabupaten, jabat lain yang dibentuk dalam ehr lesund@g@ under1gd; sebagai pelaksana proyek desa; menjadi pengurus partai politik; dan atau nja.li anggota dcr .r.r pengurus org m'sasi merdeka jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa, bagi ketiga pengisi keanggotan bpd pimpinan bpd paragraf pergi6ian keanggotan bpd persydate calon anggota bpd adalah: bertali{wa kepada tuhan yang maha esa; memegang teguh mensamalkd pancasila, melaksanakan undang undang dasberusia paling lengan (dua puluh) tahun atau sudah lemah menikah; berpendidikan paling rendah that sekolah senen sah serta atau sederajat; bukan sebagai perangkat pemerintah desa; bersedia dicalonkan menjadi mesta bada! pemusnah@te desa wakil penduduk desa yang tidak lemah sebagai anggota bpd selama (tiga) masajabatd. pengisian kemggoiam bpd dial<sda1<an secta demokratis melalui pros musyawdai penyakit@ denga menjamin ket mar<ilm perempuan. dalm maka proses musyawarah mal<ilan sebagaimana dimaksud pada kepala desa membentuk pita pengisian jenggot:d bpd dao ditetapkan dengan keputusan pala desa mitra pesisir anggota bpd sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unsur perangkat desa esu. masyarakat lain.ya dens jumbo angota ga6ai dan komposisi yang proporsional. panitia pengisi $bagaimana dimaksud dalam agar (tl melakukan pe lar' dan pen4_irg bakal calon anggota bpd dalam jangka wa1{tu (enau) 'lan s.odu ma,a keane so.adn bpd berakhir. pita pengisian menetapkan calon anggota bpd yang jumlahnya sama atau lebih ddi anggota bpd yang dilaksdald paling lambat (tiga) bulual<i oleh uls n2\ jabar \mg sempurna'h"k pilih. hasil musyawdan akil@ sebagaimana dimaksud pada jar di.rnp2'k.r ol"h pdi'ra pengisian anggota bpd kepada kepala desa paling lama (tujuh) hdi sejak ditetapkannya hasil musyawdan hasil musyawarah nal<ila sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kepala desa kepada bupati paling ima (tujuh) hari kerja sejak dir r' dnr l rail ppm,lahan dari panitia pengisi untuk diresmikan oleh bupati, peresmian anggota bpd sebagaimana dimaksud dare dltetapko deng@ keputusan bupati paling lama (tiga puluh) hdi kerja serial< diterimanya lap hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan ddi kepala desa. mengucap@sampah janji anggota bpd dipandu oleh bupati atau pejabat ymg ditunjuk paling lma (tiga puluh) hari ke.ja sejak diterbitkannya keputus bupati mengenai peresmian anggota bpd. susunan k ta sumpah janji @cota badan pemusyawaiatao desa sebagai berikut: del allah tuh@, saya bersumpah berjanji bahwa saya ar<m memenuhi wajib@ saya selaku anggota band permusyawaratan desa dengan sebaik baiknya, setuju sejujurnya, dan seadil adilnya; bahwa saya akm sela taat dalm mengamalkan memberi.amankan pan.asia sebagai dasar naga.a, ba11wa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang undang dasar neg republik indonesia talun setia melaksanakan segala peraturan perundang adegan dengan seluruh jurusnya yang berlalu bagi desa, daerah, dan negra kesatuan republik indonesia', paragraf pengisian ]{keanggotaan bpd antar waktu pengisian keanggotan bpd @td waktu ditetapkan@ denga keputus bupati ata6 usul pimpin bpd melalui kepala paragraf pimpin bpd pasa157 pimpin bpd terdiri atas (satu) ordo ketua, (satu) poros wakil ketua, dan (sdu o,ang sekte,s pimpin bpd sebagaimana dimaksud pada dipilih dari dan oleh anggota bpd sekda lusuh dalam rapat bpd ymg diadakan secara khu6u6. rapat pemilih pimpinan bpd untuk per@a kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh ang kota bantan keep pat pemberhentian anggota bpd pa6a158 anggota bpd berhenti karena: meninggal dunia; perintah sendiri; atau diberhentikan. anggota bpd diberhentikan sebasaitua dimaksud pada huruf karena: bemkhlr masa kemggotaani tidak dapat metal{s&akan tugas secara berkelmjutd atau berhak@gan tetap se.da berturut turut selama (enam) bulan; tidak lagi memenuhi sya.at sebagai anggota meldggd lang sebagai anssotabpd. pemberhentian meta bpd diusulkan@ oleh pimpin bpd kepada bupati atas das hasil musyawdatl bpd. peresmian pemberhentro mesta bpd sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputus bagian klima musyawdsn bpd mekanisme musyawarah bpd sebagai berikut musyawarah bpd dipimpin oleh pimpinan bpd; musyawdan bpd dinyatakan sai apabila dihadiri oleh paris sedikit (dua pertiga) ddi elan scott bpd; pengambilan keputusan dilakukan deng@ cda musyawarah guna mena pai mufakat; abbr.a l$astra}l malaka r'd k frc" dai. pengambilan putusan dilakukan dengan cara pemungutan suda sebagai@human mesta bpd yang hadir; dan hasil musyawdan bpd ditetapkan dengan putusan dan dihampiri nobulan musyawuan yang dibuat! oleh bagi keenam peraturan tata' tertib bpd peraturan tata tertib bpd paling sedikit memuat: waktu musala pengakuan mengenai pimpinan musala bpd; tata cda musyawdai bpd; tata laksana hak menyatarrd pendapat bpd dan anggota bpd] dan pembuatan beritaacara musyawarah bpd. pe.nature mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada (r) huruf meliputi: pelaksaan musyawarah; tempat mus yawarahi jenis musyawarah!; dan data. hadi anggota bpd. lt) pen u d mengena pimpin4 syarah bdd .pb3gaib&a dimaksud oada jdr huruf peluru. pne.a d2 p'main4r mus)petuah rab pedoman dan m8kota hadir lengkap penetapan pimpinan musala h apabila ketua bpd bersaingan hadir; pendeta pimpin musyawarah apabila kedua dan wakil ketua berhalangan hadir; penetapan secara fungsional pimpin@ musyawarah sesuai dengan bida.g yang ditentukan dan penetapan pengganti anggota bpd antar waktu. lensa lrd mer fna. cra 'tra mus jasa1l bpd :.bo baim4ra dipaksa p.da alat lihat. meliar'i: tata cara pembatasan ruangan pecatur desa; konsultasi mengenai rencana dan proses pemerintah desa; tata cara mengenal pengawasan kinerja pala desa; ut .ara lenarlungan z.u pen\4turun asper.s' l5r densa' jrd m.agency'.ro laksda hak rn) etal<an fndapct bdd ganda demak:rd a)a_ lir \rru pemberi pandang terhadap pelaksana pemerintahan desai penyampai@ jawab@ atau pendapat pala desa atas pedagang bpd; pemberian pdddgan akhir atas jawab. atau .menjabat kepala desa: dan i,radar har penyampaian pdddsan a kh bpd kepada bupati. pengaturan mengenai penyusunan be' acara mulyana.ah bpd sebagaimana dimaksud alat hurt penyusunan nobulan rapat; pen sunan benda ada; format berita ada; penandatanganan berita acre; dan penyampaian berita ada. l(events lebih lanjut mengenai pedoman bpd sebagaimana dimaksud dalam pai dengan pasa ditetapkan dengan peraturan pati bab viii (tuanya'{ desa da\ asl,t desa bagian kesatu keu@gan desa paragraf umum (ruang desa adalah semua ha} dan kewajiban desa yeng dupa' d.n'ri dengan 'e k \"861a se:j'tu b"rup5 mars bans vang b"rlrubuncd dengan pelaksana hak dao kewajiban desa. {2r h4k kewajiban sebab.' tano dimaksud pada a}6r {ll fn,mould pendapat en. belanja. pembina},@' pengelolaan keung desa. paragraf sumber benda papan desa lll pendapa lan desa bersumber. peid peta "rii desa dro .!as hasil usah. h.s'' aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapat asli desai alokasi anggar pendapat dan belajar resah; bacaan dari hasil pasal daerah dan retribusi daerah alokasi dda desa ymg merusak@ bagi dari d@a perimbangan ymg diterima pemerintah daerah; bantu keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi date anggaran benda latd dan belanja dae ehj hibah dan sumbangan yog tidak mengikat dad pihak kedua; dan lain lain pendapatan desa ymg sah. r2) se' jrl pnd4pal des d'r.,rma d"n dis,l rrk8r lui rekan'lb kr. dcs dan prn8autumn\" ditetapkan dalm apb desa. padahal3 pence lol&n (elegan desa pengelolaan kemudian desa tuelipulir perencanaan; pelaksanaan penatausahad; pelapor; pertuggungiawaban. penseloiaa keuangan desa dilalsdakan dalm masal {satu tahun anggur terhitung mulai tanggal judi sampai dengan desember. kepala desa adalah pemegang kekuasan pengelola t2) dalan me.aks"_dk kekuasan "bagaimana did,sud pads aise llr. kepala desa penguasa sebagian kekuasaanya kepada pe.angkat desa. padahal4 anggaran pendapatan belanja desa apbd desa terdiri atas basis pendapatan, belanja, pembiayaan desa. {2r ra.angan anggur prado pain d3 bel"nra des. di"j lk; olet hpp"la desa ddn dimuat"sdd}lkm sf5uai deng"n hj"il nusyasara' sebab.iran ormarrsrd p dc d)ar kfd,.a dela men frspkdn apbd desa setia tahun dengan peraturan desa. ruangan peraturan desa tentang apb desa die pakai bersama oleh kepala desa dan band permusyawaratan desa paling lambat bold oktober tahun berjalan, r4r,d ean frarlran desa ten.dg apb desa sebagai;en, d,maksud psgc a\a' ll, diam kan oleh kepala desa kepada bupati melalui c@at atau paling ia@bat (liga) hari sejak disepakati utuk dievaluasi. bupati dapat mendelegasikan evolusi ralcmgd beralur desa tentang apb desa kepada cat atau (a) perahu desa tentang apb desa ditata akan paling gambar tanggal desember tahu! @dan berjam. rlr roti tensrnfo m":ikan e .snc add. b"gila bagi hc;,\| darek daerah ddn ,1ribu'' daerah rnr de"a' serta bantu keuangan yang bersumber dari anggaran pendapat belajar dae.ah kabupaten. bupati menyampaikan intonasi sebagaimana di;maksud pada alat kepada kepala desa dalam jangka waktu (sepuluh) han setelah lebih,kan anggur dan prioritas serta plafon angga sementara drs+amati (kepala dae.ah bersama dewan peruakild informasi bupati sebasaimda dimaksud pada alat menjadi baha. penyusunan cn.angan apb llt plant de\a dir'ori skin untuk momen l\' keburu2 perbdgunan yrg dis fpakdd dalm musvawdah desa dan sesuai denga prioritas pem;indah daerah, pemerintah provinsi, dan t2r {rb aruna. terbangun sebagaimana dimaksud p"da "\"r r1r melaju. dp. rak rerbdlds pads ieb drum pi.". p.ry"r ae"ar. nckuned. gram pemberdayaan masyarakat desa. belanja de6a yds ditetapkan dalan apr desa disunat denga ketentuan: a. lins sedikit (tujuh puluh persen) dali jumlah dsg;ran bekerja desa digunakan untuk mendanai pen.t.neerja" pemerintahan desa, pelaksanaan p" u zu" desa, pembiaran kemasvdalatm besa, dan pemberdayaan masyarakat desa; paling bivak room .tr puluh fr5pn) dari ium rard bel"r desa figura\e truk: penghasil lan tetap dan tunjangan kepala desa perangkat desa; operasional pemerintah] desa; rnr._e"n dan pf srono b'dsn permusyawdatd desa; dan lentil rukun tetangga rul<u warga' ketentuan persentase sebagaimana dimaksud ada laksmakao dalm hal besaran dana desa , ng diterima oleh desa telah mencapai 10o o (sepuluh persen) dari dan luar doatransrer daerah (on top). (ketentuan lebih lanjut mengenai pengajar barang dan atau jasa desa ditetapkan dengan peraturan pati. penshasnm pemerintah desa penghasilan tetap kepala desa perangkat desa sebagaimana dimaksud pada bersumber ddi dana perimbdgm dalm nasdem pendapatan .lat belanja negra yang diterima oleh meme.intan daerah dan ditetapkan dalam anggaran pendapat dan belajar selain penghasilan tetap sebagaimana dima lsid pada dar ( pj" desa rangka de6 meter.na tunjmgm yang bersumber dari apb desa. selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada k pala desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan, jatim kematian, penghargaan pumabakti dan dapat memperoleh penelmao lainnya yang sah sesuai dengan semampu@ kedua daerah dan atau kemampuan keuansm desa kepala desa pencakar e\as\\a\ tetap se\\a!b$b\. (lima ratus pendasllan tetap kepala desa perangkat desa dimekarkan dalam apb desa ymg bersumber ddi add. pengalokasian add untuk penghasil tetap kepala desa peringkat desa menggunakan penghitungan add yang berjumlah kuning dari digunakan maksimal60% (enam puluh persen); add berjualan (lima ratus juta rupiah) sampai dengan (tujuh ratus juta rupiah) digunakan mat6imam (lima puluh persen); add ymg berjumlah lebih dali (tujuh atus juta rupiah) sampai dengan (6embed rarus juta rupiah) digunald maksimal40% (empat puluh persen); dan add yang berjumpa lebih dari (semi .atus juta rupiah) disunat maksimal ltima puluh persen). '.n lensa lol'.asd maksimal sebaga'tu5 dimaksud ocd; ava 12r di,"taken d'car temp plimoansk "fisi"n.'. jumlah. pe mg<a. ifp'aksi lug6! .mer l.tahm. dan letak seosralrs (a) ;update menetapkan besaran penghasilan tetap: s.iad:ris d sa online s"diri 0o" .tubuh puluh persen) ddi penghasil tetap kepala desa per pdanekar des" s'larr s"krebs\ desa psg sepak'' il,ma puluh persen, prabhas'ld teu kepala desa per bu1s. rs, b sac_ d"hasilan te'ap hep ps dan derdgkal des" seb.sa;da dimaksud oad. ova! l4l drlebpk n dengan peraturan bupati. lain me fna penuh,s.lan \.b.gimana dimaksud dal2 ps"dl 7t, kepala desa dar pe'm8kar desa menerima tunjang dan penerima lain vang r2r tunransa' pen firaun lai jdg s'"r sebagaimana dini"ua pada "r, dapar be " ember don apb desa berd;mark ketentuan peraturan perundang r.1r besar turi ean dan p"eins lain \ang sah '.taeainana o'n1sud pada "vd' (ll d'l"r5pkd dens peraturan bupati keientud lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan kedua! desa ditetapkan dengan peraturan bupati' bagi@ kedua ase! desa paragraf umu rlr aset desa dapar berupa r na,h kas des6' tanah la! r' das de.a. ddd head, lanjutan f hu. b belum ;"",. * "i;",^ ikm, melela'sd hasil p"tui' i"iri. ", rara a' mil'k desa pemddraa umum, aset lainnya milik desa' aset lainnya milik desa sebagaimana dif,maksud pada ,vat ltl era lain: rekaman dr kala dib"li a@l perl'h las beo ans;& n p"nano,d brlrnr" \negara anggur p.nano" da be'dla da'rah. se(a anggun pendapat dan belajar desa; kekayaan desa yang diberi leh dari hib'h sudans atau ymg sejenis; f{avm dead ydg dip proven seba8tu pe'ak$nan dari frj.n"m ko" r k oan l.'n lain semua. drr ke'enr peraturan perundang_uld.ngd: hasil kerja saro desa: kekayaan; desa yang berasal dari perolehan lait'ya ,.li l(eda&n milik p"menu} .l.n pemeran'd}l dari berskala 'lokal fsa dng ada des. spa dihibanktr kepemilikannya kepada desa kekayaan milik desa vang beru tanah disertifikatkm atas nama meme.indah desa. rsr leave4n relik vdg lelah d.ambil alih o eh pemerintah f . kabupaten dik"balikan kepada desa. kecuali vos sudah digunakan untuk fasilitas trik fs" \d. dimensi" dene._ buku: "t5t:s keren'rk n ebr \ah"kan '"'ar" error' pasa ngelo'tun key"an milik desa o'lak'akan merasa tn akses kep fntrnc um@ fun bs'onal drpdrr r hu{um meter lain 'ls.ensi' efek'rvi as' akuntabilitas. dan kepastian nilai ekonomis. t2t pengelola kena)aan milik desa dil"ku"n unruk menireterkan kepri.h q4d o"n red h:du ,,i6k,r desa s.1a men'as ldn p'dapatan de\ r3r per;eol d e{akan nrl{ d"s. seb' cinta t;{"ud pada a, r draw s oleh ("p ala d'sa paragraf2 tata cara pense logam kekayaan milik desa pasa177 kekayaan milik desa diberi kode baru kebaya desa drlardg diserap]'km kepada pihak lain sebagai pembayaran pemerintah desa. sekarat milik desa dilarang digadaikan lamin unuk benda pakan prn man pengelolaan kekayaan milik desa berupa](d rangkaian kegiald mulai ddi perencanaan, pengadu@n, pengguna, pemanfaatan, penemu lfu, pemekaran, pendapuse, pemindahtangdd) penatausahad, pela peran, penilai, pembina, pengawas, pengendalian kekal milik kepa desa sebagai pemesan kekuasaan pengelola kejam milik de6a. dalam melaksanakan kekuasan s bagal na din dusun pada pala de6a dapat menguasai<m sebagi kelaasennya kepada pengelola kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarat.kar desa dan meningkatkan benda papan desa. pengelola lain kekayaan milik desa diatur dens@ (i) pengelola kekayaan milik desa yang berkaitan denga penambah dan pele pasan asst ditetapkan de!g@ peluru desa sesuai deng@ kesepakatan musyawdan kekayaan milik pemerintah dan pemerintah]t damn berskala lokal de6a dapat dihibaikm semua dens ketentuan peraturan perundang_unddgm. kejam milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah der kabupaten dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan@ untuk fasilitas fasilitas umum sebagaimana demak6ud pada berupa fasilitasi untul< penting@ masyarkat ketentuan lebih laut mengenai pedoman pengelola kekayaan aset desa ditata pkd dengan pc6turun bab lembaga kemasan(atan desa bagian kesatu umum lembaga (emasydakatan desa pasai desa mendayacunar<an lembaga kemasyarakatan desa yog ada dalam membantu pelaksana fungsi penyelenggaraan pemerintah.nd de6a, pelaksana pemda mean desa, pembina kemasydalatan desa, pemberdaymtr masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa seba8armada dimaksud pada merusak@ wadah partisipasi massal{at desa 6sebagai mit.a pemerintah desa. lembaga kemasyda1{atd desa dibentuk atas prakarsa meme.indah desa dan suara! t. lembaga kemasytra lahan desa sebagdmma dimaksud pada bertugas; melakukan pemberdayaan masyrakat desa; ikut serta dalam perencanaan dan pelaksaan pembangunan meningkatkan pelayan masyarakat desa. (s) dalam mela makan tugas sebasaituana dimaksud pada lembaga kemasyarakatan desa mem iki menampung dan menyalurkan pi.asi masyarakat; menanamkan dan memupuk .asa persatuan kesatuan masyrakat; meningkatkan kualitas mem percepat pelayan pemerintah desa kepada masyarakat desa! men sun rencana, nelaksmakan, mendenda ikan, melestarikan, dan oergembmgkao hasil pembangun secara partisi pati; menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prada, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; meningkatkan kesejahterm keluarga dan men:. krr kuali6s sumber_ day rdr sia. pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan aturan desa, bagian kedua tata pembentukan pembentuk lembaga kemasyarakatan dilaksanakan mens.lui mekanisme musyawarah mufakat hasil musyawdan dan mufakat sebagai dimaksud pada ditetapkan dengan perahu desa. lembaga (emdydal tan sebagaimana dial<sud ddm terdiri atas lembaga pemberian?o masyrakat; pemberdayaan dan kesejahlera@ kedua; rukun tetangga; kepengurusan lembaga kerasyaralats sebagai dimaksud dalam diretapkd dengan i&putuspegiat@ pemberdayaan keenam lebih laut pengen& pedoman lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dead perahu bupati. bab badan usaha milik desa bagian kesatu umum desa dapat mendikan badan usaha milik desa y@g disebut denga bum desa. bum desa dikelola denga semangat kekeluargaan date keeotongroyongan. bum d"sd dapat fl'lankan u\aha bidang ekologi dar tsu pe'"\ an umum s_suai denga kcr'nru peraturan undang undead. dal@ pelayan usaha star desa dapat dibentuk< bum desa yms berupa{m milik (dua) desa atau 1lebih. bagian kedu pendirian dan organisasi pengelola bum desa paragraf pendirian bum desa pendirian bum desa dilakukan melalui musvawairh dera dir"kpl'm dengan perarurd dead. penenun bum desa dimzksudkm sebagai paya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi dan atau pelayan umum yang dikelola oleh desa dd atau kerjasama antar desa. pendirian bum desa ujud: meni egkatkm perekonomian desai me.optimalkan aset desa agar bemanfet untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyrakat dalam pengelola potensi ekonomi desa; menembak.sko renda kerjasama usaha star desakan atau denga pihak ketiga; menciptakan luas jaringan pass yang mendukung kebutuhan lama umum warga; membuka lapangan kerja meningkat@ kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, tumbuhan pemeran ekonomi desai meningkatkan pendapatan masyarat lat desa pendapat asli desa. paragraf organisasi pengelola bum desa (ll o gai'sd". peng lolo bum d"sa pisa,lr d5.i organi\d.' meme.istana desa. o.organisasi pengelola bum desa sebasaima di@kpud pada te.dni atas: pelaksana operasional dan penari n kep_n8lr\"n organisasi sebagaimana dimaksud pada dapat disulam penyebutan nama stem pat yang dilandasi semangat kekeluargaan koto.royong. paragraf modal bum desa (l) modal awal bum desabersumber ddi apb de6a modal bum desa terdiri atas: penyebaran modal desa;dan b.penyerta@ modal masyarakat desa. pasa193 penyerta modal desa sebagaimana dial{sud dalam huru terdiri atas: hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyaial<atm da! atau lembaga donor ymg disalukm melalui mekanisme apb desai bantuan pemerintah, pemerintah daerah mekanisme apb desai pemerintah provinsi, ydg disatukan melalui kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi semasa.i ketentuan peraturan perundang undang tentang aset desa. penyerta modal oasydal<at desa sebagaimana dimaksud dalam aya! huruf berasal ddi tabung masyarakatdan atau simpang masyarakat. paragraf4 pas.l94 jenis usaha bum desa bum desa dalam mengembangkan usaha, dapat memiliki beberapa jenis usaha. jenis us.na bum desa dapat meliputi bisnis sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayan umum (serum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan@ finansial, denga memanfaatkan sumber daya lokal d n teknologi cepat guna, yug rei'pur desa, usaha listrik desa, lumbung pagan serta usa]ra sumber daya da! teknologi tepat guna bisnis penyewa@ (penting) bdm untuk melalui kebutuhan masyrakat desa ditunjuk& untuk memperoleh pendapat asli desa, yang liput alat transportasi, perhal{as pesta, gedung bertemu, rumah toko, milik bum desa, barang aset desa lainnya ymg dapat disewaltu; sala pr,.roda \brc\p mst member,.kon 'ase p l )dm kepada doro, yang menipu.i iasa pembayaran listrik, pass desa untuk memasarkan p od )a' dih"'"kd nrytuahd' j6st bisnis yag berproduksi dan at berdagang (radius) barang bd@s te.tentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasdkao pada skala pasar yang lebih luas, yang meliputi babak es, hasil pertanian, sarana produksi perti, kegiatan produktif lain.ya; bisnis keuaogd (mondial ,business) y@s memenuhi kebutuhan u6aha usaha skala mik.o ymg dijalankan oleh pelari usaha ekonomi desa y@s meliputi embed akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat; usaha bersama (hold! sebagai induk dari unit unit usaha , ng dikembangkan nmsy akan desa baik date 6kala lokal desa maupun kawan ketentuan lebih laut mengenai pedoman bum desa ditetapkan dengan perahu.an bupati, bab (kerjasama desa bagian kesatu umum pasai desa dapat mengajar<d kerjasama dens desa lain ds atau dens pihak ketika. pelaksana kerjasama and desa diatur dens peraturan bersama kepala desa. pelaksaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diakui denga per@jim bersama. peraturan beras@ dan perjanjian bersama sebasaioam dimaksud pada alat paling sedikit memuat ruas lingkup kerjasama; bidang kerjasama; card e'en'ucn pflasdtld kertasari jangka walter hak dan kewajiban!; tata cda perubahan penundaan, pembatalan; penyelesaian berselisih@. camat atas nma bupati memfasilitasi pelaksaan kerjasama antar desa ataupun kerjasama desa dengan bagian dua para.f ke.sama antar desa (t) desa dapat mengada<m kebiasaan antar desa ymg dilakukan sesuai keren@sahnya untuk kepentingan desa diatur dengan peratutu bersama (kepala desa setelah benda pat persetujuan bpd. k{sama antar desa meliputi pe gerb8m us4!a firma \a_g tilik oleh dera unruk r n"apd nilai eselon yme berda kegiatan kemasyarakatan, pelayan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat antar desa; dd atau bidang keamanan dan ketertiban kerjasama antar desa diatur dens peraturan bersama (kepala desa mel lui kepe pakatan musyawdai antar t4r kertasari mtd fsa sebagainya dimaksud p3de ava! 4va' o,.aksara oleh adm kerjasama int. o "u yang d'ben_uk armatur pera.q bf'satu (sl musyawarah mtd desa sebagaimana dinar.sud pada membahas hal yang berkaitan dengan: dedbenlukd lembaga dts desa; ;kebosanan crop m per pantai o'm'r,n la\ b""."r, y"ng'a"p"t dilukis makan ne.alu. skema kerjasama alt desa; peran( ean, pel. {santan pemantauan program pembangunan antar desa; penaaloks\ian anggur u ruk fmocngurd desa. dtd desa kawan@ pedesaan; masuk terhadap p.ogr@ pemerintah daerah tem dat desa tersebut berada: dan keep;tan lainnya years dapat diselenggarakan@ melalui kerjasama star desa. pdagral2 badan (kerjasama antar desa (t) bad@ ke.sama @tar desa terdiri atas pemerintah desa; lembaga kemasydakatm desa lembaga desa lainnya; dan tokoh masud"kat dengan {,, sun"n o sensasi. kraj,. dan perbenrukar b"dcn kuasar fbagajmarr drm.ks' pada awal le.apbd org"n perdu_zr bernard kep desa. dal@ melaksanakan pmid bulan antar desa, badan star desa dapat kalor pok rrt o.ga 6es oe.sdn buruh. 14r dalam de.ay"n. sacr mla' de\d dapat dro"ntuk bum de'" l;ne r"rusak m,lik luar desa atau eb'\' r5r band ceria.da seb8m.ra demak<ud pada awal l2l bertanssuna rawa kepada { pala desa. bagi ketiga kerjasama dengan pihak ketiga kepada desa denga pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggara pementasan desa, pelat<sana pembdguna desa, pembinaan kemasyarakatan desa pemberdayaan masyarakat desa, kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dial{sud pada dimusyawdal,kd dalam musyawarah 100 ketentuan lebih laut mengenai pedoman kerja@a desa ditetapkan dens pe.aturan bupati. babi pembinaan dan pengawasan bagian &satu umumsasik@ pembina dan pengawasan kepada peringkat daerah. bagian kedua tujuan dan ruang lingkup pembinaan pengawasan! 102 lr) dcmbinm pengawasan b.r ujj. ulu[. pemerintah desa frelaksaoal<m penyelenggdmtr pemerintah desa dengan baik membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien aktif, terbuka, serta bertanggungjawab guna meningkatkan pelayanan pub pembinaan peosapas@ yms dilakukan oleh pengintai dae sebagaimana dimaksud pada meliputi memberiku pedoman pelaksanaan penugasan lisan daerah ydg dilaksanakan oleh desa; memberiku pedoman peqlsunu peraturan desa perahu.an kepala desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan pdiisipatif; melakukan fasilitasi penyelenggaraan meme.istana metal{ukd evaluasi dan pengawas@ peraturan menetapkan pembiayaan alokasi dana berimbang mengawasi pengelolaan keu@gm desa .l2n pendayagunaan aset desa; penyelam8garis pemerintahan desai menyela.garapan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, bpd, lembaga kemsydakatan, dan lembaga desa lainnya; memberi\ pergi a gsd als p es'd5i v4rg dial<kanakan dalam penyerang been pemerintahan desa, bpd, lembaga kemasyarakatan, lembaga upaya percepatan pembangunan metal{uka! upaya percepat@ pembangun@ desa mela lui umum keuangan, dua! pend ringan, dan bantu teknis melakukan peningkatan kapasitas bum desa lembaga kerja sama antar desa dan memberika! saksi atas penyimpanan yds dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagian (tiga pelaksana pembinaan dan pengawas desa los dalam reka pelaksana pemain@ desa, pemerintah daerah membentuk tim pembina desa. sebagaimana dimaksud pada te.diri dari unsur perangkat daerah serta dapat melibatkan instansi pemerintah yang ada daerah unsur tin seo6ea.re dimaksud p"da a\a' rir fmpuayar tugas membantu bupati lm: menyusun dan menetapkan lebih.lan daerah iam penyelengg pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan mas dalam desa melalui<an evaluasi terhadap penvelenggae@ pemerintah desa, pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa dan pembedahan masyarakat desa meng.dinamika upaya penyelesaian masalah ddm penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasvarakatd desa dan lemberdaytu masyrakat desa memberikan rekomendasi pemberian penghdgun alan sanksi dal@ penyelenggara pemerintahan desa. pmb et'd d's. fmb:nda' l. asv,r. lahan desa dan fmberdz,en masyarakat oes". bagian (tempat peran keempat@ dalam pembina dan pengawas desa r1' cd.r n".akan. p'bina"n d"n pengasas6n desa semua tugas, fung_ dlr k"$a.ba ca "r be'das" issn peraturan perundang undang. ')' d,spons m",aks"ram pembinaan dan peng8waste f'das:rkd lga, fungsi dar kewajiban)a cma menerima end"lesi sebagian tugas pemain"d dan p nyawaku s.oai"'nana dimaksud dalam p:rcl lul i<e'm2.2n d:be ok"\' angga d.n sumber d'va manusia. yang mp, lr.dg k.lun""ot tugu' pembina pengawasan de6a da.a fsa waro f'a<'d"nan pedoman_ d r 1de dlb friend oleh m"t d'lam l al o a mar p'seakan re6 pour untuk held"ltu ir""+.ee. pen.,,nt.l d dead. penbdguncn be'i, e urna <eadsvtuakaran desa pemberdayaan massal<at desa. r2r dala d's. wajib op,dkranakd per'1r6h van8 'libel_i'n o'eh added''dn h't per'etal rarr fbu unruk melaksanakan peraturan perundang_undangan pasa] ll) ddl5tr hal kep.la des. r'oa< nella"ddk pedoman' pe sara}lm dan inilah cdot beb'gamma ain".tsu lam c@at berenang untuk memberikan sanksi kepada kepala desa sdt{ri y4rg d.oe"i! camat seb.gambar dinalrud pads pattern pa: usulan tidak mendapatkan prioritas ydg masuk desa; dan usulan oenudaar penyalur ang ha;il para!. dan retribusi daerah p"ig. g.n p.g. dggarctr add dan pasal daerah retribusi daerah. penghargaan saksi daerah memberikan memberikan penghargaan atas prestasi ydg dilaksanakan pemerintah desa, bpd, lembaga kedasydakatm dalam penyerang8den pemerintah desa, pembangun desa, pembina kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyrakat desa. penghargaan sebagaimana dial{sud pada (r) diberikan berdasarkan hasil penilai yang dial<ul<d penshdeas sebasaimda dial gud pada meliputi berapi tidak terbatas: pnoiitas mendapatkan bantuan keuangan; prioritas satuan prog.am daerah ymg masuk penambah pagu add dan bagi ddi bagi hasil pajak daerah retribusi dae.ah pasa1loa pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada desa yang tidak metal gunakan asas penyelenggaraan pemerintah desa: kepastian hukum keterbukaan; dan a.akuntabilitas, sanksi sebagaimana dial{sud pada meliputi tetapi tidak terbatas: tidak m dapatkan prioritas pemberian bantuan tidak mendapatkan prioritas sasa etr daerah ymg mas de6ai pengurangan pagu add bagian ddi bagi hasil pajak daerah retribusi daerah dan atau saksi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perunddc undead. bab xiii ketentuan lain lain llt s.\r fhs drs yang bersrdrus pl\ rep seni4and rumusnya sesuai d.lge le' rum oleander pe.angkat desa yang berstatus dalam menjalankan tugasnya selain tunduk kepada peraturan petunddg undead tentu desa, harus tunduk pada p rdr pe( undang ren.4rg aparatur sipil desa.a dan kepegawaian. dalam ha1 kepala desa masih membutuhkan dan atau tidak membutuhkan lagi perangkat desa y@g berstatus ns, kepala desa dapat mengajukan sekda tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian. bab xiv men'\|uan peralihan ll0 p2d2 s'al per.hlmn daerah ini berlaku: perangkat desa yang telah ada ydg tidak berstatus tetap mela]{maka tugas pai dengan usia (enm puluh) tahun: bpd ya g rela,h ad. frac melakscn4kan juga! smp dens berat<hir ma6a jabatanya; pengisian kemggoten bpd ant nal{tu terhadap keanggotaan yang telan ada, hanya dapat lokan terhadap keanggotan yang kurang dari batas minimal tidak berjumlah asali pa6ar desa, koperasi wanita, upk simpan pink@ bentuk kegiatan usaha ekonomi lain yang then yang dibentuk oleh pemerintah desa d@ atau hasil program pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang ada desa dapat ditetapkan sebagai unit usaha dikelola oleh bum desa,' lembaga kemasan.l<atd desa yang telah be.diri sebelum ada pe6turun daerah ini, harus menyesuikd dengan peraturan daerah ini bum desa yang telah ada, pengelolanya disesuaikan dengan peraturan daerah inl dan kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dead pihak ketiga yang sede berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan gerakan kerjasama tersebut. bab (ketentuan pent,tup perahu pelaksaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lana (satu) iapun sejak pemburu daesh inj diundanskm. pasa pada saat perahu.m darah ini mulai berlaku: peraturan daerah kabupaten cianjur nomor ta]tun tentang pembentukan dulu! dalm desa lingkungan dal kelurahan embun daerah kabupaten timur' tahun nomor seri e); peraturan daerah i(kabupaten cianjur nomor tahun tentang sumbmgm batuan kepada desa kelurahan lembar daerah kabupaten cianjur tahu! nomor seri e)j peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang peduduk@ keuangan kepala desa date perangkat desa lomba daerah abu paten cianjur tahun nomo. seri e); peraturan dard kabupaten cianjur nomor tahun tentang peraturan desa lembap dae.en (kabupaten tidur tahun nomor se.i e); peraturan dae kabupaten timur nomo. tahun tentang sumber pendapatan dan (kaya desa, pengurusan pengawas6an eya lembap daerah kabupaten cianjur tahun nomor seri e); pecatur@ der.h kabupaten cianjur nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan desa lebar daerah kabupaten cianjur tahun nomor seri e)j peraturan daerah kabupaten cid.jur nomor tahun ooo tentang kerjasama antar desa lembap daerah kabupaten timur tahun nomor seri e); peraturan daerah kabupaten diukur nomor tahun tentang organisasi tata pemerintahan desa lembam daerah kabupaten cianjur tahun nomor seri d)j peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang badan permusyawaratan desa(trmbdd daerah kabupaten cianjur tahun nomor seri d)i pe.atua daerah (kabupaten tidur nomo. tahun tentang tembaga kemas .l<atan game dae kabupaten cianjur tahun nomor seri d); peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tanu tentang (berjasa desa lembam daerah kabupaten tinju. tahun nomor seri d); term daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang badan us$a milik desa (lembar daerah kabupaten tidur tarra nomor seri d); peraturan daerah (kabupaten cianjur nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan desa lembar dae (abu paten cianjur tahun nomor serl d)i dicabut dan dinyatald tidak berlaku. 113 peraturan daerah ini mulai berlalu.a pada tanggal "i.;;.,;k"". asar li.p or4ns mengeras janda' ;;#;;il;" p'""e,.a e. pagi jrd datar, inr ;:;;;; ;";;;;:;" kaum r moral oa"mtr dit ta dkd cianjur pada tanggal juni tabi'jep much'iar soleh diundi timur ifeq juni rec per.a iuran daur kappa_e\ c\|an iur provinsi jawa bait (95l20 is) mutasi baran daerah (kabupaten cianjur tahun nomor
bupati candi'r peraturan'if]rah kat]paten cian.]i'r tahun dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, menimba bat ren pembmgund juga menengah daerah kabupaten cid tanu telah ditetapkan@ dengan peraturan daerah kabupaten! tinju nomor talun talang renda pembangunan juga menengah daerah (kabupaten jur tahun20112016j bahwa band denga ten terbit perahu presiden nomor tan tenda re!.ma pembsgud jika menengah nasional talun jo. term ment n ddm ne8eri nomor tahun o1o tag piala perahu pemerintah nomor tahu 200a tentang tahap, tata pen}sun pengendalian, evaluasi pelaksana@ renda pembdgud daerah, ydg menempatkan h@oni ren.ea pmb@lim ,eg renner esi ddi tingkat pusat, tingkat provinsi tingkat kabupaten kota, raka perahu@ daerah kabupaten tentu nomor tahu tentang renda pembdgum juga menengah daerah kabupaten cid tahu ebagaimma dim.l<sud d.lm huruf palu dibekukan perban penyesuaian@ dam peran@ perurdeg undangan s rta sinkronisasi denga peta das pembangun baik tingkat minat mau rasio bal; bahwa berdasarkan! pertimbangan sebagai dimaksud dard huruf dan huruf perlu denetapku peraturan daerah tentang perubah atas peraturan daerah kabupaten keju nomor 'tahun rentang ren pembangun jangka mene,gah daerah kabupaten cianjur. t nud or1 20i6r und undang nomor 'l.hun tente pembentuk daerah daerah kabupaten dal lingkung propinsi djawa adat berita negra republik indonesia taru sebagaituma term diubah denga undang undang nomor:l tahun 196a tentang pembentuk kabupaten hedltarta (kabupaten sub@g dengan mengubah undang undang nomor tahu te.tm pembentukan daerah! daerah kabupaten r ddm lingkung propinsi dja adat lembam netra republik lndonesia tahun nomor tmbrlid irham neg republik lndonesia nomor 2a51)j und undang nomor tanu tentang sistem perercrnm pemda,sun nasional (trmbdm naga republik in.lansia tahun nomor o4, band lembam negra republik lndonesia nomor und@g undang nomor tahun tente rencana pembangun juga pej nasional tahun lembaran neg@ republik indonesia tahun nomor tiba.ho lembek. neg@ republik lndonesia nomor und@a undang nomor tahun tentang p oe.bertahan daerah lembar ne8ara r publik indonesia tahun nomor tebat' lembam ngm republik& indonesia nomor 55a7) sebagai@ ten diubah perahu pemenuhan pengganti undang undang nomor 'lagu tentang perubah1d atas und@g under nomor iapun tent&s pemerintah da iah itf,mbar@ naga republik lndonesia tahun nomor tambah embed negra republik indonesia nomo. btu.an pemerintah nomor tahu tentang pado pembina dan pengawas atas penyelenggaraan pemenuhan da ran lembam neg@ republik lndonesia tahu nomor mane kabar fgd republik indonesia bure pemerintah nomor talun tentang tara pengendali dan evaluasi pelak@aan renda pembagi@ l mutu negara republik lndonesia tall nomo, tabah embed negra republik indonesia nomor lt. peran pemenuhan nomor 'tahun tentang tata caa pen)usung ren pembangunan nasional lembar nesta republik indonesia tahun nomor 'imbang kalla negra republik lndonesia nomor tempur@ meme.indah nomor tahun o0a tentang pedoman evaluasi penyelengg pemenntahe daerah l.bdo negra republik indonesia tanu o0a nomor tdb.l]a l mdd negra republik lndonesia nomor i5); euro pemerintah nomo. tahun 200a tente talaud, takada pen]lsid, pengendali, evaluasi pela.ksdae rencana pmbansune daerah {embed negra republik indonesia nomor t@bat@ l mode nesta republik indonesia nomor 4a1a; peniup daerah provinsi jam bei nomor tahun ol3 tentang r nada pembangun juga menengah daerah provinsi jawa adat iun (lambda daerah provinsi apa b@t tahun nomor sen tiba\\ lmb* daerah, kabupaten tidur nomor pentul daerah kabupaten tidur nomor tanu! tente sistem prend pmid$hd daerah kabupaten cider (lambda dae l{kabupaten keju tanu. nomor seri d); perahu daerah (kabupaten tinju nomor 'tahun tentang rencana p@begins jangka peng daerah kabupaten cid. tahun (kbd daerah (kabupaten ci@jur ahun 20i nomor seri d); peraturan daerah kabupaten csu, nomor tall tentang rencana pembmgud juga menengah! daerah kabupaten tidur tahun lmaz]m daerah kabupaten kimia tanu ol2 nomor seri d)i dengan percetujuu bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabur cianjur bupati cianjur memuji'si'an,i daerah kabupaten cianjur 'tahun pas6l beberapa ketetrtm dalm peraturan daerah (kabupaten ci@jur nomor tahun tentang renda p teguh juga menengah depan (kabupaten ci@jur tahun il l.batu daerah kabupaten cianjur nomor seri d), diubah sebagai berikut i(etedtud diubah, shin aea be.bayi sebagai b ikut: sistematika rpm, meliputi: memuat latd belang, das penyusunan, hubud bab bab penulis, maksud dan tujuan. gambaran umum kondisi daerah memuat aspek geos gfi demografi, asp k kesejalte ean masuda lat, aspek play umum, aspek daya sains daerah. pengelola,aan bab iii gambaran iteiiangan daerah memuat kinerja kel masa lalu, ketika}d petrgelolam kejam masa lalu, merdeka pend@n analisis ]su.isu s'strategis dua pemasaran pembangunan penyajian \4si, misi, tujuan, dan memuat visi, misi, tujuan sastra, bab \tii bagi strategi] dan arah kbbi.akan memuat dan menjelaskan strategi ydg dipilih dalam mencapai tujuh dan 6asm serta tuah kebijald dai setiap strategi yang terpilih. keb1akan umum dan program pembangunan daerah dalm bagian ini dinaikan hubung dada kebiru&d umum yme berisi be.dalem elegi yang diri dengan target papan indikator kinerja. dalam kait ini, dijelaskan teddy hubung mt@ program pembangunan daerah delle indikator! indi(asi rencana program prioritas yang disertai kebun''than pendanaan menyajikan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan penetapan indikator kinerja daerah memuat i.dekat@ kinerja dae aic berilah untuk memberi gebang tentang uk1jfu keberhasilan mencapai visi misi. pedoman 'transisi dan kaidah men laskar pedoman tradisi pada tahun pri nip prinsip dasar p paksaan rpm da mh serta kaidah pelaksanaannya. seventh diubah, seri eiga berbunyi sebagai berikut isi be*rta urai rpm sbagaitfua dimaksud dalam ,cr rfr dalm empire s.bae bagi ydg lida} terpisahkan dai peran p rature dae ini mulai bilal,! p da tanggal diuddgku. agd setiap orang ecngctaluinla, memindahkan pmgudmgrn peratllfu daerah i.i denga dempatannya alle t bare daerah ditetapkan tinju pada tanggal desa ber ol4 ftd t.irt.'ep mustar soleh diuddgkm isu pada tanggal desember ol4 ari$ daerah' (kabupaten cianjur, mutasi il) noref peraturan daerah kartika'ten cian'ur provinsi.'awa barat
pemeran daerah (kabupaten cianjur nomor tahun tentang pemilihan (kepala desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cianjur, bahwakepala desa sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaran pemerintah! desa oetupunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepdjdgm t@gan negra ydg dekat denga masa dekat dao sebagai pemimpin masyarat{at; bahwa untuk mencipta{d landas ydg kut dale pemilih, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta denga ditetapkannya undang undang nomo. tahun tentang deq dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksaan undang und@g nomo. tahun tentang desa,maka peraturan daerah kabupaten timur nomor tahun tente tata cara pemberhentian kepa.la desa perlu diganti bahwa berdasarkan lertimbdgm sebagai@na dimaksud dalam huruf huruf pe.lu menetapkan peraturan daerah! teolog pemilih under undang dasar desa republik indonesia tanu 1945j undang undang nomor align tente pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi jawa adat ber kabupaten pustaka dan kabupaten subg dengan mengubah undang undang nomor tahun tentang pembentukan def' daerah aab loa.en d6bm l.ngel8u d op,isi j.wa butar lebar"n \gara republik london\i" tahun nomor tabanan lembaran naga republik indonesia nomor undang undang nomor tahun teras perundang undmgm lembaran negra republik indonesia tahun nomor tambah l mode negra republik indonesia nomo! undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara (lomba negas republik indonesia tahun nomor tambang lembaran neg republik indonesia nomor undang omg nomor tahun tentang desa lambda negra republik indonesia tahun nomor tambah leopard neg republik indonesia nomor undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah gambaran legam republik indonesia tahun nomor tambah lambda negra republik indonesia nomor sebagaimana then diubah beberapa kali terakhir dengan under undang nomor tahun te.t@g perban dua atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah( lembu negra republik indonesia'tahun nomor tambahan lefrbard negra republik indonesia peraturan pemerintah nomor tahun tentu8 peraturan pelat{imam undang undang nomor tahun tentang desa emba negra republik indonesia tahun nomor tambah lembam negara republik indonesia perahu presiden nomor iapun tentang peraturan pelat<sman undang undang nomor tahun ol1 tentu8 pembentuk peraturan perundds undangan lf,abad nesta republik indonesia tahun nomor term menteri dal.atur menteri dalam negeri nomor all! tentang pado@n'teknis peraturan desa( berita negra republik lndonesia tahun nomor 1l; peraturan menteri dal negeri nomor tahun tentang pemilih kepala desa( berita negra republik lndonesia tahun nomor pe.atur menteri dalm negeri nomor tahu ol4 tentang pengelola kerang@ desa( berita negara republik indonesia tahun nomor2093); i3. peraturan menteri dalm negeri nomor tahu tentang pedoman pembangun desa( berita negra republik lndonesia tahun nomor peraturan menteng desa, pembdgum dae testing aal, dan ardsmigrasi nomor tahun tentang (ewenmgm desa( berita negara publik indonesia'tahun nomo. peraturan menteri desa, pembangunan daerah ierringgai trdsmigrasl nomor tahun tenis pedoman tata tertib dan mekanisme peng@bild musyawarah@enta negara republik indonesia 'tahun nomor peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun oo8 tent@g urusan pemerintahan daerah emblem daerah kabupaten cianjur tahun nomor peraturan daerah kabupaten cianjur. nomor tahun 2ooa kentang organisasi pemerintah daerah pembentukan imitasi perangkat kabupaten cianjur lembaran daerah kabupaten cianjur tahun 200a nomor seri sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan daerah kabupaten timur nomo. tahun tentang perubahan item8a atas peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tents org jenis6i pemerintah daerah pembentuk organisasi pangkat daerah kabupaten ci&jur lembaran daerah (kabupaten cianjur tahun 1a, peraturan daerah kabupaten cianjur nomor tahun tentang tata cara pembentukan produk{ hukum daerah ll mbar daerah kabupaten tidur tahun dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rai<yat daerah igbupatdn cianjur rupa'ii c]antur memutuskan: menetapkan pemeran daerah tentang pemilihan kepal"{ desa, bab ketentuan umum bagi desa definisi lam peraturan darrell ini yang dimaksud denga: kabupaten adalah kabupaten keju. bupati adalah bupaticianjur. pemedotah daerah adab bupati sebagai unsmikat daerah kabupaten cianjur. camat adalah pemimpi. koordinator penyelenggdm pemerintahan wilayah kena kecamatan yms pelaksaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan dari bupati until{ mengganti sebagian urusan otonomi daerah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, desa adalah desa desa adat atau yang disebut dengan nma lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum ymg memiliki atas wilayah ymg menang untuk mengatur mengutus urusan pemerintahan, kepentingan masa dekat setempat berdasarkan praktik6a masyarakat, hal asal usul d@ atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati ddm sistem pemerintahan negra kesatuan republik meme.ditahan desa adab penyelenggaraan urus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat dalm sistem pemerintah negra satuan republik indonesia. pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan n@a lain dibantu engkau desa seba8ai un6u, penyu menggoda pemerjntalu! kepala desa adalah pejabat pemerintah desa ysg mempunyai wewendc, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan .lmah tiga desanya melaksanalm tugas dari pemerintah pemerintah lo. badan permusyawaratan desa selanjutnya disingkat bpd atau yang disebut den8nama lain adab lembaga ymg melaksanakan fungsi pemerintahan yang mggotdya merupakan wal{il ddi penduduk desa berdasarkan ket aki wilayah dan ditetapkan secara perangkat desa adalah nur pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelat{sma kewilayahan dan ! laksana teknis, pejabat kepala desa adab seorang pejabat yang didekat oleh pejabat ydg entry untuk melaksanakan tugas, ha]< dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu. pegawai negeri sipil ydg selanjutnya disingkat adalah warga negara lndonesia ymg memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai updater sipil negara sec@ tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk penduduk jabat pemerintahan. musyawarah desa atau ymg disebut denga nama lain adalah musyawarah utara band pemusyawaraid de6a, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan pemusyawdatan desa untuk mence pakai hal ydg ber6sifat regis. ls. pemilih (kepala desa adalah pelaksana kedaulatan rakyat desa dalan rangka memilih kep61a desa yang sifat langsung, umum, bebas, rahasia, gugur, adil. mitra pemilihan kepada desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yeg dibentuk{ ol h bpd untuk penyelenggara<d proses pemilihan kepala desa. panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten ydg selanjutnya disebut pita pemilih (kabupaten adalah peta ysg dibentuk bupati pada tingkat (kabupaten dalm mendukung pelaksanaan pemilih kepala desa 1a. bakal calon kepala desa adalah penduduk desa yang berdakwah penjaringan oleh panitia pemilihita pemilih sebagai calon ydg berhak dipilih menjadi kpa calon kepala dee te.pilih adan lon (kepala desa ydg memperoleh suda terbanyak ddm pelaksanaan pemilih kepala dee. pemilih adalah penduduk desa yag bersangkutan telah memenuhi persydatd untuk menggunaka hak pilih dalm pemilih kepada kampanye ada lan suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyatinkm pda pemilih d.lm rangka mendapatkan tempat pemungutan suda yang selanjutnya disingkat tps adab tempat dilaksanakan dya pemungutan 6ua angsa@ pendapatan belajar daerah, yog pelanjut disingkat apbd adalah rencana keuaogm tahlllra pemerintah daerah yang dibahas disetujui nama oleh pemerintah daerah dprd, dao kedua asas dan rum lingkup paragrafpmg \| rudy lengkap rudy lin8kup pe turun daerah ini mencakup: pemilihan kepala desa; pengangkatan kepala desa; pemberhentian kepala desa; tindak<an penyidik pembitrm (kepala desa. bab pemilihan kepala desa bagian kesatu pelaksanaan pemilihan kepala desa pemilih kepala desa dilaksdald sekda serentak satu kali atau dapat bergelombang seluruh wilayah kabupaten. pemilihan kepala desa secara serentak{ sebagaimana dir e}sud pada dnaksdakan pada hari yang sama seluruh desa. pemilihan kepala desa seca bergelombang sebasaimma .dimaksud pada dilaksanakan paling b@yak (riga) dan jangka waktu (enam) tahun. (a) pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada dilaksaial{d dengan mempertimbmskan; pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa .li wilayah kabupaten; alokasi angga.anj de atau ket.sediaan pns lingkungan kabupaten ymg memenuhi persyratm sebagai penjabat kepala desa. ketentuan lebih l,lanjut mengenai pemilih kep.la desa sekda serentak{ sebagaimana dial{sud pada diatur dengan peraturan bupati dal hal terjadi kekosongan jabat kepala desa date penyelenggaran pemilihan kepala desa secara serentak{ sebagaimana damai{sud dal@ bupati menunjuk menjabat kepala desa. penjabat kepala desa sebagai dinar{sud pada berasal dari pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah dae kabupaten. pasat bupati membentuk{ mitra pemilihan .li kabupaten. unsur dan tugas pita pemilih@ kabupaten diterapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua tata cda pelaksaan pemilihan kepala de6a paragraf tahapan pemilihan kepala desa pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: pemungutan sua dan gral2 pe.lapan tahap persiapan sebagaimana dimaksud drl huruf meli puti kegiatan sebagai berikut: memberitahu@ bpd kepada kepala desa mengena akm berakhirnya masa jabat kepala desa, yang disamai]<m seca tertulis (eom) sebelum berat(hima masa jabat; pembentukan panitia pemilihan pala desa oleh bpd, ymg ditetapkan dalamjanska waktu (sepuluh) hari setelan pemberitahuan al{hi masa dalaman tidak ada pembeitahudlaporan akhir masa jabat kepala desa pada bupatidisam baik dilan juga waktu (tiga puluh) hdi setelan pemberibnuan akhir perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilih@ pada bupati melalui cat dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setahun terbentuknya positif pemilihan dan persetujuan biaya pemilihan dari pati dalam jangka wal{tu (bisa puluh) hari sejak diajukan oleh p@ita pemilihan. pembentuk{an panitia pemilihan kepala desa 6bagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan secara tertulis oleh bpd kepada bupati melalui camat, pita pemilihan(kepala desa sebagaimana dimaksud pada alat bersilat mandiri tidak memihak. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada teri.i atas: unsur per@kat desai lembaga kemasyarakatan; tokoh masyarakat desa. pita pemilihan sebagaimana dimaksud pada agar mem punai tugas sebagai berikut: merencanakan, menyelenggarakan mengendalikan semua balapan laksma pemilihan pala desa; merencmals dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa; mela}akan benda jta.an dan penetapan pemilih serta disahkan oleh pimpinan bpd; menerima pendaftaran balap calon mengadakan pendingin dan penyaringan bakar calon berdasdkm persyaratan ymg ditentukan; ;en;taped bakal calon ydg telah memenuhi persvdatd sebagai calon kepala desa; mrn from d r berlaku{& pem.asam 4divisus5r p'r'drk b"ksl. rnu orbit4akar sebagai"'on yeg erh.k dipilih: mengumumkan nama nama calon yde berhak pilih pada mandala dit empat tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyrakat setempat; melakukan pengundian penetapan nomor urut 8dba. atau benda bagi calon ysg berhak dipilih; menetapkan tata cara peiakseaa peri lih@; menetapkan tata tertib pelat<sanam kampanye; memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan susa; melaksmal<an pemungutan suara; mengambil keputus s suai ketentuan apabila timbul permasalah; menetapkan hasil perhitungan suda mengumumkan hasil menetapkan calon kepala desa ter lini melalui{an pelaporan pelaksanaan pemilihan. paragraf3 persyaratan dm' iata cara pendataan pemilih panel pemilih rans denggunatm hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. pemilih sebasaimda dimaksud pada harus memenuhi sdat: penduduk< desa yang pada hari pemungutan suda pemilih (ep.la desa 6udah berumur (tujuh belas) nun atau sudah lemah nyata nyata tidak sedang terganggujiwa i4atasnya; tidak seed dicabut hak pilihnya berdasarkan lulusan pengadilan ydg ten memperoleh kekuatan hukum tetap; berdomisili desa sekurang kurangnya (enm) bulan sebelah disaikdnya star pemilih sementara ymg dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk. pemilih yang then terdaftar dalam star pemilih tempat tidak ller memenuhi sdat sebagaimana dimaksud pada tidal dapat menggunakan hak memilih. dand pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk perut el<hi sebagaimana din maksud pada arat dilakukan karena: memenuhi sdat usia pemilih, ydg sampai denga hari dan tanggal pemungutan sura pemilih@ berumur (tr\iuh las) tahun belum berumur (tujuh belas) tahu., tetapi sudah lebar telah meninggal dunia; pindah domisili desa lain; atau belum terdaftar. berdasdkd dand pemilih sebagaimana dimaksud pada pita peri lid nen sun dan menetap pkd daftar pemilih seventh, paragraf pena lola tanaman pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi keer4td sebagai berikut: pengumuman dan pendaftaran bakal calon dale jangka waktu (sembilan) hari; penelitian melengkapi persyaratan administrasi, efikasi sera penetapan dan pengumuman n@a calon dalam jangka waktu (dua pdh) hdi; penetapan calon (kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf pa.lins sedikit (dua) orang date paling bayak (lima) orang caron; penetapan daftar pemilih tetap unruk lelaksadam pemilihan epa pelaksaan payne calon kepala desa dalam jangka wal'_tu (bisa) hari; dan mr* tenang dalan karena war lugar hao. dalam hal balap calon yms memenuhi persydatm bagaimana dimaksud pada agar hu.uf lebih dan 0ima) miss, p@ita pemilihan melalukan seleksi tambang denga menggunaka kriteria dan persyaratan lain yang ditetapkan dengan beralur bupati. calon kepada desa wajib memenuhi persyrats sebagai berikut: warga negara republik indonesia; bertanya kepada tuhan yang maha esai memegang teguh melaksanakanundangn berpendidikan paling rendah that sekolah menengah pertama mp) atau sederajat; berusia paling rendah (dua puluh lima) tahun pada sut bersedia dicalonkan menjadi (epa1a desa terdaftar sebagai penduduk dan bertemu par tinggal desa setempat paling kurma (satu) tahun sebelum pendaftaran; tidal{ sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak pernah dijatuhi linda penjara berdasarkan putusan pengadilan yang then mempunyai kekuatan hukum tetap een melakukan tindak pidana yang diam dengan padma penjara patin singkat (lima) tahun atau lebih, kecuali (lima) tahun setelah selesai menjadi plasa penida mengumumkan se.a.a gugur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan lemah dipidana se. pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum peta berada sehat. bebas narkoba yang dibuktikan dengan saat keterangan dari dokter yang ditunjuk tidak pernah menjabat sebagai pala desa selama (bisa) kari berkelakuan baik ymg dibuktikan denga surat keterangan dari instansi pejabat yang nen$ memenuhi sdat syarat lain yang sesuai adat istiadat setempat. bakar calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada desa oleh pita pemilihan. yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai .alon kepala caron gala desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diumutukm kepada massal t desa tempat umum sesuai denslukan kampanye sesuai dens ko.isi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang (kepala dera yang almmencalonke diri kembali diberi.uti sejak< ditetapkan sebagai calon sampai denga selesai pelaksanaan penetapan calon terpilih. dalam hal (er ela desa@ti sbagaimda dimaksud pada sekretaris de6a melaksmal@n tugas kewajiban kepada desa. pa6al yes men.longm diri dalam peri lid kepada desa harus mendapatkan izin tertulis .lari pejabat pembina kepegawaian. satu ha1 sebagaimana dimaksud pada terpilih diangkat menjadi kepala desa, ymg bersangkut dibebaskan semesta dari jabatanya sela menjadi kepada desa tanpa kehilansm hal{ sebagai pns. pns yds terpilih dan diangkat meo.jadi para de6a 6ebagaimea dinar.sud pada berhak meodapatkd tujuan (kepala desa, penghasil lainnya yms sa] dan hak hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang godaan. ketua disita bpd yang mencalonkan diri dalm pemilih kepala desa diberi cuti terhitung seja ymg ber@ikutan terdaftar sebagai calon kepala desa sampai dengan selesainya pelat<sanaa penetapan tugas keanggotan bpd sebagaimana dimaksud pada dial<small{m oleh @kota bpd lainnya sesuai dengan tata tertib bpd. angkat desa yeg men.lankan diri dalam pemilih kepala desa diberi @ti terhitung sejak ymg bersdghrtd terdaftar sebagai baku calon kepala deq sampai denga selesainya pelaksaan penetapan tugas perekat desa sebasaimda dima.kpud pada dimakan oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan denga keputus kepala pasal calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dens kondisi sosial budaya masyarakat de6a. (kampanye sebagaimana demak6ud pada dilacak dengan prinsip jujur, terbuka, dialisis serta be.menakuti pelaksanaan pemungut penghitungan suara penetap calon ydg memperoleh suara terbanyak dm atau dalm hal jumlah calon terpilih ydg memperoleh sua terbanyak ydg sama lebih da.i (satu orang, calon ter pilih ditetapkan berdasdkmwllayai tempat tingga denga jumlah pemilih terbesar. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasa. guru dilakukan dengan memberikan suda melalui stat suara yang berisi nomo., foto, dan !@a ca10n. pemberian suara sebasaimma dial<sud pada dil.lland dengan men bolos salah satu calon dalam suda. penghitungan suda sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tps oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara sebelum penghitungan suara ssbasaihana dimaksud pada dimulai, positif pemilihan menghitung jumlah pemilih ydg memberikan suke berdasdkm saling star pemilih tetap untuk' psl jumlah 6urat suara tidak terpakai; dan jumlah su.at suda ydg dikembalikan@ oleh pemilih karena rusak. penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayal dilakukan dan sele6ai oleh panitia pemilihan pat dihadiri dan disaksikan oleh saksi ca1on, bpd wga masyarkat. pasal22 calon kepala desa yang memperoleh sura terbanyak dari yunnan suda san ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih. dalan junho calon kepala desa terpilih yms memperoleh suara te.banyak yang sama lebih dari (satu) calon kepala desa, .alon te.pilih ditetapkan berdasdkanwilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar. el6 pendeta pan tanabe penetap sebagai@ din dusun dalam huruf melalui kegiatan sebagai berikut: lapor@ pita pemilih@ mengenai calon terpilih kepada bpd paling lambat (tujuh) hdi setelah pemungut@ suara; lapor@ bpd mengenai calon terpilih kepada bupati paling 1obat7 (tujuh) hari setelah menerima word pita pemilihan; bulat] mene.biakan putus mengenai pengusaha dan peningkatan kepala desa paling imbas (tiga puluh) hari sepak diterima lapor ddi bpd; da! bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melatih calon kepala desa terpilih paling lambat (tiga puluh) hari sejak{ diterbitkan keputus pengusaha pengangkat desa dengan tata cara semua dengan peraturan perundang undang pejabat lun yds ditunjuk sebagaimana dinar{sud pada huruf adalah wal{jl bupati atau ca@r. ketentuan lebih lanjut mengena pemilihan kepala desa bagaimana dir lsid dalam tempat dengan diatur dengan peraturan bagi ketiga pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawdai desa pasa pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah.h desa dilaksarur{s apabila sisa masajabatm kepala dee ymg diberhentlkd lebih ddi (satu) turun. kepada desa yang dipilih melalui musyawarah de6a sebagaimana dimaksud pada h@s memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 13a yat musyawarah desa yang dilengua.akm khusus utuk pelaku@@ pemilih kepala desa dta naru sebagaimana dimaksud pada (i) dilaksanakan@ p.1ing 1ma dal@ juga waktu (en@) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan deog mekanisme sebagai berikut: sebelum penyu longgar musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: pembentuk panitia pemilih kepala desa star waktu oleh bpd paling lma dalam jika waktu (lima belas) hrl terhitung sejara (kepala desa diberhentikan; pengagum biaya pemilihan dengan beban apb desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa palinglambat dalm jangka waktu lisa puluh) hari terhitung seja panitia terbentuk; pemberi pe.tujuan biaya pemilihan oleh penjabat pala desaparins saddam jangka waktu3o (tra pun)hariterhituns sejak diajukan oleh panitia pemilihan; pengumuman pendaltdm bakal calon kepala desa oleh panitia pemilih dalam juga waktu (!ma belas) hdi penelitian kelengkapan persyaratan feminist si bakal calon oleh panitia pemilihandald jangka mutu (tujuh) hdi; ,pendeta calon kepala desanya naktuoleh piala pemilih paling sedikit (dua) orang calon dan paling bayak (tiga) ordo car y@g diminta pen8asalan musyawarah desa utuk ditetapkan sebagai calon yde berhak{ pilih dalam musyawarah dmenyelenggdatm musyawdan desa yang tepi puti kegiatan: penyelenss musa$ desa d'p' tpm oleh kedua bpd)ang iblis p.laksana pemilihnya dil.{k5n oleh pdi pem:lihat: pengesahan .alon &pala desa yang berhak dipilih oleh dusyawdah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; pelaksana@ pemilihan lon (kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungut suara ydg ten disepakati oleh musyawarah desa; pelapor hasil pemilihan ca.lon (epa.1a desa oleh panitia pemilihan kepada musa desai pengesahan calon tepi lih oleh mustard.n desai pelapor hasil pemilih kepala desa melalui musyawdan desa kepada bpd ddm juga waktu (tujuh) hdlsetelah musyawarah dee mengesahkan calon kepa]a desa terpilih pelapor calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua bpd kepada bupati paling lambat (tujuan)hdisetelan menerima lapor ddi peta pemilih; penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkat calon(epa desa terpilih paling lambat (tiga puluh) hdi sejak diterima lapor ddi bpd; dan pelantlko kepala desa oleh bupati paling lama (tiga puluh) hmi seja& diterbitkan keputus pence6ahm peningkatan calon kepala desateryilih dengourutm ada peldtikm sesuai denga ketentuan perahu.e pedagang undang. musala.ah des sebagaimana dimaksud dal@ pasa 2sdiselengg akan oleh bpd ymg difasilitasi oleh pemerintah de6a. musa merah desa sebasaituana dimaksud pada (t) diikuti oleh pemerintah desa, bpd dan unsur massal{at. (tentu lebih laut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputus mu6tawaran desa diatur deng@ perahu bupati. bagi tempat penyelesaian selisih hasil pemilih kepala desa pr.a127 dal@ har tejadi persegi6ihan hasil pemilih@ kepala desa, bupati wajib menyelesakm perselisihan dard juga waku (bisa puluh) hari. dalam rangka mengawasi penyelenggden pemilih (pada desa, camat membentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa. ketentuan lebih laut mengenai tata cara penyelesaian percelisihm hasil pemilih kepala de6a sebagaimana dima lsid pada diatur dengan peratutu bupati, bab pengangkatan kepala desa ba8ian kesatu pengusaha@ calon pala desa p,sl ca.lon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon ras memperoleh 6para te.bayak. panitia pemilih menetapkan elon kepala desa terpilih. pan pemilih men\makan nand don kepala de5a terpilih lepas. bdd pl;ng'da rru juh) surel"h punya pan telon,(rp desa.e pilih sebagai dimaksud pada l2l. til bpd lina ldd. lljuhl dri se'ele menerima laporan ddn pertiga p"milie aenlampcikcn r,fra calon (kepala dead fpi[h pado r5, d li mendes@ calon kepala desa r'rc j.n bagaimana dirulsud pr;#ya lli teni.d halo dead paling !$a r'rga puluh l di jak i".ggd ait".i "o pen@ pdd hasil memilih@ dari dalm bentuk putusan pati. r1r calon d6ld drs r"milih d'l oleh pati atau pelapor v"ng ditunjuk palin lms (tig, puluh hlist elan p.aero.rm lsr sebelum membeku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah be.jmi. sumpah keji sebagai di@kpud pada alat sebagai dati demi allah tuhan, saya be.sumpah berjanji bahwa sava akan memenuhi kewajlbm saya selaku kepala desa denga sebaik_baiknya, setuju jujur,ya, seadil_adilnya; bahwa sava akan selalu taat dd@ .;mm ,tar menperlanmk.r p n'aq. s'agar dc"ar neb'ra .l"n i"hwa sa\a ak"n nenesdkk kehidupan lokasi dan und8 undang dasa_ fgr" reptil,< l_don sid tah i9z5 sru "ld].;4al ses"lt p"mru,ar petulans_unduhan d"nc peluru:_ jurusnya yang berlaku bagi desa, daesh, secara kesatu republik bagi kedua masa jabat kepala desa kepala desa memesan jabatan selma (enm) tahun terhitung sepak tanggal pelantrkd. r2r kept des" keasaman" d'm.kpud pada ,vat l', dapar menabur paling la;a1(tg.)k masa.'batu se ra beru url 66u lid"l{ berumur_ ':' !'e enu6 de iod6gsi ab"@ sebagaimana ord e sld pad" "var 'em.s mas" isbn'm ,("pr.a de" d'pilih me'"lui ustad"h ,4r dlm dala d'ss me' surourkd d.rr sebelum habis r"sa jabatan) a_;u d,be,menikah, ^ep.ld desa dian sap read}l menjabat (satu) periode masa jabat. bagi ketika tugas, wewenang serta hak dan (kewajiban(kepala desa paragraf tugas wewenang kepala desa mempunyai tugas sebagai be.ikut: menyelenggarakan pemerintah de; melaksanald pembmeund desai tembi@d kelmsydakatm desa; pemberdayaan massal<at desa. dalam melaksanakan@ tugas sebagaimana dial<sud dalm kepala memimpin penyelenggdam pemerintahan desa mengangkat memberhentikan perangkat desa; memegang kekuasaan pengelolaan keuangan aset de6a; menetapkan perahu desa; menetapkan anggar pendapat belanja desa; membina sehidup@ masyrakat desa; n.noir le. p_man kelerlibar rosytugkat dead: leonina d.n m'niaskab{d pe.eko om,d d'ha mengintegrasikannya agarmencapai perekonomian skalaproduktrf untuk \"b"rsr bes"m)r kemas'tu d aas)oral{ar des., mengembangkan sumber pendapatan desa; mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagi kekayaan naga guna meningkatkan kesejahteraan masyakat desa; meogembmgkd kehidupan sosial budaya imsydatat desa! memadatkan teknologi tepat guna; mengkoordinasikan pembmgund desa sekda partisipatif; mewakili desa dalm dan luar pensadild atau menunjuk kuasa hukumutuk mewakilinya sesuai denganketentum perahu msg undang; melaka@akan wewenang rdn ]6g sesuai denga ketentuan peraturan perundang unduh. paragraf hal{ dan kewajiban dalm mulai<sana1@ tugas sebagaimana dimaksuddalam (kepala mengusulkan struktur. organisasi dan tata kerja pemerintah desa; mengajukan rmcdgandan heneiapke peraturan desa; menerima penghasil lan tetap set bulan, tunjdgm, penerimaan lainnya ydg sah, serta mendapatjdinan kesehatan; mendapatkan perlindungan bulan atas kebijatm v@s dilaksanakan memberikan madat pesiar{panen tugas kemjibe lainnya kepada dalammelaksalak@tugas sebagainya dimaksud dalm panel kepala memegang tech date mengmaikm pancasila, melaksanakan undang und dasar negara republik indonesia tahun 19a5, serta mempertahankan dan memetika.a keruh negara kesatu republik indonesia, bhinneka tunggal ika; meningkatkan kesejahteraan masyrakat desai memelihara ketentermd dan ketertiban masyrakat desa; menaati senegal<kan aturan perang@g undang; sbr.seakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender lalsmakan prinsip tata pemerintahan desa ydg akuntabel, espa.m, profesional, elektif efisien, bersih,sertabebasdari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kaja sama dan koordinasi de.sd 6e1buruh pem@gku kepentingan desa; menyelenggarakan feminist esi pemerintah desa ymg baik; mengelola k wan aset de6a; melaksanakan urusan pemerintah ym8 menjadi kewenangan desa; menyelesaikan perselisihan masyrakat desa; mengembmgkd perekonomian masyrakat desa; membina melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa; memberdayakan modal t dan lembaga kelrcydakatm de6a; hengembmgkd potensi sumber. daya a1afr melestdika lingkung memberikan infomasi kepada masyarakat desa. enggan lebih jur mengenai pedoman lal<imam tugas, wewenang, har<, dan kewajiban kepala desa diatur dead peraturan bupati. bagian keempat laporan palu desa dalm metal<panel<& tugas, kewendgm, hak, dan kewajiban sebagaimana dial<sud dalam pasa dan kepala desa menyampaikan laporanpenyelenggaram pemerintah.h@ desa setia akhir. tahun mdd kepada bupati m nympaikm laporan penyelengcdm pemerintalld de6a pada akhir masa jabatan kepada bupati; memberikan lapor keterangan penyelenggara pemerlntanm sekda tertulis kepada bpd 6setiap a akhir tahun anggur; dan memberikan dm atau menyebdkd infomasi peryelenssam pemerintahan sekda tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun (t) lapor p@yelenssdan pemerintah4han desa sebasaimea dimaksud lam 36huruf disampaikan kepada bupati lalui camat aling laba! (tiga) bold setan akhirnya t.nun anggaran. laporan penyelenggdad pemelintand desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mem et: pertanggungjawaban penyelenggdd pemerintahan desa; bertanggungjawab@ pelaksaan pembom claim; pelaksaan pembinaan keisya ikatan; dan lelaki@ad pembeidayao masyrakat lap penyeienggacd pemerintah desa sebagaimana dial gud pada (r) dikenal{m s bagai bahan evaluasi oleh pati untuk dasar pembina pengawasan, kepala desa wajib menyampaikan lap6n penyelenggaran pemerintah desa pada akhir masa jabat sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bupati melalui camat. laporan penyu lensa.ad pemerintah desa sebagai dimaksud pada diam paid da,lam jangka war.tu (lima) bulo sebelum berakhirnya masa jabatan. lapor penyelenggaran pemerintah desa sebasaimma dimaksud pada paling sedikit memuat ringkas lapor tahun tal luar sebelumnya; rela@ penyelenggaran meme.istana desa dari jangka war.tu untul{s (lima) bulu sisa ma6jabatan hasil yang dicapai dan yang belum dica pai; dan hal ymg dianggap perlu perbaiki. pelaksanaan atas rencana penyelenggaran pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilaporkan oleh pala desa kepada bupati dalm memori peran prima jabatan. kepala desa menyampaikan@ peran keterangan penvelenggdam pemerintah desa seba8dimana dimaksud dalam huruf setiap akhir tahun siaran kepada bpd secara tertulis paling lambat (tiga) bold setelah berakhirnya tahun m8aa.an. lapor keterangan penyelensg{aan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat pelaksaan perahu@ lapor kekerasan penyelensgdam pemerintah desa sebagaimana di;maksud pada (l) gunakan oleh bpd dalam melaksdal n fungsi pengawas kinerja kepala dee. kepala desa memberiku de atau menyebarkan informasi penvelen s8arahan dr;erinrahan k pada rasydraka_ desc se.i.p akhir ehir rac ba eared" dimaksud drl hrd gdn fd." informasi yang muda diakses oleh masyarakat. pasa (tentu lebih laut mengenai laporan penvelenssdad pemerintahan desa sebagainya dihapus dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. (kepala deq ymg tidal< metal<dam kewajiban sebasaimda dial<sud dal@ pasai dikenai saksi administratif berupa tenure list de atau aur tertulis. dalam har saksi administratif &agama dimaksud pada (t) tidak dilaksankan.m, dia.bukan tindakan pemberhentian sementara dapat dilanjutkan denga pemberhentian. ketentuan lebih lanjut mengenai tara pembeda saksi adminisbatii sebagaimana dimaki pada (t) diatur denga peraturan bupati. bagi kelima larangan kepala desa kepala desa dilanda: meogikd kepentingan hum; membuat keputus ymgmenguntungkm diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, da atau golong rerrentuj menyalahgunald wewenang, tugas, hak, dd atau kewajibannya; hel8]{ukd tindak diskriminatifterhadap marga de atau going@ masyrakat tertentu melakukan tanda}d meresahkan sekelompok masa dekat desa; melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima umg, bargs dao atau jasa ddi pihak< lain yang dapar mempengaruhi keputusan atau tindak yang al<d dial<u1{nya; menjadi pengurus partai politik; menjadi anggota dm atau pengurus or8@isasi terlarang8; me.dekat jabatan sebasaiketua dm ataumgsota anggota dewan matilei rakyat republik indonesia, dewa pewakilan daerah republik indonesia, desa peeakilm rar'l,at daesh provinsi atau dewa nai<ilan rak daerah kabupaten, dan jabatan lain ymg dibentuk d.lam peraturan perundmgd undangan; ikut serta de atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilih kepala daerah selancar sumpah janji jabatan dan meninggalkan tugas selma sods melansir large sebagaimana dimaksud dalm dikenai sanksi administratif berupa tegas lis@ dan atau teau tertua1i6. laa hal 6aksi feminist etis sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan, dial,rfl tindak@ pemberhentian sementara dan dapatdilajutkan denga pemberheotim. ketentuan lebih laut mengenai tata cda pemberian seksi administratif sebagdhda dial{sud pada diatur dengan perahu.d bupati. bab pemberhentian kepala desa bagian kesatu pemberhentian kepala desa berhenti karena: meruneigal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. gala desa diberhentikan sebagaimana demak6ud pada huruf berat{hir masa jabatannya; tidak dapat melaksanakan tugas seca.a berkelanjutan atau berhak tangan tetap secara berat turut selama (enam) bumi tidak lagi memenuhi sya.at sebagai kepala de6a! meldggd dai1gan sebagai (kepala desa ada perubah status de6a menjadi kelurahan, penggabungan (dua) desa atau lebih menjadi (satu) desa bm, atau penghapusan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau dinyatakansebagai terima berdasdkm putus pengadilan ydg telah mempunyai kekuatan hukum tetap. apabila kepada desa berhenti sebacaloana dimaksud pada bpd melaporkan kepada bupati melalui cat. pemberhentian (epa desa sebagai mna dimaksud pada {s) ditetapkan dengan (putus bupati. dalm bal sisa masa jabatan kepala desa yang berhetrri tidak lebih dari (satu) tahun karena diberhentlkm sebagaimana dimaksud dal huruf dan huruf serta huruf huruf huruf huruf dan huruf bupati mengangkat pns ddi pemerintah dae.al1 kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang b@. dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari (satu) tahun kaum diberhentikan bagaimana dimaksud dalam huruf huruf serta huruf huruf huruf huruf huruf bupati mengangkat dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai ditetapkannya kepala desa yog melalui hasil musyawarah desa. d.lan hal terjadi kebijakan penanda pelaksanaan pemilihmxepala de6a, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati meningkat penjabat pala desa. kebijakan pemuda pelaksaan pemilih (kepala desa sebagaimana d'lal{s pada ayr_ (l)diletcpkd o' h mcn,rri. pasal49 yang.langka! sebagai penjabat kepala desa sebaeaimda dimaksud dal dan .la paling sedikit harus memahami bidang kepemimplne dan teknis penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada melaksanalm tugas, wewenang, dewa.jid serta memperoleh yang sma dengan kepada desa, bupati mensmskat petrjabar kepala d sa sebagaimana dimaksud pada (i) dari pemerintah daerah kabupaten. kepala desa yang berita.us apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya. kepala de6a yms be.status pns pensiun sebagai pns diberhentikan dedpercleh hak sesuai dengan bagi kedua pemberhentian sementara i.kepala desa diberhentikan segment@ oleh bupati 6ete all dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pid@a penjara paling singkat (lama) tahun berdasarkan register perekam pengadilan. pas,l52 kepada desa diberhentikan sementara oleh bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pido korupsi, t terorisme, makar dm atau tindak pidana terhadap keamanan negara. apabila tela}l mencapai batas usia denga omar sebagai pns deng@ ketentuan peraturan perundang kepala desa yang die.hentikan sementara sebagai dimaksud dalpanel54 (kepala desa yang diberhentikan semesta sebagaimana dimaksud dalm dan s2setelah melalui proses edid tempat terbukti tidak besaran berdasarkan putus pengadilan ydg telah mempunyai kekuatan hula tetap, p.ling lma (tiga puluh) hari sejak penetapan putus@ pengadilan diterima oleh kepala desa, bupati merehabilitasi dan mensakilkd kembali pala desa yang bersangkutan sebagai (ep.la desa sampai dengan akhir masa apabila kepala desa ysg die.hentikan sementara ebasaimna dimaksud pada telah beqknir masa jabatannya, bupati hms merehabilitasi nama baik kepala desa ydg bersekutu. pasal55 dalam hal (kepala desa diberhentitd sementara sebagaimana dimaksud dal dan sek etnis desa mela]{small{d tugas kewajiban kepada desa sampai denga adanya putu6an pengadilan yas telah mempunyai kekuatan hukum tetap. pa6a156 (r) dalam har sisa masajabata kepala desa yds berhenti tidak lebih ddi (satu) tahun ena die.hentikan sebagai@a dir lsid dalm pasar (i) hu^rf huruf serta hu.u huruf huruf huruf href bupati mengangkat pns dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala desa @pai terpilih kepala de6a yang baru. penjabat kepala desa melalcmalm tugas, wewenang kewajiban hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalm sampai denga dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari (satu) tan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam (l) huruf dan huruf serta huruf huruf huruf huruf huruf bupati mengangkat pns dari pemerintah dae (kabupaten sebagai penjabat kepala desa sampai ditetapkannya kepala dee yang baru melalui hasil musa@an desa, penjabat (kepala desa melaka@alm tugas, wewenang, kewajiban hak kepala desa sebagai dimaksud dalam sampai denga 34sampai ditetapkannya kepala desa. kepada desa sebagaimana dimas{sud pada dipilih melalui mu6tawaran desa ydg memenuhi persyaratan ca]on pala desa sebasaimda dimaksud dalm musala sebagaimana dimaksud pada dilalsmal n paling laura (enam) bula! sejak kepada desa diberhentikan. (s) kepala de6a yang dipilih melalui musyawarah desa sebagai@a dimaksud pada melalsdakan tugas (kepala desa sampai habis sisa @sa jabat pala desa yang diberhentikan, ketentuan lebih laut mengenai pemilih kepala desa melalui musyawmh desa diatur dengan pe.atu bupati bab biaya pemilihan kepala desa biar pemilihan kepala desa dibebankan pada anssdan benda papan belanja daerah, danabotum ddi gangguan pendapat@ seventh lebih lanjut tentang alokasi biaya penyelengrtu pemilih kepala desa sebagaimana dimaksud pada diatur denga perahu bupati. bab tindak{t{n pendidikan 'tindakan penyidikan term eda kepala des dilaksanakan setelah ada persetujuan ulis dan bupati. hal har yang dikecualikan ddi ketentuan sebasaimoa dimaksud pada terungkap tanam melaka! citra!. pidana kejanatdj atau diduga ten membuka! tindak pidana kejahatan yang dm.atu dengan pido hati, 'tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada diberitahu sekda tertulis oleh atas penyidik kepada bupati paling lama (bisa) hari. bab vii pembinaan (etal"a desa pasa160 (l) bupati berkewajiban melahukm pembina terhadap wewenang, tugas dan kewajiban kepala desa. (ketentuan lebih lanjut mengenai pelat{santan pembina sebagai dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab viii ketentuan peralihan pai61 mdajabatan kepa,la desa,ag ada pada saat ini tetap bela sampai habis masa jabatannya. periodisasi masa jabatan kepala desa wilayah kabupaten menjilati ketentuan dalam peraturan dae ini. bab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, perahu daerah (kabupaten cianjur. nomor tahun tentu8 data cua pencalonan, pemilihan, pengangkat dan pemberhentian kepala desa lembap daerah kabupaten cianjur tahun nomor seri d), dicabut dan dinyatrld pa6a163 return dac ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setia oid mengetahuinya, memerintahs pengunddgm peraturan data.h ini d;nsd pe.empatnya dalm bdm daerah kabupaten cid. ditetapkan timur pada tanggal juni 20l bupati cianjur, t,iei'ep muchtar sold juri daerah kabupaten cianjur, mutasi baran daerah i(kabupaten cianjur'tahun nomor peraturan daerah kabupaten cianjur provinsi jawa barat 201s) i,'\t
wati cianjur peraturan daerah tiaaupaten cianjur nomor tahun te]yang perusahaan umum daerah atr minum (kabupaten cianjur dengan rahim't tujuan yang maha esa bupati cianjur, bahwa pendirian telah ditetapkan dengan etsu daerah (kabupaten daerah tingkat cianjur nomor dk o2l. tentang pendiri petusantu daerah minun kabupaten tingkat timur sebagai telat diubah den peraturan daerah kabupaten cianjur no6or t6iun 19a6 tenis trerubatrd pertama pe.ah)la da rai kabupaten dae dekat cianjur nomor ilk o2l. l975 tentang pendiri perusak1am daerah minum (kabupaten dae tingkat bahwa d lm tuka penyelengseam otonomi daerah gua meningkatkan k@lintas pelayan dass kepada @syarat berupa k tersedia@ air minum, mal perlu dilakukan pembenald perus umm daerah air minum kabupaten tidur. khususnya pada aspek statemen kelembagaan utuh mengalahkan te@budaya perusak@ umum mil]m (kabupaten cid menjadi 6satu bada usaha milik d&r6l yeg dikelola e@a profesional; bahwa denga terbitnya under und nomo. tanu t start pemerintah@ dae sebagaimana telat diubah denga perahu@ pemerintah pengganti undang undang nomor tahun oi4 tentang perut61 atas undang undang nomor ?ahun t@t meme.irltahm daeng, ma}a etd daerah kabupaten dae.ai tingkat cianjur nomor huk o2l.l 197s enbs pendirian berusaha daerah air min kabupaten daerah tingkat salju seo@ telah diubah dels perahu daerah (kabupaten cid nomor tahu t nt perban p ram perahu daerah (kabupaten daerah tingkat cimahi nomo. halo2l.t texts pendiri perusak}'aa! daerah air minum kabupaten dae tingkat timur perlu dilakukan penyet eim; bahwa berdasdkd pertimbdgm sebagaimana dimaksud dalm huruf href huruf perlu menetapkan peraturan dae e}r tentang perusak.h@! umum daerah air minum kabupaten cianjur undang undang das negra republik indonesia tahun 19a5; under undang nomo! tahu tentang pembentukan terali daerah kabupaten dal lingkurse pr opini dja@ barat @enta nesta republik lndonesia tahun l95 nomor sebasaimea telah diubah denga uang drag nomor tah tertua pmb nherr6r1 kabupaten surakarta kabupaten subst dengan mengubah undang undang nomor tatum tentang pembentuk<s daerah daerah kabupaten dalm lntgkunge propinsi djawa ler ne8da republik indon$ia tahun nomor t@bah@ t mutu ngm republik indonesia nomor 2a51)t undang undang nomor tahu tentang sumber dara lembu{m news republik indonesia tahun o0a nomor band gambar@ n gda republik indonesia nomor undang undang nomor teau. tente pemerintahan dae lembu@ nesta republik indonesia tahun nomor t@ba\& embed naga republik indon sia nomor sebagai telah diubah de. m would p memintal p ngerti undang undang nomor tahun te.ta.g perut.nan atas undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (kembara negra republik indonesia tahun nomor ,'rambah lembap negara republik indonesia nomor peran@ pemerirtdn nomor tahun tentang pengelola kualitas air dan pengendali pe!@mean air lf,mba neasa republik lndonesia talun nomor band batu nge r publik indonesia nomor i): peratlru pemeiitrtal dor tahu tag pengembang sistem penyedia air minh (embed neg@ republik indonesia talun nomor 'imbal lembam nes@ republik indonesia nomor pe.atur pemerintah nomor tahun tentang pado penyusunan dan pen span stedt play@ mikir l letubdd negra republik indonesia nomor tiba}ld l mbaro negra republik indonesia nomor 45a s); century pemerintah nomor tanu tent&g memutuskan menetapkan per uran daerah tentang perusahaan umum daerah air mini'm nabi'paten can.'ur, penyelenggdd pemerintah daerah lembut neg@ republik lndonesia tahun nomor t@ban@ lembar@ r publik indonesia keputusan menteri nge otonomi daerah nomor tahun tentang pedih sistem anotasi peru6ahad daerah air min@; perdturd m nyeri dalm nge.i nomor tahu tentu pado@ ?etnis data cda pengatur tdi air minm pada berusaha daerah operated menteri dalm negeri nomor t hun tentang org kepegawaian paha@ dae bab (ketentuan umum dal@ eine daerah ioi y@g dir lsid dens: daerah.h adarsh (kabupaten jujur. pemerintah adala,h bulan dead usu penyelam8ada pmqjltanm dds y4c memimpin pelaksmm lm6d pemerintah ydg menjadi kewenmgd daerah otonom. bupati adalah bupati diukur. d wm exile rakyat daerah yog selanjutnya disingkat dprd adan dead pers r.ilan rar<t dae (kabupaten cianjur, perussnm uhm daerah minum, selanjutnya disebut pemuda air minm adalah letusan umum dam} air min milik pemerintah kabupaten pegawai a.l"lai dewa p@lawas perusahan daerah minum kabupaten tinju. direksi adalah direksi mahad uhm daerah min@ kabupaten iau. p gawai addon pegasi pemusnah umr daerah minum kabupaten cianjur. race kerja angsa perusak}l.m, selsjutdya dibul rap adab a,ggm pendapatan belajar perusak umum daerah air minum. pe.stall@ peru$ham air minr@ seluruh lndonesia, selanjutnya disebut pereaksi adalah asosiasi persatuan perusahan air minum seluruh indonesia. bab nama,'tempat kedudukan dan'tujuan pendirian pa$i2 denga pentul da i.i sikap lrn roda peru babad demi air minh m jadi pemuda air n.ru lambang mda minum sebagai@ dimaksud pada ditetapkan denga \|putus pemda air minum berkedudukan cianjur sebagai ibukota kabupaten cianjur. (l) jum fndirial termuda air mho adalah oerycdiakan petal@ kepada masi erat sesuai denga rudy lingkup usahanya; mendorong pertmbuhe perekonomian daerah; sebagai saraf etu mber pendapat asli daerah. hrk mencapai tujuh asam dimaksud pada jrt ir) prusia minm tu rar<sanalah kcgiatd memprcdulci air minum; oeldistlibusikan air min kepada pelmgge; mendirikan, membangun, de atau mengelola instalasi air min; membentuk mensen@gk@ unit usaha k tenth lebih lanjut mens pesat sal@n estate pemda air minh sebagaimana dimaksud pada diatur denga etre bupati. bab iii modal (i) modal das mda air minm terdiri at4: k kayu daerah yag dipisahkan; neraca pemula p l1mda air minm ,@g b@sal dai semua aktiva pasi berusia@ daerah air minum setiap pembawa atau penguasa modal ymg merupakan investasi atau divestasi peteri dan d&rah ditetapkan denga peraturan daerah. bab organ perusahaan umum daerah air minum asia kesatu uew org pemuda minr terdiri atas: bupati selaku pemilik modal; desa mengawasi bagi k dua direksi paragraf dgdgkatan direksi didekat oleh bupati atas usul d we batas usq infeksi ydg berasal ddi pemuda air mine pada 6aat dekat pertama kali berumur pasif,s tinggi lima pura) ta}lu. batas usia direksi ,ag b asal dari pe@da minm pada dekat per@ kali berudu paing tinggi itu puluh lima tanu. jabatan eks b rakun pada sat ieg minuta! t; rfr marine cci (enm pdu)) ldn. pasa.l caron infeksi memenuhi eydatani mempunyai pmdidikm jma state (s mempunya pengagum kedua talun bagi yds fra\al dri mda air virus lau mempunyai penealme kerja minimal tahun mengelola perusakan bagi ydg buku asal dai pemuda air min yang dibuktikan denga saat ketddgd (referensi) ddi petusdnae segel1jaya dmxo penilai baik lus pelatihan edema air minum dlm atau luar negeri yang telah terakreditasi dibukikd denga ratifikasi atau dani membuat mcnyajike proposal mengenal visi misi mda min media bekerja penuh waktu; tid6l terikat hubungan ket ega denga bupati wakil bupati atau pengamat atau infeksi lainya sepa derajat ketiga turut garis lens atau kping temasuk mendut lulus uji selayar<an dilaksmake oleh tim kepatutan yd8 ahli yeg ditunjuk oleh t2) peningkatan direksi bagaihtu dimaksud pada (i) ditetapkan denga keputusan bupati. jumlah direksi ditetapkan berdasdke jumlah perlu8as pemda ajr minm tertentu (stu) o.eg direksi utuk jur uah peldgsm sampai denga paling bolak (tiga) oles direksi untuk jur helm aae ddi span denga spring banyak (empat) ordo direksi untuk jumlah peldsse atas pen ntu@ jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada (l) h'mf h'mf dia luka berdawai as6 efisien efektivitas penglmsd p ngelo pemda ai. minm. infeksi )dg b jumbo paling bayak (bisa) atau paling bayak (ketupat) ordo sebasaioa@ dimaksud pada huruf huru sutra didtardya disekat sebaga lektur utama berdasarkan pedlaie terbaik atas hasil uji kelayakan kepatutan yog dial<uke oleh bupati terhadap masa jabatan derek6i basaimma maksud pada alma (empat tahun dapat tingkat kembar! untuk l(satu) kali easa jabatan. (r) peningkatan kembali bagajmma dial<sud pada dil.kuko apabila direksi terbukti mampu menit rated kinerja pemuda air minum dan pela,@n kebutuhan air minum kepada masyrakat or sid adds meli@ alu iab u rdk"p, yakni. jabat struktural atau nasional pada instansi lembaga pemerintah pusat daerah; anggota direksi eda adm usaha milik daerah lainnya, band $a!a milik nge, badan jabat ymg dapat menimbulkan bentuk& k penting pada pemuda air metrum dm atau jabatan lainya suai denga ketentuan peratutu p@deg und@ga. direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi sec langsung atau tid ssh ymg dapat menimbulkan benturan kepeotrngd pada pe@da air paragraf tugas netral infeksi mempunyai aas: sun perencana, metal<ukd komedi.asi pengawasan seluruh kegiatan operasional pemda air membina pegawai: menulis mengelola kekayaan perioda air menyelenggdal<e administrasi umum ke@nsan menyusun ren.ana strategis bisnis (lima) 1ahun6 (b6inews plan @rpo ate plan) ymg disahkan oleh bupati melalui usul pengawas. menyusun dan menyampaikan rica bisnis angg:ira tal pel' mda ai. minum yang berupa1<d penjabat tahuan dart rencana strategis bisnis dust ess tan" @toute plan) kepada bupati melalui ddd pengawas; menyusun dan men@paid lapor seluruh kegiatan pemuda air minum, (s) (l) (r) pa6a1 rapor sebagai dimaksud dal@ pasar huru terdiri dari lap@n t.imam lapor'lagu!e. lapor tri@ian sebasaimma dimaksud pada (r) termin ddi lapor kegiatan ope nasional kendo vss disampaikan kepada dwd pengawas. i!po6 talium sebagaimana dir.l<sud pada t diri dari laporan keane ves telah diaudit dapo manajemen y@g ditddatangsi direksi dead pengawas dimpaitm kepada spolu tanam sebagaimana dimaksud pada dimainkan p8 lins lambat l2o (ratus dua puluh) hei setelah tanu buku pemda air minum ditutup hrk disana oleh bupati paling lambat dalam waktu (tiga puluh) hdi setan diterima. direksi menyebarluaskan apod tanam melalui media masa pa.ling lambat 0nra belas) hdi stern disahkan oleh bupati anggota direksi atau dewa pengawas yeg tidal nenddaagdi laporan ta}l@a rbagairam dimaksud pada harus disebut alasnya (s) infeksi date pelaksana.k@ tugas $bagaimana drama kpud dam pas l mempunya wenang: merekat eberheitik@ pegawai pemuda vnm be'd.sdk frame xrpegaw pemda minum; me4etape susun o.g isasi tata kedua mda air minum denga tujuan dwd nengdgkat pegawai etik menduduki jabat4 mewah<ili pemda air min dal@ 1ud menurut kuasa mtdk meiahkd pe'b@t@ hukum mewakili pcrumda air minum; men&datangi lapor armed lap@ menjual, menjminkan atau melepaskan aset milik p mda air minum berdawai persatu1 bupati atas pertidbmcm d wm pengawas; pelatuk pink@m, hengikatkd diri ddm permai melakukan kerja@ d nad pih.k lain dengan p .setuju bupati atas pertimbmgd dewan pertama denga men@i dkd aset pemuda menetap@ tari air minm denga persatu.jud bupati atas tertimbang@ dead pengawas denga memperhatikan p rature pe1udd undakan yd8 untuk mendulang keldcaja pengelola pemuda air minum, direksi dapat diberikan dana plosmtatif paling bayar. (tujuan puluh lma persen etcsl dsi malt penghasilan infeksi darah {stu) tah t2l (r) (ll pdagral penunjuk pejabat semesta apabila span berakhir eya masa jabat infeksi, peningkatan direksi baru rasi! dalam proses persela same, bupati dapat menajdi< h nekat direksi vans iam atau seong pejabat struktural ketum.h minum bagai pejabat emenrria. pen8u8lata, pejabat lccn sebagai dial<sud pada di.take desa keputusan keputus bupati sebaeaill dir el<sud pada berlaku paling lma (ena bold. pejabat sementara 6ebagaimda dimaksud pada tidar. dialek n pelantikan pengambil puas,al penghasilan, jasa pengabdi, ala! cuti penghasil direksi tediri ddi gaji lan hrnjege. thjdgd sebagai]16a dimaksud pada terdiri eds@ perawatan kesehatan yas layak temasuk i$n su@i dat; tmjmgd yaitu,a. dalm hal pcrumda ai! eum eem oleh keunrunse. durasi mempercl yaitu ja6a left s6ji, rules. dtr basi di jasa produksi ebagaimea dinar<sud pada (i), ditetapkan oleh bupati 6telah memperhatikan pendapat dewa pegawai kel4puu mda min jumlah sebuah bia untuk penghasil direksi, pen bhaskar dewa pengasas. penghasilan pegawai biaya te.a8a ke4a lain tidal boleh melebihi (empat puluh per sensus) ddi total biaya berjasa realisasi anatara p@saham tahun (s) t2) {r) (r) direksi setiap }nn masa jabat@ dapat diberikan usg ja3a pengabdi yeg retusa ditetapkan oleh bupati berkas@ usul dewa pengawas kemp'h pemda air minm. direksi las diberhentikan dms hormat sebelum jsbatatrya ekl,ir dapa, diberi uang jasa pengabdi bagaimana dimaksud pada deng@ eat tebal menjalankan harganya paling dikit {satu) tanu. b.my. uus jaq pengabdi sebasaimm dir<sud pada alat didasdkd atas perhitungan mdy bertugas dibagi masa jabat dibalik p nghasne bulu el<hir. direksi memperoleh hak .uti meliputi: cuti karna .last penting atau cuti hut meaunaikm ibadah haji; cuti bersalin; ati lua teggutrgo pemda air umur. lsi yang nenjalanbn .uti sebagai dimaksud pada (r) tetap diberikan tengah3il6 penuh koo li cuti lus teggungo pemuda a1r min6. pelaku@@ cuti sebagainya dinar<sud pada diatur lebih list oleh bupati verso berbeda pada peraturan pen dana added, era pemberhentian direksi berhenti karena: mas jabatannya berakhir; meninggal.l dunia. direksi dib6h6ti}@ karena: peminjam diri; elatum tindak 16g marks mda air eelakukd tindak atau bersikap yang bertentdgsn d ngm kepe dine daerah atau mencapai batas usia len puluh) ihr dan tida} dapat metal goal(e tugasnya, l2t t2t pemberheatiu diri sebasaihea dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. (l) t2) batas usia dewan pengawas paling tinggi (enm puluh titul tal caron anggota dewa perda@s mem nui pas6l direksi ymg diduga melalmkd perbuat sebagai dima}sud dalm pasar huruf dan hun diberi ikan sment oleh bupati atas urn dewa pegas utuk juga waktu patil l@a pemberhentian semesta sebasaimma dimaksud pa& ar?t ditetapkan oleh bupati di.tai denga alas djberitaluko kepada yang bersangkutan. paling lambat satu) bule jak pemberi@tid sementara sebagai@ dir gud dal dewa pengawas mulai<akan si.bng yme dihadiri oleh direksi hyuk menetapkan ymg b rsmgkutd diberhentikan atau direhab itai. dsa pengawas melaporkan kepada bupati h6il sidang sbagaimam dimaksud pada alat sebagai bass bupati untuk memberhentikan atau apabila arm persiddgd sebagai dial<sud pada direksi tidak hadi! tapa alasan yus saat, yeg beras angkutan dianggap men ritual hasil side dead p pengawas. apabila p buat yag dial.rkan oleh infeksi menular<en tin&k pid denga putu bersalah telah mempercl h kekuatan hul.ue tetap yma ber@ikut dit berhentikan denga tidak omar bagi ketiga pena pgraf pengdgkatd dew& pengawas berasal ddi sur pejabat p meri dan daerah, profesional selatan dasi ralat konsumen yos didekat oleh bupati. (r) feneuaqi manajemen pemda air minum; menyedidl<m waktu ydg cukup untuk melaksmal<d tugasnya; tid. tiket hubungan kemudia denga bupati wakil bupati atau pengawas y@g lain atau direksi sampai derajat ketika baik menit gadis lms atau samping termasuk men4hr ipa, peningkatan anggota dead pena seba8 dimaksud pada (r) ditetapkan dengan reputasi pa6a123 jumlah anggota dewa pengawas ditetapkan bcrdastrka jumlah pel denga kelertud: paling bayak {teal org truk jumlah pelat1ggd sampai d nae o.0o0; paling bayat {lima} ordo mtdk human p langgam atas 3o o00. penentu jumlah}l dcw pengawas sebagai dimas pada dilalui berdasekm aes efisiensi pengawas efektivitas peng@bilan anggota dd pengamat ebagaimma dimaksud pada (l) diangkat bola sebaga (tua menangkap anggota seorang sebagai sekretaris me@gap anggota denga keputus bupati. masa jabat disita dead pena@s paling lma (tiga tahun dan dapat didekat kembali mhr< (etu) kali masa jabatan. pengallekatd kembali anggota news pengawas sebagaimana dimaksud pada libur<tid denga kinerja dal melakukan pengawasan te.hadap pele ls@ kegiatan direksi k mdptfu pemda air minum dd@ meningkatkan kinerja play@ minum kepada masyarakat. pantul2 tugas weg dewan pengawas mempunyai tugas: melatseqte pengawas, pensenddia .tan pembina terhadap penguasa@ fngelolad pemuda air min@; p@aral penghasil jasa pengabdi dewa pengawas dibeiikd penghasil berupa udgjasa. memberikan pertimbugm span kepada bupati diminta atau tidal diminta guna perbaikan pengembmgm mda air minum dte lain pengdgkatd infeksi, proses kedua yos diajukan oleh dir ksi, anda perubah st'atus ker pemda air mi.um, ren@a paj@ da! ikatan hukum dens pihak lain, e.ta mori memeriksa atau mendatangi lap@ tri milan lapor ta} ium; memeriksa dan een@pada ren@a strategis bisnis (ber ss ptd1. btp@te plan), rencana bisnis anggar tahu p.mda air film ydg dibuat direksi kepada bupati untuk mendapat}e pensesahe. pasar dew p pengawas dal@ melanoma}m tugas sbagaimda dimaksud ddm 2s, mempunyai wewenang: menilai kinerja direksi dal mengelola pallida medali lapor@ trial lan lapor tahun lag dismpaik aksi etal< dapat pengessnd meminta kereta@ direksi mengenai p ngelo pengmbmgm mda air minum; mmgusurka pengikat pemberhentian semesta, .rehabilitasi pemberhentian direksi pas".l27 urut membatu keldcdd tugas pena%s dapat dibentuk sckrctanat dewa pertama denga i<putus (era dead pengawas, selaetdiat dead lensa$ sebagai di6a]{sud ada beregsotak@ pari banyak< tiga) old dibebankan pada anggur mda air min pembentuk sekretariat dew pena as ebaaaimaia dimaksud pada hemperhatikd efisiensi pembawa@ pemuda t3) (r) pasa] (tua dewa pesan me.eska anggota menerima uang jae paling banyak 4s% iml pdh ti@ etis) d{i gaji direktur utama. s.karet ris dewa p pengawas m@gap anggota menerima udg jas paling bayar< 40old (empat putus per etis) dan saji direktur utama. setiap trsaob death naar6s ferit 'trs jas peling bdy8l< (tiga pun lma per berarus) .lari prs,l dalm ha1 pemuda minum h peroleh kuntum, dead pengawas memperoleh bagi@ ddi jasa produksi s@@ prcporsioffl dong@ berbeda pada k tentukan pasal bosnya u@g jasa ba i@ dai basi@ dai jasa produksi sebagainya dimaksud dalm pasal ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan kehmplh pemuda air minum. de$e p pengawas mendapat udg jae pengabdian ]@g bes@ya ditetapkan ol h bupati danau memerah waktu kenapa md6 arr m,nw. pena@ ymg die.heotikq. deog@ ho@t sebelum masa jabatanya ehir, mendapat rffy jae pengabdi denga sya telah menjalankan tuanya paling sedikit l(satu tahun. biaya ufuk fsa pengabdi sebaeajmea dimaksud pada (l) didikan atas pdhihugm mdy bertugas dibagi dasa jabatan dikalikan umgjae bold teras<hn. paralel pehberhentid alssota dead pe.lawas berhenti k@na: nas jabatannya b e].hir senin886r dunia. anggota dead pengawas diperhatikan karena: peminjam sendiri; kedudukan sebagai pejabat alasan teh be.akhiri mencapai batas usia (enam puluh lima) id; tida k dapat melalsanalm juga6: mela].uka tindakan y@g merugikan mda air @melakukan tidak atau berita ymg bertentangan deng@ anting daerah atau member.hati anggota deg@ pengawas sebagai@a vital<sud pada &r taped oleh bupati. anggota dewa pengawas ymg melalukan perbuatan sebasaimda dimaksud dalm alat huru huruf bprhenlikd sman6a bupati. pmb .henti semesta badam dimaksud pada ditetapkan denga keputus bupati. pa.lins lambat {stu) bule sejak pembethe.t muda, bupati memaksa6kd dapat ydg dihadiri oleh anggota dewa p napas untuk menetapkan ydg b angkutan diberhentikan atau direhabilitasi. apabila dal@ wa.ktu (stu) bulu bupati belum melalukan nat bagaimana dimaksud pada agar (t) berhenti lenta batal demi hukum. apabila da]s persis sebagaimana dim6tsu piala anggota dewa pengawas rudal hadi. tepat alasan ,@g yang berwgkutan dianggap decima hasil rapat. apabila perbuatan yeg dia}uke oleh anggota pengawas berupa tindak< idea ymg telah memperoleh kekuatan hukum tetap laa buku!tr ber petikan denga tidak omar. bab pegawai basis kesatu pengdgkatm peflsanskata pesawat pemda air mio@ harus mem uni pe6 j?ct4n: warga neg republik indonesia; brkelakud baik belum pe.nah pihak@; mempunya pendidik4, ke.ar<apo kean yang d$elukan dinyana n sehat oleh rumah s5&it @um yang ditunjuk oleh direksi; usia paling tinggi (tiga pun ri@) tank; (r) (r) (r) (s) pengegkatsn p pawai dolar<ulan setelah melalui masa percobaan paling singkat {tiga) dlm paling la@ (end) bilo d@so ketentuan memenuhi jtd penilai kedua t1ap unsur paling sedikit b misal selam msa pe.cob@ sba sai@a di@sud pada ditata penilai meliputi: prestasi kerja; apabila pada akhir tus perobetr calon pegawai tidak memenuhi endapan 6ebasaim@ dimaksud pada a]!t dapat dib identik n tanpa mendapat p,e137 infeksi dapat m .galgkqt tenaga honorer atau t laga font den pmb.ria honotuiuh yag bessa ditetapkan denga keputus@ seksi yug beipedohm pa. upon minimum provinsi at{u span miriam iaabupated kota. 'tenaga hoon atau rena font din maksud pada tidal dip rbolehkd pass batas usia pe.sih pegawai p ruma ai. minum (lima puluh mm) ta]ru pegawai ymg he@sul<i masa pensil dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdi@ setingkat lebih tinggi dri angkatnya denga ket.tuu paling sedikit telah (dua) ta1lun dalm pangkat terapan, bagi ked penghasil dsn cuti pas i39 p"gawai mds arr minum brr. alas bar. mpeg dan push8nu bicara sah degan padat, jenis pek iae dan tanearrs tunjmeo &basah@a dir rsud pada. (t) tid psm; (4t (r) (r) (s) (t) (r) t2) (a) dead ana& sbagaimsa dimaksud pada diberikan paling bayak untuk (dua) arms am!. tunggu kehati; tunjang@ lainnya. luj@s@ kesehatan sebasaimda deal<sd pada huru dibenkzn kepada pesawat beserta keluarganya yang menjadi tanseunsd. ttu@go kehati sebaga@ d@maksud pada meliputi pengobatan dm atau pesawat omah sakit. dini dan maintain yds pelaksoadnya ditetapkan denga reputasi di.aksi. pemberi har< sebagaimana dimaksud pada a] t disesuaikan@ tetrad k m@pu pemuda minin. pas5l40 pen sum kota gaji pegawai pemda ai. min dupa'renew.u pada prinsip prinsip eld p.ga@ negeri sipil yeg disesuaikan denga kebuhrhd kemampuan pemuda ai! minum. tertua haji pegawai pel1@da min@ sebagai dimaksud pada diretapkd denga keputus direksi, pesawat yog best be fu@i drberikm tujmgm isbn suci paling tinggi {puluh per s@tus) pegawai yang mempunyai @ak berumur kurang ddi ldu puluh saru) u}'u belum mumpuni& penghias']d ddin belum atau tidal menikah diberikan tunda dar< sees (lima per etis) dari saji pokok utuk tiap tunjdgd er. seba sama dimaksud pada dapat diperpmjee sampai mur (dua puluh lima) eun, dal@ hal ar lt masih bersekobn kulan ysg dibultike dens surat ketetagm ddi sekolah persatu tinggi. (2t (l) pegawai be.hak atas dihimpun ddi u6.ia pegawai pemuda bosnya emd dimaksud pada saji. jdirfu hdi las ala!@r pc@da air minum atau lalu minum ydg ditetapkan denga mine hdi sebagai@ didasarkan atas perhitungan t2l dalm hr1 mda air mi!u@ memperoleh keutmgd, pegawai pemuda air minum diberikan ba8ie ddi jasa produksi sesuai denga kemlu$ keuangan (r) pesawat yms memiliki nilai eta rata baik dalm days pmilaim kerja pegawai diberikan kmdlfl haji apabila erg ber@ikut2n bel@ memenuhi e! etd sebagai@a dimaksud pada ke@ikan gaji berkala ditunda paling lam (dua) pegawai memperoleh hat oti meliputi: cuti karena alas pe.ting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji; cuti bersalin; cuti mutu tanpa egan p @da minum. pegawai yog nenjabnkan .uti sebagai eda dimaksud pada tetap dib.rim petrehasilu penuh, medali cuti lud tanggung mda air pelat<sud cuti sebagainya din el<sud pada alat i), diatur lebih lanjut oleh bupati denga berpedoman pada peraturan pelukis kudus. bagi ketiga penghargaan dan tanda jasa aksi memberiku p.nd.rgm kepada pegawai ydg mem punyai nas dja eda terus menerus selma tahu, ta}!u taru ydg benda disaid denga kedua pemuda direksi eembenkd dda .jas kepada pegawai yes telah menuju]ld prestasi lus biasa dal pengeobdce pemuda air minum. pembagian penshdsau tanda .jasa kepada pesawat sebasaima dimaksud pada ll) ditata dkd denga keputus direksi. (r) bagi keempat kewajiban large pasa147 setiap pegawai wajib: memegang t gun mengmarkd pancasila metal<donald undang under das naga republik indones tabu mendahulukan kepentingan pemda min@ atas kepentingan lainya; me@turi hayati segala kewajiban hehegsg teguh rahasia pemuda ai! minum pass mela.ku kegiatan yang derugikd mda air minm, daerah dm atau nendai regular@n kedudulmya untuk memberikan kentang diri sendiri dd atau oral lain yeg me.unik pe@da minum; oencemdkan nzl baik pemda air minum, d&rah ian atau neg@ bagi (eli@ pelsggen pemberhentian pes2l4q l1) desa@i pemuda air minm dapat dikenakan jenis hukum sebasaima din ml<sud pada (r) tenure list; teguh tertulis; penanda mid saji b kali penanda kenaikan dekat; peluru@ pd1kata pembebas jabatan emt berhenti@kementan; pemberhentian dengan hormat; pemberhentian deng@ tidal hol1@t. ttl setan penjarund hukum mashima dimasud pada tetap dens (putus@ pegawai pemuda ai' min diberhentlk@ s men.n apabila diduga" ca}t kelakai lapse sba said, dimaksud dal@ dd atau tindak< pidana. t2) pemberhentian sementara sebagainya dinar<sud pada paris l3@ (eqe) bula atau ada putus pengadilan ymg berkekuatan hukum tetap atas dua@ tindak pidana yeg dilakukan. pegasi pemuda arr mu@ ydg diberhentikan scemlda basaimma dimaksud dal pasal mulai bul6n berikutnya diberikan @ . (lima puluh per dalam hal pegawai y6g diberi oid mertua bagaimana dir maksud pada (i) tidar< terbuka ea.la}l, pegawai yeg bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan ymg sa@ be.hak menerima sie penghasilan ymg bel dal hal peta@i ydg diberhentikan $meta &bagaimana dima.t<sud pada (t) terbuka badan, direksi memberhentikan denga tidal t2) (l) pegawai diberhentikan dens hormat, kena: menit8aat dubai pemintal sendiri; 6dak dapat aelaksdakan tugas; tidal that yang dibuka denga ket .ogo holder; telah mencapai usia pensiun; dm atau pesawat ,@s diberhentikan denga hormat dib like pesangon yeg benfica ditetapkan d.ngm l(.putus pesam ,vds dib hentikan sebagaimana dimaksud pada huruf pela}sda,uya berlaku pada akhir lrm berikutnya pegasi diberhentikan denga tidak home, kena: meledak siap.n pegawai do atau pan pihak@ ber. asli putus pengadilan d.lm perda vidua yag telah mempftieh kekutu hukum tetap; dan atau kerusakan feuds pemuda air minum. (r) panel ta}lu buku perioda air minum disease denga bab dana pensiun direksi p6sawah pemuda air mi.h wajib diikutsertakan pada prcgrdtr pensiun ymg dibelenggu er<m oleh dl@ pensiun pemberi kerja atau doa pensiun lembaga xeuegm. penycleng prof pensiun bagomea dial ud pada didasdka! atas pertama&san optimalisasi kepastian maret bagi direksi peta person air minh suai dead peran@ p @d@g undang. atas penihbd frektifibs efisiensi penyelenggara program p.namun sebagai@ ilina,sud pada (l) diutamakan pens pemberi kerja ydg dilonggar<an oleh sabun mda ai. minum. bab vi] tahun bu(u dan penggunaan i aba pas i56 (r) setiap alun tahu angg.fu dia rkd ptrhitmga hasil url pemuda air minum. atas laba bih eng dihasilkan ddi perhitungan hasil une sebasaioea dimaksud pada setelah dinodai cadmgd tujuh pet1dda minin ditetapkan pengguna@nla sebagai berikut o o oim puluh li@ been) unh* pemerintah d66ah ysg disetor selalu rekeoiqa kas usw (lima belas pen) untuk caleg umum; o o {puluh per6en) uruk merge dda pensiun pegawai; (sepuluh persen) dtk sosial p didikan; (sepuh pers@) untuk jaq produksi. besama cadas tujuh paling bayak o . (empat puluh lida pe6en) dei laba be6ih. pengguna.d saddam tujuh, adds@ rmr, swb&gm siul1a pegawai, esi,l ian pendidik6n, dan jasa produksi ditetapkan direksi telah m dapatkan tujuh bupati den san memperhatil pertimbmsd desa penegak6. (r) t2l (r) direksi wajib nengajukd ren@a oengajukd rencana dja anggar pada minum talun berikutnya paling lambat (enm penuh) han sebelum beiakhimra tanu buku berkeras kepada bupati merugi dead pengawas utuk mendapat per$ahan, apabila sampai den tanggal des@be. ta.hun buku berkenan bupati bela mengenang rencana kerja dan angg&m pemuda air minum diatur n sebagaimana dial<sud pada i), mata isu make rela kerja dan nssdc dd@ hal terjadi pergeseran musala ydg diperiksa}m melebihi nilai total r nama kerja mgs&s pemda air minum talun ber6ld, diri dapat helalukd perubah@ dgg@ denga pertujuh bupati melalui dead pengawas. dalam hal perupa}le mode sebaqaimea dir er.sud pada berkait dens@ persen.e desde tidak melebihi nilai total kerja ar4gm pe@da minum kala ditetapkan oleh direksi denga bersetuju dead pengawas. pasa159 paling lambat (tiga) bulan setelah berslhimya tank bul,a, infeksi m nyerankm lotu keuangan ydg telah diaudit oleh auditor independen atau auditor neg k pada bupati melalui depan pengawas untuk mendapatkan apabila dal walau (tiga puru) hdi telah penyu eno por@ keu@gm bupati belum mensessikm lap.e keu.nge sebasaimma dimaksud pa.ta arat haka iaitu mean tesebut dianggap t lah sal. dalm ha1 data animasi yang muat dalu lapor k@dge tahun tempat tidal bend dd atau men sat&d, anggota direksi dewa pengawas eca tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian ymg ditimbulkan. tagging r.nt &baginya dimaksud pada dibela dke kepada dead pengawas apabila dapat dibuat abdya usur kesalah@ yang dilacak oleh dead pengawas atas terjadinya (l) t2) dalm metal<uld pengamat internal, direksi dibantu oleh satu]m diatas d!@al. diatas dia<akar1 oleh bupati dead bupati dapat ben sejuk pejabat pengawas lingkup pemerintah daerah hrk metal<uka pemeriksa khusus atas dell@ pertanssungjawabm p ruma air min, harinya dilaporkan kepada bupati. desa pengawas dapat menunjuk< al.unta! nge atau audio, independen untuk metal<ukd pemetik6em atas lapor pertanggugiawabe pemuda 4i. minum. b,{b ,ti asosiasi pasa161 s tiap pemuda air minun wajib menjadi angota perlue perusak&n air mmh seluruh drones pereaksi), mda air minm dapat mmlaatkan per?aksi sebagai asosiasi ysg men mati kegiatan kelas star pemda minum dal@ lud nge.i brkoordin6i dens instead terkait bab pembubaran p6a162 pembubdo perubah dtk adm huk@ pada air minum ditetapkan dens datum pmbubaff mda minm $bagai. dimaksud pada dapat dilalsanal@ apabila pemuda minum mengatasi merugi ar<obat utd yuq meet'ihi modal pemuda ai, minum atau sebab dal ha1 terjadi p bub pemda air minum seluruh ha} kewajiban pe@da minm b.alih kepada pemerintah daerah. (r) t2) bab ketan''uan penutup pada saat perahu daerah ini mulai berlaku, semua patent@ pecut perundang usai tag merupakan pela ksd@ ddi pe.attu dae kabupaten daerah tingkat ciri nomor hul 197s tenang pending pemusat a daerah air minum kabupaten dae tingkat cid (kembali daerah pr'opini daerah tingkat jawa adat talun llnpire xlq *bagai8e teran diubah d ngd peran da ran kabupaten n timur nomor tahun 19a6 t stang perubah pertama piatu daerah kabupaten daerah tingkat tinju nomor ikut tentang pendiri perus nad daelall ai! minum kabupaten daerah tingkat cia daur embed daerah kabupaten tingkat tidur anggar met nomor s6i d2) spdjeg belum diberi tidak bertentangan denga ketenhre dalm perata)fu semua ketentuan mengenai bentuk hukum putus5htu dash air min snb sudan eda sebelum perahu daerah be.laku harus dibaca lan pihak sebagai perus.trm daerah minum sepeda tidak bert tugu denga peraturan dae ini. pada sat p$atom darah ini mulai berlaku, pe.atu@ perundang udio ymg berkait legs deng perusak@ da6alt air dum @jib merasakan menyesuaikan mengaturnya pada perahu@ daerah pada peran daerah ini mulai berlaku, etu@ kabupaten dae tingkat cid nomor huk 197s tentang pendiri perusallam dae air minm kabupaten daerah dekat tinju (lf, ddd daerah propinsi daerah tingkat jawa adat tan lipi@ xvi sebagai telah diubah densa aturan daerah kabupaten cianjur nomor tahu tentang perut6h pertama perahu daerah kabupaten daun tingkat cianjur eor euk 197s tentang pendiri pasha daerah air minm kabupaten daerah tingkat keju board dae el1 kabut n lingkar timur tanggal met nomor seri d2) dicabut dinyatalm peran@ pelak@ae perahu daerah ini h@s ditetapkan paling (satu) tahu shirts sejak{ pentul daerah ini diudmgka. pasa] p@tum dern inj mulai berlalu pada anggar diudsngke. aga 6setiap our dapat magetanuinya, memerintalik pengudogm pete da6a}l ini deng@ penempatannya dal@ l mbar daerah ditetapkan tinju pada anggar desember bupati cianjur, jep much'tar soleh diary langka cid daerah kabupaten cianjur, mutan]n lem daerah (kabupaten c1antur tahun nomor6 pro!'ini jawa notice peraturan daerah kabupaten cianjur baratbupaten layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai selatan, menimbang bahwa anak merupakan amanah, karunia tuhan yang maha esa dimana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,engan telah diterbitkannyadengandaerah perlu merumuskan suatu kebijakan bagi pemenuhan hak anak dalam bentukconcerning the elimination and immediate action for the elimination the worth farms child labour konvensibab iii sistem pembangunan dan pelayanan publik bagian kesatu gugus tugas kla dalam melaksanakan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan untuk menyelenggarakan kla pemerintah daerah membentuk gugus tugas. gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam beranggotakan wakil dari unsur eksekutif dan yudikatif,gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. gugus tugas kabupaten layak anak sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: membantu bupati dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan kabupaten layak anak, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan opd dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat, mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, mendukung program kerja pemerintah organisasi kelompok dalam pemenuhan hak anak, melakukan pemantauan tahapan pengembangan kla kabupaten hulu sungai selatan, melaporkan hasil pelaksanaan gugus tugas kla sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam melaksanakan tugasnya gugus tugas dibantu oleh sekretariat gugus tugas yang membantu secara teknis dan administrasi untuk mendukung serta memfasilitasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan kla. pemantauan, evaluasi,encana aksi daerah kla. bagian kedua rad kla rad kla disusun oleh gugus tugas klaabupaten hulu sungai selatan secara umum. ketentuan lebih lanjut mengenai rad kla ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian ketiga kewajiban pemerintah daerah pemerintah daerah berkewajiban: menyelenggarakan pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak gratisanak dan jajanan yang tidak sehat membahayakan kesehatanpenanggulangan bencana dengan memperhatikan kepentingan anak, j . menyediakan dan menyelenggarakan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, menyediakan ruang menyusui kantor, taman, ruang bermain anak dan atau tempat tempat pelayanan publik, il. menyelenggarakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana pos pelayanan terpadu posyandu), menyediakan sarana sanitasi drlantar, menyediakan taman, taman bermain, ruang terbuka hijau, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat minat dan kreatifitas anak bidang seni, budaya dan olahraga, mengembangkan tempat ibadah, terminal, pasar (pusat perbelanjaan) dan tempat wisata yangpesantren, panti asuhanengan memperhatikan indikator kla yang ditetapkan oleh kementerian yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. bagian keempatkeluarga fungsi keluarga fungsi keagamaan, fungsisosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosialmaksud pada keluarga dapat bekerjasama dengan lingkungan masyarakat mana anak tumbuh dan berkembang. lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui konsultasi pusat pembelajaran keluarga pustaka). bagian kedua data anak tanggung jawab orang tua setiap orang tua bertanggung jawab untuk: mengurus akte kelahiran anak paling lambat (enam puluh) hari sejak kelahiran anakmberikan pendidikan keagamaan, karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara sejak dini pada anak, memberikan pendidikan pranikah pada anak yang akan menikah, mencegah terjadinya pernikahan usia anak serta menjaga anak agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas, j .i kegiatan seni dan budaya. bab lingkungan ramah anak bagian kesatu kecamatan ramah anak untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak perlu dibentuk kecamatan layak anak. kecamatan layak anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati. kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud pada memiliki infrastruktur yang layak anak. penyelenggaraan kecamatan layak anak dilaksanakan oleh kelompok kerja kecamatan layak anak. kelompok kerja kecamatan layak anak dibentuk oleh kecamatan bersangkutan dan berkoordinasi dengan gugus tugas kla. pengembangan kecamatcamatanrampilan, pengasuhan anak tingkat kecamatpusat kreatifitas anak pka). bagian kedua desa kelurahan ramah anak untuk mengoptimalkan pemenuhan hak anak perlu desa dan kelurahan dibentuk desa kelurahan layak anak. desa kelurahan layak anak dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan camatoleh desa kelurahan bersangkutan dan berkoordinasi dengan gugus tugas kabupaten dan kecamatan layak anaklurahan desaerampilan, pengasuhan anak tingkat desa kelurah. bagian ketig dan budaya.,empat fasilitas kesehatan ramah anak fasilitas kesehatan ramah anak puskesmas ramah anak diterapkan semua pelayanan kesehatan. penetapan fasilitas kesehatan ramah anak puskesmasfasilitas kesehatan ramah anak puskesmas ramah anak sebagaimana yang memahami tentanganak dan melaksanakan inisiasi menyusui standar. ketentuan lebih lanjut tentang fasilitas kesehatan ramah anak puskesmas ramah anak diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima ruang bermain ramah anak pemerintah daerah berpartisipasi dalam menyediakan infrastruktur ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi dan tersertifikasi oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga dapat mendorong kla. setiap kecamatan, desa kelurahan diharapkan mampu mewujudkan ruang bermain ramah anak lokasi masing masing sesuai kemampuan keuangannya. penyediaan infrastuktur ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada dan minimal memenuhi persyaratan: lokasi: pemanfaatan, kemudahan, material, vegetasi, pengkondisian udara, peralatan perabot bermain, keselamatan: keamanan, j . kesehatan, kenyamanan, il. pencahayaan, dan pengelolaan. bagian keenam tempat ibadah ramah anak tempat ibadah ramah anak meruapakan tempat yang nyaman, ramah bagi anak dalam upaya menjaga tumbuhnya generasi ahli ibadah, tempat ibadah anak sebagaimana maksud pada sekurang kurangnya memenuhi ketentuan memiliki ruang terbuka, baik itu terbuka hijau atau tidak sebagai tempat bermain anak, memperhatikan sarana dan prasarana sesuai kondisi dan kebutuhan anak, dan tersedia rambu rambu khusus demi keamanan dan keselamatan anak, seperti rambu lantai yang licin. bab forum anak daerah pemerintah daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak daerah dari tingkat desa kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. forum anak daerah sebagaimana maksud pada merupakan representasi anakpengaturan, pembentukan, dan pendanaan forum anak daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati,ri kelompok minoritas dan terisolasi, anak dalam situasi eksploitasi, anak disabilitasian diatur dalam peraturan daerah ini. bagian keduaperlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasukintegrasi sosial anaktiga kewajiban pemerintah daeraherah,camatan, dan desa kelurahan layak anak. bagian keempatsebagaimana dimaksud pada adalah pelayanan perlindungan perempuan dan anak dan atau komisi perlindungan anak daerah. lembaga swadaya masyarakat sebagaimana maksud pada adalah lembaga bantuan hukum lbh). bagian kelimaenamdesa kelurahan layak anak, bertuju, anak berhadapan dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi atas anak karenapada umumbatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan zat adiktif, serta anak hiv aids jugzat adiktif dan anak hiv aids perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol. psikotropika, dan zat adiktif lainnya,rkotika nasional kabupaten hulu sungai selatan. upaya pencegahan korban dilakukan dengan melakukan nak darimaksud dalam dilakukan diantaranya dengan pengaturan lain dan penataan warung warung internet (warnet). pengaturan izin dan penataan warnet sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang diberikanperlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual dilakukan melalui penyebarluasan dan atau sosialisasi sesuai denguundang undangan. perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualanb xiii anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, dan anak dengan perilaku sosial menyimpang bagian kesatu: perlakuan secara manusiawi sesuai harkatpsikososial. bagian kedua anak korban perlakuan salah dan penelantaran perilaku sosial menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dari sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun perbuatannya sebagai bagian dari makhluk sosial. perlindungan rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. bab xivm penyiaran, penampilan, dan penayangan berita tentang kondisi kehidupan anak dalam masyarakat. bab koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka efektifitas penyelenggaraan kla dan perlindungan khusus anak, badan perencanaan, pembangunan dan penelitian daerah sebagai ketua gugus tugas klamaksud pada dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berbasis rad. dalam rangka efektifitas penyelenggaraan kecamatoleh pokja desa kelurahan layak anak. penyelenggaraan desa kelurahan layak anak sebagaimana pada dilakukan dengan cara bertahap dan berkesinambungan sesuai keperlu perlindungan anak daerah. bab xvindanaan program pencapaian indikator kla yang tersebar disemua skpd dan desa. selain penuaan yang bersumber dari apbd dan apb des sebagaimana dimaksud pada pembiayaan program pencapaian indikator kla dapat diperoleh dari sumber dana lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan bersifat tidak mengikatabupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada orang badan usaha yang melanggar dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, dan pencabutan izin. bab xix"ama tri penjelasan atas peraturan daerah kabupaten hulu sungai selatan nomor tahun tentangdiantaranya mengamankan, selain pemerintah pusat, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawabjawab pemerintah daerah diantaranya mewujudkan kabupaten layak anak. dalam pengembangan kabupaten layak anak prinsip prinsip pengembangan kabupaten layak anak yang sertadalamkhusus anak serta untuk terlaksananya komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, swasta, dan forum anak. penyelenggaraan kabupaten layak anak dan sistem perlindungan khusus dimaksudkan untukkembang secara optimal. sistem perlindungan anak khusus dimaksudkan untukdeng serta infrastruktur. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud denganterbaik bagi anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan perhargaan terhadap pendapa(disebut skpd adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya secara langsung atau tidak langsung menangani penyelenggaraanlayak anak adalah kondisi fisik suatu wilayah yang dalamnya terdapat prasarana dan , dan peduli serta berbudaya lingkungan hidup yang sehat, mampu menjaminindikator kla adalah variabelkegiatan dan pengharga,la adalah lembaga koordinatif daerahdan yudikatiftingkat kecamatan, masyarakat, dunia usaha yang berada kecamattingkat desa kelurahan, masyarakat, dunia usaha yang berada desa kelurahkelompok kerja kecamatkecamatan layak anak yang beranggotakan aparat kecamatandesa kelurahan layak anak yang beranggotakan aparat kecamatan, pengurus rt rw, dan informaladalah puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsiasilitas kesehatan ramah anak adalah fasilitas yang didesain, dibangun direnovasi dan dioperasikan serta dipelihara dengan mempertimbangkan prinsipbupati hulu sungai selltindak pidana perdagangan orang atau yang disingkat dengan typo adalah tindak pidana yang mengandung unsur unsurlakukan dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. pusat perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut p3a adalah suatu bentuk usat pembelajaran keluarga atau yang disingkat pustaka) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesional melalui peningkatan kapasitas orang tua keluarga atau orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan melindungi anak. penyandang disabilitas atau anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajarsertahasannya. lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. bagian kedua asas kla berasklamengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi darinya. bagian keempat maksud dan tujuan maksud dibentuknya peraturan daerah ini adalah agar adanyatujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan dalam bentuk kebijakan, kelembagaan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak hak anak. mengimplementasikan kla melaluipelaksanaan kla, hak anak, dan kewajiban anak bagian kesatu pelaksanaan kla pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem penyelenggaraan kla dalam rangka memenuhi hak hak anak. pelaksanaan kla meliputi sistem pembangunan dan pelayanan publik. pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kla wajib memperhatikan indikator kla. indikator klanetapan alokasinskesehatan dan layanan kesehatan, jaminan sosial layanan dan fasilitaskegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga. hak:unaikan ibadah sesuai denganghormati orang tua, wali, dan guru serta orang yang lebih tua dimanapun berada:
sblhulu sungai selatan, kabupaten hulu sungai: lokasi, dan komposisiprinsip, izin lokasi: izin peruntukan penggunaan tanah ppt), site plan, dokumen pengelolaan lingkungan hidup (spl, ukl upl dan atau amdal), dan imb. site plan sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: peta lokasi, gambar detail rencana tapak bangunan, cc. rencana teknis sesuai tipe bangunan, luas kopling, tabel penyediaan lahan kavling perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum,: insentif perpajakan, dan. bagian ketiga pemanfaatan perumahan dan permukimmb70y6iii: secara bertahap apabila pembangunan dilakukan bertahap, atau: imbdalam rangka verifikasi atas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah, bupati membentuk timurusan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup sebagai perangkat daerah:rumah susucc. meningkatkan optimasi penggunaan sumber daya tanah perkotaan, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan kepemilikan rumah susun. ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah susun diatur lebih lanjut dalam peraturan bupatsebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakbab viirencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui tahap sebagai berikutteknis mengenai tahapan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bab viii ketentuan larangan setiap orang dan atau badan usaha dilarang:ngawasan bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan perumahan dan permukiman. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir: persyaratan lokasi dan bangunan, komposisi lahan, prasarana, sarana dan utilitas, pengelolaan lingkungan, dan ketentuan perizinan. pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. bab: peringatan tertulis, pembekuan izin disertai penghentian sementara kegiatan pembangunan, cc. berita negara republik indonesia tahun nomor bab xixdoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dan semua peraturan pelaksananyasalinan sesuai dengan aslinya pada tanggal pebruari ana ing sekretaris daerah kabupaten hulu sungai selatan kabupaten hulu sungai selatan, kepa bagian hukum, sg, ttd. muhammad noor nan tri apkabupaten hulu sungai selatinahulu sungai selatuntuk mengarahkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten hulu sungai selatumumngunan gedungmberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumah. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi: perencanaan perumahan dan permukiman (lokasi, komposisi lahan efektif, fasilitas prasarana, sarana dan utilitas, pengelolaan lingkungan), pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman, pemanfaatan perumahan dan permukiman, dan pembinaan dan pengawasan. bab penyelenggaraan perumahan dan permukiman bagian kesatu perencanaan perumahan dan permukim: lokasi: komposisi lahan efektif, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan, dan pengelolaan lingkungan. paragraf lokasi lokasi pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf::pemanfaatan untuk kopling maksimum (tujuh puluh persen) dari luas lahan keseluruhan,maksimum (enam puluh persen) dari luas lahan keseluruhan, dan luas wilayah perencanaan lebih besar dari (dua puluh hektar), maka pemanfaatan untuk kopling maksimummaksimummaksimum (tiga puluh persen): danmaksimumkurang dari atau sama dengan (tiga hektar), minimumminimum (sepuluh persen), dan luas wilayah perencanaan lebih besar dari (dua puluh hektar), minimum (lima belas persen). luas kopling tanah untuk penyediaan rumah adalah sebagai berikut:dan luas kopling tanah sekurang kurangnya (seratus meter persegi) untuk rumah bersubsidi dengan minimalmb. untuk mendirikan komplek perumahan dan sejenisnya, lebar jalan ditentukan sebagai berikut: pintu masuk utama minimum lebar jalan (delapan) meter sudah termasuk drainase: dan lebar jalan dalam komplek perumahan minimum sebesar (enam) meter sudah termasuk drainase. prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud: fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan: fasilitas umum dan sosial, fasilitas pemakaman, dan fasilitas perniagaan. utilitas sebagaimana dimaksud meliputi:delapan) meter dan lebar jalan lingkungan perumahan minimal (enam) meter sudah termasuk drainase dan setiap pengembang wajib menyediakan lahan untuk pembuangan akhir saluran drainase apabila tidak ada saluran sekunder pinggir jalan utamadekatperangkat daerah yang membidangi perijinan setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah teknis.
peraturan daerah kota banjarbaru nomor tahun tentang penyelenggaraan kota sehatukota perlu menyelenggarakan kota sehat, bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kotapada huruf, dan huruf maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kotkota sehat jawab dalam bidang penyelenggaraan kota sehatmaksud, tujuan dan sasaran bagian kesatu maksud dan tujuan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat dimaksudkan untuk: memberdayakan dan menata seluruh potensi yang dimiliki pemerintah daerah dan masyarakat dalam menyelenggarakan kota sehat, menata kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. penyelenggaraan kota sehat bertujuan untuk tercapainya kondisi kotabagian kedua sasaran sasaran penyusunan peraturan daerah indan kelompok kerja yang disepakati masyarakat. terbentuknya forum dan kelompok kerjaota banjarbaru: penyelenggaraan, sekretariat, pembinaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan. bab penyelenggaraan bagian kesatu umum penyelenggaraan kota sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyakarat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan (tujuh) tatanan kota sehat. (tujuh) tatanan kota sehat sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:yang mandiri,um dan pokota bernama forum kota sehat, untuk tingkat kecamatan bernama forum kecamatan sehat, dan cc. untuk tingkat kelurahan sehat bernama pokja kelurahan sehat. forum kota sehat sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh masyarakat lingkungan kota banjarbaru yang terdiri dari unsur masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan walikota. forum kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh masyarakat lingkungan kecamatan yang terdiri dari unsur masyarakat kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan camat. pokja kelurahan sehat sebagaimana dimaksud pada huruf dibentuk oleh masyarakat lingkungan kelurahan yang terdiri dari unsur masyarakat kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan lurah. masa bakti kepengurusan forum dan pokja kelurahan sehat sebagaimana dimaksud pada adalah: forum kota sehat selama (tiga) tahun, forum kecamatan sehat selama (tiga) tahun, dan pokja kelurahan sehat selama (tiga) tahun. tata cara dan teknis pemilihan forum dan pokja sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua tim pembina kota sehat untuk kelancaran penyelenggaraan kota sehat sebagaimana dimaksud dalam dibentuk tim pembina kota sehat yang bertanggungjawab kepada walikota. tim pembina kota sehat sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut merumuskan kebijakan, pembinaan, standar indikator kota sehat dan melaksanakan koordinasi perencanaan antar sektor. susunan tim pembina kota sehat sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut ketua kepala bappeda kota banjarbaru wakil ketua kepala dinas kesehatan kota banjarbaru sekretaris kepala bidang ekonomi, sosial dan budaya pada bappeda anggota kepala skpd yang membidangi (tujuh) tatanan kota sehat. tim pembina sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. paragraf forum dan kelompok kerja susunan keanggotaan forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kebutuhan dengan melibatkan berbagai unsur. unsur sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: pemerintah, masyarakat, cc. swasta, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media massa: lembaga swadaya masyarakat lsm) dan unsur unsur lain yang dianggap perlu. paragraf tugas pokok, fungsi dan program kerja tugas pokok, fungsi dan program kerja forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan pengurus forum kota sehat. tugas pokok, fungsi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada banjarbaru. bagian ketiga sekretariat untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan program tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada membantu urusan administrasi forum dan pokja. keanggotaan sekretariat forum sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dan diangkat dengan keputusan ketua forum. keanggotaan sekretariat pokja sebagaimana dimaksud pada ditunjuk dan diangkat dengan keputusan ketua pokjakotadaerahsesuai dengan tatanan yang dipilih. bab peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program kota sehat masyarakat berhak:ota sehat secara partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan cc.ota sehat, masyarakat dapat:ota sehat, menjaga keberlanjutan program kota sehat, dan cc. menaati peraturan perundang undangan berdasarkan regulasi tatanan bab vii pendanaan sumber pendanaan operasional forum kota sehatyelenggaraan kota sehat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. pembentukan forum kota sehat, forum kecamatan sehat dan pokja kelurahan sehat dilakukan paling lama (bulan)tetap banjarbaru pada tanggal jemari walik banjarbaru, nadi dhani diundangkan banjarbaru pada tanggal juri sekretaris daerah, said abdullah lomba daerah kota banjarbaru tahun nomor? nomor register peraturan daerah kota banjarbaru provinsi kalimantan selatan (. .
salinan \|. bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melakudaerah, kartu keluargalayanan pendidikantarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit umum daerah. tarif retribusi pelayanan kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan menjadi rawat jalan rawat daruratunit pengobatan umum unit gawat darurat cc. unit pelayanan anak unit pelayanan ibu dan unit pelayanan gigi dan mulut unit laboratorium unit klinik konsultasi gizi, sanitasi dan yang lain unit penunjang lainnya. kelas perawatan puskesmas ditetapkan sebagai berikut rawat jalan rawat darurat cc. rawat inap kelas rawat inap kelas rawat inap kelas iii. tarif retribusi pelayanan kesehatan rsud sebagaimana dimaksud pada dikelompokkan menjadi rawat jalan rawat darurat cc. rawat inap rawat intensif. tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksud pada ini, berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari unit rawat jalan umum dan spesialis unit gawat darurat cc. unit radiologi unit gigi dan penyakit mulut unit rehabilitasi medik fisioterapi unit klinik gizi unit klinik keluarga berencana unit pelayanan fungsional tht unit pelayanan fungsional bedah unit pelayanan fungsional kesehatan anak unit pelayanan fungsional penyakit dalam unit pelayanan fungsional kebidanan dan penyakit kandungan unit pelayanan fungsional saraf unit pelayanan fungsional mata unit pelayanan fungsional penyakit kelamin dan kulit unit pelayanan fungsional kedokteran jiwa psikiatri unit unit lain yang mungkin diarahkan menurut perkembangan rumah sakit umum daerah unit pelayanan perawatan pemulasaraan jenazah ss. unit pelayanan ambulans. pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan kesehatan lainnya dimaksud pada diklasifikasikan menjadi pelayanan sederhana pelayanan kecil cc. pelayanan sedang pelayanan besar pelayanan canggih pelayanan khusus. kelas perawatan rsud ditetapkan sebagaimana berikut vip. vip utama cc. utama ii. bangsal kelas bangsal kelas ii. bangsal kelas iii. tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi jasa sarana dandimaksud dalam kegiatan pelayanan sebagaimana puskesmas ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan dan rsud ditetapkan oleh direktur rsud atas usul unit kerja yang terkait. jumlah tempat tidur bangsal kelas iii sejumlah (lima puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang ada. standar fasilitas masing masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan kepala dinas kesehatan dan standarisasi masing masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur rsud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. biaya pemeriksaan penunjang medik dan terapi, tindakantarif pelayanan sejenis dengan ketentuan pelayanan rawat jalan: pasien rujukan sebesar tarif rawat inap kelas bangsal utama ii. pasien inap rujukan sebesar tarif rawat inap kelas pelayanan rawat inap sebesar tarif pelayanan sejenis dengan kelas perawatannya rawat sehari (one day care) ditetapkan sebesar retribusi tarif pelayanan yang diberikan sesuai dengan jenis perawatannya. struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas keliling ditetapkanlayanan persamaan d organik yangberbagai pendekatan berdasarkan luas lantai, jenis usaha, atau besarnya spot pbbrsamaan kebersihan luar lingkungan pasar dan terminal, kartu keluargaa catatan sipil dipungut atasobjpelayanan: kartu tanda penduduk, kartu keluarga:dan cc.pengangkat, kartu keluarga dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang memperoleh, kartu keluarga dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan atau akta catatan sipilgantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta golongkan pada jenis pelayanan yang diberikan. struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagaimana tersebutatau pengakuan paragraf golongan retribusi retribusi pelayanan pemakaman dan pengakumakaman dan atau pengakumakaman dan pengakuanyang dipungut atas penyediaansebagaimana dimaksud dalam adalah golongan retribusi jasa umuha peraturan daerah provinsi jawa tengah nomor tahun tentang retribusi daerah provinsi jawa tengah lokasi parkir. luasan dan atau panjang titik titik lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada akan diatur dalam peraturan bupatiatas penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. paragraf tempat usaha dagang dan kelas pasar, dan atau kios, luas tempat usaha dagangatas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakuparagraftarif pemeriksaan dan penilaian teknis kendaraan bermotor ditetapkan sebagaimana tersebutalat kebakaran., jenis alat pemadam kebakaran, dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diujmeriksaan alat pemadam kebakaran ditetapkan sebagaimana tersebut padapenyediaan petata dan jenis penggantian cetak petadasar penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah skala, jenis peta, dan ukuran kertas. besarnyayediaan dan atau penyediaan kakus digolongkan berdasarkan ukuran kakus septik tank. struktur dan besarnya tarif sebagaimana disebutkan dari tarif yang berlaku. bagian kesebelasadalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan fasilitas pengolahan limbah cair dari pemerintah daerah. paragraf golongan retribusi retribusi pengolahan limbah caingolahan limbah cair ditetapkan berdasarkan volume. tarifpembuangan limbah ctapan mengenai golongan limbah cair ditetapkan oleh bupati. bagian keduabelasatas pelayanan pengujian alat alat ukurpengujian alat ukur dan perlengkapannyalama pemerintah daerah belum dapat melaksanakan pelayanan tera tera ulang maka pelayanan tera tera ulang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi jawa tengah. terhadap pelayanan tera tera ulang sebagaimana dimaksud pada dikenakan retribusi berdasarrdasarkan hasil penarikan retribusi pelayanan tera tera ulang sebagaimana dimaksud pada daerah memperoleh bagi hasildalam secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. bagian ketigapelayanan pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pendidikan olehenis pendidikan dan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan.layanan pendidikan ditetapkan untuk sementara tidak dipungut. bagian keempatizin pemanfaatan menara telekomunikasi.termasuk pemberian jasa keamanan oleh pemerintah daerah atas menara telekomunikaadalah 2x5: pemakaian tanah: pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan alat alat berat milik daerah: pemakaian kekayaan lainnya, laboratorium, workshofasilitasrekuensi dan jenis pemakaian kekayaan daerahtarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xii yang merupakan bagian tidak terpisahasar grosirgrosir atau pertokoan. paragraf golongan retribusi retribusi pasar grosir dan atau pertokoenis, dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya kontrpasar grosir dan atau pertokoan digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak.mana tersebut pada lampiran xiii yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah inatas penyediaan tempat pelelangan oleh pemerintah daerah. paragraf golongan retribusi retribusi tempat pelelangjasa pelelangtarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xivfasilitas lingkungan terminalndapatkan pelayandan jenis jasa terminalfasilitas tempat khusus parkir. paragraftempat parkir dan jenis kendaraan bermotor yang dimpat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir dan jenis kendaraan yang diparkir. tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xvi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. pengelolaan parkir tempat khusus diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keenam retribusi tempat penginapan pesanggrahan!atas pelayan! villa sebagaimana dimaksud dalam adalah pelayanan tempat penginapan pesanggrahan! villa yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.fasilitas ditempat penginapan pesanggrahan! vila. paragraf golongan retribusi retribusi tempat penginapan pesanggrahan!pelayanan dan golongan tarif atas tempatpenginapan pesanggrahan villa (mess linggoasri)fasilitas tempat pemotongan hewan. paragraf golongan retribusi retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam adalah golongan retribusi jasa usaha. paragraf tatacara penyediaan fasilitas rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. fasilitas pengurusan rumah potong hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan daging dalam wilayah rumah potong hewan dan rumah potong hewan milik swasta diatur oleh bupatiternak, dan jumlaherta untuk penggantian biaya investasi, perawatan pemeliharaan, penyusutan, angsuran bunga pinjaman, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi struktur dan besarnya tarif digolongkan jenis ditetapkan dalam lampiran xviii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bagi wajib retribusi yang memotong hewan diluar rumah potong hewan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan pembayaran ditempat sebesar (empat kali pemeriksaan kesehatan ternak hidup daging. pemotongan hewan yang tidak dilakukan rumah potong hewan karena pengecualian sebagaimana dimaksud pada dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada dan ditambahkan biaya jarak sebesar rp. km (seribu rupiah per kilometer bagian kedelapanatas pelayanan jasa pelabuhpekalonganrumah sakit umum daerah selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum milik pemerintah kabupaten pekalongtindakannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasmasuk: jasa tanda masuk pelabuhan: surat kebangsaan kapal. subjek retribusi pelayanan pelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelabuhan. paragraf golongan retribusi retribusi pelayanan pelabuhdan jumlahretribusi pelayanan pelabuhan di struktur dan besarnya tarif bagi pelabuhan lokal dalam kabupaten ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xix yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.asa bongkar muat barang hewan: jasa pelabuhan lainnyabagian kesembilananfaatkan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga. paragraf golongan retribusi retribusi tempat rekreasi dan olahrag pelayanan dan golongan tarifrekreasi dan olahragatau badan yang menjual hasil, ukuran, dan jumlah kebutuhan yang diperlunjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xxatas pemberian izin untuk mendirikan bangunan. objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam adalah pelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan kepada orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan mendirikan, memperbaiki, merombak bangunan, penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung fasilitas kota dan percetakan agar sesuai dengan rencana umum tata ruang kota putra) dan pengesahan gambar. faktor faktor sebagaimana dimaksud pada diberikan koefisien. besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xxiimendirikan bangunan ditetaptempat usaha. paragrafluas tempat usaha, indeks kawasan, indeks jalanketentuan tarif retribusi izin gangguan ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xxiii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah intarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xxiv yang merupakan bagianditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran xxvdiwilayah daerah kabupaten pekalonganempatbagian ketiga angsurempat penundaan pembayaransatuanretribusi yang masih terutang yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang mengatur retribusitarif dalam perda ini tidak berlaku bagi satuan kerja perangkat daerah yang telah menerapkan badan layanan umum daerah blue) bab xvi ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini maktahun nomor peraturan daerah kabupaten daerah tingkat pekalongan nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerahrkir tepi jalan umumrumah potong hewanperaturan daerah kabupaten datimendirikan bangunrminakhusus parkirkakuslayanan administrasipelayanan kesehatan swastaebang kayu desa hutan rakyat dan kayu hasil perkebunan serta surat keterangan sahnya hasil hutangujian berkala kendaraan bermotorrayeklimbah cair industri keciusaha industrjasa konstrukbidang perhubunganperaturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan lembaran daerah kabupaten pekalongan tahun tambahan lembaran daerah kabupaten pekalongan aa. peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentang retribusi pelayanan dan penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil lembaran daerah kabupaten pekalongan tahun tambahan lembaran daerah kabupaten pekalongan sepanjang mengatur tarif retribusinya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. pada saat berlakunya peraturan daerah ini makatambahan lembaran, februari bupati pekalongan, ttdpembina tk. nip. penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentangdengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah terdapat perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusiperaturan pemerintah masih dibuka peluang untuk menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang undang sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah. adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkanii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas untuk pembebasan pemungutan atas dasar kebijakan daerah maka pemerintah daerah atau bupati perlu mendapatkan persetujuan darian daerah:l angkut
salinanpekalongannomor menkes pb vkabupaten pekalongan nomor jdih.pekalongankab.go.id pelanggaran terhadap ketentuanyang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan jamkesda dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan kode etik profeatan pekalongan dang murdinihgumum penyelenggaraan bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, telah ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dimanabagai tindak lanjut dari pelaksanaan undang undang nomor tahun tersebut, pemerintah jugapinsi dan pemerintah daerah kota. dalam huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan mengembangkan sistem jaminan sosial. selanjutnya dalam tataran daerah, pemerintah kabupaten pekalongan juga menetapkanpekalongan. selanjutnya dengan telah ditetapkannya undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, maka keberadaan dari peraturan daerah tentang sistem jaminan kesehatan daerah benar benar dibutuhkan dan sekaligus merupakan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinguntuk memperluas jangkauan pelayanan jamkesda, pemerintah daerah berupaya menjalin kerjasama dengan rumah sakit swasta dalam maupun luar wilayah daerahminimal adalah pelayanan maksimal yang bisa diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk memenuhi standar baku pelayanan cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas ketentuan jam dalam ini hanya berlaku untuk rawat inap cukup jelas rumah sakit harus membuat daftar jenis obat esensial luar pho dan pemeriksaan penunjang esensial diluar pho sesuai clinical pathway clinical pathway adalah konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan, standar asuhan keperawatan dan standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya adisasmitopekalongan, jdih.pekalongankab.go.id rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah milik kabupaten pekalongan yaitu rumah sakit umum daerah kraton dan rumah sakit umum daerah kajenlakukan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jamkesda. jaminan kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial bidang kesehatan untuk menjamin terpenuhinyapekalongan. kartu jamkesda adalah kartu kepesertaan jamkesda yang digunakan peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. paket pemeliharaan kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemberimasyarakat. manfaat adalah faedah jamkesda yang menjadi hak peserta jamkesda. pemberi pelayanan kesehatan selanjutnya disingka dengan penyelenggara jamkesda. ppk adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat dasar yaitu puskesmas dan jaringannya. ppk adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialistik yaitu rumah sakit umum daerah kabupaten pekalongan dan rumah sakit swasta yang setara. tingkat propinsi. rujukan berjenjang adalah mekanisme rujukan dari ppk ppk ii, dari ppk ppk iii, dan untuk kasus jiwa dapat langsung dari ppk ppk iii. jdih.pekalongankab.go.id klaim pelayanan kesehatan adalah suatu cara pembayaran kepada ppkan telah melakukan perjanjian kerjasama dengan penyelenggarayang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan penyelenggarayang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan penyelenggarayang mencakup semua jenis pelayanan kesehatan rumah sakit yang melakukan perjanjian kerjasama dengan penyelenggara jamkesda. gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yangkepada desa lurah bagi warganya yang tidak mampu,dih.pekalongankab.go.id bab tujuan penyelenggaraan jamkesda tujuan diselenggarakannya jamkesda adalah memberikan jaminan kepada peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar. bab iii azas dan prinsip penyelenggaraan jamkesda jamkesda diselenggarakan berdasar asas kemanusiaan, asas manfaat, asas pemerataan dan asas keadilan sosial bagi masyarakat kabupaten pekalongan. jamkesda diselenggarakan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut: kegotongroyongan, nirlaba: keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitasberjenjang, komprehensif yang meliputi kuratif, dan rehabilitasi. bab kepesertaan peserta jamkesda adalah masyarakat miskin yang telah menetap wilayah daerah paling singkat (enam) bulan sebagai penduduk kabupaten pekalongan yang belum memiliki jamkesmas dan jaminan kesehatan lainnya dan dibuktikan dengan skt, bukti kepesertaan sebagaimana dimaksud pada berupa kartu jamkesda masa berlaku kartu jamkesda selama (dua) tahun dan divalidasi setiap (satu) tahun sekali. dalam hal peserta jamkesda meninggal dunia, maka anggota keluarganya dapat meneruskan kepesertaan jamkesda yang sudah berjalan. kepesertaan tidak berlaku apabila peserta melakukan mutasi kependudukan luar wilayah kabupaten pekalongan jdih.pekalongankab.go.id ketentuan alur skt adalah dari desa kelurahan, rujukan puskesmas, dinas kesehatan. bab lingkup pelayanan kesehatan jaminan pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitasi yang diberikan secara berkesinambungan. jaminan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai mekanisme rujukan berjenjang yaitu dari ppk ppk ii, dan dari ppk ppk iii, kecuali kasus jiwa dapat langsung dari ppk ppk iii. mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud pada hanya berdasarkan atas indikasi medis yang jelas. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan swasta baik wilayah kabupaten pekalongan maupun luar wilayah kabupaten pekalongan yang menjalin kerja sama dengan penyelenggara jamkesda. pelayanan rujukan spesialistik yang memerlukan layanan rawat inap ppk dan ppk iii diberikan kelas iii. pelayanan rujukan lanjutan pada ppk iii dilaksanakan secara terintegrasi dengan program jamkesda provinsi jawa tengah. integrasi dengan program jamkesda provinsi jawa tengah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama. jenis pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi rawat jalan tingkat pertama jtp), rawat jalan tingkat lanjutan rtl) rawat inap tingkat pertama rite), rawat inap tingkat lanjutan rite), pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, tindakan medis sesuai ketentuan: pemeriksaan penunjang diagnosis, perawatan khusus: pelayanan gawat darurat, rujukan sesuai ketentuan. jdih.pekalongankab.go.id ruang lingkup dan jenis pelayanan kesehatpemberi pelayanan pemberi pelayanan kesehatan berhak menerima penggantian biaya pelayanan kesehatan dari penyelenggara jamkesda. mekanisme penggantian biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemberi pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda sesuai dengan standar pelayanan minimal pemberi pelayanan kesehatan. pemberi pelayanan kesehatan wajib mematuhi mekanisme rujukan berjenjang penyelenggara jamkesda wajib melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. bagian kedua peserta jamkesda peserta jamkesda berhak menerima manfaat berupa jaminan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal ppk. peserta jamkesda wajib mematuhi ketentuan penggunaan kartu jamkesda yaitu membawa menunjukkan kartu jamkesda setiap kali berobat ppk dalam waktu paling lama jam hari kerja, mengikuti alur mekanisme rujukan berjenjang, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan, tidak menyalahgunakan kartu jamkesda untuk keperluan lain atau meminjamkan kartu jamkesda kepada yang tidak berhak, tidak memaksakan untuk mendapat pelayanan luar ketentuan. jdih.pekalongankab.go.id bab vii pembiayaan jaminan kesehatan daerah pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jamkesda dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pekalongan. obat obat luar pho selama masih masuk dalam daftar jenis obat esensial yang ditentukan oleh rumah sakit dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan luar rumah sakit ditanggung oleh jamkesdkesda penyelenggara jamkesda adalah dinas kesehatan kabupaten pekalongan dalam menyelenggarakan program jamkesda, dinas kesehatan bekerjasama dengan badan hukum penyelenggaraan jaminan kesehatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. penyelenggara jamkesda sebagaimana dimaksud dalam bertugas menyusun dan melaksanakanemberi pelayanan kesehatan ppk): melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada pemberi pelayanan kesehatan ppk): melakukan verifikasi terhadap klaim dan pembayaran guna dan berhasil guna, melakukan evaluasi kegiatan, membuat laporan hasil kegiatan secara berkala, dan mengkoordinasikan dengan penyelenggara jamkesda tingkat propinsi. jdih.pekalongankab.go.id untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara jamkesda menyelenggarakan fungsi fungsi manajemen pada setiap kegiatan sebagai berikut kepesertaan dan pengembangan, pemeliharaan kesehatan, dan keuangan. penyelenggara jamkesda melaksanakan tugas fungsional bidang jaminan kesehatenagaperaturan perundang undangan. bab ketentuan pidana jdih.pekalongankab.go.id
on) anta bupati pekalongandalam rangka mewujudkan peran strategis pemerintah daerah kabupaten pekalongan sebagai agen pembaharuan, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan serta pusat pelayanan, pusat industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan daerah serta sumber daya lainnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan, bahwa peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentang kemitraan daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pelaksanaanpersetujuan rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan melalui rapat paripurna dprdtim koordinasi kemitraan daerah bupati, kepala bagian pemerintahan,: danmitraan daerahdan sama daerah sebagaimana dimaksud pada yang menjadi hak daerah dan yang berlaku. dalam hal pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang mengakibatkan hak dari pemerintah daerahpenjelasan mengenai keadaan memaksa (force majeure)nyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama antar perubahan kemitraani berakhirnya kemitraansama, dibuat perjanjian kerjasama baru yang menggantikan perjanjian kerjasama lama, muncul norma baru dalam ketentuan peraturan perundang undangan,daerahmana dimaksud padakemitraan daerah umum undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah memberikan wewenang pada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah kabupaten pekalongan untuk senantiasa mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terus menerus menuju perwujudan visi dan misi kabupaten pekalongan. bahwa untuk melaksanakan dan mempercepat pembangunan secara menyeluruh, merata, dan melibatkan seluruh masyarakat, maka diperlukan peran serta masyarakat secara aktif melalui pola kemitraan yang kokoh antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. pola kemitraan daerah antara pemerintah daerah dan pihak ketiga dalam peraturan d undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan kerjasama daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, perlu dilakukan perubahan dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kaitannya dengan perkembangan kerja sama dalam mewujudkan kemajuan daerah. terkait dengan telahmerintah kabupaten pekalongan memandang perlu untuk merevisi peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentang kemitraan daerah. sehingga diharapkan tidak terjadi salah penafsiran dalam praktek penyelenggaraan kemitraan daerah kabupaten pekalongayang dimaksud potensi daerah meliputi bidang jasa, sarana dan prasarana pelayanan umum, transportasi, perdagangan, komunikasi, pertanian, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan dan energi, kesehatan, transmigrasi, tenaga kerja, dan pengairan, bidang pendidikan dan pelatihan, riset teknologi dan bidang olah raga.huruf yang dimaksud sama kebijakan dan pengaturan, sama pengembangan sumberkerjasama antara desa dan atau kelurahan lembaran daerah kabupaten pekalongan tahun nomoryang dimaksud kontrak. lembaran daerah kabupaten pekalongan tahun nomor tambahan lembaran negaramitrkemitraan daerah yang selanjutnya disebut kerja sama daerah adalah kerja sama daerahkerja sama antar daerah yang selanjutnya disingkat ksad adalah kesepakatan antara bupati dengan kepala daerah lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak sertapihak ketiga. pihak ketiga adalah mitra daerah baik instansi lembaga atau badan hukum yang berada luar pemerintah daerah, yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, badan usaha milik negara daerah dan swastakepala daerah dalam mempersiapkan kerja sama daerah. kesepakatan bersama adalah persetujuan antara bupati dengan kepala daerah lain dan atau gubernur serta pihak ketigaikatan antara bupati dengan kepala daerah lain dan atau gubernur serta pihak ketiga untuk melakukan kerja sama yang menimbulkanset daerahekalongan. bab maksud dan tujuan maksud kerja sama daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah. tujuan kerja sama daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,daerah dengan daerah dan atau dengan pihak ketiga, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiscal, dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. bab iii prinsip kerja sama daerah kerja sama daerahsubjek dan objek kerja sama daerah para pihak yang menjadi subjek kerja sama daerah meliputi bupati, kepala daerah lain, dan pihak ketiga. objek kemitraan daerah adalah seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, aset daerah dan potensi daerah serta dapat berupa penyediaan pelayanan publik. bab ruang lingkup kerja sama daerah ruang lingkup kerja sama daerah meliputi kerja sama antar daerah antara bupati dengan kepala daerah dengan gubernur walikota bupati: dan kerja sama daerah antara bupati dengan pihak ketiga. bab bentuk kerja sama daerah kerja sama daerah dapat dikelompokkan menjadi (dua) bentuk bentuk ksad, bentuk kerja sama daerah dengan pihak ketiga, antara lain kementerian lembaga pemerintah non kementerian, dan desa: dan badan hukum. bentuk kerja sama daerahentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf angka dan kerja sama perencanaan dan pengurusan. bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf angka meliputi: kontrak pelayanan, meliputi: kontrak operasional pemeliharaan, kontrak kelola, kontrak sewa, dan kontrak konsesi. kontrak bangun, meliputi: kontrak bangun guna serah, kontrak bangun serah guna, dan kontrak bangun sewa serah. kontrak rehabilitasi, meliputi: kontrak rehabilitasi kelola dan serah: dan kontrak bangun tambah kelola dan serah. kontrak patungan. bab vii tata cara kerja sama daerah tata cara kerja sama daerah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut bupati atau yang mewakili dan atau calon mitra kerja sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama, rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf ditindaklanjuti deng (force majeure), penyelesaian perselisihan, dan pengakhiran kerja tentuan tahapan tata cara kemitraan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. bab viiioleh dprd di
salinan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor tahun tentang pengelolaan air tanah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pekalonganguna kelancaran dan ketertiban pengelolaan air tanah kabupaten pekalongan, maka perlu mengatur pengelolaan air tanjdih.pekalongankab.go.id bagian kesatu perencanaan dan penyusunan serta penetapan rencana pengelolaan air tanah. paragraf inventarisasi air tanah inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan ataudengan tembusan disampaikan kepada gubernur. paragraf penyusunan dan penetapanjdih.pekalongankab.go.idetapkan rencana pengelolaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. penyusunan rencana pengelolaan air tanah dilakukan melalui konsultasi publik dengan melibatkan dinas atau instansi teknis dan unsur masyarakat. rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam disusun berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru. bagian keduapemerintah daerah dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah. dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. jdih.pekalongankab.go.iddalam melaksanakan kewenangan pemantauandalam melaksanakan kewenangan evaluasianalisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan. jdih.pekalongankab.go.id hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanahempat konservasi air tanahjdih.pekalongankab.go.id penentusuai kewenangannya melalui konsultasi publik dengan melibatkan instansi teknisetapkcc. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak. jdih.pekalongankab.go.idresapan air tanah, dan atau cc.jamin keberhasilan konservasijumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah, jdih.pekalongankab.go.id, memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah pada sumur pantaupemerintah daerahmakaian air tanah dan ataupemerintah daerah melaksanakan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada dalam wilayah daerah. jdih.pekalongankab.go.id bagian kelimabupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanahusaha perkotaan, air untuk industri, air untuk pertambangan, air untuk pariwisatajdih.pekalongankab.go.id bagian keenamsesuai kewenangannydan penghentian kegiatan seluruhnyentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. jdih.pekalongankab.go.idsanakan setelah memperoleh izin dari bupati. pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilaksanadiselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf jenis izin izin sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: izin pemakaian air tanah, dan izin pengusahaan air tanah, terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada tidak dikenakan biaya. jdih.pekalongnomor tahun tentang penghematan penggunaan air tanahjdih.pekalongankab.go.id bagian kedua tata cara memperoleh(amdal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap permohonan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah dan hasilnya disampaikan kepada bupatikonstruksi sumur, dan debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan. izin sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh bupati setelah memperoleh rekomendasi gubernur melalui dinas. paling lama dalam (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada bupati mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada gubernur atau dinas atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya. paling lama dalam (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari gubernur atau dinas, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, bupati menolak permohonan izin disertai dengan alasannya. jdih.pekalongankab.go.id tata cara permohonan dan persyaratannya izin izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. bagian keempat perpanjangan izin permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada bupati paling lama (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. perpanjangan izin seperti halnya izin baru, dikeluarkan oleh bupati setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam izin tidak dapat diperpanjang apabila pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah belum dapat melaksanakan pengeboran atau penggalian hingga masa izin berakhir.limahak guna pakai atau hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin. jdih.pekalongankab.go.id setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib: melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah secara tertulis kepada bupati: menyampaikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada bupatidan merusak lingkungan, mematuhi rekomendasi teknis yang diberikan oleh gubernur atau dinas: melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah diterpa oleh instansi yang berwenang, ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapanyang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap, dan membayar pajak air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam batasan dan larangan paragraf batasan debit pengambilan air tanah pada akuifer tidaksebesar (enam puluh persen) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling rendah. jdih.pekalongankab.go.id debit pengambilan air tanah pada akuifer yaitu lapisan kedap air yang menutupi akuifer tertekan tersebut. paragraf larangan pemegang izin dilarang:danpengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius (dua ratus) meter lokasi pemunculan mata air tidak diperkenankan atau dilarang dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah. izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak dapat diberikan pada tempat tempat yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, kecuali kebutuhan airnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber sumber air permukaan atau sumber air lainnya dan atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari. bagian ketujuhcabut: dan izin dikembalikan. jdih.pekalongankab.go.id berakhirnya izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah tidak membebaskan kewajiban yang belum terpenuhi oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. izin dicabut apabila: izin dimaksud terbukti cacat hukum, pemegang izin melanggar ketentuanyegelan dan penutupan. bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh dinasjdih.pekalongankab.go.id, masyarakat dapat melaporkan kepadayang sudah diterpa atau dikalibrasi olehsatu atau beberapakepada gubernur. bab viijdih.pekalongankab.go.id, mengubah konstruksi sumur bor, tidak membayar pajak pemakaian dan pengusahaan air tanah, tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanahekalongankab.go.idjdih.pekalongankab.go.iduntuk perpanjangan izin menyesuaikan ketentuan dalam peraturan daerah ini. jdih.pekalong endang murdinirfgrum, pembina tingkat nip. jdih.pekalongankab.go.id menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang air tanah. gubernur adalah kepala daerah provinsi jawa tengahinas adalahkepala dinas adalah kepalafosil adalah air yang terperangkap dalam ruang antara batuan dan tetap tinggal batuan itu sejak penimbunan. air mineral adalah air yang mengandung sejumlah besar garam mineral atau gas (seperti karbon dioksida). air panas adalah air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geothermal,jdih.pekalongankab.go.id kabupaten kota, maka pengelolaan air tanah padalaksanakanjdih.pekalongankab.go.iddibentuklah peraturan daerah kabupaten pekalongan tentang pengelolaan air tanah. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan kesinambungan ketersediaan adalah agar sifat air tanah sebagai sumber daya terbarukan (renewable resources)dengan keberdengancekungan air tanah yang berada utuh wilayagar yang dimaksud cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten adalah apabila daerah penyembuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada dalam (satu) wilayah administrasi yaitu wilayah kabupaten. cekungan lintas kabupaten kotrbeda kabupaten kota. yang dimaksud dengan hak guna pakai air tanah adalah hak guna air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari jdih.pekalongankab.go.id yaitu minum dan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha. yang dimaksud dengan hak guna usaha air tanah adalah hak guna air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air tanah untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha maupun penggunaan air tanah untuk bahan pembantu produksi atau proses produksi. yang dimaksud dengan bahan baku produksi antara lain air minum dalam kemasan amd), air bersih, makanan, minuman dan obat obatan. yang dimaksud dengan bahan pembantu atau proses produksi antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata. cukup jelas. yang dimaksud dengan kebutuhan lain non komersial adalah pemakaian air tanah untuk kepentingan sosial, antara lain untuk pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah, sekolah, panti asuhan dan panti jompo. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf prinsip keterpaduan air tanah dan air permukaan yaitu dengan melihat air tanah dan air permukaan sebagai satu kesatuan dalam daur hidrologi. sementara penyelenggaraannya yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanahjdih.pekalongankab.go.id huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud kawasan lindung air tanah antara lain adalahhuruf pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap: pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah dan atau pengusahaan air tanah, kegiatan yang menyebabkan kerusakan air tanah, dan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan atau analisis mengenai dampakv.cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud pihak lain adalah instansi atau lembaga. cukup jelas. jdih.pekalongankab.go.id penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan pengeboran, penggalian dan pengadaan alat pantau air tanah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud secara berkala adalahcukup jelas. cukup jelas. jdih.pekalongankab.go.id huruf untuk menjaga daya dukung dan fungsi imbuhan air tanah dilakukan diantaranya dengan melakukan pelarangan pengeboran, penggalian, termasuk penambangan dalam radius (dua ratus) meter dari kemunculan mata air. huruf untuk menjaga daya dukung akuifer diantaranya melakukan pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer diantaranya pembuatan terowongan dan penambangan mineral dan batubara. huruf untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak diantaranya dilakukan dengan melarang pengambilan air tanah kecuali untuk kebutuhan pokok sehari hari. cukup jelas. huruf upaya upaya penghematan air tanah dilakukan antara lain dengan cara menggunakan air tanah secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, mengurangi penggunaan, menggunakan kembali atau melakukan pendaran ulang apabila dimungkinkan, menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir yaitu apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber sumber air permukaan secara memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitaslakukan pengembangan dan menerapkan teknologi hemat air, dan langkah langkah penghematan air tanah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri esdm nomor tahun tentang penghematan penggunaan air tanah. huruf upaya peningkatan kapasitas resapan air tanah dilakukan dengan memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air jdih.pekalongankab.go.id resapan melaui sumur resapan, kolam resapan dan parit resapan. huruf upaya pengendalian penggunaan air tanah dilakukan antara lain dengan:jaga keseimbangan penyembuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah, memperketat sistem perizinan, mengurangi alokasi pengambilan air tanah baru pada zona rawyang sudah ada zona kritis air tanah, mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer, mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah, dan mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggaliberkala adalah setiap (enam) bulan sekali. cukup jelas. pemanfaatan air tanah untuk usaha air minum tetap harus menempuh perizinan sesuai peraturan perundang undangan. jdih.pekalongankab.go.id cukup jelas. pendayagunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan zona konservasi air tanah. penyediaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, khususnya kebutuhan pokok serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh air permukaan. penggunaanair tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk pemanfaatan air tanah dengan mengutamakan pengambilan pada akuifer tertekan. pengembangan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah khususnya kebutuhan pokok sehari hari. pengusahaan air tanah dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan usaha. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan amblesan tanah adalah turunnya permukaan tanah yang disebabkan pemanfaatan batuan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. penurunan muka air tanah yang terjadi terus menerus akan mengakibatkan amblesan tanah. cukup jelas. jdih.pekalongankab.go.id hak guna usaha air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanahetentuan teknis adalah acuan teknis bidang air tanah berupa pedoman, norma, persyaratan prosedur, kriteria dan standarjdih.pekalongankab.go.id cukup jelas. yang dimaksud keadaan membahayakan lingkungan adalah keadaan yang mengancam lingkungan seperti semburan lumpur, gas atau zat berbahaya lain dari dalam tanah. cukup jelas bentuk dan tanggung jawab pelaku usaha berupa: memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan sesuai kerugian, menyelesaikan penyebab permasalahan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan pelaku usaha, dan memulihkan kondisi lingkungan mendekatikegiatan pelaksanaan pengeboran yang harus disampaikan secara tertulis kepada bupati meliputi gambar penampang litologi dan penambangan sumur, gambar konstruksi sumur beserta bangunan atasnya, hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap dan hasil analisis fisika dan kimia air tanahnya. penambangan sumur (well logging) akan menunjukkan jenisingannya. hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas air tanah.. jdih.pekalongankab.go.id huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.(sembilan puluh lima persen),pelarangan pengeboran atau penggalian pada areal dalamdimaksud tempat tempat kondisi air tanahnya rawan adalah: tempat tempat yang secara alamiah mempunyai potensi air tanah terbatas yang ditunjukkan dengan potensi air tanah langka. tempat tempat yang potensi air tanahnya sudah menjadi terbatas akibat dari banyaknya pengambilan air tanah. hal ini ditunjukkan dengan menurunnya muka air tanah secara ekstrim yang dapat diketahui oleh alat pencatat otomatis pada sumur pantau awal automatic water level recorder) cukup jelas. jdih.pekalongankab.go.id huruf yang dimaksud cacat hukum adalah apabila dalam proses memperoleh izinnya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. huruf yang dimaksud melanggar ketentuan adalah tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam izin. huruf yang dimaksud menyebabkan kerusakan dan kondisi dan lingkungan air tanah adalah menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau menyebabkan menurunnya kuantitas air tanah yang ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang ekstrim serta menyebabkan menurunnya kualitas air tanah yang ditunjukkan dari hasil analisis kimia, fisika dan biologi air tanah. kepala dinas membuat surat pencabutan izin apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan yang kedua dalam waktu (tujuh) hari kalender. yang dimaksud dengan peringatan adalah peringatan secara tertulis yang disampaikan oleh kepala dinas kepada pemegang izin dengan tahapan sebagai berikut peringatan (pertama) diberikan kepada pemegang izin apabila pemegang izin dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin, dan peringatan (kedua) diberikan apabila pemegang izin tidak mengindahkan peringatan (pertama) dalam waktu (tujuh) hari kalender. cukup jelas. yang dimaksud penyegelan dan penutupan adalah tindakan penyegelan dan penutupan terhadap sumur bor atau sumur gali beserta segala sarana pendukungnya yang izinnya dicabut. penyegelan dan penutupan sumur bor atau sumur gali dilaksanakan oleh tim dari dinas beserta dinas instansi terkait. cukup jelas. cukup jelas. jdih.pekalongankab.go.id masyarakat yang melaporkan harus memberitahukan identitasnya secara jelas dan memberitahukan jenis pelanggaran dan lokasi dimana pelanggaran pengambilan air tanah terjadi dan atau lokasi dampak yang dirasatau dengan cara lainnyajdih.pekalongankab.go.id keperluan lain, baik melalui kegiatan pengeboran, penggalianjdih.pekalongankab.go.id dan air panas. cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada meliputi cekungan air tanah dalam wilayah daerah. hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah. jdih.pekalongankab.go.idapat diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari bagi perseorangan dan kebutuhan lain yang non komersial serta untuk pertanian rakyat sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentupengambil, ataumemerlukan izin apabila: cara penampilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada hak guna usaha air tanah dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin bupati. jdih.pekalongankab.go.id bab iiiair tanah, menetapkan peruntukan air tanah, menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan serta mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan, menyelenggarakan sistem informasi air tanah danwilayah daerah, dan melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah dan melakukan pembinaan sertakegiatan pengelolaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan:jdih.pekalongankab.go.id
rela engan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang:untuk kegiatan operasi pasar murah adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersumber dari apbd untuk kegiatan pasar murah atau operasi pasar murah dengan tujuan menekan harga jual suatu komoditasbab iii penyelenggaraan pasar murah pasar murah dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama antara pemerintah daerahatau injeksi pasar pasar untuk meningkatkan suplai barang pasar saat terjadi kenaikan hargalaksanakan, mengawasi, dan mengendali: penyusunan dan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pasar murah, pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan pasar murah, cc. pengalokasian besaran subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok, penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan penyedia barang komoditas,, pelaksanaan sosialisasi kegiatan pasar murah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar murah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, pembentukan tim verifikasi realisasi kegiatan pasar murahpenyediaan dan pembagian kupon kepada sasaran kegiatan,bat (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan,, penyimpanan dokumen pelaksanaan kegiatan pasar murah. bab jenis komoditas jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan pasar murah meliputi beras produksi dalam negeri, gula kristal putih bukan radiasi, dan minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai standar nasional indonesia, penetapan harga, dan kupon penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatanberas sebesar (lima ribu rupiah) per kilogram, untuk gula kristal putih sebesar (lima ribu rupiah) per kilogram, dan cc. untuk minyak goreng sebesar (lima ribu rupiah) per liter. harga komoditas sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan penyedia barangjenis kupon sebagaimana dimaksud pada meliputi kupon warna kuning berlaku untuk (dua) kilogram beras, kupon warna biru berlaku untuk (dua) kilogram gula kristal putih, dan kupon warna merah berlaku untuk (dua) liter minyak goreng. setiap kepala keluarga sasaran kegiatan pasar murah, paling banyak mendapatkan satu kupon warna kuning, satu kupon warna biru, dan satu kupon warna merahpasar murah dengan harga yang telah disubsidi, referensi bank,,,kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pasar murah, meliputi beras dengan kemasan (dua) kilogram, gula pasir dengan kemasan (satu) kilogram, dan cc. minyak goreng dengan kemasan (satu) literkepada panitia penyelenggara, pengusulan harga jual barang dalam kegiatan pasar murah, pemantauan dan pengawasan pasar murah, penerimaan hasil setoran penjualan barang barang dalam kegiatan pasar murah, paling lambat (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan pasar murah, pelaksanaan kegiatan pasar murah, penggantian barang barang dalam kegiatan pasar murah yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan, pengantaran pengambilan sisa barang dalam kegiatan pasar murah pasar murah. bab viii pelaksanaan operasi pasar murah penyelenggaraan kegiatan pasar murah dilaksanakan pada saat: menjelang dan pada bulan ramadhan, menjelang hari besar keagamaan. penyelenggara melaksanakan kegiatan pasar murahpenyelenggara menyetorkan hasil penjualan barang dalam kegiatan pasar murah kepada penyedia barang, paling lambat (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan pasar murahenyelenggara kegiatan pasar murah. pencairan belanja subsidi dilakukan oleh ppid berdasarkan surat nota permintaan penerbitan ssp dan spm dari penyelenggara kegiatan pasar murah. surat nota permintaan penerbitan spp dan spm sebagaimana dimaksud pada dihampiri: keputusan bupati tentang penyedia barang dalam kegiatan pasar murah, nomor rekening bank penerim,, salinan keputusan bupati tentang tim verifikasi usulan dana subsidi,dalam kegiatanbagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten cilacap, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah. penyedia barang dalam kegiatandimaksud kepada bupati melalui kepala bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten cilacap. penyedia barang dalam kegiatan pasar murahdalam kegiatan pasar murahpertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkeputusan bupati tentang penyedia barang dalam kegiatan pasar murah, bukti sp2d, bukti transfer uang dan akuntansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanj. bab monitoring dan evaluasi penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasar murahaddengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang 'a. bahwa berdasarkan ketentuan dan huruf peraturan pemerintah. nomor tahun tentang tata cardetardagangan, koperasi, usaha kecil .dan menengah kabupaten cilacap merupakan instansi pelaksana pemungut retribusi pelayanan pasargg:': cilacap lembaran daerah kabupaten cilacap tahun nomor tambahan.. kinerja bea atas penerimaan retribusi, pelayanan pasar pada dinas perdagangan, koperasi, usaha. kecil dan menengah kabupaten cilacap tahun anggaran ketentuan umum alta langken instansi pelaksana pemungut retribusi daerah adalah dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten cilacap. tag kepala instansi pelaksana pemungut retribusi adalah kepala dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dari' menengahstan retribusi daerah yang dikelola kepala dinas perdagangan, koperasi, usaha. kecil dan menengah kabupaten cilacap adalah retribusi pelayanan pasar kabupaten cilacap. pera ajangkhan. yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi. kepada wajib. retribusi serta pengawasan penyebarannya. bab rentan pencapaian target kinerja pencapaian target kinerja tahun atas penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab iii taat.. dimaksudkan untuk meningkatkan ja. kinerja instansi, perda semangat kerja bagi pejabat dan atau pegawai instansi, 'c. pendapatan daerah, dan tin d. pelayanan kepada masyarakat. indah insentif sebagaimana dimaksud pada dibayarkan secara proporsional kepada maa la. bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, b. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, dan cenerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada (l) ditetapkan dengan keputusan bupati cilacap. bab par penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pan yen (tg p: rincian objek belanja retribusi. meat!er, dalam hal target kinerja pada akhir'ea ten maa tea. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang panata ketentuan lain lain nangi feb bupati cilacap, latto memuji diundangkan cilacap pada tanggal fer 702s7)usaha kecil dan menengah kabupaten cilacap tahun anggaran penjabarretribusi 50y6 100y6 pelayanan pasar:abupaten,kelola sistem pemerintahan berbasis elektronpusat data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur,ontrak penyedia layanan spe dengan pengguna specilacap yaitu mail.cilacapkab.go.id. source code yang selanjutnya disebut kode sumber adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi. bab maksud, tujuan, dan kedudukpada perangkat daerah, pemerintah daerah lain, dan instansi pusat, dan mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan spe. peraturan bupati ini menjadi pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan tata kelola spe. bab iii kelembagaan spe pemerintah daerah penyelenggaraan spe pemerintah daerah dilaksanakan oleh dinas. dalam penyelenggaraan spe pemerintah daerah, bupati membentuk tim koordinasi spe pemerintah daerah dengan susunan sebagai berikut ketua bupati. koordinator sekretaris daerah. sekretaris kepala dinas. anggota kepala perangkat daerah unit kerja terkaitdengan pemerintah daerah lain, dan atau pemerintah daerah dengan instansi pusat. untuk menjamin penyelenggaraan spe pemerintah daerah dan penyediaan layanan tik sesuai dengan tata kelola spe pemerintah daerah, bupati membentuk tim pengarah tik. tim pengarah tik sebagaimana dimaksud pada bertugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola spe pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan spe pemerintah daerah, sumber daya tik, dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan spe pemerintah daerah. tim pengarah tik berwenang untuk mengeluarkan surat peringatan dan atau surat teguran kepada kepala dinas dan atau kepala perangkat daerah unit kerja penyedia layanan tik apabila pelayanan tik yang diberikan kepada pengguna tidak sesuai tata kelola spe pemerintah daerah. susunan anggota dan tugas lain tim pengarah tikpemerintah daerah, bupati membentuk tim evaluation internal daerah yang terdiri dari: penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat pada perangkat daerah terkait, pelaksana entri data (operator), anggota, yang terdiri dari pejabat petugas yang berasal dari perangkat daerah unit kerja yang menjalankan fungsi terkait dengan indikator indikator evaluasi spe, meliputi proses bisnis pemerintahan, organisasi dan penatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan, akuntabilitas kinerja, penganggaran, keuangan, pengaduan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, pelayanan publik, dan indikator lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. tim evaluation internal perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada bertugas memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi, mempersiapkan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara, melakukan evaluasi mandiri dengan memberi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung, melaksanakan evaluasi dokumen, wawancara, dan atau observasi lapangan lingkungan pemerintah daerah, dan menyusun dan menyampaikan laporan kepada koordinator. bab perencanaan spe pemerintah daerah bagian kesatu umum perencanaan spe pemerintah daerah dilaksanakan dengan menyusun dokumen sebagai berikut arsitektur spe pemerintah daerah, dan peta rencana spe pemerintah daerah. bagian kedua arsitektur spe pemerintah daerah kepala dinas melaksanakan penyusunan dan pengelolaan arsitektur spe pemerintah daerahdengan peraturan bupati. sebelum ditetapkan, rancangan arsitektur. revi arsitektur spe pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan sewaktu waktu berdasarkan perubahan arsitektur spe nasional: hasil pemantauan dan evaluasi spe pemerintah daerah, cc. perubahan pada struktur spe pemerintah daerah: dansanakan oleh dinassebelum ditetapkan, rancangan peta rencanab manajemen belanja spe pemerintah daerah bagian kesatu umum manajemen belanja kegiatan spe pemerintah daerah berpedoman kepada arsitektur rencana spe pemerintah daerah dan peta rencana spe pemerintah daerah, pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja kegiatan spe pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. belanja kegiatan spe pemerintah daerah meliputi belanja infrastruktur spe pemerintah daerah: pembangunan dan atau pengembangan aplikasi, cc. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola spe pemerintah daerah, integrasi spe pemerintah daerah, antar spe pemerintah daerah dengan spe pemerintah daerah lain, dan antar instansi pusat. dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja spe sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua penganggaran dan pembelanjaan mengoordinasikan penganggaran kegiatan spe pemerintah daerah pada perangkat daerah unit kerja dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undanganpembangunan sistem tik bagian kesatu umum perangkat daerah unit kerja melakukan pembangunan sistem tik dengan berpedoman pada arsitektur spe pemerintah daerah dan peta rencana spe pemerintah daerah,unit kerja melakukan identifikasidokumen yang memuat: analisis kebutuhan, analisis proses bisnisilihan sistem tikserta menyinkronkannya dengan arsitektur spe pemerintah daerah dan pepemerintahpemilihan sistem tik dan belanja kegiatan spe pemerintahpemerintah daerah dan peta rencana spe pemerintah daerah, maka kepala dinas mengembalikan permohonan dimaksud kepada perangkat daerah unit kerja pemohon untuk disesuaikan. bagian ketiga pembangunan sistem elektronik pembangunan sistem elektronik meliputi pembangunan dan pengembangan aplikasi spe yang terdiri dari!i aplikasi spe sesuai ketentuan peraturan perundang undangannggunakan aplikasi: melaksanakan penjaminan mutu quality assurance), instalasi dan akreditasi:::empat pembangunan infrastruktur tik dinas unit kerja, dan disaster recovery plan,:penjamin kerahasiaan (confidentiality): keutuhan (integrity): cc. keaslian (authentication): ketersediaan (availability), dan kenirsangkalan (non reputation). lingkup keamanan spe meliputi sumber daya spe, yaitu: data dan informasi spe: infrastruktur spe: danaspek keamanan dan keberlangsungan spe sebagaimana dimaksud dalam harus dipenuhi oleh dinas dalam melakukan pengamanan spe. pengamanan spe sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mekanisme:ype dilakukanunit kerja bertanggung jawab atas aplikasi umum dan atau aplikasi khusus yang digunakannya serta:pala dinas menyusun standar operasional prosedur pengelolaan keamanan spe yang digunakan oleh perangkat daerah unit kerja yang ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian keenam pengelolaan data dan informasipada tahapan input sebagaimana dimaksud pada prosedur yang harus dijalankan meliputi sebagaimana dimaksud pada prosedur yang harus dijalankan meliputi, file digital, kode sumber:: dan data dan informasi dikecualikan. bab varsitektur spe pemerintah daerah dan peta rencana spe pemerintah daerah. dukungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakantingkat layanan spe, manajemen piranti: dan manajemen keamanan informasi: manajemen aset tik: il. manajemen perubahan: manajemen pengetahuan,unit kerja yang memberikan layana. perangkat daerah unit kerja mengusulkan kepada dinas layanan layanan tik yang kritikal untuk ditetapkan dengan keputusan bupati. layanan layanan tik harus menetapkan sla sebagai sebuah persyaratan (requirement)daerah memberikan surat peringatan atau surat teguran kepada dinas untuk menutup sementara web service sampai dengan selesai dilakukan perbaikan. perangkat daerah unit kerja dalam melaksanakan layanan tik wajib membuat standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan keputusan perangkat daerahunit kerja: pengelolaan permintaan layanan, pengelolaan hubungan dengan pelanggan: dan jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan. bagian ketiga manajemen piranti lunakdengan dukungan teknis dan administrasi, dan materi transfer pengetahuan dan materi training. perangkat daerah unit kerjanas. dinas wajib menyediakan fasilitas pusat data yang layak sesuai dengan standar standar yang berlaku. pusat data harus memenuhi standar nasional indonesia terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku. pusat data harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang undanganup sistem pusat data. bagi perangkat daerah yang telah memiliki pusat data namun belum haa sesuai dengan standar yang berlaku,l1),dan pelayanan publik padadilakukanli wajib menggunakan e mail resmi pemerintah daerah, sada dinas menyediakan dan mengelola e mail resmi pemerintah daerah. heat yang prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga hanyaberdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf pimpinan perangkat daerah menunjuk personel pengelola tik internal perangkat daerah,::,sesuai ketentuan peraturan perundang undangan,: penentuan tingkat kepatuhan,bab monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi tata kelola spe pemerintah daerah bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan spe pemerintah daerah. monitoringmonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim koordinasi spe pemerintah daerahfeb bupati cilacap ttd latto suharto memuji diundangkan cilacap ada tan pes era sekretaris daerah kabupaten cilacap. ttd farid ma'ruf berita daerah kabupaten cilacap tahun nomor aa)
bupati cilacap provinsi jawa tengahlanjuserta untuk mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cilacap, diperlukan peta proses bisnis pemerintahyusunan peta proses bisniscilacap nomor tahun tentang pembentukan dan'yusunan peta proses bisnisperangkat daerahperangkat daerah yang menerima output dari suatu proses. bab maksud, tujuan dan manfaat bagian kesatu ta, maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacap untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. peraturan bupati ini bertujuan untuk: dan aset pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalcilacap sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerjaperangkat daerah yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah. tahapan penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bab penerapan penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh perangkat daerah yang secara teknis membidangi tatalaksana. penerapan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada '(l) meliputi pengesahan peta proses bisnis: pendistribusian peta proses bisnis, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan peta proses bisnis: dan perubahan peta proses bisnis. pengesahan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: dan peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacapdan perangkat daerah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan peta proses bisnis, adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari perangkat daerah, dan adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis. bab.vi ": bisnis pemerintah kabupaten cilacapcilacap wajib dilaporkan kepada gubernur jawa tengah dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrycilacap, latto suharto memuji diundangkan cilacap pada tanggal frb sekretaris daerah kabupaten:cilacaptahapan penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacap penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacap dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:cilacap sehingga dapat diketahui aktivitas aktivitas dan atau.cilacapperangkat daerahcilacap: pengumpulan informasi, dan pengorganisasian. tahap pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. informasi primer dan informasi sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf:ahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf angka antara lain: seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacapperangkat daerah yang menangani urusan bidang tata laksana. tahap pengembangan dalam tahap ini. bisnis, surprises, relasi, dan lintas fungsi. tahapan penyusunan peta proses bisnis pemerintah kabupaten cilacap::cu) uc) cu) proses proses proses proses co)perangkat daerahf ig) ke)bisniperangkat daerah:::perangkat daerahen.maka revisi dan lengkapi surprises yang sudah dilakukan sebelumnya: identifikasi pemilik surprises, pemilik surprises yang dimaksud adalah perangkat daerahams pena mas mmbmmsmmmi3perangkat daerah yang terlibat dalam setiap proses dan surprises, peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap perangkat daerahelang menata eri han pine kedua? men logonya bea han men sae ben uni man unit ket pera unit unit senang kerja7 kea3 belu las boa hal kerja kerja kesan aan pena hee gambar7'perangkat daerahperangkat daerah lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut, jne ons lena eselon identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing masing pihak dalam perangkat daerahana san aa muatan setan rea kerana artian arora herannay param anti beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta, bean angkatan batan angan denda fiber ivan mama yuan otot muat tgn fanaa nan rar per esa aau learn bab proses demo1 nan ari nine era pan senar lan bnn ayu ama men sana anne daan aoa alan aang aan type akan tan sean en bea mere rea den alan tah panas aka ten akan para aeon png hana ona men soe krn perak mp1 ana pernah ha) perenang nan bu) jena bni penataan bee pes bsa bia nana keras #nas moms bean tanpa dosa pena yaa, ra: tea lan ron pena aaa baki tea bee ne besa pen besa one mean rta nana pas art tee eta ten eat khas tea sei see lisan ber era peran keren has lana pangan teras dang pen matt see dpfosee sing et) man hang asa nan contoh penggambaran peta lintas fungsi bupatiwilacap,
bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor tahunbadan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah cilacap kepada masyarakat, perlu didukung ketersediaan sumber daya manusia sdm) yang memadasyarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai badan layanan umum lingkungan pemerintah daerah yang berasal dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil diatur oleh kepala daerah atas usul pemimpidaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawaimimpin badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah cilacap, yang selanjutnya disebut direktur adalah pimpinan tertinggi pada blue rsud cilacap. rumah sakit umum daerah cilacap, yang selanjutnya disingkat rsud cilacap adalah rumah sakit umum,emimpin blue rsud cilacap rsucuti pegawai bluependidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formasitenaga khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional yangpengadaan pegawai blueblue pada rumah sakit umum daerah cilacap. bab maksud dan tujuan peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi direktur blue rsud cilacap dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai blue. peraturan bupati ini ditujukan agar dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai blue dapat mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu blue rsud cilacap, memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan anggaran blue rsud. bab iii status kepegawaian status kepegawaian pegawai blue terdiri dari: pegawai blue kontrak, dan pegawai blue tetap. pegawai blue kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf. pegawai blue kontrak dapat diangkat menjadi pegawai blue, formasi memungkinkan. pegawai blue tetap sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pegawai blue yang dikontrak hingga batas usia (lima puluh delapan) tahun. pegawai blueketentuan peraturan perundang undangan. kriteria penilaian pengangkatan menjadi pegawai blue tetap sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur. bab kewajiban dan hak setiap pegawai bluecilacap dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, menyimpan rahasia jabatan. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pegawai blue juga mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil pns) sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang undangan. kewajiban pegawai blue sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diatur lebih lanjut oleh direktur. pegawai blue, pengadaan barang jasa kebutuhan rsud cilacap. selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada pegawai blue cilacap rsud cilacap. ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur. pegawai blue yang melaksanakan tugas. setiap pegawai blue berhak atas cuti. pemberian cuticuti pegawai negeri sipil pns) tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur blue rsud cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab larangan dan penghargaan bagian kesatu larangan setiap pegawai blue dilarang: menjadi anggota partai politik, menjadi anggota organisasi terlarang, menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah tertentu. bagian kedua penghargaan pegawai bluedirektur. pegawai bluedirektur. bab pengadaan pegawai badan layanan umum daerah bagian kesatu perencanaan pengadaan perencanaan pengadaan pegawai blue didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam rangkablueblue. berdasarkan hasil perencanaan pengadaan pegawai blue ditentukan persyaratan pelamar. syarat syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagaimana dimaksud padasehat jasmani dan rohani sertadirekturdirekturdirektur. bagian kedua pengumuman lowongan pengumuman penerimaan pegawai blueblue. panitia penyaringan penerimaan pegawai blue terdiri dari unsur badan kepegawaian daerah kabupaten cilacap dan blue rsud cilacap. tugas panitia sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut menerima berkas lamaran:erimaan seleksi penerimaan pegawai bluedirekturerimaan pegawai blue yang lulus seleksi ditetapkan oleh direktur. penerimaan pegawai blue sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui badan kepegawaian daerah. bab vii pengangkatan pegawai badan layanan umum daerahyang menjalankan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada diberikan gaji sebesar (delapan puluh persen) dari gaji yang seharusnya diterima. pegawai blue. pegawai blueblue berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak kerja. ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur. pegawai formasi jabatan masih tersedia dan ccsebagaimana dimaksud pada diatur oleh direktur sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai harian lepas dapat diangkat menjadi pegawai blue dengan ketentuan dan syarat yang berlaku yang ditetapkan dengan keputusan direktur rsud. bab viii pengembangan pengembangan kompetensi dan pengembangan karier dapat diberikan kepada pegawai blue sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan rumah sakitdirektur. pegawai blue dapat menduduki jabatan fungsional. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan pegawai blue dilakukan oleh direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan pegawai blue dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja. pembinaan pegawai bluemenjadi tanggung jawab direktur. bab pemberhentian pegawai blue pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai blueblue, diterima menjadi calon pegawai negeri sipil cons) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp) dan atau bekerja pada instansi lainnyastatus blue rsud cilacap dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai blueblueblue yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib dan ditetapkan sebaga. apabila pegawai bluesepanjang masa kontraknya belum berakhir., lingkup kerja dan atau uraian tugas pegawai bluej . tuntutan hukum. bagian kedua jangka waktu perjanjian kerja masa hubungan perjanjian kerja untuk pegawai blue kontrak, paling singkat (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja perjanjian kerja untuk pegawai blue tetap, dibuat sampai dengan batas usia (lima puluh delapan) tahun. pegawai blue yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia (lima puluh delapan) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak. pegawai blue yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan blue rsud cilacap. bab xii penilaian kinerja pegawai blue penilaian kinerja pegawai blue merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu (satu) tahun dan ditanda tangani oleh atasan langsung. penilaian kinerja pegawai blue sebagaimana dimaksud pada dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan perjanjian kerja pegawai blue, pemberian penghasilan lain, pemberhentian dan atau pemutusan perjanjian kerja pegawai blue. bab xiiixiv ketentuan peralihan pegawai blue yang telah melaksanakan tugas sebelum peraturan bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis. disesuaikan status kepiawaiannya sesuai dengan peraturan bupati ini. bab ketentuan lain lain pegawai blue tidak dijamin menjadi calon pegawai negeri sipil cons) maupun calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp)cilacap. bab xpengadaan tenaga badan layanan umum daerah pada rumah sakit umum daerahlan cilacap, latto suhar
a33 bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan. bupati cilacap nomor ! $lebih lanjutmasih rendah belum sesuai dengan nilai pasar wajar, sehingga untuk nilai jual objek pajak bumi dan daftar biaya komponen bangunan perlu disesuaik: dan daftar biaya komponen bangunan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan: perkotaan: kabupaten cilacap nomor tahun tentang pajak daerah di.: cilacap tahun nomor tambahan lembaran daerah kabupaten cilacap nomor peraturan daerah kabupaten..tentang: nilai jual objek pajak bumi dan daftar biaya komponen bangunan sebagai dasar pengenaan pajak bumi. dan bangunan perdesaan.'.sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. daftar biaya komponen bangunan sebagai dasar penghitungan nop bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b,p bupati cilacap latto aka memuji diundangkan cilacap pada tanggal jan retoris der kabupaten cilacap, 7blok znt bumi rupiah m2): objek pajak bumi rupiah (oos (pa rat blo koo8 os7 baros d tbol 84oos d \|jawab koo4 b4oos a (jldesab loka ose i2000sja (ke loko4 8pooja (0os (arab lokos ose 12000s7a 17000o\| desa oac ose i2000s d i700o0o\| ' ( oos obesa lokos ose 12000sja daratblo koo5 os7 baros a (ke btokoos os7 s4oosa (oos \|atbesab lokos oss i70oksida oo ? (ooe tampes oss ino00sja oo (oo kpb loose os7 baoosja i0000\| jatprsa oss 17o00sja (coor terbesar toc oes 17000sja oo o23000\| tools tablesa kook inooosya o ) ( oo9 darat blo koo9 o87 saoosja aparat koo9 ost b40oos ja o kee lokos os7 skoosja (coo9 tubes lokos oss izo0osa (co10 bumissun oo os7 baoosya daratblokoio os7 8pooja (daratbloko1o os7 8ao0os a desa loko os7 8k4oos a jatbesa loki oss 17000sja desa o oss inooosja (ot (pararetokoii oa8 ost saoosja lokasi ost 8pooja (ot jarpesa \|oas oss inooosja oo torii oss inooosja oo ) range sayapenggolongan nilai jual bumi ketinilai jual objek bak bee lola toe fonem eee baja b elles\| abare oto jkalikepuh bee eos bala beef oto bonjaeaa \| oejuveapasn aaj sos 7o jldesapanulisan3 sd bos tosarweane daa haters aga penulisan sid \|desa sd bahasa tara sos bajaceaaua \| ota \|kpbloko4 sd mo00o\| sawahblokot4 sid m000o\| hota kpbloko og7 ba0o sid penulisan sid fsawaaoraa ara jjldesa sid pemujaan15 sid ) \|kpblokos sid penulisan sid atb room sd (ot ipb koe sid oo ) (01m jati sid ) tor jabesanor \|penulisan sid bomgaroesa tac borpeaorr rose a00 ykpbloko8 og7 sid dor esa tak sid ) (or \|atb tag sid \|kpbloko20 sid ) desa tag in000o o ( o21 a sid ) \|jldesapanalusisan sid ) jjldesapanulsan1 sid m000o\| digembar tam sid ) eah kkv"h ever lea aa nilai jual objek pajak bumi provinsi 33jawa tengah kecamatan dayeuhluhur kabupaten kabupaten cilacap desa kelurahan penulisan kode kelas ket nilai jual objek berjoaamaa aa om. berjasa ar beam os o jatbesapmumsa error2 ara lwrunesatori a00 besjamesa ape, oo # cesabesaetors penpanuusan mo0\| eju warung batok mo0\| oesatwarunesatoki m00o\| swaueerot ta, soo uldespanulusan a0) ga uldesapanulsanz a00. eskeatoras ap too a00 jutsawanstoros doo wa sawan kos \| aajomcusne 3o ajaib esai 23ooo uldesapanuksan si00o\| oauldesapanuusanz a0) barukh oa, sos boa report ao baja 2o mop o0 boajatosa p seo boa patra moo boa fbanamuse ar o0\| tajam ea enjatbesantoraa o mo0\| a00 cakar sos ama axiom emo aoo bejana oo beam aas no0o\| zo0 "ee toe basa ora bejesoras waras batara oan 200o soo terasa toe eno teja alel oma o tejswaos alel ono sw\|o . bessawantesa r0o0oa bej n "ee ema best esa a00 es swasta are 20oo a00 esjsawaatord o aro a00 oe isawarbtokozs to0\| ta000 halaman nilai jual objek pajak bumi provinsi jawa tengah kecamatan dayeuhluhur kabupaten:\|sawahlega o86e sid jdsncilubang oss sd kalikepuh sid \|sawahbloko27 oss sid tegalsari o8s sd jjldesa 08e log tag info sid gandasoli oss sid jjlsawah oss sd sawahbloko28 \|desa ose sid desa taat sid \|sawahbloko29 sid daratbloko29 ose sid jiwhhartani os6e sid jjldesa 0se wd jldesabloko28 ose sd salam ose jpasirsalam ose sid \|kpbloko29 ose sid lagu tor daratbloko29 sid ) jjlwarungbatok sid \|desa o8e sid ) jjl desa sd \|jldesabloko30 sid salam ose jjlkpblok 08se sd jkpbloko30 o8e sd logo tar or) pasirsalam sid jlwarungbatok sid a1000\| jjlwarungbatok1 sd a1000\| \|jlwarungbatoki sid ai000o\| sawah sid ) \|sawahblokost sid ost has toe sid ) warungbatoki jkpblokost sid jlwarungbatok1t sid a1000\| kpb ko& tai sid sawahbloko23 sid sawahbloko32 sid ) tilawah yaa i7000o sd ) tkpblokoos ino0o sid sawah yaa sid o awa ho88 o00 sid o ) ablono38 sid ) www hainket nilai jual objek se) bangun san) mmooookamgamaan ega jdaratblokoss o o\| oe7r o o200\| lea sawa ja\|os\| (sa ablono o julwarungba si000 oo m00\| sawah jos o anon \|.oss awa hbo ko3s (0s (reetokoss t0\| jjlwarungbatokt ) ato0o\| (0s gba oo) \|sawahbloko38 o o o)jo (0se jkp bto loss tas toko\| ka000 w w are, 70m \|emes a0 o&\| oo isawahblokos8 (0s7 psawahelokos7 \| been to0\| merek seo o10\| \|seja awa tak (0s jjlsawahelokos8 ma000 joss tsawahblokos8 oes t2000 a00 pep sawar kos9 \| oee ) a00 vo tn, w\| too mao opo sawamelokose a000 \|sawahblokos9 \| ha000 keosawstetoroo lau t00\| haw dap tak (ap i200 \|sama loss t00o\| apo (us alwarungbatok koo t000 ii0o0o\| (0s tsawame lokos si00o\| sawah i7000\| \|sawahbloko44 ' sawahblokoa5 ose moe tau toe o17000\| (ae tsawame lokos a00 la tv, moj cwe darat kos a00 yao ojo2000\| tom (sawahbloko22 oee sa i7000\| os sawah o o o oi20o0o o o7000\| ha000 usa bae kaket nilai jual objek lor sawmaetoras los (sasaran zoo 0s sasagarnbarat a \| bersama ajo \| losjeauusan oe\| 7o0\| a00 los \|sawetoras \| a00 apa cos \|sawamatoroso 0es a2000 dos sawan boros2 a00 bosrjatsawaa a00 berfsamametorst 200k dosa \|sawameuokosz be papan oo bor jarsamatora: a00 rancamnyak a70 a00 cos sawan btokosz i2000 rancamnyak 00k cos isawametokose \| av) bs pak cos oasatatokas a00 bsa a0 a00 cos sawaatoras ihosryoswmmesasaa cor sawan btokosa tsawahelokosarc a70 cosaatancaayaya 7o0o cor \|baratetokoa a03 bealanceya a05 bos barat bloss osn sawah kos sasa os raptors , ora besjatanesaya bos lbesastors bee oaratetoras \| ber patria oran bos persita says (os sawah gross oe7 bos smwansiokos an0o0\| a00 bon gsawamatoross o08s her bee aoo berfousunmneeasaa too a00 kerjasama ea too \| gado bersawah ea seo gado bersama seo a00 bestaesa o sa a00 hal llhbrvrnxnpnvre raw orv r rvrvperoerwwnr jokode kode las ket nilai jual objek ejmeaa xs .m0\| osfbararators berjasa o z aro 2m\| berjamaeeaya seo erjoaratelors bejaraneeaaya sa ajar ear ba beam oat , a00 fsamamaroroa ino a00 \|sawamatokasa to0\|, a00 oerosnmaneeasa seo to0\| a00 berbusunwanesasah tau seo ao bor gsamamatorosire \| a00 he hbepbep eos maa bejana a00 bor \|sawaatoross \| t00\| a00 sawaatorag oararetoros says goo bejana, a0a babak oo m2000 bej a00 bogsammaroros tau a00 a00 bos namamu kaya oes aro bae ure\| boa sawaetoraa 7o0\| a00 be, t a00 sammatras bos fsamamatoros \| a00 bonfsamaa ufo a00 best bos (sawagetokos to0\| a00 beer fsawametokos t7oo\| a00 berjatweuneeatorz \| no) zoo bee eo too a00 \|sawaetoras too\| a00 fsawmmatora2 taoljiwusera ta, sos oo ofswaaoras oh0o\| zoo oo samar tap00\| toojameaya aeon conjaesaya xenon no) bae woojkpblokot4 sid daratbloko72 sid langga \|jlanggajaya sia jlanggajayablok \|jlanggajayasawah sid \|kpbloko7t2 o87 sid jjllingkungan sid \|jllingkunganblok sid \|jl.lingkungan sid dsnmanggasari oss sid \|lingkungan os6 sid sawah oss sawahbloko72 o8ss sid \|sawahbloko72 sid kpbloko738 sid sawahbloko37 ose sid sawahbloko73 sid sawahbloko47 sid sawahbloko71 ose sid \|sawahbloko74 sid \|sawahblok74 sid jkpbloko75 os7 sid sawahbloko75 ose sd jjldesa o8s sid jlanggajaya o8s sid \|kpbloko7t6 os7 sid daratbloko76 oss sd lingkungan oss sid jllingkunganblok oss sd jjlmaryasa ore jlmaryasan o8s sid \|jlmaryasari oss jlrangkasan sd ) ore sawahbloko76 sid ) (dusunmanggasari sid lingkungan sid ijlrangkasan sid tkpbloko7 gr) sid jkpbloko77 sid tkpbolkt7 sid halaman(para tea ott dusunmanggasari da b0\| task car jatunerunen lee, so\| dom jat rawerasan los reatokos os\| oo) (jae aya \|a\| os, ono w. (ore barat lokus oo\| gol (re jaldewsekar o\| sa0\| (os baratelors os\| o lma yasan s0\| jalmaryasan oo\| oo) los mentors eco alaggaya (ore lawccasaya ore jalar ato bao kpa loss or, soda o ore daratelokots o \| (go jaoemsear jojo o soo 3o\| jalpurasekak o so s0\| oto sekar panggung o tak baro io0o\| (on \|oa koh \| 5o0o o o o o bao\| task (os \|oscars kos o loajousun ele\| oto sw\| m)\| car jatmaryasan o o ost oswmancaasani bao ao o) h0000 (ost \|ousunmanecasari oer bao o oo200\| too dos jatumerunaan ono o2w\| loejabewsak tai sos sol o (daratelokos2 s000o so\| o teo \|sawang lokos bao oa2 jatmaryasan jatmaryasan o ojo23000\| cos2atmanvasan asanelokot2 b000\| daratbloko58 o88 sd ba00o\| (cose tdaratblokos8 o o o\| b0 o bao\| tico idaratblokos8 wa bao\| (cos jatmaryasan i7o00 oes jatmaryasan a00o too ibbara ee o .m\| eajabmpuraseak seo bersamaan e eo\| boerjatmayasn e moo seo 0oo berjatpurasaak 2w0\| bos jatmaryasan obe says boa jreatoroa ee os\|oararatokas se00 a00 oes\|oararatokoas \| 5s00 ao\|, berjamaah test boa jatwarunesarok jatwrunesators sa baratoros 2m .\| bos reatokas bros 7oo gsawamatoras a00 besjawrunesaora bos frpatoros noo bera a00 bersama er seo oo\| a00 bor \|sawaetora7 s 70o0\| ber jawamesaara ena a00 bor ireatoroh moo 0o\| 2o00 ber bararetok p5 soo sao boss oararetoros 2a0\| beer oarayretoras soo sol o . fratoros oo arose mo0o berkarya seo a00 lerjamyamae moon soo\| berjreoras ono bos toagaretoros dos se gao\| borjanmernean eos oo besjotmaryasan oo aw) boss sawametokoss olas a700o\| tag00 (keetoros tee beo toaratatorao sao gan bola eos o0) berjaumeuwen eos seo boom eos sw\| book tpersitonoa 7oo se book tsawmamatoroo \| book(sawametokoaa too (reetoroo teemana peta ega (te usia ora teen oo) ajaterak , e orfeetoraa eos confomaretora too berjammeea e bor jatmeaen e \| .# cerjenora ee, s0 beraturan 2a0 bor reatoroa ee ora boerjoararatorag s00 a a00 jeaorag aos, oo m aja eno jeng aje nose ojomanggeng kode kode ket nilai jual objek esa peta oem sera ser jarak ajar soeeparatetok fbaratatok ado t200\| cos sawametok a00 a2000\| codes karate aa00 oos joswcmawccenat \| to000 oos fsawamatok o \| a00 a20 toaratetok oa7 aoo saham book \|oog7 \|o sa00o does a00 saham blok oe7 a00 oes\|paratetok ak oer k00 w tat cor para book a00 a20 cor oararetok area sg tpararetok a07 a00 (os foaratetoroos 5a00 to000 bos sama lok a00 boessawamatoroas bos oaratetok sao0 cos bararatoros cos oaratetoror area eo \| awa kook ab) a00 os oswwatenecenei goo 1200p oofreaok oooararatok oe 5s0o ba0\| doo osnsurga caoeaak sana oojeeok oojaoesasok as 2m\| boosamaatok soo con \|oaratetoro gao\| borjabesasoror ao bon fosusuramoi an a00 owo borfsawaatoro con renoir aom seal a0 bangsa a bon marak eos moe tomat t bonfosnsoruan t 500i o\| bore loaratetok a00 a20 goo00 oafoarat stok s200 do 1e0 bos foarareto kos s00 da0 osoaratetok soo at0 bos iswwaeuoc soo e aaaode kelas ket nilai jual objek los josnsuraa oma does rae lasso an pem losjaoesa ora los jatoesaeok rae los jarbesantoros loasjacosa o a ora losjaoramuk eos los jatoaveumtuaur a20 lasjaoaeumuur oe oo los jaroavevawak soo los jabar eno 2o0 doa resor oo p ao t50 boat are lon josnsoaao rae, loa jae atom a doa jatoesantoe emo boa sorga a ora a00 low jatoaeonk \| o0 loajarbareumuuau oajambaveuntunur soo loaweeo are, 2o0 lon seoaretaak \| o0 s0\| cos (oaratetok eos soo sa cos oaratetoros los osnsurami e0o a0 cosamesa ae cosatbesartors says cos sama lok coeoaareok keane bos ora cos atoesaeok ear a00 bosreetok am \| bos eeatoros an rae beer ar a bos kelok rae oe restore a00 baratatok a00 dos saber cesawsrorae bom foaatato kor says bar sawametoror oe7 a00 bor reebok bar ordo telsetelah jual objek s3) mann peonotwna anom tag jkpblokoi7 o87 sid jdaratblok sid daratbloko18 os7 sid manggeng os7 sd \|sawahblok os7 sid sawahbloko18 os7 sa \|daratblok og7 sid jkpbloko18 aga og7 sid jsawahblok os7 sia \|sawahblokmo18 os7 sid siklus taat sid jeblok oar sid jkpbloko18 oe7 \|. sid jdaratblok oaa o87 sd \|sawahblok os7 sid jdaratblok sid jsawahblok sd (sawahbloko19 os7 sid m0s tae sid desa os7 sad tkpblok sid (daratblok os7 sid \|sawahblok o87 sid \|blok sid jeblok oa8 og7 sid jsawahblok o87 sid jeblok sid \|daratblok sid ) daratblok sawahblok sid ) \|sawahbloko22 \| sid ) daratblok sid ) daratbloko28 sid ) daratblok28 sid ) \|sawahblok sid ) tdaratblok sid ) dusun ke sid tsawahblok sid ) judes o sid ) esa sid )j1200\| tkpblok jos o o20\| tdaratblok o ) saham sid ) darat blok \| sd ) i o2e tdaratelok )tan mmm eta menata aa bea lara mematok tae ana, (0s sawan book ) (o2ejatbesa tee ) tkpblok enjoy soo s00o\| toer oo ) yo (0g karate lok boo borang loro dapo a00 (0g sawahblok ba0o ber tosnkamunna tor sasa bortamesa lara meraba ear ease apa , briket ass, bes toawretoe area does jsawamatok 8a00o sa ) bon baratetor oper done k2s ba00 o )j1200\| (osoreatok baca j o12000\| oo baret rana (daratblokoso ba00o sda o ) (os \|sawan lok ba0o ) (os sawan lok o o \| ba00o o ) o (oo suk 5a0o j200\| oo (os patok o12000\| ldaratelok )o12000\| (sawanatok sid o ) o (para lok \| dd ) bol ' jdaratbloko2 sao sd bol saham lok bao j o12000\| boejarosa k aro o 3a0o a20 jabaveuaunur oo an0o0o ozatoavevatunur iro0o berjasa o barel comosa aw) dos jarsuraaoh too ' joswcirateun 8a00o o )j o1200\| dog patok 5ao bapa et osa ao bos tbaratetoros aoo osnsorami e togo asswasioc a00 tildayeualurur ino saj tdayeualuhur info o juldaeyualuhur jjldayeahlurur jjldayeualuhur \| info ) (jldayeurluhur oo ' ) jul dayeurluhur sd ) tdsnsukatadi \| )j1200\| "iu kotabaru ket nilai jual kode kode kelas penggolongan nilai jual bumi maan (apa ena nusa karya s d blok 12000s d nusa karya s d bupati cilacap, latto memuji lampiran samaftar biaya komponen bangunan (dbb) komponen luas type volume lantai jenis penggunaan bangunan lebar bentang tinggi kolom rp. komponen utama mah s.d. tele mennaanan s.d. s.d, s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 2s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 2s. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. kantor, apotik, toko, pasar, ruko, restoran, nd. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. .d. s.d. .d. s.d. 2s. s.d. 2s.d. s.d. 2s.d. s.d. .d. s.d. 2s.d. s.d. saki s.d. pai s.d. s.d, s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 2s.d. s.d. s.d. s.d. .d. s.d. 2s.d. s.d. 2s.d. 2s.d. halaman daftar biaya komponen bangunan dbb mamaiinamnpeseere nita jenis penggunaan bangunan bar bentang tinggi kolom rp. , ) bengkel gudang pertanian 10s.d. 14s.d. s.d. s.d. s.d. 30s.d. s.d. 5s.d. 10s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. 18s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. 5s.d. 8s.d. 10s.d. 8s.d. 14s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 8s.d. s.d. s.d. 30s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 18s.d. s.d. s.d. 34s.d, pabrik s.d, 14s.d. s.d. 22s.d. 26s.d. s.d. s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. s.d. 5sd. 18s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. s.d. 5sd. s.d. 5s.d. s.d. 5s.d. 5s.d. halaman daftar biaya komponen bangunan dbb komponen luas typenolume l lantai nilai morotiakanama petahana melon #tuna pabrik s.d. 10s.d. 8s.d. s.d. 8s.d. 18s.d. 8s.d. 8s.d. s.d. 8s.d. s.d. 8s.d. 34s.d. 8s.d. 8s.d. 10s.d. 14s.d. 18s.d. s.d. 26s.d. s.d. s.d. halaman daftar biaya komponen bangunan (dbb) komponen jenis jumlah lantai kelas type bintang pan ber nan eat pan kantor 1s.d. 3s.d. 6s.d. 13s.d. s.d. pertokoan 1s.d. 3s.d. rumah sakit 1s.d. 3s.d. olah raga hotel non resort 1sd. 3s.d. 6s.d. 13s.d. s.d. hotel resort 1s.d. 3s.d. 6s.d. parkir apartemen 1s.d. 3s.d. s.d. 13s.d. s.d. sekolah 1s.d. 3s.d. melanin kanopi pompa bensin halaman daftar biaya komponen bangunan dbb komponen luas typenolume lantai nilai jenis penggunaan bangunan lebar bentang tinggi kolom rp. , ) daya dukung lantai ringan s.d. sedang s.d. menengah s.d. berat s.d. sangat berat tangki dibawah tanah 2sd. 4s.d. 6s.d. 8s.d. s.d. 14s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. tangki diatas tanah s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 2251s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. halaman daftar biaya komponen bangunan dbb kelas type bintang komponen jenis pan aegean penuaan ho) maditkunason ema (ta dea fasilitas air condition ac) split window sentral kantor hotel kamar ruangan lain pertokoan rumah sakit kamar ruangan lain apartemen kamar ruangan lain bangunan lain boiler per kamar hotel per kamar apartemen halaman daftar biaya komponen bangunan dbb komponen luasitypenolumeml mantan nilai jenis penggunaan bangunan bar bentang tinggi kolom rp. , ) kolam renang diplester s.d. s.d. s.d. dengan pelapis s.d. s.d. s.d. perkerasan ringan sedang berat penutup lapangan tenis satu ban dengan lampu beton aspal tanah liat satu ban tanpa lampu beton aspal tanah liat ban dengan lampu beton aspal cc. tanah liat ban tanpa lampu beton aspal cc. tanah liat lift penumpang biasa 5s.d. s.d. kapsul 5s.d. s.d. halaman daftar biaya komponen bangunan dbb komponen luas typevolumei l lantai nilai jenis penggunaan bangunan bar bentang tinggi kolom rp. . ) barang 5s.d. 10s.d. tangga berjalan esc lebar 80cm lebar pagar bata batak baja besi proteksi api hidrat fire alam sprinter saluran pesawat paux sumur artesis listrik kva komponen material atap dec beton gt. glat gt. beton alm cc.cc. terasa ubin papan semen daftar biaya komponen bangunan dbb komponen luas type volume lantai nilaibupati cap, latto memuji: kotabaru ket nilai jual kode kode kelas penggolongan nilai jual bumi objek paj hyper. ayah nusa karya s d blok os6 ,000s d nusa karya s d bupati #cilacap, latto memuji daftar biaya komponen bangunan dbbsisi bupati cilacap, latto rto memuji
salmenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikankabupaten cilacap, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara, bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraancilacap yang mempunyai tugas dan tanggung jawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara pelayanan pendidikan kepada masyarakat, serta dengan memperhatikan kondisi geografis tempat bertugas, dipandang perlu memberikan upah sebagai bantuan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,, yang selanjutnya disebut taman kanak kanak, yang selanjutnya disebut sekolah dasar, yang selanjutnya disebut sekolah menengah pertama, yang selanjutnya disebut sanggar kegiatan belajarendidik non aparatur sipil negara, yang selanjutnya disebut pendidik adalah guru non aparatur sipil negara yang diberrtama negeri kabupaten cilacap. tenaga kependidikan non aparatur sipil negara, yang selanjutnya disebut tenaga kependidikan adalah pegawai non aparatur sipil negara yang diberi tugas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan formal negeri dan satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar kabupaten cilacap. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan apresiasi, penghargaan, meningkatkan kesejahteraan dan kinerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas satuan pendidikan formal negeri dan non formal sanggar kegiatan belajar kabupaten cilacap. bab iii pemberian bantuan memberikdengan rincian sebagai berikut pendidik dan tenaga kependidikankabupaten cilacap ditetapkan sebesar rp610. (enam ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah (lima ribu seratus lima) oranglurahan kotabaru ditetapkan sebesar rp910. (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah (dua puluh lima) orang, dan cc.camatan kampunglaut ditetapkan sebesar rp1. (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan, sejumlah (tujuh puluhaparatur sipil negara dengan ketentuan sebagai berikut mempunyai surat perintah tugas sebagai guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam masihbab surat perintah tugas surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf pelaksanaan penandatanganyang sudah memenuhi verifikasi persyaratan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten cilacap. surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil formal sanggar kegiatan belajar kabupaten cilacap sejumlah (lima ribu dua ratus) orang dengan rincian sebagai berikut pendidik non aparatur sipil negara sejumlah (empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) orang tenaga kependidikan non aparatur sipil negara sejumlah (delapan ratus enam puluh empat) orang. bab pelaporan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerahentangpemberi ap, ta) ma'ruf berita daerah kabupaten cilacap tahun nomor pendelegasian wewenang penandatanganan surat perintah tugas pendidik dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten cilacap dan
kandiperlukan penyediaan dukungan pendanaahingga telah ditetapkbahwa sehubungan adanya penambahan komponen perhitungan insentif tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease covid berupa pengambilan spesimen (swab) dan atau pemeriksaan spesimen corona virus disease covid sebagaimana dimaksudakaketentuan lampiran dalamy, kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif::: pusat kesehatan masyarakat puskesmas) kabupaten cilacap, laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah:dicisolasi mandiri pasien corona virus disease covid terkonfirmasi, atau pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) corona virus disease covid b)., pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) corona virus disease covid c).laboratorium kesehatanterlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen corona virus disease covid laboratorium. b). dalam hal laboratorium milik pemerintah daerah membutuhkan tenaga lain untuk pemeriksaan spesimen corona virus disease covid dapat mengangkat dan menugaskan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. tenaga lain yang memeriksa spesimen corona virus disease covid tersebut dapat diberikan insentif. cc). jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain pada laboratorium yang memperoleh insentif ditetapkan melalui penetapan atau surat pernyataan melaksanakan tugas spot) dari kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan. d). jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen corona virus disease covid yang ditanganikesehatankesehatanmelakukan verifikasi terhadap usulan puskesmas dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah: membuat catatan hasil verifikasi dan validasi:khusus bagi puskesmas dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerahdan kepala utd laboratorium kesehatanlampiran keputusan menteri kesehatanipindai dengan cam scanner jawab mendelegasikan wewenang tindakan medis vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang kompeten.jenis tenaga kesehatan") pasien names terkonfirmasi tenaga kesehatan lainnya x) sesuai kebutuhan keterangan jenis tenaga kesehatan yang berasal dari program pendayagunaan dokter spesialis pds) dan program internship dokter indonesia. ")##) tenaga kesehatan lainnya sesuaikebutuhan, berdasarkan:dipindai dengan cam scannercontoh perhitungan pagu insentif jumlah pasien rawat inap orang) rumah sakit names rp) insentif per jenis names rber sesat dokter umum erermatadan oooooor porno0o,dan laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah dengan tabel rasio sebagai berikut jenis fasyankes pasien kasus spesimen names institusi terkonfirmasi covid tenaga lain kesehatan puskesmas io pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) covid pemantauan isolasi mandiri pasien covid terkonfirmasi. ii! dan dgn dan kesehatan naa pemeriksaan spesimen swab) coviddipindai dengan cam scanner,latto kamu dipindai dengan cam scanner
lek paling tinggiretribusi pemakaian kekayaretribusi pemakaian kekayalaksanaan pemerintahan daerah. instansi pelaksana pemungut retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten cilacap yang memungut retribusi pemakaian kekayaan daerah. badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang selanjutnya disingkat bppkad adalah bppkad kabupaten cilackabupaten cilacaptahun atas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerahperangkat daerah pemungut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing, pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi pemakaian kekayaanlebih lanjut dengan keputusan bupati cilacap. bab iii penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepala bppkad kabupaten cilacap menyusun penganggaran insentif pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahunpenjabaran target kinerja penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah kabupaten cilacap tahun target kinerja jenis retribusi triwulan triwulan iii triwulan retribusi pemakaian kekayaan daerah bupati cilacaplah ditetapkan peraturan bupati cilacapsehubungan dengan adanya perubahan kebijakan terkaitaka peraturan bupati dimaksud.perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cilacap yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial. unit kerja yang mengelola hibah adalah bagian pembangunan, bagian kesejahteraan rakyat, dan bagian pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten cilacap, unit kerja yang mengelola bantuan sosial adalah bagian pembangunan dan bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah kabupaten cilacapdengan persyaratan sebagai berikut wilayah kerja berada kabupaten cilacapkepala desa atau camacilacap dan atau badan dan lembaga yang berkedudukan luar kabupaten cilacap dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah kabupaten cilacap, memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala desakabupaten cilacap, j . pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah, diberikan oleh kepala dinas, badan, dan lembaga laiil.cilacap, memiliki surat keterangan domisili dari lurah kepala des: dan melampirkan surat keterangan tanggungjawab pengelolaan keuangan dari pemohon format usulan permohonan proposal hibahsurat keterangan tanggung jawab pengelolaan keuangan dari pemohon sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagaiman daftar penerima hibah yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah. dalam rangka penyaluran dan penyerahan hibah, skpd terkait membentuk tim verifikasi penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pencairan yang bertugas untuk melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi, serta berita acara verifikasi. pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah diketahui oleh kepala skpd terkait. pakta integritas hibah berupa uang ditandatangani oleh penerima hibah dan diketahui oleh kepala skpd terkait atau unit kerja yang mengelola hibah. format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. skpd terkait berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada menerbitkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar untuk diajukan kepada ppid selaku bud. pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ls). ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutsebagai berikut laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, pakta integritas surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial danisampaikan oleh penerima bantuan sosial kepada bupati melalui skpd terkaitsebagai berikutyang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan diketahui olehatauhibah tanda tangan tanda tangan (nama lengkap) (nama lengkap)cilacap tahun anggaran .bantuan sosial tanda tangan tanda tangan (nama lengkap) (nama lengkap) bupati cilacap, latto suharto memuji
?) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, telah ditpemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam hurufkelurahan kotabaru kecamatan cilacap tengah dan kecamatan kampung laut merupakan tempat bertugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terkecil, bahwalum mengatur lengkap pegawai negeri sipil pada dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten cilacap yang bertugas kelurahan kotabaru kecamatan cilacap tengah dan kecamatan kampung laut, sehinggketentuan pada angka,dayaan petani melalui lapak petani kabupaten cilacap bupati cilacap, menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani produsen dan untuk memperpendek rantai distribusi hasil pertanian terutama untuk produk pertanian yang sedang mengalami jatuh harga, diperlukan pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanimenyebutkan bahwabahwa salah satu wujud peran fasilitasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu adanya kegiatan lapak petanidayaan petani melalui lapak petantani melalui lapak petaniteknis adalah dinas pertanian kabupaten cilacapprodusenernak mandiri adalah orang atau kelompok yang mempunyai usaha budidaya ternak secara mandiri dan atau tidak terikat suatu perjanjian kerjasama (inti plasma) dengan perusahalapak petani yaitu sarana penjualan produk hasil pertanian secara langsung oleh pelaku lapak petani kepada konsumen. pelaku lapak petani adalah petani produsen dan peternak mandiri (non kemitraan) yang menjadi penjual pada lapak petani dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perangkat daerah teknis. bab tujuan tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan petani dengan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian melalui penyelenggaraan lapak petani kabupaten cilacap serta sebagai pedoman penyelenggaraan lapak petani bagi pelaku lapak petani kabupaten cilacap. bab iii lapak petani lapak petani terdiri dari dua jenis sistem pemasaran, yaitu lapak petani bergerak, lapak petani tidak bergerak. lapak petani bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lapak petani dengan sistem metode berjualan berkeliling menghampiri konsumen menggunakan alat transportasi darat. lapak petani tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan lapak petani dengan sistem pemasaran mengunakan tenda semi permanen, media sosial, dan atau aplikasi e commerce. lapak petani bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kebutuhan pasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan penyelenggaraannya dikoordinasikan terlebih dahulu kepada perangkat daerah teknis. pengaturan teknis mengenai lapak petani bergerak dan lapak petani tidak bergerak diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah teknis. lapak petani dapat diselenggarakan dengan ketentuan lokasi lapak petani bersifat sementara, lapak petani dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, cc. penjual yang terlibat dalam lapak petani merupakan petani produsen tanaman hortikultura, petani produsen tanaman pangan, peternak mandiri (non kemitraan) kabupaten cilacap, komoditas yang diperdagangkan dalam lapak petani merupakan hasil panen petani produsen dan peternak mandiri (non kemitraan) yang mengalami penurunan harga tingkat petani dan peternak. lapak petani dengan metode pemasaran menggunakan tenda semi permanen harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa tenda lapak, meja, timbangan, dan tempat penampungan sampah sementara oleh pelaku lapak petani. bab persyaratan dan mekanisme pelaku lapak petani persyaratan mejadi pelaku lapak petani, yaitu terdaftar dalam surat keputusan sk) kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan atau asosiasi komoditas pertanian dari perangkat daerah teknis: fotokopidaftar susunan kepengurusan lembaga, proposal yang sekurang kurangnya memuat nama lembaga, alamat, rencana kegiatan, informasi tentang komoditas dan nomor kontak person. mekanisme pendaftaran pelaku lapak petani, yaitu: kelembagaan petani mengajukan permohonan kepada bupati cilacap dengan dihampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditandatangani oleh pimpinan ketua dan diketahui oleh kepala desa lurah, penyuluh pertanian dan camat setempat, perangkat daerah teknis melalui tim teknis melakukan verifikasi administrasi dan teknis: hasil verifikasi administrasi dan teknis oleh tim teknis berupa rekomendasi disampaikan kepada bupati melalui kepala perangkat daerah teknis: apabila hasil rekomendasi tim teknis menyatakan layak, maka kepala perangkat daerah teknis mengeluarkan surat izin menjadi pelaku lapak petani yang berlaku selama tahun dan dapat diperpanjang kembali, apabila hasil rekomendasi tim teknis menyatakan tidak layak, maka kepala perangkat daerah teknis mengeluarkan surat jawaban yang menyatakan belum dapat diberikan izin sebagai pelaku lapak petani. bab komoditas dan ketentuan harga produk lapak petani komoditas pertanian dalam lapak petani adalah hasil dari usaha tani bidang tanaman pangan, hortikultura, dan atau peternakan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan atau dipertukarkan. komoditas pertanian dalam lapak petani sebagaimana dimaksud dalam merupakan hasil panen petani produsen yang memiliki masalah pada tingkat pemasaran. masalah pada tingkat pemasaran sebagaimana dimaksud pada meliputi kesulitan mencari media pemasaran, penurunan harga tingkat petani dan peternak, dan atau terhambatnya jalur distribusi produk dari petani produsen hingga konsumen. penentuan harga ditetapkan oleh pelaku lapak petani. harga sebagaimana dimaksud pada tidak lebih dari harga yang bergulir pasar. penentuan harga sebagaimana dimaksud pada ditentukan dengan membagi dua dari selisih antara harga pasar dengan harga tingkat petani. bab peran serta perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swasta dapat berperan serta dalam pembiayaan dan atau penyediaan sarana prasarana pelaksanaan lapak petani. dalam berperan sertadapat berperan serta dalam pembiayaan melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan corporate social responsibility) sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga masing masing dan ketentuan peraturan perundang perundangan. pelaku lapak petani dapat menerima sumbangan dan atau bantuan dari perseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau swastlapak petani kabupaten cilacap. bab vii pengawasan dan pengendalian bupati mendelegasikan kewenangan pengawasan dan pengendalian lapak petani kepada perangkat daerah teknis. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam dilakukan mulai dari persiapan produk pertanian siap jual hingga proses pemasaran produk. dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, perangkat daerah teknis dapat melakukan koordinasi dengan bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor tahun tentang perubahan kedua a'!lanjut peraturan menteri dalam negeri republik indonesiadan surat kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten cilacap nomer tanggal pebruari perihal permohonan anggaran mendahului perubahan apbd dispermades kabupaten cilacap tahunj2yesil\|):10p:a\|) semula rp. bertambah jumlah dana perimbangan setelah penyempurnaan lain lain pendapatan daerah yang sah semula rp, tpa snp saga: bertambah rp. sen lain lain pendapatan daerah yang sah setelah penyempurnaan rp. t74: jumlah pendapatan rp. belanja dp, besar pitu .a) belanja pegawai didi merauke rp. semu rp. tertarik uananntnn ata # tampan pa. jumlah belanja pesawat setelah penyempurnaan. rp1. ann naik hei dual ena rp: ub: idi hen aan jia tega memuat (nm basa setelah nan penyempurnaan rp. semula rp. ala ipar o, jumlah belanja hibah setelah penyempurnaan rp. peta semua bp: pertama o, aan baa jumlah belanja bantuan sosial man nak: sai setelah penyempurnaan rp. kontan bel jan belanja bagi hasil kepada nan ana mena na. semula rp. jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi nsi kabupaten kota dan pelan saga can aso ppa pengen, pemerintah desa setelah penyempurnaan rp. belanja bantuan keuangan era provinsi. fan nana dat dan pan reyraneltal, san har ten berkurang , ) tali aja sifat penpaanpan jul ulah belanja aia aaa, pln an, han saha belanja tidak terduga gta lae semula rp. semula rp. oo, ena natal daka bersalah melania berdua kkn too nyempurn: jan inn taruna bere data belanja langsung kawat, maan! aah ain ani anta lag barang dan semula rp, bertambah rp. penyempurnaan rp. belanja modal semula rp. ena rp. jumlah belanja rp. defisit rp. , ) penerimaan semula rp, bertambah setelah penyempurnaan rp. semula rp. bertambah rp. setelah penyempurnaan rp. min ara akan nan penny mato: rp. berkenaan rp. , ) www rara ara kam eye tat open bli ane pali senja bala tepat? ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ad, psa ina kpt mae pra tan memang naga eva sen nan apakan ank warabala penjabaran apbd yang ditetapkan dalam peraturan dnvoresnar adan ebi inna teladan mainan aan perubahan ena pena ata maid min menangani pena setangkai marah sesuai ketentuan peratuunggak feb rupa treftacap, memuji diundangkan cilacap pada tanggal iran aris eng pem newsid ma'ruf can?pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah,cilacap. instansi pelaksana pemungut pajak adalah bppkad. insentif pemungutan pajakpenerimaan pajak daerah tahun terdiri atasbb dan bpt sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. bab iii sebesar (lima keseratus) dari target kinerja penerimaanperan dan tanggung jawab masing masing, pemungut pajak pada tingkat kecamatan dan desa kelurahan, camat dan kepala desa lurah dengan penerimaan paling tinggi sebesar (ima keseratus) dari jumlah insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalambentuk persentase sebagaimana dimaksud dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dibayarkan setiap triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya. penerima dan besarnya insentif pajak daerah yang dikelola bppkadpertamrtanggungjawabanincian objhar bupati cilacap, latto suharto memuji diundangkan cilacap padatanggal har sekretaris daerah kabupaten, cilacap farid ma'rufpenjabaran target kinerja penerimaan pajak daerah kabupaten cilacap tahun anggaran target kinerja jenis pajak triwulan triwulan triwulan triwulan pajak hotel 50y6 pajak restoran pajak hiburan 60y6 pajak reklame 75y0 pa" pajak penerangan jalan pajak mineral bukan logam y60 40y0 dan batuan pajak parkir pajak air tanah 715y6 100y6 pbb y6o bpt 60y6 100y6 bupati cilacap, latto suka memuji
bupati cilacap provinsi jawa tengah peraturan bupati cilacap nomor tahun tentang logo rumah sakit umum daerah cilacap dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cilacap, menimbang :a. bahwa sesuai,dan sebagai unit organisasi bersifat khusus:kuat citra rumah sakit umum daerah cilacap, dipandang perlu adanya logo rumah sakit umum daerah cilacap, bahwa logo sebagaimana dimaksud dalam huruf berperan sebagai salah saturumah sakit umum daerah cilacapcilacap tentang logologo rumah sakit umum daerah cilacap,lambang daerah adalah lambang daerah kabupaten cilacaprumah sakit adalah badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah cilacap yang selanjutnya disebut rsud cilaclogo rsud cilacap adalah identitas rumah sakit umum daerah cilacap yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas rsud cilacap. direktur adalah direktur blue rsud cilacapcilacapcilacap logo rsud cilacap terdiri dari: desain logo: tulisan, dan warna. bab iii kedudukan dan fungsi logo rsud cilacap sebagaimana dimaksud dalam berkedudukan sebagai lambang identitas rumah sakit dan berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat rsud cilacap yang menggambarkan potensi, harapan serta semboyan civitas hospitalis dalam negara kesatuan republik indonesia. logo rsud cilacap bukan merupakan simbol kedaulatan. bab desain logo desain logo rsud cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf berbentuk gambar: bunga wijayakusuma, bidang palang positif, bidang tanda panah atas, bidang pena bulu, bidang mahkota bunga, bidang kelopak bunga, dan bidang lambang hati. bab tulisan dan warna logo tulisan dan warna logo rsud cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalah sebagai berikut bidang mahkota bunga, pena bulu dan tulisan rsud berwarna hijau toska, bidang lambang hati, kelopak bunga dan tulisan cilacap berwarna orange, bidang palang positif dan tanda panah keatas berwarna putih. rumus warna sebagaimana adalah hijau toska dengan rumus orange dengan rumus putih dengan rumus bab makna dan arti logo makna dan arti logo rsud cilacap adalah sebagai berikut: secara umum logo berbentuk bunga wijayakusuma yang merupakan salah satu unsur logo pemerintah kabupaten cilacap yang melambangkan rsud cilacap merupakan bagian dari pemerintah kabupaten cilacap, lambang bunga wijayakusuma juga mencerminkan makna mekar yang artinya rsud cilacap mampu berkiprah dan memberikan keharuman bagi seluruh masyarakat. bidang berbentuk palang positif merupakan lambang atau simbol kesehatan yang melambangkan rsud cilacap mampu memberikan layanan kesehatan yang humanis, unggul dan paripurna. bidang berbentuk tanda panah atas pada palang positif menggambarkan rsud cilacap yang selalu berusaha meningkatkan performa rumah sakit, meningkatkan tatakelola manajerial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit mengikuti kemajuan teknologi yang ada. bidang bentuk pena bulu mencerminkan tugas dan peran rsud cilacap sesuai dengan visi yang diusung yakni menjadi rumah sakit pendidikan yang menghasilkan lulusan unggul dan mampu bersaing serta memberikan sumbangsih bagi kemajuan pelayanan kesehatan. bidang berbentuk tiga mahkota bunga melambangkan budaya kerja rsud cilacap yaitu kerja sama, profesionalisme dan visioner. bidang berbentuk lima kelopak bunga menggambarkan rsud cilacap berdiri dan melakukan pelayanan berdasarkan pancasila dan taat hukum. bidang berbentuk hati melambangkan semangat pelayanan yang tulus dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. mendasarkan pelayanan sebagai pengabdian dan wujud rasa cinta terhadap masyarakat sehingga bisa memberikan rasa hangat dan kenyamanan bagi masyarakat. warna mengandung makna sebagai berikut: warna hijau toska menggambarkan warna keteduhan dan kenyamanan layaknya bumi yang natural, serta melambangkan pertumbuhan dan perkembangan. warna orange merupakan warna khas rsud cilacap, warna orange juga memberikan kesan hangat dan bersemangat serta merupakan simbol dari optimisme, percaya diri dan kemampuan dalam berbaur memberikan pelayanan kepada masyarakat. warna putih menggambarkan kesucian dan kejujuran dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. bab vii penggunaan dan penempatan logo rsud cilacap digunakan terbatas rsud cilacap pada bangunan, gapura, kop surat, dokumen rekam medis, lencana, vandal atau plakat untuk cindera mata, gambar dan atau kelengkapan busana. logo rsud cilacap tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri. logo rsud cilacap tidak dapat digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh direktur blue rsud cilacap dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri. logo rsud cilacap yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam il) dapat ditempatkan bagian luar dan atau bagian dalam bangunan rsud cilacap. penempatan logo bagian luar bangunan unit, ruang perawatan rawat inap dan rawat jalan) penempatan logo bagian luar bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang daerah, dan lambang negara. penempatan logo bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada: ruang kerja direktur dan wakil direktur: ruang kerja pegawai, ruang rapat pertemuan, dan ruang tamu. penempatan logo dalam gedungrsud cilacaprsud cilacap dan logo lembaga lain atau badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah. logo rsud cilacap yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam pasai ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas sejajar dengan lambang daerah. logo rsud cilacap yang digunakan pada dokumen rekam medispenempatan logo rsud cilacap sebagai kelengkapan busana berupa lencana, gambar dan atau simbol sebagaimana dimaksud dalam dapat disesuaikan penempatannya sesuai norma kepatutan dan kesopan\| ap2 bupati cilacap, latto rto memuji diundangkan cilacaplogo rumah sakit umum daerah cilacap logo rumah sakit umum daerah cilacap contoh penggunaan logo pada kop surat rsud cilacap jertacar pemerintah kabupaten cilacap dinas kesehatan utd rsud cilacap (w9) jalan end. gatot subroto cilacap telp fax www rsud cilacapkab e.mal diudrsudclacap damai com (ni cilacap rsud cilacap kode pos contoh logo rsud cilacap yang digunakan pada dokumen rekam medis identitas pasien rm. fan uns! rev, ser. (v) nama nsn batee. erssioesansssnensosisovssonaninannsseseeneesn tri lahir l p ) rsud cilacap jin. end. gatot subroto snnliavansonassaswsonasansesnesessosesosasesassas rm: upn contoh logo rsud cilacap sebagai kelengkapan busana bupati cilacap, latto memuji
cp rea bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus yang bersumber dari apbd kabupaten cilacap telah diatur dalamsarana prasarana infrastruktur,dinas pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerahlembaga kemasyarakatan desa yang selanjutnya disingkat lkdmaksud, tujuan dan ruang lingkup maksud dari peraturan bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pemerintah desa dalam mengelola bantuan keuangan yangntuan keuangan. ruang lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi pengalokasian bantuan keuangan kepada pemerintah desa, pengelolaan bantuan keuangan oleh pemerintah desa, cc. penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa, penggunaan bantuan keuangan oleh pemerintah desa, perubahan penggunaan bantuan keuangan oleh pemerintah desa, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan keuangan oleh pemerintah desa: dan pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. bab iii pengalokasian bantuan keuangan diberikan kepada desa desa wilayah kabupaten cilacap. pengalokasian besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara merata dan adil sesuai dengan kemampuan keuangan daerahbab pengelolaan bagian kesatu asas pengelolaan bantuan keuangan bantuan keuangan. transparan sebagaimana dimaksud pada dimaksudkan bahwdimaksudkan bahwa dalam pengelolaan bantuan keuanganbantuan keuanganbantuan keuangan, dan hukum. seluruh kegiatan yang didanai oleh bantuan keuanganrencanaan penggunaan bantuan keuangan berdasarkan usulan hasil musyawarah desa atau musrenbangdes yang merupakan kewenangan desa. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud bantuan keuangan dapat diberikan kepada desaencana alam, cuacaperangkat daerah sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya. usulan kegiatan sebagaimana dimaksud tertuang dalam rpm desa dan rkp desa. bagian keempat pelaksanaan bantuan keuangan yang diterima desa dimasukan dalam apb desa tahun anggaran berkenaan. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ditransfer langsung rekening kas desabantuan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa. pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dananya bersumber dari bantuan keuanganapabila ada perubahan dalam usulan kegiatan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. bab penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa bagian kesatu mekanisme penyediaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa penyediaan dana untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa dianggarkan melalui apbd kabupaten cilacap. bagian kedua penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa bantuan keuanganantuan keuangan disalurkan dalam (satu) tahapbantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut oleh bupati. desa dalam hal mencairkan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis oleh kepala desa. syarat dan lampiran pengaju. bab penggunaan bantuan keuangan bantuan keuangan yang diterima oleh desa dipergunakan untuk biaya pembangunan desa. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud digunakan untuk membiayai kegiat dan penunjang desa wisata desa inovasi, sosial budaya kemasyarakatan yang bisa meningkatkan pembangunan desa kabupaten cilacap. bantuan keuangan dapat dipergunakan untuk membiayai tenaga kerja penduduk miskin. bantuan keuangan dapat dipergunakan untuk biaya operasional maksimal sebesar yo. dalam hal terdapat sisa dalam pembelanjaan material bahan yang mengakibatkan pergeseran belanja, maka sisa kelebihan dana tersebut dapat dibelanjakan kembali. penggunaan sisa kelebihan dana sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii perubahan penggunaan bantuan keuangan perubahan penggunaan bantuan keuanganbantuan keuanganbantuan keuanganlaporan atas pelaksanaan bantuan keuanganntuan keuangan. format pelaporan dan ketentupembinaan terhadap pengelolaan bantuan keuangan dilaksanakan olehlaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. keterlibatan camat sebagaimana dimaksud pada meliputi pendampingan, pengawasan,bagian keduntuan keuangantunjuk teknisndahuluan latar belakang gerakan bangga bangun desa dilaksanakan melalui penggalian semua potensi yang dimiliki dan dikelola dengan baik agar nantinya mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. guna mewujudkan visi kabupaten cilacap yakni menjadi kabupaten cilacap yang sejahtera secara merata perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang sejalan dengan gerakan bangga bangun desa. berbagai program pemerintah daerah dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. termasuk salah satu antaranya adalah adanya program bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus. program ini merupakan upaya akselerasi pembangunan desa bidang sarana prasarana dasar perdesasebagaimana yang kita pahami bersama (empat) pilar bangga bangun desa perlu terus didorong untuk membantu mengatasi isu strategis dan upaya pencapaian target pembangunan daerahfisik, infrastruktur perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten cilacapmelihara semangat berswadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sasaran sasaran bantuan keuangan digunak,ll. alokasi dan lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus alokasi bantuan keuangan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus bersumber dari apbd kabupaten cilacap, besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. lokasi bantuan keuangan lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus adalah semua desa kabupaten cilacap. sedangkan besaran alokasi anggaran dan lokasi bantuan keuangan dituangkan dalam keputusan bupati cilacapperistiwa yang dapat dikategorikan force majeure adalah bencana alamberkaitan dengan ketentuan angka (lima) apabila pekerjaan kegiatan sedang dalam proses pelaksanaan pembangunan maka tetap dibuatkan pertanggungjawaban dana yang telah dibelanjakan, dan sisa dana yang ada dapat dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut atau dapat dialihkan lokasi lain dengan mendasari musyawarah desa. namun apabila terjadi force majeure keadaan kahar pada hasil pasca kegiatan maka kegiatan dianggap telah dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan dihampiri foto foto kegiatan telah dilaksanakan dan buatkan berita acara force majeure. usulan kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi oleh kecamatan, dikirim kepada bupati cilacap melalui dispermades kabupaten cilacap.. mendasari ketentuan pada angka sembilan) apabila swadaya masyarakat yang telah terserap minimal dari anggaran, namun dalam pelaksanaannya ternyata mengalami kekurangan dana maka dapat diambilkan dari dana pad desa. ketentuan ini harus berdasar pada peraturan perundang undangan tentang pengelolaan keuangan desa). dana bantuan keuangan setelah masuk buku rekening pemerintah desa segera dicairkan oleh bendahara desa atas persetujuan kepala desa untuk dimasukkan kas umum desa dan dikelola oleh ppk desa guna pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan paling lambat (empat belas) hari setelah pencairan danappkad kabupaten cilacap dengan tembusan kepala dispermades kabupaten cilacap dan kepala bagian administrasi pembangunan setda kabupaten cilacap dikoordinir oleh kecamatan paling lambat desemkesehatan yaitu gedung poli kesehatan desa, sarana air bersih, sanitasi lingkungan spal, jamban komunal, gedung pos layanan terpadu posyandu) gedung posyandu untuk kelompok usia lanjut oksida), sarana prasarana bidang ekonomi yaitu pasar desa, bum desa, warung teknologi perdesaan wartekdes), lumbung desa cadangan pangan pemerintah des milik desa, gedung bina keluarga balita bkb),sarana bidang sosial budaya yaitu sanggar seni tradisional, balai adat untuk pertemuan dsb, sarana prasarana dasar yang menunjang daya tarik desa wisata dan desa inovasi jalan, drainase, trap, taman sarana prasarana pendukung dan perlengkapan (alat permainan anak anak, gazebo, flying fox dll)untuk biaya operasional termasuk untuk kegiatan sewa atau mobilisasi dapat menggunakan dana bantuan, maksimal sebesar dari jumlah anggaran. biaya operasional dapat digunakan untuk pembelian atk, benda pos, penggandaan, penjilidan, biaya konsumsi rapat, biaya konsultan perencana, prasasti, papan nama kegiatan, biaya perjalanan dinas konsultasi, pengiriman proposal dan penyampaian lpj kegiatan, honor tpk, sewa alatolah ragalingkungan sekolah, paving balai desa, jalan lingkungan fasilitas sosial. pembangunan sarana prasarana milik pribadi atau bukan merupakan aset desa, bantuan keuangan tersebutpembebasan tanah dan menutup hutang desa. dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh terjadi duplikasi dobel anggaran, artinya kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain dan hasil akhir kegiatan terukur volume dan jelas batas lokasinya. penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang melibatkan tenaga kerja miskin wajib dikuatkan dengan surat keterangan kepala desa. tenaga kerja miskin dengan kriteria antaranya: pengangguran, setengah pengangguran, cc) penerima manfaat program keluarga harapan, penerima manfaat beras sejahtera sastra), dllkabupaten cilacap.tingkat desa musyawarah desa (sosialisasi, perencanaan dan fasilitasi), pembentukan tim pelaksana kegiatan,. vii. mekanisme penyusunan kegiatan pemerintah desa melaksanakan musrenbangdes untuk menetapkan prioritas usulan yang akan anggaran dan dituangkan dalam rkp desa, rkp desa sebagai dasar penyusunan apb desa, prioritas lokasi pembangunan rehab perluasanrencana penggunaan dana rpd ditanda tangani dinas teknis, foto lokasi sebelum kegiatan (nol keseratus), pernyataan tanggung jawab kepala desa dan tpk, surat pernyataan tanggungjawab mutlak spam). dalam pengelolaan kegiatan bantuan keuangan kepala desa menetapkan pelaksana pengelola desa dengan keputusan kepala desa. adapun pelaksana pengelola keuangan desa seperti dimaksud adalah sebagai berikut pkp desa kepala desa. ppid koordinator sekretaris desa. pelaksana kaur umum dan perencanaan serta kasi yang membidangi. bendahara desa kaur keuangan. pelaksana kegiatan dapat dibantu oleh tim pelaksana pengadaan barang jasa, yang terdiri dari ketua perangkat desa kepala kewilayahan kepala dusun). sekretaris perangkat desa kepala kewilayahan kepala dusun) lkd unsur masyarakat. cc. anggota perangkat desa kepala kewilayahan kepala dusun) lkd unsur masyarakat.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, camat menyampaikan rencana kegiatan kepada bupati cilacap melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten cilacap paling lambat april tahun berjalan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten cilacapdinas pemberdayaan masyarakat dan desabppkad kabupaten cilacap dengan ditempel basah rangkap (lima) untuk kabupaten rangkap kecamatan rangkap dan desa rangkap dengan melampirkanempat) kwitansi tanpa materai, rencana anggaran belanja rangkap (lima) dengan tandatangan pelaksana kegiatan dan disetujui kepala desa bersetempel basah, surat pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan dengan tanda tangan ketua dan disetujui kepala desa, tertempel basah rangkap (lima) terdiri dari (satu) asli bermaterai cukup dan (empat) tanpa materai, surat pernyataan tanggungjawab mutlak spam), fotokopi buku rekening kas desa yang masih aktif pada bank yang ditentukan rangkap (lima), fotokopi ktp kepala desa, bendahara desa, dan pelaksana kegiatan yang masih berlaku masing masing rangkap (lima). seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada camat untuk diverifikasi dan diajukan bupat, camat membuat rekapitulasi permohonan yang berisikan nama penerima, kegiatan, jumlah anggaran, dan nomor rekening penerima bantuan, dan lembar verifikasi. seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf angka dan angka disampaikan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten cilacap untuk mendapatkan rekomendasi. tingkat kabupaten kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten cilacap melakukan validasi berkas permohonan pencairan berdasarkan hasil verifikasi camat. setelah berkasrmohonan pencairan kepada bupati u.p. kepala badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cilacap rangkap (tiga) tertempel basah, rekapitulasi permohonan yang berisikan nama penerima kegiatan, jumlah anggaran, dan nomor rekening penerima bantuan rangkap (tiga) tertempel basah, dan melampirkan keputusan bupati cilacap tentang penetapan alokasi dan lokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus. berkas permohonan pencairan yang telah divaliddan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten cilacap selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan supaya segera diterbitkan spp dan spmpermasalahan, upaya pemecahan masalah, dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan), lain lain penutup, surat pernyataan tanggungjawab dari pelaksan bermeterai cukup. surat pernyataan tanggung jawab mutlak spam). bukti bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang undangan. berita acara serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana kegiatan kepala desa,kepada pemerintah desa yang bersifat khusus menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka huruf dan huruf dengan dikoordinir camat kepada bupati melalui kepala badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan tembusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan kepala bagian administrasi pembangunan setda kabupaten cilacap paling lambat desember tahun berjalan. kepala desa penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersifat khusus bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana yang diterimakepada pemerintah desa yang bersifat khusus dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa,pelaksana kegiatanyang bersifat khusus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cilacap.teguran lisan, teguran tertulis, apabila terdapat keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, maka desa tersebut belum dapat rekomendasi untuk pengajuan berkas pencairan pada tahun berjalan. apabila terdapat indikasi penyimpangan penggunaan dana maka pemerintah desa dan pelaksana kegiatan wajib mengembalikan dana yang digunakan kas desa dan selanjutnya dapat dibelanjakan kembali sesuai dengan peruntukannya. apabila terdapat pelanggaran penyalahgunaan bantuan keuangan sudah ditegur dan diberi sanksi tetapi tidak ada itikad untuk memperbaiki maka untuk selanjutnya dapat diselesaikan sesuaidemikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada pemerintah& #srepublik indonesia arkepala dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten cilacap nomor tanggal maret perihal permohonan revisi penerima bansosm dibimag bayam lembaran negara asi keuangan daerah, tamb publik indonesia tahun nomor aan semamerah lembaran negara republik indonesia tahun rentan lembaran negara republik indonesia kat rtaa . lembaran negara republik indonesiatentang retribusi hewan dadar aah lembaran daerah kabupaten cilacap tahun root tambahan lembaran daerah kabupaten cilacap porno g0).garap lembaran daerah kabupaten cilacap tahun sentosatap lembaran daerah kabupaten cilacap tahun tik tambahan lembaran daerah kabupaten cilacapsemula rp. bertambah rp. o, jumlah dana perimbangan setelah penyempurnaan lain lain pendapatan daerah yang sah semula rp. bertambah rp. o, jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah penyempurnao, jumlah belanja pegawai setelah penyempurnaan rp. b\|) belanja subsidi semula rp. bertambah rp. o, jumlah belanja subsidi setelah penyempurnaan rp. belanja hibah semula rp. bertambah rp. jumlah belanja hibah setelah penyempurnaan rp. d)\|) belanja bantuan sosial! semula rp. berkurang rp.kurang rp. o, jumlah belanja tidak terduga setelah penyempurnaan rp. belanja langsung semula rp. bertambah rp. o, jumlah belanja langsung setelah penyempurnaan rp. jumlah belanja rp. defisit rp. , ) pembiayaan penerimaan semula bertambah oo, jumlah penerimaan setelah penyempurnaan rp. pengeluaran semula bertambah rp. oo,hun berkenadiantara dan disisipkan (satu), dangan peraturan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penguin bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten cilacap. ditata cilacap agha . bus acap, wa. gran abg pro samawi paruh silent diundangkan cilacap pada tan tata ldh ruf berita fan kabupaten cilacap tahun nomor
nasa tan perangwakil bupati adalah wakilpejabat negara adalah bupati dan wakil bupati cilacapdewan perwakilan rakyat daerah, yang selanjutnya disingkat anggota dprd adalah adalah anggota dprd kabupaten cilacapyang ditetapktermasuk sebagai berikutkomponen pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam bagi pejabat negara,komponen pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam bagi pns, calon pns dan ppp sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. tunjangan hari raya danyang setaratunjangan khusus, j sebutan lain luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bab iii pembayarankecuali untuk komponen tpp mendasari penerimaan tpp bulan maretkecuali untuk komponen tpp mendasari penerimaan tpp bulan mebagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, pns dan calon pns, ppp. anggaran badan layanan umum daerahkomponen tunjangan hari raya gaji tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan anon guru none tok o curup anon guru none ocuueo komponen gaji ketigabelas gaji tunjangan tunjangan tunjangan tunjangan anon guru none o curup anon guru none tok oe e e bupati cilacap, ttd latto suharto memujidan diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah kabupaten ogan komering ulu selkebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah arah tindakan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya sebagai pedoman umum penyusunan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah selama (satu) tahun anggaran. prioritas dan plafon anggaran sementara pendapatan dan belanja daerah adalah program dan kegiatan yang telah diseleksi keutamaan dan kebutuhannya dalam pelaksanaanya pada tahun berkenaan dengan patokan batas maksimal anggaran dan dituangkan dalam dokumen sebagai pedoman utama penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, rapid) yang setelah persetujuan dprd menjadi apbd adalah dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah skpd) untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. bab rencana kerja rencana kerja pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tahun anggaran memuat visi, misi, arah kebijakan, kerangka ekonomi makro daerah, prioritas program, sasaran pembangunan daerah, rencana kerja dan kegiatan. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tahun anggaran merupakan pedoman utamanggara apbd) kabupaten ogan komering ulu selatan tahun anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara pas) tahun anggaran serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid) kabupaten ogan komering ulu selatan tahun anggaran penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu selatan tahun anggaran dilakukan dengan tahapanmusyawarah perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu selatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran rencana kerja pemerintah daerah kabupaten ogan komering ulu selatanapril for ogan komering ulu selatan, bagian tgl para hukum wp.dalam membuat rencana kerja skpd, skpdbangunan daerah rkd) tahun rkd tahun menjelaskan:kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, seluruhrkd tahun berlaku sejak tanggal januari sampai dengan desember langkah langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. selanjutnya bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam rkd tahun dalam kaitan itu, maka dprd bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan rkd tahun sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. muaranya, april ogan komering ulu selatan muhtadin serat eee ecco oma rkd kabupaten oku selatan halaman videmakyelenggaraan reklame, hasil perhitungan nilai sewa reklame, tata cara penetapan pajak, tata cara pembayarembalian kelebihan pembayaran pajakkerjaan umum nomor prt m tahun tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalandemak. pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dengan menggunakan sts ssd, skpd, std, atau dokumen lain yang dipersamakan serta harus dibayar lunas. pajak terutang dalam skpd atau std wajib dibayar paling lambat (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkanyang tercantum dalam skpd, std, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding. dalam jangka waktu (tujuh) hari kalender setelah surat teguran,kepala dkk menerbitkan surat paksa setelah lewat (dua puluh satu) hari kalender sejak surat teguran atau surat peringatkk.kepala dkkengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah. bab vii kedaluwarsa penagihan pajak dan tatacara penghapusan piu prdkkb.mengurangkan atau menambahkan. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf bupati. d.tata cara perizinan setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk. untuk mendapatkan izin penyelenggaraan reklame, pemohon harus mengajukan izin secara tertulis kepada bupati melalui bppt dengan mengisi formulir yang telah disediakan reklame yang didirikan harus memenuhi persyarattertiban umum, keselamatan dan kesusilaan serta kesehatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk reklame yang bersifat permanen menggunakan konstruksi permanen, permohonan sebagaimana tersebut dihampiri persyaratan sebagai berikut surat izin pemanfaatan ruas jalan lahan dari pemilik lahan kementerian pekerjaan umum, dinas bina marga provinsi jawa tengah, badan pengendalian sumber daya air, kai maupun perorangan) disesuaikan dengan lahan yang akan digunakan, dan gambar konstruksi dan denah lokasi. permohonan reklame yang telah memenuhi persyaratan, diteruskan kepada dkk sebagai dasar penetapan skpd. izin pemasangan reklame diberikan apabila penyelenggara reklame telah melunasi pembayaran pajak reklame yang telah ditetapkan izin penyelenggaraan reklame yang bersifat permanen dapat diberikan dalam jangka waktu (satu) tahun, dan dapat diperpanjang. izin penyelenggaraan reklame insidentil (baliho non permanen, spanduk, umbul umbul dan sejenisnya) dapat diberikan untuk jangka waktu (satu) bulan dan atau (satu) minggu. perpanjangan izin penyelenggaraan reklame diajukan sebelum masa berlaku izin reklame tersebut habis masa pajaknya. apabila perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dilakukan melebihi batas masa pajaknya, dikenakan denda pajak sebesar (dua persen) dari nominal ketetapan pajak untuk paling tinggi (empat puluh delapan persen) atas setiap keterlambatan (satu) bulan untuk jangka waktu izin tahunan, (satu) minggu untuk jangka waktu izin bulanan, (satu) hari untuk jangka waktu mingguan. setiap pemasangan reklame yang telah berizin wajib menempelkan stiker penandaan yang memuat nomor dan masa berlaku izin. stiker penandaan sebagaimana dimaksud pada disediakan oleh bppt. terhadap reklame yang tidak ditempeli stiker penandaan dapat dilakukan penurunan pencabutan pembongkaran. bab kewajiban dan larangan agar penyelenggaraan reklame tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kebersihan dan keindahan, penyelenggara reklame diwajibkan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin: segera melakukan perbaikan terhadap reklame yang rusak yang keberadaannya mengganggu keamanan dan keselamatan serta mengganggu kebersihan dan keindahan, cc. segera mencabut, membongkar, menurunkan dan menghentikan reklame apabila telah habis masa pajaknya dan tidak diperpanjang. diperintahkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sehubungan dengan adanya kepentingan pemerintah, kepentingan umum atau hal lain yang ditentukan oleh pemerintah. penyelenggara reklame dilarang memasang reklame yang keberadaannya mengganggu menghalangi pandangan rambu rambu atau pengatur lalu lintas: memasang reklame tiang listrik, tiang telepon dan atau fasilitas lainnya, serta pohon penghijauan dengan dipaku: memasang reklame kawasan alun alun dalam radius (dua puluh lima meter) dari garis lingkar luar alun alun. penyelenggara reklame bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala akibat yang ditimbulkan karena kegagalan konstruksi ataupun sebab lain sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainpengawasan, pengendalian dan penertiban pengawasan, pengendalian dan penertiban penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dalam rangka memenuhi kewajibannya pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh bppt, dan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait. penertiban reklame dilakukan apabila penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam penertiban reklame sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim penertiban yang terdiri dari bppt, dkk, gruppe dan satuan polisi pamong praja. dalam hal penertiban pembongkaran tidak bisa dilakukan karena keterbatasan peralatan dan sebagainya, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran. reklame yang dibongkar selanjutnya dimusnahkan, dijual atau menjadi milik pemerintah daerah. dalam melaksanakan pemusnahan dan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam dilengkapi dengan berita acara. hasil dari penjualan tersebut disetorkan kas daerah sebagai penerimaan lain lain. bab xiv insentif pemungutan insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak reklameklamereklametentuan peralihan kin reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. reklame yang sudah ada (eksisting) dan berdasarkan peraturan bupati ini berada wilayah bebas reklame, dapat diperpanjang sampai dengan adanya kesepakatan lain antara penyelenggara reklame dan pemerintah daerah. pajak reklame yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah kabupaten demak nomor tahun tentang pajak reklame, sepanjang tidak diatur dalam peraturan bupatifebrlampiran peraturan bupati demak nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame an pajak jenis reklame sudut satuan masa pandang rayon rayon ayo pajak rayon rayon rayon royong rayon rayon rayon royong rayon sh pompa bata boston pos polo rekam permanen bando jalan t00, tahun megaton, videotron dan large electronic display display board tahun c00,00o0 papan nama tiang bersinar papan nama tiang tahun papan nama toko tahun bersinar papan nama toko reklame tembok sombong tahun men seo bak bko net dan dekan kan bak dekan peron reklame insidentil kain spanduk umbul mingguan umbul kain spanduk umbul bulanan umbul baliho papan reklame film side reklame suara reklame udara perhari bulanan reklame peragaan perhari bulanan bupati demak, ttd moh. dachirin sasewa reklameyangse: reklame baliho, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah: bd.nol koma lima meter persegi tulisan atau benda benda yang dipasang semata mata untuk menjamin keselamatan umum sepanjang tanpa adanya pesan sponsor:pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur dan atau pemilihan calon bupati dan wakil bupati, dan g.reklame yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan pemilihan calon kepala desaatas: nilai jual obyek pajak reklame nor): dan nilai sewa pemasangan reklame spr). nor sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung dengan memperhatikan faktor biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran dan jenis reklame. spr sebagaimana dimaksud pada huruf ditentukan dalam kanonisasirayon sebagaimana dimaksud dalam adalah rayon meliputi wilayah dalam kota dan sekitarnya termasuk jalan lingkar kota demak, rayon meliputi wilayah sepanjang jalan negara pantura kabupaten demak jl. raya sayung sampai dengan batas kota demak katonsari, dan jl. raya karanganyar sampai dengan batas kota demak jebol): cc. rayon meliputi wilayah sepanjang jalan provinsi kabupaten demak jl. raya dempet, jl. raya mijen, dan jl. raya kranggan purwodadi): rayon meliputi wilayah sepanjang jalan kabupaten dan desa kabupaten demak.b.,tarif pajak ditetapkan sebesarpr nsr dalam hal jenis naskah reklame berupa materi reklame rokok, besarnya pajak terutang ditambah sebesar (lima puluh persen). bab masa pajak dan saat teru tang pajakyang ditentukan sebagai berikut dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah waktu yang lamanya (satu) tahun: dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan sebagai reklame insidentil, masa pajak ditetapkan (satu) bulan dan atau (satu) minggupenetapan pajak bagian kesatu tatacara pendaftaran setiap wajib pajak yang baru wajib mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya kepada bupati melalui dkk dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksudagian kedua tatacara penerbitan skpd dan std bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitknotkepala dkk atas nama bupatiagian kesatu tatacara pembayaranoleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan, petugas dkk, atau tempat lain yang ditunjuk
ta dakilaian barang milimewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerahada bah tentang penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah maka perlu melakukan penilaian barang miliki daerah:timur tentang pedoman penilaiter'tentang pedoman teknis pengelolaan be.rang milikdengan peratur1tentang pedoman penilaian barang milik daerahpemerintah kabupaten ogan komering ulu timur. babi ketentuan umum daerah adalah kabupaten ogan komering ulu timur bupati adalah bupati ogan komering ulu timur. badan pengelola aset daerah yang selanjutnya disebut padku timu: harga satuan barang jaseng ditetapkan oleh pejabat yang bergen ang. nilai jual kendaraan bermotor adalah lem rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. bab pedoman penilaian barang milik daerahyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peratur(satu rupiah), (nol rupiah), tidak wajartanah tersebut:eku dan badan jalan dilakukan dengan cara membanjiri.akan (tiga) nop tanah ujung awal, tengah dan ujung akhir dan diambil nilai data ratanya prosedur penilaian peralatan dan mesin il.:xoraahsat:s5satuan barang jasa membangun baru per m2: prosedur penilaian jalan, irigasi,jalan, irigasi, dan jaringan tersebut:: dan: menaksir biaya pembuatan baru dan dikurangi dengan depresiasi 20xmenilai:, tim penilai meneliti kelengkapan dokumen perolehan atas s#set tetap lainnya tersebut,tersebut dihitung dengan cara aj) membandingkan barang sejenis stipe dengan tahun perolehan yang saina, menaksir biaya pembelian barurihelion baru diambil dengan cara menggunakan harga dengan barang yang script10xditetapkan dengan kep bupati. nan kanan penutup koordinator pelaksanaan penilaian aset ini ditugaskan kepada badan pengelola aset daerah kabupaten ogan komering ulu timmaret ogan komering ulu timur,y h.m. diundangkan martapura pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten ogan komering ulu timur, v ( idham berita daerah kabupaten ogan komering ulu timur tahun nomor
tea bupati sanggau provinsi kalimantan barat peraturan bupati sanggauberdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa umum, retribusi pelayanan kesehatan dipungut atas setiap jasa pelayanan kesehatan, bahwa jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan pemakaian fasilitas kesehatan, dimana salah satu fasilitas kesehatan tersebut adalah penggunaan ambulance, bahwa penggunaan ambulance puskesmas yang dikenakan tarif retribusi belum secara jelas diatur pembayarannya untuk pulang pergi dari puskesmas fasilitas kesehatan rujukan sehingga perlu disusun pedoman mengenai perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance puskesaturan bupati tentang pelayanan ambulance puskesmas bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten sanggauwilayah kabupaten sanggau yang terdiri dari puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap. tarif retribusi pelayanan ambulance adalah pungutan daerah sebagai pembayaran terhadap penggunaan mobil ambulance. pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi jarak tempuh adalah jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan dengan sejumlah bahan bakar tertentu. fasilitas pelayanan rujukan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan. bab pelayanan ambulance pelayanan ambulancebab iii tarif ambulancedidiundangkan sanggau ttd pada tanggal januari paulus hadlah pada sana usus, sa i nip. lampiran peraturan bupati sanggau nomor :7tahun tentang pelayanan ambulance puskesmas jarak antar kota dari ke kecamatan kabupaten sanggau sesuai peraturan bupati sanggau nomor tahun kecamatan tujuan (km) sosok batang barang tayan kembaran balai sebut balai karangan pontianak entikong 314km (rindu beliau kapuas sosok kapuas tayan hulu tayan hilir toba binti kembaran ibeduai semacam entikong nolan cangkang beliau bupati sanggau, salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham paulus hadi bbamube ya ako bus, nip. y99903
salinanadministrasi terpadu kecamatan kabupaten sekadau dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sekadauadministrasi terpadu kecamatan, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien perlu ada standaadministrasi terpadu kecamatberubahrdayaan usaha mikro, kecil dan menengah lembarankolektor desa penagihan pbb p2 melakukan pembayaran pbb p2 kepada kolektor desa uang untuk membayar menit juang telah diterima pbb p2 kolektor desa menerima uang pembayaran pbb p2 dan menghimpun serta membuat uang telah diterima 2x24 bukti penerimaan dan rekap penerimaan harian untuk disetorkan kepada bank kalbar kolektor desa jam rekapitulasi penerimaan harian menerima uang pembayaran pbb p2 dan menerima rekap penerimaan bukti penerimaan dan jam rekap penerimaan harian harian serta memberikan stats yang telah sahkan untuk sebagai rekapitulasi penerimaan dan stats yang telah bukti lunas pbb p2 kepada kolektor desa harian sahkan diterima kolektor desakolektor desa menerima stats pbb p2 yang telah divalidasi oleh bank kalbar atau stats telah statpemegang kas kecamatan penagihan pbb p2 aktivitas pemegang keterangan ntr kecamatan melakukan pembayaran pbb p2 kepada pemegang kas kecamatan uang untuk membayar menitjuang telah diterima pbb p2 pemegang kas kecamatan menerima uang pembayaran pbb p2 dan menghimpun serta membuat uang telah diterima 1x24 bukti penerimaan dan rekap penerimaan harian untuk disetorkan kepada bank kalbar pemegang kas jam rekapitulasi penerimaan kecamatan harian bukti penerimaan dan jam rekap penerimaan harian rekapitulasi penerimaan dan stats yang telah harian sahkan diterima pemegang kas kecamatanpemegang kas menerima stats pbb p2 yang telah divalidasi oleh bank kalbar atau stats telah menit situoleh petugas lapangan pendataan aktivitas petugas wajib kasi staf keterangan melaksanakan pendataan obyek pajak pbb p2 dampingi oleh mengisi surat jam surat permohonan, pop, petugas pendeta. permohonan, pop, pop telah terisi dan surat pop dan melampirkan kepemilikan tanah ktp surat kepemilikan tanah, dan berkas pendukung ktp dan berkas telah siap. pendukung menerima petugas pendataan dan mempersilahkan petugas untuk surat kepemilikan tanah, menit (surat kepemilikan tanah, melakukan pendataan ktp dan berkas ktp dan berkas pendukung pendukung meminta wajib pajak untuk menyiapkan berkas pendukung pbb p2 surat permohonan, jam bukti penerimaan berkas dan melaksanakan wawancara kepada wajib pajak tentang obyek pop, pop telah terisi dan berkas telah pajak pbb p2 untuk verifikasi pengisian pop dan pop dan surat kepemilikan verifikasi tanah ktp dan berkas pendukung telah siap. menerima berkas pendataan dan melakukan verifikasi berkas dan bukti penerimaan berkas\| menit berkas telah diverifikasi menetapkan zona nilai tanah serta meneruskan kepada camat untuk dan berkas telah menerima berkas, meneliti kebenarannya dan memakai serta berkas telah diverifikasi menit berkas telah para mendisposisikdsalinan sesuai dengan aslinya ttd sekretaris daerah kabupaten sekadau kepala bagian hukum dan ham, pinus ttdmelalui paten pendataan pbb p2 camat layanan kelengkapan output berkas menyampaikan berkas administrasi, kelengkapan dan permohonan surat permohonan, surat permohonan, pop, kepada petugas loket penerima berkas (perekaman data, pemutakhiran pop, pop, surat pop telah terisi dan data, penghapusan data) kepemilikan tanah, ktp surat kepemilikan tanah dan berkas pendukung ktp dan berkas pendukung telah siap. menerima berkas administrasi, kelengkapan dan permohonan untuk surat permohonan, bukti penerimaan berkas diverifikasi dan diterbitkan bukti penerimaan berkas serta pop, pop telah terisi dan berkas telah menyampaikan kasi terbang dan mengembalikan wajib pajak dan surat kepemilikan verifikasi jika berkas tidak lengkap tanah ktp dan berkas pendukung telah siap. tidak menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas dan menetapkan bukti penerimaan berkas telah diverifikasi zona nilai tanah serta meneruskan kepada camat untuk para berkas dan berkas telah verifikasi menerima berkas, meneliti kebenarannya dan memakai serta berkas telah diverifikasi menit\| berkas telah para mendisposisikttd sekretaris daerah kabupaten sekadau lisan sesuai dengan aslinya pinus ttd hape. menang kepala bagian hukum dan nam, yohanes jhon berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor subhan hip:dkp dan spot pbb p2 penagihan pbb p2 kepala dinas menyampaikan dkp, spot pbb p2 serta berita acara dkp, spot pbb p2 dan hari idp, spot pbb p2 dan penyampaian spot pbb p2 dan dkp kepada camat. berita acara berita acara diterima menerima dkp, spot pbb p2 dan berita acara penyampaian serta dkp, spot pbb p2 dan\| jam berita acara telah memeriksa dkp, spot pbb p2 dan berita acara sesuai dengan berita acara diterima mendatangi camat jumlah desa dan menandatangani berita acara penyerahan untuk camat diserahkan kembali kepada kadispenda kadispenda menerima berita acara penyerahan dkp dan spot pbb berita acara telah menit\| berita acara serta melakukan pengadministrasian, mendatangi camat diadministrasikan bupati sekadau, diundangkan sekadau ttd pada tanggal april sekretaris daerah kabupaten sekadau pinus wbb) yohanes jhon man berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor pan mna sena yaospot pbb p2 wajib pajak penagihan pbb p2 menyampaikan dkp dan spot pbb p2 kepada kapata dkp dan spot pbb p2 deep dan spot pbe p2 diterima kapata menerima dkp dan spot pbb p2 serta memeriksa kelengkapan dan deep dan spot pbb p2 dkp dan spot pbb p2 jumlah dkp dan spot pbb p2 sesuai dengan desa yang ada dan diterima kapata diterima masing masing meneruskannya kepada masing masing kepala desa. kepala desa. menerima dkp dan spot pbb p2 serta memeriksa kelengkapan dan deep dan spot pbb p2 jam dkp dan spot pbb p2 jumlah dkp dan spot pbb p2 sesuai dengan obyek pajak yang ada diterima kepala desa. telah diperiksa dan meneruskannya kepada kolektor. kelengkapannya dan jumlahnya menerima dkp dan spot pbb p2 serta memeriksa dan memilah dkp dan spot pbb p2 hari spot pbb p2 telah diterima masing masing dusun dan melakukan penyerahan kepada wajib telah diperiksa wajib pajak pajak kelengkapannya dan menerima spot pbb spot pbb p2 telah jam spot pbb p2 bisa dibayar diterima wajib pajak bank atau kolektor desa. bupati sekadau, diundangkan sekadau pada tanggal april ttd sekretaris daerah kabupaten sekadau minus ttd rup yohanes jhon sesuai berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor bantan art thattanah aktivitas kasi biaya semen man oma menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat pernyataan penguasaan tanah (dari pemilik asal) menit berkas tidak loket surat pernyataan penyerahan tanah surat dipungut pernyataan pemilik tanah surat keterangan tanah dari biaya kepala desa apabila hibah, dilengkapi dengan surat keterangan hibah dari kepala desa apabila pembagian waris dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris apabila transaksi jual beli dilengkapi dengan kwitansi dan surat keterangan jual beli fotokopi ktp pemohon, fotokopi ktp saksi, fotokopi ktp pemilik asal sketsa tanahran menit dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon menerima dokumen yang telah ditandatanganibana pinus yohanes jhon kala dilan rukun el,tanda lapor mulai kerja proyek kegiatan yang didanai oleh apbd apbn pelaksanaan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas l.surat keterangan dari skpd terkait, .surat menit berkas tidak loket pemberitahuan mulai kerja dari perusahaaniii ila bagian hukum dan bam, cit tet eontetanhsurat keterangan tenaga akad tenaga kerja asing mutu buku aktivitas petugas kasi bia menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat perjanjian kerja, visa kartu menit berkas tidak loket identitas, .surat keterangan dari perusahaan dipungut tempat bekerjseisnn teme ottotlturat pengantar penerbitan dokumen kependudukan pelaksanaan aktivitas petugas kasi biaya pemohon loket pela sekcam camat kelengkapan mata output menyerahkan berkas permohonan kepada petugas kartu keluarga: formulir permohonan kk, formulir menit berkas tidak loket isian biodata fotokopi akta nikah buku nikah, surat dipungut keterangan pindah datang (khusus bagi pemohon biaya pindah datang) perubahan asli, formulir permohonan kk, formulir isian biodata, surat keterangan kematian kelahiran surat pernyataan perubahan biodata (dihampiri dengan foto copy ialah akta kelahiran, ktp)wasitsemen berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor pala bagian hukum van sansekadaumberi kewenakomendasi izin penyelenggaraan hiburan aktivitas petugas kasi biaya pemohon loi sekcam camat kelengkapan output menyerahkan berkas permohonan kepada petugas panitia penyelenggara dari kepala desa, .proposal menit berkas tidak loket panitia, .rekomendasi kepala desa, surat permohonan dipungut rekomendasi ketua panitipop dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon sii dna "nai mba ala daun urutan jam laki, tarian senadomisili partai politik lembaga swadaya masyarakat mutu buku aktivitas kasi bia menyerahkan berkas permohonan kepada petugas pac, .surat keterangan domisili sekretariat dari menit berkas tidak loket kepala desa, .surat tanda terdaftar dari kesbangpol" menelaah dan memakai dokumen yangbeaid ttd pinus yohanes jhon berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor gilirangesahan persetujuan lingkungan aktivitas petugas kasi sek biaya menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat pernyataan persetujuan lingkungan spl), berkas tidak loket fotokopi ktp pemohon dipungutcaraprokcukup umur aktivitas petugas kasi biaya menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan dari kepala desa, .fotokopi kk, menit berkas tidak loket fotokopi akta kelahiran ijazahasigtd amenikah mutu buku aktivitas petugas kasi menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan dari kepala desa, .surat pernyataan menit berkas tidak loket belum menikah, .fotokopi ktp,losssam menit dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon tg. menerima dokumen yang telah ditandatangani jww. ,.,.,usaha aktivitas petugas kasi biaya menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan usaha dari kepala desa, .fotokopi menit berkas tidak loket ktp, surat pernyataan persetujuan lingkungan, .pas dipungut foto 4x6 lembar, .jika berbadan hukum melampirkan biaya fotokopi akta perusahaan dari notaris, .sketsa lokasi usaha, foto lokasi usaha,ggdodi menerima dokumen yang telah ditandatangani isusulan pensiun aktivitas petugas kasi biaya pemohon pelpemberhentian pembayaran gaji dari berkas tidak loket bukan, .fotokopi cons, pns, pangkat terakhir, dipungut karpet, aspen, baris kartu, kk, ktp, akta biaya perkawinan buku nikah, akte kelahiran surat keterangan kelahiran, .surat pengantar dari instansipetak mengoreksi dokumen dan apabila dokumen sudah am.rnegara desa menarkelakuan baik aktivitas petugas kasi biaya menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan kelakuan baik dari kepala desa, menit berkas tidak loket fotokopi ktp, .pas foto 4x6 bewarna lembarflatar dipungut belakang merah)an men dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon ho sabhpenyandang masalah kesejahteraan sosial (pelaksanaan mutu buku aktivitas petugas kasi biaya pemohon sekcam cma kelengkapan output menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan dari rumah sakit atau puskesmas, menit berkas tidak loket surat keterangan dari kepala desa, fotokopi kartu dipungut menerima dan memeriksa kelengkapanlkolahiran aktivis. menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan dari bidan, surat keterangan dari menit berkas tidak loket kepala desa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta dipungut nikah0000p menit dokumen sebelum diserahkan kepada pemohon di! mangan snnnnnnnneutkadministrasi terpadu kecamatan:::sea sea tmatian aktivitas petugas kasi biaya pemohon lokmeninggal dari kepala desa rumah menit berkas tidak loket sakit, fotokopi kartu keluargapeeai menerima dokumen yang telah ditandatangani tano att ant ujijanda duda aktivitas petugas kasi biaya pemohon lol pel sekcam camat kelengkapan max output menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan kematian dari kepala desa rumah menit berkas tidak loket sakit, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta dipungut perceraian dan"han tangaita san subahli waris aktivitas petugas kasi biaya menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat keterangan ahli waris, .surat keterangan dari menit berkas tidak loket kepala desa, .fotokopi ktp para ahli waris, apabila dipungut pokok waris meninggal dilengkapi dengan surat biaya keterangan meninggal dari rumah sakit kepala desasipinus yohanes jhon berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor ahhibah hak penguasaan tanah esa aktivitas petugas kasi bia menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat hibah dari pemilik asal, surat keterangan menit berkas tidak loket hibah dari kepala desa,, .fotokopi ktp pemohon, saksi dipungut dan pemilik asala kaarnyataan hak penguasaan tanah asm aktivitas petugas kasi biaya saw format katngaraa maa 00m menyerahkan berkas permohonan kepada petugas surat pernyataan penguasaan tanah, surat menit berkas tidak loket pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah surat dipungut pernyataan pemilik tanah, .surat keterangan tanah dari biaya kepala desa, .fotokopi ktp pemohon, fotokopi ktp saksi, sketsa tanah menerima dan memeriksa kelengkapan mer.subhanuntuk rumah tinggal dengan ketentuan bukan bangunan pemerintah, bukan bangunan komersial:: bangunan tidak bertingkat: bangunan permanen, semi permanen dan sementara: luas bangunan tidak lebih dari m2: izin usaha mikro dengan ketentuan untuk: berlokasi wilayah atau area yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai lokasi untuk usaha mikro: usaha mikro yang efektivitas usahanya berkeliling (mobile): usaha rumahan selama tidak merubah seluruh atau sebagian besar tempat tinggal menjadi lokasi usaha: koperasi yang dari sisi nilai kekayaan atau nilai penjualan masuk dalam kategori usaha mikro: berlokasi wilayah kabupaten sekadau dan memenuhi kriteria atau ruang lingkup izin usaha mikro, usaha mikro yang sudah habis masa berlaku izin usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya. non perizinan registrasi surat keterangan tanah, registrasi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah, registrasi surat hibah hak penguasaan tanah: registrasi surat keterangan ahli waris: registrasi surat keterangan janda duda, registrasi surat keterangan kematian, registrasi surat keterangan kelahiran: registrasi surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial: registrasi surat keterangan kelakuan baik: registrasi pengesahan usulan pensiun pns: registrasi surat keterangan usaha: registrasi surat keterangan belum menikah: registrasi surat keterangan belum cukup umur, registrasi pengesahan surat persetujuan lingkungan: registrasi keterangan domisili partai politik lembaga swadaya masyarakat, rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan: surat pengantar penerbitan dokumen kependudukan: pendataan wajib pajak khusus pbb p2 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan): penagihan langsung pbb p2 pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan): registrasi pengesahan surat keterangan tenaga akad tenaga kerja asing, dan registrasi surat tanda lapor mulai kerja proyek kegiatan yang didanai oleh apbd apbn. izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditandatangani oleh camat. jenis: persyaratan pelayanan, cc.apat disampaikan secara langsung dan atau melalui kotak pengaduan,apat dan sekretaris kecamatan. bab pembiayaan segala biaya akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada apbd kabupaten sekadau bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini berlaku, semudiundangkan sekadau rufipes pada tanggal april. subhan nip, o01op ijin mendirikan bangunan untuk rumah tinggal aktivitas petugas kasi tim keterangan pemohon lot pel teknik sekcam kelengkapan output mengambil formulir permohonan fair formulir permohonan persyaratan pas poto 3x4 permohonan telah diambil lembar, ktp lembar, sertifikat tanah, surat menyerahkan formulir untuk diisi pemohon formulir formulir permohonan bangunan permohonan menit telah diserahkan rumah tinggal pernyataan tanah tidak dalam sengketa, tanda lunas \|mengisi formulir kemudian menyerahkan formulir permohonan yang formulir permohonan pbb tahun terakhir telah diisi kepada pemohon untuk diisi beserta berkas persyaratan formulir telah diisi dengan rp: ambar, rekomendasi kai kepada petugas loket permohonan dan disertai berkas aha berkas persyaratan persyaratan menerima, memeriksa dan meneliti formulir dan berkas pemohon formulir permohonan tim teknis terdiri dari tim jika lengkap diberi penomoran dan pencatatan jika tidak lengkap formulir telah diisi dengan teknis paten kecamatan, dikembalikan pemohon untuk dilengkapi permohonan dan menit\|disertai berkas dinas dan pertambangan, berkas persyaratan persyaratan telah tinggal bappeda, dan badan diteliti semi permanen lingkungan hidup membuat jadwal rapat dan undangan rapat dengan tim teknis dan awal peninjauan 99an melaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan jadwal semur lapangan naa peninjauan lapangan bersama tim teknis permohonan dan hari berkas persyaratan melakukan peninjauan lapangan untuk menilai apakah bap hasil peninjauan apabila tidak hasil peninjauan memenuhi syarat atau tidak untuk dikeluarkan ijin kemudian formulir lapangan bangunan menyatakan bahwa tidak membuat bap pemeriksaan. apabila layak, pemohon diminta permohonan dan hari rumah tinggal (layak bangun, maka pemohon melengkapi rekomendasi kepala desa untuk penerbitan imb. berkas persyaratan diminta untuk mengajukan sementara nga) mencetak draf imb rumah tinggal dan meneruskan sekcam untuk draf imb rumah taraf imb rumah rp. permohonan ulang dipakai tinggal menit tinggal menelaah dan memakai draf ijin mendirikan bangunan untuk rumah draf imb rumah draf imb rumah tinggal kemudian diteruskan kepada camat untuk ditandatangani tn: tinggal tinggal telah dipakai menelaah dan menandatangani surat izin mendirikan bangunan draft imb imb rumah tinggal untuk rumah tinggal dan menyerahkan kepada petugas loket untuk telah ditandatangani diberikan tanda bukti pembayaran retribusi daerah tinggal menyerahkan tanda bukti pembayaran retribusi daerah kepada tanda bukti tanda bukti pemohon pembayaran menit (pembayaran retribusi daerah mengambil imb rumah tinggal yang telah ditandatangani oleh imb rumah tinggal camat dengan menunjukan bukti lunas pembayaran retribusi daerah si sebagai syarat pengambilan izin tingga diundangkan sekadau bupati sekadau, pada tanggal april ttd sekretaris daerah kabupaten sekadau tip pinus yohanes jhon berita daerah kabupaten sekadau tahun nomor aam suai dengan aslinya pdata data dtikttm dan ham kepala bagian hukum yan hai nanrus sop izin usaha mikro ium) kabupaten sekadau uraian kegiatan petugas kasi biaya keterangan loket pet kelengkapan pemohon sekcam camat output mengambil formulir isian loket informasi dan menyerah formulir permohonan ium, berkas persyaratan sudah tidak berkas persyaratan pengajuan izin usaha mikro foto copy ktp dan kk, surat diserahkan dipungut keterangan pengantar dari menit biaya desa, pas photo lomba memberi informasi dan menerima berkas persyaratan formulir permohonan ium formulir permohonan ium pengajuan izin usaha mikro kemudian menyerahkan menit (sudah diserahkan formulir isian kepada pemohon untuk isi mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan, formulir permohonan ium formulir permohonan ium kemudian menyerahkan kepada petugas front office menit\|sudah diisi oleh pemohon menerima formulir isian selanjutnya memeriksa dan formulir permohonan formulir permohonan ium meneliti kelengkapan berkas jika lengkap dan benar dan berkas persyaratan dan berkas persyaratan diteruskan kepada petugas perijinan jika belum lengkap menit yang telah diperiksa dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi kelengkapannya menerima berkas dan formulir isian dari front office untuk formulir permohonan ium draf surat izin usaha selanjutnya menerbitkan surat ijin usaha mikro dan dan berkas persyaratan mikro diteruskan sekcam untuk dipakai aoi menelaah dan memakai surat ijin usaha mikro kemudian draf surat izin usaha mikro draf surat izin usaha diteruskan kepada camat mikro sudah dipakai menelaah dan menandatangani surat izin usaha mikro dan draf surat izin usaha mikro surat izin usaha mikro meneruskan kepada petugas perizinan untuk diserahkan menit yang telah ditandatangani dom menerima surat izin usaha mikro yang telah surat izin usaha mikro yang surat izin usaha mikro ditandatangani dan menginformasikan kepada petugas telah ditandatangani yang telah ditandatangani front office untuk membuat resi pengambilan surat izin menyerahkan resi pengambilan surat izin usaha kepada resi pengambilan resi pengambilan sudah pemohon diserahkan menerima resi dari front office dan menyerahkan kepada resi pengambilan (resi pengambilan sudah petugas perizinan menit diterima petugas menyerahkan ium resi pengambilan surat izin usaha mikro sudah ditelihen pemohon menerima ium surat izin usaha mikro surat izin usaha mikro sudah diterima diundangkan sekadau bupati sekadau, pada tanggal april sali nan sesuai dengan asli sekretaris daerah kabupaten sekadau pada heli nyaman hann ttd kepala bagian hukum dan ham, pinusbank kalbar melakukan pembayaran pbb p2 kepada teller bank kalbar uang untuk membayar menitjuang telah diterima teller "bi pbb p2 bank kalbar menerima uang pembayaran pbb p2 dan memberikan stats yang uang telah diterima menit stats yang telah sahkan telah sahkan untuk sebagai bukti lunas pbb p2 kepada wajib pajak teller bank kalbar sahsubhanyang tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten ogan komering ulu selatan, bahwa berdasarkan pertimbangannadibk diberikan setiap bulan sesuai peringkat jabatan sebagai berikut pada setda, eselon illa sebesar rp. sepuluh juta rupiah), eselon ii.b sebesar rp. lima juta rupiah), eselon iii.a pada bagian keuangan sebesar rp. dua juta lima ratus ribu rupiah), eselon iv.a pada bagian keuangan sebesar rp. satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), pada bukan: eselon ii.b sebesar rp. lima juta rupiah), eselon iii.a sebesar rp. tiga juta rupiah), eselon iii.b sebesar rp. dua juta lima ratus ribu rupiah), eselon iv.a sebesar rp. dua juta rupiah), pada bappeda dan pm, eselon il.b sebesar rp. empat juta rupiah),ada didenda, eselon ii.b sebesar rp. empat juta rupiah), eselondara bupati ogan komering ulu selatan, baca hukum alaydewan perwakilan rakyat daerah kabupaten demak telah memberikan persetujuan pergeseran anggaran melalui surat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten demak nomor tanggal maret perihal persetujuan pergeseran anggaran mendahului penetapan perda apbd perubahanperubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah berkenaan masing masing pada skpd badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten demak, dinas pekerjaan umum perumahan pertambangan dan energi kabupaten demak, dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah kabupaten demak, dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten demak, rumah sakit umum daerah sunan kalijaga kabupaten demakwakil bupati demak, ttd haryantonam bupati lahat peraturan bupati lahatlahatdoman pengangkatan dan pemberhentian pegawai non pns rumah sakit umum daerah lahat, bahwa berdasarkan pengkajian peraturan bupati dan peraturan direktursudah tidak sesuai dengan kinerja pegawai yang melakukan pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah lahanon pnsscanned cam scannertentang penetapan kelasnomor peraturan bupati lahat nomor tahun tentang sistem remunerasimemutuskan menetapkan perubahan peraturan bupati lahat nomor tahun. scanned cam scanner babi.: bupati adalah bupati lahat: rumah sakit umum daerah lahat yang selanjutnya disebut rsud adalah rumah sakit umum daerah lahat: direktur adalah direktur rsud lahat, badan layanan umum daerah yang selanjutnya disingkat blue adalah satuan kerja perangkat daerah, yaitu rsudbadan layanan umum daerah yang bukan berstatus pns, atau pensiunan pns, atau tni polri atau pensiunan tni polri yang dipekerjakan rumah sakit. pegawai tetap badan layanan umum daerahbekerja sebagai pegawai tidak tetap selama (satu) tahun pegawai tidak tetap ptt) badan layanan umum daerah ptt)dengan kebutuhan. pengadaan rekrutme evaluasi setalah kandidat menjalani masa nerrahaan dan scanned cam scanner penyerahan hasil keputusan manajemen terkait status kandidat setelah melewati masa percobaan. dewan pengawas adalah pejabat yang ditunjuk oleh bupati lahaguna menjamin kemajuan dan perkembangan rumah sakit. bab kebijakan, kedudukan dan status pengelolaan pegawai badan layanan umum daerah merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai pegawai badan layanan umum daerah non pnsadan layanan umum daerah non pns berkedudukan sebagai pegawai blue non pns rsud lahat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) secara penuh. pegawai blue non pns terdiri dari: pegawai tetap pt) badan layanan umum daerah non pns rsud lahat, pegawai tidak tetap ptt) badan layanan umum daerah non pns rsud lahat: cc. pegawai harian lepas badan layanan umum daerah rsud lahat. pegawai tidak tetap blue non pns yang dapat diangkat menjadi pegawai tetap, hanyalah pegawai tidak tetap blue non pns yang dalam masa kontrak melaksanakan tugas dengan baik, berperilaku baik serta dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai pegawai tetap blue non pns rsud lahathasil penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada dewan pengawas. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur mengenai pegawai blue non pns pada rsud lahat yang meliputi: perencanaan dan pengadaan pegawai pengangkatan surat perjanjian kerja dan pernyataan kerja scanned cam scanner pembinaan pemindahan dan pemberhentian masa kerja dan batas usia pensiun hak, kewajiban dan larangan anggaran i. karier dan penghargaan waktu kerja, istirahat dan cuti pengawasan dan pengendalian penyelesaian perselisihan laporan ketentuan peralihan babi formasi pegawai blue non pns pegawai blue non pns rsud dapat menduduki formasi pegawai sebagai berikut tenaga kesehatan tenaga administrasi tenaga pelayanan internal pegawai blue non pns rsud sebagaimana dimaksud pada dilarang menduduki jabatan sebagai berikut pengguna anggaran: kuasa pengguna anggaran: cc. bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran. rincian formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan direktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bab perencanaan dan pengadaan pegawai bagian kesatu perencanaan pengadaan perencanaan kebutuhan pegawai blue non pns ditetapkan oleh direktur berdasarkan analisis kebutuhan, arah kebijakan dan strategi rumah sakit serta rencana kerja dan anggaran rsud. perencanaan kebutuhan pegawai bluescanned cam scanner perencanaan kebutuhan pegawai blue non pns sebagaimana dimaksud pada dan disusun berdasarkan analisis beban kerja, prasarana dan sarana yang tersedia: uraian dan peta jabatan. bagian kedua mekanisme pengadaan pengadaan dilakukan oleh tim pengadaan yang dibentuk berdasarkan keputusan direktur. tim diketuai oleh pejabat yang membawahi kepegawaian pada instansi pemerintah kabupaten: jumlah anggota tim maksimal berjumlah (lima) orang yang terdiri dari petugas yang dianggap cakap dan mampu dalam rekrutmen ketenagaan rsud. pengadaan rekrutmen pegawai blue non pns dilakukan setelah mendapat persetujuan bupati, yang sebelumnya telah diadakan pengkajian dari aspek keuangan dan kebutuhan pelayanan. pengkajian dilakukan oleh tim pengkajian kepegawaian yang dibentuk berdasarkan keputusan direktur. tim pengkajian kepegawaian beranggotakan (lima) orang yang terdiri dari petugas yang dianggap cakap dan mampu dalam analisis ketenagaan rumah sakit. tim melaporkan hasil pengkajian kepada direktur sebagai bahan pertimbangan sebelum mendapatkan persetujuan dari bupati. pengadaan pegawai blueblueblue non pns dilakukan secara terbuka dan dilaporkan kepada dewan pengawas. mekanisme pengadaan pegawai blue non pns sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengbagian ketiga tahapan pengadaan tim pengadaan melakukan publikasi pengumuman kebutuhan melalui media tertentu, sesuai dengan ketersediaan waktu dan biaya. scanned cam scanner tim mengumpulkan setiap lamaran yang masuk. lamaran yang diterima hanya melalui pos. pada kebutuhan khusus, demi kepentingan rumah sakit, direktur setelah mendapat persetujuan bupati dapat langsung melakukan kerjasama kepada pihak penyedia tenaga kerja atau perorangan guna pemenuhan tenaga, seperti dokter spesialis, tenaga keamanan (satpam), tenaga kebersihan dan juru masak. bagian keempat ujian penyaringan pengadaan pegawai blue non pns dilaksanakan dengan ujian penyaringan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada meliputi seleksi administrasi: tes tertulis (tes akademis): psikosis: tes wawancara: tes keterampilan kerja skill tes) kompetensi seleksi administrasi yang dimaksud pada huruf yaitu seleksi administrasi yangdilakukan terhadap lamaran yang masuk melalui pos, dengan kriteria sebagai berikut: dokumen yang menyertai lamaran sesuai dengan yang dipersyaratkan: memiliki tingkat pendidikan dan nilai akhir sesuai dengan persyaratan, cc. memiliki spesifikasi pengalaman kerja sesuai dengan kebutuhan: tes tertulis tes akademis) sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut tes tertulis dilakukan pada peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi: materi tes tertulis dilakukan untuk mengetahui tingkat akademis pelamar sesuai yang dibutuhkan dan materi disesuaikan dengan posisi pelamar dan tingkat pendidikan yang menjadi kebutuhan rsud lahat, materi tes tertulis disusun oleh tim rekrutmen, dan merupakan dokumen rahasia. psikosis sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut pelamar yang dinyatakan lulus tes tertulis berhak untuk mengikuti tahapan seleksi psikosis. seleksi psikosis diberikan disesuaikan dengan posisi dan tingkat pendidikan yang menjadi kebutuhan. tes wawancara sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: seleksi wawancara dilakukan terhadap pelamar yang dinyatakan lulus psikosis. sebelum diwawancarai pelamar harus mengisi formulir aplikasi calon pegawai. scanned cam scanner tujuan wawancara adalah untuk mengetahui informasi yang tepat tentang latar belakang calon, dan hasilnya akan disatukan dengan hasil psikosis menjadi laporan psikologis dan piktogram yang menggambarkan profile calon yang bersangkutan. tes keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: pelamar yang dinyatakan lulus wawancara akan mengikuti tes keterampilan kerja skill tes) kompetensi. tes keterampilan kerja dilakukan oleh unit yang membutuhkan tambahan karyawan dengan pengawasan tim rekrutmen. cc. nilai yang diperoleh dari masing masing peserta tes dirangkum dalam formulir hasil tes keterampilan kerjbagian kelima syarat administrasi syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi pegawai blue non pns adalah seorang yang telah memenuhi kriteria, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman sesuai kebutuhan rsud, berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rsud: bukan berstatus pegawai negeri sipil tni polri, bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan aturan rsud: memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. syarat umum untuk dapat diangkat menjadi pegawai blue non pns adalah: melengkapi dokumen dokumen sebagai berikut: surat lamaran kerja: daftar riw hidup: fotokopi kartu tanda penduduk ktp), fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir: fotokopi surat keterangan pengalaman bekerja, jika sudah pernah bekerja sebelumnya: surat tanda kelakuan baik yang dikeluarkan kepolisian surat keterangan bebas narkoba: surat keterangan sehat: pas foto dengan ukuran dan jumlah sesuai yang diminta. warga negara indonesia: usia minimal tahun dan maksimal tahun, dan memenuhi syarat setiap tahapan seleksi yang dilakukan. bab pengangkatan bagian kesatu pegawai tidak tetap blue non pns pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam sebagai ptt blue non pns, ditetapkan oleh direktur dan diangkat berdasarkan scanned cam scanner perjanjian tertulis sebagai ptt blue non pns. ptt blue non pns sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan masa kerja (satu) tahun dan dapat diberlakukan (tiga) bulan masa percobaan dalam masa kerja, ptt blue non pns yang habis masa kerjanya dapat diangkat kembali diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja bernilai baik. ptt blue non pns yang akan diangkat kembali diperpanjang masa kerjanya sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut menyampaikan permohonan perpanjangan masa kerja ptt blue non pns dan usulan dari kepala unit kerja dengan melampirkan fotokopi daftar penilaian kinerja permohonan perpanjangan masa kerja ptt blue diajukan oleh ptt blue non pns yang bersangkutan kepada direktur paling lambat (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, pengangkatan kembali perpanjangan masa kerja ptt blue non pnspegawai tetap blue non pns pegawai tetap blue non pns dapat diangkat dari: ptt blue non pns dengan masa kerja paling singkat (satu) tahun tenaga strategis atau tenaga yang mempunyai kecakapan khusus yang dibutuhkan rsud. pengangkatan pegawai tetap blue non pns sebagaimana dimaksud pada (satu) dilaksanakan melalui seleksi yang ditetapkan direktur. ptt blue non pns yang tidak lulus seleksi menjadi pegawai tetap dapat diberikan perpanjangan masa kerja selama (satu) tahunblue non pns wajib menandatangani surat perjanjian kerja atau surat pernyataan kerja. surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara direktur dengan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap blue non pns yang isinya sekurang kurangnya memuat nama, alamat kantor rsud lahat scanned cam scanner nama, jenis kelamin,umur dan alamat pegawai:rsud lahat dan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap blue non pns:blue non pns jangka waktu perjanjian kerja bagi pegawai tidak tetap blue non pns rsud lahatsebagaimana pada format perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan ini bagian ketigablue non pns rsud lahatoleh kantor rsud lahat, tidak menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil:gian keempat penugasan pegawai blue non pns penetapan penugasan pegawai blue non pns dilakukan oleh direktur dengan diterbitkan surat perjanjian kontrakscanned cam scanner bab viii pembinaan bagian kesatu pembinaan pegawai blue non pnsblueblue non pnsmindahan dan pemberhentian pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai blue non pns dalam dan dari tugas dan atau jabatan dilaksanakan dengan keputusan direktur, pengangkatan dan pemberhentian pegawai blue non pns rsud dilaporkan direktur kepada bupati melalui dewan pengawas, pegawai blue non pns yang diberhentikan sebagai pegawai blue non pns rsud lahat diberikan hak hak kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan dan peraturan rsud dan atau perjanjian kerja yang disepakati. pemberhentian pegawai blue non pns yang dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik tidak diberikan hak hak kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan. bab masa kerja dan batas usia pensiun masa kerja pegawai blue non pns diatur lebih lanjut oleh direktur, tetapi tidak diperkenankan memasukkan masa kerja luar rsud dalam masa kerja pegawai blue non pns. batas usia pensiun pegawai blue non pns ditentukan sesuai dengan profesi sebagaimana dijelaskan dalam lampiran iii peraturan ini. scanned cam scanner bab hak, kewajiban dan larangan bagian kesatu hak pegawai blue non pns pegawai blue non pns berhak menerima gaji berdasarkan standar dal pegawai honorer paket pemerintah kabupaten selama masa percobaan (tiga) bulan sebesar rp. enam ratus ribu rupiah) setiap bulan,sos6 (delapan puluh persen) dari gaji tetap terdiri dari m jenis profesi gaji perbulan pendidikan dokter spesialis spesialis dokter residen dokter umum dan dokter gigi perawat nurse perawat fungsional tenaga kesehatan fungsional tenaga kesehatan fungsional akuntan s1 # akuntan pembantu laporan keuangan \|. pembantu laporan keuangan tenaga penunjang medis analisa kesehatan,apoteker tenaga penunjang non kesehatan tenaga penunjang non kesehatan tenaga penunjang non kesehatan , \| sta pegawai blue non pns setelah dinyatakan lulus penilaian kinerja setelah (satu) tahun berhak menerima gaji terdiri dari tenis profesi dokter spesialis dokter residen dokter umum dan dokter gigi dokter perawat nurse stt nurse perawat fungsional tenaga kesehatan fungsional tenaga kesehatan fungsional aan sts akuntan pembantu laporan keuangan pembantu laporan keuangan scanned cam scanner kini tenaga penunjang medis analisa kesehatan, radlografer, tenaga penunjang medis diri analis kesehatan, .\| radiografi, fisioterapi tenaga penunjang non medis gizi, farmasi, sanitasi, medical tenaga penunjang non medis diri. girl, farmasi, pool oil. medical record, sanitasi, ias apoteker s1. apoteker tenaga penunjang non kesehatan semua jurusan ati tenaga penunjang non kesehatan diri. semua jurusan l18 tenaga penunjang non kesehatan sta peningkatan gaji pokok pegawai blue non pnscc,,, dan diatur oleh direktur. bagian kedua kewajiban pegawai blue non pns setiap pegawai blue non pns wajib: bersedia ditugaskan pada seluruh unit kerja rsud: melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik baiknya: memelihara dan atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif rsud: mematuhi dan menjalankan peraturan dan atau tata tertib rsud. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada direktur dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. scanned cam scanner bagian ketiga larangan pegawai blue non pns setiap pegawai blue non: menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan: duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik mengerahkan pegawai lain dan atau menggunakan fasilitas negara untukmenggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye bab xii anggaran anggaran belanja untuk membiayai pegawai blue non pns dibebankan pada pendapatan operasional rsud yang dicantumkan dalam rencana bisnis dan anggaran: pendapatan dari apbd atau apbn tidak diperkenankan untuk membiayai belanja pegawai blue non pns dalam bentuk apapun. scanned cam scanner bab xiii karier dan penghargaan bagian kesatu karier pegawai blue non pnsldiemban oleh pegawai blue non pns: ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier pegawai blue non pns diatur dengan peraturan direktur bagian kedua penghargablue non pns teladan diatur lebih lanjut dengan keputusan direktur. bab xiv waktu kerja, istirahat dan cuti bagian kesatu waktu kerja jam kerja dan hari kerja pegawai blue non pns diatur lebih lanjut oleh direktur. bagian kedua kehadiran kerja pegawai blue non pnsjin atau persetujuan dari atasan langsung. bagian ketigaempat kerja lembur kerja lembur merupakan kerja yang dilakukan oleh pegawai blue non pns atas permintaan atasan pimpinan luar jam kerja yang ditentukan. scanned cam scanner pegawai berhak mendapatkan atas uang lembur apabila bekerja melampaui jam kerja yang ditentukan. besaran uang lembur per jam dihitung sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten lahat.(tiga) jam: satu minggu paling banyak (empat belas) jam bagian kelima cuti cuti bagi pegawai blue non pns terdiri dari cuti tahunan: cuti besar: cc. cuti sakit: cuti bersalin: cuti karena alasan penting. cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut: pegawai blue non pns: cuti tahunan tidak dapat dipecah pecah hingga jangka waktu yang kurang dari (tiga) hari kerja: untuk mendapatkan cuti tahunan pegawai blue non pns yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada direktur: cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh direktubesar sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut: pegawai blue non pns, pegawai blueblue non pns yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada benar diberikan secara tertulis oleh direktur, cuti besar dapat digunakan oleh pegawai blue non pns yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama (ibadah haji): cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh direktur untuk paling lama (dua) tahun, apabila kepentingan dinas scanned cam scanner mendesak. cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut setiap pegawai blue non pns yang menderita sakit berhak atas cuti sakit: pegawai blue non pnsblue non: pegawai blue nonblue non pns: cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan untuk waktu paling lama (satu) tahun: pegawai blue nonblue non: selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf pegawai blue non pns yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut setiap pegawai blue non pns wanita berhak mendapatkan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga: pegawai blue non pns yang telah menggunakan cuti bersalin berhak untuk cuti bersama, cuti tahunan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting: pegawai blue non pns dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anak keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan: pegawai blue non pns wanita yang akan telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai berikut setiap pegawai blue non pns berhak atas cuti karena alasan penting karena terjadinya kondisi force major, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi. scanned cam scanner pegawai blue non pns yang telah menggunakan cuti karena alasan penting berhak atas cuti bersama, cuti sakit dan cuti bersalin. bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap formasi, penerimaan, seleksi dan pemberian sanksi pegawai bluebupati. bab xvi penyelesaian perselisihan penyelesaian perselisihan antara pegawai blue non pns dengan rsud diselesaikan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan:. bab xvii laporan rsud wajib menyampaikan laporan kepegawaian pegawai blue non pns kepada bupati melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi kepegawaian daerah secara reguler setiap triwulan, semester dan tahunan. bab xviii ketentuan peralihan terhadap pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan oleh pns dan atau pegawai blue non pns, rsud dapat menggunakan tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja,akan ditetapkan oleh direktur sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xixicabut dan dinyatakan tidak berlaku.m kabupaten lahat. kernet konsep powmupnep sai perjanjian par stalin bes sokoinasikan dng bagian op. ranocaos ditetapkan lahat lama bagian huruf pada tanggal iba bupati abi syahmora, sh.m nip. asyari rica'! diundangkan lahat padatanggal sekretaris daerah kabupaten lahat nasrul asyari berita daerah kabupaten lahat tahun nomor scanned cam scanner lampiran peraturan bupati that aah tahun ana pemerintah kabupaten lahat loteng. rumah sakit umum daerah lahat selena. harun solar telp. fax lahat 55k perjanjian kerjasama antara rumah sakit umum daerah (rsud) lahat denga(blue non pns) pada rumah sakit umum daerah (rsud) lahat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue lahat secara penuh nomor pks rsud pada hari ini . tanggal . (.) bulan . (.) tahun . (.) yang bertanda tangan bawah ini nama nip pangkat gol.ruang jabatan alamat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama rsud lahat, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama ii. nama tempat tgl lahir :warna sama disebut sebagai para pihak dan masing masing disebutadan layanan umum daerah non pegawai negeri sipil blue non pns) pada rumah sakit umum daerah rsud) lahat dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut bab obyek perjanjian pihak pertama memberikan pekerjaan kepada pihak kedua dan pihak ketika menerima pekerjaan dari pihak pertama sebagai pegawai badan layanan umum scanned cam scanner daerah non pegawai negeri sipil blue non pns) yang ditugaskan pada unit unit kerja yang telah ditentukan oleh pihak pertama lingkungan rumah sakit umum daerah rsud) lahat. bab hak dan kewajiban kewajiban pihak pertama adalah memberikan kepada pihak kedua sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pertama, yaitu gaji, setelah pihak kedua melaksanakan tugasnya dan dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya sebesar enam ratus ribu rupiah) selama masa percobaan (tiga) bulan: pihak kedua80x (delapan puluh persen) dari gaji tetap terdiri dari hens proksi gaji perbulan pendidikan dokter spesialis spesialis spesialis (kerjasama) dokter umumkan dokter gig doktor nurse perawat fungsional keperawatan tenaga kesehatan fungsional kesehatan tenaga kesehatan fungsional iii kesehatan akuntan sit akuntan pembantu laporan keuangan jurusan keuangan tenaga penunjang medis analisa kesehatan, radiografi, fisioterapi tenaga penunjang medis diri analis kesehatan, arema benua meda so00s (dn angle kahaan, tenaga penunjang non medis gizi, farmasi, sanitasi, medicalsta pihak kedua setelah dinyatakan lulus penilaian kinerja setelah (satu) tahun berhak menerima gaji terdiri dari io. denis profesi gaji serbuan pendidikan dokter spesialis spesialis dokter umumkan dokter gigi s1# dokter perawat nurse st# use perawat fungsional keperawatan tenaga kesehatan fungsional div kesehatan akuntan s14 akuntan pembantu laporan keuangan , \| jurusan keuangan pembantu ajaran kartiannan nan nan herman arini aan scanned cam scanner tenaga penunjang medis analisa kesehatan, berluanarafar mma fisioterapi tenaga penunjang medis diri analis kesehatan, radiagrafor, fisioterapi tenaga penunjang non medis gi, farmasi, sanitasi madinah record tenaga penunjang non medis diri gizi, farmasi, medical record, sanitasi apoteker s1, apoteker tenaga penundaan non kesehatan semua jurusan tenaga penunjang non kesehatan dul, semua jurusan tenaga penunjang non kesehatan sta jasa pelayanan remunerasi sesuai dangan ketentuan yang berlaku, cuti setelah bekerja selama (dua belas) bulan secara berturut turut:jaminan kesehatan serta tunjangan pasca tugas yang besarnya tidak lebih dari gaji pokok. hak pihak pertama mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas kinerja yang dilakukan oleh pihak kedua: mengalihtugaskan pihak kedua antar unit kerja lingkungan rsud lahat: memberhentikan pihak kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada rsud larattaati semua ketentuan yang berlaku bagi pegawai tidak tetap non pns pada rsud lahat: melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab: menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan:: diatas (sepuluh) hari kerja, mendapatkan upah (satu) bulan penuh: dan meninggal dunia, kurang dari (sepuluh) hari kerja pada bulan yang berkenaan, mendapatkan span (satu) bulan penuh. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aturan cuti bagi pegawai non pns rsud lahat: mendapatmemperoleh jaminan kesehatan gan tunjangan pasca tugas yang besarnya tidak lebih dari gaji pokok scanned cam scanner bab iii penempatan pihak pertama menempatkan pihak kedua pada unit kerja instalasi . untuk melaksanakan tugas sebagai . sha dapat mengalihtugaskan atau mempersatukan pihak kedua pada unit kerja instalasi lain selain unit instalasi sebagaimana dimaksud pada (satu), baik tetap atau sementara sesuai dengan kebutuhanrsud lahatoktober sampai dengan tanggal oktobersanksi jika pegawai mengundurkan diri pada saat masa percobaan (tiga) bulan, maka dikenakan pinalti sebesar (tiga) bulan gaji masa percobaan, yaitu sebesar jika pegawai mengundurkan diri pada saat menjadi pegawai tidak tetap, yaitu pada kurun waktu (tiga) bulan sampai dengan (satu) tahun pertama bekerja rumah sakit umum daerah lahat, maka dikenakan pinalti sebesar (tiga) bulan gaji sesuai dengan ketentuan pada perjanjian kerja sama ini. ketentuan dan ini tidak berlaku jika pegawai yang bersangkutan meninggal dunia atau dipecat dengan tidak hormat. bab pemutusan perjanjian kerja dengan menyambu:rsud lahat. bab vii addendum amandemen hal hal yang tidak atauscanned cam scanner bab viii penutup peran perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak lahat pada bag bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal perjanjian kerja ini, pihak pertama direktur bup minut kabinet konsep perlu kep srt perjanjian telah diteliti dikoordinasikan dng bag!an hukum register oo. fe. tanggal.s. kepala bagian help saifuddin asyari rivai abi syahmora, sh.mt nip. scanned cam scanner lampiran ii : peraturan bupati lahat nomor tahun tanggal lab pernyataan kerja pegawai badan layanan umum daerah non pegawai negeri sipil rumah sakit umum daerah lahat surat pernyataan pakta integritas yang bertanda tangan bawah ini nama tempat tgl lahir jenis kelamin laki laki perempuan pendidikan tahun status perkawinan kawin tidak kawin duda janda" alamat dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia secarasecara tidak langsung berupa uang, hadiah, rabat, bantuanjektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas: mengemudi pertentangan kepeniiiyan onigiri inisiasi) dalan tigaksanakari tugas, melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan sebaik baiknya dalam rangka pencapaian visi dan misi rsud lahat menjadi rumah sakit unggulan dengan pelayanan prima , bersikap patuh terhadap peraturan perundang undangan tentang disiplin pegawai, penyelenggaraan rumah sakit, pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dan kode etik pegawai lingkungan rsud lahat:tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil, kecuali diatur tersendiri oleh peraturan perundang undangan: tidak menuntut kesgyanterdaii jani gitar keraripuan anggaran rsud lantairsud lahdapat memanurii. yang bersangkutan, materai nama jelas minut kabinet konsep perlu kep ist perjanjian telah diteliti dikoordinasikan dng bagian hukum register f. tanggal p.s.: bup kepala gan hukum asyari rica'i ab! syahmora, sh. nip scanned cam scanner lampiran iii: peraturan bupati lahat nomor tahun tanggal manajemen kepegawaian blue non pns rsud lahat. rotasi pegawai blue non pns. rotasi pegawai blue non pns dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir. iidisiplin pegawai blue non pns: dan sasaran kerja pegawai tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai blue non pnsblue non pns, dan pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai blue non pns. pemberhentian pegawai blue non pns. pemberhentian pegawai bluenon pns mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai blue non pns. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai blue non pns melakukan tindakan pelanggaran terhadap disiplin pegawai blue non pns, sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh direktur. penyusunan struktur gaji pegawai blue non pns. kriteria penyusunan struktur gaji pegawai blue non pns. kriteria dalam penyusunan gaji pegawai blue non pns terdiri dari: gaji pegawai blue non pns harus berkelayakan dalam arti penghasilan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidup: gaji pegawai blue non pns harus berkeadilan dalam arti penghasilan yang diterima sesuai dengan produk jasa yang telah diberikan. produk jasa sebagaimana huruf seorang tenaga kesehatanscanned cam scanner struktur gaji pegawai blue non pns. pada penyusunan struktur gaji, setiap calon pegawai blue non pns dianggap belum memiliki pengalaman kerja, dengan faktor resiko pekerjaan minimal. penyusunan struktur gaji sebagaimana ditentukan dengan gaji pokok, dan diberikan tunjangan jabatan fungsional serta kesejahteraan. penetapan gaji pokok didasarkan pada tingkat pendidikan, dengan memberikan scoring setiap jenjang pendidikan. pegawai blue non pns tidak diberikan tunjangan keluarga. struktur gaji pegawai blue non pns adalah sebagai berikut: gaji pokok, tunjangan, dapat terdiri atas: tunjangan jabatan: tunjangan pengabdian: tunjangan kesejahteraan: kerja lembur: insentif remunerasi gaji pokok pegawai blue non pns. besaran gaji pokok calon pegawai blue non pns selama (tiga) bulan masa aah ditetapkan sebesar rp. enam ratus ribu rupiah) per ulan(delapan puluh persen) dari gaji tetap terdiri dari jenis profesi gaji perbulan pendidikan spesialis spesialis (kerjasama dokter perawat nurse nurse perawat fungsional keperawatan tenaga kesehatan fungsional akuntan sit akuntan pembantu laporan keuangan , \| jurusan keuangan tenaga penunjang medis analisa kesehatan, radiografi, homosoosose:: misi mati tenaga penunjang medis di. analis kesehatan,pegawai blue non pns setelah dinyatakan lulus penilaian kinerja setelah satu) tahun berhak menerima gaji terdiri dari jenis profesi gaji perbulan pendidikan scanned cam scanner perawat nurse a700000 \| sis use tenaga kesehatan fungsional div kesehatan akuntan akuntankontenpeningkatan gaji pokok pegawai blue non pns ditentukan oleh tingkat peng pengalaman kerjanya, tanggungjawab dan resiko jaldan diatur oleh direktur. peningkatan gaji pokok ditentukan oleh tingkat pendidikannya dan sesuai dengan formasi pada saat melamar. tunjangan pegawai blue non pns. tunjangan adalah tambahan penghasilan diluar gaji pokok sebagai akibat pegawai blue non pns mengemban tanggungjawab atau menanggung resiko pekerjaan. jenis tunjangan yang disarankan adalah tunjangan jabatan dan tunjangan kesejahteraan, besaran tunjangan jabatan dipersamakan dengan tunjangan jabatan pegawai negeri sipil. tunjangan kesejahteraan akan diberiksaran tunjangan kesejahteraan akan diatur dengan keputusan direktur. kerja lembur pegawai blue non pns. pegawai blue non pns berhak mendapatkan atas uang lembur apabila bekerja melampaui jam kerja yang ditentukan. e2. besaran uang lembur per jam dihitung sesuai dengan peraturan pemerintah kabupaten lahat scanned cam scannerjam, satu minggu paling banyak jam, standar pendidikan per unit kerja standar pendidikan pegawai blue non pns ditentukan berdasarkan profesi pegawai yaitu: nol note teramaanitaminggil kerangan kepalainstaasi dst sesuai bidang kera perawat bidan \| dives2\| keperawatan bidan kepala ruangan dili divisi2 sesuai bidang kerja nutisionis (dvs2\|c farmasi ' divisi farmasi penata rontgen dir divisi radiologi \| sanitation dul divisi sanitasi kering teknik elektromedik din div s1 elektromedik perekam medik dil divs1 rekam medik administrasi kesehatan dil administrasi kesehatan standar usia pensiun standar usia pensiun pegawai blue non pns ditentukan berdasarkan profesi pegawai yaitu: tora dokter konsumen konsultan spesialis dokter umum tahun aer ngk pra umami tahun ( al administrasi umum tahun rupa minut kabinet konsep perlu kep srt perjanjian telah diteliti dikoordinasikan dng bagian hukum register . o.k. tanggal, aon h.safydin asyari rica!i. kepala bagian hukum elo abi syahmora, suan nip. scanned cam scanner
key bupati pasuruan provinsi jawa timur peraturan bupati pasuruan nomor tahunmperoleh direksi yang profesi secara baik, diperlukan suatu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian direksin daerah lingkungan pemerintperusahaan daerah air minum, yang selanjutnya disebut dam, adalah perusahaan daerah air minum kabupaten pasuruan. dewan pengawas adalah dewan pengawas dam. direksi adalah pimpinan dam. bab vii tata cara pemberhentian direksi bagian kesatu alasan pemberhentian direksi dapat diberhentikan oleh bupati dengan menyebutkan alasannya. pemberhentian sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila direksi yang bersangkutan, antara lain masa jabatannya berakhir, meninggal dunia,bagian kedua usulan pemberhentian dewan pengawas melakukan evaluasi terhadap direksi sebelum mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada bupati. dewan pengawas menyampaikan usulan pemberhentian direksidewsi sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga pemberhentiantertulis oleh dewpengawas dalam waktu (empat belas) hari terhitung sejak direksisi tangani oleh direksi yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam apabila direksi yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani mua dokumen hukum yang berkaitan dengan proses pemberitahuan dan pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam dan dikonsultasikan dengan dewan pengawas, pembina bumi dan atau pejabat yang membidangi hukum. bab viii larangan direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaisib pegawai menjadi direksi pegawai atau pejabat dam yang diangkat menjadi direksi terpilih, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri pensiun dini sebagai pegawai atau pejabat dam, terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi direksikaryawan yang diangkat menjadi direksi sementara. bab penganggaran pelaksanaan peraturan bupati ini dibebankan pada beban anggaran dam yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) yang telah disetujui bupatixii ketentuan penutup pada saat diundangkannya peraturan bupati ini, maka peraturan bupati pasuruan nomor tahun tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi perusahaan daerah air minum kabupaten pasuruiti ditetapkan pasuruan pejabat tanggal pada tanggal februari sekertaris daerah poo bupati pasuruan, asisten pkr kabar hukum kabar. perekonomian kasual. bumi dan irsyad yusuf diundangkan pasuruan pada tanggal febrsurat pernyataan kami yang bertanda tangan bawah inisi dam kabupaten pasuruan, dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya,, saya bukan calon bupati wakil bupati dan atau bupati wakil bupati, sayasaya tidak pernah menjabat sebagai direksi dam selama (dua) periode, saya bukan sebagai anggota tim pelaksana seleksi direksipasuruan, .n calon direksi dam kabupaten pasuruan nama bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf lampiran peraturan bupati pasuruan nomor: tahun tanggal februari pakta integritas direksi dam kabupaten pasuruan dalam rangka pengangkatan saya sebagai direksi dam kabupaten pasuruan saya yang bertanda tangan bawah ini nama jabatanpenuh hati hati, berani mengambil tanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan, secara konsisten mendahulukan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan undangan yang berlaku: sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai direksi dam kabupaten pasuruan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan, serta kontrak manajemen yang telah saya tanda tangani, selama menjabat sebagai, apabila berdasarkan penilaian, saya tidak mentaati pakta integritas ini, saya bersedia diberhentikan sebagai direksiketentu yang bertanggung jawab. pasuruan, . direksi dam kabupaten pasuruan nama bupati pasuruan, ttd. irsyad yusufsi dam, dengan cara pengujian tertentu dan menggunakan tolok ukur yang jelas serta sistem pengujian yang baku, transparan dan professional. calon direksi adalah nama namasi yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. calon terbaik adalah calon direksi yang memenuhi syarat dengan kriteria nilai paling rendah memenuhi syarat ms) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan paling banyak (si. lembaga profesional lembaga pemerintah adalah tenaga ahli atau badan hukum lembaga pemerintah dan atau per) uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon direksi dam. bab tujuan peraturan bupati ini ditetapkan dengan tujuan menciptakan suatu sistem yang dapat dipertanggungjawabkan guna memperoleh direksisi secara baik. bab iii prinsip dasar pengangkatan dan pemberhentiangood corporate governance). bab pelaksana seleksi pelaksana seleksi direksi dilaksanakan oleh tim penguji yang berasal dari unsur dewan pengawas dan pejabat pemerintah daerah ditetapkan oleh keputusan bupati atas usulan dewan pengawas sekurang kurangnya (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan direksi yang definitif. struktur tim penguji sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut pembinabidang rekrutmen direksi. tugas tim penguji sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan calon direksi, menetapkan kriteria calon direksi, melakukan penilaian kompetensi terhadap calon direksi secara mandiri dan atau bekerjasama dengan lembaga profesional lembaga pemerintah yang ditunjuk, menerbitkan surat pemberitahuan penetapan hasil uji administrasi maupun uji kelayakan dan kepatutan, dan melaporkan hasil penilaian kepada bupati. tugas tim teknis sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut mengumumkan pendaftaran calon direksi melalui media massa berskala nasional dan persatuan perusahaan air minum seluruh indonesia pereaksi): menerima berkas permohonan lamaran pendaftaran calon direksi, menyeleksi administrasi berkas permohonan lamaran pendaftaran calon direksi, menyiapkan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan calon direksisi, yaitucaloncalonlulus pendidikan minimal sarjana s1),il. tsi, fotokopi bukti pengalaman kerja dari instansi yang berwenang perusahaan yangriw pekerjaan dan pengalaman lainnya yang relevan, j . surat pernyataangaris samping termasuk menantu dan ipar bermaterai cukup, surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu bermaterai cukup, dansi bumn bumi dan pegawai swasta bermaterai cukup, dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri pensiun dini sebagai pegawai pejabat dam setelah diangkat ditetapkan menjadi direksi dam terpilih. persyaratan materiil calon direksi, yaitu kompetensi teknis keahlian, bahwasanya yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai bidang usaha dam yang bersangkutan, kemampuan memimpin dan bekerja samasi, yaitu bukan pengurus partai politik, dan atau calon anggota legislatif, dan atau anggota legislatif,kecuali bersedia mengundurkan dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai direksi, tidak pernah menjabat sebagai direksiketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam surat pernyataan calon yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. bagian kedua tata cara penjaringan calon setelah calon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dinyatakan memenuhi syarat wajib melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bahwasanya.sisisi yang bersangkutan. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan yang dibuatsidireksi yang bersangkutan dinyatakan gugur. penilaian terhadap persyaratan materiil dilakukan terhadap calon direksi setelah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain. penilaian syarat materiil terhadap calon direksi diberikan. kompetensi teknis keahlian diberikan bobot penilaian sebesar dengan perincian sebagai berikut pengetahuan bidang dam, psikologis diberikan bobot penilaian sebesarsms) untuk nilai memenuhi syarat ms) untuk nilai kurang memenuhi syarat kms) untuk nilai dan tidak memenuhi syarat tms)masing masing daftar calon direksi wajib menyampaikan atau memaparkan visi dan misi dam dihadapan bupati tim penguji. masing masing daftar calon direksi wajiblebih lanjut oleh tim penguji.masing masing calon terbaik sebagaimana dimaksud pada wajiban selanjsisi. bupati dapat menolak atau membatalkan calon terbaik yang sitercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian kedelapan proses pelantikan bupati melakukan pelantikan direksi. dalam hal bupati tidak dapat melantik direksi, bupati memberi kuasa kepada sekretaris daerah untuk melakukan pelantikan direksi. bupati dapat pula memberi kuasa kepada dewan pengawas untuk melakukan pelantikan direksisisi oleh dewan pengawas paling lama (satu) kali masa jabatan.
mom ser temantransaksi non tunai, maka secara bertahap setiap transaksi pendapatan dan belanja daerah harusransaksi non tunaitunjuk pelaksanaan transaksi non tunai diransaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak secash management system cms) dan atau sejenisnya. user maker adalah pejabat yang mempersiapkan dokumen pengajuan pembayaran yang dipersamakan dengan bendahara pengeluaran. user released adalah pejabat yang bertugas memvalidasi kelengkapan dokumen pembayaran yang dipersamakan dengan ppk skpd. admin adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menolak dan atau menyetujui pembayaran yang dipersamakan dengan pengguna anggaran. cash managemen system yang selanjutnya disingkat cms adalah sarana atau instrumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan pemindahbukuan atau transfer dari rekening bendahara rekening penerima atas pembayaran transaksi pengeluar selaku pengguna anggaran dmaksud dan tujuan pelaksanaan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran apbd didasarkan pada asasdilakukan dengan tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. asas keamananmemberikan jaminan atas keamanan kepada semua pemangku kepentingan. asas manfaatdaerah dan semua pemangku kepentinganmaksud dan tujuan pelaksanaan transaksi non tunai dalam penerimaan dan pengeluaran apbd adalah untukpelaksanaan, jenis dan pengecualian transaksi non tunai bagian kesatu pelaksanaan transaksi non tunai setiap kepala skpd wajib mendukung pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing skpd. setiap bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang melaksanakan fungsi penerimaan daerah dalam pelaksanaan apbd wajib melaksanakanfungsi pengeluaran daerah dalam pelaksanaan apbd wajib melaksanakan transaksi non tunai. pelaksanaan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara bertahap. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan belum diwajibkan pada skpd kecamatan kecuali kecamatan kapuas. untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada menggunakan fasilitas layanan cms. untuk menggunakan fasilitas layanan cms sebagaimana dimaksud pada kepala skpd mengusulkan bendahara pengeluaran sebagai user maker, ppk skpd sebagai user released dan pengguna anggaran sebagai admin. berdasarkan usulan kepala skpd yang disampaikan kepada ppid selaku bud, bupati menetapkan user maker, user released dan admin sebagaimana dimaksud pada dengan keputusan bupati. kepala skpd yang membidangi pendapatan daerah melakukan pembinaan dan pengembangan sistem penerimaan daerah secara non tunai sesuai dengan kewenangannya. ppid selaku bud melakukan pembinaan dan pengembangan sistem pengeluaran daerah secara non tunai sesuai dengan kewenangannya. bagian kedua jenis transaksi non tunai jenis transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu skpd atas pelaksanaan apbd. transaksi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan. pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi pendapatan asli daerah. pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud padhal terdapat peraturan lain yang mengatur tentang penerimaan transaksi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada maka dapat dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan bupati ini. transaksi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi seluruh transaksi pengeluaran pada jenis belanja tidak langsung maupun jenis belanja langsung dan seluruh transaksi belanja pada jenis pengeluaran pembiayaan daerah. jenis belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak retribusi daerah kepada pemerintah desa, bantuan keuangan, dana desa dd), alokasi dana desa (add), bantuan keuangan kepada partai politik, dan belanja tidak terduga. jenis belanja langsung sebagaimana dimaksud pada meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal. bagian ketiga pengecualian transaksi non tunai sebagian dari jenis transaksi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam dapat dikecualikan dari transaksi non tunai, sebagian dari jenis transaksi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam dan dapat dikecualikan dari transaksi non tunai. transaksi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam yang dapat dikecualikan dari transaksi non tunai lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati: transaksi pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud dalam yang dapat dikecualikan dari transaksi non tunai meliputi: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja pegawai dan belanja barang jasa dengan jumlah transaksi kurang dari rp. (satu juta rupiah), pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja honorarium tenaga ahli narasumber penceramah instruktur widyaswara fasilitator, pelatih, pendamping perkuliahan, nobulan seminar, moderator, coach, mentor, tenaga teknisi, petugas survei, petugas pembaca doa, petugas pembawa acara, dan pemimpin lagu: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja perjalanan dinas: pengeluaran apbd untuk pembayaran biaya kontribusi setoran mengikuti kegiatan bintik kursus pelatihan dan sejenisnya: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja bahan bacaan dan peraturan perundang undangan, pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja operasional bupati dan wakil bupati: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja bantuan transportasi akomodasi uang saku pada kegiatan rapat seminar workshop sosialisasi dan sejenisnya serta kegiatan olah raga: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja hadiah: pengeluaran apbd untuk pembelian benda pos: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja paket jasa pengiriman barang jasa: pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja sewa tempat, makan dan minum kegiatan rapat seminar workshop sosialisasi dan sejenisnya yang dilaksanakan luar daerah dan desa: pengeluaran apbd untuk pembayaran bahan bakar minyak dan pelumas: pengeluaran apbd untuk pembayaran biaya servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional yang dilaksanakan luar daerah, pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional: pengeluaran apbd untuk pembayaran biaya pemeriksaan sampel: pp. pengeluaran apbd untuk pembayaran bantuan biaya pemulangan tki bermasalah: pengeluaran apbd untuk pembayaran bantuan biaya penguburan pemakaman jenasah tidak dikenal: pengeluaran apbd untuk pembayaran bantuan biaya rujukan pasien tidak mampu, pengeluaran apbd untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah, dan pengeluaran apbd untuk pembayaran belanja dalam rangka menangani kegiatan sosial. dalam pelaksanaannya transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada dan boleh dilakukan secara non tunai apabila semua persyaratan dan kelengkapan administrasi serta sarana dan prasarana pendukung sudah tersedi yako bus. sh) pembina tk. (iv nip. y9700223
berita daerah kabupaten samosir _______________tahun nomor seri nomor am__________dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati samosir, enim bang: bahwa sadalah salah satu tugas pem perintah daerah dan merupakan san wajib; bahwa efektifitas dan efisiensi penyelenggaradiperlukan usuldinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desamenetapkanadalah dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten samosir. perangkatadan daerah, dan kecam atan. kepala dinas adalah kepala dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten sam sir. bab kedudukan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten sam sir merupakan pelaksana.diri pin oleh kepala dinasdinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa terdiri dari: kepala dinas; sekretariat; bidang; sub bagian; seksi; kelompok ata fungsional; dan unit pelaksana teknis. organisasidinas kepala dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desasuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terwujud masyarakat yang produktif, melalui pem binaan yang partisipatif, akuntabel, transparan dan adm inisiatif. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala dinas punyai fungsi: perum san program kerja dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa berdasarkan rencana strategisbagai pado pelaksanaan tugas; pengarahan pelaksanaan tugas baw ahan lingkungan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan esa sesuai dengan tugas, tanggung jaw ab, perm kesalahan dan ham batan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas baik secara vertikal maupun horizontal, sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pim pinang agar target kerja tercapai sesuai rencana; pem binaan baw ahan lingkungan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa dengan cara mengadakan rapat dan pertama uan serta bim ringan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan; pelaksanaan hubungan dan kerjasama bidang pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa dengan instansi terkait, baik pem perintah provinsi maupun pem perintah sat sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik; pelaksanaan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama tar instansi serta satu organisasi lainnya yang ada dalam lingkungan pem perintah daerah kepentingan perencanaan bidang pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa secara berkala keberhasilan kegiatan; pelaksanaan pem binaan pem bangunan masyarakat desa sesuai rencana kerja sebagai pado pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap persen tangan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa secara berkala penyemu puraan program pem bangunan pada waktu yang akan datang; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pem bangunan dan kem asyarakatan bidang pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa yang sedang dilaksanakan dengan cara bandingkan antara rencana kerja dengan pelaksanaan pem bangunanmengkoordinasikan dan pelaksanaan pem bangunan terhadap pem bersamaan pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa yang dilaksanakan dengan menggunakan dana apbd kabupaten, apbd provinsi maupun apbn serta kerja sam dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku kelancaran pem bangunan terhadap pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa; pengevaluasian pelaksanaan tugas baw ahan lingkungan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desanyelenggaraan pem binaan, bim ringan, arahan dan penegakan disiplin pegawai lingkungan dinas berdasarkan kinerja asing m asing pegawai agar disiplin pegawai menjadi lebih baik; pem buatan dan penyama papan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah sesuai dengan kegiat; kepala dinas membawahi; sekretaris;melaksanakan tugas berada bawah dan bertanggung jaw kepada kepala dinas. sekretaris punyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengevaluasi tugas yang meliputi pelayanan adm ilustrasi perkantoran,suai dengan ratu ran yang berlaku agar san ketatausahaan dapat berjalan dengan baik. dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris punyai fungsi: penyusunan rencana operasional lingkungan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa berdasarkan program kerja dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desanyusunan penyusunan rencana dan pengelolaan kepegawaian, adm ilustrasi dan perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan cara regnum bulan data kepegawaian dan perlengkapan yang telah dilaksanakan sebagai pado pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan san rum tangga, rat menyurat, kearsipan, doku invasi, penggandaan dan ekspedisi, hubungan masyarakat dan protokoler sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sem san rutin kantor berjalan dengan baik; penyiapan rancangan naskah peraturan, keputusan, instruksi dan pengirim punah peraturan perundang undangan bidang pem bersamaan masyarakat, perlindungan anak, prem puan dan desa, sesuai dengan perahu ran yang berlaku sebagai pado dalam pelaksanaan program dan kegiatan; pengevaluasian pelaksanaan tugas dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desmembawahi: sub bagian umum, keuangan, dan kepegawaian; dan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. paragrafseorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakbimbing, atau, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan terkait keuangan dan kepegawaian sesuai dengan peraturankeuangan dan kepegawaian punyai fungsi: perencanaan'n kegiatan ilustrasi keuangan dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuksan surat m menyurat yang meliputi surat masuk, rat keluar, kearsipan dan doku invasi dengan mengarsipkan rat sesuai dengan jenis dan kegunaannya sehingga tercipta tertib adm ilustrasi; pengaturan penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertama uan dan upacara serta pelaksanaan uru san keprotokolan dengan buat aturan penggunaan fasilitas sehingga sem kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; pelaksanaan pelaksanaan peran atan dan pem peliharaan barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak secara berkala enam kelancaran pekerjaan; penyusunan rencana pengadaan, penyair panas, pendistribusian, penggunaan, inventarisasi dan usul penghapusan barang perlengkapan yang meliputi gedung, perabotan, peralatan teknis, alat kantor dan meubileuv secara berkala kelancaran pekerjaan dan operasional kantor; persiapan laporan inventarisasi barang milik negara d daerah lingkungan dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa secara berkala tertib adm ilustrasi asset dinas; mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kantor meliputi penerima aan, penyair panas, penyaluran, pertanggungjawaban dan pem bukan sesuai dengan perahu ran yang berlaku sebagai akuntabilitas kegiatan rutin kantor; pengirim punah dan pem peliharaan berbagai doku kepegawaian dengan cara regnum bulan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pegawai sehingga ada kelengkapan data kepegawaian kepada sekretaris. kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan punyai tugas pokok merencanakan, membagi, membimbing. bim bing, mengelola, menyiapkan, atau, mengevaluasi, melaporkan dan melaksanakan kegiatan pada sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan padom binaan perencanaan dan penganggaran dinas sesuai prosedur sebagai bahan akuntabilitas; pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana strategis renstra) dinas sesuai peraturan yang berlaku sebagai panduan dinas lima tah berikutnya; pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja senja) dinas sesuai peraturan yang berlaku sebagai pan dinas tah berikutnya; pelaksanaan penyusunan doku pelaksanaan anggaran dinas berdasarkan rencana kerja sebagai pado pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas (laki) tah sebelum nya sesuai perahu ran yang berlaku meningkatkan akuntabilitas dinas; regnum bulan, pengolahan dan penyajian data penyusunan perencanaan, evaluasi dan laporan sesuai prosedur sebagai akuntabilitas kinerja; pengevaluasian. pengevaluasian pelaksanaan tugas lingkungan dinasmberdayaan perempuan bidang pem bersamaan prem puanbidang pem bersamaan prem puan punyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kesetaraan gender, perlindungan hak hak prem puan dan pem bersamaan kesejahteraan keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pem bersamaan prem puan dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan taraf hidup keluarga. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala bidang pem bersamaan prem puan punyai fungsi: penyusunan rencana operasional lingkungan bidang pem bersamaan prem pukeenam plan melalui pem binaan sesuai program kerja sehingga term ujud target pem binaan; pelaksanaan rum san pengelolaan teknis secara terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku kelancaran pelaksanaan kegiatan; peningkatan dengan asan, monitoring dan evaluasi, pem pantauan dan pengendalian atas kegiatan secara berkala atau persen tangan pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan persiapan pengelolaan dan laporan kegiatan berdasarkan tugas yang dilaksanakan sebagai akuntabilitas& kinerja; pelaksanaan koordinasi tara satu kerja daerah kabupaten dan satuan organisasi lain secara berkesinam bunga kelancaran pelaksanaan kegiatan; pengevaluasian pelaksanaan tugas pem bersamaan prem puprem puan membawahi: seksi kesetaraan gender; seksi perlindungan ak hak prem puan; dan seksi pem bersamaan kesejahteraan keluarga. paragraf paragraf seksi kesetaraan gender seksi kesetaraan gendersetaraan gender punyai tugas merencanakan, buat program melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kesetaraan gender sesuai dengan ratu kesetaraan ender punyai fungsi: perencanaan kegiatan kesetaraan genderbidang perencanaan pado pengarusutam aan gender berdasarkan perahu ran yang berlaku mengenai kesetaraan gender sebagai pado dalam pelaksanaan tugas; pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kelam bagian pengarusutam aan gender secara berkala sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan; pelaksanaan peningkatan kem puan dan pem alam perencanaan yang responsif gender terkait program lintas sektoral dengan cara menjalin kerjasama dengan instansi terkait hasil yang aksi al; pengadaan kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meningkatkan peran serta perempuan prem puan dalam pem bangunan dengan konsisten sehingga program pengarusutam aan gender berhasil dengan baik; pengevaluasian pelaksanaan tugas tentang kesetaraan genderhak perempuan seksi perlindungan ak hak prem puanrlindungan ak hak prem puan punyai tugas pokok merencanakan, buat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan hak hak prem puanrlindungan ak hak prem puan punyai fungsi: perencanaan kegiatan perlindungan hak hak prem pueriksaankoordinasi penyusunan program dan kegiatan tentang perlindungan hak hak prem puan dengan pim pinang keberhasilan program kinerja dan kegiatan; pelaksanaan perum san bidang perencanaan pado perlindungan hak hak prem puan sesuai dengan perahu ran perundangan undangan yang berlaku enam perlindungan hak hak prem puan; pelaksanaan sosialisasi terhadap perlindungan hak hak prem puan berdasarkan peraturan yang berlaku mencapai hasil yang diharapkan; pengadaan kegiatan pem binaan mencegah kekerasan terhadap prem puan sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya pem binaan terlaksana dengan baik; pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang perlindungan hak hak prem puanerdayaan kesejahteraan keluarga seksi pem bersamaan kesejahteraan keluargersamaan kesejahteraan keluarga punyai tugas pokok merencanakan, buat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pem bersamaan kesejahteraan. kesejahteraan keluargam bersamaan kesejahteraan keluarga punyai fungsi: perencanaan kegiatan seksi pem bersamaan kesejahteraan keluargadaan pelatihan dan penyuluhan tentang kesejahteraan keluarga sesuai prosedur yang berlaku keberhasilan pelaksanaan kegiatan; pelaksanaan pengen tangan peningkatan pendapatan keluarga dengan cara pem binaan masyarakat menggiatkan industri rum ahan sebagai saran peningkatan kesejahteraan keluarga; pelaksanaan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kem puan serta ketam plan pem bersamaan kesejahteraan keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar peningkatan kesejahteraan keluarga meningkat; pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pem bersamaan kesejahteraan keluargp pat bidang perlindungan anak bidang perlindungan anakperlindungan, tum buh kem bang anak dan perlindungan hak anak berdasarkan perahu ran dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar dan tepat waktu. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala bidang perlindungan anak punyai fungsi: penyusunan rencana operasional bidang perlindungterhadap peranan jejaring kelam bagian perlindungan anak dengan pelaksanaan koordinasi terpadu sehingga terbentuk kerjasama tim yang baik; pelaksanaan rum san pengelolaan teknis secara terpadu dengan cara pado ani peraturan yang berlaku sehingga teknis kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik; pelaksanaan pelaksanaan persiapan pengelolaan dan laporan kegiatan berdasarkan tugas secara rutin demi keberhasilan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi tara aturan kerja perangkat daerah kabupaten, satuan organisasi lain, dengan cara berkesinam bunga supaya tercapai hasil aksi dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak; pengevaluasian pelaksanaan tugas perlindungan anak dengan cara bandingkan tara rencana operasional sesuai dengantilindungan anak membawahi: seksi pem menahan hak anak; seksi tum buh kembang anak; dan seksi perlindungan hak anak. paragraf seksi pem menahan hak anak seksi pem menahm menahan hak sesuai dengan ratu ran yang berlaku demi terlaksananya tugas dengan baik. dalam dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pem menahan hak anak punyai fungsi: perencanaan kegiatan pem menahan hakpem menahan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai hak anak sebagai pado dalam pelaksanaan tugas; pelaksanaan penyusunan data gender bidang pem menahan hak anak melalui regnum bulan data dari setiap wilayah berdasarkan ketentuan yang berlaku keselarasan distribusi pem menahan hak anak; pem fasilitasi pelaksanaan pem menahan hak anak pula) menuju kabupaten layak anak kla) melalui kerjasama dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan pula dapat berjalan dengan baik; pelaksanaan penguatan kelam bagian dan jejaring bidang pem menahngevaluasian pelaksanaan tugas bidang pem menahparagraf seksi tumbuh kembang anak seksi buh kembangtum buh kembang anak punyai tugas pokok perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan tum buh kem bang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi terjal ininya tum buh kem bang dengan baik. dalam leaks'anakan tugas pokok, kepala seksi tum buh kembang anak punyai fungsi: perencanaan kegiatan tum buh kem bangtum buh kem bangtum buh kem bang anak melalui regnum bulan data dari setiap wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku mengetahui persen tangan tum buh kem bang anak; pelaksanaan sosialisasi kebijakan bidang tum buh kem bang anak melalui kunjungan desa sesuai dengan prosedur prosedur yang berlaku sehingga masyarakat mengetahui kebijakan yang mendukung tum buh kem bang anak; pelaksanaan pem binaan pelaksanaan tum buh kem bang melalui pertama uan berkala sehingga kegiatan berjalan dengan baik pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang tum buh kem banganak seksi perlindungrlindungan hak anak punyai tugas pokok perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perlindungan hak anak sesuai dengan perahu ran yang berlaku enam perlindungan hak anak. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi perlindungan hak anak punyai fungsi: perencanaan kegiatan seksi perlindungan hak anak berdasarkan rencana operasional seksi perlindungan hak anakjawab asing m asing kelancaran pelaksanaan tugas; pembimbingan pem bim ringan pelaksanaan tugas baw ahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; pem siksaan hasil kerja baw ahan pada seksi perlindungan hak anak sesuai dengan prosedur dan perahu ran yang berlaku agar terhindar dari kesalahan; pelaksanaan perum san kebijakan bidang perlindungan hakperlindungan hak anak melalui regnum bulan data dari setiap wilayah mengetahui persen tangan data mengenai perlindungan hak anak pelaksanaan penguatan kelam bagian dan jejaring bidang perlindunglaksanaan pendataan dan dendam ringan terhadap yang ngalam kekerasan melalui kerjasama dengan pihak terkait sehingga kegiatan terlaksana dengan baik pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang perlindungmberdayaan masyarakat bidang pem bersamaan masyarakat diri pin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada bawah baw dan bertanggung jaw kepada kepala dinas melalui sekretaris. kepala bidang pem bersamaan masyarakat,pengen tangan sah masyarakat dan pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pem bersamaan masyarakat tepat sasaran dan berdaya guna. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala bidang pem bersamaan masyarakat punyai fungsi: penyusunan rencana operasional bidang pem bersamaan masyarakatm binaan pelaksanaan kegiatan bidang pem bersamaan masyarakat desa sesuai program kerja bidang pem bersamaan masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai rencana; pelaksanaan koordinasi tara aturan kerja perangkat daerah yang ada wilayah kabupaten, serta satuanbersamaan masyarakat desa dengan pelaksanaan rapat atau kerjasama diantara pihak terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terbentuk kerjasama yang baik; mengkoordinasikan pengen tangan sum ber daya alam dan pengen tangan inovasi teknologi tepat guna serta penerapan penerapan teknologi tepat guna dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat agar sum ber daya alam dapat dim manfaatkan dengan teknologi tepat guna; pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang pem bersamaan masyarakatmasyarakat membawahi: seksi pem binaan masyarakat desa; seksi pengen tangan saha masyarakat; dan seksi pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna. paragraf seksi pembinaan masyarakat desa seksi pem binaan masyarakatinaan masyarakat desasesuai dengan peraturan yang berlaku agar pem binaan masyarakat desa terlaksana dengan baik. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pem binaan masyarakat desa punyai fungsi: perencanaan kegiatan pem binaan masyarakat desa berdasarkan rencana operasional dinas dan ketentuan yang berlaku pado pelaksanaan tugas; pembagianm binaan desa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang kelancaran tugas; penginventarisiran perm kesalahan yang terjadi desa terkait dengan pelaksanaan pem binaan desa berdasarkan perahu ran yang berlaku dievaluasi demi kelancaran pem binaan masyarakat desa; pem fasilitasi pem bentukan dan pengen tangan kelompok pem bersamaan masyarakat desa dengan cara berkoordinasi dengan kelompok masyarakat sehingga kegiatan tersebut berhasil dengan baik; pelaksanaan pem binaan kelompok kearifan lokal skala desa dengan berdasarkan kelompok masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku meningkatkan perekonom ian masyarakat desa; pengevaluasian pelaksanaan tugas pem binaan masyarakat deseksi pengen tangan usaha masyarakat seksi pengen tangan saha masyarakat dipimngen tangan saha masyarakat punyai tugas pokok merencanakan, buat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengen tangan masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku agar pengen tangan masyarakat meningkat dan berdaya guna. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pengen tangan saha masyarakat punyai fungsi: perencanaan kegiatan pengen tangan sah masyarakatngen tangan sah masyarakat desa agar pengen tangan sah masyarakat desa meningkat; penyusunan rencana program pengen tangan saha ekonomi produktif uep) melalui kelompok masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar usah masyarakat desa aju dan mandiri; pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan keluarga, melalui saha ekonomi desa dan sim pan pinjam ued sp) berdasarkan sp) berdasarkan ketentuan yang berlaku peningkatan kesejahteraan masyarakat; penyusunan dan pelaksanaan program bangun saha peningkatan pendapatan keluarga up2k) berdasarkan ketentuan yang berlaku agar peningkatan pendapatan masyarakat; pelaksanaan program pengen tangan sektor unggulan berdasarkan potensi alam komoditi yang dimiliki desa meningkatkan potensi alam; pengevaluasian pelaksanaan tugas pengen tangan sah masyarakat angkatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna seksi pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat unangkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat una punyai tugas pokok merencanakan, buat program melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan tepat waktu. dalam pelaksanaan tugas pokok, kepala seksi pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat una punyai fungsi: perencanaan kegiatan pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna berdasarkan rencana operasionalpem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna berdasarkan peraturan yang berlaku menunjang kelancaran tugas; mengkoordinasikan penyesuaian pelaksanaan pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna desa yang dilaksanakan dengan menggunakan dana apbn, apbd provinsi, apbd kabupaten maupun apb desa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pado pelaksanaan kegiatan; penyiapan bahan perum san kebijakan pelaksanaan dan penataan terhadap pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat guna melalui pos pelayanan teknologi pedesaan dan arung teknologi desa kecam atan sehingga pem angkatan teknologi tepat guna dapat digunakan masyarakat dengan aksi al; pengevaluasian pelaksanaan tugas pem angkatan sum ber daya alam dan teknologi tepat gunnam bidang pem perintahkan desa bidang pem perintahkan desa diri pin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jaw kepada kepala dinas melalui sekretaris. kepala bidang pem perintahkan desa punyai tugas pokok merencanakan, buat program melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan adm ilustrasi pem perintahkan desa, pem bangunan sarana dan prasarana desa dan kelam bagian desa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan bangun desa dapat terlaksana dengan baik. dalam pelaksanaan tugas pokok, kepala bidang pem perintahkan desa punyai fungsi: penyusunan rencana operasional bidang pem perintahkan desa berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pim pinang sebagai pado pelaksanaan tugasusunan petunjuk teknis terkait pelaksanaan adm ilustrasi pem perintahkan desa berdasarkan peraturan tentang pem perintahkan desa sebagai pado pelaksanaan adm ilustrasi pem perintahkan desa; pelaksanaan koordinasi tara aturan kerja perangkat daerah yang ada wilayah kabupaten samosir, serta satuperintahkan desa secara kontinuitas sehingga term ujud pem perintahkan desa yang baik pelaksanaan pengen tangan sum ber daya manusia pada ratu desa melalui pelatihan bim ringan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga tercipta ratu desa yang kom paten dan professional; mengkoordinasikan mengkoordinasikan pengen tangan desa dan instansi terkait dan kecam atan sesuai dengan peraturan yang berlaku perkuat dan pemancar otonomi desa sebagai pado pengen tangan desa; pelaksanaan monitoring dan evaluasi adm ilustrasi pem perintahkan desa, pem bangunan sarana dan prasarana desa serta kelam bagian desa berdasarkan petunjuk teknis sebagai acuan kegiatan; pelaksanaan penguatan pem perintah desa dengan alokasi dana desa dan sum ber keuangan lainnya sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana desa dan sum ber keuangan lainnya perkuat otonomi desa menuju desa asem bada; mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan terhadap asset desa sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pado pelaksanaan kegiatan; mengkoordinasikan pelaksanaan pem asahan, penggabungan dan pem karan desa berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dim maksud; mengkoordinasikan pelaksanaan pem pilihan dan pelantikan kepala desa berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan pem pilihan dan pelantikan kepala desa sebagai akuntabilitas pem perintahkan desa; mengkoordinasikan dan fasilitasi desa dalam penyusunan rencana pem bangunan jangka menengah desa, dan pertanggungan aban anggaran pendapatan belanja desa sesuai peraturan yang berlaku sehingga kegiatan terlaksana dengan baikbidang pem perintahkan desa membawahi: seksi ilustrasi pem perintahkan desa; seksi pem bangunan sarana dan prasarana desa; dan seksi kelembagaan desa. paragraf seksi adm ilustrasi pem perintahkan desa seksi ilustrasi pem perintahkanilustrasi pem perintahkan desa punyai tugas pokok merencanakan, buat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan adm ilustrasi pem perintahkan desa dalam pelaksanaan kelengkapan dan keteraturan ddm ilustrasi pem perintahkan desa sesuai dengan atu ran yang berlaku agar adm ilustrasi pem perintahkan desa tertib dan teratur. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi ilustrasi pem perintahkan desa punyai fungsi: pengirim punah dan pem pelajaran atu adm ilustrasi desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pado pelaksanaan kerja supaya pekerjaan berhasil dengan baik; penginventarisiran perm kesalahan perm kesalahan yang terjadi desa terkait dengan adm ilustrasi pem perintahkan desa berdasarkan peraturan yang berlaku demi kelancaran kerja; penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penataan adm ilustrasi desa berdasarkan perahu ran yang berlaku demi keberhasilan program kerja; regnum bulan dan pengolah data inform asi dari desa dan enam atan yang berhubungan dengan pelaksanaan ilustrasi desa sesuai peraturan yang berlaku sehingga adm ilustrasi desa terlaksana dengan baik; penyediaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tata sah desa, adm ilustrasi keuangan desa, adm ilustrasi peralatan dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kelancaran adm ilustrasi desa; mengkoordinasikan dan pem fasilitasi desa dalam penyusunan rencana pem bangunan jangka menengah desa, rencana kerja perangkat desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas; pem fasilitasi pem buatan peraturan desa tentang rencana pem bangunan jangka menegah rpm) desa serta peraturan lainnya tentang desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi keberhasilan pelaksanaan pem bangunan desa; mengkoordinasikan tentang pem pilihan dan pelantikan kepala desa berdasarkan peraturan yang berlaku kelancaran program kerja; mengkoordinasikan pelaksanaan pem asahan, penggabungan dan pem karan desa berdasarkan peraturan yang berlaku kem ajuan pem bangunan desaangunan sarana dan prasarana desa seksi pem bangunan sarana dan prasarana desa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada berada baw dan bertanggung jaw kepada kepala bidang. kepala seksi pem bangunan sarana dan prasarana desa punyai tugas pokok merencanakan, buat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pem bangunan saran dan prasarana desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tugas pem bangunan saran dan prasarana desa dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi pem bangunan sarana dan prasarana desa punyai fungsi: perencanaan kegiatan pem bangunan sarana dan prasarana desdan pem pelajaran peraturan perundang undangan, kebijaksanaan, pado dan petunjuk teknis bahan ahan lain yang berhubungan dengan pem bangunan sarana dan prasarana desa berdasarkan perahu ran yang berlaku sebagai pado pelaksanaan tugas; penginventarisiran perm kesalahan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana desa dengan cara bahas perm kesalahan dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan yang berlaku mendapatkan solusi terbaik; regnum bulan dan pengolahan data inform asi yang berhubungan dengan pem bangunan saran dan prasarana desa ditindaklanjuti bersama sebagai pado pem bangunan sarana dan prasarana desa; penyiapan penyiapan pelaksanaan usia arah desa dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar usia arah desa berjalan dengan baik; pelaksanaan pem binaan penyusunan data profil desa berdasarkan ketentuan yang berlaku agar profil desa team bar dengan jelas dan tepat; pem fasilitasi penyusunan rencana pem bangunan jan panjang desa dan pertanggungan aban anggaran pendapatan dan belanja desa apb des) sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pertanggungan aban anggaran dapat dipertanggungjaw akankelembagaan desa seksi kelembagaan desalembagaan desa punyai tugas pokok merencanakan, buat program melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kelam bagian kem asyarakatan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kelam bagian desa dapat terlaksana dengan baik. dalam melaksanakan tugas pokok, kepala seksi kelam bagian desa punyai fungsi: penyusunan dan pelaksanaan pem binaan dan peningkatan kapasitas kem puan organisasi masyarakat masyarakat stem pat oms) berdasarkan ketentuan yang berlaku demi keberhasilan program pem binaan; pem fasilitasi kebutuhan organisasi masyarakat stem pat oms) melalui lembaga pem bersamaan masyarakat (lpm) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka bangun organisasi desa yang mandiri; pem bentukan dan pem binaan lem bagi desa, kepe udaan dan lem bagi kem asyarakatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai maksud pem binaan; pelaksanaan peningkatan kapasitas kelam bagian desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga lembaga desa dapat ditingkatkan kapasitasnya; mengkoordinasikan peran aktif tim penggerak pem bersamaan dan kesejahteraan keluarga tp. pkk) desa, kepemudaan dan lem bagi masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pem bangunan dan pem bersamaan masyarakat berdasarkan peraturan yang berlaku demi tercapainya tujuan bersamapelaksanaan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala seksi pada dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten sam sir wajib melaksanakan, bangun, memelihara pelihara dan pem binaan kom animasi vertikal dan horizontal serta pem binaandinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten samosir wajib melaksanaata pada jab atan yang ada dalam organisasi dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten sam sir diangkat dan diberhentikan oleh bupati sesuai keburu han dan peraturan perundang undangan yang berlaku. kepala dinasdinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desa kabupaten sam sir dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah (utd). pada dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan esa kabupaten sam sir dapat dibentuk kelompok fungsional. bab viii bab viii ketentuan penutup usulan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas pem bersamaan prem puan, anak, masyarakat dan desafliltfri sekretaris daerah, dr?dinas pemberdayaan perempuan, anak, masyarakat dan desa kabupaten samosir lampiran peraturan bupati samosir nomor tanggal tentang tah uft januari, anak, masyarakat dan desa kabupaten samosir diundangkan pangururan pada tanggal sekretaris daerah, bupati samosir, car." qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang izin usaha jasa konstrukqanun nomor tahun tentang pemberian izin dan pengawas, sehingga perlu. 1l. qanun aceh nomor tahun tentang tata cara pembentukan qanun lembaran daerah aceh nomor10 tahun tambahan lembaran daerah aceh nomor dengan persetujuan bersama dewan peizin usaha jasa konstrukprk simeulue.simeulue. jaspembinadengan mengacu pada norma yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa kontruksikepada bupati setiap akhir tahun. laporan sebagaimana dimaksud pada termasuk kemajuan dan mutu pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerjabupati melalui sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendaftaran terhadap usaha orang perseorangan. . usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam wajib didaftarkan pada kp2t. setiap usaha orang perseorangan yang telah terdaftar diberikan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan. persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud padmenyerahkan rekaman foto copy ska atau skt, cc. menyerahkan daftar riw hidup, menyerahkan rekaman foto copy kartu tanda penduduk, dan menyerahkan rekaman foto copyviii sanksi administrasi pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini dikenakan sanksikp2tmelanggar ketentuan dan dan cc. masuk dalam daftar hitam (blacklist pembekuan ijuk sebagaimana dimaksud diberikan sanksi dengan menerbitkan surat keputusan pembekuan dari kp2tsebanyak (dua) kali, sedang.satuan kerja pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu, cc. apa bila berkas permohonan berserta bukti bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka satuan kerja dapat memberikan surat pemberlakuan kembali ijuk, kp2t dapat menerbitkan surat keputusan pemberlakuan kembali sertifikat ijuk kepada buk pemohon, dan satuan kerjakp2t, ijuk dan tanda daftar perorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet kp2tkp2t wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada tim pembina jasa konstruksi kabupaten dan tim pembina jasa konstruksi kabupaten melaporkan tingkat provinsi. bab. bab ketentuan peralihan ijuk yang diberikan sebelum diundangkannya qanunqanun ini maka gaun kabupaten simeulue nomor tahun tentang pemberian izin dan usaha jasa konstruksilampiran qanun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhir logo pemerintah daerah pemerintah daerah kabupaten kota . usaha jasa konstruksi nasional nomor: .annnnnnanannnnnanananan nana ana nama bonkaananaanannanaaana naa akan nama bonkaananaanananaanaa nana aan n.p.w.p badan usaha bnkaaanannannlow. pada tanggal .o.oooomomomo bupati walikota jabatan pejabat penerbit ijuk) cap dan tandatangan lampiran gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhirlampiran ii: gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhir formula permohonan ujk nasi onal jasa pelaksana konstruksi nomor kn,nilai kode subklasifikasi tahuniii gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhir nomor bakaaaeana kanqanun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari kop surat satuan kerja akhir nomor nakannanaanannankqanun. nomor coil tanggal sanananasasanen tentang .ooooooo nana serta setelah meneliti berkas permohonan izin usaha jasa konstruksi dari nama perusahaan bannaaanaanannaanaanaa naa aan nama pju donnanananananananananaa nana aaa nana alamat perusahaan bankaaanannannannaanaa aan jenis usaha bnkaaaaaanannaanaaagaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhirimeulue. lampiran vla aksatuanvlbjuj dilaksanakan oleh satuan kerjavlcvldgaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhiet nama paket pengguna pekerjaan nilai jasa, alamat, mulai selesai pekerjaan rencana realisasi lo.viii gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhirwae ennanannah semester ke: .perubahan perpanjangan dikenakan permohonan sanksi periode keterangan (total) badan usaha bulan badan badan selama badan usaha bulan usaha baru usaha aa\|l peringatan1pemberlakuan perseorangan kan kembali catatan instansi penerbit lampiran gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhirwae ennanannah semester one nhun dokumen permohonan perubahan perpanjang dikenakan usaha permohonan sanksi orang periode keterangan (total) badan perseroan bulan badan badan selama usaha badan usaha gan bulan usaha baru usaha jumlah keseluruhan s.d tgl ini buk yang peringatan diberikan ijuk peringatan usaha jasa peringatan perencana pembekuan usaha jasa pencabutan pelaksana pemberlakuan usaha kembali ijuk sana jasa pengawasan pemerintah kabupaten kota lampiran qanun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhir format kartu tanda daftar usaha orang perseorangan pemerintah kabupaten kota.oooocnananaananananaanaalanaan . pemegang kartu pemerintah daerah kabupaten kota. foto ttd nama nip lampiran gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhir kop instansi penerbit ujk formulir permohonan pendaftaran usaha orang perseorangan kabupaten kota drnannannanananan anna propinsi drnannannanananan anna tempat tanggal lahir drnannannanananan anna alamat drnannannanananan anna ska skt drnnnnannanananenan anna pilihan kualifikasi subkualifikasi pilihan klasifikasi subklasifikasi selama, tanggal ttd pemohon (nama jelas pemohon) lampiran xii gaun kabupaten simeulue nomor tahun tanggal februari akhir pemerintah kabupaten kota.oooooooooooooooocooonnaaannnanannnassnnnnssannan . tanda tangan instansi. pemegang kartu ttd nama nipbentuk gaun ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian ijuk. qanunarsitektural, bidang usaha sipil, bidang usaha mekanikal, bidang usaha elektrikal, bidang usaha tata lingkungan. bidang. bidang usaha untuk jenis perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis. bidang usaha untuk jenis jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud padakewenangan pemberian ijuk kepada badan usaha sebagaimana dimaksud pada dilimpahkan kepada kp2t. ijuk diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili kabupaten. ijuk diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh kepala kp2tmberianteknis yang membidangi jasa konstruk.satuan kerja sebagaimana dimaksudbagian kedua permohonan pelayanan izin usaha jasa konstruksi bupati atau satuanjabatan yang sama pada buk lainnyasurat keterangan sebagai penanggung jawab teknik dari penanggung jawab utama badan usaha pju bu): daftar riw pekerjaan, rekaman foto copy kartu tanda penduduk, rekaman foto copy nomor pokok wajib pajak. tengaun ini, menyerahkan rekaman foto copy akta pendirian buk, menyerahkan rekaman foto copy pengesahan kehakiman perusahaan bagi buk yang berbentuk perseroan, menyerahkan rekaman foto copy sertifikat badan usaha sbu) yang masih berlaku dan telah registrasi lembaga menyerahkan rekaman foto copy kartu penanggungjawab teknik badan usaha pjt bu):, menyerahkan rekamcopy kartu tanda penduduk penanggungjawab badan usaha dan daftar riw hidup penanggungjawab badan usaha, menyerahkan rekamfoto copy surat keterangan domisili buk yang berlaku dan dilepas kepala desaqanugaun ini. cc. menyerahkan rekampala desagaun2tpada saat mengajukan proses sebagaimana dimaksud dalam dan buk, pemohon wajib menunjukan dokumen asli dari persyaratan yang diminta. foto copy ijuk yang telah legalisasi oleh instansi pemberi ijuk wilayah buku induk berdomisili. bagian empat pemberian ijuk satuan kerja yang ditunjuk memberikan ijuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan bujuk. satuan kerjaqanunqanujenis usaha perencana,kp2t paling lambat bulan desember tahun berjalan. cc. memasang papan nama perusahaan dengan mencantumkan nomor ijuk kantor tempat buk berdomisili. (dlaporan pertanggungjawaban satuan kerja yang memberikan ijuk (l) kp2t.
sangatkata kg:wambayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang telah mempunyai hubungan hukum (perjanjian) dan biaya operasional lainnyadua ratus dua puluh lima: tahun sebesar rp. (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah):dua puluh enam milyar rupiah) sehingga jumlah modal dasar pdfs dari tahun sampai dengan tahun sebesaresaran. besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada akan dianggarkan dan ditetapkan dalam gaun anggaran pendapatan belanja kabupaten tahun anggaran.n)lur simeulue, ridwan. diundangkan sinabung pada tanggal desember safar jeekremarus dan rank naskah bin kamar lembaran daerah kabupaten. simeulue tahun nomorab. bab maksud dan tujuan maksud dan tujuan penyertaan modal pemerintah kabupaten kepada dam tirta melawadua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikuttujuh ratus juta rupiah), tahun sebesar rp. (tiga milyar rupiah), tahun sebesar rp. (lima ratus juta rupiah). besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada akan dianggarkan dan ditetapkan dalam qanun anggaran pendapatan belanja kabupaten tahun anggaran penyertaan modal pemerintah kabupaten pada dam tirta melawan tahun ditetapkan sebesar rp. (lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah modal dasar dam tirta melawan dari tahun sampai dengan sebesar rp. (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah). penambahdam tirta melawan,(pdfs) tahun penjelasan umum untuk meningkatkan kejaabupaten simeulue nomor tahun tentang, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bjanin, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf huruf dan huruf perlu membentuk qansibulmeriksaan bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. bab xviii1435simeulue tahun nomor penjelasan atas qanun kabupaten simeuluepuluh juta rupiah). contoh: wajib pajak mempunyai objek pajak berupa: tanah seluas m?dengan nop per , : bangunan seluas dengan nop per m2?dasar pengenaan pajak nop njoptkp) tarif pajak pbb p2 terutang: rp370. cukup jelasakun kabupaten simeulue tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. cukup jelas cukup jelaswalikotasimeuluetahun nomoradalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten simeulusimeulumeulue. bangunan adalah konstruksi teksubjek dan.,termasukperkebunan rakyat dan pertanian rakyat tanah yang belum terdaftar, (sepuluh puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. tarif pbb p2 ditetapkan sebesar (nol koma satu keseratusdalam hal terjadi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perubahan bentuk dan persil tanah maka wajib pajak harus melaporkan pejabat yang berwenang untuk memperoleh spot baru.. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitandan penyampaian spot sebagaimana dimaksud pada dan skp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupat(masukan dalam ku) wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. jumlah. jumlah pajaksurat bab pengurangan, keringananan qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang pajak sarang burung walesarang burung walet. pajak sarang burung walet adalahdan collocalia inchi penyelenggara sarang burung walet adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan sarang burung walet, baik untuk dan atas namsarang burung walet dipungut pajak sarang burung walet terhadap orang pribadi atau badan yang melakuksarang burung walet. tarif pajak sarang burung walet alami ditetapkan sebesar sepuluh persen). tarif pajak sarang burung walet gedung ditetapkan sebesar tuj. bab masa pajak, saat pajak terutang dan surat pemberitahuan pajak daerah masa pajak sarang burung walet adalah (dua) bulan kalender. pajak terutang terjadi pada saat wajib pajak melakukan pengambilan dan atau pemanenan sarang burung walet. setiap wajib pajak mengisi speed. 6gdan pejabat yang ditunjuk. tegurdan pejabat yang ditunjuk. babb tata cara pembetulan, pembatalan, ataumemberikan keputusan, permohonan pembetulan, dan skpd. permohon..
kelamaan qanun kabupaten simeuluesimeulue berwenang memungut pajak air tanair tankepada air tanah untuk keperluan rumah sakit pemerintah dan lembaga. tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar (lima persen) dari nilai perolehan air tanah(satu) bulan. bupati atau pejabat menetapkan pajak berhutang dengan menerbitkan skpdpengambilan dan atau pengusahaan air tanah
qanun kabupaten simeuluhiburaibur. se. wwwhibu. heviiburan lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor seri dinyatakan tidak berlaku lagi.mulut, ridwan. diundangkan sinabung pada tanggal desember sati pemaknaan daerah weonacen naskah bin kamar lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor "at samnam, objek pajak adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran,pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, karaoke dan sejenisnya, sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya permainan billboard, panti pijat, refleksi, mandi uap spa, dan pusat kebugaran (fitnes centre), dan, pertandingan olah raga. zona permainan, kolam pancing, semuuang yang karaoke, panti pijat dan mandi uap spa tarif pajak ditetapkan (dua puluh persen). khusus hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif pajak sebesar (sepuluh persen). bab wilayah pemungutan dan cara perhitungan pajak wilayah pemungutan pajak adalah.oval!. han2x6.
pjenis dan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta pencatatan sipil kabupaten simeulue agar lebih efektif dan efisien maka perlu merubahqandiubah sebagai berikut: ketentuan angka diubah dan diantara angka dan angka disisipkan satu angka yaitu angka dan diantara angka dan angka disisipkan satu angka yaitu angka .a, sehingga berbunyi sebagai berikut:tandarepublik indonesia. .a. pindah adalah berdomo. kutipan... ll.a. dokumen kependudukan lainnya adalah biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan dan surat keterangan pindah datangketentuan huruf dan huruf dihapus, diantara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf yaitu huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:dihapus, dihapus, kartu keluarga, surat keterangan pindah datangjasa pelayanan pencetakan ktp dan akta pencatatan sipil serta dokumen kependudukan lainnya dari pemerintah kabupaten. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:pencatatan sipil serta dokumen kependudukan lainnya yang diterbitkan. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: serta dokumen kependudukan lainnyaserta dokumen kependudukan lainnya yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten kepada pihak percetakan. ketentuan. ketentuan huruf dan huruf dihapus, diantara huruf dan huruf disisipkan satu huruf yaitu huruf huruf angka (satu) diubah dan ditambah satu huruf yaitu huruf serta angka (lima), penggantian biaya cetak e ktp hilang rp. dan perpanjangan penggantian biaya cetak rp. surat keterangan pindah datang skpd) dalam satu desa rp. antar desa dalam satu kecamatan desa asal rp. antar desa dalam satu kecamatan desa tujuan rp. antar kecamatan dalam satu kabupaten kecamatan asal rp. antar kecamatan dalam satu kabupaten kecamatan tujuan rp. antar kabupaten atau antar provinsi daerah asal untuk keperluan melanjutkan sekolah rp. antar kabupaten atau antar provinsi daerah asal untuk keperluan alasan dinas rp. antar kabupaten atau antar provinsi daerah asal untuk keperluan alasan ekonomi untuk satu orang rp. antar kabupaten atau antar provinsi daerah asal untuk keperluan alasan ekonomi untuk satu keluarga rp. )antar kabupaten atau antar provinsi daerah tujuan rp. kartu keterangan tempat tinggal wna rp. dihapus dihapus penggantian biaya cetak akta pencatatan sipil akta kematian dan akta kelahiran pencatatan dan penerbitan akta kematian:rgantian dan atau perbaikan akta kelahiran warga negara indonesia rp. warga negara asing rp. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. dihapus. ii. pada saat qanun ini mulai berlaku makaaro, bahwa qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah perlueberapa ketentuan qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor diubah sebagai berikut ketentuan diubah dan diantara huruf dan disisipkan satu huruf yaitu huruf a.l. dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf diantara dan disisipkan satu baru yaitu (la) berikut: penggunaan tanah jenis retribusi sewa tanah dalam kota sinabung m? bulan sewa tanah luar kota sinabung m? bulan media reklame seputaran dalam kota sinabung m? bulan luar kota sinabung m? bulan a.l. penggunaan. penggunaan kekayaan daerah docking kapal tarif docking tarif sewa selama (s5 hari diatas sampai dengan hari sampai dengan hari sampai dengan hari ( 30gt hari penggunaan gedung bangunan jenis retribusi sewa gedung olah raga stadion hari siang hari sewa gedung olah raga stadion hari malam hari sewa gedung olah raga untuk hari keperluan lain sewa tempat sarana olah raga hari lapangan terbukaln gudang sekala besar bln gudang sekala kecil bln sewa kios lainnya bln sewa media reklame m? hari pemakaian inventaris milik daerah jenis retribusisekali pakai handicap) penggunaan. penggunaan pemakaian kendaraan alat alat berat alat alat(ton jam , jam amp)ton , jam vibrator roller ton , jam mesin gila roda karet ton , jam mesin gila tandem ton pengemasan laboratorium tes laboratorium job mix timbunan per set sample job mix base job mix base per set sample job mix lpa per set sample job mix beton per set sample per set sample pengemasan lapangan sand cane per titik dcp diamond operetta piano met) per titik cbr california baring ratio) per titikper titik boring sampel tanah per titik hammer tes per titik test kekuatan beton per set sample marshal test per titik tarif retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat parameter yang bisa satuan kadar maximum biaya diuji yang rp.) kali diperbolehkan biaya pemeriksaan sampel kualitas air. parameter mikrobiologi coli jumlah per sample koliform jumlah per sample parameter kimia alumunium chlorine mg l iodine sianida mg l nitrite mg l arsenic mg l manganese cell test mg l mg l sulfate cell test mg l mg l alumunium cell test mg l mg l ammonium test mg l mg l fluoride test kit mg l mg chloride test mg l mg l iron test mg l mg l nitrate test mg l mg l nitrite test mg l mg l besi mg l mg l kesadahan 'd mg l mg l parameter fisik bau tidak berbau warna tcu kekeruhan ntu rasa tidak berasa suhu suhu udara total zat padat mg terlarut biaya pemeriksaan sampel kualitas makanan parameter kimia untuk makanan borgx (# ) mg l metil yellow (# ) mg l mencuri (# ) mg l (la) tarif. (la) tarif retribusi pabrik ditetapkan berdasarkan perjanjian kontrak.na bupati simeulue pemerintah acehgaunpendirian perusahaan daerah kabupaten simeulue,lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomo menetapkan akbab. h1) bab maksud dan tujuan maksud penyertaan modal pemerintah kabupaten adalah dalam rangka kesinambungan pdfs. tujuan penyertaan modal tahun anggaran adalah untuk tambahan modal pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan biaya operasional pdfs. h\|\| ann one wna meme neo dana akar, il. tahun sebesar rp. (dua puluh enamtujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian rp. (tujuh milyar) untuk pembangunan pabrik minyak kelapa sawit dan rp. (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana operasional pdfs, sehingga jumlah modal dasar pdfs dari tahun sampai dengan tahun sebesar rp. (dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus sembilan juta lima ratus sembilan belasapsaubahatt.me ape:h) ilinadadi, simeulue, vanili ridwan. diundangkan sinabung pada tanggal januari radius awal yamumararus daerah, digoeacen naskah bin kamar lembaran kabupaten simeulue tahun nomor
iii iii iii iii. band qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang izin losebagai upaya pengendalian agar penggunaan tanah dalam rangka penanaman modal memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan, perlu adanya regulasi yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang, bahwa, diperlukan izin lokasi yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten simeulue, bahwa dalam rangka menindaklanjutmbentuk qanun tentang izin lokasi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, huruf dan huruf perlu membentuk qanun kabupaten simeulue tentang izin lokasi.: peratur: dan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat merusak lingkungan. bab viii pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi bagian kesatu pembinaan pemerintah kabupaten: sumber daya manusia:. pendidikan, pelatihan, dan pemasangan: dan d., monitoring dan evaluasimonitoring dan evaluasi terhadap izin lokasi meliputi: monitoring kegiatan perolehan tanah: monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang: pengamanan yang dilakukan oleh badan usaha terhadap tanah yang sudah diperoleh, kepala kantor pertanahan kabupatesurathanan nasional atas usulan kepala kantor pertanahan kabupaten. babgaun ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penghentian sementara:dan pencabutana.:atau kpk yang ditunjuk.b.rrpatis oas bupati atau kpk yang ditunjukmenteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional menerbitkan keputusan pengenaan sanksi pencabutan pembatalan izin lokasi atas usul kepala kantor pertanahanlolokasilokasi, memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang izin lokasiizin lo xii ketentuan pidana perusahaanperusahaannutup peraturan pelaksana dari gaun ini ditetapkan paling lambat (enam) bulan sejak tanggal pengundapamen ridwan. diundangkan sinabung pada tanggal desember radius awal sekretaris daerah kabupaten imbulusp dipakketenlampiran qanun kabupaten simeulue nomor fereknkesaaan tanggal loro. tentang izin lokasi format keputusan perpanjangan izin lokasi kabupaten. bupati. nomor tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan. atas nama orocecoccoommms terletak desa kelurahan.kecamatan. kabupaten.provinsi. bupati. oo. menimbang: bahwa pemohon telah melakukan kegiatan perolehan sebagiantanah yang telah diberikan izin lokasi berdasarkan keputusan bupati. nomor. tanggal..tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan, peraturan daerah kabupaten. nomor. tahun.tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, peraturan daerah kabupaten. nomor. tahun.tentang kemitraan usaha perkebunan kabupaten., peraturan daerah kabupaten. nomor. tahun.tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, peraturan daerah kabupaten. nomor. tahun.tanaman pangan. memutuskan: menetapkan perpanjangan izin lokasi untuk keperluan pembangunan.atas nama . desa kelurahan . kecamatan.kabupaten.provinsi . kesatu memberikan perpanjangan izin lokasi sebagaimana dimaksud keputusan izin lokasi bupati . nomor . tanggal. kedua perpanjangan dimaksud pada dictum kesatu diberikan dalam jangka waktu . (dalam huruf) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini. ketigdi. pada tanggal. bupati. ttd tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth sekretaris daerah kabupaten. kepala bappeda dan penanaman modal kabupaten. kepala badan lingkungan hidup kabupaten. kepala dinas pertanian kabupaten. kepala dinas perindustrian kabupaten. kepala dinas perkebunan kabupaten. kepala dinas kehutanan kabupaten. kepala dinas pendapatan daerah kabupaten. kepala kantor pelayanan perizinan terpadu kp2t) kabupaten. kepala kantor pertanahan kabupaten. camat. direktur pt. arsip. aan iii iii iii ia, lampiran ii qanun kabupaten simeulue nomor done tanggal snnnaanananaann tentang izin lokasi peta izin lokasi nama pemohon sexonwsssus luas tanah :.( ha) lokasi '&. desa kel seisi kos: see cepewenanan kabupaten .cerecexex provinsi . .tentang rtrwbupati kabupaten . skala kecil untuk izin lokasi yang diterbitkan gubernur, skala besar untuk izin lokasi yang diterbitkan bupati.gaun kabupaten simeulue nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten simeulueqanun kabupaten simeulue tentang izin lokakantor pelayanan perizinan terpadu yang selanjutnya disingkat kp2t kepala kp2t adalah kepala kantorntor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten simeulu.:: menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan ruang wilayah daerah:: dan mencegah dampak negatif atas pemanfaatan ruang. bab ill kewenangan bupati berwenang menerbitkan izin lokasi. bupati mendelegasikan wewenang atas penerbitan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada kepada kpk yang ditunjuksubjek dan objek izin lokasi bagian kesatu subjek izin subjek izin lokasi adalah perseorangan dan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha berkenaan dengan pemanfaatan ruang daerah. setiap si: setiap perusahaan baik perseorangan maupun badan hukum yang akan menguasai dan memiliki tanah wajib memiliki izin lokasi. bagian kedua objek izin objek izin lokasi adalah kegiatan usaha pemanfaatan ruang yang wajib memiliki izin lokasi. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam meliputi: perumahan dengan luas paling sedikit uuu (tiga ribu meter persegi): industri dengan luas paling sedikit (seribu meter persegi): fasilitas perdagangan dan jasa dengan luas paling sedikit (seribu meter persegi), pariwisata dengan luas paling sedikit (dua ribu meter persegi): pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) dengan luas (lima puluh ribu meter persegi): peternakan dan perikanan dengan luas (dua puluh ribu meter persegi), dan kegiatan usaha yang diwajibkan untuk menyusu sesuai dengan luas izin lokasi diberikan, maka apabila perusahaan tersebut dan perusahaan perusahaan lain yang merupakan satu group akan mengajukan izin lokasi kembali maka permohonan izin lokasi tidak lebih dari luasan sebagai berikut kawasan untuk perumahan dan permukiman paling luas ha: kawasan untuk kegiatan industri paling luas ha: kawasan untuk pariwisata paling luas ha: kawasan untuk pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) paling luas ha: kawasan untuk perdagangan paling luas ha, kawasan untuk fasilitas pengolahan lingkungan paling luas ha: kawasan untuk peternakan dan perikanlaporan yang memuatkpk yang ditunjuk. izin lokasi tidak diperlukan danihak.:: fotokopi legalitas usaha pemohon:a tersebut telah disahkan oleh menteri hukum dan ham: fotokopi nomor pokok wajib pajak npp):surat persetujuan pemanfaatan ruang. pemberian izin lokasi lebih dari (tiga puluh hektar) harus mendapat persetujuan tertulis dari dprkatau kpk yang ditunjuk. permohonankpklokasi:kabupatenempat belas) hari terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakanmohon izin lokasi dapat mengajukan keberatan. apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada bupati atau kpk yang ditunjuk wajib memberikan jawaban paling lambat (tujuh) hari sejak pemohon ijin mengajukan keberatan. paragrafdengan prinsip sesuaibupati atau pejabat yang ditunjuk. keputusan izin lokasi lebih dari (tiga puluh hektar) wajib ditandatangani oleh bupati.: dasar hukum pemberian izin: cc. bidang pertanahbupati atau pejabat yang ditunjukgau50xabupaten simeuluehak, kewajiban, dan larangan penerima izin lokasi bagian kesatu hak pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam arca.
aam qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang kepariwisalaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun perlu mengatur tentang:yang tidak ber. hotel: vila, cc. pondok wisatdan hurufsimeuluebagigelanggang renang, lapangan tenis, lapangan badminton, pusat kebugaran (fitness center), gelanggang futsal,panti pijat sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: panti pijat, refleksi: mandi uapa,b dan huruf. jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mendapatkan sertifikat dari majelis permusyawaratan ulama mpu). sertifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan satu tahun sekalilapangan badmintonsetiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada. setiap pengusaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan pada dan dikenakan sanksi administratif yang berupaata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupatielapmbilanpenyelenggaraan spa akan diatur dengan peraturan bupati. bab hak, kewajiban, dan larangan bagian kesatu hak pemerintah kabupatenpemerintah kabupaten wajibb.memfasilitasi.enuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, hygiene, dan lingkungan hidup, melakukan dan menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan amdal) bagi kegiatan yang direncanakan dan study evaluasi mengenai dampak lingkungan (semua) bagi kegiatan yang sudah berjalan, melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang undangan. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata yang memiliki fasilitas hiburan wajib mentaati ketentuan operasional pada bulan ramadhan dan hari hari biasa. ketentuan. ketentuan operasional sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjutabupaten. setiap pengusaha yang menyelenggarakpenyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada merupakan pelanggaran terhadap perizinan. bab vii kewenangan pemerintah kabupaten pemerintah kabupatedapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib melaksanakan pendaftaran kepada pemerintah kabupaten. bukti pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada berupa tiup. tata cara dan syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut. tiup wajib didaftarkan ulang setiap (satu) tahun sekalitiup sebagaimana dimaksud pada diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata. bupati dalam menerbitkan tiup dapat mendelegasikan kepada kepala kpk dan nama pemilik sahamparagradaerah kabupaten simeulue dan bupati simeulue memutuskan menetapkan qanun kabupaten simeulue tentang kepariwisataankas daerah adalah kas daerah kabupaten simeulue. dinas adalah dinas yang menangani penyelenggaraan kepariwisataan kabupaten simeulubupati. paragraftigbupati. pemerintah kabupatenbadan promosi pariwisata daerah dan informasi kepariwisataan bagian kesatu badan promosi pariwisata daerah pemerintah kabupatentigaupatikabupatenkabupaten wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. bagian kedua informasi kepariwisataankabupatenkabupatenabupatendan penghargaan bagian kesatu pendanaan pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupatenabupatenbagaimana yang diatur dengan peraturan presiden. pemerintah kabupaten memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil bidang kepariwisataan. bagian. bagian keduakabupatensimeulue, ridwan. diundangkan sinabung pada tanggal desember radius awalpenjelasan atas qanun kabupaten simeulue nomor tahun tentang kepariwisataan umum bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan dimana terdapat (delapan) reformasi terhadap kandungan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, yaitu sistem perencanaan, kawasan strategis, rezim perijinan menjadi pendaftaran, desentralisasi: sistem koordinasi: badan promosi pariwisata indonesia, gabungan industri pariwisata indonesia, standarisasi dan sertifikasi. berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya penyesuaian ketentuan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan. dengan penyesuaian penyesuaian dalam qanunimeulue. perubahan qanun tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan sangat diperlukan sebagai dasar hukum dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya yang menyangkut obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan jasa pariwisata serta peran serta masyarakat dan pembinaannya. qanun ini memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sedangkan pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupaiup yang dimaksud dalam terdiri atas: karaoke, spa, cc. panti pijat, jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan olehdanketangkasan baik darat, air dan udara yang dikelola secara komersial. balai pertemuan umum dan gedung serbaguna dan keperluan lainpenyediaobyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, berupa ciptaan allah yang maha kuasa serta hasil karya manusipengolahan, memancing dan sebagainyausaha kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha kepariwisatarostitusi adalah kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain. kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketimeulue kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata daerah. bab azas, fungsi dan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: keislaman, manfaat: kekeluargaan, adil dan merata: keseimbangan. keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan: dan il.penyelenggaralestarikan sekaligusdaerah dan bangsyang maha kuadalam diatur dengan qanunkabupaten. pemerintah kabupaten.dan kawasan strategis pariwisata kabupate. kawasan strategis pariwisata kabupaten ditetapkan oleh bupatiobjek wisatausah.aa. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan perseroan terbatas bank aceh cabang sinabungperjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten simeulue dengan perseroan terbatas bank aceh cabang sinabung nomor nomor .a snb.0o1 vii tentang penyimpanan uang"gl republik indonesia nomor peralatan.momada perseroan terbatas bank aceh tahun anggarkabupaten adalah pemerintah kabupaten simeulue. anggaryang selanjutnya disebut pt. bank aceh. bab maksud dan tujuan maksud dari penambahan penyertaan modal merupakan upaya peningkatan produktivitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah kabupatenv. bab jumlah penyertaan modal pada pt. bank aceh jumlah penyertaan modal pemerintah kabupaten pada pt., (satu milyar lima ratus juta rupiah), tahun sebesar rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah):, tahun sebesar rp. (tiga milyar rupiah): tahun sebesar rp. (satu milyar rupiah): tahun sebesar rp. (satu milyar rupiah): tahun sebesar rp. (satu milyar rupiah). tahun sebesar rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah) penyertaan modal pemerintah kabupaten pada pt. bank aceh tahun ditetapkan sebesar rp. (dua milyar rupiah) sehingga jumlahpenyertaan modal pemerintah kabupaten simeulue pada pt. bank aceh dari tahun sampai dengan tahun sebesar rp. (sembilangaun anggaran pendapatan belanja kabupaten tahun anggaravisi bab pencairan dana penyertaan modal pencairan dana penyertaan modal pemerintah kabupaten pada pt. bank aceh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum daerah rekening pt. bank aceh. bab vii pelaksanaan, pertanggungjawaban penyertaan modal pt.viii pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan terhadap penggunaan dana penyertaan modal pada pt. bank aceh. bab. desember awal (vi simeulue, ridwan., provinsi aceh:
bupati simeulue pemerintah acehseroan terbatas bank aceh perlu menambah penyertaan modal pemerintah kabupaten simeulue pada perseroan terbatas bank aceh, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah kabupaten simeulue dengan pt. bank aceh cabang sinabung tentang penyimpanan uang daerah nomor nomor .a snb. viiseroan terbatas bank acehka.f se yang selanjutnya disingkat pt. bank aceh adalah bank ace.h\| kaa rep bab iii penganggaran (l)bpd aceh jumlah penyertaan modal pemerintah kabupaten pada bank aceh dari tahun sampai dengan sebesar rp. (lima belas milyar sembilan,: tahun sebesar rp. (tiga. penyertaan modal pemerintah kabupaten pada bank aceh ditetapkan sebesar rp. (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah modal dasarpencairan dana penyertaan modal pencairan dana penyertaan modal pemerintah kabupaten kepada bank aceh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum daerah rekening bank aceh. bab vii pelaksanaan, pertanggungjawaban penyertaan modal. par ana kan tan tai san pen nnn has laporan bulanan, laporan triwulanbupati simeulue, ulun ridwan. diundangkan sinabung pada tanggal januari radius awal jawa aan, naskah bin kamar lembaran kabupaten simeulue tahun nomor sana hasil
an. mea yaaa.penanaman modal yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah: bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah, perlu dilakukan penyederhanaan proses pelayanan kepada masyarakat melalui kelembagaan badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu,perlu membentuk: dewan perwakilan rakyat kabupaten simeulue dan bupati simeulue menetapkan. babi ketentuan umum dalam ga. sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kabupaten simeulue. kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizisimeuluertaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang undang:bab pembentukan dengan gaun ini dibentuk badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten simeulue. bab iii susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan kewenangan bagian kesatu: kepala badan: bagian tata usaha: bidang penanaman modal: bidang pelayanan perizinan dan non perizinan: bidang pengawasan dan pengendalian: tim teknis: dan kelompok jabatan fungsional. bagian tata usaha terdiri dari:ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi pemangku jabatauraian jabatan masing masing pemangku jabatan struktural dan nosatu pintu kabupatedua kedudukan badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintupan bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berkedudukan dibagian tata usaha sesuai bidang tugasnya. subbagian sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasdalam hurufan kepada kepala badan. tim teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf bertanggung jawab kepada kepala badan melalui kepala bidang yang bersesuaiankabupatenelusatu pintu mempunyai fungsi: pelaksanaan ketatausahaan badan: penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu: perumusan penelitian dan pengembangan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelengaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu:dan pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati melalui sekda sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian empat oa) bagian keempat kewenangan badan penanaman. modal dan pelayanan perizikewenangan dari bupati. babiadan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab eselon dan kepegawaian eselon jabatan pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai berikut: kepala badan merupakan jabatan eselon ii.b: kepala bagian tata usaha merupakan jabatan eselon iil.a: kepala bidang merupakan jabatan eselon iii.b: dan kepala subbagian merupakan jabatan eselon iv.a. kepala badan, kepala bagian tata usaha, kepala bidang dan kepala subbagian diangkat dan diberhentikan oleh bupati. unsur unsur lain pada badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu diangkat dan diberhentikan oleh kepala badan atas pelimpahan kewenangan dari bupati. bab tata kerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam melaksanakan tugasnya,pokok dan fungsinya. setiapdalam hal kepala badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka kepala: badan dapat menunjuk kepala bagian tata usaha dan atau salah seorang kepala bidang untuk mewakili kepala badan. dalam hal kepala bagian tata usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka kepala badan dapat menunjuk salah seorang kepala bidang untuk mewakili kepala bagian tata usaha. dalam. hal kepala bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena. berhalangan, maka kepala' badan dapat menunjuk kepala bagian. tata usaha dan atau salah seorang kepala bidang lainnya untuk mewakili kepala bidang. ag, setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas dan fungsinya serta bertanggung. jawab kepada atasan masing masing dan menyampaikan laporan.vii ketentuan lain lain pada saat qanun ini mulai berlaku, maka gaun kabupaten simeulue nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten simeulue lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor tambahan lembaran daerah simeulue nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab viii ketentuan peralihan pejabat struktural pada kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten simeulue tetap berlaku. sampai dengan dilakukan perubahan dan atau pergantian menurut gaun ini. bab ixmulut, wwe ridwan diundangkan sinabung desember pada tang safar sekretaris daerah #kabupaten simeulue, naskah bin kamar lembaran kabupaten simeulue tahun nomor nomor qanun kabupaten simeulue, provinsi aceh penjelasan qanun kabupaten simeulue nomor tahun perubahan atas gaun kabupaten simeulueaerah kabupaten simeulue umumorganisasi dah tata kerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten simeulue kabupaten simeulue. bahwa untuk maksud dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu qanun. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. lembaran daerah kabupaten simeulue tahun nomor asa bae ms. aga ame tag ana haa .a ia kaki sel sah yoy
nai pan yan yee us) ai,dengan rahmat tuhan yang maha esa : gubernur kalimantan tengah, menimbang bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, pelayanan laboratorium kesehatan diperlukan untuk mendukung upaya upaya kesehatan yang meliputi upaya penegakan diagnose, penyembuhan penyakit, upaya pemulihan dan pemeliharaan, upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungantetap terjamin, cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf dan huruf perlu membentuk peraturan daerah yang mengaturadalah dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah. balai laboratorium kesehatan adalah merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan provinsi kalimantan tengah. kepala balai adalah kepala balai laboratorium kesehatan provinsi kalimantan tengah. badanlai laboratorium kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan pemerintah daerah provinsi kalimantan tengpemeriksaan laboratorium klinik adalah pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitology klinik, imun. penyakit dan pemulihan kesehatan. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat adalah pelayanan pemeriksaan bidang mikrobiologi, fisika, kimiapatologi klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan hematologi dan urinalisa dan kimia klinik. pemeriksaan hematologi dan urinalisaemoglobin darah, bank darah, hemolisis dan urinalisa. pemeriksaan kimia klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan protein and non protein nitrogen npn), karbohidrat, lipid, lipoprotein dan protein, enzim, mikronutrien, monitoring kadar obat, gas darah, keseimbangan asam basa, elektrolit dan logam berat, fungsi organ, hormon dan fungsi endokrin serta pemeriksaan lainnya. pemeriksaan mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan bakteri, sitoplasma, riketsia, serta kelompok pemeriksaan lainnya terhadap kesehatan perorangan maupun yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat pemeriksaan imunoserologi adalah pemeriksaan laboratorium tentang sistem pertahanan tubuh terhadap bakteri, sitoplasma, riketsia serta kelompok pemeriksaan lainnya pemeriksaan toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar bahan bahan obat, bahan adiktif dan doping, toksin, keracunan pestisida, zat organik lain, anorganik logam dan non logam serta kelompok pemeriksaan lainnya yang dapat menimbulkan dampak berbahaya pada manusia. pemeriksaan kimia kesehatan adalah pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air, kualitas udara, bahan tambahan makanan yang dilarang, hygiene makanan, toksin, logam logam, deteksi pencemaran pestisida dan bahan berbahaya lainnya. retribusi. tembuseriksaan laboratorium yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemeriksaan laboratorium oleh balai laboratorium kesehatnilai rupiah atau presentasi yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada perorangan ataupun badan atas jasa pelayanan yang diterimanya. penerimaan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan laboratorium baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh balai laboratoriumlainnya. jasa sarana adalah akomodasi dan pemanfaatan sarana dan fasilitas balai laboratorium kesehatan daerah termasuk dalamnya bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka pemeriksaan laboratorium. jasa teknis adalah perhitungan jasa imbalan yang dibayar pengguna jasa terhadap pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang dibert. persero) asuransi kesehatan indonesia, selanjutnya disebut ptbab nama, obyek dan subyek retribusi dengan nama retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan pada balai laboratorium kesehatan. objek retribusi adalah jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan kepada orang pribadi atau badan berupa: pemeriksaan hematologi dan urinalisa pemeriksaan kimia klinik: pemeriksaan mikrobiologi, pemeriksaan imunologi, pemeriksaan kimia kesehatan: dan pemeriksaan toksikologi. subjek retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatanarameter dan jumlah pemeriksaan laboratoribab struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif retribusi digolongkan .berdasarkan jenis parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan. besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan harga per parameter pemeriksaan laboratorium, meliputi biaya sarana biaya bahan laboratorium jasa teknis pelayanan perhitungan besarnya biaya sarana berdasarkan penjumlahan biaya operasional termasuk biaya investasi dan biaya pemeliharaan. perhitungan besarnya jasa teknis memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pemeriksaan laboratorium kesehatan. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada d pegawai negeri, penerima pensiun pegawai negeri sipil, penerima pensiun tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia, anggota veteran dan perintis kemerdekaan, asuransi kesehatan sukarela sebagai peserta pt. akses masing masing beserta keluarganya sebagai peserta asuransi kesehatan yang memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pt. akses. peserta asuransi kesehatan dan peserta jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin pembiayaannya mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. bagi peserta pt. akses yang memerlukan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium, kemudian besarnya tarifoleh pt. akses. tarif pemeriksaan laboratorium secara kolektif atas permintaan suatu badan, biaya pemeriksaan disesuaikan dengan tarif setiap parameter yang tercantum dalam peraturan daerah ini dengan ketentuan bila pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel luar gedung balai laboratorium kesehatan, biaya penyelenggaraan menjadi tanggung jawab badan yang bersangkutan. tarif . tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan keringanan tarifyang tidak tersedia anggarannya. bab vii wilayah pemungutan, rn. retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah tempat pelayanan pemeriksaan laboratoriumdari jumlah setoran tahun berjalan dikembalikan kepada balai laboratorium kesehatan sebesar sebagai jasa teknis dan pencariannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. pembagian dan pemanfaatan jasa teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dan ditetapkan dengan peraturan kepala dinatang retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus..ykasa. bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan badxvii ketentuan penutup (on dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, maka produk hukum daerahlaboratorium kesehatan dantanggal\| april gubernur kalimantan tengah, ind sam ini kan aah nya, sagustiniteras narang diundangkan palangka raya kanan era pada tanggal april .$ sekretaris daerah prownsekalimantan tengah, paman geng ta, isen:umum dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat. dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi keuangan balai laboratorium kesehatan daerah dewasa ini yang kurang sesuai dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta dapat terlaksananya kesinambungan pelayanan kesehatan tersebut dipandang perlu menetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan laboratorium kesehatan pada balai laboratorium kesehatan daerah dalam suatu peraturan daerah dengan pertimbangan sebagai berikut dasar pembangunan sistem kesehatan nasional bahwa upaya kesehatan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. fungsi sosial balai laboratorium kesehatan daerah dimana pemerintah daerah memberi kesempatan kepada semua warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus pula memperhitungkan unit cost tiap tiap jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. demi cukup jelas nan cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud der gan parameter kelompok pemeriksaan tertentu, adalah satuan jenis pemeriksaan dan cukup jelas pas) . cukup jelas rat cukup jelas kegiatan pengambilan sample luar gedung balai laboratorium kesehatan yaitu pemeriksaan bahan tertentu yang pengambilan sampelnya harus dilakukan luar gedung balai laboratoriumperan peraturan daerah provinsi kalimantan tengah nomor tahun tanggal aprilhematologi dan urinalisa sitologi sel darah eosinofil, hitung jumlnium tetrazoleum, pewarnaan periodic acid schiff pas, pewarnaan ., peroksidase, pewarnaan sudan black pewarnaan analisa hemoglobin penetapan kadar perbankan darah penetapan gol darah, a,b,o, dil hemostatis clotlysis cryofibrinogen eryoglobulin eugiobulin cilain eritrosit, ketahanan osmotik ham's test hematokrit, penetapan nilai c00 hemoglobin eritrosit rata rata her konsentrasi hemoglobin eritrosit rata rata! kher laju endap darah sel l.e le test sugar water test volume eritrosit rata rata ver kimia klinik powo does mma enda protein dan npn 21aoprotein, fosfolipid serebrositdan aminofilin monitoring kadar digitoksin terapi obat dioksin fenitoin fenobarbita! farritin karbamazepin terpilin gas darah, elektrolit kalium dan keseimbangan klorida tarif vetompoc woo arwspemer ksa )oo o\| sewenikaaan asam basa lithium natrium magnesium fosfat ion kalsium ro'lain analisa sperma, volume,bau,warna,liguefaksi, viskositas,motilitas,jumlah,morfologi berat jenis fisik: volume,bau,warna,kekeruhan dipemeriksaan tarif kelompok kode jenis pemeriksaan atp h w bakteri, sitoplasma, acinobacter caibruceiikchiiere aman pemeriksaan mycobacterium tuberculata kultur set rp3.cytis marinir penicilium marne americas,s.stercoralis, hp: imunoserologi j uuuvul bakteri, sitoplasma, anti streptolysin titer o ast ricketsia chlamydia helicobacter polri leptospira nn, salmonella typhi, s.paratyphi a,b, dan kidalsv anti herpes hsv anti hsv herpes hsv ii, anti hsv herpes anti hsv herpes nani polio pemeriksaan sel cd4 rabies hepatitis aglutinatif hepatitis makro elisa hiv, rapid test) hiv rupa radio imun assay) toxoplasma metode fat) hiv western blood) non jasad renik alfa foto protein afpkimia kesehatrometri antimon sb) kolorimetri arsen titrimetri) barium besi boron kadmium kesadahan cacrometri antimon sb) serapan atom) arsen barium besi boron kadmium kalsium kobalt kan inanspetrofkebutuhan biologi oksigen hari sebagai bod rp. kebutuhan kimiawi akan oksigen cod klor bebas klorida nitrat nitrit irp oksidan o3:tari karbon organik total pestisida klt) bipiridil, paraguay bipiridil lain karbamat, aldikarb rp:. leptopus organofosfat, relation organofosfat, metil pinmifos organofosfat. monokrotofos organofosfat. ternofos organofosfat. kacir(rp.ik:orig. bhc gamma hch linda organ ori. d2t organokor . die rin kasat pose mara anaro. utter yellow solvent yellow zat warna asing. black (food black zat warna as'ng. sum sumber pigment brown zat nama as. cryscisinef basic orange
tgprovinsi kalimantan tengah memutuskan, provinsi adalah provinsi kalimantan tengah,an daerah provinsi kalimantan teng, peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi:kabupaten kota adalah kabupaten kota yang ada wilayah provinsi kalimantan tengah:. ipjp daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mem(dua puluh) tahun depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun hingga tahun ipjp daerah sebagaimana dimaksud dalam menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten kota dalam menyusun ipjp daerah kabupaten kotadalam rkd. bab iii sistematika ipjp daerah sistematika ipjp daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan lampiran perda inilampiran sebagaimana yang tercantum. bab ketentuan penutup dengan berlakunya perda ini, maka perdaumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun bahwa ipjp nasionalselanjutnyadisusun dengan memperhatikan rpm nasional. dengan demikian, dokumen ipjp daerahtujuan pembangunan daerah. untuk itu, dalam tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi provinsi kalimantan tengah untuk melakukan berbagai langkah langkah, antara lain bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemerintahan, sehingga provinsi kalimantan tengah dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi serta daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerahpertama tahun rpm daerah tahun kedua il) tahun rpm daerah tahun ketiga iii) tahun dan rpm daerah tahun keempat iv) tahun ipjp daerah provinsi digunakan sebagai acuan dalam menyusun ipjp daerah kabupaten kota dan menjadi pedoman dalam menyusun rpm daerah provinsi pada masing masing tahapan dan periode rpm daerah provinsyang ingin dicapai dengan ditetapkannya perdaprovinsi kalimantan tengahipjp daerah provinsi kalimantan tengah tahun sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan perda nomor tahun dalam rangkaipjp daerah provinsi kalimantan tengah tahun yang telah ditetapkan dengan perda nomor tahun wajib disesuaikan dengan ipjp nasional tahun yang ditetapkan dengan undang undang nomor tahun yakni dari sisi substansi dan jangka waktunya. perda tentang ipjpprovinsi kalimantan tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ipjp daerah, pencabutan perda nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi kalimantan tengah tahun serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perda tentang ipjp daerah provinsi kalimantan tengah tahun yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerahart cha han bupati purworejo peraturan daerah kabupaten purworerworejo, menimbang bahwa bahan tambang yang terkandung wilayah kabupaten purworejo merupakan kekayaan alam karunia tuhan yang maha esa yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah: bahwa kegiatan pengambilan bahan tambang khususnya yang berupa mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam dalam dan atau permukaan bumi, dapat dikenakan pajak, sebagai salah satu bentuk pengendalian dan untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomianpemungutannya menjadi kewenangan kabupaten kota, bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten purworejo telah dipungutsebagaimana dimembayar sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. wajib pajak memenuhi kewajiban perawakannya dengan menggunakan speed, skpd, skpdkbt dan atau stduruhnya kas umumpembayaran pajak paling lama (lima belasuatu: skpd, skpdkbt,:pajak instansi yang melaksanakanpajakmbukuan dan pemeriksaan bagian kesatu pembukuan wajib pajak yang melakukan usaha, wajib melaksandenganbupati dapat mencabut izin dan menutup tempat usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan apabila: wajib pajak melalaikan kewajiban dan atau selama (dua) bulan berturut turut tidak membayar pajak: wajib pajak(lembaran daerah kabupaten daerah tingkat purworejomineral bukan logam dan batuan penjelasan umum dengan berlakuerah mampu membiayai rumah tangganya sendiri. pajak merupakan salah satu sumberpajak yang ada, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. dalam upaya menggali potensi pajak daerah, pemerintah kabupaten purworejo telah menerbitpajak mineral bukan logam dan batuan. ilnyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan tidak dimanfaatkan secara ekonomis untuk mencari yang diterbitkan (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak)dilarang yaitjatuh tempo pembayaran adalah tanggal terakhir waktu pembayaran pajak. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dikeluarkandisi tertentu objek pajak, antara lain kegiatan usaha yang sangat terbatas, hasil usaha yang sangat sedikit dan atau kegiatan usaha dikuasai atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentupajak,serta pihak lain yang membantu dalamegiatanapatpajak mineral bukan logam dan batuan. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: mengendalikan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan melalui pembebanan kewajiban: bentonit, dolomit, 'feldspar, garam batu (halte): grafit: il. granit andesit: gips, kalsit: oo. kaolin: leuit, magnetis: mika: ss. marmer, nitrat, uu. obsidian, oker: pasir dan kerikil: xx. pasir kuarsa, permit: prostat, aa.talk: bb.tanah serap (fuller earth), cc. tanah diatom, dd.tanah liat, ee. tawas (alum): ff. tras: gg. korosif, hh. zeolit, ii.tahun pajak dan saat pajak terutang masa pajak adalah (satu) bulan kalender. tahun pajak adalah (satu)vii pendaftaran objek pajak setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan dan melaporkan objek pajak atas usahanya. tata cara pendaftaran dan pelaporan objek pajak sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vi
bupati sukamaraaa. bahwa guna melaksanakan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemerintahan desa, perlu diatur ketentuan mengenai kepala desa, bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, perlu pemimpin untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatpala desailihan kepala desa bagian kesatugolongan profesi, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka tokoh masyarakat. bagian ketiga susunan panitia pemilihansusunan panitia pemilihan berjumlah ganjil, paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (sembilan) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. bagian keempat tugas dan kewajiban panitia pemilihan panitia pemilihannerima pendaftaran bakal calon kepala desa cc. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desaukan pemeriksaan persyaratan bakal calon menetapkan calon kepala desa menetapkan besarnya biaya pemilihan: mengumumkan nama nama calon kepala desa yang berhak dipilih: ii. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye melaksanakan pemilihan kepala desa: membuat berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa kepada bpd. bagian kelimayang tidak memiliki hak memilih adalah anggota tni dan atau polri. penduduk desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa dua kali masa jabatan tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih menjadi kepala desa. bagi kepala desa yang pernah mengundurkan diri tidak dapat mencalonkan diri atau dipilih kembali menjadi kepala desa. penduduk desa yang ditetapkan sebagai calon pemilih, adalah terdaftar sebagai penduduk desa, sudah berusia (tujuh belas) tahun dan atau pernah kawindapat diwakilkan kepada siapapun. bagian keenamalat bukti lainnya: bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaktp): belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lamakan izin dari pimpinan instansi. bagian ketujuh penjaringan dan penyaringan bakal calon panitia pemilihandelapan penetapan calon berdasarkan penyaringan sebagaimana dimaksud test dengan melibatkan tim pengkajian dan pengawasan pemilihan kepalasembildan misi dihadapan bpd dan tokoh masyarakat. bagian kesepuluhyang berkenaan dengan pemilihan dan pelantikan kepala desa dibebankan pada apbd, apb desa,, biaya rapat, biaya koordinasi dan biaya tak terduga lainnya. bagian kesebelaskepala desakepala desa terdaftar sebagai pemilih tetap dan mempunyai hak pilihurat suara yang dicoblos oleh pemilih dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakansecara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis: menjamin pelaksanaan pemungutan suara agar berjalan lancar, aman, tertib dan teratur,, guna mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, calon kepala desa yang tidak hadir karena alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah: calon kepala desa yang meninggalkan tempat pemungutan suara: panitia pemilihan memastikangian keduapara calon kepala desa agar menunjuk (satu) orang sebagai saksi dalam perhitungan suara. penunjukan saksi dalam perhitungan suara oleh para calon kepala desapanitia pemilihan membaca tanda gambar dan atau nama calon kepala desa yang mendapat suara serta mencatatnya papan tulis agar dapat dilihat oleh masyarakatditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih memberikan suara lebih dari (satu) calon kepala desakepala desa terpilih. apabila calon kepala desakepala desa terpilih diadakan pemilihan ulang. waktu pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnya dilaksanakanhasilnyatigabelaspanitia pemilihan, para calon kepala desa dan saksi. panitia pemilihan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa dan berita acara pemilihan kepada bpd calon kepala desa terpilih berdasarkan laporan panitia pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bpd. bagian keempatbelas pengesahan pengangkatan kepala desa terpilihlaksanakan pengambilan sumpah janji dan pelantikan kepala desa tempat lain. sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpahjjanji.kepala desa yang telah mengucapkan sumpah janji dan dilantik, agar melaksanakan serah terima jabatan selambat lambatnya (empat belas) hari setelah pelantikan oleh bupati. pakaian yang digunakan oleh kepala desa pada acara pengucapan sumpahjjanji dan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. apabila pelantikan kepala desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka bupati mengangkat pejabat sementara kepala desa dengan masa jabatan paling lama (enam) bulaniii tugas dan wewenangii. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab kewajiban dan lar.: cc.jjanji jabatan. bab pemberhentian kepala desa bagian kesatu umumdalam waktu jam setelah meninggalnya kepala desa, bpd melaporkan kepada bupati melaluisetelah (tujuh) hari meninggalnya kepala desa, bupati mengangkat penjabatbpd berdasarkan surat keterangan dan atau berita acara dari pejabat kepolisiankepolisian negara republik indonesia tentang hilangnya kepala desa, bupati mengangkat pejabat sementara kepala desa. apabilamakakepalakepala desa. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada dilakukan sejak kepalakepala kepala desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit sampai dengan (enam) bulan berturut turut, baik diusulkan atau tidak oleh bpd, dan menetapkan penjabat kepalmasih belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka diusulkan atau tidak oleh bpd, bupati memberhentikan dengan hormat kepala desa yang bersangkutan. selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desakepala desa atas usul bpd, apabila ketidakhadirannya karena kelalaian kepala desa yang bersangkutanmeninggalkan tugas secara tidak sah diberikan peringatan secara tertulis oleh bupati melalui camat. kepala desa yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah janjikhusus terhadap laporan tersebut. berdasarkan berita acara pemeriksaan khusus sebagaimana pada kepala desa diberhentikan sementara dengan keputusan bupati paling lama (tiga) bulan dan menunjuk sekretaris desapada tidak dilaksanakan, maka berdasarkan usul bpd, kepala desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannyacamat menunjuk sekretaris desa sebagai pejabat sementara kepala desa. kepala desa sebagaimana dimaksud pada apabilsampai akhir masa jabatannya. kepala desa sebagaimana dimaksud pada apabila terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka kepala desa diberhentikan oleh bupati tanpa persetujuan bpdgawai negeri sipil yang dipilih menjadi kepala desa bagian kesatukepala satuan kerja perangkat daerah skpd) tempat yang bersangkutan bertugas. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam yang terpilih sebagai kepala desa, dibebaskan untuksatuan kerja perangkat daerah skpd) tempat yang bersangkutan bertugas undangan yang berlaku. penilaian pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai negeri sipil yang terpilih sebagai kepala desa, diberikan oleh bupati. pegawai negeri sipil yang terpilih sebaga. pegawai negeri sipil yang terpilih sebagai kepala desa dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuberakhir masa jabatannya sebagai kepala desa, dikembalikan satuan kerja perangkat daerah skpd) tempat yang bersangkutan bertugas. bab [email protected] desa yang masih menjabat, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa jabatapenjelasan umum bahwa pemilihan kepala desa secara langsung oleh penduduk desa merupakan sarana perwujudan pemerintahan desa yang demokratispenyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yangbahwa yang diterapkan dalam peraturan daerah yangdimaksudari pimpinan instansi bagi pns tni polri berupa izin dari atasan yang berwenang yaitu kepala dinas badan kantor lembaga teknis daerah kabupaten sukamara bagi pns dari dinas badan kantor lembaga teknis daerah kabupaten sukamara, kepala kantor tingkat provinsi bagi pns dari instansi vertikal: dandim bagi anggota ini: dan kapolres bagi anggotang3 womoo. j.opeooco woo woooooooooomoccmb(berkurang) rp. jumlah dana bagi hasi pajak bagi hasil bukan pajak setelah perubahan.conoce. hom.oooooooooo woo woocooco rp. dana darurat semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana darurat setelah perubahan.oooooco woo. rp. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah setelah perubahan.oooooooo voodoo mmadaerah setelah perubahan.(tt)ee.oooooccena rp. belanja subsidi semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan.i. j.moore rp. belanja hibah semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja subsidi setelah perubahan.ooooococo woo ocu..cocoon woo. wco www mana rp: belanja bantuan keuangan kota dan pemerintahan desa setelah perubahan.ooooooco wco woo www woo mma.co. wooooooooooocj.i.field. rp. belanja modal semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah belanja modal setelah perubahan.ooooco wco woo. rp. pengeluaran semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah pengeluaran setelah perubahan.voodoo woooooo woo.voodoo wco woo wo. www www maa rp. judaerah setelah perubahan. rp. penerimaan piutang daerah sejumlah .cbooo wco www www. rp. semula rp. bertambah (j.. jo.occ : lampiran ilampiran daftar perubahan penyertaan modal investasi daerah) lampiran daftar dana cadang,4nid palangka raya pada tanggal oktober uber (kalimantan tengah teras narang diundangkan dalam lembaran daerah provinsi kalimantan tengah nomor tanggal oktober sekretaris daerah provinsi kalimantan tengah, sun lembaran daerah provinsi kalimantan tengah tahun nomor
salinan ak pad peraturan daerah kabupaten jembranberbekal9g.berbekal lurah dan kalian dinas kepala lingkungansebagaimanajembrana.. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil desa kelurahan dilaksanakan oleh petugas registrasiuntuk pertama, ktp karena hilang, ktp perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau: dan surat keterangan pembatalan percerai. ( ) penerbitan . ( )d )., nama lengkap, jenis kelamin,( )tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. bagian kedua dokumen kependudukan . dokumen kependudukan,il.m.( )surat keterangan kelahiran untuk wni:( )( tidak dipungut biayauntuk wni berlaku selama masa waktu (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data. ( )asuransi kependudukan penduduk wni pemegang ktp yang masih berlaku serta terdaftar dalam mendapatkan asuransi kematian. ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi kematian sebagaimana dimaksud pada diatur dengan.ngkat golongan paling rendah pengatur tk. (ii d): memiliki dpt( )berbekalnetapan pengadilan negeri. pencatatan .( )s( ..9gjembran i.ara eka bupati purworejo peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati purworejo, menimbang: bahwa tempat pelelangan ikan perlu dikelola dengan sebaik baiknya agar ikan yang dilelang terjaga kualitasnya serta terjamin kepastian dan stabilitas harganya, bahwa untuk menjamin keberhasilan pengelolaan tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diatur pengelolaan tempat pelelangan ikelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikanpengelolaan tempat pelelangan ikan penjelasan umum kabupaten purworejo saat ini terdapat beberapa tempat pelelangan ikan. tempat pelelangan ikan tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku agar ikan hasil tangkapan nelayan dapat segera terjual dengan harga yang stabil dan pasti. disamping itu ikan yang dilelang juga harus dikelola sesuai prosedur tertentu agar tetap terjaga kualitasnya sampai tangan konsumen. dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik dan benar sebagaimana tersebut atas, pemerintah daerah memandang perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada daerah. tempat pelelangan ikan yang ada kabupaten purworejo, semula dikelola oleh pemerintah provinsi jawa tengah. pengelolaan tempat pelelangan ikan tersebut dilaksanakan berdasarknamun sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah,peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten purworejo memandang perlu untuk mengatur pengelolaan tempat pelelangan ikan yang ada daerah, dengan membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan. ii. penjelasan demi ikan hasil tangkapan nelayan. cukup jelas. yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan penelitian resmi yang dilakukan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi dan sebagainya, misalnya penelitian tentang pengkajian stock, ekosistem perairan, biologi ikan, uji coba alat tangkap dan sebagainya. yang dimaksud lauk pauk adalah kebutuhan konsumsi yang wajar bagi nelayan beserta keluarganya untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga) hari. yang dimaksud dengan fasilitas adalah segala kelengkapan penunjang tpi seperti tempat parkir perahu, gudang mesin dan alat tangkap, tempat perakitan jaring, sarana mck, penerangan, sarana kantor tpi dan sarana lelang. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan juru timbang adalah pengurus tpi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menimbang ikan yang akan lelang tpi. huruf yang dimaksud dengan juru rekap adalah pengurus tpi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mereka mencatat mendata segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan. huruf yang dimaksud dengan juru lelang adalah pengurus tpi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penjualan ikan hasil tangkapan nelayan dengan cara lelang tpi. huruf yang dimaksud dengan kasir adalah pengurus tpi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima, mencatat, menyimpan, membayarkan menyetorkan sejumlah uang yang berkaitan dengan pelaksanaan pelelangvolume adalah berat ikan yang akan dilelang dalam hitungan kilogram kg)ikuntuk mengatur tpi. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan, menjamin kepastian dan stabilitas harga serta untuk menjaga kualitas ikan hasil tangkapan nelayan, cc. meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi kewajiban melelang ikan hasil tangkapan nelayan, fasilitas tpi, pengelola tpi, tata cara pelelangan, biaya pelelangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana. bab kewajiban melelang ikan hasil tangkapan nelayan semua ikan hasil tangkapan nelayan wajib dijual melalui proses pelelfasilitas tpi pemerintah daerah menyediakan tpi beserta fasilitasnya.bab pengelola tpiatau koperasi nelayan yang memenuhi persyaratan. kelompok nelayan atau koperasi nelayan selaku pengelola tpi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. persyaratan dan tata cara penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada dan penetapan kelompok nelayan atau koperasi nelayan selaku pengelola tpi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pengelola tpi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam wajib membentuk pengurus, juru timbang, juru rekap, juru lelang, kasir, seksi seksi sesuai kebutuhanbab vii tata cara pelelangan jenis ikan, ikan yang telah dikelompokkan dan sortasi dimasukkan dalam keranjang ikan (basket), selanjutnya ditimbang oleh juru timbang tpi: ikan yang telah ditimbang, serta lelang adalah orang pribadi, badan atau bakul ikan yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang,, jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf dapat ditambah oleh peserta lelang selama proses lelang berlangsung dan merupakan batas tertinggi dari jumlah nilai lelang yang dimenangkannya, pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang sesuai ketentuan pelelangan yang berlakuj ..,,setelah dikurangi biaya pelelangan dan retribusi, oo.bab viii biaya pelelangan setiap penyelenggaraan pelelangan tpi, dikenai biaya pelelangan sebesar tiga koma sembilan persen) dari nilai lelang. biaya pelelangan sebagaimana dimaksud pada wajib dibayar oleh nelayan dan pemenang lelang dengan ketentuan sebagai berikut: nelayan pemilik ikan yang dilelang sebesar dua koma empat persen) dari nilai lelang, pemenang lelang sebesar satu koma lima persen) dari nilai lelang. biaya pelelangan sebagaimana dimaksud pada dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pelelangan. biaya pelelangan sebagaimana dimaksud dalam wajib dibukukan dan disetorkan oleh kasir tpi kepada bendahara kelompok nelayan atau bendahara koperasi pengelola tpi. biaya pelelangan sebagaimana dimaksud pada wajib dibukukan dan dikelola oleh kelompok nelayan atau koperasi pengelola tpi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan pembukuan yang berlaku. ketentuan pengelolaan keuangan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab pembinaan, pengendalian dan pengawasanteknis pengelolaan tpi, dilakukan oleh skpd. pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengantiga) bulan atau pidana
s. ngr walikota denpasardenpasarnpasarpengeluaran daerah. bab nama, dan omeliputi jalan lingkungan yang terletak dalam sudan menara. objek pajak yang tidak dikenakan adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanwilayah kota denpasarpajak jjl)walikota. walikotajl)daluwarsa jl)sanksi administrasiketentuan penyidikan (l)juni walikota denpasar, rai dharmawijaya mantra diundangkan denpasar pada tanggal junajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan il.denpasar berwenang memungut pajak bumi dan bangunan perbumi dan bangunan perdesaan dan perkotaanb.250x2)9otahun nomor
paragraf perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung (l)ngawasan pemanfaatan bon pengawasan terhadap pemanfaatan": bangunan gedung dilakukan oleh": pemerintah, pemerintah provinsi:ai.": penetapan dan pemanfaatan termasuk,a.bg.han:sj), pemerintah provinsi yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedu, pemerintah provinsinialasaif!. gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang undangan dengan meminta izin terlebih dahulu dari pemerintah daerah cg. dinas pekerjaan umumpemerintah provinsiriizin mendirikan bangunan bagian kesatu umum setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan imb kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan: pembangunan dan atau prasarana bangunan gedungadvice planning keterangan rencana kota untuk lokasi yang bersangkutan imb sebagaimana dimaksud padaberita acara pemeriksaan lapangan imb yang diisi lengkap dan mencantumkan bis tanda tangan pemohon, diketahui oleh tetangga, rukun tetangga rt), lurah dan camat: fotokopi ktp pemohon dan atau pemilik: bangunan yang masih berlaku: fotokopi lunas pbb: ana fotokopi sertifikat tanah atau surat keterangan pemakaian tanah kaum yang ditandatangani oleh mamak kepala kaum, kan, lurah dan camat setempat, dan fotokopi surat keterangan sewa menyewa tanah: go. pemilik bangunan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud. pada terdiri dari ng: fotokopi advice planning keterangan rencana kota: gambar rencana arsitektur atau teknis. berskala meliputi ag: denah, tampak depan dan tampak samping, gambar potongan: ta, rencana pondasi khusus untuk bangunan berlantai atau lebih: gambar instalasi dan sanitasi untuk! bangunan berlantai atau lebih: s5) gambar struktur meliputi gambar ag. pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja khusus untuk bangunan berlantai atau lebih:f berita acara pemeriksaan lapanganberita acara pemeriksaan lapanganketerangan rencana kota sebagaimana dimaksud dalam huruf diperoleh dari skpd yang berwenang. advice planning keterangan rencana kotadan koefisien dasar bangunan, selain ketentuan yang diatur pada advice planning keterangan rencana kota dapat juga memuat ketentuan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi rencana kegiatan. advice planning keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada diberikan secara cuma cuma oleh skpd yang berwenang. bagian ketigaoleh skpd yang berwenang:asiasia11baru(anjur: dimaksud pada pelaksanaan "!:'yang berwenangbea gambar perubahan rencana teknis . bangunan gedung: tag imb lama. naganb viii bagian kesatu pemantauan dan penjagaan ketertiban kena.berperan sertadawalikota. penyempurnaan peraturan, pedoman, dan:., bana hip:propinsi, pemberdayaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah pengaturan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang undangaerintah dapat memberdayamba pencabutan izin mendirikan bangunan gedung: ken pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung: maan pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung: atau perintah pembongkaran bangunan:'apabila pemilik bangunan tidak bersedia melaksanakan sanksi perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembongkaran paksa atas biaya pemerintah daerah. pembongkaran paksa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim terpadu yang ditetapkan oleh walikotail),bkenakan sankskarena kelalaian, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan penyidikan selain penyidik umumntuberikan buku, catatan, da.pemeriksaan. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka dan saksi. menghentikan penyelidikan, dan melakukan tindakan jain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindakan pidanav ketentuan penutup dengan ditetapkannya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kotamadya daerah tingkat padang panjang nomor tahun tentang bangunan dan perizisuir syam diundangkan padang panjang padatanggal jun2 serie. atas peraturan daerah kota padang panjang nomor tahun tentang bangunan gedung umum pembangunan daerah untuk memajukan kesejahteraan umur sebagaimana dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pada hakekatnya: adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dar pembangunan seluruh masyarakat yang menekankan pad: keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dar kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat yang maju dan berkeadilota padang panjang! penerapan yang seimbang dengan tetap mempertimbangkan!!j tersebut, pemerintah daerah terus mendorong, memberdayakan!! dan saling membantu, serta dijiwai dengan pelaksanaan tata' pemerintahan yang baik. peraturan daerah ini mengatur hal hal yang bersifat pokok dan! normatif! mempertimbangkan ketentuan lainnyapemilikan milik sendiri maupun milik pihak lain adalah status tanah yang dapat dibuktikan dengan dokumen yang sah berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, lirik, tanah kaumnorma dan kearifan lokal adalah berdasarkan gagasan gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana penuh kearifan: bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakook adalah daerah sudut sehingga bentuk pagar harus bundar tidak bersudut agar memudahkan sirkulasi dan pandangan bagi pengendareabilitas tanah adalah daya serap tanah. cukup jelas. yang dimaksud dengan daerah tertentu adalah daerah yang muka airsung dialirkan sistem penampungan air hujan terpusat seperti waduk, dan sebagainyalainnya adalah bangunan selain rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret (fungsi hunian) seperti bangunan fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial budaya serta fungsi persyaratan persyaratan yang tercantum dalam keterpadang panjangina bupati purworejo peraturan daerah kabupaten purworejurworejo, menimbang bahwa dalam rangka mendukung kebijakan bidang penataan ruang dan pertanahan, pemerintah kabupaten purworejo berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pencetakan peta, bahwa untuk mendukung pembiayaan pencetakan peta sebagaimana dimaksud pada huruf diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran atas jasa pelayanan pencetakan peta berupa retribusi penggantian biaya cetak petpemungutannya menjadi kewenanganalamalamgantian biaya cetak peta penjelasan umum semakin pesatnya pertumbuhan dan mobilitas penduduk kabupaten purworejo, berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan ruang d. dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan peta, pemerintah kabupaten purworejo berupaya melengkapi ketersediaan peta. untuk menyediakan peta tersebut diperlukan biaya pembuatan dan pemeliharaan yang tidak sedikit, sehingga pemerintah daerah memerlukan sumber sumber pembiayaan antara lain berupa peran serta masyarakat. peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyediaan petapemungutannya menjadi kewenangan kabupaten kota. selanjutnya sesuai ketentuan dalam tahun retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas dan untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta, maka perlu membentuk peraturan daerah kabupaten purworejo tentang retribusi penggantian biaya cetak pe: yang dimaksud dengan pemerintah provinsi adalah pemerintah provinsi jawa tengah, yang dimaksud deng, untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut bupati dapat menyesuaikan besarnya tarif retribusiyediaan peteknis adalah peta yang menggambarkan objek yang berkaitan dengan kebijakan teknis tertentu. peta foto udara citra satelit adalah peta yang menggambarkan data tertentu yang pembuatannya menggunakan piranti foto udara citradigital adalah peta yang ditampilkan melalui tampilan komputer, biasanya berupa perangkat lunak softwarpenyediaan peta yang dibuatdapatkan pelayanan pencetakan peta dari pemerintah daerah. objek retribusi adalah penyediaan petagantian biaya cetak peta. tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna peta yang disediakan pemerintah daerah, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pencetakan peta. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi nama, objek,, penyidikan, ketentuan pidana. bab: peta dasar, peta teknis, peta tematik, peta foto udara citra satelit, dan peta digital. dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah penyediaan peta oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desayang dibuat oleh pemerintah daerah, jumlah, skala dan ukuran peta yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk menyediakan peta. bab viipada biaya pencetakan dan biaya pengadministrasiretribusi rp) ukuran jenis peta foto cetak peta peta peta udara dasar teknis tematik citra satelit kertas a4 f4: skala besar skala sedang skala kecil skala besar skala sedang skala kecil skala besar skala sedang skala kecil peta digital penyediaan peta untuk instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan atau pemerintah desa tidak dipungut retribusi penggantian biaya cetak peta. tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ditinjau kembali paling lama tiga) tahun sekali.jasa penyediaan petasecara brutobali dalam peraturan ini yang dimaksud denganpada pemerintah kota denpasarbadan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat bumi adalah badan usaha milik pemerintah kota denpasar yang berada luar organisasi pemerintah daerah dalam bentuk perusahaan daerah dan perseroan terbatasnpasar maksud penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan perseroan terbatas bank pembangunan daerah balpembangunan daerah bali pemerintah daerah melakukan penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah bali. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar rp. (teratur milyar rupiah). ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah bali sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotadinyatakan berlaku dan dianggap sah. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kota denpasar nomor tahun tentang penyertaan modal tahun anggaran lembaran daerah kota denpasarknvalikota denpasar, rai dharmawijayk mantra diundangkan denpasar pada tanggal september sekretaris daebalidenpasarbank pembangunan daerah bali dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perseroan terbatas bank pembangunan daerah balidenpasarota denpasartn. pasmaka terhadap.iubah dan diantara dan disisipkan (satu) lagi yakni (2b), sehingga keseluruhan berubah sebagai berikut:(2b) tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: tunjangan jabatan, tunjangan hari raya,dan cc. tunjangan istri suami dan anak paling banyak (dua) orang anak. besarnya gaji direktur utama paling tinggi sebesar kali penghasilan pegawai tertinggi. besarnya gaji direktur paling tinggi sebesar gaji direktur utamat magetan antri diundangkan magetan pada tanggal juli plt. sekretaris daerah kabupaten magetan, jae lembaran daerah kabupaten magetan tahun nomorlembata, menimbang bahwa kabupaten lembata memiliki potensi mineral bukan logam dan batuan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, berkelanjutan, dan dan prosedur penetapan wpr sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab vii perizinan bagian kesatu umum usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari bupati sesuai dengan kewenangannyaizin sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk iup: dan ipr. bagian kedua persyaratan iup eksplorasi dan iup operasi produksi untuk mendapatkan iup eksplorasi dan iup operasi produksi, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, cc. persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur untuk mendapatkpemberian iup terdiri dari iup eksplorasi, dan iup operasi produksi. iup eksplorasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf meliputi kegiatan konstruksi: penambangan, pengolahan dan pemurnian, dandan iup diberikan oleh bupati sesuai kewenangannya kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan. iup sebagaimana dimaksud dalam dan, diberikan prioritas untuk mengelola dan wajib mengajukemegang iup yang menemukan selain mineral bukan logam dan batuan dalam tiup, wajib melaporkan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya. bagian ketiga iup eksplorasi dan iup operasi produksi paragraf iup eksplorasi iup eksplorasibukan logam dan batuanlebih lanjut mengenai izin sementara sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf iup operasi produksi iup operasi produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang memenuhi persyaratan. setiapbagian keempat pertambangan mineral bukan logam dan batuanbanyak (sepuluhparagraf luas tiup pemegang iup eksplorasi dan iup operasi produksi dapat menambah atau mengurangi luas wilayah dengan mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan kewenangannya. bagian kelima ipr kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf dikelompokan sebagai berikut pertambangan mineral bukan logam, dan atau pertambangan batuan. perizinan pertambangan rakyat diberikan dalam bentuk ipr. untuk mendapatkan ipr, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansialipr diberikan oleh bupatikepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. luas wilayah untuk (satu) ipr dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak (nol koma lima) hektar, kelompok masyarakat paling banyak (satu) hektar, dan atau koperasi paling banyak (dua) hektar. ipr diberikan untuk jangka waktu paling lama (tigetiap usaha pertambangan rakyat pada wpr wajib memiliki ipr. bagian keenam perpanjangan iup dan ipr untuk mendapatkan perpanjangan iup, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, finansial, lingkungan, dan ketentuan perundang undangan yang berlaku.lambat dalam jangka waktu (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu iup operasi produksi. bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan iup operasi produksi, apabila pemegang iup operasi produksi berdasarkan hasil evaluasi,habis jangka waktu masa berlaku iup dan atau kepanjangannya, wajib mengembalikan iup operasi produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. untuk mendapatkan perpanjangan ipr, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab viii berakhirnya iup dan ipr iup dan ipr berakhir karena dikembalikan, habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan, dan cc. pencabutan. pemegang iup dan ipr dapat mengembalikan izin dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis kepada bupati disertai dengan alasan yang jelas, dan pengembalian iup dan ipr dinyatakan sah setelah mendapatkan persetujuan dari bupati. iup atau ipr dapat dicabut oleh bupati apabila pemegang iup dan ipr tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat syarat yang ditentukan dalam iup dan ipr, untuk kepentingan penyelamatan umum dan kelestarian lingkungan yang lebih luas: cc. pemegang iup dan ipr tidak melanjutkan usahanya, iup dan ipr dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa izin persetujuan pemberi izi,, dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya. pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja site sesuai dengan kewenangannya. pemberian izin bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila a.sampai deng, apabila telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalaman. bagian kedua kewajiban pemegang iup memiliki kewajiban melakukan kegiatan pertambangan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan, memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan yang tertuang tertulis dalam iup: menerapkan kaidah kaidah teknis pertambangan yang benar, melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan dan melaksanakan konservasi sumber daya alam, menerapkan standar, menjaga dan mencegah insfrastruktur jalan desa dan kabupaten sebagai jalur tambang, melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascaterbang sesuai ketentuan perundang undangan, menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascaterbang pemegang iup, il. melakukan pembayaran retribusi perizinan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan pertumbuhan ekonomi,untungkan, dan oo. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, kemajuan tambang dan laporan produksi kepada pemberi izin setiap (tiga) bulan sekalengan tembusan yang disampaikan kepada dinas teknis terkait setiap (tiga) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada dprd dan instansi terkait. bab larangan setiap pemegang iup dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan luar iup yang sudah ditetapkan, memindahtangankan iup kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan bupati, melakukan kegiatan pembangunan fasilitas operasi produksi sebelum izin diterbitkan, melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam kawasan lindung, melakukan kegiatan usaha pertambangan terbuka dalam kawasan hutan lindung, melakukan kegiatan usaha pertambangan kawasan permukiman, melakukan kegiatan usaha pertambangan yang membahayakan bangunan untuk kepentingan umum sesuai ketentuan batas perundang undangan yang telah ditentukan, mengangkut hasil tambang melebihi batas ketentuan tonase yang diizinkan, mengangkut hasil tambang dengan kendaraan angkutan truk luar jalur rute yang ditetapkan, melakukan kegiatan usaha pertambangan luar waktu operasional yang telah ditentukan: dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perussetiap pemegang ipr dilarang melakukan kegiatan pertambangan luar wpr, menggunakan alat berat dan bahan peledak, melakukan kegiatan pada tebing tebing sungai, melakukan kegiatan tambang arah hulu dan hilir sungai dari bangunan jembatan dan atau bangunan air lainnya, sesuai ketentuan perundangan yang telah ditetapkan, dan melakukan kegiatan tambang yang tidaknetapan wilayah pertambangan nusa tenggara,tambangan mineral bukan logam dan batuan. bab xii penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan bagian kesatu umum, keadaan yang menghalangi, dan kondisi danoleh bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan masyarakat. permohonan penghentian sementara diajukan secara tertulis kepada bupati dengan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam bupati sesuai kewenangannya jika dipandang perlu dapat menguji kebenaran dari laporan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan sementara sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua kewajiban selama penghentian sementardtiga pengakhiran penghentian sementara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan berakhir karena habis masa berlakunya, dan permohonan pencabutan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengakhiran penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab xiisampai dengan wajib memenuhi prinsiplingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, tanah, dan udara sesuai dengan standaratucc. pendataan sumberdaygian kedua reklamasi dan pascaterbang bagi pemegang iup reklamasi dan pascaterbang bagi pemegang iup, meliputi rencana reklamasi: jaminan reklamasi, cc. rencana pascaterbang, dan jaminan pascaterbang. paragraf rencana reklamasi setiap pemegang iup wajib menyerahkan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan rencana pascaterbang sebagaimana dimaksud dalam hurufparagraf jaminan reklamasi pemegang iup wajib menyediakan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan perhitungan rencana biaya reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. pemegang iup dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk (accounting reserve). jaminan reklamasitelah ditentukan. jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam dancukuparagraf rencana pascaterbang rencana pascaterbang sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi profil wilayah, deskripsi kegiatan penambangan, rona lingkungan akhir lahan pascaterbang, kriteria keberhasilan, program pascaterbang, organisasi, dan rencana biaya pascatambansg. rencana pascaterbang sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan atau instansi pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat. paragraf jaminan pascaterbang jaminan pascaterbang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambansbiaya pelaksanaan pekerjaan pascaterbang sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan pelaksanaan pascaterbang oleh pihak ketiga. penempatan jaminan pascaterbang sebagaimana dimaksud pada tidak menghilangkan kewajiban iup untuk melaksanakan pascaterbangsesuai kewenangannyamaka pemegang iup wajib menyediakan jaminan pascaterbang sesuai dengan yang telah ditentu sesuai dengan kewenangannya. ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah, tata cara penempatan, pencairan jaminan pascaterbang dan penetapan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. bagian ketiga reklamasi dan pascaterbang bagi pemegang ipr pemegang ipr bersama dengan bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascaterbang. bupati wajib menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascaterbang bagi pemegang ipr. ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascaterbangmineral bukan logam dan batuan yang dilaksanapembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan terhadap administrasian diatur dengan peraturan bupatisanakan oleh pemegang iup dan ipr. pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi penetapan wpr, penetapan dan pemberian tiup mineral bukan logam dan batuan, cc. penerbitan iup, penerbitan ipr, dan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan dilakukan oleh pemegang ipr dan iup. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap teknis pertambangan dan pemasaran, keuangan, cc.laksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektur tambang, pejabat dan atau tim yang ditunjuk oleh bupati sesuai kewenangannya. pemegang iup dan pemegang ipr wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada kepada bupati sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada dinas teknis yang membidangi. pengawasan oleh inspektur tambang, pejabat dan atau tim yang ditunjuk oleh bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui pemeriksaan berkala atau sewaktu waktu maupun pemeriksaan terpadu, daninspektur tambang dan atau tim yang ditunjuk oleh bupati, berwenang memasuki tempat usaha tambang setiap saat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan inspektur tambang, pejabat dan atau tim sebagaimana dimaksud padahak atas wilayah usaha pertambangan tidak meliputi hak atas tanah. usaha pertambangan yang berlokasindapatkan izin dari pemegang hak atashak milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilikmilik kas desa atau pemerintah daerah, prosedur dan proses perizinannya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab xvi perlindungan dan peran sertalebih lanjutsanksi administrasi setiapsi. bupati atau kepala dinas yang telah diberi kewenangan dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang iup atau ipr atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan penambangviii denda setiap kendaraan angkutan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan yang dengan sengaja mengambil, memuat dan mengangkut hasil bahan tambang lokasi yang tidak memiliki iup dan atau ipr dapat dikenakan denda sebanyak (dua) kali dari harga (satu) rite tempat lokasi pengambilan bahan tambang. bab xixbukan logam adalah bahan galian yang tidak termasuk dalam mineral radioaktif, mineral logam, batuan dan batubara. batuan adalah massa padat yang terdiri atas (satu) yang selanjutnya disingkat iup adalah izin yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatsesuai denganmua izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunylembatadimasa mendatang penyelenggaraan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan kabupaten lembataembata. huruf yang dimaksud denganyang dimaksud dengan keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalahyang dimaksud dengan partisipatif adalah peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. yang dimaksud dengan transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan. yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuansingkapan geologi adalah merupakan mineral yang tampak permukaan yang dapat menunjukkan potensi mineral berharga dalam jumlah sedikit atau banyak akibat dari proses geologi, yaitu berupa intrusi magma, pengangkatan, sesar atau patiga) tahun, kali satu) tahun, serta studi kelayakan (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu kali keadaan kaharyang dimaksud dengan keadaan yang menghalangi adalah blokade, pemogokandan. cukup jelasamdal disusun. sedangkancukup jelas. huruf program reklamasi mencakup programpemulihan pada lahan terganggu untuk kurun waktu.rencana biaya reklamasi disusun berdasarkan asumsi bahwa reklamasi akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). biaya reklamasi tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf profil wilayah meliputi kondisi wilayah saat awal kegiatan dan saat kegiatan masih berlangsung. huruf cukup jelhuruf rona lingkungan akhir lahan pascaterbang meliputi kondisi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setelah kegiatan usaha pertambangan berakhir. huruf kriteria keberhasilan pascaterbang ditentukan berdasarkan standar dan baku mutu sesuai dengan ketentuan. apabila belum ada standar dan baku mutu yang spesifik, maka kriteria keberhasilan ditentukan berdasarkan hasil kajian penelitian pemantauan dan kesepakatan dengan instansi pemerintah yang membidangi mineral bukan logam dan batuan. huruf program pascaterbang meliputi reklamasi pada tapak bekas tambang, reklamasi pada fasilitas pengolahan, reklamasi pemurnian, reklamasi pada fasilitas penunjang, pemeliharaan dan perawatan, aspek sosial, pemantauan dan rencana biaya pascaterbang. huruf organisasi pelaksana pascaterbang adalah organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pascaterbang. huruf rencana biaya pascaterbang disusun berdasarkan asumsi bahwa pascaterbang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor). biaya pascaterbang tersebut terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. yang dimaksud dengan instansi terkait adalah instansi pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup, tata ruang lahan pascaterbang dan pengembangan wilayah. sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat adalahkegiatan pascaterbangdinas atau instansi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertambangan kabupaten lembata. kepala dinas adalah kepala dinas energi dan sumber daya mineral kabupaten lembata. inspektur tambang adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian tambaonservasi usaha pertambangan adalah upaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, ketersediaan, daya dukung, fungsi dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan bahan tambembata. bab asas dan tujuan bagian kesatu asas pertambangan mineral bukan logam dan batuan berasaskanpengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan: melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha pertambangan, menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegitan usaha pertambangan secara berdaya guna dan berhasil guna, menjamin manfaat usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, menjamin tersedianya bahan baku dan atau bahan penunjang untuk kebutuhan pembangunan, meningkatkan pendapatan masyarakat, daerah dan negara serta. bab iii ruang lingkup ruang lingkup pengaturan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, meliputi perencanaan, pengelolaan, perizinan, wp: reklamasi dan pascaterbang, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sanksi, dan penyidikan. bab golongan mineral bukan logam dan batuan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelompokkan dalam (dua) golongan komoditas tambang, yakni mineral bukan logam, meliputi, meliputiwenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, yakni pembuatan peraturan perundang undangan tingkat, cc.yampaian informasi hasil produksi kepada menteri dan gubernurmineral bukan logam dan batuan bagian kesatu umum merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral bukan logam dan atau batuan, baik permukaan tanah maupun bawah permukaanindikasi formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan. perencanaan disusun melalui tahapan a., dan penyusunan rencana wp. dapat ditinjau kembali (satu) kali dalam (lima) tahun dandua wup wup, meliputi usulan rencana wup, penetapan wup:, dan cc. penetapan tiup. paragraf usulan rencana wup bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun usulan rencana penetapan suatu wilayah dalam menjadi wup sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan peta potensi mineral bukan logam dan batuan. wup sebagaimana dimaksud pada harus memiliki kriteria memiliki formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan, memiliki singkapan geologi, memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan batuan, memiliki (satu) atau lebih jenis mineral, termasuk mineral ikatannya, tidak tumpang tindih dengan wprketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan usulan penetapan wup sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. paragraf penetapan wup wilayah dalam sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memenuhi kriteria, ditetapkan menjadi wup oleh menteri. paragraf penetapan tiup, dan tingkat kepadatan penduduk. bagian ketigabagaimana data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh bupati, serta potensi cadangan mineral bukan logam dan batuan. kriteria untuk menetapkan wpr, yaknikurangdengan rencana tata ruang. wpr ditetapkan oleh bupati setelah berkonsultasi dengan dprd dan dikoordinasikanwpr ditetapkan dalam dan harus berada luar wup dan wpn. kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wpr.
administrasi penerbitan perijinan, termasuk bidang penanaman modal, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu,: bahwazinan terpadu menjadi badan penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi jawa barat:: dengan peraturan daerah ini, dibentuk lembaga lain provinsi jawa barat: badan penanaman modal dan perij: badan penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi jawa barat adalah unsur pelayanan masyarakat bidang penanaman modal dan perijinan. ketentuan diubah sebagai berikut: susunan organisasi badan penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi jawa barat, terdiri atas: kepala badanlayanan perijinan, bidang sosialisasi dan promosi, membawakan: subbidang sosialisasi perijinan, dan subbidang promosi penanaman modal. bidang penanaman modal, membawakan: subbidang pengembangan penanaman modal, dan subbidang fasilitasi dan kerjasama. bidang pengendalian, membawakan: subbidang pengendalian perijinan, dan subbidang pengendalian penanaman modal. diantara bab viii dan bab disisipkan bab viii 13a, 13b, dan 13c, sebagai berikut: bab viii ketentuan peralihan 13a seluruh pemangku jabatan dan pegawai lingkungtetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan badan penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi jawa barat berjalan secara efektif. pada saat berlakunya peraturan daerah ini, proses penataan pejabat dan pegawai lingkungan badan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah provinsi jawa barat dan perijinan terpadu, dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lama pada akhir bulan desember sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 13b (l) izin dan atau non izin yang telah diterbitkan oleh badan pelayanan perijinan terpadu provinsi jawa barat sebelum berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan. izin dan atau non izin yang sedang dalam proses penerbitan oleh badan pelayanan perijinan terpadu provinsi jawa barat dilaksanakan sampai dengan terbentuknya badan penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi jawa barat, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 13c dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka nomenklatur badan pelayanan perijinan terpadu provinsi jawa barat dan badan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah provinsi jawa barat dalam peraturan daerah lain, harusghana lemah heryawan bar diundangkan bandung pada tanggal januari sekretaris daerah provinsi pap swa barat, setda kenyan ridwanketentuan umumjo.penerbitan perijinan, termasuk bidang penanaman modal. berdasarkan ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu, menyatakan bahwa ppm),sehinggamenjadi badan penanaman modal dan perijinan terpadu provinsi jawa barat. demi angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelas angka 1313b cukup jelas 13c cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah provinsi jawa barat nomor lan spa haa kas) kr) kei kej ag) na: maw kp? z0. zvu emu s38 ulu) fa) z p tel ro) ing izu sas zzz0 yo5 e30 oy3 z95 penanaman, an. tandu 2in6 17k ngn ima cp6 sep z89 ana ke) dosa nen abu nut a05 inn lawa aa: paham nn: ea: ag285 bap aa, sop rim lan arak
bagan susunan organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten maluku tenggara badan penanaman modal dan pelayanan terpadu nomor tahun satu pintu kabupaten maluku tenggara tanggal november kepala bpmptsp sekretariat sub bagian sub bagian umum dan perencanaan dan kepegawaian keuangan bidang pelayanan bidang perizinan bidang umum dan !\| dan nonperizinan penanaman modal pengaduan sub bidang sub bidang jasa sub bidang informasi, umum dan jasa perencanaan dan dokumentasi dan tertentu promosi penanganan pengaduan sub bidang sub bidang kerja perizinan tertentu sama dan sub bidang pengawasan evaluasi, pelaporan dan data bupati maluku tenggara, cap ttd. andreas rentanubun
undang undang nomor tahun tentang an,ota bau bau pembentukan kota bau bauorganisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah negara republik indonesia tahun nomor kota bau baubau baunomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor nomor tahun tentang organisasi perangkat sebagaimana telah diubah dengan undang undang daerah, maka peraturan daerah kota bau bau nomor nomor tahun tentang perubahan atas undang tahun sebagaimana telah diubah dengan undang nomor tahun tentang pemerintahan peraturan daerah kota bau bau nomor tahun daerah asa8) organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota pudak indonesia nomor bau bau perlu ditinjau kembali undang undang nomor tahun tentang bahwa berhubung dengan maksud pada huruf perlu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lembaran negara republik ditetapkan peraturan daerah kota bau bau tentang ind tah tambah organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah bara nomor tambahan kota bau bau. lembaran negara nomor mengingat undang undang nomor tahun tentang peraturan pemerintah nomor gaun pali uang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari awal ncbi sipp yang mcuguki jabatan rangkap lembaran negara republik indonesia tahun korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara tambahan lembu republik republik indonesia tahun nomor tambahan ind lembaran negara epub lembaran negara republik indonesia nomor indonesil. daerah adalah kota bau bau wewenang pengangkatan, pemindahan dan indah adalah indahlembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang kabupaten kota lembaran negara republik indonesia karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana operasional lembaga teknis daerah peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara jabatan fungsional adalah jabatan fungsional fasilitasi yang berada republik indonesia tahun nomor tambahan alam lingkup pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia nomor eselon adalah tingkat jabatan struktural. dengan persetujuan bersama bab dewan perwakilan rakyat daerah kota bau bau pembentukan dan dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja lembaga walikota bau bau teknis daerah peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada mengatur memutuskan mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah menetapkan peraturan daerah tentang bagan struktur organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana organisasi dan tata kerja lembaga tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak teknis daerah kota bau bau terpisahkan dari peraturan daerah iniwalikota. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas bab iii dan fungsinya. kedudukanterdiri dari inspektorat lembaga teknis daerah yang berbentuk inspektorat dipimpin oleh badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal yang imp seorang inspektur, lembaga teknis yang berbentuk badan dipimpin oleh kesatuan perlu akan seorang kepala badan, lembaga teknis yang berbentuk kantor dipimpin cc. badan kesatuan angsa dan lindungan masyarakat oleh seorang kepala kantor dan lembaga teknis yang berbentuk rumah badan pengendalian dampak lingkungan sakit dipimpin oleh seorang direktur badan pemberdayaan masyarakat inspektur, kepala badan, kepala kantor dan direktur diangkat dan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bertanggung jawab kepada walikota badan kepegawaian dan diklat lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana tugas tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional badan komunikasi, informasi dan pengelolaan data dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja pada rumah sakit umum daerah. satu atau beberapa kecamatan. bagian pertama lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan inspektorat pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota dan secara teknis administratif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam lembaga mendapat pembinaan dari sekretaris daerah teknis daerah menyelenggarakan fungsi inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur. merumuskan kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidangnya pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan cc. pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya urusan pemerintah daerah. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan inspektorat daerah mempunyai fungsi penanaman modal perencanaan program pengawasan pengorganisasian penyusunan rencana pembanguan daerah dan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitas pengawasan penanaman modal pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan pembinaan dan pelaksanaan tugas biang perencanaan pembangunan tertentu berdasarkan atas petunjuk walikota acuan can penanaman moda! pelaksanaan administrasi inspektorat pengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya hasil penyusunan masi pengawasan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya bolaan kek daerah jadi pengelolaan barang kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugasnya dan fungsinya pelaksanaan tugas tugas tertentu yang diberikan oleh walikota penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidangtugas dan fungsinya kepada kepada walikota. bagian ketiga badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bagian kedua badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal badan satuan bangsa dan perlindungan masyarakat daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan (l) badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal kebijakan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.an penanaman modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan dipimpin satuan bangsa dan perlindungan masyarakat daerah mempunyai fungsi dipimpin oleh seorang kepala badan. koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik dan badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal dalam perlindungan masyarakat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai fungsi cc.penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas jawabnya dan fungsinya kepada kepada walikota. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya bagian kelima pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh walikota badan pemberdayaan masyarakatbadan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota bagian keempat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan badan pengendalian dampak lingkungan badan pengendalian dampak lingkungan mempunyai tugas membantu walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan dibidang pengendalian dampak lingkungan. pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian dampak lingkungan mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian cc. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan dampak lingkungan bimbingan teknis menganalisa kebijakan pemerintah, instansi pemerintah dalam hal pengendalian penyelenggaraan kebijakan sebagaimana dimana dimaksud penerapannya pada huruf dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung bimbingan teknis jawabnya pelaksanaan administrasi penatalaksanaan dibidang pengendalian dampak pengawasan atas pelaksanaan tugasnya lingkungan pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh walikota sesuai dengan pengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung tugas dan fungsinya jawabnya penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas pengawasan atas pelaksanaan tugasnya dan fungsinya kepada kepada walikota. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya bagian keenam badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas kepegawaian dan diklat menyelenggarakan fungsi membantu walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis kebijakan dibidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. bidang kepegawaian dan diklat pelaksanaan urusan pemerintah sesuai bidang tugasnya pengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan jawabnya keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugasnya koordinasi perencanaan penyusunan kebijakan dibidang pemberdayaan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang perempuan dan keluarga berencana tugas dan fungsinya kepada walikota. sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bagian kedelapan cc. pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemerintah bidang keluarga badan komunikasi, informasi dan pengelolaan data berencana dan pemberdayaan perempuan pengelolaan barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung badan komunikasi, informasi dan pengelolaan data mempunyai tugas jawabnyalak pengawasan alis pelaksanaan tugasnya dibidang komunikasi, informasi dan pengelolaan data.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam badan tugas dan fungsinya kepada kepada walikota. komunikasi, informasibagian ketujuh informasi dan pengelolaan data badan kepegawaian dan diklat sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, informasi dan pengelolaan data badan kepegawaian dan diklat mempunyai tugas membantu walikota dalam pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemerintah bidang menyelenggarakan sebagian usulan pemerintah dibidang kepada wajan dan komunikasi, informasi dan pengelolaan data diklat.(d) inspektorat terdiri dari (satu) sekretaris dan (tiga) inspektur pembantu, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang sekret terdiri dari (tiga) sub bagian dan kelompok jabatan tugas dan fungsinya kepada kepada walikota. fungsional: badan terdiri dari (satu) sekretaris dan paling banyak (empat) bidang, bagian kesembilan sekretaris terdiri dari (tiga) sub bagian, masing masing bidang terdiri rumah sakit umum daerah dari (dua) sub bidang kantor terdiri dari (satu) sub bagian tata usaha dan masing masing (tiga) seksi rumah sakit umum daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan tugas pemerintah bidang pelayanan kesehatan secara rumah sakit umum daerah terdiri dari (satu) bagian dan (uga) berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya perawatan, bidang, bagian terdiri dari (tiga) sub bagian dan masing masing bidang penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu membawahi kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari (dua) seksi serta melakukan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan s5) unit pelaksana teknis pada badan terdiri dari (satu) sub bagian tata melaksanakan upaya rujukan. usaha dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam rumah unit heksana teknis badan dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah sakit umum daerah menyelenggarakan fungsi unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan yang meliputi pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan perawatan, penyembuhan, pemulihan dan pencegahan serta meningkatkan walikota kualitas kesehatan dan pelaksanaan upaya rujukan pada inspektorat, badan, kantor dan rumah sakit umum daerah dapat pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan kesehatan peraturan perundang undangan. pelaksanaan tugas ketat usahakan pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. bagian pertama bab inspektorat susunan organisasi lembaga teknis daerah (d) inspektorat terdiri dari sekretaris inspektorat jl) badan perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal terdiri inspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur dari inspektur pembantu bidang kemasyarakatan dan sosial budaya sekretaris badan inspektur pembantu bidang pembangunan ekonomi bidang penelitian dan pengembangan inspektur pembantu bidang keuangan dan bumi. bidang fisik dan prasarana sekretaris inspektorat membawahi bidang sosial budaya sub bagian perencanaan bidang penanaman modal. sub bagian umum dan kepegawaian sekretaris badan membawahi sub bagian keuangan. sub bagian perencanaan inspektur pembantu bidang pemerintahan dan aparatur membawahi sub bagian umum dan kepegawaian seksi pemerintahan dan pembinaan aparatur sub bagian keuangan. seksi pertanahan, kembang dan lintas. inspektur pembantu bidang kemasyarakatan dan sosial budaya bidang penelitian dan pengembangan membawahi membawahi seksi penelitian dan pengembangan seksi kemasyarakatan seksi pendataan dan statistik. seksi sosial budaya. bidang fisik dan prasarana membawahi s5) inspektur pembantu bidang pembangunan dan ekonomi membawahi seksi fisik seksi pembangunan seksi prasarana. seksi ekonomi. bidang sosial budaya membawahi inspektur pembantu bidang keuangan dan bumi membawahi seksi sosial seksi keuangan seksi kebudayaan. seksi badan usaha milik daerah bumi). badan perencanaan pembangunan daerah bidang penanaman modal membawahi dan penanaman modal seksi pelayanan informasi dan pengembangan lembaga seksi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. bagian ketiga sekretaris badan badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat bidang analisis pencegahan dampak lingkungan bidang pengawasan dan pengendalian badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat terdiri dari bidang pemantauan dan pemulihan. sekretaris badan sekretaris badan membawahi bidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa sub bagian perencanaan bidang demokratisasi dan penanganan masalah aktual sub bagian umum dan kepegawaian bidang perlindungan masyarakat. sub bagian keuangan sekretaris badan membawahi bidang analisis pencegahan dampak lingkungan membawahi sub bagian perencanaan seksi teknis analisis mengenai dampak lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian seksi audit dan evaluasi. cc. sub bagian keuangan. bidang pengawasan dan pengendalian membawahi bidang hubungan antar lembaga dan kesatuan bangsa membawahi seksi pengendalian seksi hubungan lembaga legislatif, eksekutif, partai politik dan dai seksi perizinan. organisasi masyarakat seksi pembauran bangsa dan wawasan kebangsaan. bidang pemantauan dan pemulihan membawahi seksi pemulihan kuali bidang demokrasi dan penanganan masalah aktual membawahi pemulihan kualitas lingkungan seksi pengembangan demokrasi, politik dan pemilihan umum seksi pemantauan dan penyuluhan. seksi hak asasi manusia, sosial budaya dan kemasyarakatan. basi bagian kelima s5) bidang perlindungan masyarakat membawahi badan pemberdayaan masyarakat seksi penanggulangan bencana seksi penyuluhan dan pembinaan perlindungan masyarakat. jl) pemberdayaan masyarakat terdiri dari sekretaris badan bagian keempat badan pengendalian dampak lingkungan bidang lengua kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat bidang adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya badan pengendalian dampak lingkungan terdiri dari masyarakat bidang usaha ekonomi masyarakat sekretaris badan bidang pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sekretaris badan membawahi bidang informasi keluarga dan analisis program sub bagian perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan anak. sub bagian umum dan kepegawaian sekretaris badan sub bagian keuangan. sub bagian perencanaan bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi sub bagian umum dan kepegawaian peg masyarakat membawahi sub bagian keuangan. seksi pengelolaan data dan penguatan kelembagaan masyarakat bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera membawahi seksi pelatihan, pengembangan manajemen partisipatif masyarakat. seksi jaminan pelayanan bidang adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat seksi advokasi dan pemberdayaan keluarga. membawahi inf kel analisis seksi pemberdayaan adat istiadat dan budaya bidang otomasi dab. isis program membawahi seksi kesejahteraan sosial. seksi dokumentasi dan statistik seksi analisis evaluasi bidang usaha ekonomi masyarakat membawahi seksi analisis dan evaluasi program seksi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan pengembangan bidang pemberdayaan perempuan dan anak membawahi usaha ekonomi masyarakat seksi kelembagaan dan pug, seksi pengembangan produksi alam dan teknologi tepat guna. seksi perlindungan perempuan dan anak. bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna membawahi bagian ketujuh badan kepegawaian dan iklan seksi kelembagaan dan pug seksi perlindungan perempuan dan anak. badan kepegawaian dan diklat terdiri dari bagian keenam sekretaris badan badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bidang pengadaan dan mutasi pegawai bidang pengembangan dan diklat badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terdiri dari bidang dokumentasi dan informasi pegawai bidang kedudukan hukum dan pensiun. sekretaris badan membawahi sekretaris badan membawahi sub bagian perencanaan sub bagian perencanaan sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian umum dan kepegawaian sub bagian keuangan. sub bagian keuangan. bidang informasi dan komunikasi membawahi bidang pengadaan dan mutasi pegawai membawahi seksi peliputan dan pelayanan informasi seksi formasi pegawai seksi pembinaan media massa. seksi mutasi pegawai. bidang perpustakaan dan arsip membawahi bidang pengembangan dan diklat membawahi seksi perpustakaan seksi pengembangan dan promosi jabatan seksi bina kearsipan. seksi diklat. s5) bidang pengolahan data dan informasi membawahi bidang dokumentasi dan informasi kepegawaian membawahi seksi pendataan seksi dokumentasi pegawai seksi bina informatika. seksi informasi dan kepegawaian. bidang kedudukan hukum dan pensiun membawahi bagian kesembilan merah seksi kedudukan hukum seksi pensiun. rumah sakit umum daerah terdiri dari bagian kedelapan kepala bagian tata usaha badan komunikasi, informasi, arsip dan pengolahan data bidang rekam medis bidang keperawatan j0) badan komunikasi, informasi, arsip dan pengolahan data terdiri dari bidang pelayanan. sekretaris badan bagian tata usaha membawahi bidang komunikasi dan informasi sub bagian umum dan kepegawaian bidang perpustakaan dan arsip sub bagian perencanaan bidang pusat data dan elektronik. sub bagian keuangan. bidang makam medis membawahi jd) dilingkungan lembaga teknis daerah dapat dibentuk unit pelaksana seksi kehumasan teknis sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku seksi bolaan data. pena aan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pembentukan bidang keperawatan membawahi organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan walikota. any seksi pendidikan dan pelatihan seksi penunjang medis. bab vii tata kerja (s5) bidang pelayanan membawahi seksi pelayanan medis para kepala lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas dan seksi pemeliharaan. fungsinya wajib bekerja sama dibawah pimpinan walikota. bab kepala lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur. dilingkungan lembaga teksetiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya masing berlaku. masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup instalasinya maupun dalam hubungan dengan instansi laisetiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian keahliannya intern lingkungan masing masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silangaerahmasing masing satuan tan organisasiviii segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas masing masing eselon, pengangkatan dan pemberhentian dinas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota bau bau. (d) inspektur dan kepala badan diangkat dan diberhentikan oleh walikota bab setelah mendapat persetujuan dari gubernur inspektur dan kepala badan adalah jabatan eselon ii.b ketentuan peralihandiangkat dan jl) ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diberhentikan oleh walikota lembaga teknis daerah yang ada sebelum ditetapkannya peraturan kepala kantor, direktur rumah sakit umum daerah, sekretaris daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan inspektorat, sekretaris badan dan inspektur pembantu adalah jabatan peraturan daerah ini eselon pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan paling lama (enam) bulan kepala bidang, kepala bagian tata usaha rumah sakit umum daerah sejak peraturan daerah ini diundangkan. diangkat dan diberhentikan oleh walikota kepala bidang, kepala bagian tata usaha rumah sakit umum daerah bab adalah jabatan eselon iii.b ketentuan penutup kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala utd dieksi, kepala sub bagian dan kepala utd adalah eselon iv.a.bab peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tentang susunan administrasi dan pembiaya: undang undang nomor tahun tentang hukecamatan dan kelurahan nomor kota bau bau undang undang nomor tahun tentang dengan rahmat tuhan yang masa esa pemerintahan daerah lembaran negara republikonesia nomor organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota undang undang nomor tahun tentang bau bau perlukecamatan dan kelurahanyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari pengangkatan pegawai negeri sipil yang menduduki korupsi, kolusi dan nepotisme lembaran negara jabatan rangkapkecamatan dan kelurahan kota bau tahun nomor tambahan lembaran negara bau republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang bab wewenang pengangkatan, pemindahan dan ketentuan umumkelurahan lembaran negara republik indonesia pemerintah daerah adalah pemerintah kota bau bau tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor walikota adalah walikota bau bau peraturan pemerintah nomor tahun tentang kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, bau bau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota kabupaten kota lembaran negara republik indonesia bau bau dibawah kecamatan tahun nomor tambahan lembaran negara tan republik indonesia nomorwalikota peraturan pemerintah nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara lurah adalah pejabat struktural yang mempunyai wilayah kerja tertentu republik indonesia tahun nomor tambahan dalam kecamatan dan menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari lembaran negara republik indonesia nomor camat jabatan fungsional adalah jabatan fungsional fasilitasi yang berada dengan persetujuan bersama dalam lingkup pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah kota bau bau eselon adalah tingkat jabatan struktural. dan walikota bau bau bab memutuskan pembentukan jl) dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan menetapkan peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada mengatur mengkoordinasikan penerapan dan penerapan peraturan perundang mengenai kedudukan, tugas dan susunan organisasi kecamatan dan undangan kelurahan mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umumsatu kesatuan yang tak mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat terpisahkan dari peraturan daerah ini kecamatan rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota memaksb iii kedudukan, tugas dan susunan organisasi bagian pertama pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan kecamatan daerah ini ditetapkan dengan peraturan walikota. kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung susunan organisasi kecamatan terdiri dari jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah camat camat angkat oleh walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai sekretaris kecamatan negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang sub bagian umum dan kepegawaian undangan yang berlaku. sub bagian perencanaan dan keuangan. seksi pemerintahan seksi pelayanan umum camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang ksi dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi ono dan pembangunan daerah. seksi kesejahteraan rakyat seksi ketenteraman dan ketertiban kelompok jabatan fungsional. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam camat juga menjalankan tugas umum pemerintah meliputi bagian kedua mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umumkelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dan lurah berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada walikota dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh melalui camat camat untuk tingkat kecamatan sedangkan untuk tingkat kelurahan lurah diangkat oleh walikota atas usul camat dari pegawai negeri sipil tunjuk oleh lurah. yang memenuhi syarat. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada terdiri lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat.usunan organisasi kelurahan terdiri dari jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan lurah perundang undangan yang berlaku. sekretaris lurah seksi pemerintahan bab seksi ekonomi dan pembangunan tata kerja seksi kesejahteraan rakyat naa seksi ketenteraman dan ketertiban jl) dalam melaksanakan tugasnya, camat, sekretaris kecamatan, kepala kelompok jabatan fungsional. seksi bagian ketiga dalam melaksanakan tugasnya, lurah, sekretaris kelurahan dan kepala kelompok jabatan fungsional seksisatuan organisasi dalam lingkungan kecamatan dan dilingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dapat dibentuk kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk perundang undangan yang berlaku. petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (j) setiap pimpinan suatu organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk j0) kelompok jabatan fungsional kecamatan mempunyai tugas petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan melaksanakan sebagian tugas camat sesuai keahliannya menyampaikan laporan pada waktunya kelompok jabatan fungsional tingkat kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas lurah sesuai keahliannya setiap laporan yang terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bab vii bawahan olah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan petunjuk ketentuan penutup kepada bawahan. pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kota asa bau bau nomor tahun tentang susunan organisasi dan tata kerja dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan perangkat daerah kota bau bau, sebagaimana telah diubah dengan peraturan kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai daerah kota bau bau nomor tahun tentang perubahan atas hubungan kerjabab dinyatakan tidak berlaku lagi. pengangkatan, pemberhentian du (j) camat, sekretaris kecamatan dan kepala seksi angkat dan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bau bau, berhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah kan lurah, sekretaris kelurahan dan kepala seksi angkat dan tetap mau berhentikan oleh walikota atas usul camat pada tanggal, januari camat adalah jabatan eselon walikota bau bau sekretaris kecamatan adalah jabatan eselon iii.b lurah, kepala seksi tingkat kecamatan dan kepala sub bagian adalah cap ttd jabatan eselon iv.a sekretaris lurah dan kepala seksi tingkat kelurahan adalah jabatan mz. amir tamil eselon iv.b. bab diundangkan bau bau ketentuan peralihan pada tanggal, januari plt. sekretaris daerah kota bau bau, (j) ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahanl.m. arsyad dibaglembaran daerah kota bau bau tahun nomor
pan republik indonesia tahun nomor tambahan (pr,aturan daerah kota bau bausatuan polisi pamong praja kota bau bau undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangwalikota bau bau, nomor menimbang bahwa dengan ditetapkannya peraturan pemerintah undang undang nomor tahun tentang nomor tahun tentang organisasi perangkat pemerintahan daerah lembaran negara republik daerah, maka peraturan daerah kota bau bau nomor indonesia tahun nomor tambahan tahun sebagaimana telah diubah dengan lembaran negara republik indonesia nomor peraturan daerah kota bau bau nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang tentang perubahan atas peraturan daerah kota nomor tahun tentang penetapan peraturan bau bau nomor tahun tentang susunan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota tentang pemerintahan daerah menjadi undang bau bau perlu ditinjau kembali undang lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara bahwa berhubung dengan pertimbangan pada huruf republik indonesia nomor perlu ditetapkan peraturan daerah kota bau bau tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi undang undang nomor tahun tentang pamong prajdewan perwakilan rakyat daerah kota bau bau indonesia tahun nomor tambahan lembaran dan negara republik indonesia nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang walikota bau bau polisi pamong prajamenetapkan peraturan daerah tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan organisasi dan tata kerja satuan struktural lembaran negara republik indonesia polisi pamong praja kota bau baukota bau bau peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemerintah daerah adalah pemerintah kota bau bau pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah walikota adalah walikota bau bau kabupaten kota lembaran negara republik indonesia perangkat daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah tahun nomor tambahan lembaran negara yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka republik indonesia nomor penyelenggaraan pemerintahan peraturan pemerintah nomor tahun tentang satuan polisi pamong praja yang selanjutnya singkat satpol pp adalah organisasi perangkat daerah lembaran negara perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan republik indonesia tahun nomor tambahan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah lembaran negara republik indonesia nomorm dengan persetujuan bersama jabatan fungsional adalah jabatan fungsional fasilitasi yang berada penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum dalam lingkup pemerintah daerah pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman eselon adalah tingkat jabatan struktural. dan ketertiban umum pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bab walikota pembentukan pelaksanaan koordinasi pemeliharapan walikota bersama aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi satpol pp sipil ppn) dan atau aparatur lainnya peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada mengatur pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati peraturan mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja satpol pp daerah dan peraturan walikota bagan struktur organisasi satpol pp sebagaimana tercantum pada f . pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota. lampiran, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini bab rincian tugas, fungsi dan tata kerja satpol pp sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. wewenang, hak dan kewajiban bab iii polisi pamong praja berwenang kedudukan tugas dan fungsi melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum satpol pp pimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan bertanggung jawab kepada walikota. walikota melakukan tindakan represif non yuridis terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan satpol pp mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan peraturan walikota ketenteraman dan ketertiban umum, menegaksatpol pp melaksanakan fungsi polisi pamong praja mempunyai hak kepegawaian sebagai pegawai negeri bab sipil dan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan tata kerja peraturan perundang undangan. kepala satpol pp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib bekerja sama dengan pimpinan satuan kerja perangkat daerah skpd) lain dibawah dalam melaksanakan tugas polisi pamong praja wajib pimpinan walikotamasyarakat asa membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat kepala satpol pp dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum menerapkan sistem akuntabilitas aparatur.enyidik pegawai negeri sipil ppn) atas kepala satpol pp dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup instalasinya maupun daerah dan peraturan walikota. dalam hubungan dengan instansi lain. sebagai anggota polisi pamong praja ditetapkan menjadi penyidik pegawai kepala satpol pp wajib menerapkan sistem pengendalian intern negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang undangan. lingkungan kerjanya yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. bab susunan organisasi kepala satpol pp bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan pengarahan serta petunjuk bagi susunan organisasi satpol pp terdiri dari pelaksanaan tugas bawahannya. kepala: sub bagian tata usaha seksi operasional dan pengawasan dalam melaksanakan tugas, kepala satpol pp wajib melakukan pembinaan seksi ketenteraman dan ketertiban dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. seksi penyuluhan dan kesamaptaan. bab vii administrasi dan pembiayaan kelompok jabatan fungsional pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, dilingkungan satpol pp dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh satuan organisasi. sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas satuan organisasi jl) kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai bidang bau bau. keahliannya jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada diatur bab berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja ketentuan peralihsatpol pp yang ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini bab viii dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pengangkatan, pemberhentian dan eselokepala satpol pp angkat dan berhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah bab kepala satpol pp adalah eselon iii.a ketentuan penutup kepala sub bagian dan kepala seksi ub dan kepala seksi adalah eselon iv.a. kepala sub bagian dan kepala seksi adalah eselon iv.baln peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkup dalam lingkungan pemerintah kota bau bau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bau bau, menimbang, bahwa dalam rangka reformasi bidang hukum maka, bahwapelayanan perizinan terpadnyidik pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah kota bau bauatasan ppn daerah, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh walikota untuk mengeluarkan surat perintah penyidikan,,ppn dalam melaksanakan tugas berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada walikota bau bau melalui sekretaris daerah. penyidik pegawai negeri sipil ppn) mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berlaku. (d0)nya ppn tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. ppn dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam berada bawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik polri. bab iii hak dan kewajiban (dl) ppn disamping hak haknya sebagai pns sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang dan diberi uang intensif. besarnya uang intensif sebagaimana dimaksud ini ditetapkan dengan keputusan walikota. ppn sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban (d0) pada saat pelaksanaan penyidikan dalam batas waktu jam ppn berkewajiban memberitahukan kepada pihak kepolisian demikian juga penyidikan diberhentikan. melakukan penyidikan apabila mengetahuidalam hal pemeriksaan tersangka, memasuki rumah penggeledahan, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi: dan pemeriksaan barang tempat kejadian. berita acara sebagaimana dimaksud pada ini disampaikan kepada pihak kepolisian. s5) ppn pns yang disingkat menjadi ppn diharuskan mengikuti pendidikan khusus. syarat syarat pegawai negeri sipil pns) yang dapat diangkat menjadi ppn adalah serendah rendahnya berpangkat pengatur muda golongan ii d) berpendidikan serendah rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas sta) ditugaskan dibidang teknis operasional telah lulus dibukti keterangan dokter. bab pengangkatan, mutasi dan pemberhentian ppn (dl) walikota berwenang menetapkan nama calon ppn. pengangkatan penyidik dilakukan oleh menteri hukum dan ham berdasarkan usul yang disampaikan oleh walikota. menteri dalam negeri dalam hal ini sekretaris jenderal memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada yang disampaikan oleh walikota kepada menteri hukum dan ham. (d) dalam surat usulan pengangkatan ppnpn, wilayah kerja ppn yang diusulkan. dalam surat usulan sebagaimana yang dimaksud ini harus dilampirkan: foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir rangkap (empat), foto copy pengangkatan jabatan pangkat terakhir yang dilegalisir rangkap (empat), foto copy dp3 selama (dua) tahun terakhir yang berturut turut dilegalisir rangkap (empat), surat keterangan dokter yang menyatakan pns yang bersangkutan berbadan sehat dilegalisir rangkap (empat): dan pas photo sebanyak (dua) lembar. setiap mutasi baik mengenai jabatan maupun tempat tugas dari pns yang bersangkutan oleh walikota memberikeputusan pengangkatannya. (l) ppn berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berhak mengangkat atas usul walikota berhenti sebagai ppn, atas permintaan sendiri, melanggar disiplin pegawai berdasarkan perundang undangan yang berlaku, melanggar sumpah janji, mutasi pegawai negeriada ini atas usul kepala unit organisasi yang bersangkutan diajukan oleh walikota kepada menteri hukum dan ham melalui menteri dalam negeri dalam hal ini sekretariat jenderal. usul pemberhentian ppn harus disertai dengan alasan alasan dan bukti pendukungnya. surat pemberhentian ppn diterbitkan menteri hukum dan ham. bab kartu tanda pengenal (d0) pns yang diangkat atau dimutasi sebagai ppn, kartu tanda pengenal diterbitkan oleh walikota terhitung mulai tanggal dikeluarkan. bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut bentuk empat persegi panjang, panjang dan lebar cm, warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau, dan warna putih memuat photo penyidik 2x3 pegawai negeri sipil warna hijau memuat nomor perannnnannnnnannnanaannanna nip nnnnennnntennnnannnannaa nama dnnnannanannnannnnannnanaan pangkat penlannnnnnnnnnnaaannnlnnnaaan jabatan penannnnannnnnnnnnaaaaaa walikota bau bau keputusan menteri hukum dan ham nomor dnnnannanannnannnnannnanaan ppn pada neo. hoon ion nnnnnnnannnaanan berlaku pada tanggal . nama lengkap) setelah habis masa berlaku kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dapat diusulkan perpanjangan. s5) perpanjangan kartu tanda pengenal harus diajukan selambat lambatnya dalam waktu (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya kepada walikota. perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam dalam waktu hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya. kartu tanda pengenal ktp) yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh walikota atau pejabat teknis selaku pembina yang ditunjuk. penggantian kartu tanda pengenal ktp) karena mutasi sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh walikota. perpanjangan kartu tanda pengenal ktp) sebagaimana dimaksud dalam usulannya harus dilampirkgawai negeri sipil, foto copy surat pengangkatan terakhir dalam jabatannya pangkat pegawai negeri sipil, foto copy dp3 untuk satu tahun terakhir, pasphoto ukuran sebanyak lembar, dan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf s d masing masing rangkap (satu). bab vii sumpah janji pelantikan (dl) ppn sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah janji dan dilantik. tata cara pengambilan sumpah janji dan pelantikan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bab viii pelaksanaan penegakan peraturan daerah (dl) ppn yang telah dilantik oleh walikota dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. ppn dalam melakukan penyidikan wajib berkoordinasi dengan penyidik polri. setiap ppn dalam menjalankan penyidikan dilengkapi dengan surat perintah penyidikan dari walikotaelidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pembinaan (dl) pembinaan penyelidikan dilakukan oleh walikota bekerja sama dengan instansi penegak hukum. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi:embiayaan biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam dan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kota bau bau. bab xii pelaksanaan operasi jpelaksanaan operasional ppn daerah sebagaimana dimaksud dalam diatur oleh walikota. hasil operasi musisi atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penerimaan daerah. bab xiii pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan ppn daerah terdiri dari diklat calon ppn daerah: diklat peningkatan kemampuan ppn daerah. jl)bagi,b xiv ketentuan penutup hal hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini,nyidik pegawai negeri sipil umum kota bau bau, dalam aktivitas ekonominya menjadi prioritas dalam pembangunan kawasan perkotaan dan perdagangan. kondisi ini, diperlukan kesepahaman dalam perencanaan pembangunan wilayah perkotaan dan penetapan kebijakan kebijakan yang menyentuh masyarakat secara langsung. salah satu bentuk kebijakannya adalah dengan dikeluarkan sebuah peraturan daerah dimana fungsi untuk mengontrol masyarakat dan merupakan bentuk pengabdian oleh pemerintah kota bau bau. untuk itu, dengan terbentuknya perda perlu ada penegasan dalam pelaksanaannya agar perda tersebut tidak kaku dan mempunyai kekuatan hukum. masyarakat kota bau bau yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi perkotaan dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. sebagai dampaknya orang orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain dan tidak memberikan rasa aman bagi masyarakat.. reformasi bidang hukum sebagai.. dalam aktifitas dilapangan penyidik pegawai negeri sipil kota bau bau dalam penugasannya diperlukan juga pembinaan dari kerjasama dengan pihak yang terkait dan kepolisian seputar teknis penyidikan. wewenang dan kewajiban penyidik pegawai negeri sipil ppn). diantara wewenang ppn menerima laporan pelanggaran, melakukan penyidikan serta menghentikan penyidikan. salah satu kewajiban ppn tetap memberitahukan dimulainya suatu penyidikan kepada kepolisian. memang dianggap penting kegiatan pembinaan tersebut tengah kebutuhan dan tuntutan profesional aparat pemerintah, temasuk didalamnya para ppn dan penegakkan peraturan daerah kota bau bau. pemerintah kota bau bau berharap dengan ditetapkannya perda tentang penyidik pegawai negeri sipil kota bau bau dapat meningkatkan profesionalisme, dalam pelaksanaan tugas tidak melakukan pelanggaran aturan. apa jadinya jika kita menindak pelanggar aturan, tapi kita sendiri melanggar aturan. apalagi sekarang sedang getol golnya perjuangan bagi setiap pelanggaran hak asasi manusia. diharapkan ppn bila menemukan pelanggaran harus tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian selaku pengawas ppn agar tidak terjadi kesalahan saat proses penyidikan, hal ini penting untuk memberi perlindungan kepada semua masyarakat. penjelasan demin dalam melakukan penyidikan wajib berkoordinasi dengan penyidik polri. hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan kewenangan polri serta dapat lakukan pengawasan terhadap ppn kota bau bbentukan kota bau baupelayanan perizinan nomor terpadu kota bau baubau nomor tambahan lembaran negara bau nomor tahun tentang susunan organisasi republik indonesia nomor dan tata kerja perangkat daerah kota bau bau perlu undang undang nomor tahun tentangpelayanan perizinan lembaran negara republik indonesia nomor terpadu kota bau bau. peraturan pemerintah nomor tahun tentang mengingat undang undang nomor tahun tentang pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari rangkap lembaran negara republik indonesia tahun korupsi, kolusi dan nepotismeketentuan umumwewenang pengangkatan, pemindahan danikizin adalah dokumen yang keluarkan oleh pemerintah daerah tahun nomor tambahan lembaran negara berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan republik indonesia nomor bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan tuk melekuk atau kegiatan tertentu peraturan pemerintah nomor tahun tentang untuk melakukan usia aau kenalan terlena organisasi perangkat daerah lembaran negara perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha republik indonesia tahun nomor tambahan atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha lembaran negara republik indonesia nomor dengan persetujuan bersama adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan dewan perwakilan rakyat daerah kota bau bau perizinan dan non perizinan yang proses penyelenggaraannya mulai dari dan tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara walikota bau bau terpadu dalam satu tempat sekretariat perizinan terpadu yang selanjutnya disingkat spot adalah memutuskan unsur unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan bidang perizinan menetapkan peraturan daerah tentang jabatan fungsional adalah jabatan fungsional fasilitasi yang berada organisasi dan tata kerja pelayanan dalam lingkup pemerintah daerah perizinan terpadu kota bau bau eselon adalah tingkat jabatan struktural. bab menyelenggarakan perizinan melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan pembentukan laksanakan koordinasi play perigi pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dengan peraturan daerah ini bentuk organisasi sekretariat pelayanan pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan perizinan terpadu tingkat dapat daerah. peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada mengatur peningkatan pencapaian asi cac mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja sekretariat pelayanan perizinan terpadu spot) bagan struktur organisasi sekretariat pelayanan perizinan terpadu kepala spot mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama (spot) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu dan dengan pendelegasian dari kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini dengan kewenangannya. rincian tugas, fungsi dan tata kerja sekretariat pelayanan perizinan terpadu spot) sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan spot berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas bab iii pelaksanaan perizinan. kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang bab jl) spot adalah unsur penunjang pengelolaan sebagian pelayanan umum susunan organisasi dibidang perizinan dan akta spot dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang berada dibawah dan berdasarkan kriteria dan type kota bau bau menganut type terdiri dari bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. kepala unit sub bagian tata usaha spot mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan seksi ekonomi dan pemerintahan administrasi bidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, seksi pembangunan dan kesra. integrasi, sinkronisasi, implikasi dan keamanan. bagan susunan organisasi spotuntuk melaksanakan tugas, spot menyelenggarakan fungsi penyusunan program spot bab kepala seksi dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh tata kerja walikota kepala seksi dan kepala sub bagian adalah eselon iv.a. kepala spot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerjasama dengan pimpinan skpd lain dibawah pimpinan walikota. bab vii administrasi dan pembiayaan kepala spot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, system akuntabilitas kinerja aparatur. kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing masing satuan organisasi. kepala spot dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup instalasinya maupun segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas spot dibebankan dalam hubungan dengan instansi lainnya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd bab viii kepala spot wajib menerapkan sistem pengendalian intern lingkungan ketentuan peralihan kerjanya yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang. ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi spot yang ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini kepala spot bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan masing masing dan memberikan pengarahan pengarahan serta petunjuk bagi peraturan daerah ini pelaksanaan tugas bawahannyadalam melaksanakan tugas, kepala spot wajib melakukan pembinaan dan bab pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. ketentuan penutup bab pada saat peraturan daerah ini berlaku maka peraturan daerah kota bau bau eselon, pengangkatan dan pemberhentian nomor tahun tentangjl) kepala spot diangkat dan diberhentikan oleh walikota bau bau nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja perangkat kepala spot adalah eselonpelayanan kebersihan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bau bau menimbang: bahwa, bahwa sehubungan dengan hal hal atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan kota bau bau, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan peraturan daerah kota bau bau tentang retribusi pelayanan kebersihan kota bau blayanan kebersi bau: walikota adalah walikota kota bau bau: dinas adalah dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran kota bau ba,kota bau bakota bau baakhir tpa) adalah tempat untuk menampung dan memusnahkan serta manfaatwilayah kota bau ba bau sebagai fasilitas umum. mitra kerja adalah rekan dari dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran kota bau bau yang telah diseleksi untuk sebagai mitra dari dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran dalam melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan sesuai lokasi yang ditentukan. standar operasi prosedur selanjutnya disingkat sop adalah petunjuk teknis pelaksanaan lapangan. orang adalah subyek hukum baik orang pribadi (perorangan) maupun badan. retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kota bau eliharaan kebersihan setiap orang yang berada wilayah kota bau bau wajib memelihara dan menjaga kebersihan. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diatasdinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran. setiap orangkesatu pengurangan sampah j0sesuai dengan kewenangannyakegiatan pengelolaan kebersihan dilaksana dinas berdasarkan persyaratan yang ditetapkan, pengumpulan sampah dari sumber daya oleh petugas menggunakandan langsung dibawa tempat pembuangan akhir, orang dan atau badan membawa sendiri sampah yang sudah dibungkus dalam kantong plastik tempat penampungan sementara yang beracun b3), pembuangan sampah dari tiap berlakukan, selain petugas yang ditunjuk dilarang berada dalam kawasan tempat pembuangan akhir, dan tidak dibenarkan para pemalang yang ada tempat pembuatan akhir untuk mendirikan bangunan atau menumpuk barang barang bekas kecuali ada izin dari dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran sampah sampah yang menurut jenis dan sifatnya tidak keras agar dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat,dan sampah sampah yang telah terkumpul dalam kantong plastik ataupun yang diikat sebagaimana dimaksud dalam huruf dandengan keputusan walikota. bab pembersihan pengurusan sumur tinja pembersihan penguraian sumur tinja diselenggarakan oleh dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaran maupun mitra kerja yang telah ditunjuk oleh dinas kebersihan, pertamanan, pemakaman dan pemadam kebakaranpenguraian sumur tinja dipungut biaya sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah) m3, sudah termasuk biaya instalasi pengolahan lumpur tinja dan retribusi sebesarviii struktur dan besarnya tarif retribusi atas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan kebersihan, pemerintah daerah mengenakan retribusi pelayanan kebersihan kepada seluruh pemilik pemakai persil dalam wilayah kota bau bau. prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalahesama tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut obyek retribusi golongan satuan tarif a02 perumahan rumah sangat rp. bulan sederhana k36 m ) rumah sederhana rp. bulan s d m') rp. bulan rumah menengah s d m3) rp. bulan anp atas) rumah danshow room motor mobil kecil (120m) rp. bulan nik (120m s d r5. bulan besar lebih dari240 rp bulan rumah bersalin klinik kecil rp. bulan bersalin maja (120m s d rp. bulan besar lebih dari240 rp bulan spbu pom bensin kecil (luas dibawah rp. bulan 4000m ) sedang (luas 4000m? rp. bulan s d m') rp. bulan besar (luas lebih dari m3) kategori usaha rumah kecil (luas s d rp. bulan potong m3) sedang (luas s d rp. bulan rp. bulan besar (luas lebih dari m3) partement kecil (jumlah kamar& rp. bulan buah sedang (luas s d rp. bulan kamar) rp. bulan besar kamar) pasar pedagang rp. hari bertempat hari rp. hari meja sayur ikan buah rp. hari kios los warung rp. bulan toko dipasar lt. rp. bulan toko dipasar lt. rp. bulan toko dipasar lt. iii pee bebas pasar swalayan restoran rumah makan catering restoran kecil (kurang dari rp. bulan m3) sedang s d rp. bulan m') rp. bulan besar (lebih dari mo) rumah makan kecil (kurang dari250 rp. bulan sedang s d rp: bulan m3) rp. bulan besar (lebih dari m2) catering kecil (kurang dari rp. bulan 120m ) rp. bulan sedang s d rp. bulan m2) besar (lebih dari m2) \|motel rp2300000 bulan bar diskotik dan sejenisnya losmen penginapan rp. bulan melati rp. bulan cottage rp. bulanperbengkelan dan penipuan kecil (kurang dari rp. bulan mobil sedang (120s d240 rp: bulan 1m) rp. bulan besar (kurang dari m2) industri bengkel kecil rp. bulan bengkel sedang rp. bulan bengkel besar rp. bulan pencucian mobil kecil rp. bulan pencucian mobil rp. bulan sedang rp. bulan pencucian mobil besar pengepungan kecil jumlah bulan karyawan orang) sedang (jumlah rp. bulan karyawan s d rp. bulan orang) besar (jumlah karyawan lebih dari perkantoran kecil (luas s d m?) rp. bulan sedang (luas s d rp. bulan m3) besar (luas rp. bulan gedung pertemuan bioskop kecil rp. bulan pertunjukan studio) bioskop sedang rp. bulan studio) rp. bulan bioskop besar studio atau lebih rp. bulan gedung pertujukan serbaguna beo rp. bulan gedung pertunjukan rp. bulan serbaguna sedang gedung pertunjukan .\| serbagunabasar fasilitas umum rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya rumah sakit kecil rp. bulan rumah sakit sedang rp. bulan rumah sakit besar rp. bulan puskesmas puskesmas rp. bulan pembantu poliklinik balai rp. bulan pengobatan apotek rp. bulan pendidikan pendidikan rp. bulan tempat pelatihan rp. bulan tempat ibadah yayasan sosial rp. bulan sarana olah raga gedung olah raga rp. bulan negeri kecil gedung olah raga rp. bulan negeri sedang gedung olah raga rp. bulan negeri besar gedung olah raga rp. bulan swasta kecil gedung olah raga rp. bulan swasta sedang gedung olah raga rp. bulan swasta besar lapangan golf dan rp. bulan club house taman hiburan rp. bulan rekreasi terminal pelabuhan terminal angkutan rp. bulan bandar udara umum pelabuhan laut kecil rp. bulan pelabuhan laut sedang rp. bulan pelabuhan laut besar rp. bulan bandar udara rp. bulan asrama dormitori kos kecil x50 kamar) rp. bulan kosan rumah susun sedang s d rp. bulan kamar) rp. bulan besar kamar) sampah khusus domestik insidentil rp. bulan sisa bangunan rp. bulan sampah keramaian rp. bulan wum rp. m' ipar tinja sampah visual kecil rp. sedang rp. besar rpj0tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab xiiiwalikotav kadaluwarsa penagihan (l)diulang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud il). bab xvi pengawasan walikotasampah dalam wilayah kota bau bau dinyatakan tidak berlaku lagi. bab xxlayanan kebersihan layanan kebersihanretribusi pelayanan kebersihan umum.. persamaan merupakan isu penting lingkungan perkotaan yang terus menerus dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktifitas pembangunan. sampai akhir penduduk kota bau bau berkembang cukup pesat pertahunnya. tingkat pelayanan kebersihan persamaan baru mencapai rata rata dari volume sampah yang dihasilkan. sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang negatif. peningkatan pelayanan kebersihan diperlukan dana yang tidak sedikit. keterbatasan dana mengharuskan pemerintah kota bau bau berupaya menggali sumber potensi yang dimiliki, salah satunya melalui retribusi sampah yang merupakan komponen retribusi daerah sekaligus menunjang pendapatan asli daerah pad). peraturan daerah ini bertujuan untuk mengkaji potensi retribusi pelayanan kebersihan, menganalisis tingkat efisiensi pemungutan retribusi kebersihan dan menganalisis efektifitas pemanfaatan dana retribusi pelayanan kebersihan kota bau bau. kota bau bau yang berkembang dan sudah dapat bersaing dengan daerah maju lainnya, dituntut untuk bagaimana kota tersebut bersih dan indah seperti apa yang menjadi fotonya yaitu bau bau kota semerbak. dengan tercipta berbagai macam ruang publik otomatis sampah pasti ada, namun bagaimana masyarakat bisa sadar akan kebersihan kalau tidak ditugasi dengan sebuah aturan yang sifatnya mengikat masyarakat tersebut. dalam produktivitas sampah dikota bau bau sudah seharusnya ditata ataupun disikapi oleh pemerintah untuk bagaimana masalah sampah kota bau bau ini tidak tertampung pada tempatnya. ditinjau dari tingkat efisiensi pemungutan retribusi kebersihan dari tahun sampai dengan tahun selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensinya semakin baik tetapi belum mencapai titik impas artinya pengeluaran sama dengan pendapatan. untuk menggali potensi yang ada, mengefektifkan pemungutan serta efisiensi penggunaan dana perlu pengelolaan secara terpadu dan profesional, dengan melibatkan berbagai pihak antara lain pemerintah, swasta dcukup jelassampah visual adalah sampah semua benda atau produk dalam bentuk visual penampakan yang terdiri dari baik logam maupun non logam, kertas maupun non kertas, kain untuk bahan spanduk yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap sudah melewati batas waktunya atau kadaluarsa dalam pemasangannya dan merusak keindahan kota, tidak bermanfaat lagi, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori bahan berbahaya beracun b3peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tentang pembentukan kelurahan bantalan kecamatan bunga dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bau bau,maka diperlukan adanya penataan wilayah administrasi melalui pemekaran kelurahan dengan membentuk kelurahan bantalan kecamatan bunga, bahwa berhubung dengan maksud pada huruf perlu membentuk peraturan daerah kota bau bau tentang pembentukan kelurahan bantalan kecamatan bunglurahan bantalan kecamatan bunga,maksud dan tujuan pembentukan kelurahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkantujuan dibentuknya kelurahan baru sebagai upayaengan peraturan daerah ini, dibentuk kelurahan bantalan sebagai pemekaran kelurahan kali lia kecamatan bunga kota bau bau provinsi sulawesi tenggara. bab luas wilayah dan jumlah penduduk dengan terbentuknya kelurahan bantalan sebagaimana dimaksud dalam berasal dari sebagian wilayah kelurahan kali lia, dengan luas wilayah km? dengan batas batas sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan kelurahan hayabusa dan nagari nagari sebelah timur berbatasan dengan kelurahan waliabuku dan kelurahan ibuku sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan low low sebelah barat berbatasan dengan kelurahan kali lia. jumlah penduduk kelurahan bantalan sebagaimana dimaksud dalam pada saat dibentuk sebanyak jiwa bab batas wilayah, titik koordinat dan pusat pemerintahan kelurahan bantalan mempunyai batas batas wilayah dan titik koordinat sebelah utara berbatasan dengan kelurahan hayabusa dan kelurahan nagari nagari dengan koordinat sebelah timur berbatasan dengan waliabuku dan kelurahan ibuku dengan koordinat ls, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan low low dengan koordinat dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan kali lia dengan koordinat bt ls, batas batas sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini penetapan batas wilayah kelurahan bantalan kecamatan bunga secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pusat pemerintahan kelurahan bantalan berkedudukan lingkungan lestari bab pembiayaan pembiayaan pembentukan kelurahan bantalanvii ketentuan lain lainbantalan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. struktur organisasi dan tata kerja kelurahan berpedoman padakelurahlurahan bantalan angkat seorang lurah yangmbentukan kelurahan bantalan dan kelurahan tampung umum sebagaimana amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahuntuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi fungsi pemerintahan. peningkatan pelayanan yang profesional merupakan sebuah tuntutan dalam era otonomi ini, terlebih lebih masyarakat yang semakin tahu akan haknya untuk menerima pelayanan yang berkualitas. menghadapi tuntutan tuntutan ini sudah sewajarnya pemerintah daerah untuk melakukan perubahan perubahan strategi dan orientasi secara mendasar. pelayanan yang hanya berpatokan pada peraturan, baik petunjuk pelaksanaan (jumlah) maupun petunjuk teknis (jenis) sudah selayaknya diubah dengan pelayanan yang digerakkan oleh misi dan berorientasi pada masyarakat, sehingga diharapkan adanya efektifitas pelayanan kepada masyarakat. efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai salah satunya dengan jalan pemekaran organisasi yakni pemekaran kelurahan. secara historis, akar dari usaha usaha pengembangan wilayah dan organisasi pemerintahan adalah pertimbangan wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas untuk dapat menjamin penilaian tugas tugas dan pembangunan. untuk itu perlu adanya upaya mendekatkan pemerintah terhadap masyarakatnya, sebab luas wilayah sangat menentukan dalam efektifitas penyelenggaraan pelayanan karena masih adanya daerah daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. dalam usaha mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, kebijakan undang undang nomor tahunii. penjelasan demi cukupjelas. efektifitas adalah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan diharapkan senantiasa mengutamakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. efisiensi adalah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan senantiasa memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperolehbau bauerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan nomor tahun2008daerah kota bau baumbentukan kelurahan tampung kecamatan bungwalikota bau bau dan pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan menimbang bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran lembaran negara republik indonesia nomor indah secara berdaya bung dan nai lana peraturan pemerintah nomor tahun tentang peningkatan pelayanan terhadap masyarakat koordinasi kegiatan instansi vertikal daerah kelurahan, maka diperlukan adanya penataan wilayah lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik administrasi melalui pemekaran kelurahan dengan ind membentuk kelurahan tampung kecamatan bunga indonesia momo peraturan pemerintah nomor tahun tentang bahwa berhubung dengan maksud pada huruf perlu pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, lea turun tan kota daur bau tentang pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan pembentukan kelurahan lampung kecamatan bunga. daerah kabupaten kotkota bau bau lembaran negaralikota adalah walikota bau bau organisasi perangkat daerah lembaran negara kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota republik indonesia tahun nomor bau bau dalam wilayah kerja kecamatan yang ada kota bau bau, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lurah adalah kepala kelurahan peraturan pemerintah nomor tahun pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau tentang kelurahan lembaran negara republik bagian kelurahan yang pertandingan atau pemekaran dari satu kelurahan indonesia tahun nomor tambahan menjadi dua kelurahan atau lebih atau pembentukan kelurahan diluar lembaran negara nomor kelurahan yang telah ada. peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan bab kelurahan kota bau bau lembaran daerah kota maksud dan tujuan bau bau tahun nomor dengan persetujuan bersama pembentukan kelurahan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan dewan perwakilan rakyat daerah kota bau baudan walikota bau bau tujuan dibentuknya kelurahan baru sebagai upaya untuk meningkatkan memutusmenetapkan peraturan daerah tentang pembentukan kesejahteraan masyarakat. kelurahan tampung kecamatan bunga bab iii bab pembentukan ketentuan umum dengan peraturan daerah ini, dibentuk kelurahan tampung sebagai dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan pemekaran kelurahan campeonato kecamatan bunga kota bau bau provinsi daerah adalah kota bau bau sulawesi tenggara.bab penetapan batas wilayah kelurahan tampung kecamatan bunga secara luas wilayah dan jumlah penduduk pasti dilapangan sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan terbentuknya kelurahan tampung sebagaimana dimaksud dalam berasal dari sebagian wilayah kelurahan campeonato, dengan luas wilayah km? dengan batas batas sebagai berikut pusat pemerintahan kelurahan tampung berkedudukan lingkungan sebelah utara berbatasan dengan kabupaten buton wanatani. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan campeonato sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan nagari nagari bab pembiayaan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan hayabusa. pembiayaan pembentukan kelurahan tampung sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini bebaskan kepada anggaran pendapatan dan belanja jumlah penduduk kelurahan tampung sebagaimana dimaksud dalam daerah apbd) kota bau bau. pada saat dibentuk sebanyak jiwa bab vii bab ketentuan lain lain batas wilayah, titik koordinat dan pusat pemerintahan asatampung ditetapkan dengan kelurahan tampung mempunyai batas batas wilayah dan titik koordinat peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sebelah utara berbatasan dengan kabupaten buton dengan koordinat sebelah timur berbatasan dengan kelurahan campeonato dengan (l) struktur organisasi dan tata kerja kelurahan berpedoman pada peraturan koordinat perundang undangan yang berlaku sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan nagari nagari ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan koordinat kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. sebelah barat berbatasan dengan kelurahan hayabusa dengan koordinat batas batas sebagaimana dimaksud pada digambarkan dalam peta untuk memimpin penyelenggara aan pemerintahan keluar ahan tampung yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini angkat seorang lurah yang ditetapkan dengan keputusan walikota
ng peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tentang pembentukan kecamatan lea lea dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bau baulea lea sebagai pemekaran kecamatan bunga, bahwa berhubung dengan maksud pada huruf perlu ditetapkan peraturan daerah kota bau bau tentang pembentukan kecamatan lea lecamatan lea lecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota bau bauadalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan. bab pembentukan dengan peraturan daerah ini bentuk kecamatan lea lea sebagai pemekaran kecamatan bunga dalam wilayah kota bau bau. kecamatan lea lea sebagaimana dimaksud dalam pada terdiri dari kelurahan low low kelurahan kali lia kelurahan hayabusa kelurahan kolese kelurahan bantalan. bab iii luas wilayah dan jumlah penduduk dengan terbentuknya kecamatan lea lea sebagaimana dimaksud dalam luas wilayah administratif kecamatan bunga akan berkurang sesuai luas wilayah administratif kecamatan lea lea yaitu seluas jumlah penduduk kecamatan lea lea pada saat terbentuknya sebanyak jiwa. bab batas wilayah, titik koordinat dan pusat pemerintahan kecamatan lea lea mempunyai batas batas wilayah dan titik koordinat sebelah utara berbatasan dengan kabupaten buton pada titik koordinat sebelah timur berbatasan dengan kecamatan bunga pada titik koordinat bt ls, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan kokalukuna pada titik koordinat dan sebelah barat berbatasan dengan selat buton pada titik koordinat ls. batasnetapan batas wilayah kecamatan bunga dan kecamatan lea lea secara pasti lapangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. pusat pemerintahan kecamatan lea lea berkedudukan kelurahan kali lia. bab pembiayaan pembiayaan pembentukan kecamatan lea leaketentuan lain lain pembentukan, penghapusan dan penggabungan serta perubahan nama dan batas wilayah kelurahan dalam wilayah kecamatan lea lea ditetapkan dengan peraturan daerah. jl) struktur organisasi dan tata kerja kecamatan lea lea berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatmatian lea lea diangkat seorang camat yang ditetapkan dengan keputusan walikota kewenangan pemerintah kecamatan lea lea mencakup seluruh kewenangan yang dilimpahkan walikota kepada pemerintah kecamatan lea lea kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturcap ttdmaksudnomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kecamatanyang telah ditetapkan walikota pada tanggal januari dan undangan dalam lembaran daerah tahun nomor tanggal januari diubah sebagai berikut ketentuan dalam dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab pengangkatan, pemberhentian dan eselon camat, sekretaris kecamatan dan kepala seksi angkat dan berhentikan oleh walikota atas usul sekretaris daerah lurah, sekretaris kelurahan dan kepala seksi angkat dan berhentikan oleh walikota atas usul camat camat adalah jabatan eselon sekretaris kecamatan adalah jabatan eselon iii.b kepala sub bagian ditingkat kecamatan adalah jabatan eselon lurah, dan kepala seksi tingkat kecamatan adalah jabatan eselon iv.a sekretaris lurah, dan kepala seksi tingkat kelurahan adalah jabatan eselon iv.
kara lembaran daerah (g5) kota bau bau nomor tahun seri nomor uyyjwyx kaya yaa aaaaaa peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tentang lambang daerah kota bau bau dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bau bau, menimbang bahwa dengan peningkatan status kota administratif bau bau menjadi daerah kota bau bau, sesuai undang undang nomor tahun tentang pembentukan kota bau bau, maka sangat dibutuhkan lambang daerah kota bau bau yang permanen yang memiliki arti dan makna yang berkaitan ciri dan karakter kota bau bau bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf perlu menetapkan peraturan daerah kota bau bau tentang lambang daerah kota bau bau mengingatlambang daerah kota bau bau,prd kota bau bau bab bentuk lambang daerah lambang daerah berbentuk perisai kelopak bunga, dengan warna dasar kuning, didalamnya terdapat gambar bintang, benteng, buah nenas, padi dan kapas, pintu gerbang bagian bawah benteng dan tulisan nama kota bau bau lambang daerah sebagaimana dimaksud pada mempunyai bagian bagian sebagai berikut bau) yaitu sara pataanguna sebagai kristalisasi nilai nilai kehidupan bermasyarakat yaitu pola malasiaca (kasih mengasihi) pole malaka (segan menyerang) angka angkatan (hormat menghormati) popis para (saling melindungi pelihara memelihara). warna dasar kuning melambangkan kejayaan dan kemuliaan masyarakat kota bau bau yang pernah dicapai pada masa silam. garis berwarna biru yang melingkari sisi perisai kelopak bunga melambangkan kota bau bau sebagai daerah pesisir. bintang melambangkan agama atau kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap tuhan yang maha esa. benteng, melambangkan persatuan dan kesatuan serta perlindungan kepada masyarakat. nenas, melambangkan kepribadian masyarakat, kota bau bau yang ulet, tegas, tapi hatinya manis dan ramah serta dapat hidup dimana saja. pintu gerbang melambangkan keterbukaan, baik bau adalah bagian yang tak akan pernah terpisahkan bau. bentuk, bagian bagian dan ukuran perbandingan gambar lambang daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab iii penggunaan lambang daerah lambang daerah ini dipergunakan sebagai badge, plakat, vandal, lencana, tanda pengenal pada kop surat resmi, peraturan daerah, lembaran daerah dan surat surat yang pantas lambang daerah dapat dipasang diatas sehelai kain berwarna biru muda dengan ukuran untuk keperluan upacara kenegaraan, upacara upacara adat, pesta olahraga dan seni, rapat rapat atau pertemuan pertemuan lainnya yang dipandang perlu lambang daerah dapat pula dipasang pada bangunan bangunan pemerintah maupun swasta serta tempat tempat yang dipandang perlu. lambang daerah kota bau bau yang berbentuk dan ukurannya seperti tersebut pada dapat diperbesar dan diperkecil menurut keperluannya dengan memperhatikan perbandingan ukuran aslinya. dilarang menempatkan atau memasang lambang daerah pada tempat tempat atau keadaan yang tidak pantas dilarang dijadikan sebagai reklame atau alat propaganda politik dan lain lain yang dapat merusak atau menurunkan martabat dan nama baik daerah. dilarang mengubah bentuk dan corak lambang daerah, baik seluruhnya maupun sebagian dilarang membubuhi sesuatu tulisan dan atau lukisan apapun pada lambang daerah yang mengakibatkan berubah arti dan maknadilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota bau bau bulan atau denda setinggi tingginya rp. limau bau. ditetapkan bau bau padatanggal maret walikota bau bau, cap ttd drs. mz. amir tamil, diundangkan bau bau padatanggal maret sekretabr' daerah, ciri. kaharuddin udu, mba pembina utama muda, vic. nip. lembaran daerah kota bau bau tahun nomor lampiran peraturan daerah kota bau bau nomor tahun tanggal maret tentang lambang daerah pada peng era mang tan at. ne, ay) keterangan gambar: perisai kelopak bunga pintu gerbang warna dasar kuning garis merah putih bintang padi bersama kuning benteng kapas berwarna hijau putih nenastahun anggaran perlu ditetapkan dengan peraturan daerahnomor tahun, dengan rahmat tuhan yang maha esa anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pangkalpinang tahun anggaran tent ang pera turun daerah kota pangkalpinang nomor tahun mengingat menimbang keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang nomor tahun tanggal pebruari tentang persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pangkalpinang tahun anggaran peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah;~mrs,mm nip. , .,.,.,., l daerah kota pangkalpinang ahun nomor undangan pangkalpinnggal juli pemerintah kota pangkal pinang ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran hal dari eooereceana aras ns.kendaraan dinas operasionxoperekeuwa uraian jumlah dasar hukum saja rehabilitasi sedang berat rumahropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo aa dan pxoberekenng uraian jumlah dasarhukum na.jembmbangunan konstruksi jalan setapbelanja barang dan jasa belanja jasa konsultansi halaman xoperekemna urban jumlah dasarhukum ss. smenmaaaan belanja jasa konsultansi perencanaan pembangunan drainase gorong gorembangunan fasilitashalaman eooereceana aras amas mmsjalan pembangunan utilitas bangunan pelengkapmbangunan plat driver program pembangunan trap talud bojong pembangunan trap talud brondo#enahan tanahpemeliharaan belanja pemeliharaan jalan peningkatan konstruksikoderekening uraian jumlah dasarhukum saja pemeliharaan rutin jalan setapak belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan jalan setapaingkatan normalisasi kanal permukaan rehabilitasi pemeliharaan saluran sungai dan jalan belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum belanja pemeliharaan salurbelanja modal belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air belanja modal konstruksi normalisasi kolam retensi program perencanaan pengembangan pekerjaan umum pembuatan ded rsud depati hamzah belanja barang dan jasa belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultansi perencanaan perencanaan teknis infrastruktur belanja barang dan jasa belanja jasa konsultansi belanja jasa konsultansi perencanaan survey upah bah dari halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja program pengembangan perumahan pengembangan fasilitas umumsar belanja modal pengadaan konstruksi pembelian bangunan olahraga operasional rumah susun sewa sederhanumur resapan pengembangan penyehatukiman pengembangan fasilitas saluran perkotlimbahemererame awtaan ruang organisasi dinas tata kotstudio belanja modal pengadaan kamerakoderekening uraian jumlah dasarhukum sajaangga berjalan pengadaan meilleu hukum halaman eooereceana uas era gg a a a g a a a aas optimalisasi penerimaan parogram pemanfaatan ruang penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan rutaan reklame belanja pegawai hal darihalaman eooereceana ara a5,kdh dan wkd pemeliharaan perancah reklame tiger billboard belanja barang dan jasa belanja jasa kantor jasa borongan kajian titik strategis reklame (trekajian peningkatan rth taman kelurahan dan kecamatanndalian pemanfaatan ruang inventarisasi data jasa borongan belanja cetak dan penggandaan belanja cetak belanja penggandaan penggantian tiang lampu median jl.end sudirman,jl.ms rachman,jl soekarno hatsorot dan tiang pengadaan lampu hiasembuatan aplikasi database lampuxoperekemna urban jumlah dasarhukum i .uwrogram pembangunan taman kota pembangunan taman komeliharaan taman datahewan ternak dan tanaman belanja modal pengadaan tanaman penataan taman kotaa5.nebangan dan pemangkasan pohoidentifikasi dan inventarisasi taman serta pohon terus jalanlolaan areal pemakaman pembangunpemakaman pemeliharabangunan pagartudi kelayakan (fs) plt. hibrid (kombinasi plus dan plt bayunelitian studi survey darijanuari walikota zulkarnain karim halaman koderekenng uraian jumlah dasarhukum awansaj hukum (aaalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajaingkatan pembangunan rumah jagpengadaan meilleumebeulair belanja modal pengadaan kursi kerja pemeliharaan rutin berkala gedung kantor belanja pegawai honorarium non pns halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja honorarium pegawai honorertam$ ppmeememppn.aropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo agama a a a gas bmjrofilanalisa pagu indikatif kewilaybelanja barang dan jasa pom lampiran peraturan daerah nomor tahun tanggal desember pemerintah kota pangkal pinang ringkasan apbd menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun anggaran pisa pwsmmron momo lema seeosmo sono dinas perhubungan, komunikasi dan asaaaaeaa keluarga berencana dan keluarga eno ina ssosatdantemgrferr aoornssog lam analog aan mao kantor ppt (pelayanan perijinan dinas kebudayaan, pariwisata pemuda msi nek moss ama kesatuan bangsa dan politik dalam beli misi efek aan area team lama halaman eooereceana aras n.adata sarana dan prasarana dasaraman eooereceana aras asma agama ga belanja perjalanan dinas luar daerah updating data sarana dan prasarana dasar bidangcamatlurdata ekonomi sosialroberereunwa uraian buah dasarhukumkoordinasi tugas pembantudaerah halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo ag a a aaaaggas@meooereceana rama era nasurvey perencanaan pemnyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah belanja pegawai honorarium pns halaman eooereceana arm asma nanahtransportasi dan akomodasi. penyusunan masterplan(rthrencanaan tata ruang penyusunan rencana detail tata ruang kawasan belanja pegawai halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo as.enyampaian substansi rtrw dan penyusunan perda rtrwnyusunan zonasi kawasan pesisirenataan kawasan perdaganganjajan tidak langsung jumlah belanja h20 tda, pemerintahan umum, adm. keu. j daerah, perangkat daerah, koor dprd se0gs37een00l koh dan wakil hi2003. sekretariat daerah hi2004 sekretariat dprd inspektorat wilayah in2006. dinaspendapatandan pengelolaan hr2007. (badan kepegawaian daerah hh2008 (kecamatan bukit intan in2009. kecamatan rangkuti h2010. (kecamatan gelanggang m1, ir2011. kecamatan taman sari . hh2012 (kecamatan pangkal balam pol. h21. (ketahanan pangan oo. ' ft2101. kantor ketahanan pangan hi2e. perpustakaan fi2601. (kantorperpustakaandanarsip pola jurusan pilihan pertanian foto. (dinas pertanian (ros. kelautan dan perikanan i2otot. dinas kelautandan perikanan iez. perindustrian ieozot. dinas perintah, koperasi dan ukm jumlah surplus (defisit) kode uraian siapa tab netto sas jurusan wajib "oo. otda, pemerintahan umum, adm. keu. daerah, perangkat daerah, kepegawaian \|. dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah pangkalpinang, desember karna karima1.enyusunan drafretribusi perizinan tertentu retribusi izin trayek retribusi izin usaha angkutan retribusi izin penutupan jalan retribusi izin usaha jasa ekspedisi retribusi izin usaha travel retribusi kartu pengawasanhalaman eooereceana aras sajahalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum awanhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sanon pns honorarium tenaga kerja hari hukum nam $ ppmmepememppmalat studio dan komunikasi belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan alat alat komunikasi halaman pmmpemempplaporan keuangan semester skpdrogram peningkatan pad dan pendapatan lainnya optimalisasi penerimaan pad halaman pmmpemempp belanja barang dan jasa belanja cetak dan penggandaan belanja cetakbelanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan alat penguji kendaraan bermotor rehabilitasi pemeliharaan terminal pelabuhan belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan terminal rehabilitasi pemeliharaan traffic light dan warning light belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan traffic light dan warning light perawatan penggantian rambu rambu jalan belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan rambu rambu lalu lintas rehabilitasi sarana prasarana perhubungapelayanan angkutan penertiban angkutan kota belanja pegawai halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja honorarium pns uang saku transportasi akomodasi pns) program pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengadaan rambu rambu lalu lintgendalian dan pengamanan lalu lintas belanja pegawai honorarium pns uang saku transportasi akomodasi pns) pengadaan zebra crovereeune ora sama nawa aaa belanja daerah belanja tidak langsung . halaman koverekena uraian jumlah dasarhukum nama wnw,na belanja jasa kantor jasa borongan sosialisasi dan pengaturan arus lalu lintas satu adan minuman kegiatpanitia pelaksana kegiatan halaman eooereceana aras asmabelanja modal perangkat lunak pengembangan aplikasi sosialisasi perizinan komunikasi dangembangan sdm mengenai website evaluasi dan pelaporan kominfperuntukan penggunaan lahkoderekening uraian jumlah dasarhukum asshalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajaekonomi dan keuhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja pembangunaney jendeleooereceana ara sajan.a.halaman eooereceana aras ass belanja airbelanja jasa dekorasiberereunwa uraian buah dasarhukum wwwmantauan kualitas lingkungan halaman eooereceana ara asam n.a $$lengkapan pakai habis lainnyaawasan pelaksanaan kebijakan bidangelolaan dan limbran serta masyarakat dalam pengendalievent organizngadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidulingkunga") bangunan belanja modal pengadaan ruang gas aashalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja belanja modal pengadaan peralatan pengendalian kerusakan untuk produksi biomassa belanja modal alat perusakan tanah pengadaan perlengkapan penunjang adipurrtanianpapan nama pembinaan program adiwiyuku pembinaan adiwiyata belanja jasa kantor belanja transportasi dan akomodasienyusunan draft perda baku mutu udara, dokumen izin lingkungan dan limbahdentifikasi sumber pencemaran yang bersama dari industn war wwwkoperekenna uraian jumlah dasarhukum ms. . aaaaaa pengembangan ekowisata dan jasaalat semprot rumputpapan namahalaman eooereceana aras era naprogram pembangunan sistem pendaftaran tanah pengukuran identik bidangaman koderekening uraian jumlah dasarhukum ass belanja makanan dan minuman rapatbelanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium panitia pengadaan tanah p2t) honorarium tim penilai dan penafsir hargsarana umum jalan belanja modal pengadaan tanah untuk sarana umum lainnya belanja modal pengadaan perlengkapan kantor belanja modal pengadaan papan nama sinkronisasi pengukuran asset bidang tanah belanja pegawai halaman koverereuna uraian jumlah dasarhukum \| nnuatan sertifikasi asset bidang tanmererame aw dan kebakar.1a4asuransi kesehatan petugas kebersihan dan kebakaran belanja barang dan jasa belanja premi asuransi belanja premi asuransi lainnyan.agedung pengelolaan persamaanhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum war awhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukumiaya pemeliharaan sarana dan prasarana persamaan (operasional tpi)meliharaan belanja pemeliharaan sarana prasarana kebersihan pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar belanja pegawai honorarium pns halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo a5.operasional tpa sistem sanitasi landfillrehabilitasi sarana dan prasarana persammeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang purpenyuluhangadaan sarana dan prasaranaarasmadam kebakaran belanja modal pengadaan tabung oksigen kebakaran belanja modal pengadaan sarana dan prasarana kebakaran peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran belanja pegawai honorarium pns uang piket pns honorarium non pns uang piket pht uang lembur uang lembur non pnsperawatan kendaraan bermotor belanja jasa service halaman gesersimulasi penanggulange catatan sipil retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarg.20acannperlengkapan pakai habis lainnypengumuman belanja modal pengadaan papan organisasalat feminisakoderekening uraian jumlah dasarhukum sa kursi tamuakaian dinas dan atributnya halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajaadministrasi kependudukan halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum aaa aaa pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu belanja pegawai honorarium non pns honorarium pegawai honorer' tidak tetap pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo belanja makanan dan minuman rapat sosialisasi kebijakan kependudumakanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat sidak kartu tanda penduduk (ktverereuna uraian jumlah dasarhukum \| naa belanja makanan dan minuman rapat penataan dan pengelolaan dokumen register arsip catatan sipirapan e ktuang lembur halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajmasyarakat, perempuan dan keluarga berencanhukum ass.alat alat studio belanja modal pengadaan kamerhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag awan belanja pakaian sipil lengkap psl)aras saja17. belanja modal pengadaan tangga alumuniummesin rumput belanja modal pengadaan mesin air belanja modal pengadaan televikembanghukum awanngurusan surat menyurat kendaraan dinuas era nagmbinaan keluarga berencanalaksanaan pendataan keluarga berencana dan keluarga sejahteraenyusunan buku profil kota pangkalpinang belanja pegawai halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag awanbaran kie kb melalui kemitraan dengan media massaoperasional kegiatan klinik lima kecamengadaan sarana mobilitas darat tim kelilikomputer belanja modal pengadaan komputer note book program pelayanan kontrasepsi pengadaan alat kontrasepsi dalam rangka tbk momentumdan peralatan kesehatan belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaanrenstingkatan kualitas hidup anak bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera salaksanaan kongres(p2tp2belanja pakaian kerja belanja pakaian kerja lapangan evaluasi pelaksanaan puualitas hidup dan perlindungan perempuan pelatihan bagi pelatih (tot) sdm pelayansajaingkhalaman eooereceana aras asam nag awpenyusunan buku profil kesetaraan gender dan anakrogram peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan pelatihan bagi kader pemberdaykegiatan belanja jasa pihak ketiga belanja dekorasi(ttggeser awndidikan anak usia dinialat prakteormas saj hukum pmmpemempp program peningkatan sarana dan prasarana aparatueooereceana rama e hukum (aa gang pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kuroberereunwa uraian buah dasarhukum belanja alat tulis kantor belanja jasa kantor belanja jasa pengumuman lelang pemenang lelang'g$halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nawa wwwmbinaan panti asuhan panti jompo pelatihan manajemen rsos bagi pengurus panti yay(lk3) "sarinah" .2a1honorarium pnscetak dan penggandaan belanja cetperlengkapanpenyelenggaraan pendidikeooereceana aras asma penempatan tenaga akal, akan dan tknan awan belanja penggandaan program peningkatan kesempatan kerja sosialisasi lowongan pekerjaansosialisasi lowongan pekerjaan bagi siswa kelas iii sta smaplikasi ipk dan bursa kerja online, entri data pencari kerja(phetapan upah minimum lks tripartcoverpembinaan tenaga kerja waniataan serta identifikasi mengenai penetapan kebutuhan hidup layak (khkantor ppt (pelayanan perijinan terpadu)gangguan retribusi izin pengusahaan sarang burung walet retribusi izin tdg retribusi izin iuihalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag awan: koderekening uraian jumlah dasar hukum pmmpemempp belanja modal pengadaan alat alat ukur belanja modal pengadaan alat ukur digithalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajkantor pppengembangeooereceana ara aas" wwwkoderekening uraian jumlah dasarhukum war awanprogram peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi monitoring, evaluasi dan pelaporan belanja pegawai halaman koverereuna uraian jumlah dasarhukum \| againgkatkajian tentang pelimpahan izibudayaan organisasi dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olah rag1171a47.eooereceana aras11741a7. hukum1171a47.koderekening uraian jumlah dasarhukum ass11741a7. honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan belanja barang dan jasa 1171a7.alaman koderekening uraian jumlah dasarhukum ass 11741a7smnambahan ruang kelas sekolah belanja pegawai halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajapemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidangkoderekening uraian jumlah dasarhukum sajagelolaan kekayaan budaya pengembangan nilai dan geografi sejarah belanja pegawaia47.koderekening uraian jumlah dasarhukum asa47. belanja pakaian kerja belanja pakaian kerja lapangan a47. belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah1174a47.147a47. uang saku transportasi akomodasi (non pns) belanja barang dan jasa 1174a47. belanja bahan pakai habis a47. belanja alat tulis kantor a47. belanja jasa kantor a47. belanja transportasi dan akomodasi a47. belanja cetak dan penggandaan belanja cetak a47. belanja penggandaan a47. belanja sewa rumah gedung gudang parkir a7aa47. belanja sewa gedung kantor tempat belanja makanan dan minuman a47. belanja makanan dan minuman kegiatan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerahingkatan peran serta kepemudaan pelatihan dan pelaksanaan paskibrxoberekenng uraian jumlah dasarhukum nmpaskibra belanja jasa pihak ketiga belanja tata rias kemah karya pemudarogram pembinaan dan pemasyarakatan olahraga halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo a.a pembibitan dan pembinaan olahragawan berbyelenggaraan kompetisi olahragapemasaran olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat belanja pegawai halaman roberereunwa uraian buah dasarhukum a5gembangan olahraga rekreashalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum wawan belanja pakaian olahraggembangan jaringan kerja sama promosilistrik belanja jasa dekorasi belanja jasa administrasi pungutan sampah belanja jasa administrasi pungutan pajak penutupan badan jalan jasa boronganmbangunan laboratorium dan ruanggembangan destinasi pariwisata pengembangan objek pariwisata unggpeningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata halaman overereune oma raratong sampdan prasarana kepariwisataan belanja modal pengadaan konstruksi pembelian bak sampah belanja modal pengadaan konstruksi pembelian bangunan fasilitas umum lainnya belanja modal pemasangan nonblok pemantauan dan monitoring otwmitraan pengembangan dan penguatan,informasi dan database belanja barang dan jasa belanja cetak dan penggandaan belanja cetak halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nan wwwfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dangenerate wrnag wwwrak arsip halaman koderekening uraian jumlah dasar hukum pmmpemempphalaman eooereceana aras nan wrnsenja (rkt, rka, dan dpa)amanan dan kenyamanan lingkunganlaboratorium penyediaan beasiswa untuk siswa smp mts smaldiaan beasiswa untuk siswaeooereceana uas era sajaewaspadaan dini masyarakat (fkm) belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium tim forum kewaspadaan dini fkm) honorarium non pns honorarium tenaga ahli instruktur narasumber (non pns) honorarium tim forum kewaspadaan dini fkm)kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan pendidikan bela negara bagi para pelajntauan orang asing dan wna (pendatangmasyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemberdayaan komandan belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan honorarium tim komandan honorarium non pns halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo a.a $m honorarium tim komandandidikan politik masyarakat penyuluhan kepadaaaa belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman kegiatan koordinasi forum forum diskusi politiomunikasi umat berkomunikasi belanja modal pengadaan radio hf fm handy talkie) koordinasi petugas bencanfasilitasi penanggulangan bencana alasatpolkoderekening uraian jumlah dasarhukum sajaeasiswa pendidikan non pns belanja beasiswa siswa berprestasi diklat penulisan kisi kiadaan alat prakti hukum (ahalaman eooereceana ara nawa belanja makanan dan minuman kegiatan operasi penertiban pelanggaran perda pedagang kaki lima (pklmberantasan penyakit masyarakat (pekat) operasi penyakitppid halaman koderekenng uraian jumlah dasar hukuminvestasi kepada pihak ketiga lain lain pendapatan asli daerah yang sah penerimaan jasa giro jasa giro kas daerah pendapatan bunga deposito rekening deposito pada bankertambangan minyak bumi dana alokasi umum halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum asspendapatan dari badan lembaga organisasi swasta perusahadana penyesuaian dana penyesuaian dan otonomi khusus dinas pendidikgka belitung jumlah pendapatan belanja daerah belanja tidak langsung belanja hibah belanja hibah kepada badan lembaga organisasi swasta hibah kepada koni hibah kepada kopi hibah kepada pramuka halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja hibah kepada pmi hibah kepada knpi hibah kepada bnk hibah kepada karang taruna hibah kepada komisi ombudsman belanja hibah kepada kelompok masyarakat perorangan hibah kepada lpm hibah kepada pkota pangkalpinang bantuan kepada organisasi profesi bantuan kepada ppm mandiri bantuan kepada lansikelurahan kota pangkalpinang belanja bantuan keuangan kepada partai politik belanja bantuan keuangan kepada partai politik kota pangkalpinang belanja tidak terduga belanja tidak terduga belanja tidak terdugdprd halaman evereeune ora sama io"anitia khususjumlah belanja halaman (aa surplus (defisit) (enasarsaso0) oodh dan wakil halaman jne oa aajumlah belanja surplus (defisit)eooereceana rama era a85mbinaan minat bakat dan kreatifaerahhalaman eooereceana aras aaaouvenir belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor belanja sewa meja kursi belanja sewa tendatouchscrehalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajsewa sarana mobilitas belanja sewa sarana mobilitas darat halaman eooereceana ara belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman harian pegawai pemasangan baru penambahan daya listrbukusepeda motorroberereunwa uraian buah dasarhukum na.bengkel belanja modal pengadaan mesin generatorvacuum cleaner belanja modal pengadaan televisimeja kursi tamu belanja modal pengadaan meja hias belanja modal pengadaan meja komputer pemeliharaan rutin berkala rumah jabarumah jabatan pemeliharaan rutin berkala rumah dinasrumah dinakoderekening uraian jumlah dasarhukum aaa aarumah jabatan belanja pemeliharaan instalasi (telepon, air, listrik) pengadaan makan dan minum rumah dinas jabhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag nan awrehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjagarumah dinas rehabilitasi sedang berat ruang kelasmental kepemimpinan perangkat kelurahgama a a a a gas@mjkilaian keberhasilan pengurus danlaian keberhasilan camat dan luraheooereceana aras asma as. a5sosialisasi dan advokasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publdayagunaan aparatur dalam peningkatan kinerja organisverereuna uraian jumlah dasarhukum \| agama a a gasbuku penetapan buku kinerja kota pangkalpinang belanja pegawai honorarium pns halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo aa .kota pangkalpinanumum tahunan penerapan dan pencapaian standar pelayanan mini hukum pmmpememppmeliharaan kesehatan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan belanja barang dan jasa belanja premi asuransi belanja premi asuransi kepala daerah dan wakiharian rumah jabjasa kantor halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja belanja transportasi dan akomodrencanaannilaian dan pemanfaatan (penghapusan) aset barang, inventaris lainnya dari daftar barang milik daerah pemkottim penilai dan penafsir hargstudi surveybelanja pegawai halaman eooereceana rama aaa $$erjasama antar pemerintah daerah munas afeksi belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja perlengkapan pesertrekor musica kota pangkalpinangrehab ringan sedang berat ruang kelas rehabilitasi sedang berat laboratorium danataan peraturan perundang undangan advokasi dan tim karya praublikasi peraturan perundang undangan dan produk hukaa ga smkusunan peraturan daerah baru dan pengelolaan peraturan keputusanforum diskusi huks asluhan hukum bagi siswa slip sta dsunan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintah kokebijakan pemerintah kota pangkalpinang dan peraturan perundang undalaian kelurahan sadar hukum (kadarkumverereuna uraian jumlah dasarhukum \| aaintik perdarencana aksi nasional hak asasi manusia (sahakelembagaan penyusunan pertanggungjawaban walikota akhir tahun belanja pegawai honorarium pns honorarium tenaga ahli instruktur narasumber pns)pd dan ipad kota pangkalpinang belanja pegawai honorarium pns honorarium tim penyusun halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum ooserta analisa beban ker. aarwww asistensi pengembangan budaya kerja organisangkatan koordinasi dalam pengembangan kapasitas organiserdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah belanja pegawai honorarium pns halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo aaa a agama@ mmwpemahaman, pengalaman dan pembinaan kerukunan agama lomba dan pembinaan stolaksanaan urusan hajtaurus dan ceramah agama islam bulanmodal pengadaan konstruksi pembelian bangunan laboratorium penyediaan beasiswa wajib belajar tahun belanja barang dan jasa belanja beasiswa pendidikan non pns belanja beasiswa siswa berprestasi pelatihan penyusunan kurikuluntuan operasional sekolah (bos) jenjanghalaman eooereceana arm gag a a aaaagagaewan hakim hotelasar hotel our'an bagi ustadz ustazah halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo n.a m2haman bacaanbelanja pegawai honorarium pns uang saku transportasi akomodasi pns) .01penyelenggaraan pertemuan berkala anggota bakohuerapan dan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui smpihak ketiga jasa operator selular pembuatan dan pemasangan media informasi belanja barang dan jasa belanja cetak dan penggandaan belanja cetak pameran photo dan lomba photo pangkalpinang membanguhalaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo ' $m bahan perlengkapan pameran belanja jasa kantor belanja jasa dekorasienyelenggaraan pertemuan dengan pimpinan medirtemuan pers belanja pegawai halaman eooereceana aras as. a5.jasa dokumentasi kegiatan pemerintah daerup grading petugas protokoler dan master ceremonyublikasi informasi melalui media massa belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa mass media penerbitan buku kumpulan pidato walindalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nana awan evaluasi pengendalian dan pelaporan administrasi pelaksanaanjenis pelaksanaan pembangunan apbd belanja pegawai honorarium pnsuatan walikota tentang panitia pengadaan dan panitia pemeriksa belanja pegawai honorarium pns halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum ooosialisasi sistem layanan pengadaan secara elektronik bagi penyedia barang dan jassarana dan prasarana lpsehalaman xoberekenng uraian jumlah dasarhukum naapengembangan lpseperlengkapan kantor penyelenggaraan paket setarelenggaraan paket setaraosialisasi asistensi kesejahteraan sosial keluarga (aksi) belanja barang dan jasa belanja cetak dan penggandaan belanja cetaksejahteraan rakyat pembaharuan data jamkesmas jamkesdingkatan kualitas sdm guna peningkatan pelayanan investiklim investasi dan realisasi investasi pengumpulan dan pengolahan datakegiatan penanaman modal belanja pegawai halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oobentukan bumibelanja barang dan jasa belanja jasa konsultansi halaman geser nan awan belanja jasa konsultansi penelitian studi surveprd halaman geoereeume oma oma ashalaman eooereceana aras saja belanja telepon belanja listrikhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajdokumentasi belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan perlengkapan dokumentasi belanja cetak dan penggandaan belanja cetakjaminan pemeliharaan kesehatan anggota dprd belanja barang dan jasa belanja premi asuransi belanja premi akses pegawaalaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo a5belanja modal pengadaan peralatan rumah jabatan dinasinaan minat, bakat dan kreativmodal pengadaan gensetmembelai dan peralatanhukum saja belanja modal pengadaan meja rapat sajparipurna belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa dekorasikegiatan resesingkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa kontribusi belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah pembahasan lpjlayanan tenaga ahli belanja pegawai honorarium non pns honorarium tenaga ahli instruktur narasumber (non pns) publikasi dprmass media belanja cetak dan penggandaan halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo a.a. belanja cetak pembahasisiatif peraturnawainspektorat wilayeooereceana arashalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajerali beeooereceana rama era sajkegiatan penyelenggaraan ujian semester dan uediaan perlengkapanplenggaraan ujian semester dan uas (sekolah dasar) belanja pegawai honorarium pns halaman pmmpemempp belanja barang dan jasa belanja pakaian dinas dan atributnyasenja (rkt, rka, dan dpa)iaya perjalanan operasional pemeriksaan penanganan kasus pengaduan lingkunganinventarisasi temuan pengawastindak lanjut hasil temuan pengawaskoordinasi pengawasan yang lebih komprehenshonorarium pns honorarium majelis pertimbangan ttipat koordinasi pengawtihan audit barang dan (aa belanja makanan dan minuman kegiatan jumlah belanja surplus (defisit) lampiran ii! peraturan daerah nomor tahun tanggal: desember(gi urusan pemerintahan otda, pemerintahan umum, adm. keu. daerah, perangkat daerah, kepegawaian ni organisasi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah halaman hasil pengelolaan kekayaan daerah yang (beo dipisahkan bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum\|. ini bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten kota dan pemerintahan desa belanja langsung iezorz00601. program pelayanan administrasi polggandaan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor @iijamomaa eemumncowus tora . penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hentmosortas21. belanja pegawai (f201. belanja barang dan jasa \|. . penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan halaman haan120. rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah nil kbranosonas22 belanja barang dansa ihm120. penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran nillibaimosorzas2i petani secara milanasoasi jeemureow penimniasaa jemur amc teng bono program peningkatan sarana dan prasarana nan@ilensanii pem amc wga,granselatan semu row taman penyusunan rancangan peraturan kdh poo tentang penjabaran apbd ann belanja barang dan jasa \|. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd halaman iii ien2006. penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd eot20084110. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd kemana desa esa hebat20051111. penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan apbd uhonsanosara. peningkatan manajemen aset!iei20051722 penyelesaian dokumentasi spd dan spp \|. pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah (ne ho120061728, date sistem komputerisasi gaji \|. heni20061730. monitoring, evaluasi dan pelaporan #ssasooo0\| penyediaan prasarana penunjang sipil dana dprd entry data barang inventaris barang milik daerah untuk buku besar aset pa012006111: belanja pegawai halaman rode ken u ama satuan hukum (penghapusan) aset barang, inventaris lainnya dari daftar barang milik daerah pelaporan terhadap barang inventarisasi milik daerah kegiatan apbd ta. perak tentang pajak daerah sebelumnya msmreseamomrensaran\| omsamama\| iaamne: (eevemawwoowmwesnaeneamabera samomomor\| jarmmmwsina (batmuatamitgama gun, somromom\| mikouwuszimo jampevotantanat guarantee asoonoono\| mmenertnmmremamman asaoomoon\| . . . .aa oa. siapa, pangkalpinang, desember walikota ekbadan kepegawaian daerurat kabar majalahperalatan dan perlengkapan pembelajaran plb belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja perlengkapan pakai habis lainnya penyediaan biaya operasional asrama plb belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja perlengkapan pakai habis lainnya try out ujian nasionalalat alat komunikasi halaman koverereuna uraian jumlah dasarhukum \| belanja modal pengadaan familijasa borohalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum ass. aaarawwwfasilitas pindah purna tugas pns pemulangan pegawai yang pensiulangan pegawai belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazalaman eooereceana aradidikan kedinasan bintik dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintmakanan dan minuman kegiatan halaman xoberekenng uraian jumlah dasarhukum pendidikan pelatihan struktural bagiidikan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi pns daerah belanja barang dan jasa belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pns halaman koverereuna uraian jumlah dasarhukum \| aaa belanja kursus kursus singkat pelatihan belanja sosialisasiseleksi penerimaan caloropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo n.cons dataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatislist line dan bandwit(telepon, air, listrik) penyusunan formasi cons daerah belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan halaman eooereceana aras sajan dan uas smp (sekolah menengah pertamadidikan menengahpemeliharaan rutin berkala alat praktik dan peraga siswa belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan halaman eooereceana aras nnpenghargaan bagi pns yang berprestpensiuhalaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo aa . belanja cetak dan penggandaan belanja penggandaan pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas belanja barang dan jasa belanja beasiswa pendidikan pns belanja beasiswa tugas belajar belanja beasiswa tugas belajar penyelesaian karpet, baris dan karbuku profilgeser awan belanja penggandaan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman kegiatan pengadaan sarana prasarana sistem kepegawaian daerahjasa kantor jasa borongpenghias ruangan rumah tangga belanja modal pengadaan perlengkapan ruangan rumah tangga belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon belanja modal pengadaan instalasi listribukit intannamalaman koderekening uraian jumlah dasar hukum pmmpemempp honorarium tim pengadaan barang dan jasm2eooereceana apemeliharaan sarana dan prasarana pemukiman pemeliharaan lingkungan pemukiman belanja barang dan jasa halaman eooereceana uas era n.a . belanja bahan pakai habis belanja alat tulis kantorlaksanaan gotong royobahan dan peralatan pertanian, peternakan dan perikanan halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja belanja pemeliharaan peralatan praktek pelatihan kompetensi tenaga pendidpenyediaan beasislenggaraan paket setara smulomba balita sehat belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja hadiah trophy gerakan sayang ibropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo aa. a5.eooereceana aras nan awanbarang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja hadiah trophrangkutsaja belanja modal pengadaan mesin tik hukum pmmpememppasmeliharaan sarana dan prasarana pemukiman pemeliharaan lingkungan pemukimpemeliharaan belanja pemeliharaan saluran peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban kohalaman eooereceana arasyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengahyelenggaraan ujian dan uas belanja pegawai halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakatnon pns halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajawww belanja makanan dan minuman harian pegawaialaman emereramegelangganghalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nan war awasspapan nama belanja modal pengadaan mebeulaimeja resepsioniseooereceana rama era5.mbinaan keagamaan masyarakat pelaksanaan sta tingkat kecamatanpelaksanaan lomba keterampilan siswa smk halaman koverereuna uraian jumlah dasarhukum \| halaman roberereunwa uraian buah dasarhukummbinaan pkkembinaan posyandugenerate nag awantaman sarhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajtelevijian kompetensi smkhalaman nam pmpememrama era aaaaverereuna uraian jumlah dasarhukum \| aaa a a a aaaagagas@mhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajapesertaalaman koverereuna uraian jumlah dasarhukum \| aaaaaa a a gas@ bmkverereuna uraian jumlah dasarhukum \| a gasyeneraame a nan wwwpangkal balameooereceana arasharian pegawai try out ujian nasionminat, bakat, dan kreatifitas siswhalaman pmmpememppaans..a .barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan dan peralatan pertanian, peternakan dan perikaalaman eooereceana ass atawhadiah trophy belanja bahan material belanja bahan baku bangunan belanja cetak dan penggandaan halaman yeneraame a nag awkantor ketahanan panganssinaan mental dan kepribadianjasa pihak ketiga belanja dokumentasi penyediaan bantuan operasional sekolah (bos) jenjang menengah (stamodal pengadaan mesin tiklayar proyektiang benderperlengkapan ruangan rumah tanggkoderekening uraian jumlah dasarhukumpelaporan keuangan akhir tahun skpd halaman eooereceana ara saja belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksanahalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nan aaa war wwwnalisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan melalui nbmsistem kewaspadaan pangan dan gizara nag aaa belanja cetak belanja penggandaan belanja makanan dan minuman belanja makanan dan minuman rapat analisis akses pdesa kelurahan mapan (pendamping tpamereooereceana aras sajajasa pihak ketiga belanja periklanan pemantauan dan analisis harga pangan pokok strateglomba cipta menu pangan beragam, bergizi dan berimbanguji mutu dan keamhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum aaa www belanja jasa pengujian sampeooereceana arm saja belanja perlengkapan pakai habis lainnya penyediaan perlengkapan smak rabi belanja modal belanja modal pengadaan komputer belanja modal pengadaan komputer note book pengadaan peralatan perpustakaan digital berbasis web belanja modal belanja modal pengadaan komputer belanja modal pengadaan aplikasi komputer program pendidikan non formal pembinaan pendidikan kursus dan kelembagnana awan rapat teknis sinkronisasi program ketahpelatihan pengembangan usaha dan pemasyeneraame a awanalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag www honorarium pns honorarium tim pengadaanbelanja modal pengadaan sound system belanja modal pengadaan perlengkapan kantor belanja modal pengadaan worden penyediaan peralatan rumah tangga belanja modalcetak dan penggandaan belanja cetakalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum awanpemeliharaan rutin berkala gedung kantor belanja barang dan jasa halaman (atenaga perpustakaann.abahan xxxxeooereceana ara aaaa gasupervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umumhan pustaka perpustakaanpakaian khusus dan hari hari tertentu belanja pakaian olahraga pengembangan pendidikan kecakapan hidup belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan gambangan data dan informasi pendidikan noeooereceana ara asam nm.meliharaan dan pengolahan bahan pustaraan orientasisosialisasi seminar pengelolakoderekening uraian jumlah dasarhukum awanuplikatan dokumen arsip daerah dalam bentukwanlusuran arsip personil fiimbingan teknislombahalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajameran arsip sejahalaman koderekenng uraian jumlah dasarhukum nag nan war wwwrumah potong heweooereceana araspmmpememppjasa mass mediakurikulum, bahan ajar dan model pembelajardidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja1halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nsp belanja modal pengadaan konstruksi pembelian gedung gudang pengadaan peralatanja modal pengadaan sound system belanja modal pengadaan mesin air belanja modal pengadaan televisipmmpememppuas era assonitoring, pengendalian dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan apbhalaman eooereceana ara asam sajeningkatan kemampuan lembaga petanirogram peningkatan ketahanan pangan penyusunan database produkanfaatan pekarangan untuk pengembangan pagembangan perbenihan pembibihalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum wrn belanja bahan kimiakebijakan subsidi pertaniemeliharaan sarana dan prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna belanja barang dan jasa belanja bahan material belanja bahan baku bangunpertanian peternakan penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna belanja pegawai honorarium pnsbelanja beasiswa tugas belajar pengembangan sistem pendataan dan pemetaanembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru belanja pegawaieralatan praktek belanja cetak dan penggandaan belanja cetak belanja penggandahalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum awnan wwwejahteraan tenaga penyuluh pertanian perkebunakaian kerja belanja pakaian kerja lapanganeliminasi anjing liar belanja pegawai honorarium pns uang saku transportasi akomodasi pns) honorarium non pns halaman eooereceana aras asam ti".gawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmaveadaan sarana dan prasaranamasarmakanan dan minuman belanja makanan dan minuman harian pegawai belanja pakaian kerja halaman eooereceana rama era saja belanja pakaian kerja lapangan pengembangan agribisnis peternapemeliharaan sarana dan prasarana rpprasina pertanian, peternakan penyusunan perda rumah potong hewan (perda rphkoderekening uraian jumlah dasarhukum awkualitas tenaga pengajar (subsidi) belanja pegawai honorarium non pns uang saku transportasi akomodasi (non pns) insentif tenaga pendidik (non pns) halaman eovererame ama awan belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas luar daerah pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat gunpeleeooereceana ormasa1. belanja modal papan data monografhalaman koderekening uraian jumlah dasar hukum pmmpemempphalaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oouas era saja belanja cetak belanja penggandaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pembinaan masyarakat te n.a.gembangan budidaya perikanan pengembangan bibit ikan ungguhewan ternak dan tanaman belanja modal pengadaan ternak halaman eooereceana ara asam saja optimalisasi balai benih ikan lokpakaian kerja belanja pakaian kerja kantor ppt pengadaan kolam terpal bagihalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja pelatihan angka kredit jabatan gurugiatan pelatihan penulisan karya tulisnawa. belanja penggandaan pelatihan budidaya ikan kolam terpallapangan pengadaan peralatan operasional bbl kendaraan roda empat (mobilhalaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo $eningkatan bbhalaman xoberekenng uraian jumlah dasarhukumbangunan balai benih program pengembangan perikanan tangkap operasional upt. tpi ppkantor ppt pengembangan ppi muara sungai baturaja belanja pegawai halaman eooereceana aras asma as. $peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkaukur belanja modal pengadaan alat gpsng uraian jumlah dasarhukum nag awannote booindustrian organisasi dinas perintah, koperasi dan ukmjasa usaha retribusi pasar grosir pertokohalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum awanhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum awhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum assbeasiswa tkj (teknik komputer dan jaringan) belanja barang dan jasa belanja beasiswa pendidikan non pns belanja beasiswa siswa berprestasiodal pengadaan filling kabinettelevishalaman (aa belanja modal pengadaan sofdan penerapan gkm kota pangkalpinangusunan perda kompetensi intieooereceana aras saja belanja perjalanan dinas luar daerah coaching clinic pada (empat) ikmbinaan sentra umbi umbian tua tugu (magang pelatihan bogor)perekemna urban jumlah dasarhukum fotoinaan lanjutan pembuatan replika alat musik tradisional gitar gambus dan lain lambinaan diversifikasi produk daging ikan lumat dan pengemasan produk ikan olahan hasil laumbentukan sentra industri cual pelindung pelatihan tenun cual khas bangksajas asma n.adiaan sarana informasi yang dapat akses masyarakat petauatan buku profilyelenggaraan pelatihan, seminar lokakarya, diskusi ilmiah tentang berbagai isuanajemen bosharian pegawaifasilitasi permasalahan proses produksihukum sajantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil meneg.a m2. penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah (umkm)penggandaan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi umlenggaraan pembinaan bagi ldan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi halaman ropereremwa uraian jumlah odasarhukum oo n.a $sosialisasi gerakan masyarakat sadarlatihan akuntansi dan manajemen pengelolaanbaran model model pola pengembangan koperasipembinaan kelembagaan, managemen, keuangan, permodalan dan kewirausahaan koperlaian koperasi berkualitaskonsumen dan pengamanan perdagangan optimalisasi peningkatan pelayanan pasacetak dan penggandaan belanja cetak monitoring dan evaluasi stok dan harga sembako serta barang penting lainnyarapat gerakan hidup aktif nasional (gerhanaentukan pendidikan karaktesosialisasi metrologi legal bagi para pedagang dan pelaku usaha lainnya .0115a7.berekenng uraian jumlah dasarhukum nndataan eksportir dan importirhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nawa www sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negerkegiatan sosialisasi tahun tentang pendaftaran perusahdidikan dan pelatihan achievement motivation training (amt) bagi pelaku usahg awanpangkalpinang, juli walikota zulkarnain karim lampiran peraturan daerah nomor tanggal pemerintah kota pangkal pin dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah urusan wajib dinas pendidikrenstra program pendidikan anak usia dini pembangunan gedung sekolah pengadaan alat praktek dan peraga siswa pengadaan perlengkapan sekolah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pengembangan anak usia dini monitoring, evaluasi dan pelaporan hal dari oma tangan asa stanpembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah penyediaan beasiswa untuk siswa smp m ts small penyediaan beasiswa untuk siswa sd mi diklat penulisan kisi kisi pengadaan alat praktik dan peraga siswa pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswapenyediaan beasiswa wajib belajar tahun pelatihan penyusunan kurikulum penyediaan bantuan operasional sekolah bos) jenjang sd mi penyelenggaraan paket setara penyelenggaraan paket setara smp pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar kegiatan penyelenggaraan ujian semester dan uas penyediaan perlengkapan rabi penyediaan perlengkapan smp rabi penyelenggaraan ujian semester dan uas (sekolah dasar) penyediaan peralatan dan perlengkapan pembelajaran plb penyediaan biaya operasional asrama plb try out ujian nasional smp penyelenggaraan uan dan uas smp (sekolah menengah pertama) program pendidikan menenglatihan kompetensi tenaga pendidik penyediaan beasiswa penyelenggaraan paket setara smu penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah penyelenggaraan ujian dan uas penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pelaksanaan lomba keterampilan siswa smk penyelenggaraan ujian kompetensi smk try out ujian nasional pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa pembinaan mental dan kepribadian siswa penyediaan bantuan operasional sekolah bos) jenjang menengah sta) hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah penyediaan perlengkapan sma rabi penyediaan perlengkapan smk rabi pengadaan peralatan perpustakaan digital berbasis web program pendidikan non formal pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan pengembangan pendidikan kecakapan hidup pengambangan data dan informasi pendidikan non formal pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikanguruualitas tenaga pengajar (subsidi) pelatihan angka kredit jabatan guru kegiatan pelatihan penulisan karya tulis penyediaan beasiswa tkj (teknik komputer dan jaringan) program manajemen pelayanlokakarya, diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan manajemen bos kota pangkalpinang gerakan hidup aktif nasional gerhana) pembentukan pendidikan karakter akreditasi sekolah program pengembangan kompetensi sekolah penerimaan siswa baru reguler dan rabi peningkatan kualitas tenaga pengajar subsidi gtt dan gty) dinas kesehatanrevitalisasi sistem kesehatan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan pengadaan peralatan kesehatan dan perbekaloperasional pemeliharaan kesehatan masyarakat bagi pns dan pensiunan kota pangkalpinanghal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya program pengembangan obat aslimonitoring, evaluasi dan pelaporan pemetaan pubs (perilaku hidup bersih sehat) tatanan kontak kader dan kelembagaan kader posyandu lomba lomba kesehatan institusi dan ukm pengembangan desa siaga program perbaikan gizi masyarakat pemberian tambahan makanan dan vitamin pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi monitoring, evaluasi dan pelaporan diklat teknis petugas konseling gizi program pengembanglayanan kesehatan penduduk miskin pelayanan jaminan kesehatan daerah sosialisasi jaminan kesehatan daerah review jaminan kesehatan daerah des info penanggulangan keluhan masyarakat program jamkeshalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nanakreditasikompetensi sekolah penerimaan siswa baru reguler dan rabmonitoring, evaluasi dan pelaporevaluasi program kesehatan ibu dan anak rumah sakit umum daerahsosialisasi pelatihan asuhan persalinan nupaya kesehatan masyarakat peningkatan kesehatan masyarakat hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah penyediaan biaya operasional dan pemeliharaanengadaan alat alatgadaan sim (sistem informasi manajemen) keuangan rumah sakitemeliharaan rutin berkala ruang poliklinik rumah sakit pemeliharaan rutin berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit pemeliharaan rutin berkala alat alat kesehatan rumah sakit pemeliharaan rutin berkala mobil ambulance rumah sakit pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah sakit pemeliharaan rutin berkala instalasi rumah sakit dinas pekerjaan umum dari naa jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatanlaki dan ppd program pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan pembangunan jembatan pembangunpembangunan drainase gorong gorong pembangunan fasilitas saluran jalan pembangunan utilitas bangunan pelengkap saluran jalpeningkatan konstruksi jalan pemeliharaan rutin jalan setapakrehabilitasi pemeliharaan saluran sungai dan jalprogram perencanaan pengembangan pekerjaan umum pembuatan ded rsud depati hamzah perencanaan teknis infrastruktur survey upah bahan perumahan program pengembangan perumahan pengembangan fasilitas umum operasional rumah susun sewa sederhanapengembangan penyehatan lingkungan pengembangan fasilitas saluran perkotaan hal dari senam esa kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah oma piano dansa verdinas tata kota perumahan program pengelolaan areal pemakaman pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pemeliharaan sarana dan prasarana pemakampemanfaatan ruang penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang penataan reklame pemeliharaan perancah reklame tiger billboard kajian titik strategis reklame trek) kajian peningkatan rth taman kelurahan dan kecamatan program pengendalian pemanfaatan ruang hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah inventarisasi data bangunan kota pangkalpinangpenggantian tiang lampu median j end sudirman jl.ms rachman,jl soekarno hatta pengadaan lampu hias penerangan jalan umum pembuatan aplikasi database lampu jalan program pembangunan taman kota pembangunan taman kota pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau penataan ruang terbuka hijau penataan taman kota penebangan dan pemangkasan pohon identifikasi dan inventarisasi taman serta pohon terus jalan kota pangkalpinang energi dan sumberdaya mineralstudi kelayakan fs) plt. hibrid (kombinasi plus dan plt bayu)appeda penataan ruang program perencanaan tata ruang penyusunan rencana detail tata ruang kawasan penyampaian substansi rtrw dan penyusunan perda rtrw kota pangkalpinang penyusunan zonasi kawasan pesisir wilayah kota pangkalpinang penataan kawasan perdagangan wilayah kota pangkalpinang perencanaan pembang dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlahtamprofil daerahanalisa pagu indikatif kewilayahanupdating data sarana dan prasarana dasar bidang pendidikan updating data sarana dan prasarana dasar bidang kesehatan survey kebutuhan sarana dan prasarana dasar kecamatan survey kebutuhan sarana dan prasarana dasar kelurahan penyusunan data ekonomi sosial budaya program kerjasama pembangunan koordinasi tugas pembantuanenyelenggaraan musrenbang rkd monitoring, evaluasi dan pelaporan hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah survey perencanaan pembangunan kota pangkalpinangmasterplan penanggulangan kemiskinanrth) statistikdinas perhubungan, komunikasi dan informatikatraffic light dan warning light perawatan penggantian rambu rambu jalan rehabilitasi sarana prasarana perhubungan program peningkatan pelayanan angkutan penertiban angkutan kota program pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengadaan rambu rambu lalu lintas pengendalian dan pengamanan lalu lintas pengadaan zebra cross sosialisasi dan pengaturan arus lalu lintas satu arahsosialisasi perizinan komunikasi dan informatika pengembangan sdm mengenai website monitoring evaluasi dan pelaporan kominfo badan lingkungan hidupmbangunan gedung kantoringkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan hidup pengadaan perlengkapan penunjang adipura pembinaan program adiwiyata penyusunan draft perda baku mutu udara, dokumen izin lingkungan dan limbah identifikasi sumber pencemaran yang bersama dari industriengembangan ekowisata dan jasapertanahan program pembangunan sistem pendaftaran tanah pengukuran identik bidang pertanahansinkronisasi pengukuran asset bidang tanah hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah pembuatan sertifikasi asset bidang tanahdinas kebersihan dan kebakaran perumahsimulasi penanggulangan bahaya kebakarasuransi kesehatan petugas kebersihan dan kebakahalaman gesermonitoring, evaluasi dan pelaporan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persamaan operasional tpi) pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar operasional tpa sistem sanitasi landfill rehabilitasi sarana dan prasarana persamaan pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura dinas kependudukan dan catatan sipilataan administrasi kependudukan pembangunan dan pengoperasian siak secara terpaduidak kartu tanda penduduk ktp) peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil penataan dan pengelolaan dokumen register arsip catatan sipil penerapan e ktp badan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana 1a1. pemberdayaan perempua2. peningkatan kualitas hidup anak bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera satu a2. pelaksanaan kongres1411a2. evaluasi pelaksanaan pug program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan a2. pelatihan bagi pelatih tot) sdm pelayanan dan perlindungan anak peningkatan gerakan sayang ibuyusunan buku profil kesetaraan gender dan anak keluarga berencana dan keluarghal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlahkeluarga berencana penyediaan pelayanan dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin a2. pembinaan keluarga berencana pelaksanaan pendataan keluarga berencana dan keluarga sejahtera kota pangkalpinang a2. penyusunan buku profil kota pangkalpinang a2.0115a1. penyebaran kie kb melalui kemitraan dengan media massa a2. operasional kegiatan klinik lima kecamatan a2. pengadaan sarana mobilitas darat tim keliling .01a7. program pelayanan kontrasepsi pengadaan alat kontrasepsi dalam rangka tbk momentumprogram promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat a2. penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakatpemberdayaan masyarakat dan desa program peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan pelatihan bagi kader pemberdayaa7.ttg) hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah dinas sosial dan tenaga kerja13.pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin kue)arrogram pembinaan panti asuhan panti jompo pelatihan manajemen rsos bagi pengurus panti yayaslk3) "sarinah" tenaga kerja .01a5. penempatan tenaga akal, akan dan tka 114a1. program peningkatan kesempatan kerja sosialisasi lowongan pekerjaan perusahaan sosialisasi lowongan pekerjaan bagi siswa kelas iii sta smk aplikasi ipk dan bursa kerja online, entri data pencarihk)etapan upah minimum lks tripartit pembinaan tenaga kerja wanita pendataan serta identifikasi mengenai penetapan kebutuhan hidup layak khl) kantor ppt (pelayanan perijinan terpadu) penanaman modprogram peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan pelayanan perizinan terpadu kajian tentang pelimpahan izin dinas kebudayaan, pariwisata pemuda dan olah raga kebudayaanpenyediaan jasa administrasi keuangan a417. penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja a7. penyediaan alat tulis kantor a7aa77. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor a1a7. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan penyediaan makanan dan minuman a7.aa7. rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah a7.aa7.a7.aa7. pengadaan meilleur a7aa7. pemeliharaan rutin berkala gedung kantor hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah latar7. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional a7. program peningkatan disiplin aparatur lat.a1a7.aa7. penyusunan laporan keuangan semester skpd .a17. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun skpd 1a7.aa7. penyusunan senja (rkt, rka, dan dpa) 1a7.a7. program pengembangan nilai budaya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama bidang budaya program pengelolaan kekayaan budaya a17a7. pengembangan nilai dan geografi sejarah program pengelolaan keragaman budaya a7.aa7. fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah a7aa7. program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya a417. membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah pemuda dan olahraga program peningkatan peran serta kepemudaan pelatihan dan pelaksanaan paskibraka a7. kemah karya pemuda program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat penyelenggaraan kompetisi olahraga pemasaran olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat pengembangan olahraga rekreasi pariwisatgembangan objek pariwisata unggulan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata pemantauan dan monitoring otw pariwisata pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi program pengembangan kemitraan hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah pengembangan dan penguatan,informasi dan database pengembangan sdm bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata badan kesatuan bangsa dan politik kesatuan bangsa dan politik dalam negeri .a9rogram peningkatan pad dan pendapatan lainnya program pelayanan pemeliharaan kesehforum kewaspadaan dini masyarakat fkm) program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan pendidikan bela negara bagi para pelajar pemantauan orang asing dan wna pendatang) a19. program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemberdayaan komandanorum komunikasi umat beragamakoordinasi petugas bencana fasilitasi penanggulangan bencana alam kantor satpoloperasi penertiban pelanggaran perda pedagang kaki lima (pkl) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakatrogram peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) operasi penyakit masyarakat sekretariat daerah penanaman modal program peningkatan promosi dan kerjasama investasi pengembangan potensi unggulan daerah peningkatan kualitas sdm guna peningkatan pelayanan investasi program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanaman modal pembentukan bumpenanaman modal pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menegsuperkantoran penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran mobilisasi pindah kantor pemasangan baru penambahan daya listrikngadaan makan dan minum rumah dinaseningkatan mental kepemimpinan perangkat kelurahan penilaian keberhasilan pengurus dan kelurahan penilaian keberhasilan camat dan lurah sosialisasi dan advokasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik pendayagunaan aparatur dalam peningkatan kinerja organbuku penetapan buku kinerja kota pangkalpinang penyusunan laki kota pangkalpinang penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal program pelayanan pemeliharaan kesehatan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatingkatan manajemen aset barang daerahprogram peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah munas afeksi rekor musica kota pangkalpinang program penataan peraturan perundang undangan advokasi dan tim karya praja publikasi peraturan perundang undangan dan produk hukum daerah penyusunan peraturan daerah baru dan pengelolaan peraturan keputusan walikota forum diskusi hukum penyuluhan hukum bagi siswa slip sta dan masyarakat penyusunan tugas pokok dan fungsi perangkat pemerintah kota sosialisasi kebijakan pemerintah kota pangkalpinang dan peraturan perundang undangan pembinaan dan penilaian kelurahan sadar hukum kadarkum) bintik perdata rencana aksi nasional hak asasi manusia saham) program peningkatan kualitas kelembagaan penyusunan pertanggungjawaban walikota akhir tahun penyusunan ppd dan ipad kota pangkalpinang analisa beban kerja asistensi pengembangan budaya kerja organisasi pembinaan dan peningkatan koordinasi dalam pengembangan kapasitas organisasi pemberdayaan kapasitas kelembagaan perangkat daerah program peningkatan kualitas pemahaman,pengalaman dan pembinaan kerukunan agama lomba dan pembinaan sta pelaksanaan urusan haji taurus dan ceramah agama islam bulanan pelatihan dewan hakim hotel gur'an hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah pelatihan dasar hotel gur'an bagi ustadz ustazah peningkatan pemahaman bacaan gur'anpenyelenggaraan pertemuan berkala anggota bakohumas penyerapan dan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui sms pembuatan dan pemasangan media informasi pameran photo dan lomba photo pangkalpinang membangun penyelenggaraan pertemuan dengan pimpinan media penyelenggaraan pertemuan pers penyediaan jasa dokumentasi kegiatan pemerintah daerah up grading petugas protokoler dan master ceremony publikasi informasi melalui media massa penerbitan buku kumpulan pidato walikota pangkalpinang program pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah evaluasi pengendalian dan pelaporan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sosialisasi jenis pelaksanaan pembangunan apbd pembuatan walikota tentang panitia pengadaan dan panitia pemeriksa sosialisasi sistem layanan pengadaan secara elektronik bagi penyedia barang dan jasa pengadaan sarana dan prasarana lpse pengembangan lpse kota pangkalpinangsosialisasi asistensi kesejahteraan sosial keluarga aksi) program peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturrogram peningkatan kesejahteraan rakyat pembaharuan data jamkesmas jamkesda sekretariat dprd otda, pemerintahan umum, adm. keu. daerah, perangkat daerah, kepegawaian hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumldokumentasi penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dprdmembelai dan peralatan perkantorparipurna kegiatan reses peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd pembahasan lpj walikota pelayanan tenaga ahli publikasi dprd pembahasan apbdrapat rapat dan konsultasi luar daerah inisiatif peraturan daerah inspektorat wilayenyelesaian ttir oleh majelis pertimbangan dan sekretariat ttirrapat koordinasi pengawasan pelatihan auditdinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan asetmobilisasi pindah kantorpenyusunan senja (rkt, rka, dan dpa) ketatausahaan buku kas umumhal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlpenyelesaian dokumentasi spd dan spp penyusunan kua dan pas verifikasi dpa dan dpp skpd bimbingan teknis penganggaran pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah date sistem komputerisasi gaji monitoring, evaluasi dan pelaporan penyediaan prasarana penunjang sipil dana dprd) entry data barang inventaris barang milik daerah untuk buku besar asetelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap barang inventarisasi milik daerah monitoring dan evaluasi program dan kegiatan apbd ta. sosialisasi tentang peraturan daerah dan perak tentang pajak daerah penyusunan profil pendapatan badan kepegawaianmobilisasi pindahsumber daya aparatur ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazdidikan kedinasan bintik dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintahanpendidikan pelatihan struktural bagi pns daerah pendidikan pelatihan teknis tugas dan fungsigelolaan administrasi cons dformasi cons daerah pemberian penghargaan bagi pns yang berprestasi pengelolaan administrasi pensiun pns pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas penyelesaian karpet, baris dan kartu penyusunan buku profil pns pengadaan sarana prasarana sistem kepegawaian daerah kecamatan bukit intanrogramrangkuti hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukumhal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlahgelangganghal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlahtaman sariualitas kelembagaan program pembinaan organisasi kelurahan a25.ingkatan kinerja aparat kelurahecamatan pangkal balamantor ketahanan panganhal dari kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah pegawai barangdandasa modaanalisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan melalui nbm penyusunan sistem kewaspadaan pangan dan gizi analisis akses pangan masyarakat pengembangan desa kelurahan mapan (pendamping tp) pameran diversifikasi pangan pemantauan dan analisis harga pangan pokok strategis lomba cipta menu pangan beragam, bergizi dan berimbang uji mutu dan keamanan pangan pelatihan diversifikasi pangan rapat teknis sinkronisasi program ketahanan pangan pelatihan pengembangan usaha dan pemasaran kantor perpustakaan dan arsippersonil file bimbingan teknis kearsipan lomba pengelola kearsippameran arsip sejarahtenaga perpustaka penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah pemeliharaan dan pengolahan bahan pustaka penyelengaraan orientasi perpustakaan sosialisasi seminar pengelola perpustakaan urusan pilihan dinas pertanimonitoring, pengendalian dan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan apbd program peningkatan pad dan pendapatan lainnya optimalisasi penerimaan padrogram peningkatan ketahanan pangan penyusunan database produksi pangan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan pengembangan perbenihan pembibitan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertaniansarana dan prasarana teknologi pertanian pemeliharaan sarana dan prasaranaeliminasi anjing liar pengawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) pengadaan sarana dan prasaranambibitan dan perawatan ternak pengembangan agribisnis peternakan pemeliharaan sarana dan prasarana rph penyusunan perda rumah potong hewan perda rph) dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlaekonomi masyarakat pesisir pembinaan masyarakat tempprogram pengembangan budidaya perikanan pengembangan bibit ikan unggul optimalisasi balai benih ikan lokal pengadaan kolam terpal bagi masyarakat pelatihan budidaya ikan kolam terpal pengadaan peralatan operasional bbl kendaraan roda empat mobil) peningkatan bbl program pengembangan perikanan tangkap operasional upt. tpi ppi pengembangan ppi muara sungai baturaja peningkatan pelayanan usaha perikanan tangkapdinas perintah, koperasi dan ukm koperasi dan usaha menengah hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlahcil menegah penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah umkm) daerah .01a7. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan bagi umkm penyelenggaraan pembinaan bagi lningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi sosialisasi gerakan masyarakat sadar koperasi pelatihan akuntansi dan manajemen pengelolaan koperasi penyebaran model model pola pengembangan koperasi pembinaan kelembagaan, managemen, keuangan, permodalan dan kewirausahaan koperasi penilaian koperasi berkualitas perdagangan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan optimalisasi peningkatan pelayanan pasar monitoring dan evaluasi stok dan harga sembako serta barang penting lainnya kota pangkalpinang sosialisasi metrologi legal bagi para pedagang dan pelaku usaha lainnykegiatan pendataan eksportir dan importir kota pangkalpinang program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri kegiatan sosialisasi tahun tentang pendaftaran perusahaan halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag awanlayar infocussuplemen hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlahpendidikan dan pelatihan achievement motivation training amt) bagi pelaku usahaimbingan dan penerapan gkm kota pangkalpinang penyusunan perda kompetensi inti kota pangkalpinang coaching clinic pada (empat) ikm kota pangkalpinang pembinaan sentra umbi umbian tua tugu (magang pelatihan bogor) pembinaan lanjutan pembuatan replika alat musik tradisional gitar gambus dan lain lain hal dari jenis belanja kode uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan jumlah pembinaan diversifikasi produk daging ikan lumat dan pengemasan produk ikan olahan hasil laut kegiatan pembentukan sentra industri cual pelindung pelatihan tenun cual khas bangkapenyediaan sarana informasi yang dapat akses masyarakat peta industri kota pangkalpinang pembuatan buku profil industri kota pangkalpinang pangkalpinang, juli walikota zulkarnain karim halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sajapapan namkipas anginbiayaan daerah fa. penerimaan fb.a. dana bagi hasil b.halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sarumahhalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum sarehabilitasi sedang beratalat angkutan darat bermotor ambulanceuas eraoderekening uraian jumlah dasarhukum awalaman eooereceana ara asaobat dan perbekalan kesehatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan belanja pegawai halaman eooereceana arasmerataan obatbahan bakar minyak gas belanja cetak dan penggandaan belanja cetak belanja penggandaan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan belanja barang dan jasa belanja jasa kantor belanja jasa kalibrasi laboratorium program upaya kesehatan masyarakat pemeliharaan dan pemulihtalisasi sistem kesehatanlayanan kefarmasiancetak dan penggandaan belanja cetak belanja penggandaan halaman xoperekemna urban jumlah dasarhukum i wsadaan peralatan kesehatan dan perbekalan termasuk obat generik esensihalaman koderekening uraian jumlah dasarhukum saja belanja modal pengadaan alat alat kedokteran belanja modal alat kesehatan rumah sakit belanja modal pengadaan alat alat laboratorium belanja modal pengadaan alat laboratorium kesehatan peningkatan kesehatdiah trophy belanja bahan material belanja bahan obat obatantidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari jenis belanja ba. belanja pegawai belanja bunga nihil belanja subsidi nihil ba. belanja hibah belanja bantuan sosial belanja bagi hasil nihil b9. belanja bantuan keuangan bmc. belanja modal pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan pembiayaan bi . pengeluaran pembiayaan fr.d. pemberian pinjaman daerah nihil halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nan wwwperasional pemeliharaan kesehatan masyarakat bagi pns dan pensiunan kota pangkalpinang belanja pegawai honorarium pns insentif jasa medik pnseningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya belanja pegawai honorarium pns honorarium penyuluh lapanganhalaman eooereceana aras asandidikan tenaga penyulum asmametaan pubs (perilaku hidup bersih sehat) tatananontak kader dan kelembagaan kaderlomba lomba kesehatan institusi dan ukmnama "misiengembangan desa siagassmakanan dan minuman belanja makanan dan minuman kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadarhalaman eooereceana aras era sajdiklat teknis petugas konselingcegahan dan penanggulangan penyakit menular penyemprotan logging sarang nyamukpelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolpencegahan penularan penyakit endemik epidemingkatan imunisasakan lebih lanjutfa.halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nawa www peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakievaluasi dan pengembangkesehatan penduduk miskin pelayanan jaminan kesehsosialisasi jaminan kesehatan daerahew jaminan kesehatan daerah belanja pegawai honorarium pnsdes info penanggulangan keluhan masyarakat program jamkesda halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum asseooereceana rama eraesehatan rumah sakit program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatprogram peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak evaluasi program kesehatan ibu dan anak belanja pegawai honorarium pns honorarium panitia pelaksana kegiatan halaman geser nag awaman evereeune ora sama nawa aaa pendapatan daerah pendapatan aslidapatan bluehalaman (nag awan belanja modal pengadaan filling kabinetrapatcc.tanggal desember sekretaris brah lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor halaman koderekening uraian jumlah dasarhukum nag awlatihan asuhan persalinan normarupaya kesehatan masyarakat peningkatan kesehatan masyarakat belanja pegawai honorarium pns insentif jasa medik pns) honorarium non pns honorarium pegawai honorer' tidak tetap insentif jasa medik (non pns) belanja barang dan jasa belanja bahan pakai habis belanja pengisian tabungjasa kantor belanja jasa administrasi pungutan sampah belanja cetak dan penggandaan halaman eooereceana ara sajasien penyediaan biaya operasional dan pemelihareooereceana ara asam nj. meaaaaaaaregulator oksigengadaan peralatan dapur belanja modal pengadaan kulkas belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit pengembangan tipe rumah sakmmpemempp belanja makanan dan minuman rapat pengadaan sim (sistem informasi manajemen) keuangankomputer belanja modal pengadaan sistepoliklinik rumah sakitinstalasi pengolahan limbah rumah sakit belanja barang dan jasa halaman koderekening uraian jumlah dasar hukum pmmpemempp belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan air limbah pemeliharaan rutin berkala alat alat kesehatan rumah sakit belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kesehatan rsu pemeliharaan rutin berkala mobil ambulance rumah sakirumah sakitperlengkapan rumah tangga pemeliharaan rutin berkala instalasi rumah sakit belanja barang dan jasa belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan instalasi (telepon, air, listrik)halaman evereeune ora samhalaman eooereceana aras sajahalaman eooereceana ormas sascanner
undang undang nomor tahun tentang perirribangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran :.'eveer.g undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah terr baran negara republik indonesia tahun never tambahan lembaran negara nomor sebagaimana telah diubah dengan undang undang never tahu~: lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara nomor ~,,,. .,. undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi kepulauan bangka belitung undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat dan kotapraja dalang lingkungan daerah tingkat sumatera selatan lembaran negara that nomor tambahan lembaran negara nomor mengingatoktober tahun :;.: bahwa sehubungan dengan ha!; 'i, menimbang ., .,. ,> ~ walikota pangkalpinang den gan rahma tuhan yang maha esa per uil ahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,i kota pangkalpinang tahun anggaran , tent ang ~:. peraturan daerah kota pangkalpinang nomor:' nomor tahun tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan dan belanja~. peraturan pemerintah nomor tahun tentang pajak daerah lembaran negara republik indonesia tahun forti~:lembaran negara nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara i', , :l:li.ln nomor tambahan lembaran negara nomor . :'.2ooq nomor tambahan lembaran negara nomor . c. perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ~gg~ran ini terdiri atas pendapatan ":, semula bertambah jumlah.h pendapatan setelah perubahan belanja semula d,oo bertambah jumlah belanja setelah perubahan surplus ( defisit) setelah perubahan r12 pembiayaan penerimaan semula bertambah ' . jumlah penerimaan setelah perubahan pengeluaran semula bertambah .000i jumlah pengeluaran setelah perubahan jumlah pembiayaan setelah perubahan peraturan daerah kota pangkalpinang .tentang perubahan anggaran pendapatan dan hanja daerah tahun anggaran menetapkan memutuskan dengan persatu uan dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang keputusan dprd nomor tahun tanggal oktober tentang persetujuan terhadap nota perubahan tambahan ap~d kota pangkalpinang tahun anggaran keputusan dewan perwakilan rakyat daerah nomor tahun tanggal juni c03 tentang persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota pangkalpinang tahun , 1ngaran keputusan gubernur kepulauan bangka belitung nomor tentang pengesahan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota daerah bawahan untuk belanja pembangunan kabupaten kota tahun anggaran peraturan daerah kota j>pangkalpinang nomor tahun .tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran ;. keputusan menteri keuangan nomor kmk 200j~tanggal april tentang penetapan rincian dana penyeimbang kebijakan tahun anggaran untuk pengangkatan pegawai baru kepada daerah propinsi kabupaten kota. t. drs. undangan pangkalpinang pada tanggal oktober sekret s daerah kota, hs,mm. pembina tk. nip. lembap .an daerah.h kot pangkalpinang ahun mor seri nomor. sebagai landasan operasional pelaksanaan, walikota pangkalpinang menetapkan keputusan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. ,::. peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. lampiran lampiran sebagai.ana tercantum dalam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. ,: ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah daftar rekapitulasi perubahan apbd menurut bidang pemerintahan dan organisasi perangkat daerah. daftar piutang daerah daftar investasi penyertaan) daerah daftar dana cadangan daftar utang atau pinjaman daerah neraca daerah tahun anggaran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran lampiran vii lampiran viii uraian lebih .
,{huruf tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor tahun serta dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan serta efisiensi dan efektivitas kelembagaan maka dipandang perlu membentuk dan menyusun organisasi perangkat perangkat pemerintah kota pangkalpinang yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota pangkalpinangyang disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun sudah tidak sesuai lagi; ,.,. walikota pangkalpinang, dengan rahmat tuhan yang maha esa mengingat menimbang pembentukan dan susunan organisasi perangkat perangkat pemerintah kota pangkalpinang tent ang nomor tahun pera ran daerah kota pangkalpinang pemerintah kota pangkalpinangahun tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m.pan tanggal septembereputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m.pan tanggal juni tentang penetapan eselon kepala tata usaha sekolah menengah kejuruan keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep m.pan tanggal apriltentang dan negara peraturan pemerintah nomor tahun wewenang pengangkatan, pemindahan pemberhentian pegawai negeri sipil lembararubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat pangkalpinang dengan kabupaten daerah tingkat bangka; bidang adalah unsur pelaksana pada badan atau lembaga etnis daerah dan dinas daerah bagian adalah unsur staf yang berada dibawah asisten dalam sekretariat daerah kota, sekretariat dprd dan unsur staf pada lembaga teknis daerah berbentuk badan dan dinas dinas daerah serta didalamnya terdapat sub bagian sub bagian; asisten adalah unsur staf yang berda dalam lingkungan sekretariat daerah kota pangkalpinang; badan kantor adalah lembaga teknis kota pangkalpinang yang melaksanakan kewenangan dan tugas kota dalam bidang tertentu baik sebagian atau seluruh fungsi manajemen atas bidang tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah; dinas daerah adalah lembaga pelaksana pemerintah kota pangkalpinang; sekretariat kopi adalah sekretariat kopi kota pangkalpinang sekretariat dprd adalah unsur stat pelayan dprd kota pangkalpinang; sekretariat daerah kota adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah kota pangkalpinang;; wakil walikota adalah wakil walikota pangkalpinang; walikota adalah walikota pangkalpinang; pemerintah kota adalah pemerintah kota pangkalpinang; daerah adalah kota pangkalpinang; dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketentuan umum babi peraturan daerah kota pangkalpinang tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat rang kat meri kota pangkalpinang. menetapkan memutuskan: dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang dengan persetujuan peraturan daerah kota pangkalpinang nomor: tahun tentang kewenangan kota pangkalpinang lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor sekretariat daerah kota merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah kota, dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota; kedudukan bagian pertama bab ill kedudukan, tugas dan fungsi organisasi perangkat perangkat pemerintah kota sekretariat daerah kota sekretariat dprd sekretariat kopi lembaga teknis daerah berbentuk badan; dinas dinas daerah; lembaga teknis daerah berbentuk kantor; rsud; kecamatan kelurahan unit pelaksana teknis dinas. dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat perangkat pemerintah kota terdiri dari: bab pembentukan organisasi perangkat perangkat pemerintah kota kelompok jabatan fungsional adalah para pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya; eselon adalah tingkatan jabatan struktural; kelurahan adalah wilayah kerja rah sebagai perangkat daerah kota dibawah kecamatan; kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kota; unit pelaksana etnis dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan; unit pelaksana etnis daerah adalah satuan organisasi yang melaksanakan secara langsung dan teknis sebagian kewenangan kota dengan kedudukan yang setara dengan dinas daerah dan organisasinya bersifat mandiri; sekretariat daerah kota pada lampiran angka susunan organisasi perangkat perangkat pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk bagan tercantum dan dirinci masing masing pada struktur organisasi bagian pertama susunan organisasi babi tugas dan fungsi perangkat perangkat pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan walikota. tugas dan fungsi bagian kedua unit pelaksana teknis dinas daerah kota merupakan unit pelaksana teknis dinas daerah kota yang;dibawah dan bertanggung jawab kepada camat; kecamatan merupakan perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada wa.dikota melalui sekretaris daerah kota; dinas daerah kota merupakan unsur pelaksana pemerintah kolembaga etnis daerah berbentuk badan dan kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu,sekretariat kopi merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai negeri sipildipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah; sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota yang selanjutnya disebut dprd kota merupakan unsur pelayanan terhadap dprdota; , ,.,,\ . . sekretaris kopi tingkat kota eselon lll, wakil sekretaris eselon va, kepala sub bagian eselon vb, sekretaris unit tingkat kota eselon iva, wakil sekretaris unit tingkat kota eselon lvb, kepala sub bagian eselon !vb, sekretaris kopi tingkat kecamatan eselon dan kepala sub bagian eselon vb. kepala tata usaha slip dan kepala tata usaha smu adalah eselon dan kepala tata usaha smk eselon vb. sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan adalah jabatan eselon vb. kepala seksi, kepala sub bagian, sekretaris camat, lurah, kepala sub bidang dan kepala unit pelaksana teknis dinas lembaga teknis daerah kota pangkalpinang adalah jabatan eselon va. kepala kantor, camat, kepala bagian dan kepala bidang kota pangkalpinang adalah jabatan eselon illa kepala dinas, asisten sekretaris daerah kota, kepala badan, dan sekretaris dprd kota pangkalpinang adalah jabatan eselon llb. sekretaris daerah kota pangkalpinang adalah jabatan eselon ila eselon perangkat daerah kota bagian kedua unit pelaksana teknis dinas pada lampiran angka kelurahan pada lampiran angka ix; kecamatan pada lampiran angka viii; rsud pada lampiran vii; lembaga teknis daerah berbentuk kantor pada lampiran angka vl. sampai dengan lampiran angka vl. dinas dinas daerah pada lampiran angka sampai dengan lampiran angka sekretariat kopi pada lampiran angka sampai dengan lampiran angka lembaga teknis daerah berbentuk badan pada lampiran angka iv. sampai dengan lampiran angka iv. sekretariat dprd pada lampiran angka ii; file. perda perangkat daerah lembaran daerah kota pangkalpinang03 tahun nomor seri nomor diundangkan dj, pangkalpinang pada tangga~ ij desember sekret rl~ d,a,, kota pangkalpinang, ". rs. drum pembina tk.l nip. ditetapkan pangkalpinang padahal hat yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ketentuanpenutup bab vii sejak berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun dan peraturan daerah kota pangkalpinang nomor tahun tentang susunan organisasi perangkat perangkat pemerintah kota pangkalpinang serta ketentuan ketentuan lain yang mengatur organisasi dan tata kerja perangkat perangkat daerah kota pangkalpinang sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi. ketentuan peralihan babi dilingkungan pemerintah kota dapat dietatapl<bagian ketiga
udang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah lembaran negara non mengingat bahwa untuk terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatas perlu diatur dan ditetapkan tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan daerah; bahwa dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun dan kemendagri nomor tahun perlu ditetapkan pedoman sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan daerah; menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih ,berwibawa dan bertanggung jawab,dan dapat menunjang kegiatan tugas umum pemerintahan didaerah, maka perlu adanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi,kompatibilitas,akurat dapat dipercaya dan mudah dimengerti; walikota pangkalpinang dengan rahmat tuhan yang maha esa pokok pokok pengelolaan keuangan daerah tent ang peraturan daerah kota pangkalpinang nomor: tahun pemerintah kota pangkalpinang peraturan pemerintah nomor tahun tentang kedudukan keuangan dewan perwakilan rakyaterah dalam dekonsentrasi dan tugas pembantubangka; undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi kepulauan bangka belitung lembaran negara nomor tahun1999, tambahan lembaran negara nomor daerah adalah kata pangkalpinpanqkalplnanq. dewan perwakilan rakyat yang selanjutnya disebut dprd adalah dewan perwakilan rakyat daerah kata pangkalpinang. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kata pangkalpinang. dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ketentuan umum bab memutuskan: peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. menetapkan dewan perwakilan rakyat daerah kota pangkalpinang dengan persetujuan peraturan daerah kata pangkalpinang never tahun tentang perubahan atas peraturan daerah nama ahun tentang pembentukan organisasi dan susunan perangkat perangkat pemerintah kata pangkalpinang. peraturan daerah kata pangkalpinang nama tahun tentang kewenangan kata pangkalpinang; kemendagever perangkat daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah kata yang bertanggung jawab kepada walikota dan membantu walikota dalam menyelenggarakan pemerintah katapemerintah kata pangkalpinang. keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggara pemerintah katdalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. ang saran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat apbd,adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah katapemerintah kata yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang diberikan kewenangan tertentu dalam kerangka pengelola keuangan kata pangkalpinangdaerah untuk mengelola tiapwalikotawajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangannya kepada dprd. selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam diatas walikota dapat bab pengelolaan keuangan daerah bagian pertama pejabat pengelola keuangan daerah pengeluaran daerah adalah pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak kota pangkalpinang. belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu menjadi beban kota pangkalpinang. r.naan. barang daerah adalah semua barang milik kota pangkalpinang yang berasal dari pembelikota sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah kotapemerintah kota atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah kota atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku. pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan pemerintah kota menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah kotnggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerjapbd sama dengan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara. apbd merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentuasas umum pengelolaan keuangan daerah walikotawalikota. pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya. mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada sekretaris daerah dan atau satuan satuan kerja pengguna anggaran. dprd dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ,disediakan anggaran dalam apbd. dalam menyusun anggaran belanja dprd sebagaimana dimaksud pada diatas dibantu oleh sekretariat dprd yang rnenqacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku(satu)umlah pendapatan yang dianggarkan dalam apbdndapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari pendapatan asli daerah pajak daerah; retribusi daerah; hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain lain pendapatan asli daerah yang sah. dana perimbangan terdiri dari: bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak; dana alokasi umum; dana alokasi khusus; bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi. lain lain pendapatan yang sah. struktur apbd merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah; belanja daerah; pembinpenyusunan dan penetapan apbd sebagaimana dimaksud pada diatas dibantu oleh sekretariat daerah yang mengacu kepada ketentuan perundang undangan yang berlaku untuk membiayai tugas dan fungsinya disediakan anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dalam apbd. dalam menyusun anggaran belanja walikota dan wakil walikota walikota dan wakil walikota yang karena jabatannya dalam melaksanakan pembiayaan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah terdiri dari: penerimaan daerah: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana pandangan; penerimaan pinjaman dan obligasi; hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. pengeluaran daerah: transfer dana cadangan; penyertaan modal; pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. menurut organisasi, bagian, kelompok dan jenis. belanja menurut organisasi terdiri dari dprd; kepala daerah dan wakil kepala daerah; sekretariat daerah; sekretariat dprd; dinas dinas daerah; lembaga teknis dearah; : kecamatan dan kelurahan. belanja menurut bagian terdiri dari aparatur daerah; pelayanan publik. belanja menurut kelompok terdiri dari belanja administrasi umum; belanja operasi dan pemeliharaan; belanja modal; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; belanja tidak tersangka. belanja menurut jenis terdiri dari belanja pegawai personalia; belanja barang dan jasa; belanja perjalanan dinas; belanja pemeliharaan. belanja daerah sebagaimana dimaksud huruf dirincialammana bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban apbd. anggaran untuk membiayai pengeluaran yangdalam anggaran daerah tidak diperkenankan dimuat jenis pendapatan dan atau belanja lain lain,selain dimaksud dalam ,dan penambahan kode rekening, uraian pendapatan dan belanja dapat dilakukan menurut kebutuhan, dengan menggunakan kode rekening cadangan yang ada. walikota menyampaikan rancangan apbd kepada pro untuk mendapatkan persetujuan. apabila rancangan apbd tidak disetujui dprd, pemerintah kota berkewajiban menyempurnakan rancangan apbd tersebut. bagian ketiga proses penetapan apbd proses penyusunan anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai berikut: dprd melakukan penerapan aspirasi dari masyarakat yang dituangkan dalam pokok pokok pikiran dprd kemudian pemerintah daerah menyusun perkiraan awal apbdpada huruf diatashuruf diatasdalam rangka. apabila diperkirakan pendapatan lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah kota dapat melakukan pinjaman. dalam hal pemerintah daerah akan melakukan pinjamansetiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan dalam lembaran daerah. sistem dan prosedur pinjaman daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian kedua proses penyusunan apbd selaku pejabatapbd, ditetapkan keputusan pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dokumen anggaran. dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada diatas adalah pejabat yang menandatangani mengesahkan dokumen anggaran satuan kerja task); surat keputusan otorisasi sko); surat permintaan pembayaran spp); surat perintah membayar spm), dan daftar penguji; pejabat menandatangani surat keterangan penghentian pembayaran spp) dan surat keterangan bukti pelunasan piutang daerah; surat pertanggung jawaban spj) dan daftar pembukuan administratif dpa); pejabat yang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya; pemegang kas dan pembantu pemegang kas; pejabat yang menandatangani cek; peraturan daerah tentang apbd yang telah diundangkan dijabarkan lebih lanjut dengan keputusan walikota. penjabaran lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam sebagai dasar pelaksanaan teknis pengelolaan apbd. anggaran yang tercantum dalam keputusan walikota tentang penjabaran peraturan daerah tentang apbd merupakan anggaran manajemen. penetapan peraturan daerah tentang apbd selambat lambatnya tiga puluh hari setelah apbn ditetapkan. penyempurnaan rancangan apbd sebagaimana dimaksud dalam harus disampaikan 'kembali kepada dprd selambat lambatnya (lima belas) hari sejak tanggal keputusan dprd tentang penyempurnaan apbekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendapatan yang menjadi tanggung jawabnya. semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat,potongan,bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang merupakan pendapatan daerah. pendapatan daerah harus disetor sepenuhnya kas daerah tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pelaksanaan apbd bagian pertama penerimaan dan pengeluaran apbd perubahan apbd dilakukan sehubungan dengan: kebijaksanaan pemerintah pusat dan atau pemerintah kata!um tahun an~garan tertentu berakhir. pejabat yang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah; pejabat yang menandatangani bukti penerimaan kas bukti pendapatan lainnya yang sah; pejabat yang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga, yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran apbd. bagian keempat perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahyang lainnya, gajinya menjadi beban bumi atau unit usaha yang. bersangkutan. pembinaan pensiun pegawai negeri sipil daerah yang diangkat oleh pemerintah kota menjadi tanggungjawab pemerintah kota'dirnaksuobertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti verse tata cara, waktu, dan persyaratan pencairan apbd untuk pengisian kas pk) dan beban tetap bt) diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. untuk setiap pengeluaran atas beban apbd diterbitkan surat keputusan otorisasi sko) atau surat keputusan lainnya yang dipersamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenangsecara bruto kas daerah. pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang undang yang berlaku barang dan atau jasa atas beban apbd diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. walikotakepala dinas lembaga teknis daerah camat dan lurah adalah pengguna dan pengelola barang daerah bagi satuan kerja yang dipimpinnya. bagian kedua pengelolaan barang daerah penggeseran anggaran hanya dilakukan untuk jenis jenis pengeluaran dalam satu kelompok dan satu bagian anggaran, kecuali belanja modal. penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilaksanakan apabila didalam peraturan daerah tentang apbd ditunjuk dan disebut satu demi satu kode rekening yang boleh digeser. surat keputusan tantang penggeseran ditetapkan oleh walikota dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan dprd!erhitungan apbd ditetapkan selambat lambatnya (tiga bulan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir. babi perhitungan apbd ketatausahaan dan petar.bagian keempat akuntansi keuangan pemerintah daerah walikota dengan persetujuan dprd dapat menetapkan keputusan tentang: penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan; persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai; tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah. pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dilaksanakan melalui prosedur pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung atau swakelola. tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh walikota sesuai kondisi daerah dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian ketiga pengadaan barang dan jasa peraturan daerah tentang apbd, perubahan apbd dan perhitungan apbd disampaikan kepada gubernur selambat lambatnya (lima belas) hari setelah ditetapkan. pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan oleh dprd. bab vii pengawasan dan pemeriksaan keuangan daerah pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan. setiap pejabat pengelola keuangan daerah, wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. setiap pemegang kas wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya secara periodik. sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan walikota. wa11kota menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri at~s: l.laporan perhitungan apbd; nota perhitungan apbd; laporan aliran kas,dan neraca daerah. walikota selaku pemegang kekuasaan umur pengelola~aan keuangan daerah berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangannya kepada dprd. pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada diatas sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun. babi pertanggungjawaban keuangan daerah ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam peraturan daerahterjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. setiap kerugian daerah.mainan perangkat daerah wajib melakukan turunan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah bersangkutan bab viii kerugian keuangan daerah pemeriksaan atas pelaksanaan,walikota. lembaran daerah kota pangkalpinang tahun nomor seri nomor pembina tk. nip. . zulkarnain karim diundangkan pangkalpinang pada tanggal desember ditetapkan pangkalpinang desember pangkalpinang, pinang,ta pangkalpinangbabitidak berlaku.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.