text
stringlengths 0
4.35M
|
|---|
amang nor sumba . kepa lau) aam" ain pewarna biro hukum sekretariat daerah provinsi nusa tenggara timur tahun tap residen nomor tahun tentang pedoman rencana umum energi nasional, perluprovinsi nusa tenggara timuratau usaha yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetik. bauran energi adalah bauran antara minyak, gas, batubara dan energi baru terbarukan. mx, kebijakan energi nasional yang selanjutnya disebun. rencana umum energi daerah provinsi nusa tenggara timur yang selanjutnya disingkat red p adalah kebijakan pemerintah nusa tenggara timurdaerah ini berasaskan: kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah: keberlanjutan: kesejahteraan masyarakat: pelestarian fungsi lingkungan hidup: ketahanan nasional dan daerah, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional dan daerah. peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan pengelolaan energi yang sinergis dengan pemerintah, mewujudkan pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai energi utama, dan mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi energi baru terbarukan daerah. peraturan daerah ini bertujuan untuk: pembangunan yang berperspektif lingkungan berkelanjutan melalui pengelolaan energi terwujudnya bauran energi primer yang optimal, terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan, dan tercapainya akses masyarakat terhadap pemanfaatan energi. dokumen red p disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan bab kondisi energi daerah dan ekspektasi masa mendatang bab iii visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah bab kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah bab monitoring, evaluasi dan pelaporan. bab penutup. dokumen red pn rencana penyediaan tenaga listrik daerah, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. red p pengelolaan energi, perangkat daerahperiode red p mulai berlaku tahun sampai dengan tahumgubernur nusa tenggara mur bungkil laiskodat diundangkan kupang pada tanggal oktober sekretaris daerah provinsi nusa tenggara mur #be umum undang undang nomor tahun tentang energi menyatakan dalam salah satu pertimbangannya, yaitu. untuk itu salah satu kebijakan pemerintah dengan mencanangkan suatu rencana umum energi mulai dari tingkat nasional hingga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dalam sebuah kebijakan rencana umum energi. provinsi nusa tenggara timur ntt) saat ini memiliki potensi sumber energi terbarukan yang cukup banyak khususnya dalam pemanfaatan energi surya dan mikro hidrologi. melihat potensi potensi tersebut, maka komitmen terhadap pemanfaatan energi terbarukan dapat diwujudkan dalam sebuah rencana umum energi daerah provinsi red p). peraturan presiden nomor tahun tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional, menyatakan bahwa pemerintah provinsi menyusun rencana umum energi daerah provinsi dengan mengacu pada rencana umum energi nasional, dan selanjutnya rencana umum energi daerah provinsi tersebut ditetapkan dengan peraturan daerahdoman rencana umum energi daerah provinsi nusa tenggara timur tahunhuruf yang dimaksud dengan pemerintah adalah'(y lampiranrencana umum energi daerah provinsi nusa tenggara timur tahun kata pengantar puji syukur patut dipanjatkan kehadiran tuhan yang maha esa karena hanya atas berkat, rahmat dan hidayah nya penyusunan dokumen rencana umum energi daerah red) provinsi nusa tenggara timur dapat diselesaikan. penyusunan red provinsi ntt dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor tahun tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional run) yang memerintahkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana umum energi daerah provinsi red p). penyusunan red provinsi ntt mengacu peraturan presiden nomor tahun tentang rencana umum energi nasional run). red provinsirovinsi nttpada akhirnya, kami menyampaikan terima kasih yang seterusnya kepada semua pihak baik kepada pemerintah pusat seperti dewan energi nasional, kementerian energi dan sumber daya mineral, tim p2red p, instansi pemerintah daerah, undp more3 project serta mitra pemerintah lainnya yang telah bekerjasama demi tersusunnya dokumen red provinsi ntt. demikian dokumen red provinsi nusa tenggara timur ini disusun agar dapat menjadi bagian dari arah kebijakan energi daerah provinsi nusa tenggara timur. hormat kami, tim penyusun n w .i www ( w pemain desus griya demak ressa ntt page intisari executive summary) rencana umum energi daerah provinsi nusa tenggara timur atau disingkat red pdengan memperhatikan potensi dan isu pembangunan berkelanjutan. red p ntt menggambarkan penyediaan, pemanfaatan, pengembangan dan konservasi energi daerah yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. disamping itu red p ntt juga memuat kebijakan, strategi, rencana, program, kelembagaan dan kebijakan fiskal untuk pengembangan sektor energi dalam kurun waktu dokumen red p ntt inimelalui red p ntt yang menjadi dasar pengembangan energi provinsi ntt mengacu pada prinsip yang terkandung dalam rencana umum energi nasional run) dan kebijakan energi nasional ken) mengenai arah kebijakan energi kedepan yang berparadigma bahwa sumberdaya energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan energi, menjamin ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri,nfaatan energi, menjamin akses yang adil dan merata terhadap energi, pengembangan teknologi bidang energi, industri energi dan jasa energi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan terkenalnya dampak perubahan iklim serta terjadinya fungsi lingkungan hidup. adapun alat analisis yang digunakan untuk menghitung kondisi energi daerah dalam dokumen ini adalah menggunakan pemodelan yang menggunakan dua scenario yaitu skenario bau business usual) dan skenario red. secara garis besar pemodelan dalam red p ntt menunjukan target bauran energi primer tahun adalah 24y6 kontribusi dari energi baru dan terbarukan ebt), dipasok dari batubara dan 10x pasokan dari gas bumi dan sisanya sebesar masih dipasok dari minyak bumi. sedangkan untuk tahun adalah kontribusi dari ebt, dipasok dari batubara dan 14y6 pasokan dari gas bumi dan sisanya sebesar tetap masih membutuhkan minyak bumi sebagai pemasok energi primer. secara kuantitas nilai absolut total pasokan energi primer tahun untuk provinsi ntt diperkirakan sebesar rencana umum energi daerah procenii ntt page toe (juta ton setara minyak) dimana menghasilkan pembangkit listrik sebesar dengan prodi ebt sekitar gw. sedangkan untuk tahun diperkirakan sebesar toe (juta ton setara minyak) dimana menghasilkan pembangkit sebesar dengan porsi ebt sekitar gw. dalam red p ntt juga menargetkan secara kuantitatif kebutuhan energi final per sektor dan per jenis sampai tahun dalam red p ntt hasil pemodelan proyeksi emisi gas rumah kaca (grk) atas permintaan energi tahun sebesar mon zeg. atau setara dengan dari total nasional dan mon zeg. tahun atau setara dengan dari total nasional dengan kontribusi terbesar dari sektor transportasi. kemampuan reduksi emisi grk melalui hasil pemodelan sebesar sampai tahun antara sampai sedangkan tahun hanya mampu mereduksi emisi grk sebesar untuk emisi grk perkapita turunnya terus meningkat tahun sebesar zeg. perkapita dan zeg. perkapita tahun dalam red p ntt hasil pemodelan untuk konservasi energi pada sisi kebutuhan tahun sebesar dan sebesar tahun sedangkan elastisitas energi tahun dan tahun sebesar dan yakni sejalan dengan tren nasional dalam run yang berjalan flat ditahun dan adapun dokumen ini terdiri atas (enam) bab meliputi: bab pendahuluan memuat tentang latar belakang, aspek regulasi, tahapan penyusunan dan keterkaitan red dengan dokumen perencanaan lainnya. bab kondisi energi daerah dan ekspektasi masa mendatang berisi tentang isu permasalahan energi, kondisi energi daerah saat ini dan masa mendatang. bab iii visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah. bab kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah. bab monitoring dan evaluasi. bab penutup. dokumen ini sangat penting dan menarik karena memiliki kekhasan tersendiri yang berkaitan dengan potensi dan karakteristik wilayah provinsi ntt, yang mana perlu dikelola dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah. eeeeeeeeee www www rencana umum energi daerah presisi ntt page iii daftar isi ina datar tabel sen esa aan ani aaa ana ana tahapan penyusunan red p ntt w.roocooco.co.oco.ooo.moore keterkaitan red p dengan perencanaan daerah lainnya. sistematika penyusunan red p ntt .cooooooccoooocoooooooooooo9 bab ii. kondisi energi daerah dan ekspektasi .o.oco.oo.oo.co.o.ooo1l isu dan permasalahan energi. senereeser2om eren anne kondisi energi daerah saat ini .oooooooooooooooooooooooooooooooooo13 indikator sosial ekonom ii.o.voodoo.oooooooooomccooo13 indikator 25nbiiiiemeemmape nama man aman meng ema pamansanan mama maan anna indikator inang sun kondisi energi daerah masa mendatang w.ooo.ooooooo struktur pemodelan dan asam sar.oooooooo.ooooooooooc27 hasil pemodelan rubel eat nan sebuitihan dan pasokan berg sasswsam penurunan dampak emisi gas rumah kaca m.oco.co.co.o.oo.o.o.oo39 konservasi eme w.ooooooocooroo woo.oooonnnnnnnnnnnnnamannnaan oon elastisitas kep yynnniana bab iii. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah bab iv. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah. kebijakan energi daerah.ooooooooooooo.ooooooooooooomemnanannnan strategi energi pap rencana umum energi daerah provinsi att page kelembagaan energi daerah e0000000000en0e nenek ana ana ama. instrumen kebijakan energi daerah were0000000e00000e anno ana, program kegiatan pengembangan energi daerah. pasokan energi primer w.orcaoeden0050sen0ns0020n0000n000en0nen oem reme ema mameaaea menanam kebutuhan energi nal.o.ooooooooooooooooooo0ooooooooooooooooooooooooooomomomom m m55 konservasi dan efisiensi pemanfaatan egi.voodoo. bab monitoring, evaluasi dan pelaporan .oo.oooooocoococco.coooooooo naa ana maan derajat less cumi kotak kecil ktt page daftar tabel tabel sistematika red p yyysuswn9 tabel inn dan permasalahan eiistgi mov ceres mmk esa tabel indikator sosial ekonomi ntt tahun .oooocoooooooo14 tabel potensi dan pemanfaatan ebt provinsi ntt tahun w.oooooooooo15 tabel share produksi listrik dari ebt dan non ebt provinsi ntt tahun tabel intensitas energi sektor industri pengolahan tahun .ooo.o. tabel intensitas energi sektor transportasi tahun .ooo.ooo.ooo. tabel rasio konsumsi listrik antara kota dan desa tahun .e.i.2l tabel intensitas energi sektor komersial tahun .oooooooooo22 tabel emisi gas rumah kaca dari sektor energi tahun . tabel integrasi sasaran sasaran yang diamanatkan dalam ken tahun dengan proyeksi kondisi red p ntt.i.ooooooo.coooooooowe kabel: degan ama tabel ekonomi makro.voodoo.ooooooowo. oomooooommxan tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final berjenis.ooo33 tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final listrik untuk memasak . tabel hasil pemodelan persentase penggunaan mobil listrik .e. tabel hasil pemodelan persentase penggunaan motor listrik . tabel hasil pemodelan penyediaan kapasitas listrik tahun . tabel kebijakan dan strategi energi daerah provinsi ntt.e.cbooo. tabel hasil pemodelan pasokan energi time.ooooooooooooomm tabel hasil pemodelan pasokan energi primer ebt tahun . tabel hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik ebt. tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final berjenis untuk seluruh sektor tabel matriks program red p ntt .ooooooooooo.o.ooooooooommwwnnnannn haha hi,:,.zi:iii i:,:, . z.:.5ioy$ hc# ww rencana umum energi daerah provinsi ntt page daftar gambar gambar rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. gambar share konsumsi listrik antar jenis industri pengolahan (tanpa batubara dai migas) pakta do1o nie anne kesan anal gambar share konsumsi listrik pln dan non pln per sektor produktif tahun gambar persentase konsumsi bahan bakar sektor transportasi berjenis tahun gambar total konsumsi energi sektor komet il.ooooooooow gambar struktur pemodelan red p ntt.ooo oom gambar hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi provinsi ntt tahun lan gambar hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi provinsi ntt. gambar hasil pemodelan kebutuhan energi final per sektor.oi. gambar hasil pemodelan penyediaan kapasitas listrik tahun . gambar hasil pemodelan penyediaan kapasitas pembangkit listrik . gambar hasil pemodelan bauran penyediaan kapasitas pembangkit listrik gambar emisi gas rumah kaca provinsi ntt tahun .o.o.d0 gambar penurunan emisi gas rumah kaca provinsi ntt tahun gambar konservasi energi pada sisi kebutuhan provinsi ntt tahun snn ana aan gambar elastisitas energi provinsi ntt tahun .ooo43 rencana umum energi daerah proud ntt page vii bab pendahuluan latar belakang energi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan indonesia. ditinjau dari sisi ekonomi, energi merupakan salah satu sektor penyumbang devisa terbesar bagi negara pada tahun sementara dari tinjauan sosial, dengan jumlah penduduk indonesia yang besar tentu memerlukan energi yang besar pula. meskipun demikian, sektor energi indonesia masih mengalami berbagai persoalan. besarnya ketergantungan terhadap energi fosil terutama minyak bumi serta rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan ebt) dan diperparah dengan keterbatasan infrastruktur merupakan kendala utama bagi bangsa indonesia dalam pengembangan energi indonesia. permasalahan implementasi dan koordinasi serta regulasi yang tepat dan strategis yang berpihak pada penggunaan energi bersih menjadi tantangan tersendiri bagi sektor energi. secara lebih spesifik, permasalahan pengelolaan energi daerah khususnya provinsi ntt antara lain: ketergantungan terhadap energi fossil masih sangat tinggi, akses dan infrastruktur energi terbatas, belum optimalnya pengelolaan potensi ebt, keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi, belum adanya regulasi yang mengatur pengelolaan energi daerah, dan pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap perubahan iklim global. semakin pentingnya peran sektor energi dalam pembangunan daerah sehingga memerlukan adanya perencanaan tata kelola sumber daya energi yang baik. sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah menetapkan undang undang nomor tahun tentang energi rencana umum energi daerah provinsi ntt page yang pada perjalanannya menjadi acuan utama dalam perencanaan energi. undang undang nomor tahun ini salah satunya menyusun kebijakan energi nasional ken) dan mengamanatkan pemerintah pusat untuk menyusun rencana umum energi nasional run) dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana umum energi daerah red) dengan tetap mengacu pada ken. menyebutkan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menyusun run dengan mempertimbangkan red dan masukan masyarakat. menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun red dengan mengacu pada run dan menetapkan red melalui peraturan daerah. sedangkan menyebutkan bahwa masyarakat dapat memberi masukan dalam penyusunan run maupun red. prinsip dasar perencanaan energi indonesia seperti tercantum dalam ken adalah nasional dengan arah kebijakan mewujudkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. rencana umum energi nasional run) yang disusun oleh pemerintah dan ditetapkan melalui peraturan presiden nomor tahun tentang rencana umum energi nasional. langkah selanjutnya adalah menurunkan run tersebut dalam rencana umum energi daerah red) melalui peraturan daerah perda). hal ini sesuai dengan peraturan presiden nomor tahun tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional yang menyatakan pemerintah provinsi menyusun rancangan red p dengan mengacu pada run. red merupakan kebijakan pemerintah provinsiyang bersifat lintas sektor untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. dalam penyebarannya, perencanaan energi daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan rencana umum energi daerah provinsi ntt page permasalahan energi daerah harus tetap selaras dan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam ken dan run. selanjutnya, sesuai amanat undang undang dasar maka pengelolaan sumber daya energi secara nasional tidak dapat terpisah dari peran pemerintah daerah. sesuai amanat undang undang nomor tahun maka pemerintah provinsi ntt memiliki peranan yang sangat besar dalam menyusun rencana umum energi daerah provinsi red p) yang akan turut berperan dalam penentuan kebijakan energi secara nasional. red pguna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan dan dalam pelaksanaannya selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup dan dokumen perencanaan lainnya seperti rpm, ipjp, rpm, dan rtrw. penyusunan red p sendiri merupakan hal yang penting bagi provinsi ntt. selain sebagai perintah undang undang, provinsi ntt hingga saat ini belum memiliki dokumen perencanaan energi jangka panjang yang dapat mengoptimalkan tata kelola sumber energi lokal. hal ini semakin menambah arti penting penyusunan red p untuk perencanaan energi ntt kedepan. aspek regulasirencana energi daerah provinsi ntt page undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, undang undang nomor nomor tahun tentang energi, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahdan perubahannya, peraturan pemerintah nomor tahun tentang kebijakan energi nasional ken), peraturan presiden nomor tahun tentang pedoman penyusunan rencana umum energi nasional run)umum energi nasionalgubernur nusa tenggara timur nomor tahun tentang pendelegasian wewenang dari gubernur kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk menandatangani perijinan dan non perijinan lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara timur. rencana umum energi daerah provinsi ntt page tahapan penyusunan red p ntt red p ntt disusun oleh kelompok kerja pokja) penyusunan red ntt secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi, workshop dan pertemuan secara berkala sesama anggota pokja serta pembekalan lainnya seperti pelatihan pemodelan menggunakan dua skenario yaitu bau business usual) dan skenario red. kegiatan kegiatan tersebut dikoordinasikan dan difasilitasi oleh bappeda dan dinas energi dan sumber daya mineral provinsi ntt maupun mitra pemerintah seperti undp, dan hijos. kegiatan tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui pendampingan dari tim pembinaan penyusunan red p (p2red p). metode yang digunakan dalam penyusunan red p ntt menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu pemodelan yang secara bertahap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. tahapan penyusunan red p ntt sebagai berikut:administratif berupa perencanaan dan identifikasi pemangku kepentingan awal dilakukan tahapan persiapan ini. kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi pembentukan tim sesuai keputusan gubernur ntt nomor: kep hk tentang tim koordinasi dan kelompok kerja penyusunan rencana umum energi daerah provinsi ntt, identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat, pengumpulan serta penyusunan jadwal kerja. selain itu, pada tahap ini juga dilakukan identifikasi awal permasalahan energi daerah. pengumpulan dan pengolahan data tahap pengumpulan data membutuhkan waktu cukup panjang. setelah pengumpulan data dilanjutkan dengan proses tabulasi data, pembuatan model, penyusunan skenario energi daerah dan analisis titi, rencana umum energi daerah provinsi ntt page hasil. rangkaian kegiatan pada tahap ini ditunjukkan pada gambar gambar rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data data yang digunakan dalam penyusunan red p ntperguruan tingginttjuga dilakukan kajian literatur yang relevan untuk melengkapi data yang diperlukan. pemodelan dan analisa data pemodelan dalam red p dilakukan untuk mengetahui kondisi energi daerah dalam kurun waktu tertentu menggunakan asumsi asumsi pertumbuhan daerah, serta asumsi pertumbuhan tambahan berdasarkan skenario skenario yang dikembangkan daerah yang dapat disimulasikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. pemodelan menggunakan baseline dengan asumsi hingga sesuai dengan skenario business usual bau) dan red. hasil yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membantu tim dalam menyusun program kegiatan. ol" uoo o o oosbobog kencana umum energi daerah provinsi ntt page perumusan arah dan penyusunan program kegiatan pada bagian ini dilakukan perumusan arah pengembangan dan tata kelola energi provinsi ntt yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan pengelolaan energi provinsi ntt. selain itu, dijabarkan pula kondisi energi ntt termasuk didalamnya isu dan permasalahan energi dan ekspektasi kondisi energi ntt masa mendatang. lebih lanjut, pokja menyusun program dan kegiatan dalam dokumen red p berdasarkan hasil pemodelan dan analisis neraca energi daerah. program dan kegiatan yang dimasukkan dalam dokumen red p meliputi program dan kegiatan energi yang telah tercantum dalam perencanaan perencanaan terkait energi daerah. penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan baseline dan prediksi hingga selain itu, pokja juga menyusun strategi monitoring dan evaluasi terhadap program program energi yang direncanakan. finalisasi dokumen red p pada tahap ini, tim pokja mep yang telah disusun. masukan masukan yang diperoleh dalam pertemuan pertemuan tersebut diakomodir untuk penyempurnaan dokumen red p ntt. keterkaitan red p dengan perencanaan daerah lainnya hubungan red p ntt dengan run run sebagai penjabaran lebih rinci dari ken dipergunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan red p ntt. red p ini merupakan penjabaran lebih rinci dari run dengan memperhatikan kondisi spesifik dari provinsi ntt dan bersifat lintas sektoral. rencana umum energi daerah provinsi ntt page hubungan red p ntt dengan rencana pembangunan jangka panjang ipjp) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) ipjp dan rpm sebagai bentuk penjabaran perencanaan jangka panjang dan menengah dari provinsi ntt dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan red p ntt. red p ntt ini merupakan penjabaran operasional ipjp dan rpm khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor energi yang bersifat komprehensif, lintas sektor, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. hubungan red p ntt dengan rencana tata ruang wilayah rtrw) provinsi ntt dokumen rtrw juga merupakan acuan dari penyusunan red p ntt. sesuai data bps, pertumbuhan penduduk ntt diperairan meningkat kurang lebih ,6y4 per tahun. dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka konsumsi energi juga diperairan akan meningkat dan membutuhkan penanganan sektor energi yang lebih komprehensif. hubungan red p ntt dengan rencana kerja pemerintah daerah rkd) dan renstra red p sebagai penjabaran perencanaan energi yang disesuaikan dengan kondisi daerah ntt diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah ntt dan juga renstra perangkat daerah khususnya berkaitan dengan bidang energi. hubungan red p ntt dengan dokumen lainnya dokumen lainnya seperti rencana umum kelistrikan rute) pln, dokumen rad grk provinsi ntt, rencana umum kelistrikan nasional run), rencana induk pariwisata daerah, menang rencana uus energi daerah provinsi ntt page dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil zwp3k), master plan dinas perindustrian, kehutanan, lingkungan hidup serta dokumen relevan pendukung lainnya juga digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen red p ntt. sistematika penyusunan red p ntt sistematika penulisan red p nttselain itu, dokumen red p ntt juga menambahkan (satu) bab untuk monitoring dan evolusi dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan red p ntt perlu dimonitor dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana red ntt dapat atau telah diaplikasikan dan tingkat keberhasilan yang dicapai. red p ntt terdiri atas (enam) bab dengan bagian bagian sebagaimana terlihat pada tabel berikut: tabel sistematika red p ntt bab pendahuluan latar belakang aspek regulasi tahapan penyusunan red p ntt keterkaitan red p dengan perencanaan daerah lainnya sistematika penyusunan red p bab ii. kondisi energi daerah isu dan permasalahan energi dan ekspektasi dimasa kondisi energi daerah saat ini yang akan datang kondisi energi daerah masa yang akan datang bab iii. visi, misi, tujuan dan visi energi daerah sasaran energi daerah misi energi daerah tujuan energi daerah boo o ewwjwjwj rencana umum energi daerah provisi ntt page bab iv. kebijakan dan strategi kebijakan energi daerah pengelolaan energi strategi energi daerah daerah instrumen kegiatan daerah program pengembangan energi daerah :c rencana umum energi daerah provinsi ntt page bab ii.provinsi ntt sebagaimana terlihat pada tabel dijabarkan sebagai berikut: tabel isu dan permasalahan energi ntt tidak ada kreatifitas dalam pemanfaatan ketergantungan potensi energi lokal terhadap energi fossil tingginya harga bbm diwilayah tertentu masih sangat tinggi pemanfaatan energi daerah masih didominasi ketergantungan pada energi fosil belum adanya paradigma daerah bahwa energi fosil sebagai penyeimbang ebt pemanfaatan kebutuhan energi daerah untuk sektor sektor strategis pembangunan masih didominasi ketergantungan pada energi fosil intensitas penggunaan energi fosil sangat tinggi) provinsi ntt sebagai daerah kepulauan akses dan infrastruktur yang berakibat lambatnya distribusi energi terbatas energi sekunder. minimnya investasi infrastruktur energi ntt terhambatnya produktivitas potensi ekonomi daerah belum minimnya pemanfaatan ebt belum optimalnya sebagai bahan bakar transportasi dan pengelolaan potensi rumah tangga ebt rendahnya penguatan kapasitas pendampingan pada masyarakat secara terus menerus dalam penggunaan ebt rencana umum energi daerah provinsi ntt page rendahnya kapasitas manajemen masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ebt minimnya investasi daerah dalam pengembangan ebt potensi peran swasta dalam pengembangan ebt belum dioptimalkan pasokan dan permintaan energi final bersumber dari ebt masih sangat kurang pengelolaan energi yang mendukung diversifikasi dan konservasi belum menjadi prioritas. minimnya pemetaan sumber sumber keterbatasan sumber ebt yang ada daerah daya untuk riset dan informasi dan riset pemanfaatan mana dalam potensi sumber daya energi panas bumi pengaya belum dioptimall pengembangan energi belum adanya kajian tentang tata ruang untuk pemanfaatan sumber daya ebt belum sinkronisasi data energi secara umum antar daerah belum adanya riset kajian kaitannya dengan potensi eksplorasi minyak mentah daerah belum kuatnya sinergi kemitraan antara lembaga litbang daerah terbatasnya sumberdaya manusia berorientasi terapan yang menjalankan penelitian dan pengembangan energi daerah. kurangnya prasarana dan sarana riset energi yang berorientasi terapan anggaran penelitian dan pengembangan bidang energi belum menjadi perhatian sehingga menghambat inovasi daerah. belum adanya perda atau aturan daerah belum adanya regulasi lainnya yang mengatur tentang yang mengatur pemanfaatan energi pengelolaan energi belum adanya suatu badan khusus daerah bidang energi daerah yang membantu pemerintah mengevaluasi rencana umum energi daerah provinsi ntt page minimnya pembangunan infrastruktur pemanfaatan energi energi yang memiliki kelayakan yang belum lingkungan hidup memperhatikan isu penggunaan energi yang tidak tea dika beradaptasi dengan perubahan iklim dolan. sid minimnya penggunaan limbah untuk perubahan iklim global sumber energi secara komunal meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat konsumsi energi fosil yang tidak efektif dan efisien kurangnya pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan isu lingkungan tidak sinetronnya agenda nasional dan internasional dengan aktivitas pembangunan daerah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kacasektor energi konsistensi pencapaian tujuan pembanguan daerah berkelanjutan melalui upaya upaya strategis guna mencapai kebijakan energi daerah yang menjadi tujuan red p belum optimal. penyebaran penduduk yang tidak minimnya merata pengembangan sektor intim aid lainnya penunjang kegiatan ekonomi produktif kurangnya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan ekonomi produktif. kondisi energi daerah saat ini proyeksi pemodelan kebutuhan dan pasokan energi jangka panjang dimulai dengan pemahaman atas kondisi saat ini (existing condition) yang mengacu pada (tiga) indikator yaitu indikator sosial ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup. indikator sosial ekonomi indikator sosialrencana umum energi daerah provinsi ntt page indikator sosial ekonomi yang digunakan antara lain: produk regional domestik bruto pdrb), pertumbuhan ekonomi, pdrb perkapita, pertumbuhan pdrb perkapita, populasi, pertumbuhan populasi, populasi perkotaan, dan jumlah rumah tangga provinsi ntt. indikator indikator tersebut disajikan dalam tabel tabel indikator sosial ekonomi ntt tahun ann ama pet petani bea rupiah paru, perang aa, |.) jumlah penduduk jiwa proses 4s71227| loses7| s.i20061 abangan suk tolong 2010x| mas padam mas go) karta boa pee sumber: ntt dalam angka diolah oleh tim red p ntt. indikator energi indikator energi provinsi ntt meliputi. potensi energi provinsi ntt terdiri dari energi fosil dan ebt. potensi energi fosil provinsi ntt belum teridentifikasi secara optimal sedangkan potensi dan pemanfaatan ebt provinsi ntt sudah optimal seperti yang ditampilkan pada tabel www www rencana unit energi daerah provinsi ntt page tabel potensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan provinsi ntt tahun peran ain emas mal mini dan mikro ita cmd mifkeso men biasa non epos bia hip see mma bea han ml. sumber: run perpres rute hijos project potensi ebt yang baru dikembangkan ntt baru sebesar dari total potensi energi yang ada. adapun potensi ebt dari jenis energi air ntt sebesar yang diambil dari rute dimana potensi ini hanya sebesar dari total potensi yang tercantum dalam run untuk kondisi bali, ntt dan ntb sebesar mw. untuk jenis bioenergi kapasitas terpasang sebesar sampai tahun belum bahkan tidak beroperasi optimal karena pasokan bahan baku yang belum tersedia secara terus menerus. potensi potensi ini dijadikan dasar rencana pengembangan ebt dalam red p ntt yang dipastikan memadai untuk mencapai target bauran energi primer setinggi tingginya sampai bersumber dari ebt. pengembangan potensi ini disesuaikan dengan rencana pengembangan potensi ebt dalam run yaitu paling sedikit dari total bauran energi primer pada tahun dan paling sedikit pada tahun kencana umam energi daerah provisi ntt page adapun data indikator energi sebagai dasar pemodelan diambil dari berbagai sumber sebagai data kondisi saat ini untuk memenuhi minimnya ketersediaan data energi provinsi ntt. meskipun demikian data data kondisi saat ini yang disajikan dalam red p ntt sudah memenuhi permintaan data minimum untuk menggambarkan kondisi indikator energi saat ini seperti disajikan dalam gambar gambar dan tabel tabel selanjutnya. sesuai dengan gambar dimana menunjukan besaran share konsumsi listrik antar jenis industri pengolahan (tanpa batubara dan migas) untuk tahungambar share konsumsi listrik antar jenis industri pengolahan (tanpa batubara dan migas) tahun sumber: bps, adapun konsumsi listrik yang dimanfaatkan untuk jenis industri pengolahan ntt tahun yaitu sebesar dirasakan masih sangat kecil. hal ini mengindikasikan bahwa industri industri pengolahan diatas masih mengandalkan bahan bakar lain selain listrik sebagai salah satu sub sektor andalan penopang sektor industri secara keseluruhan, dimana porsi terbesar penyerapan konsumsi listrik dari industri tekstil sebesar diikuti industri semen dan non logam sebesar industri tekstil provinsi ntt hampir rencana unhan energi daerah proveit ntt page dikategorikan sebagai industri kecil yang menjadikan penopang kehidupan rumah tangga. sedangkan industri semen dan non logam menepati urutan dua sebesar industri semen tersebut jika dalam proses produksinya tidak memperhatikan aspek produksi bersih maka akan menjadikannya sebagai salah satu kontributor besar terhadap emisi gas rumah kaca provinsi ntt. untuk sebagian konsumsi listrik baik dari pln dan non pln sebesar seperti tertera pada gambar dimana konsumsi listrik terbesar diserap oleh sektor rumah tangga sebesar atau setara dengan diikuti konsumsi sektor komersial yang meliputi sektor swasta dan pemerintah sebesar atau setara dengan dan yang paling terkecil dikonsumsi oleh industri yaitu hanya sebesar atau setara dengan wwh. konsumsi listrik sektor rumah tangga wh) konsumsi listrik sektor industri wh) konsumsi listrik sektor komersial gambar share konsumsi listrik pln dan non pln per sektor produktif tahun sumber: statistik kelistrikan esdm, untuk penyediaan energi final dari pembangkit berbasis ebt dan non ebt seperti ditunjukan dalam tabel rencana umam energi daerah provinsi ntt page tabel share produksi listrik dari ebt dan non ebt provinsi ntt tahun jenis pembangkit mwh persen total si7zo1o| sumber: statistik kelistrikan esdm, mayoritas persentase berasal dari jenis pembangkit pld sebesar atau setara dengan dan diikuti dengan jenis pembangkit pltu sebesar atau setara dengan dan sisanya dipasok dari jenis pembangkit lainnya termaksud ebt sebesar tidak lebih dari dan jika diasumsikan bauran energi primer bersumber dari ebt secara keseluruhan masih dibawah dan nilai ini yang menjadi dasar pemodelan dalam red p ntt. sektor industri tabel intensitas energi sektor industri pengolahan tahun satuan: sbm miliar rupiah jenis industri (tanpa batubara dan migas) intensitas energisumber: diolah dari berbagai sumber oleh tim red p ntt intensitas energi sektor industri masih cukup besar seperti terlihat pada tabel yang menunjukan intensitas tertinggi pada industri semen dan non logam sebesar sbm milliar rupiah. angka fantastis ini cukup realistis dengan kondisi aktual dimana industri semen dan non logam sebagai industri dengan intensitas konsumsi energi yang tertinggi ntt dengan minimnya sentuhan inovasi dan teknologi pada peralatan proses produksi yang pro terhadap efisiensi konsumsi listrik maka diperkirakan intensitas listrik yang dipakai dalam hal memproduksi hasil produk menjadi tidak bernilai ekonomis tinggi oleh rencana umum energi daerah provisi ntt page karena modal yang dikeluarkan cukup besar dibandingkan dengan pemasukan yang diperoleh selain proses produksi yang tidak ramah lingkungan. adapun nilai intensitas energi ini juga menjadi dasar dari pemodelan red p ntt. sektor transportasi dengan kecenderungan lambatnya penyediaan transportasi massal yang memadai dan yang ramah lingkungan, sehingga memberikan kontribusi nyata penggunaan energi dari sektor ini terbesar skala nasional yaitu sekitar dan jumlah tersebut terus meningkat sebesar pertahun, sedangkan intensitas energi sektor ini tahun level provinsi ntt juga masih cukup besar. adapun total per jenis bahan bakar yang dikonsumsi provinsi ntt tahun yaitu sebesar sbm seperti terlihat pada gambar .01y .42y9 premium minyak solar avtur agas bio solar bbg gambar persentase konsumsi bahan bakar sektor transportasi berjenis tahun sumber: diolah dari bph migas pertamina, dari jumlah total yang dikonsumsi tersebut, jenis minyak solar adalah yang terbesar yaitu atau setara dengan dan diikuti premium sebesar atau setara dengan sbm dan bio solar atau setara dengan sbm dan diikuti oleh avtur sebesar dan lainnya dibawah dimana intensitas penggunaannya masih cukup besar seperti yang tertera pada tabel yang didominasi oleh moda transportasi darat yaitu jenis kendaraan pengguna mobil jika dibandingkan dengan moda transportasi serta jenis kendaraan lainnya seperti seperti bus, truk, sepeda motor, pesawat terbang dan kapal. rencana umum energi daerah provinsi ntt page tabel intensitas energi sektor transportasi tahun perang opening jenis kendaraan satuan energi mobil hybrid sbm juta pnp bus truk yoo sepeda motor perawatan kapal ' '| app adan gitar rupiah asap sbm miliar rupiah sumber: diolah dari berbagai sumber dan hasil analisis tim red p ntt besaran nilai nilai tersebut menjadi dasar pemodelan dalam red p ntt dengan mempertimbangkan data makro sektor transportasi lainnya. menyikapi fenomena konsumsi bahan bakar ini maka perlu dilakukan langkah langkah strategis dalam menetapkan sasaran sasaran kebijakan dengan tujuan mendorong dan memberikan ruang yang sebesar besarnya terhadap peningkatan peran angkutan umum, peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan kualitas lingkungan melalui paling tidak menerapkan program program unggulan pada transportasi perkotaan. rencana umum energi daerah provinsi ntt page sektor rumah tangga indikator energi melalui pendekatan sektor rumah tangga salah satunya bisa dilihat pada tabel yang menunjukan rasio konsumsi listrik antara perkotaan dan perdesaan yaitu sebesar dimana nilai ini yang dipakai dalam pemodelan yang juga memberikan arti adanya gap yang besar dalam pemanfaatan energi final listrik dalam berbagai aspek. tabel rasio konsumsi listrik antara kota dan desa tahun perkotaan perdesaan sumber: susunan hal ini tentunya berdampak pada tingginya intensitas energi yang digunakan oleh rumah tangga perkotaan yang berbasis non ebt yang tidak ramah lingkungan dan memberikan porsi emisi gas rumah kaca dari sektor ini cukup tinggi. konsumsi listrik terbanyak digunakan untuk penerangan, pendingin ruangan, refrigerator, televisi, rice cooker serta peralatan yang menggunakan listrik lainnya. sektor komersil konsumsi listrik sektor komersil yang terdiri dari pemerintahan dan swasta termaksud pihak sosial dan penerangan jalan seperti terlihat pada gambar selama (lima) tahun terakhir yang menunjukan tren semakin menurun, akan tetapi intensitasnya masih cukup tinggi seperti ditunjukan pada tabel khususnya konsumsi sektor pemerintahan yang dipakai banyak untuk keperluan penerangan dan pendingin udara yang tidak efisien dalam penggunaan energi yang berbasis fosil. satuan: sbm lili gambar total konsumsi energi sektor komersil sumber: diolah dari berbagai sumber dan hasil analisis tim red p ntt tabel intensitas energi sektor komersial tahun jenis peralatan satuan intensitas energi pemerintah peralatan listrik penerangan wh pendingin udara sistem transport wh lainnya wh swasta peralatan termal gas bumi sbm miliar rupiah lpg sbm miliar rupiah minyak solar sbm miliar rupiah minyak diesel sbm miliar rupiah minyak tanah sbm miliar rupiah biomassa sbm miliar rupiah bipolar sbm miliar rupiah peralatan listrik penerangan wh miliar rupiah pendingin udara wwh miliar rupiah sistem transport wwh miliar rupiah lainnya wh miliar rupiah sumber: diolah dari berbagai sumber hasil analisis tim red p ntt tingginya konsumsi energi dari sektor pemerintahan diakibatkan penerangan baik penerangan jalan dan sosial yang hampir seluruhnya panjang minin energi daerah provinsi ntt page menjadi tanggung jawab pemerintah. sektor lainnya yang kemungkinan besar mengkonsumsi energi yang cukup banyak adalah sektor transportasi secara teknis untuk sistim transportasinya dengan asumsi lain untuk penggunaan transportasi laut untuk penangkapan ikan serta keperluan lainnya. indikator lingkungan indikator lingkungan dalam red p ntt juga mengacu pada indikator yang digunakan dalam run sesuai peraturan presiden nomor tahun indikator lingkungan hidup yang digunakan adalah emisi gas rumah kaca grk) dengan menitik beratkan pada emisi grk per kapita dan emisi grk per pdb. indikator tersebut dapat dilihat pada tabel tabel emisi gas rumah kaca dari sektor energi tahun indikator satuan emisi grk juta ton co2 emisi grk per ton zeg. kapita kapita emisi grk per ton zeg. juta pdrb rupiah sumber: rad grk prov. ntt, nilai besaran emisi grk dari sektor energi tahun dan diambil dari asumsi peningkatan emisi tahuan sebesar per tahun (setengah dari peningkatan rata rata nasional) atau setara dengan ton zeg. per tahun dari tahun dasar dan tahun target sebesar mon zeg. sesuai dengan nilai rad grk provinsi ntt yang akan dipakai sebagai dasar pemodelan. asumsi kenaikan dari tahun dasar ini hanya berlaku untuk menentukan nilai emisi grk selama (lima) tahun terakhir antara tahun sampai tahun dan nilai setelah itu bergantung pada hasil pemodelan. adapun kenaikan sebesar ton zeg. ini secara realistis berasal dari sektor transportasi dan pembangkit listrik oleh karena penggunaan energi fosil bbm dan batubara. sama halnya dengan skala nasional, emisi grk per pdrb berlaku konstan dimana peningkatan emisi grk provinsi ntt pada tahun dasar tersebut sebanding dengan peningkatan pertumbuhan pdrb sehingga mengindikasikan bahwa emisi grk berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat efisiensi emisi yang rendah. pentana umum energi daerah provisi nit page kondisi energi daerah masa mendatang proyeksi pemodelan energi dan pasokan energi dibuat dengan mempertimbangkan: sasaran sasaran yang diamanatkan oleh ken dan tertuang dalam run seperti yang terlihat pada tabel rencana pengembangan energi dari institusi terkait dan masukan dari pemangku kepentingan seperti organisasi perangkat daerah terkait, pt. pln, perguruan tinggi, maupun lsm dan masyarakat umum dengan memperhatikan prediksi pengembangan teknologi masa yang akan datang namun tetap disesuaikan dengan kondisi lokal provinsi ntt, perkembangan kondisi saat ini yang meliputi indikator sosial ekonomi, indikator energi, dan indikator lingkungan hidup. selain mempertimbangkan kondisi kondisi dari kajian, publikasi resmi, dan atau realisasi program dan kegiatan. tabel integrasi sasaran sasaran yang diamanatkan dalam dengan proyeksi kondisi red p ntt penyediaan juta adi inka ika saad inn his amal art tej tajajaja pena bendera mana klas keren bebas mean bbc gambar (aja jajan mas mesin kera pai kai pembangkit tenaga listrik sains pemanfaatan ng! nami per kapita pemanfaatan toe pemanfaatan bini tren intensitas ho per tahun rasio penggunaan sumber: run, perpres dan proyeksi energi ntt (pemodelan nilai absolute) berdasarkan target bauran energi pada tabel terlihat bahwa ken mengamanatkan agar pengembangan energi prioritaskan pada pengembangan ebt sehingga porsi ebt pada tahun paling sedikit menjadi sedangkan pada tahun paling sedikit mencapai dimana melalui hasil pemodelan read p ntt mampu memenuhi amanat target antara dan tahun dan tahun sama seperti ebt, gas bumi juga diamanatkan oleh ken untuk dimanfaatkan secara optimum sehingga mencapai minimal tahun dan paling sedikit tahun melalui hasil pemodelan read p ntt mampu berkontribusi dalam pemenuhan sasaran tersebut pada tahun penggunaan gas sebesar dan mencapai pada tahun atau naik drastis sekitar dari tahun sisi lain, ken mengamankan agar pemanfaatan minyak bumi dapat diminimalkan sehingga porsi bauran energi dari minyak bumi pada tahun paling banyak 25x dan pada tahun paling banyak sejalan dengan sasaran ken tersebut, red p ntt dengan mempertimbangkan aspek fasilitas pendukung pembangunan yang menggunakan minyak bumi masih tinggi dan butuh waktu untuk menyesuaikan transformasi fasilitas pendukung pembangunan tersebut, sehingga maksimal penurunan persentase penggunaan minyak bumi dari bauran energi daerah pada tahun dan tahun sebesar dan dimana loncatan penurunan rencana umam energi daerah provinsi ntt page penggunaan minyak bumi yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebesar secara keseluruhan ken mengamanatkan bahwa setelah ebt dimanfaatkan secara maksimum, gas bumi digunakan secara optimum, dan minyak bumi dimanfaatkan secara minimal, kekurangan kebutuhan energi akan dipasok dari batubara oleh karena cadangan batu bara indonesia masih tergolong besar. sejalan dengan ken, red p ntt telah memberikan sasaran kontribusi penggunaan batubara dalam bauran energi daerah naik dari tahun menjadi tahun kenaikan ini dianggap cukup signifikan jika mempertimbangkan potensi batubara daerah provinsi ntt yang hampir tidak teridentifikasi. dalam red p ntt kontribusi bauran energi dari gas bumi meningkat dari tahun meningkat menjadi tahun dan terus meningkat menjadi ditahun sejalan dengan potensi gas bumi yang cukup besar. peningkatan ini cukup besar jika mempertimbangkan penyiapan fasilitas pendukung penggunaan gas bumi ini. red p ntt untuk rasio elektrifikasi meningkat menjadi setelah tahun sejalan dengan ken melalui upaya signifikan ditunjukan pada tahun sebesar meningkat dari tahun sebesar o. dalam red p ntt untuk pemanfaatan energi primer perkapita masih jauh dibandingkan dengan ken oleh karena penyiapan fasilitas pendukung yang membutuhkan investasi besar dalam pemanfaatan dan pengembangan energi primer. namun demikian peningkatan ini meningkat tajam dari toe tahun menjadi toe tahun jika dibandingkan dengan pemanfaatan listrik per kapita, dalam red p ntt tahun sebesar dan tahun hanya mampu naik sebesar atau sebesar dari target ken sebesar kwh tahun yang sama. rencana umum energi daerah procirii ntt page struktur pemodelan dan asumsi dasar struktur model yang digunakan dalam perangkat lunak pemodelan terdiri dari asumsi dasar, kebutuhan, transformasi,asumsi dasar ini digunakan untuk menyusun proyeksi pemodelan kebutuhan energi. asumsi dasar yang digunakan dalam pemodelan terbagi atas: demografi yang terdiri atas: populasi pertumbuhan populasi urbanisasi jumlah rumah tangga jumlah anggota rumah tangga tabel demografi ram ema sama sama sana| sasa) sma cas) ca) tama) san dalujujuju ulu urbanisasi | 2is| mil ma| m3| me| tin vas) tone tama mane) asn ne) ekonomi makro yang terdiri atas: pendapatan domestik regional bruto pdrb) pertumbuhan pdrb pdrb per kapita pertumbuhan pdrb per kapita tabel ekonomi makro tama sal maa) na) mo) pam dalolajalaf spa oma saj aaa maja aam loo daboajajofalal sala beberapa parameter indikator yang digunakan dalam membuat asumsi dasar atas adalah sebagai berikut: angka pdrb atas dasar harga konstan tahun pertumbuhan ekonomi tahun atas dasar realisasi tahun provinsi ntt dan secara nasional pertumbuhan ekonomi tahun berdasarkan apbn tahun dan apbd ntt tahun pertumbuhan ekonomi tahun berdasarkan rpm dan rpm provinsi ntt tahun pertumbuhan ekonomi tahun s d berdasarkan asumsi dalam ken dan bau.,,, struktur pemodelan yang digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini. rencana umum energi daerah provinsi ntt page pdb pertumbuhan pdb pdb per kapita pertumbuhan pdb per kapita populasi laka pertumbuhan populasi urbanisasi jumlah rumah tangga bisa transportasi industri dan bahan baku desa rumah tangga komersial sektor lainnya transformasi pembangkit listrik kilang minyak kilang gas bumi transformation infrastruktur lainnya losses oren use means, potensi, cadangan dan produksi energi yaitu res minyak bumi gas bumi batu bara ebt bnn aramodel. terasi gambar struktur pemodelan red p ntt catatan: gambar adalah struktur pemodelan secara nasional. khusus untuk provinsi ntt, dengan melihat potensi yang ada sampai saat ini, maka tidak mempertimbangkan kilang minyak, batubara, produksi lpg, produksi dme serta beberapa produksi lainnya. hasil pemodelan red p ntt kebutuhan dan pasokan energi dengan mengacu kepada sasaran ken yang tertuang dalam run dan kondisi lokal provinsi ntt, dilakukan pemodelan dengan hasil sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut: aan pasokan transformasi energi final kebutuhan pamor mak transportasi industri" ang tua sandar: komersil ebt min sektorlainnya "termaksud bahan baku toe pembangkit ebt ,54gw pembangkit fosil gambar hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi provinsi ntt tahun hasil pemodelan kebutuhan energi final pada tahun diperkirakan mencapai toe dengan sektor transportasi merupakan pengguna terbesar energi final yaitu sebesar selanjutnya diikuti oleh sektor rumah tangga sebesar adapun sektor industri (termasuk untuk bahan baku), sektor komersil dan sektor lainnya menggunakan energi final masing masing sebesar yo. hasil pemodelan pasokan energi primer pada tahun mencapai toe. dengan efisiensi sebesar angka ini cukup optimistis karena telah mempertimbangkan faktor peningkatan teknologi. hasil pemodelan untuk bauran energi primer provinsi ntt pada tahun sudah sesuai dengan ken, yaitu ebt minimal adapun untuk tahun proyeksi kebutuhan energi final mencapai toe dan pasokan energi primer mencapai toe. rincian bauran energi primer, energi final, dan sektor pengguna pada tahun dapat dilihat pada gambar rencana unhan energi daerah provinsi ntt page pasokan transformasi energi final kebutuhan toe toe minyak bumi listrik transportasi" gas industri batubara bbm rumah tangga" batubara komersil ebt lainnya sektor lainnya total "termaksud infrastruktur dan kualitas pembangkit ebt ,24gw pembangkit fosil gambar hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi provinsi ntttransportasi dengan porsi dan sektor rumah tangga sebesar y6. selanjutnya diikuti oleh sektor industri sebesar y6. sektor lain yang cukup besar menggunakan energi final adalah sektor komersial dan sektor lainnya masing masing sebesar yo. untuk kebutuhan energi final provinsi ntt masih didominasi oleh sektor transportasi dan rumah tangga dengan total kebutuhan yaitu sebesar ribu boe (barel oil equivalent) pada tahun dan sebesar ribu boe (barel oil equivalent) pada tahun seperti terlihat pada gambar (ee rencana utan energi daerah provinsi ntt page ribu barel non energi sektor lainnya komersial rumah tangga transportasi industri gambar hasil pemodelan kebutuhan energi final per sektor kebutuhan energi provinsi ntt paling banyak oleh karena mobilitas masyarakat yang setiap tahun semakin produktif yang ditandai dengan pergerakan tren permintaan energi sektor transportasi yang besar disertai dengan kualitas hidup masyarakat yang semakin meningkat dimana kebutuhan energi sektor rumah tangga juga meningkat pesat setelah permintaan dari sektor transportasi. diharapkan pasokan energi primer ebt khususnya dari panas bumi yang mempunyai potensi cukup besar provinsi ntt selain diserap oleh sektor rumah tangga akan diserap juga oleh sektor industri serta sebagian kecil untuk sektor produktif lainnya melalui sub sektor yang agregat seperti pertambangan, konstruksi, dan perikanan tangkap sebesar dimana konsumsi terbesar dipasok untuk perikanan tangkap dengan komposisi tren kebutuhan energi per jenis dari ebt dan non ebt, namun jenis premium akan menurun kecuali minyak solar. sedangkan kebutuhan energi final rencana umum energi daerah precinct ntt page berjenis menunjukan tren yang berpihak pada ken, dimana tahun bauran energi final berjenis masih didominasi oleh minyak dan gas dan porsi ebt cukup kecil dan pada tahun dan pada tahun meningkat drastis seperti ditunjukan pada tabel tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final berjenis satuan: ribu barel oil eg. listrik gas bumi premium avtur fi) minyak tanah fo) fi) minyak solar fo) minyak bakar lpg batubara agas bio solar bio premium minyak diesel biomassa komersial bioavtur ebt lainnya peningkatan kebutuhan energi final per jenis bahan bakar atas masih didominasi oleh jenis energi listrik dan premium yang selaras dengan kebutuhan energi final persektor. kebijakan transformasi energi primer untuk transportasi perlu mendapat perhatian pemerintah nasional dan daerah khususnya transformasi premium dan solar menjadi bio premium dan bio solar guna mendukung ken, selain itu transformasi pembangkit listrik untuk kebutuhan rumah tangga perlu mendapat perhatian penuh rencana umam energi daerah provinsi ntt page pemerintah khususnya keberpihakan terhadap pasokan energi primer ebt melalui upaya upaya strategis pengelolaan energi daerah guna mendukung ken. adapun kebutuhan energi final listrik untuk memasak menunjukan tren yang baik untuk daerah perkotaan. hasil pemodelan tahun penggunaan listrik untuk memasak sebesar ribu boe perkotaan. sedangkan untuk tahun penggunaan listrik untuk memasak sebesar ribu boe pada daerah perkotaan seperti terlihat pada tabel tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final listrik untuk memasak satuan: ribu barel oil eg. untuk memasak perkotaan kualitas hidup masyarakat perkotaan semakin baik oleh karena pemanfaatan energi listrik khususnya untuk memasak dimana memerlukan upaya atau dorongan dari pemerintah untuk mempercepat penggunaan listrik untuk memasak, hal ini menunjukkan ketergantungan terhadap energi listrik semakin tinggi dengan harapan penggunaan sumber energi primer untuk pembangkit listrik dari ebt guna menekan tingkat emisi grk yang cukup signifikan kontribusi dari aktivitas memasak daerah provinsi ntt. seperti halnya penggunaan energi akhir terbesar dari sektor transportasi, dimana hasil pemodelan penggunaan mobil dan motor listrik masing masing untuk tahun sebesar dan dan meningkat menjadi dan tahun dan terus meningkat menjadi dan tahun seperti ditunjukan dalam tabel dan tabel hal ini memberi arti pa. pentana upon energi daerah provinsi ntt page bahwa penggunaan listrik untuk kendaraan secara optimal mampu menekan peningkatan emisi grk selain meningkatkan kebutuhan listrik per kapita dimasa mendatang sesuai target ken. tabel hasil pemodelan persentase penggunaan mobil listrik satuan: ribu barel oil eg. listrik d001 g01m gas bumi premium ira tao gii g50 wana solar bio solar bio premium tabel hasil pemodelan persentase penggunaan motor listrik satuan: ribu barel oil eg. tidak ama sni aya .26y9 maa bio premium untuk terealisasi target ken dan red p ntt melalui perkiraan hasil pemodelan, diharapkan adanya kebijakan dari pemerintah yang mendorong investasi bidang infrastruktur jalan darat selain dibutuhkan riset dan pengembangan baik daerah dan tingkat pusat berkaitan dengan kesiapan dan kehandalan kendaraan listrik masa mendatang. merujuk hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi daerah provinsi ntt, lebih lanjut dalam struktur pemodelan transformasi energi yang mencakup kegiatan pembangkitan tenaga listrik, penggunaan sendiri dan rugi rugi untuk proyeksi penyediaan kapasitas pembangkit listrik dengan didasari pada beberapa asumsi khusus seperti tren populasi, pertumbuhan ekonomi, rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita. ra. rencana umum pergi daerah provinsi ntt page dalam ken, sasaran utama pemenuhan penyediaan pembangkit tenaga listrik tahun sebesar dan tahun sekitar gw. dari hasil perhitungan pemodelan red p ntt, penyediaan pembangkit listrik tahun diperkirakan sebesar dan tahun diperkirakan sebesar gw. hal ini berarti red p ntt sejalan dengan ken dimana kenaikan penyediaan pembangkit listrik dari tahun tahun sebesar kurang lebih proyeksi pembangunan tenaga listrik dapat dilihat pada gambar aan met gambar hasil pemodelan penyediaan kapasitas listrik tahun porsi energi fosil dalam penyediaan kapasitas pembangkit listrik terus dikurangi. berdasarkan kapasitas terpasang pembangkit listrik, porsi pembangkit fosil pada tahun sekitar dan akan diturunkan menjadi pada tahun dan pada tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel rencana umum energi daerah provinsi ntt page tabel hasil pemodelan penyediaan kapasitas listrik tahun satuan: mem lama ter s51.50w fosil s57.95y total catatan: ebt termaksud gas dan biomassa sehingga prestasinya meningkat pada tahun porsi antara pembangkit ebt dan pembangkit fosil mengalami kondisi statis yang mengindikasikan bahwa kondisi pembangkit yang mempengaruhi ekonomi berjalan stabil dimana besaran pembangkit ebt telah mencapai titik optimal dari segi pemanfaatan. kondisi ini dipengaruhi oleh prediksi ekonomi provinsi ntt yang perlu diberikan perhatian yang lebih serius melalui kebijakan yang lebih berpihak secara universal menuju ekonomi hijau dan pola konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption) yang perlu terus diniatkan melalui promosi besar besaran dalam pemanfaatan ebt sebagai penggerak ekonomi provinsi ntt. akan tetapi bauran pembangkit listrik ebt dan fosil bisa dikatakan cukup baik dimana porsi fosil semakin berkurang dan ebt semakin bertambah seperti ditunjukan pada gambar rencana unum energi daerah prostat ntt page aii others pltu batubara plt mesin gas plt @pld minyak pld bio solar plt mini mikrohidro plt panas bumi plt plt biomassa plt surya plus plt bayu plt plt laut gambar hasil pemodelan penyediaan kapasitas pembangkit listrik tahun namun demikian dikarenakan proses transformasi energi yang membutuhkan investasi yang besar dan didorong dengan kebijakan terhadap ebt yang semakin diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan energi primer melalui dorongan ken melalui kementerian terkait secara terus menerus sehingga proyeksi pada hasil pemodelan bauran penyediaan kapasitas pembangkit listrik tahun sebesar dari ebt, dari gas, dari minyak dan sisanya dari kontribusi batubara sebesar o. sedangkan pada tahun porsi bauran pembangkit listrik dari ebt meningkat tajam sebesar ,16y4: gas sebesar ,264o, minyak dan sisanya diisi oleh batubara sebesar seperti terlihat pada gambar rencana umam energi daerah provinsi ntt page ebt gas minyak batubara gambar hasil pemodelan bauran penyediaan kapasitas pembangkit listrik tahun peningkatan tajam sesuai target ken khususnya antara tahun sampai tahun dimana diasumsikan pada tahun tahun tersebut perkembangan teknologi pembangkit sudah sangat baik khususnya pembangkit dari ebt dan disertai dengan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi ebt namun demikian masih sekitar ,18y pasokan penyediaan kapasitas pembangkit listrik masih dari batubara. penurunan dampak emisi gas rumah kaca sektor pembangkit listrik diproyeksikan akan menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti oleh sektor industri dan sektor transportasi. proyeksi emisi grk pada tahun sebesar mon co2 eg. atau setara dengan 4y46 dari total emisi nasional dan besaran emisi grk per kapita adalah tco eg. sedangkan untuk tahun emisi grk sebesar mon co eg. atau setara dengan dari rencana umum energi daerah provinsi ntt page total emisi grk nasional dan besaran emisi grk per kapita adalah oze eg., sebagaimana dapat dilihat pada gambar satuan: mon co2e industri pembangkit listrik transportasi rumah tangga komersial sektor lainnya gambar emisi gas rumah kaca provinsi ntt tahun hasil pemodelan pencapaian sasaran ken akan memberikan dampak penurunan grk secara signifikan apabila dibandingkan dengan bau. penurunan emisi grk tahun sebesar 9y6 dan pada tahun hanya mampu sebesar dimana kedua skenario tersebut sudah memperhitungkan emisi grk kontribusi dari pembangkit listrik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar rencana umum energi daerah provinsi ntt page mon zeg. (anis 2s) skenario sau skenario bau pem skenario red pai gambar penurunan emisi gas rumah kaca provinsi ntt tahun penurunan emisi grk disebabkan oleh empat faktor kebijakan nasional: pertama, diversifikasi energi, dengan meningkatkan porsi ebt dan mengurangi porsi energi fosil,, ketiga, substitusi penggunaan energi dari bbm gas bumi, dan keempat, pelaksanaan program konservasi energi pada tahun tahun mendatang. penurunan emisi grk sudah sejalan dengan intended nationally determined contribution indo) indonesia yang merupakan bagian dari komitmen indonesiaprovinsi ntt tahun hanya mampu sebesar atau setara dengan mon co eg. dan pada tahun penurunannya hanya mampu sebesar atau setara dengan mon eg. namun jika dibandingkan dengan emisi grk nasional pada tahun kontribusi emisi provinsi ntt sebesar dari total nasional sedangkan pada tahun kontribusinya sebesar yo. ini berarti bahwa aktivitas ekonomi kencana umum pergi daerah provinsi ntt page hanya memberikan ruang penurunan emisi terbesar sampai tahun melalui memperkenalkan ebt, namun tidak mampu menurunkan lebih besar dari 14y6 setelah tahun oleh karena fasilitas teknologi khususnya untuk pembangkit listrik ebt perlu upgrade melalui inovasi efisiensi energi. konservasi energi proyeksi konservasi energi dilakukan pada semua sektor pengguna yang mengacu pada kebijakan nasional melalui: pertama, implementasi manajemen energi, kedua, penghematan bahan bakar, ketiga, efisiensi peralatan, dan keempat, penggantian peralatan yang lebih standar sektor sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial,,06y6 terhadap bau. sedangkan tahun potensi efisiensi diperkirakan sebesar toe atau setara dengan efisiensi terhadap bau. proyeksi konservasi energi dapat dilihat pada gambar satuan toe ats skenario bau skenario red jas" konservasienergi oon, lli a.a . bau gambar konservasi energi pada sisi kebutuhan provinsi ntt tahun rencana upin seni daerah provinsi ntt page elastisitas energi dalam red p ntt, merujuk pada elastisitas energi final yang mana merupakan rasio pertumbuhan konsumsi energi final dengan pertumbuhan pdb pada periode waktu yang sama. elastisitas energi yang rendah atau bawah (satu), menunjukkan penggunaan energi yang efisien, karena untuk meningkatkan pertumbuhan pdb, hanya dibutuhkan pertumbuhan kebutuhan energi bawah sesuai dengan target ken bahwa elastisitas energi harus bawah (satu) mulai tahun maka elastisitas energi pada tahun diproyeksikan sebesar secara bertahap elastisitas energi akan menurun dari tahun tahun dan pada tahun target elastisitas energi menjadi sebesar yang menunjukan penggunaan energi daerah akan semakin efisien sebagaimana dapat dilihat pada gambar geni yana, mes skenario red uga skenario . seba nri trap san tea gambar elastisitas energi provinsi ntt tahun bab iii. visi, misi, tujuan dan sasaran energi daerah visi terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi yang berkeadilan, handal dan berwawasan lingkungan. misi menjamin pengelolaan energi secara berkelanjutan mewujudkan kelembagaan sektor energi yang berdaya saing tujuan tujuan pengelolaan energi provinsi ntt adalah terjaminnya ketersediaan dan akses energi provinsi ntt terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan energi secara optimal, efektif dan efisien serta berkelanjutan terwujudnya kelembagaan sektor energi yang berdaya saing yang melibatkan masyarakat, pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya sasaran sasaran pengelolaan energi provinsi ntt meliputi: terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun sebesar toe dan pada tahun sebesar toe dengan rincian bauran energi primer yang optimal: ebt paling sedikit atau setara toe pada tahun dan paling sedikit 39x atau setara toe pada tahunkencana umum energi daerah provinsi ntt page gas bumi minimal atau setara toe pada tahun dan minimal atau setara toe pada tahun tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun sebesar toe dan pada tahun sebesar toe. terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar gw. tercapainya pemanfaatan listrik perkapita pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar wh. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar pada tahun sampai pada tahun dan menuju pada tahun tercapainytersedianya instrumen kelembagaan yang melibatkan multi stakeholders dalam pembangunan energi daerah. bab iv. kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah potensi penyediaan energi primer hasil permodelan menunjukkan bahwa terjadi titik paling optimal dalam penyediaan dan pemanfaatannya tahun diukur dari pembangkit yang bersumber dari ebt sebesar ,03y6 dan tahun setelah itu pada kisaran antara dan dibandingkan dengan pembangkit yang bersumber dari fosil. kondisi ini sangat sesuai dengan target run dan potensi ebt provinsi ntt. akan tetapi, pemanfaatannya masih didominasi oleh sektor rumah tangga dan transportasi. dengan demikian, perlu adanya upaya untuk pemanfaatan energi yang mendukung prioritas pembangunan daerah terutama pada sektor produktif lainnya antara lain pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. adapun gambaran umum sektor unggulan yang dapat menyerap penggunaan energi dapat dijabarkan antara lain, pertama, sektor pariwisata sebagai potensi unggulan sebagai gambaran bahwa jumlah wisatawan yang mengunjungi provinsi ntt pada tahun berjumlah orang terdiri atas wisatawan mancanegara sebanyak orang dan wisatawan domestik sebanyak orang. jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu orang. kedua, sektor pertanian dimana untuk jangka pendek masih berbasis lahan kering yang mempunyai kisaran luasan lahan potensial mencapai juta hektar yang dapat ditanami umbian umbian dan palawija (jagung, padi, sorghum, kacang hijau) serta tanaman cendana sebagai ikon provinsi. ketiga, sektor perkebunan dengan potensi unggulan seperti asam biji, kelapa, kopi, kakao dan kemiri. keempat, sektor perternakan dengan kondisi yang sangat menunjang pengembangan peternakan skala menengah skala besar seperti ranch sapi dan kuda serta pengembangan ternak babi sebagai potensi mature untuk pengembangan biogas. kelima, pada sektor perikanan diharapkan adanya pembangunan industri perikanan, pusat pendaratan ikan dan cold storage (sentra kelautan dan perikanan terpadu). anna mana rencana umum energi daerah provinsi ntt page adapun potensi perikanan hasil tangkap sangat besar dengan luasan wilayah tangkapan ikan hampir tiga kali dari luas daratan provinsi ntt atau km2?. berdasarkan ntt dalam angka jumlah produksi perikanan tangkap tahun sebesar ton diasumsikan membutuhkan energi sebesar juta liter dan potensi kebutuhan listrik sebesar juta wh. dengan demikian, untuk implementasi hasil pemodelan dalam program kegiatan perlu disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan. kebijakan energi daerah kebijakan energi daerah dirumuskan dalam (dua) pengelompokan utama yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung. kebijakan utama terdiri dari: ketersediaan energi untuk kebutuhan daerah, prioritas pengembangan energi daerah, dan pemanfaatan sumber daya energi. ketiga kebijakan utama tersebut ditunjang oleh kebijakan pendukung yaitu: konservasi energi: konservasi sumber daya energi, dan diversifikasi energi. kebijakan kebijakan tersebut akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan. strategi energi daerah strategi energi daerah dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan utama dan pendukung. kebijakan utama terdiri dari (lima belas) strategi. kebijakan utama pertama terdiri (lima) strategi, kebijakan utama terdiri dari (empat) strategi, dan kebijakan utama terdiri dari rencana energi daerah provinsi ntt page (enam) strategi. kebijakan pendukung terdiri dari (enam) strategi. detail strategi strategi tersebut pada setiap kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut: tabel kebijakan dan strategi energi daerah provinsi ntt ketersediaan energi untuk meningkatkan eksplorasi sumber daya, kebutuhan daerah potensi dan atau cadangan terbukti energi ebt meningkatkan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan atau dari sumber luar meningkatkan keandalan sistem produksi, penyimpanan dan distribusi energi memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan dan daya tampung ketersediaan sumber energi pemanfaatan lahan yang memiliki nilai ketahanan nasional dan atau nilai strategis lebih tinggi jika terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan dalam penyediaan energi eksplorasi pemanfaatan ebt secara masif dengan cara cara yang baik dan benar pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pemanfaatan energi termaksud penyiapan cadangan energi baik infrastruktur dan sumberdaya manusia eksistensi penelitian dan pengembangan bidang energi prioritas pengembangan energi pengembangan ebt panas bumi, pengembangan ebt mikro mini hidro pengembangan ebt surya pengembangan ebt angin ce) pengembangan ebt bioenergi pengembangan ebt arus laut pemanfaatan sumber daya energi pengembangan ebt panas bumi untuk mendukung pembangunan smelter dan infrastruktur lainnya pengembangan ebt mikro mini untuk menjamin ketersediaan energi pedesaan 'c) pengembangan ebt surya untuk penyediaan energi bagi masyarakat pedesaan, fasilitas umum dan pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu menjamin ketersediaan energi daerah pesisir dan pedesaan. ec) pengembangan ebt bioenergi untuk listrik rumah tangga pengembangan ebt arus laut untuk mendukung pembangunan industri, dan listrik pedesaan kebijakan pendukung konservasi energi, konservasi konservasi sumber daya energi sumber daya energi, dan dilaksanakan dengan pendekatan lintas diversifikasi kue, mal jiki lalui dengan tata ruang provinsi dan daya dukung lingkungan hidup konservasi energi dan efisiensi pengelolaan sumber daya energi konservasi energi sektor industri daya saing pemerintah daerah menetapkan pedoman dan penerapan kebijakan konservasi energi khususnya bidang hemat energi ce) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan diversifikasi iegosita konservasi sumber daya energi dan ketahanan energi daerah kelembagaan energi daerah dalam pengelolaan energi guna terwujudnya optimalisasi yang baik daerah yang melibatkan lintas sektor, seperti instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, perlu dibentuk semacam badan energi daerah dengan koordinasi dengan dinas esdm yang akan diuraikan lebih lanjut fungsi dan tugasnya dan diharapkan mendukung unsur pemerintah dalam kelembagaan daerah terkait. adapun kelembagaan daerah terkait antara lain: dinas esdm, bapelitbangda provinsi ntt dinas perhubungan, dinas perindustrian, dinas lingkungan hidup daerah, dinas kehutanan, dinas perdagangan, dinas pemukiman dan tata ruang, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dinas dinas pemberdayaan masyarakat desa kementerian esdm pertamina pln perguruan tinggi badan usaha milik daerah badan usaha milik desa pemerintah kabupaten kota asosiasi sektor energi daerah mitra pembangunan lainnya instrumen kebijakan energi daerah instrumen kebijakan merupakan perangkat legalisasi tingkat provinsi atau kabupaten kota yang diperlukan terkait dengan implementasi perencanaan energi daerah. rumusan instrumen kebijakan ini berdasarkan rencana kegiatan energi daerah yang secara detail dapat dilihat pada tabel uoe rencana umam energi daerah provinsi ntt page program kegiatan pengembangan energi daerah program pengembangan energi daerah merupakan implementasi dari rumusan sasaran, kebijakan (utama dan pendukung) dan strategi energi daerah. program kegiatan pengembangan energi daerah dilakukan pada sektor sektor sebagai berikut: rumah tangga komersil transportasi industri sektor lainnya yang meliputi sektor pariwisata, perikanan tangkap (penangkapan dan pengolahan), pertanian, kehutanan, konstruksi, dan pertambangan. pasokan energi primer pasokan energi primer provinsi ntt berjenis energi secara rinci dapat dilihat pada table berikut. tabel hasil pemodelan pasokan energi primer jenis energi minyak bumi, gas bumi, batubara provinsi ntt dalam aktivitasnya masih sangat tergantung pada sumber energi fosil terutama minyak bumi sebagai sumber energi primer ntt. meskipun demikian, perlu dilakukan upaya upaya untuk menurunkan share minyak bumi dalam share energi ntt dalam beberapa tahun kedepan. sesuai hasil pemodelan, pasokan minyak bumi, gas bumi, batubara terlihat pada tabel diatas. adapun sumber sumber energi tersebut sepenuhnya dipasok dari impor energi dari luar provinsi ntt berdasarkan kebijakan nasional. untuk memastikan pasokan ini tetap tersedia maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi ntt adalah melakukan ama ae www www rencana umam energi daerah provinsi ntt page koordinasi dengan pemerintah pusat. selain itu, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai penyediaan energi primer seperti pada tabel atas adalah: pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan penampung depo depo bbm wilayah kepulauanebt hasil pemodelan pasokan energi primer ebt dalam bauran energi primer pada tahun sebesar toe) pada tahun dan toe) pada tahun porsi bauran ebt ini sudah sesuai dengan target bauran energi primer ebt dalam ken dan run yaitu paling sedikit pada tahun dan paling sedikit pada tahun hasil pemodelan pasokan energi primer ebt dapat dilihat pada tabel berikut: tabel hasil pemodelan pasokan energi primer ebt tahun satuan: toe pan aan man rencana umam energi daerah provinsi ntt page berdasarkan hasil pemodelan pasokan energi primer dari ebt untuk mencapai sasaran bauran ebt dalam red p ntt maka kapasitas penyediaan pembangkit listrik ebt tahun harus sekitar dan pada tahun sebesar gw. adapun proyeksi pasokan ebt yang menghasilkan listrik maupun pemanfaatan langsung pada tahun dan tahun dapat dilihat pada tabel yang merupakan hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik ebt berjenis pembangkit sebagai berikut: tabel hasil pemodelan pengembangan pembangkit listrik ebt satuan: toe jenis pembangkit polo lautan lala plt mini mikrohidro pumiitrp los use sos a50 bumi plt plt biomassa plt suryaplts plt bayu plt laut o o o)oe kota 20s6e adapun sasaran pertama adalah terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun sebesar toe million tonnes oil equivalent) dan pada tahun sebesar toe dengan rincian bauran energi primer yang optimal dimana:tahun dan minimal atau setara toe pada tahun rencana una energi daerah provinsi ntt page ebt paling sedikit atau setara toe pada tahun dan paling sedikit 39y6 atau setara toe pada tahun dengan kegiatan meliputi: meningkatkan kualitas dan kuantitas survei potensi energi air, panas bumi, matahari (surya), angin, biomassa, arus laut, dan ebt lainnya yang dilengkapi dengan data pemetaan, studi kelayakan, detailed engineering design yang sesuai. memfasilitasi penyediaan lahan dan kemudahan lainnya berupa insentif baik fiskal dan non fiskal dalam rangka mewujudkan pembangunan pembangkit listrik yang telah direncanakan dengan target: pltu batubara: plt: mw, pld minyak: mw, pld solar: mw: plta: mw, plt mini mikrohidro: mw, plt: mw, plt biomassa: mw, plus: mw: plt bayu: mw: plt laut: mw. pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan penampung depot depot bbm wilayah kepulauan. menyiapkan dan memelihara lokasi sumber energi air dan panas bumi kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. merehabilitasi lingkungan daerah sumber energi panas bumi dan air. menyusun peraturan perundang undangan terkait sumber daya air. aaaaeawaa www rencana upin energi daerah provinsi ntt page membangun infrastruktur penyediaan energi untuk sektor transportasi, industri, perikanan dan pertanian yang belum memiliki akses terhadap energimelakukan riset bidang energi yang dibutuhkan berdasarkan potensi ketersediaan energi setempat dan karakteristik masyarakat. mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian untuk penerapan teknologi secara komersial. memperkuat kerjasama antar lembaga penelitian dan pengembangan dengan pemerintah daerah. il. melakukan penguasaan dan alih teknologi bidang energi terutama pengembangan ebt. menyelenggarakan pelatihan dan bintik bidang energi terutama dalam pemanfaatan ebt. sasaran kedua adalah terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar dengan kegiatan sebagai berikut: memfasilitasi pembangunan fasilitas blending. memfasilitasi pengembangan bioetanol. kebutuhan energi final perhitungan kebutuhan energi final persektor berdasarkan hasil pemodelan yang menggunakan asumsi atas dapat dilihat pada tabel berikut: www www rencana umam energi daerah provinsi ntt page tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final per sektor satuan: toe rumah tinggi komersial 1sortasi industri sektor lain total kebutuhan energi final per sektor tersebut dipasok oleh jenis jenis energi yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel tabel hasil pemodelan kebutuhan energi final per jenis untuk seluruh sektor satuan: toe jenis energi gas bumi premium 9s0o avtur minyak tanah minyak solar 6e8ss minyak bakar |4a lpg j1020) batubara bio solar ' | bio premium minyak diesel biomassa komersial| bioavtur ' ebt lainnya sasaran ketiga adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar pada tahun sampai pada tahun dan menuju pada tahun dengan kegiatan memfasilitasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama wilayah wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil. w rencana umum energi daerah provinsi ntt page sasaran empat adalah tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun sebesar toe tonnes file equivalent) dan pada tahun sebesar toe dengan kegiatan antara lain: mengembangkan sistem tenaga listrik terpusat berbasis ebt dan penyediaan infrastruktur mikro grid smart grid untuk penyediaan listrik wilayah wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan listrik pln. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biomassa termasuk lahan untuk penyediaan bahan bakunya paling sedikit (satu) unit percontohan per kawasan pulau timor, flores, sumba). memfasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan energi biomassa. pemanfaatan potensi land filled passes sampah perkotaan. menggalakkan budidaya tanaman tanaman biomassa non pangan. pengembangan sumber energi tenaga panas bumi, air, bioenergi, surya, angin, arus laut, biomassa dan ebt lainnya sesuai dengan potensi energi setempat untuk sektor rumah tangga, industri, komersil, transportasi, dan sektor lainnya. memberlakukan kewajiban sel surya minimum sebesar dari luas atap bangunan kompleks industri dan bangunan komersial, bangunan pemerintah serta bangunan fasilitas umum lainnya melalui ijin mendirikan bangunan imb). memberlakukan kewajiban pemanfaatan sel surya minimum sebesar dari total penerangan jalan umum. pengembangan kapasitas sdm dalam pemanfaatan dan keberlanjutan ebt technical assistant dan manajemen pengelolaan (koperasi bumdes), analisis bencana dalam feasibility study). rencana umam energi daerah provinsi ntt page memfasilitasi pembangunan virtual pipeline untuk kebutuhan sektor industri, komersil, rumah tangga, transportasi serta sektor relevan lainnya memfasilitasi pembangunan terminal dan gasifikasi untuk memenuhi bahan bakar gas. memfasilitasi pembangunan sbg dalam rangka percepatan pelaksanaan subtitusi bbm dengan gas sektor transportasi. mencantumkan kebutuhan lahan sbg dalam rtrw. memfasilitasi pembangunan jaringan gas kota bagi sambungan rumah tangga hingga pada tahun membangun fasilitas biogas. mewajibkan kendaraan pemerintah menggunakan bahan bakar gas bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur gas. sasaran kelima adalah tercapainya pemanfaatan listrik perkapita pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar dengan kegiatan meliputi: memfasilitasi pembangunan infrastruktur stasiun pengisian energi listrik. optimalisasi penggunaan mobil dan atau motor listrik terutama untuk kendaraan dinas bagi daerah sudah memiliki infrastruktur pengisian energi listrik untuk transportasi. sosialisasi dan advokasi penggunaan kompor listrik. meningkatkan pembangunan infrastruktur kelistrikan kawasan industri dan daerah strategis ekonomi lainnya berdasarkan arahan rtrw dalam rangka meningkatkan investasi ntt. penyediaan energi listrik untuk pengembangan potensi ekonomi lokal pada kawasan megapolitan sentra kelautan perikanan terpadu, agropolitan dan kawasan strategis lainnya yang tersebar wilayah provinsi ntt. pee www rencana umum energi daerah precinct ntt page sasaran keenam adalah tersedianya instrumen kelembagaan dalam pembangunan energi daerah dengan kegiatan kegiatan antara lain: penyusunan perda red p ntt menyusun peraturan perundang undangan terkait sumber daya air penyusunan rukh penyusunan peraturan investasi energi daerah penyusunan perda kawasan strategis provinsi asistensi dan verifikasi rencana tata ruang kabupaten kota penyusunan perlu terkait pemanfaatan ebt dan turunan dari red energi daerah membuat regulasi daerah terkait upaya konservasi energi menetapkan kerjasama pembelian tenaga listrik dari pemanfaatan ebt pembentukan badan energi daerah. pendampingan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi energilainnya dalam pengelolaan energi daerah mengintegrasikan dokumen red p ntt dalam ipjp, rpm, rpm des, rtrw, zwp3k, rukh dan rencana rinci lainnya oo. advokasi penggunaan dana desa untuk pengelolaan energi tingkat desa destinasi, sosialisasi kajian potensi, pasokan, permintaan dan pemanfaatan energi daerah dg. menerapkan pembangunan wilayah terpadu dengan jalur transportasi transit oriented development tod) rencana unum energi daerah provinsi ntt page kajian potensi pemanfaatan energi pada sektor pariwisata, pertanian lahan kering kepulauan, perkebunan, peternakan dan perikanan kajian pemanfaatan teknologi bidang energi yang ramah lingkungan sosialisasi perda dan perlu tentang energi daerah supervisi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi energi daerah peningkatan kapasitas perempuan dalam pengelolaan energi tingkat desa monitoring dan evaluasi dan pelaporan terpadu perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan energi daerah rapat koordinasi energi daerah. diklat energi diklat lingkungan bagi asn bidang energi aa. beasiswa sekolah bidang energi konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi kebijakan tentang konservasi dan efisiensi pemanfaatan energi sudah tercakup dalam sub bab kebutuhan energi per jenis energi. kebijakan ini dilaksanakan untuk mencapai sasaran ketujuh adalah tercapainya konservasi energi sebesar tahun ,11y6 tahun dan ,05y6 tahun sertdengan rincian kegiatan meliputi: membuat regulasi daerah terkait upaya konservasi energi. melakukan sosialisasi dan advokasi upaya upaya konservasi energi. penerapan desain bangunan hemat energi melalui ijin mendirikan bangunan imb). rencana ups energi daerah procirii ntt page monitoring dan evaluasi penerapan konservasi dan efisiensi energi. melaksanakan audit energi berkala. bintik manager dan audit energi. melakukan sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. mengembangkan moda angkutan transportasi massal. meremajakan armada angkutan umum untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. mengembangkan manajemen transportasi dengan membangun sistem transportasi cerdas (intelligent transport system its) kota dan system pengendalian lalulintas area traffic control system atas) serta pembatasan angkutan barang masuk kota. menerapkan manajemen parkir kendaraan termasuk zona parkir transit oriented development). rencana umum energi daerah provinsi ntt page tabel matriks program rencana umum energi daerah provinsi nusa tenggara timur terpenuhinya peningkatan melakukan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra menjamin terjaminnya penyediaan energi meningkatkan kuantitas peningkatan wilayah swasta, mitra dinas esdm dan opd, ketersedian ketersediaan primer pada tahun eksplorasi potensi dan kualitas kualitas dan provinsi pembangunan upt terkait work energi dan akses sebesar energi baru dan data energi kuantitas survei ntt lainnya, serta lainnya. plan secara energi toe million energi terbarukan baru dan potensi energi air, sumber berbelanja provinsi ntt tonnes oil ebt) terbarukan panas bumi, sumber lain pendukung: tan equivalent) dan matahari (surya), yang sah dan bmkg, pada tahun angin, biomassa, tidak mengikat batibangda, sebesar toe arus laut, dan perguruan tinggi, dengan rincian ebt lainnya yang swasta, dan mitra bauran energi dilengkapi dengan pembangunan primer yang data pemetaan, lainnya optimal: studi kelayakan, ebt paling sedikit detailed atau setara engineering toe pada design yang tahun dan sesuai. paling sedikit atau setara toe pada tahun minyak bumi kurang dari atau setara toe pada tahun dan kurang dari 31y6. rebana drum energi dicetak generasi ntt page jas tahun dan minimal atau setara toe pada tahun memfasilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra meningkatkan pembangunan penyediaan lahan wilayah swasta, mitra dinas esdm dan opd, keandalan sistem dan kemudahan provinsi pembangunan upt terkait work produksi, infrastruktur lainnya berupa ntt lainnya, serta lainnya. plan transportasi dan ketenagalistri insentif baik fiskal sumber distribusi kan maupun non sumber lain pendukung: penyediaan energi fiskal dalam yang sah dan pln, perguruan rangka tidak mengikat tinggi, biro mewujudkan perekonomian pembangunan dan kerjasama, pembangkit listrik biro hukum, yang telah dinas direncanakan penanaman dengan target: modal dan pltu batubara: pelayanan terpadu satu plt: pintu, bpn, pld minyak: swasta, dan mitra pembangunan pld solar: lainnya plta: plt mini mikrohidro ro: plt: plt biomassa: plus: plt bayu: plt laut: peningkatan pemerintah seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penyediaan daerah wilayah swasta, mitra dinas esdm opd, energi memfasilitasi provinsi pembangunan pendukung: work pembangunan ntt lainnya, serta pertamina plan penampung depot sumber ting depot bbm sumber lain ten akan tinggi, wilayah yang sah dan milan kepulauan tidak mengikat lang sam biro hukum, dinas penanaman modal dan bermain dena henryi daerah ressa ntt page see pelayanan terpadu satu pintu, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya memastikan pemeliharaan menyiapkan dan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra terjaminnya daya dan memelihara lokasi wilayah swasta, mitra dinas opd, dukung lingkungan pemulihan sumberenergiair provinsi pembangunan lingkungan work untuk menjamin area dan panas bumi ntt lainnya, serta hidup dan plan ketersediaan tangkapan kawasan hutan sumber kehutanan. sumber energi air air konservasi dan sumber lain pendukung: dan panas bumi kawasan hutan lindung yang sah dan pemerintah hutan tidak mengikat kabupaten kota, pangan swasta, mitra bangunan lindung binti untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi lam pan merehabilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra lingkungan wilayah swasta, mitra dinas opd, daerah sumber provinsi pembangunan lingkungan work energi panas bumi ntt lainnya, serta hidup dan plan dan air sumber kehutanan. sumber lain pendukung: yang sah dan pemerintah tidak mengikat kabupaten kota, swasta, mitra pembangunan lainnya menyusun seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra peraturan wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, perundang provinsi pembangunan work undangan terkait ntt lainnya, serta pendukung: plan sumber daya air sumber biro hukum sumber lain setda prov. ntt, yang sah dan dinas pupr, tidak mengikat balai wilayah & snn sungai ntt, bea. eaaaaaaawi wjw www besama damar geni daerah relasi ntt page pemerintah kabupaten kota, swasta, mitra pembangunan lainnya pengutamaan pembangunan membangun seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penyediaan energi infrastruktur infrastruktur wilayah swasta, mitra bappelitbangda. opd, untuk transportasi, energi penyediaan energi provinsi pembangunan work industri, komersil, untuk sektor ntt lainnya, serta pendukung: plan rumah tangga, transportasi, sumber dinas esdm, perikanan dan industri, sumber lain dinas pupr pertanian, serta pariwisata, yang sah dan pertamina, dinas sektor lainnya perikanan dan tidak mengikat perhubungan, khususnya pertanian yang dinas daerah kepulauan belum memiliki perindustrian dan perbatasan akses terhadap dan perdagangan, energi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian dan ketahanan pangan, dinas koperasi tenaga kerja dan transmigrasi,, dp3a, swasta, mitra pembangunan lainnya, pemerintah peningkatan menyediakan dan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra konversi memperluas wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, bbm kelas wilayah pelayanan provinsi pembangunan pendukung: work untuk rumah konversi ntt lainnya, serta pertamina, dinas plan tangga penggunaan sumber perhubungan, minyak tanah sumber lain dinas gas dan bioenergi yang sah dan perindustrian pada sektor tidak mengikat dan perdagangan, rumah tangga dinas pemberdayaan masyarakat desa, swasta,mitra pembangunan lainnya, pemerintah gea net peningkatan melakukan riset peluru apbn, apbd, koordinator: renstra meningkatkan penggunaan bidang energi wilayah swasta, mitra perguruan tinggi opd, penelitian, hasil yang dibutuhkan provinsi pembangunan work pengembangan, dan penelitian, berdasarkan ntt lainnya, serta pendukung: plan penerapan pengembang potensi sumber dinas esdm, teknologi energi dan ketersediaan sumber lain bappelitbangda, untuk penerapan energi setempat yang sah dan pertamina, pengembangan teknologi dan karakteristik tidak mengikat swasta, mitra penyediaan energi energi masyarakat pembangunan yang berkelanjutan lainnya, pemerintah mengoptimalkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra pemanfaatan hasil wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, penelitian untuk provinsi pembangunan work penerapan ntt lainnya, serta pendukung: plan teknologi secara sumber bappelitbangda, komersial sumber lain perguruan tinggi, yang sah dan dinas tidak mengikat pemberdayaan masyarakat desa, swasta, mitra pembangunan lainnya, temannya ing pemerintah sean memperkuat seluruh apbn, apbd, koordinator, renstra kerjasama antar wilayah swasta, mitra bappelitbangda. opd, lembaga provinsi pembangunan work penelitian dan ntt lainnya, serta pendukung: plan pengembangan sumber dinas esdm, dengan sumber lain perguruan tinggi, pemerintah yang sah dan dinas daerah tidak mengikat pemberdayaan masyarakat desa, biro perekonomian dan kerjasama, swasta, mitra pembangunan lainnya, pemerintah bermakna dena energi' daerah pewaris ntt page wvctteet peningkatan melakukan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra kemampuan penguasaan dan wilayah swasta, mitra perguruan tinggi opd, sumber daya alih teknologi provinsi pembangunan pendukung: work manusia bidang energi ntt lainnya, serta dinas esdm, plan dalam terutama sumber bappelitbangda, penguasaan pengembangan sumber lain dinas teknologi ebt yang sah dan pemberdayaan tidak mengikat masyarakat desa, biro perekonomian dan kerjasama, swasta, mitra pembangunan lainnya, pemerintah menyelenggarakan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra pelatihan dan wilayah swasta, mitra perguruan tinggi opd, bintik bidang provinsi pembangunan pendukung: work energi terutama ntt lainnya, serta dinas esdm, plan dalam sumber bappelitbangda, pemanfaatan ebt sumber lain dina" yang sah dan pemberdayaan tidak mengikat masyarakat desa, biro perekonomian dan kerjasama, mitra pembangunan lainnya, peningkatan memfasilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra produksi pembangunan wilayah swasta, mitra pertamina. opd, bbn untuk fasilitas blending provinsi pembangunan pendukung: work pemanfaatan ntt lainnya, serta plan man disektor sumber. massa pengen transportasi, sumber lain perekonomian kapasitas meningkatkan industri dan yang sah dan pembangkit listrik produksi energi dan pembangkit musa dan kerjasama, pada tahun sumber energi mean iii dinas sebesar dalam negeri penanaman dan pada tahun dan atau dari modal dan sebesar sumber luar negeri pelayanan terpadu satu pintu, swasta, mitra pembangunan lainnya. incana leni luigi doweah petani ntt page memfasilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra pengembangan wilayah swasta, mitra pertamina. opd, bioetanol provinsi pembangunan work ntt lainnya, serta pendukung: plan sumber dinas esdm, sumber lain biro yang sah dan perekonomian tidak mengikat dan kerjasama, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, swasta, mitra pembangunan lainnya. pengutamaan peningkatan memfasilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penyediaan energi rasio pembangunan wilayah swasta, mitra pln. opd, tercapainya bagi masyarakat elektrifikasi infrastruktur provinsi pembangunan pendukung: work bebe. bini ken ketenagalistrikan ntt lainnya, serta dinas esdm pan sebesar pada memiliki akses terutama yang sumber dili tahun amar tn) wilayah wilayah belum sumber lain paok sampai sowpada daerah kepulauan kapolda, memiliki bangsa dan modal dan tahun dan pulasan perbatasan, dan akses tidak mengikat dan perbatasan daerah listrik pelayanan menuju pada erp ena terpadu satu tahun pintu, swasta, mitra pembangunan lainnya, tercapainya peningkatan mengembangkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra kode leg sneak pengembangan pemanfaatan sistem tenaga wilayah swasta, mitra pln. opd, lapan a.n energi dengan ebt (energi listrik terpusat provinsi pembangunan pendukung: work pada tahun mengutamakan air, angin, berbasis ebt dan ntt lainnya, serta sekgabap pep plan pemanfaatan sebesar toe sumber daya energi matahari penyediaan yang sumber dinas esdm, done file setempat (surya), infrastruktur belum sumber lain kamar peron panas bumi, mikro grid smart memiliki yang sah dan serep efi pera tahun arus laut, grid untuk akses tidak mengikat isian serta sebesar toe biomassa, penyedia listrik listrik pelayanan hen dan energi wilayah wilayah terpadu satu lainnya) yang tidak pintu, wana, terjangkau oleh matra perluasan sai jaringan listrik pria, pln irr memfasilitasi regional apbn, apbd, koordinator: renstra penyediaan lahan timor, swasta, mitra dinas esdm opd, untuk flores, pembangunan work pembangunan sumba lainnya, serta pendukung: plan pembangkit listrik sumber dinas tenaga biomassa sumber lain lingkungan termasuk lahan yang sah dan hidup dan untuk penyediaan tidak mengikat kehutanan, bahan bakunya bappelitbangda, paling sedikit dinas pupr, unit percontohan bappelitbangda, per kawasan pemerintah pulau timor, kabupaten kota, flores, sumba) mitra pembangunan lainnya memfasilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penyediaan lahan wilayah swasta, mitra dinas esdm opd, untuk provinsi pembangunan work pengembangan ntt lainnya, serta pendukung: plan energi biomassa yang sumber dinas, belum sumber lain bappelitbangda, memiliki yang sah dan dinas akses tidak mengikat lingkungan listrik hidup dan kehutanan, dinas pupr, bappelitbangda pemerintah kabupaten kota, mitra pembangunan lainnya pemanfaatan tpa apbn, apbd, koordinator: renstra potensi land filled yang swasta, mitra dinas esdm opd, passes sampah tersebar pembangunan work perkotaan lainnya, serta pendukung: plan wilayah sumber dinas pupr, provinsi sumber lain dinas ntt yang sah dan lingkungan tidak mengikat hidup dan kehutanan, pemerintah kabupaten kota, swasta, mitra pemerintah lainnya bencana dean lani daerah spesiasi ntt page menggalakkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra budi daya wilayah swasta, mitra dinas opd, tanaman tanaman provinsi pembangunan lingkungan work biomassa non ntt lainnya, serta hidup dan plan pangan yang sumber kehutanan. belum sumber lain memiliki yang sah dan pendukung: akses tidak mengikat pemerintah listrik kabupaten kota, swasta, mitra pembangunan lainnya pengembangan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra sumber energi wilayah swasta, mitra pertamina. opd, tenaga panas provinsi pembangunan work bumi, air, ntt lainnya, serta pendukung: plan bioenergi, surya, sumber pln, dinas angin, arus laut, sumber lain esdm, biro biomassa dan yang sah dan perekonomian ebt lainnya tidak mengikat dan kerjasama, sesuai dengan perguruan tinggi, potensi energi dinas setempat untuk penanaman sektor rumah modal dan tangga, industri, pelayanan komersil, terpadu satu transportasi, dan pintu, swasta, sektor lainnya mitra pembangunan lainnya. memberlakukan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra kewajiban wilayah swasta, mitra dinas esdm opd, pemanfaatan sel provinsi pembangunan work surya minimum ntt lainnya, serta pendukung: milan sebesar dari sumber biro hukum, luas atap sumber lain bagian umum bangunan yang sah dan setda kompleks industri tidak mengikat kabupaten kota, dan bangunan badan pelayanan komersial, perijinan satu bangunan atap pemerintah serta kabupaten kota, bangunan fasilitas dinas pupr umum lainnya kabupaten kota, melalui izin dinas tata ruang mendirikan kabupaten kota bangunan imb an: memberlakukan seluruh apbn, apbd, koordinator, renstra kewajiban wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, pemanfaatan sel provinsi pembangunan work surya minimum ntt lainnya, serta pendukung: plan sebesar dari sumber pln, pemerintah total penerangan sumber lain kabupaten kota. jalan umum yang sah dan tidak mengikat melakukan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra pengembangan wilayah swasta, mitra perguruan tinggi. opd, kapasitas sdm provinsi pembangunan work dalam ntt lainnya, serta pendukung: plan pemanfaatan dan sumber dinas keberlanjutan sumber lain esdm, bappelitba ebt technical yang sah dan nada, dinas assistant dan tidak mengikat pemberdayaan manajemen masyarakat desa, pengelolaan swasta, mitra (koperasi bumdes pembangunan analisis bencana lainnya. dalam pemanfaatan mengakselerasi memfasilitasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra sumber energi gas pembangunan wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, bumi untuk sektor penggunaan virtual pipeline provinsi pembangunan work industri, komersil, gas untuk untuk kebutuhan ntt lainnya, serta pendukung: plan rumah tangga, industri, sektor industri, sumber pertamina transportasi, dan ketenagalistri komersil, rumah sumber lain perguruan tinggi, sektor relevan kan, rumah tangga, yang sah dan biro lainnya. tangga dan transportasi serta tidak mengikat perekonomian transportasi sektor relevan dan kerjasama, serta sektor lainnya biro hukum, clean lainnyabersama denim serpih diah disisi hit page tee rsrsssssssw wawan. opd, terminal dan provinsi pembangunan work gasifikasi untuk ntt lainnya, serta pendukung: plan memenuhi bahan sumber pertamina, perlu bakar gas sumber lain uan tinggi, biro yang sah dan perekonomian tidak mengikat, opd, sbg dalam provinsi pembangunan work rangka ntt lainnya, serta pendukung: plan percepatan sumber pertamina, pelaksanaan sumber lain perguruan tinggi, substitutes bbm yang sah dan biro dengan gas tidak mengikat perekonomian sektor dan kerjasama, transportasi biro hukum, biro kerjasampscs untar semarga desak invasi att page nam optimalisasi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penggunaan mobil wilayah swasta, mitra setda provinsi opd, dan atau motor provinsi pembangunan ntt. work listrik terutama ntt lainnya, serta plan untuk kendaraan sumber pendukung: dinas bagi daerah sumber lain biro hukum, biro sudah memiliki yang sah dan perekonomian infrastruktur tidak mengikat dan kerjasama, pengisian energi dinas esdm, listrik untuk dinas transportasi perhubungan, pemerintah kabupaten kota optimalisasi sosialisasi dan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penggunaan advokasi wilayah swasta, mitra dinas esdm opd, energi listrik penggunaan provinsi pembangunan work sektor kompor listrik ntt lainnya, serta pendukung: plan rumah sumber dinas tangga sumber lain komunikasi dan yang sah dan informatika, tidak mengikat bappelitbangda, pln, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya peningkatan melakukan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penyediaan meningkatkan wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, energi listrik pembangunan provinsi pembangunan work untuk infrastruktur ntt lainnya, serta pendukung, plan menunjang kelistrikan sumber dinas pupr, pln, penyebaran kawasan industri sumber lain bappelitbangda, dan dan daerah yang sah dan dinas pengembang strategis ekonomi tidak mengikat perindustrian, sektor lainnya dinas industri, berdasarkan perindustrian komersial, arahan rtrw dan perdagangan, serta sektor dalam rangka dinas lainnya meningkatkan penanaman (perikanan investasi ntt, modal dan pelayanan pertambangan terpadu satu pertanian, pintu, peternakan) pemerintah kabupaten kota, berwarna return energi diarak pemeran ntt page swasta, dan mitra pembangunan lainnya penyediaan energi seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra listrik untuk wilayah swasta, mitra pln. opd, pengembangan provinsi pembangunan pendukung: work potensi ekonomi ntt lainnya, serta dinas esdm, plan local pada sumber dinas perikanan kawasan sumber lain dan kelautan, megapolitan sent yang sah dan dinas pariwisata kelautan tidak mengikat dan ekonomi perikanan kreatif, dinas terpadu, penanaman agropolitan dan modal dan kawasan strategis pelayanan lainnya yang terpadu satu tersebar pintu, wilayah provinsi pemerintah ntt kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya tercapainya konservasi membuat regulasi seluruh apbd, swasta, koordinator: renstra penurunan emisi energi meliputi pelaksanaan daerah terkait wilayah mitra dinas esdm. opd, grk sebesar pengelolaan sumber kebijakan upaya konservasi provinsi pembangunan pendukung: work pada tahun daya energi dan konservasi energi ntt lainnya, serta biro hukum, plan dan sebesar seluruh tahapan energi sumber dinas pada tahun eksplorasi, sumber lain lingkungan serta sebesar produksi, yang sah dan hidup dan pada tahun transportasi, tidak mengikat kehutanan, dari baseline tahun distribusi, dan perguruan tinggi, pemanfaatan energi pertamina, dan sumber energi pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya. melakukan seluruh apbd, swasta, koordinator: renstra sosialisasi dan wilayah mitra perguruan tinggi opd, advokasi upaya provinsi pembangunan pendukung: work upaya konservasi ntt lainnya, serta dinas plan energi sumber komunikasi dan sumber lain informatika, bangsa dan bappelitbangda, tidak mengikat dinas esdm bencana dinas lanei anak bercerai ntt lili m m m eetttutan biro perekonomian dan kerjasama, pln, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan bangga pen lainnya konservasi penerapan penerapan desain seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra energi dan efisiensi sistem bangunan hemat wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, pengelolaan sumber pengelolaan energi melaluilzin provinsi pembangunan work daya energi untuk hemat energi mendirikan ntt lainnya, serta pendukung: plan menjamin sektor bangunan imb) sumber dinas pupr, biro ketersediaan energi transportasi, sumber lain perekonomian dalam jangka rumah bangsa dan dan kerjasama, panjang tangga, tidak mengikat perguruan tinggi, industri dan green building komersil council indonesia guci), pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya monitoring dan seluruh apbn, apbd, koordinator, renstra evaluasi wilayah swasta, mitra dinas esdm. opd, penerapan provinsi pembangunan work konservasi dan ntt lainnya, serta pendukung: plan efisiensi energi sumber biro sumber lain perekonomian yang sah dan dan kerjasama, tidak mengikat bappelitbangda, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya konservasi penerapan melaksanakan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra energi sektor sistem audit energi wilayah swasta, mitra dinas esdm opd, industri dilakukan manajemen berkala provinsi pembangunan work dengan energi ntt lainnya, serta pendukung: plan mempertimbangkan sumber perguruan tinggi, daya saing sumber lain dinas yang sah dan lingkungan tidak mengikat hidup dan prana biru berarti diah peran page www kehutanan, dinas perindustrian dan perdagangan, guci, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya bintik manager apbn, apbd, koordinator: renstra dan auditor energi swasta, mitra dinas esdm. opd, pembangunan work lainnya, serta pendukung: plan sumber perguruan tinggi, sumber lain dinas yang sah dan lingkungan tidak mengikat hidup dan kehutanan, dinas perindustrian dan perdagangan, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya pemerintah optimalisasi melakukan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra merah menetapkan budaya sosialisasi dan wilayah swasta, mitra perguruan tinggi opd, pedoman dan hemat energi edukasi hemat provinsi pembangunan work penerapan energi melalui ntt lainnya, serta pendukung, plan kebijakan media elektronik sumber dinas esdm, konservasi energi dan media sosial sumber lain dinas khususnya untuk yang sah dan komunikasi dan bidang hemat meningkatkan tidak mengikat informatika, energi kesadaran pelaku dinas usaha dan lingkungan masyarakat hidup dan terhadap hemat kehutanan, biro energi perekonomian dan kerjasama, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya bencana demam boni dowo persis ntt page wrs percepatan mengembangkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra penerapan angkutan bus wilayah swasta, mitra dinas opd, dan atau umum massal provinsi pembangunan perhubungan work pengalihan (bus, kereta api ntt lainnya, serta plan sistem dil) sumber pendukung: transportasi sumber lain dinas esdm, massal, baik yang sah dan dinas pupr, transportasi tidak mengikat bappelitbangda, perkotaan dinas maupun penanaman antar kota modal dan yangefisien pelayanan terpadu satu pintu, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lain meremajakan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra armadaangkutan wilayah swasta, mitra dinas opd, umum untuk provinsi pembangunan perhubungan work meningkatkan ntt lainnya, serta plan efisiensi sumber pendukung: penggunaan sumber lain dinas esdm, energi yang sah dan dinas pupr, tidak mengikat bappelitbangdgembangkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra manajemen wilayah swasta, mitra dinas opd, transportasi provinsi pembangunan perhubungan work dengan ntt lainnya, serta plan membangun sumber pendukung: sistem sumber lain dinas esdm, transportasi yang sah dan perguruan tinggi, cerdas intelligent tidak mengikat bappelitbangda, anio dinas pupr system its) dinas dikota dan sistem penanaman pengendalian lalu modal dan lintas area traffic pelayanan control terpadu satu system atas) pintu, serta pembatasan pemerintah angkutan barang kabupaten kota, masuk kota swasta, dan mitra pembangunan lainnya menerapkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra manajemen parkir wilayah swasta, mitra setda prov. ntt, opd, kendaraan provinsi pembangunan work termasuk zona ntt lainnya, serta pendukung: plan parkir dengan sumber dinas tarif tinggi khusus sumber lain perhubungan, area area yang sah dan biro komersil tidak mengikat perekonomianerapkan seluruh apbn, apbd, koordinator: renstra pembangunan wilayah swasta, mitra dinas opd, wilayah terpadu provinsi pembangunan perlu bunga work dengan jalur ntt lainnya, serta pendukung: plan transportasi sumber dinas esdm, transit oriented sumber lain dinas pupr development tod yang sah dan bappelitbangda, tidak mengikat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pemerintah kabupaten kota banana link gerai kotak dewa ktt page swasta, dan mitra pembangunan lainnya mean memmasamasngang aini? wen dana asan nan mepsannyi "menu kanan tersedianya menjadi ban menuju name penataan penyusunan provinsi apbn, apbd koordinator, renstra esa nam ssi vessel tersedianya peraturan perdaruedp ntt mitra dinas esdm. opd melembaga ara dalam kebijakan dan perundang: ntt pembangunan sektor energi pembangunanpenge regulasi yang undangan lainnya penduduk yang berdaya bolaan energi daerah berkaitan dengan bappelitbanga saing yan yang manibatikan energi perguruan tinggi, berdaya masyarakat, biro hukum, saing pemerintah, nabnsheng pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya menyusun provinsi apbn, apbd koordinator, renstra peraturan ntt mitra dinas esdm. opd perundang undangan terkait pendukung: sumber daya air dinas pupr, perguruan tinggi, bappelitbangda, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, biro hukum penyusunan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra rukh ntt mitra dinas esdm. opd pendukung: bappelitbangda, perguruan tinggi, biro hukum, pln, pertamina, dinas, bps, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya besaran serian genre diubah biasa ntt page penyusunan provinsi apbn, abdi, koordinator: renstra peraturan ntt mitra dinas esdm opd investasi energi daerah pendukung: biro perekonomian dan kerjasama, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bappelitbangda, biro hukum. perda kawasan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra strategis provinsi ntt mitra dinas pupr. opd pendukung: bappelitbangda, perguruan tinggi, biro hukum, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya asistensi dan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra verifikasi rdr ntt mitra dinas pupr. opd kabupaten kota pendukung: bappelitbangda, biro hukum, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya perlu perlu provinsi apbn, apbd koordinator: renstra terkait ntt mitra biro opd pemanfaatan ebt perekonomian dan kerjasama pendukung: dinas esdm, bappelitba ada, gurusaja tea lainnya membentuk provinsi apbn, apbd diketuai oleh renstra badan energi ntt mitra gubernur dengan opd daerah berkoordinasi dengan dinas esdm pendukung: bappelitbangda, dinas perindustrian dan perdagangan, pergurualainnya mengenai provinsi apbn, apbd koordinator: renstra energi daerah ntt mitra biro kerjasama opd pendukung: dinas esdm, bappelitbangda, biro hukum, swasta, dan mitra pembangunan lainnya membuat regulasi provinsi apbn, apbd koordinator: renstra daerah terkait ntt mitra biro opd upaya konservasi perekonomian energi dan kerjasama pendukung, dinas esdm, bappelitbangda, biro hukum, jan saga perguruan tinggi, with pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya peningkatan peran pengembang menetapkan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra serta stakeholder kemitraan kerjasama ntt mitra dinas esdm opd dalam pengelolaan pembelian tenaga energi daerah listrik dari pendukung: pemanfaatan ebt pln, bappelitbangda, biro hukum, biro perekonomian dan kerjasama, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya pembentukan provinsi apbn, abdi, koordinator: renstra forum pengelolaan ntt mitra dinas esdm. opd energi pendukung: bappelitbangda, biro perekonomian dan kerjasama, biro hukum, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, bappelitbangda, perguruan tinggi, pln, pertamina, bps, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya pendampingan apbn, apbd koordinator: renstra masyarakat mitra dinas dinas opd terhadap esdm. pemanfaatan teknologi energi beng pemberdayaan mam tan masyakat desa, ta www biro perekonomian dan kerjasama, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya penggalangan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra kemitraan dan ntt mitra biro opd partisipasi lintas perekonomian sektor terkait dan kerjasama. meliputi koperasi, perusahaan milik pendukung: daerah, swasta, dinas esdm, dunia usaha dan biro pemangku perekonomian kepentingan dan kerjasama, lainnya dalam dinas pengelolaan energi penanaman daerah modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bappelitbangda, biro hukum, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya memastikan penataan mengintegrasikan provinsi apbn, abdi, koordinator: renstra integrasi red peraturan dokumen red ntt mitra bappelitbangda. opd dalam dokumen perundang ntt dalam perencanaan undangan ipjp, rpm, pendukung: daerah rtrw, bappelitbangda, zwp3k,rukh biro dan rencana rinci perekonomian lainnya. dan kerjasama, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan lainnya hewan uemura cgi bawah resensi ntt page na. (c(c ( (eeee( re advokasi provinsi apbn, apbd il, koordinator: renstra penggunaan dana ntt mitra dinas esdm. opd desa untuk pengelolaan energi pendukung: tingkat desa bappelitbangda, biro perekonomian dan kerjasama, biro hukum, perguruan tinggi, dinas pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya penelitian destinasi, provinsi apbn, apbd koordinator: renstra pengemban sosialisasi kajian ntt mitra dinas esdm. opd gan potensi, pasokan, ekonomi, permintaan dan pendukung: sosial, pemanfaatan bappelitbangda, budaya, energi daerah biro iptek, perekonomian lingkungan dan kerjasama, hidup, perguruan tinggi, politik dan biro hukum, pemerintah pemerintah han kabupaten kota, swasta, dan mitra pembangunan lainnya menerapkan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra pembangunan ntt mitra dinas opd wilayah terpadu perhubungan. dengan jalur transportasi pendukung: transit oriented dinas pupr, development tod dinas esdm, biro hukum. bencana demam kongsi jauh reaksi ntt page raa aa. kajian potensi provinsi apbn, apbd koordinator: renstra pemanfaatan ntt mitra perguruan tinggi. opd energi pada sektor pariwisata, pendukung: pertanian lahan balitbang, biro kering kepulauan, perekonomian perkebunan, dan kerjasama, peternakan dan dinas esdm, perikanan biro hukum, dinas perhubungan, dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, dinas perikanan, pertanian dan ketahanan pangan, peternakan, dinas perindustrian dan kabupaten kota dan mitra pembangunan lainnya kajian provinsi apbn, apbd koordinator: renstra pemanfaatan ntt mitra perguruan tinggi opd teknologi bidang energi yang ramah pendukung: lingkungan dinas esdm, balitbang dinas lingkungan hidup dan kehutanan, biro perekonomian dan kerjasama, bappelitbangda dan mitra pembangunan lainnya basi lena sarang rp, kes att page nemo mn.c.ck w, " v,v,v,",v,v,vc " ,, br3,ar'' menjamin pemberdayaan sosialisasi perda provinsi apbn, apbd koordinator: renstra kesetaraan gender masyarakat dan perlu ntt mitra dinas esdm. opd dalam tentang energi pengelolaan energi daerah pendukung, daerah bappelitbangda, biro hukum supervisi provinsi apbn, abdi, koordinator: renstra perencanaan, ntt mitra dinas esdm. opd pemanfaatan, pengelolaan dan pendukung, konservasi energi bappelitbangda, daerah perguruan tinggi, biro perekonomian dan kerjasama, biro hukum, pln, pertamina, pemerintah kabupaten kota dan mitra pembangunan lainnya peningkatan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra kapasitas ntt mitra dinas esdm. opd perempuan dalam pengelolaan energi pendukung: tingkat desa bappelitbangda, perguruan tinggi, biro perekonomian dan kerjasama, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan, mitra pembangunan lainnya menjamin perencanaan monitoring dan provinsi apbn, abdi, koordinator: renstra terlaksananya dan evaluasi evaluasi dan ntt mitra dinas esdm opd sistem money dan pembangunan pelaporan terpadu pelaporan daerah perencanaan, pendukung: pemanfaatan dan bappelitbangda, pengelolaan energi perguruan tinggi, daerah dan mitra pembangunan lainnya. bencana lema cari darah oven ntt page rapat koordinasi provinsi apbn, apbd koordinator: renstra energi daerah ntt mitra dinas esdm. opd pendukung, bappelitbangda, perguruan tinggi, biro perekonomian dan kerjasama, biro hukum, pln, bps, dinas lingkungan hidup dan kehutanan, pertamina, pemerintah kabupaten kota dan mitra pembangunan lainnya menjamin kualitas pendidikan diklat energi provinsi apbn, apbd koordinator: renstra sdm dan ntt mitra dinas esdm. opd pelatihan pendukung: perguruan tinggi, bappelitbangda, biro ekonomi, dinas lingkungan hidup dan kehutanan diklat lingkungan provinsi apbn, apbd koordinator: renstra bagi asn bidang ntt mitra dinas opd energi lingkungan hidup daerah. pendukung: dinas esdm, perguruan tinggi, bappelitbangda, biro perekonomian dan kerjasama, dan mitra pembangunan lainnya pancaran learn lorong demak kesini ntt page www o sya khr beasiswa sekolah provinsi apbn sapi, koordinator: renstra bidang energi ntt mitra bappelitbangda. opd pendukung: perguruan tinggi, dinas esdm, bkd, biro perekonomian dan kerjasama, pemerintah kabupaten kota dan mitra pembangunan lainnya. kirim poin genera berarak ponarari page bab monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing masing perangkat daerah dan dilaporkan kepada gubernur melalui suatu badan yang menangani energi daerah level provinsi nusa tenggara timur melalui koordinasi dengan dinas esdm. selanjutnya, dewan (atau sebutan lain) tersebut akan membuat laporan capaian rencana umum energi daerah provinsi ntt secara periodik dan menyampaikan kepada kementerian terkait. adapun format monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut: monitoring dan evaluasi kebijakan utamakegiatan anggaran opd yo) output outcome output outcome seng kanan maa dnn nnn tani: kenang dengen mma bana term nan nga men www diantara yemiion energi sosial pensi nit page kebijakan pendukungzo) kegiatan ngga opd output outcome output outcome unngnngnnnnu nonsannni "andnnnngnnai monuonnn kennnrgnnnn urasjannndannnnne: mennnnnsnnn tas jiwanya barang kern iae tebet besar bernegara rea mena dana been kena (ment see serena partial merta keb here www tawa pan kana nan tas? rlr sen pet era ii. pelaporan mekanisme pelaporan berisi tentang sistematika pelaporan yang dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah dengan uraian capaian, target, indicator, upaya upaya yang dilakukan, lesson learn best practice, masalah, dan tantangan yang dihadapi, serta kebijakan yang diusulkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. sistematika pelaporan red p ntt sebagai berikut: babi. pendahuluan kondisi pencapaian tujuan pelaksanaan red p ntt. permasalahan dan tantangan. bab ii. arah kebijakan pencapaian red p ntt uraian tentang tujuan, target, dan indikator. kebijakan (uraian per tujuan). program dan kegiatan (uraian per tujuan). bab iii. penutup aan dimana imun energi daerah reni att page bab vi. penutup red p ntt merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan pembangunan energy ntt memuat hasil pemodelan kebutuhan dan pasokan energi provinsi ntt tahun serta penjabaran tentang upaya mencapai hasil tersebut yang mencakup kebijakan, strategi, program pengembangan energi ntt, dan berbagai kegiatan yang mengacu pada run. pengembangan energi provinsi ntt mengacu pada prinsip yang terkandung dalam run dan ken yaitugubernur nusa tenggara mun bungkil laiskodat uww drama has lantai dowaah mewanti ntt |
ken tewasan intern pemerintah daerah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah daerah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme kkn), bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab diperlukan hmbentukan ditetapkan dengan keputusan inspektur tim kehormatan kode etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada bupati berupa rekomendasi hasil pemeriksaan mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksudkan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain menerima gratifikasi dari audit dan atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinyadanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh bupati, tingkatan saksi pelanggaran kode etik tingkat ringan adalah dengan teguran tertulis: pelanggaran kode etik tingkat sedang adalah dengan tidak diberi penugasan audit pemeriksaan selama jangka waktu tertentu, pelanggaran kode etik tingkat berat adalah dengan usulan pemberhentian dari tim audit pemeriksaan, dan,bengkulu utara mibengkulu utara nomor tahun tentang susunan organisasi danserta api dalam melaksanakan tugas pengaw inspektorat adalah skpd yang mendampingi urusan pengawasan dilingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara inspektur adalah pimpinan inspektorat aparat pengawasan, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkungan kewenangannya. pengawas pemerintah urusan pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat p2upd pegawai negeri sipil pengawas yang selanjutnya disingkat pns pengawas adalah pegawai negeri sipil dilingkungan inspektorat yang diberi tugas oleh api untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. pejabat fungsional pengawas adalah pns yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional p2updorang instansi pemerintah yang diaudit oleh api organisasi adalah pemerintah daerah atau institusi yang menurut peraturan perundangan undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan api bab maksud dan tujuan kode etik api dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi aparatur pengawas internal pemerintah sebagai pejabat fungsional auditor dan p2upd serta api tujuan kode etik api adalah mendorong budaya etis dalam profesi api memastikan pejabat fungsional pengawasdiberlakukan bagi auditor pengawas pemerintah urusan pemerintah daerah p2upd pegawai negeri sipil pengawas kode etik terdiri dari dua) komponen dasar yaitu prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan (tata nilai) aturan pmembentuk majelis pelanggaran kode etik dan disiplin pns dilingkungan inspektorat kabupaten bengkulu utara keanggotaan majelis kode etik pelanggaran disiplin dilingkungan inspektorat kabupaten bengkulu utara sebagaimana maksud dalam berjumlah ganjil dan minimal orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota, dan cc. anggota sekurang kurangnya orang. ketua majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada dijabat oleh inspektur, sekretaris dijabat oleh sekretaris inspektorat sedangkan anggota berasal dari pejabat struktural dan atau pejabat fungsional pada inspektorat. majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memeriksa pejabat fungsional pengawas dan atau pns yang diduga melanggar kode etik, dan merumuskan dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. bab iii capaian capaian kode etik api terwujudnya pejabat fungsional pengawas dan pnsmua pejabat fungsional pengawas, pns pengawas, dan pihak terkait, serta terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat inspektorat sebagai instansi api kode etik apinya pejabat fungsional pengawas dan pns, pada tanggal juni bupati bengkulu utara ttd mian diundangkan argaode etik aparat pengawasan intern pemerintah latar belakang hasil kerja api diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit unit kerja serta pengguna lainnya dalam rangkya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing masing pejabat fungsional pengawaskode etik api disusun menurut sistematika sebagai berikut latar belakang prinsip prinsip perilaku aturan perilaku penegakan kode etik prinsip prinsip perilaku api wajib mematuhi prinsip prinsip perilaku sebagai berikut integritas adalah mutu, sifat atau keadaaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingmakan kejujuran, namun juga menunjukkan kompetensi adalah kemampuannya untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, menjaga citra organisasi adalah sikap menjaga citra positif dari auditintegritasobjektivitas untuk meneriak, tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yan dapat menganggu atau patut diduga men untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, api wajib berhak serta pengalaman yang diperlukan melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah, danakuntabel untuk menerapkan prinsip akuntabel, api wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dakuntuk menerapkan prilaku profesional, api wajib tidak terlibat dalam aktifnya melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, : menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip prinsip perilaku pengawasan bijaksana dalam menggunakan setiap data informasi yang diperoleh dalam penugasan menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat menemukannya atas perintah pejabat yang berwenang, il. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit terus menerus meningkatkan kemahiran profesi efektifitas dan kualitas pengawasan dalam hubungan dengan sesama pejabat fungsional pengawas, api wajib menggalang kerja sama yang sehat dan sinergiuntuk menegakkan kode etik, inspektur membentuk majelis kode etik tim pelanggaran disiplin, apabila ada pejabat fungsional pengawas yang disangka melakukan pelanggaran kode etik. tugas memeriksa pejabat fungsional pengawas dan pns pengawas yang diduga melanggar kode etik, dan memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan. keanggotaan minimal orang dan berjumlah ganjil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh inspektur sekretaris merangkapanggota yang dijabat oleh sekretaris inspektorat, anggota sekurang kurangnya orang dengan persyaratan sebagai berikut merupakan pns lingkungan inspektorat minimal berpangkat penata muda, golongan ruang iii a, dan memilki jabatan dan atau pangkat minimal sama dan atau lebih tinggi dari pejabat pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik, apabila yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah inspektur, bupati dapat memerintahkan majelis pertimbangan pegawai untuk melakukan tugas majelis kode etik. |
etaatan terhadap peraturan perundang undangan dan laporan hasil pemeriksaan sistem pengendalian internmian lampiranrosedur dan jangka waktu pelaksanaan tlh bpk bpk menyampaikan lhp kepada dprd dan selambat lambatnya (dua) bupati dengan tembusan kepada inspektur. bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah sekretaris bersama anggota tim: mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, (sepuluh) hari kerja sejak kriteria, dan rekomendasi atas lhp bpk lhp diterima dan bpk membuat rencana aksi tindak lanjut lhp bpk ri(tlh bpk ri). membuat kesepakatan waktu penyelesaian tlh bpk dalam kurun waktu hari kalender anggota tim tlh melaksanakan kesepakatan (lima) hari kerja sejak lhp mengenai waktu penyelesaian tlh bpk dan disampaikan kepada mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi anggota tim oleh sekretaris yang telah disampaikan oleh sekretaris sesuai tim bidang tugasnya sekretaris berkonsultasi dengan bpk atas s(lima) hari kerja sejak rencana aksi tlh bpk yang telah kesepakatan ditandatangani dilaksanakan sebagai bahan laporan oleh anggota tim sekretaris melakukan koordinasi dengan tim tp (lima) hari kerja sejak tgr dalam menindaklanjuti hasil pengawasan diterima berkas bpk anggota tim tlh menindaklanjuti dengan (dua puluh) hari kerja membuat melengkapi mempertanggungjawabkan sejak diterima berkas dan atau menyetor uang kas daerah dan atau kas negara sesuai dengan rekomendasi tim tlh bpk anggota tim tlh menyampaikan laporan hasil (lima) hari kerja sejak tlh kepada bpk dan dprd melalui diterima berkas penanggungjawab dan sekretaris tim tlh bpk penanggungjawab melaporkan hasil tlh bpk (lima) hari kerja sejak kepada bupati untuk disampaikan kepada bpk diterima berkas dan dprd jumlah hari oosemester. laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ri. bupati kabupaten bengkulu utara ttd ir. mian lampiran iiian kabupaten bengkulu utaratabel. jangka waktu wakil sekretaris anggota tim prosedur bpk dprd bupati penyelesaian sejak ban ok . kepada dprd dan bupati bengkulu bulan setelah menerima utara dengan tembusan kepada laporan keuangan dari inspektur kabupaten bengkulu utara pemerintah kabupaten bengkulu utara alknssl kisidssisd mana dan bnn kena dengan kena kena ben tim tlh bpk sekretaris bersama anggota tim: ho hari 'oo mempelajari dan mengidentifikasi ter atas lhp bpk ena mana kan koni bnn kenangan nan kena lanjut lhp bpk membuat kesepakatan waktu kalenderri| ' sha oo atas rencana aksi tlh bpk yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan sekretaris melakukan koordinasi dengan hari tim ttir kabupaten bengkulu utara dalam menindaklanjuti hasil pengawasan bpk anggota tim tlh menindaklanjuti hari dengan membuat melengkapihari tlh kepada bpk dan dprd kabupaten bengkulu utara melalui penanggungjawab dan sekretaris tim tlh bpk penanggungjawab melaporkan hasil hari tlh bpk kepada bupati bengkulu utara untuk disampaikan kepada bpk dan dprd kabupaten bengkulu utara idumlkah hari oo formulir dokumen yang digunakan:abupaten bengkulu utara laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpkstruktur penunggu dari bpk anggota (skpd) inspektur) jawab bupati perwakilan (wabup) prov bengkulu menerima bahan laporan hasil tlh pemeriksaan mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria dan rekomendasi star udjrdk laporan hasil melaksanakan pemeriksaan kesepakpakatan mengenai waktu membuat renungan aksi penyelesaian tlh bpk tindak lanjut lhp bpk laporan hasil dan mempelajari pemeriksaan kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan menatausahakan mengkoordinasikan laporan hasil oleh sekretaris sesuai rencana aksi tlh bpk pelaksanaan tugas pemeriksaan bidang tugasnya dan kesepakatan waktu dan fungsi tim tlh nanvalcaian rpk bpk menindaklanjuti dengan membuat melengkapi temp konsultasi ertanggungjawabka dengan bpk dan atau kas negara sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan tlh bpk hasil melaksanakan koordinasi koordinasi dengan dprd dalam dengan dprd menindak lanjuti hasil pengawasan melaporkan hasil melaporkan laporan hasil tlh kepada bpk hasil tlh bpk hasil tlh pemeriksaan dan dprd melalui hasil tlh bpk kepada bpk penanggungjawab klan dprd bupati untuk dan sekretaris tim disampaikan tlh bpk kepada bpk seusai bupati bengkulu utara ttd m badan pemeriksa keuutara. wakil bupati adalah wakil bupati kabupaten bengkulinspektorat adalah inspektorat kabupaten bengkulu utara. inspektur adalah inspekturprovinsi bengkuluri yang selanjutnya disebut tim tlh bpk ri adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk melaksanakan tlh bpk riuang adalah bagian kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral. tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang selanjutnya disebut tim tp tgr adalah tim yang dibentuk oleh bupati untuk penyelesaian ttir kabupaten kepulauan bengkulu utara. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud maksud ditetapkannya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah untuk menjadi pedomindak lanjut hasil pemeriksaan ini adalah agar tindak lanjut hasil pemeriksaanterdiri: bab ketentuan umum. bab maksudkan tujuan. bab ruang lingkup bab sistematika bab penutup. pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran dan iii, sebagai bagian yang tidak terpisahkaninspektur kabupaten bengkulu utarmiankabupatenedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia, yangan eastern dameriksaan berupaajibmaksud dan tujuan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ri dimaksud untuk memberikan acuan bagi skpd maupun aparatur pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk ri, dan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk secara efektif, efisien,ri. ruang lingkup ruang lingkup tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk mencakup tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk laporan hasil pemeriksaan bpk wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut: lhp disampaikan oleh bpk kepada bupati dan dprd dengan tembusan disampaikan kepada inspektorat. bupati melalui tim tlh bpkhp bpkdari skpd atas pelaksanaan tindak lanjut dengan melampirkantim tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ri. untuk mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk pada pemerintah daerah, bupati dapat membentuk tim tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dengan susunan keanggotaan terdiri atas wakil bupati selaku penanggung jawab, inspektur selaku sekretaris, kepala skpd selaku anggota. tugas tim tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk atas adalah sebagai berikut: penanggung jawab mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas dan fungsi tim tlh bpk dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tlh bpk setelah diterimanya lhp bpk ri. sekretaris mempunyai tugas kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas lhp bpk untu ri,, berkonsultasi dengan bpk atas rencana aksi tlh bpk yang akan dilaksanakan, dan melakukan koordinasi dengan tim tp tgr dalam menindaklanjuti hasil pengawasan bpk ri. anggota, setelah menerima bahan tlh bpk dan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk ri dengan membuat melengkapi mempertanggungjawabkan dan atau menyetorkan uang kas daerah bpk ri. melaporkan hasil tlh kepada bpk ri dan dprd kabupaten bengkulu utara melalui penanggungjawab dan sekretaris tim tlh bpk ri. pelaporan tim tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk satuan kerja perangkat daerah yang telah menindaklanjuti temuan lhp bpk melaporkan pelaksanaan tindaklanjut lhp kepada bpk dan dprd melalui penanggungjawab dan sekretaris tim tlh bpk ri, dengan tembusannyampaikan laporan hasil tlh bpk dengan dokumen pendukung kepada bupati untuk disampaikan kepada bpk dan dprd kabupaten bengkulu utara. bupati bengkulu utara ttd |
eine iag uuryegniag sue u2) yemen usinjelag ueydepusu nad janin uep run run eyed pnsyeurp suewresegos ue3segunda yjesepi2g embed yes ipo redup rensai depan eps nun user lya sejuk) ioz punya icon yesus, nn3uog uayedngey reise ueimyje1ag eyed uejeyasay sel (wuweuefead isngujai je) yeg sere3bu usereyepuagaad nyedudw sure indo uesuenoy isensrurupe unity year y yearly ueynjjadp ye3usj, nnysuog unyedngey (ansa) yee yeong eyed ere3ou sunny uegemelsun8surjan uue ursejopa3uad duri creep embed fever m3und yeon ueynpnpuaday uunyjop uejigiduod uep resnum3usd ueynpnpuado ise jjsiurpy suejusj unyil joon rumpun 8jepun see ueyegniag sejuk joon rumpun 3jepun v6l ies uuenjunay uey ies yyg suegurusw vokal ntinmontii dng hvn nya nhl lwh ong wwwn svp, isnjinlim novini cio navi mohon hvongjl danyonif njlvangvym haafi nyala add slv nvh canada onvilngl 9otot nhl mohon vokal ninmontf njlvangym vaa nvyanil add ninyongif isniaos vokal ninmonftt dng saga, daerah kabupaten bengkuluama kes nae dan ka. rawat inap vip utama pena btnee gen mer ral. rawat inap nee men rawat inap rawat inap hcu high care jenis pelayanan unit resume hari catatan perkembangan pasien tops, input, outputrawat inap rawat inap stroke jenis pelayanan sera sia mesraanne bean der san hana tiawattaap icu tenis pelayanan tarif us.p00dgamamaa kerabat inap dent pelayanan maaf ajo dakota wisma enak matatae lan ena 3cm) sedang 5cm) besar (2naa bee sana jenis pelayanan klas iii klasik klas vip2 visi vipx3cm sedang 5cm) besar ( swntoean tanpa penyulut daan nana wwe masime sad mea bal bap ten umum spesialis sid dalam uterus dengan pembiusan dalam uterus tanpa pembiusan bes en( observasipersalinanper2alam tool parts kembar dokter spesialis kehamilan orang anak dokter umumpersalinan normal oleh dokter ema aahumum spesialis dalam uterus dengan pem busan kuretage tanpa anestesi mengeluarkan jaringanbeam dana pembiusan observasi persalinanper24jam parts kembar dokter spesialis kaum ekstraksi forceps ekstraksi dokter spesialis kaum ekstraksi forceps ekstraksi ber menjadi bagian kecil tanpa penyulut umum persalinan patologis oleh bidan menolong melahirkan (lets,perdarahan) repair vagina (perineum rupture total anestesi), heating portion massa minun ben mania umum spesialis kuretage dengan paket anestesi mengeluarkan jaringan pembiusan dalam uterus tanpaobservasipersalinanper24jam parts kembar dokter spesialisorto samara bessa memes umum mna seal ihi spesialis dalam uterus dengan pembiusan dalam uterus tanpa pembiusan plasenta dengan pembiusan manual placenta tanpa anestesi membersihkan sisa pemanen pembiusan observasipersalinanper24jam wak mere ara dokter spesialis karsalinan patologis oleh dokter menolong melahirkan spesialis dengan penyulut vagina (perineum rupture total anestesi), heating portion lae dca mod lan ran umum kuretage dengan paket anestesi mengeluarkan jaringan ber pembiusan dalam uterus tanpa pembiusan manual placenta dengan anestesi membersihkan sisa menara adi bana pembiusan plasenta tanpa pembiusan observasipersalinanper24jam parts kembar dokter spesialis dokter umum kehamilan orang anaknyulut umum persalinan patologis oleh dokter menolong melahirkan kt (lets,perdarahan) repair vagina (perineum rupture total anestesi), heating rio umum kuretage dengan paket anestesi mengeluarkan jaringan mendasar a pembiusan kuretage tanpa anestesi mengeluarkan jaringan pembiusan plasenta dengan pembiusan plasenta tanpa pembiusan observasipersalinanper24jam pewarnaan yng dokter spesialis kehamilan orang anak mar dokter spesialis menjadi bagian kecil spesialis tanpa dis merana aaa amat umum persalinan patologis oleh dokter menolong melahirkan spesialisi nana umum dalam uterus dengan pembiusan dalam uterus tanpa pem busan manual placenta dengan anestesi membersihkan sisa pembiusan plasenta tanpa pembiusan observasipersalinanper24jam kana perang maa ana dokter spesialis kehamilan orang anak amen akan pahang dokter spesialis menjadi bagian kecil long hasan ( kecil bhp,sarana, jasatenaga sedang bhp,sarana, jasatenaga | kecil bhp, sarana, jasatenaga ' ) e| kecil bhp, sarana, jasatenaga ' | o350. sedang bhp, sarana, jasatenaga |. kecil bhp, sarana, jasatenaga | ( sedang bhp, sarana,jasatenaga kecil bhp, sarana, jasa tenaga sedang bhp, sarana, jasatenaga kecil bhp, sarana, jasa tenaga ) | o sedang bhp, sarana, jasatenaga kit bhp,sarana,jasatenaga | sedang bhp,sarana, jasatenaga sewa kamar bersalin bhp,sarana sewa kamar bersalin bhp,sarana incubator bhp,sarana, jasatenaga pes ama tem mean "uea ti: hari visite dokter hari jasatenaga tim hai dan batan hari visite dokter hari ' )| jasatenaga ' ') o | | ? ana benzena bta pe2 ion mods barang tes masing man berg beats hari visite dokter hari oo ) jasatenaga ' o o e| |( skep bari ojasatenaga don tega antara maag hari visite dokter hari ' )| jasatenaga ( asked hari jasatenaga | akomodasi konsumsi hari bhp, sarana o90. | visite dokter hari jasatenaga ' | ? d askepibari ijasatenaca .l non medis. tenaga akomodasi konsumsi hari bhp, sarana ' ' ) e| | ( visite dokter hari jasatenaga o non medis ijasatemaga ( akomodasi konsumsi hari bhp, sarana | visite dokter hari jasatenaga non medis ijasatenaga stm perasan soo| ban aim aasamamer case asa emma aseeucn aro pak samasaaaan| eno pama samar pa smasaranan soon tes pemasangan rom rear esa am sam sara r ema asaravar asean | m00| uas amar sensor mann asma asrrewan mar asean aim snamaesemamer ama mama senar son anne pure pen bhp, sarana, jasa tenaga mea bela masa bee nk ama ser araaerawar( soo pan bea kena bilas aanomor instalasi penunjang laboratorium sen src metan pemeriksaan darah rutin mah hemoglobin led bse diff count trombosit golongan darah jumlah leukosit g . jumlah eritrosit malaria ddr hematokrit closing time bleeding time il. retikulosit pemeriksaan jamur (kerokan kulit) sekret sekret vagina dan toa putus bta urine lengkap protein urine reduksi urine bilirubin sedimen urine urine urubilinogen urubilin feses rutin feses konsentrasi tes darah samar tes kehamilan reagen kimia darah alkalifosfatase reum kreatinin ss.o0o0| slot sept asam urat kolesterol total hdl kolesterol ldl kolesterol ss. bilirubin total bilirubin direct bilirubin indirect protein total s$s. gula darah albumin ss. trygyserida ss. hbs ss. anti hbs ss.o0o0| natrium kalium 5ss. globulin creative protein reumatoid factor sperma analisa s5. kidal test tes narkoba 3jenis pemeriksaan dengue t3, t4, tsh merk model harga mens manage| tee patron tae sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | ( kecil bhp,sarana, jasa tenaga ike bhp,sarana, jasatenaga ) | sedang bhp, sarana, jasatenaga ' sederhana bhp, sarana, jasatenaga ' | ( | kecil bhp,sarana, jasatenaga kecil bhp,sarana, jasatenaga sedang bhp, sarana, jasatenaga | ( canggih bhp, sarana, jasa tenaga | canggihlli bhp, sarana, jasa tenaga ' | sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' kecil bhp,sarana, jasatenaga | ( kecil bhp,sarana, jasatenaga ' | sedang bhp,sarana, jasatenaga | canggih bhp, sarana, jasa tenaga ' | sederhana bhp, sarana, jasatenaga ' kecil |bhp,sarana, jasatenaga ( ikecitil bhp,sarana,jasatenaga | sedang bhp, sarana, jasatenaga kena mem nae bana bea ton ina, sah sederhana bhp, sarana, jasatenaga ' | kecil bhp, sarana, jasatenaga ' | kecil | bhp,sarana, jasa tenaga | sedang bhp, sarana, jasatenaga canggih bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | maa sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' | kecil bhp,sarana, jasatenaga | fkecilil o|bhp,sarana, jasa tenaga | sedang bhp,sarana, jasatenaga sederhana bhp, sarana, jasatenaga ' ( kecil bhp,sarana,jasatenaga | (kecil | bhp, sarana, jasatenaga ) | sedang bhp,sarana, jasatenaga | canggih bhp, sarana, jasa tenaga | sederhana sarana, jasa tenaga ' ) | sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' | sedang bhp,sarana, jasatenaga | sederhana sarana, jasatenaga ' ) | | sederhana bhp, sarana, jasa tenaga | (' sedang bhp,sarana, jasatenaga ' sedang sarana,jasatenaga ' e| e| sederhana sarana, jasatenaga ' ) e| sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' | sedang bhp,sarana, jasatenaga ' | sedang bhp,sarana, jasatenaga | ( sederhana sarana, jasatenaga ' ) | sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' | sedang bhp, sarana, jasatenaga | sedang bhp, sarana, jasatenaga | o8i. ear tea sederhana sarana, jasatenaga ) e| | (o26. ( sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | sedang bhp,sarana, jasatenaga ) | ( aan maan sederhana sarana, jasatenaga ' ) e| e| sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | sedang bhp,sarana, jasatenaga | sedang bhp,sarana, jasatenaga | sederhana sarana, jasatenaga ' e| | sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | sedang bhp,sarana, jasatenaga | sedang bhp, sarana, jasatenaga | sederhana bhp,sarana, jasatenaga | sederhana bhp, sarana, jasatenaga ' e| ( sederhana bhp, sarana, jasa tenaga | | sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' | | sedang |bhp,sarana, jasatenaga sedang bhp, sarana, jasatenaga | khusus |bhp,sarana, jasa tenaga khusus |bhp,sarana, jasa tenaga | khusus bhp, sarana, jasa tenaga kelas iii |. sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' |. sederhana bhp, sarana, jasa tenaga '(| sedang bhp, sarana, jasa tenaga khusus bhp, sarana, jasa tenaga khusus bhp, sarana, jasa tenaga .!(i khusus bhp, sarana, jasa tenaga kelas sederhana bhp, sarana, jasa tenaga ' |.tenaga khusus bhp, sarana, jasa tenaga khusus bhp, sarana, jasa tenaga kelas sederhana bhp, sarana, jasa(| khusus bhp, sarana, jasa tenaga khusus bhp, sarana, jasa tenaga vip sederhana bhp, sarana, jasatenagavip' vip utamses ate kelompok bhp, sarana, jasa tenaga kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga kelompok bhp, sarana, jasa tenaga kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga ' | i kelompok bhp, sarana, jasa tenaga | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | ( | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok ill bhp, sarana, jasa tenaga ina kelompok bhp, sarana, jasatenaga ' ( kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' e| kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga | ben kal kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok ini bhp, sarana, jasa tenaga ' | ' kelompok bhp, sarana, jasa tenaga 'kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok ill bhp, sarana, jasa tenaga ' e| kelompok bhp,sarana, jasatenaga kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok ill bhp, sarana, jasa tenaga ) | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | eee are kelompok1 bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok bhp, sarana, jasatenaga ' kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ena kelompok1 bhp, sarana, jasa tenaga ' e| kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok bhp, sarana, jasatenaga ' e| kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga' | eny pak manga wear: dena ko, ana mug kelompok bhp, sarana, jasatenaga ' e| kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' kelompok iii bhp, sarana, jasa tenaga ' | kelompok bhp, sarana, jasa tenaga ' | san aan apa administrasi bhp, sarana, jasa tenaga ' moo mownsntam ber ber jauh dekat administrasi bhp, sarana, jasa tenaga ' ) | beo seressnbasun kota cuci darah bhp, sarana, jasa tenaga ' aka ane sea desa cuci darah bhp, sarana, jasa tenaga ' maa end mas. gi tenaga psychologie tenaga tae tenaga visum hidup bhp, sarana, jasa bea eta damar ena tenaga mem tenaga busa keterangan tenaga kematian surat bhp, sarana, jasa keterangan tenaga anna nan pem mr nas won jenazah tenaga mah seinen nama besi jenazah tenaga are hama mas jenazah denga tenaga uan jam jenazah dgn tenaga formalin anna sai pita jahitan tenaga ketentuan dan diubah serta dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari jaminan kesehatan nasional jkn) dan retribusi jasa umum rsud baik jasa sarana maupun jasa pelayanan (jasa medis, paramedis, dan non medis) langsung disetorkan kas daerah setelah dana diterima. jasa pelayanan (jasa medis, paramedis, dan non medis) dapat diambil dan digunakan yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. dihapus bab dan dihapus. diantara dan disisipkan (satu) yakni yangmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini myarusri2016dihapus ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan, jasa sarana, jasa medis, jasa non medis, dan bahan habis pakai. struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud teen nak ana pada tercantum dalam draft yangrsud, puskesmas balai pengobatan dan puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut: rawat jalan jenis rawat jalan jenis pelayanan pata kartu pasien karcis pasien baru lama kartu identitas status pasien pemeriksaan dokter spesialis tops, suntik, mendokumentasikan tindakan konsultasi dokter umum gigi anamnesis, leopold, doppler konsultasi dokter spesialis ang poly bedah jenis pelayanan kecil insist abses cross insist) diameter buka gips ganti perban kecil insist abses diameter perawatan luka bakar perawatan luka( heating) kecil membersihkan luka lokasi insist abses diameter perawatan luka bakar exterpasi kuku kuku exterpasi kutil clarus perawatan luka (heating) kecil membersihkan luka exterpasi ganglion kecil exter kecil perawatan luka bakar exterpasi ganglion sedang exterpasi papiloma lima fan memrbpeana. sircumsisi sunat) dokter umum dokter spesialis poliklinik gigi jenis pelayanan konsultasi dokter gigi perawat gigi dokter sii kecil perawatan abses insist abses kecil tambal sementara pencabutan gigi susu per gigi sementara perawatan gangren kecil tambal gigi tetap amalgam control orthodontine lepasan kecil pencabutan gigi tetap per gigi tambal gigi tetap amalgam pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan ekstrasi gigi pembersihan karang gigi rahang kecil tambal gigi tetap silikat iv art glasinomer fuji pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi berat tambal gigi tetap silikat v art glasinomer fuji control orthodontine fixed reposisi gigi penanganan dislokasi gigi kecil perawatan gigi dengan komplikasi, calling membersihkan karang gigi supra gingiva dan sub supra gingiva rahang atas dan rahang bawah pembuatan dan pemasangan protes unit gigi gigi pertama pembuatan dan pemasangan gigi selanjutnya gigi critic t s75: scaling pembersihan karang gigi poliklinik pen. dalam jenis pelayanan pen ses emban aan aan tuna poliklinik anak jenis pelayanan spons tiga ena aan poliklinik kebidanan jenis pelayanan pan maa sei tem pil buka iud dengan penyakit pasang impian impian pen touches ono dok tanpa usg yam pelamar (oo boneka mana kane animasi tanpa infeksi buka jahitan penjahitan selanjutnya penjahitan bank een matan tindakan anc pemeriksaan diagnostik non elektromedik poliklinik fisioterapi) sederhana anon sedang nebulizer elektrotrapi tens) elektro stimulation lumbal needle auction ultra sonik ultra violet impar merah micro wave diathermy short wave diathermy traction parafin sedang mobilisasi fraktur dengan dengan badai pemeriksaan diagnostik elektromedik sen men sedang toraks bno ekstremitas atas ap lat expose) ekstremitas bawah ap lat ia. kama expose) pelvis mandibula scopula navicula foto gigi biasa dental column vertebralis lumbal, sakral torakalis jaringan lunak canggih uranium film mv.l sakral lumba expose) pelvis ap lateral expose) vertebra lumba, tulang belakang elektro radiografi paket pemeriksaan kesehatan untuk cons pns gol iii (pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis meliputi tekanan darah kimia,nadi, golongan darah, kesehatan mata,jantung, test urine lengkap (narkoba), rontgen paket iii pemeriksaan kesehatan untuk cons pns gol (pemeriksaan kesehatan oleh dokter umum meliputi tekanan darah,nadi, buta warna,golongan darah, test urine lengkap (narkoba) eur haji (pemeriksaan kesehatan oleh dokter meliputi tekanan darah,nadi, buta warna,golongan darah, test darah lengkap (asam urat, gula darah biasa, surat keterangan sakit, surat keterangan kelahiran ii. instalasi gawat darurat (igd) pemeriksaan dokter anamnesis pemeriksaan dokter spesialis konsultasi dokter umum gigi pemanas ben wa? acne sam kecil perawatan luka heating) resusitasi sederhana insist abses diameter pasang infus anak pasang infus dewasa ambil benda asing hidung telinga ambil benda asing mata kulit pavement punah terapi nebulizer pasang spark biasa suction maximal sehari) kecil jahitan luka jahitan lokasi luka membersihkan luka lokasi insist abses diameter perawatan luka bakar perawatan luka heating) ekg pasang ett anak dan dewasa defibrilasi resusitasi ringan pasang ngt kateterisasi uretra kecil jahitan luka jahitan satu lokasi luka membersihkan luka lokasi insist abses diameter perawatan luka bakar exterpasi ganglion kuku kuku exterpasi kutil clarus perawatan luka( heating) kubah lambung kecil membersihkan luka lokasi exterpasi ganglion kecil exte) kubah lambung kecil perawatan luka bakar exterpasi ganglion sedang extepasi papiloma lima terima sedang rawat inap rawat inap kelas iiiasked hari dokumentasi tindakan perawat tenaga kesehatan selam medis kai. ana weedokumentasi tindakan perawat tenaga kesehatan selain medis rawat inap kelas rawat inap akomodasi konsumsi hari sewa kamar biaya makan visite dokter hari visite dokter cyt) kunjungan dokter visite dokter malam (jam asked hari dokumentasi tindakan perawat tenaga kesehatan alain media aa. rawat inap kelas ber asp sore akomodasi konsumsi hari sewa kamar biaya makan .nonmedis tenaga kesehatan selam medis haagten ban mta jtdiundangkan arga makmur mian(meetberapa ketentuan dalamo1) perizinan modalbadan adalah badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bengkulu tengah. kepala badan adalah kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bengkulu teng. bab wewenang yang dilimpahkan bupati melimpahkan kewenangan penandatangan kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu bidang perizinan dan bidang non perizinan. seluruh kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. seluruh kewenangan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran peraturan bupati ini. kepala badan atas dasar pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam dan perizinan tertentu yang berdampak besar dan penting harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan bupati. bab iii pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan menyampaikan laporan secara berkala kepada bupati yang dihembuskan kepada instansi terkait. kepala badan wajib melaksanakan koordinasi dan pertemuan secara berkala atau pada saat tertentu dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badlobe bupati bengkulu tengah, ferry ramli diundangkan karang tinggi pada tanggal wwr sekretaris daerah kabupaten bengkulu tengah, mutakhir hamid, sos., m.m. pembina utama muda iv c nip. berita daerah kabupaten bengkulu tengah tahun nomor tee lampiran peraturan bupati bengkulu tengah nomor tahun tanggal wewenang bidang perizinan yang dilimpahkan sebagai berikut izin prinsip penanaman modal, izin usaha penanaman modal berbagai sektor usaha,gangguan ho), izin usaha jasa kontruksi ijuk), izin mendirikan bangunan imb), izin penyelenggaraan reklame baliho), izin lokasi, izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan hidup, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3): izin pengumpulan limbah dalam daerah kabupaten bengkulu tengah, izin operasional rumah sakit tipe dan izin praktik dokter, izin praktik bidan, izin praktik perawat, izin praktik fisiografis, izin kerja apoteker, izin kerja asisten apoteker, izin kerja radiologi, izin balai pengobatan, izin operasional klinik, izin laboratorium: izin apotek, izin toko obat, izin produksi makan dan minum pada industri rumah tangga, izin pendirian pendidikan anak usia dini paud), izin usaha industri iui), izin perluasan industri ipi), surat izin usaha perdagangan spusat pembelanjaan modern, izin usaha toko modernmbenihan grup), izin usaha pembenihan dan pembibitan, izin usaha pengecer obat hewan, tanda daftar usaha pembenihan bina,izin usaha perikanan sup), tanda daftar usaha perikanan, tanda daftar usaha pariwisata, izin trayek, izin usaha angkutan, izin penelitian, izin praktek kerja lapangan pkl): izin kuliah kerja nyata kkn): izin masuk tenaga kerja asing, izin penggunaan racun api agar): izin kantor perusahan perwakilan perusahaan. bupati bengkulu tengah, ferry ramli pen iii. lampiran peraturan bupati bengkulu tengah nomor tahun tanggal oktober wewenang bidang non perizinan yang dilimpahkan sebagai berikut sertifikat laik sehat, keputusan pemberian fasilitas pembebasan biaya masuk atas info mesin dan atau barang dan bahan, laporan realisasi info atas angka pengenal importir api). bupati bengkulu tengah, ferry ramli aa anna |
bupati bengkulu utara provinsi bengkulu peraturan bupati bengkulu utara nomor tahun tentang perencanaan kebutuhtentang perencanaan kebutuhankabupaten bengkulu utarmemutuskanlain lain setelah apbd ditetapkan, pejabat ketatausahbab ketentuan penutup segala bentuk peraturan yang ada sebelum peraturan bupati ini dikeluarkan ditetapkan dinyatakan tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi peraturan bupatibab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran,apabila diperintahkan oleh pengelola barang,hibahhibahhibahmpatmemutuskan: menetapkan: peraturan bupati tentang tata cara hibahhibah bagian pemerintahan desaan pemerintah desaataubarang milik pemerintah daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desdua persetujuan hibah hibahhibahibahusnahan dan penghapusdan (l) skpd yang bersangkutan. pemindah penata tk. (in d) nip: |
sina bupati bengkulu tengah provinsi bengkulu peraturan bupati bengkulu tengah nomor tahun tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun wilayrioritas penggunaan dana desa tahun wilaytengah tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun wilaypusat pengaduan dan penanganan masalah desa sebagaimana maksud huruffamili diundangkan karang tinggi pada tanggal maret: dis. sekretaris daerah lo) kabupaten bengkulunggal: maret: tipologi desa pesisir, mina wisata, maju pembangunan desa pembangunan, pembangunan kawasan mengembangkan pengembangan wisata laut keindahan kawasan dan pemeliharaan pandang pantai infrastruktur sara na prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman rehabilitasi pemeliharaan mengurangi jogging path track pendangkalan saluran wisatawkesehatan untuk sarana dan masyarakat dan prahara kesehatan wisatawan masyarakatjamban publik publik mengurangi perilakupembangunan, membangun menyediakan arena pengembangan amphitheater ruang untuk atraksi seni dan pemeliharaan publik pantai, budaya kawasan sarana dan pantai prasarana pendidikan,sosial see penambahan bahan mencukupi kebutuhan bahan promosi dan buku informasi dan edukasi tentang pantai pengetahuan dan lautlokalmembangun pusat mendorong usaha ekonomi budidaya, pembenihan kemampuan nelayan masyarakat, dan keramba ikan budidaya untuk meliputi kerapu, konservasi tukik mencukupi kebutuhan pembangunan penyu dan karang benih dan produksi dan pemeliharaan syarief ikan, tempat sarana prasarana konservasi paket produksi dan wisata distribusi mendorong meningkatnya pendapatan petani nelayan dan sekaligus des rehabilitasi dan membuka akses dan perluasan meningkatkan produksi tangkapan meningkatkan pelayanan wisata memancing mendorong meningkatkan des rehabkan des. pengembangan dan terumbu karang karang a11110uwu sarana prasarana meningkatkan energi terbarukan kemanfaatan ekologi serta kegiatan aset desa pelestarian paket wisata dan ling lustrasi air laut dan bakauolahbd masyarakat desa peningkatan pelatihan benih kerapu, meningkatkan investasi ekonomi tukik dan budidaya pengetahuan dan desa melalui cemara laut dan bakau keterampilan budidaya pengadaan, hasil laut dan pengembangan konservasi atau bantuan mendorong alat alat produksi, produktivitas ekonomi permodalan dan budi daya laut dan peningkatan konservasiberbahan baku limbah lokal laut (kerang,kayu,bakau |( meningkatkan dan cemara laut) keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal pengembangan makanan pengetahuan dan lokal sebagai komoditas kuliner memproduksi strategi ekonomi wisata olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata dukungan pelatihan kewirausahaan mendorong kegiatan ekonomi desa untuk pemuda tumbuhnya minat baik yang kewirausahaan bagi dikembangkan kalangan pemudastrategis desa unit bisnis yang akan dikembangkan melalui bum des kapasitas untuk memfungsikan kembali program dan tradisi lumbung kegiatan padi hasil pertanian ketahanan lainnya pangan desa pengorganisasian pelatihan paralegal desa melatih keterampilan masyarakat, warga memetakan fasilitasi bantuan masalah dan hukum penyelesaiannya masyarakat dan luar peradilan pelatihan paralegal desa pelatihan penyelesaian melatih keterampilan desa untuk warga desa penyelesaian sengketa aset desa promosi dan festival makanan laut mengangkat edukasi higienis pesisir laut keunggulan ekonomi kesehatan menu laut masyarakat serta sebagai ruang promosi gerakan hidup produk olahan bersih dan sehat makanan berbasis potensi lokal mendorong gaya hidup sehat ala pesisir lomba melukis menulis mengenalkan pola keindahan alam dan hidup bersih sejak dini hidup bersih dan sehat kepada anak dan anak pantai orang tua mencari bakat anak anak pantai paket wisata dukungan pelatihan pengolahan membekali terhadap kegiatan hasil laut dan pantai keterampilan pengelolaan untuk petani budidaya pengolahan sumber pantai untuk dan nelayan tangkap, daya laut dan pantai kepentingan desa untuk para petani dan nelayan membentuk mendorong merevitalisasi berfungsinya kembali kelembagaan lokal untuk kelembagaan lokal menjaga kelestarian desa yang memiliki pantai dan laut termasuk peran terhadap bakau, terumbu karang produksi dan dan zonasi tangkap dan konservasi laut pantai konservasg6ggg$ggg$ gjwjwjwjwj5& g5g wcm wc.i. tipologi desa daratan hamparan, industri dan perkebunan, berkembang emma menara kena pembangunan desa pembangunan, pembangunan rabat meningkatkan pengembangan beton pengerasan jalan kualitas jalan desa dan pemeliharaan desa memudahkan akses infrastruktur distribusi hasil sarana perkebunan prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman pemeliharaan saluran irigasi menjamin tersier kelancaran pasokan air area perkebunan menjaga kualitas bansea showroom wisma pamer pamer untuk para produk desa pelaku industri desa pembangunan, pembangunan pengadaan gedung pengembangan pemeliharaan baru pemeliharaan dan pemeliharaan poskesdes polindes poskesdes polindes sarana dan mendekatkan prasarana layanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat masyarakat pengadaan alat penunjang |(fitas posyandu dalam kegiatan pendidikan promosi kesehatan masyarakat desa pengembangan paud tk kebutuhan dasar dan pemeliharaan pendidikan untuk sarana dan anak balita usia dini prasarana pendidikan, dan pengetahuan anak dan remaja desa pembangunan gedung menggerakkan taman seni museum sia buk cagar budaya (misalnya situs budaya punden, candi, sarkofagus,dll penggilingan pembangunan padi jagung pengadaan kompos pupuk mendorongmembangun rintisan listrik memaksimalkan dan desa tenaga angin matahari kemanfaatan pengembangan sumber panas sarana prasarana matahari untuk energi baru penerangan desa terbarukan serta kegiatan pelestarian ling hidup membangun sumur menjaga serapan embung keberlanjutan air permukaan mencegah banjir dan tanah pengadaan sarana mendorong tanggung prasarana daur ulang jawab publik sampah desaekonomi lokal produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemasangan pelatihan tentang hak hak mendorong perburuhan kerjasama desa meningkatnya dengan perusahaan pengetahuan buruh dan tentang hak hak buruh dukungan workshop business plan mendorong kegiatan ekonomi peningkatan baik yang kapasitas usaha dikembangkan buminvestasi usaha bantuan musyawarah rembug warga merevitalisasi tradisi peningkatan untuk memfungsikan lumbung padi desa kapasitas untuk kembali tradisi lumbung program dan padi hasil pertanian lainnya kegiatan ketahanan pangan desa pelatihan pengolahan dan meningkatkan pemasaran hasil pertanian pengetahuan cara pengolahan hasil pertanian pengorganisasian pelatihan paralegal desa melatih masyarakat, keterampilan warga fasilitasi, bantuan memetakan hukum masalah dan masyarakat dan penyelesaiannya pelatihan luar peradilan paralegal desa pelatihan penyelesaian melatih mediasi sengketa tanah, keterampilan bagi kayu atau kekerasan dalam warga tentang rumah tangga penyelesaian sengketa aset desa promosi dan bazar produk kerajinan mengenalkan edukasi tangan produk industri produk kerajinan kesehatan rumah tangga dan industri rumah masyarakat serta tangga kepada gerakan hidup pasar bersih dan sehat tangga untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup percontohan instalasidan percontohan danaan dalama darab labiata lenta lam aimmalrtipologi desa daratan tinggi pegunungan, pertanian dan tertinggalair hujan atau air bersih dari kebutuhan air pemeliharaan sumber mata air. bersih untuk infrastruktur penduduk desa, sarana membangun prasarana fisik pengadaan baru untuk untuk bak penghidupan penampung air dan pemukiman hujan pemeliharaan saluran air mencegah bersih dari sumber mata air kerusakan saluran rumah rumah penduduk. air bersih dari sumber mata air rumah tangga. pembangunan, pembangunan balai pengadaan gedung pengembangan posyandu. baru balai dan posyandu, pemeliharaan mendorong sarana dan optimalisasi prasarana kegiatan posyandu. kesehatansehatan dasar untuk kebutuhan sarana posyandu (timbangan bayi, prasarana thermometer dil). kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan posyandu. pembangunan, pembangunan gedung paud memenuhi pengembangan kebutuhan dasar dan pendidikan untuk pemeliharaan anak balita usia sarana dan dini: prasarana pendidikan, sosial dan wjwjyg6g6g, gwj menan tradisi (misalnya jaran kembali seni tradisi depan, rebana, dll). rakyat desa, memenuhi kebutuhan minimnya peralatan seni tradisi rakyat. recapdesa. pada pusat pusat meliputi penggilingan padi pembangunanompos pupuk kandang. kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang, memperkuat kerja pengembangan sumber mata air sarana prasaranapon lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan dalam musyawarah perencanaan desa mena barlokal (sabut kelapa, penduduk bidang pengadaan, tempurung kelapa, topeng kerajinan tangan, pengembangan ukiran kayu, anyaman meningkatkan nilai atau bantuan bambu daun dll) tambah komoditas alat alat ekonomi lokal. produksi, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemasangan. bantuan alat pengolahan membantu minyak kopra, pemintalan kesulitan pengrajin alat tenun tradisional. desa dalam hal pengadaan alataya. pelatihan manajemen meningkatkan usaha untk bum desa dan pengetahuan usaha ekonomi rumahan pengurus bum desa (home industry) ataumfuan laimasyarakat, keterampilan warga fasilitas, bantuan memetakan masalah hukum danmediasi sengketa tanah, keterampilan kayu atau kekerasan rumah bagi warga, masyarakat desa masyarakat serta tentang ancaman gerakan hidup penyakit dimusim bersih dan sehat. tradisional berbahan lokal. bupati bengkulu ass ferry ramli lampiran ii: lang tengah nomor tahun maret, kategori desa (no| kecamatan desa woes mpsmwm| katagori desa era peaarani tau wali daki tan luka pemda, ses tan neasaonen pemrenaaornk kasar sat talang empat tabalagan 2talang empat kembang seri desa berkembang talang empat pulau panggung desa berkembang talang empat jayakarta desa berkembang talang empat air selaku desa berkembang talang empat desa berkembang talang empat desa berkembang talang empat jumat desa berkembang talang empat air putih desa tertinggal talang empat lahan mungkin desa berkembang talang empat tengah padang talang empat padang ular tanjung desa berkembang talang empat taba pasrah desa berkembang talang empat lahan desa berkembang talang empat pagar jati desa tertinggal karang tinggi karang tinggi desa berkembang karang tinggi taba terancam desa berkembang karang tinggi talang empat desa berkembang karang tinggi dusun baru desa berkembang karang tinggi taba murung karang tinggi ujung karang desa berkembang karang tinggi durian demang desa berkembang karang tinggi (pelajar desa berkembang karang tinggi semidang desa berkembang karang tinggi jpenanding s1, desa berkembang kaba nasi ikanang perang desa tertinggal arena semak desa tertinggal gajahmati sekarang tinggi padang tambak pan penggal desa tertinggal karang tinggi karang banding karang tinggi (pagar gunung karang tinggi (padang siring desa tertinggal saitabapenanjung (sukaraja taba pengunjung (bajak desa berkembang se taba pengunjung (tanjung heran caa berkembang taba pengunjung (taba deret iso5001e desa berkembang taba peran, esa berkembang jung (karang tengah tnosanoaba 2p sof taba memanjang lubuk sin tap pengunjung (rindu han batan tabapenanjung (datar lebar ito desa berke bang taba pengunjung (tanjung raman desa berkembang ntara penanggung surau agnes berkembang taba pengunjung |(taba baru desa tertinggal sitara pengunjung (kota desa tertinggal taba pengunjung penuh paoatooi desa tertinggal merigi kendang ere dan pengembang pergi kendang (lubuk nen toon tas tertinggal so merigi pelindung (pelindung atas dio? desa berkembang merigi pelindung |(pengembang desa tertinggal merigi pelindung ipungguk ket desa tertinggal merigi pelindung pelindung merigi pelindung (bajak desa tertinggal ss merigi pelindung rodrigo1 desa tertib bel aran itososiott rof pama ah mengenang durian selaku desa tertinggal tas keeper merigi pelindung jalak lebar merigi pelindung |talang lambung 1fososioto desa tertinggal oo ) desa tertinggal agar warga mda ooo desa berkembang ana aga ikb roya desa berkembang agar yan layang lekat desa berkembang sae tema ng s2511 desa berkembang ayan kandis desa tertinggal aan datar perokok desa tertinggal natar paomeaduna desa tertinggal beer saka again dani desa berkembang eng sak bajak desa berkembang beda ner sen untung si desa berkembang bia irak best desa tertinggal osis itusukpuar troops1oo1 desa tertinggal eksak ipungguk jaya desa tertinggal sean dusun desa tertinggal lapa icerik nyaring desa maju eks berapa pasar pedati desa maju that desa berkembang ekkerapa isrikaron o76iles maja oo kek isrikungoro oo6ti desa berkembang eek kerap pancar desa maju harapan desa berkembang ane pagardewa desa berkembang bana bokkusang tun gardan 17000s too7 desa berkembang aib kubang harapan makmur desa berkembang popok kubang baturaja desa tertinggal aan kepang talang tengah j desa tertinggal upaya desa tertinggal oper kupang paku maan desa tertinggal ang maa aturan mpo desa berkembang timbang haji isekayunmudik ' .i7| desa berkembang | bupati bengkulu tengah, kura ramliapa,s danoritas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa dan penggunaan dana desa wilayah kabupaten bengkulu tengahatau indeks pembangunan desa ipdinformasi penggunaan data indeks desa membangun sebagaimana dimaksud pada harusinformasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada disampaikanraturan bupatbab pembinaan dan pengawasilakukan oleh skpd. tugas dan fungsi utama skpd sebagaimana dimaksudsebagaimana dimaksud dilakukan sesuai mekanisme penganggaran daerah dan bersumber dari apbd. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dilakukan oleh skpddilakukan melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah desa yang dibentuk pemerintah daerah, b. dan atau cc.. beberapa ketentuanan dihapus. jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada termasuk golongan retribusi jasa umum. bab dihapusdihapus sehingga berbunyi sebagai berikut dengan berlakunya peraturan daerah ini peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan kesehatan: peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan, peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dan tempat umum lainnya, peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi pelayanan pelayanan pasar dan pasar lainnya, peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi jasa perhubungan, peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi penyediaan lumpur tinja, peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang retribusi retribusi penggantian biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya.ala mnginapan pesanggrahan villpenggunaan tempat penginapan pesanggrahan villa milik pemerintah daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan tempat penginapan pesanggrahan villa, telah ditetapkanbahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek dan tarif retribusi penginapan pesanggrahan villa, makapenginapan pesanggrahan villa, ditetapkan sebagai berikut gedung asrama balai latihan kesehatan masyarakat blm) cawang gedung asrama , kamar hari , kamar hari dinas gedung asrama , kamar hari , kamar hari kesehatan extra bad , bad hari , bad hari upt blm cawang curup villa gedung diklat serba guna jenis tarif pengelola fasilitas arif rp) negera type , unit kamar hari dinas kebudayaan dan type , unit kamar hari pariwisata upt gedung type , unit kamar hari pendidikan dan latihan serba type , unit kamar hari guna dmb dan objek wisata type , unit kamar hari type , unit kamar hari type , unit kamar hari villa bougainville mess pemda tarif rp) pengelola kamar , kamar hari dinas kebudayaan dan pariwisata upt gedung pendidikan dan latihan serba guna dmb dan objek wisata wisma bukit daun kamar , kamar hari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika wisma pic kamar , kamar hari dinas kebudayaan dan pariwisata wisma bukit kaba tarif rp) kamar vip , kamar hari bagian administrasi kamar utama , kamar hari umum dan keuangan kamar ekonomi kamar hari wisma pemda rejang lebong bengkulu tarif rp) kamar vip , kamar hari bagian administrasi kamar standar , kamar hari umum dan keuangaret bupati rejang lebong, ttd ahmad hijau diundangkan curup pada tanggal april,ngkulu utara tahun dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah adalah dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten bengkulu utara tahun desa adalah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa tahughitungan besarangalokasian besaran bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa pada apbd. bab iii sasaran bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desapelaksanaan pemilihan kepala desa serentak kabupaten bengkulu utara sebagaimana dimaksud pada adalah secara. bab sumber dana bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa berasal dari apbd dalam dpa ppid. bab penggunaan penggunaan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desa adalah untuk pembiayaan barang jasa terdiri dari surat suara, kotak suara:. bab standar kebutuhan barang jasa jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam angkaangka dihitung berdasarkan jumlah dusun per desa. jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angkmasa kerja anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka selama (empat) bulan. jumlah bilik suaraangka sebanyak (satu) paket. jumlah alat dan alas colorangkaangka berdasarkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam bab vii standar satuan harga batas tertinggi standar satuan harga surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka sebesar rp. , lembar. batas tertinggi standar satuan harga kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka sebesar rp. , buah. batas tertinggi standar satuan harga honorarium panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka ketua sebesar rp. , bulan sekretaris sebesar rp. bulan anggota sebesar rp. , bulan batas tertinggi standar satuan harga bilik suara sebagaimana dimaksud dalam angka sebesar rp. , buah. batas tertinggi standar satuan harga alat tulis kantor sebagaimana dimaksud dalam angka sebesar rp. , paket. batas tertinggi standar satuan harga alat dan alas color sebagaimana dimaksud dalam angka alat color rp. , buah. alas color rp. , buah. batas tertinggi standar satuan harga tinta sebagaimana dimaksud dalam angka sebesar rp. , botol. batas tertinggi standar satuan harga gembok kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka sebesar rp. , buah. standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam danper desa alokasi bantuan keuangan biaya pemilihan kepala desadaturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerahperhatikan instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tanggal agustus tentang tindak lanjut peraturan pemerintah nomor tahun tentang perangkat daerah, keputusan dprd kabupaten bengkulu utara nomor tahun tanggal oktober tentang persetujuan pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten bengkulu utara menjadi peraturan daerah.mengubahngkul, november bupati bengkulu utara, ttd mian diundangkan arga makmur pada tanggal,menindaklanjuti peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor pmk. tentang kriteria jasa boga atau catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai maka untuk dapat ditetapkan sebagai pajak daerah, bahwa memperhatikan ketentuan bagian kedua dan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara nomor tahun tentang pajak daerah, bahwa memperhatikan ketentuan bab ketentuan umum nomoruntuk meningkatkan pendapatan asli daerah disektor pajak hotel kabupaten bengkulu utara, perlu mengubahrepublik indonesiaperaturan bupati bengkulu utara nomor tahun tentang tata cara pemungutan,. merubah ketentuan dalamermasuk usaha jasa boga atau katertbab kedudukan bagian pertama sekretariat daerah sekretariat daerah merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur pj : dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian dokumentasi dan sosialisasi pada bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melakukan dokumentasi, publikasi produk produk hukum menerbitkan lembaran daerah dan berita daerah serta mengatur penyebaran dokumentasi hukum. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian dokumentasi dan sosialisasi pada bagian hukum menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja tahunan sub bagian dokumentasi hukum, pengumpulan dan penghimpunan bahan bahan yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan, cc. pelaksanaan penerbitan lembaran daerah dan berita daerah terhadap peraturan daerah yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, pelaksanaan kegiatan dokumentasi produk hukum yang akan dan telah diterbitkan atau diundangkan, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan publikasi terhadap produk hukum, pelaksanaan kegiatan penyebarluasan produk hukum kepada masyarakat dan atau aparat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara,j . pelaksanaan tugaspokok mengkoordinasikan perumusan rancangan perundang undangan serta menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya. dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian perundang undangan pada bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja tahunan sub bagian peraturan perundang undangan, pengumpulan bahan bahan dalam penyusunan peraturan perundang undangan dan produk hukum daerah, pelaksanaan semua kegiatan tahap tahap dalam pembahasan yang diserahkan kepada pihak legislatif dan melakukan perbaikan terhadap hasil pembahasan yang diperlukan, penggandaan produk hukum daerah yang telah disahkan pihak legislatif, serta membuat dan menyusun bahan bahan untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan atau menguntungkannya dalam lembaran daerah, penelaahan dan pengoreksi pengajuan keputusan bupati atau instruksi bupati yang masuk dari dinas instansi unit kerja, penelaahan dan pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah lebih dari lima tahunyusunan rancangan produk hukum kabupaten yang bersifat penetapan (beschikking): j .: dan il.dan oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian pemerintahan desameliputi sub bagian penataan dan wilayah desa, sub bagian pemerintah desa dan bpd, dan sub bagian kewenangan, kekayaan dan aset desa. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian pemerintahan desa pada asisten bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan petunjuk teknis penataan dan wilayah desa, penyusunan program dan petunjuk teknis pemerintah desa dan bpd: penyusunan program dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa batas desa dan penegasan batas desa, penyusunan program dan petunjuk teknis kewenangan, kekayaan dan aset desa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian penataan dan wilayahdalam pelaksanaan penataan dan wilayah desa. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian penataan dan wilayahnataan dan wilayah desa, membuat pedoman dan petunjuk teknis tentang penyelesaian sengketa batas desa dalam kabupaten bengkulu utara, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait berkaitan dengan penataan dan wilayah desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian pemerintah desa dan badan permusyawaratanpemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pemerintah desa dan badan permusyawaratanlaksanaan pemilihan kepala desa, mulai dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, membuat pedoman dan petunjuk teknis tentang pengisian keanggotaan, peresmian sampai dengan pengucapan sumpah janji, pengisian keanggotaan antar waktu dan pemberhentian anggota badan permusyawaratan desa, melaksanakan dan memfasilitasi kebijakan pemerintah daerah dalam menyalurkan uang purna bakti kepala desa. melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait berkaitan dengan kepala desa dan badan permusyawaratan desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian kewenangan, kekayaan dan asetkewenangan desa dan kekayaan desa. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian kewenangan, kekayaan dan asetkewenangan desa, membuat pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan kekayaan desa, cc. pendataan kekayaan dan asset desa, melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait berkaitan dengan kewenangan, kekayaan dan aset desa, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kerjasama daerah pada asisten bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah dan koordinasievaluasi dan pelaporan kerjasama. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian kerjasama daerah pada asisten bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang kerjasama antar pemerintah, kerjasama dengan lembaga non pemerintah serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan kerjasama, penyusunan rencana program dan rencana ang garan dilayanan administratifmengkoordinasikanmbinaan, pemantauan pengawasan dan pengendaliandan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian kerjasama antarantar pemerintah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian kerjasama antarantar pemerintah, pengumpulan bahan bahan penyusunan dan petunjuk teknis perjanjian kerjasama antar pemerintah, menyiapkan bahan analisis data potensi kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian kerjasama dengan lembaga nondengan lembaga non pemerintah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian kerjasama dengan lembaga nondengan lembaga non pemerintah, pengumpulan bahan bahan penyusunan dan petunjuk teknis perjanjian kerjasama dengan lembaga non pemerintah, menyiapkan bahan analisis data potensi kerjasama dengan lembaga non pemerintah pihak ketiga, menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk ker sama dengan lembaga non pemerintah pihak ketiga, menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama dengan lembaga non pemerintah pihak ketiga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada bagian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan pengendalian, menganalisa serta mengevaluasi pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, kerjasama dengan lembaga non pemerintah serta mengadakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kerjasama. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada bagian kerjasama daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan program rencana kerja tahunan bidang pelaporan kerjasama daerah, pengumpulan bahan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah, menyiapkan bahan analisis data untuk pengendalian, evaluasi dan pelaporan kerjasama daerah, menyiapkan bahan koordinasi dan ketatausahaan kerjasama daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. paragraf ketigrumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan padadalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan kebijakan dan programnyusunan peraturan perundang undanganpembinaan administrasidan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian pembangunpembinaan serta pengendalian administrasi pembangunan pada sub bagian penyusunan program, sub bagian pengendalian, dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian pembangundibidang pembangunan, program kerja, bidang pengendalian dan bidang pelaporan, pengumpulan bahan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah, cc. penyelenggaraan pembinayelenggaraan pembinaan dan administrasi program bantuan pembangunan dari provinsi bengkulu, pemerintah pusat dan bantuan pihak ketiga, penyelenggaraan kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan pihak pihak terkait terhadap permasalahan bidang pembangunan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian penyusunan program pada bagian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan daerah serta menyiapkan administrasi bantuan pembangunan daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian penyusunan program pada bagian pembangunan menyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan bahan penyusunan apbd kabupaten bengkulu utara, penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait terhadap penyusunan apbd kabupaten bengkulu utara. cc. pengumpulan dan persiapan bahan bahan penyusunan program tahunan dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, perencanaan dan penyiapan bahan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan pengesahan dpa dan meneliti pra dpa yang diajukan dinas satuan kerja, pelaksanaan penghimpunan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pembangunan daerah dan pelaksanaan tertib administrasi, pengendalian administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar berjalan dengan tertib dan lancar dengan petunjuk pedoman kerja, menyelenggarakan pembinaan administrasi systempengendalisub bagian pengendalian pada bagian pembangunan menyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pembangunan, penyusunan dan penyajian data pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada pihak yang membutuhkan, cc. pelaksanaan sinkronisasi semua usulan kegiatan lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan dan kemajuan fisik pelaksanaan pembangunan daerah serta pengendalian lokasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian evaluasi dan pelapor. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian evaluasi dan pelaporan pada bagian pembangunan menyelenggarakan fungsi penghimpunan dan penyusunan laporan dari dinas badan kantor dan unit kerja untuk pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan bupati, persiapan penyusunan bahan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan bahan pertanggungjawaban bupati baik pertanggungjawaban tahunan, lima tahunan dan memori menjelang akhir masa jabatan, cc. pelaksanaan pekerjaan dalam bidang ketatausahaan lingkungan bagian pembangunan, melaksanakan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan dinas badan kantor dan unit kerja, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian perekonomidalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian perekonomibidang produksi daerah, sarana dan prasarana perekonomian, distribusi dan pemasaran, penyelenggaraan koordinasi peningkatan dan pengembangan bidang produksi daerah, sarana dan prasarana perekonomian, distribusi dan pemasaran, cc. penyelenggaraan kegiatan koordinasi dengan pihak pihak terkait terhadap permasalahan bidang produksi daerah, sarana dan prasarana perekonomian, distribusi dan pemasaran: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian produksi daerahproduksi daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian produksi daerah pada bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja tahunan sub bagian produksi daerah, pengumpulan bahan dan penyusunan program serta petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi daerah dan berkoordinasi dengan dinas teknis terkait: cc. pengumpulan dan pengelolaan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada sub sektor pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan, pengoperasian, perindustrian dan perdagangan serta pertambangan dan energi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian sarana dan prasarana perekonomidibidang sarana dan prasarana perekonomian. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian sarana dan prasarana perekonomian pada bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan koperasi, pengusaha kecil, perhubungan dan pariwisata, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan permodalan, perusahaan daerah bumi) dan bumn, cc. pengumpulan dan penyiapan bahan untuk pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan industri dan perdagangan, pengumpulan dan penyiapan data sarana dan prasarana bidang pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kedua staf ahli staf ahli merupakan unsur pembantuiii susunan dan struktur organisasi bagian pertama sekretariat daerah sekretariat daerah terdiri dari asisten bidang pemerintahan, asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, asisten bidang umum, dan kelompok jabatan fungsional. asisten bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi bagian pemerintahan, bagian hukum, bagian pemerintahan desa, dan bagian kerjasama daerah. asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf membawahiasisten bidang umum sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi bagian hubungan masyarakat dan protokol bagian umum dan perlengkapan, bagian organisasi dan tata laksana, dan bagian keuangan dan perencanaan. bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian pemerintahan umum, sub bagian otonomi daerah, dan sub bagian perangkat kecamatan dan kelurahan. sub bagian distribusi dan pemasarbidang distribusi dan pemasaran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian distribusi dan pemasaran pada bagian perekonomian menyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang distribusi dan pemasaran perekonomian daerah, pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan tugas dalam bidang pertambangan dan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian dan perdagangan, cc. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam bidang distribusi dan pemasaran, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kesejahteraan rakyatemuda, olah raga dan pemberdayaan masyarakat, sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan, dan sub bagian sosial. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian kesejahteraan rakyat pada asisten bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi pengumpulan data, perumusan dan penyiapan kebijakan pemerintah daerah bidang kesejahteraan rakyat, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan dan kerjasama sosial, organisasi kemasyarakatan, olah raga dan pemberdayaan masyarakat diseluruh sektor pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, cc. mengkoordinasikan dan kerjasama serta keterpaduan kegiatan dengan instansi pemerintah, swasta lsm kabupaten bengkulu utara dalam rangka terwujudnya kesejahteraan rakyat, mengkoordinasikan dan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi lintas kecamatan, peningkatan partisipasi masyarakat untuk kemajuan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan evaluasikesejahteraan rakyat, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian pemuda, olah raga dan pemberdayaan masyarakatdibidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pemuda, olah raga dan pemberdayaan masyarakat pada bagian kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan peran serta masyarakat dibidang kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi pemerintah dan swasta, dan cc. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian agama,agama termasuk urusan haji, pendidikan dan kebudayaan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan pada bagian kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi penyusunan dan mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan kegiatan peringatan hari hari besar islam, pembinaan mental rohani umat beragama, serta kegiatan keagamaan lainnya, mengkoordinasikan rencana pelayanan ibadah haji dengan cara penertiban administrasi, pengurusan keberangkatan dan pemulangan jemaah haji, cc. penyusunan rencana pembangunan sarana peribadatan, serta pembinaan imam khatib, pengumpulan data, pengklasifikasian serta mengolah bahan data yang berhubungan dengan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, persiapan bahan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dibidang pendidikan, pembinaan pengembangan terhadap usaha masyarakat dibidang sarana pendidikan sekolah dan luar sekolah, pelaksanaan koordinasi pembinaan dibidang seni budaya daerah, lembaga adat yang berada dalam masyarakat, penyusunan program kegiatan terhadap pengembangan lembaga adat dan kesenian daerah, penyusunan rencana kegiatan perlombaan seni budaya daerah, pembinaan sanggar seni masyarakat serta kegiatan seni daerah lainnya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian sosialbantuan sosial dan usaha usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian sosial pada bagian kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi pengumpulan data dan bahan yang berhubungan dengan bantuan sosial sebagai bahan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembinaan dan pemberian petunjuk teknis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan sosial seperti penderita cacat, gelandangan, panti asuhan, bencana alam dan lain lain, cc. persiapan bahan dalam rangka perencanaan usaha peningkatan kesejahteraan sosial, rekomendasi, pemberian bantuan sosial dan izin pengumpulan dana sosial, pengumpulan dan pengolahan data, pengklasifikasian data dan bahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat dalam rangka usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat serta kegiatan kegiatan kesehatan untuk bahan koordinasi pada dinas instansi yang terkait, persiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan dan rekomendasi pengembangan rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, klinik bersalin, pemberantasan penyakit menular, pengawasan terhadap rumah sakit dan perusahaan obat obatan, perusahaan makanan dalam rangka usaha menjamin kesehatan masyarakat, penyusunan rencana koordinasi pembangunan perumahan rakyat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai dengan pedoman yang ada, persiapan bahan bahan dalam rangka usaha mengadakan sarana air minum, jaminan keluarga sani jaga), pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan sosial, penanggulangan bencana dan lain lain dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.laksanakan fasilitasi, koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi dalam layanan pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara dan atau instansi kabupaten bengkulu utara pada dan sub bagian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasmengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan skpd dan atau instansi lain lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara,guna sse,fasilitasi unit layanan pengadaanbarang jasa lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara dan atau instansi layanan pengadaan barang jasa menyelenggarakan fungsi melakukan inventarisasi dan pemilahan paket paket pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah kabupaten untuk diteruskan kepada kelompok kerja pengadaan barang jasa, menyusun rencana mengusulkan pembentukan kelompok kerja pengadaan barang jasa pokja pbj): memfasilitasi sarana dan prasarana bagi pokja pbj dalam melaksanakan pengadaan barang jasa secara elektronik lingkungan pemerintah kabupaten dan atau instansi lain lingkungan kabupaten bengkulu utara, melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan skpd dan atau instansi terkait, melaksanakan pelatihan dan asistensi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa bagi skpd dan pihak lain yang membutuhkan lingkungan pemerintah kabupaten, memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, melakukan penilaian terhadap kinerja kelompok kerja pengadaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.una lpsemenyelenggarakan fungsi melakukan pengelolaan sistem pengadaan barang jasa secara elektronik beserta infrastruktur, melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna lpse, melaksanakan pelatihan dan dukungan teknis lpse, menyusun anggaran dalam rangka pelaksanaan layanan secara elektronik, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.menyelenggarakan fungsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik, menyusun laporan secara periodik pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh pokja pejabat barang jasa, cc. menyusun anggaran dalam rangka monitoring dan evaluasi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. paragraf keempat asisten bidang umum asisten bidang umum sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat daerah pada bagian humas dan protokol, bagian umum dan perlengkapan, bagian organisasi dan tata laksana serta bagian keuangan dan perencanaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada asisten bidang umum menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan kebijakan dan programpenyusunan peraturan perundang undangan bagian protokol humas, umum dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, dan keuangan dan perencanaan, ccumum, pelaksanaan pembinaan administrasidokumentasi, sub bagian keprotokolan dan acara, dan sub bagian layanan informasi. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian humas dan protokol menyelenggarakan fungsi melakukan pembinaan dan pengaturan keprotokolan dalam lingkup pemerintah kabupaten bengkulu utara, melakukan penyusunan dan perumusan serta perencanaan dalam pengaturan hubungan antar lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, melakukan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan bidang dokumentasi dan pemberitaan. pengumpulan berita berita terbaru dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, penyusunan dan perumusan peraturan perundang undangankoordinasinyiapan pelaksanaan kegiatjuru bicara bupati dan pemerintah kabupaten, mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dibidang kehumasan dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan kerjasama terhadap penyebarluasan informasi, pemberitaan dan pers yangdibidang kehumasan,dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian dokumentasi pada bagian humas dan protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengumpulkan informasi dan melaksanakan pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan bupati dan kegiatan pemerintah daerah serta melaksanakan inventarisasi dan menganalisa informasi untuk bahan kajian pimpinan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian dokumentasi pada bagian humas dan protokol menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyebarluasan informasi kegiatan kegiatan pemerintah daerah melalui media cetak maupun media elektronik,cc. pembuatan kliping dari surat kabar dan mengolah untuk bahan visualisasi: persiapan bahan bahan dalam rangka peliputan berita penerbitan berkala, penyajian, mendistribusikan, pemeliharaan dan mendokumentasikan hasil hasil fotografi kegiatan pemerintah daerah,ndokumentasian acara kegiatan bupati, dan il. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian keprotokolan dan acarapenyusunan program dan urusan yang berkaitan dengan administrasi keprotokolan berupa pengkondisian setiap acara, mengatur pelayanan umum, tata upacara, tata letak, akomodasi serta menjadi penghubung pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan luar negeri, menyiapkan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat bupati dan wakil bupati, melaksanakan urusan keprotokolan, melaksanakan urusan penyelenggaraan acara dan penerimaan tamu kedinasan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian keprotokolan dan acara pada bagian keprotokolan dan acara menyelenggarakan fungsi melaksanakan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas pada sub keprotokolan dan acara,upacara kegiatan kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku: melaksanakan pengaturan penerimaan tamu daerah pemerintah daerah yang berhak menerima pelayanan keprotokolan, melaksanakan pengelolaan ketatausahaan bagian,, resepsi pimpinan, acara dan upacara kenegaraan resmi penyiapan bahan koordinasi, persiapan, gladi lapangan dan pelaksanaan acara kedinasan dan acara dan upacara kenegaraan acara resmi, penyiapan bahan sambutan, laporan bupati serta buku panduan acara dan upacara baik secara kenegaraan maupun resmi, penyiapan, penyusunan agenda dan mengkoordinasikan persiapan penerimaan kunjungan tamu dinas, penyiapan, penyusunan agenda dan mengkoordinasikan persiapan perjalanan dinas bupati wakil bupati, dan il. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian layanan informasiurusan layanan informasi, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi dalam rangka layanan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian layanan informasi pada bagian humas dan protokol menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan data dalam rangka layanan informasi, pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi publik, pelaksanaan koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan atau instansi terkait lainnya dalam rangka layanan informasi, pelaksanaan fasilitasi layanan informasi dan kinerja pemerintah kabupaten, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi layanan informasi penyiapan kajian dan telaahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelesaian layanan informasi: pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hasil layanan informasi,website dan media sosial lainya, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian umum dan perlengkapantata usaha, sub bagian rumah tangga dan sub bagian perlengkapan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data, analisa serta perumusan dan menyiapkan kebijakan pemerintah daerah pada sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga dan sub bagian perlengkapan, perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga dan sub bagian perlengkapan, dan cc. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian tata usahtata usaha. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian tata usaha pada bagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dan ketatausahaan bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah dan staf ahli termasuk pendistribusian dan pengarsipannya, pelaksanaan tata naskah dinas bupati, wakil bupati, sekretariat daerah dan staf ahli: cc. penyiapan data dan bahan administratif yang diperlukan bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah dan staf ahli, pengaturan dan penataan perbuatan yang ditandatangani oleh bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah dan staf ahli serta penataan kearsipannya, penyelenggaraan kebutuhan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf membawahibagian pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian penataan dan wilayah desa, sub bagian pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan sub bagian kewenangan, kekayaan dan aset desa. bagian kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian kerjasama antar pemerintah, sub bagian kerjasama dengan lembaga non pemerintah, dan sub bagian pengendalian, evaluasi dan pelaporan. bagian pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian penyusunan program, sub bagian pengendalian, dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. bagian perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf membawahibagian kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian pemuda, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat, sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan, dan sub bagian sosial. bagian fasilitasi layanan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: dan sub bagian monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang jasa. sub bagian rumah tanggpada bagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi perencanaan kebutuh: penyusunan anggaran perawat, cc. penyediaan konsumsi rapat rapat dinas, pelatihan dan jamuan ruangan kerja bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah dan staf ahli: pelaksanaan kebersihan lingkungan, penerangan dan air bersih lingkungan rumah dinas bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah dan staf ahli, pelaksanaan persediaan dan pengeluaran barang barang untuk keperluan bupati dan wakil bupati, pengaturan, pemeliharaan dan pengawasan perangkat ruang rapat dan ruang bagian bagian pada sekretariat daerah, pelaksanaan persiapan ruangan, akomodasi peralatan rapat dan upacara, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian perlengkapanperlengkapan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perlengkapan pada bagian umum dan perlengkapan menyelenggarakan fungsi pengumpulan, penyusunan dan analisa data bahan kebutuhan perlengkapan, penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana kebutuhan perbekalan dalam rangka penyusunan perlengkapan barang, cc. penyiapan data dan bahan dalam rangka penyusunan kebutuhan bagi instansi lingkungan pemerintah kabupaten untuk diintegrasikan dan disinkronisasikan dalam rangka penyusunan apbd, pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi terhadap harga dan mutu barang yang ada sesuai dengan standar mutu barang, persiapan data dan bahan dalam rangka menganalisa kebutuhan prasarana fisik pamong praja, pelaksanaan kebutuhan kerjasama dengan instansi dalam rangka penetapan pembukuan standarisasi barang, pelaksanaan evaluasi harga dan mutu barang baik terhadap barang yang telah ada atau yang akan didatangkan kepada dinas instansi, persiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan dan mengevaluasi hasil hasil pelelangan tender dalam tahun anggaran yang sedang berjalan per semester, pelaksanaan administrasi barang dalam gudang penyimpanan dan pendistribusian, penyimpanan barang tempat gudang tertentu menurut berat, panjang dan jenis frekuensi penggunaannya, pelaksanaan pengawasan dan pengecekan barang serta membuat laporan secara berkala atas barang yang ada dalam gudang, il. persiapan data administrasi bagi barang yang akan dihapus, pengumpulan, pengklasifikasian dan penyajian data barang yang bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka penyusunan biaya pemeliharaan, pelaksanaan pengeluaran barang bergerak dan barang tidak bergerak kepada dinas instansi yang ditetapkan, oo. pembuatan laporan serta penelitian data inventarisasi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang diusulkan untuk dihapuskan dari kekayaan pemerintah daerah, pelaksanaan proses penghapusan, pemindahan barang barang, pelaksanaan pemeliharaan angkutan dan pengurusan surat surat perlengkapan angkutan milik pemerintah derah, pelaksanaan perbaikan servis terhadap kendaraan dinas, komputer, mesin tik, meubeleir rumah dinas dan kantor milik pemerintah daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian organisasi dan tatalaksanadalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian organisasi dan tatalaksana menyelenggarakan fungsi pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan kabupaten dan kepegawaian lingkup sekretariat daerah, dan pelayanan publik, cc. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisa jabatan, standar kinerja aparatur, pelayanan umum dan akuntabilitas kinerja: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian penatalaksanaansistem, metode dan prosedur kerja dan mengkoordinasikan urusan pelayanan publik. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian penatalaksanaan pada bagian organisasi dan tatalaksana menyelenggarakan fungsianalisis data bidang tata laksana pelayanan publik, cc. minimal spm), standar operasional prosedur sop) dan pelayanan publik, penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan bidang pelayanan publik, pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan tugas dan fungsi jabatan struktural dan fungsional dalam susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupatensub bagian kelembagaan dan kepegawaian pada bagian organisasi dan tata lingkungan pemerintah daerah dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian pada sekretariat daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian kelembagaan dan kepegawaian pada bagian organisasi dan tatalaksana menyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan pembinaan atau petunjuk teknis penataan kelembagaan perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara, penyusunan konsep saran pertimbangan dan konsep usulan pengembangan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah kabupaten bengkulu utara, cc. pelaksanaan pengumpulan dan pemeliharaan data kepegawaian sekretariat daerah, pembuatan dan pemeliharaan daftar urut kepangkatan duk) dan sasaran kinerja pegawai skp) lingkup setkab bengkulu utara, pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian sekretariat daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian analisa dan akuntabilitas kinerja, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, bahan monitoring dan pelaporan bidang peningkatan kinerja analisa jabatan, standar kinerja, pelayanan umum dan akuntabilitas kinerja. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian analisa dan akuntabilitas kinerja pada bagian organisasi dan tata laksana menyelenggarakan fungsi pengumpulan data informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis akuntabilitas kinerja, penyusunan konsep tentang penyempurnaan standar kinerja aparatur dan akuntabilitas kinerja, cc. pengumpulan data informasi untuk penentuan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.nyusunan laporan kinerja sekretariat daerah dan laporan kinerja kabupaten, penyusunan perjanjian kinerja kabupaten, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian keuangan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok menyusun rencana anggaran, ketatausahaan keuangan, menyiapkan laporan dan verifikasi keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah sertarencanaan, sub bagian keuangan, dan sub bagian pelaporan dan verifikasi keuangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian keuangan dan perencanaan menyelenggarakan fungsi menyusun rencana anggaran keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah kabupaten bengkulu utara, mengurus keuangan untuk keperluan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah kabupaten bengkulu utara, penyelenggaraan urusan keuangan serta menyiapkan laporan keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah kabupaten bengkulu utara, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sub bagian perencanaan pada bagian keuangan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rencana kerja dan anggaran. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perencanaan pada bagian keuangan dan perencanaan menyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan penyusunan program kerja lingkup sekretariat daerah, penyusunan rencana anggaran lingkup sekretariat daerah, cc. menerima dan mengelola rencanalingkungan sekretariat daerah, merumuskan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang, mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekretariat daerah melalui rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran kas tidak langsung bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, menyiapkan bahan penyusun konsep pedoman pelaksanaan anggaran langsung tidak langsung bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, menganalisa rencana anggaran langsung tidak langsung bupati wakil bupati dan sekretariat daerah, menyiapkdan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagianpengelolaan administrasi keuangan lingkungan sekretariat daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub administrasi keuangan pada bagian keuangan dan perencanaan menyelenggarakan fungsi penerbitan spm surat perintah membayar) sesuai spp surat permintaan pembayaran) yang diajukan oleh bendahara sekretariat daerah: pembina ketatausahaan keuangan dan perbendaharaan, cc. mengkoordinasikan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah lingkungan sekretariat daerah, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkaitlaksanaan kegiatan administrasi keuangan daerah lingkungan sekretariat daerahdaerahnyelesaian masalah perbendaharaan, penertiban spp surat keterangan pemutusan pembayaran) gaji pegawai negeri sipil lingkup sekretariat daerah, pelaksanaan proses dan persiapan penggajian pegawai negeri sipil lingkup sekretariat daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian pelaporan dan verifikasimenyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran, melaksanakan verifikasi dan meneliti dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja langsung tidak langsung, menyiapkan laporan keuangan bupati wakil bupati dan sekretariat daerah serta. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pelaporan dan verifikasi keuangan pada bagian keuangan dan perencanaan menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian verifikasi dan pelaporan, penyelenggaraan akuntansi keuangan sekretariat daerah serta penyusunan pertanggungjawaban administrasi sekretariat daerah, menyiapkan laporan keuangan skpd serta penyusunan pertanggungjawaban administrasi sekretariat daerah, peneliti, memverifikasi spp surat permintaan pembayaran) oleh bendahara sekretariat daerah, penguji dan memverifikasi kebenaran penagihan spp dan spm yang diajukan oleh penguna anggaran, memelihara likuiditas anggaran langsung tidak langsung sekretariat daerah, menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan realisasi belanja langsung tidak langsung sekretariat daerah, menyiapkan verifikasi terhadap pengajuan dana dari bendahara pengeluaran sekretariat daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian kedua staf ahli staf ahli bidang pemerintahanpemerintahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan telaahan, kajian,monitoring dan evaluasi melaksanakekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan telaahan, kajian,monitoring dan evaluasi melaksanakumumumum. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada staf ahli bidang umum menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan telaahan, kajian,monitoring dan evaluasi melaksanakpada huruf membawahi sub bagian dokumentasi, sub bagian keprotokolan dan acara, dan sub bagian layanan informasi. bagian umum dan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga, dan sub bagian perlengkapan. bagian organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud pada huruf membawahibagian keuangan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian perencanaan, sub bagian keuangan, dan sub bagian pelaporan dan verifikasi keu, dan atau jabatan fungsional ketrampilan, bagian kedua staf ahli staf ahli terdiri dari staf ahli bidang pemerintahan, staf ahli bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan staf ahli bidang umum. struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam dan staf ahlata kerja bagian pertama sekretariat daerah sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh sekretaris daerah. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada bupati. asisten sebagaimana dimaksud dalam dan dipimpin oleh asisten. asistenmelalui sekretaris daerah.agian kedua staf ahli staf ahli sebagaimana dimaksud dalam dan dipimpin oleh staf ahli. staf ahlieselon jabatan bagian pertama sekretariat daerah sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ia. asistena. kepala sub bagian sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan pengawas eselon va. bagian kedua staf ahli staf ahli sebagaimana dimaksud dalam merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ibsekretariat daerah kabupaten bengkulu utara dan staf ahli bupatiberkaitan dengan sekretariat daerah yang sedang dalam proses diselesaikan oleh sekretariat daerah, tindakan hukum berkaitan dengan staf ahli bupati yang sedang dalam proses diselesaikan oleh staf ahltugas pokok dan fungsi bagian pertama paragrafdua asisten bidang pemerintahan asisten bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan bagian pemerintahan, bagian hukum, bagian pemerintahan desa, dan bagian kerjasama daerah, serta perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pemerintahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada asisten bidang pemerintahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dibidang pemerintahan umum, pengembangan otonomi daerah serta pemerintahan kelurahan dan desa, pelaksanaan koordinasi dibidang peraturan perundang undangan, bantuan hukum dan perjanjian serta dokumen hukum. cc. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program bagian pemerintahan, bagian hukum, bagian pemerintahan desa dan bagian kerjasama daerah, penyusunan peraturan perundang undangan bagian pemerintahan, bagian hukum, bagian pemerintahan desa dan bagian kerjasamaagian pemerintahan, bagian hukum, bagian pemerintahan desa dan bagian kerjasama daerah, dan pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. bagian pemerintahan pada asisten bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok menyusun program dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum pengembangan otonomi daerah serta pemerintahan kecamatan dan kelurahan. dalam melaksanakan tugas pokok bagian pemerintahan pada asisten bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, penyusunan program dan petunjuk teknis pengembangan otonomi daerah, cc. penyusunan program dan petunjuk teknis pemerintahan kecamatan dan kelurahan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian pemerintahan umum pada bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan hubungan, penataan serta pengembangan wilayah daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian pemerintahan umumdan pengolahan bahan pembinaan, penataan serta pengembangan wilayah daerah, cc. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan wilayah daerah, pelaksanaan dan penyiapan proses penegasan batas wilayah kabupaten dan kecamatan, pemeliharaan data fisik monografi dan peta wilayah, mengkoordinasikan tugas tugas pemerintahan umum, pelaksanaan proses penegasan batas wilayah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian otonomi daerah pada bagianyelenggaraan pemerintahan, prasarana fisik pemerintah serta pembinaan ketentraman dan ketertiban. dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian otonomi daerahbahan dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan ppd), pelaksanaan pembinaan teknis koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, persiapan dan pengolahan bahan bahan dalam rangka pengusulan, pengamatan dan pemberhentian pimpinan dan atau anggota dprd, pelaksanaan urusan pemerintahan otonomi daerah yang tidak termasuk kedalam tugas dinas instansi lain, yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintah prasarana fisik pemerintah serta pembinaan ketentraman dan ketertiban, pengumpulan dan pengolahan bahan pembinaan hubungan lembaga dan perangkat daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian perangkat kecamatan dan kelurahan pada bagian pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan pemerintahan bidang perangkat kecamatan dan kelurahan. dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian perangkat kecamatan dan kelurahanmelakukan persiapan bahan bahan dalam rangka pengusulan, pengamatan dan pemberhentian camat dan lurah, menganalisa kewenangan camat serta mengevaluasi laporan kegiatan pejabat pembuat akta tanah plat) camat, memproses administrasi untuk penetapan camat pejabat pembuat akta tanah plat) dan menerima laporan camat sebagai pejabat pembuat akta tanah plat): penyusunan dan mengelola data perangkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan petunjuk pedoman yang berlaku: menerima, menganalisa dan mengevaluasi laporan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan dari kecamatan dan kelurahan, mengkoordinasikan pembinaan teknis penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan kelurahan: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. bagian hukumlaksanakan dan mengkoordinasikmemberikan telaahan hukum, kajian produk hukum dan pengundangannya, serta menyiapkan fasilitasi bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum padadalam melaksanakan tugas pokok bagian hukum pada asisten bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan produk peraturan perundang undangan, perencanaan, mengkoordinasikan dan pelaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis kegiatan bantuan hukum dan perjanjian dilingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara, cc. perencanaan dan pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk teknis kegiatan dokumentasi hukum lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utara, mengkoordinasikan perumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati bengkulu utara, pelaksanaan evaluasi peraturan perundang undangan dan penyiapan bahan bahan penyusunan peraturan daerah yang akan dan telah diundangkan diterbitkan, penyusunan bahrencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan aparatur dilingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang undangan dan mengambil tindakan sanksi terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan produk hukum setelah berkonsultasi langsung dengan bupati, penyelenggaraan koordinasi dan publikasi sosialisasi dilingkungan dinas instansi dan masyarakat dalam bidang produk hukum dan perundang undangan yang telah diterbitkan diundangkan baik oleh daerah maupun pemerintah pusat: pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupaten yang bersifat pengaturan (regering): pelaksanaan penyusunan produk hukum kabupatenil. pelaksanaan penerbitan dan atau pengundangan produk hukum: dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian bantuan hukum dan perikatan pada bagian hukum sebagaimana dimaksud dalam hurufserta menelaah dokumen perjanjian hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun perangkat daerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian bantuan hukum dan perikatan pada bagian hukum menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja tahunan sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia: pengumpulan bahan bahan yang berkaitan dengan masalah hukum serta penyiapan bahan pertimbangan masalah hukum kepada bupati, cc. pemberian pelayanan atau bantuan hukum kepada pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara atau masyarakat yang membutuhkan atau permasalahan hukum yang dihadapi baik dalam maupun diluar pengadilan, pengumpulan bahan bahan bukti atas pelanggaran atau penyalahgunaan produk hukum oleh aparat lingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara, penyusunan seperangkat sanksi yang akan dikenakan bagi aparat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara yang melanggar dan menyalahgunakan hasil produk hukum, pelaksanaan proses klarifikasi dan rehabilitasi terhadap aparat yang dituduh melanggar atau menyalahgunakan produk hukum dalam pelaksanaan tugas setelah tahap penyelidikan dilaksanakan, pelaksanaan pelayanan dan bimbingan pembuatan kontrak kerjasama dan legislasi,prd adalah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bengkulu utara tipebab kedudukan sekretariat dprd merupakan perangkat daerah yang menyelenggarb iii susunan dan struktur organisasi sekretariat dprd terdiri dari bagian persidangan dan peraturan perundang undangan, bagian umum dan humas, bagian keuangan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian persidangan dan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian risalah, sub bagian persidangan, dan sub bagian legislasi dan peraturan perundang undangan. bagian umum dan humas sebagaimana dimaksud pada huruf, dokumentasi dan publikasi. bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi sub bagian penganggaran, sub bagian pembukuan dan pelaporan, dan sub bagian verifikasi dan perbendaharaekretariat dprprd sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok menyelennya dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dprd kabupaten. bagian kedusebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan sebagian tugas pokok sekretariat dprd bidang persidangan dan peraturan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian persidangan dan peraturan perundang undanganmenyelenggarakan fungsi menyelenggarakan fasilitas rapat rapat dprd, pembuatan risalah sidang dprd, menyelenggarakan persiapan materi perda yang akan dibahas dprd, menyelenggarakan persiapan materi perda inisiatif dprd: pembuatan surat surat yang berhubungan dengan bidang tugas dprd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian risalahsebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan risalah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian risalahmenyelenggarakan fungsi menganalisis bahan dalam pelaksanaan kode etik dprd, menyelenggarakan pembuatandanperubahan risalah dalam rapat dprd dan alat kelengkapan dprd, melaksanakan penghimpunan seluruh risalah rapat dan surat surat keputusan dprd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan persidangan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian persidanganmenyelenggarakan fungsi merencanakan jadwal rapat dan sidang, merencanakan kegiatan hearing dengan perangkat daerah dan masyarakat, merancang bahan bahan rapat internal dprd, memfasilitasi materi rapat rapat dprd, menyelenggarakan pembuatansurat surat yang berhubungan dengan tugas tugas dprd dan konsep surat keputusan dprd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian legislasi dan peraturan perundang undangansebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan legislasi dan perundang undangan. dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada sub bagian legislasi dan peraturan perundang undanganmenyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep naskah akademik, penyiapan materi perda yang akan dibahas dprd, cc. penyusunan bahan analisis produk perda, melaksanakan konsultasi perda yang akan dibahas dprd dengan panitia legislasi dprd penyiapan konsep draft perda inisiatif' penghimpunan peraturan perundang undangan dan produk perda yang disetujui dprd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. bagian ketiga bagian umum dan hubungan masyarakat bagian umum dan hubungan masyarakatdibidang urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan keprotokolan. dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada bagian umum dan hubungan masyarakatmenyelenggarakan fungsi menyelenggarakan urusan tata usaha dan kearsipan, menyelenggaraanurusan kepegawaian sekretariat dprd menyelenggaraanurusan perlengkapan dan rumah tangga menyelenggarakan protokol kegiatan pimpinan dan anggota dprd: menyelenggaraanpublikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota dprd, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasyelenggarakan tugas tugas ketatausahaan dan administrasi kepegawaian. dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada sub bagian tata usaha dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, melaksanakan pengumpulan dan pemeliharaan data pegawai, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasanyelenggarakan urusan perlengkapan dan rumah tangga sekretariat dprd dan rumah jabatan pimpinan dprd. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian perlengkapan dan rumah tanggamenyelenggarakan fungsi menyelenggarakan persiapan fasilitas rapat persidangan, menyelenggarelenggarakanurusan perlengkapan dan rumah tangga lingkungan sekretariat dan rumah jabatan pimpinan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian protokol, dokumentasi dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan protokol,dokumentasi dan publikasi. dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada sub bagian protokol, dokumentasi dan publikasi menyelenggarakan fungsi merencanakan dan menyelenggarakan protokoler unsur pimpinan dan anggota dprd serta tamu setiap kegiatan dalam hal tata tempat dan tata acara, melaksanakan fasilitasi perjalanan dinas pimpinan dan anggota dprd, menyiapkan bahan dokumentasi produk produk hukum dan kegiatan pimpinan dan anggota dprd, melaksanakan penghimpunan dan penyajian publikasi kegiatan pimpinan dan anggota dprd, dan pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan. bagian keempat bagian keuangan bagian keuanganbidang urusan penganggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta pembukuan dan laporan. dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada bagian keuanganmenyelenggarakan fungsi pengumpulan bahan,penyusunan,perubahan dan penghitungan anggaran belanja sekretariatdan dprd, penyelenggaraan administrasi keuangan sekretariat dan dprd: cc. pengujian kebenaran bukti pembayaran dan penyiapan surat perintah membayar( spm), dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. sub bagian penganggaransebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengumpulan bahan penyusunan anggaran perubahan anggaran belanja sekretariat dan dprd. dalam melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada sub bagian penganggaranmenyelenggarakan fungsi a.menganalisa bahan perencanaan keuangan sekretariat dprd: melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran rka) dan dokumen pelaksana anggaran dpa) sekretariat dprd, c.menghimpun dan menyusun perubahan anggaran belanja sekretariat dan dprd: mengolah data dan menyusun dokumen rencana strategis dan rencana kerja, dan e.pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan. sub bagian pembukuan dan pelaporansebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan sekretariat dprd. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pembukuan dan pelaporanmenyelenggarakan fungsi menghimpunbahan,penyusunan laporan realisasi anggaran serta neraca sekretariat dprd, menyusun laporan penyelengaraan pemerintah daerah untuk sekretariat daerah menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk sekretariat dprd, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada sekretariat dprd, dan pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan. sub bagian verifikasi dan perbendaharaansebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas pokok menyiapkan surat perintah membayar spm), menguji kebenaran pembayaran, penagihan dan penyelesaian masalah perbendaharaan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian verifikasi dan perbendaharaan menyelenggarakan fungsi melaksanakan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran sekretariat dprd menelitikebenaran penagihan danpenyiapan surat perintah membayar spm): dan melaksanakantertentu sebagaimana dimaksud dalam s)ekretariat dprd sebagaimana dimaksud dalam dipimpin oleh sekretaris. sekretaris sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bagian bagian sebagaimana dalam dan masing masingrd. sub bagiangian. bab eselon jabatan sekretaris dprdllasekretariat dewan perwakilan rakyatsekretariat dewan perwakilan rakyatdengan tamat tuhan yang maha esa bupati bengkulu utara, menimbang bahwa dalam upaya mewujudkan kabupaten bengkulu utara yang tertib, elok, rapi, pantas, aman, damai, utuh terpadu) sesuai dengan motto kabupaten bengkulu utara yang merupakan dambaan masyarakat, dan sarana prasarana umum beserta kelengkapannya, bahwa dalam menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, maka pemerintah daerah berkewajiban memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang pelaksanaanya harus sesuai dengan peraturan perundang undangan, budaya serta tata nilai kehidupan masyarakatdalam, wilay,, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan, menggunakan bahu jalan dan badan jalanmua badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas: polisi tidur bisa dipasang jalan gang dengan kepadatan pendudukan berbahan semen dengan ketinggian (dua) cm, lebar (lima) dengan jumlah sebanyak banyaknya (lima) baris, terhadap ketentuan huruf a,b,c,au busuk, bahan yang mudah terbakar,dipinggir jalan, atas atau bawah kolong jembatan dan jembatan penyeberangan, kecuali untuk kepentingan pemerintah. paragraf, taman beserta kelengkapannya. bertempat tinggal jalur hijau, taman dan tempat tempat umum. berjongkok, berbaring atau terdiri atas bangku bangku milik pemerintah kabupaten bengkulu utara yang terdapat tepi jalan,. merumput, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh sepanjang jalur hijau, taman kecuali dalam keadaan darurat. mengotori, mencoret tembok, pagar,jalan, jembatan, taman dan alat perlengkapan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. paragraf tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai setiap orang dilarang bertempat tinggal atas tanggul, sempadan sungai dan saluran. setiap orang dilarang memanfaatkan air dan air mancur, kolam dan tempat lainnya yang sejenis milik pemerintah kabupaten bengkulu utara, kecuali dalam kondisi(permukaan) atau air bawah tanah untuk kepentingan usaha kecuali atas izinkolam, pantai dan lepas pantai. setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau bahan alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai dan danau. paragraf tertib lingkungan setiap orang atau badan dilarang menangkap atau membawa atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap orang dilarang bermain main jalan, jalur hijau, dan atau membahayakan diri sendiri kecuali tempat tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten bengkulu utara atau pejabat yang berwenang. setiap orang dilarang. paragraf tertib usaha setiap orang damai), jalur hijau, taman dan tempat tempat umum, kecuali ditempat tempat yang, jalur hijau, taman dan tempat tempat umum kecuali tempat tempat yang telahbengkulu utara atau pejabat yang ditunjuk.mendapat ijin dari bupati bengkulu utara atau pejabat yang ditunjuk. setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha penjagaan keamanan kecuali apabila telah diizinkan oleh bupati bengkulu utaraersih diri dari pemerintah kabupaten bengkulu utara atau pejabat yang berwenang. paragraf atau saluran sungai danau, kecuali setelah mendapat izin dari bupati bengkulu utara atau pejabat yang ditunjuk. paragrafcc.y(satu) meter dan ukuran tinggi dinding sekeliling sumur wc minimal (satu) meter, memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan. paragraf tertib sosial setiap orang dilarang menjajakan dan membelipemerintah kabupaten bengkulu utaramengelak mobil dan sejenis persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light),terganggu jiwanya yang berkeliaran taman jalur hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dilarang mengadakan pungutan jalan umum kecuali atas izin pejabat yang ditunjuk, dilarang melakukan pungutan untuk pembangunan tempat ibadah jalan umum kecuali halaman lokasi tempat ibadah. pemerintah kabupaten bengkulu utarakabupaten bengkulu utaranya daerah asal. pemerintah kabupaten bengkulu utara mengupayakan pengobatan terhadap orang gila atau orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) peraturan daerah ini. pemerintah kabupaten bengkulu utarakabupaten bengkulu utaraparagraf tertib kesehatan setiap orang atau badan larang menyelenggarakan praktek kegiatan usaha pengobatan tanpa izin tertulis bupati bengkulu utara atau pejabat yang ditunjuk. paragraf tertib izin bangunan setiap orang atau badan larang mendirikan bangunan tanpa izin tertulis dari bupati bengkulu utara atau pejabat yang tunjuk. paragraf tertib menara komunikasi setiap orang dan atau badan dilarang mendirikan bangunan menara tower telekomunikasi tanpa izin dari pejabat yang berwenang. bab pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban bagian pertama pembinaan pembinaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan sosialisasi produk hukum daerah. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat. pendidikan dan ketrampilan bagi masyarakat.eraman dan ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dari pemerintah kabupaten bengkulu utara. bagian ketiga pengawasan bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan monitoring secara rutin. bagian keempat penertiban dalam melakukan penertiban, bupati bengkulu utareraman dan ketertiban umum dilakukan berdasarkan temuan langsung diumum dan ketenteraman masyarakat pemerintah kabupaten dapat bekerjasama dengan aparat kepolisian republik indonesia dan tentara nasional indonesia. bab sanksi administratif setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pencabutan izin sementara dan atau pencabutan izin tetap. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing satuan kerja perangkat daerah skpd). bab ketentuan pidana pelanggaran atas ketentuan dalam dan dalam peraturan daerah ini dipidana kurungan selama lamanya (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya (lima juta rupiah). denda dalam bentuk uang sebagaimana diatur pada disetor kas daerah. tindak pidana sebagaimana dimaksud pada inisatpol lingkungan pemerintah kabupaten bengkulu utarabengkulu utara, melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian, memberhentikanbengkulu utarterhadap tersangka yang dapat dipertanggungjawabkan. ppn berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan sementara terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran untuk kepentingan penyidikan. dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud ini ppn berkoordinasi dengan penyidik polri dalam hal pengawasan. ttd mian diundangkan arga makmur pada tanggal aprilbahwa untukkewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang undangsesuai kewenangan yang diberikan oleh undang undang nomor tahun maka dalam upaya mewujudkan kabupaten bengkulu utara tertib, elok, rapi, pantas aman damai, utuh terpadu) sesuai dengan moto kabupaten bengkulu utara yang merupakan dambaan masyarakat sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam wilayah kabupaten bengkulu utara. ii. penjelasan demi angka sampai dengan d cukup jelas huruf (i) yang dimaksud dengan polisi tidur adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaran bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya, diutamakan pada jalan gang padat pemukimanyaitu bahan bahan yang mengandung racun dan yang dimaksud dengan alat adalah alat sentrum listrik dan batertertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam wilayahpolisi pamong praja satpol pp) adalah satuan polisi pamong praja kabupaten bengkulu utara kepala satuan adalah kepala satuan polisi pamong praja kabupaten bengkuluetrotoar adalah jalur pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk penjuangkutan kota, angkutan antar kotkonstruksitanah yang terbuka (tanpa bangunan) yang pembinaan dan pengawasannya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten menurut rencana tatnon asjalan gang dengan penduduk padat perumahan. pegawai negeri sipil adalah seluruh pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten bengkulu utara. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada aparatur, masyarakat untuk merubah sikap dan mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang undangan. tujuan ditetapkannya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana, tenteram dan damai bekerja, bersatu, berdoa dan berhasil sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma,dan ketenteraman bupati berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban dan ketentraman dalam wilayah kabupaten bengkulu utara. untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada bupati menunjuk satuan polisi pamong praja kabupaten bengkulu utara. bagian pertama ketertiban pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring peraturan daerah ini dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat tempat tempat sbb jalan dan angkutan umum, kesehatan: izin bangunan, menara komunikasi, bagian kedua ketenteraman sebagai upaya menciptakan ketenteraman, bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sbb tindakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas pemerintah dan seluruh perkantoran milik pemerintah kabupaten bengkulu utara. paragraf tertib jalan dan angkutan umum setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalulintas dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten bengkulu utara. untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kabupaten bengkulu utara melaksanakan penertiban pengguna jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan penyeberangan, melindungi kwalitas jalan serta menyiapkan lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus truk besar melintasi jalan jalan tertentu. ketentuan lebih lanjut tentang pelarangan kendaraan bus truk bebas melintasi jalan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah kabupaten bengkulu utara melakukan pengaturan rambu rambu lalu lintas dan marka jalan. jalur lalu lintas yang peruntukannya bagi lalu lintas umum dan trotoar peruntukan bagi pejalan kaki dan keretwajib menyediakan peralatan tempat pembuangan sampah dalam kendaraannya. untuk ketertiban dan ketenteraman, keamanan lalu lintas setiap pengemudi kendaraan angkutan umum diwajibkan menurunkan dan menaikkabupaten bengkulu utara dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becek, jalan bebas gerobak, jalan bebas parkir, jalan umum, membuat atau memasang alat pembatas kecepatsungai, membongkar jalur pemisah jalan,inspektoratinspektorat kabupaten bengkulu utara tipebengkulu utara tipe bab kedudukan inspektorat merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan yang menjadi kewenangan kabupaten.kerjaan umum dan penataan ruang dinas sosial badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya dinas lingkungan hidup sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah satuan polisi pamong praja dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dinas komunikasi dan informasi bagian adm. hukum bagian adm. fasilitasi layanan pengadaan barang jasa bagian adm. kerjasama antar daerah kec. blok kutai kec. hulu palik kec. giri mulya kec. kota arga makmur kec. pinang riinspektur pembantu sebagaimana dimaksud dalam dan masing masing dipimpin oleh inspektur pembantu wilayah. inspektur pembantu wilayahfungsional sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf masing masing dipimpin oleh jabatan fungsional. jabatan fungsional pembantu wilayah masing masing. bab eselon jabatan inspekturinspektur pembantu wilayahinspektoratinspektoratinspektorat terdiri darsub bagian perencanaan,dan sub bagian evaluasi dan pelaporan. inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi: jabatan fungsional auditor, inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi jabatan fungsional auditor, inspektur pembantu wilayah iii sebagaimana dimaksud pada huruf membawahi jabatan fungsional auditor, inspektur pembantu wilayah dimaksud pada huruf membawahi jabatan fungsional auditor,inspektorainspektorat inspektorat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas pokok yaitu perencanaan, pengendalian dan mengkoordinasikan program, urusan kepegawaian, dan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaelenggara pengadministrasian data tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah api) dan hasil pemeriksaan badan pemeriksaan republik indonesia bpk ri): pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga,pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian umu, keuangan dan kepegawaian. untukprogram dan kegiatan lingkup sub bagian umumoo.ssgelolaan data dan kerja sama, fasilitasi program kerja pengawasan, penyiapan peraturan perundang undangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. sub bagian evaluasi dan pelaporevaluasi dan pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaraisasian hasil pengawasan dan hasil tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah api):ginventraisasian laporan hasil pemeriksaan eksternal dan tindaklanjut pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia bpk ri): dan pelaksanatanaman pangan, hortikultura dan peternakan dinas perhubungan dinas perkebunan dinas kepemudaan dan olah raga badan pendapatan daerah dinas kependudukan dan pencatatan sipil dinas penanaman modal dinas pariwisata bagian adm. pembangunan bagian adm. organisasi dan tata laksana bagian adm. keuangan dan perencanaan kec. ketahun kec. air padang kec. air besi kec. batik naundidikan dinas tenaga kerja dan transmigrasi dinas perdagangan dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dinas ketahanan pangan dinas pengendalian penduduk bagian adm. umum dan perlengkapan bagian adm. humas dan protokol bagian adm. kesra kec. napal putih kec. marga sakti sebelah kec. padang jaya kec. air napal kec. arma j yang meliputi: dinas kesehatan dinas perikanan dinas pemadam kebakaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak badan perencanaan pembangunan daerah dinas kearsipan dan perpustakaan badan penelitian dan pengembangan bagian adm. perekonomian bagian adm. pemerintahan bagian administrasi pemerintahan desa kec. putri hijau kec. lais kec kerkap kec. tanjung agung palik kec. engganotentara nasional indonesia golongan i tamtama lama baru ditetapkan s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. "5s s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. sd. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. sd. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. lag7kepolisian negara republik indonesia golongan i tamtama ditetapkan s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. sd. s.d. s.d. 5s s.d. sd. sd. s.d. lo8i.s01 sd. sd. "s8 s.d. s.d. s.d. sd. s.d. s.d. s.d. sd. s.d. s.d. s.d. sd. 1a s.d. .a7a. s.d. 1s s.d. sd. .37a. s.d. s.d. .38a.5s01 s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. las6. s.d. s.d. s.d. sd. s.d. s.d. la87.5s01 s.d. sd. s.d. s.d. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. s.d. sd. "sa s.d. sd. s.d. sd. s.d. s.d. s.d. sd. |
pri ra, time ik. pan yaa san han wp: tah catatan jati mmm kawasan pariwisata tanjung lesung ha) mmm batas desa a3, tap memes batas kecamatan yaaa aan aoa teluk lada "ntah isa desa g9 3gng nara pi. pur mh kli? l o tan tik anis daan mama nee ai desa c terreus pang desa mekarsari asp auamsla ang kelam cn li, mta! sms ji) dae mana nana yen ph. men eammuwecamn ita aang nyan besabanuash v1 . pre bemcimaris adesasobang js aga. mesum tibei tangki kebun ptp yna ka. bam perdagangan kab. batubara desa perdagangan ipar ptp dolok sinembah kawasan industri sei tangki (mm sanam oma nak san pass ana per ae. sm sungai emplasemen kab. batubarpenerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp) direktorat jenderal rehabilitasi sosial panti sosial bina netra wisata guna , bandung kontribusi praktek kerja jasa pijat per jam balai penerbitan braille indonesia abiyoso , bandung jasa percetakan penerbitan buku buku per jilid braille panti sosial bina netra tan minat , bekasi klinik pijat hasta husada" kontribusi praktek kerja jasa pijat per jam panti sosial maksud putra antena , magelang unit instalasi produksi bengkel masyarakat umum cuci sepeda motor per unit cuci mobil roda standar per unit cuci. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp) cuci mobil roda doremi per unit cuci mobil roda per unit pns kementerian sosial cuci sepeda motor per unit cuci mobil roda standar per unit cuci mobil roda doremi per unit cuci mobil roda per unit panti sosial bina laras dharma gun , bengkulu jasa pelayanan psychotic bagi yang per mampu orang bulan panti sosial kresna berdua budhi dharma , bekasi jasa pelayanan lansia bagi yang mampu per orang bulan panti sosial bina karya penguji luhur , bekasi jasa kerjasama praktek kerja per tahun perbengkelan panti sosial bina remaja rumbai , pekanbaru, riau jasa penitipan anak masyarakat umum per anak bulan per pns kementerian sosial anak bulan taman. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp) balai besar penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial b2p3ks), yogyakarta penjualan publikasi cetakan per jurnal eksemplar media informasi per eksemplar buku hasil penelitian per buku balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial b2p2ks), banjarmasin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sosial minimal orang) diklat teknis diklat manajemen per orang pembangunan kesejahteraan sosial pks) bagi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat tsm), hari diklat manajemen per orang pembangunan kesejahteraan sosial pks) bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintahan tsp), hari diklat fungsional diklat pendidikan dasar pekerjaan per orang sosial pdfs), hari bimbingan teknis pekerja per orang sosial pengelola panti, hari minimal orang) seminar. seminar, lokakarya, seloka, per orang sarasehan bidang sosial hari minimal orang) balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial b2p2ks), makassar. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp)jayapura diklat teknis dan fungsional bidang sosial minimal orang) diklat teknis diklat teknis pekerja sosial bagi per orang tenaga kesejahteraan sosial masyarakat tsm) hari diklat teknis pekerja sosial bagi per orang tenaga kesejahteraan sosial pemerintahan tsp), hari diklat fungsional diklat fungsional perencana per orang hari diklat fungsional pekerja sosial per orang bagi tenaga kesejahteraan sosial pemerintahan tsp)rp) taman anak sejahtera tas) harapan ibu jasa penitipan anak masyarakat umum per anak bulan pns kementerian sosial per anak bulan direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial izin promosi undian gratis berhadiah per kegiatan ugb) izin penyelenggaraan undian gratis per periode berhadiah ugb) lokasi izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang pub) pub untuk korban bencana per kegiatan pub untuk non korban bencana per kegiatan badan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial sekolah tinggi kesejahteraan sosial seks), bandung program pendidikan diploma iv)mahasiswa s.d. tahun per akademik mahasiswa sks mahasiswa mulai tahun per akademik mahasiswa sks sumbangan pembinaan pendidikan per semester pendek mahasiswa sks registrasicuti akademik per mahasiswa program pengenalan institusi ppi) per untuk mahasiswa baru mahasiswa kegiatan latihan dasar per penanggulangan bencana untuk mahasiswa mahasiswa baru kartu perpustakaan dan kartu per pengenal untuk mahasiswa baru mahasiswa pakaian seragam stel) untuk per mahasiswa baru mahasiswa jaket almamater untuk mahasiswa per baru mahasiswa il. praktikum. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp) praktikum mahasiswa s.d. tahun per akademik mahasiswa sks mahasiswa mulai tahun per akademik mahasiswa sks bimbingan karya ilmiah akhir kia)ujian akhir program studi mahasiswa s.d. tahun per akademik mahasiswa sidang mahasiswa mulai tahun per akademik mahasiswa sidang ijazah dan transkrip per mahasiswa wisuda per mahasiswa program pendidikan spesialis sp.per mahasiswa semester matrikulasi untuk mahasiswa baru per mahasiswa kartu perpustakaan dan kartu per pengenal untuk mahasiswa baru mahasiswa jaket almamater untuk mahasiswa per baru mahasiswa wisuda per mahasiswa pusat pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional pekerjaan sosial, pusdiklat margaguna minimal orang. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp), besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial b2p2ks), padang penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional pekerjaan sosial minimal orang) diklat.lembang bandung diklat teknis dan fungsional pekerjaan sosial minimal orang) diklat. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif rp. balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial b2p2ks), yogyakarta. layaran per lokasi hari informasi cuaca untuk pengeboran per lokasi hari lepas pantaiper buku prakiraan musim hujan per buku atlas normal curah hujan per buku atlas kesesuaian agroklimat per buku analisis iklim per lokasi informasi iklim untuk diversifikasi energi atlas normal suhu udara per buku atlas normal arah dan per buku kecepatan angin informasi kualitas udara untuk industri kualitas . jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif kualitas udara rata rata mingguan particular matters pm) per stasiun tahun particular matters pm) per stasiun tahun sulfur dioksida so2) per stasiun tahun nitrogen oksida ox) per stasiun tahun ozon o3) per stasiun tahun karbon monoksida co) per stasiun tahun karbon dioksida co2) per stasiun tahun poly aromatic hidrokarbon pah) per stasiun tahun black carbon bc) per stasiun tahun informasi peta kegempaan untuk perencanaan kontruksi peta kegempaan per peta tahun peta percepatan tanah per lembar informasi meteorologi untuk per lokasi hari keperluan klaim asuransuntuk per lokasi hari kegiatan olah raga informasi. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif marine automatic weather station per minggu mass) thermal image per hari system rounding tester per hari magnetograph per hari digital seismograf per hari gravitymeter per hari peralatan lainnya computing server climate per core bulan change peralatan rukyat bulan per jam iv. jasa penyelenggaraan pendidikan meteorologi, 5klimatologi, dan geofisika uang pendaftaran dan seleksi masuk per orang akademi meteorologi dan geofisika sumbangan pembinaan pendidikan per tetap akademi meteorologi dan orang semester geofisika dari instansi lain jasa penyelenggaran pendidikan dan pelatihan meteorologi, klimatologi, dan geofisika diklat teknis fungsional sertifikasi per orang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika okrug) non pegawai badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika hari dan minimal orang) modul. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif modul diklat bidang meteorologi, per buku klimatologi, kualitas udara, atau geofisika vi. penjualan publikasi dan cetakan mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika fisika dan struktur interior bumi per buku meteorologi indonesia per buku meteorologi indonesia per buku mikrofisika awan dan hujan per buku meteorologi praktik per buku praktik meteorologi pertanian per buku dasar dan aplikasi sistem informasi per buku geofisika pemodelan inversi geofisika per buku praktik meteorologi penerbangan per buku praktik meteorologi kelautan per buku kamus istilah meteorologi aeronautika per buku ed. kamus istilah meteorologi aeronautika per buku meteorologi laut indonesia per buku meteorologi terapan itb) per buku aktivitas matahari dan variasi iklim per buku bumi aktivitas matahari dan variasi iklim per buku bumi ed. dinamika atmosfer per buku pemodelan sistem iklim per buku dasar dasar. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif dasar dasar fisika monsun per buku isu isu perubahan iklim per buku sains atmosfer per buku viiruang aula per jam tambahan penggunaan ruang aula per jam ruang cinema per jam tambahan penggunaan ruang cinema per jam ruang kelas per jam tambahan penggunaan ruang kelas per jam ruang komputer per jam tambahan penggunaan ruang per jam komputer kamar asramainformasi cuaca khusus untuk per lokasi hari survey informasi cuaca khusus untuk per lokasi hari penelitian komersial informasi cuaca khusus untuk per lokasi hari pembuatan film outdoor informasi klimatologi informasi bulanan intensitas hujan per stasiun tahun hari hujan per stasiun tahun suhu udara maksimum per stasiun tahun minimum per stasiun tahun rata rata per stasiun tahun tekanan udara per stasiun tahun kelembaban nisbi udara maksimum per stasiun tahun minimum per stasiun tahun rata rata per stasiun tahun lama. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif lamaprakiraan potensi rawan banjir per buku bulanan atlas klimatologi atlas potensi rawan banjir per atlas atlas daerah rawan per atlas kekeringan atlas periode ulang curah per atlas hujan maksimum informasi perubahan iklim dan kualitas udara informasi perubahan iklim publikasi berupa informasi. jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tarif potensi energi angin per atlas indonesia informasi kualitas udara kimia air hujan mingguan per stasiun tahun kimia air hujan bulanan per stasiun tahun kimia aerosol mingguan per stasiun tahun kimia aerosol bulanan per stasiun tahun suspended particular matters per stasiun spm) mingguan tahun sulfur dioksida so2) per stasiun mingguan tahun nitrogen dioksida no2) per stasiun mingguan tahun radiasi ultraviolet rata rata per stasiun mingguan tahunkimia air hujan per sampelinformasi geofisika buku dan peta variasi magnet per buku bumi peta tingkat kerawanan petir lembar tahun waktu terbit dan terbenam per matahari atau bulan lokasi bulan buku almanak badan meteorologi per klimatologi dan geofisika buku tahun buku peta garis batas ketinggian per hilal buku tahun buku titik dasar gaya berat per titik dasar gravitasi) gaya berat sg. kejadian. kejadian petir berlokasi hari jasa kalibrasiper unit kering thermometer per unit maksimum minimumrometer aman per unit actinograph per unit pencakar. pencakar hujan biasa per unit pencakar hujan otomatis per unit peralatan sederhana elektronik otomatis) anemometer per unit digital hand anemometer per unit digital barometer per unit peralatan teknologi canggih modern) automatic weather station aws) per unit marine automatic weather station per unit mass) automatic weather observation per unit system anos) alat kualitas udara meter per unit conductivity meter per unit timbangan analitik per unit ion chromatography ic) per unit atomic absorption per unit spectrophotometer aas)karbon dioksida co2 per unit monitoring) pemantau. pemantau sulfur dioksida so2 per unit monitoring) pemantau nitrogen dioksida no2 per unit monitoring) ozon analyzer per unit beta atthenuatorper unit komponen) digital broadband seismograf per unit komponen) digital accelerograph komponen) per unit seismograf per unit gravitymeter per unit alat ukur kelistrikan meteorologi, klimatologi, dan geofisika multi meter per unit clamp meter per unit rounding system per unit oscilloscope per unit frequency . frequency counter per minggu barometer air raksa per minggu paragraph per minggu thermometer tanah per minggu thermohygrograph per minggu portable weather station pws) per minggu cable stokes per minggu cup counter anemometer per minggu psychrometer aman per minggu actinograph per minggu peralatan sederhana elektronik otomatis) anemometer per minggu digital hand anemometer per minggu digital barometer per minggu peralatan teknologi canggih modern) automatic weather station aws) per minggu marine. |
dagangan jenis penerimaan negara bukan pajak satuan tari jasa pendidikan dan pelatihan manajemen bisnis untuk supervisor supervisor business per orang hari management course smc) jakarta (minimal peserta orang) manajemen bisnis untuk manajer umum general business per orang hari management course gbcdaerah (minimal peserta orang) negosiasi bisnis (minimal peserta orang) per orang hari manajemen pergudangan (minimal peserta orang) per orang hari strategi pemasaran (minimal peserta orang) per orang hari penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dalam per orang hari rangka menyelamatkan asset perusahaan (minimal peserta orang) pemasaran internasional international marketing (minimal per orang hari peserta orang) manajemen sdm berbasis kompetensi (minimal peserta per orang hari orang) peningkatan daya saing (minimal peserta orang) per orang hari manajemen perdagangan eceran (minimal peserta orang) per orang hari business intelligence (minimal peserta orang) per orang hari perencanaan pemasaran dan aplikasinya (minimal peserta per orang hari orang) teknik perdagangan tingkat dasar (minimal peserta orang) per orang hari teknik perdagangan tingkat menengah (minimal peserta per orang hari orang) teknik perdagangan tingkat lanjutan (minimal peserta per orang hari orang) kerjasama. kerjasama perdagangan internasional (minimal peserta per orang hari orang) ekonomi perdagangan (minimal peserta orang) per orang hari menciptakan keunggulan daya saing nasional (minimal peserta per orang hari orang) kebijakan perdagangan dan sistem distribusi nasional (minimal per orang hari peserta orang) teknik negosiasi bisnis (minimal peserta orang) per orang hari seminar manajemen pemasaran minimal peserta orang) per orang hari prosedur ekspor (minimal peserta orang) per orang hari manajemen ekspor (minimal peserta orang) per orang hari manajemen pameran (minimal peserta orang) per orang hari pengawasan dan pengendalian mutu (minimal peserta per orang hari orang) pengawasan dan pengendalian mutu pusat (minimal peserta per orang hari oran eta dan pengendalian mutu daerah (minimal per orang hari peserta orang) perdagangan ekspor daerah (minimal peserta orang) per orang hari kontrak dagang (minimal peserta orang) per orang hari pameran dagang (minimal peserta orang) per orang hari teknik negosiasi (minimal peserta orang) per orang hari penentuan harga ekspor (minimal peserta orang) per orang hari strategi pembiayaan ekspor (minimal peserta orang) per orang hari strategi mengembangkan brand (minimal peserta orang) per orang hari strategi penetrasi pasar ekspor (minimal peserta orang) per orang hari akses dan survei pasar melalui internet (minimal peserta per orang hari orang) kewirausahaan (minimal peserta orang) per orang hari kontrak dagang melalui internet (minimal peserta orang) per orang hari bahasa niaga jepang level i 1i iii bulan pertemuan) per orang (minimal peserta orang) bahasa niaga jepang level iv bulan pertemuan) per orang (minimal peserta orang) seminar (minimal peserta orang) seorang hari manajemen modul khusus) jam (minimal peserta orang) seorang hari 14jam (minimal peserta orang) per orang hari cc. 21jam (minimal peserta orang) per orang hari 28jam (minimal peserta orang) per orang hari jam (minimal peserta orang) per orang hari practical english (minimal peserta orang) per orang hari audit internal (minimal peserta orang) per orang hari pelatihan . pengujian mutu komoditi per komoditi per tahun per orang kalibrasi setiap besaran untuk (dua) alat per orang ketidakpastian pengukuran per orang konsultan per jenis komoditi konsultasi per hari kunjungan kompetensi non teknis sistem manajemen laboratorium sni per orang (minimum orang) audit internal sni per orang cc. penyusunan dokumen sistem manajemen laboratorium sni per orang hazard analysis and critical control point harap) per orang sistem manajemen lingkungan iso per orang sistem manajemen mutu iso (sni per orang jasa inspeksi teknis inspektur per orang per satu jenis komoditi per hari kunjungan jasa konsultasi mutu pengujian mutu persiapan dan pembuatan campuran kompon per contoh pencetakan vulkanisasi slab dan non slab per contoh persiapan per contoh barang jadi karet: tensil, elongation, per contoh modulus, dan lain lain kuat tarik per contoh perpanjangan putus per contoh modulus per contoh modulus per contoh ketahanan sobek per contoh kekerasan japanese industrial standards jis) per contoh japanese industrial standards jis) per contoh international rubber hardness degrees ird) per contoh disk rheometer per contoh viskositas.....db per alat thermo gelas, per alat thermo gelas, per alat thermo gelas, dt.cc, per alat dry block,...untuk instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat...fi... gas....xdb per alat thermo gelas, per alat thermo gelas, per alat thermo gelas,t cdb. dry block, cc.. glass filter per alat polarimeter sakarimeter per alat untuk lembaga pendidikan....ketahanan ozon test jam ppm per contoh jam ppm per contoh cc. jam ppm per contoh jam ppm per contoh jam ppm per contoh fi. jam ppm per contoh ketahanan ozon test jam ppm per contoh jam ppm per contoh jam ppm per contoh jam . .tk. .h2o.jasa kalibrasi besaran suhu temperature indicator..9g. thermometer multi channel satu ch)infra red thermometer per alat i. thermocouple kapasitas per alat kapasitas per alat kapasitas per alat kapasitas per alat j . oven kapasitas titik ukur per alat kapasitas . jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarmuscle furnacei. waterbathautoclave suhu per alat suhu tekanan kg cm2 per alat incubatorrefrigerator kapasitas titik ukur per alat kapasitas .turbidimeter conductivity tds per alat jasa kalibrasi besaran massa weight set kelas mg 1kg set) per set 1kg 20analytical balance, kapasitas ketelitian per alat top loading balance kapasitas per alat kapasitas per alat kapasitas per alat triple double single beam balance, kapasitas per alat timbangan . i. timbangan kasar kapasitas per alat kapasitas per alat kapasitas per alat jasa kalibrasi besaran dimensi blending mill per alat caliper digital caliper per alat per alat per alat per alat per alat per alat per alat dial indicator, dial gauge, thickness gauge per alat mistar baja, meteran per alat per alat fuller gauge per buah counter meter per alat 9g. gauge block grade per buah test steve per alat jasa kalibrasi besaran gaya tensil machine hardness machine kap. kgf per alat push pullhardness barometer, kapasitas skala per alat jasa . jam ppm per contoh jam ppm per contoh fi. jam ppm per contoh persiapan per contoh selling per contoh pengembangan selling. perubahan berat volume jam per contoh jam per contoh cc. jam per contoh penggunaan japanese industrial standards jis) dan per contoh tanpa panas penggunaan fuel per contoh penggunaan asam basa per contoh pengujian tahan cuaca dan salt praying. jasa kalibrasi besaran tekanan vakum gauge vakum gauge kapasitas psi per alat test gauge kapasitas psi per alat digital pressure gauge nanometer kapasitas psi per alat recorder pressure gauge kapasitas psi per alat jasa kalibrasi besaran volumetrik labu ukur volumetrik flask) per alat gelas ukur measuring cylinder) per alat cc. pipet takar skala graduated palette) per alat pipet gondok volumetrik palette) per alat brett per alat brett otomatis iterator) per alat mikrometer picnometer) per alat micro palette per alat micro palette multi chanel per alat digital micro palette per alat trap per alat jasa kalibrasi besaran optik uv vis spectrophometer per alat refractometer per alat cc. polarimeter per alat jasa kalibrasi besaran rotasi fleeing tester, kapasitas rpm per alat aaron barisan tester, kapasitas rpm per alat tachometer, kapasitas rpm per alat martindale abrassion tester, kapasitas rpm per alat jasa kalibrasi besaran viskositas viscometer, kapasitas cps spider per alat viscocup . viscocup, kapasitas cps per alat jasa kalibrasi besaran waktu showatch, kapasitas jam per alat interval timer, kapasitas jam per alat jasa kalibrasi besaran tongue tongue meter kgf m per alat kgf m per alat digital tongue meter kgf m per alat kgf m per alat jasa kalibrasi besaran densitas hydrometer, kapasitas g cm? per alat prix meter, kapasitas g lcm? per alat alcoholmeter, kapasitas g cm? per alat saccharimeter, kapasitas g cm? per alat densitymeter, kapasitas g cm? per alat jasa kalibrasi besaran campuran moisture meter, kapasitas per alat moisture balance, kapasitas per alat meter, kapasitas per alat thermohygrometer, kapasitas per alat hygrometer per alat washing machine, rpm per alat ruptometer, kapasitas per alat ramping tester, per alat cera tester, kapasitas per alat founder meter, per alat tumblr dryer per alat plastimeter per alat jasa sewa alat standar kalibrasi verifikasi alat standar . alat standar tingkat kesulitan per alat hari alat standar tingkat kesulitan per alat hari cc. alat standar tingkat kesulitan iii per alat hari alat standar tingkat kesulitan per alat hari jasa informasi wajib daftar perusahaan salinan resmi daftar perusahaan per perusahaan petikan resmi daftar perusahaan per perusahaan buku informasi perusahaan hasil olahan per buku jasa informasi laporan keuangan tahunan perusahaan (ktp) permintaan melalui cetakan kertas ktp profil per lembar ktp per lembar profil per lembar denda sanksi administratif atas pelanggaran pendaftaran prospektus dan perjanjian waralaba pemberi waralaba berasal dariluar negeri denda . jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tartlanjutan. jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tart penerima waralaba lanjutancc.low temperatur brittleness menit temperatur per contoh menit temperatur per contoh cc. jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tart ibrittle point temperatur test per contoh jasa profesi fungsional genera genera terampil genera pelaksana, golongan ruang il b s d il d per orang jam genera pelaksana lanjutan, golongan ruang i a dan i b per orang jam genera penyelia, golongan ruang iii c dan ill d per orang jam genera ahli genera pratama, golongan ruang ill a dan ill b per orang jam genera muda, golongan ruang iii c dan ill d per orang jam cc. genera madya, golongan ruang iv a s d iv c per orang jam jasa pengujian dan pengambilan contoh pengujian organoleptik tarif untuk umum.kimia chemical test tarif untuk umum.conten.. pelatihan jarak jauh distance learning) 2hari (minimal peserta orang) per orang 3hari (minimal peserta orang) per orang pelatihan berkaitan dengan ekspor impor 21jam (minimal peserta orang) per orang hari jam (minimal peserta orang) per orang hari jam (minimal peserta orang) per orang hari costing and pricing (minimal peserta orang) per orang hari pengenalan iso (minimal peserta orang) per orang hari manajemen ekspor impor dengan simulasi (minimal peserta per orang hari orang) total @quality manajemen tom) untuk meningkatkan daya per orang hari saing (minimal peserta orang) hazard analisis and critical control point harap) untuk per orang industri makanan (minimal peserta orang) peningkatan produits dengan penerapan (minimal per orang hari peserta orang) keterampilan manajemen ekspor impor mei) kelas pagi bulan (minimal peserta orang) per orang kelas sore bulan (minimal peserta orang) per orang keterampilan modul khusus produk karet (minimal peserta per orang orang) bulan keterampilan wooden furniture (minimal peserta orang) per orang bulan pelatihan pengawasan http dan bkt (minimal peserta per orang orang) pelatihan teknis kemetrologian (minimal peserta orang) per orang pelatihan profesi bidang perdagangan berjangka komoditi per orang (minimal peserta orang) diklat fungsional kemetrologian (minimal peserta orang) seorang bulan diklat teknis kemetrologian (minimal peserta orang) per orang hari jasa penyewaan sarana dan prasarana..containing per contoh.:) al content per contoh kadar kromium oksida cr o3) cr, content per contoh kadar kalsium karbonat oz) co3.5r o:) per contoh kadar hilang pijar per contoh kadar kalium bebas per contoh tarif untuk mahasiswa, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.... proporsi .3) al content per contoh kadar kromium oksida cr o3) cr, content per contoh kadar kalsium karbonat co:( viskositas) per contoh kebasaan basicity) per contoh kadar .tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah,) per contoh kadar magnesium sulfat nitrat so.serba guna kapasitas orang yang digunakan untuk: umum per jam lingkungan departemen perdagangan per12 jam untuk setiap tambahan waktu pemakaian umum per jam lingkungan departemen perdagangan perjam ruang fitness yang digunakan untuk: umum per orang jam lingkungan departemen perdagangan per orang jam untuk setiap tambahan waktu pemakaian: umum per jam lingkungan departemen perdagangan perjam ruang seminar kapasitas orang yang digunakan untuk:auditorium kapasitas orang yang digunakan untuk: umum.p205 kadar .... o3) als content per contoh kadar kromium oksida cr o3) cr, content per contoh kadar kalsium karbonat co:).pengujian microbiological microbiological test tarif untuk umumfisikal dan mekanikal physical and mechanical test tarif untuk umum. jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tarthardness per contoh. jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tartedge):,. jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tart.pameran kapasitas orang yang digunakan untuk: umum per hari lingkungan departemen perdagangan per hari ruang kantor per meter per bulan jasa lahan untuk penempatan alat komunikasi per tahun sewa kendaraan kendaraan laboratorium roda per12 jam kendaraan pengujian timbangan jembatan per12 jam untuk setiap tambahan pemakaian perjam: umum per jam lingkungan departemen perdagangan perjam lapangan olah raga yang digunakan untuk: umum perfasilitas pendukung wireless yang digunakan untuk: umum per12 jamsound sistem lengkap yang digunakan untuk: umum per12 jam lingkungan . jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tartmig......overheadsliderecording tape yang digunakan untuk: umum per buah hari lingkungan departemen perdagangan per buah hari lcd projecbesi yang digunakan untuk: umum per buah jam lingkungan departemen perdagangan per buahdan meja lipat yang digunakan untuk: umum per buah jam lingkungan departemen perdagangan per buah jam untuk ..usaha mikro, kecil, dan menengah......pengujian mekanik mainan anak mechanical test toys uji pengiriman bite test) per contoh uji tekan compression test) per contoh uji. untuk setiap tambahan pemakaian per jam: umum per jam lingkungan departemen perdagangan perjam vcd yang digunakan untuk: umum per buah hari lingkungan departemen perdagangan per buah hari mikrob kapasitas kursi yang digunakan untuk: umum per15penginapan kamar vip yang digunakan untuk: umum per orang hari lingkungan departemen perdagangan per orang hari kamar super yang digunakan untuk: umum per orang hari lingkungan departemen perdagangan per orang hari kamarutamaasrama yang digunakan untuk: umum per orang hari lingkungan departemen perdagangan per orang hari jasa.pengujian tampilan kemasan performance test packagingpengujian flammability flammability test tarif untuk umumjenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tart))tarif untuk mahasiswa, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat:.cc. tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.pengujian produk lainnya miscellaneous products test tarif untuk umum.tarif untuk mahasiswa, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.. uji perak derik rattle testcc. tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah pengkondisian conditioning ageing):.. d). dar inggris kritis standard per contoh pengujian kimia minyak bumi dan minyak pelumas chemical test crude oil tarif untuk umum. jasa sertifikasi sertifikasi produk dalam negeri pendaftaran per pengajuan audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan per komoditkomoditi usdcc. survailen dalam negerwasan mutu produk pasar per kunjungan evaluasi komite teknis per komoditi survailen luar negerwasan mutu produk pasar per kunjungan usd evaluasi komite teknis per komoditi usd re sertifikasi .tarif untuk mahasiswa, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.cc. tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.. uji keausan four ball) per contoh pengujian tekstil dan produk tekstil textile and garment test tarif untuk umum.)r distorsi . jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tart: a). elmendorf per contoh b). tunggal ganda rusuk sayap per contoh single double wing rib). c). tensil per contoh perpanjangan elongation):.tarif untuk sertifikasi sistem manajemen mutu dalam negeri pendaftaran per pengajuan audit kecukupan dokumen sistem mutu perusahaan perang lingkupruang lingkup usdcc. survailen .cc. tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. perbandingan tekanan pencucian dan pemakaian waktu wash and wear durable press rating) a). analisis kualitatif (@qualitative analysis) a). tenun woven fabric) per contoh b). rajutan united fabric) per contoh penandaan c. kekuatan kancing strength buttons) per contoh pengujian listrik dan peralatan rumah tangga electricity home alliances test tarif untuk umum.. jenis penerimaan negara bukan pajak (satuan tart.tarif untuk mahasiswa, instansi pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat... cc. survailensurvailensertifikasi personil uji kompetensi petugas pengambil contoh ppc) uji kompetensi ppc tk. per komoditi uji kompetensi ppc tk. per komoditi uji kompetensi ppc tk. iii per komoditi sertifikasi registrasi ppc per tahun per komoditi cc. witness pengawasan ppc yang disertifikasi per pengawasan jasa pelatihan kompetensi personil kompetensi teknis petugas pengambil contoh ppc) per komoditi per orang pengujian .cc. tarif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah... per panel biji . biji pinang person gaplek per ton minyak sereh per liter 9g. minyak nilam per liter minyak kenanga per liter minyak akar wangi per liter minyak kayu putih per liter minyak daun cengkeh per liter minyak pala per liter minyak fuli per liter minyak cendana per liter lada per ton pala person fuli person cassia indonesia per ton teh hitam per ton vanili per ton uu. kakao per ton pengambilan contoh produk padatan, semi padat, cair, per kemasan dan bulk jasa penguji mutu barang penguji terampil penata pelaksana, golongan ruang ii b s d il d per orang jam penata pelaksana lanjutan, golongan ruang iii a per orang jam dan i! b penata penyelia, golongan ruang ii1 c dan i d per orang jam penguji ahli penata pratama, golongan ruang iii a dan i b per orang jam penata muda, golongan ruang iii c dan iii d per orang jam penata madya, golongan ruang iv a s d iv c per orang jam jasa kerjasama pengujian table testing household product packaging, physical and heavy metal per contoh content pb. peralatan . peralatan rumah tangga packaging) per contoh peralatan rumah tangga packaging and physical) per contoh peralatan rumah tangga latest) per contoh textile garment for adult full test) per contoh textile garment for children baby full test) per contoh 9g. textile garment latest) per contoh zipper. but per ton, plastic bag, paint heavy metal per contoh content pb, cd) toys per contoh logam berat pada makanan per contoh jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe http meter bbm bahan bakar minyak). konstruksi per pengujian bahan per pengujian anak timbangan kelas e1, e2,meter airtaksigaangki ukur mobilass flow meter untuk cairan. meter dinamkadar air sifat ukur per pengujian konstruksi per pengujian performance per pengujian pengujian selain alat alat ukur, takar, timbang dan perjam perlengkapan http) yang tercantum pada angka s.dtarif penerbitan dan surat keterangan asal form ska per set jasa informasi ekspor majalah warta ekspor per eksemplar majalah indonesia export newsletter per eksemplar buku pengelolaan ekspor indonesia per buku direktori eksportir indonesia per buku daftar importir per kawasan per buku buku fair directory peserta ppe) per buku biaya keanggotaan pameran virtual indonesia membership virtual exhibition): premium per tahun biasa per tahun jasa mohonan perusahaan . perusahaan permohonan pemberian persetujuan kepada bank penyimpan margin, dana per pemohon kompensasi dan dana jaminan pemberian pelayanan untuk persetujuan kepada pialang permohonan berjangka dalam negeri untukwakil pialang permohonan berjangka, wakil penasehat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka pelayanan penyelesaian sengketa dengan jumlah sengketa (dalam rupiah): sampai dengan juta per kasus juta sampai dengan juta per kasus juta sampai dengan juta per kasus juta sampai dengan milyar per kasus diatas satu milyar per kasus izin usaha bursa berjangka permohonan izin usaha lembaga kliring berjangka permohonan izin usaha pialang berjangka permohonan izin usaha penasihat berjangka permohonan izin usaha pengelola sentra dana berjangka permohonan izin wakil pialang berjangka permohonan izin wakil penasihat berjangka permohonan izin wakil pengelola sentra dana berjangka permohonan pembukaan kantor cabang pialang berjangka permohonan jasa kalibrasi dan verifikasi jasa kalibrasi dan verifikasi untuk umum.. |
lampiran peraturan bupati trenggalek nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan proyek operasi daerah agraria tahun tahapan pelaksanaan umum penyelenggaraan pendaftaran tanah pertama kali melalui roda, dilaksanakan melalui pendekatan pendaftaran tanah secara sporadik. proses pendaftaran roda dilakukan sebagai berikut: pembukuan hak lama yang alat bukti tertulisnya lengkap, tidak lengkap atau tidak ada sama sekali berdasarkan ketentupenegasan konversi atau pengakuan hak, dan pembuktian hak baru atas tanah negara, berdasarksurat keputusan pemberian hak atas tanah. terhadap dokumen pembuktian penguasaan dan kepemilikan tanah diminta kepada tim pelaksana roda untuk berpedoman padadan peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor tahun tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang terkait. para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan roda disamping mengejar target bidang yang telah ditetapkan juga memperhatikan keutamaan keakuratan data baik fisik bidang maupun keuangan. pengisian risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas agar dilaksanakan secara tertib sesuai dengan dokumen data yuridis dan kenyataan lapangan. tahapan pelaksanaan untuk dapat memenuhi target penyelesaian yang tepat waktu, maka perlu disusun perencanaan jadwal pelaksanaan roda yang terinci dengan mempedomani standar prosedur roda yang meliputi tahapan tahapan sebagai berikut: persiapan, penetapan lokasi dan alokasi, publikasi dan penyuluhan, pengumpulan data (alat bukti atas hak) identifikasi dan inventarisasi penguasaan dan kepemilikan: kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah: kegiatan pemeriksaan tanah, kegiatan pengumuman, kegiatan penerbitan surat keputusan hak pengesahan data fisik dan data yuridis serta pembukuan hak, kegiatan penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat, dan supervisi dan pelaporan. ii. uraian tahapan pelaksanaan persiapan pelaksanaan roda dimulai dengan tahapan persiapan pelaksanaan yang dilaksanakan meliputi penyusunan anggaran dan penyusunan jadwal kegiatan. anggaran disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek. adapun jadwal disusun agar dalam satu tahun untuk memastikan kebenaran posisi, plotting bidang tanah dilakukan pada peta citra, penerbitan nomor identifikasi bidang tanah nib) sebagai hasil plotting bidang tanah pada aplikasi geo komputerisasi kantor pertanahan geo kkp) dituliskan secara manual pada gambar ukur dan hard copy berkas pemeriksaan yang lain: integrasi data spasial dengan data spasial dilakukan untuk memenuhi kualitas data yuridis secara elektronik, peta pendaftaran dalam bentuk hardcore tidak diperlukan. untuk keperluan tertentu (misalnya pemeriksaan internal), dapat dilakukan pencetakan (print out) peta pendaftaran dengan skala sesuai kebutuhan dan memperhatikan kondisi dan sebaran bidang tanah terukur, dalam kondisi tertentu, misalnya gangguan teknis pada sistem atau jaringan koneksi komputerisasi kantor pertanahan geo komputerisasi kantor pertanahan kkp geo kkp) dan sebab yang lain, pemetaan analog (hardcore) pada peta pendaftaran dapat dilakukan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut: menghindari duplikasi pembuatan peta dasar pendaftaran pada satu wilayah administrasi, secara bertahap data analog tersebut harus dilakukan digitalisasi dalam sistem dan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan geo komputerisasi kantor pertanahan kkp geo kkp): kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan digitalisasi data bidang tanah terukur, setelah kendala dapat terselesaikan, apabila obyek bidang tanah terukur yang merupakan obyek bidang tanah kegiatan lain yang sudah pernah dilakukan pengukuran cadastral dan disetujui oleh kepala seksi survei pengukuran dan pemetaan, maka tidak perlu dilakukan pengukuran lagi. penyelesaian sesuai dengan kerjasama dengan kantor pertanahan: kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran dan pemetaan bidang harus dilakukan setiap sub tahap kegiatan oleh pejabat struktural atau petugas yang ditunjuk antara lain: memastikan bahwa semua pelayanan sudah tercakup dalamdata berkas pengukuran terhindar kesalahan (human error) dalam proses entri aplikasiposisi koordinat bidang tanah terukur adalah posisi yang benar sesuai dengan posisi lapangan, dan kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan tercatat dokumentasi dengan baik. penerbitan penerbitan peta bidang dan surat ukur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan, pemeriksaan tanah pemeriksaan tanah dilakukan oleh panitia pemeriksaan tanah yang ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan dengan susunan keanggotaan dan tugasnya berpedoman pada peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor tahun tentang panitia pemeriksaan tanah dan danmeriksaan tanah dapat dilakukan secara kolektif terhadap obyek yang terletak dalam satu hamparan dalam satu desa yang telah ditetapkan sebagai obyek roda sesuai kondisi lapangan. mekanisme pemeriksaan tanah terdiri dari: persiapan kepala sub bagian tata usaha kantor pertanahan membuat surat tugas untuk pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah kepala sub bagian tata usaha kantor pertanahan atau ketua tim pelaksana roda membuat undangan jadwal pemeriksaan tanah lapangan dan sidang pemeriksaan tanah: ketua panitia pemeriksa tanah berkoordinasi dengan pemerintah desa, dan ketua panitia pemeriksa tanah menunjuk (tiga) orang anggota, termasuk kepala desa atau perangkat desa yang ditunjuk sebagai anggota panitia. petugas panitia pemeriksa tanah lapangan bertugas: mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan keadaan tanah kebenaran dan kesesuaian diri pemohon sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan dan batas batas bidang tanah pemasangan tanda batasnya, keadaan fisik (kelerengan kemiringan tanah): mengumpulkan keterangan penjelasan dari pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan atau kuasanya serta meneliti ada tidaknya keberatan dari pihak lain: meneliti kepentingan umum dan kepentingan negara pemerintah atas tanah tersebut meliputi: sumber saluran air, jalan servitude, tugu triangulasi atau tanda titik koordinat lainnya, tiang menara listrik, telekomunikasi, dan hal hal lain yang bukan kepunyaan peserta roda tetapi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum, masyarakat dan pemerintah negara, ada atau tidaknya benda benda purbakala atau warisan budaya atas tanah tersebut yang dilindungi: letak tanahnya berkaitan dengan kawasan konservasi, situs atau habitat tertentu yang dilindungi, kebijakan pemerintah yang mengenal lokasi bidang tanah tersebut, seperti: penataan kawasan kumuh, sempadan pantai, sungai dan sebagainya, meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat, menyiapkan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (daftar isian sesuai dengan hasil penelitian dan peninjauan fisik atas tanah, untuk proses penegasan konversi atau pengakuan hak): dan membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan lapang. panitia pemeriksa tanah kantor pertanahan bertugas: mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan wakaf atas tanah negara, mengadakan penelitian mengenai data status tanah, riw tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya, melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil penelitian dan peninjauan fisik lapangan termasuk data pendukung lainnya oleh semua anggota panitia pemeriksa tanah tim peneliti tanah: menentukan status tanah dan kepemilikan tanah, dan memberikan pendapat dan pertimbangan serta kesimpulan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah panitia pemeriksa tanah atau daftar isian pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari hak hak lama (tanah bekas milik adat) dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis, selama (enam puluh) hari kantor pertanahan, kantor desa lokasi letak tanahtugas ukur menyiapkan peta bidang dan daftar data fisik: petugas administrasi menyiapkan daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian dan pengumuman data fisik dan yuridis (daftar isian b): pengumuman meliputi peta bidang tanah dengan daftar luas masing masing bidang, dan data kepemilikan tanah: pengumuman (daftar isian 201b) berisi: kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam daftar isian dimasukkan dalam daftar isian 201c:,: apabila terdapat keberatan pada saat pengumuman data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada angka maka kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam berita acara: dan hasil pengumuman data fisik dan data yuridis dibuatkan pengesahan oleh kepala kantor pertanahan. penerbitan hak pengesahan data fisik dan data yuridis hak atas bidang tanah yang berasal dari hak hak lamaegasan konversihak hak lama yang alat bukti tertulis tidak ada, tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama tahugakuan haktanah negara penetapan haknya melalui proses penetapan pemberian hak, dengan surat keputusan pemberian hak atas tanah sesuai kewenangan yang diatur dalamdan mekanisme penerbitan surat keputusan pengesahan data fisik dan data yuridis dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan. pembukuan hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan tanah wakaf didaftar dengan membutuhkannya dalam buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang bersangkutan, dan dicatat pula pada surat umurnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah: pembukuan hak penegasan konversi atau pengakuan hak dibukukan berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis: pemberian hak, dibukukan berdasarkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, untuk keperluan pendaftaran hak, setiap bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta pendaftaran agar dibuatkan surat ukur: pembukuan dalam buku tanah serta pendapatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah, mersebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah, dan untuk kepentingan pemegang hak atau pengelola tanah wakaf, diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tanah wakafnyerahan sertifikat sertifikat yang telah selesai diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya atau dalam hal tanah wakaf, kepada hadirnyalalui tim pelaksana roda, dan penyerahan sertifikat diupayakan dilakukan secara bertahap, tidak harus menunggu seluruh target kegiatan selesai. supervisi dan pelaporan supervisi dilaksanakan oleh kantor pertanahan dalam hal pelaksanaan roda mengingat ketersediaan sumberdaya manusia yang berpengalaman dibidang pertanahan pada kantor pertanahan, dan pelaporan pelaksanaan roda dilaksanakan oleh tim pelaksana roda kepada bupati. iii. penutup penyelenggaraan roda bertujuan memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang menyerahkan tanahnya tanpa ganti rugi bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diharapkan pelaksanaan roda dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kesalahan atau kerugian kepada negara, proses pengelolaan keuangan roda agar dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek: dalam memproses penetapan hak atas tanah hendaknya dilakukan dengan cermat dan teliti berdasarkan peraturan perundang undangan serta berdasarkan atas, terhadap peserta roda yang mengajukan permohonan sertifikat melalui proses kegiatan pemberian hak atas tanah negara atau melalui penegasan konversi pengakuan hak, dibebaskan dari biaya pelayanan kegiatan pertanahankarena biaya dalam roda telah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalek, segala biaya yang timbul akibat dari penyediaan penyiapan alat bukti perolehan kepemilikan tanah (alat bukti alas hak), surat surat lain yang diperlukan sertabagi peserta yang terkena ketentuanmenjadi kewajiban peserta roda, pesertail dan materiil atas alat bukti alas hak dan penunjukan batas batas bidang tanah dalam pendaftaran hak atas tanahnya: apabila terjadi masalah atau sengketa bidang pertanahan sedapat mungkin diselesaikan daerah berdasark, dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tim dapat berkoordinasi secara menyeluruh dengan kepala kantor pertanahan dengan dapat menetapkan tugas tugas lain sesuai keperluan pelaksanaan rodanggaran rangkaian kegiatan induk yakni sampai dengan diumumkannya penguasaan dan kepemilikan tanah dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. penetapan lokasi dan alokasi lokasi pelaksanaan roda tahun adalah desa ngadisuko kecamatan turunan sebagai lokasi pembangunan jalan lingkar segitiga emas turunan, dan desa gemaharjo dan desa parigi kecamatan watulimo sebagai lokasi pembangunan jalan tembus gemaharjo parigi kecamatan watulimo. sedangkan alokasi ditentukan setelah mendapatkan usulan dari desa dan atau mengetahui camat lokasi. usulan tersebut kemudian dibahas oleh tim pelaksana roda untuk dilakukan verifikasi lapangan. setelah dilaksanakan verifikasi dilapangan kemudian lokasi dan alokasi ditetapkan dengan keputusan bupati. publikasi dan penyuluhan sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan fisik, diadakan penyuluhan untuk memberikan penjelasan program, tujuan, manfaat, persyaratan permohonan hak, obyek, subyek roda, hak dan kewajiban peserta roda sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. penyuluhan bertujuan untuk memberitahukan kepada pemilik tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa desa tersebut akan diselenggarakan roda. diharapkan dengan penyuluhan dapat meningkatkan partisipasi, antusiasme dan kepedulian masyarakat khususnya pemilik tanah untuk ikut serta sebagai peserta roda, dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. pelaksana penyuluhan ketua tim pelaksana roda bertanggung jawab atas terselenggaranya penyuluhan, sedangkan pelaksanaan dapat didelegasikan kepada anggota yang ditunjuk ditugaskan memberikan penyuluhan didampingi camat, kepala desa lokasi dan atau pejabat lain yang ditunjuk. peserta penyuluhan peserta penyuluhan adalah masyarakat khususnya para pemilik tanah desa lokasi roda meliputi masyarakat pemilik tanah, pemuka masyarakat, kepala desa berserta perangkat desa, kepala dusun, ketua lingkungan, ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga atau pemimpin informal (tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka agama dan ketua organisasi sosial lainnya). kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat aparat pemerintah desa sampai masyarakat pemilik tanah. kegiatan penyuluhan dilakukan secara langsung melalui ceramah dan dapat dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. pelaksanaan penyuluhan dibuatkan berita acara pelaksanaan penyuluhan dilengkapi dengan daftar hadir. metode penyuluhan metode penyuluhan dalam roda adalah sebagai berikut: penyuluhan secara langsung adalah penyampaian pesan oleh penyuluh kepada kelompok masyarakat langsung secara lisan lokasi roda melalui tatap muka. dalam metode ini, pesan informasi dilakukan dengan ceramah dan pada akhir kesempatan diadakan diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan komunikasi dua arah antara pelaksana dan peserta roda, dan penyuluhan tidak langsung adalah penyampaian pesan informasi dilakukan melalui media cetak (seperti spanduk, brosur, leaflet, cetakan lainnya) maupun media elektronik (radio, internet). semua metode tersebut ditempuh dengan maksud untuk memperoleh hasil yang optimal dalam memberikan pengertian, pemahaman dan pengetahuan roda. materi penyuluhan secara umum materi atau pesan yang disampaikan dalam penyuluhan adalah penjelasan mengenai maksud dan tujuan pendaftaran tanah, prosedur dan tata cara kerja pendaftaran tanah, syarat syarat permohonan hak pendaftaran tanah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemilik tanah. diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan dokumen surat surat bukti kepemilikan penguasaan tanah lebih awal. pengumpulan data alat bukti atas hak) identifikasi dan inventarisasi penguasaan dan kepemilikan petugas pengumpulan dan pengolahan data yuridis dilakukan oleh petugas yang ditetapkan oleh ketua tim pelaksana roda yang terdiri dari unsur tim dan petugas dari desa lokasi. mekanisme pengumpulan data satgas mengumpulkan data yuridis dalam rangka inventarisasi dan identifikasi calon peserta (subyek dan obyek) roda:, koordinasi dengan pemerintah desa, pengumpul data yuridis bertugas: mendata calon subyek roda, mengumpulkan dokumen bukti kepemilikan tanah (alat bukti hak alas hak): meneliti hubungan hukum bukti kepemilikan tanah (alat bukti hak alas hak) dengan subyek hak (calon peserta roda): membuat daftar nominatif calon peserta roda meliputi: identitas calon peserta (nama, umur, alamat): pekerjaan, luas tanah: penggunaan tanah: status tanah (tanah bekas milik adat atau tanah negara): alat bukti hak alas hak: keterangan (yang dianggap perlu): menyerahkan daftar nominatif calon peserta beserta dokumen dokumen hasil penelitian kepada ketua tim pelaksana roda, menyerahkan formulir permohonan hak pendaftaran tanah kepada peserta roda, menerima permohonan hak pendaftaran tanah yang dihampiri atas hak berupa surat surat tanah, bukti bukti perolehan tanah, maupun ijin rekomendasi berkaitan dengan tanahnya dan lain lain sesuai ketentuan yang berlaku: membuat bukti penerimaan berkas dan diserahkan kepada peserta roda: dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas administrasi kantor pertanahan untuk dilakukan entri data pada aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kkp) dan proses pelaksanaan kegiatan selanjutnya. permohonan hak pendaftaran tanah peserta roda yang telah ditetapkan mengajukan permohonan pendaftaran tanah kepada kepala kantor pertanahan, dan yang berkasnya sudah lengkap, selanjutnya dibukukan dan didaftar kantor pertanahan meliputi: entri data permohonan untuk kegiatan yang bersifat masal pada aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kkp) dapat dilakukan secara masal. dengan demikian supaya dibuat daftar pengelompokan berkas yang sudah lengkap dalam satu desa: melakukan entri data tahapan tahapan proses pendaftaran tanah yang sudah selesai sesuai dengan aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kkp) dan aplikasi sistem kendali mutu program pertanahan smpp): kontrol kualitas hasil entri data harus dilakukan untuk memastikan: obyek dan subyek yang dimohon tidak sedang dalam proses permohonan sporadik atau sudah terbit sertifikasinya: validasi identitas data pemohon calon pemegang hak sudah dilakukan dengan surat keputusan peserta roda, dan validasi tentang entri data isian pada aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kkp) sudah sesuai dengan data yang ada pada dokumen data fisik dan data yuridis serta data pendukung lainnya dalam permohonan hak. pengukuran dan pemetaan bidang tanah proses pengukuran pemetaan adalah proses memastikan obyek hak yang memenuhi persyaratan teknis untuk ditetapkan sebagai pemilik subyek hak atas tanah. persiapan memastikan obyek hak sesuai dengan surat keputusan peserta roda, penugasan petugas ukur: cc. penunjukan petugas ukur dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas petugas ukur yang ada dan penugasan pada pelayanan rutin: pembuatan surat tugas oleh kepala seksi survei, pengukuran dan pemetaan, inventarisasi untuk memastikan infrastruktur peta dasar pendaftaran tanah, baik yang berbentuk hardcore maupun softcopy lokasi yang ditetapkan: inventarisasi pada batas kawasan hutan dan kawasan terlarang (restriction area) lain, misalnya garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis pantai dan lain lain: inventarisasi untuk memastikan bidang bidang tanah terdaftar lokasi yang ditetapkan, persiapan pemasangan titik dasar tehnik, apabila diperlukan dengan mempertimbangkan keberadaan titik dasar teknik tdt) yang sudah ada, dan penggunaan alat ukur global positioning system gps) untuk memastikan posisi geografis bidang tanah dan detail dalam rangka pemetaan bidang tanah pada sistem koordinat transverse mercato tm pengukuran bidang tanah dan ikatan prosedur standar pengukuran cadastral dan pemetaan bidang tanah berpedoman pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah darta petunjuk teknis pengukuran pemetaan bidang, pengukuran bidang dengan continuously operating reference station core). beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan antara lain: pengukuran titik dasar teknik untuk mendapatkan posisi koordinat dalam sistem koordinat transverse mercato tm untuk keperluan pengikatan hasil pengukuran bidang tanah: pemastian bahwa penetapan batas sudah mendapat persetujuan dari pemohon dan tetangga berbatas serta sudah dipasang tanda batasnya, kecuali batas detail merupakan bangunan fisik, misalnya pagar, tembok, dan lain lain: cc. penetapan dan pengukuran batas bidang tanah dengan mempertimbangkan garis sempadan jalan, garis sempadan sungai, garis pantai, kawasan hutan dan kawasan terlarang lain (restriction area), pembuatan set data lapangan lebih dari satu bidang tanah dalam satu gambar ukur adalah bidang bidang tanah yang berada dalam satu hamparan. jumlah bidang disesuaikan dengan format lembar gambar ukur, penetapan batas bidang dan penandatangan persetujuan penetapan batas (kontradiksi eliminasi) memperhatikan kondisi dan jumlah bidang tanah terukur pada satu lembar gambar ukur dan status batas bidang tanah terukur (masih batas sementara atau batas pasti): penandatanganan persetujuan tetangga berbatasan gambar ukur dan daftar isian halaman butir harus sama, data ukuran lapangan (pandangan sisi sisi bidang tanah, titik ikatan, detil alam, detil buatan bangunan, nomor nomor titik batas bidang tanah, titik ikatan, set lapangan) tertuang gambar ukur: print out data lapangan sebagai hasil pengukuran menggunakan alat ukur elektronik satelit, misalnya total station, rover, global positioning system gps), merupakan bagian dari kelengkapan gambar ukur: untuk keperluan pemetaan dan pengembalian batas, pengukuran bidang tanah dengan mengikatkan detail fisik atau detail virtual atau gabungan keduanya. detail fisik dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan pajangan dan sudut (misalnya theodori, meteran, total station) sedangkan detail virtual diperoleh dengan menggunakan alat global positioning system continuously operating reference station gps core) dan global positioning system real time sinematik gps rtk): kelengkapan data lapangan yang belum tertuang pada format daftar isian untuk memenuhi persyaratan teknis pengukuran bidang tanah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan pengukuran pada kantor pertanahan, meliputi: nomor tanggal daftar isian surat ukur, nomor identifikasi bidang tanah nib): pemanfaatan bidang tanah pada saat pengukuran, nomor lembar zone transverse mercato tm peta dasar pendaftaran tanah, nomor jenis alat ukur theodori, total station, rover, global positioning system) yang digunakan, apabila bidang tanah terukur diindikasikan sudah terdaftar bersertifikat dilakukan penelitian yuridis dan teknis. jika hasil penelitian bidang tanah tersebut sudah terdaftar, pengukuran dibatalkan dan permohonan dibatalkan (close) setelah dibuatkan berita acara, apabila terjadi sanggahan selama proses pengumuman dan harus dilakukan penunjukan penetapan dan pengukuran ulang batas bidang tanah, jika diperlukan dapat dibuatkan gambar ukur baru dengan mematikan gambar ukur lama (tidak dibuang). gambar ukur dan berita acara penetapan batas baru merupakan dokumen dan menjadi arsip gambar ukur, kontrol kualitas hasil pengukuran lapangan untuk memastikan bahwa data fisik bidang tanah terukur: petugas ukur yang ditunjuk sesuai dengan surat penugasan, sudah dilakukan validasi terhadap kebenaran posisi pengukuran penetapan batas bidang tanah: bidang tanah terukur adalah obyek yang tercantum pada surat keputusan peserta roda, dan persyaratan teknis prosedur pengukuran, ketelitian data ukuran, pembuatan gambar ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam pedoman yang ada. pengolahan data memastikan bahwa hasil pengukuran lapangan sesuai obyek yang tercantum pada surat keputusan peserta roda dan berkas permohonan yang ada: melakukan entri data pada aplikasi komputerisasi kantor pertanahan kkp) sesuai dengan data obyek hak (administrasi dan teknis): cc. pengartian bidang tanah secara digital mengacu pada data lapangan pada gambar ukur, hasil ukuran luas secara digital dengan computer aided design cad) dilakukan validasi secara hitungan luas manual secara random: perbedaan luas hasil hitungan dengan bukti penguasaan harus segera dikonfirmasi dengan pemohon untuk dilengkapi dengan data pendukung yang lain: pemetaan bidang tanah dilakukan pada aplikasi geo komputerisasi kantor pertanahan kkp untuk data spasial) artinya setiap bidang tanah harus mempunyai koordinat dengan sistem koordinat nasional transverse mercato tm (geo reference): |
senja perubahan skpd t vi.c. dinas pendidikan, perpustakaan dan arsip daerah rencana kerja dinas pendidikan, perpustakaan dan arsip daerahurusan wajib pelayanan dasar pendidikan program pelayanan administrasi perkantoran pendapatan matkamp serah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah jasa layanan berlangganan pendapatan asli pendapatan listrik listrik, air, telepon, transponder kota jayapura layanan daerah pad) kota jayapura layanan kamp serah ol. aya jumlah unit mobil dinas operasional pendapatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan aan pendapatan asli kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan memfasilitasi kota jayapura unit daerah ad) kota jayapura unit asli daerah ol. perizinannya ad) jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor orang pendapatan asli orang pendapatan penyediaan jasa kebersihan kantor kota jayapura daerah ad) kota jayapura asli daerah jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis ad) pendapatan asli pendapatan penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan kota jayapura jenis daerah ad) kota jayapura jenis asli daerah ad) jumlah barang cetakan jenis jenis jumlah jenis barang cetakan yang pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan disediakan kota jayapura jenis pendapatan asli kota jayapura jenis asli daerah daerah pad) ad) penyediaan barang cetakan dan pengadaan bulan bulan iis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang jumlah bacaan dan peraturan kota jayapura buk pendapatan asli kota jayapura buku mean undangan perundang undangan yang disediakan yap uku asa daerah pad) yap sai penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan penyediaan makan dan kota jayapura pendapatan asli kota jayapura jebakan minum yap! kegiatan kaga daerah pad) yapi kegiatan akan ad) jumlah koordinasi dan konsultasi luar pendapatan asli pendapatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kota jayapura kali kota jayapura kali asli daerah ol. daerah yang dilakukan daerah pad) ad) orang orang pelaksanaan uang makan satpam bulan pendapatan asli bulan pendapatan penyediaan jasa pengamanan kota jayapura daerah ad) kota jayapura asli daerah jumlah tenaga pengamanan orang orang ad) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pendapatan asli pendapatan rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor terlaksananya rehabilitasi gedung kota jayapura darab p), kota jayapura asli daerah ol. ad) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendapatan jumlah aparatur yang mengikuti pendapatan asli pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal kota jayapura orang daerah pad) kota jayapura orang kamp serah ol. amen telah peng embendangayusunan laporan keuangan semester jumlah pelaporan keuangan semester kota jayapura laporan pendapatan asli kota jayapura laporan mean po! yang diselesaikan tepat waktu yap! kana daerah pad) yapi akan ad) jumlah laporan keuangan akhir tahun pendapatan asli pendapatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun kota jayapura laporan kota jayapura laporan asli daerah yang disusun daerah pad) ad) pendapatan pendapatan asli penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura dokumen daerah pad) kota jayapura dokumen kamp serah ol. program pendidikan menengah atas jayawijaya, dana otonomi jayawijaya, dana otonomi pembangunan sekolah unggulan berasrama jumlah wilayah adat wijaya, jayapura, khusus ol. jayapura, nabire kabupaten khusus otsus) kabupaten nabire otsus) dana otonomi dana otonomi penerapan dan pelatihan mbs sma jumlah sma yang memfasilitasi mbs papua sekolah khusus otsus) papua sekolah gary jumlah siswa sma yang mengikuti dana otonomi li7|e komba debat bahasa inggris, bahasa indonesia dan iba debat bahasa inggris dan kota jayapura orang dana otonomi kera jayapura orang khusus bahasa jerman khusus otsus) bahasa indonesia otsus) pagu jumlah guru sma yang mendapatkan dana otonomi dana otonomi geser menjadi honor guru kontrak sma smk slb pkl papua orang papua orang dengan alasan incentive khusus khusus bahwa telah terjadi kesalahan posting dana jumlah kepala tata usaha sma yang dana otonomi dana otonomi pelatihan kepala tata usaha sekolah sma ati papua orang papua orang khusus mengikuti lkt khusus otsus) (otsus) dak fisik terbangunnya ruang kelas baru, dak fisik reguler reguler dak reguler sma laboratorium ipa, tersedianya peralatan papua lokasi bidang papua lokasi bidang lengkapi tor, gambar dan rab ipa pendidikan sma pendidikan sma jumlah guru dan tenaga kependidikan dana otonomi pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah yang mengikuti pelatihan papua orang pana otonomi papua orang khusus dilaksanakan secara virtual ras) sma khusus otsus) penyusunan ras (otsus) dana otonomi dana otonomi pelaksanaan evaluasi diri sekolah eds) sma jumlah sekolah sma yang evaluasi papua papua khusus dilaksanakan secara virtual sekolah khusus otsus) sekolah otsus) dana otonomi jumlah siswa sma yang mengikuti lomba dki jakarta, kota dana otonomi dki jakarta, lomba kompetensi siswa sma o2sn tingkat provinsi dan nasional jayapura orang khusus otsus) kota jayapura orang gary jumlah sekolah sma yang terjaring dana otonomi dana otonomi lomba adiwiyata sma mewakili lomba adiwiyata tingkat papua sekolah khusus otsus) papua sekolah khusus nasional otsus) jumlah siswa sma yang mengikuti dana otonomi dana otonomi lomba karya ilmiah siswa sma lomba karya ilmiah siswa sma tingkat papua orang khusus orang papua orang khusus lengkapi tor provinsi dan nasional usu: otsus) jumlah kepala sekolah sma lima dana otonomi uu: penyediaan bantuan biaya musyawarah kerja aan dana otonomi ode rekening akan diperbaiki kepala sekolah maks) sma lima wilayah adat wilayah adat yang mengikuti papua orang khusus otsus) papua orang khusus dari musyawarah kerja kepala sekolah otsus) dak fisik dak fisik afirmasi dak fisik afirmasi jumlah operator yang memfasilitasi papua orang afirmasi bidang papua orang bidang pendidikan sma pendidikan sma program pendidikan non formjumlah tenaga dana dana pagu kegiatan pelatihan akupressur page medis puskesmas otonomi otonomi ini menjadi rp. dan geser bagi tenaga medis yang terlatih papua orang khusus papua orang khusus kegiatan lain setelah akupresur otsus) (otsus) dikoordinasikan kepala dinas program promosi kerehatanjean pemberdayaan masyarakat pagu meningkat karena jumlah lokasi bertambah target dan metodologi diperbaiki pagu menyesuaikan tahun pengembangan media merauke, jayawijaya, jayapura, kepulauan dana merauke, jayawijaya, jayapura dana 1x02 jia promosidaninformasi jumlah media , yapen, biak numfor, mimika, keerom, tolikara, otonomi kepulauan yapen, biak numfor, mimika, otonomi catatan perubahan sadar hidup sehat promosi kepe kota jayapura kegiatan usus keerom, tolikara, kota jayapura kegiatan usus lokasi (otsus) (otsus) kegiatan disesuaikan kab. sarmi, kab keerom, kab jayapura dan kota jayapura juni pagu berubah menjadi rp. pengembangan saka jumlah siswa sbh otonomi oraromi juni gemilang ujian siswa papua orang papua orang pagu mengalami bhakti husada sbh yang disorientasi khusus khusus rumahan menjadi rp. otsus) (otsus) pel jadi rp. mekanismenya melalui virtual pendataan dana dana dan kunjungan langsung pengembangan upaya tersedianya data otonomi otonomi ukm tingkat papua papua kesehatan berbasis propinsi dokumen khusus dokumen khusus juni masyarakat ukm (otsus) (otsus) pagu berubah menjadi rp. program perbaikan gizi masyarakat paibatas akhir penginputan kepulauan yapen, biak numfor, puncak jaya, jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, kegiatan dengan sumber dana dak paniai, mimika, sarmi, keerom, pegunungan dak fisik pegunungan bintang time dak fisik eat tal pan pemberian tambahan jumlah balita yang bintang, yahukimo, tolikara, waropen, boven penugasan pagina penugasan makanan dan vitamin mendapatkan pmt digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo orang bidang tolikara, waropen, boven digoel, orang bidang usulan ini akan dilakukan raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, kesehatan ppi, spion, kesehatan sian ini raya, mamberamo tengah, yalimo, peninjauan pada menu pengajuan nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, (di page lokasi kota jayapura lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, aplikasi ppr papua intan jaya, deiyai, kota jayapura merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, kaul yapen, bak yoo puncak pelatihan surveillance jumlah peserta yang pata makam keerom jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, kewaspadaan mengikuti pelatihan bina nah kim, bandung dak non pegunungan bintang, yahukimo, dak non pangan, gizi, pemantauan surveillance bakar asmat ori akan orang fisik bidang tolikara, waropen, boven digoel, orang fisik bidang pagu menyesuaikan status gizi daerah kewaspadaan tan malin lanny jaya kesehatan mappi, asmat, supiori, mamberamo kesehatan bermasalah kesehatan pangan gizi puncak kai intan dei ya, raya, mamberamo tengah, yalimo, para dogiyai, ya, deiyai, lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, kapal intan jaya, deiyai, kota jayapuradak fisik dak fisik penugasan penugasan kecil nina niatan disetujui dalam pembangunan cold volume cold storage yang nabire, kota jayapura 30m3| bidang nabire, kota jayapura 30m3| bidang pembahasan storage dak) terbangun kelautan kelautan pp: anaramadi dak) prasarana kota jayapura unit kelautan kota jayapura unit kelautan pembahasan pagu rasionalkan dan dan perikanan perikanan dak fisik dak fisik tersedianya sarana dan aan aan kegiatan disetujui dalam ppi fandom dak rank biak numfor unit bidang biak numfor unit bidang fo) pembahasan prasarana kelautan kelautan pp: haitomato (dak) prasarana mimika unit kelautan mimika unit kelautan pembahasan dan dan rasi perikanan perikanan dak fisik dak fisik penugasan penugasan kecil nina niatan disetujui dalam |a7 ppl kab jayapura tersedianya sarana dan jayapura unit bidang gapura unit bidang pembahasan dak) prasarana kelautan kelautan ana pagu rasionalkan dan dan perikanan perikanan program optimalisasi fungsi dan pelayanan unit pelaksanaan teknis dinas utd) penunjang kegiatan jumlah pelaksanaan kegiatan dana dana kegiatan disetujui dalam optimalisasi pelayanan pada jayapura kegiatan jayapura kegiatan pembahasan sentra berat kab. bis bera khusus khusus pp. rasionalkan jayapura rap agu rasi optimalisasi fungsi terlaksana kegiatan serta dana. dana. kegiatan disetujui dalam balai benih ikan partai optimalnya pelayanan pada biak numfor tahun khusus biak numfor tahun khusus pembahasan bbi) bosnia biak bbi biak otsus) (otsus) pagu rasionalkan optimalisasi fungsi jumlah pelaksanaan kegiatan dana dana kegiatan disetujui dalam dan pelayanan optimalisasi pelayanan pada merauke kegiatan khusus merauke kegiatan khusus pembahasan bppmhp merauke bppmhp merauke otsus) (otsus) pagu rasionalkan optimalisasi fungsi terlaksana kegiatan serta dana. dana. kegiatan disetujui dalam dan pelayanan optimalnya pelayanan pada biak numfor tahun khusus biak numfor tahun khusus pembahasan bppmhp biak bppmhp biak otsus) (otsus) pagu rasionalkan optimalisasi fungsi terlaksana kegiatan serta dana dana kegiatan disetujui dalam dan pelayanan optimalnya pelayanan pada kota jayapura tahun khusus kota jayapura tahun khusus pembahasan bppmhp jayapura bppmhp jayapura otsus) (otsus) pagu rasionalkan dak fisik dak fisik jumlah produksi calon induk pembangunan dan ekor gagasan ekor gagasan kegiatan disetujui dalam pengembangan bbi biak numfor bidang biak numfor inang pembahasan kelautan kelautan ana dak) peningkatan kapasitas dan dan pagu rasionalkan diksi calon induk produk perikanan perikanan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau pulau kecilw kegiatan disetujui dalam pemberdayaan masyarakat kegiatan kegiatan pembahasan pulau terluar dana dana pagu pemberdayaan otonomi otonomi asionalkan masyarakat pulau nabire, kepulauan yapen, waropen nabire rasi khusus khusus ennnnnnanan pulau terluar jumlah kelompok masyarakat ol. pesisir penerima bantuan kelompok kelompok kegiatan dilaksanakan kepulauan moore, kab. nabire kegiatan disetujui dalam pembahasan pengembangan sistem dana dana pagu budidaya wanamina jumlah kelompok penerima otonomi otonomi rasionalkan sebagai mata bantuan budidaya wanamina nabire, waropen kelompok khusus nabire, waropen kelompok khusus pencaharian alternatif nana target berubah menjadi kelompok kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu percepatan jumlah dokumen rencana papua, merauke, jayapura, nabire, kepulauan dana papua, merauke, jayapura, nabire, dana rasionalkan penyusunan rencana zonasi pembanguan wilayah yapen, biak numfor, mimika, sarmi, waropen, otonomi kepulauan yapen, biak numfor, mimika, otonomi zonasi wilayah pesisir pesisir dan pulau pulau kecil mappi, asmat, supiori, mamberamo raya, kota dokumen khusus sarmi, waropen, mappi, asmat, supiori, dokumen khusus |. dan pulau pulau kecil zwp3k) yang tersusun jayapura otsus) mamberamo raya, kota jayapura otsus) catatan pembahasan perubahan target diselesaikan bulan desember dak fisik dak fisik penugasan penugasan pena kegiatan disetujui dalam pengadaan alat selam tersedianya sarana dan bidang bidang dak) prasarana biak numfor unit kelautan biak numfor unit kelautan pembahasan pagu rasionalkan dan dan perikanan perikanan kegiatan ditunda kepala dinas kelautan dan perikanan (drs. fransiskus mote, m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas pertanian dan pangan rencana kerja dinas pertanian dan panganus. urusan wajib bukan pelayanan dasar pangan program peningkatan ketahanan pangan (pertanian perkebunan) kegiatan sudah pembahasan lokasi dicantumkan jelas tersedianya cadangan pangan daerah ton dana ton dana kab kota) pengembangan cadangan otonomi otonomi pangan daerah papua khusus papua khusus catatan (ot pembahasan perubahan tersedianya cadangan pangan ton ton pagu berubah menjadi rp. terselenggaranya lomba cipta menu tingkat provinsi papua kali kali meningkatnya produksi pangan dana papua, merauke, jayawijaya, dana |a03 iis pengembangan diversifikasi lokal dan jumlah usaha papua, merauke, jayawijaya, jayapura, biak otonomi jayapura, biak numfor, otonomi pagu tambahkan kegiatan pangan kelompok umkm tingkat numfor, mimika, keerom, kota jayapura kabupaten khusus mimika, keerom, kota kabupaten khusus ear kabupaten otsus) jayapura otsus) meningkatnya jumlah hasil kali kali olahan pangan lokal merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, meningkatnya ketersediaan kepulauan yapen, biak numfor, paniai, mimika, dana dana pemanfaatan pekarangan pangan tingkat rumah tangga sarmi, keerom, yahukimo, tolikara, waropen alokasi jayapura, sarmi, keerom, alokasi target kelompok menjadi pnp kelompok untuk pengembangan pangan melalui pemanfaatan pekarangan boven digoel, mappi, asmat, supiori, kelompok umum kota jayapura kelompok umum oleh kelompok wanita tani mamberamo raya, yalimo, lanny jaya, dogiyai, au) au) intan jaya, kota jayapura tersusunnya buku analisis ketersediaan pangan dan nbm buku dana buku dana alokasi alokasi analisis ketersediaan pangan pelatihan penyusunan buku papua umum papua umum analisis ketersedian pangan dan orang au) orang au) nbm pagu dirasionalkan pagu dari terlaksananya peringatan hari ditambah menjadi pangan sedunia tingkat provinsi kali kali papua penyelenggaraan hari pangan lokasi lokasi sedunia hps) papua umum papua umum catatan au) au) dera jumlah stand pameran kegiatan mengikuti hps yang stan stan ditangguhkan karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan urusan pilihan pertanian program pelayanan administrasi perkantoran jumlah surat yang disediakan dana dana penyediaan jasa surat papua alokasi papua alokasi menyurat jumlah pengelolaan surat umum umum surat au) surat au) menyurat dinaumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan facsimile bulan dana bulan dana penyediaan jasa komunikasi, alokasi alokasi sumber daya air dan listrik. jumlah jasa layanan papua umum papua umum berlangganan listrik, air, telepon, au) au) kanan layanan transponder penyediaan jasa pemeliharaan jumlah unit mobil pan dinas operasional yang dana bagi dana bagi dan permainan kendaraan terpelihara dan memfasilitasi kota jayapura unit hasil kota jayapura unit hasil ol. perizinannya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang unit dana unit dana penyediaan jasa perbaikan diperbaiki alokasi alokasi peralatan kerja papua umum papua umum jumlah peralatan kerja yang au) au) diperbaiki unit unit jumlah komponen atk yang akan manfaatkan semua unit jenis jenis penyediaan alat tulis kantor kerja papua dana bagi papua dana bagi hasil hasil jumlah jenis atk yang jenis jenis disediakan jumlah barang cetakan jenis jenis jumlah penggandaan lembar dana lembar dana penyediaan barang cetakan alokasi alokasi dan penggandaan jumlah jenis barang cetakan papua jenis umum papua jenis umum yang disediakan au) au) penyediaan barang cetakan dan bulan bulan pengadaan pelaksanaan pengadaan bahan bacaan eksemplar eksemplar dana dana penyediaan bahan bacaan dan tersedianya bahan bacaan dan papua bulan alokasi papua bulan alokasi peraturan perlu perunggu umum umum undangan au) au) jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang buku buku disediakanalokasi alokasi kantor jumlah mobilitas termasuk kota jayapura umum kota jayapura umum tenaga angkat dan turun beras kali au) kali au) kantor pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan kegiatan pelaksanaan makan minum tamu kali kali dan rapat tahun tahun penyediaan makanan dan pelaksanaan makan minum saat dana bagi dana bagi minuman olah raga (hari jumat) papua kali hasil papua kali hasil ol. tersedianya makanan dan bulan bulan minuman jumlah orang yang disediakan makan dan minuman orang orang dana dana rapat rapat koordinasi dan jumlah koordinasi dan konsultasi alokasi alokasi konsultasi luar daerah luar daerah yang dilakukan papua kali umum papua kali umum ol. au) terbangunnya gedung kantor dana dana pembangunan gedung kantor kota jayapura lokasi kota jayapura lokasi luas bangunan yang dibangun aha aha dana dana pengadaan peralatan gedung alokasi alokasi kantor jumlah peralatan perlengkapan unit umum kota jayapura unit umum au) au) dana dana pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan kendaraan alokasi alokasi kendaraan dinas operasional dinas operasional papua unit umum papua unit umum au) au) program peningkatan disiplin aparatur dana dana pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian dinas yang alokasi alokasi beserta perlengkapannya diadakan papua still umum papupelatihan jumlah aparatur yang mengikuti alokasi alokasi formal pendidikan dan pelatihan formal papua orang umum papua orang umum ol. au) au) program peningkatan pengembangan sistem nye trans uan keuangan tingkat koordinasi perencanaan dana dana panai program skpd alokasi alokasi forum skpd provinsi papua papua umum papua umum jumlah peserta forum orang au) orang o|au) po) program peningkatan kesejahteraan petani dana dana pekan nasional panas) alokasi alokasi pertemuan kontak tani keikutsertaan event panas papua sumatera barat sumatera barat po) po) peserta umum peserta umum nelayan andalan nasional au) au) program peningkatan ketahanan pangan (pertanian perkebunan) jumlah kawasan terpadu tanaman pangan dan hortikultura petani asli papua yang lokasi dana lokasi dana pengembangan pertanian dikembangkan merauke, jayapura, mimika, keerom, kota otonomi merauke, jayapura, mimika, otonomi pada lahan kering jayapura khusus keerom, kota jayapura khusus perluasan pengembangan lahan otsus) (otsus) kering hortikultura mendukung pon dak fisik dak fisik pengembangan tersedianya lokasi pembibitan penugasan penugasan perbenihan pembibitan kabupaten jayapura lokasi bidang jayapura lokasi bidang pertanian pertanian jumlah lokasi pemantauan pengembangan kawasan implementasi predasi lp3b lokasi dana merauke, jayawijaya lokasi dana lahan pertanian pangan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, mimika khusus jayapura cantika khusus pokok berkelanjutan dan grk jumlah laporan implementasi rad grk sektor pertanian laporan lappengendalian organisme dana merauke, jayawijaya, dana luas areal pengendalian opt merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, mimika, otonomi otonomi pengganggu tanaman pangan tanaman pangan dan hortikultura kota jayapura khusus jayapura, nabire, mimika, khusus dan hortikultura ub, kota jayapura ub, dak fisik dak fisik aan kegiatan disetujui dalam pengembangan laboratorium jumlah sarana dan prasarana merauke, nabire, kota jayapura unit| penugasan merauke, nabire, kota unit penugasan pembahasan pagu dirasionalkan pengamat hama dan penyakit laboratorium yang tersedia bidang jayapura bidang perbaiki indikator dan satuan pertanian pertanian dana dana pena kegiatan disetujui dalam pengembangan pupuk dan pai otonomi pai otonomi pnp asin pertanian pengawasan pupuk subsidi dogiyai kegiatan khusus dogiyai kegiatan khusus pembahasan pagu dirasionalkan di: ual! perbanyakan benih sumber ha| dana ha| dana iis pengembangan balai benih palawija jayapura otonomi jayapura otonomi kegiatan disetujui dalam palawija yapi khusus yapi khusus pembahasan pagu dirasionalkan jumlah sarana dan prasarana unit unit yang tersedia dana dana pengembangan balai benih perbanyakan benih sumber otonomi otonomi kegiatan disetujui dalam hortikultura hortikultura jayawijaya, biak numfor kegiatan khusus jayawijaya, biak numfor kegiatan khusus pembahasan pagu dirasionalkan dana dana pengembangan kebun bibit otonomi otonomi kegiatan disetujui dalam hortikultura perbankan benih hortikultura kota jayapura kegiatan khusus kota jayapura kegiatan khusus pembahasan pagu dirasionalkan dak fisik dak fisik pengembangan laboratorium jumlah sarana dan prasarana penugasan merauke, jayawijaya, penugasan kegiatan disetujui dalam benih laboratorium yang tersedia merauke, jayawijaya, jayapura unit bidang jayapura unit bidang pembahasan pagu dirasionalkan pertanian pertanian perbanyakan benih sumber padi dana dana pengembangan balai benih otonomi otonomi kegiatan disetujui dalam merauke merauke padi jumlah sarana dan prasarana khusus khusus pembahasan pagu dirasionalkan yang tersedia unit unit peningkatan pengawasan dan dana dana flm pengawasan benih tanaman otonomi otonomi kegiatan disetujui dalam sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura papua kabupaten khusus papua kabupaten khusus po) pembahasan pagu dirasionalkan pangan dan hortikultura ub, ub, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan dana jayawijaya, jayapura, dana pembangunan sarana terbangunnya sarana jayawijaya, jayapura, kepulauan yapen, otonomi kan otonomi pengolahan hasil perkebunan pengolahan hasil perkebunan tolikara, lanny jaya, kota jayapura unit khusus kepulauan yapen, tolikara, unit khusus otsus) jaya, kapal otsus) pengembangan unit pengolahan unit unit beras analog dana dana pengembangan bioindustri peningkatan unit pengolahan supiori unit la90901455 otonomi hijri unit| otonomi kegiatan direvisi pangan lokal keladi khusus khusus pengembangan unit pengolahan ubijalar unit unit peningkatan unit pengolahan unit| unit| buah merah dana papua, jayawijaya dana kegiatan disetujui dalam pengembangan agroindustri pengembangan unit pengolahan papua, jayawijaya, jayapura, keerom, kota unit otonomi jayapura, keerom, kota unit otonomi pembahasan pagu dirasionalkan terpadu hortikultura jeruk jayapura khusus khusus ub, jayapura ub, lokasi disesuaikan peningkatan unit pengolahan unit unit pisjw bw dana dana kegiatan disetujui dalam pengembangan pemasaran jumlah pelaksanaan kegiatan otonomi papua, jayapura, kota otonomi pembahasan pasar tani, pameran dan papua, jayapura, kota jayapura kegiatan pua, jayapura, kegiatan pagu dirasionalkan hasil pertanian informasi pasar khusus jayapura khusus perbaiki indikator dan sasaran program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan penelitian dan pengembangan dana dana teknologi jumlah objek penelitian dan otonomi merauke, jayapura, biak otonomi kegiatan disetujui dalam |is| bertaniamperkebunan tepat pengembangan perbenihan merauke, jayapura, biak numfor unit kpumues narator unit pada pembahasan pagu dirasionalkan guna pengoperasian teknologi jumlah petani yang tertatih otonomi otonomi ji8| pendopo melakukan inovasi penerapan kota jayapura orang kota jayapura orang ol. pertanian perkebunan tepat teknologi perkebunan tepat guna khusus khusus guna pati otsus) (otsus) program peningkatan produksi pertanian perkebunan papua, merauke, jayapura, papua, merauke, jayapura, kepulauan yapen, dana kepulauan yapen, puncak dana perluasan areal komoditas puncak jaya, keerom, pegunungan bintang, otonomi jaya, keerom, pegunungan otonomi perkebunan luas areal kebun yang terbangun waropen, boven digoel, yalimo, lanny jaya, hektar khusus bintang, waropen, boven hektar khusus pkk puncak, kota jayapura otsus) digoel, yalimo, lanny jaya, otsus) puncak, kota jayapura terpeliharanya kebunbenih tanaman perkebunan hektar hektar dana dana kegiatan disetujui dalam pemeliharaan kebun benih tersedianya benih dan bibit otonomi otonomi pembahasan tanaman perkebunan unggul papua, jayapura bibit khusus papua, jayapura bibit khusus pagu dirasionalkan otsus) (otsus) terlaksananya peningkatan produktivitas hasil perkebunan hektar hektar papua, jayawijaya, papua, jayawijaya, jayapura, nabire, kepulauan dana jayapura, nabire, kepulauan dana pengendalian hama dan luas areal kebun yai yapen, keerom, pegunungan bintang, waropen, otonomi yapen, keerom, otonomi penyakit tanaman jas areal kebun yang pen, keerom, pegunungan bintang, peni, pegunungan bintang, hi) pkk dikendalikan boven digoel, mappi, mamberamo tengah, kota hektar khusus hektar khusus perkebunan jayapura otsus) waropen, boven digoel, otsus) dapur mappi, mamberamo tengah, kota jayapura dak fisik dak fisik perbaikan utd balai penugasan penugasan perbenihan perkebunan luas perbaikan utd balai kota jayapura bidang kota jayapura bidang pertanian pertanian penyediaan perlengkapan dan dak fisik dak fisik sarana perkantoran jumlah perlengkapan dan sarana penugasan penugasan utd balai yang disediakan kota jayapura alat bidang kota jayapura alat bidang perbenihan produksi pertanian pertanian dana dana kegiatan disetujui dalam peningkatan pengawasan dan jumlah benih bibit yang otonomi otonomi pembahasan sertifikasi benih perkebunan tersertifikasi bibit khusus kota jayapura bibit khusus pagu dirasionalkan (otsus) (otsus) program pemberdayaan penyuluh pertanian perkebunan lapangan terlaksananya pelatihan bagi peningkatan kapasitas tenaga penyuluh peserta dana cari tolikara, boven peserta dana kegiatan disetujui dalam penyuluh sarmi, tolikara, boven digoel, supiori, dogiyai kiu nat dna pembahasan pagu dirasionalkan usus digoel, supiori, dogiyai khusus pertanian perkebunan jumlah tenaga penyuluh yang ori ub, ori ub, lokasi disesuaikan ditingkatkan kapasitasnya peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas unit dana kota jayapura unit dana kegiatan disetujui dalam kelembagaan pertanian kelembagaan petani otonomi otonomi pembahasan pagu dirasionalkan khusus khusus dan lokasi disesuai. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh unit unit program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak kegiatan disetujui dalam dana merauke, jayapura, dana pembahasan pemeliharaan kesehatan dan terlaksananya pemelihara hi. merauke, jayapura, kepulauan yapen, biak otonomi kepulauan yapen, biak otonomi pagu dirasionalkan pencegahan penyakit menular kesehatan dan penyakit menular numfor, mimika, keerom, kota jayapura lokasi khusus numfor, mimika, keerom, lokasi khusus perbaiki otsus) kota jayapura otsus) indikator dan sasaran dokumen) kegiatan disetujui dalam pembahasan terlaksananya pelayanan pasif, pagu dirasionalkan semi aktif dan aktif penyakit kegiatan kegiatan hewan masyarakat dana dana gene indikator dan sasaran penelitian identifikasi jayawijaya, jayapura, nabire, keerom, otonomi jayapura, sarmi, keerom, otonomi penyakit hewan yahukimo, kota jayapura khusus kota jayapura khusus (otsus) (otsus) catatan jumlah sampel bahan pangan perubahan asal hewan yang diperiksa sampel sampel target dirubah dari sampel kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu dirasionalkan pencegahan, pengendalian, dana dana perbaiki indikator dan sasaran pemberantasan penyakit jumlah pencegahan dan jayapura, nabire, kepulauan yapen, sarmi, otonomi jayapura, sarmi, keerom, otonomi hewan menular dan gangguan pengendalian penyakit ternak keerom, yahukimo, kota jayapura dosis khusus kota jayapura dosis khusus penyakit reproduksi ternak otsus) (otsus) catatan perubahan perbaiki target dari dosis menjadi ternak program peningkatan produksi hasil peternakan kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu dirasionalkan perbaiki indikator dan sasaran dana dana ternak lahir) pembibitan dan perawatan terlaksananya pelayanan otonomi otonomi ternak pembibitan ternak utd jayapura kegiatan khusus jayapura kegiatan khusus ol. otsus) (otsus) catatan pembahasan perbaiki indikator dan sasaran ternak lahir) tersedianya lokasi agribisnis dana dana pengembangan agribisnis ternak jayapura, kota jayapura lokasi otonomi jayapura, kota jayapura lokasi otonomi perternakan khusus khusus jumlah ternak yang diadakan ekor otsus) ekor otsus) tersedianya sarana prana unit dana unit dana pengembangan sarana dan produksi ternak masyarakat otonomi jayapura, keerom, kota otonomi jayapura, keerom, kota jayapura pkk prasarana produksi ternak khusus jayapura khusus jumlah sarana prasarana unit otsus) unit otsus) produksi ternak masyarakat dana dana terlaksananya pengembangan otonomi otonomi pengembangan ternak kecil ternak kecil masyarakat jayapura, kota jayapura kelompok khusus jayapura, kota jayapura kelompok khusus pkk (otsus) (otsusprogram peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan kegiatan disetujui dalam dana dana promosi atas hasil produksi pembahasan jumlah pameran promosi yang otonomi otonomi peternakan unggulan daerah. dikuatkan papua kegiatan khusus papua kegiatan khusus pagu dirasionalkan (ot perbaiki indikator dan sasaran program perencanaan pembangunan dana dana otonomi otonomi kegiatan tidak sesuai protokol rapat kerja teknis terlaksananya rapat forum opd papua kegiatan khusus papua kegiatan khusus kesehatan. penyusunan program dan dana dana kegiatan disetujui dalam pelaksanaan penyusunan otonomi otonomi pembahasan pagu dirasionalkan, bea anggaran papua kegiatan khusus papua kegiatan khusus nama kegiatan diganti menjadi is prog rakernas tanaman pangan dana dana penyusunan data statistik nan tersusun data statistik otonomi otonomi peternakan dan kesehatan peternakan papua dokumen khusus papua dokumen khusus (otsus) (otsus) sistem pengendalian inter pelaksanaan spip kegiatan dana kegiatan dana kegiatan disetujui dalam pemerintah jumlah program prioritas papua kegiatan khusus papua kegiatan khusus pembawa pagu dirasloneikan pemerintah yang dikendalikan lokasi disesuaikan pertemuan pra aram kegiatan dana kegiatan dana kegiatan disetujui dalam pengelolaan statistik tanaman otonomi otonomi pembahasan pagu dirasionalkan pangan dan hortikultura jumlah jenis data tph yang papua khusus papua khusus lokasi disesuaikan indikator jenis jenis papa dikelola perbaiki dan satuan dana dana kegiatan disetujui dalam penyusunan data statistik tersedianya data komoditas otonomi otonomi pembahasan komoditas perkebunan perkebunan papua papua laporan khusus papua laporan khusus pagu dirasionalkan otsus) (otsus) program peningkatan sumberdaya pertanian kegiatan disetujui dalam peningkatan sarana prasarana luas sarana balai diklat yang pembahasan pagu dirasionalkan |40o18 diklat pertanian disediakan jayapura siapa jayapura siapa dan data pendukung rab, lokasi disesuaikan dana dana peningkatan sdm aparatur jumlah sdm aparatur dan non otonomi otonomi kegiatan disetujui dalam dan non aparatur sekolah aparatur yang ditingkatkan jayapura orang khusus jayapura orang khusus pembahasan pagu dirasionalkan pertanian kapasitasnya ub, ub, peningkatan sdm aparatur jumlah aparatur dan non dana dana kegiatan disetujui dalam |ao| dan non aparatur balai diklat aparatur balai diklat yang jayapura orang jayapura orang c9! disetujui dalam ata khusus khusus pembahasan pagu dirasionalkan pertanian mengikuti pelatihan program peningkatan kemapanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan jumlah pengawasan bahan dana dana peningkatan mutu kemanan merauke, jayapura, biak numfor, mimika, kota otonomi otonomi pangan asal hewan pangan asal hewan jayapura kali khusus jayapura, kota jayapura kali khusus yar otsus) (otsus) pengembangan tanaman spesifik lokal pengembangan kawasan jumlah kawasan konservasi yang dogiyai dana dogiyai dana kegiatan disetujui dalam konservasi lahan dikembangkan lokasi otonomi lokasi otonomi pembahasan pagu dirasionalkan khusus khusu. perluasan pengembangan target perbaiki kawasan konservasi lahan menjadi program peningkatan kelembagaan penyuluh dana dana peningkatan kapasitas jumlah lembaga penyuluh yang otonomi otonomi kelembagaan dan tenaga ditingkatkan kapasitasnya papua lembaga khusus papua lembaga khusus pkk yul otsus) (otsus) program peningkatan kelembagaan petani dana dana pendataan kelembagaan jumlah lokasi pendataan otonomi otonomi petani ternak kelembagaan petani ternak papua kabupaten khusus papua kabupaten khusus o|. otsus) (otsus) kegiatan ditunda kepala dinas pertanian dan pangan (ir. sekuel siria, simenyesuaikan pagu catatan perubahan jumlah kabupaten dana dana mekanisme kegiatan pertemuan pencatatan yang ikut pertemuan otonomi otonomi melalui virtual dan pelaporan program pencatatan dan kota jayapura kabupaten khushi kota jayapura kabupaten khushi pagu gizi pelaporan program up: otsus) usai (otsus dirasionalkan sesuai gizi mekanisme juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. program pengembangan lingkungan sehat tor dan rincian peningkatan kemampuan dana dana mekanisme petugas kesehatan dalam jumlah petugas otonomi otonomi kegiatan dengan virtual, pelaksanaan sanitasi total kabupaten kota papua, merauke, biak numfor orang khusus papua, merauke, biak numfor orang khusus berbasis masyarakat dibina otsus) (otsus stem) juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. jumlah laporan pengawasan kualitas air yang dilakukan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, laporan dana merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, laporan dana pengawasan kualitas air kepulauan yapen, biak numfor, mimika, sarmi, khusus kepulauan yapen, biak numfor, mimika, khusus menyesuaikan pagu persentase kwalitas keerom, kota jayapura otsus) sarmi, keerom, kota jayapura (otsus air yang memenuhi syarat kesehatan kegiatan tersebut lebih mendetail dan target lebih dana dana jelas pembinaan kebugaran jumlah kabupaten merauke, jayawijaya, jayapura, kepulauan otonomi merauke, jayawijaya, jayapura, otonomi jasmani kota yang dibina yapen, mimika, keerom kabupaten khusus kepulauan yapen, mimika, keerom kabupaten khusus juni otsus) (otsus) pagu mengalami perubahan menjadi rp. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular nama kegiatan ini diperbaiki catatan perubahan pagu kegiatan menjadi rp. pencegahan dan jumlah peserta yan menemui omi mekanisme pemberantasan penyakit jumlah peserta yang papua orang papua orang kegiatan melalui virtual mengikuti bintik khusus khusus ims hiv aids (otsus) (otsus) sisa lebih pagu dikoordinasikan internal dinas juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. pemberantasan penyakit persentase lokasi merauke, jayapura, nabire, biak numfor, dana merauke, jayapura, nabire, biak dana dbd yang dilakukan mimika, sarmi, keerom, waropen, boven otonomi numfor, mimika, sarmi, keerom, otonomi pemberantasan digoel, asmat, supiori, mamberamo raya, kota khusus waropen, boven digoel, asmat, supiori, khusus penyakit dbd pada jayapura otsus) mamberamo raya, kota jayapura otsus) daerah yang potensi klb laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas kehutanan dan lingkungan hidup rencana kerja dinas kehutanan dan lingkungan hidup provinsi papua tahun anggaran, urusan wajib bukan pelayanan dasar lingkungan hidup program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup rasionalisasi pagu perbaiki dana dana target perjelas jenis usaha, jumlah kegiatan usaha yang dibina jayawijaya, jayapura, nabire, pang tic pembinaan dan pengawasan gan diawasirawasinya limbah jayapura, kepulauan yapen, kabupaten otonomi kepulauan yapen, biak numfor, tes otonomi objek gan beginian prioritas provinsi papua mimika, dapur usai opa mimika, sarmi, kota jayapura usai yang target menjadi kabupaten perbaiki target dana dana rasionalisasi pagu merauke, jayapura, nabire, otonomi otonomi lengkapi pengawasan lingkungan hidup jumlah usaha kegiatan yang diawasi mimika, sarmi perusahaan khusus merauke, mimika, sarmi perusahaan khusus tor catatan perbaikan target menjadi perusahaan perbaiki indikator menjadi jumlah parameter akreditasi laboratorium yang tercapai perbaiki satuan parameter peningkatan dan melaksanakan kegiatan pengujian oraromi oraromi knob pagu pengembangan laboratorium niatan penguji kota jayapura unit kota jayapura unit ungkap plh sample khusus khusus tor catatan perubahan target unit rubah menjadi sampel pemantauan dan pengendalian merauke, jayawijaya, nabire, dana dana menjadi keg prioritas aan amat jumlah sungai yang dipantau dan otonomi merauke, jayapura, biak otonomi tamar kualitas air sungai provinsi dikendalikan kepulauan yapen, biak numfor, kabupaten khusus numfor, mimika, kota jayapura kabupaten khusus rasionalisasi pagu papua mimika, kota jayapura ub, ub, lengkapi tor dana dana rasionalisasi pagu pemantauan dan pengendalian jumlah daerah yang dipantau dan otonomi otonomi kualitas udara ambien dikendalikan kualitas udara kota jayapura kabupaten khusus kota jayapura kabupaten khusus lengkapi perbaiki nama kegiatan menjadi dana dana penyusunan apple menjadi penyusunan apple tersusunnya apple provinsi papua papua dokumen otonomi papua dokumen otonomi prioritas) sat khusus khusus rasionalisasi pagu lengkapirbaiki target (sesuaikan dengan dokumen rpm, rtrw dan rdr) rasionalisasi dana dana pagu validasi lhs jumlah dokumen papua dokumen otonomi papua dokumen otonomi catatan perubahan target berubah menjadi dokumen lhs program mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim data penduduk, data tpa test, bana bana rasionalisasi pagu jumlah sampah terangkut dan berolah ol la95 toe identifikasi gas rumah kaca kota hadi bakul papua kabupaten otonomi jayapura, sarmi, keerom, kota kabupaten otonomi perbaiki lokasi lokasi khusus jayapura khusus lengkapi tor jumlah laporan laporan laporan rasionalisasi pagu jumlah tempat sampah organik anorganik unit unit perbaiki lokasi ana dana lengkapi pengolahan sampah otonomi otonomi kab kota pilot project) papua khusus jayapura, kota jayapura khusus tor jumlah alat mesin pengolahan sampah unit unit ol. target dirubah menjadi unit dana dana rasionalisasi pagu kampung iklim kabupaten kota otonomi otonomi provinsi papua jumlah kampung iklim papua kampung khusus jayapura, kota jayapura kampung khusus perbaiki lokasi lengkapi tor program pengembangan kapasitas pengelolaan sda dan rasionalisasi pagu lengkapi dana dana tor penilaian dokumen lingkungan otonomi merauke, jayapura, kota otonomi hidup kegiatan wajib amdal jumlah dokumen amdal yang dinilai kota jayapura dokumen khusus jayapura dokumen khusus ub, ub, catatan perubahan target menjadi dokumen perbaiki indikator kota yang dana dana berhasil dalam kebersihan dan merauke, jayawijaya, jayapura, pengelolaan lingkungan hidup kampanye adipura pon jumlah kabupaten yang terlaksana ujaran yapen, mimika, otonomi gapura, keerom otonomi wilayah adat pemantauan dan penilaian adipura kabupaten khusus kabupaten khusus salinan keerom rasionalisasi pagu lengkapi tor program| perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup eni nai kta perbaiki satuan (orang atau dana dana kelompok) indikator pembinaan dan penilaian jumlah orang yang mendapat otonomi otonomi kalpataru penghargaan papua orang khusus biak numfor, kota jayapura orang khusus rasionalisasi pagu lengkapi tor urusan pilihan kehutanan program pelayanan administrasi perkantyediaan jasa surat hadi dana bagi dana bagi menyurat jumlah surat yang disediakan kota jayapura surat hasil kota jayapura surat hasil ol. bulan penggunaan air, listrik, bulan bulan penyediaan jasa komunikasi, kota jayapura dana bagi kota jayapura dana bagi sumber daya air dan listrik. jumlah jasa layanan berlangganan hasil hasil listrik, air, telepon, transponder layanan layanan selatan gan perlengkapan unit unit penyediaan jasa peralatan dan kota jayapura dana bagi kota jayapura dana bagi perlengkapan jumlah peralatan dan perlengkapan jenis jenis kantor yang disediakan penyediaan jasa pemeliharaan jumlah unit mobil dinas operasional dana bagi dana bagi dan perizinan kendaraan yang terpelihara dan memfasilitasi kota jayapura unit hasil agi kota jayapura unit hasil ol. dinas operasional perizinannya penyediaan jasa administrasi dana bagi dana bagi keuangan jumlah honor yang terbayarkan kota jayapura orang hasil kota jayapura orang hasil penyediaan jasa kebersihan jumlah tenaga kebersihan dan dana bagi dana bagi kantor fasilitas pendukung kebersihan kantor kota jayapura orang hasil kota jayapura orang hasil ol. penyediaan jasa perbaikan dana bagi dana bagi peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang diperbaiki kota jayapura unit hasil kota jayapura unit hasil ol. jumlah komponen atk yang akan jenis jenis penyediaan alat tulis kantor manfaatkan semua unit kerja kota jayapura dana bagi kota jayapura dana bagi jumlah jenis atk yang disediakan jenis jenis jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan eksemplar eksemplar van penyediaan barang cetakan dan lah barang cetakan kota jayapura jenis dana bagi kia jayapura jenis dana bagi penggandaan hanya hasil hanya hasil jumlah penggandaan lembar lembar penyediaan peralatan dan dana bagi dana bagi perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kota jayapura unit hasil kota jayapura unit hasil ol. jaa penyediaan peralatan rumah jumlah peralatan rumah tangga yang unit dana bagi kota jayapura unit pana bagi tangga disediakan hasil hasil pelaksanaan pengadaan bahan bacaan t45 penyediaan bahan bacaan dan kota jayapura eksemplar dana bagi kota jayapura eksemplar dana bagi peraturan perundang undangan jumlah bacaan dan peraturan dapur hasil kapal hasil peraturan buku buku perundang undangan yang disediakan pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan kegiatan penyediaan makanan dan pelaksanaan makan minum tamu dan kota jayapura kali dana bagi kota jayapura kali dana bagi minuman hasil hasil rapat tahun tahun tersedianya makanan dan minuman bulan bulan rapat rapat koordinasi dan dana bagi dana bagi her papua papua konsultasi luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi kali hasil kali hasil luar daerah yang dilakukan pelaksanaan pembayaran honor bagi orang orang satpam bulan bulan dana bagi dana bagi perbaikan target menjadi penyediaan jasa pengamanan pelaksanaan uang makan satpam kota jayapura orang hasil kota jayapura orang hasil orangrauke, boven digoel, asmat, dana bagi dana bagi la. pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor kota jayapura hasil kota jayapura hasil target menjadi unit |3oa pengadaan perlengkapan jumlah pengadaan perlengkapan kota jayapura unit dana bagi kta jayapura unit dana bagi ol gedung kantor hasil hasil pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan kota jayapura unit dana bagi kota jayapura unit dana bagi |30a pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan kendaraan kota jayapura unit pana bagi kota jayapura unit pana bagi ol. kendaraan dinas operasional dinas operasional hasil hasil pemeliharaan rutin berkala jumlah meilleur yang dipelihara kota jayapura unit dana bagi kota jayapura unit dana bagi perbaiki target meilleur hasil hasil rehabilitasi sedang berat dana bagi dana bagi kendaraan dinas operasional kota jayapura hasil kota jayapura hasil target menjadi unit pagu unit dana bagi unit dana bagi dana bertambah menjadi sewa gedung jumlah gedung kantor yang disewa papua tahun hasil papua tahun hasil resensi jenasah aparatur |30oa pengadaan mesin kartu absensi jumlah mesin kartu absensi yang kota jayapura dana bagi kota jayapura pana bagi tersedia hasil hasil program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang mengikuti idr aan orang orang hai pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan formal dana bagi dana bagi pagu dirasionalkan menjadi formal dki jakarta, papua hasil dki jakarta, papua hasil peningkatan kapasitas aparatur orang orang pendidikan dan pelatihan non kota jayapura dana bagi kota jayapura dana bagi jumlah aparatur yang terlatih dana bagi dana badi kinerja dan ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi kinerja skpd yang kota jayapura laporan hasil kota jayapura laporan hasil kinerja skpd disusun jumlah pelaporan keuangan teran yang diselesaikan tepat laporan laporan penyusunan laporan keuangan semen dana bagi dana bagi semester waktu kota jayapura hasil kota jayapura hasil jumlah dokumen yang dihasilkan dokumen dokumen pagu kurangi menjadi jumlah pelaporan prognosis realisasi rp. penyusunan pelaporan ran anggaran yang diselesaikan tepat kota jayapura laporan rasi kota jayapura laporan rasi selisih prognosis realisasi anggar waktu rp. dialihkan untuk penggunaan sewa gedung cdk penyusunan pelaporan jumlah laporan keuangan akhir tahun dana bagi dana bagi keuangan akhir tahun yang disusun kota jayapura laporan hasil kota jayapura laporan hasil ol. jumlah dokumen yang dihasilkan dokumen dokumen penyusunan senja, rka dan dana bagi dana bagi perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura dokumen hasil kota jayapura dokumen hasil ol. dana bagi dana bagi penyusunan sop jumlah dokumen kota jayapura dokumen hasil kota jayapura dokumen hasiingkatan kapasitas ppid jumlah orang kota jayapura orang dana bagi kota jayapura orang dana bagi of penyusunan dokumen rencana jumlah dokumen rencana umum dana bagi dana bagi umum pengadaan rup) pengadaan rup) kota jayapura dokumen hasil kota jayapura dokumen hasil ol. program pemanfaatan potensi sumber daya hutan luas hutan rakyat yang dbh dbh para pengembangan hutan tanaman dikembangkan papua reboisasi jayapura reboisasi target dari menjadi peningkatan kinerja meningkatnya kinerja pengolahan kayu merauke, jayapura, nabire, dbh merauke, jayapura, nabire, dbh kegiatan disetujui dalam lower lower pembahasan pemanfaatan hasil hutan kayu bagi pemenang izin kepulauan yapen, biak numfor perusahaan reboisasi kepulauan yapen, biak numfor perusahaan reboisasi pagu dirasionalkan pembangunan hutan tanaman tersedianya hutan tanaman masy dbh dbh target dirubah dari hektar masyarakat hukum adat hukum adat papua reboisasi jayapura reboisasi menjadi hektar pameran pembangunan jumlah event yang diikuti sumatera barat pana bagi mater barat dana bagi kegiatan disetujui dalam kehutanan papua hasil hasil pembahasan pagu dirasionalkan kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu merauke, jayapura, nabire, merauke, jayapura, nabire, pembinaan dan pengendalian jumlah unit industri pengelola hasil dbh dbh dirasionalkan industri primer hasil hutan hutan yang dibina kepulauan yapen, biak numfor, unit reboisasi kepulauan yapen, biak numfor, unit reboisasi sarmi, kota jayapura sarmi, kota jayapura pagu dirasionalkan menjadi kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu dirasionalkan merauke, jayapura, nabire, merauke, jayapura, nabire, peningkatan tertib produksi mah ijin yang diterbitkan mimika, sarmi, keerom, boven pana bagi mimika, sarmi, keerom, boven pana bagi pagu dan peredaran hasil hutan perusahaan hasil perusahaan hasil dirasionalkan menjadi digoel digoel selisih dialihkan kegiatan pembinaan dan pengendalian industri primer hasil hutan sebesar kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu lewati dirasionalkan pemetaan partisipatif jumlah wilayah hutan adat yang dana bagi dana bagi masyarakat adat pemilik hak dilakukan pemetaan partisipatif jayapura, sarmi lokasi hasil sarmi lokasi hasil pagu sudah dirasionalkan target dirubah menjadi lokasi pembinaan dan pengendalian kegiatan disetujui dalam tag jumlah iuphhk ha yang dibina merauke, jayapura, nabire, dbh merauke, jayapura, nabire, dbh pelaksanaan silvikultur pada pelaksanaan silvikltur sarmi, keerom perusahaan reboisasi sarmi, keerom perusahaan reboisasi pembahasan iuphhk ha pagu dirasionalkan pengembangan usaha jayapura, nabire, kepulauan pemanfaatan kayu masyarakat jumlah usaha pemanfaatan kayu yapen, biak numfor, mimika, unit dana bagi jayapura, kota jayapura unit dana bagi target dirubah dari unit hukum adat yar uku sarmi, keerom, waropen jadi pengembangan industri kayu jumlah industri kayu rakyat yang nabire, mimika, sarmi, keerom, dana bagi dana bagi target dirubah dari unit mayarakat hukum adat dibangun mappi unit pama jayapura, sarmi unit pama edisi kelompok program rehabilitasi hutan dbaiki koordinasi penyelenggaraan merauke, jayawijaya, merauke, jayawijaya, jayapura, indikator |i6| reboisasi dan penghijauan rehabilitasi hutan dan tanaman hasil kepulauan yapen, biak numfor, dbh. kepulauan yapen, biak numfor, dbh. hutan hutan bukan kayu hbk mimika, sarmi, keerom, reboisasi sarmi, tolikara, waropen, reboisasi target dirubah waropen, lanny jaya yalimo, kota jayapura dari 100ha menjadi 142ha pagu dirasionalkan menjadi kegiatan disetujui dalam pembahasan perbaiki indikator menjadi jumlah peningkatan peran serta merauke, jayawijaya, jayapura, kelompok." masyarakat dalam rehabilitasi tersedianya peningkatan peran biak numfor, sarmi, keerom, kegiatan dbh. jayapura, nabire, kepulauan kegiatan dbh. pagu reboisasi yapen, keerom, supiori reboisasi hutan dan lahan kota jayapura dirasionalkan target menjadi kelompok kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu dirasionalkan pagu dirasionalkan menjadi |a0a jis pengembangan perbenihan luas kebun benih yang dibangun dan kota jayapura dbh merauke, jayapura, keerom, dbh. tanaman hutan dikelola reboisasi kota jayapura reboisasi sisanya dialokasikan kegiatan sertifikasi sumber benih pengembangan adg pengembangan sarira target dari 18ha menjadi 16ha kegiatan disetujui dalam pembahasan merauke, nabire, biak numfor, pagu kampanye papua menanam luas areal yang dilakukan penanaman sarmi, keerom, yahukimo, lokasi dbh jayapura, kota jayapura lokasi dbh dirasonalkan any' real yang pelaku tolikara, waropen, boven reboisasi gapura, dapur, kat reboisasi naa digoel target dari lokasi menjadi kelompok pengembangan kawasan hutan luas wilayah hutan mangrove yang jayapura, waropen, asmat, dbh dbh mangrove dikelola supiori, kota jayapura hektar reboisasi jayapura, sarmi hektar reboisasi merauke, jayawijaya, nabire, pengembangan aneka usaha peningkatan kapasitas kelompok kepulauan yapen, biak numfor, dbh dbh pagu sesuaikan menjadi kehutanan usaha masyarakat mimika, sarmi, tolikara, kelompok reboisasi jayawijaya, jayapura kelompok reboisasi waropen perlu perbaiki indikator pagu rasionalkan pembinaan dan pengendalian jayapura, mimika, yahukimo, dbh jayapura, mimika, yahukimo, dbh pelaksanaan rehabilitasi hutan boven digoel, mamberamo semar boven digoel, mamberamo semar dan lahan raya reboisasi raya reboisasi perbaiki terpeliharanya tanaman masy dgn jenis tanaman unggulan target menjadi rubah lokasi kegiatan disetujui dalam pengembangan persemaian jumlah bibit tanaman hutan yang merauke, boven digoel, kota dbh kota jayapura dbh pembahasan tanaman hutan diproduksi jayapura bibit reboisasi bibit reboisasi aci pagu dirasionalkan pendampingan kelompok usaha jayawijaya, jayapura, tolikara, dbh jayawijaya, jayapura, tolikara, dbh target dirubah menjadi perhutanan sosial lanny jaya reboisasi lanny jaya reboisasi kelompolu perbaiki indikator pagu rasionalkan peningkatan kapasitas jumlah penyuluh kehutanan yang jayapura, kepulauan yapen, dbh dbh penyuluh kehutanan pks ditingkatkan kapasitasnya keerom, waropen orang reboisasi jayapura orang reboisasi target penyuluh kegiatan disetujui dalam pembinaan dan pengembangan pembahasan penyuluhan dan kelompok tani papua siapa kota jayapura siapa perlu perbaiki jumlah penyuluh dan kelompok tani ini hutan hutan yang dibina dan dikembangkan kelompok kelompok sionalkan kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu rasionalkan seat jumlah areal sumber benih yang dbh dbh sertifikasi areal sumber benih tersertifikasi papua lokasi reboisasi sarmi lokasi reboisasi pagu menjadi lokasi dari lokasi menjadi lokasi kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu rasionalkan pengembangan area sumber jumlah lokasi area sumber daya dbh dbh daya genetik genetik yang kembangkan papua lokasi reboisasi kota jayapura lokasi reboisasi target dirubah dari lokasi menjadi hektar indikator menjadi luas areal dak fisik dak fisik tic terpenuhinya jumlah tanaman jayapura bidang jayapura bidang tetapi ipi kehutanan kehutanan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan bimbingan teknis pengendalian jumlah peserta bintik dan simulasi merauke, jayapura, boven dbh merauke, jayapura, boven dbh png kebakaran hutan dan lahan penanganan kebakaran digoel orang reboisasi digoel orang reboisasi target menjadi orang terbentuknya daerah operasi lokasi lokasi kegiatan disetujui dalam penanggulangan kebakaran pengendalian kebakaran hutan merauke, boven digoel dbh mat merauke, boven digoel dbh mat pembahasan baton dan lahan reboisasi reboisasi agu dirasionalkan terbentuknya drops dalkarhut unit unit pagi penyuluhan kesadaran kegiatan disetujui dalam masyarakat mengenai dampak jumlah kelompok masyarakat yang jayapura, biak numfor, mimika, kelompok dbh. jayapura, biak numfor, mimika, kelompok dbh. pembahasan perusakan hutan sulu pp, isasi "mi, isasi pagu dirasionalkan kegiatan disetujui dalam operasi pengamanan hutan terselenggaranya operasi pengamanan merauke, jayapura, nabire, dbh merauke, jayapura, nabire, dbh terpadu hutan mimika, sarmi, kota jayapura lokasi reboisasi mimika, sarmi, kota jayapura lokasi reboisasi pembahasan pagu dirasionalkan kegiatan disetujui dalam a02 ia7 penyidikan kasus bidang jumlah kasus kehutanan yang jayapura, nabire, biak numfor, kasus dbh jayapura, nabire, biak numfor, kasus dbh pembahasan kehutanan proses penyidikan mimika, sarmi, keerom reboisasi mimika, sarmi, keerom reboisasi aanningkatnya kinerja penangkaran kegiatan disetujui dalam pengelolaan taman burung dan satwa burung dan flora anggrek taman anggrek tata) biak sebagai media pengembangan biak timur persentase siapa biak timur persentase siapa pembahasan konservasi iptek pagu durasi dana dana nina terselenggaranya pembinaan kegiatan disetujui dalam pembinaan masyarakat adat masyarakat adat dalam kawasan merauke, jayapura, nabire lokasi otonomi merauke, jayapura, nabire lokasi otonomi pembahasan dalam kawasan konservasi konservasi khusus khusus agu dirasionalkan otsus) (otsus) pagi kegiatan disetujui dalam pengembangan koleksi satwa tersedianya koleksi satwa dan biak numfor kegiatan siapa biak numfor kegiatan lpa pembahasan anggrek gre pagu dirasionalkan kegiatan disetujui dalam pengembangan wisata tata meningkatnya pad biak numfor kegiatan bana bagi gak numfor kegiatan dana bagi pembahasan pagu dirasionalkan kegiatan disetujui dalam pengelolaan kawasan gambut jumlah lokasi pengelolaan gambut merauke, asmat lokasi siapa merauke, asmat lokasi tua pembahasan dan rawa dan rawa ini pagu dirasionalkan pengkajian pep park kegiatan disetujui dalam perencanaan pembangunan jumlah dokumen park yang dikaji papua dokumen siapa papua dokumen siapa pembahasan rendah karbon) pagu dirasionalkan kegiatan disetujui dalam pembahasan pengembangan data dan jumlah dokumen data dan informasi naa balkan informasi cagar alam cyclone cagar alam cyclone dan danau jayapura dokumen siapa jayapura dokumen siapa serasi dan danau sentani sentani pagu tambah menjadi kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu dirasionalkan aga da7 dag pena kawan jumlah hutan dan kawasan merauke, jayapura, nabire lokasi siapa jayapura, sarmi, kota jayapura lokasi lpa penyangga konservasi yang dilindungi rake, jayapura, gapura, dapur, asa penyangga konservasi pagi ditambahkan menjadi dari kegiatan pengelolaan kawasan ekosistem esensial dana dana lengkapi data pendukung penyediaan sarana dan jumlah sarana dan prasarana otonomi otonomi prasarana ekowisata ekowisata papua unit khusus jayapura unit khusus dirasionalkan indikator perbaiki perbaiki indikator lokasi perjelas pelatihan pengelola ekowisata jumlah pelatihan papua kegiatan siapa jayapura, kota jayapura kegiatan siapa target dirubah menjadi kelompok kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu dirasionalkan penyediaan sarana dan |a7 prasarana pelengkap kebun jumlah sarana dan prasarana yang kota jayapura unit pana bagi kota jayapura unit pana bagi tersedia hasil hasil raya koya koso untuk pembangunan pagar kawat duri) seluas 150ha adalah patok semeagu dirasionalkan a04 pembebasan lahan tanah luas tanah yang dibebaskan kota jayapura hektar dana bagi kota jayapura hektar dana bagi kebun raya koya koso hasil hasil untuk pengurusan sertifikat seluas program perencanaan dan pengembangan hutan kegiatan disetujui dalam pan pembahasan rapat kerja teknis kehutanan penyusunan rencana dan sinkronisasi kota jayapura orang pbh kota jayapura orang pbh provinsi program pembangunan kehutanan reboisasi reboisasi pagu rasionalkan pengembangan sistem peralatan dan peta potensi hutan papua unit dbh papua unit dbh informasi geografis reboisasi reboisasi kegiatan disetujui dalam amat seat pembahasan inventarisasi, identifikasi dan peta citra landsat cakupan papua merauke, sarmi, boven digoel lembar dana bagi merauke, jayapura, sarmi lembar dana bagi pemetaan potensi hasil hasil pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam pengawasan dan pengendalian pelat mean kawasan merauke, boven digoel lokasi pana bagi merauke, jayapura, boven lokasi dana bagi target peta penggunaan kawasan hutan lan pengguna rake, bov kata hasil digoel hasil perbaiki indikator pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam x04 pengembangan data dan data dan informasi pelaksanaan papua laporan pana bagi papua laporan pana bagi "atasan informasi kehutanan pembangunan kehutanan hasil hasil asa pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam pembahasan perlu perbaiki eni nabire, mimika, sarmi pan pengembangan dan monitoring dan evaluasi rancang dana bagi dana bagi indikator pembangunan kph bangun kph pegunungan bintang, nduga, unit hasil sarmi, keerom, kota jayapura unit hasil pagu dapur, rasionalkan perlu keterlibatan bappeda tersedianya sarana prasarana unit unit pembangunan sarana dan operasional kph ata dak fisik dak fisik aan prasarana operasional kph papua bidang papua bidang dak) tersedianya sarana dan prasarana kehutanan kehutanan pengembangan hbk kph unit unit kegiatan disetujui dalam hear pai pembahasan inventarisasi dan identifikasi jumlah data potensi hasil hutan merauke, jayawijaya, jayapura, dbh merauke, jayawijaya, jayapura, dbh nan potensi hasil hutan bukan kayu bukan kayu sarmi dokumen reboisasi sarmi dokumen reboisasi perlu perbaiki pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam pembahasan perlu perbaiki indikator peningkatan kinerja jumlah izin usaha pemanfaatan hasil dana bagi dana bagi pagu pemanfaatan hasil hutan hutan papua dokumen hasil merauke, sarmi dokumen hasil rasionalkan target dirubah menjadiamat set aar pari pembahasan inventarisasi dan identifikasi nah data potensi jasa lingkungan jayapura, nabire, supiori dokumen pama bagi jayapura, nabire, supiori, kota dokumen pana bagi perlu perbaiki potensi jasa lingkungan hasil jayapura hasil indikator pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam pembahasan perlu perbaiki indikator pengembangan regulasi jumlah regulasi kehutanan daerah kota jayapura peraturan pana bagi kota jayapura peraturan pana bagi pagu kehutanan daerah hasil hasil rasionalkan target menjadi peraturan program penguatan kelembagaan pengelolaan hutada jayapura cdk jayapura jayapura hektar reboisasi jayapura hektar reboisasi oeisarmi hektar lower sarmi hektar lower indikator dan satuan pada cdk sarmi cdk sarmi reboisasi reboisasi pagu rasionalkan lokasi lengkapikeerom cdkraya cdk mamberamo raya mamberamo raya hektar reboisasi mamberamo rnabire cdkran dbh ran dbh perlu perbaiki pada cdk mimika cdk mimika mimika hektar reboisasi mimikasmat cdk asmat asmat hektar reboisasi asmatokd pemerintahan daerah program pasaman kanan pama dame dosa amen dam oma sam antar pee oran jumlah peserta yang mengikuti bintik orang orang persentase kasus malaria yang diobati dana dana kegiatan ini perlu pemberantasan penyakit act otonomi otonomi reg papua papua dikonsultasikan secara internal malaria khusus khusus terkait rincian belanja jumlah kasus otsus) (otsus) hindi malaria yang diobati kasus kasus persentase cakupan pencegahan dan lokasi perlu peninjauan peri wae san merauke, kepulauan yapen, biak numfor, dana merauke, kepulauan yapen, biak dana kembali pemberantasan penyakit penyair variasi puncak jaya, mimika, sarmi, waropen, boven otonomi numfor, puncak jaya, mimika, sarmi, otonomi belanja pada kegiatan malaria jumlah penduduk digoel, asmat, supiori, mamberamo raya, khusus waropen, boven digoel, asmat, supiori, khusus ini perlu dilakukan penyesuaian yang obat mamberamo tengah otsus) mamberamo raya, mamberamo tengah otsus) dengan relaksasi kontekstual pencegahan kaki orang orang papua gajah jumlah kab yang melaksanakan petani perlu peninjauan pemberantasan ke, nabire, biak num kabupaten kena dana merauke, jayawijaya, nabire, biak kabupaten saat dana kana belanja pada kegiatan pemberantasan penyakit penyakit kusta 'merauke, jayawijaya, nabire, biak numfor, otonomi numfor, puncak jaya, mimika, keerom, otonomi belanja pada kegiatan puncak jaya, mimika, keerom, waropen, asmat, kena ini perlu dilakukan penyesuaian kusta supiori, mamberamo raya, kota jayapura khusus waropen, asmat, supiori, mamberamo khusus dengan relaksasi jumlah penderita otsus) raya, kota jayapura otsus) yang ditemukan dan orang orang kontekstual papua diobati jumlah kab melaksanakan lokasi perlu peninjauan radiasi polio, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, dana merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, dana kembali radiasi polio, reduksi diksi kepulauan yapen, biak numfor, paniai, mimika, kabupaten otonomi kepulauan yapen, biak numfor, paniai, kabupaten otonomi belanja pada kegiatan campak dan eliminasi ksi sarmi, tolikara, waropen, boven digoel, asmat, khushi mimika, sarmi, tolikara, waropen, khushi ini pane penyesuaian tetanus imitasi tetanus supiori, puncak, deiyai, kota jayapura, otsus) boven digoel, asmat, supiori, puncak, (otsus kelar pond jumlah kasus yani jayapura selatan deiyai, kota jayapura, jayapura selatan ditangani yang kasus kasus papi jumlah kab melakukan lokasi perlu peninjauan penanggulangan kabupaten bana kabupaten bana kembali taeniasis merauke, biak numfor, puncak jaya, paniai, merauke, biak numfor, puncak jaya, belanja pada penanggulangan penyakit mimika, pegunungan bintang, yahukimo, boven otonomi paniai, mimika, pegunungan bintang, otonomi kegiatan ini perlu dilakukan taeniasis arya khusus raya khusus jumlah penderita digoel, supiori, deiyai otsus) yahukimo, boven digoel, supiori, deiyai otsus) penyesuaian dengan relaksasi taeniasis yang ditemukan dan orang orang kontekstual papua diobati kegiatan ini depending dan butuh penjelasan lebih lanjut jumlah kabupaten indikator diperbaiki yang dikirim vaksin dan selesai hari ini juli dan logistik imunisasi kabupaten kabupaten nama kegiatan ini jayawijaya, puncak jaya, paniai diganti jadi kegiatan pengadaan peningkatan pelayanan jayawijaya, puncak jaya, paniai, mimika, dana pete pan pel intan dana peralatan imunisasidan kbs pan yan dan keerom, pegunungan bintang, yahukimo, otonomi yah kim tolikara menang aan, otonomi pelaksanaan blf. kabupaten provinsi tolikara, waropen, asmat, mamberamo raya, khusus made raya papeda khusus mamberamo tengah, puncak, dogiyai, deiyai otsus) tengah, puncak, dogiyai, deiyai otsus) juni lokasi perlu jumlah peralatan peninjauan kembali imunisasi yang unit unit ol. belanja diadakan pada kegiatan ini perlu dilakukan penyesuaian dengan relaksasi kontekstual papua lokasi perlu peninjauan jumlah penemuan dana dana sma pada penanggulangan penyakit dah pengobatan papua otonomi papua otonomi kegiatan ini perlu dilakukan kasus (sr) (otsus) (otsus) penyesuaian dengan relaksasi kontekstual papuakegiatan catatan peran siaan nakbada cok mappi cdk mappi mappi hektar reboisasi mapperauke cdk merauke merauke hektar reboisasi meraukboven digoel cdk boven digoel boven digoel hektar reboisasi boven digoellimo luas kelola pemanfaatan hutan yalimo reboisasi yalhukimo luas kelola pemanfaatan hutan yahukimo reboisasi yahukmana dbh mana dbh perlu perbaiki pada cdk dogiyai deiyai luas kelola pemanfaatan hutan dogiyai, deiyai reboisasi dogiyai, deiyaiintan jaya cdk intan jaya intan jaya hektar reboisasi intan jtengah cdk mamberamo tengah mamberamo tengah hektar reboisasi mamberamo tengahaniai cdk paniai paniai hektar reboisasi paniatolikara cdk tolikara tolikara hektar reboisasi tolikarjaya cdk puncak jaya puncak jaya hektar reboisasi puncak jayacdk puncak puncak hektar reboisasi puncakada utd kph unit nabire kph unitran dbh ran dbh perlu perbaiki pada utd kph unit kph unit mimika mimika hektar reboisasi mimika hektar reboisasi indikator dan satuan imi pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam bahasan pengelolaan kawasan hutan pem nan pada utd php unit luas kelola kawasan hutan pada waropen hektar pbh waropen hektar dbh. perlu perbaiki waropen php unit xvii waropen reboisasi reboisasi indikator dan satuan pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam pengelolaan kawasan hutan pembahasan pada utd php unit xxi send kuta pada utd sarmi, mamberamo raya hektar dbh sarmi, mamberamo raya hektar dbh perlu perbaiki lintas sarmi mamberamo akan reboisasi aaaaaa reboisasi indikator dan satuan mamberamo rayii php unit xxiii sarmi sarmi hektar reboisasi sarmiluas kelola kawasan hutan pada utd dbh dbh perlu perbaiki pada utd php unit xix kep. php unit xix kep. yapen kepulauan yapen hektar reboisasi kepulauan yapenpada utd kph unit biak kph unit biak biak numfor hektar reboisasi biak numfor|a. pada utd php unit xvi luas kelola kawasan hutan pada utd ta jayapura hektar pbm kota jayapura hektar pbh. perlu perbaiki php unit xxviii kota jayapura reboisasi reboisasi indikator dan satuan ota jayapurx php unit xxixpada utd kph unit oov luas kelola kawasan hutan pada utd pegunungan bintang hektar pbh pegunungan bintang hektar dbh. perlu perbaiki kph unit xxxv pegunungan bintang reboisasi reboisasi indikator dan satuan 'pengunungan bintang kph unit xii jayawijaya jayawijaya hektar reboisasi jayawijaya hektar reboisasi indikator dan satuan yawijay, pagu rasionalkan kegiatan disetujui dalam bahasan pengelolaan kawasan hutan peri nan pada utd kph unit luas kelola kawasan hutan pada utd any jaya hektar dbh. lanny jaya hektar dbh. perlu perbaiki lanny jaya kph unit xii lanny jaya reboisasii kph unit xiii nduga nduga hektar reboisasi ndugari nan pada utd php unit luas kelola kawasan hutan pada utd digoel hektar pbh boven digoel hektar dbh. perlu perbaiki php unit iii boven digoel reboisasi reboisasi indikator dan satuan boven digoelperbenihan jumlah pengembangan sarana dan dbh dbh rasionalkan tanaman hutan prasarana perbenihan tanaman hutan kota jayapura unit reboisasi kota jayapura unit reboisasi target menjadi unit pagu dirubah menjadi kegiatan disetujui dalam pembahasan pengembangan koleksi taman jumlah koleksi burung dan anggrek dbh dbh perlu perbaiki kurang dan taman anggrek yang dikembangkan biak numfor jenis reboisasi biak numfor jenis reboisasi indikator dan satuantanaman jumlah tanaman koleksi yang dbh dbh koleksi kebun raya koya koso dikembangkan kota jayapura reboisasi kota jayapura reboisasi rasionalkan target dirubah menjadi jenis kegiatan ditunda kepala dinas kehutanan dan lingkungan hidup (jan jap ormuseray, sh. m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas energi dan sumberdaya mineral rencana kerja dinas energi dan sumberdaya mineral provinsi papua tahun anggaranee. urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral program pelayanan administrasi perkantoran dana dana penyediaan jasa surat menyurat jumlah pengelolaan papua surat lokasi papua surat alokasi ol. urat menyurat dinas umum umum dau) (dau) dana dana aci jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, tata alokasi alokasi sumber daya air dan listrik penggunaan alr, mistik, papua bulan umum papua bulan umum ol. pol xii dau) (dau) dana dana penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang papua jenis alokasi papua jenis alokasi ol. disediakan umum umum dau) (dau) dana dana jaz penyediaan barang cetakan dan penyediaan barang papua bulan alokasi papua bulan alokasi ol. penggandaan cetakan dan pengadaan umum umum dau) (dau) dana dana penyediaan bahan bacaan dan pelaksanaan pengadaan alokasi alokasi |a1s peraturan perundang undangan bahan bacaan papua eksemplar umum papua eksemplar umum dau) (dau) jumlah mobilitas dana dana penyediaan bahan logistik termasuk tenaga angkat hua kali alokasi papua kali alokasi ol. kantor dan turun beras umum umum kantor dau) (dau) dana dana penyediaan makanan dan tersedianya makanan alokasi alokasi minuman dan minuman papua bulan umum papua bulan umum ol. dau) (dau) dana dana jumlah koordinasi dan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dki jakarta, papua kali lokasi nki jakarta, papua kali lokasi konsultasi luar daerah ang dilakukan umum umum yang dau) (dau) dana dana pelaksanaan orang alokasi orang alokasi penyediaan jasa pengamanan pembayaran honor bagi papua bulan umum papua bulan umum dau) (dau) pom peningkatan espumum papua unit umum dau) (dau) dana dana jumlah meilleur yang alokasi alokasi pengadaan meilleur diadakan papua unit umum papua unit umum dau) (dau)dana dana pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor alokasi alokasi gedung kantor yang dipelihara papua unit papua unit own dau) (dau) dana dana jumlah pemeliharaan pemeliharaan rutin berkala kendaraan papua unit alokasi papua unit a'lokasi kendaraan dinas operasional dinas operasional umum umumbeserta perlengkapannya yang diadakan papua still umum papua still umum ol. dau) (dau) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dana dana jumlah aparatur yang alokasi alokasi pendidikan dan pelatihan formal mengikuti pendidikan dki jakarta, jawa barat, jawa tengah orang umum dki jakarta, jawa barat, jawa tengah orang umum ol. dan pelatihan formal dau) (dana dana papua pan angin kinerja dan ikhtisar alokasi alokasi kinerja dan ikhtisar realisasi realisasi kinerja skpd papua laporan umum papua laporan umum ol. yang disusun dau) (dau) jumlah pelaporan dana dana penyusunan laporan keuangan keuangan semester pb. laporan lokasi papua laporan lokasi ol. semester yang diselesaikan tepat umum umum waktu dau) (dau)dan alokasi alokasi perubahan apbd jumlah dokumen papua dokumen umum papua dokumen umum ol. dau) (dau) program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan kegiatan disetujui dalam pembinaan dan pengawasan ijin dana dana pembahasan usaha jasa pertambangan jumlah laporan ujp mimika buku umum mimika buku umum pagu rubah tjp) dau) dau) menjadi dari program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan monitoring dan evaluasi kasi atasi kegiatan disetujui dalam j18| kegiatan pembangunan bidang jumlah lokasi kegiatan papua lokasi umum papua lokasi umum pembahasan dau) (dau) program pelayanan air bersihlokasi sumber target lokasi target dana lokasi target dana arg naga pemboran air bawah tanah dana dana untuk masyarakat kampung sulit jumlah sumur bor kota jayapura titik khusus kota jayapura titik khusus ol. air bersih otsus) (otsus) dana dana kegiatan pengawasan dan jumlah laporan alokasi ran alokasi penertiban air tanah pengawasan mimika laporan umum mimika laporan umum dau) (dau) program pembinaan, pengawasan, pengusahaan mineral dan batubara dana dana ken disetujui dalam pengawasan dan pembinaan alokasi alokasi pertambangan rakyat jumlah kelompok binaan keerom, tolikara kelompok umum keerom, tolikara kelompok umum total pagu dau) dau) melebihi, realisasi pagu pengawasan dan pembinaan dana dana kegiatan disetujui dalam usaha pertambangan para jumlah pemegang iup ran alokasi alokasi pembahasan nabire, mimika, waropen nabire, mimika, waropen pemegang iup mineral dan minerva perusahaan umum perusahaan umum batubara dau) (dau) total pagu melebihi batas kegiatan disetujui dalam pembahasan penyediaan peralatan teknis dana dana bantuan kepada masyarakat jumlah peralatan jayawijaya, jayapura, pegunungan bintang, unit lokasi jayawijaya, jayapura, pegunungan bintang, unit lokasi pagu total penambang bantuan supiori umum supiori umum over, dau) (dau) pagu reasionalkan menjadi (dari pembinaan dan pengawasan dana dana kegiatan disetujui dalam produksi pertambangan mineral jumlah kelompok binaan nabire, yahukimo nabire, yahukimo non logam dan batuan kelompok umum kelompok umum dau) (dau) pagu total over kegiatan disetujui dalam pembahasan dana dana pengawasan dan penertiban jumlah lokasi alokasi alokasi pagu total senapan emas tanpa ijin penambangan nabire, pegunungan bintang lokasi umum nabire, pegunungan bintang lokasi umum over dau) (dau) pagu dirasionalkan menjadi dari untuk kelompok program| penelitian, mitigasildan pelayanan geologi pagu total over, pagu dana dana dirasionalkan penelitian dan pengembangan alokasi alokasi teknologi mineral dan batubara jumlah lokasi survey jayawijaya, lanny jaya lokasi umum jayawijaya, lanny jaya lokasi umum indikator dau) (dau) keluaran ganti menjadi dokumen kegiatan disetujui dalam dana dana pembahasan survey geologi lingkungan dan jumlah lokasi mitigasi panai, alim lokasi alokasi paniai, yalimo lokasi alokasi pagu dirasionalkan mitigasi bencana geologi bencana umum umum dau) (dau) indikator keluaran ganti menjadi dokumen jumlah dokumen dana dana kegiatan disetujui dalam survey potensi sumber daya pemetaan pencanangan alokasi alokasi mineral wilayah pertambangan mamberamo raya dokumen umum mamberamo raya dokumen umum pembahasan skala dau) (dau) ciri program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energibean pelatnas tenaga jumlah peserta pelatihan dana dana kegiatan disetujui dalam ketenagalistrikan dan energi operator pld, putih, kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum pembahasan baru terbarukan dau) (dau) ciri kegiatan pembinaan dan jumlah laporan dana dana ken disetujui dalam penyet dan pembinaan dan merauke, mimika, kota jayapura laporan lokasi merauke, mimika, kota jayapura laporan lokasi pagu dirasionalkan ketenagalistrikan pengawasan dau) (dau) dari pori (dari kegiatan disetujui dalam kegiatan sosialisasi pengaturan jumlah peserta aturan dana dana pembahasan keselamatan operasi dan validasi pengaturan kota jayapura orang kota jayapura orang pagu dirasionalkan keselamatan operasi umum umum kelayakan teknik (dari dan kelayakan teknik dau) (dau) program penelitian dan pengembangan balai latihan dan laboratorium pertambangan pendidikan dan pelatihan teknis jumlah peserta siswa i dana dana geologi, tambang dan energi ran alokasi alokasi kegiatan disetujui dalam bagi aparat, mahasiswa dan smk dan mahasiswa merauke, mimika, kota jayapura orang umum merauke, mimika, kota jayapura orang umum pembahasan smk industri dau) (dau) program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak bbm) dan bahan bakar gas (bbg) jumlah dokumen dana dana kegiatan pengawasan atas merauke, nabire, waropen, boven digoel, tama penyelenggaraan bbm dan bbg pengawasan atas merauke, nabire, waropen, boven digoel, supiori, dokumen alokasi supiori, mamberamo raya, mamberamo dokumen a'lokasi pagu dirasionalisasikan penyelenggaraan bbm mamberamo raya, mamberamo tengah, yalimo umum umum papua tengah, yalimo dan bbg (dau) (dau) pengawasan keselamatan dan jumlah dokumen dana dana pengawasan merauke, kepulauan yapen, paniai, mimika, sarmi, alokasi merauke, kepulauan yapen, paniai, mimika, alokasi pagu dirasionalisikan undangan lingkungan minyak keselamatan dan waropen dokumen umum sarmi, waropen dokumen umum lingkungan migas dau) (dau) ketan saya dan inventarisasi sebaran sumur jumlah laporan alokasi alokasi sumur tua minyak papua inventarisasi sarmi, mamberamo raya laporan umum sarmi, mamberamo raya laporan umum dirasionalkan dau) dau) pagu total over pengembangan pemanfaatan energi baru terbaruyahukimo, mamberamo raya dokumen khusus yahukimo, mamberamo raya dokumen khusus pembahasan tenaga air potensi tenaga air (otsus (otsus) pagu dirasionalnabire dokumen umum nabire dokumen umum pembahasan tenaga surya potensi tenaga surya dau) (dau) pagu dirasionalkan program pengembangan esdm merauke, jayawijaya, nabire, kepulauan yapen, dana merauke, jayawijaya, nabire, kepulauan dana biak numfor, puncak jaya, paniai, mimika, sarmi, yapen, biak numfor, puncak jaya, paniai, jaa kegiatan pelayanan kantor jumlah pelayanan pegunungan bintang, yahukimo, waropen, boven cabang lokasi mimika, sarmi, pegunungan bintang, cabang lokasi digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo raya, dau) yahukimo, waropen, boven digoel, mappi, dau) puncak asmat, supiori, mamberamo raya, puncak kegiatan ditunda laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi papua rets james borat, se.,m.si (@) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vl.c. dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja rencana kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerjaana aondana dana target dari menjadi pendidikan dan pelatihan jumlah pencari kerja yang otonomi otonomi orang keterampilan bagi pencari kerja ditingkatkan kualitasnya. papua orang khusus papua orang khusus sumberdaya dari dau (otsus) (otsus) menjadi otsus target diganti menjadi pembinaan dan pengukuran jumlah kabupaten yang dana jayapura, dana. perusahaan kabupaten jas ilas dilakukan pembinaan dan kota jayapura kabupaten khusu keerom, kota kabupaten kuna o| kiri pengukuran produktivitas usai usu: jayapura usai perubahan sumberdaya dari dau (otsus) (otsus) tersedianya data kebutuhan dana dana monitoring pengupahan hidup layak dan kemampuan papua otonomi papua po) otonomi po) kabupaten nga khusus kabupaten khusus hinga perusahaan kegiatan ini depending, skpd menyiapkan tor update" sudah diserahkan) dana dana catatan kepulauan yapen, pengumpulan data bidang terlaksananya pelatihan alokasi ati alokasi perubahan pelatihan dan produktivitas pengumpulan data kota jayapura orang umum mimika, kota orang umum ol. perubahan target au) yapi (dau) dari orang menjadi lembaga pelatihan kerja swasta lokasi kota jayapura, kab. kepulauan yapen, dan kab mimika dana dana pelatihan teknologi informatika alokasi alokasi it) bagi pencari kerja terlaksananya pelatihan kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum indikatornya diperbaiki, au) dau) peningkatan kesempatan kegiatan ini gabungkan dengan kegiatan jumlah pendataan dan checking tka perusahaan pengguna tka" penyebarluasan informasi pasa tersebarnya informasi pasar oem nabire, pagu iyebaruase dasar saham beberapa merauke, nabire, mimika, boven digoel, kota jayapura mimika, menjadi rp. kerja ipk) kab kota kabupaten kota kabupaten khusus digoel, kota kabupaten khusus jayapura indikator output dokumen sumberdaya dari dau menjadi otsus ub program| pengawasan ketenagakerjaan dana dana jumlah peserta yang mengikuti otonomi otonomi bintik kesehatan kerja bintik kesehatan kerja kota jayapura orang khusus kota jayapura orang khusus otsus) (otsus) pelatihan ahli dari perusahaan jumlah ahli perusahaan kota jayapura orang kota jayapura orang skpd menyerahkantarget perusahaan diganti jumlah peserta yang mengikuti pai pembinaan penyelesaian agama otonomi otonomi menjadi orang perselisihan perselisihan fosinlsasi penyelesaian papua perusahaan khusus papua perusahaan khusus sumberdaya revisi otsus) (otsus) dari dau menjadi otsus dana dana jas penetapan upah minimum provinsi mah dokumen ump papua dokumen otonomi papua dokumen otonomi papua khusus khususdak pelatihan kewirausahaan bagi jumlah pengusaha kecil han non jayapura, kota non usaha kecil dak non fisik) peserta pelatihan orang bidan pda orang fisik isi kewirausahaan kapal bidang operasi koperasi penguatan usaha ekonomi dana dana produktif ukm melalui sarana jumlah kelompok umkm yang otonomi jayapura, kota otonomi target dirubah menjadi produksi berbasis komoditi diberi penguatan kelompok khusus jayapura kelompok khusus kelompok unggulan daerah program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dak seleksi tenaga pendamping bagi jumlah tenaga pendamping dak non jayapura, kota non koperasi dan umkm (dak non bagi koperasi dan ukm yang nabire, kepulauan yapen, biak numfor, paniai, yahukimo orang dam jayapura, orang fisik fisik) diseleksi kapal bidang operasi koperasi dana dana kebyar gelar produk unggulan jumlah peserta kebyar gelar otonomi otonomi lokasi disesuaikan dengan lokasi daerah produk unggulan daerah kota jayapura orang khusus kota jayapura orang khusus pelaksanaan pon (otsus) (otsus) program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, kepulauan yapen, biak numfor, paniai, mimika, sarmi, keerom, dea volume rubah dari unit peningkatan dan pengembangan jumlah usaha koperasi yang ru! jaringan kerjasama usaha koperasi ditingkatkan pegunungan bintang, yahukimo, tolikara, waropen, unit khusus kota jayapura unit khusus menjadi unit boven digoel, supiori, yalimo, dogiyai, deiyai, kota otsus) (otsus) jayapura dak pelatihan pengoperasian dan jumlah pendamping peserta dak non jayapura, kota non |is| kewirausahaan bagi pendamping pelatihan perkoperasiandan kota jayapura orang dam jayapura, orang fisik dak non fisik) kewirausahaan kapal bidang operasi koperasi memfasilitasi kemudahan jumlah kelompok pra koperasi merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, kepulauan dana dana. formalisasi usaha kecil menengah yang akan difasilitasi menjadi pen, biak numfor, imi keerom, unit kota jayapura unit volume menjadi unit menjadi koperasi koperasi pegunungan bintang, yahukimo, tolikara, waropen, khusus khusus boven digoel otsus) (otsus) urusan pilihan perdagangan program| pelayanan administrasi perkantoran jumlah surat yang disediakan surat dana surat dana alokasi alokasi penyediaan jasa surat menyurat jumlah pengelolaan surat kota jayapura surat umum kota jayapura surat umum menyurat dinasterlaksananya skpd menyiapkan tor pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak kabupaten kabupaten juni menular kab kota lokasi perlu peninjauan kembali merauke, jayawijaya, nabire, kepulauan yapen, dana merauke, jayawijaya, nabire, kepulauan dana patarekgiatan ini perlu penanggulangan penyakit biak numfor, paniai, mimika, sarmi, keerom, otonomi yapen, biak numfor, paniai, mimika, otonomi dilakukan penyesuaian dengan tidak menular jumlah peserta yang waropen, dogiyai, deiyai, kota jayapura khusus sarmi, keerom, waropen, dogiyai, khusus relaksasi mengikuti bintik pen, dogiyai, deiyai, yap! us) deiyai, kota jayapura otsus) kontekstual pencegahan dan orang ora penanggulangan rang papua penyakit tidak menular juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. terlaksananya menyiapkan tor pengendalian dan pencegahan penyakit juni ipa peningkatan merauke, nabire, kepulauan yapen, biak dana merauke, nabire, kepulauan yapen, dana lokasi perlu peninjauan pengendalian dan otonomi basa otonomi numfor, puncak jaya, mimika, waropen, asmat, biak numfor, puncak jaya, mimika, kembali pencegahan ipa jumlah peserta yang supiori khusus supiori khusus lang wilayah regional ikuti bintik supiori, kota jayapura otsus) waropen, asmat, supiori, kota jayapura otsus) belanja pada mengikuti bite kegiatan ini perlu dilakukan pengendalian dan orang orang penyesuaian dengan relaksasi pencegahan ipa wilayah regional kontekstual papua kegiatan ini perlu dijelaskan lebih lanjut juni lokasi perlu peninjauan kembali dana dana belanja pada money terpadu jumlah peserta yang otonomi otonomi kegiatan ini perlu dilakukan aids, tb, malaria) mengikuti pertemuan orang khusus orang khusus penyesuaian dengan relaksasi otsus) (otsus) mekanisme kegiatan melalui virtual juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. terlaksananya skpd menyiapkan data deteksi dini hepatitis dan pada kabupaten kabupaten penanggulangan penyakit kelompok beresiko merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, dana merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, dana juni '9gulang kepulauan yapen, biak numfor, waropen, kepulauan yapen, biak numfor, asi perlu hepatitis khusus khusus peninjauan kembali jumlah peserta yang supiori, kota jayapura otsus) waropen, supiori, kota jayapura otsus) belanja mengikuti bintik orang orang pada kegiatan ini perlu penanggulangan dilakukan penyesuaian dengan penyakit hepatitis relaksasi program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dana dana merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, biak merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, pengelolaan mitra jumlah mitra atau imi otonomi imi otonomi pembangunan kesehatan lembaga kemitraan sarmi, keerom, asmat, lembaga khusus aam sara, keerom, lembaga khusus otsus) (otsus) program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anajumlah bulan penggunaan air, bulan bulan listrik, telepon dan facsimile penyediaan jasa komunikasi, dana dana year jas: animasi, jumlah jasa layanan kota jayapura bagi kota jayapura bagi sumber daya air dan listrik. berlangganan hasil hasil listrik, air, telepon, layanan layanan transponder jumlah tenaga cleaning service orang orang bulan bulan luas gedung dan halaman yang disediakan jasa dana dana kebersihan alokasi alokasi penyediaan jasa kebersihan kantor kota jayapura umum kota jayapura umum jumlah tenaga kebersihan dan aha fasilitas pendukung kebersihan orang orang kantor jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis dana dana jumlah jenis atk yang alokasi alokasi penyediaan alat tulis kantor disediakan kota jayapura jenis umum kota jayapura jenis umum ol. au) dau) jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan eksemplar eksemplar jumlah barang cetakan jenis jenis dana dana penyediaan barang cetakan dan jumlah penggandaan alokasi alokasi penggandaan kota jayapura lembar umum kota jayapura lembar umum au) dau) jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis jenis penyediaan barang cetakan bulan bulan dan pengadaandana dana penyediaan makanan dan pelaksanaan makan minum alokasi alokasi minuman saat olah raga (hari jumat) kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum ol. au) (dauaci dana dana aci jumlah koordinasi dan rapat rapat koordinasi dan alokasi alokasi konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah yang kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum dilakukan au) (dau) pelaksanaan pembayaran orang dana orang dana penyediaan jasa pengamanan honor bagi satpam kota jayapura bulan alokasi kota jayapura bulan alokasi umum umum jumlah tenaga pengamanan orang au) orang dau) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dana dana pengadaan perlengkapan gedung jumlah pengadaan alokasi alokasi kantor perlengkapan kota jayapura unit umum kota jayapura unit umumpemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor yang kta jayapura unit lokasi kota jayapura unit alokasi gedung kantor dipelihara umum umum au) (dau) jumlah perlengkapan gedung pemilih: tin berkala kantor yang dipelihara unit dana unit fat pemeliharaan rul in be kota jayapura lokasi kota jayapura lokasi kendaraan dinas operasional jumlah pemeliharaan umum umum unit au) unit au) kendaraan dinas operasional dana dana rehabilitasi sedang berat gedung jumlah gedung kantor yang alokasi alokasi kantor rehab umum kota jayapura unit umum au) dau) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang dana dana pendidikan dan pelatihan formal mengikuti pendidikan dan orang kota jayapura orang umi ol. pelatihan formal aha dana kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja kota jayapura laporan una kota jayapura laporan una ol. kinerja skpd skpd yang disusun au) (dau) dana dana penyusunan senja, rka dan alokasi alokasi perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. au) (dau) pee gan korem dan pengamanan perdagangan dana nabire, biak dana peningkatan pengawasan terlaksananya pengawasan otonomi otonomi peredaran barang dan jasa peredaran barang dan jasa nabire, biak numfor, sarmi, keerom kegiatan khusus numfor, sarmi, kegiatan khusus keerom merasionalisasi dan tersedianya operasional dan dana dana. nama kegiatan kemetrologian pengembangan upt any tar pauk kota jayapura unit khusus kota jayapura unit khusus daerah diganti laboratorium dan kemetrologian daerah peng kalibrasi utd daerah meningkatnya jaminan dana ian dana pengawasan terhadap barang dan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, biak numfor, otonomi kanan otonomi jasa bagi masyarakat keamanan pengguna barang mimika, deiyai komoditi khusus jayapura, nabire, komoditi khusus lan jasa ub, biak numfor, ub, mimika, deiyai program peningkatan dan pengembangan ekspor dana dana penyusunan kajian prosedur dan terlaksananya penyusunan otonomi otonomi dokumen ekspor dan kajian prosedur dan dokumen kota jayapura dokumen khusus kota jayapura dokumen khusus koordinasi program dana dana terlaksananya koordinasi otonomi otonomi pagu dirasionalkan sesuai pengembangan ekspor dengan program pengembangan eks kota jayapura kegiatan khusus kota jayapura kegiatan khusus kegiatan instansi terkait dana dana perbaikan indikator dan dukungan marketing poin adanya kontak dagang otonomi otonomi didaerah perbatasan ri png perbatasan kota jayapura dokumen khusus kota jayapura dokumen khusus targesumber sumber lokasi target dana lokasi target dana target aan melakukan sosialisasi penggunaan tercapainya pemahaman dana dana. rupiah daerah perbatasan tentang pengunaan nilai tukar kota jayapura dokumen khusus kota jayapura dokumen po) khusus po) koordinasi dengan ri png rupiah daerah perbatasan usu dana dana pagu dirasionalkan sesuai pameran dalam dan luar negeri dki jakarta, jawa promosi dan perluasan pasar otonomi otonomi kegiatan dalam rangka promosi komoditi produk ekspor papua dki jakarta, jawa tengah, jawa timur dokumen khusus tengah, jawa dokumen khusus lokasi luar por dari 'mur negeri amerika dan eropa) peatanteas spor dan. rekan konon simulasi bagi dunia usaha dan kota jayapura orang kota jayapura orang pelaksanaan tata niaga khusus khusus aparatur ekspor impor program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri dana dana indikator disesuaikan pengambangan pasar dan otonomi otonomi distribusi barang produk terbangunnya pasar jayapura unit khusus jayapura unit khusus ub, ub, volume ganti menjadi unit peningkatan sistem dan jaringan terlaksananya peningkatan kegiatan dana kegiatan dana ji8| peningkat jaring jaringan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, biak numfor kota jayapura informasi perdagangan khusus khusus tersedianya digital display otsus) otsus) tersedianya fasilitas sarana pemberian bantuan sarana usaha lha perdagangan bagi orang unit dana unit dana perdagangan bagi orang asli otonomi jayapura, mimika, otonomi papua daerah pesisir dan pulau wat jayapura, mimika, kota jayapura khusus kota jayapura khusus terluar pedagang kecil asli papua ub, ub, daerah pesisir pulau terluar orang orang yangmenerima bantuan pembinaan, pendampingan dalam terbitan dan pelatihnya dana merauke, dana pengembangan usaha dan manajemen wirausaha merauke, jayawijaya, nabire, mimika orang jayawijaya, orang po) po) khusus khusus kewirausahaan terutama umkm pedagang lokal ub, nabire, mimika ub, pagu disesuaikan dengan kondisi daerah dana dana terpenuhinya kebutuhan pokok jas pelaksanaan pasar murah dilema masyarakat menjelang hbk jayawijaya, nabire, mimika otonomi jayawijaya, otonomi wilayah adat kabupaten khusus nabire, mimika kabupaten khusus dengan harga terjangkau pagu turunkan menjadi (konfirmasi dari dinas) pengendalian bongkar muat terpantaunya aktifitas bongkar dana ian dana barang pelabuhan dan bandar muat pelabuhan dan bandar merauke, jayawijaya, jayapura, kota jayapura kabupaten khusus jayapura, kota kabupaten khusus udara udara ub, jayapura pengembangan industri kecil dan menengah pagu disesuaikan kegiatan ini untuk mendukung pon catatan pembahasan fasilitasi bagi industri kecil dan terlaksananya fasilitasi bagi dana jayapura, dana senja) industri kecil dan menengah otonomi otonomi menengah terhadap pemanfaatan jayawijaya, nabire, biak numfor, kota jayapura keerom, kota terhadap pemanfaatan kelompok khusus kelompok khusus catatan perubahan sumberdaya alam jayapura sumberdaya alam volume dirubah menjadi kelompok pembinaan industri kecil dan pembinaan industri kecil dan dana dana menengah dalam memperkuat menengah dalam memperkuat jayapura kelompok khusus jayapura kelompok khusus jaringan cluster industri jaringan cluster industri ub, ub,data sebelum data senja perubahan sebelum)inna ana ian beo pagu semula telah diganti menjadi catatan pembahasan penyusunan kebijakan industri penyusunan kebijakan industri dana dana nauru terkait dan penunjang industri terkait dan penunjang industri kota jayapura dokumen khusus kota jayapura dokumen khusus kecil dan menengah kecil dan menengah otsus) (otsus) catatan perubahan pagu dikurangi menjadi itn lari dana dana liter lari fasilitasi kerja sama kemitraan fasilitasi kerjasama kemitraan pai otonomi otonomi industri mikro kecil dengan swasta industri mikro kecil dengan jayapura kelompok khusus jayapura kelompok khusus swasta pengembangan fungsi meningkatnya pelayanan oraromi otonomi laboratorium dan pengawasan angkatnya play, kota jayapura layanan kota jayapura layanan bnn pengujian mutu produk khusus khusus penerapan standarisasi otsus) (otsus) kegiatan destinasi dan uji coba pembuatan pengolahan snack destinasi dan uji coba dana dana emping dari jagung, pengolahan pembuatan pengolahan sabun dan diversifikasi pengolahan buah otonomi otonomi nata coco, tepung tapioka, sampo dari buah merah skala merah kota jayapura produk khusus kota jayapura produk khusus sabun dan sampo dari buah merah laboratorium disatukan menjadi kegiatan, pagu gabung dalam kegiatan,. sosialisasi pemanfaatan meningkatnya pemahaman dana dana laboratorium untuk pengujian manfaat dari laboratorium otonomi otonomi produk industri dan komoditi pengujian dalam upaya kota jayapura orang khusus kota jayapura orang khusus bagian dari fusi laboratorium eksport peningkatan mutu perindustrian program pengembangan industri kecil dan menengah ami dana dana pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat terlaksananya pembinaan papua otonomi papua otonomi ana industri kecil dan menegah khusus khusus jaringan klaster industri |i8 alam) nathan seru industri dana dana penyediaan sarana maupun terlaksananya saran maupun manyar otonomi otonomi prasarana klaster industri prasarana klaster indus paniai, dogiyai, deiyai, kota jayapura khusus kota jayapura khusus transmigrasi fi) fi) kegiatan ditunda kepala dinas perindustrian, perdagangan koperasi ukm dan tenaga kerja (ir. omah ladang adama, m.si (al nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vic. sekretariat daerah rencana kerja sekretariatsea $$ ae '' adipindahkan rekening belanja untuk dekorasi dan spanduk kegiatan penyediaan peralatan kantor milyar belanja iklan dan lain lain pindahkan alor penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan jayapura sup jayapura siapa informasi dan publikasi surat surat milyar tgl juni penambahan beban ini untuk honor pns kegiatan pengadaan penyediaan jasa kebersihan kantor (ditolak) dan lagunya penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jayapura jenis siapa jayapura jenis siapa dipindahkan penyediaan peralatan rumah tangga pagu dirasionalkan alor penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan jayapura jenis jayapura jenis maa untuk jabatan jumlah barang cetakan jenis jenis penambahan untuk jabatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan jayapura lembar siapa jayapura lembar siapa analisis kebijakan jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis jenis alam1li dia komponen instalasi listrik penerangan niah komponen listrik yang disediakan jayapura buah siapa jayapura buah pagu dirasionalkan penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang jayapura buku jayapura buku penambahan untuk staf ahli dan perundang undangan disediakan jabatan analisis kebijakan pelaksanaan penyediaan makan dan minum penyedia inu kegiatan ketan kegiatan ketan penyediaan makanan dan minuman jayapura siapa jayapura siapa kali kali pelaksanaan makan minum tamu dan rapat tahun tahun penambahan dana ada lah untuk aoi rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang jayapura kali lpa jayapura kali lpa staf ahli dan fungsional daerah dilakukan pan ppi analisis kebijakan alam1 pool pening ketan sana candra alang aparatur pendapatan pendapatan pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan asli daerah jayapura unit asli daerah sesuai protokol covid ad) (pad) jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara unit unit penambahan dana adalah untuk berkala kendaraan jayapura siapa jayapura siapa staf ahli dan fungsional jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional unit unit analisis kebijaear pendapatan unit pendapatan sewa gedung jumlah gedung kantor yang disewa asli daerah jayapura tahun asli daerah masih menunggu konsultasi ad) (pad) program peningkatan disiplin aparatur penambahan dana adalah untuk alor pengadaan pakaian dinas beserta jumlah pakaian dinas yang diadakan jayapura still siapa jayapura still siapa staf ahli dan fungsional perlengkapannya pan analisis kebijakan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan jayapura still siapa jayapura still siapa penambahan karna adanya realisasi kinerja skpd skpd yang disusun jayapura laporan siapa jayapura laporan siapa kebutuhan jumlah pelaporan keuangan semester yang diselesaikan penyusunan laporan keuangan semester tepat waktu jayapura laporan siapa jayapura laporan siapasiapa jayapura laporan siapa ol penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen jayapura dokumen siapa jayapura dokumen siapa oterlaksananya kegiatan dialog audiensi dengan tokoh tokoh 5a9 kali dana alokasi kali dana pimpinan anggota organisasi sosial dan masyarakat, pimpinan, anggota organisasi sosial dan jayapura jayapura tahun umum au) tahun umum kemasyarakatan kemasyarakatan ana dana penerimaan kunjungan kerja pejabat terlaksananya pelayanan bagi pejabat kali dana alokasi kali lokasi negara departemen lembaga pemerintah non negara departemen lembaga pemerintah non jayapura tahun umum au) jayapura tahun umum ol departemen luar negeri departemen luar negeri lagi dana terlaksananya koordinasi unsur musica dalam menyamakan dana alokasi lokasi rapat koordinasi unsur musica pola pandang dan pola tindak demi meningkatkan terhadap jayapura kali jayapura kali ol umum au) umum masyarakat dana nah nat terlaksananya rapat rapat koordinasi dalam meningkatkan kali dana alokasi kali alokasi rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah pelayanan terhadap masyarakat jayapura tahun umum au) jayapura tahun umum dana kunjungan kerja inspeksi kepala daerah wakil lagu kali dana alokasi kali alokasi penambahan dana sesuai kepala daerah terlaksananya kunjungan kerja inspeksi kdh dan wkd jayapura tahun umum au) jayapura tahun umum kebutuhan dana koordinasi dengan pemerintah pusat dan dana alokasi alokasi pemerintah daerah lainnya jumlah kunjungan kedinasan kepala daerah jakarta jayapura bulan umum au) jayapura bulan umum alam1 aya pemeliharaan kesehatan kdh raksasanya jasa pemeliharaan kesehatan kdh wkd jayapura bulan siapa jayapura bulan lpa penyediaan jasa rumah tangga kdh wakil kdh terlaksananya jasa kegiatan jasa rumah sekda tangga kdh wkd sekda jayapura bulan siapa jayapura bulan siapa pendapatan pendapatan peningkatan tugas tugas pemerintahan umum terlaksananya peningkatan tugas tugas pemerintahan kali kali dan stabilitas daerah umum dan stabilitas daerah jayapura tahun parah jayapura tahun serah kegiatan ditunda laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd pj. sekretaris daerah bendahara pengeluaran (dr. ridwan rumasukun, se.,mm (work puji studi, se, m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. biro tata pemerintahan dan otonomi khusus rencana kerja biro tata pemerintahan dan otonomi khusus provinsi papua tahun anggaranrsi rare pagu sumterpana rotasi target pasu sumbernya (riset| paguead: pendapatan aslidaerah ad) ol. pan amat pendapatan asli pendapatan asli penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan kota jayapura jenis daerah pad) kota jayapura jenis daerah ad) ol. pelaksanaan penyediaan makan dan kai kes pagu dana disesuaikan dengan kan kegiatan pendapatan asli kegiatan pendapatan asli julian rapat dan penyediaan makanan dan minuman kota jayapura daerah pad) kota jayapura daerah ad) pertemuan pelaksanaan makan minum tamu dan kali kali pagu aliran rapat tahun tahun untuk focusing covid her jumlah koordinasi dan konsultasi pendapatan asli pendapatan asli pagu dana disesuaikan dengan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar daerah yang dilakukan dki jakarta, papua kali daerah pad) dki jakarta, papua kali daerah ad) jumlah koordinasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kebutuhannya untuk ppd dan pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan kota jayapura unit pendapatan asli kota jayapura unit pendapatan asli pencapaian spm masing masing daerah ad) daerah pad) unit pc, total unit jumlah peralatan gedung kantor pendapatan asli pendapatan asli pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor yang dipelihara kota jayapura unit daerah pad) kota jayapura unit daerah ad) ol. program penyelenggaraan pemerintahan umum pendapatan asli pendapatan asli takeda bupati dan walikota provinsi papua jumlah peserta jayapura orang daerah pad) jayapura orang daerah ad) ol. alor konsultasi publik pegasus kewenangan jumlah konsultasi dki jakarta, kota tahun pendapatan asli dki jakarta, kota tahun pendapatan asli ol. jayapura daerah ad) jayapura daerah pad) juni lokasinya kota jayapura pagu dki jakarta, kota pendapatan asli dki jakarta, kota pendapatan asli menyesuaikan dengan perubahan penyelesaian pengalihan urusan pemerintahan p3d) jumlah dokumen jayapura dokumen daerah pad) jayapura dokumen daerah ad) lokasi belanja yang melanggar dari protokol kesehatan dapat melakukan efisiensi penerapan standart pelayanan minimal spm) dki jakarta, papua, pendapatan asli dki jakarta, pendapatan asli 4lari (sz rapai jumlah dokumen papua, papua, kota pai hi) provinsi papua kota jayapura dokumen daerah ad) jayapura dokumen daerah pad) alam1 |es program| pembinaan|dan penataan administrasi pemerintahan kegiatan ini dikonsultasikan ulang dengan man kepala biro dan apabila tidak a|ao1 |es monitoring dan rapat koordinasi penegasan batas jumlah berkas papua dokumen papua dokumen memungkinkan untuk tidak ay, laksanakan(karna psbb dapat alihkan untuk kegiatan mendesak dalam biro) aliran panai papua, kota pendapatan asli papua, kota pendapatan asli fasilitasi pelatihan bupati walikota provinsi papua kepala daerah jayapura dokumen daerah pad) jayapura dokumen daerah wn draw ran semesta matan tren pama tsimoeroma (reset) were au, pagu kegiatan menjadi pan dki jakarta, kota pendapatan asli dki jakarta, kota pendapatan asli nilai pagu yang verifikasi dokumen penataan daerah provinsi papua jumlah dokumen jayapura dokumen daerah pad) jayapura dokumen daerah ad) sebelumnya alihkan kegiatan rutin biro tape dan otsus a01 ragam kang san desa eni provinsi papua ran ran mekanisme kegiatan dengan aoi rakernas pemerintahan kampung jumlah peserta mimika, kota pendapatan asi mimika, kota pendapatan asli pendekatan virtual validasi jayapura orang daerah ad) jayapura orang daerah pad) lata kampung) monitoring dan pendampingan administrasi pendapatan asli pendapatan asli penyelenggaraan pemerintahan kampung jumlah dokumen kota jayapura dokumen daerah pad) kota jayapura dokumen daerah ad) a01 program peningkatan penyelenggaraan otonomi kegiatan ini dikonsultasikan ulang dengan kepala biro dan monitoring penyelenggaraan otonomi khusus terbitnya laporan penyelenggaraan pendapatan asli pendapatan asli apabila tidak memungkinkan untuk provinsi papua dan kab kota otonomi khusus papua buku daerah ad) papua buku daerah pad) tidak laksanakan(karna psbb dapat alihkan untuk mendukung kebijakan kepala daerah) kegiatan ini dikonsultasikan ulang dengan kepala biro dan har terlaksananya rapat koordinasi pendapatan asli pendapatan asli apabila tidak memungkinkan untuk rapat koordinasi tentang efektifitas predasi pegasus predasi pegasus kota jayapura kali daerah ad) kota jayapura kali daerah ad) tidak laksanakan(karna psbb dapat alihkan untuk mendukung kebijakan kepala daerah) bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan ppd pendapatan asli pendapatan asli provinsi papua dan kabupaten kota jumlah peserta kota jayapura orang daerah pad) kota jayapura orang daerah ad) ol. evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah papua, kota pendapatan asli papua, kota pendapatan asli kpud) bagi tim daerah dokumen jayapura dokumen daerah ad) jayapura dokumen daerah pad) o|. kegiatan ditunda kepala biro (jimmy animo, sh., m.ec.dev nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vlc. biro hukum rencana kerja biro hukummsataum oatatenarastatan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan tami (rosa semoeroma tama (rasa rae semoeroma (desa| rara (ealokasi umum dana alokasi penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan papua surat dau) papua surat umum au) alor penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang diperbaiki papua unit pee umum papua unit ol. alam1 penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan papua jenis para pasi umum papua jenis dana taun dana alokasi umum dana alokasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan pengadaan papua bulan dau) papua bulan umum dau) ol. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan papua unit pee umum papua unit dana ou) jumlah peralatan rumah tangga pakai habis yang dana alokasi umum kota dana alokasi penyediaan peralatan rumah tangga disediakan dau) jayapura buah umum dau) penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan dana alokasi umum dana alokasi undangan yang disediakan papua buku dau) papua buku umum au) hindi dana alokasi umum dana alokasi penyediaan makanan dan minuman jumlah orang yang disediakan makan dan minuman papua orang dau) papua orang umum dau) jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dana alokasi umum dana alokasi kegiatan ini dikoordinasikan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan papua kali dau) papua kali umum kembali dengan kepala biro program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dana alokasi umum dana alokasiapua unit dau) papua unit umum au) ol.dinas yang diadakan papua still para pasi umum papua stilana alokasi umum dana alokasi pagu aliran untuk kinerja skpd kinerja skpd yang disusun papua laporan dau) papua laporan umum focusing covid alor penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen papua boku pee umum papua boku ol. program penataan peraturan perundang undangan dana alokasi umum dana alokasi pembentukan produk hukum daerah tersedianya produk hukum daerah papua dokumen dau) papua dokumen umum au) dana alokasi umum dana alokasi rekrutmen komisi hukum hoc terbentuknya komisi hukum hoc papua kegiatan dau) papua kegiatan umum dau) panai kota dana alokasi umum kota dana alokasi pagu aliran untuk pengkajian produk hukum daerah provinsi jumlah produk hukum yang evaluasi sorong dokumen dau) sorong dokumen umum dau) focusing covid program peningkatan pemberian bantuan hukum dan penegakan perda dana alokasi umum dana alokasi penanganan perkara lembaga peradilan meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat papua perkara dau) papua perkarakegiatan ini ditolak monitoring evaluasi juni bimbingan tehnis dan jumlah dana dana lokasi perlu validasi data dari kabupaten kota yang otonomi otonomi peninjauan kembali pengelola program dilakukan money kabupaten khusus kabupaten khusus belanja provinsi program ibu otsus) (otsus) pada kegiatan ini perlu kabupaten kota dilakukan penyesuaian dengan relaksasi mekanisme kegiatan melalui virtual merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, juni kan uke, kekar nabire, jaya kepulauan yapen, biak numfor, puncak lokasi perlu peningkatan kapasitas paniai, mimika, sarmi, keerom, pegunungan dana pada bia, sarmi, keerom, dana pena kembali tenaga dalam pencatatan jumlah petugas bintang, yahukimo, tolikara, waropen, boven otonomi pagina otonomi dan pelaporan bagi dilatih digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo orang khusus tolikara, waropen, boven digoel, orang khusus pada kegiatan ini perlu dengan pengelola data kia raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, otsus) ppi, ber upi ori, kali otsus) mba penis nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, raya, mamberamo tengah, imo, kota lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, mekanisme kegiatan yapi intan jaya, deiyai, kota jayapura melalui virtual program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dana dana indikator kegiatan lokakarya penyusunan jumlah peserta yang otonomi otonomi program mengikuti lokakarya kota jayapura orang khusus kota jayapura orang khusus diperbaiki otsus) (otsus) semua kegiatan monitoring digabung pada kegiatan monitoring dan supervisi dan perencanaan serta sinkronisasi jayawijaya, puncak jaya, paniai, sarmi, jayawijaya, puncak jaya, paniai, sarmi, program monitoring dan supervisi jumlah laporan pegunungan bintang, yahukimo, tolikara, dana tolikara karoten boven digoel dana waropen, boven digoel, mappi, asmat, otonomi pan otonomi juni perencanaan monitoring evaluasi mamberamo raya, mamberamo tengah, kabupaten khusus mappi, asmat, mamberamo raya, kabupaten khusus lokasi ing isasi prog yang variasi yalimo, lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, otsus) jaya yah hau otsus) perlu peninjauan kembali intan jaya, deiyai, kota jayapura jaa pangan ira ak, doi ya, deiyai, kapal belanja pada kegiatan ini perlu dilakukan penyesuaian dengan relaksasi mekanisme kegiatan melalui virtual kegiatan ini perlu perbaikan dan skpd menyiapkan tor juni lokasi perlu peninjauan kembali belanja pada kegiatan ini perlu dilakukan penyesuaian dengan relaksasi jumlah kabupaten pendampingan bermasalah dana dana mekanisme kegiatan melalui kesehatan yang nabire, paniai, mimika, puncak, dogiyai, intan otonomi nabire, paniai, mimika, puncak, dogiyai, otonomi virtual perencanaan pada daerah didampingi jaya, deiyai kabupaten khusus intan jaya, deiyai kabupaten kuna perencanaan otsus) (otsus) juni kesehatannya pagu mengalami perubahan menjadi rp. juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. (pagu dimaksud dalam rangka pencegahan pandemi corona virus) program|upayajkesehatan perorangsaum oatatenarasttan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan aan (rosa smoeroma toa (rasa rae semoeroma (rasa pama (ae pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap dana alokasi umum dana alokasi penyusunan saham ham papua kegiatan dau) papua kegiatan umum au) program pembinaan dan pengawasan produk hukum pembinaan dan pengkajian produk hukum terlaksananya pembinaan dan pengkajian produk pendapatan asli pendapatan asli kabupaten kota papua hukum kab kota papua kabupaten daerah ad) papua kabupaten daerah pad) oo. terlaksananya kontek bidang hukum kegiatan kegiatan pendapatan asli pendapatan asli forum skpd bidang hukum jumlah aparatur yang mengikuti forum skpd bidang papua daerah ad) papua daerah pad) hukum orang orang terlaksananya konsultasi, koordinasi, klarifikasi dana alokasi umum dana alokasi konsultasi ranperda kabupaten kota produk hukum kab kota papua bulan dau) papua bulan umum au) program dokumentasi dan informasi hukum pengelolaan dan pemeliharaan web site biro hukum kegiatan kegiatan ana pendapatan asli pendapatan asli updating dan pengembangan website biro hukum papua papua jumlah data informasi yang update daerah pad) daerah pad) dokumen dokumen total kegiatan ditunda kepala biro hukum setda provinsi papua kepala sub bagian tata usaha (y. derek hegemon, sh.,mh (klara sintang nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vic. biro organisasi rencana kerja biro organisasi provinsi papua tahun anggaran(aa eealokasi kota alokasi jayapura umum jayapura umum jumlah honor yang terbayarkan orang orang au) dana danalokasi kota alokasi dinas operasional terpelihara dan memfasilitasi perizinannya jayapura unit umum jayapura unit umum oo. au) dana dana ana kota alokasi kota alokasiumum ol. au) dana dana lani hadi kota alokasi kota alokasiau) jumlah barang cetakan jenis dana jenis dana penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota alokasi kota alokasi year peng, jayapura umum jayapura umum jumlah penggandaan lembar lembar po) po) dana dana jumlah bacaan dan peraturan perundang kota alokasi kota alokasi penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan undangan yang disediakan jayapura buku umum jayapura buku umum au) pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan dana kegiatan dana penyediaan makanan dan minuman kota alokasi kota alokasi pelaksanaan makan minum tamu danrapat jayapura kali umum jayapura kali umum .g99 tahun tahun au) pagu rasionalisasikan dengan rain kegiatan yang ada dana dana dalam aplikasi jumlah koordinasi dan konsultasi luar dki alokasi dki alokasi rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah daerah yang dilakukan jakarta kali umum jakarta kali umum juni au) kegiatan ini perlu dikonsultasikan internal dengan memperhatikan efek dari covid program peningkatan sarana dan prasarana aparaturna dana jumlah pemeliharaan kendaraan kota alokasi kota alokasi pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dinas operasional jayapura unit umum jayapura unit umum au) dana dana pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan kota alokasi kota alokasi pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor gedung kantor jayapura kegiatan umum jayapura kegiatan umumaan program peningkatan disiplin aparatur dana dana kota alokasi kota alokasumum jayapura still umum au) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dana dana jumlah pelaporan keuangan semester yang kota alokasi kota alokasi penyusunan laporan keuangan semester diselesaikan tepat waktu jayapura laporan umum jayapura laporan umum ol. ol. au) program penguatan kapasitas kelembagaan jumlah opd pemerintah provinsi yang tepat 35sk 35skpd fungsi dan tepat ukuran dana dana para jumlah rekomendasi yang disepakati dan kota alokasi kota alokasi penataan kelembagaan provinsi papua ditindaklanjuti jayapura rekomendasi umum jayapura rekomendasi umum au) jumlah perda dan perlu bidang kelembagaan peraturan peraturan dana dana maan mat pan jumlah rekomendasi yang disepakati dan kota alokasi kota alokasi rapat koordinasi teknis bidang organisasi provinsi papua ditiadakan jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum ol. au) dana dana jumlah rekomendasi yang disepakati dan kota alokasi kota alokasi rapat kerja pembinaan kelembagaan kabupaten kota papua ditiadakan denpasar dokumen umum denpasar dokumen umum ol. au) dana dana penyusunan analisis beban kerja lingkungan pemerintah provinsi presentase skpd yang memiliki abk provinsi kota alokasi kota alokasi |aot papua papua jayapura umum jayapura umum ol. au) dana dana jumlah spp yang telah disusun dan diterapkan a01 pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik lingkungan pemerintah saga skpd provinsi dan skpd kab kota kota dokumen alokasi kota dokumen alokasi ol. provinsi papua pp: jayapura umum jayapura umum apa au) dana dana lagi iss penyusunan standart operasional prosedur lingkungan pemerintah persentase skpd yang memiliki sop dan telah skpd alokasi skpd alokasi ol. provinsi papua ditetapkan dengan gubernur umum umum au) a01 penataan dan penyusunan pedoman tata ruang kantor pemerintah allies data hibah again. kota akas kota akas provinsi papua tataruang provinsi jayapura adi umum jayapura anu umum papua au) dana dana monitoring dan evaluasi data kelembagaan perangkat daerah jumlah hasil evaluasi data kelembagaan pada alokasi alokasi kabupaten kota papua dokumen umum papua dokumen umum au) dana dana pengumpulan dan penyusunan data analisis kebutuhan jabatan jumlah jabatan fungsional tertentu pada skpd kota alokasi kota alokasi fungsional tertentu skpd lingkungan pemerintah provinsi papua provinsi papua jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum au) dana dana a01 penyusunan laki lingkungan pemerintah provinsi papua jumlah skpd yang mengumpulkan laki kota dokumen alokasi kota dokumen alokasi ol. provinsi dan kab kota jayapura umum jayapura umum au) laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd urusan bidang den pemerintahan daerah dan indikator kinerja program kegiatan catatan dana dana pap para jumlah penganalisis jabatan lingkungan kota alokasi kota alokasi bintik analisis jabatan dilingkungan pemerintah provinsi papua kab kota jayapura skpd umum jayapura skpd umum ool. au) dana dana home jumlah papan nama pejabat struktural yang kota alokasi kota alokasi penataan standarisasi sarana dan prasarana kerja telah dipasang jayapura orang umum jayapura orang umum ol. au) dana dana tamtama para peserta pns yang mengenakan pakaian kota alokasi kota alokasi sosialisasi pakaian dinas pns dilingkungan pemerintah provinsi papua dinas sesuai aturan jayapura umum jayapura umum au) dana dana bintik pengembangan jabatan fungsional (umum dan tertentu) a01 penilaian angka kredit dan insentif pusat dan daerah dilingkungan jumlah tenaga penilaian angka kredit dan kota orang alokasi kota orang alokasi insentif pusat dan daerah jayapura umum jayapura umum pemerintah provinsi papua au) dana dana aoi evaluasi jabatan dilingkungan pe,lintah provinsi papua jumlah penganalisis jabatan skpd kara orang lokasi pera ura orang lokasi ol. au) persentase skpd provinsi dan kota dana kota dana sosialisasi reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi papua kabupaten kota yang menerapkan reformasi jayapura umum jayapura umum birokrasi yap yap au) kegiatan ditunda kepala biro organisasi setda provinsi papua linda stella onibala, s.sos., mm) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. biro umum dan protokol rencana kerja biro umum dan protokolindi jumlah surat yang disediakan surat dana alokasi surat dana alokasi penyediaan jasa surat menyurat kota jayapura umum kota jayapura umum jumlah pengelolaan surat menyurat dinas surat surat hasi mati dana alokasi dana alokasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air jumlah bulan penggunaan air, listrik, dan listrik telepon dan facsimile kota jayapura bulan unam kota jayapura bulan unam ol. jumlah kendaraan dinas yang harus dilengkapi dokumen pajak unit dana alokasi unit dana alokasi penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan ungkap alas fan kota jayapura umum kota jayapura umum operasi jumlah unit mobil dinas operasional yang unit unit terpelihara dan memfasilitasi perizinannya jumlah bulan yang digunakan untuk jasa bulan| bulan kebersihan hadi dana alokasi dana alokasi penyediaan jasa kebersihan kantor luas gedung dan halaman yang disediakan kota jayapura umum kota jayapura umum jasa kebersihan jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor orang orang jumlah komponen atk yang akan kar jenis dana alokasi jenis dana alokasi finalisasi penyediaan alat tulis kantor manfaatkan semua unit kerja kota jayapura umum kota jayapura umum sia pagu kegiatan jumlah jenis atk yang disediakan jenis jenis jumlah barang cetakan jenis jenis jumlah ndi jumlah penggandaan lembar dana alokasi lembar dana alokasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota jayapura umum kota jayapura umumjumlah komponen instalasi listrik jenis dana alokasi jenis dana alokasi penyediaan komponen instalasi penerangan bangunan kantor listrik penerangan bangunan kantor kota jayapura unam kota jayapura unam jumlah komponen listrik yang disediakan buah buah tersedianya bahan bacaan dan perundang penyediaan bahan bacaan dan beraturan undangan bulan dana alokasi bulan dana alokasi undangan pel kota jayapura umum kota jayapura umum perlu y undang jumlah bacaan dan peraturan perundang buk buk undangan yang disediakan jumlah liter bahan bakar untuk kendaraan operasional liter dana alokasi liter dana alokasi pagu kegiatan disesuaikan penyediaan bahan logistik kantor kota jayapura umum kota jayapura umum dengan kebutuhan dan harga bbm jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat kali kali industri dan turun beras kantor dana alokasi dana alokasi penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan penyediaan makan dan minum kota jayapura kegiatan umum kota jayapura kegiatan umumpagu kegiatan ini mengalami pergeseran menjadi karena belanja dana alokasi dana alokasi kunjungan asrama mahasiswa dan alor rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar jumlah koordinasi dan konsultasi luar kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum aset pemerintah provinsi daerah daerah yang dilakukan papua pergeseran pagu diakibatkan penambahan dana sejumlah alor data pelik sen pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan yang diadakan jayapura unit siapa jayapura unit siapa disetujui bila rumah jabatan dana alokasi dana alokasi korup pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas jumlah perlengkapan rumah jabatan jayapura unit umum jayapura unit umum pagu sesuaikan dengan kebutuhan dana alokasi dana alokasi pagu sesuaikan dengankebutuhan dana alokasi danrasionalisasikan anggaran unit dana alokasi unit dana alokasi kegiatan menjadi rp. pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan jumlah rumah jabatan terpelihara jayapura umum jayapura umum tahun tahun ncinnalicnei pagu rasionalisasikan dengan kegiatan pagu rasionalisasikan dengan kegiatan program, kegiatan dan anggaran induk setujui sedangkan dana tambahan dana alokasibelanja sewa pindahkan kegitan sewa gedung kode belanja hutang agar dapat rekomendasi dari api inspektorat senin juni dana alokasi dana alokasijayapura unit unam jayapura unit unam pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor kegiatan dana alokasi kegiatan dana alokasi pemeliharaan rutin berkala perlengkapan jayapura umum jayapura umum gedung kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit unit terpelihara dana alokasi dana alokasi alor pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang jayapura unit umum jayapura unit umum pagu dirasionalkan kantor dipelihadiperuntukan untuk rehab gudang base penambahan untuk tahap gedung sasana krida lampirkan basic design rehabilitasi sedang berat gedung kantor jumlah gedung kantor yang rehab jayapura unit siapa jayapura unit siapa 3d. senin juni pergeseran) pergeseran pagu berkonsekuensi pada terkesan belanja program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dinas beserta dana alokasi dana alokasi pakai jumlah pakaian dinas yang diadakan kota jayapura still umum kota jayapura still umum perlengkapannya alam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dana alokasi dana alokasi 4laki pendidikan dan pelatihan formal aparatur yang mengikuti pendiri kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum hi) hi) dan pelatihan formal dana alokasi dana alokasi keg pelatihan aplikasi surat pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum aplikasi sura ditambahkan pagu disesuaikan alam program|jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar: dana alokasi dana alokasi penyusunan laporan capai umrah laporan capai ikhtisar kota jayapura laporan umum kota jayapura laporan umum pagu dirasionalkan rp. juta ikhtisar realisasi kinerja skpd realisasi kinerja skpd yang disusun dana alokasi dana alokasi jumlah pelaporan keuangan semester penyusunan laporan keuangan semester yang diselesaikan tepat waktu kota jayapura laporan unam kota jayapura laporan unam jumlah laporan keuangan akhir tahun dana alokasi dana alokasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun peak tahun yang kota jayapura laporan umum kota jayapura laporan umum pagu dirasionalkan rp. juta dana alokasi dana alokasi penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura umum kota jayapura umum pagu dirasionalkan rp. juta dokumen dokumen program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah dana alokasi dana alokasi monitoring dan evaluasi keprotokolan bagi jumlah lokasi monitoring dan evaluasi wilayah adat keprotokolan jayapura kabupaten unam jayapura kabupaten unam ol. inai dana alokasi dana alokasi jar pelayanan keprotokolan pemerintah provinsi frekuensi pelayanan keprotokolan jayapura kali umum jayapura kali umum o|. sosialisasi penyesuaian nomor urut dana alokasi dana alokasi 4lao1 validasi penyesat mor usul jumlah peserta sosialisasi jayapura orang umum jayapura orang umum ol. kendaraan dinas forkompimda provinsi papua program pelayanan informasi penyusunan regulasi penyelenggaraan jumlah dokumen regulasi dan pedoman dana alokasi dana alokasi 4lao usul gulai penyelenggara umen regulasi dan jayapura umum jayapura umum hi) ol. pelayanan publik pelaksanaan dokumen dokumen dana alokasi dana alokasi alam1 pembakaran kapasitas pelayanan pengaduan lah peserta bintik pelatihan jayapura orang umum jayapura orangani dana alokasi dana alokasi a01 supervisi pengelolaan informasi dan jumlah unit pengelola data informasi publik gapura unit umum jayapura unit umum ol. dokumentasi yang supervisi (dikontrol) dana alokasi dana alokasi alam tun peningkatan kapasitas dan monitoring ppid noah ppid yang dipantau dan dibina jayapura unit umum jayapura unit umum ol. provinsi papua program pengembangan komunikasi, informatika dan media massa inai dana alokasi dana alokasi jar lini penguatan peran bakohumas provinsi papua noah peserta jayapura orang umum jayapura orang umum ol. dan kab kota dana alokasi dana alokasi publikasi kebijakan pemda provinsi papua frekuensi dialog interaktif jayapura kali umum jayapura kali umum ol. jayapura, sarmi, dana alokasi jayapura, sarmi, dana alokasi dirt pembuatan film dokumenter jumlah film dokumenter jejak rekam keerom, kota fiji den umum keerom, kota fiji den umum ol. jayapura jayapura dana alokasi dana alokasi pendokumentasian sambutan pidato gubernur jumlah sambutan pidato gubernur jayapura dokumen oam jayapura dokumen oam pengembangan hubungan kerjasama dengan dana alokasi dana alokasi unsur pers dan lembaga lainnya jumlah kerjasama dengan pers lembaga jayapura lembaga oam jayapura lembaga unam dana alokasi dana alokasi peliputan dan pendokumentasian kegiatan merauke, nabire, merauke, nabire, pemerintah provinsi papua frekuensi peliputan kegiatan timika jaya kali unam timika jaya kali unam ol. jumlah media publikasi luar ruang unit dana alokasi unit dana alokasi publikasi media luar ruang jayapura umum jayapura umum frekuensi publikasi luar ruang kali kali laci yice mini dana alokasi dana alokasi publikasi visi misi pemerintah dan hasil2 jumlah media cetak atau media promosi pembangunan lainnya jayapura eksemplar unam jayapura eksemplar unam ol. dana alokasi dana alokasi penerbitan buletin kabar papua jumlah cetakan buletin jayapura umum jayapura umum ol. eksemplar eksemplar dana alokasi dana alokasi kerjasama media cetak jumlah kerjasama jayapura media umum jayapura media umum ol. inai dana alokasi dana alokasi a01 tiri penayangan iklan dan advertorial provinsi frekuensi iklan dan advertorial media jayapura kali umum jayapura kali umum ol. papua media cetak penayangan siaran langsung media dana alokasi dana alokasi aoi lari akan sung medi frekuensi siaran langsung jayapura kali umum jayapura kali umum hi) ol. dana alokasi dana alokasi kerjasama media elektronik jumlah kerjasama media elektronik jayapura media umum jayapura media umum ol. dana alokasi dana alokasi door dari penayangan iklan layanan masyarakat frekuensi tayang iklan layanan masyarakat gapura kali umum jayapura kali umum ol. media elektronik media elektronik dana alokasi dana alokasi pengelolaan analisis informasi melalui media cetak dan online jumlah kliping berita jayapura kliping unam jayapura kliping unam ol. temu wicara pimpinan daerah dengan publik dana alokasi dana alokasi a01 lari wicara pimpinan gan publik malah peserta audiens jayapura orang umum jayapura orang umum ol. melalui para para publik laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd kegiatan ditunda kepala biro umum (emi enembe, s.ip, m.si (@) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. biro layanan pengadaan barang dan jasa rencana kerja biro layanan pengadaan barang dan jastan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan catatan oma rana pam sederhana (tama tawa roma tommoeroma (reset rare ear urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan ki) program pelayanan administrasi perkantoran alam1 penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan papua surat dana alokasi papua surat dana alokasi beat umum beat umum saat jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung orang orang kebersihan kantor dana alokasi dana alokasi penyediaan jasa kebersihan kantor papua umum au) papua umum au) jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis juni pagu mengalami ami load: dana alokasi dana alokasi pergeseran menjadi penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan papua jenis umum au) papua jenis umum au) pagu dialihkan untuk focusing covid jumlah barang cetakan jenis jenis dana alokasi dana alokasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan papua lembar umum au) papua lembar umum au) ol. jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis jenisdana alokasi undangan undangan yang disediakan papua buku umum au) papua buku umum au) ol. kegiatan ini khusus untuk rapat rapat pokja dan proses kali kali pelelangan aktifitas biro pelaksanaan makan minum tamu dan rapat tahun tahun pbj) juni kota dana alokasi kota dana alokasi penyediaan makanan dan minuman jayapura umum au) jayapura umum au) pagu mengalami pergeseran menjadi jumlah orang yang disediakan makan dan orang orang minuman pagu dialihkan untuk focusing covid kegitan belanja aci jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah dana alokasi dana alokasi dikoordinasikan dengan kepala biro rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan kali umum au) kali umum au) dengan mempertimbangkan dengan covid orang dana alokasi orang dana alokasi penyediaan jasa pengamanan pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam papua bulan umum au) papua bulan umum au) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur perlu lakukan penginputan jumlah kendaraan yang diadakan unit kegiatan kembali dalam senja biro pelayanan barang jasa dana alokasi kota dana alokasi pengadaan kendaraan dinas operasional umum dau) jayapura umum au) pagu ditambahkan jumlah kendaraan roda unit menjadi pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan papua unit papuakegiatan ini perlu dikoordinasikan secara internal dinas kesehatan perlu peninjauan ulang antara kps dengan program integrasi jaminan kesehatan lainnya dana dana pelaksanaan kartu papua otonomi otonomi juni sehat peserta kps terlayani papua orang khusus papua orang khusus pagu mengalami perubahan menjadi rp. juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. kegiatan ini perlu kordinasikan secara internal dinas kesehatan juni pengembangan fasyankes jumlah dana dana (lima regional pengembangan otonomi otonomi pagu mengalami perubahan dukungan pelaksanaan rumah sakit papua unit khusus papua unit khusus menjadi rp. kps regional juni pagu berubah menjadi rp. dana dana workshop standar otonomi otonomi akreditasi kars edisi jumlah peserta papua orang khusus papua orang khusus otsus) (otsus) program sumber daya kesehatan skpd menyiapkan tor juni jumlah laporan laporan laporan tidak boleh ada perampasan fungsi untuk dikerjakan pada fungsi bidang lain pada skpd yang sama pembinaan dan dana dana usulan kegiatan ini otonomi otonomi perlu dilakukan penyesuaian pengawasan mutu papua khusus papua khusus berdasarkan fungsi otsus) (otsus) pemandangan pada dinas kesehatan jumlah orang yang catatan ini untuk dibina orang orang mengkoreksi perampasan kerja lintas bidang juni pagu berubah menjadi rp. jumlah organisasi pan profesi bidang pena ubah nama kesehatan yang kelompok heat dana kelompok kat dana pembinaan organisasi dibina otonomi otonomi profesi bidang kesehatan khusus khusus jumlah organisasi otsus) (otsus) pagu kegiatan menjadi yang organisasi organisasi rp. dibinatan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan catatan tama drama pam sementara tama tawa tram tsmmoeroma (reset pare (aan dana alokasi dana alokasi pemeliharaan rutin berkala gedung kantor belanja sewa papua tahun umum au) papua tahun umum au) jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional unit unit pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional papua bana lokasi papua dana lokasi kegiatan akan menyesuaikan sewa kendaraan bulan mum bulan mum get kendaraan pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung dana alokasi dana alokasi pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor kantor papua kegiatan umum au) papua kegiatan umum au) ol. program peningkatan disiplin aparatur 4lao1| pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan papua still papua still target disesuaikan dengan jumlah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan dana alokasi dana alokasi pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal papua orang umum papua orang umum au) ol. pagu mengalami pergeseran menjadi alam1| pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih papua orang papua orang ata pagu dialihkan untuk focusing covid pagu mengalami pergeseran menjadi pagu dialihkan orang dana alokasi orang dana alokasi pendampingan pengusaha oap jumlah orang bulan umum au) bulan umum au) untuk focusing covid perlu ajukan kembali kedalam aplikasi oleh biro layanan barang jasa alam1dana alokasi dana alokasi kinerja skpd realisasi kinerja skpd yang disusun papua laporan umum au) papua laporan umum au) ol. dana alokasumum au) papua laporan umum au) ol. alor penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen papua dokumen dana alokasi papua dokumen dana alokasi dadi umum adala umum |ao1 dias kan bea bacan bagan dana alokasi dana alokasi peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa jumlah user barang dan jasa yang terlayani papua unit umum au) papua unit umum au) peningkatan pelayanan pengadaan jasa konstruksi dan jumlah user jasa konstruksi dan konsultasi yang dana alokasi dana alokasi konsultasi terlayani papua unit umum papua unit umum au) dana alokasi dana alokasi indikator diperbaiki menjadi pendampingan hukum dan singgah jumlah masalah hukum yang didampingi papua laporan papua laporan jumlah kasus yang didampingi dan umum dau) umum au) disanggah penyusunan peraturan tentang kode etik dan majelis etik. dalam penyelenggaraan pengadaan jumlah peraturan papua peraturan papua peraturan kegiatan ini dikoordinasikan kembali dengan kepala biro monitoring dan evaluasi money) pengadaan barang jasa jumlah monitoring yang dilaksanakan papua lokasi papua lokasi juni pagu rasionalkan kembali dengan kebutuhan pendampingan perencanaan pengadaan jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan papua dokumen dana alokasi papua dokumen dana alokasi ringan per peng per yang hasil umum umum au) dana alokasi dana alokasi pembinaan ukpga jumlah ukpga yang dibina papua umum papua umum au) ol. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd selisih perubahan program kegiatan atas tamat tamu sembarbara total aset asu simberoana tag pagu nona jamaomao| kegiatan ditunda kepala biro layanan pengadaan barang dan jasa kasubbag perencanaan (korem animo, s.pi., sona muasal, sp, m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. sekretariat dewan perwakilan rakyat papua rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat papua provinsi papua tahun anggaranjayapura bagi kota jayapura bagi jumlah pengelolaan surat menyurat hasil hasil dinas surat surat penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah bulan penggunaan air, listrik, dana dana naa: nag kota jayapura bulan bagi kota jayapura bulan bagi listrik telepon dan facsimile hasil hasil alaorli penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan jumlah kendaraan yang dibayarkan kota jayapura unit dana kota jayapura unit bana kendaraan dinas operasional perizinan kendaraannya dapur, ani heat yap kan han dana dana penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah honor yang terbayarkan kota jayapura orang bagi kota jayapura orang bagi rasionalisasi anggaran hasil hasil jumlah bulan yang digunakan untuk bulan bulan jasa kebersihan rasionalisasi anggaran orang dana orang dana sesuaikan dengan pagu penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga cleaning service kota jayapura bulan bagi kota jayapura bulan bagi anggaran hasil hasil ngg ikut pagu jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis jumlah komponen atk yang akan dana dana penyediaan alat tulis kantor po! yang kota jayapura jenis bagi kota jayapura jenis bagi manfaatkan semua unit kerja hasil hasil jumlah barang cetakan jenis dana jenis dana penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota jayapura bagi kota jayapura bagi hasil hasil jumlah penggandaan lembar lembar penyediaan komponen instalasi listrik penerangan jumlah komponen instalasi listrik dana dana alam yei panen listrik penerang kota jayapura jenis bagi kota jayapura jenis bagi bangunan kantor penerangan bangunan kantor hasil hasil jumlah peralatan rumah tangga pakai dana dana penyediaan peralatan rumah tangga head kota jayapura buah bagi kota jayapura buah bagi habis yang disediakan hasil hasil penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bacaan dan peraturan dana dana dang undangan perundang undangan yang kota jayapura buku bagi kota jayapura buku bagi perundang undang disediakan hasil hasilkantor kota jayapura bagi kota jayapura bagi jumlah mobilitas termasuk tenaga hasil hasil angkat dan turun beras kantor kali kali dana dana alor penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan penyediaan makan dan jayapura bagi kota jayapura bagi minum kegiatan hasil kegiatandki jakarta, kota perlu koordinasi secara aci inci dki jakarta, kota bandung, dana dana rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar jumlah koordinasi dan konsultasi bandung, kota internal sesuai protokol daerah luar daerah yang dilakukan kota yogyakarta, kota kali bagi yogyakarta, kota kali bagi kesehatan terkait pandemi surabaya covid pelaksanaan uang makan satpam orang dana orang dana penyediaan jasa pengamanan kota jayapura ulan bagi kota jayapura ulan bagi jumlah tenaga pengamanan orang masih orang hasil alam sega peningkatan sarana dan prasarana lampirkan rab secara dana dana detail terjadi perubahan target pembangunan rumah dinas terbangunnya rumah dinas kota jayapura unit bagi kota jayapura unit bagi dari unit jabatan hasil hasil ari unit rumah jabatan menjadi unit penyerangannya sebesar rp. terbangunnya gedung kantor pengurangan dana sebesar bangunnya gedung dana dana rp. dan sisanya pembangunan gedung kantor kota jayapura bagi kota jayapura bagi sebesar rp. luas bangunan yang dibangun 2670m2| hasil hasil dekan untuk pembayaran dana dana pengurangan dana sebesar pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas jumlah perlengkapan rumah jabatan kota jayapura unit bagi kota jayapura unit bagi rp. dan sisanya hasil hasil sebesar rp. pengurangan dana sebesar dana dana rp. dan sisanya pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan kota jayapura unit bagi kota jayapura unit bagi sebesar rp. hasil hasil karena pengurangan target dari unit menjadi unit dana dana pengurangan dana disebabkan pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapdana dana pengurangan dana disebabkan pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakunit dana unit dana pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan jumlah rumah jabatan terpelihara kota jayapura tahun bagi kota jayapura tahun bagi hasil hasil jumlah gedung kantor yang unit dana unit dana pemeliharaan rutin berkala gedung kantor kota jayapura bagi kota jayapura bagi belanja sewa tahun hasil tahun hasil jumlah perlengkapan gedung kantor unit unit yang dipelihara dana dana berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan kota jayapura unit bagi kota jayapura unit bagi operasi dinas operasional hasil hasil sewa kendaraan bulan bulan pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor kegiatan kegiatan dana dana alar pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung jumlah perlengkapan gedung kantor kota jayapura unit bagi kota jayapura unit bagi perbaiki indikator sesuai nama kantor yang terpelihara kegiatan hasil hasil tersedianya biaya pemeliharaan gedung kantor bulan bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang dana dana eat kota jayapura unit bagi kota jayapura unit bagi ol, kantor dipelihara hasil hasil rehabilitasi sedang berat gedung kantor jumlah gedung kantor yang rehab kota jayapura unit dana kota jayapura unit dana pengurangan pagu kegiatan ini bagi bagi diperuntukan bagi refocussing hasil hasil laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd data sebelumn, luas bangunan yang direhab om2 om2 program peningkatan disiplin aparatur dana dana pengurangan pagu kegiatan ini alam pengadaan pakaian ginas beserta jumlah pakaian dinas yang diadakan kota jayapura still bagi kota jayapura still bagi diperuntukan bagi refocussing pertengkapaniny hasil hasil (pengurangan tempat) jumlah pakaian kerja lapangan yang dana dana pengurangan target volume pengadaan pakaian kerja lapangan kota jayapura still bagi kota jayapura still bagi diadakan hasil hasil untuk disesuaikan pagu jumlah pakaian kopi yan: dana dana aoi pengadaan pakaian kopi nba yang kota jayapura still bagi kota jayapura still bagi o| hasil hasil jumlah pakaian khusus ya: dana dana perlu pengurangan target volume aoi pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang kota jayapura still bagi kota jayapura still bagi pengurangan target voli diadakan hasil hasil untuk disesuaikan pagu perubahan alam1 peooramipeninokatankapesite sumbang aparatur jumlah aparatur yang mengikuti orang orang pendidikan dan pelatihan formal sai sai dana dana jani pendidikan dan pelatihan formal pelaksanaan pendidikan dan kota jayapura bagi kota jayapura bagi perlu koordinasi lanjut dengan bpsdm prov. papua pelatihan kegiatan hasil kegiatan hasil peningkatan kapasitas aparatur orang orang jumlah peserta yang mengikuti dki jakarta, kota bandung, dana pki jakarta, kota dana sosialisasi peraturan perundang undangan sosialisasi peraturan perundang kota yogyakarta, kota orang bagi yoy, akar. kota orang bagi sudah diadakan undangan surabaya, kota jayapura hasil surabaya, kota jayapura hasil dki jakarta, kota bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah peserta bimbingan teknis dki jakarta, kota bandung, dana bandung, kota dana 4lao1 yna perahu tentang implementasi peraturan kota yogyakarta, kota oran bagi yogyakarta, kota orang bagi sudah diadakan perancang undang perundang undangan surabaya, kota makassar hasil surabaya, kota hasil makassar dki jakarta, kota bandung, dana dki jakarta, kota dana rasionalkan sesuai protokol pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih kota yogyakarta, kota orang bagi bandung, kota orang bagi pandemik covid neon surabaya, kota makassar hasil yogyakarta hasil alor kenal pening ketan pengembangan tadana dana rasionalisasi volume dengan pagu susunan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang kota jayapura bagi kota jayapura bagi realisasi kinerja skpd laporan laporan kegiatan disusun hasil hasil jumlah pelaporan keuangan dana dana anntomer penyusunan laporan keuangan semester semester yang diselesaikan tepat kota jayapura bagi kota jayapura bagi rasionalisasi volume dengan pagu laporan laporan kegiatan waktu hasil hasil penyusunan pelaporan dosis realisasi jumlah pelaporan prognosis realisasi dana dana nasionalisasi volume dengan yus! pelaporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan tepat kota jayapura bagi kota jayapura bagi nasionalisasi vol gan pagu anggaran laporan laporan kegiatan waktu hasil hasil alam1 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun jayapura bagi kota jayapura bagi "nasionalisasi volume dengan pagu usul pelapor: uang tanu yang disusun dapur, laporan andai heat yap laporan hanya han aini kegiatan dana dana nasionalisasi volume dengan 4lao penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura bagi kota jayapura bagi one isasi gan pagu dokumen hasil dokumen hasil kegiatan dana dana rasionalisasi volume dengan penyusunan sop jumlah dokumen kota jayapura dokumen bagi kota jayapura dokumen bagi pagu kegiatan dana dana nasionalisasi volume dengan a01 peningkatan kapasitas ppid jumlah orang kota jayapura orang bagi kota jayapura orang bagi pagu kegiatanjumlah perda yang dihasilkan jayawijaya produk bagi papua produk bagi nini hasil hasil hearing dialog dan koordinasi pimpinan dprd terlaksananya hearing dialog dan dana dana terbagi labor dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh koordinasi pimpinan dengan papua bagi papua ani bagi jerami pengurangan target masyarakat tokoh agama masyarakat tokoh agama hasil hasil adi |ao1 |1s rapat:rapat alat kelengkapan dewan terlaksananya fasilitasi rapat rapat gapura sook| bagi jayapura ka1 bagi tadi pengurangan target dari pat rapai kap, alat kelengkapan dewan dapur, heat kapal han kali menjadi kali rapat terjadi pengurangan target dari terlaksananya rapat paripurna dana dana kali menjadi kali rapat rapat rapat paripurna penetapan nero paris kota jayapura kali bagi kota jayapura kali bagi paripurna (kesepakatan antara hasil hasil sekretariat dewan dengan pimpinan dewan) dana dana terjadi pengurangan target terlaksananya kegiatan reses dari kali menjadi kali kegiatan reses anggota dprd papua kali bagi papua kali bagi (kesepakatan antara sekretariat dewan dengan pimpinan dewan) dana dana terjadi pengurangan target aoi das kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd terlaksananya kunjungan kerja dalam yui orang bagi papua orang bagi a4| terkait protokol pandemik covid dalam daerah daerah (pengurangan perjalanan hasil hasil dinas dalam daerah) mekanisme kegiatan disesuaikan pena terlaksananya keikutsertaan dana dana protokol kesehatan (pengurangan alam peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota pimpinan dan anggota dprd dalam papua kali bagi papua aka bagi terjadi atas kesepakatan seminar, sosialisasi, studi banding hasil hasil pimpinan dewan dan sekretariat dewan) a|aor |is| peningkatan peran dan fungsi pengawasan terlaksananya fungsi pengawasan papua kekar pagi papua l2kar asset0ooo0 bag aan penahan dewan dan predasi pegasus provinsi papua predasi pegasus pakatan mimpi hasil hasil sekretariat dewan saat pengurangan target kegiatan hearing dialog dan koordinasi anggota dprd terlaksananya hearing dialog dan kali dana kali dana terjadi atas kesepakatan dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh koordinasi anggota dprd dengan papua bagi papua bagi "ag tahun tahun pimpinan dewan dan sekretariat masyarakat tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat hasil hasil dewan dana dana pengurangan terjadi atas pelayanan formal pimpinan dan anggota dpr tersedianya pelayanan formal papua, jayapura, kota kali papua, jayapura, kota kali para papua pimpinan dan anggota dprd jayapura tahun bagi jayapura tahun bagi kesepakatan pimpinan dewan dan hasil hasil sekretariat dewan marin dinar eat inai dana dana pengurangan terjadi atas alor lis publikasi kinerja pimpinan dan anggota dpr tersedianya publikasi kinerja papua bulan bagi papua bulan bagi kesepakatan pimpinan dewan dan mimpi ngg hasil hasil sekretariat dewan pengurangan dari kali ina dima terselenggaranya rapat rapat dana dana perjalanan menjadi kali aoi jas (as rapat rapat koordinasi pimpinan dan anggota koordinasi dan konsultasi dalam papua kali| bagi papua kali bagi terjadi atas kesepakatan apa aan dan luar daerah hasil hasil pimpinan dewan dan sekretariat dewan perjalanan dinas) pengurangan target dari ari dana dana kali menjadi kali kegiatan peningkatan peran dan fungsi serta kinerja meningkatnya peran dan fungsi serta png kinerja alat alat kelengkapan dewan kinerja alat alat kelengkapan dewan papua orang bagi papua orang bagi terjadi atas kesepakatan hasil hasil pimpinan dewan dan sekretariat dewan) peningkatan ekonomi kerakyatan terhadap terwujudnya tingkat kesejahteraan jayawijaya, kepulauan yapen dana jayawijaya, kepulauan dana aoi las ing kera ky, "hadap "wujudnya ting jayawijaya, kepulauan yapen, bagi wijaya, kupu bagi kesejahteraan masyarakat papua masyarakat papua biak numfor kegiatan hasil yapen, biak numfor kegiatan hasil tersedianya pelayanan medical check dana dana alam las pelayanan medical check pimpinan dan bagi pimpinan dan anggota dpr papua orang bagi papua orang bagi ol, kota dprd papuaterlaksananya kegiatan publik dana dana publik hearing rancangan peraturan perundang hearing rancangan peraturan |aot undangan perundang undangan kepada papua kegiatan bagi papua kegiatan bagi hasil hasil masyarakat dana dana pengurangan dana terjadi atas terlaksananya pembahasan kpj dan pembahasan kpj dan rencana kerja tahunan tersusunnya rencana kerja tahunan papua kegiatan bagi papua kegiatan bagi kesepakatan pimpinan dewan dan hasil hasil sekretariat dewan terlaksananya pengawasan persiapan dana dana pengawasan persiapan pon tahun pon tahun papua kegiatan bagi papua kegiatan bagi pengurangan target kegiatan perbaiki lokasi kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah jayapura propinsi) mengenai anggaran pendapatan dan jumlah rapat diadakan jayawijaya, jayapura, kota dana jayawijaya, jayapura, kota pama pengurangan belanja( apbd), perubahan apbd dan umpan rapat yang diadakan jayapura kegiatan nen naa heat jayapura kegiatan estate han keannanaa dana terjadi atas kesepakatan pertanggung jawaban apbd pimpinan dewan dan sekretariat dewan pengurangan target dari monitoring, evaluasi dan pengawasan peraturan terlaksananya kegiatan monitoring, dana dana kegiatan menjadi kegiatan ajar jason les lean ngawi evaluasi, pengawasan dan peraturan papua kegiatan bagi papua kegiatan bagi terjadi atas kesepakatan ini serta kegiatan lainnya hasil hasil pimpinan dewan dan sekretariat dewan perbaiki lokasi haa dana dana perhatikan ajar |as rapat forum komunikasi sekretaris dprd jumlah peserta yang mengikuti jayapura ona bagi jayapura orang bagi protokol kesehatan terkait masa hasil hasil pandemik covid mekanisme rapat menggunakan virtual) kegiatan ditunda sekretaris dewan perwakilan rakyat papua kepala bagian penyusunan program dan keuangan (dr. juliana paroki, se., m.si (mulyani, s.sos.,m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vic. badan penghubung daerah rencana kerja badan penghubunga (rose rae semoerowa tentang| tana paru semveroaa (rasa pasa lem dki dana alokasi dki dana alokasi kegiatan tersebut juga penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan jakarta surat umum au) jakarta surat umum au) membiayai tenaga honorer jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, dki dana alokasi dki dana alokasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik transponder jakarta layanan umum au) jakarta layanan umum au) jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung dki dki penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan kantor jakarta orang dana bagi hasil jakarta orang dana bagi hasil penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dki rta unit dana bagi hasil dki rta unit dana bagi hasil penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan dki rta jenis dana bagi hasil dki rta jenis dana bagi hasil penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan pengadaan dki rta bulan dana bagi hasil dki rta bulan dana bagi hasil penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan mat dki dki kegiatan tersebut diperuntukkan kantor jumlah komponen listrik yang disediakan jakarta buah dana bagi hasil jakarta buah dana bagi hasil untuk kantor, anjungan dan wisma dki dki target diperbaiki penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan jakarta unit dana bagi hasil jakarta unit dana bagi hasil pagu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari jumat) dki kali dki kali penyediaan makanan dan minuman jakarta dana bagi hasil jakarta dana bagi hasil pagu menyesuaikan kebutuhan tersedianya makanan dan minuman bulan bulan 4lao1 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dki kali dana bagi hasil dki kali bana bagi hasil rasionalkan anggaran dilakukan jakarta jakarta penyediaan jasa pengamanan jumlah tenaga pengamanan dki rta orang dana bagi hasil dki rta orang dana bagi hasil program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dki dki disesuaikan dengan pagu dan pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan yang diadakan jakarta unit dana bagi hasil jakarta unit dana bagi hasil kebutuhan pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan dki rta unit dana bagi hasil dki rta unit dana bagi hasil pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan dki rta unit dana bagi hasil dki rta unit dana bagi hasil pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah gedung kantormobil jabatan jumlah kendaraan dinas operasionaldki rta unit dana bagi hasil dki rta unit dana bagi hasil pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dki rta unit dana bagi hasil dki rta unit dana bagi hasil rehabilitasi sedang berat gedung kantor luas bangunan yang direhab dki rta dana bagi hasil dki rta dana bagi hasil siapkan rab dan gambai (aset rae semoerowa (tata ten rasa semveroara (rasa pasa (aa program peningkatan disiplin aparatur lan dki dana alokasi dki dana alokasi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan jakarta still umum au) jakarta still umum au) hari dki dana alokasi dki dana alokasi pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan jakarta still umum au) jakarta still umum au) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan dki dana alokasi dki dana alokasi pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal jakarta orang umum au) jakarta orangki dana alokasi dki dana alokasi nan panen kinerja skpd kinerja skpd yang disusun jakarta laporan umum au) jakarta laporan umum dau) pagu dinaikkan menjadi juta jumlah pelaporan keuangan semester yang dki dana alokasi dki dana alokasi penyusunan laporan keuangan semester diselesaikan tepat waktu jakarta laporan umum au) jakarta laporan umum disesuaikan dengan pagu semar jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang dki dana alokasi dki dana alokasi penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran diselesaikan tepat waktusenja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen jakarta dokumen umum au) jakarta dokumen umum au)jumlah kunjungan kedinasan kepala daerah jakarta dki rta bulan dana bagi hasil dki rta bulan dana bagi hasil disesuaikan dengan pagu program pembinaan dan pengembangan aparatur kegiatan dibawah ini digabung dki dki pada kegiatan ini dan pengembangan kualitas sdm aparatur jumlah peserta mengikuti diklat jakarta orang dana bagi hasil jakarta orang dana bagi hasil disesuaikan dengan pagu diklat bahasa inggris, perencanaan, asset) menjadi rp. juta program pengembangan penataan dan pentas anjungan promosi budaya wilayah adat papua ditingkat dki dki disesuaikan dengan promosi wilaya pua editing frekuensi penyelenggaraan event promosi budaya kali dana bagi hasil kali dana bagi hasil kebutuhan nasional internasional jakarta jakarta lampirkan tor disesuaikan dengan kebutuhan optimalisasi pengelolaan anjungan daerah papua tmii dki dki sebagai pusat promosi papua jumlah media promosi pada anjungan yang dikelola jakarta media dana bagi hasil jakarta media dana bagi hasil lampirkan tor program pelayanan informasi jumlah penyebarluasan informasi pelaksanaan pon penyebarluasan informasi pelaksanaan pon tahun tahun dki kegiatan dana alokasi dki kegiatan dana alokasi disesuaikan dengan kebutuhan alam penyebarluasan informasi pelaksanaan ahun ana alokasi ana alokasi disesuaikan dengan kebutuhan papua jakarta umum au) jakarta umum dau) untuk menunjang pon jumlah penyebarluasan informasi media promosi kegiatan kegiatan strategi komunikasi terpadu dalam rangka penyebarluasan terlaksananya komunikasi dan penyebarluasan dki dki informasi tentang papua informasi jakarta dokumen dana bagi hasil jakarta dokumen dana bagi hasihubung daerah kasual umum (alexander k.y.kapita,st (suhanijumlah pertemuan naa koordinasi sdk kegiatan dana kegiatan dana kegiatan ini digabung jadi satu monitoring dan evaluasi otonomi otonomi dengan kegiatan monitoring dan tenaga kesehatan jumlah laporan khusus khusus evaluasi keseluruhan money yang laporan otsus) laporan otsus) dihasilkan case akreditasi kegiatan ini presentase akreditasi hilangkan hapus balances papua kegiatan kegiatan pelatihan analis dana dana juni kbbi han mat merauke, jayawijaya, nabire, biak numfor, kota otonomi merauke, jayawijaya, nabire, biak otonomi jayapura khusus numfor, kota jayapura khusus pagu kegiatan menjadi regional paru jumlah peserta yang otsus) (otsus) rp. dan dipindahkan pada mengikuti pelatihan orang orang po) kegiatan pemeliharaan gedung analisis kantor dalam mendukung pre hospital penanganan covid dana dana kegiatan ini digabung dengan need assessment malah tna setahun orang otonomi orang otonomi kegiatan pendidikan dan (otsus) (otsus) pelatihan non formal jumlah pelaksana orang orang ane ini akreditasi balances bulan akan bulan kadang kutai tan ini telah ini mean edisi dana dana mengalami pergeseran dan tetap kesehatan sebagai pusat jumlah dokumen otonomi otonomi dilaksanakan pelatihan lokal terbaik mutu akreditasi balai otsus otsus juni papua latihan tenaga dokumen dokumen sani kesehatan ya: dihasilkan yang pagu mengalami perubahan menjadi rp. pembinaan perencanaan jumlah dokument dana dana perencanaan otonomi otonomi juni kebutuhan sdm kebutuhan sdmk papua dokumen khusus papua dokumen khusus pagu kab kota otsus) (otsus) mengalami perubahan menjadi rp. volume ubah menjadi orang satuan tugas pelayanan pagu dikonsultasikan kesehatan kaki jumlah tenaga dana. dana secara internal telanjang jalan kaki, kesehatan yang papua orang khusus papua orang khusus pelayanan terapung dan diberdayakan otsus) (otsus) juni terbang satgas kijang pagu mengalami perubahan menjadi rp. kegiatan ini dipindahkan program peningkatan saran dan dana dana prasarana pembangunan gedung jumlah gedung otonomi otonomi pembangunan gedung dan peralatan serta kantor yang khusus khusus butuh rap pemeliharaan papeles dibangun otsus) (otsus pengadaan peralatan kegiatan ini depending dulu, pembinaan sekolah jumlah bahan habis kota jayapura dana kota jayapura dana nama kegiatan menengah kejuruan pakai sekolah rupiah otonomi rupiah otonomi diperbaiki analis kesehatan makes khusus khusus otsus) (otsus) juni jumlah guru honorer yang orang orang belanja menyesuaikan dibayarkan bulan bulan dengan situasi pandemik covid motornya jumlah alat praktek unit unit juni siswa yang diadakan tahun tahun pagu jumlah mengalami perubahan menjadi rp. jumlah siswa yang ditanggung biaya orang orang prakteknya laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. sekretariat majelis rakyat papua rencana kerja sekretariat majelis rakyat paputan (esa semseroane dengan (rasa temoeroma (rasa rae ngotonomi dana otonomi penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan papua surat khusus papua surat khusus o| jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, dana otonomi dana otonomi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik transponder papua layanan khusus papua layanan khusus indikator target diperbaiki alaorli penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jumlah unit mobil dinas operasional yang terpelihara dan papua unit dana otonomi papua unit dana otonomi sesuai dengan jumlah dinas operasional memfasilitasi perizinannya khusus khusus pagu anggaran disesuaikan luas gedung dan halaman yang disediakan jasa dana otonomi dana otonomi penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan papua khusus papua khusus hai se#di dana otonomi dana otonomi penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan papua jenis khusus papua jenis khusus o| pendapatan asli pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan pengadaan papua bulan daerah pad) papua bulan asli daerah of ad) penyediaan komponen instalasi listrik penerangan nan kota dana otonomi kota dana otonomi bangunan kantor jumlah komponen listrik yang disediakan jayapura buah khusus jayapura buah khusus ala iis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang papua buku dana otonomi papua buku dana otonomi undangan disediakan khusus khusus jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan turun beras pendapatan asli pendapatan penyediaan bahan logistik kantor papua kali papua kali asli daerah of kantor daerah ad) ad) hindi dana otonomi dana otonomi penyediaan makanan dan minuman jumlah orang yang disediakan makan dan minuman papua orang khusus papua orang khusus jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang pendapatan asli pendapatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah papua kali papua kali asli daerah dilakukan daerah ad) ad) pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam orang orang bulan bulan penyediaan jasa pengamanan papua dana otonomi papua dana otonomi year orang khusus orang khusus pelaksanaan uang makan satpam bulan bulan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pendapatan pai pendapatan asli pagu aliran untuk pengadaan mobil jabatan jumlah mobil yang diadakan papua unit daerah ad) papua unit kah pasrah focusing covid dana otonomi dana otonomi pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan papua unit khusus papua unit khusus dana otonomi dana otonomi pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan papua unit khusus papua unit khusus o| pendapatan asli pendapatan pemeliharaan rutin berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang dipelihara papua unit lembap p), papua unit asli daerah adaan desa pam semsertane dengan (rasa temoeroma (tone aaa pendapatan aslilembap p), papua unit asli daerah ad) jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara unit unit pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional kota dana otonomi kota dana otonomi jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional sapu unit dapur unit usu pendapatan asli pendapatan sesuaikan dengan kebutuhanpapua unit papua unit asli daerah o| daerah ad) nan ad) perbaiki indikator program peningkatan disiplin aparatur 4lao1 pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan papua still pana otonomi pada still pana otonomi khusus khusus hai dana otonomi dana otonomi pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan papua still khusus papua still khusus program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur indikator target diperbaiki pendapatan sesuai kebutuhan alor pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kota orang pendapatan asli kota orang asli daerah pagu formal jayapura daerah ad) jayapura ad) aliran untuk focusing covid pendapatan asli pendapatan pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih papua orang daerah ad) papua orang asli daerah ad) alor pro aram peningkatan|pengembangan setan papapapua pendapatan asli papua jasa kinerja skpd kinerja skpd yang disusun laporan nana daerah ad) laporan ad) alor penyusunan laporan keuangan semester jumlah pelaporan keuangan semester yang diselesaikan yua pendapatan asli pen apalah usul tepat waktu laporan hata daerah ad) laporan hata penyusunan pelaporan gnosis realisasi anggaran jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang papua pendapatan asli papua jasa usul pelaporan prognosis realisasi angg diselesaikan tepat waktu laporan daerah ad) laporan asadaerah ad) papua laporan kah pasrah alor penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen papua pendapatan asli nya pen apalah dokumen daerah ad) dokumen ad) asa program peningkatan kapasitas lembaga mrp pembahasan rancangan peraturan daerah sosialisasi raperdasus bagi pimpinan dan anggota mrp papua tahun pana otonomi papua tahun pana otonomi rasionalisasikan 4lao1 (a33 rapat rapat alat kelengkapan mrp kegiatan rapat rapat kelompok kerja mrp papua tahun dana otonomi papua tahun pana otonomi khusus khusus dana otonomi dana otonomi pagu aliran untuk rapat rapat pleno rapat rapat pleno mrp papua tahun khusus papua tahun khusus focusing covid a|ao1 jas kegiatan jumlah kegiatan kai dana otonomi kali pana otonomi pagu disesuaikan kegiatan reses jumlah kegiatan reses ali khusus ali khusus 'agu disesuaikan hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat dana otonomi dana otonomi netnnalianet daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tokoh agama papua tahun khusus papua tahun khusus rasionalisasikan aoi jaa kunjungan kerja pimpinan dan anggota mrp kunjungan kerja pimpinan dan anggota mrp tahun dana otonomi tahun .c00 dana otonomi khusus khusus dim dana otonomi dana otonomi pelayanan informal pimpinan mrp pelayanan informasi pimpinan mrp papua tahun khusus papua tahun khususdiatas (rama ram semteroana |atas (aset pagu tsmoeroana(aset| panitia khusus pansus) masalah masalah tanah panitia khusus pansus) masalah masalah tanah dana otonomi dana otonomi aat (as papua papua papua tahun khusus papua tahun khusus a01 jaa peningkatan kinerja alat kelengkapan mrp peningkatan kinerja alat kelengkapan mrp papua tahun pana otonomi papua tahun pana otonomi kegiatan ditunda sekretaris majelis rakyat papua kasual anggaran (drs. masuk demands siap (william smith paroki,se nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vlc. badan pengembangan sumber daya manusia rencana kerja badan pengembangan sumber daya manusinprombatan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan catatan tani dasa ran semoeroma tren (rasa pasa semsertam (ramota kota pagu sebelumnya juta, penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan dana bagi hasil dana bagi hasil dikurangi honor tenaga kontrak jayapura surat jayapura surat non pns sebesar ribu. jumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan kota kota penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik facsimile jayapura bulan dana bagi hasil jayapura bulan dana bagi hasil jumlah bulan yang digunakan untuk jasa bulan bulan kebersihan kota kota ditambah juta dari penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas dana bagi hasil dana bagi hasil pendukung kebersihan kantor jayapura orang jayapura orang ribu jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis ada penambahan juta ami led kota kota menjadi penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan jayapura jenis dana bagi hasil jayapura jenis dana bagi hasil penambahan ini untuk posko covid penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah jenis barang cetakan yang disediakan kerapu jenis dana bagi hasil bea yura jenis dana bagi hasil alor penyediaan komponen instalasi listrik penerangan jumlah komponen instalasi listrik penerangan kota jenis dana bagi hasil kota jenis dana bagi hasil bangunan kantor bangunan kantor jayapura jayapura penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang tersedianya bahan bacaan dan perundang kota kota undangan undangan jayapura bulan dana bagi hasil jayapura bulan dana bagi hasil alor penyediaan bahan logistik kantor jumlah mobilitas termasuk tenaga angkat dan kota kali dana bagi hasil kota kali dana bagi hasil turun beras kantor jayapura jayapura kota kali kota kali penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan makan minum tamu dan rapat jayapura tahun dana bagi hasil jayapura tahun dana bagi hasil jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah kota dana alokasi kota dana alokasi pagu anggaran ini berkurang rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan jayapura kali umum au) jayapura kali umum au) dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ada penambahan, awalnya kota dana alokasi kota dana alokasi lgi pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan jayapura unit umum au) jayapura unit umum au) manna menjadi kota dana alokasi kota dana alokasi pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan jayapura unit umum au) jayapura unit umum au) ada penambahan ati kota dana alokasi kotaau) jayapura unit umum au) ada penambahan dari alor pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jumlah pemeliharaan kendaraan kota unit dana bagi hasil kota unit dana bagi hasil ada penambahan dinas operasional jayapura jayapura program peningkatan disiplin aparatur ada penambahan sebesar kota kota pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan still dana bagi hasil still dana bagi hasil ada perubahan jayapura jayapura target dari stel(pakaian kaki dirubah stel psl jasjumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan kota dana alokasi kota dana alokasi pendidikan dan pelatihan formal pelatihan formal jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) kota kota pagu menyesuaikan dengan jumlah pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih jayapura orang dana bagi hasil jayapura orang dana bagi hasil asn yang mengikuti diklat program peningkatan pengembangan sistem pelapokota dana bagi hasil kota dana bagi hasil kinerja skpd realisasi kinerja skpd yang disusun jayapura laporan jayapura laporan jumlah pelaporan keuangan semester yang kota kota penyusunan laporan keuangan semester diselesaikan tepat waktu jayapura laporan dana bagi hasil jayapura laporan dana bagi hasil jumlah laporan keuangan akhir tahun yang kota kota penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun disusun jayapura laporan dana bagi hasil jayapura laporan dana bagi hasil kota kota penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen dana bagi hasil dana bagi hasil jayapura dokumen jayapura dokumen program pembinaan dan pengembangan aparatur jumlah alumnus diklat pim yang menindaklanjuti kota dana alokasi kota dana alokasi evaluasi pasca diklat pim proyek perubahanrakernas bidang kedaulatan jumlah peserta mengikuti rakernas jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) ari kota dana alokasi kota dana alokasi diklat bahasa inggris bagi aparatur jumlah peserta mengikuti diklat jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) kota dana otonomi kota dana otonomi pengembangan kapasitas sdm aparatur jumlah peserta mengikuti diklat jayapura orang khusus otsus) jayapura orang khusus otsus) terjadi pengurangan kota dana alokasi kota dana alokasi pengembangan kerjasama penyelenggaraan diklat jumlah kerjasama penyelenggaraan diklat jayapura dokumen umum au) jayapura dokumen umum au) biaya perjalanan dinas. lai jumlah penilaian angka kredit jabatan fungsional kota dana alokasi kota dana alokasi penilaian angka kredit jabatan fungsional kana jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) terjadi pengurangan sebesar maa jumlah dokumen data dan informasi yang siap kota dana alokasi kota dana alokasi pengembangan data dan informasi diklat akses jayapura dokumen umum au) jayapura dokumen umum au) biaya perjalanan dinas ari kota dana alokasi kota dana alokasi diklat tot subtansianalisis kebutuhan diklat jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan diklat jayapura dokumen umum au) jayapura dokumen umum au) biaya perjalanan dinas jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kota dana alokasi kota po) dana alokasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat penyelenggaraan diklat kab kota jayapura laporan umum au) jayapura laporan umum au) kota dana alokasi kota dana alokasi diklat mot bagi pengelola diklat jumlah peserta mengikuti diklat jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) workshop standarisasi dan sertifikasi kompetensi bidang ata kota dana alokasi kota dana alokasi pengembangan sdm provinsi papua jumlah peserta yang mengikuti workshop jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) kota dana alokasi kota dana alokasi diklat toc bagi penyelenggara diklatlaporan hasil perencanaan dan pembinaan diklat kota dana alokasi kota dana alokasi perencanaan dan pembinaan diklat aparatur aparatur jayapura laporan umum au) jayapura laporan umum au) biaya perjalanan dinas kota dana alokasi kota dana alokasi diklat kepamongprajaan jumlah perserta mengikuti diklat jayapura orang umum au) jayapura orang umum au) kota dana alokasi kota dana alokasi workshop pengembangan kompetensi asn jumlah perserta mengikuti workshop jayapura orang umum au) jayapura orang umum auprogram pendidikan kedinasan diarahkan untuk menyiapkan kota pendapatan asli kota pendapatan asli diklat pim tingkat iii jumlah peserta mengikuti diklat jayapura orang daerah ad) jayapura orang daerah ad) infrastruktur pembelajaran (e learning dalam jaringan) kota pendapatan asli kota pendapatan aslrdiklat prajabatan cons jumlah peserta mengikuti diklat jayapura orang daerah ad) jayapura orang daerah ad) prioritas maa kota pendapatan asli kota pendapatan asli rasionalkan sesuai dengan pelatihan dasar cons jumlah peserta mengikuti pelatihan jayapura orang daerah ad) jayapura orang daerah ad) formasi cons kegiatan ditunda kepala badan pengembangan sumber daya manusia provinsi papua (yoko a.f rumaropen,, sp., m.eng perbatasan dan kerja sama rencana kerja badan pengelola perbatasan dan kerja samjumlah jasa layanan dana alokasi dana penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lng nana alokasi listrik berlangganan listrik, air, telepon, kota jayapura layanan umum kota jayapura layanan umum ol. transponder penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan bean ebi pendapatan pendapatan alas sediaan jasa pemain perigi operasional yang kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah hi) ol. kendaraan dinas operasional terpelihara dan memfasilitasi pad) (pad) perizinannyapagu rasionalkan juta pad) (pad) jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan orang orang dana kant: dana alokasi lokasi penyediaan jasa kebersihan kantor kota jayapura umum kota jayapura una jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis dana alokasi dana penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan kota jayapura jenis umum kota jayapura jenis umum pagu menyesuaikan kebutuhan jumlah barang cetakan jenis jenis pagu sesuaikan dengan pendapatan pendapatan kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah jumlah penggandaan pad) (pad) juni lembar lembar atap pendapatan pendapatan alor penyediaan komponen instalasi listrik penerangan jumlah komponen listrik yang kota jayapura buah asli daerah kota jayapura buah aslasli daerah kota jayapura asli daerah ol. pel undang disediakan pad) (pad) pelaksanaan makan minum tamu kali kali dan rapat tahun ana alokasi tahun dana penyediaan makanan dan minuman kota jayapura umum kota jayapura umum pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari jumat) kali kali dki jakarta, papua, merauke, pendapatan dki jakarta, papua, merauke, pendapatan dikonsultasikan kembali her jumlah koordinasi dan konsultasi keerom, pegunungan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar daerah yang dilakukan keerom, pegunungan bintang, kali asli daerah bintang, boven digoel kali asli daerah dengan kepala badan dengan uar cairan yang raku boven digoel, supiori pad) supir" ven digoel, pad) memperhatikan covid alor bea peminatan dan para aparatur pendapatan pendapatan pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah ol.pendapatankota jayapura unit asli daerah ol. pad) (pad) pendapatan pendapatan 4lao1| pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah (pad) (pad) dana alam1 pemeliharaan rutin berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan kota jayapura unit dan aksi kota jayapura unit alokasi dinas operasional dinas operasional dapur hebat kapal kat umum pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung pelaksanaan pemeliharaan kantor perlengkapan gedung kantor kota jayapura kegiatan sarah kota jayapura kegiatan serah ol. jumlah peralatan gedung kantor pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor ati kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah ol. yang dipelihara pad) (pad) program peningkatan disiplin aparatur pendapatan pendapatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang kota jayapura still asli daerah kota jayapura still asli daerah ol. diadakan pad) (pad) jumlah pakaian kerja lapangan pendapatan pendapatan pengadaan pakaian kerja lapangan kota jayapura still asli daerah kota jayapura still asli daerah ol. yang diadakan pad) (pad) alat rep pai pen pss kar aparatur dana dana alokasi jumlah aparatur yang mengikuti alokasi pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal kota jayapura orang oam keerom, kota jayapura orang umumperundang kota jayapura asli daerah keerom, kota jayapura asli daerah o| rang orang undangan pad) (pad) pendapatan dki jakarta, bali, kota pendapatan pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih dki jakarta, bali, kota jayapura orang asli daerah jayapura bah, orang asli daerah ol. pad) kapal (pad) alor amen telah peng embendangatem pelaporan capaian kinerja dan keuangan hari kts jumlah laporan capaian kinerja pendapatan pendapatan alor penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar dan ikhtisar realisasi kinerja skpd kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah ol. realisasi kinerja skpd laporan laporan yang disusun kota jayapura laporan asli daerah ol. tepat waktu (pad) (pad) pendapatan pendapatan jumlah laporan keuangan akhir penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tahun yang disusunpenyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah ol. dokumen dokumen pad) (pad) pendapatan pendapatan peningkatan kapasitas ppid jumlah orang kota jayapura orang asli daerah kota jayapura orang asli daerah pad) (pad) program pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasdana dana alokasi tersedianya pos pengamanan alokasi pembangunan pos pengamanan batas ri png batas ri png unit ujan papua, keerom, also timur unit umum ol. peningkatan keterampilan masyarakat bidang dana alokasi papua, keerom, kota asasi ekonomi kawasan perbatasan jumlah yang terlatih papua, kota jayapura orang oam jayapura orang umum rapat koordinasi penyusunan perencanaan dana alokasi dana pembangunan kawasan perbatasan dan pulau pulau jumlah peserta rapat koordinasi papua, kota jayapura orang umum papua, kota jayapura orang alokasi melakukan penyesuaian sesuai engan umum dengan pagu yang diterima terluar antar negara provinsi papua |ao1 program pengelolaan batas wilayah dan lintas meningkatnya pengetahuan dana alokasi dana sosialisasi basic agreement bagi masyarakat masyarakat tentang peraturan papua, merauke orang umum papua, merauke, keerom orang alokasi ol perbatasan umum lintas batas lokasi lokasi dana dana alokasi tea dat jumlah pelintas batas yang alokasi joint verifikasi pelintas batas wilayah ri png diverifikasi papua, keerom, boven digoel orang oam papua, merauke, keerom orang umum dana meningkatnya border trade fair dana alokasi bani pan papua, keerom, kota alokasi border trade ri png dan negara pasifik selatan ri png dan negara pasifik papua, kota jayapura umum selatan kegiatan uu) jayapura kegiatan umum dana hei dana alokasi rekomendasi hasil rakernas alokasi rakernas pengelola perbatasan ri png pengelolaan perbatasan merauke orang oam kota jayapura dos umum pendapatan pendapatan penyusunan pelaporan tp2k opd tersedianya laporan tp2k opd kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah ol. dokumen dokumen pad) (pad) |ao1 peni tan duduk astral uan kali dana alokasi kali dana a01 l112| border liaison meeting blm) jumlah liaison meeting biak numfor umum biak numfor tahun tahun umum dana dana alokasi kali papua, merauke, keerom, kali alokasi border liaison officer meeting blom) jumlah liaison officer meeting papua tahun oam kota jayapura tahun umum dana pelayanan kunjungan tamu negera jumlah kunjungan papua kali pala papua kali alokasi tahun anda tahun hanya umum peningkatan kerjasama sister province papua dana alokasi lokasi melakukan penyesuaian sesuai aoi ln2la ing jumlah kerjasama papua umum papua hi) hi) akan penyesuaian sesuai yamagata prefecture dokumen dokumen umum dengan pagu yang diterima perbatasan dan kerjasama provinsi papua (suara banggai, s.pd, mocst (@oran jumlah siswa yang orang orang dikukuhkan tahun tahun jumlah guru yang mengikuti pelatihan orang orang jumlah guru yang mengikuti pelatihan penyusunan orang orang perangkat pelajaran jumlah rakernas yang diikuti kegiatan kegiatan lampirkan tor kegiatan ini pindah program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dana dana uni sosialisasi sasaran jumlah asn yang otonomi otonomi |io2 kinerja pegawai skp) kermosinliasi skp papua orang kaua papua orang khusus belanja kegiatan otsus) (otsus) dikoordinasikan secara internal juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. kegiatan dan digabung menjadi kegiatan pengawasan alves pada apotik, fasyankes dan toko alves dana dana uni pengawasan alves jumlah alves pada pen merauke, jayawijaya, nabire, biak numfor, otonomi merauke, jayawijaya, nabire, biak otonomi pelatnas pelayanan fasyankes yang mimika lokasi khusus numfor, mimika lokasi khusus belanja menyesuaikan otsus) (otsus) kebutuhan juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. pemantauan peredaran jumlah alves yang dana dana juni alves apotik dan toko memenuhi standar jayapura, keerom jayapura, keerom uni alves, dipantau laporan khusus laporan khusus pagu otsus) (otsus) mengalami perubahan menjadi rp. pembangunan sarana dak fisik dak fisik tersedianya sarana penugasan penugasan may rang papeles dan prasarana kota jayapura kegiatan bidang kota jayapura kegiatan bidang kesehatan kesehatan program peningkatan pelayanan laboratorium pengadaan peralatan jumlah peralatan kota jayapura dana kota jayapura dana lampirkan katalog laboratorium lab. kimia alat otonomi alat otonomi alat diadakan khusus khusus doping untuk persiapan pon (otsus) (otsus) jumlah peralatan lab. mikrobiologi alat alat catatan perubahan diadakan fluktuasi terhadap pagu dikonsultasikan jumlah peralatan secara internal dengan lab. imunologi alat alat memperhatikan penanganan diadakan pandemik covid juni laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. inspektorat rencana kerja inspektoratpengawasan program pelayanan administrasi panam dana dana alam2| penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan bea yura surat lokasi bea yura surat lokasi ol. au) (dau) dana dana penyediaan jasa komunikasi, sumber kota alokasi kota alokasi daya air dan listrik jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, transponder jayapura layanan umum jayapura layanan umum au) dau) dana dana alam2 penyediaan jasa pemeliharaan dan jumlah unit mobil dinas operasional yang terpelihara dan memfasilitasi perizinannya kota unit alokasi kota unit alokasi ol. perizinan kendaraan dinas operasional jayapura umum jayapura umum au) (dau) dana dana penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah honor yang terbayarkan bea yura orang lokasi bea yura orang lokasi ol. au) dau) luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan kota dana kota dana pagu mengalami perubahan penyediaan jasa kebersihan kantor jayapura umum jayapura umu sesuaikan dengan kebutuhan jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor orang au) orang dau) hi) belanja yang bertambah dana dana alam2 penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan jenis lokasi jenis lokasi ol. au) (dau) jumlah barang cetakan jenis dana jenis dana 'penyediaan barang cetakan dan lokasi lokasi alam ul? akan kota loka: kota alok: penggandaan maan jayapura umum jayapura umum jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis jenis dau) dana dana penyediaan bahan bacaan dan peraturan hadi kota alokasi kota alokasi perundangol. au) (dau) pelaksanaan makan minum tamu dan rapat kota kali dana kali dana penyediaan makanan dan minuman jayapura umum jayapura umum tersedianya makanan dan minuman bulan au) bulan au) dki dana dki dana a|ao2 rapat rapat koordinasi dan konsultasi niah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan jakarta, kali lokasi jakarta, kai lokasi papua au) papua dau) dana dana penyediaan jasa pengamanan jumlah tenaga pengamanan bea yura orang lokasi bea yura orang lokasi ol. au) (dluas bangunan yang dibangun dana dana alam2 pembangunan gedung kanto kota alokasi kota alokasi tahun diprioritaskan untuk gedung jayapura umum jayapura umum perencanaannya tersedianya desain perencanaan bangunan dokumen au) dokumen dau)u) dana dana kota alokasi kotada penambahan item belanja au) (dau) dana dana ati kota alokasi kota alokasi pemeliharaan rutin berkala rumah dinas jumlah rumah dinas yang dipelihara jayapura unit umum jayapura unit umum ol. au) (dau) dana dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan kota alokasi kota alokasi dinas operasional jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional jayapura unit umum jayapura unit umum au) dau) dana dana pemeliharaan rutin berkala peralatan kota alokasi kota alokasi gedung kantor jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara jayapura unit umum jayapura unit umum ol. au) (dau) dana dana ita alokasi kota alokasi rehabilitasi sedang berat gedung kantor luas bangunan yang direhab umum jayapura umum au) (dau) program peningkatan disiplin aparatur dana dana pengadaan pakaian khusus hari hari kota alokasi kota alokasi tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan jayapura still umum jayapura still umum ol. au) (dau) alam2 pen pening ketan kapas bal daya aparatur dki dana dki dana jakarta, alokasi jakarta, alokasi pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal kota orang umum kota orang umum jayapura au) jayapura dau) dana dana alam2 pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih kota orang alokasi kota orang alokasi ol. jayapura umum jayapura umum au) dau) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dana dana penyusunan laporan capaian kinerja dan ppi pai sha vina kota alokasi kota alokasi ikhtisar realisol. au) dau) penyusunan laporan keuangan kota aksi kota abrasi kegiatan ini dana dirasionalkan yusuf po! jumlah pelaporan keuangan semester yang diselesaikan tepat waktu laporan laporan tidak lebih besar dari keg semester jayapura umum jayapura umum akhir tahi au) dau) penyusunan laporan akhir tahun dana dana ati agu dana diperbaiki dilihat penyusunan pelaporan keuangan akhir kota alokasi kota alokasi pagidar keg pelaporan keuangan au) (dau) akhir tahupenyusunan senja, rka dan perubahan kota alokasi kota alokasi alam2 pan jumlah dokumen jayapura dokumen umum jayapura dokumen geum ol. au) (dau) program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dana dana diklat sertifikasi jabatan fungsional bagi set aar dki alokasi dki alokasi aparatur pejabat yang tersertifikasi jakarta orang umum jakarta orang umum au) (dau) dana dana diklat pengembangan profesi jumlah jabatan fungsional yang mengikuti pelatihan peningkatan pengetahuan dki alokasi dki alokasi pengawasan substantif aparat pengawasan jakarta orang umum jakarta orang umum au) dau) dana dana pelatihan peningkatan kapasitas alokasi alokasi inspektorat jumlah pelatihan peningkatan kapasitas inspektorat papua orang umum papua orang umum au) dau) dana dana alai alokasi alokasi penilaian angka kredit jabatan fungsional jumlah pejabat fungsional yang dinilai umum jayapura orang umum au) dau) alam2 |2a program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat penanganan kasus pengaduan dki dana dki dana alam2 i2212 masyarakat non ppt lingkungan tertanganinya kasus pengaduan masyarakat aparatur lingkungan pemerintah jakarta, lokasi jakarta, a'lokasi daerah laporan umum laporan umum pemerintah daerah papua papua au) dau) alam2 program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur jumlah pembinaan dan pengawasan skpd provinsi papua dki skpd dana dki skpd dana pemeriksaan reguler sesuai ppt jakarta, lokasi jakarta, lokasi jumlah pembinaan dan pengawasan kabupaten dalam ppt papua kabupaten au) papua kabupaten dau) dana dana pemeriksaan dana otonomi khusus otonomi otonomi otsus) jumlah skpd dan kab kota pengelola dana otsus papua kabupaten khusus papua kabupaten khusus otsus) (otsus) dana dana alokasi alokasi pemeriksaan non ppt jumlah pembinaan dan pengawasan dalam skpd umum papua skpd umum au) (dau) program peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pemantauan tindak lanjut hasil dana dana pemeriksaan inspektorat provinsi jumlah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat provinsi, irjen, alokasi alokasi papua, inspektorat jenderal departemen kementerian dan bpk pada skpd dan kabupaten kota papua laporan umum papua laporan umum dan bpk au) dau) dana dana tuntutan perbendaharaan ganti rugi jumlah sidang tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh majelis tuntutan perbendaharaan alokasi alokasi (s8 keuangan dan barang daerah dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah melalui sidang tp tgr dokumen umum dokumen umum ol. au) (dau) dana dana pemutakhiran data tindak lanjut hasil kota alokasi kota alokasi pemeriksaan dalam aplikasi sim jumlah dokumen tlh yang input dalam aplikasi sim jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum ol. au) monitoring pelaksanaan sistem inai alokasi alokasi pengendalian intern pemerintah spip) jumlah pemantauan spip skpd provinsi papua skpd umum skpd umum au) dau) dana dana her jumlah rapat koordinasi program kerja pengawasan tahunan ppt) antara alokasi alokasi rapat koordinasi pengawasan nasional inspektorat provinsi papua dengan irjen kementerian kegiatan umum kegiatan umum au) (dau) terlaksananya rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan tlh) dana dana pemutakhiran data tindak lanjut hasil dki dki inspektorat provinsi papua, kabupaten kota provinsi papua dan rapat pemutakhiran alokasi alokasi pemeriksaan tingkat regional dan data tindak lanjut hasil pemeriksaan tlh) antara inspektorat provinsi papua dan jakarta, dokumen umum jakarta, dokumen umum provinsi irjen. kementerian au) dau) jumlah kab kota yang mengikuti forum pembahasan program kerja pengawasan dana dana forum skpd tingkat provinsi tahunan ppt) antara inspektorat provinsi dan inspektorat kabupaten kota papua papua provinsi kabupaten umum kabupaten umum provinsi papua au) (dau) dana dana merasionalisasi unit sapu bersih alokasi alokasi pungutan liar saber pungli) jumlah kab kota operasi saber pungli kabupaten umum kabupaten umum au) (dau) dana dana alokasi alokasi pengelolaan lakon jumlah pelaporan lakon laporan umum laporan umum au) (dau) dana dana monitoring dan evaluasi laporan alokasi alokasi gratifikasi jumlah skpd yang money papua skpd umum papua skpd umum au) (dau) dana dana pembinaan zona integritas menuju alokasi alokasi wilayah bebas korupsi wbk) jumlah skpd yang masuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi wbk) papua skpd umum papua skpd umum au) (dau) dana dana pemantauan penerapan disiplin pegawai haji alokasi alokasi skpd jumlah persentase penerapan disiplin pegawai papua umum papua umum au) dau) kegiatan ditunda kepala inspektorat provinsi papua kepala sub bagian program, evaluasi dan pelaporan (drs. anggita situmorang, m.si., ak.,ca.,01a alfredo asmuruf, s.stp., m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. badan perencanaan pembangunan daerah rencana kerja badan perencanaan pembangunn. aan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan program pelayanan administrasi perkantoran dana dana alam3 penyediaanjasa surat miahsuratyang disediakan kota jayapura alokasi kota jayapura alokasi menyurat surat umum surat umum dau) (dau) penyediaan jasa jumlah jasa layanan dana dana komunikasi, sumber berlangganan listrik, air, telepon, kota jayapura kota jayapura daya air dan listrik. transponder layanan umum layanan umum dau) (dau) jumlah kendaraan dinas yang unit unit penyediaan jasa tus dilengkapi dokumen pada dana dana pemeliharaan dan alokasi alokasi perizinan kendaraan mobi yang kota jayapura umum kota jayapura umum dinas operasional terpelihara dan memfasilitasi unit dau) unit dau) perizinannya luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan dana dana jumlah tenaga kebersihan dan penyediaan jasa alokasi alokasi bola panen fasilitas pendukung kebersihan kota jayapura orang uta, kota jayapura orang ol. dau) (dau) jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis dana dana aao3 penyediaan alat tulis jumlah jenis atk yang kota jayapura jenis bekasi kota jayapura jenis alokasi ol. kantor disediakan umum umum dau) (dau) jumlah penggandaan lembar lembar dana dana penyediaan barang jumlah jenis barang cetakan |i1 cetakan dan yang disediakan kota jayapura jenis lokasi kota jayapura jenis lokasi penggandaan umum umum penyediaan barang cetakan dan bulan dau) bulan dau) pengadaan penyediaan komponen dana dana instalasi jumlah komponen listrik yang alokasi alokasi listrik penerangan disediakan kota jayapura buah umum kota jayapura buah umum ol. bangunan kantor dau) (dau) penyediaan bahan jumlah bacaan dan peraturan dana dana bacaan dan peraturan perundang undangan yang kota jayapura buku uta, kota jayapura buku ol. perundang undangan disediakan dau) (dau) pelaksanaan makan minum tamu kali kali dan rapat tahun tahun dana dana alam3 penyediaan makanan tersedianya makanan dan kota jayapura bulan alokasi kta jayapura bulan alokasi ol. lan minuman minuman umum umum dau) (dau) jumlah orang yang disediakan makan dan minuman orang orangaci dana dana rapat rapat koordinasi her jumlah koordinasi dan konsultasi alokasi alokasi dan konsultasi luar luar daerah yang dilakukan kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum ol. dau) (dau) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan dana dana jumlah pemeliharaan kendaraan alokasi alokasi patin berkala kendaraan dinas operasional kota jayapura unit umum kota jayapura unit umum ol. dinas operasi dau) (dau) pemeliharaan kah perlengkapan gedung unit dana unit dana rutin berkala kota jayapura alokasi kota jayapura alokasi perlengkapan gedung tersedianya biaya umum umum kantor pemeliharaan gedung kantor bulan bulan au) pemeliharaan dana dana alam3 rutin berkata peralatan jumlah peralatan gedung kantor jayapura unit lokasi kota jayapura unit lokasi ol. 'gedung kantor yang dipelihara umum umum gedung dau) (dau) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dana dana pendidikan dan pelatihan alokasi alokasi alam3 dae ada jumlah aparatur yang terlatih dki jakarta orang (are dki jakarta orang hi) dau) (dau) program peningkatan a4lao3 penambangan san pelaporan capaian kinerja dan keuangan penyusunan laporan nari dana dana pnp jumlah laporan capaian kinerja capaian kinerja dan btr lina alokasi alokasi ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kota jayapura laporan umum kota jayapura laporan umum ol. skpd yang disusun dau) (dau) dana dana jumlah pelaporan keuangan penyusunan laporan semester yang diselesaikan kota jayapura laporan alokasi kota jayapura laporan alokasi ol. keuangan semester tepat waktu umum umum pai dau) (dau) dana dana penyusunan pelaporan jumlah laporan keuangan akhir alokasi alokasi keuangan akhir tahun tahun yang disusun kota jayapura laporan umum kota jayapura laporan umum ol. dau) (dau) a|ao3 peoaramjhengembangan data informasi peningkatan kapasitas dana dana jao3 lisa kelembagaan pusat data mah unit yang ditingkatkan kota jayapura unit alokasi kota jayapura unit alokasi dan analisa umum umum pembangunan dau) (dau) sistem manajemen dana dana alam3 lis pengelolaan dataran jumlah elemen data yang kota jayapura bulan bekasi kota jayapura buah m'lokasi analisa pembangunan tersedia umum umum dau) (dau) peningkatan pelayanan dana dana informasi dan jumlah data informasi yang alokasi alokasi komunikasi dipublikasikan kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum pembangunan dau) (dau) dana dana alam3 lis peningkatan kapasitas terwujudnya layanan sse kota jayapura orang lokasi kota jayapura orang lokasi umum umumee aa mh: . dana dana peningkatan jaringan terlaksananya pelelangan secara alokasi alokasi dan jasa layanan sse elektronik kota jayapura bulan umum kota jayapura bulan umum ol. dau) (dau) dana dana pengembangan aao3 jis registrasi dan verifikasi terkenalnya pelaksanaan sse kota jayapura unit alokasi kota jayapura unit alokasi ol. pengguna sse jumlah user) umum umum dau) (dau) dana dana pelaksanaan administrasi terlaksananya penataan alokasi alokasi sistem elektronik administrasi ketatausahaan kota jayapura bulan umum kota jayapura bulan umum ol. dau) (dau) pengadaan stem dara dana jumlah skpd dan kabupaten alokasi alokasi informasi perencanaan dalam pengelolaan sippa kota jayapura unit umum kota jayapura unit umum ol. pembangunan daerah dan dau) (dau) provinsi papua dana dana percepatan kebijakan nat alokasi alokasi satu peta reaksi kpk) jumlah peta yang terealisasi data umum data umum dau) (dau) a|ao3 pom pengembangan kawasan dana dana perencanaan program aci a03 pengembangan kawasan jumlah koordinasi kab kota papua sektor lokasi papua sektor #lokasi dan penataan ruang dan luar provinsi umum umum dau) (dau) dana dana koordinasi perencanaan jumlah koordinasi kab kota alokasi alokasi pengembangan wilayah dan luar provinsi papua kali umum papua kali umum dau) (dau) dana dana penyusunan profil a|ao3 wilayah perbatasan tersusun dokumen profil merauke m'lokasi merauke lokasi ol. merauke perbatasan dokumen umum dokumen umum dau) (dau) program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dana dana perencanaan aci a|ao3 |i8 pengembangan kawasan jumlah koordinasi kab kota banya kali m'lokasi papua kali lokasi strategis lan luar provinsi umum umum dau) (dau) penyusunan dana dana jumlah dokumen perencana perencanaan kawasan alokasi alokasi cepat tumbuh wilayah kawasan cepat tumbuh yang papua dokumen umum papua dokumen umum ol. adat (dau) (dau) program peningkatan a|ao3 kapas pembagian perencanaan pembangunan daerah dana dana a|ao3 peningkatan kemampuan jumlah aparatur fungsional dki jakarta orang #lokasi nki jakarta orang #lokasi teknis aparat perencana perencana umum umum dau) (dau) perencanaan tercapainya perencanaan dana dana pengembangan alokasi alokasi wawasan perencanaan pengembangan wawasan dokumen umum dokumen umum pembangunan daerahbimbingan teknis dana dana perencanaan jumlah peserta bintik papua orang umum papua orang umum pembangunan daerah dau) (dau) alam3 program perencanaan pembangunan daerah merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, kepulauan yapen, bentuk jayawijaya, sayap nabire, kepulauan asistensi musrenbang biak numfor, puncak jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, dana sarmi keerom pegunungan bintang yahukimo dana a03 kabupaten kota dalam jumlah kabupaten kota yang pegunungan bintang, yahukimo, tolikara, waropen, boven lokasi tolikara, waropen, boven digoel, mappi, asmat, #lokasi rangka penjaringan asistensi digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo raya, mamberamo kabupaten umum supiori, mamberamo raya, mamberamo tengah, kabupaten umum asmara tengah, yalimo, lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, intan dau) yalimo, lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, intan dau) ya, deiyai, dapur jaya, deiyai, kota jayapura musyawarah jumlah usulan kegiatan yang kegiatan dana kegiatan dana perencanaan disepakati lokasi alokasi pembangunan daerah kota jayapura umum kota jayapura umum provinsi papua jumlah dokumen usulan 2s0.voodoo| mau) dau) (musrenbangda) kegiatan yang disepakati dokumen naas dokumen mangga laguna musyawarah dana dana perencanaan jumlah dokumen usulan alokasi alokasi pembangunan nasional kegiatan yang diusulkan dki jakarta dokumen umum dki jakarta dokumen umum ol. musrenbangnas) (dau) (dau) dana dana penyusunan rencana alokasi alokasi daerah jumlah dokumen rkd kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. dau) (dau) dana dana koordinasi perencanaan jumlah koordinasi yang alokasi alokasi internal bappeda dilaksanakan kota jayapura kegiatan umum kota jayapura kegiatan umum ol. dau) (dau) penyusunan dokumen dana dana perencanaan internal jumlah dokumen yang disusun kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. pp: dau) (dau) dana dana penyusunan sop jumlah dokumen sop yang alokasi alokasi bappeda provinsi papua disusun kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum dau) (dau) penyusunan laporan dana dana keterangan alokasi alokasi pertanggungjawaban jumlah dokumen kota jayapura kota jayapura ol. inai dokumen umum dokumen umum kpj) gubernur provinsi dau) (dau) papua peningkatan dana dana a|aos far pengendalian jumlah pertemuan dan papua a'bekasi papua alokasi ol. administrasi program koordinasi laporan umum laporan umum pembangunan dau) (dau) dana dana peningkatan dan aci jumlah koordinasi pelaporan alokasi alokasi asistensi pelaporan pembangunan papua kali umum papua kali umum ngel dau) (dau) sistem informasi monitoring, dana dana pengendalian dan jumlah skpd yang dilakukan alokasi alokasi pengendalian program dan kota jayapura skpd kota jayapura skpd pelaporan pelaksanaan kegiatan melalui tp2k umum umum apbd provinsi papua dau) (dau) (tp2k) penyusunan laporan dana dana pelaksanaan alokasi alokasi pembangunan otonomi jumlah dokumen laporan papua dokumen umum papua dokumen umum ol. khusus provinmonica dana dana asistensi monitoring dan jumlah kab kota yang alokasi alokasi pelaporan pembangunan asistensi money kota jayapura kabupaten umum kota jayapura kabupaten umum ol. dau) (dau) pelaksanaan monitoring dana dana kolaborasi kegiatan jumlah dokumen hasil otonomi otonomi pembangunan otsus monitoring papua dokumen khusus papua dokumen khusus ol. dan apbd provinsi papua otsus) (otsus) koordinasi pengendalian dana dana dan evaluasi program jumlah koordinasi kab kota kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum ol. pembangunan dau) (dau) pengendalian dan dana dana evaluasi dokumen jumlah dokumen perencanaan alokasi alokasi rencana kab kota papua dokumen umum papua dokumen umum ol. kabupaten kota) dau) (dau) pengendalian dan dana dana evaluasi dokumen senja jumlah dokumen kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. skpd provinsi papua dau) (dau) dana dana forum konsultasi bidang jumlah aparatur dan stakeholder alokasi alokasi pengendalian terkait yang ikut rekor papua orang umum papua orang umum ol. dau) (dau) pengembangan sistem dana dana dan kelembagaan jumlah pengembangan yang alokasi alokasi generasi emas dan dilaksanakan papua kegiatan umum papua kegiatan umum ol. keluarga sejahtera dau) (dau) (bangga papua) dana dana rapat koordinasi teknis alokasi alokasi perencanaan jumlah koordinasi kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum ol. dau) (dau) fasilitasi penyusunan dana dana dana alokasi khusus jumlah dokumen dak dki jakarta, papua dokumen umi dki jakarta, papua dokumen umi provinsi papua uu) dana dana penyusunan laporan lokasi lokasi kinerja program kegiatan jumlah dokumen papua dokumen umum papua dokumen umum ol. apbd provinsi papua dau) (dau) dana dana musrenbang otsus a|ao3 wilayah adat provinsi jumlah pelaksanaan musrenbang hui wilayah papua wilayah otonomi ol. papua dan kendali usulan khusus khusus otsus) (otsus) peningkatan pelayanan dana dana administrasi umum dan jumlah unit pelayanan kota jayapura unit umum kota jayapura unit umum kepegawaian bappeda dau) (dau) peningkatan pelayanan dana dana a03 iga administrasi keuangan mia unit pelayanan kota jayapura unit alokasi kota jayapura unit lokasi dan perlengkapan umum umum bappeda dau) (dau) dana dana a|ao3 1gs koordinasi perencanaan ajah unit pelayanan kota jayapura unit alokasi kota jayapura unit lokasi program bappeda umum umum dau) (dau) sinkronisasi dan dana dana nat program kegiatan yang alokasi alokasi harmonisasi dak fisik harmonisasi dki jakarta, papua sektor umum dki jakarta, papua sektor umum vipenyusunan rencana dana dana kerja pemerintah daerah jumlah dokumen rkd alokasi alokasi rkd) perubahan perubahan kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. provinsi papua dau) (dau) program perencanaan pembangunan ekonomi koordinasi perencanaan dana dana alam3 l22| pembangunan bidang jumlah laporan koordinasi yang jakarta, papua laporan a'lokasi jakarta, papua laporan kasi dilakukan umum umum ekonomi dau) (dau) aci dana dana koordinasi urusan wajib man a03 sub bidang dunia usaha, jumlah laporan koordinasi yang nki jakarta, papua laporan lokasi dki jakarta, papua laporan lokasi investasi dan keuangan uu) dengan batu dara. dana. a|ao3 pembangunan dan jumlah dokumen perencanaan kota jayapura bok lokasi kota jayapura bok lokasi ol. analisis makro ekonomi yang dihiasi uu) provinsi papua koordinasi urusan wajib dana dana sub bidang jumlah laporan koordinasi yang alokasi alokasi perindustrian, dilakukan dki jakarta, papua laporan umum dki jakarta, papua laporan umum perdagangan, pariwisata dau) (dau) dana dana rapat kerja terbatas pembangunan bidang jumlah laporan hasil rakernas papua laporan alokasi papua laporan alokasi ol. ekonomi papua yang dilakukan dau mau) dana dana koordinasi perencanaan alokasi alokasi sektor pertanian jumlah koordinasi papua kegiatan umum papua kegiatan umum dau) (dau) penyusunan profil dana dana pembangunan ekonomi jumlah dokumen papua papua ol. rumpun pertanian dokumen dau dokumen mau) rencana aksi daerah dana dana rad) pangan dan gizi jumlah dokumen yang disusun kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. provinsi papua dau) (dau) dana dana pembinaan dan fasilitasi jumlah ukm dan ikm yang alokasi alokasi bagi ukm dan ikm dibina papua lembaga umum papua lembaga umum ol. dau) (dau) dana dana penyusunan analisis lokasi alokasi input output provinsi jumlah dokumen kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum ol. papua dau) (dau) program perencanaan sosial dan budaya dana dana fasilitasi perencanaan jumlah kab kota koordinasi alokasi alokasi |ao3 bidang sesil budaya bidang sesal budaya kota jayapura kabupaten aras kota jayapura kabupaten joan dau) (dau) terjadinya koordinasi dan koordinasi perencanaan sinkronisasi program dana dana pembangunan pembangunan bidang alokasi alokasi a03 |e4 pendidikan, kebudayaan, pendidikan, kebudayaan, kota jayapura kabupaten jum, kota jayapura kabupaten uya dan pemuda olahraga dan pemuda skpd (dau) (dau) provinsi dan kab kota laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd selisih perubahan p39u mengalami perubahan urusan bidang urusan indikator kinerja data data reja perubahan sebelum) menjadi rp. okd pemerintahan daerah program catatan dan program kegiatan kegiatan lokasi target sumber lokasi target sumber target dana dana town jumlah peralatan lab. kimia lingkungan alat alat diadakan jumlah bhn pemeriksaan kimia set set klinik diadakan jumlah bhn pemeriksaan imunologi set set diadakan jumlah bhn pemeriksaan mikrobiologi set set diadakan jumlah bhn pemeriksaan viral set set load diadakan jumlah bhn pagu dirasionalkan dengan pemeriksaan dana dana pagu pengadaan bahan pemerian set ekonomi set agronomi pemeriksaan ogi kota jayapura kota jayapura juni laboratorium diadakan khusus khusus pagu otsus) (otsus) mengalami perubahan menjadi rp. jumlah bhn pemeriksaan set set urinalisa jumlah bhn pemeriksaan tbc set set diadakan jumlah bhn kimia media reagensia set set diadakan jumlah bhn pemantapan mutu set set diadakan jumlah bhn laboratorium habis set set pakai diadakan nama kegiatan diperbaiki, jumlah layanan lampirkan tor fasyankes dibimtek bina kabupaten kabupaten nama kegiatan menjadi bimbingan teknis laboratorium fasyankes jumlah layanan kabupaten kota peboaii kabupaten dana kabupaten dana juni bimbingan tehnik otonomi otonomi kabupaten kota khusus khusus pagu rasionalkan sesuai jumlah laporan otsus) (otsus) kebutuhan dengan memperhatikan inter dan upaya pencegahan pandemik covid assessment laporan laporan jumlah laporan sani pelayanan iptek laporan laporan mengalami perubahan menjadi rp. assessment penjaminan mutu jala ban kegiatan dana kegiatan dana banana ketan diperbaiki dan khusus khusus semua kegiatan jumlah tenaga otsus) (otsus) dengan honorarium orang orang digabung menjadi satu pelaksanaan mutu dengan kegiatan penjaminan mutu jumlah peralatan alat alat laboratorium, dengan total nilai kalibrasidana dana analisis pelaksanaan jumlah spm bidang pendidikan alokasi alokasi spm bidang pendidikan yang terevaluasi kota jayapura kabupaten umum kota jayapura kabupaten umum ol. dau) (dau) fasilitasi dan koordinasi dana dana pembinaan program jumlah aparatur yang lokasi alokasi subsid kesehatan, memahami perencanaan kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum kependudukan dan kesehatan dau) (dau) kesejahteraan sosial koordinasi perencanaan jumlah aparatur yang dana dana pembangunan memahami perencanaan alokasi alokasi pemerintahan umum pemerintahan dan otonomi kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum dan otonomi khusus khusus dau) (dau) fasilitasi dan koordinasi dana dana tujuan pembangunan meningkatnya koordinasi kota jayapura kota jayapura ol. kegiatan umum kegiatan umum berkelanjutan sdgs) dau) (dau) program perencanaan pembangunan fisik prasarana dan lingkungan hidup inai aan dana dana rapat koordinasi jumlah orang yang mengikuti lokasi alokasi pembangunan rekor pembangunan kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum ol. infrastruktur infrastruktur dau) (dau) perencanaan dan dana dana pengembangan program jumlah dokumen yang disusun kota jayapura kota jayapura fisik prasarana dokumen ru) dokumen fan perencanaan dan inai pengembangan program peralatan koe dan, sumber daya alam dan kota jayapura kota jayapura pengembangan sektor sda, umum umum lingkungan hidup sda dan pengairan dau) (dau) dan lh) perencanaan dan dana dana pengembangan program alokasi alokasi infrastruktur jumlah dokumen yang disusun kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum transportasi, cipta karya dau) (dau) perencanaan dan dana dana pengembangan program alokasi alokasi telekomunikasi dan jumlah dokumen yang disusun kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum kelistrikan dau) (dau) dana dana sinkronisasi perencanaan a|ao3 pembangunan tersedianya dokumen kota jayapura alokasi kota jayapura alokasi ol. pembangunan infrastruktur dokumen umum dokumen umum infrastruktur dau) (dau) program perencanaan tata ruang dana dana penetapan kebijakan alokasi alokasi tentang trk jumlah peraturan tata ruang papua dokumen umum papua dokumen umum ol. dau) (dau) dana dana sinkronisasi perencanaan a03 kawasan dan tata jumlah koordinasi kab kota papua sektor m'lokasi papua sektor lokasi ruang lan luar provinsi umum umum dau) (dau) sinkronisasi dan tersusunnya program dana dana koordinasi pengelolaan pengembangan kawasan dan dki jakarta dki jakarta ol. geoportal sistar tata rua dokumen umum dokumen umum uangpama damar dosa peter tama drama (amber aga nn. amandemen perda dana dana tahun alokasi alokasi tentang rtrw provinsi jumlah dokumen papua dokumen umum papua dokumen umum ol. papua tahun dau) (dau) al|a.o7 peneltankdan pengembangan program pengembangan mutu penelitian dan pengembangan kajian rekonstruksi dana dana otsus dan daerah kaji otonomi otonomi otonomi baru berbasis jumlah dokumen hasil kajian papua dokumen khusus papua dokumen khusus ol. wilayah adat otsus) (otsus) kegiatan ditunda kepala badan perencanaan pembangunan daerah yohanes wakil, s.sos, m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd tvi.c. badan pengelolaan keuangan dan asset daerah rencana kerja badan pengelolaan keuangan dan asset daerahkeuangan program pelayanan administrasi perkantoran dana dana alata penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan pera ura lokasi bea yura lokasi ol. (dau) dana dana penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, transponder kerapu laya mani lokasi bea yura laya lokasi ol. (dau) dana dana alata penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan noah unit mobil dinas operasional yang terpelihara dan memfasilitasi perizinannya kota unit lokasi kota unit lokasi ol. dinas operasional jayapura umum jayapura umum (dau) luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan om2 dana om2 dana alata penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor pera ura orang lokasi aura orang lokasi ol. jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis dau) dana dana alata penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan kerapu 1503jenis lokasi bea yura jenis lokasi ol. (dau) dana dana jumlah barang cetakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pera ura jenis lokasi bea yura jenis lokasi penyediaan barang cetakan dan pengadaan bulan bulan dau) dana dana penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang amat kota alokasi kota alokasi(dau) tersedianya makanan dan minuman bulan dana bulan dana kota alokasi kota alokasi penyediaan makanan dan minuman jumlah orang yang disediakan makan dan minuman jayapura oam jayapura kesan au) dana dana alata rapat:rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan kerapu kari| lokasi bea yura kali lokasi (dau) orang orang pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam bulan dana bulan dana kota alokasi kota alokasi penyediaan jasa pengamanan pelaksanaan uang makan satpam jayapura orang umum jayapura orang umum of: dau) jumlah tenaga pengamanan orang orang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dana dana alata| pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan yang diadakan lokasi bea yura unit lokasidana dana pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan kerapu unit lokasi bea yura unit lokasi ol. (dau) dana dana alata pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan jumlah rumah jabatan terpelihara unit lokasi aura wait lokasi (dau) dana dana alata| pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara kerapu unit lokasi bea yura unit lokasi (dau) dana dana 4lama|era ura unit lokasi bea yura unit lokasi ol. (dau) dana danakerapu unit lokasi bea yura unit lokasi ol. (dau) dana dana alataerapu unit lokasi bea yura unit lokasi ol. (dau) program peningkatan disiplin aparatur dana dana alata pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan kerapu stet lokasi bea yura still lokasi (dau) dana dana alata pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan still lokasi aura still lokasi (dau) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dana dana alata pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal orang lokasi aura orang lokasi (dau) dana dana alata pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih kerapu 0rang lokasi bea yura orang lokasi (dau) alata program jpeningkatanjpengembapgan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dana dana penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kts home1 binari: kota alokasi kota alok(dau) dana danakerapu lapan lokasi bea yura lap lokasi ol. (dau) dana dana kota alokasi kotol. (dprogram peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dana dana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang apbd pera ura dokumen lokasi bea yura dokumen lokasi (dau) dana dana penyusunan rancangan peraturan kdh tentang pan kota alokasi kota alokasi penjabaran apbd tersusunnya dokumen rancangan peraturan kdh tentang penjabaran apbd provinsi papua jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum ol. (dau) dana dana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kota alokasi kota alokasi perubahan apbd tersusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan rancangan peraturan kdh tentang tersusunnya dokumen rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan apbd kota alokasi kota alokasi penjabaran perubahan apbd provinsi papua jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum o|. (dau) dana dana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang kota alokasi kota alokasi pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tersusunnya rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana laga |a7 pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan terlaksananya upaya upaya pengembangan aplikasi dalam pengelolaan keuangan dan aset kota oran alokasi kota oran alokasi daerah daerah jayapura nanga umum jayapura nata umum kasat (dau) dana dana aaa pengembangan aplikasi gaji terlaksananya pengembangan aplikasi gaji kerapu kegiatan lokasi bea yura kegiatan lokasi (dau) dana dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi data kas daerah tersusunnya laporan dan rekonsiliasi data kas daerah pera ura orang lokasi bea yura orang lokasi (dau) dana dana peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran terlaksananya peningkatan kapasitas aparat perencanaan anggaran kerapu orang lokasi kota orang lokasi ol. (dau) dana dana penyusunan standar satuan harga tersedianya data dan keseragaman standar satuan harga lokasi bea yura dokumen lokasi (dau) dana dana pengamanan, penertiban asset pemerintah daerah kota alokasi kota alokasi dalam dan luar provinsi papua tersedianya data dan aset daerah yang terdapat luar daerah jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan pembahasan peraturan pengelolaan kota alokasi kota alokasi keuangan daerah tersusunnya jumlah jenis pengelolaan keuangan dan aset daerah jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana aoa pembahasan rka skpd terbatasnya program kegiatan skpd oleh tapi pera ura orang lokasi bea yura orang lokasi ol. (dau) dana dana aaa penyusunan kua pas tersusunnya kua pas kerapu dokumen lokasi bea yura dokumen lokasipelatihan bagi pejabat ketatausahaan keuangan dan terlaksananya pelatihan bagi pejabat ketatausahaan keuangan dan bendahara pengeluaran kota dana kota dana bendahara pengeluaran lingkungan pemerintah provinsi lingkungan pemprov papua guna meningkatkan kemampuan dalam ketatausahaan orang orang jayapura umum jayapura umum papua keuangan daerah (dau) dana dana kota alokasi kota alokasi pelatihan pengelolaan administrasi penggajian pns pelatihnya aparatur pengelola administrasi penggajian pns jayapura kegiatan umum jayapura kegiatan umum (dau) dana dana monitoring dan evaluasi realisasi sp2d setiap skpd terlaksana monitoring dan evaluasi realisasi sp2d disetiap skpd lingkungan pemprov kota alokasi kota alokasi lingkungan pemerintah provinsi papua papua jayapura skpd umum jayapura skpd umum (dau) dana dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi data bidang antar kota alokasi kota alokasi akuntansi tersusunnya laporan dan rekonsiliasi data bidang akuntansi jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan laporan keuangan semester pemerintah kota alokasi kota alokasi provinsi papua tersusunnya laporan keuangan semester pemprov papua jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan laporan keuangan akhir tahun pemerintah kota alokasi kota alokasi provinsi papua tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana kota alokasi kota alokasi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dpa tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum ol. (dau) dana dana penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran kota alokasi kota alokasi dpp tersusunnya dokumen pelaksanaan perubahan anggaran jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum ol. (dau) dana dana |aoa monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial pemerintah .sedianya data tentang dana hibah dan bansos kota kegiatan alokasi kota kegiatan lokasi provinsi papua jayapura umum jayapura umum (dau) dana dana kota alokasi kota alokasi pembahasan rka perubahan skpd tersedianya dokumen rencana kebutuhan anggaran perubahan jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum ol. (dau) dana dana kota alokasi kota alokasi peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan meningkatnya pengelolaan keuangan jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan laporan pemeliharaan dan penghapusan aset kota alokasi kota alokasi daerah tersusunnya laporan usulan pemeliharaan dan penghapusan skpd jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana kota alokasi kota alokasi penyusunan laporan mutasi barang tersusunnya laporan mutasi barang jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan laporan dan rekonsiliasi data asset bukan tersusunnya laporan dan rekonsiliasi data aset kota alokasi kota alokasi jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan laporan realisasi sp2d dan penataan arsip sma kota alokasi kota alokasi sp2 tersusunnya laporan realisasi sp2d dan terlaksananya penataan arsip sp2d jayapura dokumen umum jayapura dokumen umumdana dana kota alokasi kota alokasi penyusunan kbd dan rkpbmd skpd tersusunnya himpunan kbd dan rkpbmd skpd jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana penyusunan laporan bendahara penerimaan bukan prov. tersusunnya laporan angsuran penerimaan pembayaran rumah dinas, kendaraan dinas kota alokasi kota alokasi papua jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana peningkatan kapasitas sdm bidang pengelolaan asset kota alokasi kota alokasi daerah meningkatnya kapasitas aparatur bidang pengelolaan aset jayapura kegiatan umum jayapura kegiatan umum (dau) dana dana laa penyusunan kuda dan pas tersusunnya kuda dan pas kota buku alokasi kota buku| alokasi urutan jayapura umum jayapura umum (dau) dana dana koordinasi, konsultasi dan pelaporan dana alokasi khusus kota alokasi kota alokasi dak) terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi dan pelaporan dana alokasi khusus jayapura kegiatan umum jayapura kegiatan umum (dau) dana dana revisi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan kota alokasi kota alokasi daerah tersusunnya regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah jayapura buku umum jayapura buku umum ol. (dau) dana dana data pengembangan layanan payment pemerintah provinsi aksaranya pelayanan payment pemerintah provinsi papua papua skpd alokasi papua skpd m'lokasi papua umum umum (dau) dana dana pengembangan layanan pendapatan online pemerintah pai kota alokasi kota alokasi provinsi papua terlaksananya pelayanan pendapatan online pemerintah provinsi papua jayapura skpd umum jayapura skpd umum (dau) dana dana jasa pengembangan sistem informasi hibah dan bantuan terbangunnya sistem informasi hibah dan bantuan sosial kota unit lokasi kota unit n'lokasi ol. sosial jayapura umum jayapura umum (dau) evaluasi peraturan daerah khusus tentang pembagian dana kota dana penerimaan dan pengelolaan keuangan dana otonomi jumlah dokumen yang dihasilkan umum jayapura dokumen umum khusus (dau) alata jis program|pembinaan dan fasilitasi pengelolaan|keuangan kabupaten kota dana dana evaluasi rancangan peraturan daerah tentang apbdjis kabupaten kota kab kota jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana evaluasi rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban apbd kabupaten kota kab kota jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana monitoring, evaluasi dan pelaporan apbd kabupaten kota aga panai kota alokasi kota alokasi provinsi papua terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan apbd kab kota provinsi papua jayapura dokumen umum jayapura dokumen umum (dau) dana dana semai semai kota alokasi kota alokasi koordinasi dan sinkronisasi sumber dana otsus terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dana dak dan otsus jayapura kegiatan umum jayapura kegiatan umum (dau) laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd urusan bidang pen pemerintahan daerah dan indikator kinerja program kegiatan sumber sumber aaa j . dana dana alata pengarsipan dokumen apbd kabupaten kota tersedianya informasi apbd kabupaten kota pera ura kabupaten lokasi bea yura kabupaten lokasi (dau) taoramooo| varsson| alasan| kegiatan ditunda kepala badan pengelolaan keuangan dan asset daerah (dr. nus eya, s.pak., se., mm) (@an pendapatan daerah rencana kerja badan pengelolaan pendapatw, urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan program pelayanan administrasi perkantoran merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, pendapatan kepulauan yapen, biak numfor, puncak pendapatan alata penyediaanjasasurat jumlah surat yang kepulauan yapen, biak numfor, puncak jaya, surat asti daerah jaya, paniai, mimika, sarmi, yahukimo, surat asli daerah menyurat disediakan paniai, mimika, sarmi, yahukimo, waropen, pad) waropen, boven digoel, mappi, supiori pad) boven digoel, mappi, supiori, kota jayapura open, bov digoel, mappi, spion, kota jayapura jumlah jasa layanan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, penyediaan jasa berlanggankomunikasi, sumber daya hah telepon, paniai, mimika, sarmi, keerom, yahukimo, layanan asli daerah jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, layanan asli daerah air dan listrik benda pori,ean obmemeperizinan kendaraan terpelihara dan waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) dinas operasional memfasilitasi perizinannya peni, ovi digoel, mappi, supiori, ukiyo, waropen, ovi 1goe, jayapura mappi, supiori, kota jayapura jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, penyediaan jasa pendukung kebersihan kepulauan yapen, biak numfor, puncak jaya, orang pendapatan kepulauan yapen, biak numfor, puncak orang pendapatan pan into! kantor"si waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) jumlah jenis bahan dan jayapura mappi, supiori, kota jayapura alat kebersihan jenis jenis merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, amalat tulis jumlah jenis atk yang panai, mimika, sarmi, keerom, yahukimo, jenis asli daerah jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, jenis asli daerah pagu ana pada atk waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) py.arang penyediaan barcetakan dan bak dan lan panipenggandaankomponen jumlah komponehet set power paniai, mimika, sarmi, keerom, yahukimo, buah asli daerah jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, buah asli daerah ol. listrik penerangan listrik yang disediakan edar bangunan kantorjumlah bacaan dan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, penyediaan bahan aturan und4lama bacaan dan peraturan meera pera n9 paniai, mimika, sarmi, keerom, yahukimo, buku asli daerah jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, buku asli daerah ol. perundang undangan tenan waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) "segimakanan tersedianya makanan pakmerauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, rapat rapat koordinasi jumlah koordinasidan konsultasi luar konsultasi luar paniai, mimika, sarmi, keerom, yahukimo, kali asli daerah jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, kali asli daerah daerah daerah yang dilakukjasa jumlah tenagasarana dan prasarana aparatur pendapatan pendapatan alasan2 pembangunanrumah terbangunnyarumah merauke, sarmi, yahukimo, kota jayapura unit asli daerah merauke, sarmi, yahukimo, kota unit asli daerah dinas dinas jayapura pad) (pad) pembangunan gedi luas bangunan pendapatan pendapatan alata| agunan gedung guna yang nabire, paniai, keerom asli daerah nabire, paniai, keerom asli daerah disetujui tgl kantor dibangun pad) (pad) pendapatan pendapatan alata| pengadaan kendaraan jumlah kendaraan yang kota jayapura unit asti daerah kota jayapura unit asti daerah dinas operasional diadakan pad) (pad) pendapatan pendapatan pengadaan perlengkapan jumlah perlengkapan rumah jabatan dinas rumah jabatan kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah pad) (pad) merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, pengadaan perlengkapan jumlah pengadasan2 bola kapagedung perlengkappura, kepulauan yapen, biak pendapatan merauke, jayapura, kepulauan yapen, pendapatan alata| pengadaan peralatan jumlah peralatan numfor, mimika, sarmi, keerom, supiori, kota unit asli daerah biak numfor, mimika, sarmi, keerom, unit asli daerah perlengkapan jayapura pad) supiori, kota jayapura pad) merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, jumlah meilleur yanngadaan meilleur pra akanemeliharaan jumlah rumah dinas pendapatan pendapatan rutin berkala rumah ali puncak jaya, supiori unit asli daerah puncak jaya, supiori unit asli daerah yang dipelihara dinas pad) (pad) pemeliharaan pendapatan pendapatan alata| rutin berkala gedung jumlah gedung kantor merauke, biak numfor, mimika, kota jayapura unit asli daerah merauke, biak numfor, mimika, kota unit asli daerah yang dipelihara jayapura kantor pad) (pad) pemeliharaan merauke, jayapura, nabire, kepulauan yapen, merauke, jayapura, nabire, kepulauan jumlah perlengkapan pendapatan pendapatan alata rutin berkala gedung kantor yang biak numfor, mimika, sarmi, keerom, unit asli daerah yapen, biak numfor, mimika, sarmi, unit asli daerah ol. perlengkapan gedung terpelihara yahukimo, waropen, boven digoel, mappi, pad) keerom, yahukimo, waropen, boven pad) kantor supiori, kota jayapura digoel,meliharaan jumlah peralatrutin berkala peralatan gedung kantorol. gedung kantor dipeliharasita pendapatan pendapatan alata| rehabilitasi sedang berat luas bangunanyang kota jayapura asti daerah kota jayapura asti daerah gedung kantor direhab pad) (pad) sitter pendapatan pendapatan alasan2 jar rehabilitasi sedang berat luas bangunan yang biak numfor asti daerah biak numfor asti daerah rumah dinas direhab pad) (pad) laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd rp. selisih perubahan urusan bidang urusan indikator kinerja pata regia perubahan sebelum) okd pemerintahan daerah program juni catatan pasaman kanan pama dame dosa amen dam oma sam antar pee santa ana dana perubahan menjadi rp. jumlah tenaga lab. mengikuti orang orang magang jumlah tenaga lab. mengikuti orang orang sertifikasi jumlah fasyankes kab kota unit unit mengikuti pme jumlah bhn pengujian hiv aids, set set tbc, malaria jumlah assessor melakukan orang orang assessment akreditasi jumlah pengiriman bahan pme unit unit fasyankes jumlah laporan pemantapan mutu berkas berkas eksternal dak fisik dak fisik pengadaan peralatan reguler reguler laboratorium dak) jumlah peralatan jayapura unit bidang jayapura unit bidang ol "ui kesehatan kesehatan dan dan las program| pengembangan data informasi data informasi nama kegiatan diperbaiki, kesehatan kabupaten lampirkan tor kegiatan kota provinsi kabupaten kabupaten papua dijadikan satu dengan kegiatan pengelolaan data informasi monitoring sik kesehatan kabupaten kota kabupaten kabupaten uni pengelolaan pertemuan ekonomi otonomi asli pemutakhiran data kota jayapura kota jayapura mekanisme kegiatan data informasi kesehatan kesehatan provinsi kegiatan khusus kegiatan khusus dilaksanakan secara papua otsus) (otsus) virtual pagu disesuaikan dengan kondisi pandemik covid koordinasi dengan pusdatin kempes kali kali juni pagu berubah menjadi rp. juni dana dana mekanisme kegiatan penyusunan profil jas|e penyusunan profil. kesehatan provinsi lokasi sodomi lokasi otonomi laksanakan secara kesehatan provinsi papua khusus khusus virtual otsus) (otsus) pagu disesuaikan dengan kondisi pandemik covid program peningkatan kesehatan jiwa masyarakat jumlah masyarakat yang mendapat 3jayapura, nabire, kepulauan yapen, biak orang dana jayapura, nabire, kepulauan yapen, orang dana tas pelayanan kesehatan peng jiwa numfor, paniai, mimika, sarmi, keerom, otonomi biak numfor, paniai, mimika, sarmi, otonomi jiwa kabupaten kota upateniwa waropen, boven digoel, mappi, asmat, supiori, khusus keerom, waropen, boven digoel, mappi, khusus jumlah peserta puncak, kota jayapura otsus) asmat, supiori, puncak, kota jayapura otsus) orang orang bintik, program peningkatan disiplin aparatur pendapatan pendapatan alata| pengadaan pakaian jumlah pakaian kopi kota jayapura still asli daerah kota jayapura still asli daerah ol. yang pad) (pad) program fasilitas alata pindah purna tugas pns merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, jumlah pegawai jumlah pegawai yfasilitasi pemindahan pee yangtugaskapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang pendapatan pendapatan alata pendidikan dan pelatihan mengikuti pendidikan kota jayapura orang asti daerah kota jayapura orang asti daerah dan pelatihan formal pad) (pad) aan pendapatan pendapatan alata pendidikan dan pelatihan jumlah aparatur yang jakarta, yogyakarta, kota jayapura 800rang asti daerah pki jakarta, yogyakarta, kota orang asti daerah non formal terlatih jayapura pad) (pad) program peningkatan alata kinerja dan keuangan pendapatan pendapatan alata penyusunan senja, rka ntah dokumen dokumen asli daerah dokumen asli daerah dan perubahan apbd (pad) (pad) program peningkatan a|aoa daerah koordinasi peningkatan jumlah kesepakatan pendapatan pendapatan kontribusi bumi koordinasi dengan dki jakarta, kota jayapura dokumen asli daerah dki jakarta, kota jayapura dokumen asli daerah ol. perusahaan bumi (pad) (pad) jumlah kesepakatan koordinasi konsultasi inci bi: imi pendapatan bi: imi pendapatan lab alata penanaman koordinasi konsultasi merauke, nabire, biak numfor, mimika, kota dokumen asli daerah merauke, nabire, biak numfor, mimika, dokumen asli daerah pagu aliran untuk modal saham penanaman jayapura pad) ota jayapura pad) focusing covid modal saham program peningkatan sistem pengawasan alata ara |dan pelaksanaan kebijakan kdh terlaksananya pengawasan evaluasi laporan dan rapat merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, dokumen merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, dokumen evaluasi kinerjalaksanaan pengawasjumlah dokumen waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) laporan pengendalian jayapura mappi, supiori, kota jayapura dan evaluasi pelayanan laporan laporan dan kinerja samgat kegiatan penyusunan jumlah rancangan pendapatan pendapatan peraturan perundang gar kota jayapura dokumen asli daerah kota jayapura dokumen asli daerah peraturan yang disusun undangan pad) (pad) program peningkatan pendapatan daerahn terlaksananya kajian terhadap potensi dokumen dokumen kajian identifikasi pendapatan asli daerah pendapatan pendapatan potensi pendapatan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, biak asli daerah kota jayapura asli daerah daerah jumlah dokumen kajian yapi pad) (pad) potensi sumber dokumen dokumen sumber pendapatan tersedianya data dan sistem informasi sistem sistem pendapatan daerah merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, pengembangan datainformasi pendapatan jumlah sistem yangdaerah tersedia untuk waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) pengelolaan dan jayapura sistem mappi, supiori, kota jayapura sistem ketatausahaan pendapatan daerah jumlah tempat baru dalam pembayaran tempat tempat pajak jumlah masyarakat manfaat penghapusan denda jumlah reward yang diberikan kepada merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, unit merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, unit sosialisasi dan penagihan masyarakatpajak daerah jumlah perusahaan edar natnirona dar: waropen, boven digoel, mappi, supiori, kota pad) yahukimo, waropen, boven digoel, pad) yang sosialisasi pajak daerah jayapura perusahaan mappi, supiori, kota jayapura perusahaan jumlah wilayah baru wilayah wilayah yang sosialisasi jumlah sosialisasi dan pemberitahuan pajak media media melalui media massa jumlah penagihan pajak titik titik jumlah kesepakatan koordinasi kecamatan laporan dki jakarta, kota bandung, kota laporan dki jakarta, kota bandung, kota surabaya, kota makassar, jumlah dokumen surabaya, kota makassar, merauke, pendapatan merauke, jayawijaya, jayapura, nabire pendapatan koordinasi pemungutan goku jayawijaya, jayapura, nabire, kepulauan laporan nidas: uke, jayawijaya, jayapura, re, laporan dapat rekonsiliasi samgat asli daerah kepulauan yapen, biak numfor, puncak asli daerah pajak daerah yapen, biak numfor, puncak jaya, paniai, pnp yna (pad) jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, pad) mimika, sarmi, keerom, yahukimo, waropen, jumlah dokumen boven digoel, map, supiori, kota jayapura yahukimo, waropen, boven digoel, rekonsiliasi wajib ven digoel, mappi, supiori, dapur laporan mappi, supiori, kota jayapura laporan pungut pbb jumlah dokumen hasil rekonsiliasi evaluasi laporan laporan opd pemungut intensifikasi penerimaan jumlah opd upt yang dki jakarta, merauke, jayawijaya, jayapura, pendapatan dki jakarta, merauke, jayawijaya, pendapatan retribusi matan didampingi dalam nabire, mimika, keerom, waropen, boven skpd asli daerah jayapura, nabire, mimika, keerom, skpd asli daerah ol. pemungutan retribusi digoel, kota jayapura pad) waropen, boven digoel, kota jayapura pad) jumlah opd yang menerima reward skpd skpd sesuai target jumlah potensi retribusi kota medan, kepulauan riau, dki pendataan potensi yang terdata kota medan, kepulauan riau, dki jakarta, dokumen pendapatan jakarta, kota palangkaraya, dokumen pendapatan naa pagar kota palangkaraya, merauke, jayawijaya, retribusi provinsi nabire, biak numfor, mimika asli daerah merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, asli daerah papua jumlah angkutan yang pakan han mimika, unit pad) biak numfor, mimika, keerom, boven unit pad) terdata cero, boven digoel, kota jayapura digoel, kota jayapura totaan pendapatan daerah ((m.b. setyo wahyudi. se., mm) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vic. badan kepegawaian daerah rencana kerja badan kepegawaianntami rona tsemteroma (desa were urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian program pelayanan administrasi perkantoran hindi kota penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasil ol. jayapura surat surat jumlah jasa layanan berlangganan kotana bagi hasil kota jayapura layanan dana bagi hasil luas gedung dan halaman yang disediakan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor kota dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasil jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas jayapura pendukung kebersihan kantor rang rang akan penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan kerapu jenis dana bagi hasil kota jayapura jenis dana bagi hasil jumlah barang cetakan jenis jenis jumlah penggandaan kota maki penyediaan barang cetakan dan penggandaan jayapura dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasilpenyediaan komponen instalasi listrik penerangan jumlah komponen listrik yang disediakan kota buah dana bagi hasil kota jayapura buah dana bagi hasil ol. bangunan kantor jayapura pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan kegiatan kali kali pelaksanaan makan minum tamu dan rapat tahun tahun kota penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari jayapura kali dana bagi hasil kota jayapura kali dana bagi hasil ol:jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah kota jadi rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan jayapura kali dana bagi hasil kota jayapura kali dana bagi hasil ol. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dana alokasi dana alokasi pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan unit umum au) unit umum jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit unit dipelihara pemeliharaan rutin berkala kendaraan kota dana alokasi dana alokasi dinas operasional jumlah pemeliharaan kendaraan jayapura unit umum kota jayapura unit umum au) dinas operasional sewa kendaraan bulan bulan pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor kegiatan kegiatan pengadaan perlengkapan,gedung alas pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung dana rasul kota jayapura lau kantor untuk tahun untuk jumlah perlengkapan gedung kantor yang unit unit pemeliharaannya. terpeliharaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sosialisasi peraturan perundang undangan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kota dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasil peraturan perundang undangan jayapurdana alokasi |40s realisasi kinerja skpd realisasi kinerja skpd yang disusun jayapura laporan umum au) kota jayapura laporan umum jumlah laporan keuangan akhir tahun yang kota dana alokasi dana alokasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun disusun jayapura laporan umum au) kota jayapura laporan umum au) kota dana alokasi dana alokasi penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen jayapura dokumen umum au) kota jayapura dokumen umum au) program penataan kelembagaan dan penatalaksanaan kota dana alokasi dana alokasi pelaksanaan mutasi, kenaikan pangkat dan pindah jumlah pns jayapura orang umum au) kota jayapura orang umum au) ol. kota peningkatan pelayanan administrasi pns jumlah pelayanan administrasi pns dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasil ol. jayapura orang orang peningkatan pelayanan administrasi pensiun jumlah pns yang pensiun kota dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasil jayapura orang orang alas program peningkatan pemberian bantuan hukum dan penegakan perda dita hen realitas dana alokasi dana alokasi fasilitasi perlindungan pns jumlah pns yang difasilitasi orang umum au) orang umum au) ol. program pembinaan dan pengembangan aparatur dana otonomi dana otonomi pengembangan kualitas sdm jumlah sdm orang khusus otsus) orang khusus otsus) ol. penyelenggaraan seleksi pendidikan dan latihan kota dana otonomi dana otonomi aparatur jumlah aparatur jayapura orang khusus otsus) kota jayapura orang khusus otsus) ol. penyelenggaraan uji kompetensi jabatan pimpinan dana alokasi dana alokasi tinggi, administrator dan pengawas jumlah eselon yang diuji eselon umum au) kota jayapura eselon umum dau) ol. kota dana alokasi dana alokasi seleksi penerimaan calon pns jumlah pelamar cons jayapura orang umum au) kota jayapura orang umum aga dana alokasi dana alokasi siap tor untuk lakukanper monitoring dan evaluasi pelaksanaan tpp pns jumlah pns orang umum au) kota jayapura orang umum au) bandingan dana alokasi dana alokasi target diubah menjadi kalkulasi pelaksanaan penerimaan calon praja ipdn jumlah pelamar calon praja ipdn jayapura orang umum au) jayapura orang umum per orang berapa rupiah dana otonomi dana otonomi penyelenggaraan ujian dinas terlaksananya ujian dinas orang khusus otsus) orang khusus otsus) ol. sesuaikan kebutuhan peralatan dana alokasi dana alokasi software dan hardware) server, pembangunan stasion cat computer assisted test) terlaksananya pembangunan station cat unit kota jayapura unit ruang dan sdm dan pagu anggaran umum au) umum paper ditambah menjadi rp. terlaksananya pengendalian jabatan lingkungan dki jakarta, pengendalian jabatan pemerintah papua skpd dana bagi hasil kota jayapura skpd dana bagi hasil program pengembangan data dan informasi pemutakhiran data kepegawaian dan pengembangan sistem informasi berbasis web prosentase pemutakhiran data kepegawaian dana bagi hasil kota jayapura dana bagi hasil program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dana alokasi dana alokasi rapat koordinasi teknis jumlah peserta rapat orang umum au) orang umum au)ntatenjarertatan seth kegiatanpagu belajar kegiatan sosialisasi predasi pns jumlah pns yang mendapat fasilitas perlindungan dana lokasi kota jayapura dana lokasi rasionalisasikan dengan rang mum rang mum mekanisme video conference kegiatan ditunda kepala badan plt. kepala sub bagian program (drs.nicolas benda,mm harold emil soro, se, m.si nip. o11 nipguatan kkn tematik untuk pemberantasan buta jumlah kkn tematik buta aksara yan dana otonomi dana otonomi tayang papua papua khusus hi) aksara dibina kelompok khusus otsus) kelompok otsus) program pendidikan luar biasa dak fisik dak fisik reguler reguler pembangunan prasarana belajar slb dak) jumlah sarana dan prasarana jayapura kegiatan bidang jayapura kegiatan bidang pendidikan sma pendidikan sma program peningkatan mutu pendidik dani tenaga kependidikan dana otonomi dana otonomi pelaksanaan sertifikasi pendidik jumlah pendidik yang bersertifikasi papua orang papua orang khusus khusus otsus) (otsus) pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga dana otonomi dana otonomi insan uji kompetensi pendiri jumlah pendidik yang diuji kompetensi papua orang papua orang khusus ol. kependidikan khusus otsus) (otsus) penyediaan bantuan biaya mgm musyawarah guru jumlah kelompok yang menerima papua dana otonomi papua pana otonomi lengkapi tor mata pelajaran) bantuan kelompok khusus otsus) kelompok nanga otsus) habla 'kapi jumlah guru smk yang mengikuti dana otonomi dana otonomi sertifikasi guru dan program keahlian smk umpan guru smk yang mengikuti papua orang papua orang khusus sertifikasi keahlian khusus otsus) (otsus) dana otonomi dana otonomi magang guru produktif smk jumlah guru yang mengikuti magang papua orang papua orang khusus khusus otsus) osu) workshop musyawarah kompetensi kepala sekolah dana otonomi dana otonomi perbaiki nomenklatur kegiatan sma smk jumlah guru yang diadakan papua orang khusus otsus) papua orang gary sesuai dengan indikator dana otonomi pemetaan guru dan tenaga kependidikan dana otonomi sma smk pkl jumlah anggota penilai angka kredit papua orang khusus otsus) papua orang gary ol. program manajemen pelayanan pendidikan |x01| pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan meningkatnya akuntabilitas layanan kt, jayapura dana otonomi kota jayapura kana valuasi hasi bidang pencuci pembangunan pendidikan yap khusus otsus) yap (ot sus) 1x01 pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan bidang meningkatnya mutu layanan kota jayapura dana otonomi kota jayapura aban pendidikan kelembagaan bidang pendidikan yap aneka khusus otsus) yap need (ot sus) bai penerapan sistem dan informasi manajemen meningkatnya mutu informasi dana otonomi dana otonomi 1l1011217 japan angkatnya mutu kota jayapura kota jayapura khusus lengkapi tor kegiatan pendidikan manajemen pendidikan khusus otsus) (otsus) pengembangan pusat sumber belajar ict centre meningkatnya mutu pembelajaran siswa dana otonomi papua paya otonomi sumber belajar menggunakan ict khusus otsus) anu sus) anti pagu induk telah dana otonomi lakukan pergeseran menjadi meningkatnya mutu lulusan siswa dana otonomi rp1. nilai pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pendidikan dasar dan menengah papua khusus otsus) papua gary terkesan yang gunakan sebelum perlakuan pembatasan sosial provinsi papua karena pandemi covid pengelolaan pak (pengelolaan angka kredit) guru, meningkatnya kinerja guru pengawas papua dana otonomi papua pana otonomi satuan indikator kegiatan dari pengawas sekolah, dan pamong belajar dan pamong belajar yang memfasilitasi bengkel khusus otsus) sai otsus) ketan persentase menjadi orwe. ' ' lampirkan tor juni dana dana perlu diajukan kembali bimbingan teknis jumlah peserta otonomi otonomi aan akreditasi rumah sakit bintik akreditasi orang khusus orang khusus aplikasi ppr (otsus) (otsus) juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. dana dana pembinaan persiapan jumlah yang otonomi otonomi akreditasi rumah sakit bina papua unit khusus papua unit khusus otsus) (otsus) kegiatan ini digabung dengan kegiatan money pada program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan mekanisme monitoring dan evaluasi dana dana kegiatan dilaksanakan secara a7| pelaksanaan aspek dan jumlah laporan kota jayapura laporan otonomi kota jayapura laporan otonomi virtual sirs online kab kota monitoring evaluasi khusus khusus pagu disesuaikan dengan otsus) (otsus) kondisi pandemik covid juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. jumlah names yang skpd siapkan data direkrut dan dilatih orang orang pendukung juni tidak boleh ada perampasan fungsi untuk dikerjakan pada fungsi bidang lain pada skpd yang sama usulan kegiatan ini perlu dilakukan dukungan tenaga penyesuaian berdasarkan fungsi kesehatan eka kota jayapura otonomi kota jayapura otonomi pemandangan pada dinas laksa pon jumlah alat sapu khusus dapur khusus kesehatan aan kesehatan yang unit unit catatan ini untuk apa tahun diadakan mengkoreksi perampasan kerja lintas bidang juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. juni pagu mengalami perubahan menjadi rp.esehatan (dr. robby kayane, skm.rencana kerja rumah sakit umum daerah jayapuroa. . urusan wajib pelayanan dasar kesehatan program pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan pendapatan kota pendapatan penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan kota jayapura asli daerah asli daerah untuk surat menyurat menggunakan surat jayapura surat ad) (pad) dana dau pagu disesuaikan kegiatan ini menggunakan dana er jumlah jasa layanan dana penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dana otonomi kota dau dan listrik berlangganan on, transponder kota jayapura layanan khusus jayapura layanan otonomi skpd menyiapkan laporan suka, pori, usu: data asset, listrik, dan air. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan pendapatan kota pendapatan sediaan jasa pemain perigi operasional yang kota jayapura unit asli daerah unit asli daerah hi) ol. kendaraan dinas operasional terpelihara dan memfasilitasi ad) jayapura pad) perizinannya luas gedung dan halaman dana 1x02 penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan jasa kota jayapura dana otonomi kota otonomi ol. khusus jayapura kebersihan khusus jumlah jenis atk yan: pendapatan kota pendapatan penyediaan alat tulis kantor umpan jenis yang kota jayapura jenis asli daerah jenis asli daerah mengunakan dana dau disediakan ad) jayapura buku asli daerah kota, 38uku asli daerah o| pel undang disediakan ad) yapi (pad) menggunakan dana dau pendapatan pendapatan pagu penyediaan makanan dan minuman jumlah orang yang disediakan kota jayapura asli daerah kota asti daerah disesuaikan inu ad) dapur rang (pad) penggunaanya sesuai kebutuhan perundang kegiatan ini dapat rapat.raat koordinasi dan konsultasi keluar jumlah koordinasi dan kota batam, dki jakarta, kota bandung, pendapatan pendapatan dilaksanakan dengan asumsi batara pat koordinasi konsultasi luar daerah yang kota semarang, kota yogyakarta, kota kali asli daerah kali asli daerah bapa bagan dilakukan surabaya, kota denpasar, kota makassar ad) (pad) ari covid (sesuai protokol kesehatan) pendapatan pendapatan penyediaan jasa pengamanan pelaksanaan pembayaran honor kota jayapura orang asli daerah kota orang asli daerah ol. bagi satpam bulan ad) jayapura bulan pad) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pendapatan kotajayapura unit asli daerah ad) (pad) pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan jumlah perlengkapan gedung gapura unit asli daerah jayapura unit asli daerah dinas operasional kantor yang dipelihara ad) (pad) pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung jumlah peralatan gedung kota ima kantor kantor yang dipelihara kota jayapura unit kah daerah jayapura unit sarah kegiatan ini dirasional(. (e program|peningkatan kapasitas sumber daya aparaturjayapura orang asli daerah jayapura ora asli daerah perundang undangan ad) (pad) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan lan kenari jumlah laporan capaian kinerja pendapatan pendapatan ragi penyusunan laporan capaian kinerja dan pan nan pena kota pagu rasionalkan analisis ikhtisar realisasi kinerja skpd dan ikhtisar realisasi kinerja kota jayapura laporan asli daerah jayapura laporan asli daerah standar belanja skpd yang disusun ad) (pad) jumlah pelaporan keuangan pendapatan kotajayapura laporan asli daerah pagu disesuaikan tepat waktu por, ad) dapur (pad) pendapatan pendapatan tl102 penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun jumlah laporan keuangan akhir ct, jayapura asli daerah kota asli daerah pagu disesuaikan tahun yang disusun laporan ad) jayapura laporan pad) pendapatan kota pendapatan penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura dokumen kah daerah jayapura dokumen parah ool program upaya kesehatan masyarakat peningkatan pelayanan medis umum dan jumlah tenaga kesehatan yang kota jayapura dana otonomi kota dana masyarakat dibayarkan kapal aed khusus jayapura rang adat nanga bulan bulan khusus dana indikator diperbaiki penelitian bidang kesehatan kegiatan penelitian dibidang kota jayapura bok mea dana otonomi kota bok otonomi pagu usu dapur, khusus disesuaikan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat jumlah pesan ya: dana otonomi kota dana penyuluhan masyarakat pola hidup sehat pesan yang kota jayapura jenis jenis otonomi disampaikan khusus jayapura khusus program standarisasi pelayanan kesehatan pendapatan kota pendapatan penyusunan standar pelayanan kesehatan jumlah dokumen kota jayapura dokumen kah daerah jayapura dokumen parah data resmi harga perijinan irma pendapatan pendapatan perijinan operasional sanitasi insinerator dan kota data pendukung ipar jumlah kegiatan kota jayapura kegiatan kah daerah jayapura kegiatan sarah indikator diperbaiki kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan asumsi jumlah tenaga kesehatan yang dana pelatihan dan kursus singkat tenaga mengikuti pendidikan dan kota jayapura dana otonomi kota otonomi urgensi dan apabila keadaan orang khusus jayapura orang sudah normal dari pandemi kursus singkat khusus covid (sesuai protokol kesehatanu dirasionalkan dana pembangunan rumah sakit penambahan bangsal ruang kota jayapura ruang .72g dana otonomi kota ruang otonomi sesuaikan dengan masterplan perawatan khusus jayapura rumah sakit khusus indikator diperbaiki dana otonomi kota dana rehabilitasi bangunan rumah sakit bangunan yang direhab unit otonomi khusus jayapura kiu ae. kegiatan ini menggunakan dana dak, pembiayaan untuk pemeliharaan alat alat kesehatan diperhatikan dimasukan dana kegiatan enam lintas skpd alat kesehatan dan alat dana otonomi kota pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit kedokteran kota jayapura jenis khusus jayapura jenis otonomi pagu disesuaikan pagu kegiatan mengalami penambahan rp. untuk penanganan covid dari sumber dana otsus juni pagu dirasionalisasikan data tahun terakhir pengadaan obat obatan laporkan kegiatan pengadaan obat obatan rumah sakit agar dana otonomi kota ana. dilakukan konsultasi ulang pengadaan obat obatan rumah sakit obat obatan kota jayapura jenis jenis otonomi pan khusus jayapura khusus dengan pimpinan (direktur), kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak dalam masa pandemik agar uangnya tambahkan digeser kegiatan pengadaan obat dan bahan habis pakai juga makan minum pasien kode rekening dan pengelompokan kegiatan dari kegiatan pengadaan meubeleur jumlah jenis meilleur yan dana otonomi kota dana pengadaan meilleur rumah sakit yang kota jayapura jenis jayapura jenis otonomi rumah sakit akan 'sedi usu dapur khusus dikoordinasikan lebih lanjut. kegiatan ini depending dulu target belum input berapa pengadaan perlengkapan rumah tangga perlengkapan dapur, ruang dana otonomi kota dana jenis barang kegiatan rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, pasien, laundry, ruang tunggu kota jayapura jenis jenis otonomi dirasionalisasikan cagayan kapan khusus jayapura ruang tunggu dan lain lain) dan lain lain khusus pagu dinasionalisasi jumlah jenis bahan logistik dana otonomi kota dana kegiatan dengan pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit jumlah jenis logistik kota jayapura jenis jenis otonomi kegiatan dengan pagu yang disediakan khusus jayapura khusus dirasionalisasikan tenar dana pengadaan pencetakan administrasi dan surat yan barang cetakan kota jayapura jenis dana otonomi kota jenis otonomi pagu dan kegiatan menyurat rumah sakit khusus jayapura khusus dirasionalisasikan 1x02 pengembangan tipe rumah sakit jumlah kegiatan kota jayapura dana otonomi kota .o0.o00.oo0 otonomi indikator diperbaiki gan tipe sapu kegiatan khusus jayapura kegiatan khusus inai aiperbai bahan makanan dan minuman dana otonomi kota dana pengadaan bahan makanan untuk penderita min kota jayapura orang orang otonomi target kegiatan harus input untuk kebutuhan pasien khusus jayapura khusus pengadaan bahan habis pakai rumah sakit jumlah jenis bahan habis pakai jayapura jenis| dana otonomi kota 253jenis .57as02784 otonomi yang sediakan sapu ateannaai khusus jayapura ads khusus lai dana pengadaan peralatan gedung kantor rumah jumlah jenis peralatan kota jayapura jenis pana otonomi kota jenis otonomi target kegiatan belum sakit gedung kantor yang disediakan khusus jayapura khusus input pembangunan rumah sakit kewajiban dak) jumlah gedung yang dibangun kota jayapura unit siapa bea yura unit siapawae dak fisik dak fisik alat kesehatan dan alat penugasan penugasan pengadaan alat kesehatan dak) kedokteran jayapura jenis bidang jayapura jenis bidang ol. kesehatan kesehatan pengadaan obat obatan dan bahan habis tersedianya obat obatan dan pakai rumah sakit kewajiban) bhp jayapura tahun siapa jayapura tahun siapa ol. tersedianya ged pelayanan dana kota dana pembangunan gedung jantung terpadu tanya ung play, kota jayapura kegiatan tambahan kegiatan tambahan ol. jantung kegiatan infrastruktur jayapura kegiatan infrastrukturgu dan target dinasionalisasi berdasarkan uraian item yang meliputi rehab ruang flu burung menjadi ruang iccu isolasi covid rehab berat talud drainase jumlah bangunan yang dana otonomi kota dana pemeliharaan dan pemasangan acp pemeliharaan rutin berkala rumah sakit yang kota jayapura ruang ruang otonomi gedung administrasi lama pelihara khusus jayapura khusus rehab ruang rawat inap anak menjadi ruang isolasi covid rehab ruang administrasi menjadi ruang rawat inap anak rehab ruang direktur dll masing2 item dimasukan pada kegiatan yang tepat dana pemeliharaan rutin berkala perlengkapan jumlah perlengkapan yang kota jayapura jenis dana otonomi kota jenis otonomi pagu dirasionalisasikan rumah sakit terpelihara khusus jayapura khusus pemeliharaan sarana dan prasarana rumah entah sarana danprasarana kota jayapura spa kota siapa sakit kewajiban) kegiatan ini jayapura kegiatan ini program|kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan naa hanya kian pendapatan pendapatan jumlah peserta yang mengikuti pagu aliran untuk lokakarya penyusunan program lokakarya jayapura orang kah daerah jayapura orang sarah focusing covid pendapatan pendapatan evaluasi program akhir tahun jumlah laporan hasil evaluasi gapura asli daerah jayapura asli daerah ol. yang dihasilkan dokumen ad) dokumen pad) program upaya kesehatan perorangan jumlah pasien dilayani tahun tahun dana peningkatan jaminan pelayanan kesehatan kota jayapura pana otonomi kota otonomi perlu koordinasi dengan direktur jumlah pasien yang dilayani orang yapi orang khusus tahun tahun program sumber daya kesehatan skpd menyiapkan data resmi dana dari bkd terkait bantuan yang peningkatan jenjang pendidikan tenaga rsu jumlah orang yang mengikuti kota jayapura orang dana otonomi kota orang otonomi diberikan yap pendiam dapur khusus pagu aliran untuk focusing covid laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd selisih perubahan daerah dan kegiatan kegiatan massa jaraeasooa| jaseamaa|(blue) rencana kerja rumah sakit umum daerah jayapura (blue) provinsi papua tahun anggaran selisih perubahan urusan bidang urusan pemerintahan daerah dan indikator kinerja program program kegiatan kegiatan (tama tas rau simeroana tetap tas pmu sumeeroara tamat pam urusan wajib pelayanan dasar kesehatan program peningkatan pelayanan kesehatan blue peserta jkn bpjs dan swasta kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli daerah pelayanan bpjs dan pelayanan swasta terlayani jayapura layanan ad) jayapura layanan ad) pendukung pelayanan bpjs dan pelayanan swasta tertayaninya peserta jkn bpjs dan kerapu tahun pendapatan asli daerah pera ura tahun pendapatan asli daerah assssao| tesassmaolberpura rencana kerja rumah sakit umum daerah berpurseum oetatenarerutatan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan catatan aan rosa oran stroma (oma esa topan perseroan (rasa pem . urusan wajib pelayanan dasar fi) kesehatan ki) program pelayanan administrasi perkantoran jumlah surat yang disediakan kota pendapatan asli kota pendapatan asli rasionalisasi pagu sesuaikan penyediaan jasa surat menyurat jayapura daerah ad) jayapura daerah ad) dengan pagu tahun jumlah pengelolaan surat menyurat dinas rat rat er hota jumlah jasa layanan berlangganan kota pendapatan asli kota pendapatan aslierah ad) jayapura layanan daerah ad) jumlah peralatan dan perlengkapan yang kota pendapatan asli kota pendapatan asli pagu dirasionalisasikan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor disediakan jayapura unit daerah ad) jayapura unit daerah ad) menjadi jutpendapatan asli kota pendapatan asli dinas operasional terpelihara dan memfasilitasi perizinannya jayapura unit daerah ad) jayapura unit daerah ad) kinerja yang diukur adalah |was gedung dan halaman yang orang dengan perluasan gedung disediakan jasa kebersihan halaman dari menjadi karna pelayanan rumah penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas bea yura orang bea yura orang laba padukan covid pendukung kebersihan kantor kegiatan mengalami pergeseran menjadi jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis fo) fo) penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang diperbaiki bea yura unit bea yura unit laba pagu dirasionalisasikan kota pendapatan asli kota pendapatan asli pagu kegiatan mengalamidaerah pad) pergeseran menjadi yapi yapi jumlah barang cetakan jenis jenis jumlah penggandaan lembar lembar kota pendapatan asli kota pendapatan asli pagu mengalami pergeseran penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah jenis barang cetakan yang jayapura jenis daerah ad) jayapura jenis daerah ad) menjadi penyediaan barang cetakan dan pengadaan bulan bulan pelaksanaan penyediaan makan dan kota pendapatan asli kota pendapatan asli penyediaan makanan dan minuman minum jayapura kegiatan daerah ad) jayapura kegiatan daerah ad) inai jumlah koordinasi dan konsultasi luar kota pendapatan asli kota pendapatan asli rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah daerah yang dilakukan jayapura kali daerah pad) jayapura kali daerah pad) kembalikan pagu pelaksanaan pembayaran honor bagi orang orang satpam kota bulan pendapatan asli kota bulan pendapatan asli indikator jumlah tenaga penyediaan jasa pengamanan jayapura daerah ad) jayapura daerah ad) pengamanan jumlah tenaga pengamanan orang orang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan bea yura unit bea yura unit laba pagu disesuaikan dengan pagu kota pendapatan asli kota pendapatan asli inai pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan jayapura unit daerah ad) jayapura unit daerah ad)eum oetatonarerutatan sebelum) program kegiatan indikator kinerja program kegiatan catatan aan asa oran semteroma (omar tawa semseroane (rasa pera oo. aan kota pendapatan asli kota pendapatan asli pagu dirasionalkan dengan tahun pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan jayapura unit daerah pad) jayapura unit daerah pad) program peningkatan disiplin aparatur jumlah pakaian kerja lapangan yang kota pendapatan asli kota pendapatan asli pengadaan pakaian kerja lapangan diadakan jayapura still daerah pad) jayapura still daerah pad) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pagu dari kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sejumlah telah lakukan pergeseran jumlah aparatur yang mengikuti kota pendapatan asli kota pendapatan asli untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal jayapura orang daerah pad) jayapura orang daerah pad) focusing penanganan covid dan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal menjadi program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan asa asa pendapatan asli pendapatan asli pagu aliran untuk penyusunan sop jumlah dokumen dokumen serah pad) dokumen darah pad) masing covid: program upaya kesehatan masyarakat pagu disesuaikan dengan tahun benar pelayanan kesehatan kao ana kota dana otonomi kota dana otonomi indikator diperbaiki pelaksanaan kartu papua sehat kps) provinsi papua jayapura khusus jayapura khusus jasa tenaga kontrak rumah sakit orang orang disesuaikan dengan aturan yang program standarisasi pelayanan kesehatan kota pendapatan asli kota pendapatan asli evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan evaluasi dan pelaporan jayapura tahun daerah pad) jayapura tahun daerah pad) pesona mypengadaangpenindkatan|sarana|dan ipiasatenarumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru paru rumah sakit mata winata pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit alat kesehatan dan alat kedokteran kota jenis dana otonomi kota jenis dana otonomi jayapura khusus jayapura khusus pengadaan obat obatan rumah sakit obat obatan kota jenis pana otonomi kota jenis dana otonomi pagu dinasionalisasi jadi jayapura khusus jayapura khusus miliar perlengkapan dapur, jenis jenis pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ty, tunggu kota dana otonomi kota dana otonomi pagu dirasionalkan sesuai ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain lain) jumlah perlengkapan asien jayapura khusus jayapura khusus kebutuhan perlengkapan alur, ruang pasien, unit unit laundry, ruang tunggu dil yang disiapkan bahan makanan dan minuman untuk kota dana otonomi kota dana otonomi pagu dirasionalkan dengan pagu pengadaan bahan makanan untuk penderita kebutuhan pasien jayapura orang khusus jayapura orang khusus tahun kota dak fisik reguler kota dak fisik reguler pengadaan alat kesehatan dak) alat kesehatan dan alat kedokteran jenis bidang kesehatan jenis sidang kegiatan dak jayapura dan jayapura kesehatanrawat inap rumah sakit kota dana otonomi kota dana otonomi (mp, vip kelas lilin) gedung kantor jayapura tahun jayapura tahun pemeliharaan rutin berkala instalasi pengolahan limbah rumah kota dana otonomi kota dana otonomi sakit ipar jayapura tahun khusus jayapura tahun khusus pagu dirasionalkan kegiatan ditundterselenggaranya supervisi dan dana otonomi dana otonomi supervisi dan monitoring pbm sekolah monitoring sekolah papua khusus otsus) papua gary jumlah peserta yang mengikuti ujian dana otonomi dana otonomi pelaksanaan rekor dan sosialisasi isbn dan unik nasional dan ujian sekolah yang papua orang papua orang khusus nal khusus otsus) memfasilitasi (otsus) program pendidikan khusus dan layanan khusus volume dari siswa menjadi siswa dana otonomi jumlah siswa adem dan adik yang dana otonomi dana pengurangan pembinaan dan pengembangan pk plk memfasilitasi bantuan study papua orang khusus otsus) papua orang gary volume gunakan untuk pemulangan siswa adem dari kota studi daerah asal kab kota) pagu mulai pergeseran menjadi pagu jumlah siswa sma khusus yan merauke, nabire, dana otonomi merauke, dana otonomi geser makan dan minum siswa sma dan manor memfasilitasi makan dan besa mimika, kota orang khusus otsus) nabire, mimika, orang khusus kegiatan lomba lomba tingkat titrasi num isw: jayapura usu: kota jayapura otsus) sd, smp slb lokasi jayapura yang mekanismenya melalui virtual jumlah kpg, sma super dan sman dana otonomi penambahan volume dari |xo1 biaya operasional kpg,sma super dan sman keberbakatan olahraga mendapatkan papua sekolah dana mus) papua sekolah khusus sekolah menjadi sekolah, biaya operasional otsus) termasuk slb pan jumlah siswa atlet per cabor dana otonomi pembinaan siswa manor jayapura mengikuti manor mengikuti kejuaraan dan kota jayapura orang dana otonomi kera jayapura orang khusus kejuaraan sapa khusus otsus) turnamen pelajar tingkat nasional otsus) jumlah siswa yang memfasilitasi lomba dana otonomi dana otonomi fasilitasi lomba o2sn provinsi umpan siswa yang tan papua orang papua orang khusus o2sn tingkat provinsi khusus otsus) (otsus) pengadaan peralatan latihan dan bertanding cabor jumlah peralatan dan latihan manor kota jayapura lat dana otonomi kota jayapura alat pana otonomi untuk siswa manor memfasilitasi yap khusus otsus) yap usus) pengembangan pendidikan khusus dan layanan ehattamar dana otonomi dana otonomi khusus jumlah kpg yang revitalisasi unit khusus unit khusus program pendidikan menengah kejuruan jumlah siswa yang mengikuti lomba lks dana otonomi dana otonomi a61 lomba ketrampilan siswa lks smk) siswa yang mengikuti papua orang papua orang khusus pagu menyesuaikan kebutuhan smk khusus otsus) (otsus) kat siswa dana otonomi p0. kaya meningkat siswa smk yang mengikuti dana otonomi sisanya lomba debat bahasa inggris dan bahasa indonesia lomba debat bahasa papua khusus otsus) papua khusus aliran kegiatan unit otsus) produksi smk meningkatnya penerapan mbs smk yang dana otonomi dana otonomi penerapan dan pelatihan mbs smk iritasi papua papua khusus po) memfasilitasi khusus otsus) (otsus) pembinaan musyawarah kelompok kerja kepala jumlah guru smk yang mengikuti dana otonomi dana otonomi lokasi kota jayapura yang sekolah smk latihan maks biak kota orang khusus otsus) biak kota orang gary mekanismenya melalui virtual dana otonomi ekatiamat rasi tersusun dokumen kajian kurikulum dana otonomi revitalisasi kajian kurikulum smk lima wilayah adat smk berbasis potensi lokal merauke dokumen khusus otsus) merauke dokumen gary pagu setujui jas lomba jumlah siswa smk yang mengikuti lomba kata jayapura ori dana otonomi kara jayapura oran kue sisa pagu o2sn tingkat provinsi dan nasional yap rang khusus otsus) yap usus) alihkan kegiatan pengembangan produksi laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd direktur rsud berpura (dr. days constance turbines nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vlc. rumah sakit jiwa rencana kerja rumah sakit jiwanaa maa urusan wajib pelayanan dasar fi) kesehatan ki) program pelayanan administrasi perkantoran pendapatan penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan jayapura pendapatan asli jayapura asli daerah o| surat daerah ad) surat pad) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan pendapatan asli pendapatan "nyeri animasi, daya air jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, transponder jayapura jayapura asli daerah o| listrik layanan daerah ad) layanan pad)memfasilitasi jayapura unit pendapatan asli jayapura unit pendapatan kendaraan dinas operasional perizinannya kapal daerah ad) yap luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan dana otonomi dana penyediaan jasa kebersihan kantor jayapura khusus jayapura otonomi jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas pendukung kebersihan kantor orang orang khusus pendapatan asli pendapatan penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan jayapura jenis jayapura jenis asli daerah o| daerah ad) (pad) pendapatan asli pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah barang cetakan jayapura jenis jayapura jenis asli daerah ol daerah ad) (pad) penyediaan komponen instalasi listrik penerangan pendapatan asli pendapatan ix2 yei panen listrik penerangan malah komponen listrik yang disediakan jayapura buah jayapura buah asli daerah o| bangunan kantor daerah ad) (pad) dana otonomi kota dana penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah peralatan dan perlengkapan unit otonomi usus jayapura khusus penyediaan bahan bacaan dan peraturan pendapatan asli pendapatan year teratur jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan jayapura buku jayapura buku asli daerah o| perundang undangan daerah ad) (pad) pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan kegiatan pendapatan asli pendapatan penyediaan makanan dan minuman jayapura kali jayapura kali asli daerah pelaksanaan makan minum tamu dan rapat tahun daerah ad) tahun pad) tersedianya makanan dan minuman bulan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar dana otonomi dana jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan jayapura kali jayapura kali otonomi ol daerah khusus khusus bea peminatan dan para aparatur pendapatan asli pendapatan pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan jayapura unit jayapura unit asli daerah ol daerah ad) (pad) dana otonomi kota dana pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan unit otonomi khusus jayapura khdana (ay pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah lah peralatan dan perlengkapan rumah tangga yang diadakan dana otonomi kota unit otonomi tangga khusus jayapura khusus 1x02 pemeliharaan rutin berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional jayapura unit pendapatan asli gapura unit asi daan o| dinas operasional kapal kai daerah ad) yap naa pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung pendapatan asli pendapatan jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara jayapura unit jayapura unit asli daerah o| kantor daerah ad) (pad) dana kegiatan kode rehabilitasi sedang beratrumah gedung kantor terlaksananya rehabilitasi gedung dana otonomi kota am2| otonomi pindahkan pada kegiatan khusus jayapura khusus rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor program peningkatan disiplin aparatur pendapatan i402| pengadaan pakaian dinas beserta jumlah pakaian dinas yang diadakan jayapura still pendapatan asli gapura stel asli daerah perlengkapannya daerah ad) (pad) dana otonomi kota dana pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan khi still otonomi usus jayapura khusus dana otonomi kota dana pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan still otonomi khusus jayapura khusus 1x02 rep pai pen pss kar aparatur bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi peraturan pendapatan asli pendapatan jayapura orang jayapura orang asli daerah perundang undangan perundang undangan daerah ad) (pad) dana otonomi kota dana pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih khi orang otonomi usus jayapura khusus program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan iho2skpd yang jayapura laporan pendapatan asli jayapura laporan pendapatan realisasi kinerja skpd disusun kapal por: sai daerah ad) yap por, pendapatan asli pendapatanjayapura laporan daerah pad) jayapura laporan asli daerah ol pad)lembap dj, jayapura laporan asli daerah ol pad) pendapatan pendapatan asli penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen jayapura dokumen daerah pad) jayapura dokumen serah ool program pelayanan kesehatan penduduk miskin dana otonomi dana pemulangan dan pemakaman pasien miskin pemulangan dan pemakaman pasien tidak ada keluarga jayapura bulan khusus jayapura bulan otonomi pagu sesuaikan khusuindikator target disesuaikan luasan bangunan siapkan rab dana page kota dana tambahan kota juni pembangunan rumah sakit terbangunnya rumah sakit lokasi baru jayapura unit infrastruktur jayapura unit tambahan ruptur pagu bergeser menjadi bangunan yang direhab unit unit ,,,., o| aai ra. rehabilitasi bangunan rumah sakit jayapura pana otonomi jayapura otonomi kegiatan rehabilitasi bangunan, jumlah ruang bangsal yang direhab unit unit khusus mena sehabirasi dana pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit jumlah alat kesehatan dan alat kedokteran yang diadakan jayapura unit pana otonomi jayapura unit otonomi santan data dukungan dan sakit khusus utusan pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah jumlah perlengkapan dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dil rincian alat rumah tangga sesuai sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu lag jayapura unit siapa jayapura unit siapa dan lain lain) yang disiapkan dengan kebutuhan dana otonomi dana pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit jumlah jenis bahan logistik yang disediakan jayapura jenis khusus jayapura jenis otonomi ol khusus pagu bergeser menjadi pendapatan asli pendapatan pengadaan bahan makanan untuk penderita bahan makanan dan minuman untuk kebutuhan pasien jayapura orang lembap dj, jayapura orang asli daerah perlu pad) ajukan kembali oleh operator rumah sakit jiwa dak fisik pesan kota reguler bidang kota pengadaan alat kesehatan dak) alat kesehatan dan alat kedokteran jayapura jenis kesehatan dan jayapura jenis bidang ol.peralatan kesehatan dan kedokteran diperbaiki dikalibrasi jenis dana otonomi jenis dana mah sakit jayapura khusus jayapura otonomi jumlah alat alat kesehatan rumah sakit yang dipelihara unit unit khusus program upaya kesehatan perorangan pendapatan pendapatan asli peningkatan pelayanan jkn bpjs peserta jkn bpjs terlayani jayapura orang daerah pad) jayapura orang serah ol. dana otonomi dana pelaksanaan kartu papua sehat jumlah oap yang terlayani kps jayapura jayapura otonomi ol. orang khusus orang khusus program peningkatan kesehatan jiwa masyarakat jumlah masyarakat yang mendapat pengobatan jiwa kabupatennya orang orang dana dana otonomi pagu aliran untuk |46e| pelayanan kesehatan jiwa kabupaten kota pasien gangguan jiwa odg) yang obati per kabupaten sejumlah papua papua otonomi orang. masyarakat yang mendapatkan penyuluhan kesehatan jiwa orang khusus orang khusus focusing covid orang per kabupaten. pelayanan rujukan, home visite antar jemput pasien gangguan jiwa kabupaten kabupaten dana pelayanan rujukan, home visite dan antar papua pana otonomi papua otonomi jumlah pasien rujukan, home visite antar jemput pasien gangguan jiwa khusus orang orang terlayaniaa . m nan dana jas| pelayanan pemeriksaan deteksi dini gangguan mah orang yang dideteksi dini gangguan jiwa papua 1000rang pana otonomi papua orang otonomi jiwa khusus khusus rinci indikator pelatihan jumlah peserta pelatihan tenaga kesehatan orang orang untuk akreditasi perlu dana sesuaikan programnya dana otonomi pelatihan kesehatan jiwa bagi petugas kesehatan jayapura jayapura otonomi menghadirkan tenaga kesehatan untuk latih cara penanganan khusus oran khusus juni gangguan jiwa puskesmas rumah sakit umum, orang per ang kabupaten untuk kabupaten dokter dan perawat pagu rasionalisasi karena pendekatannya virtual atau online pengadaan obat dan perbekalan pelayanan jumlah dan jenis obat jenis dana otonomi jenis dana kesehatan jayapura jayapura otonomi kesehatan jiwa jumlah obat dan bahan kesehatan habis pakai jenis khusus jenis khusus total po0000| kegiatan ditunda direktur jiwa daerah berpura (dr. anton tony mote nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vl.c. dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman rencana kerja dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman provinsi papua tahun anggaranaan urusan wajib pelayanan, pekerjaan umum dan penataan ruang program pelayanan administrasi tentara jumlah surat yang disediakan surat surat rasionalisasi anggaran ada jumlah pengelolaan surat pendapatan penyediaan jasa surat menyurat menyurat dinas surat latar kota jayapura surat asli daerah penambahan security orang pad) kembalikan pagu sebelumnya terbakarnya tenaga orang orang pagu induk) noref kantor bulan bulan jumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan bulan bulan facsimile penyediaan jasa komunikasi, pendapatan asli kota jayapura pendapatan rasionalisasi anggaran karna sumber daya air dan listrik. jumlah jasa layanan daerah ad) dapur, focusing covid berlangganan listrik, air, telepon, layanan layanan transponder jumlah peralatan dan pendapatan semar penyediaan jasa peralatan dan pendapatan asli rasionalisasi pagu sesuai perlengkapan kantor perlengkapan yang unit daerah pad) kota jayapura unit asli daerah kebutuhan disediakan pad) jumlah unit mobil penyediaan jasa pemeliharaan pendapatan pai dinas operasional yang pendapatan asli gan permaian kendaraan terpelihara dan memfasilitasi unit daerah pad) unit asah perizinannya jumlah bulan yang digunakan untuk jasa bulan bulan penyediaan jasa kebersihan kebersihan pendapatan asli pendapatan kanto daerah pad) asli daerah luas gedung dan halaman pad) yang disediakan jasa kebersihan jumlah komponen atk yang akan manfaatkan jenis jenis pendapatan penyediaan alat tulis kantor semua unit kerja pendapatan asli asli daerah daerah ad) (pad) jumlah jenis atk yang disediakan jenis jenis jumlah cetakan dan penggandaan yang mana disediakan liar play pendapatan ios penyediaan barang cetakan dan pendapatan asli peli naa penggandaan jumlah barang cetakan jenis daerah ad) jenis pad) jumlah penggandaan penyediaan komponen instalasi tata pendapatan listrik penerangan bangunan jumlah komponen listrik buah pendapatan asli buah asli daerah yang disediakan daerah ad) kantor (pad) penyediaan bahan bacaan dan pelaksanaan pengadaan pendapatan asli pendapatan peraturan perundang undangan bahan bacaan kegiatan daerah ad) kegiatan asli daerah polumlah bacaan dan peraturan perundang buku buku undangan yang disediakan jumlah liter bahan bakar pendapatan 1x03 penyediaan bahan logistik kantor untuk kendaraan pendapatan asi asti daerah liter daerah ad) liter operasional pad)pelaksanaan makan minum pendapatan penyediaan makanan dan saat olah raga (hari jumat) kali pendapatan asli kali asli daerah ol. minuman daerah ad) (pad) tersedianya makanan dan bulan bulan minuman jumlah orang yang disediakan makan dan orang orang minuman jumlah koordinasi dan pendapatan |xo3 jas rapatrrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah kali laba kali asli daerah mutasi luar ater, yang dilakukan pad) pelaksanaan pembayaran orang orang rasionalisasi pagu honor bagi satpam bulan pendapatan asi bulan pendapatan desa hanya bisa diakomodasi penyediaan jasa pengamanan asli daerah pengali daerah ad) (pad) untuk kantor saja, bukan untuk jumlah tenaga orang orang kebutuhan dirumah pengamanan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur rasionalisasi pagu terbangunnya gedung harus dana bagi sudah ada perencanaan basic pembangunan gedung kantor dana bagi hasil kota jayapura hasil desain luas bangunan yang menyerahkan hasil basic desain perencanaan dibangun bappeda perlu pembahasan dengan tapi karna pada masa pandemi covid belum diperbolehkan untuk pendapatan pengadaan mobil dinas pengadaan mobiljabatan jumlah mobil yang unit laba kota jayapura unit asli daerah pad) rasionalisasi anggaran prioritas untuk mobil dinas eselon dan sekretaris |i03 pengadaan peralatan gedung jumlah peralatan unit pendapatan asli unit daan kantor perlengkapan anal daerah ad) naga kantata pendapatan pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor pendapatan asli |xo3 gedung kantor yang dipelihara unit daerah pad) unit asi daerah jumlah pemeliharaan pendapatan berkala kendaraan unit laba unit asli daerah ol. operasi dinas operasional pad) rasionalisasi pagu pendapatan lag sewa gedung sewa rumah jabatan unit pendapatan asli kota jayapura unit asli daerah rasionalisasi volume tahun daerah ad) tahun pad) rincian belanja sewaan pembebasan lahan gedung kantor kpu dan bawaslu provinsi papua (s1 pembebasan lahan gedung luas lahan yang kota jayapura dana bagi hasil kota jayapura dana bagi holtekam kantor dibebaskan hasil alioaei rasionalisasi pagu program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian khusus hari jumlah pakaian khusus pendapatan asli pendapatan pakai umpan pakaian khusu: still still asli daerah focusing covid hari tertentu yang diadakan daerah ad) (pad) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jumlah aparatur yang pendapatan asli pendapatan pendidikan dan pelatihan formal mengikuti pendidikan dan orang lembap p), orang asli daerah rasionalisasi anggaran pelatihan formal pad) jumlah peserta yang pendapatan sosialisasi peraturan perundang mengikuti sosialisasi pendapatan asli undangan peraturan perundang orang daerah pad) orang asah focusing covidpendapatan asli pendapatan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kota jayapura laporan lembap p), kota jayapura laporan asli daerah focusing covid kinerja skpd kinerja skpd yang disusun (pad) jumlah pelaporan keuangan semester yang laporan laporan pendapatan penyusunan laporan keuangan diselesaikan tepat waktu pendapatan asli asli tape semester daerah ad) jumlah dokumen yang dihasilkan dokumen dokumen 1x03 penyusunan pelaporan keuangan jumlah laporan keuangan laporan pendapatan asli laporan daa gaan focusing covid akhir tahun akhir tahun yang disusun por, daerah ad) nasa ing covid pendapatan penyusunan senja, rka dan pendapatan asli pra perubahan apbd jumlah dokumen kota jayapura dokumen daerah pad) kota jayapura dokumen hah pasrah focusing covid program| pembangunan jalan dan jembatan lampirkan perencanaan beserta kondisi eksisting street map) dak fisik dak fisik rasionalisasi pagu penugasan penugasan a80 pada aan poin panjang jalan yang dogiyai, deiyai bidang jalan dogiyai, deiyai bidang jalan merupakan ruas kewenangan "yai digi giai pendukung pendukung provinsi konektivitas konektivitas catatan perubahan focusing covidmasuk dalam usulan non prioritas lengkapi ded (sdh dilaksanakan anggaran lengkapi data capaian dan kondisi eksisting street pembangunan jalan burmese panjang jalan yang waropen, mamberamo dana tambahan waropen, mamberamo dana na) pakan ruas strategis gesa karapas dibangun raya infrastruktur raya tambahan nasional lintas utara infrastruktur rasionalisasi pagu catatan perubahan focusing covid dana lampirkan kondisi eksisting, pembangunan jalan kapulaga panjang jalan yang tolikara pana tambahan tolikara tambahan ped dan street map dunia bokondini terbangun infrastruktur infrastruktur alicia rasionalisasi pagu lampirkan kondisi eksisting, dana ded dan street map pembangunan jalan obama panjang jalan yang dana tambahan megambilis dibangun mamberamo tengah km2 infrastruktur mamberamo tengah km2 tambahan rasionalisasi pagu infrastruktur merupakan kegiatan bukan merupakan kegiatan prioritas dana lampirkan kondisi pembangunan jalan name tim panjang jalan yang puncak jaya, lanny jaya km2 dana tambahan puncak jaya, lanny km2 tambahan eksisting, ded dan street map dibangun infrastruktur jaya infrastruktur alicia rasionalisasi pagu merupakan salah satu pikir dprd tahun bukan merupakan kegiatan dana prioritas pembangunan jalan panama panjang jalan yang tolikara km2 pana tambahan kara km2 tambahan rasionalisasi naive dibangun infrastruktur infrastruktur pagu tukul lampirkan kondisi eksisting, ded dan street map merupakan ruas kabupaten, panjang jal namun ada surat permohonan dari 'panjang jalan yang bupati untuk penangan dibangun km2 km2 dana perencanaan dan ded dilakukan pembangunan jalan ulama dana tambahan pada anggaran name maki lanny jaya infrastruktur lanny jaya tambahan apbd p infrastruktur iho jalan yang catatan perubahan focusing covid oo2 pembangunan jalan lingkar panjang jalan yang deiyai dana tambahan darya tambatan danau tigi dibangun iya infrastruktur iya infrastruktur ruas non status dan pernah dikerjakan oleh kabupaten pembangunan jalan elebi panjang jalan yani dana tambahan dana ded yalimo) apalapsili anggrek yang yahukimo, yalimo papa yahukimo, yalimo tambahan dikerjakan pada yahukimo) dibangun tukul infrastruktur apbd perubahan rasionalisasi pagulampirkan kondisi eksisting, ded rasionalisasi pagu merupakan prioritas dari inpres tahun bana perencanaan pembangunan jalan orsinil panjang jalan yang dana tambahan pada apbd p taruh denomngatupbin terbangun pegunungan bintang infrastruktur pegunungan bintang tambahan ol" dikoordinasikan tukul dengan dinas kab. penguin catatan perubahan focusing covid dana pembangunan jembatan lima panjang jembatan yang dana tambahan kampung harapan dalam dibangun jayapura meg infrastruktur jayapura meg tambahan infrastruktur dana lis ogs pembangunan jembatan yamato panjang jembatan yang gapura meg pana tambahan gapura meg tambahan dibangun infrastruktur infrastruktur dana |oge pembangunan jembatan yamato panjang jembatan yang hanura meg pana tambahan hanura meg tambahan iii dibangun infrastruktur infrastruktur panjang jembatan ya: dana tambahan dana pembangunan jembatan doyo panjang yang jayapura meg jayapura meg tambahan dibangun infrastruktur infrastruktur dana catatan perubahan |ogo pemasangan lampu ranting art jumlah lampu yang kota jayapura unit dana tambahan kota jayapura unit tambahan tukul infrastruktur focusing covid pembangunan jembatan dana penyebrangan orang upo) panjang jembatan yang kota jayapura unit pana tambahan ata jayapura unit tambahan dibangun infrastruktur kab kota jayapura infrastruktur pembangunan jalan holtecami panjang jalan yan: dana tambahan dana guna jalan panjang jalan yang kota jayapura kota jayapura tambahan pld) pantai pasir iii dibangun infrastruktur infrastruktur pembangunan jalan super panjang jalan yang jayapura pana tambahan gapura tambatan kampung harapan dibangun sapu infrastruktur dapur, infrastruktur pembangunan jalan angkasa panjang jalan yan: dana tambahan dana gu! panjang jalan yang kota jayapura kota jayapura tambahan indah dibangun infrastruktur infrastruktur 1x03 pemasangan lampu art listing jumlah lampu yang kota jayapura unit dana tambahan kara jayapura unit tambahan ucapan selamat pon jayapura terpasang sapu mean infrastruktur dapur, mean infrastruktur pengadaan tanah provinsi dana tambahan dana rasionalisasi pagu papua luas tanah yang diadakan papua infrastruktur papua tambahan merinci pus tukul infrastruktur kegiatan pada rka catatan perubahan dana pembangunan jalan stimuli panjang jalan yang dana tambahan mandiri pilih title dibangun puncak jaya infrastruktur puncak jaya tambahan focusing covid infrastruktur rasionalisasi pagu catatan perubahan pembangunan jalan wamena dana 1x03 |is|oog selaput prima lupakan panjang jalan yang jayawijaya pana tambahan wijaya tambahan focusing covid pen terbangun infrastruktur aplapsili yalimo infrastruktur rasionalisasi pagusiswa smk yang mengikuti lomba dana otonomi dana otonomi pagu lomba fls2n smk yang mengikuti kota jayapura orang kota jayapura orang khusus sisanya alihkan kegiatan fls2n tingkat provinsi dan nasional khusus otsus) (otsus) penerapan dan pelatihan mbs smk jumlah siswa per program keahlian smk dana otonomi dana otonomi magang siswa produktif smk yang mengikuti magang pusat industri papua orang papua orang khusus khusus otsus) luar papua (otsus) jumlah unit produksi yang memfasilitasi dana otonomi dana otonomi pengembangan unit produksi untuk smk untuk mendukung peningkatan produksi papua unit khusus orang papua unit khusus berbasis kemandirian usu: otsus) dak fisik nan jumlah siswa kelas akhir smk yang penugasan dak penugasan smk mendapatkan sertifikat keahlian papua orang bidang papua orang bidang, pendidikan smk tak nan pelatihan penyusunan rencana pelaksanaan jumlah guru smk yang mengikuti dana otonomi dana otonomi pembelajaran rpp) smk pelatihan penyusunan rpp timika indah orang khusus otsus) timika indah orang gary pelatihan penyusunan rencana kerja anggaran sekolah jumlah guru dan tenaga kependidikan dana otonomi dana otonomi ras) smk smk yang mengikuti pelatihan papua orang khusus otsus) papua orang khusus mekanismenya melalui virtual penyusunan ras usu: (otsus) pengembangan unit produksi kantin sekolah jumlah unit produksi yang memfasilitasi dana otonomi dana otonomi berbasis makanan lokal dan toko souvenir dan portal untuk mendukung peningkatan produksi papua unit khusus otsus) papua unit khusus informasi berbasis online) smk kota berbasis kemandirian otsus) jas revitalisasi smk jumlah smk yang memfasilitasi papua siapa papua siapa lokasi mai kab. penyusunan kurikulum praktek kerja siswa sma smk jumlah siswa praktek kerja smk yang dana otonomi dana otonomi ina khusus memfasilitasi khusus otsus) (otsus) urusan wajib bukan pelayanan dasar kearsipan program perbaikan sistem administrasi kearsipan jumlah kajian penyelenggaraan kajian sistem administrasi kearsipan kearsipan papua papua dokumen siapa papua dokumen siapjumlah sarana pengolahan dan dana otonomi dana otonomi asi peng penyimpan jumlah sarana pentol papua jenis papua jenis khusus hi) arsip penyimpanan yang diadakan khusus otsus) (otsus) |is| peningkatan pengelolaan dan penataan arsip jumlah arsip dinamis inaktif yang ditata hua dana otonomi papua papa otonomi target dari box menjadi ing dan dikelola dan siap dilakukan penilaian pap boks khusus otsus) boks usus) box dana otonomi in.arti jumlah arsip statis yang dilakukan dana otonomi target dari dokumen pelestarian arsip arsip yang bernilai guna statis perawatan papua dokumen khusus otsus) papua dokumen gary menjadi dokumen program peningkatan kualitas pelayanan informasi jumlah skpd yang dilakukan pembinaan skpd skpd rana otonomi pai dana otonomi peningkatan pembinaan kearsipan papua papua khusus man khusus otsus) intensitas kegiatan lomba kearsipan (otsus) pan pan kali kali terbaik tingkat provinsi jumlah arsip statis yang dapat dana bagi layanan informasi kearsipan dilayankan secara konvensional maupun papua dana bagi hasil papua bagi elektronik berkas berkas hasil program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakacatatan perubahan pembangunan jalan tim panjang jalan yan dana tambahan dana agunan jalan yang jalan yang lanny jaya lanny jaya tambahan focusing covid melagaineri jigemili terbangun infrastruktur infrastruktur rasionalisasi pagu dana catatan perubahan pembangunan jembatan kali panjang jembatan yang lanny jaya meg pana tambahan jaya meg tambahan o| jungle terbangun infrastruktur infrastruktur focusing covid ded belum ada, kerjakan dan disesuaikan dengan rtrw provinsi papua fisik kerjakan pilih dari dana ruas yang baru untuk dijadikan pembangunan jalan range panjang jalan yang dana tambahan prioritas dan berikan anggaran ogamaning terbangun puncak infrastruktur puncak tambahan yang signifikan untuk dapat ruptur fungsional dalam tahun tuntas) catatan perubahan focusing covid lani dana rasionalisasi pagu bada panjang jalan yang tolikara dana tambahan tolikara tambahan o| infrastruktur lampirkan ded dan street map dana catatan perubahan pembangunan jembatan kali panjang jembatan yang lanny jaya meg dana tambahan lanny jaya meg tambahan o| lugu tukul infrastruktur focusing covid pembangunan jalan wamena dana tambahan dana prima lupakan distrik italy panjang jalan jayawijaya jayawijaya tambahan po) infrastruktur visage infrastruktur ubah nama kegiatan menjadi peningkatan jalan biak iogobak" dana tambah kegiatan pembangunan jalan biak dana tambahan telenggeme kemlu pamit) panjang jalan tolikara infrastruktur tolikara tambahan pembangunan jalan iogobak infrastruktur alumni tambah kegiatan peningkatan jalan alumni kemlu( pamit)" dana catatan perubahan pembangunan jalan beam panjang jalan lanny jaya pana tambahan hny jaya tambahan o| muara infrastruktur infrastruktur focusing covid dak fisik dak fisik penugasan penugasan pembangunan jalan panjang jalan nabire bidang jalan nabire bidang jalan japan dak) pendukung pendukung konektivitas konektivitas pembangunan jembatan turun panjang jembatan ya: dana tambahan dana pembangun urut panjang yang kota jayapura meg tambahan mendukung pon atlit selam dibangun infrastruktur infrastruktur dana pembangunan talud pengaman panjang jalan yang dana tambahan jalan angkasa pasir dibangun infrastruktur kota jayapura tambahan mendukung pon infrastruktur pembangunan pengaman jalan dana dan box convert super panjang jalan yang dana tambahan sma bts kab. kota dibangun infrastruktur kota jayapura tambahan mendukung pon infrastruktur jayapurbelum ada dan anggaran pada rkd p pembangunan jalan gubuk panjang jalan yan dana tambahan dana berdasarkan permen pupr nomor f103 (as san manga yama ia) yang perah puncak jaya tambahan tahun bahwa "kegiatan dibangun tukulprogram| pembangunan saluran drainase gorong gorong pembangunan drainase gor panjang drainase yan dana tambahan dana |is|o gu! panjang drainase yang mimika mimika tambahan focusing covid futsal dibangun infrastruktur infrastruktur dana tone adi pembangunan drainase gereja panjang drainase yang dana tambahan rasionalisasi pagu menjadi gigi eden entropi dikerjakan infrastruktur kota jayapura meter tambahan sesuai kebutuhan infrastruktur program pembangunan trap talud bojong perencanaan belum ada dan anggaran pada rkd p pembangunan talud kawasan panjang talud yang berdasarkan permen pupr nomor permukiman terbangun siapa kota jayapura siapa tahun bahwa "kegiatan "mu pembangunan harus didahului dengan perencanaan teknis satu tahun sebelum kegiatan tersebut" rasionalisasi pagu ded belum ada, disiapkan perubahan tahun tentukan lokasi pembangunan talud permukiman panjang talud pengaman kota jayapura yang dibangun meter siapa kota jayapura meter siapa catatan perubahan penanganan untuk lokasi yang sudah ada dokumen perencanaan saja rasionalisasi pagu rinci lokasi pada rka rasionalisasi pagu ded belum ada, disiapkan perubahan tahun fokus pada lokasi pasca banjir bandang kab. jayapura dan lokasi venue pon dan penunjang pon pembangunan talud permukiman panjang talud pengaman meter siapa jayapura siapa kabupaten jayapura yang dibangun meter catatan perubahan rasionalisasi pagu sesuai kegiatan yang sudah ada dokumen perencanaan prioritas untuk kegiatan venue pon dan penunjang pon rinci kegiatan pada rkda penambahan sub kegiatan dari selisih kegiatan awal dana kegiatan baru dirinci dan |a7 jap penataan kawasan gedung serba panjangnya talud yang minima dana tambahan jika tambahan rasionalisasi dalam dibangun tukul infrastruktur rka perubahan dan terpisah dengan item belanja induk dokumen perencanaan sudah ada perencanaan belum ada dan anggaran pada rkd p dana berdasarkan permen pupr nomor da7 lay pembangunan talud dok panjang talud yang dana tambahan ( ca jayapura tambahan tahun bahwa "kegiatan gereja kasih abu terbangun infrastruktur metermasuk dalam ruas jalan panama tanete terjadi longsor pada dana saat terjadi hujan |xo3 |a7 jas pembangunan talud pengaman panjang talud yang dana tambahan tolikara meter tambahan dalam wani tukul infrastruktur kategori darurat bencana siapkan perencanaan pada rkd p dana pembangunan talud pengaman panjang talud yang dana tambahan disatukan dalam sub kegiatan tebing permukiman pasir terbangun infrastruktur kota jayapura meter tambahan infrastruktur pembangunan talud pengaman dana tebing pemukiman entropi kota panjang talud yang dana tambahan kota jayapura meter tambahan disatukan dalam sub kegiatan terbangun infrastruktur jayapura infrastruktur program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan dak fisik dak fisik pemeliharaan jalan berat penugasan penugasan jis nimbontong leleh sengon panjang jalan yang bidang jalan bidang jalan paket pendukung pendukung konektivitas konektivitas rasionalisasi pagu panjang jalan provinsi dan dana catatan (is nak anna dan jembatan kabupaten kota yang papua dana tambahan papua tambahan perubahan provinsi pap dipelihara tukul infrastruktur kegiatan pindahkan kegiatan padat karya dak fisik dak fisik penugasan penugasan |ag pemeliharaan jalan kemiri panjang jalan yang bidang jalan bidang jalan epaper dipelihara pendukung pendukung konektivitas konektivitas dak fisik dak fisik penugasan penugasan pan jalan munukania panjang jalan yang bidang jalan bidang jalan primi ipni pendukung pendukung konektivitas konektivitas dak fisik dak fisik penugasan penugasan pemeliharaan jalan menari panjang jalan yang bidang jalan bidang jalan sumberdaya dipelihara pendukung pendukung konektivitas konektivitas pemeliharaan jalan kaba bian panjang pemeliharaan dana tambahan dana yang merauke merauke tambahan focusing covid jal dana tambahan dana rehabilitasi jembatan apo panjang rehab jembatan kota jayapura infrastruktur kota jayapura tambahan ruptur infrastruktur program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dir, rasionalisasi pagu lengkapi tor catatan perubahan ditjen pengairan kementerian pupr mewajibkan penganggaran biaya irigasi untuk tiap tiap lokasi sebagai syarat pengajuan anti aan dak panjang jaringan irigasi pioner operasi dan pemeliharaan merauke, jayapura, merauke, jayapura, rasionalisasi pagu |x03 saingan irigasi yang dikelola dan nabire meter nabire meter (masing masing ipni , ) untuk lokasi maiden legate kaba kubik sidomulyo alor kasur nasdem arang kerapu leleh lebar tari. ini dak fisik dak fisik rehabilitasi jaringan irigasi di panjang saluran irigasi penugasan penugasan lady meter pai meter bidang irigasi bidang irigasi ipar tai dak fisik dak fisik rehabilitasi jaringan irigasi dir panjang saluran irigasi merauke falah penugasan merauke h000 penugasan uri uly bidang irigasi bidang irigasi program penyediaan dan pengolahan air baku |as| pembangunan infrastruktur ntah debit air bak jayawijaya a212.i19.o56 pana tambahan wijaya tambahan keg ditolak baku kabupaten jayawijaya bnn yawijay liter detik infrastruktur away liter detik infrastruktur rasionalisasi pagu lengkapi tor dana lengkapi pembangunan infrastruktur air pagi dana tambahan lokasi baku kota jayapura jumlah debit air kota jayapura liter detik infrastruktur kota jayapura liter detik tambahan infrastruktur catatan perbaikan focusing covid program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbarasionalisasi pagu dana pembangunan jaringan air bersih pagi dana tambahan catatan perbaikan kabupaten jayapura jumlah debit air bersih jayapura lt dtk infrastruktur jayapura lt dtk tambahan tuntut prioritas pon rasionalisasi pagu sesuai kebutuhan , ) rasionalisasi pagu lanjutan pekerjaan ded sudah ada pembangunan jaringan air bersih pagi jumlah debit air bersih kota jayapura lt dtk kota jayapura lt dtk kota jayapura catatan perbaikan prioritas pon lokasi dirinci pada rka (termasuk yayasan pendidikan rasionalisasi pagu ded sudah ada untuk venue pon (paralayang) pembangunan jaringan air bersih pagi kabupaten tolikara jumlah debit air bersih tolikara lt dtk tolikara lt dtk catatan perubahan rasionalisasi pagu sesuai perencanaan , ) lokasi sekolah paud romawi, distrik magi kampung papeda dana pembangunan jaringan air bersih volume debit air yang dana tambahan stadion mandala dihasilkan kota jayapura liter detik infrastruktur kota jayapura liter detik tambahan infrastruktur dana pembangunan jaringan air bersih pembangunan jaringan air dana tambahan kali kelak distrik papua bersih jayawijaya liter detik infrastruktur jayawijaya liter detik tambahan infrastruktur distribusi dan pemasangan dana jaringan air bersih kampung pembangunan jaringan air wijaya iter dana tambahan jayawijaya iter dea tambahan aware distrik papua "si mer deli tukul iter deli infrastruktur rehab intake kampwolker dan dana pembangunan jaringan air bersih jumlah debit air bersih kota jayapura dana tambahan kara jayapura a30 tambahan liter detik infrastruktur liter detik kampwolker infrastruktur pembangunan jaringan air bersih dana kompleks lapangan tennis pembangunan jaringan air kota jayapura dana tambahan kota jayapura tambahan bersih liter detik infrastruktur liter detik walikota infrastrukturdok gereja kasih abu yang tersedia infrastruktur kota jayapura lt dtk tambahan infrastruktur saakoya koso yang tersedia infrastruktur kota jayapura lt dtk tambahan tuntukota jayapura lt dtk tambahan harus anggaran pada rkd p pasir yang tersedia infrastruktur infrastruktur fisikgereja gigi eden entropi yang tersedia infrastruktur kota jayapura lt dtk tambahan infrastruktur ran fisik program pengendalian banjir keg ditolak catatan perubahan rasionalisasi pagu perencanaan pengendalian banjir jumlah dokumen papua dokumen papua dokumen terdapat lokasi yaitu kali kemiri kali biru sungai kampung tauladan rasionalisasi pagu sesuaikan dengan target sesuaikan lokasi prioritas waktu input rka setiap lokasi anggaran harus merauke, jayapura, baba pengendalian banjir dan panjang sungai yang merauke, jayapura, nabire, kepulauan realistis dan dapat dikerjakan normalisasi sungai provinsi yang sungai yang 'nabire, kepulauan yapen, meter yapen, biak numfor, talud dan drainase biak numfor, mimika, meter papua gel) mimika, keerom, kota keerom, kota jayapura jayapura yapi catatan perubahan perencanaan sudah ada rinci kegiatan dalam rka p pengendalian banjir sungai panjang bangunan dana tambahan dana kendali yir sungai yang bangunan jayapura jayapura tambahan o| gambar pengendalian banjir infrastruktur infrastruktur pengendalian banjir sungai panjang bangunan dana tambahan dana kosan yir sungai pengendali banjir yang kota jayapura patra kota jayapura tambahan o| terbangun tukul infrastruktur rasionalisasi pagu panjang bangunan dana belum pembangunan pengendali banjir kendali banjir yang dana tambahan ( ca jayapura meg tambahan ada dokumen perencanaan kali biru infrastruktur terbangun infrastruktur lokasi rawan bencana longsor normalisasi sungai kam volume bangunan air yan dana tambahan dana belum ada dokumen bang pasa word dian agunan air yang ita jayapura tambahan perencanaan jayapura dibangun infrastruktur fisik dana belum ada dokumen normalisasi kali doyo transit volume bangunan air yang dana tambahan gapura tambahan perencanaan dibangun infrastruktur infrastruktur fisik panjang bangunan dana belum ada dokumen pengendalian banjir kali kabur pengendali banjir yang dana tambahan kota jayapura meg tambahan perencanaan terbangun tukul infrastruktur fisik dokumen perencanaan ada panjang bangunan dana 1x03 jaga pengendalian banjir kali kabur kendali banjir yang dana tambahan keerom meg tambahan perbaiki nama kegiatan menjadi santo infrastruktur png terbangun infrastruktur pengendalian banjir sungai santo kabupaten keerom panjang bangunan dana las pembangunan pengendali banjir pengendali banjir yang dana tambahan mimika tambahan perencanaan sudah ada mimika infrastruktur terbangun infrastruktur program|pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbulaporan sistem pendapatan pengelolaan situs web dan informasi berbasis web pendapatan asli penyebarluasan informasi publik base yang saling kota jayapura laporan daerah pad) kota jayapura laporan asah focusing covid terintegrasi rasionalisasi pagu pembangunan kawasan sekolah kawasan sekolah alkitab dana tambahan dana ded pamit pamit tambahan sudah ada alkitab pamit yang terbangun infrastruktur infrastruktur lanjutan dari tahun informasi pembangunan bidang tersebarnya informasi pendapatan asli pendapatan ke pu an melalui media cetak dan pembangunan infrastruktur kota jayapura media lembap p), kota jayapura media asli daerah focusing covid elektronik ke pu an (pad) dana rasionalisasi pagu penataan kawasan wisata luasan kawasan wisata wijaya pana tambahan wijaya tambahan ped kabupaten jayawijaya yang tata infrastruktur belum ada, disiapkan infrastruktur perubahan tahun penataan kawasan lingkungan dana tambahan dana sitaan laws lingkungan jas kawasan yang ditata papua tambahan provinsi papua infrastruktur infrastruktur penyelesaian hutang kewajiban) siapa siapa verifikasi dokumen rasionalisasi pagu 1x03 |as penataan kawasan stadion tertata jayawij .xa6 dana tambahan yatim 1a6 tambahan disiapkan tahun pendidikan wamena kawasan yang tel jayawijaya infrastruktur jayawijaya tambahan disiapkan tahun revocusing covid pembangunan lapangan parkir luas lapangan parkir yan dana tambahan dana mimika sport centre dan rumah uas lapangan parkir yang mimika mimika tambahan revocusing covid terbangun infrastruktur susun mimika infrastruktur |ag penataan lingkungan penunjang tertata dana tambahan .1a6 tambahan gor keerom uas kawasan yang tel keerom infrastruktur keerom tambahan infrastruktur penataan lingkungan penunjang: dana tambahan dana ingkang undang (nanaman rumput lapangan dana tambahan dana lmbangunan gapura jalan dana tambahan dana gu! luas kawasan yang tertata kota jayapura unit kota jayapura unit tambahan masuk ring road infrastruktur infrastruktur 1x03 penataan kawasan gereja baptis kawasan yang ditata jayapura pana tambahan gapura tambahan malibu kelahiran sentani yang sapu kegiatan niaga infrastruktur dapur, kegiatan niagpembangunan gedung logistik covid prov papua perencanaan pembangunan rumah jabatan eselon prov papua perencanaan teknis pematangan tanah permukiman kab lang jaya perencanaan teknis pembangunan gedung gereja manuel kelak tim perencanaan teknis drainase lingkar kota tim boron onggeme review detail engineering ded) daerah jumlah dokumen irigasi rawa kewenangan |xo3 perencanaan teknis bidang perencanaan yang papua bok papua bok provinsi diselesaikan survey angka kebutuhan nyata pemeliharaan aktor) paksi kewenangan provinsi penyusunan perda irigasi penyusunan komisi irigasi survey investigasi design sid) dan ded wilayah sungai warga mimika ded longstorage hutan sagu provinsi papua dan beberapa kegiatan ke pu an yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan fisiknya tahun dirinci dalam rka p rehab sarana dan prasarana luas rehab yang dilakukan jayapura pana tambahan gapura tambahan penunjang paud integrasi yang dipaku sapu kegiatan kent infrastruktur dapur, kegiatan kent infrastruktur rasionalisasi pagu ded belum ada, disiapkan dana perubahan tahun penataan kawasan sekitar venue dana tambahan pon kota jayapura luas kawasan yang tertata kota jayapura infrastruktur kota jayapura tambahan infrastruktur catatan perubahan prioritas pon rasionalisasi pagu ded belum ada, disiapkan dana perubahan tahun penataan kawasan sekitar venue kawasan yang tertata jayapura dana tambahan gapura tambahan pon kabupaten jayapura infrastruktur infrastruktur catatan perubahan merupakan prioritasded sudah ada tahun penataan kawasan parkir untuk catatan perubahan mimika sport centre dan rumah luas kawasan yang tertata mimika mimika mini belum ada ded susun mimika merupakan kegiatan prioritas pon penambahan kegiatan dari kegiatan pembangunan lahan parkir msc dan rumah susun mimika rasionalisasi pagu ded sudah ada tahun ganti nama kegiatan menjadi penataan kawasan stadion katapel merauke" rincian kegiatan |o1 penataan kawasan sekitar kawasan yang tertata merauke om2 merauke diperjelas rka stadion katapel merauke catatan perubahan belum ada ded merupakan kegiatan prioritas pon perencanaan dilaksanakan oleh pembangunan sarana venue luas kawasan yan dana tambahan dana kab. mimika terbang layang lanud timika han yang ita mimika tambahan pekerjaan fisik kabupaten mimika tukul infrastruktur dilaksanakan oleh dinas pupr provinsi anti dana hal renovasi gor waringin kotapraja luas renovasi yang dana tambahan pekerjaan fisik dilaksanakan kota jayapura dilakukan infrastruktur kota jayapura kegiatan tambahan oleh pemerintah kota jayapura infrastruktur pembangunan venue cabang dana tambahan dana olah raga perahu layar ramadi luas venue yang dibangun kota jayapura tambahan dilaksanakan oleh disorder infrastruktur kota jayapura infrastruktur belum ada dokumen perencanaan dana merupakan penataan lahan parkir rumah dana tambahan prioritas pon susun belakang stt i.s minute luas kawasan yang tertata infrastruktur kota jayapura tambahan ganti nama tukul dengan penataan lahan parkir rumah susun belakang stt i.s line" merupakan kegiatan lanjutan pembangunan lintasan atletik dana dan drainase stadion katapel luas lintasan yang dana tambahan merauke tambahan merupakan prioritas pon dibangun infrastruktur merauke infrastruktur dokumen perencanaan sdh ada merupakan kegiatan lanjutan dana 10g pengadaan dan pemasangan jumlah lampu yang dana tambahan merauke buah tambahan merupakan prioritas pon lampu stadion katapel merauke dipasang infrastruktur infrastruktur dokumen perencanaan sdh ada pematangan tanah dana dana tambahan pembangunan kantor kpu bawaslu pembangunan graha politik luas lahan yang ditimbun infrastruktur kota jayapura tambahan provinsi papua holtekam provinsi papuyediaan wastafel portabel dana tanggap darurat covid jumlah wastafel yang dana tambahan jayapura unit tambahan merupakan kegiatan focusing kota kab. jayapura tukul infrastruktur penyediaan wastafel portabel dana tanggap darurat covid kab. jumlah wastafel yang dana tambahan wijaya unit tambahan merupakan kegiatan focusing tersedia infrastruktur covid jayawijaya infrastruktur dana penataan jalan lingkungan panjang jalan lingkungan dana tambahan sudah ada dokumen perencanaan gereja gigi eden entropi yang ditata infrastruktur kota jayapura tambahan infrastruktur dana sudah ada dokumen perencanaan peningkatan jalan blk based panjang jalan yang dana tambahan ( ca jayapura tambahan ditingkatkan infrastruktur infrastruktur lokasi wisata base dana bukan merupakan kewenangan pembangunan pagar inpres panjang pagar yang dana tambahan kota jayapura tambahan provinsi, diharapkan ajukan dibangun tutup infrastruktur pemerintah kabupaten kota dana pembangunan tugu salib gereja dana tambahan sudah ada dokumen perencanaan gigi eden entropi terbangunnya tugu infrastruktur kota jayapura kegiatan tambahan infrastruktur merupakan kegiatan focusing kegiatan swakelola dan padat terlaksananya kegiatan para karya infrastruktur ke pu an padat karya siapa papua kegiatan siapa covid untuk membangkitkan perekonomian masyarakat penataan kawasan sarana dana tambahan dana rinci kegiatan dalam rka prasarana kabupaten luas kawasan yang tertata infrastruktur jayawijaya tambahan jayawijaya tukul infrastruktur rasionalisasi pagu rinci kegiatan dalam rka p dana iis penataan kawasan sarana luas kawasan yang tertata dana tambahan gapura tambahan komodor kegiatan penataan prasarana kabupaten jayapura infrastruktur kawasan venue pon kabupaten infrastruktur jayapura menjadi sub kegiatan pada kegiatan ini rinci kegiatan dalam rka p dana penataan kawasan sarana dana tambahan ran komodor kegiatan penataan prasarana kabupaten mimika luas kawasan yang tertata infrastruktur mimika om2 tambahan kawasan venue pon kabupaten tukul mimika menjadi sub kegiatan pada kegiatan ini dana dokumen perencanaan sudah ada peningkatan jalan lingkungan panjang jalan yang dana tambahan mimika tambahan mimika ditingkatkan infrastruktur rinci kegiatan dalam infrastruktur rka p rasionalisasi anggaran dana rinci kegiatan dalam rka p penataan kawasan bukit teletabis luas kawasan yang tertata dana tambahan jayapura tambahan yang tukul infrastruktur pada prinsipnya kegiatan disetujui karna kebutuhan mendesak program pembangunan infrastruktur pedesaan perencanaan teknis penataan dana jumlah dokumen yang dana tambahan usulkan pada tahun anggaran sarana dan prasarana kawasan dibuat dokumen infrastruktur dokumen tambahan berikutnya provinsi papua infrastruktur peningkatan jalan dan jembatan perlu anggaran yang signifikan dana mengingat ruas merupakan salah 21g peningkatan jalan kemiri jumlah panjang jalan yang gapura km2 pana tambahan gapura km2 tambahan satu strategis provinsi dan epaper ditingkatkan infrastruktur prioritas penanganan infrastruktur lampirkan ded dan street mapevent dim rangka ora dana otonomi orang dana otonomi pengembangan minat dan budaya baca pengembangan minat baca yang papua rang papua khusus kali khusus otsus) kali dilakukan otsus) bantuan tujukan kepada dak fisik reguler dak fisik sekolah smk dan lor penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan jumlah perpustakaan yang papua unit bidang papua unit reguler sumber dana dan minat baca daerah kembangkan perpustakaan bidang otsus perpustakaan kerja sama dengan kementrian agama dana otonomi lor penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum dan nah buku yang diadakan papua buku dana otonomi papua buku khusus ol. daerah khusus otsus) (otsus) jumlah layanan keliling dalam satu kali kali nana otonomi dana otonomi lokasi kab. krom, kab. penyelenggaraan perpustakaan keliling papua papua khusus jumlah taman bacaan yang dilayani khusus otsus) (otsus) jayapura dan kota jayapura dalam satu tahun kali kali |aas |2n pendidikan dan pelatihan teknis manajemen jumlah peserta papua ora dana otonomi papua oran bentet pengelola perpustakaan akan khusus otsus) otsus) akan pemberdayaan dan pengembangan tenaga jumlah tenaga fungsional yang fungsional pustakawan diberdayakan dan dikembangkan kota jayapura orang siapa kota jayapura orang siapa jumlah koleksi yang dapat dilayankan dana otonomi dana otonomi otomasi perpustakaan yang dapat delay papua buku papua buku khusus hi) secara elektronik khusus otsus) (otsus) hati dana otonomi jumlah karya cetak berseri yang dialih dana otonomi petrografi bahan pustaka sediakan secara elektronik papua eksemplar khusus otsus) papua eksemplar gary time dana otonomi lah pin samar jumlah naskah kuno yang teridentifikasi dana otonomi pagu aliran untuk identifikasi dan inventarisasi naskah kuno dan dinventarisir papua eksemplar khusus otsus) papua eksemplar gary focusing covid big monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan jumlah laporan monitoring evaluasi dan papua dana otonomi papua pana otonomi ol: lokasi kota jayapura, kab. perpustakaan didaerah pelaporan perkembangan perpustakaan laporan tea khusus otsus) laporan otsus) jayapura dan kab. krom kegiatan ditunda kepala dinas pendidikan perpustakaan dan arsip daerah lukas christian sohilait., st., m.si) nip. nip.ingkatan jalan bts kota dak fisik merauke sumber bian kaba jumlah panjang jalan yang merauke km2 dak fisik reguler merauke km2 reguler lihat pagu pada dak ting inang bidang jalan lampirkan ded dan street map dana perlu anggaran yang peningkatan jalan tim, lanny jumlah panjang jalan yang dana tambahan puncak jaya, lanny pelayan jaya) ilmu puncak jaya), ditingkatkan puncak jaya, lanny jaya km2 infrastruktur jaya km2 tambahan signifikan mengingat ruas jalan infrastruktur merupakan prioritas penanganan hrs dana rasionalisasi pagu merupakan peningkatan jalan masuk stadion panjang jalan yang dana tambahan prioritas penuntasan) katapel pon xx) ditingkatkan merauke infrastruktur merauke tambahan ol. tukul lengkapi ded dana rasionalisasi pagu merupakan |ar9 peningkatan jalan poros panjang jalan yang mimika dana tambahan mimika tambahan prioritas penuntasan) (pon xx) ditingkatkan infrastruktur infrastruktur lengkapi ded peningkatan jalan poros panjang jalan yan: dana tambahan dana ing panjang jaran yang tambahan focusing covid spi ditingkatkan infrastruktur infrastruktur peningkatan jalan masuk go: panjang jalan yan: dana tambahan dana ing gor panjang jalan yang jayapura jayapura tambahan towardalternatif padam perumnas iii ditingkatkan kota jayapura infrastruktur kota jayapura tambahan infrastruktur peningkatan jalan adipura panjang jalan yan dana tambahan dana ning ipar panjang jalan yang kota jayapura kota jayapura tambahan politik ditingkatkan infrastruktur infrastruktur peningkatan jalan swakarsa dana also bate venue bike panjang jalan yang keerom pana tambahan kolom tambahan ditingkatkan infrastruktur mountain) infrastruktur peningkatan jalan lintasan balap panjang jalan yani dana tambahan dana sepeda swakarsa jalan trans at mba yang keerom mpnstrakt keerom tambahan also also vi swakarsa) ting! tukul infrastruktur panjang jalan yang dana tambahan dana peningkatan jalan super warna kota jayapura kota jayapura tambahan ditingkatkan infrastruktur infrastruktur peningkatan jalan baru pasar panjang jalan yang dana tambahan dana yosef kotapraja ditingkatkan kota jayapura infrastruktur kota jayapura tambahan infrastruktur peningkatan dan pelebaran jalan dana 1x03 a38 vihara tanah hitam dan jalan panjang jalan yang kota jayapura pana tambahan ata jayapura tambahan ditingkatkan infrastruktur masuk dermaga teluk youtefa infrastruktur pelebaran dan peningkatan jalan dana lampu merah warna perumnas panjang jalan yang kota jayapura dana tambahan kota jayapura tambahan ditingkatkan infrastruktur iii infrastruktur pagu awal terjadi dana kenaikan anggaran karna a40 super sma panjang jalan yang kota jayapura dana tambahan kota jayapura tambahan kebutuhan untuk pekerjaan talud sapu ting! tukul infrastruktur pada ruas tersebut rinci kegiatan pada rka p dana pelebaran dan peningkatan jalan panjang jalan yang dana tambahan raya berpura skyline ditingkatkan kota jayapura infrastruktur kota jayapura tambahan infrastruktur peningkatan jalan auktakma panjang jalan yan dana tambahan dana ning panjang jalan yang jayawijaya jayawijaya tambahan milikdana peningkatan jalan lingkar stadion panjang jalan yang jayapura dana tambahan gapura tambahan barnabas youre ditingkatkan infrastruktur infrastruktur |3n jaga peningkatan jalan spn pantai panjang jalan yang kota jayapura dana tambahan kor, jayapura le21.a11.o58 tambahan base ditingkatkan sapu penata infrastruktur dapur, penata infrastruktur peningkatan jalan politik toyota panjang jalan yan dana tambahan dana 4as ing panjang jalan yang kota jayapura kota jayapura tambahan kodam ditingkatkan infrastruktur infrastruktur aa6 peningkatan jalan entropi panjang jalan yang kota jayapura dana tambahan ora jayapura tambatan ramadi ditingkatkan sapu nike infrastruktur dapur, nike infrastruktur rasionalisasi pagu merupakan prioritas penuntasan) dana peningkatan jalan kenya jumlah panjang jalan yang dana tambahan lengkapi ded bandara baru ditingkatkan nduga infrastruktur nduga tambahan dikoordinasikan tukul dengan kab. nduga untuk pelimpahan aset dari kabupaten provinsi peningkatan jalan tpa panjang struktur jalan dana tambahan dana ling yang struktur jayapura jayapura tambahan waibron yangsoa siu dok ditingkatkan kota jayapura infrastruktur kota jayapura tambahan infrastruktur peningkatan jalan masuk go: dana tambahan dana jai ing gor panjang jalan mimika mimika tambahan futsal infrastruktur infrastruktur dana tambahan dana peningkatan jalan dunlop panjang jalan jayapura jayapura tambahan infrastruktur infrastruktur dana pioner peningkatan jalan telaga ria dana tambahan rasionalisasi anggaran pagu walkot panjang jalan jayapura infrastruktur jayapura tambahan sebelumnya infrastruktur aga peningkatan jalan belakang panjang jalan kota jayapura pana tambahan ea jayapura tambahan polres kota kodam yang kapal infrastruktur dapur infrastruktur dana tambahan dana peningkatan jalan venue hockey panjang jalan jayapura jayapura tambahan infrastruktur infrastruktur sudah ada dokumen dana perencanaan peningkatan jalan kawasan dana tambahan softball base ball unten rektorat panjang jalan infrastruktur tambahan pekerjaan sisa infrastruktur isi volume kegiatan dana peningkatan jalan kendali panjang jalan yang dana tambahan kegiatan merupakan prioritas bandara komba ditingkatkan infrastruktur jayapura tambahan penanganan karna terkait pon infrastruktur kegiatan merupakan prioritas ani dana penanganan karna terkait pon a89 peningkatan jalan yamato panjang jalan yang dana tambahan jayapura tambahan you! ting ruptur infrastruktur dokumen perencanaan dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan pendekat panjang jalan yang dana tambahan jembatan yamato ditingkatkan infrastruktur jayapura tambahan penanganan karna terkait pon infrastruktur dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan pendekat panjang jalan yang dana tambahan gapura tambahan penanganan karna terkait pon jembatan yamato iiikegiatan merupakan prioritas penanganan karna terkait pon peningkatan jalan masuk rumah panjang jalan yan dana tambahan dana susun belakang polres mba yang perah kota jayapura tambahan perencanaan berikut fisik jayapura ting! tukul infrastruktur ta p kegiatan merupakan prioritas pon hang dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan masuk venue panjang jalan yang dana tambahan volley koya koso kota jayapura ditingkatkan infrastruktur kota jayapura tambahan penanganan karna terkait pon dana kegiatan merupakan prioritas 49g peningkatan jalan arena motor panjang jalan yang dana tambahan merauke tambahan penanganan karna terkait pon cross kab. merauke ditingkatkan infrastruktur infrastruktur hang dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan lingkar luar panjang jalan yang dana tambahankegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan kubik panjang jalan yang dana tambahan merauke tambahan penanganan karna terkait pon jagebob venue motor cross) ditingkatkan infrastruktur infrastruktur dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan masuk venue panjang jalan yang dana tambahan gapura tambahan penanganan karna terkait pon kriket doyo baru ditingkatkan infrastruktur infrastruktur dana kegiatan merupakan prioritas 4og peningkatan jalan masuk lanud panjang jalan yang dana tambahan mimika tambahan penanganan karna terkait pon timika ditingkatkan infrastruktur infrastruktur dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan super telaga panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan penanganan karna terkait pon ria ditingkatkan infrastruktur infrastruktur merupakan kegiatan usulan soo. peningkatan jalan holtecamp panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tamatan kegiatan merupakan pld) pantai pasir iii ditingkatkan infrastruktur dapur, segi tup: infrastruktur prioritas penanganan karna terkait pon peningkatan jalan masuk kantor ani dana |xo3 |3x wilayah bni kelapa dua entropi panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan bukan merupakan kegiatan ditingkatkan infrastruktur prioritas penanganan infrastruktur dana kegiatan merupakan prioritas peningkatan dan pelebaran jalan panjang jalan yang dana tambahan holtekam kilo kota jayapura ditingkatkan infrastruktur kota jayapura tambahan penanganan karna terkait pon infrastruktur kegiatan merupakan prioritas dana penanganan karna terkait pon peningkatan jalan goa maria panjang jalan yang dana tambahan super kamwolker warna ditingkatkan infrastruktur kota jayapura tambahan jalan alternatif pengurai tukul kemacetan saat pelaksanaan pon nama kegiatannya peningkatan dana jalan hawai so4 peningkatan jalan hawai panjang jalan yang dana tambahan gapura tambahan kegiatan kendali ditingkatkan infrastruktur infrastruktur merupakan prioritas penanganan karna terkait ponkali biru panjang jalan yang dana tambahan siborgonyi) kotapraja dalam ditingkatkan infrastruktur kota jayapura tambahan pelaksanaan pon infrastruktur kegiatan merupakan prioritas penanganan karna terkaitsalah satu jalan alternatif pada saat pelaksanaan pon dana dalam mengurai kemacetan kota peralatan dalan makam xvii panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan jayapura rawas ting! tukul infrastruktur kegiatan merupakan prioritas penanganan karna terkait pon kegiatan merupakan prioritas peningkatan jalan pojok dana penanganan karna terkait pon tauladan (far gunung) panjang jalan yang dana tambahan gapura tambahan ditingkatkan infrastruktur kabupaten jayapura infrastruktur venue paralayang nomor cross countrymasuk rumah panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan pelaksanaan pon sapu ting! tukul infrastruktur kegiatan merupakan prioritas penanganan karna terkait pon peningkatan jalan masuk venue dana panjang jalan yang dana tambahan kegiatan merupakan prioritas menembak auri kabupaten ditingkatkan infrastruktur jayapura tambahan penanganan karna terkait pon jayapura infrastruktur dana peningkatan jalan lingkar dalam panjang jalan yang dana tambahan kegiatan merupakan prioritaslokasi arah gereja masehi advent peningkatan jalan lingkungan panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan angkasa pasir dan permukiman ting! tukul infrastruktur masyarakat 1x03 |3n si2 peningkatan jalan lingkungan panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan tahun2021 sabang merauke dok ditingkatkan infrastruktur dapur, kena infrastruktur peningkatan jalan pegunungan panjang jalan yan: dana tambahan dana ning gunung panjang jalan yang kota jayapura tambahan diajukan tahun salju mandala kota jayapura ditingkatkan infrastruktur infrastruktur yanti dana peningkatan jalan gereja victory panjang jalan yang dana tambahan batu gunung transit rai rai) ditingkatkan infrastruktur jayapura tambahan diajukan tahun infrastruktur dana peningkatan jalan kali ular panjang jalan yang dana tambahan gapura tambahan menuju lokasi gereja dan gereja gigi ditingkatkan infrastruktur permukiman masyarakat infrastruktur panjang jalan yang dana tambahan dana peningkatan jalan gambar jayapura tambahan diajukan tahun ditingkatkan infrastruktur infrastruktur peningkatan jalan patung tani panjang jalan yan: dana tambahan dana ngk ung tani panjang jalan yang jayapura tambahan belum ada dokumen perencanaan seri girereyo ditingkatkan infrastruktur infrastruktur sig peningkatan jalan selamat panjang jalan yang dana tambahan gapura tambahan belum ada perencanaan datang rai rai ditingkatkan infrastruktur dapur, kena per infrastruktur dana peningkatan jalan yaitu gereja panjang jalan yang dana tambahan numpang geser sentani ditingkatkan infrastruktur jayapura tambahan belum ada dokumen perencanaan infrastruktur dana kegiatan sudah terakomodir peningkatan jalan inpres panjang jalan yang dana tambahan jayapura tambahan pada peningkatan jalan telaga udio ting ruptur infrastruktur ria kalkhote dana lengkapi volume peningkatan jalan kapulaga panjang jalan yang dana tambahan alkuna pamit ditingkatkan infrastruktur tolikara tambahan mann infrastruktur rasionalisasi pagu anggaranggaran dana nama kegiatan dengan senin jalan ramadi panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan peningkatan jalan santa gunung ting ruptur infrastruktur rossa" belum ada dokumen perencanaan peningkatan jalan timor panjang jalan yang dana tambahan bicara tambahan belum ada dokumen perencanaan panama ditingkatkan infrastruktur ikan tangannya angan infrastruktur rasionalisasi pagu dana rinci peningkatan jalan kanggime panjang jalan yang dana tambahan kegiatan dalam rka p bogonuk ditingkatkan infrastruktur tolikara tambahan ruptur dokumen perencanaan sudah ada rasionalisasi pagu dana jalan peningkatan jalan koya koso panjang jalan yang dana tambahan kota jayapura tambahan menuju kebun raya biologi koya ditingkatkan infrastruktur koso infrastruktur basi melintasi venue voly ball dana dokumen perencanaan sudah peningkatan jalan dalam kota panjang jalan yang dana tambahan ada pamit ditingkatkan infrastruktur tolikara tambahan rasionalisasi pagu tukul anggaran dalam rka p dana dokumen perencanaan sudah panjang jalan yang dana tambahan ada peningkatan jalan berat delta ditingkatkan infrastruktur jayapura tambahan rasionalisasi pagu tukul anggaran dalam rka p program| perencanaan teknis jalan dan jembatan rasionalisasi pagu dokumen hasil dana perencanaan teknis jalan dan dana tambahan catatan perubahan jembatan provinsi papua perencanaan jalan dan papua dokumen infrastruktur papua dokumen tambahan tukul rasionalisasi pagu anggaran dalam rka p rinci sub kegiatan dalam rka p koordinasi dan perencanaan dana rasionalisasi pagu jumlah dokumen yang dana tambahan master.program infrastruktur diselesaikan papua dokumen infrastruktur papua dokumen tambahan lengkapi jalan dan jembatan infrastruktur tor rasionalisasi pagu pengelolaan data dasar bida tersedianya data dasa pendapatan asli pendapatan bidang tersedianya, papua data papua data asli daerah dikoordinasikan dengan bidang ke pu an bidang ke pu an daerah ad) (pad) lengkapi tor pena kembiheanden pengembangan konstruksi jumlah dokumen dana rasionalisasi pagu monitoring dan pengendalian monitoring dan dana tambahan teknis bidang ke pu an pengendalian teks bidang papua dokumen infrastruktur papua dokumen tambahan lengkapi infrastruktur tor ke pu an dana rasionalisasi pagu |xo3 |as| pembinaan usaha jasa konstruksi jumlah peserta pengusaha rni, waropen, supiori orang dana tambahan sarmi, waropen, supiori orang tambahan lengkapi lagu peng api hapus kegiatan tukul kegiatan infrastruktur por, sebelumnya pelatihan dan sosialisasi pendapatan rasionalisasi pagu jumlah peserta yang orang pendapatan asli orang penyusunan analisa harga satuan mengikuti pelatihan pass jayapura kegiatan daerah pad) jayapura kegiatan asli daerah lengkapi pass) (pad) todokumen core dana rasionalisasi pagu core team pengawasan teknis team pengawasan teknis papua bok dana tambahan papua bok tambahan lengkapi lang bidang ke pu tur infrastruktur tor pin pendapatan rasionalisasi pagu sertifikasi pengadaan barang dan jumlah peserta sertifikasi jayapura orang laba jayapura orang asti daerah lengkapi kegiatan kegiatan pad) tor rasionalisasi pagu pendapatan lengkapi pengembangan dan pemanfaatan 'ventarisir data kmn kmd papua laporan laba papua laporan asli daerah tor pad) perlu kejelasan maksud, tujuan serta output kegiatan rasionalisasi pagu pelatihan ketrampilan tenaga dana lengkapi kerja konstruksi dengn mobile jumlah peserta, yang jayapura orang dana tambahan jayapura orang tambahan tor training unit mtu) kegiatan kegiatan infrastruktur lengkapi laporan keg tahun sebelumnya sertifikasi ketrampilan tenaga pendapatan rasionalisasi pagu lengkapi kerja konstruksi dengn mobile jumlah peserta sertifikasi jayapura orang laba jayapura orang asli daerah tor lengkapi laporan keg tahun training unit mtu) taksi kegiatan kegiatan pad) sebelumnya jumlah dokumen basic dan pendapatan |xo3 |as|a2 penyusunan basic dan unit price unit price bidang ke pu an jayapura dokumen latar jayapura dokumen asli daerah rasionalisasi pagu lang yang selesaikan pad) pendapatan kalibrasi peralatan utd balai niah alat yang dikalibrasi papua unit pendapatan asli nya unit asti daerah rasionalisasi pagu pengujian daerah ad) (pad) jumlah dokumen pendapatan asli pendapatan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelesaian tindak lanjut asli daerah po) rasionalisasi pagu dokumen daerah ad) dokumen hasil temuan pad) bintik sistem manajemen pendapatan macinnalicaci keselamatan dan kesehatan kerja jumlah perserta bimbingan jayapura orang pendapatan asli jayapura orang asli daerah rasionalisasi pagu lengkapi teknis smk3 daerah ad) tor (smk3) kegiatan kegiatan pad) jumlah dokumen pendapatan pengelolaan dan ketatausahaan ketatausahaan akuntansi pendapatan asli asli daerah rasionalisasi pagu akuntansi ke pu an dokumen daerah ad) dokumen ke pu an (pad) rasionalisasi pagu ganti pengembangan dan pengelolaan pendapatan nama kegiatan menjadi kegiatan penunjang kegiatan pendapatan asli pengembangan sdm tenaga teknis utd pengujian dan jumlah dokumen kegiatan papua dokumen daerah pad) papua dokumen hah pasrah laboratorium air utd" laboratorium pengadaan peralatannya dianggarkan tahun penelitian material infrastruktur jumlah dokumen hasil pendapatan asli pendapatan bidang ke pu an penelitian papua dokumen daerah ad) papua dokumen hah pasrah rasionalisasi pagu pemeliharaan peralatan kegiatan pendapatan utd pengujian dinas provinsi jumlah unit alat yang papua unit pendapatan asli nya unit asli daerah rasionalisasi pagu dipelihara daerah ad) papua pad) sosialisasi pemanfaatan pendapatan asli pendapatan laboratorium utd bidang ke jumlah orang papua orang papua orang asli daerah rasionalisasi pagu daerah ad) pu an (pad) rasionalisasi pagu pendapatan ganti pengujian kualitas pekerjaan jumlah sampel objek yang pendapatan asli nama kegiatan menjadi konstruksi bidang ke pu an diuji papua sampel daerah pad) papua sampel asah pengendalian dan pengujian kualitas pekerjaan konstruksi bidang ke pu an" pendapatan survey dan pemetaan quarry mah lokasi survey papua lokasi pendapatan asli lokasi asli daerah rasionalisasi pagu provinsi papua daerah ad) (pan pendapatan rasionalisasi pagu pelatihan teknisi utd pengujian (malah peserta yang dilatih kota bandung orang laba kota bandung orang asti daerah pad) dirincikan pada rka tatum pendapatan sosialisasi perundang undangan jumlah peserta yang pendapatan asli man jasa konstruksi mengikuti sosialisasi jayapura orang daerah pad) jayapura orang asah rasionalisasi pagu perumahan rakyat dan kawasan pemukiman |a5 pala ken tambahan perumahan pembangunan sarana dan jumlah sarana dan man papua siapa papua siapa rasionalisasi pagu prasarana rumah sederhana sehat prasarana rumah sederhana sehat yang unit unit dibangun rasionalisasi pagu anggaran pembangunan rumah relokasi dana rp. toa warga kawasan kampung jumlah rumah relokasi dana tambahan jayapura unit tambahan harapan yang infrastruktur dokumen perencanaan sudah ada pembangunan rumah masyarakat jumlah rumah yang dana tambahan dana rasionalisasi pagu anggaran koya tengah dibangun infrastruktur kota jayapura unit tambahan roy dibangun tukul infrastruktur perencanaan dalam tahap review dana rasionalisasi pagu pembangunan rumah masyarakat jumlah rumah yang dana tambahan kali biru kotapraja dalam dibangun infrastruktur jayapura unit tambahan dokumen infrastruktur perencanaan sudah ada dana rasionalisasi pagu anggaran pembangunan rumah guru sman jumlah rumah yang dana tambahan olah raga super dibangun infrastruktur kota jayapura unit tambahan dikoordinasikan dengan dinas tukul pendidikan provinsi papua dana dokumen perencanaan sudah pembangunan rumah pastor jumlah rumah yang dana tambahan gereja gigi eden entropi dibangun infrastruktur kota jayapura unit tambahan ada infrastruktur rasionalisasi pagu pembebasan lahan relokasi dana rasionalisasi pagu anggaran toa warga dampak bencana alam jumlah lahan relokasi yang dana tambahan kota jayapura tambahan sentani tukul infrastruktur lokasi koya kota jayapura rekam undangan perumahan dokumen perencanaan belum dana ada penataan kawasan permukiman luas permukiman yang dana tambahan rinci kegiatan menjadi koya tengah ditata infrastruktur kota jayapura tambahan sub kegiatan dalam rka p infrastruktur rasionalisasi pagu anggaran urusan wajib bukan pelayanan dasar pertanahan ki) ki) ki) kegiatan ditunda kepala dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan sirius one woman, s.pd, m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. badan kesatuan bangsa dan politik rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik provinsi papua tahun anggaran.anam pendapatan pendapatan penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan jayapura rat asli daerah jayapura rat asli daerah pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan jasa komunikasi, sumber jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, transponder jayapura asli daerah jayapura asli daerah daya air dan listrik. layanan pad) layanan pad) pendapatan pendapatan penyediaan jasa peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan jayapura unit asli daerah jayapura unit asli daerah perlengkapan kantor pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jayapura jenis asli daerah jayapura jenis asli daerah pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan jayapura jenis asli daerah jayapura jenis asli daerah pad) (pad) jumlah penggandaan pendapatan pendapatan pen ejaan parang cetakan dan jayapura lembar asli daerah jayapura lembar asli daerah jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis pad) jenis pad) pendapatan pendapatan penyediaan peralatan dan jumlah peralatan dan perlengkapan jayapura unit asli daerah jayapura unit asli daerah perlengkapan kantor pad) (pad) penyediaan bahan bacaan dan pendapatan pendapatan jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan jayapura buku asli daerah jayapura buku asli daerah peraturan perundang undangan pad) (pad) pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan inai pendapatan kegiatan inai pendapatan penyediaan makanan dan minuman jayapura asli daerah jayapura asli daerah kali pad) kali pad) pelaksanaan makan minum tamu dan rapat tahun tahun rapat rapat koordinasi dan konsultasi pendapatan pendapatan rapat rapat kombinasi mutasi jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilakukan papua kali asli daerah papua kali asli daerah luar daerah pad) (pad) ios prooramjpening ketan alanakcan prasarana aparatur pendapatan pendapatan pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan jayapura unit asli daerah jayapura unit asli daerah pad) (pad) pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional jayapura unit asli daerah jayapura unit asli daerah kendaraan dinas operasional pad) (padrea pendapatan pendapatan pendidikan dan pelatihan formal jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal jayapura orang asli daerah orang asli daerah pad) (pad) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pai sat inai pendapatan pendapatan penyusunan laporan capaian kinerja jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang jayapura laporan asli daerah jayapura laporan asli daerah dan ikhtisar realisasi kinerja skpd disusun (pad) (pad) pendapatan pendapatan penyusunan laporan keuangan jumlah pelaporan keuangan semester yang diselesaikan tepat waktu jayapura laporan asli daerah jayapura laporan asli daerah semester pad) (pad) penyusunan pelaporan keuangan pendapatan pendapatan jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun jayapura laporan asli daerah jayapura laporan asli daerah akhir tahun pad) (pad) pendapatan pendapatan penyusunan senja, rka dan jumlah dokumen jayapura asli daerah jayapura asli daerah perubahan apbd dokumen dokumen pad) (pad) pendapatan pendapatan penyusunan renstra jumlah dokumen jayapura dokumen asli daerah jayapura dokumen asli daerah pad) (pad) program pemeliharaan kantrantribmas dan pencegahan tindak kriminal dana snfioner dana alokasi sosialisasi upaya pencegahan nara omar jayawijaya, nabire, alokasi konflik sosial jumlah orang yang mengikuti sosialisasi mimika, boven digoel orang oam orang umum program pengembangan wawasan kebangsaan peningkatan toleransi dan jumlah peserta yang mengikut sosialisasi peningkatan toleransi dan merauke, kepulauan orang dana alokasi orang dana kerukunan dalam kehidupan tukul dupa yapen, biak numfor, umum jayapura beragama jumlah pengurus kub yang dibayarkan motornya selama satu tahun yahukimo orang uu) orang dana dana alokasi laci introver cnetalicaer alokasi pagu rasionalkan dengan sosialisasi ketahanan bela negara jumlah orang yang mengikuti sosialisasi jayapura, nabire orang unam orang umum menggunakan mekanisme online lnlioaei dani oneralionei dana alokasi dana ios sosialisasi peningkatan wawasan jumlah peserta yang terdiri dari pemuda dan pelajar yang mengikuti sosialisasi keerom, asmat orang umum orang alokasi pagu rasionalkan dengan kebangsaan peningkatan wawasan kebangsaan umum menggunakan mekanisme online program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat) sosialisasi bahaya miras dan dana alokasi dana pagu reslonalkan dengan, narkoba bagi generasi muda jumlah orang yang mengikuti sosialisasi orang umum orang umum ngg daerah uu) lokasinya sesuaikan bona bend kan masyarakat dana ira tai dana alokasi fasilitasi pendidikan politik. aurat merauke, alokasi il masyarkat lankan politi frekuensi pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat merauke, keerom kali umum kali pagu disesuaikan jumlah peserta yang mengikuti fgd indeks demokrasi indonesia yang terdiri dana alokasi dana nat lema kota alokasi pagu rasionalkan dengan fgd indeks demokrasi indonesia dari unsur akademisi, ketua dan pengurus parpol, organisasi kemasyarakatan kota jayapura orang umum jayapura orang umum akan mekanisme online pemuda okp), unsur pemerintah dan perempuan dapur ngguna. aan dana dana alokasi laci nalieaei desk pilkada terpantaunya pelaksanaan pilkada provinsi papua pilgub dan pilgub) papua kabupaten umum papua kabupaten lokasi mei kenjoratisasikan pagu rasionalisasikan dengan kebutuhan dana alokasi kota dana koordinasi lia pengangkatan kursi anggota terbitnya orang anggota dprd melalui mekanisme pengangkatan periode umum (ot era orang lokasi kegiatan dari kesbangpol yapi bappeda dari tanggal juni koordinasi dengan tapi program fasilitasi organisasi kemasyarakatan dana qiraat kepulauan yapen, dana alokasi fasilitasi pembinaan ormas lsm jumlah pengurus ormas lsm yang mengikuti kegiatan sosialisasi paniai, sarmi, boven orang umum orang lokasi pagu disesuaikan digoel kegiatan ditunda kepala badan kesbangpol kepala sub bagian program musa isi, s.sos., mpa (max robert warok nip. nip. o11 laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas kesehatan rencana kerja dinas kesehatan provinsi papua tahun anggaranee. urusan wajib pelayanan dasar kesehatan program pelayanan administrasi perkantoran pendapatan pendapatan 1x02 penyediaanjasasurat jumlah surat yang asti daerah asli daerah o| pad) (pad) penyediaan jasa jumlah jasa layanan pendapatan pendapatan komunikasi, sumber daya tel kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah air dan listrik ik, air, telepon, layanan pad) kanan (pad) transponder jumlah unit mobil penyediaan dinas operasional pendapatan pendapatan asinan kendaraan yang terpelihara dan kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah lengkapi data asset dinas operasional memfasilitasi pad) (pad) perizinannya luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan data tenaga kontrak pendapatan pendapatan penyediaan jasa jumlah tenaga pagu kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah naliamar kebersihan kantor kebersihan dan dinasionalisasi sesuai dengan fasilitas pendukung orang ad) orang ad) target kebersihan kantor jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis penyediaan jasa jumlah peralatan pendapatan pendapatan yet kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah perbaikan peralatan kerja kerja yang diperbaiki pad) (pad) ami pendapatan pendapatan penyediaan alat tulis jumlah jenis atk kera jayapura jenis asli daerah kota jayapura jenis asli daerah kantor yang disediakan pad) (pad) jumlah bacaan dan penyediaan bahan bacaan peraturan pendapatan pendapatan rasionalisasi anggaran sesuai dan peraturan perundang kota jayapura buku asli daerah kota jayapura buku asli daerah ang dang uai perundang undangan undangan yang pad) (pad) pagu tahun disediakan pelaksanaan penyediaan makan kegiatan kegiatan dan minum pelaksanaan makan pendapatan pendapatan alamat |t02 |a7 penyediaan makanan dan ihumtamudan kota jayapura kali asli daerah kota jayapura kali asli daerah rasionalisasi anggaran sesuai minuman tahun tahun dengan target rapat pad) (pad) pelaksanaan makan minum saat olah kali kali raga (hari jumat) laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. satuan polisi pamong praja dan penanggulangan bencana daerah rencana kerja satuan polisi pamong praja dan penanggulangan bencanarat asli daerah papua rat asli daerah ol. pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa layanan berlangganan asli daerah papua asli daerah listrik, air, telepon, transponder layanan pad) layanan pad) aya jumlah unit mobil dinas operasional pendapatan pendapatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan yng terpelihara dan memfasilitasi papua unit asli daerah papua unit asli daerah dinas operasional perizinannya pad) (pad) luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan pendapatan pendapatan penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan dan papua sarah papua asah fasilitas pendukung kebersihan orang orang kantor pendapatan pendapatan penyediaanjasa perbaikan peralatan kerja jumlah peralatan kerja yang papua unit asli daerah papua unit asli daerah ol. diperbaiki pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan papua jenis asli daerah papua jenis asli daerah pad) (pad) jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis pendapatan jenis pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan papua asli daerah papua asli daerah penyediaan barang cetakan dan bulan pad) bulan pad) pengadaan arab setia pendapatan pendapatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan jumlah komponen listrik yang papua buah asti daerah papua buah astperundang undangan yang papua buku asli daerah papua buku asli daerah ol. undang disediakan pad) (pad) jumlah mobilitas termasuk tenaga pendapatan pendapatan penyediaan bahan logistik kantor papua kali asli daerah papua kali asli daerah ol. angkat dan turun beras kantor pad) (pad) tersedianya makanan dan minuman bulan pendapatan bulan pendapatan penyediaan makanan dan minuman papua asli daerah papua asli daerah jumlah orang yang disediakan makan orang pad) orang pad) lan minuman pagu sejumlah alihkan dana dana jumlah koordinasi dan konsultasi alokasi alokasi untuk rehab kantor satpol rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah luar daerah yang dilakukan papua kali umum papua kali umum pengadaan meubeleur sewa rumah pimpinpad) (pad) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dana dana pengadaan dua kendaraan dinas, alokasi alokasi pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan yang diadakan papua unit umum papua unit umum kepala dinas dan untuk operasional pendapatan pendapatan pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan papua unit asli daerah papua unit asli daerah pad) (pad) pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan papua unit papua unit jumlah gedung kantor yan pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor umpan gedung "yang papua unit asli daerah papua unit asli daerah dipelihara pad) (pad) dana dana pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional jumlah pemeliharaan kendaraan papua unit m'lokasi papua unit| #lokasi dinas operasional umum umum dana dana pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung jumlah perlengkapan gedung kantor alokasi alokasi kantor yang terpelihara umum kota jayapura unit umum dana dana jumlah peralatan gedung kantor yang alokasi alokasi pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor dipelihara papua unit umum papua unit umum dana dana rehabilitasi sedang berat gedung kanto jumlah gedung kantor yang rehab alokasi kota jayapura unit a'lokasi iritasi g berat gedung gedung yang umum dapur: umum lag sewa gedung sewa rumah jabatan kota jayapura unit kota jayapura unit tahun tahun program peningkatan disiplin aparatur dana dana lan alokasi alokasi pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan papua still umum kota jayapura still umum program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dana dana jumlah aparatur yang mengikuti alokasi alokasi target disesuaikan dengan pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal papua orang umum papua orang umum kebutuhan pendapatan pendapatan pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih papua orang asli daerah papua orang asli daerah pembobolan kegiatan pad) (pad) program jpeningkatanjpengembapgan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kantata hari kts jumlah laporan capaian kinerja dan pendapatan pendapatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ikhtisar realisasi kinerja skpd yang papua laporan asli daerah papua laporan asli daerah realisasi kinerja skpd disusun (tepat papua laporan asli daerah papua laporan asli daerah waktu pad) (pad) pendapatan pendapatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun papua laporan asli daerah papua laporan asli daerah yang disusunusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen papua asli daerah papua asli daerah dokumen dokumen pad) (pad) dana dana alokasi alokasi penyusunan sop jumlah dokumen papua dokumen umum kota jayapura dokumen umum dana dana alokasi alokasi peningkatan kapasitas ppid jumlah orang umum kota jayapura orang umum dana dana alokasi alokasi penyusunan standar pelayanan minimal spm) jumlah dokumen yang disusun papua dokumen umum papua dokumen umum program pemeliharaan kantrantribmas dan pencegahan tindak kriminal merauke, nabire, biak dana merauke, nabire, dana monitoring dan evaluasi pelanggaran pelanggaran tingkat pelanggaran predasi lanngengng alokasi biak numfor, alokasi perda kab kota numfor, mimika, ori kabupaten umum mimika, boven kabupaten umum oo. ven digoel, supiori digoel, supiori dana dana jumlah peserta yang mengikuti alokasi alokasi pelatihan dan pembinaan ppn pelatihan dan pembinaan kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum dana dana pengendalian unjuk rasa dan kerusuhan massa jumlah penanganan unjuk rasa dan alokasi alokasi lingkungan pemerintah provinsi papua kerusuhan massa kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum ol. 1x05 peran embendayaa merekat untu menjaga ketertiban dan keamanan pendapatan pendapatan |i9| pelatihan dasar bagi satuan perlindungan masyarakat jumlah yang mengikuti pelatihan kota jayapura orang asli daerah kota jayapura orang asti daerah lanjutan lintas) dasar satlinmas hari hari pad) (pad) aan pendapatan pendapatan |i9| rakernas satpol se provinsi papua jumlah peserta yang mengikuti dki jakarta, mimika orang asli daerah dki jakarta, mimika orang asli daerah lanjutan rakernas pad) (pad) jumlah satlinmas dan masyarakat dana dana pemberdayaan satlinmas dan masyarakat dalam alokasi alokasi kegiatan pelatihan dasar pengamanan swakarsa se papua yang diberdayakan dalam papua orang umum papua orang umum hilangkan dan dananya alihkan peng, ingkang niatan ini program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat pekat) dana dana tnttamar jumlah peserta yang meningkat sosialisasi bahaya miras dan narkoba bagi generasi pemahamannya akan bahaya miras papua orang m'lokasi papua orang lokasi muda daerah umum umum dan narkoba dana dana bintik standar pelayanan minimal spm) urusan jumlah peserta yang mengikuti alokasi alokasi trantibum satpol bintik papua orang umum papua orang umum 1x05 penajam pengesahan| dini dani penanggulangan korban bencana alam dana dana rapat inventarisasi kesediaan kebutuhan logistik jumlah pertemuan yang dilakukan papua kali alokasi papua kali alokasi isasi usul gusti yang diakui umum pu:dana dana pen orang alokasi orang alokasi simulasi peralatan teknis penanggulangan bencana jumlah yang mengikuti simulasi kota jayapura hari umum kota jayapura hari umum dana dana kegiatan ini untuk menunjang pon amar san hari alokasi alokasi dan dilaksanakan pada penyusunan rencana kontingensi kesiapsiagaan jumlah dokumen yang dihasilkan kota jayapura dokumen umum kota jayapura dokumen umum kabupaten wilayah pelaksana pon merauke, jayawijaya dana merauke, dana jumlah desa kampung tangguh jaan alokasi jayawijaya, alokasi dilaksanakan pada kabupaten pembentukan desa kampung tangguh yang terbentuk jayapura, mimika, kampung umum jayapura, mimika, kampung umum pelaksana pon dapur, kota jayapura dana dana bintik dan pembentukan reaksi cepat orang alokasi orang alokasi penanggulangan bencana jumlah orang yang mengikuti bintik kota jayapura hari umum kota jayapura hari umum dana dana jumlah kabupaten kota yang akan alokasi alokasi rapid assessment pasca bencana dilaksanakan rapid assessment jayapura kabupaten umum jayapura kabupaten umum lokasi pasca bencana rinciannya perjelas tor kegiatan siapkan sumber dana kegiatan ini dari dana hibah pemerintah pusat pagu dari pusat monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana jumlah kabupaten kota yang papua alokasi papua alokasi ppa ngo dan dau dipantau dan dievaluasi kabupaten kaga umum kabupaten nana umum gang juni agar berkoordinasi dengan bukan untuk mendapatkan kejelasan terhadap sumber dana (dau, pad, dbh, siapa) terhadap kegiatan dimaksud. dana bana saat imentariasi kesedihan pengembangan sistem informasi bpbd operasional mia bulan operasional pusdalops kota jayapura bulan alokasi kota jayapura bulan lokasi kebutuhan logistik ditambah pusdalops) umum umum lengan simulasi peralatan dana dana orang alokasi orang alokasi operasional pengendalian pemadam kebakaran jumlah operasi pemadam kebakaran kota jayapura kali umum kota jayapura kali umum kegiatan bintik dan mobilisasi trc jumlah mobilisasi papua kali papua kali pembentukan reaksi cepat dan pembentukan desa kampung tangguh dana dana penyusunan peraturan terkait kebencanaan jumlah peraturan yang disusun papua alokasi papua alokasi usul "kai peraturan yang disusun peraturan umum peraturan hanya umum hanya terlaksananya kegiatan relokasi dana dana persiapan dan perencanaan pengadaan tanah relokasi warga korban bencana banjir alokasi alokasi bagi korban bencana banjir bandang dan luapan air bandang dan luapan air dana umum kegiatan umum danau sentani kabupaten jayapura tahun japan air sentani dana dana operasional posko induk covid terlaksananya posko induk covid alokasi tahun alokasi vii induk vii umum, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan jumlah penegakan trantibum miras, ori oran tambahan dana ini dari penegakan ketenteraman dan ketertiban umum tempat hiburan malam, papua papua kegitan gelar pasukan satpol kependudukan), dan rakernas satpol pendapatan pendapatan patroli wilayah jumlah yang mengikuti patroli jayapura, keerom, orang asli daerah jayapura, keerom, orang asli daerah tambahan dana ini dari kegiatan wilayah kota jayapura kali pad) kota jayapura kali pad) pelatihan dan pembinaan ppn dana dana pengamanan dan pengawalan protokoler kdh pejabat jumlah pengamanan dan pengawalan orang alokasi orang alokasi penting pejabat kdh pejabat penting papua kali umum papua kali umum o|. dana dana gelar pasukan satpol dalam penyelenggaraan jumlah peserta gelar pasukan nusa tenggara barat, alokasi nusa tenggara oran alokasi otoritas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat gelar pasal mimika, kota jayapura orang diana umum jayapura ika, umum bata priori kegiatan ditunda kepala satuan polisi pamong praja dan penanggulangan bencana daerah william robertson mandiri., sip., m.si nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak rencana kerja dinas sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakurusan wajib pelayanan dasar sosial ki) program pelayanan administrasi perkantoran jumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan facsimile jayapura, biak bulan pendapatan asli jayapura, biak bulan pendapatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik numfor, kota lembap p), numfor, kota asli daerah jumlah jasa layanan berlangganan jayapura jayapura ad) listrik, air, telepon, transponder layanan layanan ios penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan jumlah kendaraan dinas yang harus papua unit pendapatan asli papua unit sean dinas operasional dilengkapi dokumen pajak beta daerah ad) saat jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas orang orang pendapatan penyediaan jasa kebersihan kantor pendukung kebersihan kantor papua pendapatan asli papua asli daerah pagu disesuaikan tahun berjalan daerah ad) ad) jumlah jenis bahan dan alat kebersihan jenis jenis penyediaan alat tulis kanto jumlah komponen atk yang akan papua jenis pendapatan asli hua jenis ken papan pagu disesuaikan tahun berjalan year uli manfaatkan semua unit kerja kantata daerah ad) ata jumlah barang cetakan jenis jenis pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan papua lembar pendapatan asli papua lembar asli daerah pagu disesuaikan tahun berjalan daerah ad) ad) jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis jenis pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan kegiatan pelaksanaan makan minum tamu dan kali kali rapat tahun tahun pendapatan asli pendapatan penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan makan minum saat olah kota jayapura kali daerah ad) kota jayapura kali asli daerah raga (hari jumat) adpagu dikurangi menjadi rp. (tentatif) saat pendapatan pagu rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi luar jayapura kati pendapatan asli jayapura kali asli daerah dikurangi menjadi definisi daerah yang dilakukan daerah ad) ad) setelah melihat laporan realisasi penggunaan anggaran pada kegiatan ini pelaksanaan pembayaran honor bagi orang orang satpam bulan bulan pendapatan pendapatan asli penyediaan jasa pengamanan pelaksanaan uang makan satpam kota jayapura orang daerah ad) kota jayapura orang parah bulan bulandana alokasi dana alokasi pengadaan mobil jabatan jumlah mobil yang diadakan umum kota jayapura unit umum pendapatan aslidaerah ad) ad) belanja yang tidak sesuai dengan nama kegiatan dikeluarkan agar disesuaikan kembali pendapatan asli pendapatan denganperuntukan kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara kota jayapura unit lembap p), kota jayapura unit asli daerah antara lain server untuk ad) kependudukan, scanner ktp pagu menyesuaikan dengan kebutuhan pergeseran pendapatan asli pendapatan rehabilitasi sedang berat gedung kantor luas bangunan yang direhab kota jayapura daerah pad) kota jayapura asli daerah ad) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pagu rp. untuk jumlah aparatur yang mengikuti dana alokasi dana alokasi pendidikan formal (diklat pim pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal kota jayapura orang umum kota jayapura orang umum ii, iii dan tunda selama masa pandemik covid berakhir) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dana alokasi dana alokasi forum skpd provinsi papua jumlah peserta forum kota jayapura orang umum kota jayapura orang umujumlah keluarga yang difasilitasi jayawijaya, lain pendapatan asli jayawijaya, pendapatan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin umpan keluarga yang ciraslilasi wijaya, lanny wijaya, asli daerah manajemen usaha jaya daerah ad) lanny jaya ad) perlindungan dan jaminan sosial skpd menyiapkan rab logistik, prioritas dirubah karena tidak sesuai dengan kegiatan jumlah bantuan logistik bencana yang jayawijaya, dana alokasi jayawijaya, dana alokasi bantuan kedaruratan logistik bencana alam dan sosial disediakan nduga jenis umum au) nduga jenis umum au) juni jayapura menyiapkan kebutuhan logistik umum dan khusus perempuan dan anak) selama masa pandemik covid pelayanan kesejahteraan sosial berbasis panti jumlah anak dan remaja yang dana alokasi dana alokasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi jayapura orang dau jayapura orang dau skpd menyerahkan tor sosial umum umum jumlah lanjut usia terlantar yang dana alokasi dana alokasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi jayapura orang jayapura orang skpd dan upt menyerahkan tor sosial umum au) umum dau) skpd menyerahkan laporan dan tor pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi wanita rawan sosial jumlah wise yang mendapatkan dana alokasi dana alokasi ekonomi wise) pelayanan dan rehabilitasi sosial kota jayapura orang umum dau) kota jayapura orang umum pagu disesuaikan tahun berjalan agar amat jumlah cacat netra yang mendapatkan dana alokasi dana alokasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi cacat netra pelayanandan rehabilitasi sosial biak numfor orang umum au) biak numfor orang umum au)bag blitar dak fisik rehabilitasi prasarana dan sarana penunjang dalam panti tersedianya prasarana dan sarana dak fisik reguler sosial anak dak) memadai jayapura kegiatan bidang sosial jayapura kegiatan reguler bidang ios rehabilitasi prasarana dan sarana penunjang dalam panti tersedianya prasarana dan sarana jayapura dak fisik reguler jayapura fisik, dan sosial lanjut usia dak) memadai yap kegiatan kanan bidang sosial dapur kegiatan maa bidang peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran kesejahteraan sosial nama kegiatan diperbaiki karena bukan tupoksi skpd uni jumlah dokumen monitoring dan evaluasi dana alokasi dana alokasi tana tan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan yang papua dokumen umum au) papua dokumen umum au) cara virtual pagu kegiatan menjadi rp. , (tentatif) setelah dilakukan perhitungan berkenaan dengan belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar fi) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak fi) program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak maa dilakukan penyesuaian usulan telat eat jumlah peserta yang mengikuti workshop dana alokasi dana alokasi workshop pug bagi skpd, legislatif dan yudikatif pug per kabupaten orang kota jayapura kegiatan umum au) kota jayapura kegiatan umum dau) kembali senja skpd terhadap administrasi kependudukan dan dapil program penataan administrasi kependudukan toei dak non fisik dak non fisik pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pengawasan jumlah serta yang mengikuti pengin rear papua orang bidang papua orang bidang o| penyelenggaraan pencatatan sipil wilayah provinsi pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kependudukan kependudukan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dak non fisik dak non fisik sosialisasi penerapan kebijakan kependudukan mada prana kas! kota jayapura orang bidang kota jayapura orang bidang o| pendek kependudukan kependudukan urusan pemerintahan fungsi penunjang fi) fi) administrasi pemerintahan ki) ki) ki) kegiatan ditunda kepala dinas sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepala sub bagian program (dr. riba halus, s.sos, (isaac ganda, sst) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan orang asli papua rencana kerja dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan orang asli papua provinsi papua tahun anggaranurusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa program pelayanan administrasi perkantoran dana alokasi aksi penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan jayapura surat uan jayapura surat umum ol. au) dana il penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air jumlah jasa layanan berlangganan jayapura talaga jayapura alokasi dan listrik listrik, air, telepon, transponder yap layanan dapur layanan umum asa au) dana dana alokasi han jumlah tenaga kebersihan dan fasilitas alokasi penyediaan jasa kebersihan kantor pendukung kebersihan kantor jayapura orang oam jayapura orang umum au) dana alokasi danao| io) au) dana alokasi danao| au) dana dana alokasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan jayapura bulan umum jayapura bulan alokasi pengadaan umum au) dana alokasi dana penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bacaan dan peraturan alokasi perundang undangan perundang undangan yang disediakan jayapura buku uan jayapura buku umum ol. au) dana alokasi dana penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman jayapura bulan umum jayapura bulan o| io) au) dana alokasi dana rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar jumlah koordinasi dan konsultasi dki jakarta, yogyakarta, dki jakarta, yogyakarta, alokasi daerah luar daerah yang dilakukan papua kali oam papua kali umum pengurangan target au) pool pening ketan sana candra alang aparatur dana alokasi dana pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan yang diadakan umum jayapura unit umum au) dana alokasi danaol.dana alokasi danao| au) pemeliharaan rutin berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan dana alokasi pedal 'emelnaraan rudi jayapura unit umum jayapura unit of. dinas operasional dinas operasional umum au) dana pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung jumlah peralatan gedung kantor yang jayapura unit talaga jayapura unit alokasi ol kantor dipelihara yap dapur sai umum au) program peningkatan disiplin aparatur dana dana alokasi pengadaan pakaian dinas beserta alokasi perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan jayapura still oam jayapura still umum au) program peningkatan|kapasitas sumberdaya aparatur jumlah aparatur yang mengikuti dki jakarta, yogyakarta, dana alokasi nyi jakarta, yogyakarta aksi pendidikan dan pelatihan formal bulan aparatur yang mengikuti yoga, 0rang umum yoga 0rang hi) o| pendidikan dan pelatihan formal papua papua umum au) program peningkatan pengembangan sistem ara binari dana penyusunan laporan capaian kinerja dan jumlah laporan capaian kinerja dan dana alokasi alokasi it1 ina ikhtisar realisasi kinerja skpd yang jayapura laporan umum jayapura laporan o| ikhtisar realisasi kinerja skpd umum disusun au) jumlah pelaporan keuangan dana alokasi dana penyusunan laporan keuangan semester semester yang diselesaikan tepat jayapura laporan umum jayapura laporan umum o| waktu au) dana dana alokasi penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun jayapura laporan umum jayapura laporan alokasi o| yang disusun umum au) dana alokasi dana penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen jayapura dokumen uan jayapura dokumen umum ol au) dana alokasi dana penyusunan renstra jumlah dokumen jayapura dokumen uan jayapura dokumen umum ol au) program pengembangan data informasi pagu kegiatan menjadi rp. dana karena dananya sebagai dana sosialisasi mekanisme dan tahapan tersosialisasinya pembentukan dana alokasi lokasi refocussing sebesar pembentukan kampung adat wilayah kampung adat terhadap masyarakat jayapura orang umum jayapura orang umi rp. dan sisanya adat adat aha sebesar rp. dengan metode kegiatan menggunakan virtual profil pemberdayaan kampung provinsi tersedianya data profil pemberdayaan dana alokasi lokasi l20z jas pung sedianya, profil umum siapkan tor papua kampung dokumendirasionalkan sesuai dengan target jumlah koordinasi pagu kegiatan ini perlu her pendapatan pendapatan rapat rapat koordinasi dan dan konsultasi dikonsultasikan kembali dgn konsultasi luar daerah luar daerah yang kota jayapura kali asah kota jayapura kali serah kepala dinas kesehatan dgn dilakukan pertimbangan digeser atau tetap pada kegiatan ini pada sumber dana sama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan ini tidak mengalami penambahan pagu dari alokasi pagu pada dinkes. (sumber dana otsus dengan asumsi untuk mendukung kepentingan pelayanan kedinasan) dana dana juni pai jumlah mobil yang otonomi otonomi pagu pengadaan mobil jabatan diadakan khusus jayapura unit khusus mengalami perubahan menjadi rp. otsus) (otsus) dan kendaraan tersebut untuk kepentingan pencegahan dan penanganan covid tidak teruskan melalui kegiatan pendanaan kendaraan dinas operasional karena berbeda sumber pendanaan. jumlah kendi kegiatan dan pagu digeser pada umrah kendaraan kegiatan pengadaan yang diadakan unit unit bar ng, pengadaan kendaraan dinas operasional kota jayapura siapa kota jayapura siapa juni jumlah kendaraan pagu roda unit unit mengalami perubahan menjadi rp. dana dana rehabilitasi sedang berat terlaksananya otonomi otonomi 1x02 umah gedung kantor rehabilitasi gedung khan jayapura khusu otsus) (otsus) dana dana otonomi unit otonomi sewa gedung sewa rumah jabatan khusus jayapura tahun khusus otsus) (otsus) program obat dan perbekalan kesehatan menyesuaikan pagu papua, merauke, jayawijaya, jayapura, juni cat perubahan) papua, merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, nabire, kepulauan yapen, biak numfor, ata lokasi kurangi kepulauan yapen, biak numfor, puncak jaya, puncak jaya, paniai, mimika, sarmi, pap nina menjadi kabupaten kab sarmi, peningkatan mutu jumlah peningkatan paniai, mimika, sarmi, keerom, pegunungan dana keerom, pegunungan bintang, dana kab. kab layanan farmasi jumlah peningkatan bintang, yahukimo, tolikara, waropen, boven otonomi yahukimo, tolikara, waropen, boven otonomi ab. keerom, kab jayapura aan pel mutu pelayanan nana kota jayapura pagu dirasionalkan komunitas dan rumah digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo kabupaten khusus digoel, mappi, asmat, supiori, kabupaten khusus komunitas dan sesuai lokasi, sisa lebih pagu sakit raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, otsus) mamberamo raya, mamberamo otsus) disesuaikan kebutuhan nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, tengah, yalimo, lanny jaya, nduga, internal kota jayapura puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, kota jayapura juni pagu mengalami perubahan menjadi rp. pengiriman dan relokasi terdistribusinya obat dana dana obat buffer stok dan buffer stock dan obat otonomi otonomi program provinsi kab program papua kabupaten khusus papua kabupaten khusus menyesuaikan pagu dan titik terisolir kabupaten kegiatan pengolahan, penginputan dan publikasi data dprk ditolak karena tidak sesuai dengan dana alokasi dana tupoksi pengolahan, penginputan dan publikasi data tersedianya data dprk,terlaksananya alokasi perlu rasionalisasi dprk publikasi data papua dokumen uan papua dokumen umum secara internal dprk terkait au) perubahan nama kegiatan dari pengolahan penginputan,,,,menjadi pelatihan dana dana pagu kegiatan menjadi sosialisasi metode dan teknik pemetaan hak tersosialisasinya metode dan teknik otonomi otonomi rp. karena dananya wilayah adat provinsi papua pemetaan hak wilayah adat nabire, kota jayapura orang khusus nabire, kota jayapura orang khusus mengalami refocussing sebesar otsus) (otsus) rp. program pemberdayaan masyarakat kampung dana dana pagu kegiatan menjadi fasilitasi pengembangan teknologi tepat aliran dki jakarta, kota otonomi dki jakarta, kota otonomi rp. dan sisanya guna terfasilitasinya pengembangan ttg bandung, papua unit khusus bandung, papua unit khusus sebesar rp. otsus) (otsus) digunakan untuk refocussing dana pagu kegiatan menjadi jayapura, biak numfor, dana alokasi merauke, jayapura, biak pemberdayaan masyarakat pesisir jumlah kegiatan pemberdayaan yang mimika, waropen, kab. kegiatan umum numfor, waropen, kab. kegiatan alokasi rp dan sisanya dilaksanakan raja ampat raja ampat umum sebesar rp. au) digunakan untuk refocussing program penguatan kapasitas kelembagaan distrik dan kampung dana dana pagu kegiatan menjadi inn tersedianya perda lembaga otonomi otonomi rp. dan sisanya pembinaan dan fasilitasi lembaga masyarakat masyarakat dan terlaksananya papua kegiatan papua kegiatan pelatihan khusus khusus sebesar rp. otsus) (otsus) digunakan untuk refocussing program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan penyelenggaraan bulan bakti gotong royong dana alokasi dana pagu kegiatan menjadi rp. dan masyarakat bbcom) tingkat provinsi dari meningkatnya partisipasi masyarakat dki jakarta, papua umum dki jakarta, papua segi jadi rp. nasional rang orang difokuskan refocussing program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dana pagu kegiatan menjadi rp. dana alokasi karena dananya dialihkan untuk rapat konsultasi tim penggerak pkk tingkat aksaranya rapat konsultasi papua orang umum papua orang lokasi refocussing berdasarkan hasil au) kesepakatan antara dewan komisi dan kepala dprk dana alokasi dana pagu kegiatan menjadi rp. kunjungan ketua tim penggerak pkk provinsi alokasi psr papua terlaksananya kunjungan kerja papua kabupaten uan papua kabupaten umum karena dananya sebagai dana au) ing kegiatan ditunda kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung dan oap kepala sub bagian program (kopi murid, se., mm) (victor rimindubby nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas perhubungan rencana kerja dinas perhubunganveroam than (desa semoeroma (desa pan urusan wajib bukan pelayanan dasardisediakan bea yura gan prapatan asli daerah pera ura gan rasionalisasi pagu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan jumlah jasa layanan berlangganan kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli alamat listrik listrik, air, telepon, transponder jayapura layanan pad) jayapura layanan daerah pad) rasionalisasi pagu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan jumlah unit mobil dinas operasional yang kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli omer kendaraan dinas operasional terpelihara dan memfasilitasi perizinannya jayapura unit pad) jayapura unit daerah pad) rasionalisasi pagu penyediaan jasa kebersihan kantor luas gedung dan halaman yang disediakan kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli rasionalisasi pagu jasa kebersihan jayapura pad) jayapura daerah pad) penyediaan alat tulis kantor jumlah jenis atk yang disediakan bea yura jenis prapatan asli daerah kerapu #s3jenis rasionalisasi pagu jumlah barang cetakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asi rasionalisasi pagu jayapura pad) jayapura daerah (pad) jumlah penggandaan lembar lembar penyediaan komponen instalasi listrik penerangan set lem kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli omer bangunan kantor jumlah komponen listrik yang disediakan jayapura buah pad) jayapura buah daerah ad) rasionalisasi pagu jumlah peralatan rumah tangga yang kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli alamat penyediaan peralatan rumah tangga disediakan jayapura unit pad) jayapura unit daerah ad) rasionalisasi pagu rasionalisasi paguumum dana alokasi umum catatan undangan undangan yang disediakan buku au) buku dau) perubahan focusing covid penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan makan minum tamu dan rapat bea yura kali prapatan asli daerah kerapu kali rasionalisasi pagu jumlah koordinasi dan konsultasi luar dana alokasi umum dana alokasi umum alamat rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah daerah yang dilakukan papua kali au) papua kali dau) rasionalisasi pagu pelaksanaan pembayaran insentif bagi tenaga operator dan penjaga ray vip room orang orang bandara sentani penyediaan jasa pengamanan kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli rasionalisasi pagu jayapura 5a9 pad) jayapura daerah pad) pelaksanaan pembayaran honor bagi satpam orang orang bulan bulan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran disesuaikan dengan pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan jayapura unit jabatan asli daerah jayapura unit ntuk terminal type warna rasionalisasi pagu pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan bea yura unit prapatan asli daerah kerapu unit lengkapi lokasi pengadaan meilleur jumlah meilleur yang diadakan bea yura unit alokasi umum kerapu 80unit bea umum rasionalisasi pagulengkapi lokasi catatan perubahan ati kota pendapatan asli daerah kota pendapatan asli pemeliharaan rutin berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara jayapura unit pad) jayapura unit daerah ad) rasionalisasi pagu dirincikan dalam rka ganti volume menjadi unit pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan pemilih: tin berkala pelengkap gedung kantor kota kegiatan pendapatan asli daerah kota kegiatan pendapatan asli rasionalisasi pagu bool harian rutin berkala perlengkapan gedung pendapatan asli daerah pendapatan asli lengkapi kantor jumlah perlengkapan gedung kantor yang jayapura pad) jayapura daerah pad) lokasi unit unit terpelihara program peningkatan disiplin aparatur rasionalisasi pagu lan lan kota pendapatan asli daerah kota pendapatan aslpad) jayapura still daerah ad) menangkapi rasionalisasi pagu catatan kota dana alokasi umum kota dana alokasi umum perubahan pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan jayapura still au) jayapura still dau) focusing covid untuk sementara ditunda dan dilaksanakan tahun rasionalisasi pagu pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan kota still dana alokasi umum kota still dana alokasi umum lengkapi jayapura au) jayapura dau) lokasi program peningkatan pengembangan sistem aan aan alan rasionalisasi pagu (sesuaikan dengan standar)umum kota dana alokasi umum catatan realisasi kinerja skpd realisasi kinerja skpd yang disusun jayapura laporan au) jayapura laporan dau) perubahan terjadi pengurangan pada perjalanan dinas rasionalisasi pagu (sesuaikan dengan standar) kota dana alokasi umum kota dana alokasi umum catatan penyusunan senja, rka dan perubahan apbd jumlah dokumen jayapura dokumen au) jayapura dokumen dau) perubahan terjadi pengurangan pada perjalanan dinas program| pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan rasionalisasi pagu nama kegiatan ditambahkan master plan penyusunan master plan dan rtt sisi udara, sisi dana tambahan dana tambahan catatan perubahan darat bandar udara bogabaida kabupaten paniai jumlah dokumen yang disusun paniai dokumen infrastruktur paniai dokumen infrastruktur olcatatan review tataran transportasi wilayah tarawih) dana alokasi umum dana alokasi umum perubahan skgpaki transportasi willy. rawi jumlah dokumen yang tersusun papua dokumen umu papua dokumen umum mempertimbangkan visi paru: estimasi waktu yang tidak memadai focusing covid ditolak karena sudah ada kegiatan yang sama catatan perubahan focusing covid penyusunan ukl upl pembangunan bandara fai puncak dana tambahan puncak dana tambahan kabupaten puncak jaya jumlah dokumen ukl upl yang disusun jaya dokumen infrastruktur jaya dokumen infrastruktur mempertimbangkan estimasi waktu yang tidak memadai sementara ditunda dan akan dilaksanakan tahun rasionalisasi pagu nama kegiatan ditambahkan master plan catatan perubahan penyusunan master plan dan rtt sisi udara dan sisi pan pan barat pembangunan bandar udara damai jumlah dokumen rtt sisi udara dan sisi darat puncak dokumen bana tambahan puncak dokumen bana tambahan focusing covid kabupaten puncak jaya yang disusun tukul tuntut mempertimbangkan estimasi waktu yang tidak memadai sementara ditunda dan akan dilaksanakan tahun tolak usulan masukan tahun studi pemilihan lokasi dan kelayakan pelabuhan kota dana tambahan kota dana tambahan perintis jumlah dokumen jayapura dokumen infrastruktur jayapura dokumen infrastruktur than belum ada perencanaan fisik program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lla rasionalisasi pagu prioritas lokasi pon lengkapi target iritasi jumlah lampu pill yang dana tambahan dana tambahan rehabilitasi pemeliharaan lampu pill direhabilitasi dipelihara papua unit infrastruktur papua unit infrastruktur catatan perubahan rasionalisasi pagu program| pembangunan| sarana dan prasarana perhubungan rasionalisasi pagu indikator keluaran dan target pembangunan pelabuhan perintis pulau mambo dana alokasi umum dana alokasi umum sesuaikan dengan item kabupaten nabire luas lantai dermaga yang terbangun nabire au) nabire (dau) pekerjaan pembangunan tahap ke tahun tidak ada dalam dpnp perlu dibahas pembangunan pelabuhan perintis ampimoi jumlah pelabuhan perintis yang dibangun kepulauan unit| dana tambahan kepulauan unit dana tambahan 3uni kabupaten kepulauan yapen yapen infrastruktur yapenpembangunan bandar udara pamit kabupaten jumlah bandar udara yang dibangun tolikara unit| pana tambahan tolikara unit| pana tambahan indikator keluaran dan target tolikara infrastruktur infrastruktur sesuaikan dengan item pekerjaan pembangunan tahap akhirmbangunan terminal penumpang tipe jumlah terminal penumpang tipe yang dana tambahan dana tambahan dibahas kabupaten nabire dibangun nabire unit infrastruktur nabireerlu dibahas pembangunan bandar udara ninja kabupaten jumlah bandar udara yang dibangun yahukimo unit| pana tambahan yahukimo unit| pana tambahan 183uni yahukimo infrastrukturindikator keluaran dan target sesuaikan dengan item pekerjaan |a09 pembangunan bandar udara saminage kabupaten ajah bandar udara yang dibangun yahukimo unit| pana tambahan yahukimo unit| pana tambahan yahukimo infrastruktur infrastruktur pembangunan tahap ke kebutuhan anggaran hingga selesai rp.lanjutan dermaga yatim dan dermaga belakang terminal dikerjakan tahun kebutuhan anggaran hingga selesai rp. pembangunan dermaga danau (empat) lokasi dana tambahan dana tambahan danau sentani kabupaten jayapura jumlah dermaga danau yang dibangun jayapura unit infrastruktur jayapura unit infrastruktur perlu dibahas juni ditunda rasionalisasi pagu nama kegiatan ditambahkan master plan catatan perubahan penunjang pon disesuaikan dengan rincian belanjngembangan pelabuhan laut tepi kabupaten dana tambahan dana tambahan dibahas mappi jumlah pelabuhan laut yang dikembangkan mappi unit infrastruktur mappiprogram pengendalian dan pengamanan lalu lintas rasionalisasi pagu jumlah rambu lalu lintas yang dana tambahan dana tambahan indikator keluaran dan target pengadaan rambu rambu lalu lintas diadakan dipasang papua unit infrastruktur papua unit infrastruktur sesuaikan dengan item pekerjaan prioritas pada lokasi ponitunda rasionalisasi pagu nama kegiatan ditambahkan master dana tambahan dana tambahan pengadaan marka jalan jumlah volume pengecatan marka papua infrastruktur papua infrastruktur plan catatan perubahan mempertimbangkan estimasi waktu yang tidak memadai kegiatan ini dimasukkan senja lokasinya pada ruas provinsi mempertimbangkan jln. soa siu dok pagu anggaran rplengkapi kebutuhan reporter dan perlu dibahas pengadaan dan pemasangan reporter alat komunikasi niah alat komunikasi yang diadakan papua unit alokasi umum papua unit bea umumitunda tahun penunjang pon rasionalisasi pagu prioritas pada lokasi pon (diluar kota kab jayapura) perlu dibahas pengadaan kendaraan roda (empat) untuk jumlah kendaraan roda untuk pengawasan dana tambahan kota dana tambahan pengawasan lla lla unit infrastruktur jayapura unit infrastruktur juni rasionalisasi pagu nama kegiatan ditambahkan master plan catatan perubahan fokus pada kendaraan hidrolik dan mobil derekpemasangan guardrail panjang guardrail yang dipasang papua dana tambahan papua pana tambahan tun meter infrastruktur meter infrastruktur alien rasionalisasi pagu nama kegiatan ditambahkan master plan catatan perubahan ruas jalan provinsi fokus pon lokasi kab. jayapura dan kota jayapura dikoordinasikan dengan dinas pupr bina margana tambahan dana tambahan ditunda pengadaan kendaraan roda patroli jumlah kendaraan roda yang diadakan papua unit infrastruktur papua unit infrastrukturak fisik dak fisik penugasan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan jumlah rambu yang dipasang kota unit bidang jalan pendukung kota unit penugasan bidang dak) jayapura jayapura jalan pendukung konektivitas konektivitas program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor rasionalisasi pagu perlu dibahas juni ditunda rasionalisasi pagu penyusunan pep rad grk dan inventarisasi emisi dana alokasi umum dana alokasi umum nama kegiatan ditambahkan master grk sektor transportasi jumlah dokumen pep papua dokumen au) papua dokumen dau) plan catatan perubahan focusing covid mempertimbangkan estimasi waktu yang tidak memadai kegiatan ditunda kepala dinas perhubungan provinsi papua plt. kepala bidang program perencanaan (rey douglas tambrauw, s.sos. m.si (hasina nelle ibo, se. m.si) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas komunikasi dan informatika rencana kerja dinas komunikasi dan informatika provinsi papua tahun anggaran urusan bidang urusan pemerintahan daerah indikator kinerja program kegiatan catatan dan program kegiatan sumber sumber target dana lokasi target dana target . aan urusan wajib bukan pelayanan dasar komunikasi dan informatikaasli daerah papua asli daerah rasionalisasi pagu surat ad) surat pad) rasionalisasi pagu jumlah bulan penggunaan air, listrik, telepon dan facsimile bulan ata, bulan ara, pengalokasian penyediaan jasa botol it penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan papua asli ear papua asli alan koresponden untuk tvri sebesar listrik belum diakomodir tahun anggaran sebesar jumlah beban tagihan yang bayarkan bulan bulan ini penetapan tim anggaran jumlah kendaraan yang dibayarkan perizinan unit unit isi kendaraannya pendapatan pendapatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah kendaraan dinas operasional jumlah unit mobil dinas ional pad jumlah unit mobil dinas operasional yang unit ad) unit pad) terpelihara dan memfasilitasi perizinannya peak yang digunakan untuk jasa bulan pendapatan bulan pendapatan penyediaan jasa kebersihan kantor papua asli daerah papua asli daerah rasionalisasi pagu jumlah tenaga kebersihan orang ad) orang . ad) (pad) jumlah barang cetakan buku buku pendapatan pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan kota jayapura lembar asli daerah kota jayapura lembar asli daerah ol. ad) (pad) penyediaan barang cetakan dan pengadaan bulan bulan kali kali pelaksanaan makan minum tamu dan rapat tahun pendapatan tahun pendapatan penyediaan makanan dan minuman papua asli daerah papua asli daerah rasionalisasi pagu tersedianya makanan dan minuman bulan ad) bulan pad) her pendapatan pendapatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah b , jayapura kali asli daerah kota jayapura kali asli daerah ol. yang dilakukan ad) (pad)rasionalisasi pagu ad) (pad) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pendapatanasli daerah papua unit asli daerah ol. ad) (pad) pendapatan pendapatanpapua unit asli daerah papua unit asli daerah ol. ad) (pad) jumlah peralatan gedung kantor yang pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor afi papua unit asli daerah papua unit asli daerah ol. dipelihara ad) (pmonitoring pemanfaatan kegiatan buffer stock jumlah kabupaten dana dana harus dipisahkan antara gfk rs pkm dan pos otonomi otonomi monitoring dan pelatihan obat kampung serta yang money obat papua kabupaten khusus papua kabupaten khusus evaluasi hasil magang after otsus) (otsus) kegiatan ini diperuntukan bagi tenaga kab kota pelatihan saja, monitoringnya ditolak. pagu meningkat karena adanya penambahan jumlah pasien dara dana pengadaan obat buffer tersedianya obat otonomi otonomi stock provinsi buffer stock provinsi papua produk khusus papua produk khusus otsus) (otsus) catatan perubahan pagu mengalami pergeseran turun karena refocussing anggaran menyesuaikan pagu dana dana pengadaan obat obatan tersedianya obat otonomi otonomi untuk program hiv aids obatan hiv aids kota jayapura produk khusus kota jayapura produk khusus catatan perubahan otsus) (otsus) agu mengalami pergeseran turun karena refocussing anggaran siapkan data dana dana terlaksananya uni |is| pengadaan obat obatan keadaan obat produk otonomi produk otonomi program p2m khusus khusus obatan p2m pagu mengalami pergeseran otsus) (otsus) turun karena refocussing anggaran belum ada penjelasan terkait kegiatan tersebut dana dana pengadaan logistik non jumlah logistik non otonomi otonomi uni oat provinsi papua oat yang tersedia produk khusus produk khusus otsus) (otsus) pagu mengalami pergeseran turun karena refocussing anggaran dana dana pengadaan reagen ims jumlah reagen ims otonomi otonomi provinsi papua yang diadakan produk khusus produk khusus perlu penyesalan dan data otsus) (otsus) peningkatan kapasitas jumlah apoteker dana dana juni kefarmasian jumlah apoteker orang orang pagu berubah apotek yang latih khusus khusus menjadi rp. otsus) (otsus) merauke, jayawijaya, jayapura, nabire, kaul yapen, bak yoo puncak penyediaan dana jumlah kab kota pata makam keerom dana jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, dana distribusi obat, vaksin menerima pintar, yah kim, tolikara pang otonomi pegunungan bintang, yahukimo, otonomi dan reagen dari instalasi yang menteri bintang, aksara," pen, bov tolikara, waropen, boven digoel, o| pangan distribusi obat dan digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo kabupaten khusus kabupaten khusus farmasi provinsi ifk mappi, asmat, supiori, mamberamo vaksin raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, otsus) (otsus) dan nduga, puncak. ivan, intan jaya, deiyai raya, mamberamo tengah, yalimo, para dogiyai, ya, deiyai, lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, sapu intan jaya, deiyai, kota jayapura dukungan sarana dan jumlah saran dan dak fisik dak fisik prasarana obat dan prasarana obat dan reguler reguler perbekalan kesehatan perbekalan kota jayapura kegiatan bidang kota jayapura kegiatan bidang o| serta manajemen kesehatan yang kesehatan kesehatan bersumber dak diadakan (dak) dan dan peningkatan prasarana jumlah sarana dan dak non dak non dan sarana penunjang melandai kota jayapura kegiatan fisik bidang kota jayapura kegiatan fisik bidang farmasi bok) kesehatan kesehatnm. aan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa rasionalisasi pagu jumlah videotrone yang diadakan unit unit fokus pendapatan dki jakarta. pendapatan pada pemeliharaan videotron pengembangan fasilitas multi media display dki jakarta, papua asli daerah papua asli daerah ad) (pad) terjadi pengurangan perjalanan jumlah peralatan multi media yang diadakan set set dinas honor ppt ditiadakan pendapatan pendapatan kerjasama media penyiaran publik jumlah media penyiaran publik media asli daerah media asli daerah ad) (pad) jumlah pengamanan, pengendalian operasional dan layanan pelaporan penggunaan traffic pendapatan pendapatan pengamanan, pengendalian dan pembuatan sistem kegiatan kegiatan man pelaporan merasionalisasi sarkoma sarkoma kota jayapura parah kota jayapura pasta rasionalisasi pagu jumlah unit unit unit pendapatan pendapatan rasionalisasi pagu pengembangan aplikasi government jumlah aplikasi yang dikembangkan kota jayapura aplikasi asli daerah kota jayapura aplikasi asli daerah terjadi ad) (pad) pengurangan perjalanan dinas anntomer jumlah content yang dikembangkan rasionalisasi pagu layanan pendapatan layanan pendapatan taat pengembangan sistem website pemerintah provinsi kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah terjadi papua ad) (pad) pengurangan perjalanan dinas jumlah website content website website jumlah kegiatan pencegahan dan pendapatan pendapatan 2x0 rencana aksi pemberantasan korupsi melalui pemberantasan korupsi terintegrasi ppt) papua asli daerah papua asli daerah ol. vermont terintegrasi kegiatan kegiatan pemprov papua ad) (pad) rasionalisasi pagu kata pendapatan pendapatan terjadi |ax0 pengelolaan informasi pemerintah melalui media jumlah jenis informasi yang papua jenis asli daerah papua jenis asli daerah pengurangan perjalanan dinas online dikelola dimutakhirkan ad) (pad) honor ppt ditiadakan program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi rasionalisasi pagu pendapatan pendapatan terjadi pelatihan bagi kelompok informasi masyarakat jumlah kelompok informasi masyarakat kim) kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah pengurangan perjalanan dinas yang produktif kelompok ad) kelompok pad) honor ppt ditiadakan program kerjasama informasi dengan mas media tingkat layanan informasi ppid rasionalisasi pagu pendapatan pendapatan terjadi layanan informasi ppid papua asli daerah papua asli daerah pengurangan perjalanan dinas jumlah layanan informasi yang dilakukan ad) pad) fo) ol kanan kanan honor ppt ditiadakan penyiapan teknologi informasi dan komunikasi jumlah skpd yang terlayani (intranet skpd skpd internet) secara online jasa berlangganan fasilitas komunikasi data antar tra pendapatan pendapatan skpd lingkungan pemerintah provinsi papua dan jumlah masyarakat yang terlayani (internet) dki jakarta, papua orang asli daerah dki jakarta, orang asli daerah rasionalisasi pagu secara online papua masyarakat ad) (pad) jumlah lokasi layanan komunikasi data lokasi lokasi rasionalisasi pagu terjadi pendapatan pendapatan pengurangan perjalanan dinas 2x0 pengembangan pembangunan sarkoma jumlah perangkat sarkoma papua unit asti daerah papua unit asli daerah lingkungan pemberi ad) (pad) honor ppt ditiadakan terjadi pengurangan belanja modarasionalisasi pagu dana terjadi dana alokasi lokasi pengurangan perjalanan dinas pembangunan command center pon terbangunnya command center pon papua unit papua unit umum au) umum honor ppt ditiadakan honor ppk ditiadakan rasionalisasi pagu catatan dana perubahan merauke, jayapura, merauke, ann pembangunan sistem aplikasi penyelenggaraan pon mah aplikasi pon yang dibangun mimika, kota aplikasi pana alokasi gapura, mimika, aplikasi lokasi rasionalisasi umum au) umum pagu jayapura kota jayapura png terjadi pengurangan perjalanan dinas terjadi pengurangan belanja modal rasionalisasi pagu hasil pada rapat koordinasi dukungan menkominfo untuk pon direncanakan akan disiapkan tetapi belum ada kepastian dana dana alokasi alokasi catatan perubahan pengadaan media center cluster pon tersedianya media center cluster pon jayapura website umum au) jayapura website umum rasionalisasi pagu terjadi pengurangan perjalanan dinas honor ppt ditiadakan honor ppk ditiadakan rasionalisasi pagu tentukan lokasi dana catatan perubahan layanan media pon jumlah konten dan digital campaign pon kota jayapura konten pana alokasi kata jayapura konten a'lokasi umum au) kasa umum akan rasionalisasi pagu terjadi pengurangan perjalanan dinas terjadi pengurangan jasa pembuatan content pon statistik |2aa jas aan erik rasionalisasi pagu pendapatan pendapatan terjadi pembinaan pengelolaan statistik jumlah jenis data yang dikelola papua jenis asli daerah papua jenis asli daerah pengurangan perjalanan dinas ad) (pad) honor ppt ditiadakan persandian |2as jas program pengelolaan dan pengembangan persandian jumlah peralatan kontra penginderaan rasionalisasi pagu tersertifikasi yang diadakan unit pendapatan unit pendapatan terjadi fasilitasi kontra penginderaan papua asli daerah papua asli daerah pengurangan perjalanan dinas pad! jumlah ruangan yang difasilitasi unit unit honor ppt ditiadakanominfo provinsi papua (seri agus yulianto, s.kom nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vi.c. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu rencana kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi papua tahun anggaran selisih perubahan eka pusat indikator kinerja sebelum) pemerintahan daerah program kegiatan dan program kegiatan sumber sumber lokasi target dana lokasi target dana target aaa ,. penanaman modal program pelayanan jumlah surat yang surat dana surat dana |2a2 penyediaan jasa surat papua alokasi papua alokasi terbakarnya tenaga orang orang honorer kantor bulan au) bulan jumlah jasa layanan dana dana penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya berlangganan papua layanan alokasi papua layanan #'lokasi ol. air dan listrik listrik, air, telepon, umum umum transponder dau) (dau) penyediaan jasa lala dana dana peliharaan dan perizinan alokasi alokasi ana gea perigi yang 'erpelhera dan papua unit kan papua unit aan ol. dinas operasional perizinannya dau) (dau) luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan ana ana bi penyediaan jasa kebersihan papua alokasi papua alokasi kantor jumlah tenaga umum umum kebersihan dan 70ra dau oran. dau) fasilitas pendukung kebersihan kantor dana dana jumlah jenis atk yang alokasi alokasi penyediaan alat tulis kantor disediakan papua jenis umum papua jenis umum ol. dau) (dau) dana dana jumlah jenis barang penyediaan barang cetakan cetakan yang papua jenis lokasi papua jenis alokasi ol. lan penggandaan disediakan umum umum dau) (dau) da2 pena jumlah komponen papua buah aksi papua buah rotasi hang pakan listrik yang disediakan umum sai umum dau) (dau) penyediaan bahan bacaan jumlah bacaan dan dana dana dan peraturan perundang peraturan perundang papua buku alokasi papua buku #lokasi ol. undangan undangan yang umum umum disediakan dau) (dau) jumlah mobilitas dana dana penyediaan bahan logistik termasuk tenaga alokasi alokasi kantor angkat dan turun papua kali umum papua kali umum beras kantor dau) (dau) pelaksanaan makan kali kali minum tamu dan tahun dana tahun dana penyediaan makanan dan rapai papua alokasi papua alokasi rasionalisasi sesuai pagu minuman umum umum perubahan tersedianya dau) (dau) makanan dan bulan bulan minumlokasi target sumber lokasi target sumber target dana dana nn. aanyapen, biak numfor, puncak jaya, paniai, mimika, dana jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, dana rapat rapat koordinasi dan jumlah koordinasi dan sarmi, keerom, pegunungan bintang, yahukimo, lokasi pegunungan bintang, yahukimo, tolikara, lokasi pagu dana drop kegiatan jis panai masa yeh mah konsultasi luar tolikara, waropen, boven digoel, mappi, asmat, kali uya waropen, boven digoel, mappi, asmat, kali uya jasa kesehatan untuk asn sebesar mutasi daerah yang dilakukan supiori, mamberamo raya, mamberamo tengah, supiori, mamberamo raya, mamberamo uu) rp.mean wang orang dana orang dana lama penyediaan jasa papua alokasi papua alokasi pengamanan jumlah tenaga umum umum pengamanan orang dau) orang dau) program peningkatan sargeum papua unit ratan ol. dau) (dau) dana dana pengadaan peralatan jumlah peralatan alokasi alokasi gedung kantor perlengkapan papua unit num, papua unit urat ol. dau) (dau) dana dana pengadaan meilleur jumlah meilleur yang papua unit alokasi papua unit lokasi ol. diadakan umum umum dau) (dau) dana dana pemeliharaan rutin berkala jumlah gedung kantor alokasi alokasi rasionalisasi pagu berdasarkan gedung kantor yang dipelihara papua unit num, papua unit geum sagu perubahan dau) (dau) pemeliharaan rutin berkala jumlah pemeliharaan dana dana kendaraan kendaraan papua unit papua unit uma ol. dinas operasional dinas operasional dau) (dau) pemeliharaan rutin berkala jumlah perlengkapan dana dana perlengkapan gedung gedung kantor yang papua unit umum papua unit umum ol. kantor terpelihara dau) (dau) dana dana jumlah peralatan pemeliharaan rutin berkala degung kantor yang papua unit lokasi papua unit alokasi ol. peralatan gedung kantor dipelihara umum umum pelnea perlengkapannya yang diadakan papua still jan papua still gea dau) (dau) program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pendidikan dan pelatihan jumlah aparatur yang lokasi merauke, jayawijaya, jayapura, biak abrasi mengikuti pendidikan merauke, jayawijaya, jayapura, biak numfor orang jayawijaya, jayapura, orang formal dan pelatihan formal umum numfor umum peranti dau) (dau) program peningkatan pengembangan sisnn. aanalokasi alokasi dan perubahan apbd jumlah dokumen papua dokumen umum papua dokumen umum ol. dau) (dau) program peningkatan promosi dan kerjasama investasi jumlah wilayah adat dana dana iso pengembangan potensi yang telah memiliki merauke, boven digoel, mappi, asmat wilayah stone merauke, boven digoel, mappi, asmat wilayah otonomi ol, unggulan daerah informasi potensi khusus khusus unggulan daerah otsus) (otsus) terselenggaranya koordinasi perencanaan forum opd bidang dana dana dan pengembangan penanaman modal dan kota jayapura kali umi kota jayapura kali umi dana disesuaikan dengan pagu penanaman modal pelayanan terpadu uu) satu pintu papua dana dana peningkatan kualitas sdm terlaksananya otonomi otonomi guna peningkatan peningkatan kualitas kota jayapura khusus kota jayapura khusus tambah lokasi diluar papua pelayanan investasi sdm guna pening (otsus) (otsus) dana dana iso penyelenggaraanpameran terlaksananya pameran batam, dki jakarta, kota denpasar io| otonomi kta batam kegiatan otonomi investasi investasi kegiatan khusus khusus otsus) (otsus) program peningkatan pelayanan perizinan penanaman modal peningkatan penyelenggaraan dana dana ditolak sudah diakomodir dalam pelayanan perizinan dan jumlah jenis ijin yang otonomi otonomi kegiatan penyederhanaan prosedur non perizinan bidang diterbitkan ptsp papua jenis khusus papua jenis khusus perizinan dan peningkatan penanaman modal melalui otsus) (otsus) pelayanan penanaman modal. ptsp fasilitasi penyelesaian jumlah pengaduan dana dana permasalahan perijinan otonomi merauke, nabire, mimika, keerom, boven otonomi rasionalisasi pagu berdasarkan dan non perijinan bidang masyarakat yang merauke, nabire, mimika, keerom, boven digoel buah khusus digoel buah khusus pagu perubahan penanaman modal yuki otsus) (otsus) jumlah jenis informasi dana dana lag penyediaan informasi perijinan bidang kota jayapura jenis otonomi kota jayapura jenis otonomi perijinan penanaman modal khusus khusus yang tersedia otsus) (otsus) program peningkatan daya saing investasi penyusunan regulasi dan jumlah draf omi perda perlu tentang papua buah papua buah dana disesuaikan pagu insentif investasi tanaman modal khusus khusus pel otsus) (otsus) program peningkatan, pengawasan, pengendalian penanaman modari data sebelum pata senja perubahan sebelum)pemantauan yapen, biak numfor, puncak jaya, paniai, mimika, dana jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, dana sonar jumlah pma mdn sarmi, keerom, pegunungan bintang, yahukimo, pegunungan bintang, yahukimo, tolikara, perkembangan realisasi otonomi otonomi perusahaan penanaman yang beroperasi sesuai tolikara, waropen, boven digoel, mappi, asmat, perusahaan khusus waropen, boven digoel, mappi, asmat, perusahaan khusus ol. masal ketentuan supiori, mamberamo raya, mamberamo tengah, (otsus supiori, mamberamo raya, mamberamo otsus)bimbingan pelaksanaan dana dana jumlah pma mdn kegiatan penanaman yang mengikuti biak numfor otonomi biak numfor otonomi modal kepada masyarakat bimbingan perusahaan khusus perusahaan khusus dunia usaha otsus) (otsus) dana dana dana disesuaikan karena awalnya temu usaha dan dialog terselenggaranya otonomi otonomi investasi dialog investasi jayapura kali khusus jayapura kali khusus biak numfor kemudian pindah otsus) (otsus) dapur kegiatan ditunda kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepala sub bagian program (joni way,s.hut,m,si elias eko pramono nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd tapi.c. dinas olah raga dan pemuda rencana kerja dinas olah raga dan pemudi0000 smasesaum otatanjapetatan sebelum) daerah dan program kegiatan indikator kinerja program kegiatan aan ena tau semteroma (tan tana topan tomo oma (tanam urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan olah raga program pelayanan administrasi perkantoran pendapatan mat kota pendapatan asli kota penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang disediakan jayapura surat daerah ad) jayapura surat parah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya jumlah jasa layanan berlangganan listrik, air, telepon, kota pendapatan asli kota pendapatan sediaan animasi, sumber saya air ik,a ir, telepon, layanan layanan asli daerah dan listrik transponder jayapura daerah ad) jayapura ad) penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan kota unit pendapatan asli kota unit jas daan kantor peri perlengkapan yang gosei jayapura daerah ad) jayapura lo13kota unit pendapatan asli kota unit pendapatan kendaraan dinas operasional memfasilitasi perizinannya jayapura hata daerah ad) jayapura ata pendapatan penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis bahan dan alat kebersihan pendapatan asli kota jenis asli daerah daerah ad) jayapura ad) pendapatan amat kota pendapatan asli kotaparah pagu dirasionalkan jumlah barang cetakan jenis jenis pendapatan kota pendapatan asli kota penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan jayapura lembar daerah ad) jayapura lembar parah ol. jumlah jenis barang cetakan yang disediakan jenis jenis pendapatan penyediaan komponen instalasi nan kota pendapatan asli kota listrik penerangan bangunan kantor jumlah komponen listrik yang disediakan jayapura buah daerah pad) jayapura buah parah penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan ya: kota pendapatan asli kota pendapatan iis yei teratur peraturan perundang undangan yang buku buku asli daerah perundang undangan disediakan jayapura daerah ad) jayapura ad) pelaksanaan makan minum tamu dan rapat kali kali tahun tahun pendapat kota pendapatan asli kota pai penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan makan minum saat olah raga (hari jumat) jayapura kali daerah ad) jayapura kali daerah tersedianya makanan dan minuman bulan bulan lbi3 ih8 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang kota kali pendapatan asli kota kali pendapatan daerah dilakukan jayapura banana daerah ad) jayapura keakaanaa anta |2a3 pom pening ketan secara canjpraaana aparatur nas pemeliharaan rutin berkala kendaraan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara kota unit pendapatan asli kota unit bea dinas operasional jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional jayapura unit daerah ad) jayapura unit ad) program peningkatan disiplin aparatur pendapatan pengadaan pakaian dinas beserta kota pendapatan asli kota perlengkapannya jumlah pakaian dinas yang diadakan jayapura still daerah ad) jayapura still parahendapatan pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan kota still pendapatan asli kota still asli daerah ol. jayapura daerah ad) jayapura ad) rep pai pen pss kar aparatur jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kota pendapatan asli kota pendapatan pendidikan dan pelatihan formal aparatur yang mengikuti pendiri pelatih orang orang asli daerah formal jayapura daerah ad) jayapura ad) kegiatan tersebut tambahkan pagu dari kegiatan sosialisasi perundang undangan pendapatan 200m bimbingan teknis implementasi peraturan jumlah peserta bimbingan teknis tentang implementasi kota pendapatan asli kota perundang undangan peraturan perundang undangan jayapura orang daerah pad) jayapura orang asi daerah pendapatan pendidikan dan pelatihan non formal jumlah aparatur yang terlatih kota orang pendapatan asli kota orang asti daerah jayapura daerah ad) jayapura ad) program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tan lina lt: ian binari: hti hari binari pendapatan meikota pendapatan asli kota kegiatan dirasionalkan menjadi realisasi kinerja skpd skpd yang disusun jayapura laporan daerah ad) jayapura laporan parah juta jumlah pelaporan keuangan semester yang diselesaikan kota pendapatan asli kota pendapatan kegiatan dirasionalkan menjadi penyusunan laporan keuangan semester pelapor ran yang di: laporan laporan asli daerah rasi jadi tepat waktu jayapura daerah ad) jayapura ad) juta penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun kota laporan pendapatan asli kota laporan bea kegiatan dirasionalkan menjadi usul pelapor: uang tanu por, uang tahun yang susu jayapura por, daerah ad) jayapura asa juta program peningkatan peran serta kepemudaan |i6 pertukaran pemuda antar negara dan provinsi jumlah peserta pertukaran pemuda antar negara dan kota orang dana otonomi kota orang dana otonomi siapkan tor provinsi jayapura khusus jayapura khusus pan jumlah peserta pembinaan paskibraka provinsi dan kota dana otonomi kota dana otonomi pembinaan paskibraka provinsi dan nasional nasional jayapura orang khusus jayapura orang khusus po) pam ending kat enurayajpemumbuuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda jumlah peserta pelatihan kewirausahaan pemuda orang orang pelatihan kewirausahaan bagi pemuda menuju kota kegiatan dana otonomi kota kegiatan dana otonomi siapkan tor pon tahun papua jayapura khusus jayapura khusus jumlah peserta pelatihan kewirausahaan bagi pemuda orang orang kegiatan kegiatan boom peng emban panik kegiatan dan manajemen olah raga peningkatan mutu organisasi dan tenaga jumlah pengurus organisasi dan tenaga keolahragaan yang orang dana otonomi kota orang dana otonomi keolahragaan mengikuti kegiatan peningkatan mutu kegiatan khusus jayapura kegiatan khusus pembinaan manajemen organisasi olahraga terlaksananya pembinaan manajemen organisasi olahraga kota organisasi siapa kota organisasi siapa siapkan tor dan pagu jayapura jayapura dirasionalkan pelatihan sertifikasi pelatih sepakbola lisensi jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan sertifikasi dana otonomi dana otonomi afc sepakbola lisensi nasional orang khusus orang khusus workshop focus group discussion fgd) jumlah orang yang mengikuti fgd pengembangan dan kota dana otonomi kota dana otonomi pengembangan dan pengelolaan ppp pengelolaan ppp jayapura orang khusus jayapura orang khusus pembinaan dan ama yaaa olahragagu dirasionalkan pembibitan dan pembinaan olahragawan jumlah atlet usia dini yang berbakatdan potensial yang orang dana otonomi kota orang dana otonomi pagu berbakat mendapatkan pembinaan dan pelatihan ppp papua hari khusus jayapura hari khusus rasionalkan menjadi peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi jumlah peserta kegiatan peningkatan kesegaran jasmani kota orang pana otonomi kota dana otonomi pagu dirasionalkan dan rekreasi jayapura khusus jayapura orang khusus pagu dirasionalkan ana ana kota orang dana otonomi kota dana otonomi siapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga jumlah peserta dan event kompetisi yang dilaksanakan jayapura kegiatan khusus jayapura orang khusus data kegiatan siapkan tor peningkatan sdm industri olahraga jumlah peserta peningkatan sdm industri olahraga kota orang dana otonomi kota orang dana otonomi siapkan data dan tor jayapura nata khusus jayapura khusus anggun bantuan peralatan olahraga klub olahraga tersedianya bantuan peralatan olahraga klub olahraga group pana otonomi group pana otonomi ol. khusus khusus pelaksanaan pupil wil tahun terlaksananya pelaksanaan pupil wil tahun orang siapa orang siapa l2n rep kai fan san keren olahraga pembangunan sarana dan prasarana olahraga jumlah sarana dan prasarana olahraga penunjang pon kota penunjang pon tahun yang terbangun lokasi siapa jayapura lokasi siapa . jumat, juni pagu pemeliharaan rutin berkala sarana dan dana otonomi dana otonomi mengalami perubahan menjadi rp. prasarana olahraga papua khusus papua khusus atau berkurang dari nilai pagu, sejumlah rp. rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana terlaksananya rehabilitasi dan renovasi sarana dan olahraga prasarana olahraga unit siapa unit siapa rehabilitasi gor cenderawasihrehabilitasi gor trikora untenol. pembangunan lapangan tenisprogram penyelenggaraan kompetisi pekan olahraga kejuaraan olahraga jumat, juni pagu penyelenggaraan test event pon tahun jumlah peserta dalam rangka test event pon tahun dana otonomi dana otonomi mengalami perubahan menjadi rp. papua peserta khusus papua peserta khusus po) atau berkurang dari nilai pagu, sejumlah rp. kegiatan ditunda plt. kepala dinas olahraga dan pemuda provinsi papua kepala sub bagian program (alexander k.y. kapita, st) budi sutiyoso nip. nip. o11. program upaya kesehatan masyarakat jumlah puskesmas catatan perubahan yang dibina unit dana unit dana po) kegiatan ini pembinaan akreditasi akreditasi merauke, kepulauan yapen, biak numfor, otonomi merauke, kepulauan yap en, biak otonomi mekanismenya melalui virtual numfor, mimika, yahukimo, asmat, puskesmas mimika, yahukimo, asmat, supiori khusus supiori khusus jumlah puskesmas (otsus) (otsus) yang diakreditasi unit unit ol. dana dana juni pertemuan koordinasi temuan kota jayapura oran otonomi kota jayapura ori otonomi p29u mengalami akreditasi ftp aka aan baba kapal heat khusus dapur rang khusus intai perubahan menjadi rp. "asi otsus) (otsus) jumlah kab kota dana dana pembinaan teknis merauke, kepulauan yapen, biak program pelayanan yang mendapatkan merauke, kepulauan yapen, biak numfor, otonomi numfor, mimika, sarmi, yahukimo, otonomi ol. primer pembinaan mimika, sarmi, yahukimo, asmat, supiori kabupaten khusus asmat, supiori kabupaten khusus pelayanan primer otsus) (otsus) program pengawasan obat dan makanan pagu disesuaikan dengan kebutuhan pon peningkatan pengawasan jumlah pengawasan dana dana catatan keamanan pangan dan pangan berbahaya kali khusus kali khusus perubahan bahan berbahaya yang dilakukan otsus) (otsus pagu kegiatan ini menjadi rp. dengan alasan karena melewati waktu pelaksanaan program pengembangan obat asli indonesia pengembangan jumlah tanaman dana dana standarisasi tanaman otonomi otonomi obat bahan alam obat yg. kan buah khusus buah khusus indonesia otsus) (otsus) jumlah obat dana dana pengembangan obat asli tradisional yang otonomi otonomi daerah dikembangkan dan jenis khusus jenis khusus perlu penjelasan dan tor. digunakan (otsus) (otsus) catatan perubahan workshop obat dana dana pagu kegiatan jumlah peserta yang merauke, jayawijaya, nabire, biak numfor, kota otonomi merauke, jayawijaya, nabire, biak otonomi ini menjadi rp. dan geser tradisional berbasis mengikuti workshop jayapura orang khusus numfor, kota jayapura orang khusus kegiatan lain setelah ay, otsus) (otsus) dikoordinasikan dengan kepala dinas lokasi akan menyesuaikan tor dana dana dan mekanisme penilaian penilaian pemanfaatan jumlah dokumen otonomi otonomi toga penilaian toga papua dokumen khusus papua dokumen khusus otsus) (otsus) juni pagu kegiatan agar dikonsultasikan kembali kepala dinas indikator dan target diperbaiki. pertemuan data jaringan jumlah peserta yan dana dana catatan informasi dan yang orang orang perubahan dokumentasi sp3t mengikuti pertemuan khusus khusus pagu kegiatan otsus) (otsus) mengikuti dengan waktu pertemuan untuk dilaksanakan sebanyak kali pertemuan pada trio ,dan laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vic. dinas kebudayaan dan pariwisata rencana kerja dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi papua tahun anggarurusan wajib bukan pelayanan dasar kebudayapendapatan pendapatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air jumlah jasa layanan berlangganan kota jayapura layanan asli daerah kota jayapura layanan asli daerah dan listrik listrik, air, telepon, transponder pad) (pad)ol. pad) (pad) head: pendapatan pendapatan 2l216 penyediaan jasa kebersihan kantor luas gedung dan halaman yang disediakan kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah ol. jasa kebersihan pad) (, pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penggandaan kota jayapura asli daerah kota jayapura asli daerah ol, lembar pad) lembar pad) pendapatan pendapatan jang jas penyediaan bahan bacaan dan peraturan jumlah bacaan dan peraturan perundang kota jayapura buku asli daerah kota jayapura buku asli daerah ol. perundang undangan undangan yang disediakan pad) (pad) pendapatan pendapatan penyediaan makanan dan minuman pelaksanaan penyediaan makan dan minum kota jayapura kei asli daerah kota jayapura asli daerah ol. kegiatan pad) kegiatan pad) pendapatan pendapatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar jumlah koordinasi dan konsultasi luar kota jayapura kali asli daerah kota jayapura kali asli daerah ol, daerah daerah yang dilakukan pad) (pad) |2ae kejora pening ketan sarana can prasarana) aparatur pendapatan pendapatan pengadaan kendaraan dinas operasional jumlah kendaraan yang diadakan asli daerah kota jayapura unit asli daerah pad) (pad) pendapatan pendapatan pengadaan perlengkapan gedung kantor jumlah pengadaan perlengkapan asli daerah kota jayapura unit asli daerah pad) (pad) pendapatan pendapatan pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan perlengkapan asli daerah kota jayapura unit asli daerah pad) (pad) pendapatan pendapatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan jumlah pemeliharaan kendaraan kota jayapura unit asli daerah kota jayapura unit asli daerah dinas operasional dinas operasional pad) (pad) program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu jumlah pakaian khusus yang diadakan kota jayapura still dana bagi kota jayapura still dana bagiprogram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan semar hemat pendapatan pendapatan penyusunan pelaporan prognosis realisasi jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran anggaran yang diselesaikan tepat waktuforum skpd provinsi papua jumlah peserta forum kota jayapura orang asli daerah kota jayapura orang asli daerah pad) (pad) program pengembangan nilai budaya nama kegiatan ganti dak non dak non menjadi peningkatan pemahaman pameran keliling museum jumlah pameran keliling yang lakukan sarmi kali fisik bop sarmi kali fisik bop terhadap benda benda budaya museum museum kegiatan ini sebagai acuan dana dana penyediaan data kebudayaan jumlah pendayagunaan naskah kuno nusantara otonomi kota jayapura kegiatan otonomi otsus) (otsus) dana dana lokasi perbaiki pemetaan struktur sosial masyarakat adat jumlah dokumen pemetaan hak adat otonomi otonomi wilayah adat mata wilayah adat jayawijaya dokumen khusus kota jayapura dokumen khusus lengkapi dengan tor (otsus) (otsus) koordinasi dengan skpd bpk dak non dak non pameran khusus dak) jumlah materi pameran jayapura kegiatan fisik bop jayapura kegiatan fisik bop ol. museum museum dak non dak non pemeliharaan sarana dan prasarana taman fisik bop fisik bop budaya dak) fasilitas yang memadai kota jayapura kegiatan taman kota jayapura kegiatan taman budaya budaya program pengelolaan kekayaan budaya hindi dana dana andi qiraat pan jumlah kegiatan fasilitas partisipasi perbaiki indikator |aag jis fasilitasi partisipasi masyarakat dalam masyarakat dalam pengolahan kekayaan jayapura, kota kegiatan otonomi jayapura, kota kegiatan otonomi olz pengelolaan kekayaan budaya budaya jayapura khusus jayapura khusus prioritas isi otsus) (otsus) dana dana nama kegiatan ganti dan monitoring dan pemeliharaan cagar budaya, jayapura, kota otonomi jayapura, kota otonomi sesuaikan |i6| pemilihan direktori lembaga budaya jumlah situs cagar budaya yang dipelihara gapura, kegiatan gapura, kegiatan sesuaikan dengan jayapura khusus jayapura khusus wilayah adat otsus) (otsus) prioritas perbaikan target dana dana survey potensi cagar budaya otonomi otonomi kabupaten kota jumlah data yang tersedia keerom data khusus keerom data khusus ol. otsus) (otsus) dak non dak non pemeliharaan koleksi museum negeri papua jumlah situs yang rawat jayapura jenis fisik bop jayapura jenis fisik bop ol museum museum program pengelolaan keragaman budaya dana dana festival seni kreasi papua jumlah peserta yang mengikuti festival seni kota jayapura orang otonomi kota jayapura orang otonomi kreasi papua khusus khusus otsus) (otsus) dana dana otonomi otonomi pagu potong kegiatan pesta budaya papua jumlah peserta yang mengikuti pesta budaya kota jayapura kabupaten khusus kota jayapura kabupaten khusus penyusunan rida (lomba seni anak, remaja dan lomba cerita jumlah peserta yang mengikuti lomba seni dana alokasi dana rakyat tingkat anak dan remaja wilayah anak, remaja dan lomba cerita rakyat tingkat kota jayapura umum kota jayapura po) po) pen gan kabupaten kabupaten umum adat anak dan remaja wilayah adat dana dana luas penulisan dan pencetakan kamus bahasa jumlah kamus bahasa daerah indonesia yang otonomi merauke otonomi daerah indonesia dicetak khusus khusus otsus) (otsus) dak non dak non workshop dan pelatihan muatan lokal seni fisik bop fisik bop budaya daerah dak) kilas budaya papua jayapura orang taman jayapura orang taman ol. budaya budaya dak non dak non fisik bop fisik bop festival seni pertunjukan tradisional dak) kilas budaya papua jayapura kegiatan taman jayapura kegiatan taman ol. budaya budaya program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dana dana jumlah peserta kabupaten kota yang ikut otonomi otonomi gita bahasa nusantara wilayah adat kegiatan gina bahasa nusantara jayapura kabupaten khusus jayapura kabupaten khusus pagu nol otsus) (otsus) penyusunan peraturan gubernur tentang dana dana. kegiatan jadikan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual bidang jumlah peraturan gubernur yang buat kota jayapura dokumen khusus kota jayapura dokumen khusus kegiatan kajian implementasi hak budaya oap bendawi dan non bendawi otsus) (otsus) kekayaan intelektual papua dana indikator belum lengkap, inventarisasi dan dokumentasi lembaga seni dana alokasi jayapura, keerom, alokasi pastikan indikator kegiatan isl apa seni jumlah buku cetakan umum panda buku terdiri dari indikator keluaran, upaya pali kapal hasil, capaian dan kelompok sasaran kegiatan program pengelolaan keragaman budaya dana dana prioritas diisi pembuatan film dokumenter kebudayaan otonomi otonomi tor papua jumlah film dokumenter yang dibuat jayapura khusus kota jayapura khusus otsus) (otsus) perbaikan target menjadi judul dak non dak non pergelaran dan pameran seni kreasi baru jumlah peserta yang terlibat dalam fisik bop fisik bop daerah pap pameran seni kreasi baru papua jayapura kabupaten taman jayapura kabupaten taman budaya budaya dana dana dokumentasi materi kesenian bidang tari dan jumlah dokumen materi kesenian bidang tari otonomi otonomi musik dan musik yang dibuat khusus kota jayapura dokumen khusus otsus) (otsus) urusan pilihan pariwisata program pengembangan pemasaran pariwisata lokasi disesuaikan dari hasil pelaksanaan pemilihan putera dana puteri boven digoel jumlah peserta pemilihan putra putri pariwisata dana alokasi alokasi |i5| pemilihan putera puteri pariwisata papua ujian pemilihan putra putri paris: kota jayapura orang umum kota jayapura orang hi) papua umum catat perubahan kegiatan tidak dapat dilaksanakan merauke, dana merauke, jayawijaya, dana jayawijaya, jas dukungan gan penguatan pada festival wisata jumlah kabupaten kota yang memperoleh jayapura, biak kabupaten otonomi jayapura, biak kabupaten otonomi ujung genus numfor, kota jayapura khusus numfor, kota jayapubana dana workshop pengembangan produk dan jumlah peserta workshop pengembangan otonomi pemasaran produk dan pemasaran kota jayapura orang otonomi kota jayapura orang khusus dana dana otonomi pengadaan bahan promosi jumlah bahan promosi yang diadakan kota jayapura otonomi kota jayapura lembar khusus lembar khusus bana dana pemilihan duta wisata indonesia jumlah peserta pemilihan duta wisata kota jayapura orang otonomi kota jayapura orang otonomi lansia khusus khusus program pengembangan destinasi pariwisata dana dana alokasi pelatihan pengelolaan akomodasi jumlah peserta pelatihan pengelolaan orang umum kota jayapura orang a'lokasi akomodasi umum bana dana pengembangan objek pariwisata unggulan jumlah sarana obyek wisata yang jayapura unit otonomi jayapura unit otonomi ol. dikembangkan khusus khusus dana dana pelatihan pengelola daya tarik wisata dtw) jumlah peserta pelatihan jayapura orang otonomi jayapura orang otonomi khusus dana penyusunan rencana induk pengembangan dana jumlah dokumen rida dan predasi otonomi pagu ditambahkan dari kegiatan pariwisata daerah rida) dan predasi kepariwisataan yang disusun kota jayapura dokumen otonomi kota jayapura dokumen khusus pesta budaya tentang kepariwisataan khusus ub, program pengembangan kemitraan bana dana pelatihan ekonomi kreatif jumlah peserta pelatihan ekonomi kreatif mimika orang otonomi kota jayapura orang otonomi target dikurangi dari khusus ub, dana dana pelatihan seni kerajinan tangan (anyam jumlah peserta pelatihan seni kerajinan tangan mimika orang otonomi kota jayapura orang otonomi target dari menjadi orang noken,gerabah,ukir) khusus khusus bana dana pengadaan ruang kreatif jumlah ruang kreatif yang diadakan kota jayapura unit otonomi kota jayapura unit otonomi ol, khusus ub, dana dana otonomi pagu ditambah kegiatan pelatihan pengadaan peralatan ruang kreatif jumlah alat ruang kreatif yang diadakan kota jayapura buah otonomi kota jayapura buah khusus pengembangan sdm kepariwisataan program pengembangan kapasitas bana dana pelatihan sertifikasi sdm bagi karyawan hotel jumlah orang yang mengikuti pelatihan ran otonomi dan restoran sertifikasi mimika orang otonomi kota jayapura orang khusus khusus dana dana pelatihan sdm bagi pemandu pariwisata jumlah pemandu wisata yang mengikuti mimika orang otonomi jayapura orang otonomi ol, pelatihan khusus khusus dana target dari menjadi jumlah orang yang mengikuti pelatihan dana otonomi orang pelatihan pengembangan sdm kepariwisataan mengemban spm jayapura orang otonomi jayapura orang khusus pagu tambahkan peng khusus kegiatan pengadaan peralatan ruang kreatif laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd lengan urusan bidang ben pemerintahan indikator kinerja program kegiatan catatan pol man dear maa dow parasoosmo| jisaazmas| |aasagosze| kegiatan ditunda kepala dinas kebudayaan dan pariwisata (yamin eya,, s.pd., m.ap (@) nip. nip. laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd senja perubahan skpd t vc. dinas kelautan dan perikanan rencana kerja dinas kelautan dan perikanan provinsi papua tahun anggaran indikator kinerja program pemerintahan kegiatan daerah dan sumber sumber program kegiatan pama ama pamer tata dapat ame dra beng ana urusan pilihan kelautan dan program pelayanan administrasi perkantoran dana dana penyediaan jasa surat amat alokasi alokasi menyurat jumlah surat yang disediakan papua surat umum papua surat umum ol. au) au) penyediaan jasa jumlah jasa layanan dana dana komunikasi, sumber berlanggananol. listrik, air, telepon, jayapura layanan umum kota jayapura layanan umum daya air dan listrik. transponder au) au) dana dana luas gedung dan halaman penyediaan jasa yang disediakan jasa papua lokasi papua lokasi ol. kebersihan au) au) lani dana dana penyediaan jasa perbaikan peralatan jugalah peralatan kerjakan banya unit lokasi papua unit alokasi ol. kerja diperbaiki umum umum au) au) dana dana |x0 penyediaan alat tulis jumlah jenis atk yang papua jenis lokasi papua jenis lokasi ol. au) au) dana dana penyediaan barang lokasi lokasi cetakan dan jumlah barang cetakan papua jenis papua jenis ol. penggandaan umum umum peng au) au) penyediaan komponen dana dana aoi instalasi jumlah komponen listrik papua, merauke, jayapura, biak numfor, kota buah alokasi papua, merauke, jayapura, biak numfor, buah alokasi ol. listrik penerangan yang disediakan jayapura umum kota jayapura umum bangunan kantor au) au) penyediaan peralatan dana dana jumlah peralatan dan alokasi alokasi gan perlengkapan perlengkapan papua unit umum papua unit umum ol. au) au) pelaksanaan penyediaan makan dan minum kegiatan kegiatan pelaksanaan makan minum kali kali dana dana penyediaan makanan tamu dan rapat papua tahun alokasi papua tahun alokasi dan minuman pelaksanaan makan minum umum umum saat olah raga (hari jumat) kali au) kali au) tersedianya makanan dan minuman bulan bulanai dki jakarta, merauke, jayawijaya dki jakarta, merauke, jayawijaya, jayapura, wni nabire, kepulauan yapen, biak numfor, puncak jayapura, nabire, kepulauan yapen, biak mati numfor, puncak jaya, paniai, mimika, jaya, paniai, mimika, sarmi, keerom, dana dana rapat rapat koordinasi jumlah koordinasi dan pegunungan bintang, yahukimo, tolikara lokasi sarmi, keerom, pegunungan bintang, lokasi dan konsultasi keluar konsultasi luar daerah ng, bas mappi asi pan kali yahukimo, tolikara, waropen, boven kali target disesuaikan dengan pagu daerah yang dilakukan waropen, boven digoel, mappi, asmat, supiori, mum digoel, mappi, asmat, supiori, mum mamberamo raya, mamberamo tengah, yalimo, au) mamre amo mamre tengah au) lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, ya, gan, deiyai, kota jayapura yal imo, lanny jaya, nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, kota jayapura pelaksanaan pembayaran orang orang honor bagi satpam bulan dana bulan dana penyediaan jasa alokasi alokasi pengamanan pelaksanaan uang makan papua orang umum papua orang umum ol: pai au) au) jumlah tenaga pengamanan orang orang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemeliharaan dana dana rutin berkala jumlah pemeliharaan alokasi alokasi kendaraan kendaraan dinas operasional papua unit umum papua unit umum ol. dinas operasional au) au) rehabilitasi dana dana sedang berat gedung luas bangunan yang direhab papua papua ol. umum umum kantor au) au) program peningkatan disiplin aparatur pengadaan pakaian dana dana jumlah pakaian dinasdinas beserta diadakan jayapura still (jemu kota jayapura still belum ol. perlengkapannya au) au) dana dana pengadaan pakaian jumlah pakaian kopipanda jayapura still yum kota jayapurjumlah aparatur yang alokasi alokasi mengikuti pendidikan dan dki jakarta, papua orang dki jakarta, papua orang pelatihan formal umum umum pelatihan formal au)laporan capaian dana dana capaian kinerja dan hari hemat alokasi alokasi it1 kinerja dan ikhtisar realisasi papua laporan papua laporan ol. ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun umum umum kinerja skpd yang au) au) penyusunan senja, dana dana adan perubahan jumlah dokumen papua papua ol. apbd dokumen umum dokumen umum au) au) dana dana forum skpd provinsi alokasi alokasi target menyesuaikan dengan papua jumlah peserta forum papua orang umum papua orang umum pagu au) au)e iri dana dana alokasi alokasi penyusunan sop jumlah dokumen papua dokumen umum papua dokumen umum ol. au) au) program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan kegiatan disetujui dalam merauke, jayapura, nabire, kepulauan yapen, dana. merauke, jayapura, nabire, kepulauan dana. pembahasan. patroli rutin perairan jumlah patroli rutin perairan biak numfor, mimika, mappi, asmat, kota kali yapen, biak numfor, mimika, mappi, kali penuh perban khusus khusus indikator dan satuan jayapura asmat, kota jayapura pagu rasionalkan dak fisik dak fisik pengadaan speed penugasan penugasan setujui dalam pengawasan sumber naa bidang ran bidang daya kelautan dan jumlah speed yang diadakan nabire, biak numfor, mimika unit kelautan nabire, biak numfor, mimika unit kelautan dak perikanan dak) dan dan akan perikanan perikanan rasi dak fisik dak fisik aan pembangunan garasi penugasan penugasan ena setuju dalam |i6| stage) speed bold volume garasi yang nabire, biak numfor, mimika bidang nabire, biak numfor, mimika bidang dak pengawasan sdk terbangun kelautan kelautan pagu dak) dan dan reslonaikan perikanan perikanan dak fisik dak fisik pengadaan peralatan penugasan penugasan kelompok masyarakat jumlah peralatan yang jayapura, nabire, kepulauan yapen, sarmi, bidang jayapura, nabire, kepulauan yapen, bidang pengawas diadakan mappi, asmat, kota jayapura unit kelautan sarmi, mappi, asmat, kota jayapura unit kelautan of, pokmaswas) (dak) dan dan perikanan perikanan program pengembangan budidaya perikanan pendampingan pada dana dana kegiatan disetujui dalam terlaksananya pendampingan papua, jayawijaya, jayapura, nabire, keerom, alokasi papua, jayawijaya, jayapura, nabire, alokasi kelompok tani kelompok tani dan kota jayapura kelompok umum keerom, kota jayapura kelompok umum pembahasan pembudidaya ikan pp, can kapal pp, kapal pp, pagu rasionalksarana paniai, mimika, sarmi, keerom, pegunungan dana dana produksi jumlah kelompok penerima bintang, yahukimo, tolikara, waropen, boven otonomi otonomi kolam keramba bantuan digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo kelompok khusus jayapura, nabire, paniai, kota jayapura kelompok khusus masyarakat raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, otsus) (otsus) nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, kota jayapura bantuan prodi jumlah kelompok jayapura, nabire, kepulauan yapen, kota otonomi jayapura, nabire, kepulauan yapen, kota otonomi a01 kepada pembudidaya pembudidaya yang menerima jayapura, nabire, kupu peri, gapura, nabire, kepulauan vapen, hi) hi) jayapura kelompok khusus jayapura kelompok khusus bandeng bantubibit ikan paniai, mimika, sarmi, keerom, pegunungan dana dana dan pakan kepada bintang, yahukimo, tolikara, waropen, boven alokasi alokasi png pembudidaya air kelompok pembudidaya digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo kelompok umum jayapura, kota jayapura kelompok umum target menjadi kelompok tawar raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, au) au) nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, kota jayapura pantai evaluasi pengembangan otonomi otonomi kegiatan disetujui dalam kepulauan yapen, biak numfor, supiori kegiatan kepulauan yapen, biak numfor, supiori kegiatan pembahasan budidaya rumput budidaya rumput laut khusus khusus pagu rasionalkan laut otsus) (otsus)pp.engadaan sarana dana dana produksi keramba jumlah kelompok alokasi alokasi pembudidaya ikan penerima jayapura, biak numfor, paniai jayapura, kota jayapura jaring apung untuk keramba jaring apu kelompok umum kelompok umum pembudidaya ikan jaring apung au) au) papua, merauke, jayawijaya, jayapura, (oa merata jaa dngan, nai nabi, keluar yapen, nur, paniai kaka sarmi keerom, pegunungan dana puncak jaya, paniai, mimika, sarmi, dana pengembangan calon jumlah calon induk ikan bintang yahukimo tolikara waropen boven alokasi keerom, pegunungan bintang, yahukimo, alokasi ekor tolikara, waropen, boven digoel, mappi, ekor ol, induk ikan unggul unggul digoel, mappi, asmat, supiori, mamberamo umum umum asmat, supiori, mamberamo raya, raya, mamberamo tengah, yalimo, lanny jaya, au) mamre yati lanny au) nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, deiyai, kota mamberamo tengan, yalimo, lanny jaya, jaya ira nduga, puncak, dogiyai, intan jaya, kapal deiyai, kota jayapura pangan pangan kegiatan disetujui dalam pengembangan jumlah pembudidaya yang bidang bidang pembahasan budidaya rumput kepulauan yapen, biak numfor, supiori kepulauan yapen, biak numfor, supiori pagu laut dikembangkan kelompok kelautan kelompok kelautan rasionalkan lan perikanan perikanan libatkan bappeda program pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap dana dana ann pendampingan pada jumlah kelompok yang merauke, jayapura, nabire, mimika, supiori, kota otonomi merauke, jayapura, nabire, mimika, otonomi kegiatan disetujui dalam mbak tani lal mendapat pendampingan jayapura kelompok akan khusus supiori, kota jayapura kelompok akan khusus udi rasionalkan pel 'gap otsus) (otsus) jumlah kelompok nelayan yang terlatih dalam dana dana kegiatan disetujui dalam pelatihan otonomi otonomi menangkap ikan dengan merauke, kota jayapura merauke, kota jayapura pembahasan penangkapan ikan kelompok khusus kelompok khusus ana menggunakan teknologi otsus) (otsus) pagu rasionalkan penangkapan yang modern monitoring ppi se terlaksana monitoring ppi merauke, jayapura, nabire, biak numfor, oam merauke, jayapura, nabire, biak numfor, oam kegiatan disetujui dalam pembahasan apa kab kota se papua mimika, waropen, mappi, asmat kabupaten khusus mimika, waropen, mappi, asmat kabupaten khusus pagu rasionalkan agu rasi otorisasi perahu merauke, jayapura, nabire, kepulauan yapen, dana merauke, jayapura, nabire, kepulauan dana nelayan armada jumlah kelompok penerima biak numfor, mimika, sarmi, waropen, mappi, otonomi yapen, biak numfor, mimika, sarmi, otonomi kapal kecil bantuan asmat, supiori, mamberamo raya, kota kelompok khusus waropen, mappi, asmat, supiori, kelompok khusus jayapura otsus) mamberamo raya, kota jayapura otsus) dana dana pena bantuan sarana kegiatan disetujui dalam jumlah kelompok penerima otonomi otonomi penangkapan ikan bantuan jayapura, nabire, biak numfor, sarmi kelompok khusus jayapura, nabire, biak numfor, sarmi kelompok khusus pembahasan rumpun) ub, ub, pagu rasionalkan fasilitasi pelayanan dana dana perizinan dan jumlah perizinan perikanan merauke, jayapura, nabire, biak numfor, otonomi merauke, jayapura, nabire, biak numfor, otonomi kegiatan disetujui dalam pembahasan pengendalian usaha tangkap yang dikeluarkan mimika, sarmi, waropen dokumen khusus mimika, sarmi, waropen dokumen khusus pagu rasionalkan perikanan tangkap otsus) (otsus) dana dana pena restoring ikan kegiatan disetujui dalam jumlah benih ikan yang otonomi otonomi perairan umum dan disebarkan jayawijaya, jayapura, paniai ekor khusus jayawijaya, jayapura, paniai ekor khusus pembahasan danau ub, ub, pagu rasionalkan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dak fisik dak fisik itn penugasan penugasan pena rehabilitasi unit ran kegiatan disetujui dalam tersedianya sarana dan jayapura, nabire, biak numfor, mimika, sarmi, bidang jayapura, nabire, biak numfor, mimika, bidang pengolahan ikan upi prasarana kota jayapura unit kelautan sarmi, kota jayapura unit kelautan pembahasan skala kecil dak dan dan pagu rasionalkan perikanan perikananmen mma program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar dak fisik dak fisik pengadaan sarana penugasan penugasan produksi keramba tersedianya sarana dan jayapura, nabire, biak numfor, mimika, supiori, bidang jayapura, nabire, biak numfor, mimika, bidang jaring apung untuk prasarana kota jayapura unit kelautan supiori, kota jayapura unit kelautan of, pembudidaya ikan dan dan perikanan perikanan program pengembangan data dan informasi jumlah buku data statistik penghimpunan data perikanan gan kelautan yang buku dana buku dana kegiatan disetujui dalam statistik perikanan dan terhimpun papua papua pembahasan umum umum ana kelautan orang au) orang au) pagu rasionalkan perjalanan pengumpulan data hi) tahun tahun program peningkatan mutu produksi nelayan, pengelolaan dan pemasaran ekspor dan promosi jumlah pelaksanaan kegiatan dana dana kegiatan disetujui dalam investasi kelautan promosi hasil perikanan dki jakarta kegiatan khusus dki jakarta kegiatan khusus pembahasan dan perikanan papua ub, ub, pagu rasionalkan lomba masak serba jumlah kegiatan lomba dana. dana. kegiatan disetujui dalam ikan tk. provinsi dan maka sea ikan dki jakarta, jayapura kegiatan khusus dki jakarta, jayapura kegiatan khusus pembahasan nasional otsus) (otsus) pagu rasionalkan dana dana kegiatan disetujui dalam pelatihan pengolahan jumlah kelompok usaha hasil alokasi jayawijaya, jayapura, mimika, kota alokasi hasil perikanan olahan yang terlatih jayawijaya, jayapura, mimika, kota jayapura kelompok umum jayapura kelompok umum pembahasan pagu rasionalkan au) au) kegiatan disetujui dalam pembahasan pagu rasionalkan pena pegal jumlah sarana dan prasarana merauke, jayawijaya, jayapura, biak numfor otonomi otonomi pem j2e pengolahan dan pemasaran merauke, jayawijaya, jayapura, biak numfor, unit jayapura, nabire, mimika, kota jayapura unit pemasaran bagi untuk nelayan mimika, keerom, kota jayapura khusus khusus nelayan otsus) (otsus) catatan perubahan target menjadi unit pelaksanaan, ari jumlah pelaksanaan kegiatan dana dana kegiatan disetujui dalam hari nusantara dan dki jakarta, kota jayapura kegiatan dki jakarta, kota jayapura kegiatan pembahasan nusantara dan haryana khusus khusus pagu rasionalkan haryana, agu rasi program optimalisasi dan pembangunan prasarana perikanan tangkap dana dana pena merauke, jayapura, nabire, biak numfor, kegiatan disetujui dalam penunjang kegiatan jumlah kegiatan penunjang merauke, jayapura, nabire, biak numfor, alokasi alokasi ppi kab kota optimalisasi ppi kab kota mimika, waropen, mappi, asmat, kota jayapura kegiatan umum mimika, waropen, mappi, asmat, kota kegiatan umum pembahasan au) jayapura au) pagu rasionalkan laporanrenjaskpd renjaperubahan.htm?kodeskpd |
lampiran peraturan walikota ternate nomor tahun tanggal tentang rencana kerja perangkat daerah kota ternate tahun daftar rencana kerja perangkat daerah (senja pd) pemerintah kota ternate tahun melo satuan kedua perawatatpaamai) mamak kemana simas ketahanan engan kota tempat a0near000) dinas koperasi dan usaha keci menengah kota teratas simas pertama kota ternate ito panas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tempat paginas kebakaran ota tempat ega oassrasoo tajinastngkangan hidup kota teammate in joins komunikasi informatika dan persandian kota tempat soe too hialpadan penanggulangan bencana daerah kota tamat sang tia ekrettat daerah kota tempat: baganpemermtahan ajo pagan perekonomian info hijo akan bina aamiiswasi pembangunan bisa ilinepetorat daerah kota tempat sao 'aofsaan ots pamong praja kota tempat sapaan anfoias tenaga ena kota tempat aa dinas pembicaraan perempuan dan perlindungan anak kota tempat ara padan perencanaan pembangunan penekan pengembangan daerah kota tempat trantsooooo| an adan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tempat tas jalan kepegawaian pengembangan sumberdaya manusia daerah kora ternate asas oon trileadan pengelolaan pajak dan tembus daerah kota tempat eos "ealpadan pesawat bangsa dan politik kota tempat soo maafkecamatan ternate utara soo kan kecamatan ternate tengah maefkecamatan ternate selatan dan kecamatan ternate barat lag kecamatan pulau ternate kecamatan pulau batang dua sanggar kegiatan belajar doa plt. walikota ternate, kes asisten pengembangan ekonomi pembangunan ads men |
dokumen rencana strategis utd tpa sampah regional. provinsi ntb tahun provinsi nusa tenggara barat daftar isi halaman judul .ocoooooooooc.o.o woman daftar si.oooooooooooooorooo womnnnnnnnnnnnnnnnnannannnanannnnannanannnanananananannnannaananaaaana daftar camat .ooooocooco.o.o womnnnnnnnnnannnnnnnnannannannannnnannnanannannannannanannanaaana, daftar tabel.o.o.cbooo.co.o.ooo woo wommmennnnnnnannnnnnnnannnannannnnnnannnnnnnanananannnann daftar lampiran.o.ooooooocooroo woo wmmnnnnnnnnanannananananananaanaaaaaaaaaaaan kata pengantar .e.ooooooooooo woomowomnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnannnanananaannannnaaan latar bela kang.o.oooocooooooocooroomomoomnanananananananaanaanaaanananananaaaaaan tujuan rencana strategis.oooooooooooooco.oo.o.o woommnananunnanannannnannnannnnannannan dasar hukum penyusunan rencana strategis .ooo.ooooco.oo.oo.omomnunnanananan03 sistematika penyusunan rencana strategis.oooooooooooo oom profil utd tpa sampah regional.e.ooooooo.cbooo.oooomooomoomonnaanaaa tugas pokok dan fungsi .oooocorooooo wo.ooommnnnnnnnnnnannnannnnaannnananaa layanan utd tpa sampah regional.i.v.o.oooocooooo.o.oo.o.o.o. wooommnnnananaanana kinerja utd tpa sampah regional tahun .o.v.oorooooooo.oo.ooo.oo.kolom bab iii visi, misi, tujuan dan sasaran. o.oorlog.o.voor.o oma visi dan si.o.ooooooocococowo.woo wmnnnnnnnnnannnnannanannnnnannnnnannnnannnnnannnlnnnlanaana. tujuan utd tpa sampah regional.o.oooooooooooo.ooo.o.o.oo#. woommmmennnnnannannnnnan sasaran utd tpa sampah regional .e.oooooooco.co.ooo.o.ooo maan bab strategi dan arah kebijakan. voroocooororomromonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnnnnnana analisa aspirasi stakeholder inti .ooooooocooocooocoooooomaaaananananaana analisa slot w.o.o.rooococcooro.o.o ommmnnnnnnnnnnnannanannannnnnnannannnnannannnannannnannsnnnananannnnannanama analisa town we. oorooococo.cororoccmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnannannnnnsnnnnannananannannanannananannansansnnnnanananananana bab rencana program dan kegiatan cooooononneenn nan nnnnnnnnnnnannnnnannnannannnnnnnaann bab proyeksi finansial.o.ooooorooro.roorowoomnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnannanannnannnananan estimasi pendapatan .ooooroocoooooomananaanananananaanananaaanaananaaaaa rencana anggaran.ooooooooooooooooomnnnnnnnnnnnannnnnannanannnananannaannaann rencana pendanaan .ooooooooooooco wonunnnnnnnnnnnannnanannnannnannnannnnannanannnananananananana bab gambaran umum profil utd tpa sampah regional utd tempat pemrosesan akhir tpa) sampah regional provinsi ntb mulai beroperasi sejak dengan kegiatan open dumping. berlokasi dusun kebon kongo, desa suka makmur, kecamatan gerung, kabupaten lombok barat dengan total luasan area dan jalan ismail marzuki, mataram. kemudian pada tahun diterbitkan kelayakan lingkungan atas kegiatan ini melalui keputusan bupati lombok barat nomor: blh tentang kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan tpa kebun kongo desa suka makmur kecamatan gerung kabupaten lombok barat pada tanggal november tahun dilakukan kesepakatan berlhk: nomor: tahun nomor: dlh. xit tentang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional. mengikuti hal tersebut dilakukan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjappl.dialek nomor: d dlh nomor: .a dlh tentang pengembangan tempat pemrosesan akhir tpa) sampah regional provinsi nusa tenggara barat yang juga diterbitkan tanggal januari kemudian pada tanggal januari melalui surat keputusan gubernur ntb nomor tentang penunjukan tpa sampah regional kabupaten lombok barat dan kota mataram provinsi nusa tenggara barat. dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa pengelolaan tpa regional tersebut dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi nusa tenggara barat. tahun dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi nusa tenggara barat melakukan kajian pengelolaan biogas dan lindi tpa regional kebon kongo provinsi nusa tenggara barat, kajian tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi mengenai pengelolaan lingkungan pada tahap operasional tpa. (bi rencana strategis utd tpa sampah regional tahun kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi nusa tenggara barat dengan yayasan forest for life indonesia nomor dpmptsp tanggal oktober tentang kerjasama pengelolaan sampah organik provinsi nusa tenggara barat dengan memanfaatkan teknologi dikonversi: perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi ntb dinas lingkungan hidup dan kehutanan) dengan yayasan forest for life indonesia ffi) tanggal april tentang pengolahan sampah organik provinsi nusa tenggara barat dengan memanfaatkan teknologi dikonversi. fasilitas pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan teknologi dikonversi black soldier fly bsf) ini berada jalan gora dusun bebas desa lingkar kecamatan lingkar kabupaten lombok barat provinsi nusa tenggara barat. pada november terbit rekomendasi kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi nusa tenggara barat tentang kelayakan lingkungan kegiatan pembangunan pusat pengolahan sampah terpadu post) leher, desa nuwun mas, kecamatan sepotong, kabupaten lombok barat, provinsi nusa tenggara barat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang nomor plh dll kemudian, pada desember terbit keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi ntb nomor xii kkl dpmptsp tentang kelayakan lingkungan hidup rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan pusat pengolahan sampah terpadu post) leher dinas pekerjaan umum dan penataan ruang provinsi ntb. struktur organisasi tpa sampah regional berdasarkan peraturan gubernur nusa tenggara barat30 tahun adalah sebagai berikut rencana strategis utd tpa sampah regional tahunkepala balai kelompok jabatan fungsional sub bagian tata usaha seksi pengolahan dan seksi pengembangan dan pemrosesan akhir pemberdayaan masyarakatnyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah dan fungsi untuk melakukan pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya dan mengupayakan pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat bermanfaat. layanan tpa regional layanan tpa sampah regional terdiri dari beberapa pelayanan yaitu sebagai berikut. tabel jenis kegiatan utd tpa sampah regional layanan kegiatan landfill sampah dan limbahrencana strategis utd tpa sampah regional tahun layanan kegiatan setiap hari!. penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun lb3) akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan pengelolaan limbah yang berlaku. pengelolaan limbah limbah merupakan limbah yang tidak dapat dilakukan pengolahan (reuse maupun reduce). pengelolaan limbah meliputi pengangkutan dan pengolahan. kegiatan pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan industri pakan ternak berbasis larva atau margot dari lalat tentara hitam heretik bsf lucent, sp) menggunakan teknik dikonversi. pusat daur ulang sampah dan daur ulang sampah dan limbah dilakukan dengan lb3 pemilahan, pengolahan dan pemanfaatan melalui reduce, reuse, recycle, recovery) mengolah sampah menjadi bahan bakar atau energi melalui pengolahan sampah menjadi pembuatan srf rdf, pirolisis, gasifikasi, plt sa, energi waste energy) pemanfaatan biogas, dan lain lain pusat edukasi dan wisata pemanfaatan untuk edukasi lingkungan dan agrowisata lingkungan hidup dan kehutanan kinerja utd tpa sampah regional tahun aspek pelayanan tabel kinerja utd tpa sampah regional tahun capaian pelayanan pelayanan sampah terkelola (ton tahun) total sumber kajian pengelolaan biogas dan lindi tpa regional kebon kongo, dari tabel diketahui bahwa jumlah sampah yang dikelola dari tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan oleh berkurangnya aktivitas masyarakat akibat pembatasan kegiatan pada masa pandemic covid peraturan menteri puprencana strategis utd tpa sampah regional tahun tabel sampah yang diolah oleh utd tpa sampah regional tahun capaian pelayanan (ton) (ton) sampah regional refuse derived fuel rdf) solid recovered fuel srf) imeenerotorsampah a86 |o.| bsftpst regional linear | unse neo tabel memperlihatkan bahwa sudah ada usaha yang dilakukan oleh utd tpa regional provinsi ntb untuk mengurangi sampah yang masuk area landfill, dengan melakukan pengolahan sampah dengan waste energy (rdf srf), insinerator dan dikonversi dengan black soldier fly sebanyak ton pada tahun dan ton pada tahun belanja belanja tpa sampah regional tahun dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel belanja utd tpa sampah regional tahun feeanategasi) jasa aje seram belanja modal peralatan dan mesin belanja modal gedung dan peralatan jaringan, dan irigasi sumber data keuangan rencana strategis utd tpa sampah regional tahun kinerja aspek sdm ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan kinerja tpa sampah regional. berikut dapat dilihat perkembangan ketersediaan sumber daya manusia yang dimaksud berdasarkan jumlah ketenagaan pada tpa sampah regional tahun tabel ketersediaan sdm utd tpa sampah regional tahun tahun tingkat pendidikan ada sda bos doa lado boo jomsmtsesama ismisetmam poo 000000obo oo| dsmarsmgsnteraan das jsmisamamr sumber data kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat bahwa komposisi jumlah pekerja tenaga yang berjumlah lebih banyak dibandingkan jumlah asn. hal ini dikarenakan, kegiatan tpa sampah regional lebih banyak membutuhkan pekerja lapangan. rencana strategis utd tpa sampah regional tahun kinerja aspek sarana dan prasarana tpa sampah regional senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salahsarana dan prasarana tpa sampah regional: tabel sarana prasarana utd tpa sampah regional sarira vol satuan diteror aiteserdantscnaton tetua dapo amat ben ptomertengtan iseng towmpammgommensat dosa rencana strategis utd tpa sampah regional tahun sarira vol satuan (|shorcomerotik gedung semata sumber data aset rencana strategis utd tpa sampah regional tahun bab iii visi, misi, tujuan dan sasaran visi dan misi visi visi tempat pemrosesan akhir tpa) sampah regional provinsi ntb dalam rencana strategis tahun adalah terwujudnya tata kelola sampah yang berkelanjutan menuju ntb gemilang difisinisi operasional mewujudkan tpa sampah regional provinsi ntb dalam pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan pengurangan sampah semaksimal mungkin melalui pemanfaatan sampah dengan teknologi pengolahan tepat guna secara terintegrasi. menuju ntb gemilang. misi untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut tpa unggul meningkatkan profesionalisme dan mutu sumber daya utd tpa sampah regional provinsi ntb tpa mantap meningkatkan standar pelayanan utd tpa sampah regional provinsi ntb tpa lengkap meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah utd tpa sampah regional provinsi ntbmisi utd tpa misi rpm ntb kebijakan renstra dinas ialah regional lhk ntb provinsi ntb misi ntb asri dan| terwujudnya daya tpa unggul lestari melalui dukung dan daya tampung ihakatk pengelolaan sumber lingkungan yang menang daya alam dan berkualitas serta profesionalisme dan lingkungan yang sumber daya hutan yang mutu sumber daya berkelanjutan lestari tempat pemrosesan akhir sampah meningkatkan kinerja regional provinsi pengelolaan sampah rencana strategis utd tpa sampah regional tahun kebijakan renstra dinas misi utd tpa misi rpm ntb sampah regional lhk ntb provinsi ntb tpa mantap meningkatkan standar pelayanan tempat pemrosesan akhir sampah regional provinsi ntb tpa lengkap meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir sampah regional provinsi ntb tujuan utd tpa sampah regionaltempat pemrosesan akhir sampah regional provinsi ntb adalah sebagai berikut terwujudnya sumber daya tempat pemrosesan akhir sampah regional provinsi ntb yang berkualitas meningkatnya mutu pelayanan pemrosesan tempat pemrosesan akhir sampah regional provinsi ntb terwujudnya kepuasan pelanggan dan penambahan mitra kerja rencana strategis utd tpa sampah regional tahun daftar gambar.o.o.rooooc oo. mennannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannanlnlsaa gambar diagram kartesius analisa slot utd tpa sampah regional.ooo.o iii sasaran jangka menengah utd tpa sampah regionaltempat pemrosesan akhir sampah regional provinsi ntb sebagaimana tertuang pada tabel adalah sebagai berikut rencana strategis utd tpa sampah regional tahun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah utd tpa sampah regional tahun target kinerja tujuan sasaran kaka satuan pic tujuan sasaran terwujudnya sumber meningkatnya persentase sdm yang kasual. tat baya tempat kualitas sumber daya berkompeten pemrosesan akhir manusia sampah regional terselenggaranya tingkat kinerja blue tpa score kepala utd tpa provinsi ntb tata kelola organisasi sampah regional prov. ntb sampah yang baik regional meningkatnya mutu berkurangnya jumlah persentase sampah yang kepala utd tpa pelayanan tempat sampah yang urug diolah pusat pengolahan regional pemrosesan area landfill sampah tpa sampah akhir sampah regional regional provinsi ntb meningkatnya jumlah jumlah rata rata sampah ton hari kepala utd tpa rata rata harian yang masuk tpa sampah regional sampah yang kelola regional terwujudnya kepuasan persentase tingkat kepuasan kepala utd tpa pelanggan dan meningkatnya pelanggan sampah regional penambahan mitra kepuasan pelanggan pelangi kerja meningkatnya jumlah mitra kerjasama institusi pe kerjasama pengolahan sampah perusahaan kepala aki pengolahan aman region sampah tpa sampah regional meningkatnya jumlah jumlah sarira pengelolaan sarana dan prasarana sampah landfill, ipl, test kepala tpa sampah regional rdf srf, instalasi biogas, unit aman region provinsi ntb yang pirolisis, plastic block) memenuhi standar landfill sampah landfill sampah sampah dan limbahenerapan persentase penutupan dan kepala utd tpa pengurusan santer pemadatan sampah regional dalam pemrosesan akhir sampah terpenuhinya kualitas pengolahan lindi kepala utd tpa bakumutu air lindi pemenuhan baku mutu sampah regional air lindi) berkurangnya emisi persentase penanganan kepala utd tpa gas rumah kaca dari gas sampah regional area landfill landfill limbah terwujudnya prosentase enkapsulasi kepala utd tpa pemrosesan akhir dan penimbunan residu sampah regional residu insinerator limbah lb3 yang aman bagi lingkungan prosentase inertisasi kepala utd tpa limbah sampah regional prosentase limbah kepala utd tpa yang ditimbun memenuhi sampah regional uji telp insinerator limbah perangkatnya lb3 prosentase kepala utd tpa medis medis dari pusat pengangkutan limbah sampah regional pusat pelayanan medis layanan kesehatan insinerator limbah yang masuk dalam area layanan sekolahnya lb3 prosentase volume kepala utd tpa medis dari pusat limbah medis yang sampah regional pas pelayanan dikelola sesuai dengan kesehatan kapasitas insinerator industri pakan ternak sekolahnya sampah prosentase sampah kepala utd tpa organik menjadi organic yang diolahdengan dikonversi pakan ternak dengan dikonversi bsf) prosentase larva kepala utd tpa margot yang menjadi sampah regional pakan ternak jumlah jenis produk jenis kepala utd tpa memenuhi sni pakan sampah regional ternak pusat daur ulang fasilitas pengomposan sampah dan lb3 sekolahnya sampah prosentase dari sampah kepala utd tpa organik menjadi organik yang dijadikan sampah regional kompos kompos jenis produk kompos jenis kepala utd tpa yang memenuhi standar sampah regional sni fasilitas pengolahan sampah bernilai ekonomis berkurangnya persentase sampah kepala utd tpa sampah anorganik daurulang yang discover sampah regional yang diurus landfill fasilitas pembuatan paving block berkurangnya persentase sampah daur kepala utd tpa sampah anorganik ulang yang dijadikan sampah regional yang diurus paving block landfill produk dihasilkan jenis kepala utd tpa memenuhi sniusat daur ulang fasilitas pengolahan oli bekas limbah tersedianya persentase volume oli kepala utd tpa layanan pengolahan bekas yang didaur ulang sampah regional limbah fasilitas pengolahan aki bekas tersedianya persentase aki bekas kepala utd tpa layanan pengolahan yang didaur ulang sampah regional limbah pengolahan sampah fasilitas rof srf menjadi energi waste energy) meningkatnya jumlah produk rdf srf ton hari kepala utd tpa bauran energi dari yang dihasilkan sampah regional sampah fasilitas pirolisis meningkatnya jumlah sampah ton hari kepala utd tpa bauran energi dari anorganik yang diolah sampah regional sampah menjadi bahan bakar fasilitas pembangkit listrik tenaga biogas meningkatnya persentase biogas yang kepala utd tpa bauran energi dari diolah menjadi listrik sampah regional sampah pusat edukasi dan tersedianya sarana terbangunnya dan lokasi kepala utd tpa wisata lingkungan edukasi lingkungan beroperasinya pusat sampah regional hidup dan kehutanan hidup dan edukasi dan wisata kehutanan lingkungan hidup dan kehutanan kepuasan pelayanan kepala utd tpa sampah regional rencana strategis utd tpa sampah regionalutd tpa sampah regionalutd tpa sampah regionalharapan kekhawatiran stakeholders inti pelanggan pelayanan bermutu dengan tarif terjangkau pelayanan cepat, ramah proaktif akses layanan sulit pelayanan berbasis online terjadi down error sistem yang tidak segera ditangani sarana prasarana aman dan layanan prima tidak optimal nyaman sumber daya penghasilan tidak manusia karyawan peningkatan kesejahteraan proporsional dengan beban kerja terbatasnya pengembangan peningkatan kompetensi kompetensi pengelolaan tidak optimal lingkungan kerja aman dan dan atau budaya kerja kurang nyaman baik rencana strategis tpa sampah regional tahun komponen harapan kekhawatiran stakeholders inti peningkatan koordinasi dalam tata kelola organisasi kurang pelaksanaan pekerjaan baik pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan pemprov ntb, dinas yang bermutu kepada masyarakat kualitas pelayanan rendah lingkungan hidup dan memberi duk dal kehutanan prov. memberi dukungan dalam upaya ntb) meningkatkan kebersihan jenis pelayanan terbatas lingkungan masyarakattempat pemrosesan akhir tempat pemrosesan akhir tpa) sampah regional tpa) sampah regional pelayanan berbasis online) landfill, bsf, dan lokasi tpa)) mitra kerjasama instansi memperpendek alur birokrasi pemerintah dan swasta) pengajuan kerjasama (layanan terjadi down error sistem kerjasama secara online) yang tidak segera ditangani pelayanan bermutu dengan tarif terjangkau akses layanan sulit pelayanan cepat, ramah dan proaktif institusi pendidikan memperpendek alur birokrasi teknik lingkungan, pengajuan penelitian magang teknik sipil, (fasilitasi akses kesehatan penelitian magang) masyarakatmengikuti perkembangan perkembangan teknologi terbaru teknologi terbaru supplier penyedia pembayaran tepat waktu keterlambatan pembayaran barang dan jasa kso spesifikasi bahan alat yang kesalahan spesifikasidan ancaman (f#area?s) yang secara sistematis menentukan posisi organisasi saat ini. rencana strategis tpa sampah regional tahun rapid maintenance growth kekuatan kelemahan tum around konglomerat giurella diversification nice concentric diversifikasi defensif diversification rencana strategis tpa sampah regionalirencana strategis tpa sampah regional tahuntpa sampah regional provinsi ntb, maka dapattpa sampah regional ditampilkan pada tabel berikut ini: tabel analisa faktor internal kekuatan kelemahan strength?) weaknessketerbatasan kapasitas area landfill pelaporan kinerja keuangan institusi yang sampah pada tpa sampah regional baik dan telah diaudit inspektorat pada provinsi ntb (saat ini over capacity). tahun terakhir sebagai lembaga upt memiliki mendapatkan dukungan dana dari apbn keterbatasan dalam mengelola sedang dalam proses pengadaan lahan keuangan, optimalisasi aset, melakukan untuk pengembangan tpa sampah kerjasama bisnis dan kontrak regional provinsi ntb pengadaan jangka panjang telah beroperasinya unit rdf sejak tahun belum memiliki perencanaan kebutuhan dan kompetensi sdm yang memadai sedang berlangsung unit produksi biogas sesuai kebutuhan sejak tahun dan sedang dilakukan uji4. target realisasi belanja yang dapat coba menggunakan tabung biogas (potensi dioptimalkan dari berkisar pada m? tahun). dari total anggaran tahunan dalam sedang berjalan proyek kerjasama dengan| tahun terakhir pln persero) uiw ntb belum tersedia kajian detail sedang berjalan kerjasama pengolahan pengembangan layanan bisnis sebagai sampah menjadi energi dengan basis referensi implementasi. rencana strategis tpa sampah regional tahun daftar tabel tabel jenis kegiatan utd tpa sampah regional tpa sampah regional.cbooo tabel kinerja utd tpa sampah regional tahun .oooooooooooo.co.ooo tabel sampah yang diolah oleh utd tpa sampah regional tahun .i.i.o.i.i. tabel belanja utd tpa sampah regional tahun .orerleexrvereerennennronnenennnnnnnnnnnnnan tabel ketersediaan sdm utd tpa sampah regional tahun .cocoon.o.ooo tabel sarana prasarana utd tpa sampah regional.ooooococoocooco.ooooosantabel analisa faktor internal.ooooooooooooo tabel tujuan dan sasaran jangka menengah utd tpa sampah regional tahun .o.r.oco.coco.coo.coo.cbooo mana tabel analisa aspirasi stakeholders inti.o.oooooooooooooooooooowoooommmnannnanananan tabel analisa faktor internal.oo.o.oooooooocoocooco.o.oo woo wom nana tabel analisa faktor external .e.oooooooco.ooo. wooomowooomnnanannnnenannnnnnannnnnnann tabel pembobotan kekuatan sipengery.oro.ranennenennenennnn anna tabel pembobotan kelemahan we@ ness) irinn nana nona nana tabel pembobotan peluang oppo huni). were nona onn ena nana tabel pembobotan ancaman tape@p).ini nina nan nonton anon one tabel matriks analisa town .o.o.oooooooo.co.o.o.voodoo wo.mo woo mna tabel strategi dan arah kebijakan utd tpa sampah regional tahun . tabel rencana program dan kegiatan utd tpa sampah regional tahun . tabel estimasi pendapatan utd tpa sampah regional tahun .o.co.cbooo tabel rencana anggaran operasional utd tpa sampah regional tahun . tabel rencana anggaran pengembangan utd tpa sampah regional tahun . tabel rencana pendanaan utd tpa sampah regional tahun .o.o.oo.co.coor.oo kekuatan kelemahan strength?) weakness) terdapat jenis produk bsf yang beragam (poc, margot, solution untuk pengolahan sampah menjadi bata plastik.rencana strategis tpa sampah regional tahunpotensi offtaker yang berminat atas produk bsf dan budidaya bsf potensi offftaker yang berminat atas asset tpa sampah regional kebon produk rdf srf dan kompos kongo) bukan milik pemerintah provinsi potensi offtaker dari sampah daur ulang ntb potensi konsumen untuk layanan belum terpilihnya sampah dari pengelolaan sampah limbah sumbernya permendagri tentang tata cara sarana pengangkutan yang belum perhitungan tarif retribusi dalam memadai lb3) penyelenggaraan penanganan sampah keterbatasan lahan untuk fasilitas ketertarikan investor meningkat pada landfill sampah kebon kongo) sektor persamaan seiring dengan iklim ps: adanya potensi terjadinya pencemaran usaha yang mulai terbangun dengan lingkungan adanya perpres dan beberapa: terjadinya konflik sosial dengan proyek percontohan yang sudah berjalan masyarakat sekitarpelaporan kinerja keuangan institusi yang baik dan telah diaudit inspektorat pada tahun terakhir rencana strategis tpa sampah regional tahun kekuatan bobot rating nilai strength) sedang dalam proses pengadaan lahan untuk pengembangan tpa sampah regional provinsi ntb telah beroperasinya unit rdf sejak pgn pest sesal sedang berlangsung unit produksi biogas sejak tahun dan sedang dilakukan uji coba menggunakan tabung biogas (potensi m3 tahun). eeepembuatan solid recovered fuel srf) nan salmen man ben tabel pembobotan kelemahan weakness) kelemahan bobot rating nilai weakness) keterbatasan kapasitas tpa sampah regional provinsi ntb. sisa kapasitas tpa sampah regional provinsi ntb mencapai (over capacity). diprediksi tidak dapat menampung sampah pada lima tahun mendatang sebagai lembaga upt memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan, optimalisasi aset, melakukan kerjasama bisnis dan kontrak pengadaan jangka panjang belum memiliki perencanaan kebutuhan dan kompetensi sdm yang memadai sesuai kebutuhan rencana strategis tpa sampah regional tahun kelemahan bobot rating nilai weakness) target realisasi belanja yang dapat dioptimalkan dari berkisar pada 85dari total anggaran tahunan dalam tahun terakhir belum tersedia kajian detail pengembangan layanan bisnis sebagai basis referensi implementasi tabel pembobotan peluang opportunity) peluang bobot rating nilai opportunity potensi offtaker yang berminat atas produk bsf dan budidaya bsf potensi offtaker yang berminat atas produk rdf dan kompos potensi konsumen untuk layanan pengelolaan sampah limbahsangat cepat oma rencana strategis tpa sampah regional tahun tabel pembobotan ancaman three?) ancaman bobot rating nilai threat) dari sumbernya sarana pengangkutan yang belum memadai keterbatasan lahan untuk fasilitas adanya potensi terjadinya pencemaran terhadap badan air adomapotensiterjadimakonfliksosii| tan bentpa sampah regionaltpa sampah regional tahun gambar diagram kartesius analisa slot utd tpa sampah regional kuadran growth) h0. berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa kondisi organisasi balai tpa sampah regional provinsi ntb berada pada kuadran (satu) agresif yang berarti utd tpa sampah regionalutd tpa sampah regional memiliki kekuatan yang ada pada faktor internal untuk meraihpeluang yang ada dan pada faktor eksternal untuk mewujudkan visinya, sehingga utd tpa sampah regionaltpa sampah regionalanalisa town. sasaran strategis menggambarkan upaya strategis yang akan rencana strategis tpa sampah regional tahun diwujudkan oleh tpa sampah regionalmasih mendapatkan dukungan keterbatasan kapasitas area dana dari apbd landfill sampah pada tpa internal memiliki struktur tata kelola sampah regional provinsi dan kelembagaan serta sdm ntb (saat ini over capacity). yang telah berlangsung selama sebagai lembaga upt tahun sejak dalam memiliki keterbatasan dalam menyelenggarakan pengelolaan mengelola keuangan, tpa optimalisasi aset, melakukan pelaporan kinerja keuangan kerjasama bisnis dan kontrak institusi yang baik dan telah pengadaan jangka panjang studi inspektorat pada belum memiliki perencanaan mendapatkan keuntungan dana kebutuhan dan kompetensi dari apbn sdm yang memadai sesuai sedang dalam proses kebutuhan pengadaan lahan untuk target realisasi belanja yang pengembangan tpa sampah dapat dioptimalkan dari regional provinsi ntb pat gop telah beroperasinya unit rdf berkisar pada dari total sejak tahun anggaran tahunan dalam sedang berlangsung unit tahun terakhir produksi biogas sejak tahun kali dan sedang dilakukan uji belum tersedia kajian detail coba menggunakan tabung pengembangan layanan bisnis eksternal biogas (potensi sebagai basis referensi m? tahun) implementasi sedang berjalan proyek kerjasama terdapat jenis produk bsf ang beragam (poc, margot, rencana strategis tpa sampah regional tahunk solution untuk pengolahan sampah menjadi bata plastic opportunity potensi offfaker yang meningkatkan pendapatan meningkatkan promosi dan berminat atas produk bsf kemitraan dan budidaya bsf mewujudkan layanan unggulan meningkatkan kualitas potensi offfaker yang sumber daya manusia sesuai berminat atas produk standar kompetensi pan ento kualitas sarira daur ulang potensi konsumen untuk layanan pengelolaan mewujudkan sistem sampah limbah informasi yang terintegrasirencana strategis tpa sampah regional tahun threat asset tpa sampah regional mewujudkan pelayanan mewujudkan tata kelola kebon kongo) bukan milik berkualitas organisasi yang baik pemerintah provinsi ntb terwujudnya efisiensi belum terpilihnya sampah dari anggaran sumbernya memastikan konsistensi status mewujudkan pelayanan sarana pengangkutan yang akreditasi tpa sampah regional berbasis online belum memadai lb3) (status terakreditasi) keterbatasan lahan untuk fasilitas landfill sampah kebon kongo) adanya potensi terjadinya pencemaran lingkungan terjadinya konflik sosial dengan masyarakat sekitaruptdtpa sampah regional tahun sebagaimana tabel berikut. rencana strategis tpa sampah regional tahun tabel strategi dan arah kebijakan utd tpa sampah regional tahun tujuan sasaran strategi arah kebijakan terwujudnya sumber daya meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber meningkatkan kualitas sumber daya manusia melaksanakan pelatihan sdm tpa sampah regional yang sesuai standar kompetensi daya manusia berkualitastpa sampah regional yang memenuhi standar tpa sampah regional yang sarana dan prasarana memenuhi standar terwujudnya sistem informasi utd tpa penambahan dan pengembangan modul melaksanakan pengadaan modul dan sampah regional yang terintegrasi sistem informasi integrasi sistem informasi meningkatnya mutu pelayanan meningkatnya kualitas dan kuantitas memastikan bahwa layanan pengelolaan pelayanan pengelolaan sampah tpa melaksanakan operasional pengelolaan tpa sampah regional sampah utd tpa sampah regional sampah regional memenuhi standar nasional sampah sesuai standard operational procedure sop) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan melaksanakan pemantapan mutu eksternal pme) setiap tahun melaksanakan pemantapan mutu internal pmi) membangun dan mengembangkan pusat membangun landfill sampah dan pusat pengolahan sampah terpadu, sarana landfill lb3, pemrosesan akhir dan sarana menambah armada pengangkutan penumpangnya, sehingga sampah dan limbah lb3 dan pengangkutan residu, aman untuk dilepaskan lingkungan membangun test, ipl, pusat daur ulang sampah dan limbah membangun pusat edukasi lingkungan hidup dan agrowisata kehutanan melakukan pemantauan kualitas lingkungan secara rutin terwujudnya tata kelola organisasi yang baik penerapan aspek manajemen secara menerapkan aspek manajemen baik dan konsisten perencanaan dan evaluasi, pengelolaan, pengawasan) rencana strategis utd tpa sampah regional tahun daftar lampiran lampiran daftar rumah sakit provinsi ntb untuk lb3 medis. lampiran daftar puskesmas provinsi ntb untuk lb3 medi s.oooocoooooooooooms lampiran daftar klinik provinsi ntb untuk lb3 medis.e.oooooooo.o.cocoon lampiran daftar perguruan tinggi kota mataram.o.oooooooo.omomunaananna lampiran daftar industri ntb.ooooocoocooooomoommunnannanananaaaana lampiran data hotel bintang ntb.e.ocorooooco.ooooooooonaaaaaaan tujuan sasaran strategi arah kebijakan terwujudmeningkatnya kepuasan pelanggandalam melaksanakan promosi dan memperpendek birokrasi dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah kerjasama pengelolaan pusat pengolahan sampah mendorong percepatan pengalihan kepemilikan aset bmd dari kota mataram dan kab. lombok barat pemerintah provinsi ntb menyediakan lahan untuk pembangunan pusat pengolahan sampah oleh mitra kerjautd tpa sampah regionalutd tpa sampah regional provinsi ntb dapat diuraikan sebagai berikut tabel rencana program dan kegiatan utd tpa sampah regional tahun program kegiatan program perencanaan, penganggaran, dan koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd evaluasi kinerja perangkat daerah semesterh daerah pada skpd program pendapatan daerah kewenangan pelaporan pengelolaan retribusi daerah perangkat daerah program administrasi kepegawaian perangkat koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian daerah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan rencana strategis utd tpa sampah regional tahun program kegiatan programrogram pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahanenunjang urusan pemerintah daerahrat pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya program penanganan sampah tpa test regional pemrosesan akhir tpa testsumber sesuai dpa rencana strategis utd tpa sampah regional tahun bab proyeksi finansial proyeksi finansial rencana strategis utd tpa sampah regionalunit usaha. estimasi pendapatan diperoleh dari dana subsidi pemerintah dan dari pendapatan blueutd tpa sampah regional kurun waktu tahun diproyeksikan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. pendapatan tersebut didasarkan estimasi pendapatan dari setiap unit layanan pengelolaan sampah dan limbah yang sudah beroperasi dan yang rencanakan. estimasi pendapatan utd tpa sampah regional kurun waktu tahun dapat dilihat pada tabel berikut. tabel estimasi pendapatan utd tpa sampah regional tahun prognosis estimasi pendapatan rp.) sumber pendapatan des pendapatan subsidi belanja operasional ja. belanja modal pendapatan blu p0) landfill sampah insinerator lb3 po. industri pakan ternak bsf) |. ja.pusat daur ulang sampah) berpusat daur ulang lb3 pengolahan sampah menjadi energi (waste energy) pusat edukasi dan wisata lingkungan hidup dan kehutanan meta rencana strategis utd tpa sampah regional tahun rencana anggarutd tpa sampah regionalutd tpa sampah regional periode dapat dilihat pada tabel berikut tabel rencana anggaran operasional utd tpa sampah regional tahun prognosis rencana anggaran operasional rp.) belanja desa belanja operasi belanja pegawai belanja barang dan jasa omah intan menahan manan banana mena anggaran pengembangan anggaran pengembangan tpa sampah regional periode dapat dilihat pada tabel .3berikut. tabel rencana anggaran pengembangan utd tpa sampah regional tahun sasaran program rencana anggaran pengembangan rp.) strategis terwujudnya kepuasan pelanggan bintik pelayanan prima terwujudnya pelayanan berkualitas ria pelayanan meningkatnya kerjasama peningkatan kerjasama terselenggaranya pelayananberbasis online rencana strategis utd tpa sampah regional tahun rasa rencana anggaran pengembangan rp.) strategis n sosialisasisystem layanan berbasis online aslagnmwgain poo poo layananunggulan menes emitor| majoor| temporer| macro terwujudnya tata kelola organisasi yang baik peningkatan kualitas sdm mengelola keuangan kepegawaian pengembangan sistem pemantauan kinerja blu lintasseksi pemantauankinerja blu dankualitas sdm peningkatan diklat sdm dan pengembangan sistem pengelolaan diklat peri ben dengan ben pen dankualitas sarira setara saman) aras monitoring pengelolaan sarira sol informasi yang terintegrasi penambahan dan pengembangan modul serta integrasi sistem oolaraasatn poo integrasisistem sistemdashboard nani niesoow rano0mo mom fsn000 rencana strategis utd tpa sampah regional tahun rencana pendanaan gambaran estimasi pendapatan dan estimasi pengeluaran utdtpa sampah regional periode dapat dilihat pada tabel berikut tabel rencana pendanaan utd tpa sampah regional tahun rencana pendanaan rp.) uraian subsidi pemerintah layanan tpa sampah regional anggaran pengembangan anggaran operasional dari perbandingan estimasi pendapatan dan estimasi pengeluaran pada tabel tampak kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran (surplus).utd tpa sampah regionalc, dan dapat dicapai pada tahun rencana strategis utd tpa sampah regional tahun bab viii penutup rencana strategis utd tempat pemrosesan akhir sampah regionalttd zulkieflimansyah rencana strategis utd tpa sampah regional tahun lampiran lampiran daftar rumah sakit provinsi ntb untuk lb3 medis kab kota nama |tamterteyan ietatpameta satamtektmr retomambama rencana strategis utd tpa sampah regionaltpa sampah regionalutd tpa sampah regional provinsi ntbutd tpa sampah regional provinsi ntbtpa sampah regional provinsi ntb akan segera terlaksana. terimakasih yang sebesar besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini. mataram, januari kepala utd tpa sampah regional provinsi ntb, dr. ahmad mahoni nip. kab kota nama kota mataram metro media kota mataram harapan keluarga sumber bppsdmk.kempes.go.id rencana strategis utd tpa sampah regional tahun lampiran daftar puskesmas provinsi ntb untuk lb3 medis kab kota non rawat inap rawat inap jumlah aon gama anam oma mmm sumber pusdatin.kempes.go.id rencana strategis utd tpa sampah regional tahun lampiran daftar klinik provinsi ntb untuk lb3 medis nama klinik alamat jamkargare ntr wegahatran jmtordasg mane hgmmnearaaaa pamiktetago stat mie wondingembaa |menticatay |kamgertraeetag rencana strategis utd tpa sampah regional tahun nama klinik alamat kec. narmada 5n (posesomosoitansag katmrdewatam dan |imkortone were |ditahun kampung eter dan |himkantataa wife bet teemabas daya dsn |rimkaoranta orbupkesatutay |tmtetna mande den ngen dering tmr "an |rimksmnsosto stato3 ratanoktemeh san |kimkertome sri tya bob dear |taiontna putranto orang #mean ade puber dem dakota estombat tmr sam den dmsmapada nga dasa rencana strategis utd tpa sampah regional tahun nama klinik alamat dan pmetaep amp dato don |risk mero media ben gti meo int kec peng san femaoinaeatan demi ae. penang dsn |muatan temargantes penting san mtm01010 pamit ibmtnbaya lana sem atas setan |hetesmtrtoami gia sntemottntokeebanpu rencana strategis utd tpa sampah regional tahun nama klinik alamat sumber sirs.yankee.kempes.go.id rencana strategis utd tpa sampah regionali. kh. ahmad dahlan pasangan, kec. mataram, kota ummat) mataram universitas pendidikan mandalikala. jl. pendidikan dasar agung, sekolah tinggi ilmu ekonomi amm gotong, kec. mataram, kota mataram paiviutd tpa sampah regional cv. eco solutionpt. bentoel prima rencana strategis utd tpa sampah regional tahun nama perusahaan (etimiaamasartebandan pgn (entemmatanapaa dao mata sen ieamamasaam sao dear temon sma rencana strategis utd tpa sampah regional tahun nama perusahaan sao jersamenmamaserat (eistartmsamaa tersmrtuastanautama dan ieismammmapseamea tersmtawameatmneat sos tentamamamimam ssg temwamtandonesa denamtmabemorewah sumber data perijinan lingkungan dlh ntb sampai dengan tahun rencana strategis utd tpa sampah regional tahun bab pendahuluan latar belakang tempat pemrosesan akhir sampah tpa) regional kebon kongo adalah satu satunya tpa yang melayani lebih dari satu kabupaten kota provinsi ntb. tpa ini dikelola oleh pemerintah provinsi ntb melalui utd tpa sampah regional dlh provinsi ntb sejak tahun banyak kendala yang dijumpai selama merasionalisasi tantangan dan kendala yang dihadapi, antara lain dengan bentuk pengelolaan sebagai utd, pengelolaan keuangan sangat tidak fleksibel sehingga sering terjadi kendala operasional awal tahun dan akhir tahun, yang berdampak pada terhambatnya pelayanan pemrosesan akhir sampah: kesulitan dalam melakukan kerjasama untuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah, karena dengan bentuk pengelolaan utd sangat sulit untuk melakukan kerjasama yang bersifat komersil: tpa sudah melebihi kapasitas, diperkirakan pada maret akan mencapai tahapmembahayakan jika terus dioperasionalkan (terus menerima sampah) luas area4. dengan tinggi timbunan kurangnya sarira untuk pemrosesan akhir seperti alat berat dan dump truck: area tpa merupakan area dengan tingkat pencemaran udara dan resiko kesehatan yang tinggi. debu, bau, dan beberapa jenis gas beracun ditimbulkan dari aktifitas penimbunan sampah tpa. pengelolaan limbah tpa yang masih belum baik, banyak kebocoran lindi dan kualitas air lindi masih melebihi baku mutu. kolam penampung lindi yang ada saat ini, tidak mampu mengolah air lindi yang dihasilkan. selain itu, kapasitas pengolahan lebih kecil dibandingkan dengan lindi yang dihasilkan, sehingga sering terjadi tumpahan limpasan lindi keluar dari instalasi pengolahan air limbah ipar), terutama pada musim hujan. masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. seluruhnya sampah yang masuk tpa dalam kondisi tercampur dan sebagian besar langsung dibuang area landfill. padahal banyak dari sampah sampah tersebut apabila dikelola dengan baik dapat rencana strategis utd tpa sampah regional tahun lampiran data hotel bintang ntb kabupaten kota jumlah hotel jumlah kamar ken man sumber data.ntbprov.go.id rencana strategis utd tpa sampah regional tahun bernilai jual. selain itu, ada beberapa jenis limbah yang tidak boleh dibuang tpa ikut terbuang. berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) pada tpa sampah regional sangat mendesak, dalam rangka fleksibilitas pengelolaan keuangan dan mempersingkat alur birokrasi dalam berkerjasama, demi terselenggaranya pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan memenuhi standar, serta untuk mendorong perkembangan dan kemandirian tpa sampah regionallingkungan hidup dan kehutantpa sampah regionalsalah satu dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi dan dari misi pembangunan provinsi ntb tahun dan pencapaian visi membangun nusa tenggara barat gemilang.utd tpa sampah regional tahundaerah provinsi ntb nomor tahun tentang pengelolaan samprubahan ketujutd tpa sampah regional tahun |
kesehatan dinas kesehatan puskesmas non perawat:: tindik telinga sirkumsisi pria minor surgery::dionsultasi reproduksi suntik ilaboratorium pemeriksaan hematologilb.:a.uskesmas perawatan pelayanan rawat jalminor surgery:~ll~laboratorium pemeriksaan hematologi:elayanan rawat inap puskesmas persalinan komponen jasa rp) tarif jenis pelayanan jasa jasa retribusi sarana pelayanan rp) biaya rawat inap (per hari) pelayanan rawat inap kelas pelayanan rawat inap kelas pelayanan rawat inap kelas vippelayanan rawat inap kelas pelayanan rawat inap kelas vip biaya makan minum per porsiinap kelasiii biaya makan minum per porsi puskesmas kelilingelayanan resep poliklinik umum gigi tindakan medik gawat darurat rawat luka: rawat luka ringan heating: heating jahitan heating setiap jahitan berikutnya angkat jahitan tindakan medik ringan: tindik telinga sirkumsisi pria tindakan poliklinik gigi tindakan preventif pembersihan karang gigi manual calling) satu regiocitoject tanpa penyulut)pelayanan pil pelayanan kondom pemeriksaan dan pengobatan efek samping laboratorium pemeriksaan hematologi: pemeriksaan urinalisa test kehamilan plant test) pemeriksaan kimia lengkap asam urat glukosa darah konsultasi konsultasi gizi pelayanan elektromedik pemeriksaan fetal doppler puskesmas pembantuunit gawat darurat tanpa tindakan perawat bidanekstraksi dan ekspirasi ekstraksi kuku incisa kecil sedang tindakan injeksi per kalielepasan gisposkesdes polindesnapas kelas iii rawat bayi baru lahir normal pelayanan kia kb pelayanan kesehatan ibu: kesehatan pra nikah pelayanan ibu nifas imunisasi (cpw bumi) pelayanan kesehatan anak: pasang iud kontrol iud lepas iud jbalai pengobatan bupati majene, alma kataimunisasi (cpw bumi) pelayanan kesehatan anakiud dengan penyulut pelayanan pil pelayanan kondom pemeriksaan dan pengobatan efek samping |
dr. achmad mochtar bukittinggi direktur komite uu. akuwumwk lilit tetes teuku kereta tee spi hadir hadir umum dan sumber pelayanan hadir keuangan daya manusia bidang pelayanan bidang pelayanan bidang pelayanan bagian bagian bagian bagian sumber medis penunjang medis keperawatan perencanaan dan perbendaharaan umum daya manusia dan seksi perencanaan| seksi perencanaan seksi perencanaan subbagian subbagian (sub bagian tata pengembangan pengembangan pengembangan program dan pmobilisasibana" dan hubungan pee batan pelayanan medis pen layanan ketahanan anggaran dan verifikasi masyarakat (sesi monitoring seksi monitoring sebagian bacaan bagian sub bagian seksi monitoring menit menit sub bagian sub bagian sub bagian rumah dan evaluasi dievaluasi dievaluasi evaluasi dan akuntansi dan tangga dan pendidikan. pelayanan medis penunjang medis keperawatan pelaporan aset perlengkapan penelitianmohammad natsir direktur komite 's.cbooo@c@c@uannannnnnn nana enam spi hadir hadir hadir umum dan sumber pelayanan keuangan daya manusia son gawat jang gama nano mean angan pan #ereatbaateaa selang, seksi perencanaan seksi perencanaan sup pacuan sub bagian sub bagian tata semata pen pelayanan program dan mobilisasi dana dan kepegawaian penunjang keperawatan anggaran verifikasi seksi monitoring seksi monitoring seksi monitoring sub bagian sub bagian rumah pelayanan medis pelayanan pelayanan pelaporan perlengkapan pelatihan dan instalasi instalasi instalasi gubernur sumatera baratpariaman direktur komite ini iii tinta ewen spi hadir umum, sumber daya hadir pelayanan manusia dan keuangan bidang bidang bidang pelayanan pelayanan bagian bagian bagian sumber jre layanan dis penunjang keperawatan umum keuangan daya manusia medis seksi perencanaan geei perencanaan sesi perencanaan dan w pelayanan medis dan pengembangan pelayanan keperawatan usaha, pemasaran perbendaharaan (mb bagian penunjang medis dan kurungan seksi monitoring seksi monmorne aa! pelayanan medis (ena moyang dan pan badan y hee agar asuransi |sye ba01an revoipiran evaluasi pelayanan keperawatan sub bagian penyusunan penunjang medis program dan pelaporjiwa prof.hb.spain datuk tan pari direktur hadir hadir umum, sumber daya pelayanan manusia dan keuangan bidang pelayanan bidang penunjang bidang bagian sumber medis keperawatan bagian pelatihan pen jan seksi penunjang ben tan sub bagian tata subbagian sub bagian mutu dan medis mutu dan asuhan usaha, aset dan perencanaan, kepegawaian dan pengembangan keperawatan perlengkapan pelaporan sumber daya manusia seksi saksi sub bagian pemasaran penunjang non seksi ana organisasi, akuntan subbagian dan profesi medis ketenagaan etik hubungan masyarakat dan verifikasi dan pendidikan," dan profesi hukum perbendaharaan pelatihan dan pengembangparu provinsi sumatera barat direktur seksi pelayanan seksi pelayanan penunjang dan seksi pelayanan sub bagian medis sarana keperawatan tata usaha pelayanan gubernur sumatera barat irwan prayitnongelolaan pasar telah ditmelaksanakdimaksud pada huruf perlu diatur petunjukerimaan pasar pakuan jaya harus menetapkan tarif atas penyelenggaraan usaha pengelolaan, penyewaan sarana dan prasarana pasar yang ditetapkan dengan keputusan direksi setelah mendapat persetujuan badan pengawas. sebelum pasar pakuan jaya menetapkan tarif atas penyelenggaraan pasar, pasar pakuan jaya melaksanakan pemungutan retribusi penyelenggaraan pasar, retribusi parkir, dan retribusi persamaan kebersihan lokasi pasar, selama belum ditetapkannya tarif jasa pelayanan pasar pakuan jaya oleh direksi. hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada harus disetorkan kas pemerintah daerah. bab viii anggaran pasar pakuan jaya menyusun rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan, dan belanja segera sejak peraturan walikota ini ditetapkan. rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan, dan belanja sebagaimana dimaksud pada harus mendapat pengesahan dari walikota yang telah disetujui oleh badan pengawasskpd yang membidangi kepegawaian, pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah, perindustrian perdagangan, dan koperasi, serta bagian umum. hal hal lain yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, mengenai pengelolaan pasar pasar pakuan jaya diatur.t.:), memutuskan: menetapkanbadan usaha milik daerah bumi) yang bergerak bidang jasa pelayannyertaan modal merupakan modal dasar yang terdiri dari modal disetor dan aset daerah yang dipisahkan. asetruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: penyertaan modal, penghapusan dan penyerahan aset pasar, pinjam pakai aset, kepegawaian: kepemilikan tempat berdagang, penerimaan: anggaran. bab iii penyertaan modal penyertaan modal merupakan modal dasar yang terdiri atas: modal disetor, aset daerah yang dipisahkan. pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar (lima milyar rupiah) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bogor tahun anggaran sebagai modal disetor dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf modal dasar berupa aset daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari tanah dan bangunan pasar pemerintah kota bogor yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah kepada pasar pakuan jaya yang ditetapkan dengaset daerah bagian kesatu penghapusan aset daerah pelaksanaan teknis penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya dilakukan penghapusan. penghapusan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bagian kedua penyerahan aset daerah setelah dilaksanakan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah, dilaksanakan penyerahan tanah dan bangunan pasar oleh sekretaris daerah kota bogor selaku pengelola barang. penyerahan barang milik daerah selain tanah dan bangunan sebagai penyertaan modal kepada pasar pakuan jaya dilaksanakan oleh kepala dinas perindustrian, perdagangan, dan koperasi kota bogor selaku pengguna. penyerahan sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan dalam berita acara penyerahan. bagian kedua pinjam pakai aset untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan pasar, pemerintah daerah dapat memberikan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan dalam bentuk pinjam pakai. teknis dan tata cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh skpd terkait selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku pengelola barang. pinjam pakai barang ditetapkan dengan perjanjian dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara. jangka waktu pinjam pakai ditetapkan selama (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali. pasar pakuan jaya wajib memelihara dan menanggung biaya biaya yang diperlukan selama masa peminjaman serta bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan barang. bab kepegawaian untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan pasar oleh pasar pakuan jaya, direksi dibantu sementara oleh pegawai pemerintah daerah. pegawai pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: pegawai negeri sipil pns), tenaga kontrak kerja tkk). penugasan pns dan tkk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat perintah dari walikota. jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan selama (satu) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang kembali. hak hak kepegawaian pns dan tkk sebagaimana dimaksud pada meliputi penggajian, tunjangan tunjangan, tambahan penghasilan, dan hak hak kepegawaian lainnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. bab kepemilikan tempat berdagang perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pasar berupa buku hak pemakaian tempat berdagang bpt) dan kartu izin pemakaian tempat berdagang kita) yang telah ditetapkan sebelum adanya pengaturan penyelenggaraan pasar pasar pakuan jaya, masih mengacu kepada peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang penyelenggaraan pasar. pasar pakuan jaya segera menetapkan pengaturan penyelenggaraan pasar yang ditetapkan oleh direksi.lebihlingkungan pemerintah kota bogor dan sesuai peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah untuk mengoptimalkan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang jasa perlu dilakukhuruf perlu menetapkan peraturan walikota bogoaragraf: pemeliharaan kinerja dan kapasitas sse: pengarsipan dokumen elektronik (file backup). paragraf registrasi dan verifikasi lpse, ulp, auditor atau entitas lain yang ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan sse. paragraf layanan penggunaan lpse dalam pelaksanaan pelayanan, lpseepon, dan kunjungan lokasi lpse,aktivitas pengguna sse. paragrafparagrafgian kedua pa kpa ppk paragraf tugas dan wewenang pa kpa ppk pa kpa mempunyai tugas dan tanggung jawab: menetapkan rencana umum pengadaan barang jasa, mengumumkan secara luas rencana umum pengadaan, cc. menetapkan ppk: menetapkan pejabat pengadaan, atau tenaga ahli. paragraf ppk ppk mempunyai tugas dan wewenang: menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa,atas (seratus juta rupiah): dan pengadaan jasa konsultansi atas (lima puluh juta rupiah)ngadaan barang jasa kepada ppk: menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang jasa, oo. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ulp sebagaimana dimaksud dalam mempunyai wewenang:paragraf susunan keanggotaan ulp susunan organisasi ulp terdiri atas: ketua, sekretaris: kelompok kerja pokja). ulp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota. paragraf pokja ulp pokja ulp sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: ketua, sekretaris: dan cc. anggota. pokja sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai negeri sipil lingkungan skpd yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa. paragraf. cc.adengan ketentuan peraturan perundang undangan. paragrafparagraf evaluasi dan pelaporan evaluasi terhadap ulp dilakukan oleh sekretaris daerah setiap (satu) tahun (satu) : akta pendirian perusahaan dan atau akta perubahan terakhir::lima penyimpangan penyimpangan proses pengadaan undangan. bab tata caradan pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dilakukan dengan seleksi umum dan seleksi sederhana. prosedur pelaksanaan procurement sse pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. proses pengadaan secara elektronik istemundang undang nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilaksanakan pada tahun anggaran ditetapkan sebagai berikut: pekerjaan kontruksi pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai pekerjaan atas (dua ratus juta rupiah), pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan atas (seratus juta rupiah). babpelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam mulai diberlakukan pada tanggal januari ditetapkan sebagai berikut: pekerjaan kontruksi pengadaan barang jasa lainnya untuk pekerjaan atas (seratus juta rupiah): pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pekerjaan atas (lima puluh juta rupiah). bab viipelaksanaan barang jasa pemerintah secarabab maksud dan tujuan maksud ditetapkan peraturan walikota ini adalah sebagai dasarmendapat sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab pelaksanaan bagian kesatu lpse paragraf pengelola lpse penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik dikelola oleh lpsepse melaksanakan pelaporan setiap akhir tahun kepada sekretaris daerah. pengelola lpse sebagaimana dimaksud pada diatur oleh walikota. paragrafmenjadi unsur ulp pejabat pengadaan. pegawai yang ditugaskan pada lpse paragraf susunan keanggotaan lpse susunan organisasi lpse terdiri atas: ketua, sekretaris: pelaksana administrasi dan teknis. tugas dan fungsi lpse sebagaimana dimaksud diatur oleh walikota. paragraf tata kerja lpse lpse menjalin hubungan kerja dengan pa kpa ppk ulp pejabat pengadaanelolaan keuangan puskesmas dan laksda dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dpemerintah kota bogor telah menetapkan peraturan walikota bogor nomor tahun tentang pengelolaan keuangan puskesmas dan laksda, b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan kemandirian puskesmas dan laksda, maka terhadap peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diubahubahan atas peraturan walikota kan bogor nomor tahun tentang pengelolaan keuangan puskesmas dan laksda. beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan walikota bogor nomor tahun tentang pengelolaan keuangan puskesmas dan laksda berita daerah kota bogor tahun nomor seri diubah sebagai berikut: ketentuan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: dana yang berasal dari pendapatan puskesmas dan laksda digunakan untuk membiayai: kegiatan operasional puskesmas dan laksda sebesar (lima puluh keseratus), jasa pelayanan sebesar (tiga puluh keseratus), kegiatan operasional dinas sebesar (dua puluh keseratus). biaya kegiatan operasional puskesmas dan laksda sebagaimana dimaksud pada huruf diperuntukan bagi: pembelian bahan habis pakai medis dan non medis, pembelian alat tulis kantor atk), cc. pembelian alat kebersihan, pembayaran rekening telepon, listrik, dan air, pemeliharaan alat inventaris medis dan non medis, pemeliharaan gedung, sg. perjalanan luar gedung, kegiatan rapat, pembelian perlengkapan dan peralatan kantor. biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan untuk jasa pelayanan petugas puskesmas dan laksda yang besarannya ditetapkan oleh kepala puskesmas dan kepala laksda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. khusus bagi petugas puskesmas sebagaimana dimaksud pada yang memberi pertolongan persalinan, biaya jasa pelayanannya ditetapkan sebesar (tujuh puluh lima keseratus) dari tarif persalinan. biaya kegiatan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangpencapaian target cakupan pelayanan air minum perusahan daerah air minum dam) tita pakuan kota bogor dan untuk menjaga kesinambungan kualitas pelayanan, diperlukan biaya yang memadai: bahwa sebagai dampak kenaikan tingkat inflasi yang mempengaruhi biaya operasional dam tirta pakuan kota bogor, dan sesuai surat persetujuan penyesuaian tarif air minum dari dewan pengawas dam tirta pakuan kota bogor nomor dp dam tanggal juni perihal penyesuaian tarif air minum, maka tarif air minum dam tirta pakuan kota bogor yang diatur dalamboh luas bangunan sampai dengandan sejenisnya yaitu. kegiatan usaha yang berada jia pamitan dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: niaga n1) warung toko kecil kios kios: bengkel kecil,: pencucian mobil motor, pool kendaraan, penjahit kecil, rumah kost skala usaha kecil, sanggar seni: gedung sewa kecil salon kecil: praktek bidan kecil, pusat kebugaran kecil, koperasi: gudang, poliklinik klinik jam, dan usaha lainnya yang sejenis. niaga n2) toko kelontong: rumah makan restoran menengah: mini market, toko bangunan menengah, showroom dealer motor: katering menengah: perdagangan umum: factory outlet kecil: kafe musik dan restoran: percetakan kecil: penjahit menegah: radio siaran non pemerintah, gedung sewa besar: gedung resepsi kecil: wisma losmen, rumah toko: tempat kursus: agen biro jasa, antara lain:boh rumah sakit bersalin swasta menengah: apotik menengah: dan usaha lainnya yang sejenis. niaga n3) rumah makan restoran besar: super market toko swalayan: toko bangunan besar: showroomidealer motor menengah dan besar, showroomidealer mobil menengah dan besar (resmi): katering besar:: hotel bintang bank cabang pembantu, bioskop: tempat hiburan, gedung resepsi menengah, agen biro jasa menengah, kantor milik swasta menengah: perusahaan berbentuk cv, firma, dan koperasi besar: salon besar, salon kecantikan dan spa besar: rumah sakit bersalin swasta menengah: rumah sakit tipe niaga n4) hypermarket (mal), pertambangan: bank kantor cabang, hotel berbintang coldstorage: kolam renang umum swasta, hypermarket (mall), pertambangan: bank kantor cabang, hotel berbintang coldstorage: kolam renang umum swasta besar: waterboom besar, gedung resepsi besar, rumah sakit tipe dan usaha lainnya yang sejenis. laman (lh satu roti sebagai berikut salah satu kriteria sebagai berikut: industri pabrik es, industri rumah tangga, usaha industri kecil, dan usaha yang sejenis. industri pabrik tekstil: garmen: pabrik ban: karoseri, pabrik perkayuan furniture: peternakan besar, pabrik makanan dan minuman, pabrik obat: dan usaha lainnya yang sejenis.rp) 010m? 210m sosial umum s1) a00 rumah tangga4( r4) rumah tangga6( r6) rumah tangga7:,pelanggan ' keterangan a2. sosial umum s1), tempat ibadah (masjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng, dan sejenisnya): posyandu. sosial khusus s2), dan tpa, mck sosial: kantor organisasi massa partai politik: sekolah swasta perguruan tinggi swastaboh rumah tangga1 r1) luas bangunan yang berlokasi permukiman terletak jalan dan jalan rumah tangga2 r2ingkungan dan jalan luas bangunr3) luas bangunan yangboh rumah tangga4 r4sampai dengan s100 yang berlokasi permukiman terletak jalan dan jalan luas bangunan sampai dengan yang berlokasi perumahan umum terletak jalan luas bangunan sampai dengan s70 yang berlokasi perumahan umum terletak jalan dan jalan yang mempunyai kegiatan usaha. rumah tangga5 r5)yang berlokasi permukiman terletakyang mempunyai kegiatan usaha. rumah tangga r6)daerahboh luas bangunan sampai dengan yang berlokasi perumahan mewah terletak jalan yang mempunyai kegiatan usaha. rumah tangga7 r7) luas bangunan sampai dengan s100 yang berlokasi2luas bangunan s54 yang berlokasi perumahan mewah terletak jalan luas bangunan sampai dengan s70yang mempunyai kegiatan usaha. rumah tangga8 r8) luas bangunan yang berlokasi permukiman terletak jalan luas bangunan yang berlokasi perumahan umum terletak jalan |
kota bogor salinan dangiundangkan dalam berita daerah kota bogor nomor tahun seri tanggal oktoberbogor, menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang retribusi jasa umum, dipandang perlu untuk membuat petunjuk pelaksanaan sebagai petunjuk operasionretribusi pengendalian menara telekomunikasi: dalam hal pembayaran dilakukan melalui bank jabar banten cabang bogor, wajib retribusi wajib menyampaikan foto kopi bukti setoran atau bukti transfer kepada kepala kantor kominfo melalui bendahara khusus penerima. pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam diberikan tanda bukti pembayaran berupa surat tanda setoran sts)dicatat dalam buku penerimaan. bab viiengan keputusan walikota. bab viii masa retribusi masa retribusi ditetapkan selama (satu) tahun. bab tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat lain yang sejenisatau pejabat yang ditunjuk menatau surat lain yang sejenis selama (empat belas) hari. bab tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi bagian kesatu umum wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada walikota. permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada harus diajukan tertulis kepada walikota dengan tembusan kepada kepala kantor ketetapan retribusi: ditandatangani wajib retribusi. setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi, kepala kantor dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan,dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tepat waktu: aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telah menyediakan ruang terbuka hijau rth). bagian kedua tata cara pemberian pengurangan retribusi pemberian pengurangan retribusi ditentukan sebagaimana berikut: pembangunan menara baru tidak dapat diberi pengurangan retribusi, pemberian pengurangan retribusi paling sedikit berusia (lima belas) tahun: pemberian pengurangan retribusi paling banyak (dua puluh per seratus). penetapan pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diperhitungkan sesuai dengan skr. bagian ketiga tata cara pemberian keringanan retribusi pemberian keringanan retribusi ditentukan sebagaimana berikut: pembangunan menara baru tidak dapat diberi keringanan retribusi, pemberian keringanan retribusi paling sedikit berusia (lima belas) tahun: cc. pemberian keringanan retribusi dilaksanakan paling lama selama l.) bulan dan diperhitungkan sesuai dengan skr. penetapan pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diperhitungkan sesuai dengan skr. bagian keempat tata cara pemberian pembebasan retribusi pemberian pembebasan retribusi ditentukan sebagaimana berikut: pembangunan menara baru tidak dapat diberi pembebasan retribusi: pemberian pembebasan retribusi paling sedikit berusia (lima belas) tahun, cc. pemberian pembebasan retribusi dilaksanakan terhadap . penetapan pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diperhitungkan sesuai dengan skii tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha kegiatan serta penyegelan, dan pemutusan aliran listrik menara bagian kesatu tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha kegiatan tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha kegiatan adalah sebagai berikut: walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan pertama setelah melewati jangka waktu (enam puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya skr sebagaimana,likota atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan kedua kepada wajib retribusi untuk melunasi retribusi terutang,jib retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. bagian kedua tata cara penyegelan dan pemutusan aliran listrik menara sanksi yang diberikan pada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf yakni berupa: penyegelan dan pemutusan aliran listrik menara: denda administrasi sebesar (dua per seratus) dari besarnya nilai retribusi per bulan dengan menerbitkan std: apabila dalam jangka waktu (satu) tahun sejak ditetapkan skr tidak terdapat pelunasan retribusi terutang, maka wajib retribusi akan dikenakan sanksi pidana dan pembekuan dan atau pencabutan izin operasional menara iom) sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. bab xiiiadalah sebagai berikut: wajib retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya yaitu retribusi terutang dan bunga, maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas opd penegak peraturan daerah dan penyambungan kembali aliran listrik menara oleh petugas yang berwenang: apabila dalam melaksanakan pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara menimbulkan biaya yang diperlukan, maka sepenuhnya menjadi tanggungan wajib retribusi, apabila wajib retribusi melunasi seluruh kewajibannya setelah pembekuan atau pencabutan izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan pemerintah daerah dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang, maka wajib retribusi harus mengurus perizinan yang bardarkr kota bogor para surat ketetapan retribusi daerah urut pemerintah kota bogor surat ketetapan retribusi daerah (skr) tahun nom pokok wajib retribusi (npw penanaman aan tanggal jatuh tem penanaman amamamamn mataraman jumlah rp. lali lalu7l tilt dengan huruf #.oooocoo woo wina perhatian pembayaran lewat waktu (tiga puluh) hari setelah diterima skr ini akan didenda sebesar dari nilai retribusi berhutang setiap bulannya. bogor, sama nnanannnn pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nip. kenamaan nana aan aan aman potong sini loco nana nan nana urut tanda terima nama donna nama mama aman anna mana nana nana mana bogor, sem amannnnnnn alam penanaman ana ana nan anna yang menerima walikota bogor, ttd. dini sudartots pemerintah kota bogor surat tanda setoran (sts) stis bank jabar cabang bogor rekening harap menerima uang sebesar dengan huruf dengan perincian penerimaan sebagai berikut jumlah jala lalolwm) retribusi menara telekomunikasi mengetahui pengguna anggaran bendahara penerima uangtersebut diterimapadatanggal . one. tanda tangan stempel bank cara pengisian kolom kode rekening isi dengan kode rekening setiap rincian objek pendapatan: kolom uraian rincian objek diisi uraian namarincian objek pendapatan, kolom jumlah isi jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian objek pendapatan. catatan lembar asli untuk bendahara penerima lembar2 untuk bagian keuangan bukan lembar dinas pendapatan daerah lembar untuk bank walikota bogor, ttd. dini sudarto lampiran iiiurat teguran surat lain yang sejenis pemerintah kota bogor kantor komunikasi dan informatika kota bogor jalan ir. juanda nomor kota bogor telp. psw. dprd kepada yth. surat teguran nomor:.voodoo oo. menurut pembukuan kami, sampai saat ini saudara i masih mempunyai tunggakan retribusi") sebagai berikut: jenis retribusi nomor dan tanggal jumlah tanggal std jatuh tempo tunggakan jumlah dengan huruf sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara ii telah melunasi tunggakan tersebut atas, diminta agar saudara i segera melaporkan kepada kami seksi pos dan telekomunikasi kantor komunikasi dan informatika kota bogor. bogor, . . . kantor komunikasi dan informatika kota bogor kepala, pangkat golongan nip. walikota bogor, ttd. dini sudarto lampiran peraturan walikota bogor nomor tanggal tentang petunjuk pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. format std kota bogor para surat tagihan sermeuaparnan urut surat tagihan retribusi daerah pemerintah kota bogor (std) masa tahun nama penanaman namun ana alam penanaman namun ana nomor pokok wajib retribusi (npw penanaman namun ana tanggal jatuh tem donnmnamnmnmamnm aman aman mam ana jumlah rp. dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut atas, perhitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut: retribusi yang kurang dibayar rp. dengan huruf .io.o&omomomamenannnn nana perhatian pembayaran lewat waktu (tiga puluh) hari kalender setelah diterima skr ini akan didenda sebesar 2vc dari nilai berhutang setiap bulannya. bogor, .oo mona mann pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran nip. kam canaan ama anam anna mma potong ni. oom minum nana urut tanda terima nama donaannann aman kanan nan nana anna ana nan aman ana man aman anna bogor, . .m oma alam ponamaanannannnnnn anna anna yang menerima npr ponamaanannannnnnn anna anna walikota bogor, ttd. dini sudarto:nerbitan izin operasional menara iom) kota bogor berita daerah kota bogor tahun nomor seri e): memutuskan: menetapkan peraturan walikota bogorantor komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut kantor kominfo adalah kantor komunikasi dan informatika kota bogor. kepala kantor komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut kepala kantor kominfo adalah kepala kantor komunikasi dan informatika kota bogan telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, atauumn, bumi, sertaaerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. objek retribusi adalah seluruh menara yang beradbogor atau unit kerja dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang dan tanggung jawab oleh walikota sebagai pemegang kas daerah. hari adalah hari kalender. bagian kedua tujuan tujuan pemungutan retribusi adalah: meningkatkanmeningkatkan pendapatan asli daerah pad). bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi: objek, subjek, dan wajib retribusi, serta jenis menara, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, cc. tata cara pembayaran retribusi: tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa, masa retribusi, tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat lain yang sejenis:: tata cara pembekuan atau pencabutan izin usaha kegiatan, serta penyegelan dan pemutusan aliran listrik menara, tata cara pembatalan pembekuan atau pembatalan pencabutan izin usaha kegiatan, serta pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara. bab objek, subjek, dan wajib retribusi, serta jenis menara bagian kesatu objek, subjek, dan wajib retribusi. wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan walikota ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. bagian kedua jenis menara jenis menara yang menjadi objek penarikan retribusi adalah sebagai berikut: green field yaitu menara base transceiver station bts) yang berdiri atas tanah: roof top yaitu menara bts yang berdiri atas gedung dengan ketinggian lebih dari (enam meter). bab tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bagian kesatu umum terhadap objek retribusi dikenakan tarif dengan struktur dan besaran tarif sebagai berikut: retribusi yang terutang nilai jual objek pajak nop) pajak bumi dan bangunan pbb) menara besarnya nop sebagaimana dimaksud pada dihitung berdasarkan kondisi wilayah daerah. besarnya nop pbb menara ditetapkan oleh opd yang membidangi pbb. bagian kedua tata cara pelaksanaanformat surat teguran atau surat lain yang sejeterutterbitkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutangumum daerah pada bank jabar banten cabang bogor atau bendahara khusus penerima pada kantor kominfodoman penyusunan standar operasional prosedur (soadministrasi pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkbahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi melalui pengaturan sistem dan prosedur kerja yang jelas dan terukur,bogor nomor tahusop) lingkungan pemerintsop dilaksanakan dengan prosedur kegiatan pada masing masing skpd yang terdiri atas: sop yang meliputi informasi mengenai prosedur yang akan distandarkan dan memuat: nama sop: skpdwenang, dasar hukum: keterkaitan: peringatan, kualifikasi personil, peralatan perlengkapan, dan pencatatan dan pendataan. sopbab tahapan sop disusun oleh pelaksana pada masing masing skpd:bab vii persiapan penyusunan sop persiapan penyusunan sop sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan membentuk tim, pembekalan tim, serta menyusun rencana tindak dan sosialisasi. tim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota dan mempunyai tugasskpd. tim sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: kepala unit kerja yang membidangi organisasi dan penatalaksanaan sebagai ketua, kepala sub bagian yang membidangi penyusunan sop pada unit kerja yang membidangi organisasi dan penatalaksanaan sebagai sekretaris, sekretaris skpd lingkungan pemerintah kota bogor sebagai anggota. pada tingkat skpd dibentuk tim penyusun rancangan sop yang ditetapkan oleh kepala skpd. bab viii identifikasi kebutuhan identifikasi kebutuhan sop masing masing skpd dirumuskansebagai bahan analisis kebutuhan sop. hasil analisis sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam format nama dan kode nomor sop yang ditetapkan dengan keputusan walikotasebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: mengacu kejenis kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakeluaran (output)nyusunan sop dilaksanakan pada masing masing skpd lingkungan pemerintah daerahbab verifikasi dan uji coba rancangan sop yang disusun oleh skpd sebagaimana dimaksud dalam terlebih dahulu dilakukan verifikasi. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pejabat yang menangani sop. terhadapkepala skpd. rancangan sop yang telah dilakukan verifikasi dan dilakukan uji coba ditetapkan menjadi sop dengan keputusan walikota. bab xii pelaksanaan syarat pelaksanaan sop meliputi: telah melalui proses verifikasi, uji coba,xipelaksanaan sop sebagaimana dimaksud pada harus diintegrasikan dengan pengaturan pengaturan lainnya dalam organisasi. bab xivdalam pelaksanaan tugas sehari hari. bab monitoring dan evaluasi bagian kesatu monitoring kepala skpd penyelenggara kegiatan wajib melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap pelaksanaan sop. bagian kedua evaluasi untuk mengetahui efektivitas dan kualitas sop dilakukan evaluasi pelaksanaan sop yang dilakukan setiap akhir tahunoleh kepala skpd dandikoordinasikan dengan unit kerja yang membidangi organisasi dan penatalaksanaan. bab xvi pengawasan pelaksanaan kepala skpd secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan pelaksanaan sop. bab xvii peninjauan kembali dan penyempurnaan sop terhadap sop yang telah dilaksanakan perlu dilakukan peninjauan kembali paling sedikit (dua) tahun sekali untuk diadakan penyempurnaan. peninjauan kembali sop sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim penyusun sop sebagaimana dimaksud dalam sop yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab xviii pelaporan hasil pelaksanaan sop pada skpd dilaporkan kepada walikota. hasil pelaksanaan sop pemerintah daerah dilaporkan kepada gubernur. bab xix ketentuan penutup dengan ditetapkan peraturan walikota ini, maka keputusyusunan standar operasional prosedur (sosop), dan kapan harus dilakukan, mana, dan oleh siapa dilakukan. sop administratif adalah sop yang diperuntukkan bagi jenis jenis pekerjaan yang bersifat administratif. sop teknis adalah sopskskkpdpedoman penyusunan sopsertabagian kedua tujuan pedoman penyusunan sop sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: membantu setiap unit kerja yang terkecil agar memiliki sop,,penyusunanpada, komitmen'op terdiri dari: sop teknis digunakan untuk bidang bidang pekerjaan yang bersifat teknis: dan sop administrasiop memuat: halaman judul (cover) yang memuat: lambang daerah, judul dokumen sop pada skpd, tahun pembuatan, alamat instansi, dan informasi lain yang diperlukan. lembar pengesahan dokumen sop yang merupakan keputusan pimpinan skpd tentang penetapan dokumen sop yang ditandatangani oleh pimpinan skpd, daftar isi dokumen sop, penjelasan singkat kegunaan. |
'i. undang un{a:ui.: l'lo= !:l 't;i j n1ri o(lq l" ''"" j'\,nyalhllggil'rll new, ,,. }'ang .rs u , dan bebas dal'i k<inj"'i, l\solusi. dari nij,61i rnc (l.eml1iur1 no~arn f~pull'k !n4 pl1!r ll ,;lilin li~.g1j nvm11.r t;;, i:amt,bau .<1j1i~ ,r11n neg,1ru rit1t1hh}< ln m1~.l11 no!lul~'5l!s l): jnd~ ,,g j.i 1;1a:ng n<impor \rn :;l\l\. ~~nt,nn;; l'>er~!'l(! jlhanrum nog,,m (!,nil~namn negro rcp,relik .ello\l! wlf 'f\>hi>.n n . \'!frs, 'i'nn,1bahan 'mbar.in n<'ifu'd rapuhllk lulu11e_.,rl, amor s): un~\g ur.ntnw pr;rv.ir ii?. tah ujj gl terung 'i>#n1esprit~lnn, ~'""~ (l.<!fl.'~.~u, no!!\"'.( r~p,( ln,;l1onr.~i,h ni,u\lrn r111u!.,, ui,rn lrolhli'11n negara republik lt1<line.~ :n',hun non <>~ ~q37> seb:lgaimnc111 jn.l, ,,ru, \l,lli diubah kni,\cb1, df"l9.'" i;.in~ v11<ipni ~!)m?: rr,align .20qs 1c:u1mil'<rt1hli.l. ,,,, ,m. uw~ l!nd111,,u ;:.\!11ng nim,ur t ,h111a 2li04 u,tari m1t'rb11tlharl do.c;ld1 (l.<!ml:intl j\learn rto:p1 j1,!ik d1dom)!lim talun j)nomor. ):) ,'l\ ,;,~tum icrnhm r.~w,ni ~~u ;ll~< 1nrm;,ih >or11~r ~ !1i lj\\ .1_wa 11l,;nlasarhn. "p.a,i.a,j r~w11 f cr.,\ur.ut l 'onwrlnfillh no11l! d1' tahun t<ll'.ll.ut& stat.ecn l":bond!i,u)' journ bf1nctiowh\ :inp il: utc:si. j>o'd) brill" iu.\b d._af#rner \vaj m$l :iam1kim s1.~ .cm pc~g<:npr l~sn n1o:r11 pht1<:l'lm,,h sp!!') y111~~ dl!i!, jtl'l!,!.ll tff< ~\) r:a i11c,:iyt~mj iii lin_g_kull!lj n .&ri;i~ri (itah d9;rul. bahwa dalam ,;;ngk<>. ponyeknggor.i:rar,> :,' plf' ~ci~n;(ll,n di,,i1also,. pa,.t, huruf ~~cj>"', <(1mpn:li~'1s!.i! 4l;, filem.t<lj~, !"' h m.~n~ .c~uo suru r, ~'""~ 'fin1t,i\ poo.gn,uia'lim y'll'it mr.n'\ wfl hi.f orbit.tt nitrit hug l1tn1cl '.i pfn clb1 ig'gn:rb':i sp.fp, .ton:ctl\l ca:r. ker ja t!<!men1n11h j<or11 r.i.:,e;,,r. l'lille1t ><, .:l~sai lf,m 1w~1hnllllngn11 cli,tg11l01an!l dh,mk,u jtl 'til!cia bw,ul' "!l. dan. tila' lo; purl .m.<!ll0fa[ jk< perusuh w1:i.1ilt tri rencana find.i\peng.p.: lll).~ lll\ pem n.pah kota ~)~lqr de:l'iga'l rahma'fwj,!a,'l y.anc maha ~ :sa 'wa p.f}r a tll ran \walikota: ,0gor aj,.ix t.a n o t,lndacngil,ln1lo,n& siniar :i.') t~lum ""''~ fli,jml1u. ,.~ f(m, ul.ng;m ;int:sh pumcriulnh flu.at 'den f'n1\\u1 jn\anri ruivhrl1 (l.om j:,agar, gugur~,: rupttblil< ncl<>rid tahun jol n<nuo:c 'l',amt,,il.an l.cml:iru' 1leg!) j111 ,r9~ >l1k ).r1 ch>1w~1g non.ot i ~); l'<1r~tl,ir1 :" >i11? jirhiu1.h 11or ru.l. juli 1cair11< f'!;ol!l>li>lian kt,"'"!!"' ij.arah, pmb1~ran ogan1. rei;,riil;k jtl orc$jm t:1b: ;,n ;) np.pw." tnn j.~ahan l~q'. """' n1 & i.'"" rob' ln1 ii!'""''", n~mr,r (s. f1e,ru(w un ?6n\ <il'tu1ii non) tuh111 :.!. qo!z, cnt~.ng p.edema:n. !lct1}'\l stm1 .dnn ~~1umpan lci1nrl(i~ r,:<:4tanin jiran1\ nt:!)lull ipul;\lk ln!'lont!.<i, '6hun num\lr :i!th1111 uirnbntnn r,!garo roku.lille< ln.don~iii nt!,mo.r i>erurumo m)erh)lal~ nomor ti,hun iw'l'"' p~.j1m1an f'l 1nl,ir1,w'j, dnn i>< ncwxw"'' l1l:u)le! cri$gtu'thru: ~ e1m,rlrtlt\l1,u1 ulliiruh (l.ctnbllru, ndgttrit m,pu1 jl1k lm:l,,i,csu tahun. jlf=)r h>s, 'l'"ml?,<> hen f.eml:i lln ncu r:'! ~<;patti ui< lpdpne,,i; !\,,mar )': pl1kali.1r,m p~i'llet'lnt,ili l'bin, ,r :ahu w(?fj \~l)frj'll: pn<l!!l'lnl n:.l~cu~nri<.,,., oa~~nl (l:.c,m~,. nof. ittf ;t.; .1llj< ln.~,;,ru,mn tahun ll005 nnn1or (), mall<lili!n l.cml"'1r r11 now,rll +l~9pl,ll>l. u,~'lni,t<l11"4fu n<h<)\lr <;. perutusan. p.emannmh l'l.\lnlllt 'l'ahun t!lnt.nns f"ql~n1~n pembmnnn r11, poni"'""~"" pl\ ) cl onf;;;lland, pair.trr.n,uh ,l):ir.ral!' [l.tll'l'tt> j:) 'tile,}'j'lll) ,kept allk ind,'.tn ,lln filum nomo l.l' s5, "'l'r1'mlj gd'1tll, l!kmbmuo mcg,ara. rcptillllik.lndancsf n<>n:i11r ~}; 'crn,l1,il'tl,ll l'nncrlrnah nrm,ar 'l'ri j,w , tct1 utuh!. k1cm f'~rli(,"nl:keliru:, intern poli:!ecb1 ulh {l;tmj;ja:refer neg:=<> ret)\lb uk: juri<>nilai~ l'hun tlt tl! ;. rnmljdh"} ~n\ l,>~na:r, non juli):; 'l.n4lum,sf ~11ni,ir l@ cj): peraturan ~i,tcn d'<lll'm not,rl no1t1hr ~un ol;i tc rtl.l(u ,g pedoman:a f;'!tiga( k~i.u1ngaran qor:rlt ,;;,:t;agama.nq wlo.h llu\> ili cfg,i,n pc1!11 uun m&u.,rl' ak\)n !lir.~r, n11n,r1r 'l'onm tall.u plirubl.1i111n tit.till l?~rt.'ltllriiir\ mt:nt.c:ri qnl. nc~eri no:inn:r ;raj:r.u:n1. lt'!fil ll)fl'dam gln p.period,~lw.m l{~"fln o.ocn.,),; li\:antur.r11 mct11e'ri jun ncw ni,uuw 2ll 'fol).o lo11ting' bdl+rn~,f' re.ti!" c.(<nt l'<i!1gi,wa,;ion rcl'l5'!: jct1(! silrlllxll ,;:1rl,r,rs1,tru1 t)a~r11h ~lll)rencana _tuli _,;ti b j!h de.n~n. t:'.oral"lf"" ,~j!lfn iu11uu11 ne~, nomor tttt1, o:u9 tentang&, p<:ric jb_iiw.n u111ii pcr autumn tttt~rl 'l>l'4l!m ~l g,,rl jliomor tribun ::! y7, tenang p.~damri coro. tli! dl? govt'lx<i1 ams l'<:n_y,:lcn~ru:i,ru, pine ring; j,liu, 0f, uf,f,dli pom,ul'ah ,, j.lt l(otot bi:l~t,t nom<ii tahun rcu u1n11 j>ongol!)lnn:t1 bmn~ milik.' dl'i. u',ih, (l~m);,11rw, !lait toh kil\,;, sqg9r t'11hi,n ll07 ~mpv2 se!" e]'. j""n,tuan dui:r.ili kou, ;()~ nomor tahun .or1liu1g polio pot<.ulc p,,i,gctolmm ""''"' p. '"' l:>m!;lro:h tl"'1m\iron d~_er,nh l r, ,~gwr tmhtttrr wp, nrt'111r sc:i e;), de1tlm p.t!l'ltc ura:n w1ol.lokal+ lniceanu dirt~nrt dengan: ~, fq), ndu:ih ""',u ,,i:>r. l?ell' cell::ii,h ot1.~.ath adalah .koto r.lr+m >ernngkir1f dcr;~ .sc"~~l u111111r ~ayelcnggarn poll;;<1flat1h,ut d\\~raj,l 'w. uil<,,tii ellllllnh, w.illicit ao11or. ~.el(ll:t1tr.w ?no,w a!lpl11h st>lj:,;c: ,111tl;i,ll);icon, ic!>.\!< bpg< lu>1pcl< larut .i'd~lu11 t1\spek,oro't kota' b"&<lr ya~ :,n ,cr\.lp&aa'l'i parm p<git.walls,,;l1 enter1\ j.l'much.mtn .d. roh >ng p!'ni.ln11i. ;1n,:. jaw9c( ang&ung ,~1m<ln w,,mwm ,:;. lrg;ini,,(lgl j"cr1u,l:k" da.e,:nl, i,air, $o]l.( jlj ul:ll yfi disebut jm. jm1tt1'> qmarnlm~i j~cnuigka~ , ,,'&h fiq kl<u1, k'"i f,'i)wcri~ acmh, si1'all pcn#;ntl~tnr, lrunrn adil~h pro~ei, y""& latto\tal pad'.a .: ,nn dan kdg.tei.nn yw1g reilly1k1tkb.h ffe<~r1.l l1.fn1's: !ffc!ritrnkt; ulah kepala darr 8c' jtl*l,lh (legnwuu untuk m,:, be jka,, l;0cy,.km:; ii\<; .l!lill !fl.tells tirto" p.;~b:1ya t tellu d~~r,i.k$ !>! m.~lalui l<;q'l"l'l<m ~'ll11t efektif r)'r~ir.n, k<~nrlmltin p<:l\\l'! o<l111 kc1' ~u, 1gu.n,. fl\!t~~:,m.:r1 u,r1 u$cc. 11lignin, rl,(1r1 'l(~tun~fl'n t.i.ith bdi.p perah.tron p,,guru. ja:,1g ' l\1td11ngan, ll. dt.ep> ;nanti1rn laman \''<!mi;:int.!layang);s~lunak jny.; tk<ib\.' ~i'ip 11dalah si tn111 p1111w;nrj.mij1tl !j ller11 nnl: ifi!iklan})'g(lto:ka.n a~ci!n, rot11)'elit1ji <li lini}ktm\cj.ll 'jcu1tti111'ra! pu!!ul <rul <: script:'ih daerah, 'r~nra!u!; 'in\ i;~a~11tdf1o11 ~,mi; jaro)1t\ d!11h11,k11 !~'l'i> a.il'alah renang:; ~1tnt1g l:raja al im11r1~. lust"'1il. pl'reprint darat dlh.art1paru.t daj,at mctldlpltl bo1115a!l)ll tt1 juhi dro:, .,,,;.,,r.,h dlr,>rv in!! iij.l&'m>.tll1tn ke11ij11.knn den ,pro!coor unik nw:ai.ainmlkm:i.ri~" ,r.:,,,.1u,il;i u!i al;rl' r.tr)gj<,a(an kcj;l11,11u1 111riaj.uj jualan hu.oll ~intl p"'""'"l llu kt*ia jrl u~an :aildttr, ter.latin.l~ utuh yai',!g. kh:i:h f1:i cell jp1<f.lll pron wm:t1toko.u. fuku jr frt:rt1t .yang 1nar.t1 j~.rugi kc1:x:rt\111ulan .uau k"'l!b!;film :w>t'll ,\rel.nt ,;l"tlh'f\ ij'"'"r,, 1t.juri.i \,1u1ll1 link'l ullalol1 proses pcttlltriru1 l(eni,,jlttln !ru,it1l progrmtl o.\l l<'"(!latm 'tldlmn.r11e1,e11pai jjt1a:n ya:ng tc.l j.lh dite< ?i'""' bab jsj'l'l'~.n'l' ql\l\l id41rn oclc w.fil<llu rs, part, ,1r.nh ',<1n, ao,gor qmr,r 'l'nbl!') 21l(ll;\ l).'!t util( j!llm pmc han kou~ bui\"' . m1,;,,.,, kul'w f!lig9r rmi1m oll $cri ji!); l'o.lrlllll11'll daerah .(l, jl\ s>r ) h,m.,;,r tahun l"'1bl tir ocg~.small f'cnlngl{nl om;ral, fl,cuti1'1r1ln d.u:rnh k,,ra flt,~~ ,.,m nobilis pl: ':.et l1r.b11 w~l.ik!) ul+; .c~_gor !'roman tilt\ 't_emlja j.>i:,,y~lo:j'l g3j'.lill s,mtc:,n iv ~rigvndnban fnt~rn 11e.menu,h tapi iti lj11akun_g,qi p1! coll11.tu\' !\(ltu, (!& eit:riu. %t!rnl\ i.:~ banjir hl\ n'b.ml,r !l'l:ii e).: semut1jsj~l"i1 ad.& sayup tidak .a'.i:, hiero'.l'a da.l!arah 80ta ilc:;i'gor tahu'n nomor seri . lilin.iln.i ,~k.,n ell bo,;,,r p!1d. tanggal '1t. sl!!ta{ e'.i'~ dae~r koo:~ j!o,go~. pm1tl 'i>,;to.u,ran vlilllio i'ni lli\ lalu, <hl tungsill dju11clar'1t,:kaj;t. ai !!'. ;inti\p omr,g m~natal,, \j'ci, ,ic, j.ul,1lwo pe1;1gunman!!,ifl p,,~ lima walik;otu ! l,.\ll) pc11r.mi;t11;,;n y!' ,lll1, f\o:ratu jr.i ri:ili kou, r~w1r. bm!' ket en'l:uan penuh.ljp l'alfa tfl :sebagai1'rrr>o. dili'allk s<1d dataran &\$ ~o~mg i acuan ll!lgl prmpmnn oll\n ,j jj1j, cgq<w~l :di lln411ng>.1n l?!'.l"c~n\lil\ k<ii.n. fl11mr untuk <\~n.,il 11li~i link,m~n l'!c\'g"'m.iuj(nr1., ri~ll,<o, dru, tli:rd;\ller, p,;intl!~'small'rih ym'l (l'jp!!rluklln jl< mc1i'ec, ~1ilm' i,cnylmp111ig;m dot1 lll,' rl'li".npr.rccptlt kcbttho:bulan mcapolttn t1:tiu c:ip1'>. hasil im1.p,,clu l'cm erl,unh ~l>p1:nr rne deputi: l,:. ,p,,01y111a, ll1jua11 darrsasaran ""'' cl' jl1 pa:ll u';lg!qit,im ~t.lln mng tcr.tp nir ~n~i, penguatan li:uki:min fl!:: ol!~lll:i'.ll! pemetnuu rtsil yan~ dihela. :dalam pencapaian tl\ jl.11lll ~an .1113s a.r~n. p!! ~un m sttukutt, kabid.kan, tls~hir rirganisr$i sorti<1clock ,,m1.uk mru1 kimchi [akan :i's1lm. per(gl !mllnfkinslhn 1full'tl1 keseluruhan unsur ogl'nrn1w.n t1::rm1usul< hn.sil p.eoiunwn:ny.u, dan .peron,n1ai.mn keseluruhan unsur pc,ngenclati"n terrnesuk h.\lsid ~,go, \'l'l 'l> l~'l'i' .,tij\gauruann d!anri~uil pada. ent (i) bori larut. r~nc,,mt eerblrilm, , l('*'r11nh l.itik1.1n!l,nl pv1ig~11clallil. jl':seb,1fllrlmnn:s r<ll'!;i) jlt l]m d.,. jnm t.~11pour, ~r,.1w1.\n musik,;,ta u , ji: sf, r.~ ~ip all' a'i'. beku.ta daerah kota.logo 'ahun' .n0mor seri diu11tl d.t1g!a'u1 bo~ pud lll l@d p ""i pbm llu'un' wo'.llk 0lt1 lnl mulu belum<u pliilli llirtgg,tl d'lun<fao~n. ~hop nnn,~c l!,i.c:ng_o:t~h1.1l,n; m.c.rncriorahktu) pp11v111 !u~ l{( jf'jtturtafl wa!idola ~lt!u'ls;:u:, 1i! u1roll'l_p111u1111) ~ da.lm\ br.ello d,a.merah k!)(a .l\~r. ail ketan'l'ua:n penutup ball rnf' ~e\ingmmnon ,d,m'l=i;;su.d (lnl1> j11&1j s.<:.boga. nci:.a+ ll;lgl pimpinan. clw:i l)irr~ ~;d <)l ,l~tanpa :mc plr11.nh kci!;, ~<. jr.<.>: un\ ll< rn::og<mall) ,anri j'l lln_\jk,w.!l"" ()(! jl~llmann, ri!l jko, rnn l!,.irllllwn l!,<'ll~'fld11i11ln ~m,i; diperah1j<1m untuk crane,:,gili tan j>~nya,p n hmn di, t,, ; hnu ,11m ~t'ci)pa1 <ct;i'lrb.'a; ,ll\.o pencapaian tt.tj\ to'll oro. (ll) tt> cll~illmllttll dlmalcs\'.tct pull1 nyu. rndmuat j~ci'yellow paro.ikal, l~cf!inlllll lli,1gkuogt1n p,e,nis<> .da.lio1 ~ab<i jlimlmruw ,;1tn,11um ,1rt1ru> lll.till).l!'"' li'<>r.;turun yi.~ lil<qu! rm, p.cu;m (ii ,,r'l'p padi, l'c,mcr,toh koto l~.ogi>r mollis111f tttt' t\)' ).dj; num:i. \l. r'll'l ~rj, dan tln guratan ~cga,tan y.sj'\ ' tr.rll num jj~l, j,) ct1!rn j31 lint,k~1l j;:~ r<ioj!l:~d.ui.j&.u; ,;, pomcuum ntn.t , fang d\bmlnpi intro pencarian: tata don sasaran: pru1g1.1ill!l:n sfrulcrur. '. ebi ji;i:kn_n, tenn ptinscrdtn1 1i eia:~ bh1'field8k t:rl\\ll~ll4o:.ltk.ru, m,ik.o. ~t11,~l~011lunak1 usia1' i1.1rt.'lt11,.~~i kc. m:.burnham .an!li:1r j: c11114 :;,nlilttlku1. tcrmftk!il< ,~n f>.tiang~ :.r1rmy( jl.i;\ p~m1u1.~juj k~fleur,,hn,, unsur pengendalian ; terrnosuk ha$ r>cn,&t,f?la rrrrya, al!< r'l'j> .l' >j' );11r,~na )"'> tmq,il< fll~rtg ~ lit (le,ll;'<l . lima lm~l,rr ,fl<'l' nlq11111u, ,n 1cm tnr111 lil unruk 1ncm_prr jth11~i u, """"")) ,~t1ak .pcrngcnchll!ttn in1em poll'oleh, dnr j,a,;!l pemeran. pemerian, atau. cvn~ ell atas m,;,tcn;, .1l'll','ttl11li.tu1 1n~em wig pda rcna.no 11ti'tal< l:\ ,tenth1ukur fnl\lm d~tpl til111:orally'1li tlc;,'igi.m lli!nr11k, dun knfiutuhtirr iu~tt111ill, jl\misalnya ukur ptmrui,;aum1 keseluruhan ull<!ll ""nid()lw.j1 tcnnosuk half j>l'llj!u'1llllln, h, r'l'i> :spp ib ~ru, .1g.1ri f'omcrln~h kola ?!!"" mer1uui lnfermusl tar11: uj1jj sj.materi penyet,tls: gmr,!ion sl?l dun rc,srono kecil. f>mont1tah l.(qt~ ()ll')~. s'~l~iv u1ya .p.ii:ll1ni"r11 ,,, r'cmcrlntnh jlj:<'lu m :n~ sl, ri' r01ti:ann .listak pc,1_w: ,half,1r1 lnt,,m. hur.rur,il<~r\ 11nila1l tentang "ruj: )11fl i11l<limit i.,cm,,lotus'i' dllterepken do:pec mencapai fb,:,g,u ij~inn hlmn~~(\rtl ctor~n m~ngga~f jl'kon, l(l!.l.iij, <.,u <!rm i!ri 1stt1ur unr1.rk 1111m1 tmn\ ?u ,:_l' fk(). so. nr11 1u111 jn, rt!' meliputi: p e jllytilflttn r.t:!. otl dan stl s,tt,: ~m lui k~ia. dan jn.gti~n "tentu y~u~ \~ltj)fin:i;t~ ?,, p,,rl~w. .rlt\ li~l\rl l>c"l'):l':dl'ltr\n: l)!!ll;).t.1 ' ft.~ik<>.y .in.& dij\,~ dalan p<?fl<~n1111,n u:1ju,,r1. cii,,, .s,\ .!i'\{" .penguatan . ul<i.lt, khf,dmn, dnn i="'or;ii l!ri),ln! tlw'tltlliok w11 lil< men _gct. :lo.li~ risiko; p,,ngkornunlkns.itm .\t\f'!'mit~ lu .ll,r1li1,ruh,1ri' jn51. p,t'l'l&~'.''ltt1 tw1, lor11 uua11< hn, ij pcr,gi. lll111 u}'il; dan smu.tl j,ngli pl!r:1hari1n r. umerinml1 no:mor 'hun :an=,i; $.i3tfl p~ng<mrlulinn <or11 iyu oorlnmb (spip pl{'5ml y"i, '(. ,t, scr.l l"'sr.r,l11sl i,,,r~llrintali jfl~ mcn;i ~lill!,!!(ir41ai.r, s.eu,. poin'lett u1h koro bogor, judul! mom wkl ~ .l!ll<' iii ~t\b'g sa.mll unruk ,amr~lroffllltw lll spj:f' t>alur 'q.l'l&l<i;, r,en) rling;,rw i sf!f s ~oil'l] l!omprchtirlnil sli!l,cut,, ,\'cm11 rln1.n. kora f.liv.,,r ,lu , n l'lju :w111u rlim.'ttl. r,nilai>k f!evil1i:i,lrm11li,fl up). lll mf'l~ p.era'l'ijr \n wi) t,{,lil'a g<~r tilomcu~ 'ti\n0 gt; ttl' a.no rlm' ci\ n. \ 11ru~,, .l'f.~t:nq4 a.n p~il'll'l)~lt>;'roll ~ot.t> qc.tlr anim ndw)ya l)11kaum,n wl' df!grup~ul ,,~h111 ji~t1,,rw,tl \:nu:ri1 qfl bd~,i.r cmililci keanrrunm ~~niall:;iil duc1m m~m~n'tt'tt,t) jtt dun n,r,r,.gjhwmnli& ik1? ipjp rl~alun nc;lakshmi,;u:,n u!.l"'i lic,g\rufa!ll>.n 'iim<:fi111lll\ knu. r1 1g.,.,r l'. w1n~!tf jui dll pn1 iuc k l.n~nb. o,m{lille~ htl l~ni:. .t. ur, iui\ ct,~1th1 u1f11 lt11'ert\ jl.lfa~ mt; ,~a,l< j.ln, (nfo s.itai;. renew !.<;r~ll'\\~ ~id. isl b1111 j.k,u 'fl'i'p rani1,poll:m ".''luh <11il1 truk.urun p1 ,1rcl~r\g~nn akan ,nm, '1t tolak do\ ,im f"'lawe~a.,1gn1\. spip j111d;, <llm.:j [i,t,trails per111i1 [11tah yac~<! ii l{~ih (i(n pt:ii. p,cl1.<ial.i.an. ' tqj;ffi ~mg,. . htl l_. ,fl.l=i; ll;s list"'o . ~ i?. a . l'f. p.erj1alt ui1.t1 tr'itj\full', ,, : poin?thd.u. diri' .'. . ,l, .; . ,,, i:? j(riil<il~r l.l!llltiu,~t\n pru11?crc:111tr,1n sin .url. rl>licin ~~rl;ir:uk,m ling~n 'f', n,gc,1d<t!bn. . l() )111g .f.iil~., ,., ,,. . p~n~ir11j1 ri1 llr,g!ruu!lll i pengnrldllllrut yt1n~ diharapkan:_, . sutta:t1, p>:11d t= l.lng1 pg;u1, pen~c.,1rln j!an bab ill, suu nie jt't :fe:e;s. j,'i011 sil)ili ai~ ) . . pemantauan se j: kill 111j1.1caj1 ,,,, . : k1>k\ ,111n ~t1<1af111n 'tj,' ln{ormas clan koma.film.sl. . . . . . " " ' (>. re11.iln:inn rt l!l1k c~ l)ps\.tr" n~:r sf' i ' :s'e.k1fau:t'l"tl'i r,n:ng.s pi '''*', . . :::. :: , l1~11g}!artian pn?. , .,. ,lll a. ru jlu.uj, . . . . . . . . . . ba13 . <>" . . . !\ ta:ncnat ,,. ,., . titik:< <lni, tl.!ll! jl' . du a.r f:l1l'k\.1m ,., , i'.j! tht '.! k!rng _,,_ ,,,,, d.\\f.'j'.~r . ,,(". . ' . lli :1h1 jill jung t , , _,. ,_,_ t,'\: pl!l n~l"far, h ~ . . . . ; , l lampiran ba.b vii. penutup bab vl. pemain taman dan evaluasi bab informasi dan komunikasi scli>a.!lill .l!~l'lr p.~11ol\ !11m~\ll ll um, p(! tilifll~to:m jl!lll!lakh11111 kerja] llr! panci.:n~t'ao s!'fp. sc~\l!lill ti,,han p,,11y, j>\\al1 su.u,,m,,n, 11f ~~~ p,cr, ~i\)m1k~ ilor sel d"ll"l geser ,:,<i bomb~ nl1 j!rn. spp je!\! u'.ll ,1j'l"(ly uj'l.lh h11.1g.,,~ terapi.,. kl!~r11.t1(lucu ,iiu"li\ t\til, ,s\1q, ulb 11lf.fl_glia +t1=;.k11n~~ n poitgenclu.l jwl dalam (aktivis'lui lit\n k e'g! ulh :<el1l!l'i t11( !i~l, ,'j;> j~'*" jp!qm 111c:1nb1gun, in.s1,rum pc,niat: 'ldallnn ,;elg, bagian dart pcnjroldnw,ribu si" ij' mn:nra,u hti :eli ngl<u j,g ol!n p.oman11~h kola j3gor n11ura. lt,i1, ,.;,:,lxi1"' t,a,~ktt. p<'wii\ oul tll langi<letup u pdi~until l 1t b<>iji\t ll1 jt1, mcn~null l<or1afl '111g,l~ng j.n l)~'l. t1 '\(l.:rl1fj , r,h11k<', lnl 1u111akan .i; oo&\'ff\fl.ahn11 yong,r up~duk, untuk cnrj\o:gu,h l i~lli:,~ujj:, l""lfi! j i vl~un cl, ult1 \rrn""l' xf'~i l<eji, hm1niu1 pc1:1e&pain atl j,'!n1bisa,;i. rtf' ,nat dij,nitril'usulan pad,, 1x ug,.1kll11.u1 lli:i111111 ji111 l''.'.''lt thani,. l; feat: lrw'll'i) llt'l' r d.t.ui .fk1.,11it1111lt1i rfc.11t1ri1 rnr,ltj 1title11pr.tl1'tlc1 open w::; jt~r r.,.11p,~ p.eog,;.\ ;i,hi,u, tw , maksud d. .d ti, j111<.d 'r'rp myrtle'il kill dokumen ,=g;'bens, p:ron::imu dn:ri:~t!!kali,,; srrukmr, ~ob!l1lica,;, dan pro.c.dur oclc\nlt,;i,s\ dalan mcn_g 11cl11 hann ri~\<n, i,ert,~ <~. :t w 11d hlt1ui y11n~ t1d, lltrfll': rlt)t !l, rl~ fi1 co!lk<11nu1,il;.,u1n ~lw1 cm11n1t, j1111 r>olak$!tall\tl port.kuil.nn)i,~ dokurncn tat riot'paco, rcrtfflll1a .f.ndal .l"'f' x"""lpl,\j\n f(lot p1fl7( ot'[ll m:l~smn~llh .g,,:. pool< l''l' tit""nl.ilr p,ilr seh rtl:g~ 'di'lll"djj i<"" iii !'ll' ",,. pt ri>ld k1:}'n llf ru,n multi< bah l<~l[(th pernerlutuh khalil boi(ory"n;; u,l11h tli(ot11 lpka11 ,111p,; terorriuu, rim:,lc~udlrnii uni m,:rnl~1rtk,m .wu,,ii l>:,gi r\mi,1ln:,n tl:u, r,wrd fl. pi:n11.< j1iut j\l jli) )letjen, it'hun ';! )~mt.1tn!l, l'l:11y,< cln1t(!.glr,>t11> fll' lingkup'l{lil'i po,i,cell'lut11 ,,:; b<lll>r ruan j!: lang,kup oli ql,n j.lln t>n,, ~,;,, buku t.l. )1l"' 7m1g .i,n @" '"' m.lllah1 a.\luar tugu111i y>iou lot<last tlo<l{\ lu] j!lll , ,utg dlteluj:il<d dnb. d<,li:mcn aot,oman ri==i,trn. jj"im b:i lurus "1ll,; d11.~f.ll j)~im dpt ,,, perguruan penis'll na un~n:g,m. harapan >'ang ri!lt1 jnt111 plr.h $tt1kl:hf,1ittf, l he lon l, lii)lt l11wl11< iti.,111ly1i 11lel1 pu11ib1111~1h l,uib bui;or s(lf.fong,nj rlr,ui help jlllfnajrn,en nmkj, llc 11m1nq tnt!aj< l' >l,' \ldt jlw1 nlc hil rilcllplrd talu,p~,, mnid.lcm~" pcrcnncu,iu,n,, pe!l119;\garin, t:ica.~sa dll jj.d ,(lg~l):ra:d t:~: ufl. j.\ lll'll'.l.h ngg; jr11rr, ,111pr:tmn t~i11'fm!n rmann, dan peri~mtuwrq t:rhi~i!i~111ton t1n,g1_?u:p\n, "::u,i1i, otak wl11ur j:\\ u'i>.111ru1 rt!! c!:1premi1 kru1 p(1du ping~lol~,aq l;< {<)' yw,g cfi3"it;n, c,ll'. \il', 1r. l!l'i. nm, .itu,1t: :t>, i '(l~ltu11_ orig~n n11,npr,ro tali <>r,!nl jnr'l'anf" fcr11g.,.,u,\lmn (wtp). 's. tujuan, sl'l ')'uj11m1 spip skill,!11li1111n11 rlis,:h11r1< da111111 pi,,,. pmc:nnn~ nomor tlihwr ~'dal1. .ll ctrl tii11:lenlrnn keyaklru,n d'l rul lll all& tt. forum)' aq:inn or gol~u fisi:nt,(in11r urn1ruu1 h(grup.,, t.\ jyt,tk1rrf1r1 mt1rr111d(lf 1crl' ,1ci11p l11m1 \uln,y<j. l1jj\.111n ,,tl,,,,'lk1\)'u <l,i.!x!l then~m :.oj, u,.f,.,p l\nat'ini:,t perumusan, l<bit,1n~, peron1 ,i'iul\i:i, f!r.nih git tu. f,c jnl su1lam a;n~arun. p.::.nat1.~l1,~1hg.un p~ia~.eno a p u:r. sai ncp, .~lnpomn mksmnorm a:rt1*'ff ut, rlr11 jb1m, li.tuan. <a . p,11girl, b, pli> d&lll pom11 jur1 pem, :fo1ah n<)t""' h(j t,1hu.j1. ji. ~ hol'fn111 dll ,.,t,,iw,< '"' petir. lrt1,"troll f1a(la tulllknn dan k<gfulnh tlng dllnku l<on selam terus menerus oleh pnnmnen dtm &e taruh pq1.~. ~<'tll 1m, .1k rn"1nl:k;j 1k<u1 la; ,' ii)< rt>,!ratu ill ct<"<l i'lll ll) t l ufl rg,1nlt,a,; lal lri k1: !nir1 ji" t]!! <'!ckibr d6i1 fisik1\, 'l cl ml~lw1 xli'll"'''"' ketungau, pt.'tlgurruumn jl.lie legam, dan kota# john :rendi>f j?<ll' l: lt11 pe11, ~11get1n<b.ing; $i;dir1g!<,1r1 si,,u,m p<lr. !indlilli,n ruun p<imerlntohi dalam pei:plural. """1on.nt1m n }jw;~ t>o 'f11h~1t1 d1dc1in1i;,l\an (rg,ii ;,[$rem pog11 jalan ,longm ~1l!ll1 dlscknw.ar:1k(ll; ~eui ii tiny~ntb rll tlt\11kun11 n plur,dil'lln pw.at,dnn peuuerirnuh aet" oef'!'lili s:fll inn ril <1tu~ klip h\'\ffi ,,th, ~,ii. inu,h ;.o,," "lii.ll"r stoo.i;w mekanis' peu~til lln' y11j,~ dil ewiikun ille~, pll11ph'!lil p~wm ~nn dun t'carr, $.'ikn rh::ngn >ru~t.!" ~<;y ;, ~hui~i1 dan d.,la j<.s:ii , lln . ., btckcsieiimb(mg. m (q(l (ii)fnlc bc,,i,i) gu,, 11aq111i ttl jllilll or'diadili~ ltl trl ,,,.,, ::,p"' .uj1j~ :1rg;l1tl!: ol! l~r.,but'harus du:p,r,: cucu ha! dc:.a11 aj11n .cara n1c.iin& don cnet1g.nmo11 jum "ltl~t nigrum trf.\ dlm;u1l:l l11t r. jh,pali pl'meriittah l(( jt[l h1>11i jr, tl!tl01" ll:r~ j1,ln~,l jil'lr,,r, cmn jeon.l lebih l>andil, n:iom11g)<a1.k:, $~>au.1tnm r read!,r, jrr. ,t11111 l''" jti. bm lll l;u. mtingumn;,; dnrneul< kc\.)!lll jtlttl. :\lt jalan, p)!j,ylmpnngw1 t.enriasu)( koctlrauiwn laud; dan par~an wrjlll! chil lili!ul, rnenmgkn 1t;;.u1 cfc: ,vl1i;rs tt<~ll j,l(,j~i ,t;n mr n .ka, ~it,i,~nl>i .bia,ya, b'.iui kll.ll: \tentang' sp.ll' pergi .!nin pernerhuah inci' t.nun. .u:. u:nta,n.g ~itj. jtl pc}n,:en( ij;,lln trnerrr, :.more1ah. djl.oru: hukum undtthl,l l!)"fun_g l'krm(!r 'al\l.ll) .:!!, ii)<! l,enw'l~ l'cib<;11oh1lmrruln .guru. rtp j(a:m di;prior.il "sk1, pada pmg'col mt, keuangan, y.rmg dli" ~n. ieiolrt,1fj j.n>!)&l);l<;;tn ~ru, nkl1nta lll d;tlm jsfn&!l;a rp,;mall<9i~h ,r,mi jnr tti11pu e\'nr,cc11r1ll1111 l w'l' l'i 'eror.pistol1 kota b<:i11or ,,adalah =" ) pmc.lnr.nh daerah ti:,nuovo .ws.j<l>. ~tur.u.l! roenycl~n.gara!qm :k,!>ijj1k1,r1 $pip tt:rr.d,mt aoo:,. .ul~m "'!l!lili 1ii1;<i~.tm hamm111i~~lu111 kehtlaktin sf'(f1 l'li'alia dlpcrlukwr itu rc11era t'it: .ak pe11_mcn j.ill: :u1r, j\'io lti~di '.f\ cl l a .n kc:; pf!dn filtra~ l!"'\, y~l,m11gi,:,.,, 'lull~ ,,ok~, l.11gk\1n gan i1ii1tet'l'nmh !.;nu, :.,,r .:oc";:~fl indo~ p~ns:~u.!~:tttt ilir; kriniar t1r~ uj11 uu:r.t~ brit rft1"ffj cl' i.o ml; .f!!! d!>ou<lllllll11 a\:iis po!l!kill.nm.n lille!l~ j)kok l', ,;,<n:1nmh k11m bogor seh1ns.i.n dil'wr (. ,on .t,1pn1 mernbcnkan keyakinan, 1u. pcmcup,uo,n tujuan ya.ng;di1.ct.a11j<oo slalom l'cn$lp<>r. mt!rail. pcn)io:~n naga:rn hii~ bct;o j,jjr.t.(j:>s), ,,:, .ust (wo ni,pot ulc. (;.untuk jnipcj;,' jd1juta ~e! jnl<nr\ pl' i ' rn~~m1l mr.kll "<!m,;rin,ill, tr.la mtttplcnn f'~ j'\l,llkrug pemain' jin l'i hnn'r. tillon 2tl tonton": sii<t~ru r>or,gent1,1lian ,,i.en , p.etl,rui)tnh pil"l yong "'"'''ili ' .knn l : j>< ul1' pln jp.>llb~ ln!iu>nl!l p,<rno;nt1lnh urut rt1cr,ry.ti,l. pl1; bn'juri:,, cj11~ 'btm twin'ut pula'i,ul'a.n f e_wci+ntul nl>mof .6l ',thun !lf.loj: tentang "l1' ,r:!iperltlkru, !rugi;kol;. langkah tren, o""!'ll ynn)l :rru. jel!i tlllltli'rr ,,r,i,ayh .m~l'll;l!l11", '.ll~1k<1n krl~ .lf spj1> k,> da'latm ~ egl .um uridalcarl gl<tu1it,i:n t>,:rner11till kbt.o. b' jgo~. sl'fl? ,110kar s.<!'lt , kel,>,j:.,;k<:>n '~till ~k11w n '".\>' irp1 jl4;ng,mr.ulj11n y,ing h1lit.1s d:ln,,(.l p,l!'h l'c,ri11rin1aj1 ~';'l"'.lt.lllllli11~ i:ller.apollo dalam und wolf u11tw111 nomor tutup !i: :at\fl ret:enclnhn oll j'log,ira . t;lr1dn g uml( nomor tahun !lt) o,t wing l<tl\ll>jj~ 'lh,g,orn cri> umum iru:nd11taken l)ol!il jl' rii'.rmw11 \? ~ lwi iij, .' in1 jan1: u111!;1rig lllotiwr ,hwj. lcl'ltr'i\ bab i lffl)) afi lii all dlllfflj) )&{< '\1h! j,cnctupun dnn pcmlst~ rl8lll.lj ull dcf)i i<chan,, f11<' jg11!nlq.n n mn meru~l!l fot< l~r f;en<!ol11 dll,lm .!<sar.a.an11ya. t~(tj1l'iffkqilil s.lm:i u;11tdi:!u01 asi ko. m~u1~ jca. . j)<.:n.cumi jcm dwi r,cwk 1l.n111m t1rit10lp i<t,hulu,i,>l~. l!;1m f."in)'rllltnggnnthti tug;t_s ibnu muticus1 ctr1<.' '111t&:h kot bog1,; '". pcn tiang uti,ko . ling_ltu_.r,i,gan. l'c:ng modal1:a,,' l,,logo\lt1gru1 pl) ol'.<llidlniun oleh 1nc, pak' :fl pl,>n'lt'tallinn:llltll!;r.ttm. an1 hrn kun'ilr1111 j ,r,\ern)!nf.'.ln. ll!l). :berdaya111uji11.1sia, 4im mc1mlc ~.~ ;j:,i. jrw, mcngbli., start lli,j;ktl1\~.1t1 jj,iri\erl~ j,nj fun~ sehat jik11 j?ell,\~n p~~~ 'li'n pl'}\lafal {ma:,mry hoon.r 111 r,,;1uh1 untuk. d,,ip~i n1edit tt,lf> uti' skor1 l!'iyu ~'" p.f!mfrnrml111 } mlg '"p.' t d,m, ~bl jika\ l"'"l l>:pp,. sel,di') ill. ibu1.11hoon budak,a pole(~j'i(j11rl,j11 y11np, n1~1l! udn \izin h1dup .ss,rin j:,,;r,ketat1l:ia11g pura c,rg,.m.,sa;;l: sc.b:hingga j)' oll j:<!l)nbn buk.an, ,;cs, :tu }'<!. .is b~ri!jul forall jl'ui!! ee1,1g_awas. atasan don dan peak,r,radio,i dib!ll'!,poin akan d;t j>.~l ~, nlc ka1' !,;ur,llt<is ~f,f."'mlmpinmi, tlu!j)beo day,, ma':'u in, duq il:1ctt,de. lcc.1jtt pi,rne. j"i:ii'lnh l<nt~, otr r.e' ij,!l, ;.,n detail, laq jl.ll 1er.ko1< mp.3ll p.om:ba:nv. jt11m <:t1; ,1o. tln.~ 1r .t<lr.scli pod. p~}negli~, ko1;, f:lcl jlq! .!'c:salib '~! j!lll111.ill. d!felt~p, umv'u lii ftl. b1:mu.s.j ftin. kit1noms1; 'll'irm:.rn uli, berl< cell'.\ lid uru,i> t ~; bfl. llner,until' lli'fl1 yang di1:t!! pun <!cu<im f'amati'rati l !. w,'1erlltbrll ni,lrr fill tahun ;.!b ol:l .\t html,h ~ .l~'btf1k! langkan@n p.cl'll{ <:n1wli pi< j.\ila.j>, !{ll,ll h l~lll!tuah l ltu bo.qor ~clu:um111 kt, itl! p'yii mol.l1k1 dan modello,, sisi m lni11 tll"iri n,>t111 joc11 ()"' tls~li,,w,g;, ,;uj, ili\ jmn hot1l l1' o.cell<n~"ill ,pun bulian elektronik ml::tll(f11!l,> b~hwn suru,:ra n:or:a:mst cek1.ro111j< dmn p,,"&l\u'l"'tr1 ~~ p< jvw [nfpnnn;;i \cr,;ebt4i, n1emi.ny:rl tom ,;,k n~iko lnk>l p~ii,tr1111ah kou1 &wir hari.l~ nw11fi,,,1cll! jlkafui}'ti genre c(ckler n,011w,1r1dnn ,i!ru:iyo r.;l s!!'; ui+r ~t,ba. chilli kom~ ufc oi\ f.u.n\ :.1lny.u ltc i'milit\lnh .k(1l. f.ioj,l(>i v~n~ ,ign1t'ik11n. lnc.,,~i dun koloni<mil lnr,:t,mn!li; h1f<1r'1111v; '"'" <01n1j11lk9.,ij ) "~~: mc:rn.ndu dim~ij(! jwu asn dapt filum\gitlab l.i wsj rtm! st! 1111i 11ig lili. j<r11 l.rtl jll jl1 djgnnn.k: "ln cbn,gai .snrnnn tukar ~nm;111k;i~r mfo1~rr1. s.~ da1.nm rangka utl jll] jt.* ubr~.:i ~r:u.111i tft:rii~n 1r.,'. ~gg tl>; ,wi intl~ m.1t.ln~ mtu1lll p>: ' rll l\,>u, bogor hall'\ltl in. n>'~lcn~khn si~t.,m ln:l' otl' hasi ((\.pupil. duf j(l1 .tl.c jlg'bnr; horn: home roi;ngt:n$l l$,:gil1 bullet l!'f.,nc)lsl a11:isian kinerja, pence. p,,) till<l.\tlj)l rfm1m, remain1 jhl1 k~len~11in 'pcm. luton poll.ll'allan!l tillilluiw,i nng ,:i1~~ duk1:1t1g pell ltr"full l!llllall serum di,i)f!,m ~ctor> hui yung left~ !<,,i, ll'm:11k1i:ri,title kuil,align po!iuw,,1o: lilin ya,~ doctor.lra p11di1 p, rner1,a_' kni:a, :agar ~ei.u:rons,,k1.1rs,1gn;,u !\uh rnc n j.<:rail 1k<1n bali)''" .jxj,>l!<'""triliun jll1lll.k1.ul,cltngru, j)l'!ll!e penllnmn ernilmj i;,l1rn,nlar ~< tr, ;.: !\'.""l'lill<ill'f d1: .i)ru1 img,,boru!lc\ll dorf l>etl11t11s p.e11agak dfat un. oiu, alma>,i ~~c,:u'ti belli!o1i, untuk. >11trntklllmn cl<tim,n:,j l<r11i~lten _pdn jbndllliarl. j>latin p<inge'ndllll.: !l\fp, jrftnn pe11g_i;!fi' jl!h.1t1 w,rtl,nki1' jr' ol.~(ltd!l: until, diu: ,tk.i l,li.t ttl11fll .paru!!'l'lpnlll ije~> suk j1n sp1p lalu '~rr1c rendah kotta hdr hu. rnc1' 'c. '.p1![ llj jtu:r.n po ntt,rid1' :lr1n yn,n,t ~lih d1te; ,nr1.l<t,1n p~annum,i b.e ~l~.luton r>c,,, .0u~" n:i:ai, 'j><:ngc,i'!da!kn interpr jms1ringan: 11enwrinmh. k'.< l:kugor p,1db dal. ;,reli dtltlks3m,kon untuk 1nemu1tlkitll ~1p1u, ~i~1cnl pdh ,!11dalan laterit pada suatu !.nstnhai ,pcmorint!lb cloth t1~r j il,rn sc~rag;,ln,a pl) '.\'lln! uha~a pk;m polah t'!<lri:>nolink <,r.!l,,filum y,,n,i r1t:rl1 tl!il\k(, ,ui !'d ah dl) ~. !lian ~r: u!ll d~'.'l!j'" pc:rkl>mwh$l>n y~torjndl. "'m8lintah <ow. bogor nu!ma.li'tiru1 lili. hwn 1pil'!~unu.an !tirto k"m,u,(l<~i ya.ng till<lr!a pl.kan l'~lnc,,,nah :a; bogor telah till)::lc_n! w'r!).kru\, struktur' or gangsa&t pasien11tah .l{ q):j!{ bo'giat hams ul~t11 hijkhik;p1 .l!411uyi, ti. it~ halte" hull _yang tm:mal: .yah infcrnuesl u.taa, ij<itwiki tll issues satuan kl:iju( kuil, lfrom, ! j! l!ro u.neul< cmt1stika11 il1t1'.1w11 mimpi.run mengetahui tml j j tld juuczjn pcinorrluw. kotlin dow" stiblta i11.(q ctl1,\ s1: .b= dari11 j<'lc~pod, untuk polska,n,i,u, w.lll~:tii,lru,1glc.11h p.~ \><hlmn d:. <hl~i (llk~tnl1ul oleh j,,,nro1i mni1urr.:n1ml. ,n l'af! tlt) jlt~ir ;noh ,,ntul mom< }taken t,,,.h,l'll curam. ,m;a,egi ~an ,fl~palm\<il j1<tli\lling,b ki!>la b<>f.:e"' ~c,"ta k b.ij.ffh .il i'111n prosedur rang berlaku telah' atom.un.ilm,hlmn ju,~1d. para rn>1n jti<;r !,i ngk~f l~m ,, dan i'" ,v,,h,l<l:lln~. u1rolhnnni lunaris sututlr. kargo w1l1 lt. m111'roo1lll lillllwu ofl!"ll yl\ oh;,(.lokal:lalu' <~eb ua,;l, i.suj~1nr1 \wt jr, (.<rt cfl\ li, <j p,il datu~m'pml~&rl k,ip. jtl hfi)im, kota .'4nt\ u'>s ~rk'.all, chute~~nya untuk. ii!'t!nei, lt benturan l<~pc:tttlrlp;,n d11t,1m j1.co~m'b uwi k<:jl ul:ttl!,,,.n din ,\lpml! ,rn~f!.cl p.ll].klan koor<1fo11~ .).'' \!i !ll.e~t, i>. kr,mun,1lw~, si!"= ;,n!kaa :pl>lda ~me~> kuta b~ff hiu ~ ttl' fill .memberikan informal kendo_ seluruh hak. baik into maupun caste jj. rip nn:rlp(uou'i sarana ll! tanduk1,tng pan<ell:mgm,;11ui sill]? clan p_omyotrmn mmpinrrn mang,;,noj lt(!null~ ~j'ip hol rni rll;511bo'lllah ~,;jt1.11h117rana .a,tl nta~ rtp lpl!l,unjukkmot $<\< riil.centrum p'cr1i.en.<1u.ller tdn j!mil!'>r. pu.rriyet.uti.rt b.d. dg.d hitu.du jika'huru.like :1im1,llur1un ~ctl. jul j1letter. www kon;.wt,._1~ p~: r1any.a. <lvk,~.m~~n t;.i:kin t~a) ~ a. u !<'!iti .ten ,.,.~11dj~tn.m mu,rn nio:to.ttl; m:,d, ,l, .:l oclc" ,<y r;,. <tt1) ::et,am rii.crn:lln \lnlllk m~n.kini l<r.rulfitilo.l) !u~ : jt.':'i'll p\: ,i:tt1idn!\ tritt!:n1 l'll' hk, r:. da, pch1dr \ml1, l\ote l'ill!,t<,;,'r murr,t,n uti!,! p i1.u m.e,qj>1l~koeln '.flc p~~. yt;.fon&wrong tl" ~i,gp lilin.m, mula , <,!r111 klen ull~li.,_! sal.dan lulus.n lli j.tutul &.j, rtg,ut i'l<!iuj.u1lille!lll p,,. ,ycl r:sll"r"!ll> p.m1g<:11daj.inn._ serta m e?ttl< dmn c:\li.lini, .ruas dcktlllltas t~nyc!eng:nat. ::lel.ll l<:rlt\lui ~nyat,uu, t;to($.!u'll jaw,ab (s. ~ af res;porus),lll!,is)' l'r.rah1n1n r.em~r.1n111h n9m1ar :c,ht1r. l)k:nganiltrrn~kai, m. n1cn l'imi>1n3n len;bag., jxltltw: buj!iq.ij \lali\ol) ,t:.pal.o u, gitar,' v'tr& jf.i""' ue~ hli 'hu men uetlfldl'. let'hw jl.f.c. ij(lho j'.l'c'!n_gr; just. u.l ;\fbn trl.ll dll; cll).ag;;;:rr1, lir.nla.$llr knn si.sll!l'. j'r. ~nda!mu tmr.i:i }"' ag itt clt jl.r.l. dro.n akuntansi !tet1_, , f:;:an tell sal&"r! j$.amk1111 ,;c~ua, dct~ $tal)d11r alt., ull i>l!rnerlnlllh isa'.f'! ronny>lill.l.n fnl dll,uhl se1lwn i.bita:t ~il. w.il 'denga,.fl ~l} yt, bli oj;ll'i [spoken i<~j.lll ngn pl:, tl'o sub mlr kondisi ~"' lnl.cult\~'d.;,n n ,d e:.jika t,~ memudar tm~n th:>cl,,p, k<lll\fk"rll:~ i{~,until mount><lal l'<:rw.ij jun,,\ ~.ll.11l' cdj: wlf,','ln litium, flat tlttrintn' y1u1g bertemu o.to.k.tlf; (till t,n,w1ij,ild1 ty11 '1bull).!ll n lu,~]n:y_1in11: bulk hu\r l\ rj.~ 1c1'kul' .i! konde.~i linglung1.nn pen,:e.nd_all. qn su,t lnl bmdaimi1m1' mil p'solo'ilm tcobhdap llh~l u'i jl'lll jll'(\geudalli ht lfo k!l;rl)!(u11 ~mental;c.l{q\a, goo, d1perlu gambaran baitul berikut l:t jn,ft1 jul1'inci per1ddt i:~i, ,, r,wcn mj;:ig data tar1gij~n, ;.jtt, yii : }'ll~ ttl' tt, ' l'erw'1j<1r:li1~ i. lw!i))alam r, ;;elit\~ mean,g p=,blj!lll.lt ~ut1,latar i'n'll!lc:t sipil! actor;rtr.tny komitmen t(!rhilldcq!l .k61nt jeli!ff1ii~ t,:rq tilt1nya jwpanlmr,>ih y r1~.'l1111 ller1if. t., t<> wd.\ jn.~r1 jll r,~j,;1ur c,r~s,,ya dj;ca "i\lo dm:iga. k~l~u.tuh!!ln: f:>oj'!'ge.iidnllll:.r1 irl ccu;n secara ct, .ku( 1rng.kul~ d pcr:rfu lu.b l~tn bo\fdr segar,a kh1.rsu~. peti' .llu\y. !ngl<.\1gall ix,;n~q unr. j,'l n peruerlntuh kow. b'bogor btlnujlw'.n unt11l<: 'r ,gilir)ytt lnn:grit,y; ruin nu1,1l allow cell); a. juli pe.delta'ifu lm ittcunlvl" i,.,~gend'.alfa ftin,; s 11ik unse1 ll"fi[ntrs;,n l'"''~dahi\ mari,1rnl<9n fnr nol dnr '~. ir ul~ ul' j,;i,ndnllim .ill~m lhlnayn sd.h jn{(p).l unsur lari!i. \nw,m i""'li?."nd lilin m.:null\ci ~.on& neul, ;,imi, ~!l aa' ,;1gigi!<w1 r~rhnrlr.i1i cf.otl,ites p,~ln.kakao:r, pll' l,inp,.~rn1;:11n f".e,ng~11dn! ijj1n.;.1nt;: ~!lil buruk mur.:nt~~mf l1chart1u~h11n jth ponce1r1,n, 1th<s1 sl>rp nym. ole l.:ru'ct1 ta. iiu, ~r1: uml1rr1 pcb,;m! nru> (111r,!k, ~a11 ~ni;ea{lnw,. bet:l1.1j1. r11.u1, rnc.oipllllwn '!ilimislir' ynr1g onl'j.\j~tf .)" ill!! 1i1cnt1moon sering1liar11:n1> $in}'tl sistem ab m pencil.t aan ijingkunga!f ping:&nda ll: ali y an gc{) marak.mi p,~riri1 loi. .~"llllwr f,tleft,umn w:.milikku.j mcal< ;arakan f><1n1nro,, kg(le ~~ ' '""'"''=t:~~ lll1 :r;tc ~;,;;,f; tj',,d~~ pc.~a tic'; n j 'p~~g;;tl}"';; $ub unsur ______ ._ l~g) wl!.j,' j?o.ng~ l ll,p p.meg,>l<cu, enter.<hj>~ penvusurron fen:ml'l'tll1 ,vn:fico wrktll1. clan nila\ ,kn k<1ili l'ir, ,_la. ~)'j'nil. ~l' ul'fw link1111g;<n f'mni: :i1>tuh kota bn,"! s!j,,; r'=~ i ~lff nyu, jw" \<fl llr. t :fik rml!.kn t. 'p11n y1.iny. nl<i,rup1.1k11f, .,1run. pcr urn, w1taiko1.t1 in,!.'![! h511r1a1k ~'l)! j;l;l'!l'\!! lrt.~lll:<> : r._ ;josei110,;l "neuron wf\1ik1>1i t.m1i<a1 \leads f.tik dan f'>erat.lku apr.it11r tungku1111,1n l>tnr.:rl jauh l(ol.ll bli~r tiwi jlt! jm111lw11 stop;,, lee ij" klu". i'll <la.lr;,:q b~u .,k kpj?!ib~.:.\~~~om=~~ ~ = , t !l ( uii ulk.u ptn,yc1flj1 un'111rn p.er11lt.11tt11 wali1<\1tt li!utang actiu cfu. hu~ luigcsnn; it. killer j!i dct\w)ll (1i:,1ttlbju\iw1 . '>!sipil,lbr,!il l"<<<r1u 1rnn will: > l11 'lc111 krt<, i, l~t1k clan ~rival1. pnr, r.h !in11,l;u'ii.\\wi 'p.cn tt.:'im,n r.ah kor. 8u~r m.<tribus1 ,r1~f~fl1{lmc l~iyj. ul'lp;,inn murni dan lwu_t! jj~ . f!.l.~ .<e= j~a. r !lembu'fl null.,,nf<n1t pcn)lc(llr11n i!ir,rural l11f,,rrt11,,1j ldt1lil''dru.t kopi~ !:llk )'lln'jt data i\j;l;s jitcloraahan uog, ,gan po:ngttndrumc, ylfllg utan sial lanl;k nh l,,u,i; ju,h p11r1, "tl:un yo. diri\ jim11 rne_ru1, .1kan jm it~!l l.mt\)k dilukis: j.n,j. jw.n n1'l,i l', 6o':ij~gal berikut. kup mruuuuai h1jul wg(l.n l'.m)j11 jlj; ball(<lullgiin li1l<i&t!ll p.mmrnntub kcf'lr,error jln\ v!ujj( "_ !_,nn_l_ ls_1_1~ + cuk1.1p .~t'ml.lllah strok:< 11r c:lagu. f"'' sl.lm <1e11gm, cukup ment&d, krlmttlhnn l!erulflp&ll')ii \\~t:w'i~ ,:1r1g q,,n 'ifr!j:l& nfl ,1to1p m9f1 jnr. jrn jaw, ~'.a.n~ 'r~!>.' lk.blj100111 pr.ni' ic'"' m" c, ~. , juli n s~dl~: ~,~ h:kutip .>t;bl mrwntbil ap.(ll r;. ',1k b,11i,wju~. kop .'t ~rural< palsu f'lint1~i:l11, 1ii11 ><>i11cru111 bara11~ ylwn~ born!muller j.rl lu.rur al' bd, dition wilillj111 lot\ yt,tig hl"!lpml:liar d.ar1 b~na.1pll dana ti'< iii :crl;1p11rl<11r1 i:~ nlulttn ll!'i!ll .volum. l,:nml!1lll< h.l:i; " umur \l; ihi. dkt!)'h,iii<ll:<i pt:iltp,r~ a~ct mufti) kr. ~n1111i qll1 1i1=in1!. bhi&till, a',odl ld'lll p)<u~: t.uru iain sfr\>allen b<". snr \$lei 'l'null b<'lwn qc;~film1 ,ra, p,,n1rrl.ltu'.h ko1t1 bali\<! .'lllynk ,ct rusak hall. . irr rr111~ll1 \cara11tti,u ~ebl\gill ,s,l cl~ nu11lt:.l, ,~l jil tl~i fow~ 'filum <:.b!\@. .) b<llur\\ tna j!. drunrri oa\ .rtl.!' &,'tl8.$ttrknn rute p:,,:o:ilmu,n oi1ts =ilo yan~ n)e~~ nc;;:m j"'n pp>nll .c,juan, ~ ,ip., rihik!) rl lm, w,ng mm17w'!i pron \a!, uj11ui. jitu1? j1' iil volt. li! r isro risiko p11ll jbl ~r'11rn sl' dit'lille~11dl.:arl unruk a'u.lni\ jor!liur, key"l<i j1taji rnemadal l\tli5 lc1"e8 p lll:' j\"ll.tt1j oral!t. j'll!lb?il t'<rtt1\o(mrm ks:q r,\s:1nl}" r~r~ uf, dara f.?i m.i ial,il w!! '.>"'"!i ~(i,ktp dan cll~~en1 1i"l'171lul, pttlbp')r: k(lijjjj1gji. po1'lgatnrunc: elliot ncgilrw, u <;i jt1nt1n 'lt,rhythm j:l j)ttl j,t jfu'n' f)cr1j11d1v,g u111):a'ngan .ou111m tahun 201il, rco1n1m1 r1nrf1 jl< ('angon1 all'.'l ;,111i, '11f11u un f'~ ,:,&in111h i,c,i~ ~or df1'ri<wl'l, :in truk punibhnttum poni\l.:.h<i al111 ,hui ra:, 111kll m,dicicipi.,t i:qjw ~lter\judy"' lapor.u,_ je. ullllga11 pqmcdpt#h koto !l.otot }'ll jlg bandel~. t1,tlj;1irn claro""11d clip .mtt1,kan , ra.ij r~kfbllu uij jtu 1m wuu1ga1l pl~1r1n jnt.n.b li'(; u11 .ur rncndnp.;ic c1pu11 t11,r1 jala11 pillar jk>.sa kolang,m berupa '', w.a;iru '!;,mp poo_,ge quality", bab.iv p~lf~iw~ p.w:r.turi:m '(\.1t1.l'jcc.ri dalam nt. ,?ta n'(,1tt1.: tt1hur' tcu tor* l;\;dp,nan '!:ill m~ ll'orig<lll~un l:k1rm11g, ul.t ~flat toh: .iowurw, walikota o.~sor on'1or 2fi turun ten<!i. '1g, si.s,em dan l 'r(oia,rn;r l'ffi j.ll'lln11n i\c,.angon 'terarah rli angkut,, m l~oneill l<nfo !l< j'y.'f ~,l~,\r's tcrsentral rll ~cn,; inl\!lr:p tlp1 jll aceh bll dj; f'wc111. , w, will'.ut>l logo, lolos,;r 'l'li!lun1 tentang' l{eb1 alma alarnlnn~i f'om<rnnlilh ~,u, !<>,e, 't: t'l:<c1wl'lm da.orn kuta t:!bogor no,nor t,ih(>.d 2f.1i. tni~ p<:ru.intro. j.ll pt! mj!i. jtl!, f,h1~i"nh ~wm)r ~hun ~i3, ) tc1, wnc pat} edisi~an (tai t ~""cml .;n r'dasar11nu1 finn11 utilis j>a.run.hari dan l'eml.tim4n, :1n1; ,.orbit.k~!li 11tn11h ,~ens11, s)'n: sm,t11 jn1 't:lc1 1true ses r nt. f!onl"bintil <ou1 ,k1 ji' telur mct:hbl ld e:un h~rli!,g~ l'<;! .:cm(l'p'l1<,n ~l)pr~p,, pengendalian di,, rol ,,e)o:h cfe j11lr namun h,!hadir" linux, <1lru11~ id!tk t!frkllf ,rani;, .uv i rln,'ka dnl(lm llv_j1t1 pink't\pillar> union, i?.e lll"]club= .,.dan i.rpm,ong. a11t1: uli 1wca n lln si! isl11 .nuw,, lll! temp ""'r illi1j'>l!roku, ill llt~r.lcn <l~ tten hasil ne111>tl tahun ()'il : !i alla.l rpj \l. ol) o,oc,!),()oo,()o (salju tr1' )'uj1 duo mil)ur rup1nh), (;,, st 1a1p0, yong t,14nil;ci ~( \(f!l'lf nl!inrd.!l.i 'p.i,,,s,,,tl;:i,,h jo! terus; f"' itclbl ~t'<ll:\ .l( n opo .ir;;,~ m,11wl1~111j u:jii ,cul\ :'!l>'<n p.ic:n,b ,da n ~lw,n tc111i cung ~jsu,m mll,m!lesi yang tduittij(rugi', ,es,ilham ,l!lm pcnctepun idol![ karu nf!!! saron (b,,lnn ~ipa.t,,, nolan j11 b!11tsu~ ctl.n1j!!,>rk1m :icb11v11l be!nij11 mlw,1lf, l'l!lok,;;,np~n k.\ oll'l'lll p~mm:o)'l j!!!nt till m,t111,1mp111< \,\ .,~hlr url, f'l'lima1f11 jor1 l"ajak ,lari pl\""' bcl\lm flhcrlfil,. ~i ddg~n ,ai j ,: n,uu,n~ jr.lll.n1 usai!kan ' uli dengan :kolom~ok umum1ya: kun11.1gn11 i w"'""".'ili fl<fl<~ r.lmm m,ll(d ill""lille ~cg~t:l!n p.en:gen(coll.on te.r.p, sang r~o2: will't.tm.< so.p prie;lola.a.n t\se.t d.nor,;l i ,y. qng did!,labil}'ll rr,1oar.;,t11r 111nsa. lali p.r.""!91f i,erif1k;,>1f in.nai,; 'm'emb,,hi pi4nada11 dati, a,;;,, luluh unl'uk: tlj '.~artist trofi $(:'~ml dru.mr panearpnn sl<r! jil prjorlt\w; m,=h111!'i jj.<'f ct11nu ,\t~ na1~1iik j1i;i mu;ii ji:i, pli'l>tall. r.asli:b meminum sc)p l:'o;;,go;loj'a.an l,l;w.\ macron; ,ru~ memburu. s()p l>crugiilb! as~,. ol!lemah yang i111# sl~dll< pt:ng11l(ll;ir, a.,e\ . .li of} dk!wn.mon meng,l;lur m,;&l1ui p, nw,loh,,,u, af. ,'llf!~ f8llt11n; jvlorn~ lill sop to.nt:ll jlg psi tpr. so:na: sama, w11j1l;ru,) cmt.ru lp.u .~~.,( ~~fgr.f.lj;r ,tct. ktl~la f 'sij; m,:rc, i,sl chill jdih j'iow bot1r liar, umpan 'lfi$ p.kok dll: ~'!s! ' ' lir,akting,m (;)inn:.< ~11ga<,~'!,!ll left~uw tl:m i .,rrn1 <fm,pr u\ ,:i!!k~ r,~ ',l;.i 11i!:lw,,,1al p11 dllllgi,. pso nj. lr" mu~ ktt llulruil club seru badan y,w_g sud b ndn.'tells~j:toli w;riaj> 'l\lpt>kl!l w~ ;io1;ta untuk. jl\ , l!~ pan jung mall1t~ jau1 pt nyr,npunnotm so'l'k mula ~dn blilltn~ seks y!fl'l~ me1111ng11ni p.su cm': j'u .kl:t lis.l'.l $a::l; .i11uj,:i! pen1:agama psu cn~~r11r,1m tnr i.t~ingat t,,,iikcqr,1n j~l;w , ol, rte~ pro jm)'." tc<h<i l'>g r,mgr<tb ,,n, '.'! i\s dan ,};>oji p.:mc hricht!,, p., keffetim p4>ngencmllruj yan)'l masih dibutuhkan 1f!lh]a111 mig(<; r\l_efn_gk:tikar jck: ur,i j;:,; ulin?' jrifill ,rliillt<;, 'bl, .rp~, . cgi.titia:n, i,,;< rii,ideal11111 ,,ang "'1nl t1<hl party dati1, ;lemak~n i;ij1n bct;,erp~ ~cgi,, pc. nl,\endoljnn b.nru p;;rlj .<! ,mi;i.t_m. l'cj~~.lt\ !11w11j l)l:iii;\\!!1tln~!l'n l),i1\saran, kali<h jt)'u unruk lri!. n!illrflt>l(l l<cm lln&.kinen rm, 11ci.1iny t pe,1ycl!1llb: o:tail<o dnn \rp<,\)l> 1ini;uk cell\langi done.n~ ~l' h\b> .,~ ~(,,bcm,or lj,,: pnr te.dn~i k<:,;i1lta.n)l<'n~~nd11lln~ punk,nasib [>!!roll llh~ ,gun jin1nr.u jun mf.alami; l"<>anti. ~i, :>aar.,b kuw jogo1 lland, '11l1un o.l)'l tengan11 py>l<v\< < ~k t'l,n jll:l'11t\lln ko1.uu' "n li>11qmh, ddk,,co l{,;,l(tra:kr ~i'awr,m p1'e,1inci rc,pullllk lm:font<i:i null)or j'ab~lo will:l\ng, j!en:1h'd.l i'a ke"dia am, i:>,,r1,,t,u: l'csid<'n f.l1111wr tahun :?.~ risiko pc.nfn~. i.m ,1np<il.c1i~ ol' dal11m bal penytlsw1i1, rka, dl' ' , dan c?l>p,<; l<.ht1sl.!sj, ck,ll11'h lu. poruehaman ,,,~l>.~{tm in: m11m1 jua. sul'.ll1 ~,mo will,({q,l: je! menyan!jf<ut j1~~w~l pmy"''""" l<j{a., jjp,x, a11 l)f f a dan jil bnl :>l'nl rng 11ini; llur' u's <11p,idornlrnl dn.tru:q pcnyusttnmn rka~ ~n1:n,r, rnc1' jg8un~kurt si8:r shalt.i~ffe ! 8belt muda11 drum:j.iklim11.: 'm'<ll,1ln jpnn st:final imam h1(ormas1 ,~,'\ j~osj'.d y.rn1g r~rhttcgt'>lll ti(ingin pfl'nl, ,. yl' m~l> lli.ti tlfntlam.~fng!rri fl<ll'igd~l!tnn kal.lille.>n r1f1i mc. &l< jkt111 l<o:ardi"'v;f th,gko.t p1.mpu; r,lei;tll)ln hip(. ri jko mela!nil,n "'e ului bmd risiko mc~, i, sisi!i1r j,,'lll1l:1mini 11tbllill si' hir ?~t1gololuatl jicrtii.dic, t,~, sj~'dur inr;!mt11;il tit. :::l yct'tata1r:,:u\twa11 pc,.r.&.ec(1ring yrm,g mcp~.ri x'.l1.a11.nw., p~nqikht~rnn \l:m j:! <\jl brill. rilly member.u pctatlll'.i11l walik!tt,.' .coming :, :,r jc:om~cell ,1rm.1lc p~nmp~tan l''~m~1n ci\tn $dm, s,,"l'( m i14o111tut pt,no ltplll !; ~uni 1k11j:;us kompcldi i, lurr l,;, juk rng; dnn.:ller tampilan janin :scs=i ,:kog, ;\'f '1r1> .!< per ml. .km.a '""'""' t:.t: tr~*tt ~ mall<l'lln lnslnl~ list~:n lfn: (!.'tli [\,:u,mp.un cli,i opc> (111n11,~ ,:,en.dll\) ll!@r o:m q\;poll nu, juga,lwn pcgo,lnh'n clh. risiko mehlluik,,n ,,mi;ws fl:orn\ !illi< ja.crash bmj; mt!loksnnukm sc,surel\sa,;l1 d"llj;l!"aj, s0r p.f.ng lolnnn dr1eth. ua! j<o. m~l;!lll\l surili' b:o;li\ra.n w,ilillwu, lcrlth11g rrn1so plato:ra:n. br,rong dili<!ukm seop bulan ,~,;&, .1rr\trial ctc11an p<:l~p11r< kcl1 blt! lln; t2. ~l~cup1"! f.:t1t'al [::. quran .v,.irn,;~, wnl:will! j1<' '<!gll.s ufl hew' c()ll.lille &nrn!ln pt: !lrn'zut) nwk m. nil'l. ju:w1:1t 1s1n j:(u.go>( wli'll ,f3l lrr:,jl \>!<!l,), mbm11.u11 st1mt edjtrnr1 \lille > teliti~ ku.utf1cuti u,tentu ut\talk pe,gur1 l1tlm11.g: rlrtelni) l<~iaw p" ; g_.,.,.l:1lr1111. uni; nul!lll1 dhu(l1hlmn 1wl11n1 riu,~li:a l\le. ;,11nil til'. ctl. lll.,flg d1tl:ud lem j?inu,. l'~r,lt1!\h11lun l<\ ,~iii.s !,'dm pula!saru. m'duj)l1tt nl( jl\i'"' n><lalui l>eru fl\!alil aaa_g j'"'"' ::l jns111,~si \\li. hw1a ini.:,ng ~< !ll'il~ksl i or1traktor ,pcllilcmrl11 d11n pi: ~!nun ~e,1bull 'h'.chi]11lin1' pilllnng, u,nt& g .mun.'ampun,1alma kilbijolmn. l!an~w,p"l silly 117tintin risiko p1en,111gl<: :,rr 'l<mnp,111rn,;.i i\~ls!e.'l~i m nf,ii111~ul j1 will !11r.t\} unit\w:i. riv\, :>j.'a, dw, opp.i\ rla:n hhl hnl penting v;:irg, h.a.n: d1p! '<\~music1 dalam ?!'fl:,< ~11nnr, !:<!v\, d.l'fl !a11 ol'i' &1si1co i:o, .~lpml>uul suara1 p.<riil'tu'i .w.'1lll<oln u:nt,.,111t r,1s,1r.aks, ng;u opd dnn a.,1s).cr,sj jll\till~ l11 wfl u.jli;l('n~ den ,tty l,\hll[ p \ , id pl' ''131ll wuh't'u, mc.1tlntikltl .kcu, j'\upl\ sll u.if .uclwith cr\lcr sister ptu:ir;m w,trf.! llw\' cn1ry dmc ~l{i\ l l~ jl \ ,l} j~pii: bcf]alun l:utc!!r; m, ,nb,wl niomi e<lynch \\lt1lil ;'t1u1 laurel!l j,is\ juk" agar jl[) menit:k!' . .akan u}w8j jy.o:) j(:s\.)ij nu. ron rls! ji:o m< ihk,uk jh\ ft'k,,t,~f!i, ial datu bj3, fulfill :n,milik4, dengan rlu ila of) (~i.tn o"n1 m1,no;mei1 t.nftinnil'!l d~ i, v1 . !< vkmlnml " l ~11iwh piu1,u:1i wuu;iii l>,, \\'lsid'lan ,.,,g da11 mcrtvt!thj'll.lnlflkiln ull,>naj:> ll6' pfttrl.>lns, r!talk pcn!'pt111, j1ilk<l:,ilj+l:f,qp tcn111.nll, 'su (l'ra,.;rnu,, s:.,,,,u1, otllltrllit!) y" ' jtl"" lon,ro,m, !l<e: u1~ eun (~roscoe:lr t11uj.col11 p.;$.ll: ~small~!'c rey~ l~l\lfl' w~lll<"!itn bll!l<i lti1 j!u, tll( uru111i1 ('l>kok f'uni:_~ tll1lr,kuno~il allim~ f"eng,>lo; wtl bo:nl'(l uia d,; produk film iuhgka p:etl'dek dlj<mm jl &llg,) psu um1r teliti\ll< ,l;iklim ,!! lll.nh sa111 (lelang . ~.n_g ,>c\t!al i ll{li, dl1')partai pr,,lito p,()~ill) un uk: j_ilt1!!1it1 flip"j,u't!j rnetaksiinaj<an, pnj'ocr,j.lrrlmin s.oti, maka ~da lli(lang !sj!k& y!u18' men,ngam p,sij si: bro jl il a\~ ~luf\g;: pon~ni;nirari psu ie!'~'lli'f' jl ir 1lc11j;an tr. ,.cl\l: jan ,i~lh, i,f~np1l,1ntt11, 1i. pr""t\~o j'ntitnknsfo.n sop r1: ~(!.toun a'ilc.t ller.h.l"l""lnf.t d1dala.cnrj ~1right\t\,\t uu~~"~l!;th proses :,c;roll jff_:; \utuh: .:>., p01,. ql t1n1in\ j1~ini, k'1j. lw1 alle111 ct!io.n ntb s'c.l untuk slot1: .jika.' s~el dasar' jlocwpan. ,,lmt jc.pl'lord,rn; ~i:l~oi1 wni<w<ji)uj !<@l11.11n._ jl~'~nl: j'j' jll >eri'i~ ~.peluru ,il<ll! r11i 1rishi,; peng: om.unikturuw purge1otot1n at.~ muh; f\ll~j'1l asasi rru: j1i,: :aul s(;)i' l'en&ello!:,li'<' _.~,:\ )~~ $(),oi1,iffi' 'sl sur,,t ),,u, w:ll j,m lml!tui jl.lisa pelaporan b<1mri <iij lll<oll sl!lit(p bultlll. foot <uu> de: o{l"' ., .pnr.,m .1naga11; $to~i pli\ !~ s11rnt return, vtillkqu tfn.tf!.hs l?"li'"~\>)ll< i'! k " j.i[l'>:ln ~jmpl111j1 (i' :ha aw'11i. biro111i,) 11rasul! moi:.u,lille. klttmnllii! jl, dll(cio!aal> bc'troll, a:s., sosialis, sur ~klaim. m;dikota l;c.tag ln111hr.l511~ tot~= umum t'c 1p,:\\t"j; bl.tm.t! j! pnr1i,! <<1n1uiitkil j!riil kell, .,,, ,,,.~s b i;\. p,,ngk<1mun1kr1'lll.l' ls;c;g1~\q11 lroprdinn\\l ~ngm ,putri11)' atlet\g, , lill'l<: i'i. dulu h"~;j lu:~\li11~t1 ,;,, ~" bmo: sisi:a: us,ml .re vl>li ,;,n utm ptlliwdut nt,.anu1.r,,o membuat '!!i sti cll' d1, pr.i;,.sc'f!s.ir 1lt' .1i.;~l~la,m )<.';user)1s>an ~gar !;jr, ,r; 1la.n pr,s1:du, cr.i~m~,al! wl:ti ajt1l ~ast1,1n: bab t1l or_'ma$ dan kom1yn1 rsi\ fnfhnuu.lll jm1 kn.nit1nil<a$ sang dlrrru1@ (!. ~lalu.u r11' 11d jpl, 1n(,ir111,rn den k,;imnnfki>;,,i img di11sul t:11cn1(ul<u~i; i,crlttlnnn)'n p1 iifa'=11d,:ili11u ln'rompi.sl dun kl \m,:j11iki,e\ i":, an cllbutu. hill, tl11. r,;ngt\ pcngtlldalu.,,. umur, ,;,\u ~da,l.nh: p~11gr,1tr1u.t1. >:.1al~rr so p l"o111w1111tren a.r: cl~,ih vll j'il!i m<im\inl si~dur ong)lol fill .:a.~ol .dl.g dill(ileanu1y1, mr. n~ ,urt n::,a&,fah n:m ge1ob:u:m ~'\ s~t j11i~i' 1k uai jasa l spiral ed1 u'1m wulikutt, te1.1u,oi; rms1:nxl<\\i, aga, p.pk oj'~ m,el1'1k .~mh.k ji! uat: .t!lr,y,,~es,q~ cuu;a:m :iu. t.'at~!namun11r.uri11n ~.q:l11t.u1 rd<mumi,,l dnu> ph ! h11~il ,'l;relokasi dcllgan dtm. lie; ; sisi[ ol' si8to1n mw1f.themen. !nfo1t011."li ol:u cj<; f>cu11k>, li<> solusi"'l!) kali,!l"m l>iuu,,a.l'i u:ma. irr'" jdih!'n pi".'""!!. )'"), many=_pilar 'uil{ft.t1, pc\.ngh.op lw1n p.iutarigi sosialis,,i [l;ebi ja.\<ai> l"hri;ong ;rm, pcaxis.,i1a.a ,i:! me1'\l'cn1porn j <!u1 kt!b\j!\knn l '""lu'"l'l.l~l:tll. p,f., ,g. '2b. p<mg!romurtlko.sian k:q\i!lu\n pc,1irf\lli1 hln kuulllu:!l sum pct,;,k mn,.,put pr,nga\wis l)'melalui s~i:1ili1<t18l full'l! ng,j~." s,,.;i1 ji"11t> h1t,l,r11k1<l wiu11wui =n pcl,i s,del!!i l<sm!irtilll \l=n~ d;ln l{~n,n uin p.ert\!;,'\ vf.: stat:kai.enc11n pc,,,.aliran perundang undangan, cl'.llf<l\1o:il~ p.;:rs~l i ~ng mc\i111~, ,><ll")u jelly.l "' ij'lfl&j ~ln1~orn c\,i.o ~.~jx, wi'l~l: sio j.ij,asl per aturan wallkclm ,n1t.u11~ standar l >mpetensl ujj;ll)tk l'l,n(n\p.,:,t,nn dun l:'cml?1111u\ s.pm _y;n.qg;, mengatur penernpeuan l>m ~surel kmj> ct~ fal. li,ri,( hr.nlj;mg. <l,~n ,kc:lr 1m 11l u'i ~" (l!l .,,.,.,a.i d,:ng,,:n l1'pl>kll! liu p,,n1blt1au11 stem. ji~. , r.erstrukau:; l'.l' p'l:ngm11ru~ at\ perbuatan ln!!to.la,'!i j.sj.cm in( rmr "' kcuetnll'l! o ~ "p . lf'tc jf!e~ p,,11d~lf) g!,l'r opq 1la_pat rru,lrilcr.i jmn rlim1(rill1l111r1 !11till rt mcnywnr1krn ,sit\lcell ~ :null\ e(l lcl,ih modal do:a. atn,rn:c: p~ngl<om~1ni)ltt!lln pel>metro ln~u,lutut1 slx.\.l' jti lnllmm.,,l' will ' tl".' g u:rin1~_! '1ii!i ar1isk( ,.ujn,\ "'"<'lalu1 pendiam pinyin p,,n,? ci.,r=, k'linn11 .f'[;): '). .~lu.l\l)il$i lw<!l1m~ ~k~i.m k'< jnr.> :1i;.n,;i q pd d~l~_,n h11l 'pciwuny,nim rl'< i\, d'f>a, lat d'p pl\ l<huiiumya i:flip:ti hill pc.suharno'l1 s\.1b!<! j!l beh jcn ju! s" . .,.aj,luas1 l,'u, u1, l::d;,nit'i w11lil\ot11 \~kyung,~q .j,ww.,j j>c!1ytl'l.l1d!"' .rj<ji qpa, ila, pl' di'i" tml haj ~7rilis1g lll'lj\ iuu'l!s tti~l, rri dalam pon}"luna11 rr'a: : qs.lal.~ k;~gi~lln r"" tf'!lluilan ~omp,~t.7ntd '1m a',lis~nsl m,011y,,nggu1: jn(lw11 ,,.,,,~ui. ,~rl rj~. pa, ii.rm ol'p"j\ d11n kuil l'lol pen ll'lj; ling harus dipedomsnl ttler, penyu sllliill> k'a, dp:.; inn cll' pi\; :do$lcl. bisa,;l !:lun, f.~a. '11n wolf\w' r.em;arg isu,;l.k "*'r ol? rj,uj 11in a:ai sfe111il mehdffakrin mir;ttn jti'court ciri, kf\ d"ii. .a of tqj jl.\t v.ra.fct. l~; f'<;!tg.lc."l.lt lll,lli j<a~klip uli!:list~tl jffipo~lj" i:}ll jl\l wli $ccv\'~ sj=t, l;.:nw,ngg,,ran ug.rr dl~ date j'{k i bpa" dl? .ber bulan l11user, p~ngel"lilin, j~,uang (ils,e1i; supcrvl$i _kii~llflkllltt ierfrrito uruk plmgurw, &.r =~ l?i11 jail'ha,nl l ::j!; 'i1 ttl l!co j1sus bmd; pl), jaranan lfegiie,;a,:i koorcllf. ul! tin~t pirnpinrrn manga.n bpi{; ,l', pcn111n1tu1u11 j.~g_iu141t sensus el)\'f. l.tb revi tiga1.a., pr.:r.ia1m:sah"n r1 pe. dion ya ng rnc:dprd: pc,t<;catatan. p17rtl.l~~t~ lin lll! \j? ul'lll~; l'"to jln~r,,t p1,.,r.,11r,11t~o sdm settle:, 'cfc;in, 'kl>mpctmsi. latar bok<king. dan \:<,limp!ll>n y11 ag:;1esti .11nga 't' jx1lui1 clan l'.t)ct:nbinrur,n soni _selir .c:nlc~il<r.ur; kdt11a1iif1 11n pini1nru, (p.&1ingin11 rangi j. ~iia~&m'l.i l~twreuatl $~1pr,r,vi;;i f'ct1? "nn~~ ,)cj'film~i ll\)$uw 'i,l<ill prior1, !'! paman1b1<>ln l"' li,kiittnatlrl f't' n~tra:,r1 \so.t ditotal pemanureen os! \ pe,1ttir,n,; b!i:ril tx1:$mrs11n dangan pc;,j111,.,.,ri;in f'om<nita!u) ber jcc'~,ijilta:n: llr~ ;., lt1, .t~ hcrktltm)i,tn'n di~r11( sana1mn a.l'. per{ganda. uun kunci, f.'tilt1~e11d1. jl6! kugel 11an pemantauan, b:etl<:elanjumn mn~ dibutuhkan tn11 jo:l1 util,;tg.d b~rl ll10 jpontlsi pcclnkl!l jla,m'l'ona:c.lol.= l\ist kasum; sup< jr>i!!i 'flt'hi'k. ,: j1w111 !.h~,r~ ,n. f'ro_,!<.fli. ta:.~ ktl<\l i>rll!ller>na. l~r,b ul'l jil jit.la.d\; pemantauan penerapan menu:u, ,m edilcmm. (\(,gnr .en u1j u.r:rua.n. tugas l'pk1>l<' dan l"u,, ji,,;i link1~n j!lm :)fans prr, ~v:w,u, bru,~ur.\ lll ilir plirmuklcrum terhadap penanganan. pra><ni'llt sw'iu t.ili jll; pen1nuw:,t1 pr',l6~ crl>iik:;,~ j1~l ra:vi\t l}: ~='~"" ,1a1. ;111c': ;,h ,ml scrullkri~, !id,njjlll """''" p.cnet;(pati 'kl:tla .111inr.itn:.,; pemanenan clan evolusi11r pl'l1!\e>~hn1, l,1m1 p,1tl1 dj1s;,n.1_ya. ,11tl\1411t lll m,*~kanal!l, lapak)i, r,,ct'ng 1ntt' u:ut 1n1.~i:n ,)'lll ~ r.m~:urg \tj,\t, b,:,rj will [aktif tt1e d1t' l.llj.,i r.i lk,) l1111, ,il.kill'l l.fl'><ln'ken 11o~ball<erl yang: ~ip<l'rlulair rc.'l~h aiff~nam}. j)ui;,.anti); wft1 darr "ville jose )~mg d,ii,ik:, bj.1ttk;!n i!l<iij'i n;1eb1l1 jli' i l! vj; pe)',t>.fltaoan dan va1.uas jn.sp,ekt: o<t(t j\.'ota b<lj(o~ mc:l11k,snn11lc\' c,o:dl11a1i;i lil jli r,e1i'1ek wj.lio s1> p'"' " 1j1 til unh qij~. ~tro.l.e.gis p<' al;.),,r tahun, l;;dalam ~n.,;, jt!'"' friuli< ;; ,;i'!tkfnkarl' "f"l' k"h !?" ~.nd~lia, lru.i:m >'" . ip, ~,ng t~lnl , crjnlon dc,k:tif. jnrffitc p,,laun ,m,; l>efk,,lan j11tilt1 ~ ai~ akan [email protected]:m jl1 r11.akh tr\~> <ronin hcijaltll'lrt'.)' p,. nir,i'lr:!will,, intern tcrtuwig ,film lamp!l)." l'c:mnr,wun per.111tapa.o, ln61.t u}(si kota trem.nl! p~ll:i sur., . l\f.lli n.\ ic:tor f"l'!u.ii~mu l;,:m uli,u, p.: og,a~s 'fl"l"" jt1; tuan pcu.ii.tul'an pohon~ lln cla j,~. p,,,'i1 l11i: anni: f f\lh dif,filum1t~i dnl111~i ott y~ll\llrtlm [ ll\a, df ;ti l>li pa; zl. sup:.t:vi8i thu asl stan:sr. dalil ml~l11 k'u.ko11 dites:tj::n;kj dtl city hll~ j,jpa tlf'pa n!j>,~ yt\l. c\!j! pantul.l,u,u~n kl11w i1n1 murid., .fr :<ert'< t'j$u,, f!~11gan. j!kira11 ~ q1iri d<l'!li raj l:>pa'll?ppp. be.rja'.lun tru:,car: :roman;u~n l.lil1'~t1 pp!i (1po .!ul11m me.laksana>i , ti; jl,\'l!.!ll jl'! rc,iu role.o ,slams rumit. pbb' hllrill ~iilfiknru c1.,ui:,an ,,1lili1 !lli: .:'!mio !!i.i,;t,;am m n ,u ntu;n liquor"" 0l> jeli p,l]~kli dalil1) llu urn porn, '"'" l<c.b v1tb'ua i l1, !!!nt; i,,nlaiiig f'oni i8fhl111 plus'lln cla:ncn1tj1ycm pur'1ikan l'ol'lf\ jut<,;fn piut~ ,lu. f '<;t tnr, ,full j<eg!ntt sl',lto, lc\tali.~s sqm, pel<l.le,rmn maupun p"l'!gd wa~ triulllltii ~efcfff>k n11mnl!, j;\su; klan jju1brs\ tim a~i111r. op a', clan dl' ,dru, l:ml ht,! gi. pemantau unn l , j!;, range>l1' 'll!l <.lnw dengan, mt:j1g~ucl<ar1 ,i, lufrrrti:1um kru. j.ngn: l'smrunru:ura pog<:1lah:llt .til dt\rll!nn rnstlill'l,ti s.item inform:.a .,:u,g_an y. "'g , l1'i' ,;wo.~l 'film jl il ptnyuourt,u1 rka, 'tapa, tuin dpp kalau!esnya <l11la11' hul pcr.11nbnffl1.lj'. sub.s1;a1. bo.[ru,ja, ri! <iw 11i p<m usu 111m ll. i\; penn kcy.la.true p;,nll1gl<alli1 'l)'l~~ ngl,;,rt ,j11<lwa1 cqy1,sun; rk,i, p ot:akan """' pelaksana"ll rt.p': $~,i~p of: mo1111;)c:rl1" lp_pc,nm 'llc~ j?l'l>s\k,;i, r'j p 11tr;,13ro '~."!l!l '"'.1jq3w". bi'l)'a :scd l\ pi:'r~11l9 lo!pnd)t. 'l'lm ot'l f < l'i' oro,ip i1lsailsslo11) ~!je.q 1t ti.th jr'l l'rute 1u_,._1 utas; 11c'1n.k mu. qan. rl! ho.sil pernarununn int akan dll11pgt! g)n kepada w,ahl<qui s~l,n~~i lw14if.ln ',iii ,)" :,lil'<t, ~am"n dan f';" 'balkan, spin'l, atau setiap rr.komen.dobj. hn~j. ,.,1111r,l ('+:,,ntv.rute n:1t1'r~ ~~n m\1dc.i:9r c;::.ks~crj jt\l m1,up l1n ,i' ~al,.60tiap u,ili 'k~ n1!.'lili:nnr,lll\,,n t,didik ltm :,,u palu.satt w>ll tindak" lanjut!: pl1t11111ll:ll uau ~u,:g j~npsn~an sort: ~~n1.rm~ 'lari,;d< p.~11ji.,11dilan lnl din .evh~1t~i .~le~tilt1< jj;<'>l jl!<l"'lull~ :;.ih!l udi1 :ilrnrl ,jl,dl cruel\l' pt: "1lmb'>ilg11n r,,.,n,bul!]m1 sl~nt qf'f{!:$p1\r1" lffl cllllnm laj1or.t111 ~"'"ng .' ba1l penutup ~~' boc,o!t, ~ ~ ~~,. ~ro i""""'""' pc1:,um1,;n10m ;\ll)ti pl'4lj! rl1' ,.: , tl~l rritu. , ,a, rnn qd.k l'>,n&rnclnli,,in 1n1 dnn. uuuluru.l ulj e.aditif1.i p'hnk"' >1j wl' .y1111j; rill n~,l'l dl d!i,,.,ir !"<'fl im~~ ngn i>~memnon stat"'1111mt 8csf!!1tu:il:iih.ry dnn empon, k't!l.ll wj!)1ti bab l'penutup ~ : "'. !i. ~iq. ~ =. '""" ~;i "'"' !\'.' fl; ;;> fil c:::. ::: .n e . ~;, "'i '!! !:]: 'll si. ii: !!!; ~.:, .;n, . ii: :::, :.: :l; :fir . ,i .\'l ~:. .ma ;,; lil: "r [~! !]' ;:' :;: !t" ~~~ ilf;, fir it~ ,(' .,, ,a: !j1 ill, ra; :, il~ ;,: '>. )ii: c. iii ii:~ ~:lit i!. . !ll .ii l.i ii' iii gr. ill j!., ~:3z a .,, ;_.o (_1. &':j' ft :!;,, lit m'. ri) id' ,it"'= . ,,~ uc: :r, ~"' !!: ijf if~"" iii i i ~o__'tj i:l !!! s. :;;._ :u , ~=:! :?, . ,,. ,if~ il, ~::::.~ =!' i;,: i!" s~. iii =:!, ; j. !!,.; ,ii !::: !ii ffl ,;; $.=l ~ g ill ,t!:. o!~ "'a: !'.'.~ &l bl!l .;. !,$ = :a a j,ij ;pf g ~ :j' :e . rs1 so~ , ii", if~ !j, ::! 'il "'g' ~~"' fg'. iii: !!: !!' o.~ p.i g:! '~ij f'l "' :.m for !ii'" !; f!ll ':& s., .g'll :ii "ti !'.!: ;ii ~ ~ ~:~ . . ~ .,., ::: ~: i i. !!'cl !if ""i gti g. 'll .g]. .,,, :~s: eil jei ! ! lg! {[. c_. :u"'i: el~ "'il !!. ,:;, ,:i ""u . . . ~a . o'lf .,. ::. ~l l:l '"' . .~ :a: .;. . t :: :r. ii'. .r,~ e ~ . iii tie< ji: = i c'. ; i ~ l!i '.!:. '<! ' < 'l '.'.! ~ii . ,,. 1ir; :;; 'lt 'il '9i ,. . . ee ,is ,fj i'!. !!l !!_ ;,. !!. !ii !'l ,,: li ls' ii. "' ;y. !!l ij' i;;: ,iii ., :if ec .!!! ,. :!: . ~l~ ~ .ee :: rrt a, of f:f ~.i ~ji ,~., l:. ~iii' ~=i ~"" ' ii ~ : ,,: 'ii ::,. = :g: ~r:~ a: "~:~ ,?; .i ~~ ~ ; !gc .,, 1ii. . i:f ~ :!:. i!. ,._ i:itj~.~ !;f. c: '.i cf.i ,: ::i 'c. tl~ . ~~ iii ., ,:, ,!l .:: i:;; ~~ : ; .~,c . goto !'t' "!!: iii' ?i.' ::.\ !! .:: ~ . "? __ jill i., ii ., . t:l: ii. ffl if' \\'f iifa ',! :mfr .,. l'~ . j l~ .,, {',i ;:' .e_:&f ll.f .,. 1i ' ! = . i!. ib': ~:,, .= :: i;) i}' jj: ,., a.~ . ,,) ~x [ .,, ;; !i.~ .::z lil i!. ., .,, ,f, rf. .a. ii! ':' ,. . !i ,g_ . .,. fl: g'!l !i: !!. " .,, .,~ !i .,, !!. :, ,ii' i:' i:: i!l ,:, !!. .: :;:: 'ill :;; . :,,;; e j;; ill ii! .f ~ . (ti . lil' '!!: !!. ,., . .ll . ,l!l = u . ;; . :ii ;'i 1ai1 " .,. .'\f i~&; iii .! ~!i .'s !ii " clo_ ll: ,,, ill ;:;'. :i:: ~ ;,!' et:, ::. . g,, ,.,. '"' . 'c. .m. id' "!! ~il !' .,,. . ftj 1l. !!! !!, :!. ,\' no' ,; : '!! ~,~ [" <>' r.' '!> &;! <>< . . . ,,_ . "'' . '"' ,., ,., ill ill' ;,r "'' ;i. a' ,,,, 1e ,. ll !!, ;;:; ;; ,,. .,,, ~er il' :1i ,m < '!r ii] ,li 'li' :&l ir :g, :), \ll . 1gi ?.i ra~ ,. ;!. o;; '" .<n ., t1l ill ::!i ,,. .,. l:' . ,.: ;,. ,.,. "' . .,, la, ;;v "' o, .o> =r,,.;j 'a . !,\ t,l ~.,, ,:) n, li: :;. c>. . _. . . ri . !s: ill. .:, m,~ :: .a,'{f ""! iii. ,;, !ii """ . . :;~ ell .::r cd! !j ;i' f;ii; ,r ,,_ c._ . l!f '!' ;,: .j fil (,) o'.' ., 'i; ~:i .,.,, ( ) gf f .,.~ r.r ij. "ti lit iii ! ~'g . !!!. . r ;;;. jeg :: & .s j)i~ .di, ll. ii( ;;! i:i.~ :n , lit iii . "' :> iii' 'ml!' !(' . 'iii .!!, it ii:!: ii! .se ffl .j j;, '.'!; !!!. ::r ii~. e. it~ 1il ut !if. ,!; oi : .,, . ;;. . !.l iii l!i. :, ,,. ::, it. . ""< i!l r .!:'. .a !! ,:, .ijin tiri [ci. . :, ill." ;,~ ,:j ;~f ., . !'l' .:: i"' 'ti li1' iip~ !) ' ~; """' $, il 'in" !!;: !~t !'l; ii' i!l 'r1 ll} i:f ,,. ,, & ,c. ill !!!. !!! i,:~ :e ::; l!l i!! ;:. f ,,. .,. . o .~e . !if !ii: .,, \fl. i'~ .,;,'(! j' ~ . ::i:, d' i.: ""' iji lll f{j .n. ii}~ o.lll .,, u jlf .,, ,, 1j'~ .~{ =st o.~ ji~ cl>, !!!; . ;;, ._ ll) il! ~~ ~is (;) !'ll ') lit ., i!: ( ) .~~ 't),:z '"' ~"'" jn;. :!; '~ l;:j .,,. !!!. ., iil . . .,, . c,! '" <.> !~l "' i'n 3if "'o <,'} (i) ill"'~"' !!! t:t !;a ~ e' l!!. ~ fl tit.am .,, .,,. ii) "c!' 'ib '"' c:.':!j ,!: ,s;~ ,,.~ if.:& :,; rn !!! ~l~ ' n '.i ! . ';i q., iii' ii! :.:i !! ,i: ill r,; ,.,: 't7 ':!a t:t l\ji '!! 'l:i ~ ~ ii! "! i.;, . ':i .) tll. tit !ll .ca. i,l ,,, ll>~~i: ii! ;) .,. ~< ?: =sf ,!i ' !!l i.: .e, . :fl) iii gj. +,bl, .jzi !i, ., . ;ti .,. fl; .x ,,. ;:ii ><' i:i :f. ltl {'ii "'' ii iii .sr il ::, ,: ;.i "a: iii' ii' i:. . . ?.<; . ::, r;i !!! . :,. .o '.i!. ., i!. . ii,. ., ~ i;; "tr (.) )> '!! 'tl' s. f= !~, .ijj .;o a,. ;,;: :ip' .,.j )> .)> .,, (j) ):, )> ,., til ij ;;ii 'll jil' iii => i~ l!h in! .<;!_ .,,_ ~g: ;:.i: j:: :=i __=(! iii al: .v, '1t .,l> e, _f~ g;_ :::i 'ii l'~ ,., =, . , ,::: ii' ')) 'r, .:!._ ':? ti~ .,. ff!_ .g ir. i:fc '<> .fl <:> iil .e cij "'ill !j' :.(j !\' t'l",fi'f tr !!' ill f.t if~ ::a <> ~'< "'s """" ;>; ;~ if9i ':j~ fi. i!. o i j,\ !:! ffi ~: .o':td(l ~ :u l i fit,_~fi llj . :n. 'ij 1i 'vi s!ll t)f .,;. '!! ~"'~~ ['if fil.jl ,j!l ii[ r. = ;{~.~ ,m m ~t::l sc";&:o] iii> i,' :., ~,. ::;.id j ~ ,;i lj ii~ !i'l fi l!m~i"' !!' id c: . , .,,, '"' gi; l1i . "' .,. jj'g ;;; g;;; l:i . ii' !l l; : _l'i ,. ~ ~ '!; .,, ii~ ,. : ,._ ii: tr. . x w :ti "ij 'z, $~; ; > :ii :, .,,, "' ,. . :::i !fl . :, .: .;_~ ==>< ;a! jga jl" ~ii l.i ::, ;,< ':i if' i _;: ii!. i?. . !'i !.~ ;.: :, 'li |
berita daerah kota bogor kota bogor salinan pang lema walikota bogor peraturan walikota bogor nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barangroses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ttir)perlu mengatur pelaksanaan ttir barang daerah pemerintah kota bogor: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf maka perlu menetapkan peraturan walikota bogor tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi barang daerah pemerintah kota bogosecara tunai dilakukan paling lambat (empat puluh) haribagian kedua majelis pertimbangan dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi, walikota dibantu oleh majelis pertimbangan. majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota dengan keanggotaan terdiri dari: sekretaris daerah kota bogor selaku ketua merangkap anggota: inspektur kota bogor selaku wakil ketua satu merangkap anggota: asisten umum selaku wakil ketua dua merangkap anggota: kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku sekretaris: kepala bagian hukum, selaku anggota: kepala badan kepegawaian, selaku anggota. kepala bidang perencanaan dan pengendalian aset, selaku anggota. sekretariat. tugas majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada: memberikan saran pertimbangan tgr kepada walikotakeanggotaan majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamkota bogor atau dengan sebutan lain. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota bogoraset, unsur bidangajelis pertimbangan, dibebankan pada kegiatan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bogor. bagian ketigawalikota sebagaimana dimaksud pada maka prosediketahui alamatnya atau ada ahli waris sewaktu waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran kas umum daerah berhasil ditarik dari kas negara. bagian keempat penyelesaian tgr pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun penyelesaian tgr dilaksanakan dengan: upaya damai, tgrwalikota menetapkan keputusan pembebanan ganti rugi. berdasarkan keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada walikotacatatanwalikota dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan dprd kota bogor.kotasebagaimana dimaksud pada tgr bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan. bagi pegawaetapan kerugian daerah hal hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kerugian daerah adalah sebagai berikut:cgr wajib dilaporkan kepada inspektorat kota bogorwalikotakotatiwaliwalikotawalihalumi) badan layanan umum daerah blue), setelah diterima kas umum daerah segera dipindahbukukan kepada rekening bumi blu yang bersangkutan. bab pemberhentian sementara dari jabatanopd yang membawahi pejabat pegawai, penyimpan dan atau pengurus barang yang bersangkutangr barang milik daerah, keputusan menteri dalam negeri tahun tentang pedoman penilaian barang daerah: instruksi menteri dalam negeri nomor tahun tentang pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri tahtriwulan dan tahunan kepada walikota. hasil pelaporanwalikota menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentu2013ntutan ganti rugi baranginspektorat adalah inspektorat kota bogoraantara lain pegawai daerah dan pegawai perusahaan daerah,adalahtuntutan perbendaharaan keuangan daerah tpk).walikotaatur subjek dan objek: informasi, pelaporan dan pemeriksaan, cc. penyelesaian kerugian daerah, kadaluwarsa, penghapusan dan penghentian: penyetoran, pelaporan. bab iii subjek dan objek subjek kerugian daerah bedakan berdasarkan::organisasiinformasimemberitahukan kepada bpk riwalikota terhadap bendahara, ahli waris atau pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunadalam rangka pengaturan pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah, telah ditetapkanningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan sinkronisasi antar maka. memutuskan:sebagaimana dimaksud dalam,dari besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: walikota dengan besaran insentif paling tinggi sebesar (lima persen): wakil walikota dengan besaran insentif paling tinggi sebesar (tiga persen): sekretaris daerah dengan besaran insentif paling tinggi sebesar (dua persen): skpd menerima besaran insentif dari sisa penerima insentif sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf, pemerintah kota bogor telah menetapkan peraturan walikota bogor nomor tahun tentang petunjuk teknis pengelolaan belanja hibahbagaimana dimaksud pada huruf perlu disesuaikogo: pemberian hibah; bantuan sosial. yang bersumber dari apbd. hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa uang, barang atau jasa. hibah dan jasa lainnya.,masyarak paling sedikit diketahui oleh kelurahan setempat; penerima hibah berkedudukan dalam wilayah daerah; memiliki sekretariat dan atau alamat tetap dan jelas; telah terdaftar pada skpd yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan paling sedikiterah; memiliki sekretariat dan atau alamat tetap dan jelas; tidak terjadi konflik internal; maksud dan tujuan; rincian rencana kegiatan dan biaya; dan jadwal kegiatan dan rencana penggunaan hibah; rincian biaya sebagaimana dimaksud huruf angka berpedoman pada harga pasar yang wajar surat keterangan tanggungjawab;dan dokumen hak atas tanahurat pernyataan tidak terjadi konflik internalasisten tata praja sekretariat daerah kota bogorota bogor; urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh kantor kesatuan bangsa dan politik kota bogor; urusan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh bagian pemerintah sekretariat daerah kota bogor; asisten kemasyarakatan dan pembangunan sekretariat daerah kota bogor: urusan pendidikan, dilaksanakan oleh dinas pendidikan kota bogor; urusan kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota bogor; urusan pekerjaan umum bidang bangunan dan permukiman, dilaksanakan oleh dinas pengawasan bangunan dan permukiman kota bogor; urusan pekerjaan umum bidang kebersihan dan pertamanan, dilaksanakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota bogor; urusan pekerjaan umum bidang kebinamargaan dan sumber daya air, dilaksanakan oleh dinas bina marga dan sumber daya air kota bogor kota bogor; urusan perhubungan dilaksanakan oleh dinas lalu lintas dan angkutan jalan kota bogor; urusan lingkungan hidup, dilakukan oleh badan pengelolaan lingkungan hidup kota bogor; urusan pemberdayaan perempuan, dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kota bogor; urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kota bogor; urusan sosial, dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi kota bogor; urusan tenaga kerja, dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi kota bogor; urusan koperasi dan usaha kecil menengah kantor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menegah kota bogor; urusan kebudayaan, dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata kota bogor; urusan pemuda dan olahraga, dilaksanakan oleh kantor pemuda dan olah raga kota bogor; urusan pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kota bogor; urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh kantor komunikasi dan informatika kota bogor; urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh kantor arsip dan perpustakaan daerah kota bogor; urusan keagamaan, dilaksanakan oleh bagian kemasyarakatan sekretariat daerah kota bogor; urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh bagian perekonomian sekretariat daerah kota bogor. bagian kelima verifikasi permohonan skpd sebagaimana dimaksud dalam melakukan verifikuntuk permohonan belanja hibah berupa uang, pedoman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat standar biaya dan standar harga pasar wajar. verifikverifik; jumlah dancairan penyaluran penyerahan hibah; penggunaan hibah;unit kerja pada sekretariat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang hukum yang. penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah; nph;;; nph;;kelompok masyarakat penerima hibah;danpimpinan pengurus lembaga organisasi penerima hibahsurat pernyataan tanggungjawab.; nph; salinan photocopy ktp atas nama pimpinan instansi atau bupati walikota penerima hibah; dansalinan photocopysalinan photocopy ktp atas nama ketua pimpinan lembaga organisasi;; nph; salinan photocopy ktp atas nama penerima hibah; dan surat pernyataan tanggungjawab;;; keputusan kepala daerahhibah;; ii. laporan kegiatan, terdiri atasiii. laporan keuangan, meliputi realisasi penerimaan hibah; dan realisasi penggunaan;yang;ogorogor dengan tembusan disampaikan kepada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan bagian pengendalian program sekretariat daerah kota bogo;ppvitas; status perkawinan; dan nomor rekening bank. salinan photocopy nomor rekening atas nama penerima bantuan sosial;ota bogor; urusan kesehatan, dilaksanakan oleh dinas kesehatan kota bogor; urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh dinas bina marga dan sumber daya air kota bogor, dinas pengawasan bangunan dan permukiman kota bogor, dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi kota bogor, dan satuan polisi pamong praja; urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh dinas tenaga kerja, sosial, dan transmigrasi kota bogor; urusan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana kota bogor; urusan kemasyarakatan dan keagamaan, dilaksanakan oleh bagian kemasyarakatan sekretariat daerah kota bogor; bagian ketujuh verifikasi permohonan skpd terkait melakukan verifikverifiklangsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenisbagian kesepuluhuntuk bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan rp5. (lima juta rupiah) pencairan dana bantuan sosial dapatpenerima bantuan sosialphotocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial; salinan photocopy rekening bank yang masih aktif atas photocopy ktp atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial; salinan photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluargaphotocopy ktp atas nama ketua pimpinan pengurus lembaga organisasi penerima bantuan sosial;alinan photocopy ktp atas nama penerima bantuan sosial; surat peralinan photocopy ktp atas nama kepala keluarga penerima bantuan sosial;; salinan photocopy ktp ketua pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat lembaga non pemerintah;; keputusan kepala daerahbantuan sosial. asisten sekretaris daerahinspektorat kota bogoteknis pengelolaan belanja hibahsalinan kota bogor maa tahun nomor seri peraturan walikota bogor nomor tahun tentang penataan minimarket kota bogor dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogoralah satu kebebasan berusaha sebagaimana dimaksud pada huruf adalah yang dalam perkembangannya perlu untuk ditata agar terjamin keseimbangan pertumbuhannya dengan pasar tradisional dan usaha mikro kecil dan menengah sehingga dapat mencegah praktik usaha yang tidak sehat, bahwa untuk terciptanya penataan sarana tempat usaha dalam melakukan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu untuk menetapkan peraturan walikota tentang penataan mini markinimarket yang mengatur waktu pelayanan dalam perjanjian waralaba berlaku waktu pelayanan sesuai dengan perjanjian dimaksud dengan ketentuan berada pada lokasi pusat wilayah pelayanan dan rumah sakit. bagian keempat pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian minimarket. pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada adalah pengawasan yang dilakukan terkait dengan persyaratan perizinan minimarket sebagaimana yang dimaksud dalam dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dan walikota dapat mendelegasikan kepada kepala skpd terkait. bab kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban setiap pengelola jaringan minimarket wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedua larangan setiap pengelola jaringan minimarket, memakai tenaga kerja bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, setiap minimarket tidak boleh menyediakan tempat makan dan minum. bab ketentuan peralihan minimarket yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan dan ketentuan dalam perizinan penyelenggaraan minimarket, wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini paling lambat (satu) tahun dan atau sampai dengan berakhirnya masa kontrak (sewa) bangunan yang digunakan untuk minimarket. bagi minimarket yang tidak memiliki izin namun memenuhi persyaratan sesuai peraturan walikota ini diwajibkan mengurus perizinan sesuai peraturan paling lambat (enam) bulan terhitung sejak tanggal peraturan walikota ini diundangkan. bagi minimarket yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan tindakan posisional sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagi minimarket waralaba yang waktu pelayanannya sudah tercantum dalam perjanjian waralabanya, maka waktu pelayanannya disesuaikan dengan perjanjian waralaba paling lambat (satu) tahun dan atau sampai dengan berakhirnya masa kontrak (sewanyelenggaraan waralabatahun nomor seri e), memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang penataan minimarket kota bogorb maksud dan tujuan maksud pengaturan minimarket dalam peraturan walikota ini adalah penataan mini market yang meliputi pemberian izin, pengawasan dan pengendalian mini market. tujuan penataan minimarket adalah untuk menjamin keseimbangan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah daerah. bab iii penataan minimarket bagian kesatu umumperaturan perundang undanganbagian kedua perizinan setiap orang dan atau badan yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha minimarket wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. izin penyelenggaraan minimarket sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sarana tempat usaha minimarket didasarkan pada luas lantai kurang dari (empat ratus meter persegi), sistem penjualan dan jenis barang dagangan minimarket, menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya, cc. minimarket berjarak paling sedikit 500m (lima ratus meter) dari pasar tradisional dan 250m (dua ratus lima puluh meter) untuk sesama minimarket dengan posisi linier mengikuti fungsi ruang perdagangan rencana tata ruang, wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil, pendirian dan atau pengusahaan minimarket harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan usaha kecil yang telah ada sebelumnya, pendirian dan atau pengusahaan minimarket tidak diperkenankan berada daerah permukiman kecuali yang merupakan bagian dari master plan setelan permukiman terstruktur, pendirian dan atau pengusahaan minimarket tidak diperkenankan berada persimpangan jalan, belokan dan jembatan, lokasi pendirian minimarket, pengelolaan minimarket harus mengutamakan tenaga kerja warga sekitar lingkungan mini marketsekitar dapat diisi dengan tenaga kerja dari luar warga lingkungan sekitar, j . pemenuhan tenaga kerja warga sekitar sebagaimana dimaksud pada hurufbogor serta berdomisili sekitar lokasi kegiatan sekurang kurangnya (lima puluh prelatus) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan, memberitahukan secara tertulis kepada waliizin sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: izin penggunaan dan pemanfaatan tanah ppt):izin usaha toko modern utm), surat tanda pendaftaran waralaba spw). penerbitan spw sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. spw diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh walikota bagian ketiga waktu pelayanan waktu pelayanan minimarket hari senin sampai dengan hari jumat mulai pukul wib sampai dengan pukul wib, sedangkan untuk hari sabtu dan minggu mulai pukul wib sampai dengan pukul |
berita daerah kota bogor salinan kota bogor beda man tahun nomor seri peraturan walikota bogor nomor tahun, serta untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan pemerintahan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan, perlu memberdayakan masyarakat kelurahan se kota bogor melalui program daerah pemberdayaan masyarakat ppm) kecamatan dan kelurahan tahun anggaran bahwa untuk melaksanakan program ppm kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf perlu menetapkan pedoman pelaksanaan program daerah pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan: perbaikan infrastruktur sederhana lingkungan permukiman::,: mensosialisasikan kegiatan ppm kecamatan::, mensosialisasikan kegiatan ppm kelurahan, memfasilitasi warga untuk pelaksanaan ppm kelurahan,:::::: kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar:,:nggaran pendapatan dan belanja:(format terlampir)pengguna anggaran menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola penetapan kelompok masyarakat melaksanakan pekerjaan secara teknis sebagai pelaksana swakelola ppk membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggungjawab kelompok masyarakat penyusunan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan pembuatan rincian biaya pekerjaan pembuatan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis rencana pengadaan dan kebutuhan tenag:l::o0,100y6bendahara pengeluaran: kuasa bud::lembaran daerah kota bogor tahun nomor seri memutuskan: menetapkan peraturan walikota1 form spp form spp3( k pencairan me| tim pelaksana dan |seutecamatan melalui poems ppt pihak ketiga laporan hasil kegiatan walikota bomb bagian pemerintahan:plt. sekretaris daerah kota bogor, walikota bogor, ttd. ade sari hid dini sudarto lampiran peraturan walikota bogor nomor tahunbentuk format tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan ppm kecamatan dan kelurahan penyelenggaraan ppm kecamatan dan kelurahan .matan: format kerangka acuan kerja kak): rencana anggaran biaya rab): naskah kesepakatan kerjasama swakelola ppk dengan poems pembentukan susunan organisasi kegiatan ppm pa ppm: format rencana kerja kegiatan ppm pa ppm:, 9g. format kebutuhan tenaga kerja kegiatan ppm pa ppm format gambar kegiatan ppm pa ppm: .pelaksana kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan pembuatan papan nama kegiatan, pembuatan daftar hadir tenaga kerja, pembuatan laporan harian kegiatan ppm pa ppm: pembuatan laporan mingguan kegiatan ppm pa ppm: pembuatan laporan bulanan kegiatan ppm pa ppm: pembuatan laporan bulanan realisasi keuangan dan fisik kegiatan ppm pa ppm: pembuatan prasasti hasil kegiatan, berita acara serah terima barang pekerjaan. pengawasan kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan format pengawasan kegiatan ppm pa ppm formatggunakan, materai rp3. (tiga ribu rupiah), untuk biaya lebih dari rp250. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) materai (enam ribu rupiah), untuk biaya lebih dari rp1. (satu juta rupiah) laporan bulanan dibuat rangkap (tiga) disampaikan paling lambat tanggal setiaprencana bomb)rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kelurahan memperoleh pagu anggaran sebesar rp175. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk biaya umum kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan sebesar rp15. (lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini. ii.laporan akhir pelaksanaan kegiatan ppm kecamatan dan kelurahplt. sekretaris daerah kota bogor, walikota bogor, ttd. ade sari hid dini sudarto salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, toto ulum, s.h., m.m. pembina tingkat nippemberdayaan masyarakat kelurahanumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama dan saling berinteraksi antara yang satu dengan lainnya. ketua kelompok masyarakat adalah ketua lpm. program daerah pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan yang selanjutnya disingkat ppm kecamatan dan kelurahan adalah kegiatan pembangunan infrastruktur sederhana kecamatan dan kelurahan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran, dan dilaksanakan melalui mekanisme swakelola yang terdiri dari tim perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tenaga kerja bangunan yang berasal dari masyarakat setempdengan pengadaan pekerjaan kontruksi hanya dapat berbentuk pembangunan, renovasi, dan kontruksi sederhana. rencana pembangunan jangka menengah kelurahan yang selanjutnya disebut dengan rpm adalah dokumen perencanaan pembangunan kelurahan untuk periode (lima) tahun. pengguna anggaran adalah camatwakelola adalah gabungan beberapa orang yang mengelola sendiri,bab maksud dan tujuan ppm kecamatan dan kelurahan dimaksudkan untuk mendorong adanya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkesinambungan serta mewujudkan kemandirian masyarakat kecamatan dan kelurahan. ppm kecamatan dan kelurahan bertujuan untuk menggerakkan swadaya dan semangat gotong royong dalam proses pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. bab iii pelaksanaan ppm kecamatan dan kelurahan kegiatan ppm kecamatan dilaksanakan lingkup kecamatan dan ppm kelurahan dilakukan lingkup kelurahan. kegiatan ppm kecamatan dan ppm kelurahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. jenis kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam adalah kegiatan untuk kepentingan umum serta mendukung program pemerintah daerah. pelaksanaan kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan berpedoman kepada rpm kelurahan yang telah ditetapkan, dan mengacu terhadap hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum terakomodir oleh dinas, badan, dan lembaga teknis. tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan ppm kecamatan dan kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ppm kecamatan dperaturan walikota ini. segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan dibebankan kepadatahun lampiran peraturan walikota bogorwalikota bogor, menimbang bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, serta tertib administrasi pemakaian tempat ruang dagang areal pasar milik dan atau yang dikelola pemerintah daerah kepada masyarakat bidang perdagangan, pemerintah kota bogor telah menkenaan dengan pengaturan penerbitan buku hak pemakaian tempat berdagang bpt) dan kartu izin pemakaian tempat berdagang kita) sesua, dilaksanakan oleh perusahaan daerah pasar pakuan jaya dengan mengacu pada peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang penyelenggaraan pbpt), dan kartu izin pemakaian tempat berdagang kita) pasarperusahaan daerah pasar pakuan jaya yang selanjutnya disebut pasar pakuan jaya adalah pasar pakuan jaya kota bogor. direksi adalah direksi pasar pakuan jaya kepala unit pasar adalah kepala unit pasar milik pemerintah kota bogorbab bpt dan kita bagian kesatu penerbitan bpt dan kita setiap pedagang yang memakai tempat ruang dagang areal pasar milik dan atau yang dikelola oleh pemerintah daerah wajib memiliki bpt dan kita yang diterbitkan oleh pd. pasar pakuan jaya. bagian kedua tata cara memperoleh bpt dan kita paragraf bptpedagang dengan mengutamakan golongan pengusaha kecil, menengah, dan koperasioleh walikota. permohonan bptampirkan persyaratan sebagai berikut surat pengantar dari kepala unit pasar setempat: asli bukti pelunasan pembayaran tempat berdagang: foto kopi kartu tanda penduduk ktp), foto kopi kartu keluarga kk), pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak (empat) buah.bpt dapat dipindahtangankan kepada pihak lain apabila pedagang mengalami pailit: pedagang pindah domisili luar daerah:direksi pasar pakuan jay surat pengantar dari kepala unit pasar setempat: bukti pemindahan hak: surat pernyataan bermaterai riw kepemilikan: foto kopi kartu tanda penduduk ktp) penjual dan pembeli: foto kopi kartu keluarga kk) penjual dan pembeli: asli bpt dan kita atas nama pemilik lama: foto kopi bpt dan kita atas nama pemilik lama: pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak (empat) buah,terhadap permohonan yang diterima, bpt harus sudah diterbitkan paling lambataragraf kitasebagaimana dimaksud pada diberikan menurut jenis komoditi yang ditetapkan walikota. pengajuan permohonan kita diajukan kepada direksi pasar pakuan jaya fotokopi bpt dengan memperlihatkan aslinya: fotokopi kartu tanda penduduk ktp), pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak (empat) buah, surat pengantar dari kepala unit pasar setempat. terhadap permohonan yang diterima, kita harus sudah diterbitkan paling lambat (sepuluhsepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. apabila dalam waktu (lima belasmelengkapi persyaratan sebagai berikut fotokopi bpt lama: fotokopi bpt baru, fotokopi kartu tanda penduduk ktp), pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak (empat) buah. permohonan pembaharuan kitaengkapi persyaratan sebagai berikut fotokopi bpt: fotokopi kartu tanda penduduk ktp), pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak (empat) buah. bagian ketiga masa berlaku bpt dan kita bpt berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. kita berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang. permohonan perpanjangan bpt sebagaimana dimaksud pada diajukan (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya. permohonan perpanjangan kita sebagaimana dimaksud pada diajukan (sepuluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya. masa berlaku bpt dan kita yang dipindahtangankan kepada pihak lain diberikan sesuai dengan masa berlaku permohonan baru bpt dan kita sebagaimana dimaksud pada dan bab bentuk bpt dan kita bentuk formulir permohonan, bentuk bpt dan kita ditetapkan oleh walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan walikota initunjuk pelaksanaan penghitungan nilai sewa reklame dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota bogor, menimbang bahwa untuk menghitung besarnya pajak reklame sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang pajak reklame diperlukan pengaturan mengenai penghitungan nilai sewa reklame sebagai dasar menghitung besarnyanghitungan nilai sewa reklameng serta. titik reklame adalah tempat bidang reklame didiriksar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan kontruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame. nilai strategis reklame adalah ukuran nilai biaya sebagai dasar pengenaan pajak yang menunjukan perkalian bobot dan skor jalur kelas jalan, lokasi, dan sudut pandang. nilai satuan strategis reklame adalah nilai komersial dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis,sudut pandang adalah komponen nilai strategis reklame yang perhitungannya berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah lajur jalan arus lalu lintas sekitarnya. shelter adalah suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat menaikan atau menurunkan penumpang..satu)dua) untuk peletakan titik reklame. jalur jalan iii adalah suatu jalan prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis jalur jalan (tiga) untuk peletakan titik reklame. bab tarif tarif pajak ditetapkan sebesar (dua puluh lima persen). dasar pengenaan pajak adalah nsrrhitungan nsrukuran reklame dengan rumus: nsr nor#spr dalam hal nsr sebagaimana dimaksud pada tidak diketahui, dianggap tidak wajar dan atau lebih rendah, nsr ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud pada besarnya nor dihitung dengan rumus: nor ( luas bidang reklame harga dasar ukuran reklame) ketinggian reklame harga dasar ketinggian reklame) sudut pandang bobot skor)! nilai satuan strategis reklame. perhitungan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku hanya untuk (satu) muka saja, apabila terjadi lebih dari (satu) muka, maka dikalikan sesuai jumlah muka reklame. reklame untuk lembaga sosial dan atau lembaga pendidikan diberikan pengurangan keringanan pajak sebesar (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak. penghitungan nor dan masa pajak, spr, dan nilai satuan strategis reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, dan lampiran iii peraturan ini. untuk menghitung luas bidangdang atau batas, dihitung dengan bingkai atau batas paling luar mana seluruh gambar, warna identitas, atau huruf huruf tersebut berada dalamnya, reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, warna identitas, atau huruf huruf yang paling luar dengan cara mengambil garis lurus vertikal dan horisontal, reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing masing. bab pajak terutang pajak terutang terjadi pada saat menyelenggarakan reklame sesuai dengan izin yang diterbitkan. bab jalur jalan klasifikasi jalur jalan untuk penyelenggaraan reklame pada sepanjang jalur jalan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. setiap penyelenggaraan reklame yang dipasang pada lokasi atau pada tempat titik dengan klasifikasi jalur jalan lebih rendah, tetapi posisinya menghadap atau berada pada radius (sepuluh) meter dari jalur jalan yang lebih tinggi, maka tarif pajaknya dikenakan menurut klasifikasi jalur jalan yang lebih tinggpetunjuk pelaksanaan nilai sewa reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlakufebruari pada tanggal februari sekretaris daerah kota bogor, walikota bogor,; salinanpegawai; kunjungan kerja;; peningkatan sumber daya manusia sdm) dan profesionalisme; koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; reses; pembahasan masalah khusus oleh alat kelengkapan dprd;;yang; biaya transportasi daerah tujuan; biaya transportasi lokal; biaya penginapan;lokasi uang harian rp) lokal dalam wilayah kota bogor luar daerah kabupaten bogor dan; transportasi perjalanan dinas luar provinsi jawa barat, kecuali provinsi dki jakartarp200. (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari (sumsum)puluh tujuh ribu delapan ratus;; pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan kegiatan sejenisnya;15. (lima belaspakar yang meliputikelompok pakar timstandar biaya sb)pegawai sekretariat dprd, dan nara sumber75. (tujuh puluh lima dan atau nara sumber. timtujuh puluh lima ribu rupiah). nara sumber sebagaimana dimaksud pada diberikan honorarium dan uang transport sebagai berikut nara sumber honor rp) transportasi jabodetabek (sumsum) transportasi luar jabodetabek (dalam provinsi) (sumsum) pejabat eselon ii, musica tingkat kota bogor pejabat eselon iii pakarsebagaimana dimaksud pada diberikan biaya bahan bakar minyak bbm) kendaraan dinas jenis pertamax sebanyak (lima;;;enetapan harga tertinggi untuk masing masing pakaian adalah: php sebesar rp700. (tujuh ratus ribu rupiah); psh sebesar rp1. (satu juta seratus ribu rupiah); psr sebesar rp1. (satu juta dua ratus ribu rupiah); psl sebesar rp1anna) salinan "dd tahun nomor seri peraturan walikota bogor nomor tahunsebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan daerah kota bogor nomor tahun tentang rumah sakit umum daerah kota bogor, maka perlu ditetapkan peraturan walikota bogorumah tanggaumum dan rumah tangga. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian umum dan rumah tangga mempunyai fungsi sebagai berikut: pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga, pengelolaan kearsipan dan perlengkapan rsud kota bogor, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bagian umum dan rumah tangga. uraian tugas kepala sub bagian umum dan rumah tangga tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. sub bagian kepegawai sebagai berikut: pengkajian perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia: pengelolaan administrasi kepegawaian, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bagian kepegawaian, uraian tugas kepala sub bagian kepegawaian tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. sub bagian hukum dan hubungan masyarakahukum dan hubungan masyarakat. untuk memaksakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian hukum dan hubungan masyarakahukum dan hubungan masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang hukum dan hubungan masyarakat, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bagian hukum dan hubungan masyarakat. uraian tugas kepala sub bagian hukum dan hubungan masyarakat tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf bagian keuangan bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi: pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang anggaran, perbendaharaan, dan akuntansi: cc. pelaksanaan monitoringkeuangan dibantu oleh: sub bagian anggaran, sub bagian perbendaharaan, sub bagian akuntansi. uraian tugas kepala bagian keuangan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. sub bagian angganggarannggaran: penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bagian anggaran. uraian tugas kepala sub bagian anggaran tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. sub bagian perbendaharabendaharaan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian perbendaharaan. uraian tugas kepala sub bagian perbendaharaan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. sub bagian akuntansikuntansi: penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian akuntansi. uraian tugas kepala sub bagian akuntansi tercantum dalam lampiran peraturan walikota inibagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan dan bimbingan teknispelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatanperencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit dibantu oleh: sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan: sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit, sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu. uraian tugas kepala bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. (l) sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporencanaan, evaluasi, dan pelaporanencanaan, evaluasi, dan pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. uraian tugas kepala sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. (l) sub bagisistem informasi manajemen rumah sakit. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakiistem informasi manajemen rumah sakit, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang sistem informasi manajemen rumah sakit, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit. uraian tugas kepala sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. sub bagian pengembangan dan pengendalian mutungembangan dan pengendalian mutu. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sub bagian pengembangan dan pengendalian mutudan pengendalian mutu, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan pengendalian mutu, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu. uraian tugas kepala sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian keenammedik, penunjang medik, dan sebagai berikut: pelaksanaan koordinasi bidang medik, penunjang medik, dan keperawatan, pelaksanaan tugas bidang medik, penunjang medik, dan keperawatan, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan wakil direktur pelayanan dibantu oleh: bidang medik, bidang penunjang medik, bidang keperawatan. uraian tugas wakil direktur pelayanan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf bidang medik bidmedik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang medik mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang pelayanan medik dan pengembangan medik, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang pelayanan medik dan pengembangan medikmedik dibantu oleh seksi pelayanan medik, seksi pengembangan medik. uraian tugas kepala bidang medik tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. seksi pelayanan mediklayanan medik. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada seksi pelayanlayanan medik, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi pelayanan medik. uraian tugas kepala seksi pelayanan medik tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. seksi pengembanganngembangan medik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangmedik, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan medik, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi pengembangan medik. uraian tugas kepala seksi pengembangan medik tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf bidang penunjang medik bidang penunjpenunjang medik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bidang penunjang medik mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang sarana dan pelayanan penunjang medikmedik serta kesehatan dan keselamatan kerjak dibantu oleh. uraian tugas kepala bidang penunjang medik tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. seksi sarana dan pelayanan penunjangsarana dan pelayanan penunjang medik. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi sarana dan pelayanan penunjangarana dan pelayanan penunjang medik, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang sarana dan pelayanan penunjang medik, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi sarana dan pelayanan penunjang medik. uraian tugas kepala seksi sarana dan pelayanan penunjang medik tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. seksi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs)seksi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs) mempunyai fungsi sebagai berikut: penyiapiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit,uraian tugas kepala seksi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs) tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf bidang keperawatan bidang keperawatansebagai berikut: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang asuhan keperawatan dan pengembangan keperawatan, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang asuhan keperawatan dan pengembangan keperawibantu oleh: seksi asuhan keperawatan, seksi pengembangan keperawatan. uraian tugas kepala bidang keperawatan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. (l) seksi asuhasuhan keperawatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi asuhsuhan keperawatan: penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang asuhan keperawatan, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi asuhan keperawatan. uraian tugas kepala seksi asuhan keperawatan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. seksi pengembangpengembangan keperawatan. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada seksi pengembangkeperawatan, penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan keperawatan, cc. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan seksi pengembangan keperawatan. uraian tugas kepala seksi pengembangan keperawatan tercantum dalam lampiran peraturan walikota inrsud kota bogordirektur. kelompok jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup rsud kota bogor kota bogopengawasan melekat. setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan rsud kota bogsdirekturagian ataudirektur serta para pemegang jabatan dalam lingkungan rsud kota bogor dilakukan oleh walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dirdirwalikotadesembeumum dan keuangan, sertetapkrsud kota bogor. menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja serta laporan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas. mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan rsud kota bogor. memakai dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya. menetapkan pengaturan internal rsud kota bogor.. menyelenggarakan upaya rujukan sektor kesehatan serta pelayanan kesehatan penunjang lainnya. melaksanakan koordinasi, konsultandinas badan lembaga lingkungan pemerintah daerah, serta pihak ketiga dan pihak terkait lainnya untuk kepentingan rsud kota bogor.. melaksanakan konsultasi dan atau mengadakan pendidikan dan penelitian untuk kepentingan pelayanan rsud kota bogor. mengarahkan rencana kegiatan anggaran rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran dpa) serta mengendalikan dpa. mengkaji, memberikan saran dan pendapat, serta menyiapkan bahan penetapan kebijakan walikota bidang pelayanan rsud kota bogor. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas rsud kota bogor kepada walikota. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota. wakil direktur umum dan keuangan memimpin pelaksanaan tugas wakil direktur umum dan keuangan yang meliputi bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan, serta bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. menyusun rencana dan program kerja wakil direktur umum dmbina dan mengendalikyusun anggaran dan ketatausahaan keuangan rsud kota bogor. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris dan sarana non medis rsud kota bogor. mengkoordinasikan dan mengendalikan implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit rsud kota bogor. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia lingkungan rsud kota bogor. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan dan aspek hukum rsud kota bogor. menyelenggarakan dan mengelola produk hukum. mengkoordinasikan implementasi dan mengendalikan pengelolaan kehumasan dan mengelola pengaduan rsud kota bogor. menyelenggarakan sistem remunerasi yang berkeadilan. mengkumum dan kepegawaiumum dan keuangan. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas badan lembaga terkaitwakil direktur umum dan keuangan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bagian umum dan kepegawaian memimpin pelaksanaan tugas bagian umum dan kepegawaian yang meliputi sub bagian umum dan rumah tangga, sub bagian kepegawaian, serta sub bagian hukum dan hubungan masyarakat. menyusun rencana dan program kerja dan kepegawaian. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang umum dan kepegawaikepegawaian. mengkoordinasikan penyusunan renstra, rpm, senja, sop, spm, dan bagian umum dan kepegawaian. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian. merumuskan penyusunan rka dan dpa serta mengendalikan dpa. melaksanakan koordinasi dan konsultansi dengan instansi terkait. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagian umum dan kepegawaiipjp. menyusun rencana dan program kerja sub bagian umum drumah tangga. menyusun konsep kebijakan teknis bidang umum dan rumah tangga. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang umum dan rumah tangga. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, aset,rsud kota bogor. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset rsud kota bogor. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang umum dan rumah tangga. melaksanakan penyusunan sop dan beserta indikator kinerja sub bagian umum dan rumah tanggaumum dan rumah tangga. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bagian kepegawaian memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian. menyusun rencana dan program kerja sub bagipegawaian. menyusun konsep kebijakan teknis bidang kepegawaian. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang kepegawaian. melaksanakan perencanaan sumber daya manusia sdm) meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan, dan pendayagunaan pegawai.dan lainnya. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan daftar urutan kepangkatan duk), nominatif pegawai, menyiapkan sasaran kinerja pegawai skp)asuransi kesehatan akses), dan administrasi kepegawaian lainnya. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang kepegawaian. melaksanakan penyusunan sop dan beserta indikator kinerja sub bagian kepegawaikepegawaian. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bagian hukum dan hubungan masyarakat memimpin pelaksanaan tugas sub bagian hukum dan hubungan masyarakat. menyusun rencana dan program kerja sub bagian hukum dan hubhukum dan hubungan masyarakat. menyusun konsep kebijakan teknis bidang hukum dan hubungan masyarakat. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang hukum dan hubungan masyarakat. menyelenggarakan mengkoordinasikan kebutuhan aspek hukum rsud kota bogor. melaksanakan konsultasi dengan dinas badan lembaga terkait lainnya. melaksanakan sosialisasi produk produk hukum lingkungan rsud kota bogor. melaksanakan perlindungan dari aspek hukum dalam berbagai kegiatan rsud kota bogor. mengevaluasi keabsahan segala keputusan rsud kota bogor dari segala aspek hukum kesehatan. mengk. melaksanakan penerapan ketentuan peraturan perundang undangan. menyelenggarakan sistem kehumasan rsud kota bogor yang baik dan profesional. melaksanakan koordinasi lingkungan rsud kota bogor untuk kelancaran pelaksanaan tugas. mengumpulkan informasi untuk keperluan kegiatan kegiatan rsud kota bogor melalui rapat atau pertemuan staf. melaksanakan kegiatan pemasaran produk jasa rsud kota bogor. menyusun naskah perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemasaran jasa rsud kota bogor. melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat. melaksanakan evaluasi kegiatan pemasaran. melaksanakan pencarian peluang pasar dan kerja sama dengan pihak ketiga. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang hukum dan hubungan masyarakat. melaksanakan penyusunan sop dan beserta indikator kinerja sub bagian hukum dan hubungan masyarakahukum dan hubungan masyarakatanggaran, sub bagian perbendaharaan, dan sub bagian akuntansikoordinasikan penyusunan renstra, rpm, senja, sop, spm, dan bagian keuang. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang keuangan. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan rsud kota bogor. melaksanakan pengamanan uang kas, tanda bukti brankas, dan surat surat berharga. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuanganpertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagian keuanganggaran memimpin pelaksanaan tugas sub bagian anggaran. menyusun rencana dan program kerja sub bagianggaran. menyusun konsep kebijakan teknis bidang anggaran. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang anggaran. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur bidang anggaran. melaksanakan penyusunan konsep pedoman pelaksanaan apbd. melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan lingkup bidang anggaran. menyusun dan menyiapkan materi rancangan surat penyediaan dana spd).... melaksanakan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan apbd. melaksanakan penyajian informasi keuangan daerah. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang anggaran. melaksanakan penyusunan sop dan beserta indikator kinerja sub bagian angganggarbendaharaan. menyusun konsep kebijakan teknis bidang perbendaharaan. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang perbendaharaan. mengendalikan arus kas rsud kota bogor. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang perbendaharaan. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja sub bagian perbendahara. menyusun rencana dan program kerja sub bagiankuntansi. menyusun konsep kebijakan teknis bidang akuntansi. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang akuntansi. menyiapkan dan menyajikan materi petunjuk pelaksanaan akuntansi.. menyiapkan penggunaan buku kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganlaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang akuntansi. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja sub bagian akuntansiutuskan: menetapkan peraturan walikotakesehatanrumah sakit umum daerah kota bogor selanjutnya disingkat rsud kota bogor adalah rsud milik pemerintah daerah. direktur adalah direktur rsudogor dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rsud kota bogorkuntansi. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit memimpin pelaksanaan tugas bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit yang meliputi sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit, serta sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu. menyusun rencana dan program kerja bagian perencanaan dencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. merumuskan. mengkoordinasikan penyusunan renstra, rpm, senja, sop, spm, dan bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit. menyelenggarakan pengkajian bahan dokumen dokumen perencanaan meliputi renstra, rpm, senja, dan master plan. menyusun konsep kegiatan quality insurance atau jaminan mutu rumah sakit. menyelenggarakan dan memantau gugus kendali mutu berdasarkan standar standar yang berlaku. mengevaluasi hasil kerja, dampak, serta efisiensi dan efektivitas kinerja perencanaan, sistem informasi manajemen rumah sakit, dan pengembangan mutu rumah sakitagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakitperencanaan, evaluasi, dan pelaporan memimpin pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. menyusun rencana dan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi,, evaluasi, dan pelaporan. menyusun konsep kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. menyiapkan bahan pengkajian renstra, rencana kerja, dan master plan rsud kota bogor. menyiapkan bahan penyusunan rpm, sop, spm, dan rsud kota bogor. menyiapkan bahan penyusunan laporan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan kegiatan rsud kota bogor. melakukan rapat pembahasan bersama komite medik dan staf medik fungsional. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelapoencanaan, evaluasi, dan pelaporan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit memimpin pelaksanaan tugas sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit. menyusun rencana dan program kerja sub bagiistem informasi manajemen rumah sakit. menyusun konsep kebijakan teknis bidang sistem informasi manajemen rumah sakit. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang sistem informasi manajemen rumah sakit.... menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakisistem informasi manajemen rumah sakit. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu memimpin pelaksanaan tugas sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu. menyusun rencana dan program kerja sub bagian pengembangan dan pengendalian mutembangan dan pengendalian mutu. menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengembangan dan pengendalian mutu. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang pengembangan dan pengendalian mutu. mengembangkan dan menjaga mutu pelayanan pelanggan.. menyiapkan bahan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. memfasilitasi dan menyajikan hasil audit pelayanan klinis. melaksanakan survey kepuasan pelanggan.pengembangan dan pengendalian mutu. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja sub bagian pengembangan dan pengendalian mutungembangan dan pengendalian mutu. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. wakil direktur pelayanan memimpin pelaksanaan tugas wakil direktur pelayanan yang meliputi bidang medik, bidang penunjang medik, dan bidang keperawatan. menyusun rencana dan program kerj. membina dan mengendalikan bidang medik, penunjang medik, dan keperawatangk. mengk.. melakukan perencanaan pengembangan pelayanan medis, pelayanan para medis, dan pelayanan non medis.. mengk. mengkpelayanpelayanan. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas badan lembagawakil direktur pelayanan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bidang medik memimpin pelaksanaan tugas bidang medik yang meliputi seksi pelayanan medik dan seksi pengembangan medik. menyusun rencana dan program kerja bidmedik. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidmedik. mengkoordinasikan penyusunan renstra, rpm, senja, sop, spm, dan bidang medik. mengkngkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data pelayanan medikpelayanan medik memimpin pelaksanaan tugas seksi pelayanan medik. menyusun rencana dan program kerja seksi pelayanlayanan medik. menyusun konsep kebijakan teknis bidang pelayanan medik. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang pelayanan medik, serta penyelenggaraan pelayanan fungsional rsud kota bogortugas pokok dan fungsi bagian kesatu tugas pokok rsud kota bogor dipimpin oleh seorang direktur yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, promosi, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan, dan pendidikan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. menyiapkan bahan perhitungan tarif pelayanan medik. melaksanakan bimbingan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelayanan medik. menangani keluhan pasien berkaitan dengan pelayanan medik.. menyusun konsep. mengelola sistem rujukan pelayanan medik. menginventarisi, mengadakan, dan mendistribusikan kebutuhan alat medis. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang pelayanan medik. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja seksi pelayanlayanan medik. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. seksi pengembangan medik memimpin pelaksanaan tugas seksi pengembangan medik. menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangmedik. menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengembangan medik. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang pengembangan medik. menyusun konsep kebutuhan tenaga medik dan peralatan obat yang sesuai standar pengembangan pelayanan medik mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program bidang pengembangan medik untuk mengetahui tingkat pencapaian program, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahannya. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang pengembangan medik. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja seksi pengembangmedik melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bidang penunjang medik memimpin pelaksanaan tugas bidang penunjang medik. menyusun rencana dan program kerja bidangunjang medik. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang penunjunjang medik. mengkoordinasikan penyusunan renstra, rpm, senja, sop, spm, dan bidang penunjang medik. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang medik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. mengkoordinasikan bahan peningkatan mutu pelayanan bidang penunjang medik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan untuk meningkatkan kinerja. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit dan instalasi pengelolaan air limbah. mengevaluasi dan merumuskansarana dan pelayanan penunjang medik memimpin pelaksanaan tugas seksi sarana dan pelayanan penunjang medik. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana dan pelayananarana dan pelayanan penunjang medik. menyusun konsep kebijakan teknis bidang sarana dan pelayanan penunjang medik. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang sarana dan pelayanan penunjang medik. melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit ipsos) untuk menyelenggarakan pembangunan, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara terus menerus terhadap kondisi fisik sarana dan prasarana rumah sakit, listrik, telepon, air, alat medis kebersihan dan keindahan rumah sakit, serta hal hal lain yang berhubungan dengan kesehatan. undangan. mengkoordinasikan pengemudi untuk pelayanan penggunaan kendaraan dinas dan ambulans rumah sakit. menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas dan ambulans rumah sakit. menyelenggarakan laundry (pencucian setrika), distribusi, perbaikan, dan pembuatan linen rumah sakit. melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan pemulasaraan jenazah. menyelenggarakan kebersihan dan keindahan rumah sakit. mengkoordinasikan fasilitas fasilitas umum yang dibutuhkan rumah sakit (mushola, kamar mandi umum, kantin, parkir, dan penjual atau pedagang kaki lima). menyelenggarakan penyediaan bahan dan alat kebutuhan kantor... melaksanakan penelitian dan pengembangan mutu seksi sarana dan pelayanan penunjang medik.. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja seksi sarana dan pelayanan penunjangsarana dan pelayanan penunjang medik. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala seksi kesehatan dan keselam. menyusun rencana dan program kerja seksi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs. menyusun konsep kebijakan teknis bidang kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs). mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs).. melaksanakan pemeriksaan kesehatan karyawan rumah sakit secara berkala.. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja seksi kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit k3rs). melaksanakan tugas kedinasan lainnya. kepala bidang keperawatan memimpin pelaksanaan tugas bidang keperawatan yang meliputi seksi asuhan keperawatan dan seksi pengembangan keperawatan. menyusun rencana dan program kerja bidang keperawrawatan. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang keperawatperawatan. mengkoordinasikan penyusunan renstra, rpm, senja, sop, spm, dan bidang keperawatan. merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan tentang tata tertib pelayanan keperawatan. menyusun falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah rsud kota bogor.asuhan keperawatan.. melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru yang akan bekerja rsud kota bogor.. mengkoordinasikan pembuatan laporan secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan, upaya perbaikan, dan peningkatan mutu asuhan keperawatan yang telah dilakukan untuk disampaikan kepada direkturseksi asuhan keperawatan memimpin pelaksanaan tugas seksi asuhan keperawatan. menyusun rencana dan program kerja seksi asuhsuhan keperawatan. menyusun konsep kebijakan teknis bidang asuhan keperawatan. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang asuhan keperawatan. menyusun standar tenaga keperawatan, sarana, dan prasarana. mengevaluasi kebutuhan tenaga keperawatan, sarana, dan prasarana. untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada direktur dapat membentuk spi, komite, instalasi, dan atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan. pembentukan spi, komite, instalasi, dan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh direktur. bagian kedua fungsi untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam rsud kota bogor menyelenggarakankota bogor yang tidak mamputiga struktur organisasi struktur organisasi rsud kota bogor terdiri dari: direktur: wakil direktur umum dan keuangan membawakan: bagian umum dan kepegawaian membawakan.. menghimpun dan mengolah data tenaga keperawatan. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang asuhan keperawatan. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja seksi asuhasuhan keperawatan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. seksi pengembangan keperawatan memimpin pelaksanaan tugas seksi pengembangan keperawatan. menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangkeperawatan. menyusun konsep kebijakan teknis bidang pengembangan keperawatan. mengumpulkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis pembinaan bidang pengembangan keperawatan. menyusun alat penilaian mutu pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaannya. melaksanakan pembinaan etika profesi perawat dan bidan, serta pengawasan pelayanan keperawatan sesuai dengan bidangnya. menyusun konsep pengembangan program mutasi dan rotasi tenaga keperawatan. melaksanakan program orientasi dan bimbingan bagi mahasiswa keperawatan yang menggunakan rumah sakit sebagai lahan praktek. pro aktif dalam penanganan yang melibatkan etik perawat dan bidan. melakukan klarifikasi terhadap perawat dan bidan yang terlibat masalah etika. melaksanakan kredensial terhadap perawat bidan baru yang akan bekerja rumah sakit. melakukan presentasi kasus, audit keperawatan, death conference, ronde keperawatan, dan kegiatan ilmiah lainnya. mengadakan penelitian keperawatan dalam upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan. melakukan monitoring program kerja setiap semester dan tahunan. melaksanakan pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan bidang pengembangan keperawatan. menyusun konsep sop dan beserta indikator kinerja seksi pengembangkeperawatan. melaksanakan tugas kedinasan lainnya. plt. sekretaris daerah walikota bogor, kota bogor, ttd. ttd. ade sari hid dini sudarto kotaboana bagian hukum deabagian keuangan membawakan: sub bagian anggaran: sub bagian perbendaharaan, sub bagian akuntansi, bagian perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit membawakan: sub bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, sub bagian sistem informasi manajemen rumah sakit: sub bagian pengembangan dan pengendalian mutu, wakil direktur pelayanan membawakan: bidang medik membawakan: seksi pelayanan medik, seksi pengembangan medik, bidang penunjang medik membawakan, bidang keperawatan membawakan: seksi asuhan keperawatan, seksi pengembangan keperawatan. uraian tugas jabatan direktur sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. bagian keempat direktur direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan teknisnyelenggaracc. pembinaan dan pengendalilaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. direktur sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh: wakil direktur umum dan keuangan, wakil direktur pelayanan, dan kelompok jabatan fungsional. bagian kelimumum dan kepegawaian, keuangan, serta sebagai berikut: pelaksanaan koordinasi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan sistem informasi manajemen rumah sakit: pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan sistem informasi manajemendibantu olehuraian tugas wakil direktur umum dan keuangan tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. paragraf bagian umum dan kepegawaian bagian umum dan kepegawaianumum dan kepegawaian. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang umum dan rumah tangga, kepegawaian, serta hukum dan hubungan masyarakat, pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang umum dan rumah tangga, kepegawaian, serta hukum dan hubungan masyarakaumum dan keuangan dibantu oleh. uraian tugas kepala bagian umum dan kepegawaian tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini. |
berita daerah kota bogor tahun nomor seri peraturan walikota bogor nomor tahun tentang org; bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannyamaka terhadap peraturan walikota bogor sebagaimana dimaksud pada huruf perlu disesuaikan dan diaturperusahaan daerah air minum dam) tirta pakuan kota bogor; salin. memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang organ perusahaan daerah air minum (dam)organ dam terdiri dari: walikota selaku pemilik modal; dewan pengawas; dan direksi. bab iii dewan pengawas bagian kesatu;; (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen yaitudan telah menjadi pelanggan dam selama (lima) tahun. anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada (satu) orang antaranya diangkat sebagai ketua merangkap anggota, (satu) orang ; menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bula; honorarium anggota sekretariat dewan pengawas dibebankan kepada anggaran dam;; memberikan laporan setiap triwulahunan yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan walikota; meminta keterangan kepada. bagian ketiga penghasilan dan jasa pengabdian penghasilan dewan pengawas terdiri dari: uang jasa; jasa produksi; penghasilan lain yang terdiri atas: tirta warsa; imbalan kerjautama; sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar (empat puluh per seratus) dari gaji direktur utama; anggota dewan pengawas menerima uang jasa sebesar (tiga puluh lima per seratus) dari gaji direktur utama. jasa produksi sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan setiap tahun kepada dewan pengawas secara proporsional sesuai kemampuan dam dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar (empat puluh lima per seratus) dari jasa produksi direktur utama; sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima jasa produksi sebesar (empat puluh per seratus) dari jasa produksi direktur utama; anggota dewan pengawas menerima jasa produksi sebesar (tiga puluh lima per seratus) dari jasa produksempat pemberhentian anggota dewan pengawas berhenti karena: masa jabatannya berakhir; dan meninggal dunia anggota dewan pengawas diberhentikan karena: atas permintaan sendiri; reorganisasi; kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir; mencapai batas usia (enam puluh lima) tahun; tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan; karena kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari tim penguji kesehatan daerah; terlibat dalam tindakan yang merugikan dam, daerah, atau negara dengan dibuktikan dengan berita acara hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang; terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. anggota dewbab direksi bagian kesatu pengangkatan direksi terdiri dari direktur utama dan direktur bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul dewan pengawaspersyaratan untuk calon direksi terdiri dari: memiliki pendidikan paling rendah sarjana s1) dan lebih diutamakan pasca sarjana s2);; lt atau ijazah; membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi dam; bersedia bekerja penuh waktu;persyaratan untuk calon direksi yang berasal dari dalam lingkungan dam terdiri dari: untuk calon direktur utama harus pernah menduduki jabatan direktur bidang; untuk calon direktur bidang terdiri dari: pernah menduduki jabatan setara manajer menengah; tidak pernah mendapat sanksi pelanggaran disiplin berat dan sedang selama (lima) tahun terakhir;;. tim ahli sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tim seleksi; sekretaris kepala unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang membidangi kepegawaian; anggota kepala unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang membidangi pengawasan; kepala unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang membidangi hukum; kepala unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang membidangi organisasi dan tata laksana; kepala unit kerja lingkungan pemerintah daerah yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah bumi); (satu) orang unsur dewan pengawas. tugas tim; melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon direksi. mengkonsultasikan kepada dewan pengawas dan kemudian mengusulkan calon direksi yang telah memenuhi persyaratan kepada walikota untuk dapat diangkat menjadi direksisebanyak (tiga) orang yang terdiri dari (satu) orang direktur utama dan (dua) orang lainnya sebagai direktur bidang. bagi direksi yang berasal dari pegawai dam: pada saat diangkat menjadi direksi, status kepegawaian yang bersangkutan diputus dan kepesertaan asuransi pensiun dihentikan dengan mendapat nilai terus sebagaimana diatur dalam peraturan asuransi mana yang bersangkutan diikutsertakan, kemudian kepesertaan akurasinya diikutsertakan dalam program asuransi pensiun direksi dana pensiun bersama perusahaan air minum seluruh indonesia dapenma pasi); dana pensiun bersama perusahaan air minum seluruh indonesia dapenma pasi);bagian kedua tugas dan wewenang tugas direksi adalah sebagai berikut: memimpin dan mengendalikan semua kegiatan dam; merencanakan dan menyusun program kerja dam tahunan; menyusun perencanaan, melakukan koordinasi,; melaksanakan kegiatan sistem penyediaan air minum spam); untuk jabatan bawah kepala bagian; menetapkan uraian tugas jabatan lingkungan dam; mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan bawah direksi;; menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;;;. jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam diberikan setiap tahun setiap dam memperoleh labaunaikan ibadah haji selama (empat puluh) hari; cuti nikah; cuti sakit sesuai dengan surat keterangan dokter; cuti melahirkan bagi direksi wanita;bagian keenamatas permintaan sendiri; reorganisasi;; tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; terlibat dalam tindakan yang merugikan dam, daerah, atau negara dengan dibuktikan berita acara hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang; terlibat dalam tindak pidana dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap;dan huruf huruf dan hurufhuruf dan huruf tidak diberikan pesangon. apabila terdapat direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau huruf diberhentikan sementara oleh walikota atas usul dewan pengawas untuk jangka waktu (satu) bulan disertai dengan alasan yangyetujui hasil sidang dewan pengawassebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan atau huruf maka dewan pengawas melaporkan kepada walikota. walikotaengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai direksi. apabila direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pad sebagai direksitetapkan. bab ketentuan lain lain direksi dan atau dewbab viiwalikota dengan pertimbangan dewpengurus pusat pengembangan islam bogor ppi) berdasarkan peraturan walikota bogor nomor tahun tentang pusat pengembangan islam bogor, bahwa dalam rangka optimalisasi peran ppi serta untuk lebih efektif dalam pengawasan pengurus ppi dan sesuai surat nomor kemas tanggal desember perihal permohonan perubahan kembali peraturan walikota bogor nomor tahun tentang pusat pengembangan islam bogor ppi),:, mensosialisasikan kegiatan ppm kecamatan,: mensosialisasikan kegiatan ppm kelurahan, memfasilitasi warga untuk pelaksanaan ppm kelurahan: mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan administrasi keuangan:, j7),, f ), kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar,:,,(format terlampir) a4. pmp pengguna anggaran menyusu kegiatan yang akan dilaksanakan denga swakelola penetapan kelompok masa anakan pekerjaan secara teknis sebagai kelola pembuatan rincian biaya pekerj)f,fa'. beberapa ketentuan dalam, kuasa bud, form spp form sppika pencairan tim srs kecamatan kecamatan kartu kendali kegiatan kendali kegiatan ( eer ls ppt laporan hasil kegiatan walikota bomb,walikota bogor, dini budi rto lampiran peraturan walikota bogor nomor tanggal tentang pedoman pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan tahun bentuk format tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pen ppm kecamatan dan kelurahan penyelenggaraan ppm kecamatan dan p format kerangka acuan kerja kak): cc. rencana anggaran biaya rab): naskah kesepakatan kerjasama swakelola ppk dengan pokja: pembentukan susunan organisasi kegiatan ppm pa ppm, format rencana kerja kegiatan ppm pa ppm, 9g. format kebutuhan tenaga kerja kegiatan ppm pa ppm format gambar kegiatan ppm pa ppm, kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan nama kegiatan, hadir tenaga kerja, cc. laporan harian kegiatan ppm pa ppm, laporan mingguan kegiatan ppm pa ppm, laporan bulanan kegiatan ppm pa ppm, laporan bulanan realisasi keuangan dan fisik kegiatan pdp mj, prasasti hasil kegiatan, terima barang pekerjaan. pengawasan kegiatan ppm kecamatan dan kelurahan pengawasan kegiatan ppm pa ppmegur materai rp3. (tiga ribu rupiah), untuk biaya leb (dua ratus lima puluh ribu rupiah) materai rp6. (enam ribu rupiah), untuk biaya rp1. (satu juta rupiah) laporan bulanan dibuat rangkap (tiga) disampaikan pali:ner(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kelurahan memperoleh rp175. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), untuk bi: kecamatan dan kelurahan sebesar rp15. (lima belas juta sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini. iii. laporan akhir pelaksanaan kegiatan ppm kecamatwalikota bog: dini butirat: kota bogor bagian hukum darat sekretariat daerah kota bogor pena onbemenoa jalan ir. juanda nomor kota bogor telp. ext faks. website sistem.kotabogor.go.id, manajer, dan ketua dkm masjid raya diangkat dan diberhentikan oleh kepala badan pengelola atas usul dari(ormas). pengangkatan, penempatan dan pemberhentian pegawai dibawah sekretaris dan manajerlampiran peraturan walikota bogor tanggal, perbaikan infrastruktur sederhana lingkungan permukiman, cc. |
berita daerah kota bogor kota bogor salinan dangdan kelancaran pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kota bogor telah ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutannya, bahwa untuk efektif dan efisien dalam pemungutan dan pengadministrasiannya: nama dan alamat wajibntara dan disisipkan (satu) yaitu (la), sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut: pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan skpd. (la) pembayaran untuk pengembalian kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja apbd) kota bogorbea perolehan hak atas tanah dan banguniubah sebagai berikut: ketentuan huruf angka diubah dan ditambah (satu) angka yaitu angka sehingga secara keseluruhan (dua puluh lima persen)untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus sebesar (dua puluh lima(lima puluh persen),tujuh puluh lima persen), golongan atau bintara sebesar (lima puluh persen), golongan iii atau perwira pertama sebesar (dua puluh lima persen), golongan atau perwira menengah dan perwira tinggi sebesar (lima belas persen), wajib pajak orang pribadi pensiunan pns, purnawirawan tni, purnawirawan polri, veteran atau janda duda yang memperoleh hak ataudelapan puluh lima persen), golongan atau bintara sebesar (enam puluh persen), golongan iii atau perwira pertama sebesar (tiga puluh lima persen): golongan atau perwira menengah dan perwira tinggi sebesar (dua puluh lima persen),ketentuan diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:nerbitkan: surat jawaban penolakan atas permohonan pengurangan atau keringanan dalam hal permohonan dimaksud tidak dapat diterima, surat keputusan pemberian pengurangan keringanan dalam hal permohonan diterima. antara dan disisipkan (satu) yaitu sebagai berikut: terhadap permohonan pengurangan yang diterima, wajib pajak harus melunasi kewajiban pembayaran bpt paling lambat (tujuh) hari sejak surat keputusan diterima. dalam hal pembayaran bpt melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada diberikan sanksi administrasi sebesar (dua persen) setiap bulan. antara dan disisipkan (satu) yaitu (la), sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:(la) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada antara lain dalam hal:pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf yang disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan kepada bendahara penerim, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratifbogormengeluarkan surat teguran terhadap kegiatan pembangunan yang tidak berizin wilayah kecamatan, melaksanakan pembangunan bidang prasarana kelurahan: oo. melaksanakan verifikasi, monitoring, dan evaluasi bantuan sosial rumah tidak layak huni rth). pelimpahan sebagian wewenangb.huruf dan huruflatau belum dapat dilaksanakan olehiii, pemberian izin mendirikan bangunan imb) rumah tinggal tunggal dengan luasan tanah (seratus lima puluh meter persegi), pemberian izin pendidikan anak usia dini paud) non formal dengan klasifikasi satuan paud sejenispublik, pelayanan penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk wni antar kecamatan dalam kota: pelayanan penerbitan surat keterangan pindah datang penduduk wni dalam satu kelurahan:domisili usaha, pelayanan surat pengantar perbaikan dan pembuat: penyampaian spot pbb golongan ii, dan iii, penanganan terlantar, penataan pedagang kaki lima jalan lingkungan, penanganan tanggap darurat bencana, pemberdayaan perempuan tingkat kecamatan dan kelurahan: |
berita negara republik indonesia semen dpd. road mapditdua) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahunkelompok kerja area perubahan yang selanjutnya disebut pokja adalah pelaksana dari road map kemenkes pitt. bagian kedua maksud dan tujuan peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam: perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, dan penilaian kinerja, pelaksanaan reformasi birokrasi bagi internal dan eksternal kementerian, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana strategis kementeriandijabarkan oleh setiap unit kerja kementerian dalam program tahunan masing masing. dalam rangka merasionalisasi road map kemenkes pitt,kerja. bab kerangka road map kemenkes pitt bagian kesatu baseline dan penetapan target kerangka road map kemenkes pitt tahun merupakan pelaksanaan road map reformasi birokrasi tahap kedua yang didasarkan pada. bagian kedua pencapaian sasaran kinerja dan review road map reformasi birokrasi area perubahan reformasi birokrasi terdiri atas (area)dalam melaksanakan (delapan) area perubahan sebagaimana dimaksud pada dibentuk pokja pada kementerian dan setiap unit kerja. pokja pada kementerian sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh menteri. pokja pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: belum tersusun rencana aksi dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang dalam road map kemenkes pitt, dan belum pelatihnya agen perubahan yang ditetapkan dalam menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya. pokja manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: penyusunan rencana aksi tahunan masing masing pokja berdasarkan hasil review road map kemenkes pitt, melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi pokja, melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja, dan melakukan forum diskusi antaran perubahan yang dilakukan secara berkala setiap (satu) bulan atau (tiga) bulan sekali. penataan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: belum membentuk sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan, danperlu direvisi. revisi sebagaimana dimaksud pada huruf bertujuan untuk: menyempurnakan peraturan perundang undangan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat, mengintegrasikan sesuai dengan rumpun substansi masalah yang memiliki karakteristik sejenis, cc. mengharmonisasikan peraturan perundang undangan, baik secara internal kementerian maupun dengan kementerian lembaga lain, mencabut atau membatalkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan baru, menetapkan kebijakan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat sehingga pelaksanaannya baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan sesuai dengan tujuan penetapan kebijakan, dan menindaklanjuti dekegasian pembentukan peraturan pelaksanaan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. pokja penataan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan peraturan perundang undangan yang prioritas,, cc. menyusun dan menetapkan peraturan perundang undangan yang prioritas tahun sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan, dan melakukan pengembangan terhadap sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum jdih) berbasis daring dan integrasi. penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendalatata laksana kementerianpokja penataan dan penguatan organisasi sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: menyusun standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi struktur organisasi tata laksana internal kementerian dan sosialisasi standar operasional prosedur dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan: sosialisasi standar operasional prosedurkerja eselon dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja kementerian, dan menyusun alternatif struktur organisasi kementerian. penataan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: business process dan standard operasional procedure, dan e government yang didasarkan pada keterbukaan informasi public sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor tahun tentang e government kementerian. pokja penataan tata laksana sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: menyelaraskan bisnis proses dengan standar operasional prosedur, menyusun keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan, cc. menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait, mengimplementasikan desain pemberian layanan terpadu dalam sistem aplikasi, dan menyusun peraturan menteri tentang jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: penilaian kinerja pegawai: keterkaitan kinerja individu antarlevel jabatan belum terlihat secara jelas, dan manajemen kinerja individu belum diinisiasi untuk penyusunan pengembangan karier pegawai. pengembangan kompetensi jabatan: belum tersedianyayang belum terintegrasi dengan dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian pada badan kepegawaian negara. pokja penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: menyusu, melakukan sosialisasi dan internalisasi peraturan menteri tentang sasaran kerja pegawai lingkungan kementerian, melakukan identifikasi tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, membangun sistem informasi kepegawaian yang dapat meng update data pegawai yang ada sistem aplikasi pelayanan kepegawaian badan kepegawaian negara, melakukan sosialisasi dan internalisasi aplikasi sistem informasi kepegawaian kepada unit kerja lingkungan kementerian, melakukan pelatihan terhadap pegawai yang sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan, melakukan bimbingan teknis penerapan sistem informasi kepegawaian, dan launching smart office kementerian. penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: rendahnya kinerja unit pengendali gratifikasi, masih rendahnya mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah, cc. masih rendahnya penerapan whistle blowing system wbs), dan rendahnya pembangunan zona integritas unit satuan kerja. pokja penguatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: menyusun mekanisme penerapan dan sarana pendukung pengelolaan gratifikasi, menetapkan keputusan menteri tentang satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah kementerian, keputusan menteri tentang penetapan satuan kerja, responden, serta pembentukan tim counterpart dan tim assessor penilaian mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah kementerian, dan keputusan sekretaris jenderal tentang satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah lingkungan sekretariat jenderal, melakukan sosialisasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah kementerian, melaksanakan penilaian persepsi awal mayoritas sistem pengendalian intern pemerintah kementerian tahun pengembangan penerapan wbs, dan melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas dan mengusulkan unit satuan kerja yang memenuhi kriteria wilayah bebas dari korupsi wbk) wilayah birokrasi bersih dan melayani bbm) kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: belum tersusunnya indikator kinerja utama secara berjenjang, belum ditandatanganinya perjanjian kinerja oleh para pihak secara berjenjang, belum tersusunnya mekanisme pengumpulan dan penyajian data kinerja secara online and realtime, danpokja penguatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: mid term review rencana strategi kementerian berdasarkan indikator kinerja utamakementerian lembaga, penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja antarwarga pihak secara berjenjang, penyusunan dan penetapan dokumen sasaran kinerja pegawai indikator kinerja individu,peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai kendala sebagai berikut: belum tersusunnya publikasi maklumat standar pelayanan pada unit layanan kementerian, belum dilakukan review secara berkala standar operating procedures standar operasional prosedur) atas standar pelayanan, dan belum dilaksanakan penerapan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan oleh seluruh unit layanan. pokja peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada memprioritaskan kegiatan sebagai berikut: melakukan penyusunan standar operasional prosedur layanan publik dan atau review standar operasional prosedur yang ada secara berkala sesuai dengan kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik, meningkatkan kompetensi petugas pelaksana pelayanan publik melalui in house training dan atau kerja sama dengan pihak lain, cc. memberikan penghargaan dan hukuman bagi pemberi dan penerima layanan, meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang kepuasan masyarakat, dan membangun sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis daring. quick wins kementerianquick wins dimaksud yaitu: pembuatan smart office: dan pembuatan e complainkementerian dikoordinasikan oleh inspektur jenderal dengan para sensor yang telah ditetapkan. pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan setiap tahun. bagian kelima tim pelaksana reformasi birokrasi tim pelaksana reformasi birokrasi kementerian terdiri atas: pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota, dan (delapan) pokja. tim pelaksana sebagaimana dimaksud dibentuk untukralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku: kegiatan sedangisesuaikan dengan peraturan menteri ini, dan kegiatan yang telahtetap diakuii manajemen perubahan pendahuluan capaian cc. rencana kriteria keberhasilan ek.i penutup bab pendahuluan latar belakang kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. kebijakan reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapaidan. reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. birokrasi adalah aparatur, lembaga instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif. reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan ke. reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasipegawai negeri sipil tidak transparan, belum ada perubahan mindset, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mbelum terbangun secara luas. reformasi birokrasi lahir akibat krisis multidimensi sejak tahun yang mengakibatkan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk melakukan perubahannasional dengan menetapkan visi indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur . pada tahun pemerintah menyadari bahwa visi pembangunan nasional tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan tangan, tetapi tatap harus diperjuangkan. reformasi gelombanghal tersebut kemudian dituangkan dalam grand design reformasi birokrasi dengan menetapkansehingga tuntutan untukxxi melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun visi tersebut diwujudkan denganwujud komitmen, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi telah menyusun road map reformasi birokrasi tahun tiga tahun sudah berjalan proses reformasi birokrasi masih ditemukan masalah terkait dengan pelaksanaan yang terjadi dalam pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. proses tersebut dijadikan sebagai pembelajaran dan memahami bagaimana seharusnya proses yang benaralam road map yang ada, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mampu mengakomodasitim reformasi birokrasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dan mendefinisikan rencana kerja dalam sebuah perencanaan yang baik dan yang sangat memungkinkan dan realistis untuk dapat dilakukan dalam kurun waktu dimana dalam road map sebelumnya bahwa yang tertuang dalam rencana kerja atau rencana aksi road map belum sepenuhnya dapat dilakukan, hal ini dikarenakan terlalu tingginya ekspektasi atau pengharapan dari terlaksananya program yang sudah disusun, sehingga pada saat pelaksanaan pelaksanaan merasa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya. hal tersebut dilakukan sebagai upaya yangterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, hasil mid term review rencana pembangunan jangka menengah nasional oleh badan perencanaan pembangunan nasional program sasaran iki akuntabilitas publik sedangkan arah review road map lebih dititiksebagaimanaaka ama mam review road map ini didasarkan pada capaian kinerja selama (tiga) tahun usia kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. rencana kerja dan agenda prioritas dalam review road map ini pada dasarnya merupakanterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun tersebut dituangkan unit kerja eselon i), seperti pada tabel tabel capaian kinerja kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun berkurangnya jumlah desa desa desa jumlah desa tertinggal menjadi tertinggal dan desa berkembang meningkatnya jumlah desa desa desa jumlah desa mandiri berkembang pinggiran menjadi mandiri indonesia (termasuk jumlah pusat pada wilayah pertumbuhan kawasan kawasan tertinggal, kawasan terdepan terluar perdesaan yang dan wilayah timur) dibangun dikemas angka menjadi memiliki keterkaitan desa kota terentaskannya jumlah daerah daerah tertinggal tertinggal yang kabupaten kabupaten mementaskan jumlah daerah tertinggal yang kabupatenkawasan transmigrasi dalam ditetapkan, kawasan dibangun, dan transmigrasi sebagai dikembangkan tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak berkembangnya jumlah kpb yang (kpb) (kpb) kawasan perkotaan menjadi kota baru kpb) menjadi kecil kota embrio pusat kecamatan dengan pertumbuhan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan sumber pidato kenegaraan presiden tabel sasaran strategis kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun berkurangnya jumlah jumlah desa tertinggal desa tertinggal dan menjadi desa desa meningkatnya jumlah berkembang desa mandiri jumlah desa pinggiran indonesia berkembang menjadi desa (termasuk pada mandiri wilayah jumlah pusat tertinggal, pertumbuhan kawasan kawasan terdepan terluar dan perdesaan yang wilyah timur dibangun dikembang menjadi memiliki keterkaitan desa kota terentaskanya daerah jumlah daerah tertinggal tertinggal yang kabupaten mementaskan jumlah daerah tertinggal yangtransmigrasi dalam ditetapkan, dibangun, kawasan transmigrasi dan dikembangkan sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak berkembangnya jumlah kpb yang kawasan perkotaan menjadi kota kecil kota kpb baru (kpb) menjadi kecamatan dengan embrio pusat berkembangnya industri pertumbuhan pengolahan sekunder dan perdagangan sumber: dokumen perjanjian kinerja kdpdtt tabel sasaran desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional program sasaran sampai status akhir pee din: dan denan sampai desa desa pee mn dennnnnn sedikitnya desa desa menguatkan pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kabupaten kabupaten kota dan desa kabupaten kabupaten kabupaten batal daerah tertinggal, miskin daerah tertinggal, dan meses manusia ipm) daerah tertinggal terbangun dan berkembangnya kurang kawasan yang berfokus pada satuan kawasan kawasan permukiman sp) menjadi pusat satuan kawasan pengembangan skp) yang merupakan pusat pengalihan hasil pertanian perikanan dan mendukung sasaran mandiri pangan nasional berkembangnya kawasan kurang kawasan perkotaan baru menjadi kota kecil kota kawasan kawasan kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan sumber: data sampai tahun tahun target berdasarkan perpres tahun rentang strana percepatan pdt, pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal masih atas rata rata pertumbuhan ekonomi nasional,terhadap capaian kinerja kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dikelompokkan menjadi (tiga) kelompok sebagai berikut:urang selarasanya penjabaran sasaran dan indikator kinerja utama dalam rpm menjadi rencana strategi yang tertuang dalam program, kegiatan, dan anggaran. cc. kurang berfungsinya manajemen kinerja. selain ketigakemenkes pitt ini diarahkan pada (delapan) area perubahan yang meliputi: manajemen perubahan. penataan peraturan perundang undangan. penataan dan penguatan organisasi. penataan tatalaksana. penataan sistem manajemen sdm aparatur. penguatan pengawasan. penguatan akuntabilitas kinerja. peningkatan kualitas pelayanan publik. quick wins penyusunan quick wins reformasi birokrasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagaimana yang telah. quick wins adalah sebagai pedoman yang digunakan untuk: memberikan panduan kementerian lembaga dalam dan pemerintah daerah dalam menentukan dan melaksanakan quick wins, dan memberikan panduan kepada kementerian lembaga dalam dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan quick wins. quick wins atau sering juga disebut denganuatu yang berat. . berikut ini adalah quick wins kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun pembuatan smart office smart office adalah sebuah layanan kantor cerdas berbasis teknologi informasi yang digunakan oleh seluruh pegawai yang ada kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang senantiasa terhubung dengan aksesibilitas yang diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan manajemen dan aktifitas menjadi lebih hsien, efektif, profesional, dan berdaya saing tinggi yang dirancang sebagai suatu kesatuan yang lengkap dalam produk smart office berupa kartu combo atau kartu multi fungsi. tujuan pembuatan smart office adalah: integrasi absensi dan data base pegawai kdpdtt, akses data lebih cepat dan akurat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat lebih cepat, dan tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual. e complaint complaint merupakan aplikasi atau sistem resmi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memiliki fungsi utama untuk menyampaikan pendapat maupun komplain terkait situasi maupun pelayanan dari kementerian desa, pembangunan daerah 2g. tertinggal, dan transmigrasi. dengan aplikasi ini aspirasi pelanggan dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. tujuan membentuk sistem e complaint, sebagai berikut: organisasi semakin mengetahui kelemahan atau kekurangannya dalam memberikan pelayanan, sebagai alat introspeksi organisasi untuk senantiasa responsif dan memperhatikan suara dan pilihan pelanggan (penerima layanan), mempermudah organisasi dalam mencari solusi peningkatan mutu layanan, memberikan pelanggan merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan, dapat mempertebal kepercayaan dan kesetiaan pelanggan kepada organisasi pelayanan tersebut, dan penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. bab manajemen perubahan pendahuluan reformasi birokrasi lingkungan pemerintah dengan ditetapkan berdasarkan peraturan presiden nomor tahun grand design reformasi birokrasi merupakan upaya prosesesensi dari sebuah perubahan yang bisa dipandang sebagai sesuatu yang mudah tapimengambil alih dalam pelaksanaan dengan menetapkan road mapdua) kelompok masalah yang harus menjadi perhatian dalam manajemen perubahan sesuai hasil exit meeting dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun ada (dua) kelompok masalah tersebut menunjukkan bahwa pada area manajemen perubahan masih dihadapkan pada masalah, sebagai berikut: tim yang baru dibentuk belum menyusun rencana aksi dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang dalam road map rb. agen perubahan yang ditetapkan, belum dilatih agar mampu menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya. dengan demikian maka manajemen perubahan dalam pada dasarnya adalah penjuru yang menggerakkan perubahan disetiap area perubahan. capaian capaian kinerja pada area perubahan manajemen perubahan lingkungan kemenkes pitt sampai dengan tahun adalah sebagai berikut: meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. terwujudnya agen perubahan setiap unit kerja eselon yang aktif melakukan perbaikan budaya kerja lingkungan unit kerjanya. rencana dalam review road sanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. penyampaian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tepat waktu. melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja para agen perubahan. melakukan forum diskusi antar agen perubahantersusunnyaterlaksananya sosialisasi dan internalisasi rencana aksi kelompok kerja. terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, terlaksananya penyampaian penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan tepat waktu. terlaksananya pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja. terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja para agen perubahan. terlaksananya forum diskusi antar agen perubahan. rb. agenda prioritas agenda prioritas kegiatan pada area perubahan manajemen perubahan,ukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja. melakukan forum diskusi antar agen perubahanso. so. s2? top tor ora ang er) pera) s5. s5. s5. esai sogigss gs3 lem bae sen sak sem luo ll. lho ala iko pool ola tan ia. il. ala li. 9g. ta) ca) oly ss| hm) akan s8? (esa 5s|cx kas s8. thl (ce mika lia rana pee bor exa f2. e f ts ns) le) o.aa kan na! gs. sia leg s. sas far std far) a56 (z1 blk s2485 sisa sek e33e le) |ca| ica $$. ica 29x epl total tpl oma mas day emeigaa smg sigfig3c serai esa seribu serai ja, lo. ola tan sik tp) tp) tepi ta. s3. pan a55 tt. kena s93 sik da3 sahat ry, s$e3 see bisa busa kant kasar esa tur kai ema sis esa pmn ajal cnn aan gbr alat re) pts se8 rs. spk sy33$ tip eps pps ppl ses3 ts53$$ pas 3g) i9sol tim out kang le) bo. bo. s2? tek epa smm ses ex5 sewa serasa sms kar mcjm sae ham o|| ken ja, ola ja, soo tan kel tan sung tim (ea) o0w (ggs cola doa tv0 tee si535 ai! sara lm ez) esb sec s3a suca sas dn. della sam ke) p.s eat be3e5 bee kafe esa (s8 ceng s.s uses$ nan bam pax cmp sasha lip! le) bab iii penataan peraturan perundang undangan pendahuluan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi termasuk kementerian klaster dua berdasarkan undang undang nomor tahun tentang kementerian negara. terdapat beberapas5).terian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, sebagai berikut: kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. norma, standar, prosedur, dan kriteria atau standar pelayanan minimal.unit kerja eselon ii) yang dikoordinasikan oleh sekretaris pejabat tinggi madya unit kerja eselon yang selanjutnya dibahas pada tingkat kementerian yang dikoordinir oleh biro hukum, organisasi, dan tata laksana pada sekretariat jenderal. masalahada (dua) hal yaitu:terian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasitidak harmonis belum seluruhnya belum direvisi. kebutuhan tentang revisi sebagai berikut,, danditindaklanjuti. belum membuat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan untuk memastikan bahwa aturan yang dibentuk harmonis dengan aturan yang sudah ada. capaian capaian kinerja pada area perubahan penataerbentuknya peraturan perundangan undangan yang harmonis bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi map ini, rencana kegiatan pada area perubahan penatapeta hasil identifikasi dan inventarisasi kebutuhan peraturan perundang undangan yang prioritas. dokumen peta peraturan perundang undangan yang tidak harmonis. tersusunnya peraturan perundang undangan yang prioritas tahun terlaksananyasistem pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan. terlaksananyaterlaksananya pengembangan terhadap sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis online yang terintegrasi dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. bee g garis args args arga loty socks (soap asas8 masa aca asasi ke) fej) 8g. s6a$| sis g3293 sami lar sgs s325 (sesi s3es2 (ss sak getar, st333 abs sla5 ss.$ (nc (our sta sis dna sss5$ dae keke ian asus wti sl, tol vers kes. frasa rsa (sl fs, st, flag a04 yls luas, sang atp bulu lol issues33gases5r5 s3ess s503 con bgn cwm rod ons satyrus seek saga abe, ee00ora no0v ekor over tortegos psk las maa kej te! 25x. at an) ss$8gr s $ str isa pe3 bee fla salak 9x95 ppg33 og33 khas aoas8 asas8 ke) za) os$ se8 a2, sc. kas) la) als ti832 als siak ko) sss. gl. sis sop p3see aya nat 2eee ending spin oog c$ei sg5s5s050e5aa3 ieee tcl esl oke eps des see ees puw pun menag are cesautodos sue lugsvsos nio a35 mhk sas unesa ban . las spi aca ge. po.) duh tag rev teh kasi lari bri run kena map segi bee esa tan maa tebe kane petahana sound ss3e| nek md. 0d. ani png sts sel odasts adu oldest peso er2 ina obati sy5 sys ps5eel)eo5kela ses smg mis mis ssd abekksd lai sab ark sos log soe, setosa, delfunga sal5 nso0ai5nsd ns: isa) babdalam usia lebih dari (tiga) tahun, kinerja pembangunan wilayah pinggiran sudah menunjukkan beberapa arah yang lebih baik untuk menuju nawa cita ke sasaran kinerja pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditetapkan dalam rpm tahun pada tahun nilai sakit sudah menunjukkan kenaikan, tahun nilai sakit dengan tingkat akuntabilitas kinerja cc, tahun nilainya tingkat akuntabilitas kinerja dan pada tahun nilainya tingkat akuntabilitas kinerja dengan predikat baik. hal tersebut disebabkan oleh belum adanya sasaran kinerja yang terukurunit kerja eselon i). kondisi tersebut mengakibatkan program, kegiatan, dan struktur anggaran antar unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya unit kerja eselon kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasinamun masih terdapat persoalan: pertama, terdapat kesenjangan dalam menafsirkanabatan pimpinan tinggi madya unit kerja eselon dan jabatan pimpinan tinggi pratama unit kerja eselon iidesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasirektorat jenderalterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi menjadi tugas dari (enam) direktorat jenderal. sementara itu, huruf peraturan pemerintahdan peraturan pemerintah nomor tahundua) masalah yang dihadapi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kelompok kerja penataan dan penguatan organisasi, berdasarkan hasil exit meeting dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi,dan tata kerja untuk mendukung efektifitas organisasiterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dan portalumber daya manusia yang semula berada dalam biro kepegawaian dan umum menjadi biro kepegawaian dan organisasi, dan tata laksana. penguatan fungsi manajemen sumber daya manusiaumber daya manusia dan umum dengan fungsi organisasi dan tata laksana sehingga menjadi biro kepegawaian dan organisasi, dan tata laksana,mbangunan daerah tertentu, melalui re engineering pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama unit kerja eselon ii). rencana dalam review road map ini, rencana kegiatan pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi, sebagai berikut: menyusun standar operasional prosedur sop)terlaksananya sosialisasi sop unit kerja eselon terlaksananyatersusunnya alternativebemenyalta ola ani ona was sami sa2 |s9x eos tep! las. ss3r$ wis a88 tai 28x (se5xag ss3 gra o8ko encntwn eta lor tea) set es3 dag eis fesuvist mesgusena seen merlin sup bj3 sik (are gis iss 3nsx lama ns! sss loss ssspttie3 cseiusrsar ssi ers s$e5s9 esa peg (is we sipuu sem ado kas) go0e sus bab penataan tata laksana pendahuluan tata government, serta keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang undang nomor tahunusiness process beserta standar operasional prosedur sop) sebagai turunannya, maka tahun kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasinit kerja eselon i), level tingkat jabatan pimpinan tinggi pratama unit kerja eselonterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasipeta bisnis proses level seluruh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya unit kerja eselon yang ditetapkan oleh masing masing pejabat pimpinan tinggi madya uke i). peta bisnis proses level jabatan pimpinan tinggi pratama unit kerja eselon ii) yang sebagian masih dalam proses penyelesaian. peta bisnis proses level jabatan administrator eselonnit kerja eselon(engineering), dan otomatisasi. rencana dalam review road map ini, rencana kegiatan pada area perubahan penataan tata keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan. menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait. mengimplementasikan desain pemberian layanan terpadu kedalam sistem aplikasijumlah bisnis proses yang diselaraskan dengan sop. jumlah jenis pelayanan yang prosesnya sudah dikaitkan satu sama lain. jumlah desain pemberian layanan antar jenis layanan yang disusun. jumlah desain layanan yang diimplementasikan. jumlah dokumen peraturan menteridesain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkaitmas masa ja po. kog ob: s8: (bs gtu san ari ad s3g gun sda |sus agu la.nj las tas$ lag etis isi sta pari fan a.s sae kau sun peta kek sa0 (oa smu. rsj tabel s$les3 lama lga sera sks s332032 uas ses dapt segi our vpp3 see s84 colok pos exa3 satu ban kep! ate 1g sg3$ ks! apa aek toa sat gun) c kei s8 s3e sat si0her ke) sn. bei kami sipil s25330x psk hama aan fpi pen bin sika ao0o otk mem lon lo.| s$s$ sam tee kan pd, bb pul sex pan pik var teori mun! s.s ces kei) s$ s sg ke! aus asu po: c8$ sesi tan vol mn) fa, maa sms bep ssx5 ann: sisterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi(tiga) kementerian, terdapat beberapa titik yang harus diperbaiki berdasarkan exit meeting pmp sebagai berikut: penilaian kinerja pegawai keterkaitan kinerja individu antar level jabatan belum terlihat secara jelas karena rumusan perjanjian kinerja individu sebagian masih berupa proses dan belum merupakan perjanjian kinerja turunan dari perjanjian kinerja level jabatan atasnya, dan manajemen kinerja individu belum diinisiasi dalam kaitannya untuk masukan dalam penyusunan pengembangan karier pegawai. pengembangan kompetensi jabatan penyusunansistem informasi pegawai belum tersambung secara langsung dengan sistem informasi kepegawaian yang ada bkn (sapi) untuk menghindari perbedaan data kepegawaian. capaian capaian kinerja pada area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparaturnit kerja eselonalisis jabatan. rintisan penyusunan kamus kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama. map ini, rencanabimbingan teknis penilaian kinerja pegawai lingkungan unit kerja eselon penyusunan model form indikator kinerja individu. penyusunan keputusan menteri indikator kinerja individu. sosialisasi pengisian form indikator kinerja individu. penyusunan model kompetensi jabatan. penyusunan rancangan standar kompetensi jabatan. identifikasi tugas dan fungsi jabatan. pemetaan fungsi kerja jabatan. perumusan standar kompetensi jabatan. identifikasi tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. penyusunan deskripsi jabatankriteria keberhasilan kriteria keberhasilan pelaksanaan pada area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur ditetapkan sebagai berikut: tersusunnyaterlaksananya bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai lingkungan unit kerja eselon tersusunnya model form indikator kinerja individu. tersusunnya keputusan menteri indikator kinerja individu. terlaksananya sosialisasi pengisian form indikator kinerja individu. tersusunnya model kompetensi jabatan. tersusunnya rancangan standar kompetensi jabatan. dokumen identifikasi tugas dan fungsi jabatan, pemetaan fungsi kerja jabatan. tersusunnya perumusan standar kompetensi jabatan. dokumen identifikasi tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas, serta tersusun deskripsi jabatan. terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang dapat meng update data pegawai yang ada sapi bkn. terlaksananya sosialisasi dan internalisasi aplikasi simpeg kepada unit kerja eselon terlaksananyaterlaksananya bimbingan teknis penerapan simpeg. be. agenda prioritas agenda prioritasmenidentifikasi tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawaslaunching smart office kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. tahapan kerja dan waktu pelaksanaan tahapan kerja pada area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusiahui aja (oh sgy sis sss ho ieee agu sagu aa, mean maman meeeaeni patas ima nok sak sas rok ks, tsx30 cun date n p nae mui surut o3s bep3 si, ges pte dora5n laras fs. ke: jeram fun ses gay a8o rss esu sur agk ugr bases slr peta bei bos pur an) asm tmn snn beta tu55 sss pers ext8 ss. sab emas ke) its. aio keras ks! le0a,s s$s0 tp3 jasa ( s lb) ls) ica) palu, sab ioi sa0 wii tss a13 tss dug lea sigigoi3trs s35e333x3 lada ags see. tulak lea) saw3 bsa shs seri #sastra.g pet es38 srsg3s ssa sta jag3 adik gataseasa tik aman oku sic sam anu lasaskrank se, gak he2 irr euw 583p ayub 9lu (ml silat bis bs. pes b35 sag535 saragesgsai pena (s8 ber sate (ani sulu ine masa rs3le88 as3tig ss303 ks) aa! ro. dan men aja le) fe) ss. fep! seen sisi h3 gua tepi pas pas ie) sat ss. s.a$ tag 2x8 dag sea ter fee tee na. sea tee peresgsa asa pokeaire fis han mda kep) ke, tag a89 d3 9a g$ om. sdg tas sum can ara alasan. fa) in? dum ig3guy s0. kai ta! sg05s30 eat kath orde mta ms, gos tkd yoga asm tee isetarbeie eng ller data e3se laga a53 528m nn! ya) (gg dps ega e55 sss ste saga3 tuban (3x seri sel esei jae ses83 geesbikag segan a83 van sekat sek asi tel kei) sis, sis sar? da0 tepi kei 83m hai swo (es ses bab viterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiabel sasaran perubahan penguatan akuntabilitas kinerja nilai sistim akuntabilitas kinerja nilai sakit instansi pemerintah sakit) mencapai angka predikat opini laporan keuangan dan opini laporan keuangan bmn meningkat dari wdp menjadi mencapai wtp (capaian wtp nilai kinerja atas pelaksanaan kaki nilai nilai indeks reformasi birokrasi mencapai nilai index pamatigrencana strategi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi map pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja diarahkan kegiatan, sebagai berikut: mid term review rencana strategis kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasicana strategi kementerian tahucana strategis kementerianan penetaper: a.a la: ses les pasa sate ks) kal iss nb: a33 bao bah sama ama cia si3t gis leni png seks, era tai sulu sis peg ser kep) si5i jap esm olx powsgssun5 i0i s0ten em? rak cnn maa nee angin nan ssl ens et$t isi dek bis pers see uma celeb kee len ios iko elatestsa "$$ sss5 v5. pen nn" kep! sem sem ken pai pap kasta nn: agg aoa sgm p,$ kok tut es$ igo s5081l ost set 84x step tipe les site vii usu: tusuk kakak e0s sara haha! lv33 sistem5, serta sagi smg tanpa jang aageniuaa sets esi os3 fp3g ses dal le! daa pe: set sesuatu sos sas pa. sets kso solo oma koin als eas aku smokers sak bab peningkatan kualitas pelayanan publik pendahuluanterbukaan informasi publik merupakan saran dalam optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain dan dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik. kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat sebagai upaya koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan disetiap program atau kegiatan kementerian. saluran atau kanal komunikasi luas dapat melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan aspirasi ataupun aduan bila ada penyelewengan demi pelaksaan pembangunan yang lebih baik masa yang akan datang. keterbukaan informasi sebagai salah satu upaya mengimplementasikan undang undang nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik kip). kanal komunikasi yang ada akan memecah batas dan jarak antara masyarakat dengan pemerintahan dalam upaya pembangunan nasional. sehingga terjalin komunikasi yang dinamis dan sinergis. namun demikian, menjadi petugas layanan pengaduan yang juga penjaga gawang saluran komunikasi bukanlah satu tugas yang mudah dan menyenangkan, sehingga dibutuhkan kemampuan yang mumpuni bagi para petugas atau person in charger pic) yang menjadi tanggung jawab kegiatan pelayanan pengaduan. pada tahun untuk meningkatkan nilai kinerja kementerian, bagian informasi dan pelayanan pengaduan ipp) selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas yang cukup berat sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan. monitoring dan evaluasi selalu dijalankan untuk melakukan beberapa perubahan yang lebih baik. dalam pelaksaan masih mempunyai (tiga) titik rekomendasi exit meeting) dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk segera ditindaklanjuti dalam kualitas layanan. pertama, publikasi maklumat standar pelayanan pada unit layanan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi belum disusun. kedua, standar operating procedures sop) atas standar pelayanan belum dilakukan review secara berkala. ketiga, penerapan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan belum dilaksanakan oleh seluruh unit layanan. capaian capaian kinerja pada area perubahan pelayanan publik dilayanan publik dilaksanakan sesuai dengan sop yang ada, walaupun belum sempurna. data dan informasi kepuasan masyarakat mulai tersedia. pelayanan publik berbasis daringtidak ada cistem aplikasi semua jenis layanan publikex sag s s38 (es tenn igo men men o yoo isi nm" ria ad a.a (sgt ica) asas sai set tte (sos sasana eng 2st asi$ swa sel asas pio saru f8. ius u0s bas swa "ig tep! pes n sasis (0x95 fs) tc? sek aim an a.a "g3 ada era s3sip saksi sess es0s wars hse saysembangunan desa yang partisipatif dan berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah, perlu menyusun pedoman tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan: kotmbangunanpusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota, tenaga pendamping profesional, dan pihak lainnya. pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai pedoman dalam: menyelenggarakan pembangunan desa, menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat, cc. memfasilitasi pembangunan desa, dan mengembangkan kerjasama kemitraan desa. pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk:cc.: keadilan, kebutuhan prioritas, terfokus: kewenangan desa, swakelola: berdikari,cc. pengawasan pembangunan desa, dan pertanggungjawaban pembangunan desa kota wali kot:: kondisi umum desa, visi dan misi kepala desa, cc. arah kebijakan perencanaan pembangunan desa,rpm desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok lainnya: penyelenggaraan musyawarah desa tentang perencanaan desa, pembentukan tim penyusun rpm desa, cc. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan rpm desa, penyelenggaraan musrenbang desa yang membahas rancangan rpm desa, penyelenggaraan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rpmparagraf musyawarah desa tentang perencanaan desa penyusunan rpm desa diawali dengan penyelenggaraan musyawarah desa tentang perencanaan desa oleh bpd dengan difasilitasi oleh pemerintah desa. musyawarah desa tentang perencanaan desa sebagaimana dimaksud pada membahas visi misi kepala desa, pokok pokok pikiran bpd, dan prakarsa unsur masyarakat. paragraf tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa kepala desakepala desa, ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, cc. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim,sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil, paling sedikit (tujuh) orang. tim penyusun rpm desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa. tim penyusun rpm desarpm desa bertugas: membantu kepala desa dalam penyusunan rpm desa, memfasilitasi kegiatan pengkajian keadaan desa, cc. menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa, menyiapkan rancangan rpm desa, dan memfasilitasi musrenbang desa dalam rangka pembahasan rancangan rpm desa. paragraf penyelarasan arah kebijakan desa penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dilakukan terhadap. penyelarasan sebagaimana dimaksud pada: pemetaan aset dan potensi aset desa,aset dan potensi aset desa: profil desa, indeks desa membangun, data kemiskinan: dan. kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan bersamaan dengan pengkajian keadaan desadesa. laporan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas:: peta sosial desa,laporanrancangan rpm desatersebut dikembalikan kepada tim penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.musrenbang desa pembahasan rencana pembangunan jangka menengah desa musrenbang desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan rpm desadesa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu (enam) tahun, dan perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunankepala desa kepada bpd. paragraf musyawarah desa pembahasan dan menyepakatidesa untuk membahas dan menyepakati rpm desa. hasil kesepakatan dalampd paling lambat (dua) hari terhitung sejak berakhirnya musyawarah desa: musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan, pembentukan tim penyusun rkp desa, pencernaan pagu indikatif dan program masuk desa, pencernaan ulang rpm desa, penyusunan rkp desa dan daftar usulan rkp desa, kabupaten kota, dan memedomani rkp pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kotdan bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. rkp desa sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penyusunan dan penetapan apb desa paragraf musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan penyusunan rkp desa diawali dengan penyelenggaraan musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan. musyawarah desaparagraf tim penyusun rencana kerja pemerintahkepala desa, ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian, cc. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim,:cc. mencermati pendapatan desa dan penyelarasan program kegiatan yang akan masuk desa, dandalam melakukan pencernaan rkp desa, tim penyusun rkp desa mengkaji informasi tentangcc kota, perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota kota: pengkajian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten kota,kotacc.kotakabupaten kotawali kota melakukan:cc. rencana kegiatan pemerintah pusatewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota kotapusatdesawali kotacc.encana kerja pemerintahbadan permusyawaratan desa penetapan peraturan desa rencana kerja pemerintahkota: berkoordinasi dengan pemerintah daercc. menyusun rencana aksi kota, tenaga pendamping profesional, unsur masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil,:: berbasis laman: cc.cc.desain dan rab,wali kota mengenai harga satuan pengadaan barang dan jasawali kota mengenai harga satuan material atau bahancc, pengaduan masyarakat, cc.:100y6 kotwali kotartanggungjawabcc.pusatdilakukan oleh: pemerintah pusat melalui kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten kotapusat, perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan lain,: pendidikan dan pembelajaran, pelatihan, cc.: pengembangan paralegal, bantuan hukum, cc.::dandanaspek ekonomi, social,dan,, dan fasilitasi desa sebagaimana yang dimaksud pada dapat dilakukan oleh: pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan melalui perangkat daerah kabupaten kota:,:: memberi contoh,,: identifikasi pelaku dan kepentingan yang ada, terlibat dalam kehidupan berdosa, meningkatkan kesadaran kritis yang mendorong perubahan pola pikir dan tindakan masyarakat desa, cc., dan meningkatkan peran kelompok adat dan atau kelembagaan tradisional.:lakukan sendiri oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota setelah diinformasikan kepada desa dan mendapat persetujuan oleh desa. pemerintah pusatupaya pemberdayaan masyarakat desdesa, pihak ketiga, dan masyarakat dengan cara, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemerintahan desa, cc.orong pelestarian dan pengembangan akar tradisi seni dan budaya lokal desa, melakukan pendampingan masyarakat desa secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan,, dan pemantauan bagian kesatu pengawasan dan pemantauan paragrafpemberdayaan masyarakat desa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, cc., desa, resolusi konflik,i::imenteri ini mulai berlaku, perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menyesuaikpas en berita negara republik indonesia kemenkes pdt. rencana strategisenstra kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit organisasi lingkungan kementerian dalam penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja. renstra kementerian sebagaimana dimaksud dalam terdiri ataslokus prioritas, dan penutupsebagaimana dimaksud dalam termuat dalam sistem informasi krisna renstra. pimpinan tinggi madya pada unit organisasi melakukan pemantauan terhadap penyusunan rencana kerja unit kerja masing masing sesuai dengan renstrang berita negara republik indonesia semen dpd. dekonsentrasi dan tugas pembantuanjawab terhadap pelaksanadaerahodesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. penugaspemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat fisik bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. urusan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada dan ditugaskan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padarencana kerja kementerian lembaga yang mengacu pada rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran bab iiiyang.desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. o dan menyampaikan hasil penetapan kepada unit kerjo kota untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sesuai dengan tugas pembantuan.bidang kota tidak diperkenankan mengusulkan perubahan pejabat pengelola keuangan kegiatan bidang kota menetapkan opd pelaksana tugas pembantuan kementerian. opd sebagaimana dimaksud pada merupakan opd dalam hal terdapat pergantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau bupati wali ondampinglu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukumdoman umum pendampi. bab ketentuan umum dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:an prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong. pihak ketiga adalah masyarakat atau lembaga luar pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang membantu penyelenggaraan kegiatan pembangunanndampingan masyarakat desa bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan pendampingan masyarakat desa bagi kementerian lembaga, tenaga pendamping profesional, kpud, dan pihak ketiga. pendampingan masyarakat desa bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif, cc. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya desa bagi kesejahteraan dan keadilan, dan meningkatkan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama desa dan kawasan perdesaan. pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip: terbuka, membantu, berjenjang, sesuai kebutuhan: dan kebudayaan dan kemandirian. prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemandirian desa, prinsip membantu sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa bersifat membantu desmasyarakat desa. prinsip berjenjangoleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah secara berjenjang sesuai dengan lingkup kewenangan masing masing. prinsip sesuai kebutuhanberdasarkan pada kebutuhan desa dan kawasan perdesaan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya. prinsip kebudayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada huruf mengandung arti bahwa pendampingan masyarakat desa bertumpu pada prakarsa, kemampuan masyarakatpendampingan masyarakat desa yang diatur dalam peraturan menteri ini dapat dijadikan pedoman oleh kementerian lembaga terkait dalam melaksanakan pendampingan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. pendampingan masyarakat desa oleh kementerian lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terpadu, sinergi dan terkoordinasi. ruang lingkup pengaturan peraturan menteri ini meliputi: tata cara pendampingan, pengelolaan pendamping, wilayah kerja, tugas dan fungsi tenaga pendamping profesional, kpud, dan pihak ketiga, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan. bab tata cara pendampingan pendampingan masyarakat desa dilaksanakan oleh: menteri, pemerintah daerah provinsi, dan cc. pemerintah daerah kabupaten kota. pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh unit kerja kementerian yang menanganiprovinsikabupaten kotatingkat kecamatan dikoordinasikan oleh camat atau sebutan lain. dalam melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dan atau pejabat fungsional lain bidang pemberdayaan masyarakat desa. pendampingan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara: asistensi, pengorganisasian, cc. pengarahan, dan fasilitasi desa. tata cara pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan menteri. menteri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melakukan pendampingan masyarakat desa dapat dibantu oleh: tenaga pendamping profesional, kpud, dan atau pihak ketiga. bab iii pengelolaan pendamping masyarakat desa pengelolaan pendamping masyarakat desa dilakukan dengan tahapan: rekrutmen, peningkatan kapasitas, sertifikasi, dan evaluasi kinerja. pengelolaan pendamping masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untuk tenaga pendamping profesional. rekrutmen tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh unit kerja yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada kementerian. rekrutmen sebagaimana dimaksud pada dapat dibantu oleh perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada kementerian. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota dapat merekrut pendamping masyarakat desa secara mandiri dan berkoordinasi dengan kementerian. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara tertulis dengan memperhatikan pengelolaan pendamping sebagaimana dimaksud dalam peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan untukpeningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan olehpeningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk: pelatihan, bimbingan teknis, forum diskusi terfokus: dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap tenaga pendamping profesional. sertifikasi sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi tenaga pendamping profesional. kompetensi dan kualifikasi tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada dibuktikan dengan sertifikat kompetensi tenaga pendamping profesional. sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. selain melalui proses sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam kompetensi dan kualifikasi dapat dibuktikan dengan dokumen lain yang setara sertifikat kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional indonesia kategori aktivitas jasa lainnya golongan pokok aktivitas jasa perorangan lainnya pada jabatan kerja tenaga pendamping profesional. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadapevaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kementerian. evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri. bab fungsi, wilayah kerja, dan tugas bagian kesatu tenaga pendamping profesional tenaga pendamping profesional terdiri atas: pendamping lokal desa, pendamping desa, cc. pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada berfungsi: fasilitasi, edukasi: mediasi, dan advokasi. wilayah kerja pendamping lokal desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berada desa. pendamping lokalwilayah kerja pendamping desa sebagaimana dimaksud dalam huruf berada kecamatan dengan spesifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi desa. pendampingselain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada pendamping desa bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan desa, sarana prasarana desa, badan usaha milik desa bersama, kerja sama desa, dan kawasan pedesaan. wilayah kerja pendamping teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf berada kecamatan. pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. wilayah kerja tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf berada kabupaten kota, provinsi, dan pusat. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tenaga ahli kabupaten kota yang berkedudukan kabupaten kota, tenaga ahli provinsi yang berkedudukan provinsi, dan tenaga ahli pusat yang berkedudukan pusat. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud padamemiliki tugas sebagaimana dimaksud pada tenaga ahli kabupaten kota bertugas:membantu pemerintah daerah kabupaten kota dalam pelaksanaan pendampingan masyarakat desa, membantu pemerintah daerah kabupaten kota dalam penyusunan kebijakan terkait desa, melakukan pengendalian, supervisi, dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pendamping desa, pendamping teknis dan pendamping lokal desa, membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan desa oleh perangkat daerah:rovinsi. selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada tenaga ahli provinsi bertugas: membantu pemerintah daerah provinsi dalam penyusunan kebijakan terkait desa, membantu pemerintah daerah provinsikabupaten kota, membantu memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan desa oleh perangkat daerah provinsi,usat. selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada tenaga ahli pusat bertugas: membantu kementerian dalam penyusunan kebijakan terkait desa, membantu kementerianprovinsi, tenaga ahli kabupaten kota, pendamping desa, pendamping teknis, dan pendamping lokal desa, dan melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pendampingan masyarakat desa kepada menteri melalui pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. rincian tugas dan fungsi serta standar pengaturan tata kerja tenaga pendamping profesional dimuat dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan menteri. bagian kedua kader pemberdayaan masyarakat desa wilayah kerja kpud sebagaimana dimaksud dalam huruf berada desa. kpud sebagaimana dimaksud pada berasal dari unsur masyarakat desa setempat. kpud sebagaimana dimaksud pada dipilih dalam musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala desa. kpud sebagaimana dimaksud pada berfungsi membantu desa dalam menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong. dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada kpud bertugasmengidentifikasi masalah dan menyampaikan kebutuhan dalam musyawarah desa, membantu mengembangkan kapasitas masyarakat dalam menangani masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi secara efektif, mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam kpud dapat melibatkan unsur masyarakat desa. unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: tokoh adat: tokoh agama, tokoh masyarakat, dan atau unsur masyarakat lain. bagian ketiga pihak ketiga wilayah kerja pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia. pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada bertugas membantu desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pihak ketiga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada perjanjian kerja sama dengan pemerintah desa. pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam meliputi: lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, perusahaan, dan individu yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan masyarakat desa. bab pembinaan dan pengawasan menteri, gubernur, dan bupati wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan pendampingan masyarakat desa. menteri, gubernur, dan bupati wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada secara berjenjang. menteri, gubernur, dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendampingan masyarakat desa kepada: perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, tenaga pendamping profesional, kpud, dan pihak ketiga. pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh menteri, gubernur dan bupati wali kota sebagaimana dimaksud dalam meliputi: mengelola tenaga pendamping profesional, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pendampingan masyarakat desa, melakukan peningkatan kapasitas kepada para pendamping, memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pendamping, memfasilitasi dan melakukan penelitian untuk pengembangan dan peningkatan pendampingan masyarakat desa, dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi tenaga pendamping profesional, dan atau pejabat fungsional yang menangani urusan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada menteri menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pendampingan masyarakat desa. bab pendanaan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendampingan masyarakat desa dan pengelolaan pendampndanaan pelaksanaan pendampingan oleh pendamping masyarakat desa yang direkrut secara mandiri oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendanaan kpud berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desadampingan oleh pihak ketiga bersumber dari anggaran mandiri pihak ketiga. bab vii ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, tenaga pendamping profesional yang belum memiliki sertifikat kompetensi masih tetap menjalankan tugasnyarogrrlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugpengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu proses bisnis sesuai dengan kebutuhannykementerian dalam membangun, menata, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses bisnis. peraturan menteri ini bertujuan untuk: menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja kementerian, mendorong setiap unit kerja eselon memiliki proses bisnis dan prosedur baku pada setiap tugas dan fungsi, dan cc. mendorong setiap unit kerja eselon untuk memberikan pelayanan terbaik dan memiliki kualitas tinggi, baik kepada masyarakat pengguna layanan maupun para pemangku kepentingan. bab peta proses bisnis peta proses bisnis memuat seluruh peta proses bisnis lingkungan kementerian sesuai dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi. penyusunan peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan prinsipyektif. prinsip definitif sebagaimana dimaksud pada huruf yakni suatu peta proses bisnis harurinsip pelanggan atau pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada huruf yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi. prinsip nilai tambah sebagaimana dimaksud pada huruf yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. prinsip keterkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan suatu proses yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. prinsip fungsi silang sebagaimana dimaksud pada huruf yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi. prinsip sederhana representatif sebagaimana dimaksud pada huruf yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. prinsip konsensus subyektif sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kesepakatan seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah. peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk: dasar penataan organisasi, dan penyusunan dan perbaikan: prosedur operasional standar, standar pelayanan publik, dan analisis jabatan dan analisis beban kerja. peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: peta proses bisnis (level nol), dan peta proses bisnis (level satu). peta proses bisnis (level nola proses bisnis (level satu) sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon yang bersangkutan. bab iii pemantauan dan evaluasi pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi organisasi dan tata laksana. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh sekretaris jenderalekretaris jenderal kepada menteri. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan peta proses bisnis. selain berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam penyempurnaan peta proses bisnis dapat dilakukan berdasarkan usul unit kerja eselon usul sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pimpinan unit kerja eseloroses bisnis level ta proses bisnis unit kerja eselon harus ditetproses bisnis (level nolkeluaran. proses bisnis yang bernataan proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada kementerian. tujuan tujuan proses bisnis, terdiri atas: menciptakan tertib penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit kerja lingkungan kementerian. mendorong setiap unit kerja lingkungan kementerian memiliki proses bisniruang lingkup dari proses bisnis meliputi: pendahuluan latar belakang, tujuan, cc. ruang lingkup, dan pengertian. profil kementerian nama organisasi, visi, misi, sasaran strategis pembangunan nasional, tugas, fungsi, proses bisnis (level nol), diagram alur peta proses bisnis (level nol) kementerian, deskripsi proses bisnis inti (level nol), dan deskripsi proses bisnis pendukung (level nol). penutup. pengertian aktivitas, yakniproses bisnis. desa, yakni desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut desa yakn, yakni, yaknmbangan daya saing dan informasi, yakni suatu proses kunci untuk mengolah data dan informasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi melalui prosesmenyusun peta jalan pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang memiliki daya saing. lokasi prioritas yang selanjutnya disebut lokus, yakni lokasi yang disebutkan dalam peta jalkawasan perdesaan, yakni, yakniembangan ekonomi dan investasi, yakni suatu proses, upaya, dan tindakan secara terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perdesaan yang tidak melampaui daya dukung sosial dan lingkungan, dan mengembangkan iklim investasi yang kondusif perdesaan untuk memperkuat struktur ekonomi perdesaan dan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yaknisuai dengan ketentuantata kelola pemerintahan yang baik, yakni sistem pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. data, yakni informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri ciri khusus) suatu populasi. informasi, yakni, yakni kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan ilmu pengetahuan. pelatihan masyarakat, yakni upaya meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku masyarakat,itra masyarakat yang selanjutnya disingkat k l d m termasuk badan usaha, yakni pengguna dan penerima manfaat luaran yang dihasilkan dari proses bisnis (level nol). bab profil kementerian nama organisasi nama organisasi, yakni kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. visi terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. misi mempercepat pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan, mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, menyerahkan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dan meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik. sasaran strategis pembangunan nasional dan menjamin pemerataitik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik. tugas kementerian mempunyai tugas bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan investasicc. pengelolaan barang milik ataugembangan kebijakan dan daya saing, peny,proses bisnis (level nol) proses bisnis inti terdiri atas: proses pembangunan desa dan kawasan perdesaan, proses pengembangan ekonomi dan investasi, proses percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan proses pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. proses bisnis pendukung terdiri atas: proses pengembangan dan informasi, proses pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan masyarakat, dan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan pengawasan. diagram alur peta proses bisnis level lo) kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi jak, data dan info yura aa: pentanennannnnnnnnnnnannannananananamamma naga, terlaksananya pembangunan desa berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan daerah tertinggal, terwujudnya terwujudnya dan transmigrasi indonesia maju yang keran, dan daya saing dalam berdaulat, mandiri rencana, mendukung indonesia yang dan berkepribadian pada lokus, fokus, (maju, berdaulat, mandiri dan berlandaskan dan tempo terwujudnya gotong royong gotong royong keserasian pelaksanaan percepatan daerah tertinggal terwujudnya kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan (nn dai masyarakat desa, see berdaya anna nnnnnnnnnnn ana aaaaaa. sl. reformasi apbn fokus tepat sasaran onnnnnnnnnnnn nn2n2 nn2 n2 n 2n n nn n nn n oo. nan n nnn n on onna non nan nan anna nan nan nana a22 ina nan aaa nana nnn nn non. |
salinan remdan transmigrasi republik indonesia, menimbang bahwa untuk mewujudkan tata kelola kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiperencanaan,penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigeselon dan unit pelaksana teknis upt)inspektorat jenderal adalah aparat pengawasan intern kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiyang bertanggung jawab langsung kepada mentertujuan penyelenggaraan spip lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri dan unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif, efisien sehingga tercapai tujuan organisasi. bab iii kewenangan dan tanggung jawab menteri berwenang melakukan pengendalian penyelenggaraan program kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang dilaksanakan melalui spip. unitkerjamandiri bertanggung jawab menyelenggarakan spip sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal. bab penyelenggaraan spipprogram kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. penyelenggaraan spip lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrketentuan peraturan perundang undangmenteri. untuk penyelenggaraan spip dibentuk satuan tugas spip kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditetapkan oleh menteri dan satuan tugas pada masing masing unit kerja mandiri yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja mandiri. untuk kelancaran penyelenggaraan spip, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi berkoordinasi dengan bpk selaku pembina penyelenggaraan spip. bab, sosialisasi spi, cc. pendidikan dan pelatihan spi, pembimbingan dan konsultasi spi,: revi, cc. evaluasi, pemantauan,evaluasi dan pelaporan pimpinan unit kerja mandiri lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan spip. penyelenggaraan spip pada unit kerja mandiri sebagaimana dimaksud pada dilakukan evaluasi sekurang kurangnya (satu) kali setahun. pimpinan unit kerja mandiri wajib melaporkan hasil penyelenggaraan spip kepada menteri melalui sekretaris jenderal pada setiap awal bulan desembedat paca tangga ali kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, direktur jenderal dan transmigrasi peraturan perundang undangan pala biro hukum, organisasi, dan tata laksana kementerian hukum dan hak asasi man republik indonesia ttd. widodo ekatjahjana eko bambang riyadi jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. pedoman evaluasi atas implementasi sakit adalah panduan bagi evaluation api kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakit unit kerja dan atau satuan kerja lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigratas implementbab pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem sakit inspektorat jenderal melaksanakan evaluasi atas implementasi sakit unit kerja lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. evaluasi atas implementmaret tahun berikutnya. pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakit menggunakan kertas kerja evaluasi. hasil evaluasi atas implementatas implementasi sakit. lhe diterbitkan paling lambat hari kerja setelah selesainya pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakit. rencana kegiatan evaluasi atas implementasi sakit sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam program kerja pengawasan tahunan. bab iii pedoman evaluasi sakit pedoman evaluasi atas implementasi sakit meliputi: maksud dan tujuan, ruang lingkup, metodologi evaluasi, teknik evaluasi, materi evaluasi, utamunit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi sakit dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. uraian pedoman evalu dod eka bejana, dan tata laksana berita negara h&atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasidoman evaluasi atas implementasi sakit meliputi pendahuluan, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi atas implementasi sakit, pelaporan hasil evaluasi dan penutup. sasaran evaluasi sasaransasaransasaran, yaituej komponen test| komang perencanaan 30x |a. rencana strategis kinerja meliputi: pemenuhan renstra yo), kualitas renstra y0) dan implementasi renstra perencanaan kinerja tahunan y0), meliputi pemenuhan rkt yo), kualitas rkt dan implementasi rkt pengukuran |a. pemenuhan pengukuran kualitas pengukuran y0)o) evaluasi internal pemenuhan evaluasi y6) kualitas evaluasi y6) pemanfaatan hasil evaluasi capaian kinerja kinerja yang dilaporkan (output) y0) kinerja yang dilaporkan (outcome) kinerja tahun berjalan (benchmark) y6lo nilai angka interpretasi bal basoteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasienteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahu. menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunbupati walikotdiatur dengan peraturan menterimenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomorkotmenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahun bab pelaporan pelaporan dari desa kepada bupatiional tingkat kabupaten kota kepada gubernur sebagaimana contoh format terlampir:indonesi(merevitalisasi tradisi lumbung program dan kegiatan ketahanan pangan kualitas musyawarah padi desa,(masyarakat terhadap berbagai dan usaha ekonomi lainnya. jdesa yang diputuskan dalam musyawarah desangembangan dan: pelatihan manajemen perencanaan|:ccmenteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahu(menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahucc.||nteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahuabupaten kota, kecamatan, desa kelurahanbawa lahawasaat kli luas bocor aini lee jis babakan madang teu tie lho |alpabakan madang lele alaotongkoneng kel lhi elasayani oo lil aa. .e aa. slatainui kelkadumanu klik a n . . int aa. .aas aa. .a sumur8atu tpl klik lil klik lofasonggi tt lil lajpaterambag |o lhl lol altendugan kli lie 3landas kel lolaboneo tt lil loss tt daa iin aa. . . alsimagain yoo kli lie lohasucaa tt loalsutamu to lho tof sutamaah kli ulsukanegaa heli jan ai. .cc aa, malam oplaslweninggain to lho lyaasutegin heli loma lte lie menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunrovinsi,(emblemlalbawasaat oo tie molurus8oor tie blakan madang tell 1il lili lalpabatan madang tie aloiongkoneng tit lolalcianti teit lollalipamun tell lil llsletaingu tel teit kelkaaumangu oli tit ilkerangtenah tie lola tell liu losumursau tel tit url oto tel teit |oladongi teit lalpaeramang tie lollapenaumgan lil ini tell lil liu lolalewos teit lao lil tel tie loss oto lil teit lollesngsai lih tell lil liu lolafsimagin lil tel teit lolasuaaa teit lolssuamu tel teit ltofsukamnan oo tik lollmlsuknegra tell liu ilafsuasima lil tel teit la8wenangan teit lollasuagih lil elit menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor tahunsie est bee beedibawa baat ott belt heli teras. bocor o titi tiru babakan madang tete teu titi albabakanadang poo belt telur boiongkoneng poo o ini teliti tiri palesayanti too tete tel falcipamban |o teh tentu isleitaringu beliti lur tiru felkaumangu |o tete tel yafkarang tengah teh elu 3isi to belt lur tiru fajsumur batu lo yui itl teh tentu ladonggoo tpt belt their albatekambang |o titi tiru falpenaunan |o tete teu alias lo tea tentu longs ott tote teliti tiri sisinya lo tete pelsingasari to ote iie tentu alsimagain lblitri lur tiru hiu fsisukaaya lo tete lili fajsukamu io teh elu ipofsukamanah belt tiru jarfsukanegara lek faajsukasima lo heh let tel asweninggain belt hehe pafsuragin tete tete ite ter salinan sesuai aslinya menteri desa, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi pembangunan daerah tertinggal, dan plt. kepala biro hukum, organisasi, dan tata laksana transmigrasi menata republik indonesia, ttd. hari pramudiono menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan tran enkefasi roh skanimf ojo |
le nelb.a.mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui musyawarah desa, b.d.adan permusyawaratan desapadsarana prasiadan permusyawaratan desa meminta pemerintah desa untuk menyediakan pembiayaan. badan permusyawaratan desa dengan difasilitasi oleh pemerintah desa mempersiapkan musyawarah desa yang tak terduga sebagaimana dimaksud dalamadan permusyawaratan desa, dan rencana kegiatan dan rab.mendadak. paragraf penyusunan bahan pembahasan badan permusyawaratan desadan atau badan permusyawaratan desaadan permusyawaratan desabadan permusyawaratan desaadan permusyawaratan desa menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi badan permusyawaratan desa. pandangan resmi badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara tentang hasil rapat anggota badan permusyawaratan desa. berita acara sebagaimana dimaksud pada menjadi pandangan resmi badan permusyawaratan desa kabupaten kota, kondisi obyadan permusyawaratan desa. paragraf pembentukan dan penetapan panitia badan permusyawaratan desadan atau penetapan panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada melalui surat keputusan ketua badan permusyawaratan desa yang berlaku untuk waktu satudalam dan atau badan permusyawaratan desadan pendanaan rutin,per.adan permusyawaratan desa. pelaporan dan pertanggungjawaban pengunaan dana penyelenggaraan rapat diatur sesuai dengan aturan perundang undangan perihal badan permusyawaratan desabadan permusyawaratan desapembuatan media tayang, dan menuangk kabupaten kotaadan permusyawaratan desa untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis, cc. meminta unsur pemerintah daerah kabupaten kotakabupaten kota dalam memprakarsai pembentukan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, dan cc. perubahan status desa adat menjadi desa,pada. dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah desa beserta masyarakat dari desa bersangkutan berhak memperoleh informasi tentang rencana perubahan desa adat menjadi desa sebagaimana dimaksud pada sebelum mengikuti musyawarah desaagian kedua perencanaan desa paragraf umum perencanaan desa merupakan perwujudan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakatkat. musyawarah desa dalam rangka perencanaan desa diselenggarapm desa, rkp desa dan apb desa. rpm desa untuk jangka waktu (enam) tahun dan ditetapkan dengan peraturan desa, selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. penyusunan rancangan apb desa berpedoman pada rkp desa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bersama. rancangan apb yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa. rencana kerja pemerintah desa menjadi satu kesatuan dengan apb desa untuk selanjutnya sebagai acuan kerja bagi pemerintah desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa dan keputusan kepala desa. paragraf penetapan kewenangan desaadan permusyawaratan desa perihal laporan hasil pengkajian keadaan desa. badan permusyawaratan desaadan permusyawaratan desa. dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada badan permusyawaratan desapm desa. badan permusyawaratan desakpapbdesa bagian keempat rencana investasi masukpada dilaksanakangelolaan sumberdaya alam desa sebagaimana dimaksud paddaya desa dapat dilakukan dengan carajenis usaha ekonomi yang dibiayai oleh dana investasi meliputi antara lain, kelompok usaha ekonomi terkait, bum desa:dan usaha milik desa yang. bagian keenam penambahan dan pelepasan aset desa prakarsa, gerakan,penambahan dan pelepasan aset desa dilaksanasanaanuari salinan sesuai aslinya brian pembangunan daerah tertinggal menteri hukum dan hak asasi manusia bala biro hukum dan humas. republik indonesia, ttd. madonna lalu fajar tri suprapto berita negara republik indonesia tahun nomor |
gngelolaan arsip dinamis dan untuk mewujudkan kemudahan akses arsip bagi publik sertakementerian desa, pembangunan daerah tertinggalrupakan pedoman yang bersifat baku dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadapmuat dalamtetapkan oleh menterifdan tata laksana pada tanggal maret direktur jenderal peraturan perundang bilangan dan manustwo kar klasifikasi prahara prasarana dan keamanan pengguna badan pengguna sarana sarana biasa idak ada pengguna tidak back up secara pengguna yang idak memerlukan terbuka pesiar atan yang memerlukan teratur berasal dari prasarana sarana dan prosedur berasal dari prasarana untuk tujuan eksternal dan khusus khusus eksternal dan sarana pemulihan internal yang dan internal khusus sistem dalam mempunyai hak yang rangka akses mempunyai menjamin hak akses autentisitas arsip terbatas ada persyaratan dibatasi diperlukan back up secara autentikasi autentikasi server dan prosedur hanya untuk (tempat teratur untuk pengguna dengan penentu penyimpan tujuan (nama langkah langkah memberikan cap kebijakan, yang pemulihan pengguna keamanan dengan two klasifikasi prahara prasarana dan keamanan pengguna dan pengguna sarana sarana terbatas pengawas aman sistem dalam password atau operating system pada fisik arsip internal dan rangka menjamin digital). khusus atau aplikasi eksternal autentisitas khusus. serta arsip. penggunaan penegak untuk log firewall dan hukum file file pada tingkat sistem sistem elektronik individual serta prosedur prosedur (termasuk data deteksi base) harus terhadap intrusi lindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihakpihak eksternal rahasia ada dibatasi lokasi back up hanya staf langkah langkah media arsip tingkat arsip konvensional arsip elektronik klasifikasi prahara prasarana dan keamanan pengguna dan pengguna sarana sarana prosedur penentu dengan teratur untuk oleh kepala operating system rahasia dengan kebijakan, akses yang tujuan pemulihan big atau khusus aplikasi memberikan pengawas terbatas sistem dalam organisasi khusus cap rahasia internal dan rangka menjamin dan tingkat pada fisik eksternal autentisitas atasnya yang firewall serta arsip. serta arsip. dapat sistem sistem penegak file file mengakses prosedur prosedur tidak hukum elektronik arsip deteksi terhadap intrusi. sembarangan (termasuk tersebut. meletakkan database) autentikasi arsip dokumen harus dilindungi pengguna (nama pengguna yang bersifat ter hadap password atau hasi kegunaan digital) tenasia pengguna penggunaan internal atau oleh untuk log pada tingkat pihak pihak individual eksternal pengamanan fisik dan informasi arsip pengamanan fisik dan informasi arsip dilaksanakan melaluidasar unit pengolah aam kam pena keuangan ku. penyusunan anggaran biasa internal terbuka jika diketahui eselon pendapatan dan belanja kdpdtt seluruh pegawai negara (apbn) apbn p tidak mengganggu kinerja kementerian ku. ketetapan pagu indikatif sementara ku. pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) kementerian desa, pdt dan transmigrasi dengan komisi dpr ku. risalah rapat dengar pendapat dengan dpr ku. ketetapan pagu definitif ku. rencana kerja dan anggaran rka) kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah ama kam pena ku.ku. target penerimaan negara bukan pajak ku. pelaksanaan anggaranrian desa, dpt dan transmigrasi ku. surat setoran pajak ssp) ku. surat setoran bukan pajak ssp) ku. bukti penerimaan negara bukan pajak pnb) kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah kam pena ku. penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja ssp) ku. bukti setor bunga dan atau jasa giro pada bank ku. laporan realisasi pendapatan negara dari masing masing satker ku. laporan pengelolaan bmn ku.o2 belanjasurat penyedia dana spp up, spp tup, spp gu) ku. dokumen pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah ku. dokumen tata usaha anggaran ku. daftar gaji ku. kartu gaji kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah pama kam aan petai ku. laporan kas kuku. laporan keuangan tahunan ku. bantuan pinjaman luar negeripermohonan pinjaman luar negeri blue book) ku. dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai grey book) ku. dokumen memorandumkode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah ama kam pena ku. aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri bln) ku. otorisasi penarikan dana payment advice) ku. realisasi pencairan dana bantuan luar negeri ku. replenishment permintaan penarikan dana dari negara donor) ku. staff appraisal report ku. report laporan ku. laporan hutang daerah ku. completion report annual report ku.kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah (mma kuman engan pengelolaan apbn dana biasa internal terbuka jika diketahui eselon pinjaman hibah luar negeri pln) kdpdtt seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian ku. keputusan tentang kuasa pengguna anggaran ku. keputusan tentang kuasa pengguna barang jasa ku. keputusan tentang pejabat pembuat komitmen ku. keputusan tentang pejabat pembuat daftar gaji ku. keputusan tentang pejabat penandatangan spm ku. keputusan tentang bendahara penerimaan pengeluaran ku. keputusan tentang pengelola barang kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah kam penattidak mengganggu kinerja kementerian ku. annual implementasi sai ku. kebijakan akuntansi ku. arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi bar) ku. laporan realisasi bulanit seluruh pegawai tidak mengganggu kinerja kementerian ku. laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia ku. hasil pengawasan dan pemeriksaan internal oleh inspektorat jenderal kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan ku. laporan aparat pemeriksa fungsional ku. dokumen penyelesaian kerugian keuangan negara kepegawaian kp. formasi pegawai biasa eselon terbatas dapat mengganggu bag. pegawai kinerja kementerian tiap unit kp. usulan dari unit kerja kp. usulan permintaan formasi kepadapegawai kinerja kementerian tiap unit kp. proses penerimaan pegawai kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah oma kamar pen kp. penetapan pengumuman kelulusan kp. berkas lamaran yang tidak diterima kp. nota usul dan kelengkapan penetapan nip kp.pegawai kinerja kementerian tiap unit kp. diklat kursus tugas belajar ujian dinas izin belajar pegawai kp. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https) sertifikat kp. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp3) standar kinerja pegawai skp) kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan kp. daftar usul penetapan angka kredit kp. disiplin pegawai kp. berkas hukuman disiplin kp. penghargaan dan tanda jasa kp. penyelesaian pengelolaan keberatan biasa eselon terbatas dapat mengganggu bag. pegawai pegawai kinerja kementerian tiap unit kp. mutasi pegawai biasa eselon terbatas dapat mengganggu bag. pegawai kinerja kementerian tiap unit kp. alih status, pindah instansi, pindah terbukaode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah pan kp. nota persetujuan pertimbangan kepala bkn kp. mutasi keluarga kp. usul kenaikan pangkat golongan jabatan kp. usul pengangkatan dan peninjauan masa kerja kp. berkas baperjakat kp. administrasisurat perintah dinas surat tugas kp. cuti besar kp. cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan kp. cuti alasan penting kp. cuti luar tanggungan negara clan) kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah mma kamar penkesejahteraanpemeliharaan kesehatan pegawai kp. asuransi pegawai akses kp. tabungan perumahan kp. bantuan sosial kp. pakaian dinas kp. pegawai yang meninggal karena dinas kp. pemberian tali kasih kp. pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa kp. olahraga dan rekreasi kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan kp. pemberhentian pegawai tanpa hak biasa eselon iii terbatas dapat mengganggu bag. pegawai pensiun kinerja kementerian tiap unit kp. perselisihan sengketa kepegawaian biasa eselon iii terbatas dapat mengganggu bag. pegawai kinerja kementerian tiap unit kp. usul pemberhentian dan penetapan biasa eselon iii terbatas dapat mengganggu bag. pegawai pensiun pegawai jandanya mudanya kinerja kementerian tiap unit pns yang meninggal kp. berkas perseorangan pegawai negeri biasa internal terbuka tidak mengganggu bag. pegawai sipil kdpdtit kinerja kementerian tiap unit kp. berkas lamaran yang diterima kp. nota penetapan nip dan kelengkapannya kp. nota persetujuan pertimbangan kepala bkn kp. s.k. pengangkatan cons kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah kp. hasil pengujian kesehatan kp. s.k. pengangkatan pns kp. s.k. peninjauan masa kerja kp. s.k. kenaikan pangkat kp. surat pernyataan melaksanakan tugas menduduki jabatan surat pernyataan pelantikan kp. s.k. pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan struktural fungsional kp. s.k. perpindahan wilayah kerja kp. s.k.kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah mma kamar pem kp. s.k. penarikan kembali dari berbantuan dipekerjakan kp. s.k. pemberian uang tunggu kp. s.k. pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara kp. sk. pengalihan pns kp. s.k. pemberhentian sebagai pns kp. s.k. pemberhentian sementara kp. surat keterangan pernyataan hilang kp. surat keterangan kembalinya pns yang dinyatakan hilang kp. s.k. penggantian nama kp. surat perbaikan tanggal tahun kelahiran kp. akta nikah cerai kp. akta kelahiran kp. isian formulir pupus kp. berita acara pengambilan sumpah janji pns dan jabatan kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah kp. surat permohonan menjadi anggota parpol kp. surat keterangan mutasi keluarga kp. surat keterangan meninggal dunia hilang kp. surat keterangan peningkatan pendidikan kp. penetapan angka kredit jabatan fungsional kp. surat keterangan hasil penelitian khusus kp. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala kp. surat tugas izin belajar dalam luar negeri kp. surat izin bepergian luar negeri kp. kartu pendaftaran ulang karya) pns kp. ijazah sertifikat kp. s.k. penempatan penarikan pegawai kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah ama kamar pem kp. s.k. pengangkatan pada jabatan luar instansi induk kp. surat pertimbangan status pns kp. s.k. pengaktifan kembali sebagai pns kkp. pensiun kp. berkas perseorangan pejabat negara biasa eselon iii terbatas dapat mengganggu bag. pegawai kinerja kementerian tiap unit perencanaan pr. pokok pokok kebijakan dan strategi biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii pembangunan kdpdtt kinerja kementerian pr. rencana pembangunan jangka panjang master plan ipjp) kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan pr. rencana pembangunan jangka menengah rpm) rencana strategis renstra) pr. penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional pr. program kerja tahunan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian pr. usulan unit kerja beserta data pendukung pr. program kerja tahunan unit kerja pr. program kerja tahunan lembaga instansi pr. penetapan kontrak kinerja biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian pr. menteri desa, pdt dr. pimpinan unit kerja pr. laporan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian pr. laporan berkala pr. laki pr. laporan insidental pr. evaluasi program biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian pr. evaluasi program unit kerja pr. evaluasi program kementerian kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hukum hk. program legislasi biasa eselon iii terbatas dapat mengganggu eselon iii kinerja kementerian hk. bahan materi program legislasi nasional dari kementerian hk. program legislasi kementerian hk. rancangan peraturan perundang biasa eselon terbatas dapat mengganggu eselon unit undangan kinerja kementerian terkait hk. rancangan undang undang ataudasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hk. peraturan menteri biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon kdpdtit kinerja kementerian hk. keputusan ketetapan menterimenteri hk. instruksi surat edaran pejabat setingkat eselon dan eselon kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hk. surat perintah biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon kdpdtit kinerja kementerian hk. surat perintah menteri hk. surat perintah pejabat setingkat eselon dan eselon hk. standar pedoman prosedur biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kerja petunjuk pelaksanaan petunjuk kdpdtt kinerja kementerian teknis yang bersifat nasional regional internasional hk. nota kesepahaman memorandum biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii understanding kdpdtt kinerja kementerian u) kontrak perjanjian kerja sama hk. dalam negeri hk. luar negeri kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hk. dokumentasi hukum biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian hk. sosialisasi penyuluhan pembinaan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii hukum kdpdtt kinerja kementerian hk. berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi penyuluhan pembinaan hukum hk. laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penyuluhan pembinaan hukum hk. bantuan konsultasi hukum advokasik. kasus sengketa hukum rahasia eselon tertutup dapat mengganggu eselon kinerja kementerian hk. pidana hk. perdata hk. tata usaha negara hk. perizinan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian hk. hak atas kekayaan intelektual hari) biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian hk. hak cipta hk. hak paten hk. hak merk kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hk. penghargaan kementrian biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian hk. permohonan hak yang ditolak biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii rancangan produk hukum kdpdtt kinerja kementerian organisasi dan tata laksana ot. struktur organisasi kementerian desa, biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii pdt dan transmigrasi kdpdtt kinerja kementerian ot. pembentukan ot. perubahan ot. pembubaran kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan ot. uraian jabatan dan tata kerja biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian ot. standar kompetensi jabatan struktural biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii dan fungsional kdpdtt kinerja kementerian ot. evaluasi kementerian biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian ot. analisa jabatan analisis manajemen biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii organisasi kdpdtot. penatalaksanaan sop) biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian umum um. kearsipan dan ketatausahaan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian um. administrasi perbuatan um. penyimpanan dan pemeliharaan arsip um. persetujuan jadwal retensi arsip jra) um. layanan arsip peminjaman dan penggunaan arsip) kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah mma kam emban um. penyusutan arsip um. pembinaan kearsipan um. risalah nobulan rapat um. kerumahtanggaan biasa eselon terbuka eselon sekretariat unit utama biro umum um. pengadaan um. pendistribusian um. telekomunikasi um. perjalanan dinas um. administrasi penggunaan fasilitas kantor um. administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi um. pengurusan kendaraan dinas um. pemeliharaan gedung dan taman um. pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah mma kam emban um. ketertiban dan keamanan um. administrasi pengelolaan parkir um. administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan dan pegawai lainnya um. pelayanan kesehatan um. keprotokolan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian um.o2. penyelenggaraan acara kedinasan um. buku tamu um. agenda kegiatan pimpinan instansi menteri, eselon eselon ii) umdasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hubungan masyarakat dan kerja sama hm. dokumentasi liputan kegiatan dinas biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii pimpinan kdpdtit kinerja kementerian hm. pengumpulan, pengolahan dan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii penyajian informasi kelembagaan kdpdtit kinerja kementerian hm. kliping koran hm. brosur leaflet poster plakat hm. pengumuman pemberitaan hm. pengaduan masyarakat hm. hubungan antar lembaga negara dan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii badan pemerintah instansi kdpdtt kinerja kementerian kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah ama kamar penhm. rapat kerja dengar pendapat hearing biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii dpr kdpdtit kinerja kementerian hm. bahan materi pidato sidang mpr, dpr, biasa eselon terbuka tidak mengganggu eselon iii dpd, kabinet, dprd, musica kinerja kementerian provinsi kabupaten kota kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan hm. penerbitan majalah, buletin, koran dan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii jurnal kdpdtt kinerja kementerian hm. publikasi melalui media cetak maupun elektronik hm. pameran sayembara lomba, festival, biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii pembuatan spanduk dan iklan kdpdtt kinerja kementerian hm. penghargaan tanda kenang kenanganm. ucapan terima kasih, ucapan selamat, biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii bela sungkawa, permohonan maaf kdpdtt kinerja kementerian hm. pidato sambutan pimpinan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtit kinerja kementerian hm. menteri desa, pdt dan transmigrasi hm. eselon i ii hm. kepustakaan biasa internal terbuka tidak mengganggu eselon iii kdpdtt kinerja kementerian hm. penyimpanan deposit bahan pustaka hm. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka hm. layanan jasa perpustakaan dan informasi kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah amma kam pena hm. preservasi bahan pustaka pengawasan dan pemeriksaan pw. rencana pengawasan pw. rencana strategis pengawaspama kum aap emg pw. penetapankor pengawasan tingkat nasional biasa es. terbuka jika diketahui es. iii umum tidak mengganggu kinerja inspektorat jenderal pw. pedoman kebijakamma panah pw. petunjuk pelaksanapw. pelaksanaan pengawasanmemerlukan tindak lanjut tl).tidak kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah aam manan imanorisan tndaktani to pw. laporan hasil audit investigasi hai) rahasia jika diketahui eselon iii yang mengandung unsur tindak pidana umum dapat korupsi tpk) dan memerlukan tindak mengganggu lanjut tl). kinerja inspektorat jenderal pw. laporan perkembangan penanganan rahasia eselon tertutup jika diketahui eselon iii surat pengaduan masyarakat. umum dapat mengganggu kinerja inspektorat jenderal pw. laporan pemutakhiran data rahasia eselon tertutup jika diketahui eselon iiingan pw. laporan perkembangan barang milik terbatas eselon terbatas jika diketahui eselon iii negara umum dapat mengganggu kinerja inspektorat jenderal pw. laporan kegiatan pendampingan rahasia eselon tertutup jika diketahui eselon iii penyusunan laporan keuangan dan umum dapat review kementerian desa, pdt dan mengganggu transmigrasi kinerja inspektorat jenderal pw. good corporate governance gcg) terbatas eselon terbatas jika diketahui eselonma kuma aap emg pw. pemeriksaan khusus rahasia eselon tertutup jika diketahui eselon umum dapat mengganggu kinerja inspektorat jenderal pw. kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan khususperlu umum dapat ditindaklanjuti mengganggu kinerja inspektorat jenderaltidak perlu umum dapat ditindaklanjuti mengganggu kinerja inspektorat jenderal kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah amma kama aap pemain pw. laporan pelaksanaan monitoring dan rahasia eselon tertutup jika diketahui eselon iii tindak lanjut hasil pemeriksaan umum dapat mengganggu kinerja inspektorat jenderal pw. satuan pengawasan intern terbatas eselon terbatas jika diketahui eselon iii (spi) sistem pengendalian intern umum dapat pemerintah spip) mengganggu kinerja inspektorat jenderal pw. hasil analisis laporan dan evaluasi rahasia eselon tertutup jika diketahui eselon iii pengawasan umum dapat mengganggu kinerja inspektorat jenderal il. substantif kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan bij perumusan kebijakan bij. penyiapan bahan proses penyusunan biasa umum terbuka tidak mengganggu pmd, pkt, kebijakan kinerja kementerian mkt, pdt, pdu, pkp, bli bij. pengkajian dan pengusulan kebijaknyiapan bahmberian masukan dan dukungan dalam biasa umum terbuka tidak mengganggu pmd, pkt, penyusunan kebijakan kinerja kementerian mkt, pdt, pdu, pkp, bli bij. pengumpulan dan pengolahan data biasa umum terbuka tidak mengganggu pmd, pkt, kinerja kementerian mkt, pdt, pdu, pkp, bli kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan bij. penetapan dalam bentuk pengaturan biasa umum terbuka tidak mengganggu pmd, pkt, berupa norma, standar, prosedur, kinerja kementerian mkt, pdt, kriteria spk) pdu, pkp, bli pmd pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pmd. pelayanan sosial dasar pmd. pelayanan dasar biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psd kinerja ditjen ppm pmd. kesejahteraan masyarakat biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psadat dan budaya biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psd kinerja ditjen ppm pmd. perlindungan sosial biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psd kinerja ditjen ppm pmd. pengembangan akses informasi biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psd masyarakat kinerja ditjen ppm pmd. pengembangan usaha ekonomi desa pmd. kelembagaan badan usaha milikgembangan usaha badan usaha milik biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. ped desa kinerja ditjen ppm pmd. perdagangan desa biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. ped kinerja ditjen ppm pmd. permodalan ekonomi desa biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. ped kinerja ditjen ppm pmd. usaha ekonomi masyarakatmengganggu dit. pada pertambangan kinerja ditjen ppm ttg pmd. sumber daya air, pertanahan dan maritim biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. pada kinerja ditjen ppm ttg pmd. lingkungan hidup biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. pada kinerja ditjen ppm ttg kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan pmd. teknologi tepat guna biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. pada kinerja ditjen ppm ttg pmd. pembangunan sarana dan prasarana desa pmd. sarana dan prasarana permukiman desa biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psp kinerja ditjen ppm pmd. sarana dan prasarana transportasi desa biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. pspsarana prasarana pendukung ekonomi biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psp desa kinerja ditjen ppm pmd. sarana dan prasarana elektrifikasi desa biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psp kinerja ditjen ppm pmd. sarana dan prasarana telekomunikasi biasa umum terbuka tidak mengganggu dit. psp desa kinerja ditjen ppm pmd. pemberdayaan masyarakat desa pmd. pengembangan kapasitaspkp pembangunan kawasan perdesaan kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan pkp. perencanaan pembangunan kawasan perdesaan pkp. perencanaan program biasa es.terbatas jika diketahui dit. ppp umum dapat mengganggu kinerja pegawai pkp. pembangunan ekonomi kawasan perdesaan pkp. analisa kebijakan ekonomi kawasan biasa eselon iii, terbuka tidak mengganggu dit. peka perdesaan dan staf umum kinerja pegawai pkp. pengembangan pusat pertumbuhan biasa eselon iii, tertutup karena akan dit. peka ekonomi dan staf mengganggu kinerja pegawai dan berhubungan dengan bantuanpermodalan dan investasi biasa eselon iii, tertutup karena akan dit. peka dan staf mengganggu kinerja pegawai dan berhubungan dengan bantuan pkp. pengembangan fasilitas usaha dan biasa eselon iii, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaan pkp. sarana dan prasarana ekonomi rahasia es. terbatas lingkungan dit. spp areas pkp. sarana dan prasarana pelayanan dasar umum iii, terbatas lingkungan dit. spp staf sariraketahui dit. padaku keatas umumdan pemanfaatan potensi biasa es. terbatas lingkungan dit. padaku keatas padaku pkp. kerja sama dan pengembangan kapasitas pkp. pendampingan manajemen dan teknis biasa es. terbuka untuk diketahui dit. kpk keatas umum pkp. penyiapan media dan pembelajaran biasa es. terbuka untuk diketahui dit. kpk keatas umum pkp. kerja sama dan kemitraan biasa es. terbuka untuk diketahui dit. kpk keatas umum pkp. keserasian kawasan perdesaan biasa es. terbuka untuk diketahui dit. kpk keatas umum pdu pengembangan daerah tertentu pdu. pengembangan daerah rawan pangan pdu. fasilitasi pengembangan daerah rawan biasa eselon iii terbuka tidak memiliki dit. rawan pangan dampak yang dapat pangpangan dampak yang dapat panganpangan mengganggu kinerja dirjen putu pdu.odapat perbatasanaerah daerah perbatasan dampak yang dapat perbatasdapat perbatasan mengganggu kinerja dirjen putu pdu. penanganan daerah rawan bencana pdu. fasilitasi pengembangan daerah rawan biasa eselon iii terbuka tidak memiliki dit. rawan bencana dampak yang dapat bencanabencana dampak yang dapat bencanabencanananganan daerah pasca konflik pdu. fasilitasi pengembangan daerah pasca biasa eselon iii terbuka tidak memiliki dit. pdp konflikpdp daerah pasca konflikarsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan pdu. fasilitasi pengembangan daerah pulau biasa eselon iii terbuka tidak memiliki dit. dpt kecil dan terluarpt daerah pulau kecil dan terluararsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan pdt. penyusunan indikator daerah tertinggal biasa eselon terbatas mengganggu dit. pid pengembangan sumber daya manusia pdt. fasilitasi pengembangan sdm bidang biasa eselon terbatas mengganggu dit. psm pendidikkesehatanfasilitasi pengembangan sdm bidang biasa eselon terbatas mengganggu dit. psm keterampiltenaga kerjainovasi dan penerapan teknologi kinerja direktorat jenderal pdt pdt. koordinasi pelaksanaan pengembangan biasa eselon terbatas mengganggu dit. psmm kinerja direktorat jenderal pdt pdt.0o2dt. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktursarana dan prasarana informasi dan biasa eselon terbatas mengganggu dit. psp telekomunikasi kinerja direktorat jenderal pdt pdt. koordinasi pelaksanaan peningkatan biasa eselon terbatas mengganggu dit. psp sarana dan prasaranap kinerja direktorat jenderal pdt pdt. pengembangan ekonomi lokal dan dunia usahavestasi dan permodaoperasi, usaha mikro, kinerja direktorat kecil dan menengahpotensi produk ungguemitraan usahadustri, distribusi dan kinerja direktorat pemasaranembinaan lembaga sosial dan budayakt penyiapan kawasan danrencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi pkt. perencanaan teknis satuan kawasan rahasia internal dit. terbatas jika diketahui dit. p3k trans pengembangan p3k trans publik akan mengganggu kinerja ditjen pkp2z trans pkt. perencanaan teknis satuan permukiman perencanaan sarana dan prasarana rahasia internal dit. terbatas jika diketahui dit. p3k trans kawasan p3k trans publik akan mengganggu kinerja ditjen pkp2z trans pkt. perencanaan pengembangan masyarakato1 penyediaan tanahz trans golongan internal tidak mengganggu kinerja ditjen pkp2z trans pkt. identifikasi dan penatngeloldokumentasi penyedizz trans golongan internal tidak menggangu kinerja ditjen pkp2 trans pkt. bina potensinataan persebaran penduduk kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbanganmkt pengembangan kawasan transmigrasi mkt. promosi dan kemitraan kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan mkt. promosi dan publikasibadan usahamasyarakatkelembagaan pemerintaho1 pembangunan dan pengembangan sarana dan prasaranaembangunan dan pengembangan rahasia es. iii internal dapat berdampak direktorat sarana permukiman dan kawasan unit terhadap ppspkt pelaksanaan fusi mkt. pengembangan prasaranadan rahasia es. iii internal dapat berdampak direktoratarsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan mkt.o2 pengembangan usaha transmigrasipendidikmental spritual dan seni budaya terbuka eselon iii terbatas jika diketahui umum tidak mengganggu kinerja trans dit. psb mkt. bina kelembagaan pemerintah dan terbuka eselon iii terbatas jika diketahui umum masyarakat tidak mengganggu kinerja trans dit. psb mkt. pelayanan pertanahan transmigrasi mkt. pengukuran bidang tanah rahasia es. terbatas jika diketahui umum dit. ppt tidak mengganggu kinerja trans kode jenis arsip klasifikasi dasar unit pengolah klasifikasi keamanan pertimbangan mkt. pengurusan hak atas tanah rahasia es. terbatas jika diketahui umum dit. ppt tidak mengganggu kinerja trans mkt. advokasi pertanahan rahasia es. terbatas jika diketahui umum dit. pptumum dit. pptli. penelitian dan pengembangan bli. rencana kerja, tor, pembentukan tim, biasa terbuka umum tidak mengganggu puslitbang korespondensi kinerja bli. hasil penelitian dan kajian biasa terbuka umum tidak mengganggu puslitbang kinerjarsipan dan dalam rangka tertib penyelenggaraan kearsipan dalam upaya perlindungan dan penyelamatan arsip pada setiap organisasi dan unit kerja, perlu dilakukan pengelolaan arsip dinamis dijadwal retenarsip kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi digunakan oleh penciptaaktif yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan telah habis masa retensi. arsip statis adalaholehyang tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. arsiparis adalah seorang pegawai aparatur sipil negara asn). bahan fumigasi fujian adalah bahan yang digunakan fumigasi disebut fujian yaitu suatu bahan kimia yang dalam tekanan dan suhu normal berbentuk gas dan bersifat racun (toxin) dan sejenisnya. berita acara pemindahan arsip adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang pelaksanaan kegiatan serah terima pemindahan arsip inaktif dari unit kerja unit pengolah unit kearsipan yang ditandatangani oleh para pihak serendah rendahnya pejabat pimpinan tinggi pratama selaku pihak yang memindahkan arsip dan unit kearsipan selaku penerima. berita acara penyerahan arsip statis adalah naskah dinas yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan penyerahan arsip statis yang ditandatangani oleh serendah rendahnya pejabat pimpinan tinggi pratama unit kearsipan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi selaku pihak yang menyerahkan dan pejabat pimpinan tinggi pratama lembaga kearsipan selaku pihak penerima. berkas adalah himpunan arsip yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan sistem penataan tertentu sesuai dengan jenis, tipe dan kegunaannya. daftar arsip inaktif adalah daftar yang memuat nomor arsip inaktif, jenis arsip inaktif, tahun, nomor boks, keterangan. daftar ini digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali arsip inaktif yang disimpan records centre. daftar arsip statis adalah daftar yang memuat informasi arsip statisyang bernilaiguna bagi pertanggungjawaban nasional yang akan diserahkan lembaga kearsipan. daftar isi berkas adalah daftar yang berisikan deskripsi arsip aktif suatu unit kerja unit pengolah yang disimpan pada central file.ketempat penyimpanan arsip pada lokasi yang berbedamedia aslinypermanen yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. jenis arsip adalah jenis berkas yang dicipta, diatur, dan dikelola oleh suatu unit kerja unit pengolah karena berhubungan secara fungsi atau pokok masalah, merupakan hasil dari kegiatan yang samaklasifikasi keamanan dan hak akses adalah kategori kerahasiaan informasi arsip dan pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan dantugas dan fungsiilahan seleksi arsip, adalah pengelompokkan antara arsip, nonarsip, dan duplikasi. pemindahan arsip adalah salah satu tahap penyusutan arsip dengan memindahkan arsip inaktif dari unit kerja unit pengolah records centre setelah melalui seleksi pemilahan berdasarkan pada jadwal retensi arsip. pemulihan arsip vital adalahsuatulingkungan kementerian. pengolahan arsip inaktif, adalah kegiatan mengolah informasi dan fisik arsip meliputi kegiatan identifikasi, pemilahan, pendeskripsian isi informasi arsip, penyusunan skema pengaturan arsip, pemberkatan pengelompokkan arsip, pelabelan, dan pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip. penyelamatan arsip vital adalah suatu kegiatan untuk menyelamatkanarsip vital tempat yang lebih baik. penyerahan arsip statis adalah kegiatan menyerahkan arsip yang mempunyai nilaiguna kesejarahan dan pertanggungjawaban nasional dari unit kearsipan kementerian kepada lembaga kearsipan. penyimpanan khusus hauntingyang diatur melalui prosedurrecords centre adalah ruang atau gedung bangunan yang didesain dan ditata serta dilengkapi dengan peralatan arsip untuk menyimpan dan mengelola arsip inaktif lingkungan kementeriarsip yang disimpan berdasarkan kegiatan dapat terlihat secara jelassehingga memudahkan proses penemuan kembali. tunjuk silang adalah alat bantu dalam proses penemuan kembali arsip yang memiliki masalah dengan media yang berbeda. unit kearsipan adalah satuan kerja lingkungan kementeriankementerian adalah kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi selakubab maksud dan tujuan, asas pengorganisasian, tanggung jawab dan lingkup peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan dan panduan kepada arsiparis dan pengelola arsip dalam pengelolaan arsip dinamis secara efektif, efisien, dan sistematis sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kearsipan kementerian yang komprehensif. peraturan menteri ini bertujuan untuk: menjamin arsip sebagai informasi yang autentik, terpercaya dan tersedia dengan cepat, tepat, aman dan efisien: meningkatkan pengelolaan arsip untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjamin arsip yang bernilai guna kesejarahan sehingga perlu diselamatkan dan dilestarikan sebagai memori kolektif bangsa. asas pengorganisasisentralisasi dan desentralisasi yang meliputi: bidang penyusunan kebijakan, standar dan pedoman pengelolaan arsip dinamis, dilaksanakan secara sentralisasi oleh biro yang menangani bidang kearsipan pada sekretariat jenderal kementerian, bidang pembinaan dan pengawasan pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan secara desentralisasi oleh biro yang menangani bidang kearsipan pada sekretariat jenderal selaku unit kearsipan, sub bagian tata usaha, sub bagian umum dan sub bagian perbuatan sekretariat direktorat jenderal inspektorat jenderal badan unit pelaksana teknis selaku unit kerja unit pengolah, dan bidang pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan secara desentralisasi oleh masing masing unit kerja unit pengolah. tanggung jawabilakukan oleh: unit kearsipan berada pada biro yang menangani bidang kearsipan pada sekretariat jenderal kementerian, dan unit kerja unit pengolah berada pada sub bagian tata usaha, sub bagian umum dan sub bagian perbuatan sekretariat direktorat jenderal sekretariat inspektorat jenderal badan unit pelaksana teknis. ruang lingkup pengaturan peraturan menteri ini meliputi: penetapan kebijakan, dan pengelolaan arsip dinamis. bab iii penetapan kebijakan penetapan kebijakan pengelolaan arsip dinamis lingkungan kementerian dilakukan oleh menteri. penyusunan kebijakan pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengelolaan arsip dinamis yang terpadu dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lingkup pengelolaan arsip dinamis meliputi: pengelolaan arsip aktif, peminjaman dan pengembalian arsip aktif, cc. pengelolaan arsip vital, pemindahan arsip inaktif, pengelolaan arsip inaktif, pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif, akses dan layanan peminjaman arsip inaktif, dan penyerahan arsip statis. bab pengelolaan arsip dinamis bagian kesatuolahhak akses. bagian kedua pengelolaan arsip aktif pengelolaan arsip aktif sebagaimana dimaksudkan dalam huruf meliputi pengaturan tentang: pemberkatan, dan penyimpanan dan pemeliharaan. pemberkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan klasifikasi arsip. penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh unit kerja unit pengolah. setiap unit kerja unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif yang dikelola kepada unit kearsipan setiap (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. bagian ketiga peminjaman dan pengembalian arsip aktif peminjaman dan pengembalian arsip aktif sebagaimana dimaksudkan dalam huruf yaitu suatu kegiatan layanan peminjaman dan pengembalian arsip aktif. penggunaan dan layanan arsip aktif dilaksanakan oleh unit kerja unit pengolah. pimpinan unit kerja unit pengolah bertanggungjawab terhadap penggunaan dan layanan arsip aktif. bagian keempat pengelolaan arsip vital pengelolaan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi seleksi, perlindungan, dan pemulihan arsip vital dari bencana. seleksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk menentukan jenis arsip vital yang secara esensial menjamin keberlangsungan hidup organisasi ketika terjadi bencana. perlindungan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengaturan prosedur, metode dan teknik pencegahan dan perlindungan arsip vital dari bencana. pemulihan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengaturan prosedur, metode dan teknik perawatan arsip vital sesuai dengan jenis bencana. bagian kelima pemindahan arsip inaktif pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh unit kerja unit pengolah records centre. pemindahan arsip inaktif dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang jadwal retensi arsip. bagian keenam pengelolaan arsip inaktif pengelolaan arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengaturan pusat arsip records centre), penataan, pemeliharaan dan layanan peminjaman arsip inaktif. pusat arsip sebagaimana dimaksud dalam menggunakan ruang atau gedung bangunan yang didesain secara khusus untuk menyimpan dan mengelola arsip inaktif. pusat arsip sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memiliki fungsi penyimpanan, pengelolaan, dan layanan peminjaman arsip inaktif. penataan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui kegiatan: pengaturan fisik arsip inaktif, pengolahan informasi arsip inaktif, dan cc. penyusunan daftar arsip inaktif. bagian ketujuh pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif sebagaimana dimaksudkan dalam huruf menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan. bagian kedelapan akses dan layanan peminjaman arsip inaktif akses dan layanan peminjaman arsip inaktif sebagaimana dimaksud dalam huruf menjadi tanggung jawab pimpinan unit kearsipan. bagian kesembilan penyerahan arsip statis penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh unit kearsipan berdasarkan jadwal retensi arsip yang berseberangan permanen dan telah verifikasi oleh lembaga kearsipan. bab penutupmekanisme pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pengelolaan arsip aktif peminjaman dan pengembalian arsip aktif pengelolaan arsip vital pemindahan arsip inaktif pengelolaan arsip inaktif pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif akses dan layanan peminjaman arsip inaktif penyerahan arsip statis bab penutup bab mekanisme pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pengelolaan arsip aktif sarana dan prasarana atk, daftar berkas dan daftar isi berkas, filing cabinet, folder, formulir tunjuk silang, kode klasifikasi arsip, komputer dan printer, lemari arsip, map gantung, j . out indicator, dan sekat guide. prosedur kerja pemeriksaan pemeriksaan adalah kegiatan memeriksa kelengkapan berkas dan keadaan fisik arsip sebelum berkas disimpan. penentuan indeks penentuan indeks adalah kegiatan pembuatan indeks masing masing arsip untuk satu berkas kegiatan yang dilakukan dengan menyimpulkan isi ringkas kata tangkap dari informasi berkas sebagai identitas pokok untuk dicantumkan pada folder dan guide. penggunaan indeks dapat berupa: indeks nomor angka, abjad, subyek, indeks nama untuk nama (orang, tempat wilayah), indeks subyek untuk arsip yang bersifat korespondensi. contoh: budi johan indeks alfabet, nama pegawai) johan budi diindeks menjadi contoh: pon indeks alfanumerik um. kearsipan umum um.o0 kearsipan dan ketatausahaan um. pembinaan kearsipan pengkodean pemberian kode dengan menggunakan kode klasifikasi arsip dilakukan dengan cara sebagai berikut: fungsi primer ditulis pada bagian depan dengan duaduadua digit kode angka dan diletakkan belakang kode angka kegiatan sekunder, dan penulisan kode huruf dan atau angka mencerminkan fungsi primer diikuti dengan kode angka sekunder dan tersier. contoh umum fungsi primer) um.o0 kearsipan dan kegiatan( sekunder) ketatausahaan um. pembinaan kearsipan transaksi tersier) penulisan kode masalah pembinaan kearsipan adalah: um. pembuatan formulir tunjuk silang cross reference) tunjuk silang digunakan apabila: terdapat arsip yang mempunyai dua masalah atau lebih, terdapat pergantian nama (nama orang, organisasi, atau nama tempat), terdapat arsip yang laporannya bukan berkediaman kertas (surat), misalnya: compact disc cd), buku dan lain lain. terdapat arsip dengan masalah yang sama namun media yang berbeda. contoh tunjuk silang surat arsip yang memiliki keterkaitan masalah yaitu perencanaan audit khusus pw. dan laporan kegiatan asistensi kearsipan um. kode indeks pw. tanggal: agustus isi berkas perencanaan audit khusus nomor berkas nomor isi berkas lihat juga kode indeks um. tanggal: agustus isi berkas laporan kegiatan asistensi kearsipan lokasi simpan lemari contoh tunjuk silang surat arsip yang laporannya merupakan bentuk media yang berbeda kode indeks um. tanggal: agustus isi berkas laporan kegiatan asistensi kearsipan nomor nomor isi berkas berkas lihat juga kode indeks um. tanggal: agustus isi berkas foto kegiatan asistensi kearsipan lokasi simpan lemari pengelompokan pengelompokan adalah kegiatan mengatur arsip dengan cara menggabungkan arsip sesuai dengan klasifikasi arsip. pelabelan pelabelan adalah kegiatan pemberian label dengan diisi kode klasifikasi dan indeks sebagai judul berkas pada laci, guide dan folder. pembuatan daftar berkas dan daftar isi berkas mencatat jenis dan jumlah isi berkas dalam sebuah daftar. contoh format daftar berkas daftar berkas sub bagian perbuatan dan kearsipan tahun nomor kode uraian kurun jumlah keterangan berkas klasifikasi informasi waktu um. penyimpan dan berkas lengkap pemeliharaan arsip petunjuk pengisian nomor berkas diisi urutan folder yang ada filing cabinet. kode klasifikasi arsip diisi kode klasifikasiberkas arsip dalam setiap folder. keterangan diisi dengan lengkap tidak lengkap contoh format daftar isi berkas daftar isi berkas sub bagian perbuatan dan kearsipantahun nomor nomor kode uraian isi informasi tanggal jumlah ket berkas item arsip klasifikasi um. asal surat karo sdm asli umum lembar nomor um. xii kepada kepala anri hal penyerahan arsip statis petunjuk pengisian nomor berkas diisi urutan folder yang ada filing cabinet. nomor item arsip diisi urutan item arsip yang ada dalam folder kode klasifikasi arsip diisi kode klasifikasiarsip yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. uraian isiarsip dalam setiap jenis arsip (misalnya: berkas folder). keterangan diisi dengan asli fotokopi. penyimpanan penempatan arsip menyimpan arsip yang telah diberi nomor file dalam folder dan meletakkannya pada filing cabinet sesuai dengan urutan berkas. contoh penataan pada filing cabinet. peminjaman dan pengembalian arsip aktif. sarana dan prasarana daftar berkas dan daftar isi berkas. formulir peminjaman, klasifikasi keamanan dan hak akses, out indicator: prosedur kerja peminjam mengajukan permohonan peminjaman arsip, petugas mencatat dalam buku peminjaman, petugas mencari arsip yang akan dipinjam pada daftar isi berkas, petugas memeriksa kondisi dan jumlah arsip yang akan dipinjam, petugas mengisi out indicator sebagai pengganti arsip yang dipinjam. contoh buku peminjaman olok loo petunjuk pengisian tanggal pinjam diisi tanggal pinjam arsip, tanggal kembali diisi tanggal rencana kembali arsip, nama peminjam diisi nama peminjam arsip, nama unit kerja peminjam diisi nama unit kerja peminjam arsip, arsip yang dipinjam diisi nomor arsip, jumlah diisi jumlah arsip yang dipinjam, para petugas peminjaman diisi dengan para peminjaman bagi petugas arsip: para peminjam diisi dengan para bagi peminjam arsip, para pengembalian petugas diisi dengan para pengembalian bagi petugas apabila arsip sudah kembali arsip, para pengembalian peminjam diisi dengan para pengembalian bagi peminjam arsip apabila arsip sudah kembali. jangka waktu peminjaman arsip aktif dari pihak internal adalah (dua) hari kerja apabila masih dipergunakan, peminjaman dapat diperpanjang kembali dengan mengikuti prosedur awal, jangka peminjaman arsip aktif dari pihak eksternal disesuaikan dengan kebutuhan peminjam audit), unit kerja pemilik arsip berwenang menegur pegawai atau unit kerja peminjam arsip apabila belum tidak mengembalikan arsip yang dipinjam sesuai dengan jangka waktu peminjaman, arsip yang sudah selesai digunakan harus secepatnya dikembalikan, arsip yang sudah dikembalikan harus diteliti kelengkapan dan kondisinya, arsip yang sudah dikembalikan ditempatkan kembali pada tempat penyimpanan semula dan mengeluarkan out indicator, contoh format formulir out indicator: nama jenis kode tanggal para tanggal para peminjam arsip arsip pinjam peminjam kembali kembali petunjuk pengisian nomor urut diisi nomor urut peminjaman arsip, nama peminjam diisi nama peminjam arsip, jenis arsip diisi nama jenis arsip yang dipinjam, kode arsip diisi kode arsip, tanggal peminjaman diisi tanggal peminjaman arsip, para peminjam diisi dengan para peminjam arsip, tanggal kembali diisi tanggal kembali arsip, dan para kembali diisi dengan para pengembali arsip, apabila arsip yang dikembalikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi saat dipinjam, maka peminjam harus membuat surat pernyataan menghilangkan atau merusakkan arsip. pengelolaan arsip vital sarana dan prasarana atk, brankas, daftar berkas dan daftar isi berkas: dan komputer dan printer, prosedur kerja membentuk tim kerja membentuk tim kerja yang akan melakukan program pengelolaan arsip vital yang beranggotakan pejabat yang mewakili unit kearsipan biro sdm dan umum), biro hukum, inspektorat jenderal, bagian rumah tangga dan unit kerja unit pengolah yang berpotensi menghasilkan arsip vital. melakukan identifikasi arsip vital identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis jenis arsip vital yang ada setiap unit kerja unit pengolah, berdasarkan daftar arsip vital kementerian desa, pembangunan daerah dan transmigrasi. cc. analisis organisasi analisis organisasi bertujuan untuk menentukan unit kerja unit pengolah yang berpotensi menciptakan arsip vital, dilakukan dengan: memahami struktur organisasi, tugas dan fungsi kementerian. mengidentifikasi fungsi substantif dan fungsi fasilitasi. mengidentifikasi unit kerjakerja unit pengolah yang berpotensi sebagai pencipta arsip vital. melakukan pendataan. mendata jenis arsip unit kerja unit pengolah yang diusulkan sebagai arsip vital. pendataan dilakukan setelah melakukan analisis organisasi: pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis arsip vital pada unit kerja unit pengolah, pendataan menggunakan formulir yang berisi informasi tentang unit kerjadan kondisi arsip formulir mengolah hasil pendataan, tim mengolah hasil pendataan arsip vital dari unit kerja unit pengolahmelakukan analisis resiko analisis risiko dilakukan terhadap arsip yang tercipta pada organisasi atau unit kerja(a), (bkeluarkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, (c)(d) berapa besar kerugian yang dialami oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dengan tidak adanya arsip yang diperlukan. menentukkementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bersangkutan, contoh jenis arsip vital antara lain bukti pembebasan lahan, gambar teknik bangunan mesin, master database: master plan, perjanjian kerja sama, personal file: dan piutang, dan lain lain. menyusun daftar arsip vital setelah menentukan jenis jeniskementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam bentuk formulir yang memiliki kolom kolom sebagai berikut (lihat formulir perlindungan arsip vital, dengan menggunakan metode: duplikasi dan dispersal melindungi arsip dengan menciptakan duplikat atau salinan atau kopi arsip dan menyimpan arsip hasil pengaplikasian tersebut tempat lainrom. dengan peralatan khusus melindungi arsip vital dari musibah atau bencana dilakukan dengan menggunakan alat simpan khusus, seperti: filing cabinet tahan api, ruang bawah tanah, safe deposit box brankas, dsb. pemilahan pemilahan arsip vital kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,menyimpan arsip vital. kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dapat memilih cara menyimpan arsip vital yaitu penyimpanan site (di dalam wilayah kantor) atau penyimpanan off site (di luar wilayah kantor),laksanaan penyelamatan pelaksanaan penyelamatan arsip vital karena bencana perlu dibentuk tim yang bertanggungjawab untuk dan tidak dijemur dalam panas matahari secara langsung, penggantian arsip vital yang rusak akibat banjir diganti dengan cara menggandakan salinan arsip vital yang berasal dari tempat lain, pemusnahan arsip yang sudah rusak parah dengan dilakukan dengan membuat berita acara, penyelamatan arsip yang mengalami sedikit kerusakan dilakukan dengan cara sederhana namuna s.d. relative humidity) evaluasi terhadap keberhasilan penyelamatan arsip vital dan penyusunan laporan. formulir pendataan arsip vital pendataan arsip vital kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi jenis arsip dodakaananananannanaaana aan media simpan dknakanannanannananaana anna sarana temu kembali denaananannanannanananana ana aan volume dknakanannanannananaana anna periode kurun waktu dknakanannanannananaana anna jangka simpan dknakanaananannan ana tingkat keaslian dknakanannanannanananaa anna aan sifat kerahasiaan dknakanannanannananaana anna lokasi simpan dkaakanannanananananaa anna aan sarana simpan dodakaananananannanaaana aan kondisi arsip dknakanannanannananaana anna nilaiguna hukum keuangan administrasi ilmiah dan teknologi nama pendeta dknakanannanannananaana anna waktu pendataan dknakanannanannananaana anna formulir formulir pengolahan hasil pendataan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi unit kerja unit pengolah donnakanaaanannan ana anna aan jenis seri arsip donnakanananennanan anna aan nana analisis hukum: bukti kepemilikan kekayaan melindungi kepentingan kementerian melindungi kepentingan hak pegawai,memerlukan waktu untuk merekonstruksi jika hilang,, akan mengalami kerugian yang besar catatan: satu formulir untuk satu jenis arsip. berilah tanda silang (x) sesuai dengan keadaan jenis arsip yang dinilai. satu jawaban ya sudah cukup untuk memasukkan suatu arsip kedalam arsip vital. formulir daftar arsip vital daftar arsip vital kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor jenis tingkat kurun jumlah lokasi metode ket urut perkembangan perkembangan waktu simpan pelindo loo petunjuk pengisian daftar arsip vitalperlindungan kebutuhan masing masing media rekam yang digunakan. lokasi simpan diisi dengan tempat arsip vital tersebut disimpan ket diisi dengan informasi spesifik yang belum tidak ada dalam kolom yang tersedia. pemindahan arsip inaktif sarana dan prasarana atk, berita acara pemindahan arsip. boks arsip, daftar arsip inaktif, folder, jadwal retensi arsip, komputer dan printer, label: dan records centre. prosedur kerja persiapan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pemindahan arsip inaktif baik sarana dan prasarana maupun arsip inaktif yang akan dipindahkan beserta daftar arsip aktifnya. proses meneliti retensi arsip yang telah habis jangka waktu simpan berdasarkan jadwal retensi arsip, melakukan pemilahan arsip inaktif yang akan dipindahkan records center, mendata dan membuat daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, mencocokkan antara daftar arsip yang akan dipindahkan dengan fisik arsip, menata folder kedalam boks berdasarkan nomor arsip, memberikan label pada boks dengan keterangan: nama kode unit pengolah unit kerja, nomor boks, nomor arsip dan tahun penciptaan arsip, membuat surat permohonan persetujuan kepada pimpinan unit kerja unit pengolah, dan membuat surat permohonan pemindahan arsip yang ditujukan kepada pimpinan unit kearsipan (jabatan fungsional yang membawahi bagian kearsipan). pelaksanaan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah unit kerja unit kearsipan disertai berita acara pemindahan arsip inaktif dan daftar arsip dalam bentuk hardcore dan softcopy masing masing rangkap dua daftar arsip inaktif yang dipindahkan unit kerja unit pengolah: kode kurun tingkat uraian adi dark edot rrmecan pihak pihak unit kerja unit pengolah) unit kearsipan) nama jabatan nama jabatan ttd. ttd. nama terang nama terang nip nip petunjuk pengisian: daftar arsip inaktif nomor diisi nomor urut arsip inaktif, kode klasifikasi diisi kode klasifikasi arsip inaktif, uraian diisi uraian dari isi arsip inaktif, kurun waktu diisi kurun waktu terciptanya arsip, tingkat diisi tingkat perkembangan arsip inaktif tersebut apakah asli, perkembangan kopi, dll, jumlah diisi jumlah arsip inaktif, misalnya folder, media diisi media yang digunakan, misalnya kertas, cd, dll, keterangan dicontoh berita acara pemindahan arsip inaktif nomor sena ennanaannanaanaan pada hari ini . tanggal . bulan . tahun., bertempat di. kami yang bertanda tangan bawah ini nama dodakaananaanan naa ana jabatan dkaakanananananann aan aan ana unit kerja doknakanannaananan aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pimpinan unit kerja . yang selanjutnya disebut pihak pertama. nama kaananananannana akan aan jabatan dokaakanannanananan aan aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama unit kearsipan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi jabatan struktural yang membawahi bagian kearsipan secara langsung)bagaimana daftar arsip inaktif terlampir. see. (tempat),.ii pihak kedua pihak pertama nama jabatan nama jabatan ttd. ttd. nama terang nama terang nip nip pengelolaan arsip inaktif sarana dan prasarana atk, boks arsip, folder, jadwal retensi arsip, komputer dan printer. label, out indicator, dan rak arsip. prosedur kerja memeriksa dan mencocokkan arsip inaktif yang akan dipindahkan records centre sesuai dengan daftarnya, menerima arsip yang akan dipindahkan, dan cc. penandatanganan berita acara pemindahan arsip inaktif serendah rendahnya oleh pejabat pimpinan tinggi madya. daftar arsip inaktif yang dipindahkan arsip arsip berkas |informasi arsip waktu perkembangan boks nomor diisi nomor urut jenis arsip. kode klasifikasi arsip diisi tanda pengenal arsip inaktif yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. nomor arsip berkas diisi nomor arsip inaktif berkas. uraian informasi arsip diisi jenis arsip inaktif dan seluruh berkas. kurun waktu diisi tahun terciptanya arsip inaktif. jumlah diisi jumlah arsip inaktif dalam setiap jenis arsip (misalnya: folder boks). tingkat perkembangan diisi dengan menguraikan tentang tingkat perkembangan arsip inaktif, sepertiketerangan nomor boks diisi nomor yang menunjukkan lokasi pada boks berapa jenis arsip inaktif disimpan. memberi label nomor pada boks, contoh: pelabelan pada boks label boks dari unit kerja nomor boks sekretariat jenderal nama unit kerja nomor urut arsip tahun penciptaan arsip label boks setelah records centre nomor ruang nomor rak ( nomor boks mencatat nomor boks dan membuat peta lokasi simpan, menata dan menyimpan boks pada rak. boks arsip: dipergunakan boks arsip dengan ukuran kecil (panjang cm, lebar cm, tinggi cm) atau ukuran besar kerusakan arsip, label boks: tempat pencantuman judul berkas berupa nomor yang ditempelkan pada bagian luar boks. sampul folder sarana untuk menempatkan arsip (volume kecil) yang akan disimpan dalam boks arsip. apabila terdapat arsip yang bervolume besar, arsip tersebut bisa dibungkus menggunakan kertas rising sebelum disimpan dalam boks. pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif sarana dan prasarana ac, alat pengukur kelembaban, alat pengukur suhu, alkohol yo, agar, 'atk, boks arsip, horizontal cabinet: kamper, kertas kissing, komputer dan printer. il. penghisap debu, pipa paragon, rak arsip, oo. roll o'pack, dan silica gel. pemeliharaan keamanan dan kebersihan tempat penyimpanan arsip inaktif. kegiatan ini mencakup ruangan tempat penyimpanan arsip inaktif. hal hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut memeriksa ruangan secara rutin, agar diketahui sejak dini jika ada kerusakan pada atap, dinding, kabel listrik dan sarana prasarana lainnya sehingga dapat segera diperbaiki, memeriksa keberadaan dan fungsi alat pemadam kebakaran secara berkala, melaksanakan pembersihan ruangan secara berkala (minimal dilaksanakan seminggu sekali dengan alat bantu alat penghisap debu), rak dan boks arsip secara rutin dibersihkan dari debu debu yang menempel, dilarang membawa makanan, minuman dan merokok dalam ruangan penyimpanan arsip, membuka alas kaki yang kotor pada saat memasuki ruang penyimpanan arsip untuk menjaga kebersihan ruangan, dan pemeliharaan suhu dan kelembaban tempat penyimpanan arsip inaktif. suhu temperatur dan tingkat kelembaban udara merupakan faktor penting untuk arsip inaktif, khususnya untuk arsip inaktif yang mempunyai retensi jangka simpan lama terutama yang berkategori arsip vital. ruangan yang memenuhi syarat untuk menyimpan arsip vital dan media non kertas yakni harus dilengkapi dengan alat pendingin ac), hal ini disebabkan: memberikan sirkulasi udara dengan sempurna, dan berfungsi untuk mengatur suhu, tingkat kelembaban dan mencegah munculnya hama pada arsip. setiap ruangan penyimpanan perlu dipasang termometer dan mikrometer.exhaust fan. tabel temperatur ruang penyimpanan arsip ( e relative humidity) foto hitam putih foto berwarna slide magnetik pc) y0) memberikan kamper pemberian kamper pada ruang penyimpanan arsip inaktif dapat membantu mencegah datangnya serangga. melakukan fumigasi secara berkala fumigasi dilakukan terhadap arsip yang disimpan records centre untuk dapat mematikan serangga yang menempel pada arsip. pelaksanaan fumigasi dilaksanakan minimal (enam) bulan sekali, proses pelaksanaan fumigasi bisa menggunakan jasa perusahaan lain bidang fumigasi. tahap fumigasi adalah sebagai berikut: pra fumigasi: memeriksa kondisi ruang dan arsip inaktif menutup celah lubang ruangan dengan lamban, silakan satu pintu keluar, mengukur volume ruangan untuk menentukan dosis fujian, membuka rak roll o'pack) dan boks arsip, menyiapkan faktor biologi kontrol (menaruh serangga atau binatang pengerat kedalam tempat tertentu), mematikan aliran listrik, lampu dan ac, menutup barang barang elektronik yang tidak boleh terkena gas fumigasi, menentukan zona aman untuk sdm dengan memasang tanda larangan masuk police line. pelaksanaan fumigasi: meletakkan fujian (misal dengan gas sulfur fluorida) pada titik yang mewakili ruangan, menempelkan tanda bahaya bagian depan ruangan dan larangan untuk memasuki ruangan selama lima hari, membuat berita acara pelaksanaan fumigasi. pasca fumigasi: aerasi ruangan fumigasi (penyerapan gas fujian), mengukur konsentrasi fujian yang tersisa dengan alat pengukur, memeriksa faktor biologis kontrol, menutup boks dan rak arsip (roll o'pack): menghidupkan aliran listrik dan ac, dan membuka garis larangan masuk (police line). pemeliharaan dan pengamanan informasi arsip inaktif pemeliharaan informasi mencakup perlindungan informasi arsip dari kemungkinan pencurian, kelalaian, pengaksesan oleh orang yang tidak berhak,dan sebagainya. sebagai pedoman dalam usaha pemeliharaan informasi arsip, perlu diperhatikan hal hal berikut dilarang memasuki ruang penyimpanan arsip inaktif kecuali petugas pengelola, pengambilan dari tempat penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh petugas pengelola, petugas pengelola harus mengembalikan arsip yang telah selesai digunakan tempat semula sesuai nomer bosnya, tidak diperkenankan meletakkan arsip sembarangan. peminjaman arsip hanya boleh dilakukan oleh unit kerja unit pengolah pemiliknya, sedangkan peminjaman arsip yang bukan miliknya harus sepengetahuan mendapat ijin pimpinan unit kerja unit pengolah pemiliknya. akses dan layanan peminjaman arsip inaktif prosedur kerja atk. buku peminjaman, buku tamu, formulir peminjaman, klasifikasi keamanan dan hak akses: ff. out indicator. prosedur kerja permohonan peminjaman. petugas pengelola menerima dan mencermati surat permohonan peminjaman arsip inaktif dari pemohon kemudian mencatat pada formulir peminjaman arsip inaktif. formulir peminjaman arsip inaktif uraian petugas boks klasifikasi arsip peminjam peminjaman peminjaman pengembalian tempat, tanggal tahun mengetahui, petugas pusat arsip record center peminjam, nama terang) nama terang) nip nip petunjuk pengisian (l) diisi nomor urut peminjaman arsip inaktif nomor boks diisi nomor boks arsip inaktif disimpan kode klasifikasi diisi kode klasifikasi arsip inaktif yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain sesuai klasifikasi arsip uraian jenis arsip diisi ringkasan informasi arsip inaktif pemilik arsip diisi unit kerja pemilik arsip inaktif periode arsip diisi periode arsip inaktif tercipta alasan peminjaman diisi alasan peminjaman arsip inaktif tanggal peminjaman diisi tanggal peminjaman arsip inaktif tanggal pengembalian diisi tanggal pengembalian arsip inaktif pencarian entry data penemuan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cara terlebih dahulu memeriksa daftar arsip inaktif. setelah ditemukan lokasinya, maka dipersiapkan out indicator sebagai pengganti arsip inaktif yang akan diambil. penggunaan out indicator sebelum arsip inaktif yang dimaksud diambil, terlebih dahulu dicatat dalam formulir out indicator mengenai identitas arsip inaktif yang akan diambil. setelah arsip inaktif diambil, maka tempat lokasi arsip inaktif diletakkan out indicator sebagai pengganti arsip inaktif yang sedang dipinjam. out indicator dapat berupa boks, map atau folder yang dibuat dengan warna mencolok dan diberi tulisan keluar out. pencatatan arsip inaktif inaktifdokumen oleh pengguna baik dalam surat pengantar atau dalam buku formulir peminjaman. penggunaan arsip inaktifinaktif sesuai kebutuhan subtansi dan waktu peminjaman. pengendalian petugas records centre setiap hari selalu memeriksa waktu pengembalian arsip inaktif. jika waktu peminjaman sudah habis dan arsipinaktif arsip inaktifdengan catatan peminjaman, kemudian mengambil out indicator dan menempatkan arsip inaktif tersebut pada tempat semula. penyerahan arsip statis persiapan membentuk tim penilai terdiri dari pejabat anri, unit kearsipan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan unit kerja unit pengolah dan pelaksana penyerahan arsip statis, dan mempersiapkan berita acara penyerahan dan arsip statis yang akan diserahkan. pelaksanaan meneliti retensi arsipkan sudah habis jangka simpanan dan dinyatakan permanen dengan merujuk pada, dan membuat daftar usul serah arsip statis yang akan diserahkan dan mencocokkan antara daftar dan arsipnya. daftar penyerahan arsip statis unit kerja . klasifikasi (tanggal). pejabat eselon ttd nama terang petunjuk pengisian diisi nomor urut arsip, kode klasifikasi diisi kode klasifikasi arsip, isi uraian masalah) diisi dengan menguraikan tentang isi, jenis arsip, tahun diisi tahun terciptanya arsip, jumlah diisi jumlah arsip dalam setiap jenis arsip (misalnya: folder boks), keterangan diisi dengan menuliskanmenilai arsip usul serah berdasarkan jra) dan berdasarkan nilai gunanya, kepala unit kearsipan jabatan struktural yang membawahi bidang kearsipan secara langsung) mengajukan surat permohonan persetujuan penyerahan arsip permanen kepada menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan melampirkan daftar arsip statis yang akan diserahkan, setelah mendapat persetujuan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kepala unit kearsipan atas nama menteri mengajukan surat usulan penyerahan arsip permanen dan daftar arsip statis yang akan diserahkan kepada anri, membuat surat pernyataan bahwa arsip yang akan diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan, verifikasi oleh anri yang hasilnya dalam bentuk persetujuan penyerahan arsip(dua) rangkap. rangkap pertama untuk kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dan rangkap kedua untuk anri, penandatangan berita acara serah terima. contoh berita acara penyerahan arsip statis pada hari ini . tanggal . bulan . tahun., bertempat keeeeeeeee kami yang bertanda tangan bawah ini nama dodakaananaanan naa ana jabatan .oooooco woo mnuntuk selanjutnya disebut pihak pertama nama kakaananaanan naa aan jabatan .oooooco woo mnalampiran daftar arsip statis untuk diserahkan arsip nasional republik indonesia. yang menerima, yang menyerahkan, pihak kedua pihak pertama nama jabatan nama jabatan ttd. ttd. nama terang nama terang bab penutup demikian peraturan menteri ini dibuat untuk dijadikan acuan dalammenteri desaibidangfungsional didasarkan pada keputusan tentang pengangkatan, pemindahan, dan alih tugas dari dan dalamtunjangan kinerjarap abdul halim iskandar muhammad rizstruktural kelas jabatasubbagian analisa data perencanaan kepala subbagian perencanaan sekretariat jenderal nama jabatan struktural kelas jabatanbarang milik negaratatausahaan keuangdan pelaporan bmn kepala subbagian verifikasi dan pembukuan kepala bagian ketatausahaan barang milik negara kepala subbagian administrasi ketatausahaan bmn kepala subbagian penghapusan bmn dan ttir kepala biro sumber daya manusia dan umum nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subbagian perencanaan dan pengembangan pegawai kepala subbagian administrasi pegawai naanaastandardisasi pengadaan kepala subbagian pengelolaan pengadaan kepala bagian perlengkapan dan rumah tangga kepala subkepala subbagian lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan kepala bagian pemberitaan dan publikasi kepala subbagian hubungan media massa nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subbagian analisis dan evaluasi mediakepala subbagian layanan pengaduan masyarakat kepala subbagian kerjasama bilateral naaiiidokumentasi hukum naa kepala bagian penelaahan, evaluasi produk hukum dan perjanjian kepala subbagian penelaahan produk hukum kepala subbagian evaluasi produk hukum kepala bagian organisasi dan tata laksana nama jabatan struktural kelas jabatankepala bagian kepegawaian dan umum kepala subbagian kepegawaian kepala subbagian umum inspektur kepala subbagian tata usaha oh) inspektur kepala subbagian tata usaha inspektur kepala subbagian tata usaha oh) inspektur kepala subbagian tata usaha oh) inspektur kepala subbagian tata usaha oh) direktur jenderal pembangunan kawasan perdesaaniiinama jabatan struktural kelas jabatanevaluasi dan pelaporan naa direktur pembangunan sarana dan prasarana kawasan perdesaandirektorat analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan nama jabatan struktural kelas jabatnanstruktural kelas jabat sama dan pengembangan kapasitas kepala sububdirektorat kerja sama dan kemitraan kepala seksi kerjasama antar lembaga nan kepala subdirektorat keserasian kawasan perdesaan direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanama jabatan struktural kelas jabatlayanan sosial dasararifan lokal kepala seksi fasilitasi seni dan budaya nannama jabatan struktural kelas jabatanredit mikronama jabatan struktural kelas jabatdirektorat sarana dan prasarana elektrifikasi desa nama jabatan struktural kelas jabatanesanannaa kepala seksi fasilitasi kemitraan nan direktur jenderal pengembangan kawasan transmigrasi nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subbagian penyusunan program dan anggaran kepala subbagian data dan informasi naaromosi dan kemitraan kepala subdirektorat promosi dannama jabatan struktural kelas jabatannan kepala seksi standardisasi prasarana nan transmigrasi kepala seksi produksi tanaman pangan naa kepala seksi produksi non tanaman pangan nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subdirektorat pengolahan dan pemasaran kepala seksi pengolahan hasil oh) kepala subdirektorat lembaga ekonomi dan permodalan kepala seksi lembaga ekonomi oh) kepala subdirektorat kewirausahaan kepala seksi pengembangan wirausaha nan direktur pengembangan sosial budaya transmigrasi kepala subdirektorat pangan dan kesehatan kepala seksi pangan kepala subnan kepala seksi fasilitasi seni budaya nannaa kepala seksi kelembagaan masyarakat nan transmigrasinan nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subdirektorat pengurusan hak atas tanah kepala seksi inventarisasi kepemilikan tanah kepala seksi legalitas hak atas tanah nannan kepala subdirektorat dokumentasi pelayanan pertanahannama jabatan struktural kelas jabatan transmigrasi kepala subdirektorat identifikasi dan informasi potensi kawasan kepala seksi informasi potensi kawasan naa kawasan kepala seksi penyiapan bahan advokasi kepala seksi evaluasi dan pelaporan nanubdirektorat mediasi dan kerja sama antar daerah kepala seksi kerja sama antar daerah nan direktur perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasinama jabatan struktural kelas jabatan kepala subdirektorat perencanaan sarana dan prasarana kawasan kepala seksi perencanaan prasarana naatransmigrasinaayajian informasi dan pelaporan pma transmigrasi kepala subdirektorat penyiapan dan evaluasi lahan permukiman kepala seksi evaluasi penyiapan lahan nan nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subdirektorat penyiapan dan evaluasi sarana permukimandirektur penataan persebarannaanaaubdirektorat penataan dan adaptasi direktur jenderal pembangunan daerah tertinggaladirektorat penyusunan indikatoridentifikasipenyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian lembaga kepala subdirektorat penyusunan rencana dan skema pendanaan daerah kepala subdirektorat evaluasi dan pelaporan nama jabatan struktural kelas jabatan manusia kepala subdirektorat pendidikannan kepala seksi peningkatan sarana dan prasarana kepala subdirektorat tenaga kerjadirektur pengembangan sumber daya dan lingkungan hidupnama jabatan struktural kelas jabatan kepala seksi pengembangan potensi pariwisata energi kepala seksi pemanfaatan energi terbarukan kepala seksi pemanfaatan energi non terbarukan kepala subdirektorat lingkungan hidup kepala seksi pelestarian lingkungan hidup kepala seksi peningkatan kualitas lingkungan hidup prasaranaubdirektorat sarana dan prasarana ekonomi kepala seksi industri dan perdagangan ntelekomunikasi nan direktur pengembangan ekonomi lokal nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subdirektorat investasi dan permodalan kepala subdirektorat koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah kepala seksi usaha mikro, kecil dan menengah kepala submitraan usaha kepala seksi identifikasi usaha naa kepala seksi evaluasi dan pelaporan naa kepala subdirektorat industri, distribusi, dan pemasaran kepala seksi distribusi dan pemasaran naa direktur jenderal pengembangan daerah tertentunama jabatan struktural kelas jabatandirektorat daerah perbatasan wilayah nama jabatan struktural kelas jabatanoh)nama jabatan struktural kelas jabatanpasca konflikiiidirektur pengembangan daerah pulau kecil dan terluar nama jabatan struktural kelas jabatsubbagian pelaksanaan anggaran nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subbagian perbendaharaan naa kepala subbagian akuntansi dan laporan keuangan dan barang milik negara kepala subbagian organisasi dan tata laksana kepala pusat pelatihan masyarakat kepala subbidang program dan evaluasi kepala subbidang penyusunan materi nan kepala subbidang penyusunan standar naa kepala subbidang penerapan standar kepala bidang kerja sama dan pemberdayaandaya informatika kepala pusat penelitian dan pengembangan nama jabatan struktural kelas jabatan kepala subbagian tata usaha kepala subbidang perencanaan dan pelaporperencanaan dan pelaporan kepala pusat pendidikan dan pelatihan pegawai aparatur sipil negarkepala subbidang program dan kerjasama kepala subbidang evaluasi dan pelapornama jabatan struktural kelas jabateksi program, pengelolaan data dan sistem informasi denpasar kepala seksi program, pengelolaan data dan sistem informasi banjarmasin kepala seksi program, pengelolaan data dan sistem informasi kepala balai latihan masyarakat makassar nama jabatan struktural kelas jabatan kepala seksi program, pengelolaan data dan sistem informasi kepala balai pengkajian dan penerapan teknik produksi bengkulu kepala seksi penyelenggaraan dan kerja sama kepala balai latihan masyarakat ambojayapurakelas jabatandaftar nama jabatan pelaksana dan kelas jabatannya lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi analis data to000000. analis diklat k01 analis ekonomi lo. to0000001 analis kebutuhan diklat bendahara analis pengembangan energi analis pengembangan sdm aparatur analis penilaian tanaman kawasan |kancanganperetwan emiaanguuntanan rancangan peraturan perundang undangan analis perbendaharaan pegawai analis program diklat masyarakat analis sistem informasikan jaringan analis standarisasi dan sertifikasi analis sumber daya manusia aparatur ' ' | menelaah bidang sosial menelaah data sumber daya alam menelaah kebijakan dan strategi oo ) tea hentakan pengadaan berangan jasa anggaran perbuatan penyusun bahan kerja sama dan kemitraan pama empang standar bana aan tenang undangan pegawai kejati kanan pegangan. kegiatan pulau pulau kecil tangga perlengkapan tangga dan perlengkapan mikro dan menengah perbuatan laksana skala kecil, mikro, menengah perlengkapan penyusun rencana tata ruang pengawasan 3aal ajudan pengelola administrasi kepegawaian pengelolaanggaran pengelola bahan perencanaan pengelola bantuan hukum pengelola barang milik negara pengelola bimbingan masyarakat oo ) sea neh pesan dan bantan teknis pengelola data pengelola dataran informasi 15e| pengelola data kekayaan budaya pengelola data penyelenggaraan diklat oo ) sehat aan san prasarana pendidikan sana orsansangantaa laksana pengelola database pengelola dokumen perizinan pengelola dokumentasi pengelola dokumentasi hukum pengelola evaluasi pengelola evaluasidan laporan pengelola gaji pengelola informasi pengelola informasi kepariwisataan pengelola informasi kerjasama pengelola informasi produk hukum pengelola kegiatan diklat 17oj pengelola kelayakan sumber daya alam pengelola kepegawaian pengelola kesejahteraan sosial 'o')')' ) |pengelolamitigasilingkungan pengelola organisasi' ' pengelola penelitian lembaga akan dan pembenaran lembaga'o ' ) | i01| pengelola pertanahan pengelola perumahan dan permukiman bana ema dana usaha pengelola program dan kegiatan pengelola rumah tangga pengelola sistem pembelajaran pengelola surat pengelola umum dan kepegawaian pengelola urusan rumah tangga ' ) ) e| benama kesana penandatangan bencana pengolah data pengolah data anggaran perbendaharaan pengolah dataran informasi pengolah data kepegawaian pengolah data kewirausahaan pengolah data laporan keuangan pengolah data perbendaharaan laporan petugas protokol pranata barangan jasa pranata kearsipan pranata ketransmigrasiain sekretaris teknisi pemeliharaan sarana dan prasarana verifikator anggaran verifikator keuangan pengadministrasi kepegawaian daftar nama jabatan fungsionfungsional kelas jabatan ahli pertama ahli muda analis kebijakan ahli madya ahli utama pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia analis kepegawaian ahli pertama ahli muda ahli madya pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia arsiparis ahli pertama ahli muda ahli madya ahli utama ahli pertama ahli muda seekor aparatur ahli madya ahli utama pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia auditor ahli pertama ahli muda ahli madya ahli utama ahli pertama auditor kepegawaian ahli muda ahli madya pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia pranata komputer ahli pertama ahli muda ahli madya ahli pertama ahli muda dokter gigi ahli madya ahli utama dokter ahli pertama ahli muda ahli madya ahli utama ahli pertama ahli muda peneliti ahli madya ahli utama ahli pertama ahli madya pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia nara rak swadaya ahli pertama ahli muda ahli madya ahli utama ahli pertama perancang peraturan ahli muda perundang undangan ahli madya ahli utama pelaksana pemula pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia perawat ahli pertama ahli muda ahli madya ahli utama ahli pertama perencana ahli muda ahli madya ahli utama pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia pranata humas ahli pertama ahli muda ahli madya pelaksana pelaksana lanjutan mahir penyelia statistics ahli pertama ahli muda ahli madya ahli utama nama jabatan fungsional kelas jabatan pemula teknisi penelitian dan terampil perekayasaan pelaksana lanjutan mahir penyelia ahli pertamap muhammad rizal |
semen pitt. proses. bisnis. level, maka diperlukan bisnis proses yang memuat seluruh proses sesuai bidang tugas dan fungsi struktur organisasi yang ad merupakan acuan bagi setiap unit kerja untuk membangun dan menata tatalaksana (business process)unit organisasi eselon lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi harus memiliki peta bisnis proses dan ditetapkan paling lambat (tiga) bulan sejak diundangkannya peraturan menteri ini. penetapan peta bisnis proses unit organisasi eselonbisnis proses sebagaimana dimaksud pada unit organisasi eselon berkoordinasi dengan badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan inforbisnis proses level lobisnis proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan aktivitas (task) yang saling berkorelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi. penataan bisnis proseskementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. target yang ingin dicapai dari penataan bisnis proses adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan, serta kinerja kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. namun demikian, serangkaian proses analisis dan perbaikan penataan bisnis proses sebagaimanaapakegunaan dari penataan bisnis proses adalah untuk: pembuatan atau perbaikan standardtujuan tujuan bisnis prosesdesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.memiliki bisnis prosedari bisnis proses meliputi bab pendahuluan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan pengertian, bab profil kementerian nama organisasi, visi, misi, sasaran strategis pembangunan nasional nawa cita) tugas, fungsi, bisnis proses level lo) deskripsi bisnis proses inti level lo) deskripsi bisnis proses pendukung level lo) diagram alur peta bisnis proses level lo) kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi bab iii penutup pengertian pengertian yang digunakan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut: tatalaksana yang selanjutnya disebutbisnis proses. pengguna adalah penerima keluaran yang dihasilkan suatu bisnis proses sesuai dengan kebutuhannya. desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nambelum terpenuhi standar pelayanan minimum spm) pada aspek kebutuhan sosial, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara kelembagaan telah memiliki keberlanjumaju adalah hasil akhir dari pembangunan daerah tertinggal.inquiry adalah suatu proses kunci untuk memperoleh data dan informasi kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dengan melakukanpenetapan daerah pinggiran indonesia berdasarkan kerangka pengembangan wilayah nasional dan regional. lokasi prioritas adalah lokasi yang berada daerah pinggirhal ini terkait dengan mandat kemenkes dalam cita nawa cita untuk membangun daerah daerah dan desa dari pinggirkeciltangguh bencana adalah daerahan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempatpembangunan permukiman transmigrasi adalahbagaimana dimaksud padasatuan permukiman disingkat dengan sp. dalam hal ini permukiman transmigrasi dipahami sebagai satu atau bagian dari spngembangan kawasan transmigrasi adalah upaya upaya meningkatkan mengembangkan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai kawasan perdesaan yang mampu tumbuh dan berkembang secara berjenjang menjadi satuan kawasan pengembangan skp) selanjutnya menjadi kawasan transmigrasi. pusat pertumbuhan kawasan dalam konteks ketransmigrasian adalah kawasan perkotaan baru yaituusat pelayanan kawasan transmigrasi adalah adalah kpb yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan transmigrasi. daerah pasca konflik adalah daerah tertentu mana pernah mengalami konflik sosial berdampak luas,daerah bebas konflik adalah suatu daerah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang tidak ada konflik yang terjadi daerah kabupaten kota, provinsi, atau nasional. tata kelola pemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip prinsip profesionalisme. data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri ciri khusus) adalah kebijakan publik yang dirumuskan berdasarkan ilmu pengetahuan. pelatihan masyarakatasyarakat yang selanjutnya disingkat k l d m termasuk badan usaha adalah pengguna dan penerima manfaat luaran yang dihasilkan dari bisnis proses level lo). bab profil kementerian nama organisasi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang selanjutnya disebut kemenkes. visisasaran strategis pembangunan nasional nawa cita)kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam hal ini mempunyai mandat untuk turut mewujudkan cita ke dari nawa . tugasdesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a.bisnis proses inti terdiri atas: proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, proses pembangunan daerah tertinggal, proses pengembangan daerah tertentu, proses pembangunan kawasan perdesaan, proses penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, dan proses pengembangan kawasan transmigrasi. bisnis proses pendukung terdiri atas: proses inquiry, kebijakan berbasis pengetahuan, serta pendidikan dan pelatihan, dan proses penatakelolaan pemerintahan yang baik. deskripsi bisnis proses inti level lo) proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa meliputproses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diawali dengan menginventarisasi jumlah dan sebaran seluruh desa (panah yang telah memiliki ketetapan sebagai desa definitif. kemudian setiap desa dalam proses ini diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut: jumlah penduduk, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung, batas wilayah desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pelayanan publik, dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa. untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam membangun desa dilaksanakan pelatihan masyarakat (panah dengan substansi sesuai kebutuhan desa (panah dan hasil inquiry (panah mengingat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bersifat multidimensional dan multispektral maka untuk mewujudkan desa mandiri (panah melalui pendekatan desa membangun dan membangun desa dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (panah hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, setiap desa diklasifikasikan menurut tipologi desa berdasarkan tingkat kemandirian desa. keluaran dari proses tersebut adalah bahwa setiap desa diketahui tingkat kemandirian desa. dengan diketahuinya tingkat kemandirian setiap desa tersebut, digunakan sebagai dasar untuk melakukan intervensi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan karakter masing masing desa, sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun yang meliputi: kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunkualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. hasil dari proses tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat kemandirian masing masing desa, dari desa tertinggal menjadi menjadi desa berkembang atau desa mandiri dan dari desa berkembang menjadi desa mandiri. selain itu, hasil dari proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa digunakan sebagai masukan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal (panah dan juga untuk mempercepat pengembangan daerah tertentu (panah serta sebagai bahan masukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi pembangunan desa sesuai dengan lingkup kewenangan masing masing (panah keluaran lainnya dari proses tersebut, ditampilkan dalam bentuk data dan informasi tingkat kemandirian desa untuk digunakan dalam proses inquiry (panah penanggung jawab proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah direktur jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dirjen ppm). proses pembangunan daerah tertinggal pembangunan daerah tertinggal daerah tertinggal. daerah tertinggal ditetapkan dengan peraturan presiden berdasarkan usulan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. penetapan daerah tertinggal didasarkan atas kriteria:. dalam proses pembangunan daerah tertinggal dilakukan koordinasi antara satuan kerja yang bertanggungjawab dalam proses dan proses (panah dalam hal penanganan kabupaten tertinggal yang dampaknya dapat mengentaskan desa desa tertinggal kabupaten yang bersangkutan. selanjutnya dalam hal percepatan pembangunan daerah tertinggal 'yang lingkupnya merupakan kewenangan sektor lain dilakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat (panah masukan lain yang digunakan dalam proses koordinasi percepatan tersebut adalah data, informasi, dan pengetahuan hasil inquiry berupa desa desa yang memiliki kategori desa tertinggal, danserta masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat (panah untuk membangun kabupaten tertinggal menjadi daerah maju (panah diperlukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat (panah dengan berubahnya kabupaten tertinggal menjadi daerah maju, yang sekaligus pula mengentaskan desa desa tertinggal untuk mendorong munculnya pusat pusat pertumbuhan kawasan (panah serta mendorong berkembangnya ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa kota (panah hasil dari proses pembangunan daerah tertinggal digunakan juga sebagai pemutakhiran masukan dalam proses inquiry daerah pinggiran indonesia (panah penanggung jawab proses pembangunan daerah tertinggal adalah direktur jenderal pembangunan daerah tertinggal dirjen pdt). proses pengembangan daerah tertentu daerah tertentu merupakan daerah yang memiliki karakteristik tertentu yang dikelompokkan berdasarkan letak geografis dan kondisi kejadian tertentu. daerah tertentu berdasarkan geografis yaitu kawasan perbatasan serta pulau kecil dan terluar. kelompok berikutnya didasarkan atas kondisi yang diakibatkan oleh kejadian tertentu yang menimbulkan kerawanan dalam aspek pangan, sosial, dan bencana alam. pengembangan daerah tertentu, seperti halnya pembangunan daerah tertinggal,. secara internal kementerian, dalam proses pengembangan daerah tertentu dilakukan koordinasi antara satuan kerja yang bertanggung jawab dalam proses dan proses iii (panah dalam hal penanganan desa desa daerah tertinggal dengan karakteristik tertentu. sedangkan secara eksternal, pengembangan kawasan perbatasan berkoordinasi dengan k l yang menangani urusan perbatasan, dan untuk wilayah pulau kecil dan terluar berkoordinasi dengan k l yang menangani urusan kelautan dan perhubungan (panah sedangkan dalam proses pengembangan daerah tertentu yang berbasis kondisi (panah penanganan daerah rawan pangan berkoordinasi dengan k l yang menangani urusan pangan, untuk daerah rawan bencana berkoordinasi dengan k l yang menangani urusan bencana dan untuk daerah pasca konflik berkoordinasi dengan k l yang menangani urusan bidang pemerintahan dalam negeri (panah masukan yang digunakan dalam proses pengembangan daerah tertentu daerah perbatasan bersumber dari k l yang menangani urusan perbatasan. demikian pula untuk peningkatan konektivitas wilayah antar pulau kecil dan terluar bersumber dari k l yang menangani urusan kelautan dan perhubungan (panah sedangkan untuk daerah dengan kondisi tertentu, bersumber dari k l yang menangani urusan pangan untuk daerah rawan pangan, k l yang menangani urusan bencana untuk desa desa daerah rawan bencana, dan k l yang menangani urusan sosial untuk desa desa daerah pasca konflik (panah masukan lainnya berupa data, informasi, dan pengetahuan hasil inquiry (panah dengan demikian, pengembangan daerah tertentu sangat bergantung pada kualitas koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan daerah tangguh bencana, mandiri pangan, dan bebas konflik, serta turut mempercepat perwujudan pusat pusat pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan dan wilayah pulau pulau kecil dan terluar. hasil dari proses pengembangan daerah tertentu digunakan untuk koordinasi pemutakhiran data, informasi, dan pengetahuan dalam proses inquiry lokasi prioritas (panah selain itu, data dan informasi diatas digunakan juga sebagai bahan koordinasi dengan k l d m (panah bagi pengembangan daerah rawan bencana, rawan pangan, dan rawan konflik (panah menjadi daerah tangguh bencana, mandiri pangan, dan bebas konflik dan berkembangnya daerah perbatasan serta pulau kecil dan terluar serta terwujudnya pusat pusat pertumbuhan ekonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan dan konektivitas antar pulau diwilayah pulau pulau kecil dan terluar (panah berkembangnya desa desa tersebut merupakan salah satu indikasi terwujudnya desa desa mandiri (panah yang konfigurasinya didominasi oleh desa mandiri sebagai modal untuk mewujudkan daerah maju (panah penanggung jawab proses percepatan pengembangan daerah tertentu adalah direktur jenderal pengembangan daerah tertentu dirjen tu). prosesmemanfaatkan data dan informasi hasil inquiry berupa desa desa yang memiliki potensi untuk diintegrasikan, baik dari aspek pola ruang maupun struktur ruang, dalamdalam pembangunan kawasan perdesaan perlu dilakukan peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan masyarakat dengan standar kompetensi desa membangun (panah substansi pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan desa (panah dan hasil inquiry (panah dalam hal terdapat kawasan kawasan perdesaan yang belum didayagunakan melalui pembangunan sektoral termasuk transmigrasi, kawasan kawasan tersebut dikembangkan secara utuh dalam bisnis proses pembangunan kawasan perdesaan. pengembangan kawasan perdesaan secara utuh dilaksanaperdesaan. kawasan kawasan perdesaan tersebut dikembangkan secara terstruktur dengan hirarki yang membentuk pusat pertumbuhan kawasan, serta memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat pusat pelayanan atasnya. hasil proses pembangunan kawasan perdesaan digunakan sebagai dasar bagi proses penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi (panah sebaliknya apabila pembangunan kawasan perdesaan belum terbentuk, maka pengembangan penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi menjadi bahan masukan kebijakan dalam pembangunan kawasan perdesaan (panah disamping itu proses pembangunan kawasan juga menjadi dasar bagi sektor lain yang memiliki kewenangan dalam pembangunan bersama kewilayahan (seperti agropolitan, megapolitan, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan wisata) melalui mekanisme koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat (panah bersamaan dengan itu, pembangunan bersama kewilayahan tersebut secara langsung dapat memunculkan pusat pertumbuhan kawasan (panah yang juga dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan desa kota (panah dalam bisnis proses ini, pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya percepatan pembangunan desa menuju desa mandiri (panah selain itu, desa desa mandiri yang tumbuh dan berkembang karena pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu modal terwujudnya daerah maju (panah pusat pertumbuhan kawasan (panah menuju pada pembentukan satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa kota (panah penanggung jawab proses pembangunan kawasan perdesaan adalah direktur jenderal pembangunan kawasan perdesaan dirjen pkp). proses penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, yang meliputi bidang perencanamerupakan bagian dari proses penyelenggaraan transmigrasi.enyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi memanfaatkan hasil inquiry (panah berupa desa desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi permukiman transmigrasi berbasis kawasan, baik berupa satuan permukiman pagar, satuan permukiman penempatan, ataupun satuan permukiman baru, termasuk dalamnya penyediaan tanah. satuan satuan permukiman yang dibangun tersebut merupakan dasar bagi penataan persebaran penduduk sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. dalam bisnis proses ini mencakup pula upaya upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan melalui pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi calon transmigran (panah selanjutnya hasil dari penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi berupa satuan satuan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, dan layak berkembang sesuai dengan struktur dan pola ruang kawasan transmigrasi, serta persebaran penduduk yang tertata sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. hasil ini selanjutnya digunakan dan dikembangkan untuk pengembangan kawasan transmigrasi (panah rencana penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi merujuk pada pembangunan kawasan perdesaan (panah jika pembangunan kawasan perdesaan belum terbentuk, maka hasil pengembangan kawasan transmigrasi menjadi bahan masukan kebijakan dalam pembangunan kawasan perdesaan (panah penanggung jawab proses penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi adalah direktur jenderal penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi dirjen pkp2 trans). proses pengembangan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk mempercepat keterkaitan fungsional intra kawasan dan antar kawasan transmigrasi tersebut sesuai dengan rencana pengembangan kawasan transmigrasi yang dihasilkan dari penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi. pengembangan kawasan transmigrasi mencakuptransmigrasi. pengembangan kawasan transmigrasi merupakan proses lanjutan dari penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi (panah yang diperkaya dengan hasil inquiry (panah dalam hal percepatan keterkaitan fungsional intra kawasan dan antar kawasan serta optimalisasi pemanfaatan ruang secara konsisten. dalam proses pengembangan kawasan transmigrasi dibutuhkan masyarakat yang kompeten sebagai hasil dari proses pelatihan masyarakat (panah pelatihan tersebut didasarkan atas usulan dari proses pengembangan kawasan transmigrasi (panah pengembangan kawasan transmigrasi merupakan perpaduan pembangunan satuan satuan permukiman sp sp) dalam struktur satuan kawasan pengembangan skp) yang dalamnya terdapat pusat skp desa utama sebagai pusat pelayanan lingkungan transmigrasi plt). semua tersebut diupayakan menjadi desa mandiri atau mempercepat desa induk menjadi desa mandiri (panah keterkaitan antar skp merupakan basis bagi tumbuh dan berkembangnya kawasan perdesaan yang selanjutnya terintegrasi dengan kawasan perkotaan baru kpb) sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi ppt) dalam struktur kawasan transmigrasi (panah dalam perkembangan selanjutnya, kpb yang terbentuk sebagai ppt diarahkan menjadi embrio kawasan perkotaan yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat pusat pelayanan atasnya, sebagai suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah (panah penanggung jawab proses pengembangan kawasan transmigrasi adalah direktur jenderal pengembangan kawasan transmigrasi dirjen trans). deskripsi bisnis proses pendukung level lo) proses inquiry, kebijakan berbasis pengetahuan, serta pendidikan dan pelatihan. proses inquiry, kebijakan berbasis pengetahuan, serta pendidikan dan pelatihan merupakan fungsi pendukung dari bisnis proses inti kemenkes yang dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi. basis data dalam proses inquiry berasal dari hasil pengklasifikasian desa (panah rencana pembangunan nasional dalam rangka pengembangan wilayah, rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan rencana percepatan pengembangan daerah tertentu hasil inquiry berupa data dan informasi kebijakan tentang desa secara individual untuk percepatan pembangunan desa (panah dan desa desa dalam konteks kawasan perdesaan sebagai dasar untuk pembangunan kawasan perdesaan (panah penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi (panah serta pengembangan kawasan transmigrasi (panah hasil inquiry juga dimanfaatkan untuk kepentingan percepatan pembangunan daerah tertinggal (panah dan percepatan pengembangan daerah tertentu melalui pendekatan pembangunan kawasan perdesaan (panah dalam mengelola data dan informasi, masukan secara internal diperoleh dari seluruh bisnis proses inti serta secara eksternal dari k l d m (panah keluaran yang dihasilkan mencakup data dan informasi yang tersajikan sesuai dengan kebutuhan seluruh bisnis proses inti, serta sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan e government dalam rangka mendukung proses penatakelolaan pemerintahan yang baik (panah dalam hal peningkatan kapasitas aparatur kementerian, masukan yang digunakan berasal dari hasil proses penatakelolaan pemerintahan yang baik bidang kepegawaian (panah proses tersebut juga memperoleh masukan dari hasil koordinasi dengan k l dalam hal akreditasi penyelenggara dan pendelegasian akreditasi (panah proses dalam peningkatan kapasitas aparatur kementerian ini berupa pendidikan dan pelatihan yang keluarannya berupa aparatur yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatannya (panah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi dilaksanakan pelatihan berbasis kompetensi, berdasarkan permintaan unit teknis terkait (panah dan selain itu, pelatihan berbasis kompetensi tersebut mendapat masukan dari k l d m (panah keluarannya diperuntukkan bagi masing masing unit teknis sebagaimana tergambar pada (panah dan penanggung jawab proses inquiry, kebijakan berbasis pengetahuan, serta pendidikan dan pelatihan adalah kepala badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi ka. balilatfo). proses penatakelolaan pemerintahan yang baik penatakelolaan pemerintahan yang baik dimaksudkan agar kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalamapat berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. adapun fungsi proses penatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi: koordinasi kegiatan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam hal penyusunan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik kekayaan negara dan layanan pengadaan barang jasa, sertadan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkungan kementerian. penatakelolaan pemerintahan yang baik diawali dengan proses perencanaan pemrograman penganggaran yang matang, diikuti dengan pelaksanaan yang baik dan benar, serta pengendalian dan pengawasan yang ketat sehingga kinerja pelaksanaan kebijakan terukur dan akuntabel. penanggung jawab proses penatakelolaan pemerintahan yang baik bidang koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi adalah sekretaris jenderal sekjen), dan bidang pengawasan internal adalah inspektur jenderal irjen). keseluruhan bisnis proses lo) kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi menghasilkan satu kesatuan sistem ekonomi wilayah yang memiliki keterkaitan fungsional desa kota dan menjadi gambaran pembanding kondisi desa desa sebelum dan sesudah ditangani (panah ko'a) oo0venonanen ono ramen nana ana aaa tai kep! senang una tai pra s1. eng voli tia tan bana soo. ana rea dny kain spa peran ocean dhabi adi hii staf data pia ehrad this iii bisri pai juga a33 dettadadi bhi iii mal bab iii penutup kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai salah satu bagian dari kabinet kerja jokowi mempunyai mandat untuk mewujudkan cita ke daribangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. pembangunan dari pinggiran harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan kemitraan (partnership). model ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan wilayah pinggiran nasional dengan prioritas kawasan timur indonesia kti) dan kawasan kawasan masing masing wilayah yang masih menyandang status tertinggal. daerah daerah dan desa pinggiran tersebut diperlakukan sebagai obyek pembangunan dengan prinsip desa membangun dan membangun desa , yang terintegrasi dalam suatu fungsi kawasan perdesaan dan terkait dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. pemahaman kepada daerah pinggiran tersebut sebagai wujud paradigma pembangunan people follow jobs yang tidak didikotomikan dengan paradigma pembangunan yang berorientasi pada job follows people, sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah nasional dan regional. untuk itu, bisnis proses kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi lo) menjadi pedoman tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja jabatan pimpinan tinggi lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dalam mewujudkan nawakerja menteri guna mencapai visi dan misi kabinet kerja jokowi yang terkait dengan lingkup kewenangan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. disadari bahwa bisnis proses merupakan suatu sistem yang bersifat agak tertutup, tetapi pengaruh dari k l d m masih cukup kuat terutama dalam politik anggaran. selanjutnya bisnis proses ini harus dijabarkan lebih rinci dalam bisnis proses li, lo , dan l3. menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia,anskb iiilimpahan sebagian urusan pemerintahan bidangtugaskan kepada pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bersifat urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dancc.nyelenggarask::ppk) dan pejabat penandatangan surat perintah membayar ppm), dan menyampaikan hasil penetapan kepadapabila adakota untuk melaksanakan kebijaksuai tugas pembantuan. gubernur atau bupati walikota bertanggungkota sebagaimana dimaksud pada menyampaikan usulkota tidak diperkenankan mengusulkan perubahgubernur atausekretaris jenderal melakukan pembinaan administrasi keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilaksanakan oleh direktorat jenderal dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati walikotaaksanakan oleh skpd provinsi. gubernurprovinsi kabupaten kota. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dandekonsentrasi dviii serah terima barang semua barang yangprovinsi kabupaten kota. skpd yang melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berkewajiban melakukan ketatausahaan barang milik negara sesuai ketentuan dengpaling lambat (enam) bulankepaladan kabupaten kotadmengenai ketatausahaan bmn. bab penarikan kembali pelimpahan dan penghentian penugasan bagian kesatu dekonsentrasi menteri dapat menariksebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi, jika: menteri mengubah kebijakan, gubernur. penarikandekonsentrasi. bagian kesatu tugas pembantuan menteri dapat menghentikpemerintah kabupaten kota dalam rangka tugas pembantuan, jika: menteri mengubah kebijakan, bupati walikotanebupati walikota mengusulkan untuk dihentikanbupati walikota. penghentidana dekonsentrasi dan tugas pembantudandana dekonsentrasi dan tugas pembantupenerima dekonsentrasi direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun anggaran satuan kerja provinsi penerima dekonsentrasi provinsi jawa barat provinsi jawa tengah provinsi d.i. yogyakarta provinsi jawa timurbali provinsi nusa tenggara barat provinsi nusa tenggara timur provinsi papua provinsi bengkulu provinsi maluku utara provinsi banten provinsi bangka belitung provinsi gorontalolampung provinsi kalimantan barat provinsi kalimantan tengah (provinsi sulawesi utara (prounsigorontalo provinsi maluku ii.penerima dekonsentrasi direktorat jenderal pembangunan daerah tertinggal tahun anggaran satuan kerja provinsi penerima dekonsentrasi provinsi bengkulu provinsi jawa timur provinsi kalimantan barat iii. jenderal penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi tahun anggaran saran kerja provinsi kabupaten kota . . provinsi dki jakarta. provinsi jawa barat . provinsi jawa tengah provinsi daerah istimewa yogyakarta . .| provinsi jawa timur provinsi aceh .l.| provinsi sumatera barat provinsi sumatera selatan . provinsi lampung provinsi kalimantan barat . provinsi sulawesi tengah. provinsi sulawesi selatan . provinsi sulawesi tenggara provinsi bali . .| provinsi nusa tenggara barat provinsi nusa tenggara timur provinsi papua provinsi maluku utara . provinsi banten provinsi gorontalo provinsi papua barat . provinsi sulawesi barat provinsi kalimantan utara isumaterabarat oo isumateraselatan kabupaten banyuasin ( kalimantan barat . kabupaten sanggau . kabupaten bengkayang kabupaten sintang sulawesi tengah . kabupaten donggala . kabupaten morowali. . kabupaten morowali utara . . kabupaten toli toli kabupaten tojo una una sulawesi selatan sulawesi tenggara kabupaten muna barat . kabupaten kolaka timur. kabupaten konawe (nusa tenggaratimur kabupaten sumba timur ar. kumparan man keo kabupaten bell do00para kabupaten merauke maluku rara . kabupaten halmahera timur. kabupaten halmahera tengah kabupaten kepulauan sula tisoronrato kabupaten gorontalo utara ieapuamarar kabupaten manokwari selatan osisulawesi barat kabupaten mamasa kalmantanutara kabupaten bulungan . iv. penerima dekonsentrasi dan tugas pembantuan direktorat jenderal pengembangan kawasan transmigrasi tahun anggaran eks yan kerja proving kabupaten kota |aceh kabupaten benermeriah kota subulussalam |. |sumaterabarat kamar isumateraselatan ampun kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan sulawesi utara sulawesi tengah sulawesi selatan (sulawesi tenggara matur nusa tenggarabarat (nusa tenggara timur tempur bengkulu provinsi bengkulu kabupaten bengkulu utara kabupaten bengkulu selatan maluku utara provinsi maluku utara kabupaten halmahera timur bangka belitung provinsi bangka belitung gorontalo provinsi gorontalo kabupaten gorontalo kabupaten boalemo . papua barat provinsi papua barat sulawesi barat provinsi sulawesi barat kabupaten mamasa kabupaten mamuju tengah kalimantan utara provinsi kalimantan utara . kabupaten bulukementerianatau pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat tertentumenterikunjungan resmi adalah kunjungan yang dilakukan oleh menteri untuk pertama kalinya atau kunjungan menterimenteri negara yang sama atau dalam rangka menghadiriundang undang keprotokolan adalah ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagaimana diatur undang undang nomor tahun selanjutnya disebut undang undangatau tingkat sosialnya sehingga mendapat perlakuan khusus. bab maksud, tujuan, dan ruang lingkup peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan lingkungan kementerian. pengaturan keprotokolan bertujuan untuk: memberikan penghormatan bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, lingkungan kementerian, memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan aman,lingkungan kementerian, dan cc. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar kelembagaan dan bangsa. ruang lingkup pengaturan peraturan menteri ini, meliputi: tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. penyelenggaraan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh protokol kementerian. penyelenggaraan keprotokolan lingkungan kementerian terdiri atas: biro sumber daya manusia dan umumdilingkungan inspektorat jenderal, dan sekretariat badan untuk keprotokolan lingkungan badan penelitian, pelatihan dan pengembangan dan informasi. keprotokolan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: biro sumber daya manusia dan umum untuk keprotokolan sekretariat jenderal, bagian yang membidangi umum direktorat jenderal untuk keprotokolan unit utama penyelenggaran, bagian yang membidangi umum inspektorat jenderal untuk keprotokolan unit utama penyelenggaran, dan bagian yang membidangi umum badan penelitian, pelatihan dan pengembangan dan informasi untuk keprotokolan badan penelitian, pelatihan dan pengembangan dan informasi. dalam melaksanakan tugasnya, keprotokolan sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan protokol kementerian. bab iii acara kenegaraan dan acara resmirapat, kunjungan kerja, kunjungan tamu, jamuan resmi, dan pemberian ucapan. penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. acara kenegaraan dan acara resmi yang dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden, wajib berkoordinasi dengan kepala protokol negara. dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya acara kenegaraan danlenggaraan acara resmi dilaksanakan oleh petugas keprotokolan yang merupakan bagian dari kementerian. penyelenggaraan acara resmi diselenggarakan kantor atau luar kantor kementerian. bab tata tempat bagian kesatu umum tata tempat untuk pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat perwakilan negara asing, organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturdan pejabat tinggi madya dengan urutan sebagai berikut: sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, kepala badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi, staf ahli staf khusus, pejabat fungsional upasangan yang mendampingi dalam acara resmi, menduduki tempat sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan. dalam hal pejabat pemerintahan yang berperan sebagai pengganti mewakili pejabat maka tata tempatnya tidak diisi oleh yang mengganti yang mewakili. pejabat yang mewakili menempati tempat duduk sesuai dengan jabatannya. bagian kedua tertentu, ditentukan dengan urutan: menteri, pasangan menteri, cc. anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, anggota dewan perwakilan daerah, pasangan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan anggota dewan perwakilan daerah, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, pasangan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh: sg. gubernur, pasangan gubernur, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pasangan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, mantan menteri, il. pasangan mantan menteri wakil menteri: pasangan wakil menteri, pimpinan tinggi madya, pasangan pimpinan tinggi madya bupati walikota, pasangan bupati walikota, pimpinan tinggi pratama, pasangan pimpinan tinggi pratama, direksi badan usaha milik negara, pasangan direksi badan usaha milik negartata tamu negara sebagaimana dimaksud pada dan tata tempat meja jamuan santap malam sebagaimana dimaksud pada peraturan menteri inibab tata upacara bagian kesatu umumdan pelaksanaan upacara sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. dalam hal acara kenegaraan diselenggarakan lingkungan lembaga negara. bagian kedua upacara bendera upacara bendera kementerian meliputi: peringatan hari kebangkitan nasional, peringatan hari lahirnya pancasila, peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan republik indonesia, peringatan hari kesaktian pancasila, peringatan hari sumpah pemuda, peringatan hari pahlawan, peringatan hari bhakti transmigrasi, dan peringatan upacara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. tata upacara bendera dalam acara resmi kementerianhuruf sekurang kurangnya meliputi: pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan, mengheningkan cipta, cc.ainnyadari terbitnya mataharisaat, pengibaran, atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan dinyanyikresmi kementerian disesuaikan menurut jenis upacara. dalam upacara bendera dapat digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian, atau seragam korps pegawai republik indonesia. untuk melaksanakan upacara bendera kementerian diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara. kelengkapan upacalainnya yang ditentukan oleh pemerintah, naskah doa, papan nama unit kerja peserta upacara penerima penghargaan, naskah sambutan, pengeras suara, dan il. perlengkapan lainnya yang dibutuhupacara bukan upacara bendera paragraf umumpengambilan sumpah pegawai negeri sipil pns), pelantikan, cc. serah terima jabatan menteripaling sedikit terdiri atas: menyanyikan dan atau mendengarkan lagu kebangsaanparagraf upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dan pelantikancc. rohaniwan: saksi, cc.naskah berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. tata tempat upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil tercantum dalam lampiranrps pegawai republik indonesia, celana panjang atau rok nama biru, dan peci hitam polos. tata acara upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipilpengambil sumpah. penutup yang terdiri atas: pembacaan doa, pemberian ucapan selamat, dan ramah tamah. ketentuan mengenai upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku secara mutasi mutans bagi pelantikan. bab tata penghormatan pejabat negara, pejabat pemerintahandan atau penghormatan dengan lagu kebangsaaerian penghormatan menggunakan bendera negara dalam acara kenegaraan dandalam hallama dua hari berturut turut bagi menteri, terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan. dalam hal menteridalam hal, dan tokoh masyarakat tertentu dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan. bab vii kunjungan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menteri melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar negeri. menteri dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada didampingi oleh pejabat pemrakarsa. bentuk kunjunganperjalanan transit. pejabat pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada adalah: pejabat setingkat eselon kementerian, dan atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. dalam hal pelaksanaan kunjungan kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pemrakarsa kunjungan kerja bertugas paling sedikit: menyusun rancangan agenda kunjungan, menyusun sambutan menteri, cc. mengusulkan dan mengoordinasikan pejabat pendamping lokasi acara, mengkoordinasikan penyediaan peralatan, dan bahan bahan lainnya, cc. menyiapkan transportasi dan akomodasi menteri dan rombongannya, menyiapkan ruang singgah menteri, menyiapkan bantuan pengawalan menteri, dan menyiapkan jamuan menteri. dalam hal pelaksanaan kunjungan kerja dalamrotokol daerah, penyiapan surat pemberitahuan, penyiapan surat perizinan, seperti penggunaan ruang vip, pengawalan, penyiapan peralatan, bahan bahan lainnya, seperti.dalam hal pelaksanaan kunjungan kerja dilakukan luar negeri, pemrakarsa kunjungan kerjamenyusun sambutan menteri dan ataukerja luarsekretariat negara, penggunaan ruang vip, penyiapan peralatan, bahan bahan lainnya, seperti cinderamata plakat, dan penyiapan transportasi, akomodasi dan jamuan. materi kunjungan kerja luar negeri disiapkan oleh biro perencanaan berkoordinasi dengan unit unit kerja dan instansi terkait. pelaksanaan kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. bab viii penerimaan kunjungan tamu dalam menjalankan tugas dan fungsinya,, permintaan tamu, dan atau atas inisiatif pemerintah yang bersangkutan. kunjungan tamu negaranegara sebagaimana dimaksud pada dapat juga berupa perjalanan transit..dalam adalah: pejabat setingkat eselon kementerian, dan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh menteri. dalam hal penerimaan tamu dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam kelengkapan dan persiapan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. dalam hal kunjungan tamu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan atas undangan menteri, persiapan yang dilakukan paling kurangsekretariat negara terkait penggunaan ruang vip bandara soekarno hatta, koordinasi guna menentukan pejabat penjemput ruang vip bandara,voorijdercindera mata plakat, dan il. kelengkapan lain yang diperlukan. dalam hal kunjungan tamu luar negeri sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan atas inisiatif pemerintah yang bersangkutan, persiapan yang dilakukan paling sedikit: koordinasi dengan perwakilan pemerintah negara asing indonesiadan atau instansi terkait: cc. koordinasi dalam menentukan tempat pertemuan, cindera mata plakat, dan kelengkapan lain yang diperlukan. dalam hal kunjungan perwakilan negara asing dan organisasi internasional, persiapan yang dilakukan paling sedikit: koordinasi dengan kedutaan terkait tentang jadwal dan maksud kunjungan, koordinasi dengan kementerian luar negeri dan unit kerja lain: koordinasi dalam menentukan pejabat pendamping menteri, penyiapan bahan pertemuan, penyediaan ruangan pertemuan, 'cindera mata plakat, dan kelengkapan lain yang diperlukan.sumber daya manusia dan umum dan unit kerja terkait berkoordinasi dengan bagian yang membidangi keprotokolan. bab jamuan resmi untuk menghormati tamu diselenggarakan acara jamuan resmi. jamuan resmi sebagaimana dimaksud pada diperuntukkan bagi: pejabat negara, pejabat pemerintahan, cc. perwakilan negara asing atau organisasi internasional, dan atau tokoh masyarakat tertentu. jamuan resmi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: jamuan sarapan pagi, jamuan makan siang, dan atau jamuan makan malam. jamuan resmi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh biro sumber daya manusia dan umum berkoordinasi dengan bagian yang membidangi keprotokolan dan unit kerja terkait kementerian. persiapan penyelenggaraan jamuan resmi sebagaimana dimaksud pada meliputi: membuat undangan, susunan acara, cc. sambutan menteri, cinderamata plakat, dan kelengkapan lain yang diperlukan. bab petugas protokol dan standar operasional prosedur keprotokolan bagian kesatu petugas keprotokolan persiapan dan pelaksanaan acara resmi kementerian dibantu oleh petugas keprotokolan serta dukungan pelaksanaan keprotokolan dari unit kerja terkait. bagian kedua standar operasional prosedur keprotokolanagian yang membidangi keprotokolan dan ditetapkan dengan keputusan menterisumber daya manusia dan umum. bab xii pendanaan pendanaan penyelenggaraan keprotokolan dibebankan pada anggaran kementerian. pendanbab xii penutup ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman keprotokolan lingkungan tata tata upacara lingkungan kementerian uangmbangunan dan pemberdayaan masyarakat desa unit ditjen pembangunan kawasan perdesaan unit ditjen pembangunan daerah tertinggal unit ditjen pembangunan daerah tertentu unit ditjen direktorat jenderal penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi unit ditjen pengembangan kawasan transmigrasi unit badan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi berita acara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil maa.ooooococoo.ooo. saya, nama l.coooococoooooooo panik at.iioooooocooco. wo.ooo nip nee berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan kekutu san .so.o nomor sk. tanggal . iii keu dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi, masing masing nama la. ennnsenannnanann pang kat .iii.oe.voodoo. nip loco mma nama .oooooco wom menanam kat l.i.ii.iiooooo nip logo woo lx. telah mengambil sumpah pegawai negeri sipil nama o.diooooankenannnnanaa mann pangkat .iii.iiiooooo k## nip cbooo iman pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan nama dengan enam manamanaanan pang kat .i.i.ooooooo.o.o nip lo.ooooooooco woo saya, nama l.oooooooo wcocoooo panik at.o.oooooooooo.cbooo nip ee! berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan . nomor sk. tanggal . .oiieees ke. dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi, masing masing nama loco meno jnananannnaasanan kat l.io.cbooo.o.ooo. nip sancoococi nama see.ocoococane rena enenaanannnanannn pangkat l.voodoo nip lon omenenomnnananatan telah mengambil sumpah pegawai negeri sipil nama aa.cco0veneananntanananaannann pangkat .i.iiooco.oco. nip soo name pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan nama la. selena nasa pangkat .ioiioooooo. co.o.oo. nip laos#oco womomomm"leanooooooooooo saya, nama l.oocoooocoooooo pangkat.o.iooooooo woo woo nip leak, berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan . nomor sk. tanggal . .iio ee. dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi, masing masing nama ac. coca asahan aan kat lo. nip l.o wrd2i mna nama lao cneeenen nana nana panik acc. c2i coco. nip aren sena sense telah mengambil sumpah pegawai negeri sipil nama nanas. cen dan lenan enam sena kat .i.cbooo wo. woo. nip lao. wmmmemnnnnnann pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan nama sn.ododorconankananantanaanaan ana pangkat .iiiiioiooooooo. nip lsay kelima n5ooiooooooo voodoo saya, mama er.coooooococo wco woo panik at.ioioooooooo wo. nip meeeama berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan . nomor sk. tanggal . .io.ooo mo. dengan disaksikan oleh (dua) orang saksi, masing masing nama? l.cbooo womomnmnnnnneenntanannan pangkat l.i.i.i.orioooo.o nip soon nama ara cooooavansnnennnnananaann tenan pangkat loc. oo. nip loncat anna telah mengambil sumpah pegawai negeri sipil nama aa. mma pangkat l.ooo.ooo woo. mip low mm. pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan nama aac.ooooconvanananana kat .i.iiooooco w.coor. nip loco nanatata tempat upacara pengambilan sumpah pegawai negeri sipil kementerian ke!tata tempat upacara persemayaman jenazah lingkungan kementerian eo.tata tempat upacara pemakaman jenazah lingkungan kementeriandesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasipala satuan kerja adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran sebagai kuasaatasan kepala satuan kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya pada unit organisasi lini kementerian yang menjadi atasan kuasa pengguna anggaralakukan berdasarkan informasi dan pelaporan kerugian negardengan cara: penerbitan skt, penerbitan skp2ks, dan cc. pembentukan majelisoleh pejabat penyelesaian kerugian negara dan tkdan pelaporan terjadinya kerugian negaradan pelaporan sebagaimana dimaksud pada verifikasi terhadap informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada paling sedikittidak melaksanakan kewajiban verifikasi sebagaimana dimaksud dalam dikenaiyang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain kementerian dengan melaksanakan tuntutan ganti kerugian. tanggung jawabtanggung jawabatasan kepala satuan kerj menteri selaku ppen sebagaimana dimaksud pada berasal dari: pejabat pimpinan tinggi pada unit organisasi lingkungan kementerian, pejabat administrasi yang membidangi keuangan pada unit kerja lini organisasi lingkungan kementerian, pejabat administrasi yang membidangi hukum pada unit kerja lini organisasi lingkungan kementerian: dan pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang membidangi pengawasan pada unit kerja lini organisasi lingkungan kementerian. selain berasal dari unsur unit kerja sebagaimana dimaksud pada tkn dapat melibatkan kementerian lembaga lainnya.padasebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan menteri selaku ppenbertugasmerupakan instansi pemerintah swasta yang memiliki kompetensi: surat pengantar sesuai dengan formulir dan b.a.menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan formulir atau b..b.paling banyak (dua puluh keseratus)banyak (lima keseratus) tiap bulan sampai lunasyangd.kerjakementerian yang memiliki tugas fungsi bidang: pengawasan internal, keuangan, hukum, dan kepegawaian. kementerian. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam majelis melakukan sidang. dalam melaksanad.anb.d...b.memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperoleh.dalam hal pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainb.,dan ataucek traveluntukyang dilaksanakan sesuai dengan formulir: a.b.tercantum dalam lampiran yangb.alenderterhitung sejak tanggal laporpada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada menjadlaporan kerugian negaramenteri menetapkan petunjuk teknispaling lambat (satu) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. bab xiv ketentuan peralihan pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, tuntutan ganti kerugian negara yang telah ditetapkan dengan skp2kkerja eselon nomor tanggal) berkenaan dengan surat tugas nomor. tanggalkerja eselon .") temukan adanya tidak temukan adanya "") indikasi kerugian negara keeeamau.kasihlaporan indikasi adanya kerugian negara kepada menteri nomor tanggal lampiran hal laporan adanya indikasi kerugian negara yth. menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasidatutama.). diisi nama organisasilainnomor tanggaldati.'kerja. ) ditemukan adanya indikasi kerugian negaratembusan sekretaris jenderal inspektur jenderal dan atasan kepala kantor satuan kerjayang diduga bertanggung jawab atas uang, surat berharga, dan atau barang dimaksud. xkerja eselon(uang surat berharga, dan atau barang milik negara dan atau uang barang bukan milik negara" ) yang diketahui berdasarkan:. (pengawasan pemeriksaan laporan informasi perhitungan officio" ) nomor. tanggal .anggal kepala satuan kerja atasan kepala satuan kerja ), tembusan: .dan seterusnya.anggal nama anggota tkn) diisi nama organisasi satuan kerja unit utama tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. formulir berita acara pemeriksaan berita acara pemeriksaan pada hari ini. tanggal ., bulan. tahun. yang bertanda tangan bawah ini nama nip pannanaanannannnnn anil jabatan bonkanaanannannanaana aan aan nama nip benaananaanaananann nil jabatan banaaananaanan nana nama nip benaananaanaananann nil jabatan banaaananaanan nanbenaaananaanaanann nil lk. jabatan benaanannnanananananaana nanaoo riw pendidikan kedinasan. riw pekerjaan . w.e.obenomor tanggal lampiran hal hasil pemeriksaan kerugian negara yth. sat.hoon.kerja eselon l. ), dengan ini kami sampaikan hasil pemeriksaan (terlampir) dengan nomor.tanggal. dengan nilai kerugian negara sebesar rp. cl.sebutkan dalam huruf.) yang disebabkan karena .j.( f)desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor .) pilih salah satu:kerja eselon nomor tanggalkerja eselon i(sebutkan dalam huruf) disebabkan karena. dari saudara. nipdiisi nama satuan kerja unit kerja eselonox.o.io nana), nil kcc. menghitung jumlah kekurangan. aanananananaaaan de..x) dari saudara . nip.nanannanananaanaan naa anna nana nana . dan seterusnya. .(hasil pemeriksaan kekurangan uang, surat berharga, dan atau barang bukan disebabkan buor :dr. nil.oe uimenghitung jumlah atas kekurangan. rnnanannananananann grnnanannananananann gnanananananeneeee.pendapat ppen yang menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan tkn nomor benaaaanaanananana anakan tanggal. ") disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum lalai"") saudara. nip.surat pendapat ppen tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan tkn kop surat satuan kerja unit kerja nomor kannnnnnananananaanaaaanaaatanggal.perihal., 4x) pilih salah satupnaanaananananananannnaaaaa tanggal lampiran hal laporan hasil pemeriksaan tim penyelesaian kerugian negara tkntentang.tanggal.perihal.yang disebabkan karena . kerja eselon selaku ppenterian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. diisi nama satuan kerja unit kerja eselon tempat terjadinya kerugian negara banana nil na. pangkat golongan .ii green satuan kerja nakanananananananana nana alamat nakataanananaaaaaanaaaaanaaanan . (salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). di.dalam jangka waktu ee), dengan angsuran tiap bulan sebesar rp. (sebutkan dengan huruf . mengetahui: kepala satuan kerja unit kerja eselon materai cukup panananananaaanaaa naa nama penanggung jawabbannkannanaaannannaa nana aan alamat bonkanaanannannanaaa aan aan nomor ktp donkananannana nenek aan sebagai pengampu yang memperoleh hak ahli waris") selaku pihak penanggung jawab kerugian atas nama nip benaaananaaaaaanan sipil inn pangkat golongan :kas negara kanananananananan pada tanggal. .(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini).ke), dengan angsuran tiap bulan sebesar rp. (sebutkan dengan kerja eselon materai cukup baanananaanana ana nama pengampu yang memperoleh nip. natal. hak ahli waris selaku penanggung jawab kerugian negara)pangkat gol bankkaananaanan gol.) jabatan.ee.oosenenlnnnn fi) satuan kerja.ooo woo whom mn) tempat tinggal.cbooo nana)hlan lain), tagihan piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dahlan lain)),kaaananaaaaaaanan nip nan pangkat golongan . j.j. gol. oo. jabatan pee (minimal pejabat eselon iii satuan kerja.) dengan disaksikan oleh nama nip beanaaananaanaananana sipil pangkat golongan . gol. jabatan benaanananananananaaaan nana satuan kerja denakakatannananan nana aan nama nip beanaaananaanaananana sipil pangkat golongan . gol. jabatan bedaananananananananana nana aan satuan kerja denakakatannananan nansnkerja surat kuasa untuk menjual melelang yang bertanda tangan bawah ini nama nip mnanannananananannan samaran nip nana pangkat golongan .i.seni gol.) jabatan. wee.ocoelennnnnn satuan kerja .c.oco woo woo www) alamat benananananananananananana nana ana dengan ini memberi kuasa kepada nama nip bedakan nana nip naa pangkat golongan .i.keenan gol. oi. jabatan bodakanananananananana nana ana aan satuan kerja kakananananananana nana nana ana aan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasiaterai cukup diisi nama satuan kerja unit kerja eselonkananannanaannaaanaaananaaa tanggal lampiran hal permohonan jangka waktu pengembalian kerugian negaraperihal laporan hasil pemeriksaan., yang menyatakan bahwa saya: nama nip bedakan nana nip naa pangkat golongan osn gol. jabatan bodakanananananananana nana ana aan satuan kerja kakananananananana nana nana ana adesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor. tentang peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasformulir penetapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara kop surat kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor bkananananananaananananaaan tanggal lampiran penaaaanannanananaaanaaaan hal penetapan perubahan jangka waktu pengembalian kerugian negara yth. sdr i. wu. pihak yang mengajukan permohonan) sehubungan dengan surat saudara nomor. tanggal.keeemeea sekretaris jenderaletim kop surat satuan kerja unit kerja nomor pnakananananannanananaaanaaa tanggal"kerja eselon diisi nama satuan kerja unit utama tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. )benaaaaanananaananananaaaan tanggal )hukum lalai") dari saudara. nip. jabatanjangka waktukasih demikian kami laporkan, atas perhatian bapak ibu diucapkan terimapilih salah satukerja nomor tanggal melanggar hukum kelalaianpenaterasaaeebnananananananaanankerja eselon kepala satuan kerja nomor.cocok. tentang pembebanan penggantian kerugian sementara kepada saudara beanaanannanaaaaaanan pegawai pada dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kepala unit kerja eselon i ,dinyatakan. . saudara. pegawai pada ., terbukti bertanggung.pegawai pensiunan ) pada (satuan kerja unit kerja eselon i ), telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah rp.kerja eselon i1 kepala satuan kerja tentang pembebanan penggantian kerugian sementara kepada saudara pegawai. pegawai pensiunan pada. kesatu membebankan penggantian kerugian kepada saudara.pegawai pensiunan" ) pada (satuan kerja unit kerja eselon ti). sebesar rp., (.sebutkan dalam huruf kedua memerintahkan kepada saudara. pegawai pensiunan") pada (satuan kerja unit kerja eselon paha. mengganti kerugian negara sebesar ee. l kerja eselon kepala satuan kerja ini ditetapkan. ketiga daftar harta kekayaan dari saudara pegawai pensiunan") pada (satuan kerja unit kerja eselon i kerja eselon kepala satuan kerja ini, saudara. pegawai pensiunan")ensiunan")kerja eselon selaku ppen, pimpinan eselon kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi bersangkutan, kepala biro keuangan dan bmn, sekretariat jenderal, bee ian seterusnya., dan saudara. pegawai pensiunan pada. untuk dilaksanakan dan diindahkan ditetapkan di. tanggal . jj. menteri kepala unit kerja eselon kepala satuan kerja pilih salah satu. #) diisinamasatuan kerja unit kerja eselon dari satuan kerja tempat terjadinya kerugian negaranama nip bdakanananaaananananann ship tenant pangkat gol. bknatanaaananaanaanaan gol leni linn. jabatan bdakananananananannaaaaaaa aan satuan kerja kaananananana nana nana aan aan alamat rumah bdakananananananannaaaaaaa aan kepala satuan kerja atasan kepala satuan kerja diisi nama satuan kerja unit eselon tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. 4x) pilih salah satu. formulir suratanne tanggalkerja eselon kepala satuan kerja bdakanananannaaanan nana nil pangkat golongan .ean gol. jabatan benaananananananananana nanas satuan kerja penannnnnnnnnnaaannaaaaa nph., (.sebutkan dalam huruf.i.enana nana tanggal lampiran hal laporan penerimaan keberatan ) atas skp2kspenerimaan keberatan atas skp2ks, dengan ini kami laporkan hal sebagaiperihal .(terlampir) yang menyatakan bahwa saudara.( pimpinan unit eselon bersangkutan. tahun196pentatanansannan pegawai pada oi. kesatu membebankan penggantian kerugian kepada saudara. jj. pegawai pada.sebesar rp. ll. sebutkan dalam huruf. (.sebutkan dalam huruf. ketiga memerintahkan kepada kepala.( satuan kerja unit kerja eselon i") paling lambat (tiga puluh) hari sejak keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrastanggal . jj. ) diisi satuan kerja unit kerjaop surat kementerian desa, pembangunan daerah . tahun (.sebutkan dalam huruf. .), (sebutkan dalam huruf), bahwa sehubungan dengan huruf telah ditetapkan. tentang em. kepada saudara . pegawai pada.:tentangpada saudara. pegawai ) pada.o.aperaturan pemerintah nomor tahun201 . kesatu membebankan penggantian kerugian kepada saudara. pegawai pada. pada. adalah.cdesa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor.tahun . tentang pembebasan penggantian kerugian negararp., ( .sebutkan dalam huruf bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf negara mengalami kerugian sebesar rp. l.sebutkan dalam huruf bahwa sehubungan dengan huruf saudara pereeleeee pegawai pada., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan kerugian negara sejumlah rp. llomo tr.tanggal. perihal. atas keputusan, makautuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan saudara merek pegawai pada ., atas pembebanan penggantian kerugian sementara nomor. tanggal . tentang. danpeneesakemeen. pegawai padberikan pertimbangan kepada menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigras.dan penghapusannegara kepada saudara ee. pegawai padkepada saudara. pegawai pada. kesatu membebaskan penggantian kerugian negara kepada saudara .pegawai pada. selaku penanggung jawabaminan, pegawai pada. kepada instansi yang mengurus penghapusan atas.pilih salah satu. formulir surat penagihan pn) satuan kerja . kementerian . nomor .ii i9)h. (.) surat penagihan pn) lembar :penaenaananntntanamnnn no) penyetoran piutang pnb kas negara menggunakan kode kode sebagai berikut: alamat bennananannannnnnnn han kementerian pena a19). (asas) negara lembaga harus menyetor kas negara pada bank pos persepsi unit organisasi pen). (onannnannan) sebesar satuan kerja pena a1). (hnnsnsassass1) dengan huruf. jana lokasi enam19). (enoononersesa) kentensanannnan ana aan anna aan sana jenis kewenangan peran). (onananannan) yaitu prnnanannnnaan dina. fungsi pena). (oossnnss5a221) kananaannannnnannannannnananananaaanan sub fungsi peran). (enam) penaanannannnnnanann ana program pra ). (ena) dibayarkan sekaligus dibayarkan secara angsuran kegiatan pera). (onaanannaan) jatuh tempo pembayaran |a. . kali angsuran output tee). (ee neta) tanggal. (beo jenaanaaan jenis belanja penanaman . besar angsuran sun sana |? pena cnn rp.(o002. .) cc. jatuh tempo pembayaran setiap tanggal . perhatian era sennensvens0n0p fee jesswaenewannenasasenasbulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran piutang pnb diangkutbersangkutan formulir surat keterangan tanda lunas skt)surat keterangan lunas (skt) nomor: menteri selaku ppen kepala satuan kerja kepala unit kerja eselon dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar rp.(sebutkan dengan huruf.) atas nama sdr. l., yang berdasarkan surat. nomor. tanggal. " .j. telah dibayar lunas. sehubungan dengan sit .jj.idi) tempat, tanggal. menteri selaku ppen kepala satuan kerja unit kerja eselon.dan seterusnya. dan saudara.. x) sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitan pn. ssxnomor bnnananananananannananaaaaaa tanggal lampiran hal permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n saudara." ), telah melakukan pelunasan piutang ganti kerugian negara sebesar rp. (sebutkan dengan huruf.) yang berdasarkan fat.ooe nomor.oo kenakan tanggal.kenabee.saudara. oomkerja eselon diisi nama satuan kerja unit kerja eselon tempat terjadinya terjadinya kerugian negara. ) isi nama pihak yang merugikan pengampu yang memperoleh hak ahli waris. # ) sebutkan penetapan pengembalian kerugian negara berdasarkan skp2ks, atau skp2k. sebutkan apabila pelunasan penagihan dilakukan dengan penerbitaatas dasar pengurangan tagihan?ketentuan sertatentang.dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat adalah jumlah, kualifikasi, dan susunan jabatan pangkat penggerak swadaya masyarakat yang diperlukan oleh suatu unit kerja bidang pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan tugasgerak swadaya masyarakatghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat digunakan untuk penghitungan kebutuhan: jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pembina, dan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pengguna. jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pembina: pengembangan model pemberdayaan masyarakat, diseminasi pemberdayaan masyarakat, cc. penyusunan pedoman atau standar bidang pemberdayaan masyarakat, melaksanakan kegiatan pengembangan komitmen perubahan,abatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pengguna unit pelaksana teknis pusat selain kementerian dan instansi pengguna instansi daerah mempunyai tugas: diseminasi pemberdayaan masyarakat, penyusunan pedoman atau standar bidang pemberdayaan masyarakat, cc.enjang jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pembina dan instansi pengguna instansi pemerintah pusat selain kementerianpenggerak swadaya masyarakat ahli madya, dan penggerak swadaya masyarakat ahli utama. jenjang jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat unit pelaksana teknis pusat pada instansi pembina dan instansi pengguna, serta instansi pada pemerintah daerah. ketentuan mengenai pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadayautuhan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dilakukan untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis bidangirinci setiap (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhansecara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penghitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dilakukan berdasarkan: beban kerja, dan standar kemampuan rata rata penyelesaian kegiatan.ilakukan melalui tahapan: mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan berdasarkan standar kemampuan rata rata pada setiap kegiatan fungsi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, dan menghitung kebutuhan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat berdasarkan panjangnya sesuai dengan tugas jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. ketentuan mengenaipedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, bahwa setiap instansi pemerintahan harus melakukan penataan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan penempatan aparatur sipil negaramanajemen pegawai negeri sipil menyatakan bahwa jabatan fungsional, yakniyang selanjutnya disingkat pns diangkat dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang ditetapkan. dalam kaitannya dengan jumlah kebutuhan pegawai, sesuai dengan ketentuanwajib menyusun kebutuhan jenis dan jumlah pns berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam hal ini yaitu menghitung formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakasebagai instansi pembina jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, juga memiliki kewajiban menyusun pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. penggerak swadaya masyarakat mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui menggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. target kinerja jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yakni tumbuh dan berkembangnya kemandirian masyarakat perdesaan melalui agen perubahan tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dan meningkatkan status desa menjadi desa mandiri yang berkelanjutan. tujuan tujuan pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ini yaitu: menyediakan tata cara penghitungan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakatmenyediakan tata cara pengusulan dan penetapan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat. ruang lingkup ruang lingkup pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ini meliputi: pendahuluan, penyusunan formasi, penetapan formasi, dan penutup. bab penyusunan formasi kedudukan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat kedudukan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pemerintah pusat jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pemerintah pusat berkedudukan pada unit kerja yang menangani pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, unit kerja eselon lingkungan kementerian, dan kementerian lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas bidang pemberdayaan masyarakat. kedudukan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pemerintah daerah kedudukan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada instansi pemerintahemberdayaan masyarakat. jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli utama hanya berkedudukan instansi pemerintah pusat.instansi pemerintah dengan rincian tugas jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada masing masing satuan organisasi instansi pemerintah disusun berdasarkan analisis jabatan dengan menghitung beban kerja organisasi, pengangkatan pns dalam jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat berdasarkan formasi jabatan yang tersedia, dan lowongan formasi jabatan terjadi apabila terdapat: pembentukan unit kerja baru, formasi jabatan belum terisi, penggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakat,, berdasarkan pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang telah disusunenggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakat telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel (satu). tabel nilai standar kemampuan rata rata skr) kegiatan penggerak swadaya masyarakat pengembangan model pemberdayaan masyarakat diseminasi pemberdayaannilai persentase kontribusi setiap jenjang penggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakat menurut jenjang telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel (dua). tabel nilai persentase kontribusi penggerak swadaya masyarakat menurut jenjang kontribusi menurut jenjang jabatan tugas penggerak swadaya penggerak swadaya masyarakat pengembangan model 13x, 13x, pemberdayaan masyarakat17x, pengembangan kapasitas kontribusi menurut jenjang jabatan tugas penggerak swadaya penggerak swadaya masyarakat (enggerak swadaya masyarakat pada tahun xt(tiga). tabel penentuan volume hasil kerja tugas volume hasil volume proyeksi prosesi penggerak kerja dalam volume tahun volume swadaya (satu) tahun iberialani tahun x49 dst masyarakatkx (x (k1) #x# (x41) dan seterusnya menghitung formasi kebutuhan penggerak swadaya masyarakat per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan penggerak swadaya masyarakat dari masing masing sasaran kegiatan keluaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut. jumlah persentase kontribusi volume beban kerja (v) kebutuhan standar kemampuan rata rata skr) psm keterangan: penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang jabatan penggerak swadaya masyarakat persentase kontribusi setiap jenjang penggerak swadaya masyarakat, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang penggerak swadaya masyarakat pada suatu sasaran kegiatan keluaran. nilai persentase kontribusi setiap jenjang penggerak swadaya masyarakat dapat dilihat pada tabel (satu). skr standar kemampuan rata rata, menggambarkan kemampuan rata rata penggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakat tersebut (pembulatan bawah). bab iii penetapan formasienggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakat kementerian meminta rekomendasi kepada instansi pembina,enggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakatenggerak swadaya masyarakat.kementerenggerak swadaya masyarakat,cenggerak swadaya masyarakat ahli madya contoh penghitungan formasi pada unit kerja yang menanganiangani pelatihan masyarakat, terdapat (tiga) sasaran kegiatan (output) yang rutin dilaksanakan sebagaimana berikut: penyusunan modul dengan jumlah output: tahun sebanyak (tiga) modul, tahun sebanyak (tiga) modul, dan tahun sebanyak (dua) modul. penyusunan standar panduan terkait pemberdayaan masyarakat dengan jumlah kegiatan sebanyak: tahun sebanyak (tujuh) standar panduan, tahun sebanyak (enam) standar panduan, dan tahun sebanyak (tiga) standar panduan. melaksanakan diseminasi terkait modul standar dengan jumlah kegiatan sebanyak: tahun sebanyak (sepuluh) kegiatan, tahun sebanyak (sembilan) kegiatan, dan tahun sebanyak (lima) kegiatan. selanjutnya dilakukan penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli madya yang dibutuhkan oleh unit kerja yang menangani pelatihan masyarakat tahun sebagaimana berikut: menentukan volume hasil kerja tahun volume hasil volume proyeksi tugas penggerak kerja dalam tahun volume swadaya masyarakat (satu) tahun tahun (berjalan) menyusun panduan (dibulatkan pelatihan (modul) nag menjadi penyusunan perlman standar di| (dibulatkan bidang pemberdayaan ang menjadi masyarakat melaksanakan diseminasi pemberdayaan masyarakat penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli madya formulir penghitungan formasi untuk kebutuhan psm nama jabatan psm madya unit kerja lokus) unit kerja yang menangani pelatihan masyarakat ikhtisar jabatan fokus) menyusun modul, pedoman standar bidang pemberdayaan masyarakat, dan diseminasi pemberdayaan masyarakat jumlah target persentase target (kebutuhan psm kontribusi dalam sasaran kegiatan (output) skr setiap jenjang saru) .'g tahun program penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta informasi menyusun panduan pelatihan penyusunan pedoman standar melaksanakan diseminasi ojemotmammman total formasiadystandar kemampuan rata rata skr) ahli madya menyusun panduan pelatihan modul ,67x3 penyusunan pedoman standar ,28x5 melaksanakan diseminasi ,71x8 jumlah kebutuhan psm ahli madya sesuai dengan ketentuan penghitungan formasi bab huruf .b., bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai angka belakang koma sama dengan atau kurang dari maka angka tersebut dilakukan pembulatan bawah, sehingga unit yang menangani pelatihan masyarakat membutuhkan satu formasi jabatan untuk penggerak swadaya masyarakat ahli madya. contoh penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda contoh penghitungan formasi pada unit kerja yang menyelenggarakanyelenggarakan pelatihan masyarakat, diketahui bahwa terdapat dua sasaran kegiatan (output) yang rutin dilaksanakan sebagaimana berikut: pelatihan masyarakat dengan jumlah output sebanyak pelatihan tahun pelatihan tahun dan pelatihan tahun dan pendampingan masyarakat dengan jumlah kegiatan sebanyak kegiatan tahun selanjutnya dilakukan penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda yang dibutuhkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan pelatihan masyarakat tahun sebagai berikut: menentukan volume hasil kerja tahun tugas penggerak kerja dalam tahun volume swadaya masyarakat (satu) tahun tahun (berjalan) (dibuka pelatihan masyarakat akan ena masyarat | kegiatan pendampingan masyarakat baru dilaksanakan pada tahun sehingga proyeksi volume pada tahun tidak menggunakan rumus rata rata pada tiga tahun sebelumnya, melainkan diasumsikan sama dengan tahun penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda formulir penghitungan formasi untuk kebutuhan psm nama jabatan psm muda unit kerja lokus) unit kerja yang menyelenggarakan pelatihan masyarakat ikhtisar jabatan fokus) pelatihan dan pendampingan jumlah persentase target kontribusi output sasaran kegiatan (output) skr setiap jenjang dalam (satu) tahun d&ge tahun program pem jenar non makna mic koni total formasi doaud. standar kemampuan rata rata skr) ahli muda pelatihan masyarakat ,70x63 pendampingan masyarakat ,53x10 tu jumlah kebutuhan psm ahli muda sesuai dengan ketentuan penghitungan formasi bab huruf .a, bahwa apabila berdasarkan penghitungan memperoleh nilai angka belakang koma sama dengan atau lebih besar dari maka angka tersebut dilakukan pembulatan atas, sehingga unit kerja yang menyelenggarakan pelatihan masyarakat membutuhkan formasi jabatan untuk jenjang penggerak swadaya masyarakat ahli muda sebanyak orang. definisi tugas penggerak swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penggerak swadaya masyarakat tentu perlu persamaan persepsi dalam menginterpretasikan kegiatan penggerak swadaya masyarakat, oleh karena itu dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut: tabel jenis kegiatan dalam lingkup pemberdayaan masyarakat dan penjelasannya nama kegiatan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan model mengembangan mode pemberdayaan masyarakat yang sudah ada, melalui hasil pemberdayaan analisis mendalam agar mampu masyarakat menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi terkini. diseminasi kegiatan menyampaikan informasi yang pemberdayaan berkaitan dengan program dan kebijakan masyarakat pemberdayaan masyarakat. penyusunan kegiatan yang menghasilkan dokumen pedoman standar berupa pedoman standar yang berkaitan bidang pemberdayaan dengan pemberdayaan masyarakat. masyarakat ruang lingkup melaksanakan kegiatan pengembangan komitmen perubahan meliputi: membangun relasi sosial masyarakat, mengembangkan solidaritas sosial, cc. mengembangkan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan, melaksanakan kegiatan merancang perupa aan kehidupan masyarakat secara partisipatif, pengembangan komitmen perubahan mengelola risiko perubahan, dan mengelola konflik masyarakat. kontekstual dalam kegiatan dapat berupa kegiatan gotong royong, kerja sama antar lembaga, koordinasi terkait musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan kegiatan lainnya yang terkait melakukan perubahan dan mengelola risiko perubahan. kegiatan penyusunan uraian materi menyusun panduan pelatihan yang disusun berdasarkan pelatihan (modul) kurikulum dan silabus yang terdiri dari pengembangan kapasitas rencana pembelajaran, lembar informasi, masyarakat lembar kerja, lembar evaluasi dan lembar penilaian mandiri. kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui transfer pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam jangka waktu yang telah penyuluhan masyarakat ditetapkan selama s.d. hari sesuai kebutuhan (lebih dominan aspek pengetahuan). kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat melalui transfer pengetahuan, ketrampilan pelatihan masyarakat dan sikap dalam jangka waktu yang telah ditetapkan selama s.d. hari atau lebih (lebih dominan aspek keterampilan). kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang pendampingan telah diperoleh sebelumnya, dalam jangka masyarakat waktu sesuai kebutuhan setelah melalui beberapa proses (lebih dominan aspek sikap). melaksanakan analisis mengidentifikasi potensi desa untuk kebutuhan masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk (training needs analysis) peningkatan kualitas hidup. memfasilitasi kegiatan kegiatan untuk memfasilitasi masyarakat pemantapan kemandirian apa sadar akan kebutuhan untuk masyarakat meningkatkan kemandiriannya dalam mencapai kesejahteraan. bab penutup pedoman penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakatpenggerak swadaya masyarakat untuk penyusunan usulan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam penempatan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat dapat sesuai dengan usulan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan. penghitungan formasi jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat pada pedoman ini disusun dengan menggabungkan beberapa komponen penghitungan, antara lain penghitungan beban kerja berdasarkan angka kredit, dan rencana strategis unit kerjarioritas penggunaan dana desa tahun bahwa sehubungan dengenteri adalah menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesibab iiihidupbersih nakotamerintahkotakota walikota. tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten kota yang utamakota sebagaimana dimaksud atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran daerah dan bersumber dari apbd kabupaten kota. pembentukan satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud dapat ditiadakan jika kabupaten kota yang bersangkutan telah memiliki skpd dengan tugas dan fungsi pembinaan serta fasilitasi kebijakan dan regulasi desaberita negara rerwbii indonesia tahun nomopesisir, mina wisata, maju pelaksanaan maman.dan kebudayaan penambahan bahan mencukupi.mpemasangkalangan pemuda antar desa, maupun desa.tradisi kapasitas untuk warga untuk mengungsikan lumbung padi desa. program dan kegiatan kembali tradisi lumbung ketahanan pangan padi hasil pertanian desa.dan pemukiman pemeliharaan saluran irigasi menjamitaman entitas room wisma pamer produk pamer untuk para amami.desa meningkatnya dengan perusahaan. pengetahuan buruh dari tentang hak hakbazar produk kerajinan mengenalkan produkamamkebutuhan air bersih infrastruktur sar dari sumber mata air. untuk penduduk desa, ana prasarana membangun pengadaan fisiksumber mata air penduduk.posyandu. baru balai posyandu, dan pemeliharaan mendorong sarana dan optimalisasi kegiatan prasarana posyandu. kesehatan masyarakat kesehatan posyandu.1l.pembangunan gedung memenuhi kebutuhan pengembangan paud tk, dasar pendidikan dan pemeliharaan untuk anak sarana dan balita usia dini, prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan .pembangunan sanggar mencukupi kebutuhan belajar untuk anak dan informasi dan remaja. pengetahuan anak dpan, rebana, dll). desa,padikompos pupuk kandang.sumber pengembangan mata air desa untuk sarana prasarana penerangan desa. energi barungrajin desa dalam pemintalan alat tenun hal pengadaan alat tradisionala dan pengetahuan pengurus usaha ekonomi rumahan bum desa atau (home industry)lainnya. ketahanan.pengorganisasian l. masyarakat desa masyarakat sertarofesionalitas pegawai untuk senantiasa menunjukkan hasil kerja yang optimal serta mewujudkan budaya kerja yang berbasis sistem merit lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi pegawai berprestasi lingkungan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, dipandang perlu menetapkan mekanisme penilaian pegawai. pedoman penilaian pegawapegawai berprestasi sebagaimana dimaksud dalam digunakan sebagai acuan dalam melaksanakilaian pegawai berprestasi sistematika bab pendahuluan latar belakang dasar hukum tujuan manfaat pengertian kerangka berpikir bab proses penilaian penilaian tahap pertama penilaian tahap kedua penilaian tahap akhir bab iii penghargaan piagam penghargaan atau bonus kinerja pengembangan kompetensi rekomendasi kenaikan jabatan bab monitoring dan evaluasi monitoring evaluasi bab penutup format formulir bab pendahuluan latar belakang juga mengacu pada program pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) dalam hal penguatan dan penanaman fungsi kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi dpd) dalam mengawal pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dan implementasi undang undang desa desa). dalam rangka menyukseskan visi misi pemerintah program (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam rpm kementerian dpd membuat target target utama jangka pendek yang terangkum dalam sembilan agenda strategis prioritas atau nawakerja, yang mencakup tiga isu strategis yakni kesejahteraan penduduk, pemerataan pembangunan daerah tertinggal, dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia. untuk menyukseskan program unggulan dalam nawa kerja, kementerian dpd sangat membutuhkan pegawai asn yang berkompetensi, berkinerja dan berperilaku yang mencerminkan peran kementerian dpd. peran yang dijalankan kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tersebut dalam menghasilkan pegawai asn yang sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. mulai dari proses perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pengembangan pegawai sampai pensiun pegawai. undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara telah mengamanatkan prinsip merit untuk diterapkan dalam setiap aspek manajemen sumber daya manusia aparatur. artinya, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja harus senantiasa menjadi titik tolak setiap manajemen sdm aparatur. demikian pula dengan pemberian penghargaan kepada pegawai, harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh pegawai. pemberian penghargaan merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pegawai sekaligus cara untuk meningkatkan profesionalitas pegawai. melalui pemberian penghargaan atas prestasi kerja pegawai, diharapkan pegawai kementerian dpd memiliki semangat tinggi untuk senantiasa menunjukkan hasil kerja terbaiknya. penghargaan juga akan membentuk sistem keteladanan kalangan pegawai, sehingga mampu secara perlahan mengubah budaya kerja kementerian dpd menjadi semakin baik. oleh karena itu, dibutuhkan pedoman penilaian pegawai berprestasi yang bertujuan memberikan pedoman dalam penilaian dan penetapan pegawai berprestasi lingkungan kementerian dpd. dasar hukum dasar hukum penyusunan pedoman penilaian pegawai berprestasi sebagai berikut: undang undang republik indonesia nomor tahun tentang aparatur sipil negara. peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang disiplin pegawai negeri sipil.peraturan presiden nomor tahun tentang organisasi kementerian. tujuan tujuan penyusunan pedoman penilaian pegawai berprestasi adalah sebagai berikut: menjadi panduan teknis dalamenjadi dasaranfaat manfaat penyusunan pedoman penilaian pegawai berprestasi adalah sebagai berikut: terselenggaranyangertian beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman penilaian pegawai berprestasi ini adalah sebagai berikut: pegawai berprestasi adalah pegawai yang memiliki kinerja, disiplin, kompetensi, perilaku, dan etos kerja yang baik lingkungan kementerian dpd setelah mengikuti rangkaian penilaian yang ditetapkan. penilaian pegawai berprestasi adalah keseluruhan tahapan untuk menentukan pegawai berprestasi dari seluruh pegawai lingkungan kementerian dpd yang termasuk dalam kategori penilaian. kategori adalah kelompok pegawai tertentu yang akan dinilai dalam penilaian pegawai berprestasi. penilai adalah seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan dalam melakukan penilaian terhadap kandidat pegawai berprestasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. aspek penilaian adalah bagian atau kriteria yang dinilai dalam pemilihan kandidat pegawai berprestasi. pemeringkatan adalah proses menyusun urutan atau peringkat berdasarkan hasil penilaian. nilai dasar kementerian dpd adalah akuntabilitas, profesionalitas, integritas, dan kebersamaan. penilaian tahap pertampratama eselon berdasarkan kriteria kinerja dan disiplin. penilaian tahap kedumadya eselon berdasarkan kriteria kompetensi dan perilaku. penilaian tahap akhir adalah penilaian yang dilakukan untuk menyeleksi calon pegawai berprestasi pada tingkat kementerian dpd berdasarkan metode penilaian yang telah ditetapkan. kerangka berpikir gambar kerangka pikir penyusunan pedoman pegawai berprestasi undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara manajemen asn berdasarkan sistem merit pemberian penghargaan kepada pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja permen desa pitt tentang pedoman penilaian pegawai berprestasi kdpdtt proses pemberian monitoring penilaian penghargaan dan evaluasi ap! penyaringan pemberian bonus, lingkup unit kerja jabatan tinggi piagam penghargaan pratama es. ii) tahap penyaringan kenaikan lingkup unit kerja jabatan tinggi kelas jabatan madya es. tahap iii penyaringan pengembangan lingkup kompetensi kementerian) bab proses penilaian penilaian tahap pertama penilaian tahap pertama merupakan salah satu rangkaian proses penilaian pegawai berprestasi setiap unit kerja jabatan tinggi pratama eselon ii. kandidat pegawai berprestasi pegawai yang memiliki hak untuk diajukan sebagai pegawai berprestasi terdiri dari (dua) kategori yaitu kategori pemangku jabatan fungsional umum pelaksana, jabatan fungsional keahlian tingkat pertama, dan jabatan fungsional keterampilan. kategori pemangku jabatan administrasi pegawai eselon dan jabatan fungsional keahlian tingkat muda. penilai penilai kinerja dan disiplin kandidat pegawai berprestasi pada tahap pertama adalah atasan langsung unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii. pemeringkatan hasil penilaian kinerja dan disiplin kandidat pegawai berprestasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja jabatan tinggi pratama eselon ii. aspek penilaian aspek yang dinilai dalam tahap pertama meliputi kinerja dan disiplin pegawai selama periode januari juni tahun berjalan dan juli desember tahun sebelumnya. kinerja penilaian kinerja disesuaikan dengan sistem penilaian kinerja yang telah ditetapkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. disiplin pegawai yang berhak diajukan menjadi kandidat pegawai berprestasi harus memenuhi minimal indikator kedisiplinan sebagai berikut: tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tidak pernah absen tanpa keterangan rajin memakai atribut kedinasan pemeringkatan penilaian pegawai berprestasi pada tahap pertama menggunakan metode pemeringkatan. hanya (tiga) pegawai terbaik unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama eselon yang akan diajukan untuk mengikuti tahapan penilaian berikutnya. waktu pelaksanaan hasil pemeringkatan pegawai berprestasi tahap pertama paling lambat telah disampaikan kepada pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya eselon pada tanggal bulan juli tahun berjalan. tahapan penilaian tahapan penilaian kandidat pegawai berprestasi pada lingkup unit kerja jpt pratama eselon ii,pertama penilaian kinerja dan penyampaian disiplin kegiatan pegawai oleh penentuan penilaian atasan (tiga) pegawai pegawai langsung terbaik oleh berprestasi dari tingkat unit kepala unit sekretaris kerja jpt kerja jpt jenderal pratama es. pratama es. tindak lanjut pemeringkatan penyampaian kegiatan kinerja dan (tiga) pegawai penilaian disiplin terbaik oleh pegawai pegawai oleh kepala unit berprestasi kepala unit kerja jpt oleh unit kerja kerja jpt pratama es. jpt pratama pratama es. kepada kepala es. unit kerja jpt madya. es. sekretaris unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya eselon kepala biro sdm dan umum menyampaikan surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh sekretaris jenderal tentang kegiatan penilaian pegawai berprestasi dan meminta kepala unit kerja eselon untuk memimpin proses seleksi lingkungan unit kerjanya, kinerja dan disiplin pegawai dinilai oleh atasan langsung tiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama eselon ii, kepala unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon melakukan pemeringkatan kinerja dan disiplin pegawai unit kerjanya, kepala unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon menentukan (tiga) pegawai terbaik berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin pegawai yang telah dilakukan oleh atasan langsung, kepala unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon melaporkan (tiga) pegawai terbaik kepala unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya eselon penilaian tahap kedua setelah penilaian tahap pertama yang menetapkan (tiga) pegawai terbaik setiap unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon berdasarkan kinerja dan disiplin, maka selanjutnya dilakukan penilaian tahap ke yaitu penilaian terhadap kompetensi dan perilaku pegawai. kandidat kandidat yang mengikuti penilaian tahap ke adalah (tiga) pegawai dengan nilai kompetensi dan perilaku tertinggi pada masing masing kategori setiap unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon ii. dengan demikian, setiap unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon akan mengusulkan (enam) pegawai. penilai penilai kompetensi dan perilaku kandidat pegawai berprestasi pada tahap kedua adalah kandidat (self evaluation), atasan langsung kandidat, dan rekan kerja kandidat pada unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon yang sama. pemeringkatan hasil penilaian kinerja dan disiplin kandidat pegawai berprestasi dilakukan oleh sekretaris unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya eselon aspek penilaian aspek yang dinilai dalam penilaian tahap ke adalah kompetensi dan perilaku kandidat. adapun penjelasannya sebagai berikut: kompetensi penilaian kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan para kandidat yang lolos dari setiap unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon ii, terutama pada kompetensi dasar kementerian dpd. penilaian ini dilakukan oleh kandidat (self evaluation) dan atasan langsung kandidat dengan instrument sebagaimana terlampir pada formulir hasil penilaian dari kandidat dan atasan langsung kandidat memiliki bobot masing masing persen. perilaku pegawai berprestasi lingkungan kementerian dpd diharapkan tidak hanya memiliki kapasitas teknis mekanistik yang baik, tetapi juga mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai nilai dasar kementerian dpd, yaitu akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan apik). penilaian dilakukan oleh kandidat (self' evaluation), atasan kandidat, dan rekan kerja kandidat pada unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon ii. proporsi bobot penilaian masing masing penilai adalah dan persen. instrumen penilaian terhadap perilaku kandidat adalah sebagaimana terlampir dalam formulir pemeringkatan hasil penilaian terhadap kompetensi dan perilaku kandidat akan dikonsolidasikan menjadi satu penilaian saja, yaitu dengan mendistribusikan bobot penilaian kompetensi dan perilaku masing masing dan persen. setelah dihitung kembali konsolidasi kedua aspek penilaian tersebut, pimpinan unit kerja pimpinan tinggi madya eselon melakukan pemeringkatan untuk mengusulkan (satu) orang kandidat terbaik. waktu pelaksanaan hasil pemeringkatan pegawai berprestasi tahap kedua harus sudah disampaikan oleh pimpinan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya eselon kepada sekretariat jenderal pada tanggal bulan juli tahun berjalan. tahapan penilaian tahapan penilaian calon pegawai berprestasi pada lingkup unit kerja jpt madya eselokedua pelaporan kepada kepala unit kerja koordinasi eselon untuk mendapatkan penilaian penilaian (satu) oran kompetensi kompetensi pegawai dan perilaku dan perilaku terbaik kandidat kandidat setiap kategori pembagian penghitungan penyampaian instrumen dan hasil penilaian pemeringkatan pemeringkatan kompetensi hasil penilaian dan nama ila kompetensi kandidat yang perilaku dan perilaku dicalonkan kandidat lingkup unit kerja jpt madya es. kepada sekjen sekretaris unit kerja eselon kepala biro sdm dan umum mengkoordinasikan penilaian kompetensi dan perilaku kandidat dengan membagikan instrument penilaian kompetensi kepada para kandidat dan atasan langsungnya serta instrument penilaian perilaku kepada pada kandidat, atasan langsung, dan rekan kerja kandidat unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon ii. kandidat dan atasan kandidat melakukan penilaian kompetensi kandidat sesuai dengan format yang terdapat pada formulir kandidat, atasan kandidat, dan rekan kerja kandidat melakukan penilaian perilaku kandidat sesuai dengan format yang terdapat pada formulir hasil penilaian kompetensi dan perilaku kandidat dihitung dan diperingkatkan oleh sekretaris unit kerja eselon kepala biro sdm dan umum dan dilaporkan kepada kepala unit kerja eselon untuk mendapatkan (satu) orang pegawai terbaik setiap kategori setiap unit kerja eselon kepala unit kerja eselon menyampaikan hasil pemeringkatan dan nama kandidat yang dicalonkan sebagai perwakilan unit kerja eselon kepada sekretaris jenderal. penilaian tahap akhir penilaian tahap akhir adalah penilaian yang menentukan pegawai berprestasi kementerian dpd (dua) kategori. penilaian tahap akhir dilakukan kepada kandidat dari setiap unit kerja pimpinan tinggi madya eselon kandidat kandidat yang mengikuti penilaian tahap akhir adalah pegawai dengan hasil penilaian tertinggi pada tahap ke masing masing kategori pada setiap unit kerja pimpinan tinggi madya eselon dengan demikian, setiap unit kerja pimpinan tinggi madya eselon mengusulkan (dua) pegawai untuk diikutkan dalam penilaian tahap akhir. penilai penilai pada penilaian tahap akhir adalah tim penilai yang dibentuk dan diketuai oleh sekretaris jenderal dengan jumlah anggota ganjil, sekurang kurangnya lima orang dan sebanyak banyaknya tujuh orang. pemeringkatan dan penetapan hasil akhir pegawai berprestasi kementerian dpd dilakukan oleh sekretaris jenderal. metode penilaian metode yang digunakan dalam penilaian tahap akhir adalah leaderless group discussion dan wawancara. leaderless group discussion leaderless group discussion lgd) dilakukan untuk mengetahui kemampuan komunikasi, analisis dan interpretasi, kemampuan bekerja sama (team work), dan kemampuan mempengaruhi diantara kandidat. sesi lgd akan diadakan (dua) kali sesuai dengan kategori pegawai berprestasi. setiap sesi akan diikuti oleh seluruh kandidat kategori tersebut. peserta akan diberikan pemicu berupa isu strategis untuk dibaca terlebih dahulu. berikutnya, mereka akan diminta berdiskusi atas isu tersebut. tim penilai akan mengobservasi dari jarak yang mencukupi dan memberikan penilaian terhadap keempat aspek penilaian yang ada sesuai dengan formulir wawancara wawancara dilakukan kepada setiap kandidat (total kandidat dari dua kategori) oleh tim penilai tahap akhir. proses wawancara berlangsung maksimal menit untuk setiap kandidat. wawancara dibutuhkan untuk mengetahui potensi individual yang belum tergali dalam lgd. fokus wawancara adalah pada kemampuan mengenali potensi diri dan pengalaman, sebagaimana terlihat dalam formulir pemeringkatan leaderless group discussion dan wawancara memiliki kontribusi masing masing persen dalam penilaian tahap akhir. pemeringkatan dilakukan atas nilai akhir yang diperoleh kandidat. penetapan (satu) orang pegawai berprestasi setiap kategori dilakukan oleh sekretaris jenderal. waktu pelaksanaan hasil pemeringkatan pegawai berprestasi tahap akhir harus sudah dapat diumumkan pada peringatan hari proklamasi kemerdekaan republik indonesia. tahapan penilaian proses penilaian tahap akhir calon pegawai berprestasi pada lingkup kementeriaakhir sekjen mengundang para kandidat penetapan dan untuk mengikuti setiap kandidat pengumuman leaderless group diwawancarai pegawai discussion dan oleh tim penilai berprestasi wawancara tahap akhir kementerian para kandidat pengolahan hasil setiap kategori penilaian dan mengikuti pemeringkatan leaderless group para kandidat discussion dan oleh sekjen diobservasi oleh tim penilai tahap akhir sekretaris jenderal setelah menerima hasil pemeringkatan dan penetapan kandidat dari masing masing unit kerja pimpinan tinggi madya eselon mengundang para kandidat untuk mengikuti leaderless group discussion dan wawancara. masing masing kategori, seluruh kandidat mengikuti leaderless group discussion dan diobservasi oleh tim penilai tahap akhir. setiap kandidat diwawancarai oleh tim penilai tahap akhir. wawancara setidak tidaknya dihadiri oleh tiga orang tim penilai. sekretaris jenderal melakukan pengolahan hasil penilaian dan memperingatkan kandidat berdasarkan nilai yang diperoleh dalam leaderless group discussion dan wawancara. sekretaris jenderal mengumumkan pegawai berprestasi kementerian dpd. bab iii penghargaan pegawai berprestasi lingkungan kementerian dpd memperoleh penghargaan berupa piagam, pengembangan kompetensi, dan rekomendasi kenaikan jabatan. piagam penghargaan atau bonus kinerja piagam penghargaan atau bonus kinerja diberikan kepada pegawai berprestasi masing masing kategori. piagam ditandatangani oleh menteri, penyerahan piagam atau bonus kinerja dilakukan pada upacara peringatan kemerdekaan republik indonesia. pemberian piagam atau bonus kinerja disertai dengan apresiasi kepada pegawai berprestasi dari kementerian dpd. pengembangan kompetensi pegawai berprestasi pada dasarnya merupakan pegawai teladan lingkungan kerjanya karena memiliki kinerja, kedisiplinan, kompetensi, perilaku, dan etos kerja yang baik. akan tetapi, hal tersebut bukan berarti pegawai berprestasi tidak membutuhkan pengembangan kompetensi lebih lanjut. pengembangan kompetensi justru akan semakin meningkatkan kapasitas pegawai berprestasi dalam berkontribusi positif bagi kementerian dpd. oleh sebab itu, pegawai berprestasi juga akan menerima penghargaan berupa prioritas dalam pengembangan kompetensi. bentuk pengembangan kompetensi yang dapat diberikan kepada pegawai berprestasi antara lain: pendidikan lanjutan (sarjana pascasarjana), pelatihan teknis dalam negeri maupun luar negeri, workshop konferensi dalam negeri maupun luar negeri, dan atau pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. bentuk pengembangan kompetensi sebagai penghargaan kepada pegawai berprestasi disesuaikan dengan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan ketersediaan anggaran. rekomendasi kenaikan jabatan selain dua bentuk penghargaan atas, kepada pegawai berprestasi juga diberikan rekomendasi kenaikan jabatan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja pimpinan tinggi madya eselon dan sekretaris jenderal. rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan lingkungan kementerian dpd. apabila pegawai berprestasi adalah pemangku jabatan fungsional keahlian, rekomendasi kenaikan jabatan tetap diberikan dan dijadikan bahan pertimbangan jika yang bersangkutan masuk dalam kelompok rencana suksesi jabatan administrasi pengawas dan atau administrator. bab monitoring dan evaluasi monitoring pelaksana monitoring monitoring dilakukan oleh biro sdm dan umum. objek monitoring monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi tahap pertama, tahap kedua dan tahap akhir. waktu monitoring monitoring dilakukan tiap bulan berdasarkan hasil laporan capaian pelaksanaan penilaian kinerja (sebagai bahan penilaian tahap pertama) oleh unit kerja pejabat tinggi madya eselon monitoring juga dilakukan sepanjang proses penilaian tahap pertama, kedua, dan tahap akhir. mekanisme monitoring beberapa tahapan dalam pelaksanaan monitoring penilaian pegawai berprestasi adalah sebagai berikut: unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon melaporkan capaian pelaksanaan penilaian kinerja tiap bulan kepada pimpinan unit kerja eselon pimpinan unit kerja eselon melakukan rekapitulasi capaian pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi yang dilakukan unit kerja pimpinan tinggi pratama eselon dan menyampaikannya biro sdm dan umum. biro sdm dan umum melakukan rekapitulasi, pengolahan serta analisis data laporan capaian pelaksaan penilaian pegawai berprestasi yang dilakukan oleh unit kerja pimpinan tinggi madya eselon evaluasi pelaksana evaluasi evaluasi dilakukan oleh tim evaluation yang terdiri dari semua unsur unit kerja eselon kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. tim evaluation dipilih dan disahkan berdasarkan menteri kementerian desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. objek evaluasi evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian pegawai berprestasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring. waktu evaluasi evaluasi dilakukan sekali dalam satu periode pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi. laporan hasil evaluasi sudah harus disampaikan kepada menteri kementerian desa, daerah tertinggal dan transmigrasi maksimal minggu (empat) bulan agustus untuk periode penilaian yang berakhir pada tahun tersebut. mekanisme evaluasi biro sdm dan umum menyampaikan hasil monitoring bulanan pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi kepada tim evaluation tim evaluation melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi berdasarkan hasil monitoring bulanan ditambah dengan data lainnya yang relevan tim evaluation menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian pegawai berprestasi kepada menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi maksimal minggu (empat) bulan agustus. sekretaris jenderal menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluation. ketentuan hasil evaluasi kajian ulang terhadap substansi pedoman penilaian pegawai berprestasi perlu dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan perkembangan lingkungan yang harus direspon. sekretaris jenderal melalui biro sdm dan umum melakukan kajian ulang terhadap pedoman penilaian pegawai berprestasi apabila ditemukan kondisi pada poin (satu) atas. bab penutup demikian pedoman p3b ini dibuat, agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penilaian pegawai berprestasi lingkungan kementerian desa,format formulir penilaian kompetensi jabatanskor kompetensi bobot) core integrity pegawai berani mengakui kesalahan yang pegawai bertanggung jawab atas agama atayematsan pegawai mampu menampilkan tindakan pemenangan pegawai menghargai dan menerima kritik semisal core pegawai menerapkan cara atau continuous pendekatan baru untuk memaksimalkan learning pembelajaran terhadap situasi tugas saat ini pegawai mengambil manfaat dari kesempatan belajar yang diikuti, seperti melalui kursus, observasi perilaku orang lain, dan penugasan tertentu untuk meningkatkan performansi pegawai mengintegrasikan hasil belajar yang baru diperoleh dengan metode kerja yang selama ini berlaku core pegawai membuka kontak dengan stakeholder pemangku kepentingan guna focus menindaklanjuti pelayanan yang telah diberikan, untuk memastikan kebutuhan mereka telah terpenuhi. pegawai mencari informasi untuk mengerti tentang keluhan dan kondisi pemangku kepentingan serta berupaya memahami perspektif mereka pegawai memantau pelayanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan dan melakukan perubahan atau penyesuaian bila dibutuhkan core quality pegawai mencari dan menggunakan cara focus yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerjanya pegawai melakukan perbaikan atas cara kerja yang selama ini dilakukan untuk mendapatkan pola kerja yang lebih efektif. pegawai mengadopsi standar kualitas kerja yang diterapkan unit atau organisasi lain sebagai referensi dalam melaksanakan tugas manajerial pegawai membuat jadwal kegiatan untuk personal menuntaskan tugas yang dilimpahkan kepadanya pegawai mampu merespon secara positif perbedaan maupun perubahan yang terjadi lingkungan kerja. pegawai menangani persoalan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. mengenali hubungan, pola, atau trend yang terdapat dalam sejumlah informasi yang tersedia manajerial pegawai melakukan langkah sederhana hubungan melalui komunikasi perorangan untuk interpersonal mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. pegawai menerapkan pemahaman pegawai menyampaikan secara aktif dan jelas informasi dan hasil pemikirannya dalam forum berskala kecil. pegawai mampu menyimak kebutuhan semua pihak yang bertikai dan tidak berpihak. manajerial pegawai membuat keputusan sederhana manajemen dengan terlebih dahulu mengolah dan organisasi memanfaatkan informasi secara terbatas pegawai menyusun rencana kerja berbasis kinerja secara individual yang terstruktur dan detil. pegawai memberikan petunjuk kepada anggota tim agar berpartisipasi aktif dalam proses pencapaian hasil kerja yang berkualitas. pegawai memanfaatkan peluang dan kendala untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan yang sesuai program kerja dan tujuan organisasi pegawai mengambil keputusan dengan peka pegawai memimpin orang lain untuk pemuasiapanttaana pegawai membagi peran dan kewenangan pegawai membantu dan membimbing orang lain bekerja mencapai tujuan dan nilai nilai tim kerja pegawai melakukan diskresi kebijakan dalam lingkup kewenangannya sebagai pelaksana sub kegiatan dalam lingkup tim kerja. pegawai merubah mind set lingkup tim peak ada pegawai menetapkan standar kinerja beam format formulir penilaian kompetensikompetensi bank core pegawai mampu menyelesaikan tugas ong |angamsalsanamama pegawai memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan dan bertindak sesuai dengan sistem nilai yang ditetapkan organisasi pegawai mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan nilai dan etika organisasi dan berusaha menghindarinya core secara berkelanjutan, pegawai continuous mampu mengkaji kekuatan dan learning kelemahan diri dengan meminta umpan balik dari orang lain pegawai mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan gatasamiah pegawai mau menerima perubahan yang terjadi dalam lingkup tugas dengan sikap positif sebagai sumber pembelajaran pegawai menargetkan kebutuhan memamamar core pegawai selalu memenuhi janji atau stakeholder kesepakatan yang sudah terjalin focus dengan pemangku kepentingan pegawai mampu mengambil langkah pelayanan guna menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan core pegawai menunjukkan perhatian quality terhadap kejelasan dan keteraturan petang pegawai bekerja dengan teliti dan hati hati dan meminimalkan kesalahan pegawai konsisten memeriksa ulang hasil kerja dan mengacu pada standar kualitas sop) ketika bekerja manajerial pegawai melakukan tugas dengan personal mengikuti standar yang ditetapkan organisasi pegawai mampu bekerja dan bertindak sesuai dengan peran atau posisi yang diemban pegawai memahami dan mengatasi mmatamamtemmaaa bedaatanpeadaman pegawai mampu mengenali hubungan sebab akibat sederhana antar gejala masalah manajerial pegawai mampu menyampaikan ide interpersonal atau pemikiran disertai dengan penjelasan yang logis pegawai memiliki pemahaman patasanmrkama pegawai menyimak informasi dari pihak lain dan dapat memberikan tanggapan yang relevan dalam konteks komunikasi interpersonal pegawai memperlihatkan sikap kooperatif dalam menghadapi pihak yang terlibat konflik manajerial pegawai memanfaatkan pengalaman organisasi atau aturan dasar sebagai dasar dalam menetapkan solusi pegawai mengelola tugas individual kameammemsma ten pegawai berpartisipasi aktif dalam penata pegawai mengetahui peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaannya pegawai mampu mengambil keputusan resiko lingkup pegawai mengajak orang lain untuk pememaimgamusana pegawai mengajak dan memampukan orang lain, berbagi peran dan tugas dalam rangka pencapaian kinerja optimal pada pelaksanaan tugas pegawai mengimbau dan mempengaruhi orang lain bekerja melalui visi dan nilai organisasi pegawai melakukan diskresi dalam lingkup kewenangannya sebagai pelaksana pekerjaan pegawai mampu mengubah mind set amang mesemtantan pegawai bekerja sesuai standar kamayngatemanan0 format formulir penilaian nilai dasarperilaku pegawai indikator kurang sesuai dengan perilaku pegawai indikator cukup sesuai dengan perilaku pegawai indikator sangat sesuai dengan perilaku pegawai nilai dasar deskriptor bea akuntabel bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan baik kepada masyarakat, pimpinan,profesi, maupun peraturan perundang undangan yang berlaku profesional kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, ama integritas kesesuaian antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan kode etik dan prinsip prinsip moral serta mengedepankan kepentingan publik kebersamaan membangun sinergi dan gotong royong sesama warga kdpdtt dan para pemangku kepentingan untuk memberikan karya yang bermanfaat dan berkualitas format formulir penilaian leaderless group discussion (lgd)komunikasimampu membuat laporan tertulis dan dapat melakukan presentasi yang komunikatif kepada pihak lain. analisis dan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber interpretasi masalah, menggunakan pendekatan berpikir logika, sistematik dan teratur secara kronologi, kemampuan memahami situasi atau masalah dengan cara memandangnya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. team work kemampuan bekerjasama ketika menjalankan peran dan tanggung kemampuan mempengaruhi dan meyakinkan orang lain mempengaruhi (individu maupun kelompok) untuk mendapatkan dukungan, persetujuan, atau komitmen, atas ide, rencana, aktivitas maupun produk. pkp format formulir penilaian wawancaramengenali kemampuan menjelaskan substansi kemampuan berkomunikasi, kepercayaan kontribusi yang akan diberikan kepada tin |
sr: peraturan bupati: bahwa berdasarkan usulan dari kepala upt puskesmas sumber harum nomor pkm sh 1x tanggal september selaku pemimpin blue upt puskesmas sumber harum perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas sumber harumsumber haruft.tarif pelayanan rawat jalan uraian tarif rp15. surat keterangan kesehatan rp, pemeriksaan haji) rp. elevate rp. tarif pelayanan tindakan uraian tarif tea rp. ("c. jahitan rp. luas rp. luas rp. luas rp. luas rp. rp. nsisi abses rp. seen rp. tindik daun telinga rp. bedah minor eksrakakuka rp. pengangkatan benda asing (a. benda asing dalam hidung rp. spa benda asing dalam telinga rp. benda asing dalam kulit rp. pasang kateter rp. ( pasang naso gastric tube ngt) rp. perawatan luka angkat jahitan rp. spark pembinaan spain bayi fiksasilnfus| rp. sean sangat pemakaian nebulizer via vial rp. cc. vial rp. jasa penyuntikan rp. akupresur rp. suction rp. tarif pelayanan gigi no! uraian tarif cabut gigi cabut gigi susu rp. cabut gigi tetap rp. cabut gigi dengan komplikasi) rp. tarif pelayanan uraian tarif pasang cabut iud rp. suntik rp. pap smear rp. ur: jika rp: konsultasi gizi sanitasi ekspor rujukan internal) uraian tarif ka1 o000hitung jenis rp. d. hematokrit rp. teroris leukosit rp. eritrosit rp. golongan darah rp. ji. kidal rp. malaria ddr rp. mi. gula darah rp. kolesterol rp. pemeriksaan urin albumin rp. reduksi rp. . urobilin rp. bilirubin rp. reum rp. kreatinin rp. ji. eritrosit rp. pemeriksaan urin rutin stik) rp. il. tes kehamilan rp. aga yaa .memtenedamar rp. pemeriksaan swab antigen jasa pemeriksaan rp. pemeriksaan hermanto analyzer rp. tani pelayanan persalinan rain tarif bjs dana penunjang jkn jb visum uraian taat surat visum hidup rp. meninggal rp. tarif pelayanan ambulance mobil jenazah uraian taat dalam ibukota kecamatan rp. lompatan| diluar ibukota kecamatan rp. pertama rp. mainan ambulance air untuk puskesmas bandar agung simpang rp. rsud sungai lilin rp. gani palembang rp. ambulance air untuk puskesmas nan karang mukti simpang rp. rsud sungai lilin rp. hendak tani petang ) )'(mp tarif penunjang diagnostik poo uraian tarif ) rp. elektro radio graf ekg) rp tarif pelayanan lainnya uraian tarif kaji banding per orang rp. magang per orang per bulan? pa. d4ys1 rp. rp. tan la. rp. apm mms hb. rp. rp. rp. sewa halaman rp. plt. bupati musi banyuasin wakil bupati, ttd beni werneri salmmber harum,huan.j) pada berbagai kegiatan yang bersifat massal,,il. j(.i1tan nip |
et, bupati musi banyuasin inetur dalam peraturan bupati, bahwa berdasarkan usulan dari kepala upt puskesmas karang mukti nomor pkm km ix tanggal september selaku pemimpin blue upt puskesmas karang buku perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas karang bukukarang mukti kabupaten musi banyuasin. ona satuama tahun tanggal november tentang tarif layanan badan layanan umum daerah unit pelaksana terus puskesmas karang muktiemeriksaan haji rp. '( tarif pelayanan tindakan uraian tarif ii: keadaan mer (aa. jahitan rp. jahitan rp. cibotlakaa sebagao combustion luka bakar pa. luas kp. as. luas rp. maan luas 40k rp. sirkumsisi rp. hindi dawn telinga bedah minor ekstraksi kuku rp. go. pengangkatan benda asing 'a. benda asing dalam hidung rp. benda asing dalam mata rp. bean benda asing dalam telinga rp. benda asing dalam kulit rp. pasang kateter rp, li. pasang naso gastric tube ngti rp. perawatan luka angkat jahitan rp. spark pembinaan a, spark bayi( fiksasilnfus) rp. spark patah tang paratetap rp. pembersihan karang gigi per rahang) rp. perawatan saluran akar psa) rp. tarif pelayanan uraian tarif pasang cabut iud rp. pap smear rp. mami raso lg. pie oo rp. konsultasi gizi sanitasi ekspor rujukan internal) uraian tarif rawat jalan san dang rawat inap tarif pelayanan laboratorium uraian tarif pemeriksaan darah rutin rp. da. hemoglobin stik) rp. led rp. hitung jenis rp. hematokrit rp. "e. trombosit rp. leukosit rp. &. eritrosit rp. golongan darah rp. bt c rp. ji. kidal rp. malaria ddr rp. malaria rp. gula darah bp. asam urat rp. kolesterol rp. pemeriksaan urin la. albumin rp. ( b, reduksi rp. urobilin rp. bilirubin rp. sedimen ep. natrium rp. reum rp. (hh. kreatinin rp.iso0o0 protein rp. eritrosit rp. pemeriksaan urin rutin stik| rp. tes kehamilan rp:is rp. pemeriksaan jamur rp. pemeriksaan swab antigen jasa pemeriksaan rp. jasa antigen rp. tarif pelayanan persalinan toon pemtarif penggunaan oksigen uraian tarif rawat inap rawat jalanumnpatar| diluar ibukota kecamatan rp. pertama rp. selebihnya ek. tarif penunjang diagnostik uraian citra sono grafis usg) rp. elektro radio grafis ekg) rp. tarif pelayanan lainnya uraian tarif ii. kaji banding per orang) rp. magang per orang per bulan) d4 s1 rp. bak: rp. penelitian rp. rp. kerajaan: lag:karang muktmug,well sue ury pug uep uruedejad siul ueyaesepaag urysuoosip 1e4e eyed pnsyeurp busedegss sel on19 suite| jue anjynns (gi yes sued syaduwog wep jnyeday uep ejipbay see temejbaseli bap ke yyt irg4 entre4ej urdueguasduad sein uyj sony messy weysuegunlsdurtw uskup usyengay eyed femmes seri ukuran| jur) meresap ukdejauad ureter ii) (ps axial snlmnsls lan wife navys nyo dini dra tiens besar uue ejaan ubb esyejad redergura jun sunssuej desas umum jeep sdl uueryepaayg oped spread urduojoyaad ueuetejad emas ispuloj uep rep upupitpad fe) seung beredar sunday mnpejaa onore yng proper run (eat bed pnsyeunp tutwrsegss sell jep utuh4eja ir) tensei jets jo| sub rules tedegisg eyed i(m d) ugeyejaoay eyed spread ueduojoad uewetead elias diesel uep 'sutpueg pns uesuedej hay yanypid :seru unpad tte bijuu selijoju) uep eye utuefejad unse lsg any res resep psy bui bubulesegas flute| teuesteag sed salute, ubur4 eja lep ip3t uou tretredejads |
had aiundar agung nomor pkm ba ix tanggal september selaku pemimpin blue upt puskesmas bandar agung perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas bandar agungndar agu11tarif pelayanan rawat jalan uraian tarif surat keterangan kesehatan rp. pemeriksaan haji rp. tarif pelayanan tindakan uraian tarif heating jahit luka jahitan rp. combustion luka bakar luas rp. tuas eea atasan pasang infus man :. disisi absesui(ro pemakaian nebulizer vial rp. will rp. vial rp. jasa penyuntikan rp. akupresur rp. tanii rp. perawatan saluran akar psa rp. tari pelayanan pasang cabut iud rp. pasang cabutimplan rp. suntik rp. pap smear rrawatinap rp. pelayanan rawat inap rain tarif bjs dana penunjang jkn biaya makan pasien rp. perawatan pasienan rp. (c. konsultasi medik perhari rp. administrasi catatan medik rp. perhari cg, tarif pelayanan laboratorium uraian tarif hemoglobin stik| rp. led rp. cc. hitung jenis rp. d. hematokrit rp. "e. trombosit rp. leukosit rp. eritrosit rp. golongan darah rp. bt ct rp. il. malaria rp. gula darah rp. asam urat rp. kolesterol rp.1s000 eritrosit rp. pemeriksaan urin rutin stik) | rp. nan tes kehamilan rp. tes narkoba rp. feses rutin rp. pemeriksaan bta mikroskopis) rp. pemeriksaan drl sifilis pemeriksaan hiv rp. pemeriksaan hbs rp. pemeriksaan jamur pemeriksaan sah antigen jasa pemeriksaan rp. jasa antigen rp. tarif pelayanan persalinan rainmaan dengan komplikasi kp. tindakan resusitasi bayi normal rp. tindakan resusitasi bayi patologi rp. terasa umum te, pas mamrawat inap rawat jalan rp, jam tarif visum uraian tarif surat visum hidup rp. 'bdiluar ibukota kecamatan rp. pertama rp. selebihnya ambulance air untuk puskesmas bandar agung simpang rp. rsud sungai lilin rp. gani palembang rp.rif pelayanan lainnya uraian tarif magang per orang per bulan) rp. rp. rp. tkp. fijb4 rp. sanandar agriv(llan ilmiah:(d| tanke vii ketentuan penutup dalam hal bahan medis habis pakai bhp) sahberg diatur dalam peraturan bupati, bahwa berdasarkan usulan dari kepala upt puskesmas lubuk bintil nomor pkm lb 1x tanggal september selaku perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas lubuk bintillubuk bintil kabupaten musi banyuasin. ntarihome visite rp. tarif pelayanan tindakan uraian tarif ( . heating jahit luka anne jahitan rp. teetosahian reason jahitan rp. (aan tee is000 combustion luka bakar combustion luka bakar luas prp. luas rp. luas mana meta luas rp. pasang infus rp. insist abses rea00o0 sirkumsisi rp. tindik daun telinga rp. bedah minor rp. naa rp. pengangkatan benda asing benda asing dalam hidung ben 'a. spark bayi fiksasilnfus| rp. spark patah tulang fraktur) rp. pemakaian nebulizer vid tkp. vial rp. vial rp. jasa penyuntikan rp. akupresur rp. pemeriksaan analyzer rp. suction tkp. tarif pelayanan gigi uraian tarif 'a.il rp. be, konsultasi gizi sanitasi ekspor rujukan internal) uraian tarif rawat jalan rp. pelayanan rawat inap bpjs dana penunjang jkn konsultasi medik perhari rp. administrasi catatan medik rp. pasien umum . .bagi biaya makan pasien rp. ce. konsultasi medik perhari administrasi catatan medik rp. perhari tarif pelayanan laboratorium arahan tarif il. pemeriksaan darah rutin rp. hemoglobin stik) rp. led rp. kp15000 hematoknt rp. leukosit rp. golongan darah rp. bt ct rp. malaria ddr rp. ypnedonarperan: rp. fa. kolesterol rp. pemeriksaan urin albumin rp. b. reduksi kp. urobilin rp. bilirubin rp. sedimen rp. natrium rp. reum rp. kreatinin rp. protein rp. ji. eritrosit rp. pemeriksaan urin rutin stik| rp. rp. " m tes narkoba rp. feses rutin rp. pemeriksaan beta mikroskopis| rp. pemeriksaan drl sifilis rp. &. pemeriksaan hiv rp, pemeriksaan hbs rp. pemeriksaan jamur rp. 9g. pemeriksaan swab antigen ken jasa pemeriksaan rp. jasa antigen rp. pemeriksaan hemat analyzer tarif pelayanan persalinan tairawat inap rawat jalan rp. jam tarif visum uraian tarif surat visum ng) hidup pp. meninggal iluar ibukota kecamatan rp. pertama rp. selebihnya tani penunjang diagnostik uraian tarif ultra sono grafis rp. tilseouua asa tarif pelayanan lainnya uraian tarif kaji banding per orang) rp. magang per orang per bulan) pa. d4 si rp. rp. penelitan jep. rp. s1 d3 kak tubuk bintilvflistindakan yang diberikan. lea komponen vage(li1wtanjung kerang nomor pkm tjk ix tanggal september selaku pemimpin blue upt puskesmas panjang kerang perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas tanjung kerang, dipandang perlu ditetapkan dalam peraturan bupati: )jung ker1lmum daerah umt pelaksana teknis puskesmas tanjung karang kabupaten musi banyuasin tarif pelayanan rawat jalan uraian arit pendaftaran pelayanan kesehatan rp. surat keterangan kesehatan rp. home visite rp. tarif pelayanan tindakan uraian tarif jahitan rp. ( e. jahitan jep. combustion lukabakar tuas o| rp. luas rp. ce. luas hen tune pasang infos jep. asia promo sirkumsisi rp. madame duantanai 1ape2sn0o bedah minor rp. ekstraksi kuku oo. penesmekatan benda king o o o ( fa. benda asing dalam hidungtp,pemakaian nebuliser vial rp. vial rp. vial tp. jasa penyuntikan rp. akupresur rp. pemeriksaan analyzer sutton tarif pelayanan gigi uraian tanktb. tambal gigi tetap rp. pembersihan karang gigi per rahang| rp. insist rp. perawatan saluran akar psa) rp,at ne: pkb tp. rp. ke,tarif pemeriksaan darah rutin rp. rp. led rp. hitung jenis rp. hematokrit rp. leukosit rp. eritrosit rp. bt ct rp. kidal rp. malaria ddr rp. malaria rp. m eritrosit rp. pemeriksaan urin rutin stik| rp. tes kehamilan rp. rat saya pom. tes narkoba rp. feses rutin rp. pemeriksaan bta mikroskopis) rp, pemeriksaan drl sifilis rp. pemeriksaan hiv rp. pemeriksaan hbs rp. hei rp. pemeriksaan swab antigen jasa pemeriksaan tap. jasa antigen rp. tari pelayanan persalinan tarif bpjs dana penunjang jkn persamateen (ena(" rawat inap rawat ariooooruysam il. tarif visum uraian tarif 'a. hidup rp. aan reioooo jj. tarif pelayanan ambulance mobil jenazah uraian tarif ll. dalam ibukota kecamatan (termasuk rp. lompatan) diluar ibukota kecamatan tkp. pertama rp: selebihnya pra tarif perpanjang diagnostik uraian tarif ultra sono grafis usg) rp. elektro radio grafis ekg) rp. tt#' x tarif pelayanan lainnya uraian tarif kaji banding per orang) rp. magang per orang per bulan| la. 4js rp. rp. penelitian rp. rp. pai rp. asma bean(nk romasari purba, sh., kjung ker,vlvmag pelayanan non medik: dan cc.#ccengk(kg.atar dalam peraturan bupati, 'bahwa berdasarkan usulan dari kepala uft puskesmas suka damai nomor pkm sd ix tanggal september selaku pemimpin. blue upt puskesmas suku damai perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas suka damai, dipandang perlunis pusat kesehatan masyarakat suka damailuna daerah unit pelaksana teknis puskesmas suka damai kabupaten musi banyuasin tarif pelayanan rawat jalan pelayanan kesehatan rp. surat keterangan kesehatan rp. home visite irp. tarif pelayanan tindakan heating jahit laka jahitan rp. ( . jahitan rp. rp. combustion luka bakar emas solo solo luas rp. pasangintus rp. insist abses rp. tindik daun telinga rp. bedah minorpembinaan spark bayi fiksasilnfusl rp. spark patah tulang fraktur) rp. pemakaian nebulizer nan vial rp. vial rp. wal rp. akupresur rp. pemeriksaan analyzer naa tarifs0. tb. tambal gigi tetap rp. pembersihan karang gigi per rahang) rp. insist ang perawatan saluran akar psa) rp. tarif pelayanan uraian tarif (" pasang cabut iud rp. pasang cabut implan rp. suntik rp.aaawatimnap rp. tarif pelayanan laboratorium uraian tarif pemeriksaan darah rutin rp. hemoglobin stik| rp. b. led rp. hitung jenis rp. hematokrit rp. 'e. trombosit rp. f . leukosit rp. eritrosit irp. golongan dara rp. bt ct rp, kidal rp. malaria rpumum fp. kreatinin rp. li. protein rp. ji. eritrosit rp. 'k. pemeriksaan urin rutin stik| rp. tes kehamilan rp. tag tes narkoba rp. feses rutin rp. pemeriksaan bta mikroskopis| rp. pemeriksaan drl sifilis rp. a00 pemeriksaan hiv rp. pemeriksaan host rp. enta,jaan o | ll. dalam ibukota kecamatan (termasuk rp. lompatan) pertama rp. s000 selebihnya tarif penunjang diagnostik ultra sono grafis usg) rp. elektro radio grafis ekg) rp. hww, tw l: $ xgg6ij tari pelayanan lainnya uraian tarif kaji banding per orang rp: blak per bulan d4 s1l rp. rersoooo penelitian rp. c. si ba rp. tam sasta. nip. wrapsdamal: net fa. js: ig. ie! ses pal kas pra og. tana tes ef, ann: sea nga rp33 gati3i3 ses al. a33 epa katai men r.a tekan. pipa one sari tana bee ha, ge. pa meme kunang nian bag tee see 78r tom kog tan nag uuu: inna pan tnitanigu a53 jabatan jai inn alat tenan datarnemuihindusk) pada berbagai kegiatan yang bersilat massal. pelayanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur lebih lanjut melalu: keputusan kepala dinas. tarif ((kompetisi vang sehat. struktur tarif layanan blue puskesmas sebagaimana dimaksud pada alat(llni(l|il)l, nip |
lampiran peraturan bupati malinau nomor tahun tentang penerapan standar pelayanan minimalii.sosialpelayanan kesehatan jumlah warga pada usia negara usia pendidikan dasar pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah warga pada usia produktif negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan pelayanan kesehatan jumlah warga pada usia lanjut negaraterinfeksi virus yang risiko terinfeksi melemahkan daya virus yang tahan tubuh melemahkan daya manusia human tahan tubuh immunodefici ency manusia human virus) immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan pekerjaan umum perumahan rakyat jenis pelayanan indikator target realisasi oo. capaian capaian keterangan asar pencapaian o , o , penyediaan jumlah warga kebutuhan pokok air negara yang minum sehari hari memperolehayanan limbah domestik pengolahan air limbah domestik jenis pelayanan indikator target realisasi capaian capaian keterangan dasar pencapaian o , o ,rumah kab kota layak huni hari fasilitasi penyediaan jumlah warga rumah yang layak negara yang terkena huni bagi relokasi akibat masyarakat yang program pemerintah terkena relokasi daerah program pemerintah kabupaten kota daerah kabupaten yang memperoleh kota fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni trantibumlinmas jenis pelayanan indikator target realisasi capaian capaian keterangan dlayanan bencanalayanan kebakaran penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sosialrehabilitasi sosial jumlah warga dasar penyandang negara penyandang disabilitas telantar disabilitas yang luar pantipanti terlantar yang |
bupati malinau provinsi kalimantan utara peraturan bupati malinau nomor tahun tentang analisis standar belanja lingkungan pemerintah kabupaten malinau bupati malinau, menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkanmalinau dan sebagai pedoman dalam melakukan analisis standar belanja daerah dalam menyusun kegiatan, perlu adanya pedoman pelaksanaan analisis standar belanjnalisis tentang standar belanja daerah dilingkungan pemerintahtahun nomor memutuskan menetapkan: peraturan bupati tentang analisis standar belanja lingkungan pemerintah kabupaten malinau analisis standar belanja selanjutnya disingkat asb adalah standar untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau bisa maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah opd) lingkungan pemerintah kabupaten malinaukabupaten malinau. penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yng mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hamper sama dalam rangka penyusunan rencana belanjasb ini dipergunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran opd. rencana kegiatan anggaran opd yang belum ada belum diatur dengan asb ini, sebaran objaturlampiran keputusan bupati malinau nomor: k. tentang pembentukan tim evaluasi dan percepatan penyusunan rap des untuk desa se kabupaten malinau tahun anggaran tim inti kegiatan: tugas jabatan bupati malinau pelindung wakil bupati malinau penanggung jawab sekretaris daerah ketua asisten perekonomian dan pembangunan wakil ketua asisten pemerintahan asisten administrasi umum menu anggota tim evaluasi rap des: texanus dolok bpk martha daring, se.m. helen, se., petrus, given, ridwan, tito widjaja, st.,m. ardiansyah, se. bappeda elmundo, se.m. ahmed hari safari, buyung bpmf noprint, hibrida ratan rentesalu, sos sole, demi, sh. hendrik, bagian hukum evi greta, johan eko buono ikona, person wesley bagian tata pemerintahan yasan setiawan sos drs. aran nga lp3md dek barito, drs. pangeran silabus ujung anggota tim teknis. cc. anggota tim teknis ind tim teknis ridwan, irwansyah, titi terindah, media rantesalu, sos enitriana timah, romansa edward christopher, hadi fernando kevin albertus, maksud marius sa'diah maimun, wendell gerry, ruslan, agustina yasan setiawan, sos rudi nelson amirudin jek soni taufik aneh ardiansyah sendi gracia ardiansyah yohanes endah ska agustina benny lemari. suryani indah suryansyah nursunah ditetapkan malinau pada tanggal, maret bupati malinau, dr. yansen bupati malinau, malinau, bupati salinan, wipaena ans een tp., m.si dr. ans sen tp., m.si yansen |
thai berita negara republik indonesia perceparizinan pemanfaatorong pertumbuhan ekonomi melalui pelaksanaan penanaman modal (investasi) dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya percepatan perizinan pemanfaatan ruang daerah, bahwa sebagian rencana tata ruang wilayah provinsi dan atau kabupaten kota ada yang belum menampung perkembangan penanaman modal (investasi) dcepatan perizinan pemanfaatan ruatentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangrekomendasi kesesuaian tata ruang adalah saran anjuran pelaksanaan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang akan menggunakan struktur ruang dan atau pola ruang berdasarkan pertimbangan persyaratan teknis dan persyaratan administratif. persyaratan teknis adalah hal hal yang menjadi syarat teknis untuk menjadi pertimbangan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian tata ruang. persyaratan administratif adalah hal hal yang menjadi syarat tata laksana pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian tata rumbantu presiden yang memimpin kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agraria pertanahan dan tata ruang. pemerintah provinsi dan atau kabupaten kota melakukan percepatan perizinan pemanfaatan ruang untuk mendorong penanaman modal daerah. pelaksanaan percepatan perizinan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan kewenangan sektor terkait, serta pemenuhan target (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik kota dan kawasan perkotaan. dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten kota belum mengakomodir kebutuhan penanaman modal, bupati walikota mengajukan usulan pemanfaatan ruang yang mendukung penanaman modal kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri direktur jenderal tata ruang. gubernur memberi tanggapan atas usulan pemanfaatan ruang dari bupati walikota sebagaimana dimaksud pada paling lambat (empat puluh) hari kerja sejak tanggal diterima surat usulan dari bupati walikota. tanggapan sebagaimana dimaksud pada meliputi penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang atau penolakan usulan pemanfaatan ruang. penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud pada berupa persetujuan gubernur atas seluruh atau sebagian usulan pemanfaatan ruang dari bupati walikota. penolakan usulan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada berupa penolakan gubernur atas seluruh usulan pemanfaatan ruang dari bupati walikota, disertai dengan alasan penolakan. persetujuan atau penolakan atas usulan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada dan disampaikan kepada bupati walikota dengan tembusan kepada menteri direktur jenderal tata ruang. dalam halbagaimana dimaksud pada maka gubernur dianggap menyetujui usulan pemanfaatan ruang dari bupati walikota. usulan pemanfaatan ruang oleh bupati walikota atau rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam harus memperhatikan kesesuaian persyaratan teknis dan persyaratan administratif. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada meliputi: pertimbangan terhadap kebijakan spasial, fisik wilayah, cc. sosial kependudukan, ekonomi wilayah, persebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, penguasaan tanah, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana. pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kajian teknis oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan atas pertimbangan profesional bidangnya. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada meliputi pertimbangan terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten kota. & pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan keputusan dalam forum dprd. bupati walikota menerbitkan izin pemanfaatan ruang dalam hal: gubernur menerbitkan rekomendasi kesesuaian tata ruang sebagaimana dimaksud dalam ataujak usulan pemanfaatan ruang sebagaimana dalam setiap izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada menteri direktur jenderal tata ruang. pemberian kewenangan rekomendasi kesesuaian tata ruang kepada gubernur ini tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki menteri dalam penerbitan rekomendasi kesesuaian tata ruang. pemanfaatan ruang wilayah kawasan ekonomi khusus dilakukan berdasarkan masterplan kawasan ekonomi khusus yang disusun dan ditetapkan oleh badan usaha pembangunan dan pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur kawasan ekonomi khusus. dalam hal akan disusun rdr pada suatu daerah yang telah ada kawasan ekonomi khusus, maka: pemanfaatan ruang dalam kawasan ekonomi khusus mengikuti masterplan kawasan ekonomi khusus dan tidak diatur dalam rdr. rdr mengatur pemanfaatan ruang diluar kawasan ekonomi khusus dan selaras dengan masterplan kawasan ekonomi khusingkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia bidang penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam. dalam hal terdapat materi pelatihan yang terkait dengan perencanaan tata ruang ddalam hal terdapat materi pelatihan yang terkait dengan pengawasan penataan ruang dan pengendalingendalian pemanfaatan ruang. dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada kementerian dapat melibatkan asosiasi profesi dan atau asosiasi akademisi. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam kementerian menerbitkan hasil verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam waktu (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. dalam hal kementerian tidak menerbitkan hasil verifikasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada rencana kegiatan pelatihan dianggap lolos verifikasi. rencana kegiatan pelatihan yang dinyatakan lolos verifikasi diberikan kode verifikasi. kementerian menyampaikan hasil verifikasi kepada pemohon melalui sistem elektronik. terhadap rencana kegiatan yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, kementerian mencantumkan pokok pokok alasan dalam penyampaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan pelatihan bidang penataan ruang bagi pemangku jabatan fungsional penata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pelatihan bidang penataan ruang bagi pemangku kepentingan selain pemangku jabatan fungsional penata ruang diselenggarakan oleh: kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, asosiasi profesi, atau lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penyelenggara pelatihan bidang penataan ruang wajib melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. pengukuran tingkat pemahaman peserta sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui: uji pendahuluan (pre test yang dilaksanakan sebelum kegiatan penyampaian materi pelatihan, uji akhir (post test) yang dilaksanakan setelah kegiatan penyampaian materi pelatihan. penyelenggara pelatihan bidang penataan ruang wajib melaporkan hasil pelaksanaan pelatihan kepada kementerian selambat lambatnya (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya kegiatan pelatihan. laporan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh kementerian. laporan pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat informasi: kode verifikasi kegiatan pelatihan, waktu dan tempat penyelenggaraan, daftar peserta, daftar tenaga pengajar atau narasumber, materi pelatihan, dan hasil pengukuran tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. kepatuhan penyelenggara pelatihan dalam menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan bidang penataan ruang menjadi bahan pertimbangan dalam permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan berikutnya. paragraf pemantauan dan evaluasi pelatihan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu, kualitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelatihan. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kementerian. pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan dan program pelatihan, pemeliharaan data dan informasi kegiatan pelatihan, pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan. (4y dalam hal pemantauan terhadap penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf kementerian dapat melakukan pemantauan langsung pada saat penyelenggaraan pelatihan. bab iii pengembangan profesi perencana tata ruang bagian kesatu umum perencana tata ruang terdiri atas: pegawai negeri sipil pemangku jabatan fungsional penata ruang, dan tenaga profesional perencana tata ruang. pengembangan profesi bagi pegawai negeri sipil pemangku jabatan fungsional penata ruang sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan terkait pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. bagian kedua bentuk pengembangan profesi perencana tata ruang (l) pengembangan profesi bagi tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dalam bentuk: pendidikan profesi, sertifikasi kompetensi ahli, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pemberian lisenshuruf merupakan proses pemberian sertifikat sebagai bukti kompetensi yang dimiliki perencana tata ruang. pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi bidang penataan ruang. pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan upaya untuk menjamin kualitas tenaga profesional perencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian ketiga sertifikasi kompetensi ahli sertifikasi kompetensi ahli dilaksanakan oleh badan atau lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan akreditasmengacu kepada standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sertifikat kompetensi ahli bidang penataan ruang yang diperoleh dari proses sertifikasi kompetensi ahli sebagaimana dimaksud dalam merupakan bukti formal bahwa perencana tata ruang telah memenuhi standar kompetensi tertentu. sertifikat kompetensi ahli sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh badan atau lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempat pengembangan keprofesian berkelanjutan paragraf umum pengembangan keprofesian berkelanjutan dilakukan melalui proses pembelajaran secara terus menerus, mandiri, dan sistematis. penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan bertujuan untuk: memelihara dan mengembangkan kompetensi keahlian bidang penataan ruang, mengembangkan tanggung jawab sosial kepada lingkungan profesi dan masyarakat, dan cc. memberikan pembinaan kepada perencana tata ruang. penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi nonpemerintah yang terkait dengan bidang penataan ruang. asosiasi profesi wajib menyelenggarakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi anggotanya. asosiasi profesi wajib memberikan penilaian terhadap kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diikuti oleh anggotanya. paragraf bentuk pengembangan keprofesian berkelanjutan pengembangan keprofesian berkelanjutan diselenggarakan dalam bentuk: pendidikan nonformal, penelitian dan pengembangan, cc. partisipasi dalam pertemuan profesi, sayembara kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis, dan atau kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya. pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan melalui: pembelajaran mandiri, dan pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja. partisipasi dalam pertemuan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: partisipasi sebagai peserta dalam kegiatan berupa seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, konferensi, dan kegiatan lain yang mendorong pengembangan keprofesian bidang penataan ruang, dan partisipasi sebagai panitia dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf kegiatan sayembara kompetisi, paparan, paten, dan karya tulis sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sayembara bidang penataan ruang, paten hak atas kekayaan intelektual bidang penataan ruang, paparan dan penulisan laporan teknis sehubungan dengan penugasan kerja bidang penataan ruang, keikutsertaan sebagai pemasar dalam suatu pertemuan profesi bidang penataan ruang, penyampaian makalah dalam suatu pertemuan profesi bidang penataan ruang, penulisan karya ilmiah dalam bentuk buku, monograf, majalah, atau jurnal, dan pengajar tetap, pengajar tidak tetap, pelatih atau instruktur, dan mentor atau pembimbing dalam suatu kegiatan pembelajaran atau pelatihan. kegiatan penunjang pengembangan profesi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui: menjadi pakar atau narasumber dengan materi bidang penataan ruang, menjadi pengurus asosiasi profesi maupun sebagai pimpinan lembaga, dan cc. menjadi penerima tanda jasa atau penghargaan bidang penataan ruang. bagian kelima pemberian lisensi paragraf umum (l) perencana tata ruang yang berasal dari tenaga profesional dapat melaksanakan tugas profesi perencana tata ruang setelah mendapatkan lisensi dari menteri. perencana tata ruang yang telah mendapatkan lisensi sebagaimana dimaksud pada disebut sebagai perencana tata ruang berlisensi. perencana tata ruang berlisensi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setelah memenuhi persyaratan: memiliki integritas dalam melaksanakan tugas profesi perencana tata ruang, memiliki latar belakang pendidikan serumpun keilmuan perencanaan wilayah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. memiliki kompetensi keahlian bidang penataan ruang, dan aktif bekerja dalam lingkup penyelenggaraan penataan ruang. dalam hal pendidikan serumpun keilmuan perencanaan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf ditempuh luar negeri, diharuskan mendapat keterangan. lisensi diberikan kepada perencana tata ruang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lisensi sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan dapat diperpanjang. dalam hal perencana tata ruang belum memiliki sertifikat kompetensi ahli sebagai bukti telah memiliki kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan lisensi sementara yang berlaku selama (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang. lisensi sementara sebagaimana dimaksud pada hanya diberikan kepada perencana tata ruang yang belum memiliki pengalaman kerja bidang penataan ruang. dalam melaksanakan penerbitan lisensi dan menjalankan fungsi pengawasan, dibentuk sekretariat pembinaan perencana tata ruang. pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan melalui surat keputusan pejabat pimpinan tinggi madyasekretariat pembinaan perencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada secara officio dilaksanakan oleh sekretariat direktorat jenderalparagraf tata cara penerbitan lisensi penerbitan lisensi diselenggarakan oleh unit kerja kementerian yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang. penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan tahapan: pendaftaran, penilaian persyaratan, dan cc. penerbitan lisensi. pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh pemohon melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh kementerian. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tahapan: mengisi formulir permohonan penerbitijazah atau surat keterangan lulus diploma empat, sarjana sarjana terapan, dan atau magister magister terapan program studi sub rumpun keilmuan perencanaan wilayah, ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi dari lembaga pendidikan tinggi dan atau sertifikat pengembangan keprofesian berkelanjutan,rencana tata ruang adalah pegawai negeri sipil pemangku jabatan fungsional penata ruang dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi bidangompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap perilakuartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, pasfoto terbaru, dan kartu anggota asosiasi profesi. pemangku jabatan fungsional penata ruang yang telah memasuki masa purna bakti dapat mengajukan lisensi. pemangku jabatan fungsional penata ruang sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria: jabatan terakhir minimal penata ruang muda dengan masa kerja terkait bidang penataan ruang paling sedikit (empat) tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, dan cc. terdaftar sebagai anggota asosiasi profesi. pengajuan lisensi oleh pemangku jabatan fungsional penata ruang sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (satu) tahun setelah memasuki masa purna bakti. pengajuan lisensi sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menyerahkan salinan dokumen persyaratan: kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, cc. pasfoto terbaru, kartu anggota asosiasi profesi, dan surat keputusan pensiun. penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon. dalam pelaksanaan penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada kementerian dapat meminta klarifikasi kepada pemohon atau kepada pihak lain terkait dengan dokumen persyaratan yang disampaikan pemohon. untuk menilai integritas pemohon dalam pelaksanaan tugas profesi perencana tata ruang, kementerian dapat melakukan wawancara dengan pemohon. kementerian melakukan klarifikasi kepada asosiasi profesi untuk memastikan bahwa pemohon lisensi belum pernah dan atau tidak sedang menjalani sidang kode etik profesi. asosiasi profesi wajib memberikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada dalam kurun waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima. dalam hal asosiasi profesi tidak memberikan klarifikasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada maka pemohon lisensi dianggap belum pernah dan atau tidak sedang menjalani sidang kode etik profesi. penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: penerbitan surat keputusan pemberian lisensi, dan penerbitan kartu lisensi. surat keputusan pemberian lisensi dan kartu lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pimpinan tinggi madya kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan dan pemanfaatan ruang. penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pendaftaran. untuk menjamin kualitas pelayanan penerbitan lisensi, permohonan penerbitan lisensi dalam (satu) hari kerja dibatasi paling banyak (dua puluh lima) permohonan. paragraf perpanjangan lisensi perpanjangan lisensi dilaksanakan melalui tahapan: pengajuan permohonan perpanjangan lisensi, penilaian dokumen persyaratan, dan cc. penerbitan lisensi. pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara elektronik dengan tahapan: mengisi formulir permohonan perpanjangsurat keterangan aktif bekerja dalam lingkup penyelenggaraan penataan ruang, pasfoto terbaru, sertifikat kompetensi ahli, dan kartu anggota asosiasi profesi. penilaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penerbitan lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan permohonan perpanjangan lisensi dapat diajukan paling cepat (enam) bulan dan paling lambat (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi. lisensi hasil perpanjangan diterbitkan sebelum berakhirnya masa berlaku lisensi. perencana tata ruang berlisensi yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan lisensi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi sesuai ketentuan yang diatur dalam dan bagian keenam hak dan kewajiban perencana tata ruang berlisensi perencana tata ruang berlisensi berhak untuk melaksanakan tugas profesional bidang penataan ruang. perencana tata ruang berlisensi bertanggung jawab atas substansi penataan ruang dalam pekerjaan: jasa konsultansi dalam kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan atau pengawasan penataan ruang yang dibiayai anggaran kementerian,merlukan persetujuan pemerintah, dan ataunjadi syarat dalam perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan atau perizinan lainnya. dalam menjalankan tugas profesi sebagaimana dimaksud pada perencana tata ruang berlisensi dapat berperan sebagai: merekayasa teknis, fasilitator, mediator, penasihat kebijakan, dan atau peran lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas profesi. dalam melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan penataan ruang, setiap perencana tata ruang berlisensi memiliki kewajiban untuk: menjaga integritas, mematuhi kode etik profesi sebagaimana diatur oleh asosiasi profesi, menjalankan tugas profesi sesuai denganmelaporkan pelaksanaan tugas profesi setiap tahun paling lambat pada bulan maret kepada asosiasi profesi dan menteri melalui sistem elektronik. perencana tata ruang berlisensi dilarang. dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara produk penataan ruang yang diundangkan dengan hasil pekerjaan perencana tata ruang, perencana tata ruang hanya bertanggung jawab atas materi teknis yang merupakan hasil pekerjaan perencana tata ruang. dalam hal bertindak sebagai ketua tim, perencana tata ruang berlisensi bertanggung jawab atas hasil pekerjaan tim. bagian ketujuh pengawasan pelaksanaan tugas profesi perencana tata ruang berlisensi dalam rangka pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas profesi perencana tata ruang berlisensi, menteri membentuk tim pengawasan dan evaluasi. tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas: melakukan pemeliharaan data perencana tata ruang berlisensi, memonitor pelaksanaan tugas profesi perencana tata ruang berlisensi, dan melaksanakan evaluasi lisensi perencana tata ruang. dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawasan dan evaluasi dapat melibatkan pemangku kepentingan bidang penataan ruang yang meliputi: penggunajasa perencana tata ruang, asosiasi profesi, cc. asosiasi akademisi, dan atau masyarakat. pembentukan tim pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui keputusan menteri. bagian kedelapan ketentuan sanksi paragraf jenis pelanggaran dan sanksi menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada perencana tata ruang berlisensi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada meliputi pelanggaran: ringan, sedang, dan berat. pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada huruf terpenuhi apabila perencana tata ruang berlisensi tidak melaporkan pelaksanaan tugas profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada huruf terpenuhi apabila perencana tata ruang berlisensi: tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalamatau tidak melaksanakan rekomendasi yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan sebanyak (tiga) kali. pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada huruf terpenuhi apabila perencana tata ruang berlisensi:, dan atau melakukan pelanggaran sedang atau berat setelah sebelumnya dijatuhi sanksi pembekuan lisensi sebanyak (dua) kali dalam kurun waktu (lima) tahun terakhir. sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam berupa: peringatan tertulis, pembekuan lisensi, dan atau cc. pencabutan lisensi. peringatan tertulisringan sebagaimana dimaksud dalam peringatan tertulis harus ditindaklanjuti dengan perbaikan oleh perencana tata ruang yang bersangkutan sesuai rekomendasi dalam jangka waktu (tiga puluh) hari. peringatan tertulis diberikan paling banyak (tiga) kali secara berturut turut dengan tenggang waktu masing masing (tiga puluh) hari. pembekusedang sebagaimana dimaksud dalam pencabutberat sebagaimana dimaksud dalam perencana tata ruang berlisensi tidak dapat menjalankan tugas profesinya jika lisensinya dibekukan dan atau dicabut. pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (satu) tahun. dalam hal kurun waktu pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada telah habis, perencana tata ruang mengajukan penerbitan lisensi kembali. perencana tata ruang berlisensi yang telah dicabut lisensinya tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan lisensi. paragraf tata cara pengenaan sanksi dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam diperoleh dari: hasil pemeriksaan tim pengawasan dan evaluasi, pengaduan, dan atau pemberitaan media massa. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disampaikan oleh masyarakat dan atau pengguna jasa perencana tata ruang berlisensi kepada menteri melalui sistem elektronik. menteri menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan: keterangan dan bukti yang disampaikan oleh pihak yang menyampaikan pengaduan, dan data dan informasi lain yang diperlukan. dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dapat ditindaklanjuti dengan evaluasi lisensi oleh menteri. menteri melakukan pemeriksaan dan atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam dan melalui tahapan: permintaan klarifikasi dari menteri kepada perencana tata ruang berlisensi yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas profesi, pemberian klarifikasi oleh perencana tata ruang berlisensi atas dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh supervisi kegiatan dan dokumen pendukung lainnya, evaluasi lisensi oleh tim pengawasan dan evaluasi berdasarkan hasil klarifikasi, perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi lisensi: dan pengambilan tindakan berdasarkan rekomendasi. menteri melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal perencana tata ruang berlisensi terbukti melakukan pelanggaran, menteri menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditindaklanjuti dengan sidang etika profesi oleh asosiasi profesi. berdasarkan hasil sidang etika profesi sebagaimana dimaksud pada asosiasi profesi dapat mengusulkan pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam kepada menteri. menteri dapat memberikan sanksi administrasi kepada perencana tata ruang berlisensi berdasarkan usulan asosiasi profesilayanan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik. pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang yang selanjutnya disebut pendidikan dannataan ruang. sertifikasi kompetensi ahli adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi. pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh perencana tata ruang sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas perencana tata ruang. lisensi perencana tata ruang yang selanjutnya disebut lisensi adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh menteri dan berlaku dalam kurun waktuata ruang. menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang. pelayanan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada: perencana tata ruang yang belum memiliki lisensi tetap dapat melaksanakan tugas profesi sampai dengan akhir tahun syarat pendidikan profesi tidak diberlakukan dalam pemberian lisensi dalam jangka waktu (lima) tahun terhitung sejak penetapan peraturan menteri ini, dan cc. pelayanan penerbitan dan perpanjangan lisensi dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik. pelayanan penerbitan dan perpanjangan lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada hurufhuruflayanan pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perencana tata ruang berlisensi dilaksanakan secara nonelektronik sampai dengan tersedianya sistem elektronik. pelayanan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan menggunakverifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang secara nonelektronik proses verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang hari kerja kekurangan berkas kementerian pemohon atr bpn berkas verifikasi dokumen permohonan persyaratan tidak berkas lengkap hari kerja penerbitan keputusan penyampaian keputusan verifikasi formulir penyampaian rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang kop surat nomor pananaaaanaaaanananan . lampiran (satu) bundel hal permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang kepada yth: menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional c.g. kepala selaku kepala (nama lembaga penyelenggara pelatihan) . j.onlverifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang dengan melampirkan: data lembagajadwal kegiatan pelatihan, dan sasaran dan kapasitas peserta. demikian permohonan verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan (nama lembaga penyelenggara pelatihan) kepala, stempel basah nama jelas) format data lembaga penyelenggara pelatihan bidang penataan ruang kop surat data lembaga penyelenggara pelatihan bidang penataan ruang nama lembaga pelatihan bonkanaanannanaana ana ana aan nomor akta pendirian bonnaaanannannnanannaaa naa anna badan usaha tanggal akta pendirian bonkanaanannanaana ana ana aan badan usahkantor bonnaaanannannnanannaaa naa anna pemohon (nama lembaga penyelenggara pelatihan) kepala, stempel basah nama jelas) surat keputusan hasil verifikasi rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang keterangann. c.tekniskode verifikasi telah memenuhi persyaratan verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sehingga rencana kegiatan pelatihan dimaksud dinyatakan:ode kepala . verifikasi nama jelas) keterangan tidakfekeesesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan dengan memperhatikan pokok pertimbangan sebagai berikut: dan seterusnya. rencana kegiatan pelatihan teknis dimaksud dinyatakan: tidakepala .penerbitan dan perpanjangan lisensi secara nonelektronik proses pemberian perpanjangan lisensi perencana tata ruang kementerian asosiasi berkas sha klarifikasi terkait permohonan verifikasi dokumen kerja pemenuhan kode persyaratan etik profesi tidak berkas lengkap hari kerja penerbitan lisensi penyampaian lisensi surat keputusan lisensi formulir permohonan penerbitan lisensi perencana tata ruangonnananaanannanan anna aan aan adakananananannananana naijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi dan atau fotokopi sertifikat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (jika tidak memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan profesi), fotokopilembaga pendidikan tinggibab pendidikan dan pelatihan bidang penataan ruang bagian kesatu umum pendidikan dan pelatihan diselenggarakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan bidang penataan ruang. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan melalui: penyusunan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemahaman pemangku kepentingan bidang penataan ruang, pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama pendidikan dan pelatihan: dan cc. evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan. formulir permohonan penerbitan lisensi sementara perencana tata ruang perihal permohonan penerbitan lisensi sementarapenanaman nana aan aan aan nomor anggota asosiasi profesi . joo alamat e mail dodakanananananaaana nasementarasementarasementaranerbitan lisensi perencana tata ruang bagi pemangku jabatan fungsional penata ruang jenjang muda madya utama yang memasuki masa purna baktiennnanannanannaanan nana aan aan anjabatan terakhir penata ruang ahli muda madya utama ) masa pengalaman kerja bidang penataan ruang paket. tahunfotokopi surat keputusan pensiunrpanjangan lisensi perencana tata ruang perihal permohonan perpanjangdengan inisurat tanda registrasi profesi bonkanaanannanaana ana ana aan masa berlaku surat tanda registrasi profesi bekanaananananaanan sih anak nomor anggota asosiasi profesi bonnaaanannannnanannaaa naa annperpanjangrpanjangan lisensi perencana tata ruang, surat keterangan aktif bekerja lingkup penyelenggaraan penataan ruang, cc. fotokopi sertifikat kompetensi ahlirpanjangsurat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen saya yang bertanda tangan bawah ini: nama donnaananaanannnnananaaa nana aan anna aan alamat penaaaananananaaaaa aan menyatakan dengan sesungguhnya: segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan perpanjangan lisensi ini adalah benar dan sah, apabila kemudian hari ditemukan bahwa dokumen dokumen yang telah saya berikan tidak benar pun, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya. pemohon, meterai nama jelas) surat keterangan aktif berkerja lingkup penyelenggaraan penataan ruang kop surat surat keterangan: .ioooooooeenaklnnll selaku kepala (nama organisasi pemberi kerja) sebagai berikut: nama (organisasi pemberi kerja) bonkanaanannanaana ana ana aan alamat kantor bonnaaanannannnanannaaa naa anna alamat e mail bnkaaanannaaal ana dengan ini menerangkan bahwa: nama donnananananananan nana nana tempat, tanggal lahir bonkanaanannanaana ana ana aan adalah benar aktif bekerja (nama organisasi pemberi kerja) sebagai perencana tata ruang dan melaksanakan pekerjaan penyelenggaraan penataan ruang sejak (dd mm yy) sampai dengan saat ini. demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dalam rangka memperoleh perpanjangan lisensi. (nama organisasi pemberi kerja) kepala, stempel basah nama jelas) surat keputusan pemberian lisensi perencana tata ruang kop kementerian keputusan direktur jenderal . nomor inna. tentang lisensiperencana tata ruang tanggal . atas nama.)anna. kartu tanda lisensisurat keputusan pemberian lisensi sementara perencana tata ruang kop kementerian keputusan direktur jenderal nomor ena aan. tentang lisensi sementarasementara perencana tata ruang tanggal . atas nama .sementarasementarasan nnnntkka. kartu lisensi sementarasementara sementaraformulir pengaduan terhadap perencana tata ruang berlisensi nama pelapor nik pelapor nama pelanggar sumber laporan tanggal kejadian lokasi kejadian uraian laporan bukti laporan pelapor, (fasilitasi kerja sama pendidikan dan pelatdidikan pendidikan bagi pemangku kepentingan bidang penataan ruang diselenggarakan melalui: pendidikan akademik, dan pendidikan profesiugasan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologuntuk menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud padabagian ketiga pelatihan paragraf umum pelatihan bagi pemangku kepentingan bidang penataan ruang dilaksanakan dengan berbasis kompetensi. pelatihan sebagaimana dimaksud pada meliputi aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. pelatihan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pelatihan klasikal, dan pelatihan nonklasikal. pelatihan bidang penataan ruang dilaksanakan dengan tahapan: perencanaan kebutuhan, penyusunan program, cc. pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan pelatihan, dan pemantauan dan evaluasi. pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kelas. bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan melalui kegiatan pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran luar kelas. bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: patok banding (benchmarking): belajar mandiri (self development), komunitas belajar (community practices), magang praktik kerja, dan atau jalur pelatihan dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya. paragraf perencanaan kebutuhan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan bersama dengan asosiasi profesi dan atau asosiasi akademisi. penyelenggaraan pelatihan bidang penataan ruang dapat berpedoman pada rencana kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada perencanaan kebutuhan pelatihan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada disusun sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan bidang penataan ruang. kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas. paragraf penyusunan program penyusunan program sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam penyusunan program sebagaimana dimaksud pada memperhatikan perkembangan kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan bidang penataan ruang. program pelatihan sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang. rencana kegiatan pelatihan bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam wajib diverifikasi oleh kementerian sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan. verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui tahapan: penyampaian rencana kegiatan, penilaian, dan penerbitan hasil verifikasi. proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh kementerian. kegiatan pelatihan bidang penataan ruang dapat dilaksanakan setelah dinyatakan lulus tahap verifikasi. penyampaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan oleh pemohon disertai dengan data dan informasi yang paling sedikit mencakup: data lembaga penyelenggaraanwaktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan, jadwal kegiatan, dan sasaran dan kapasitas peserta. dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada kementerian menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon melalui sistem elektronik. pemohon wajib melengkapi kekurangan data dan informasi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada dalam waktu (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan. dalam hal pemohon tidak melengkapi data dan informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada permohonan verifikasi dinyatakan ditolak. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh unit kerja kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan sumber daya manusia bidang agraria dan tata ruang. penilaian rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan meliputi unsur: kelengkapan data dan informasi yang disyaratkan, kesesuaian silabus pelatihan dengan rencana kebutuhan pelatihan, dan kualifikasi tenaga pengajar. |
rms bupati musi banyuasin peraturan bupati musi banyuasin nomor tahu dengan rahmat tuhan yang maha esa. bupati musi banyuasin, menimbang bahwa dalam rangka penatakelolaan government, optimalisasi layanan publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kabupaten musi banyuasin yang diselenggara. tahun tentang penyelenggaraan portal web dan situs web badan pemerintahan berita negara republik indonesia tahun nomor .alam hal ketersediaan sebagaimana dimaksud pada portal web perangkat daerah harus beroperasi selama (dua puluh empat) jam sehari dan (tujuh) hari seminggu. penyelenggaraan portal web dan atau situs webdinas wajibbab pemantauan dan evaluasi dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan portal web dan atau situs web perangkat daerah. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada dikoordinasikan dengan sekretaris daerah dan inspektursebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupatirangkat daerah yang menyelenggarakan portal web dan atau situs web. bab pendanaan segala pendanaan diakibatkan dari penyelenggaraan portal web dan atau situs web perangkat daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada perangkat daerah. bab xii ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini berlaku, perangkat daerah yang telah menyelenggarakan portal web dan atau situs web perangkat daerahdiundangkantan furan musi satuan k4. dodi reza alex noerdin diundangkan sedayu pada tanggal ancam sekretaris daerah kabywypaten musi banyuasin, hyapriyadiortal web dan situs web perangkat daerahadalah dinas komunikasi dan informatika kabupaten musi banyuasin. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten musi banyuasin. desa adalah desa dalam wilayah kabupaten musi banyuasin.. desain portal web adalah kerangka bentuk atau rancangan tampilan muka (front end) portal web dan atau situs web. portal kabupaten adalah portal web resmi kabupaten musi banyuasinadalah informasi publik yang dipublikasikan melalui partai kabupatendan formulir pengisian portal web agar berjalan sesuai fungsinya. uji kegunaan.. uji kompatibilitas adalah proses melakukan jaminan kualitas untuk melihat portal web yang digunakan pada berbagai perangkat. uji kinerja adalah proses melakukan jaminan kualitas ketahanan portal web. bab tujuan dan ruang lingkup peraturan bupati ini bertujuan untuk: memberikan panduan dalammfasilitasi integrasi layanan lingkungan pemerintahan kabupaten berbasis elektronik, cc. mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. peraturan bupati ini mengatur tentangliputi: identitas nasional dan daerah, pengelola, konten: tipografi, navigasi, teknologi, dan keamanan informasi. bab iii identitas nasional dan daerah identitas nasional dan daerah dalam penyelenggaraan portal web dan atau situs web perangkat daerah terdiri atas: bendera negara, bahasa indonesia: lambang negara, lambang kabupaten, identitas nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat daerah wajib memuat identitas nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam pada setiap portal web dan atau situs web yang dikelolanya. selain identitas nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada setiap portal web dan atau situs web perangkat daerah dapat memuat identitas dan atau logo branding dan atau layanan yang diselenggarakannyaportal web dan atau situs perangkat daerah. lambang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf diletakkan pada halaman beranda sebelah kanan atas portal web dan atau situs perangkat daerah: penempatan identitas dan atau logo branding dipasang pada halaman beranda tengah atas portal web dan atau situs web perangkat daerahperangkat daerahwajib menggunakan teks. bab pengelola kepala perangkat daerah menetapkan pengelola portal web dan atau situs web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangansekretaris perangkat daerahkontributor dan editoyelenggaraan portal web dan atau situs web sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan: dan cc. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggarperangkat daerahmengelola konten yang meliputi namun tidak terbatas pada pengelolaan aktivitas terkait dengan perencanaan, penyediaan, pemilahan, pemutakhiran, penghapusan, pengolahan, dan distribusi terhadap konten yang menjamin kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan dalam penyelenggaraan portal web dan atau situs web perangkat daerah. dalam penyelenggaraan konten portal web dan atau situs web, pengelola konten haruspengelola konten memiliki wewenang: merencanakan konten yang akan dipublikasikan dalam portal web dan atau situs web perangkat daerah: mencari dan mengumpulkan konten portal web dan atau situs web perangkat daerah, cc. memverifikasi dan menyusun konten portal web dan atau situs web perangkat daerah, melakukan pengunggahan, penghapusan, pemutakhiran konten dalam portal web dan atau situs web perangkat daerah: dan mendokumentasikan pengelolaan konten dalam portal web dan atau situs web perangkat daerah. kontributor sebagaimana dimaksud dalam memiliki tugas: mengusulkan rencana konten yang akan dipublikasikan dalam portal web dan atau situs web perangkat daerah:editor sebagaimana dimaksud dalam s5) memiliki tugasperangkat daerah,perangkat daerahperangkat daerah, dan melakukan rekapitulasi konten yang dipublikasikan. bab konten portal web dan atau situs web perangkat daerah sekurang kurangnya memiliki konten meliputi: profil perangkat daerah, narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten sesuai arahan bupati, kebijakan dan produk hukum perangkat daerah, pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, profil layanan publik pada perangkat daerah, layanan aspirasi dan pengaduan, akun resmi media sosial perangkat daerah, dan kontak pengelola situs web perangkat daerah. konten narasi tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf harus terjaga integritasnya. konten narasi tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf diambil dari portal kabupaten melalui fasilitas pengumpan berita. portal kabupaten sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab tipografi portal web dan atau situs web perangkat daerah harus menggunakan tipe huruf yang dapat ditampilkan sesuai dengan peruntukannya semua perangkat termasuk perangkat bantu kelompok difabel. bab vii navigasi (l) portal web dan atau situs web perangkat daerah harus menggunakan navigasi (web navigation) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna termasuk kelompok difabel. untukportal web dan atau situs web, peta portal web dan atau situs web, dan istilah umum. portal web dan atau situs web perangkat daerah harus menyediakan tautan portal kabupaten. bab viii teknologi teknologi portal web dan atau situs web perangkat daerah harus memenuhi ketentuan: menggunakan aplikasi berbasis subversi terkini, mendukung perangkat bergerak dan desktop, dan mendukung perangkat bantu kelompok difabel. portal web dan atau situs web perangkat daerahkeamanan informasi portal web dan atau situs web perangkat daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. |
tgl sali septanah abang nomor pkm ta ix tanggal september selaku perihal usulan penetapan tarif layanan blue upt puskesmas tanah abangah abang kabupaten musi banyuasin. kof7asi banyuasin tani pelayanan rawat jalan nan. di. pendaftaran pelayanan kesehatan (epik00o0 surat keterangan kesehatan rp. pemeriksaan haji rp. &. home visite rp. tarif pelayanan tindakan uraian tarif heating jabat luka s5. merdeka dean rp. . jahitan rp. taka rp: 1s0 combustion luka bakar has 01os rp. luas rp. luas nan rp. luas 40t6 rp. pasang infus rp. nsisi abses ian a0000 sirkumsisi rp. tindik daun telinga rp. bedah minor rp. esrkakuka lan coba benda asing dalam hidung rp. asas esa 21aspain pembinaan spark bayi fiksasilnfus| rp. spark patah tulang fraktur rp. pemakaian nebuliser vial rp. vial rp. cc| rp. insist rp. perawatan saluran akar psa rp. tarif pelayanan uraian tarif pasang cabut implan rp. pap smear rp. pemeriksaan iva rp. koba pkbperang rp. trombosit rp. leukosit rp. eritrosit rp. golongan dara rp. bt ct rp. ji. kidal irp25000. malaria ddr bp. dimana rp. asam urat rp. kolesiroi rp. pemeriksaan urin albumin rp. reduksi rp. urobilin rp. bilirubin eps ce. sedimen rp. natrium pp. reum rp. kreatinin rp. protein mp. eritrosit rp. pemeriksaan urin rutin stik) rp. tes kehamilan rp. usa im. tes narkoba tp. feses rutin rp. pemeriksaan bta mikroskopis| rp. pemeriksaan drl sifilis reason0 bem rp. pemeriksaan hbs rp. pemeriksaan jamur rp. pemeriksaan swab antigen ( jasa pemeriksaan rp. jasa antigen rp. pemeriksaan hemat analyzer rp, tanip1. ultra sono grafis usg) rp. tari pelayanan lainnya kaji banding per orang| rp. magang per orang per bulan) dasi rp. penelitian tkp. rp. ce. s1 d4 tap. esasaaoah ablintbagmalpsw btefejad indo seusaysng ususfejag june, ips pasutri use abjad uep ipo uou you usuedejad andrew sues seursaysng bubar| ueyednnu algo te) seri snj ue4e) yajoradupu rui uep neue teguh sus ueyedniur yevekej jug bolaang ips pileg eibaseui yyrunjas beg neyduelisi uep tps bibioli minunmoy suca pod aueuesyeja) yoyo ast rdenas eup anjung auripes1a) ulurefustut pung sel says nnj use4eja tre) wesesag any sud stusaysng nio utuefej jung, ies nynyavt div, aya salute| ejp yy2 s2h upuedejad nerefuep 'uweyegofuad 'upjempaad issue sensus uen madya imun yusyesods uou bersiap juri lesuplolad uueyeyasay usut aed usynygepwu sues true voyedngey usjeyasay demise) yejepe jiwa eygumsip amnluejss bus bureau yensuli, rjeyasa seijisej uej essay sepi pos upurtel ureidoad ueyeresduajafuaui yun ynyagrp #uga inynuy eee ury yy2 som srsg vey suis etuynfuejas tuba jego say eso ubulurep ken$ suajatuag bauuinuin eyed ytusep sunday uwejojaduad penjaja lep urijensesuad segar 'esque uednpryay sepatu umu uerlayehsay uueynfeusu yuti resep psb aset sepeda usurped ueyyeyduuaw ingin yes due sisi yonyead yapyead ueyderusu jun ueyuagip sub intan eub ae| steel rep yes resep bursa uwu juga iya seung eyed play jun umdungp3 serepf3kjlul,etiing wali kota cirebon provinsi jawa baratwali kota cirebon, menimbang bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kota cirebon tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dan komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing masing, bahwa keterlibatan dan sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan kota cirebon perlu mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah kota cirebon, bahwa cirebon telah diatur dengan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat cirebon nomor tahun yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraankesatuan institusi pemerintah,badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah,), (lima belas), (dua puluh lima), dan atau (tiga puluh lima)kota cirebon. warga kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga luar kota cirebon atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada daerah. bab ruang lingkup dan asas peraturan daerah tentang gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah ini memiliki ruang lingkup: ruang lingkup dan asas. maksud dan tujuan. jenis dan bentuk gelar kehormatan. warga kehormatan. penghargaan daerah. penghargaan pengabdian. pns berprestasi. tim pertimbangan. tata cara dan penetapan pemberian. cara pemakaian. hak dan kewajiban penerima. pembatalan dan pencabutan. pendanaan. oo. ketentuan penutup. pemberian gelar kehormatan, warga kehormatan dan penghargaan daerah dalam peraturan daerah ini berdasarkan asas: kebangsaan, kemanusiaan:maksud dan tujuanpenghargaan dari pemerintah daerah kota atas jasa, sumbangsih, perjuangan, dan atau pengorbanan seseorang atau badan yang diberikan kepada daerah kota. gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah diberikan kepada seseorang atau badan dengan tujuan: memberikan pengakuan atas jasa bidang cipta, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi daerah kota. memberikan penghargaan atas perjuangan yang ditujukan kepada daerah kota. memberikan motivasi untuk terus berperan secara aktif dalam pembangunan daerah kota. memberikan dorongan untuk terus melahirkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darmabakti yang bermanfaat bagi daerah kota. memberikan penghormatan atas dedikasi, loyalitas, sumbangsih, dan pengabdian untuk kemajuan daerah kota. bab jenis dan bentuk pemerintah daerah kota dapat memberikan gelar kehormatan, warga kehormatan, dan atau penghargaan daerah kepada seseorang dan atau badan yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan daerah ini. jenis gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: putra utama, putra madya, dan putra pratama. jenis penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: tanda penghargaan, penghargaan pengabdian, dan pns berprestasi. penghargaan daerah sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa kepada daerah kota dalam bidang: agama, pendidikan, olah raga, seni, budaya, pembangunan, keamanan, lingkungan hidup, dan atau bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemberian gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah sebagaimana dimaksud dalam dapat berbentuk: piagam, medali uang, barang, dan atau bentuk lain. bentuk medali gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: medali sempat bertalian pita, medali gantung, atau medali sempat. piagam gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf dicetak ukuran dengan warna kombinasi sesuai dengan lambang daerah. medali gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari:entuk dan contoh piagam atau medali berpedoman sesuai peraturan wali kota yang mengatur tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah daerah kota cirebon. bab gelar kehormatan pemerintah daerah kota dapat memberikan gelar kehormatan putra utama kepada: warga daerah kota yang berprestasi tingkat internasional, atau warga daerah kotautammadya kepada warga daerah kotamadypratama kepada warga daerah kotapratama kot kota. persyaratan untuk memperoleh gelar kehormatan putra madypratamyang bermanfaat bagi daerah kota. bab warga kehormatan pemerintah daerah kota dapat memberikan gelar warga kehormatan kepada seseorang yang bukan warga daerah kota. gelar warga kehormatanwarga kehormatanwarga kehormatan sebagaimana dimaksud dalam adalah: kota. bab vii penghargaan daerah pemerintah daerah kota dapat memberikan penghargaan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf berupadaerah berupa tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. persyaratan untuk seseorang memperoleh tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam adalah: warga daerah kota ataujasa berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi daerah kota. persyaratan untuk badan dapat memperoleh tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam adalah: berdomisili daerah kota atau luar daerah kota, berbadan hukum indonesia: berjasa berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi daerah kota. bab viii penghargaan pengabdian pemerintah daerah kota dapat kota berdasarkan masa kerja dan purnawaktu. penghitungan masa kerja pns sebagai dasar pemberian penghargaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada meliputi: (lima) tahun, (lima belas) tahun, (dua puluh lima) tahun), dan atau (tiga puluh lima) tahun. pemberian penghargaan kepada pns lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada harus pernah menerima penghargaan yang sebelumnya. tata cara pemberian penghargaan pengabdian kepada pns sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. penghargaan pengabdian bagi pns yang telah bekerja selama (kuningan, dan cc. uang pengabdian. penghargaan pengabdian bagi pns yang telah bekerja selama (lima belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan dalam bentuk: piagam, medali sempat berwarna perunggu, dan cc. uang pengabdian. penghargaan pengabdian bagi pns yang telah bekerja selama (duperak, dan cc. uang pengabdian. penghargaan pengabdian bagi pns yang telah bekerja selama (tigemas, dan cc. uang pengabdian. pns yang memasuki masa purnawaktu diberikan penghargaan pengabdian dalam bentuk: piagam, dan penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. persyaratan pemberian penghargaan pengabdian adalahbekerja secara terus menerus selama (lima) tahun, (lima belas) tahun, (dua puluh lima)f.atau teladan bagi masyarakat,i.ons. bab pns berprestasi pemerintah daerah kota dapat memberikan penghargaan kepada pns berprestasi lingkungan pemerintah daerah kota. penghargaan kepada pns berprestasikepada pns berprestasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. penghargaan kepada pns berprestasi sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikutpaling kurang mempunyai masa kerja (lima) tahun, (lima belas) tahun, (dua puluh lima) tahun, atau (tiga puluh lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus, f.i.tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. j.diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan, dan lulus seleksi yang dilakukan oleh tim pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. kepala perangkat daerah dapat mengusulkan calon pnskota kepada wali kota melalui kpudprovinsinasional. bab tim pertimbangan wali kota membentukdan penghargaan daerah. tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai dengan jenis penghargaan yang akan diberikan kepada seseorang atau badan. tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dan dibentuk dengan keputusan wali kota. bab tata cara penetapan dan penyerahan penetapan pemberian gelar kehormatan dan warga kehormatan dilaksanakangelar kehormatan dan warga kehormatan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. penetapan pemberian penghargaan daerah dilaksanakan oleh wali kotapenghargaan daerah sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota.laksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib dprd. penyerahan penghargaan daerah kota dilakukan oleh wali kota pada upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, atau upacara peringatan hari jadi kota cirebon. bab xii sesuai dengan dikalungkan leher. tatabab xiii hak dan kewajiban setiap penerima gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah berhak atas penghormatan dan penghargaan dari pemerintah daerah kota. penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: piagam, medali, uang, barang, dan atau hak protokol dalam acara resmi. pns berprestasi selain memperoleh penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam berhak memperoleh kenaikan pangkat secara istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. penerima gelar kehormatan, warga kehormatan, atau penghargaan daerah berkewajiban: menjaga nama baik diri sendiri dan daerah kota, menjaga dan memelihara penghargaan yang diterima, dan cc. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan, bab xiv pembatalan dan pencabutan pemberian gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah pada dasarnya berlaku seumur hidup. pemberian gelar kehormatan, warga kehormatan, dan penghargaan daerah dapat dibatalkan danperaturan daerah ini., danata cara pembatalan dan pencabutan pemberpemberian penghargaan sebagai pns berprestasi dapat dibatalkan atau.atau dikenakan hukuman disiplin dengan kategori berat. tata cara pencabutan dan pembatalan pemberian penghargaan sebagai pns berprestasi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. pembatalan dan pencabutan gelar kehormatan dan atau warga kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan wali kota setelah mendapat persetujuan dprd. pencabutan penghargaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan wali kota setelah mendapat pertimbangan dari tim pertimbangan. bab pendanaan pendanota cirebon, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab xvi ketentuan penutup pada saat mulai berlakunya peraturan daerah inidicabut dan dinyatakan tidak berlaku, provinsi jawa barat: salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum : dan haka manusia meng pembina' tingkat (iv b) nip. penjelasanumum.kota cirebonberprestasi. pemberian penghargaan ini sebelumnya telah diatur dalamnamun, dalam pelaksanaa,,yang dimaksud dengan, kearifan lokal adalah bahwa pemberiangelar kehormatan, warga kehormatan. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pendan. cukup jelasngawasan, penertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur sumatera selatan, menimbangmeluas bahkan sampai merambah kepada masyarakat pedesaan:: bahw, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan menteri perdagangan nomor m dag per sehingga, penertiban dan pengendalia1 hal ha!e http dokumen bapanya' edit terakhir idol docgawasan, penertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkoholprovinsi adalah dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera selatan. kepala dinas provinsi adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan provinsi sumatera selatan. bupati walikota adalah bupati walikota se sumatera selatpalembyang berasal dari fermenteredaran minuman beralkohol adalah jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperbolehkan dipasok atau diedarkan provinsi sumatera selatimportir terdaftar minuman beralkoholprovinsi sumatera selatgolongan yang akan dijual kepada konsumenyang mengandung kadar ethanol (c2h50yang mengandungprovinsi adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh menterb iii pelarangan minuman beralkohol dengan kadar ethanol c2h20h) atas dilarang diimpor, diedarkan atau dijual dalam provinsi. bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor diproduksi dan diedarkan dalam provinsi.keseratus).minuman babbagian kedua penjualan penjual langsungnda talam selama, dan bar termasuk pub dan klub malam. bab perizinan usaha perdagangan setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pertbbpengawasan dan penertiban minuman beralkohol bagian kesatu pengawasan semua minuman beralkohol yang diedarkan harus dimasukkan dalam botol kemasan dengan terdaftar pada bpom serta mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol ethanol, volume minuman serta tulisan larangan minum bagi anak bawah umur tahun dan wanita hamil. alokasi jenis dan jumlah minuman beralkohol golongan golongan dan golongan yang diedarkan wajib menggunakan label edar pada tingkat distributor oleh badan pengawas dan pengendalian minuman beralkohol yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim pengawasan dan penertiban yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. gubernur dapat memerintahkan, bupati walikota untuk mencabut supgubernur mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol provinsi. untuk melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada yat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari dinas instansi terkait. bagian kedua penertiban dan pengendaliandan penertiban atau atas saran pertimbangan bupati walikota. bab vii pelaporan untuk kepentingan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol provinsi setiap distributor, sub distributor minuman beralkohol golongan golongan dan golongan wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap bulan kepada gubernur melalui dinas perindustrian dan perdagangan provinsan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara sup dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu (satu) bulanli ketentuan peralihan izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberidiundangkan. bab xiii ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku mak lembaran daerah tahun nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
peraturan daerah provinsi sumatera selatan nomor tahun tentang pembentukan perseroan terbatas penjaminan krediumbuhkembangkan potensi perekonomian rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi diperlukan dukungan pendanaan dari perbankan dan atau melalui sumber sumber pembiayaan lainnya, bahwa agar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan dukungan pendanaan dari perbankan dan atau sumber sumber pembiayaan lainnya dibutuhkan suatu lembagaikcc. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran, dan keuntung (subgrogasi)terbatas penjaminan kredit daerahtiapperaturan daerah ini dapat juga disebut dengan peraturan daerah tentang pt. jamkrida sriwijaggaran dasar perseroan terbatas penjaminan kredipada tanggal junpengelolaan koperasi simpan pinjam dan unitresiden nomor tahun zuu8keuangan republik indonesiaseroan terbatas penjaminan kredit daerah adalah badan usaha milik daerah provinsi sumatera selatan adalah perseroan terbatas penjaminan kredit daerah provinsi sumateraag penerima jaminan atas kewajiban terjamin. imbal jasa penjaminan,an,auditor independent adalah auditor yang berpraktik dalam akuntan publik yang melakukan fungsi pengadilan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. subrogrpalembang sebagai ibukota provinsiprovinsi: njaminlain antara lain penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya: penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (skin), penjaminan letter credit (l c): penjaminan kepabeanan (custom bond, jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan penyediaan informasi (database)aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek solvabilitas dan aspek reliabilitas likuiditasnya. untuk menjaga aspek aspek sebagaimana dimaksud pada penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk deposito pada bank: surat berharga negara dan atau surat berharga syari'ah negara,(teksanada dan atau reksadana syari'ah, dan atau penyertaan langsung pada penjamin ulangmemiliki kompetensi terbatas. untuk pengangkatan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gubernur. pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi berdasarkan rekomendasi hasil dari dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera selatan. dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sumatera selatan melakukan uji kelayakan dan kepatutan untuk direkomendasikan kepada gubernur berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan oleh tim independen. tim independen yang dimaksud pada dibentuk berdasarkan keputusan gubernur yang unsur unsurnya disesuaikan dengan kebutuhan ketentuan yang berlaku. karyawan perseroan terbatas penjaminan kredit daerahterbatas penjaminan kredit daerahhari usaha mikroan dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang. s5)akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. batasan kredit diberlakukan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi) yang besarnya mengikuti peraturan perundang undangan. bab viii permodalan modal dasar perseroan terbatas penjaminan kredit daerahpada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar dari modal dasar atau sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah): pemerintah kabupaten kota se provinsi sumatera selatan: pt, bank sumsel babel pt, bpr sumsel dan pemegang saham lainnya. besarnya modal partisipasi sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangewan perwakilan rakyat daerah provinsi. |
lembaran daerah kota cirebon bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah semua kota cirebon tahun anggaran sebagaimana nomor tahun seria dimaksud pada huruf atas perlu ditetapkan www dengan peraturan daerah:daerah tentang istimewa yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tentang pengubahan undang undang nomor pendapatan dan belanja daerah kota cirebon dan tahun republik indonesia dahulu) tahun anggaran tentang pembentukan kota kota besar dan kota kota kecil jawa lembaran negara republik dengan rahmat tuhan yang maha esa,menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang ketentuan umum dan tata cara undang undang nomor tahun perpajakan lembaran negara republik tentang pemerintahan daerah sebagaimana indonesia tahun nomor tambahan telah beberapakali diubah terakhir dengbeberapa perubahan kedua atas undang undang kali terakhir dengan undang undang nomor nomor tahun tentang pemerintahan tahun tentang penetapan peraturan daerah, kepala daerah mengajukan rancangan pemerintah pengganti undang undang nomor peraturan daerah tentang pertanggungjawaban tahun tentang perubahan keempat atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja undang undang nomor tahun tentang daerah kota cirebon kepada dewan perwakilan ketentuan umum dan tata cara perpajakan rakyat daerah berupa laporan keuangan yang menjadi undang undang lembaran negara telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia tahun nomor paling lambat (enam) bulan setelah tahun tambahan lembaran negara republik indonesia anggaran berakhir,tentang keuangan negardiubah dengan undang undang nomor tahun tentang perubahan 'atas undang undang undang nomor tahun undang nomor tahun tentang pajak tentang perbendaharaan negara lembaran bumi dan banguntang penganggaran negara yang beri nabi dosen gea obe nomor bebas dari korupsi, kolusi dan nepotismeundang undang nomor tahun sistem perencanaan pembangunan nasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia hun lembaran negara republik indonesia klik inde tambahan! lemparan negara tahun nomor tambahan lembaran dengan undang tentang pemerintahan daerah lembaran negara undang nomor tahun tentang republik indonesia tahun nomor perubahan atas undang undang nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tahun tentang pemberantasan tindak nomor sebagaimana telah beberapakali pidana korupsikedua lembaran negara republik indonesiper tangan antara tentang kedudukan protokoler dan keuangan pemerintah pusat gan pemerintahan laura pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyattentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan dengan peraturan pemerintah nomor perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah tahun tentang perubahan ketiga atas dan dewan perwakilan rakyat daerah lembaran peraturan pemerintah nomor tahustandar akuntansi pemerintahperaturan pemerintah nomor tahun republik indonesia tahun nomor tentang bantuan keuangan kepada partai politiknomor tentang sistem informasi keuangan daerah tahun tentang perubahan atasbarang milik negara daerah negarahibah kepadalaporan keuangan dan kinerja instansi nomor pemerintan peraturan pemerintah nomor tahun daerah kepada pemerintah, laporan keterangan tentang pedoman penyusunan dan penerapan pertanggungjawaban kepala daerah kepada standar pelayanan minimal lembaran negara dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi republik indonesia tahun nomor laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tambahan lembaran negara republik indonesia kepada masyaratentang pedoman pengelolaan keuangan negara republik indonesia nomor daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubahorganisasi perangkat daerah lembaran atas peraturan menteri dalam negeri nomor negara republik indonesia tahun tahun tentang pedoman pengelolaan nomor tambahan lembaran negara republik keuangan daerahngelompokkanbendahara serta penyampaiannya, rakyat daerah kota cirebon lembaran daerah kota cirebon tahun nomor peraturan menteri keuangan nomor pmk.o7 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan tentang penggunaan dana bagi hasil peraturan daerah nomor tahun tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan tentang perubahan kedua atas peraturan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, daerah kota cirebontata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd,keuangan partai politikyusunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun daerah nomor tahun tentang perubahan anggaran atas peraturan daerah nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik peraturan bersama menteri keuangan dan yang mendapat kursi dewan perwakilan menteri dalam negeri nomor pmk. rakyat daerah kota cirebon lembaran daerah dan nomor tahun tentang tahapan kota cirebon tahun nomor tambahan persiapan pengalihan bea perolehan hak atas lembaran daerah kota cirebon nomor tanah dan bangunan sebagai pajak daerah berita negara republik indonesia tahun peraturan daerah nomor tahun nomor: lembaran daerah kota cirebon tahun nomor seri aj:: tahunkeuangan sebagaimana dimaksud pada tentang penambahan penyertaan modal dihampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan pemerintah kota cirebon pada perusahaan badan usaha milik daerah perusahaan daerah.realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam tentang perubahan anggaran pendapatan dan huruf tahun anggaran sebagai berikut belanja daerah kota cirebon tahun anggaran lembaran daerah kota cirebon pendapatan denaaaaaaannaannnannnnnn rp. tahun nomor seri a): db. bea lena. rp. surplus (defisit) . rp. dengan persetujuan bersama cc. pembiayaan dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon penerimaan sen. rp. dan pengeluaran .oooooooooo rp. walikota cirebon pembiayaan neto . rp. memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam anggaran pendapatan dan belanja sebagai berikut daerah kota cirebon tahun anggaran selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah krama anna anamamamaman rp. dengan rincian sebagai berikut pertanggungjawaban pelaksanaan apbd berupa laporan anggaran pendapatan setelah perubahan annanannannan nan aaaananaanaaan laporan realisasi anggaran: realisasi .ooo. rp. neraca, laporan arus kas, dan selisih lebih (kurang) . rp. catatan atas laporan keuangan. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan kennnnanannnnnaaannaaannnananannnasannnnamann rp. umi .o.ooooooo woo rp. dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut anggaran belanja setelah perubahan .cbooo. pengeluaran setelah perubahan .ooooooooo kennnnannnnnannannnnanaaannnaananannnaaa rp. kennnnannnnankannnnamannnnaaannamannnaaan rp. realisasi .iii rp. "uu uang kanan nan selisih lebih (kurang) . rp. realisasi hp. selisih lebih (kurang) . rp. selisih anggaran dengan realisasi surplus (defisit) sejumlah . denankannnn anna. rp. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah . knnnnnannnnnnanannnnanannannnaamaanemann aman rp. dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut surplus defisit setelah perubahan .cbooo benkknannnnnnnnnnnnnnnnnnn maan rp. pembiayaan neto setelah perubahan .i.ooooooo realisasi. rp. kennnannnnaakannnnnasanannanananaannnaaan rp. selisih lebih (kurang) . rp. realisasi .iii jee rp. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan selisih lebih (kurang) annnananananann rp. sej iah .cbooo rp. dengan rincian sebagai berikut penerimaan setelah perubahan .oo.cbooo woo woo. neraca sebagaimana dimaksud dalam huruf per desember tahun sebagai berikut kennnnannnnaanannnnnamaannannanaaaannaaan rp. selisih lebih (kurang) .catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam untuk tahun yang berakhir sampai dengan desember huruf memuat informasi baik secara kuantitatif maupun tahun sebagai berikut kualitatif atas pos pos laporan keuangan. saldo kas awal per januari tahun .ooo## pnnknnananaaannnnnaaaenemanannna esa rp. arus kas dari aktivitas operasi . rpcc. arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan kan unanunnnanaaan dalam lampiran peraturan daerah ini terdiri dari penanannnnanannnnnnnn nee pemanasan rp. lampiran laporan realisasi anggaran, arus kas dari aktivitas pembiayaan .ooo wo # lampiran ringkasan laporan realisasi anggaran penknnnananannn anne rp. menurut urusan pemerintahan daerah dan arus kas dari aktivitas non anggaran .ooooooooo oo. organisasi: annauununannan nana nun una aan ana ana nan nana rp. lampiran rincian laporan realisasi anggaran menurut saldo kas akhir per desember serveeovooooooooooooo. urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan, penknnnnnanaanmnnnnnannnnemannnna nee rp.: saldo kas swadaya rsud gunung jati kota cirebon lampiran rekapitulasi realisasi anggaran belanja per desember sebesar rp. yang daerah untuk keselarasan keterpaduan pengelolaannya terpisah dari kas daerah langsung digunakan urusan pemerintahan daerah dan fungsi sebagai operasional rsud gunung jati. dalam rangka pengelolaan keuangan saldo dana bergulir dinas perindustrian, perdagangan dan negara: koperasi, usaha mikro kecil menengah kota cirebon gara, per desember sebesar rp. yang pengelolaannya terpisah dari kas daerah untuk digulirkan kembali lampiran daftar piutang daerah: kepada koperasi oleh dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, usaha mikro kecil menengah kota cirebon.berdasarkan audit cash enam dan audit lkd perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun telah lampiran daftar realisasi penambahan dan diaudit oleh badan pemeriksa keuangan republik indonesia pengurangan asset lainnya, perwakilan jawa barat dengan nomor a lhp xviii.bdg perihal hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kota cirebon lampiran daftar kegiatan kegiatan yang belum tahun anggaran tanggal juni dengan pendapat diselesaikan sampai akhir tahun dan wajar dengan pengecualian wdp) yang mencerminkan posisi dianggarkan kembali dalam tahun sisa lebih perhitungan anggaran siapa) sebesar anggaran berikutnya, rp. terdiri lampiran daftar dana cadangan daerah: dan saldo bank jabar per desember .oo.ooooooooooo. lampiran daftar pinjaman daerah dan obligasi mananannnnnnnnnnnn rp. daerah. sito .oooooooooow #w#w mma rp. lampiran neraca, sisa kas pada bendahara pengeluaran .ooo lampiran iii laporan arus kas, kanannnnnnnnaannan nana mean emeememamamaanann rp. lampiran catatan atas laporan keuangan: sisa kas blue rsud gunung jati . rp. lampiran laporan kinerja: dan asa lampiran vi? laporan keuangan perusahaan daerah untuk pendapatan dan belanja rumah sakit umum daerah gunung jati pengelolaannya terpisah dari kas daerah yaitu menggunakan kas blue rsud gunung jati. untuk sisa kas koperasi tidak dikembalikan kas daerah tapi langsung digulirkan usaha kecil menengah ukm). lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. terdiri dari ann agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan laporan kinerja tercantum dalam lampiran peraturan daerah peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran ini. ) daerah kota cireboitetapkan cirebon peran ini. pada tanggal oktober walikota cirebon, walikota menetapkan peraturan walikota tentang penjabaran ttd,suwardiiundangkan cirebon pada tanggal oktober sekret merah kota cirebon, menunjuk surat keputusan direksi pt. bank jawa barat nomor sk dir peng. keu tanggal maret tentang lan kongan rp. penuh. peter kadang un) lembaran daerah kota cirebon tahun nomor seri |
lembaran daerah kota cirebon menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi, nomor tahun . seri mengingat undang undang dasar republik indonesia tahun peraturan daerah kota cirebon undang undang nomor tahun nomor tahun tentang pembentukan daerah daerah kota besar dalam lingkungan propinsi tentang jawa timur jawa tengah jawa barat dan dalam daerah istimewa yogyakarta penyelenggaraan menara bersama berita negara republik indonesia telekomunikasi tahungubahan undang undang nomor dan tahun walikota cirebon, republik indonesia dahulu) tentang pembentukan kota kota besar dan kota menimbang bahwa menara bersama telekomunikasi kota kecil jawa lembaran negara merupakan salah satu infrastruktur dalam republik indonesia tahun nomor penyelenggaraan telekomunikasi yang vital tambahan lembaran negara republik dan memerlukan ketersediaan lahan, indonesia nomor bangunan dan ruang udara, agar bisa undang undang nomor tahun tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan tentang larangan praktek monopoli dan sekitarnya: persaingan usaha tidak sehat lembaran negara republik indonesia tahun bahwa dalam rangka efektivitas dan nomor tambahan lembaran negara efisiensi penggunaan menara bersama republik indonesia nomor telekomunikasi perlu memperhatikan undang undang nomor tahun faktor keamanan, lingkungan, kesehatan tentang jasa konstruksi lembaran negara masyarakat dan estetika,an huruf dipandang perlu undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi lembaran negara tentang penerbanganbangunan gedung lembaran tentang majelis permusyawaratan rakyat, negara republik indonesia tahun dewan perwakilan rakyat, dewan nomor tambahan lembaran negara perwakilan daerah dan dewan perwakilan republik indonesia nomor rakyat daerah lembaran negara republik undang indonesia tahun nomor undang undang nomor tahunbeberapa kali diubah lingkungan hidup lembaran negara terakhir dengan undang undang republik indonesia tahun nomor tahun tentang perubahan nomor tambahan lembaran negara kedua atas peran pembentukan peraturan tahun nomor tambahan lembaran negara republik ind perundang undangan lembaran negara pubpenanaman modaltelekomunikasi lembaran negara republik indonesinataan ruanggunaan tahun tentang pembagian urusan spektrum frekuensi radio dan orbit pemerintahan antara pemerintah, satelit lembaran negara republik pemerintahan daerah provinsikeamanan dan nomor keselamatan penerbanganpenataan ruangkebandarudaraandoman penyusunan lembaran negara republik indonesia peraturan dewan perwakilan rakyat nomor daerah tentang tata tertib dewan peraturan pemerintah nomor perwakilan rakyat daerah lembaran tahun tentang peraturan negara republik indonesia tahun pelaksanaan undang undang nomor nomor tambahan lembaran negara tahun tentang bangunan gedung republik indonesia nomor lembaran negara republik indonesia peraturan menteri komunikasi tahun nomor tambahan dan informatika nomor lembaran negara republik indonesia per m.kominfo tentang nomorperaturan daerah kota cirebon nomor menteri pekerjaan umum, menteri tahun tentang rincian urusan komunikasi dan informatika, dan kepala pemerintahan yang dilaksanakan badan koordinasi penanaman modal pemerintah kota cirebon lembaran nomor tahun prt m daerah kota cirebon tahun per m.kominfo nomor seri tambahan lembaran tentang pedoman pembangunan daerah kota cirebon nomor dan penggunaan bersama menara peraturan daerah kota cirebon nomor telekomunikasi, tahun tentang penyelenggaraan peraturan menteri dalam negeri perhubungan lembaran daerah kota nomor tahun tentang pedoman cirebon tahun nomor seri penetapan izin gangguan daerah: tambahan lembaran daerah kota cirebon peraturan menteri dalam negeri nomor nomor tahun tentang pembentukan produk peraturan daerah kota cirebon nomor hukum daerah berita negara republik tahun tentang bangunan gedung indonesia tahun nomor lembaran daerah kota cirebon tahun seri e), peraturan daerah provinsi jawa barat oot eri nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah provinsi jawa barat dengan persetujuan bersama lembaran daerah provinsi jawa barat tahun nomor seri e): dewan perwakilan rakyat daerah kota cirebon peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang penunjukan penyidik dan pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran walikota cirebon peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana lembaran daerah memutuskan: kotamadya daerah tingkat cirebon tahun nomor seri nomor iv), menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi. bab kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa ketentuan umumalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan menara bersama telekomunikasi, adalah menara kota adalah kota cirebon. bersama telekomunikasi yang dibangun atas tanah pemerintah kota adalah pemerintah kota cirebon. green field dan digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. walikota adalah walikota cirebon. penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik disingkat skpd adalah satuan kerja perangkat daerah negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang instansi pertahanan keamanan negara. komunikasi dan informatika lingkungan pemerintah kota cirebokepala skpd adalah pimpinan, perencana, pelaksana, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola mengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali menara bersama telekomunikasi untuk digunakan skpd dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. komunikasi dan informatika lingkungan pemerintah pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola kota cirebon. daan dan atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman pihak lain. dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk gambar teknis adalah gambar gambar konstruksi daribangunan menara meliputi pekerjaan pondasi sampai elektromagnetik lainnya. pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil konstruksi yang dapat penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga arsitekturnya secara jelas dan tepat. memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. cell plan adalah peta sebaran menara yang terdiri dari menara telekomunikasi adalah bangunan untuk zona cell plan menara baru dan menara eksistingzona cell plan menara eksisting, merupakan area dalam jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur radius (dua ratus) meter yang berisikan menara telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen menara eksisting.zona cell plan menara baru yang selanjutnya disebut controller bsc) radio network controller rnc), dan zona cell plan menara baru, merupakan area dalam jaringan transmisi utama (backbone transmission). radius (dua ratus) meter yang berisikan menara menara yang akan dibangun. kawasan keselamatan operasi penerbangan yang selanjutnya disingkat kpop adalah suatu wilayah ruang cell planning adalah proses perencanaan dan pembuatan udara yang bebas dari rintangan bagi keselamatan zona zona area untuk penempatan menara menara penerbangan. bersamakupan bab wilayah (coverage area) layanan dan kapasitas trafik layanan. maksud dan tujuanpenyelenggaraan menara bersama telekomunikasi titik cell plan adalah titik pusat jari jari lingkaran yang dimaksudkan untuk menata, membina, mengawasi dan diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, mengendalikan penyelenggaraan menara bersama latitude) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi kota. bersama dalam sebuah radius yang ditentukan dalam peraturan daerah inpenyelenggaraan menara bersama telekomunikasi bertujuan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. untuk menjaga keserasian tata ruang kota dengan tetap izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, serta bangunan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada kemudahan, kelancaran dan ketersediaan akses layanan pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah telekomunikasi oleh setiap warga. menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. bab iii pada zona cell plan sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup paling banyak diperkenankan berdiri (dua) menara bersama telekomunikasi. pada zona cell plan menara eksisting tidak ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi diperkenankan untuk pembangunan menara baru, kecuali nan baru berdiri (satu) menara bersama telekomunikasi. penataan menara bersama telekomunikasi, penetapan kebijakan cell plan menara bersama cell plan sebagaimana dim maksud pada dan tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak telekomunikasi kota, terpisahkan peraturan daerah ini. cc. pembinaan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi, pengaturan penyelenggaraan menara bersama bagian kedua telekomunikasi, pembangunan dan pengelolaan menara bersama telekomunikasi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi, dan paragraf pengenaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan daerah. pembangunan bab penataan menara bersama telekomunikasi lokasi pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib berada dalam zona cell plan. bagian kesatu pembangunan menara baru hanya dilakukan pada zona cell plan menara bersama telekomunikasi cell plan menara baru. pemanfaatan optimalisasi penggunaan zona cell plan menara eksisting dilakukan dengan memaksimalkan penataan menara bersama telekomunikasi kota penggunaan menara secara bersama. berpedoman pada cell plan. cell plan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari zona cell plan menara eksisting dan zona cell plan menara baru. standar baku pembangunan menara bersama telekomunikasi menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana adalah sebagai berikut pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis ketentuan perundang undangan. pembangunan menara bersama telekomunikasi, sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ketinggian menara bersama telekomunikasi disesuaikan terdiri dari dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan pentanahan (rounding): kpop, penangkal petir, struktur menara bersama telekomunikasi harus mampu catu daya, menampung minimal (empat) penyelenggara tan telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light), menara bersama, dan marka halangan penerbangan aviation obstruction penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan marking): dan pembangunan menara bersama telekomunikasi yang pagar pengaman. dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukpembangunan menara bersama telekomunikasi kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki tinggi menara, karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan tahun pembuatan pemasangan menara, perundang undangan untuk kawasan tersebut. penyedia jasa konstruksi: dan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki beban maksimum menara. karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada meliputi kawasan bandar udara pelabuhan, paragraf kawasan cagar budaya, pengelolaan kawasan pariwisata, dan kawasan hutan lindung. menara disediakan oleh penyedia menara. pengelolaan menara kota wajib dilakukan dengan cara penggunaan menara bersama antara penyelenggara penggunaan menara bersama. telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyedia menara sebagaimana dimaksud pada penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola merupakanpenyelenggara telekomunikasi penanaman modal dalam kepada direktorat jenderal yang membidangi negeri, atau telekomunikasi pada kementerian terkait. bukan penyelenggara telekomunikasi. penyedia menara atau pengelola menara berhak penyedia menara wajib membayar retribusi pengendalian memungut biaya penggunaan menara bersama kepada menara yang besarnya ditetapkan dalam peraturan penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan daerah tersendiri. menaranya. penyedia menara sebagaimana dimaksud pada wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin bab seluruh resiko kerugian yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara. perizinan pembangunan menara bersama telekomunikasibangunan menara bersama telekomunikasi wajib penyedia menara harus menginformasikan ketersediaan memiliki perizinan dengan urutan sebagai berikut kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan. pertimbangan pemanfaatan zona menara bersama, penyedia menara wajib mendahulukan calon pengguna izin mendirikan bangunan imb) menara, menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan izin gangguan ho). penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis. penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara dan penyedia menara harus memberikan kesempatan yang permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam sama tanpa diskriminasi kepada sesama penyelenggara huruf harus memenuhi persyaratan sebagai telekomunikasi untuk menggunakan menara miliknya berikut secara bersama sama minimal oleh (empat) persyaratan administrasi penyelenggara telekomunikasi untuk menara baru dan surat pernyataan bermaterai bahwa bukan sesuai kemampuan teknis menara untuk menara perusahaan modal asing pma) atau anak eksisting. perusahaan modal asing, sup, penempatan antena sebagaimana dimaksud pada akta pendirian perusahaan dan perubahannya huruf dan huruf tidak memerlukan izin. beserta pengesahan badan hukum atau telah lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud terdaftar pada instansi yang berwenang, pada wajib memenuhi ketentuan tata ruang fotokopi ktp pimpinan perusahaan yang masih wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi berlaku, estetika. uraian tentang aspek permodalan, surat bukti pencatatan dari bursa efek indonesia bei) bagi penyedia menara yang berstatus bab pengawasan dan pengendalian perusahaan terbuka, dan npp. persyaratan teknis koordinat titik lokasi menara yang dimohon: dan pengawasan dan pengendalian izin menara dilakukan oleh surat pernyataan bermaterai kesediaan pemanfaatan menara sebagai menara bersama telekomunikasi. pengawasan dan pengendalian izin mendirikan bangunan menara yang meliputi teknis konstruksi bangunan menara memenuhi persyaratan untuk imb dan izin gangguan (ho) bersama telekomunikasi dilakukan oleh skpd yang sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. bab vii apabila diperlukan, penyedia menara dapat menempatkan pemanfaatan barang milik daerah antena atas bangunan gedung, dengan ketinggian maksimal (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketik gian maksimal selubung bangunan gedung yang penyedia menara dapat memanfaatkan barang milik diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu pemerintah kota berupa mendukung beban antena, dan antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti tanah dan atau bangunan, papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan selain tanah dan atau bangunan. sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena. pemanfaatan barang milik pemerintah kota sebagaimana menara bersama telekomunikasi telah dinyatakan dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan membahayakan keselamatan penerbangan dan atau ketentuan tentang pengelolaan barang milik daerah. keselamatan masyarakat sekitarnya. pencabutan ijin dilaksanakan dengan keputusan walikota bab viii atau pejabat yang mendapat pendelegasian. sanksi dan ketentuan pidana dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud pada maka menara bersama telekomunikasi bersama bagian kesatu ditutup dari segala kegiatan usaha atau operasional. sanksi bagian kedua ketentuan pidana perizinan penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan bentuk bangunan berubah dan sudah tidak sesuai dengan izin peruntukannya: dipidana kurungan paling lama (enam) bulan atau ya, denda paling banyak rp. (lima puluh juta penyedia menara tidak memfungsikan bangunan rupiah). menara dengan usaha yang telah ditentukan dalam izin: tindak pidana sebagaimana dimaksud pada merupakan pelanggaran. kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pindah lokasi: denda sebagaimana dimaksud pada merupakan bangunan menara bersama telekomunikasi bersama penerimaan daerah. baik secara nyata atau terselubung digunakan untuk bab kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan peraturan perundang undangan, penyidikan kesusilaan dan atau kepatutan masyarakat, kegiatan tempat usaha atau operasional menara bersama telekomunikasi telah mencemari lingkungan penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud hidup, menimbulkan keresahan, keonaran dan dalam dilaksanakan oleh ppn lingkungan ketidaktentraman bagi masyarakat, dbab adalah sebagai berikut ketentuan peralihan menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, dilakukan tindakan pertama pada saat itu tempat menara yang sudah berdiri dan telah memiliki izin dan jadian can melakukan pemeriksaan, sesuai dengan peraturan daerah ini wajib digunakan menyuruh berhenti seorang tersangka dan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, perundang undangan yang berlaku. melakukan penyitaan benda dan atau surat, penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan mengambil sidik jari dan memotret tersangka, bangunan menara dan telah selesai atau sedang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa membangun menaranya sebelum peraturan daerah ini sebagai saksi atau tersangka: ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam mendatangkan ahli yang diperlukan dalam peraturan arah, ini paling lama (dua) tahun sejak hubungannya dengan pemeriksaan perkara, peraturan pacaran ini tetap kan. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak bangunan menara dan belum membangun menaranya terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan wajib merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui disesuaikan dengan peraturan daerah ini. penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan bab mengadakan tindakan lain menurut hukum yang ketentuan lain lain dan penutupuntuk kepentingan pembangunan menara bersama koordinasi penyidik kepolisian negara republik indonesia telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana. seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, ppn sebagaimana dimaksud pada siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan memberitahukan dimulainya penyidikan dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar menyampaikan hasil pendidikannya kepada penuntut penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan hukum acara pidana. telekomunikasi utama backbone) dikecualikan dari peraturan daerah inimelaporkan kepada kepalaaris daerah kota cirebon, ttd, hasanuddin lembaran daerah kota cirebon tahun |
skota cirebon dibentuk berdasardengan peraturan daerah nomor tahun yang bertugas mengelola proses penerbitan perijinan dan penanaman modal, bahwa keberadaan badan penanaman modal dan pelayanan perijinan dilihat dari aspek kelembagaannya perlu diadakan penyesuaian, berupa perubahan nomenklatur bad yaitu lembaga teknis daerah, yang terdiri dari badan perencanaan pembangunan daerah, inspektorat, badan kepegawaian dan pendidikan pelatihan, badan perpustakaan dan kearsipkantor ketahanan pangan, kantor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kantor lingkungan hidup,dan rumah sakit umum daerah gunung jati. satuan polisi pamong praja,dan kantor penanggulangan bencana daerah dan pemadam kebakaran. ketentuan romawi diubah, sebagai berikut susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dandalam peraturan daerah ini, yaitu vi. badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu terdiri darienanaman modal membawakan sub bidang promosi dan potensi daerah,dan sub bidang pengendalian dan pengawasan. bidang pelayanan perijinan, membawakan tim teknis. bidang pelayanan non perijinan, membawakan tim teknis. bidang informasi dan pengaduan, membawakan sub bidang informasi,dan sub bidang pengaduan. kelompok jabatan fungsional. kedudukan badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu merupakan unsur pendukung otonomi daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perijincc.gan struktur dan pendidikan pelatihan paling lambatline yenumum perubahan kedua atas peraturanlakukan dengan pertimbangan adanya perubahan struktur organisasi lembaga teknis daerah kota cirebon diantaranya perubahan nomenklatur badan dengan penambahan kata terpadu , hal ini dilakukan agar pelaksanaan pelayanan perijinan dilaksanakan secara terpadu. penyesuaian terhadapvi: peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tanggal mei bagan struktur organisasi tentang perubahan kedua atas peraturan daerah badan penanaman modal dan pelayanan kota cirebon nomor tahun perijinan terpadu kota cirebosl ssl ssl intan aanus bidang pengaduan ott pengendalian lawpengawasan walikota cirebon, sekretaris daerah kota cirebon, ttd, ttd, ano sutrisno asep dedi |
renakota cirebon, menimbang bahwa sesuai peraturan bank indonesia nomor pbi tanggal desember tentang kewajiban penyediaan modal bank umum, mewajibkan setiap bank untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga yaitu capital conservation buffer, capital countercyclical buffer dan capital surcharge untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendukung pengembangan bisnis bank secara sehat, bahwa agar perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk dapat mengembangkan bisnis secara sehat maka rasio kecukupan modal car) minimum adalah sebesar tahun perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk per desember mempunyai car sebesar ,1y6 sehingga diperlukan tambahan modal yang direncanakan dengan melalui right issue yaitu proses penambahan modal dimana perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat tbk akan menerbitkan saham seri baru yang harus ditawarkan terlebih dahulu kepada para pemegang saham termasuk pemerintah kota cirebon, bahwa selaku pemegang saham pemerintah kota cirebon dipandang perlu untuk memperkuat permodalan dengan menambah penyertaan modal dariyang prosesnyditetapkdanpemerintah kota cirebon melakukan penambahan penyertaan modal pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk. penambahanota cirebon tahun anggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam diakumulasikan dengan jumlahrupiah sembilan puluh delapan sen). akumulasisebagaimana dimaksud pada sampai dengan pelaksanaan peraturan daerah ini adalah sebesar (lima milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh delapan sen). deviden yang timbul akibat penyertaan modal pemerintah kota cirebon akan diakumulasikan langsung sebagai tyang ditetapkan dengan peraturan walikota. penempatan deviden tahun berjalan sebelum disetor sebagai tambahan penyertaan modal dilakukan melalui deposito (on call) dengan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu pmt meta) dan atau melaksanakan right issue (hak untuk memesan surat efek penambahan modal). setoran deviden sebagaimana dimaksud pada diatas untuk penambahan penyertaan modal dilakukan setelah terbit surat permintaan dari perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, kepada walikota cirebon dengan tembusan untuk kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota cirebon. penyetoran deviden sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui surat perintah pencairan dana sp2d) dan ditransfer langsung rekening perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, setelah mendapatkan persetujuan walikota cirebon selaku pemegang saham. informasi akumulasi besaran penyertaan modal yang telah disetorkan diungkap dalam hasil rapat umum pemegang saham rups) perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa barat dan banten, tbk dan disajikan dalam neraca pemerintah kota cirebon. pelaksanaan: |
wali pemerintah kota cirebon. wali kota adalah wali kota cirebon perangkat daerah teknis yang selanjutnya yang disingkat teknis adalah perangkat daerah yang melaksan lingkungan pemerintah daerah kotang terbuka publik adalah ruang terbuka berupa ruang terbuka hijau dan non hijau rth dan rth) yang dimanfaatkan untuk masyarakat berinteraksi secara sosial budaya dan dapat berfungsi secara ekologis, ekonomis, arsitektural dan daruta ruang wilayahrencana detail tata ruang, yang selanjutnya disebut rdrdr. koefisien lantai bangunanjin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut imb adalah perijmaksud peraturan daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh daerah kota. bagian kedua tujuan tujuan peraturan daerah ini adalahpemerintah daerah kotadan sanksi. bab tugas pemerintah daerah kota bagian kesatu tugas pemerintah daerah kotkota memiliki tugas: merumuskan kebijakan dan strategi daerah kota serta rencana pembangunan daerahkotapokja pengembangan kawasan permukiman tingkat daerah kota yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. bagian kedua pola koordinasi pemerintah daerah kotakota sebagaimana dimaksud pada meliputi: melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi daerahatauaragrafmeliputikdb yang melebihi ketentuan rdr, dan atau rtl, danatauteknis untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada peraturan perundang undangan tentang lingkungan hidup. persyaratan teknis untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf huruf dan huruf mengacu pada peraturan perundang undangan tentang bangunan gedung. dalam hal daerahsesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. dalam hal bangunan gedung tidak memiliki imb maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah kota dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung tag) sesuai dengan peraturan perundang undangan. paragrafolehsekurang kurangnya (enam puluh) liter orang hari. paragrafketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, ketidaktersediaan drainase lingkungan, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan,jam dan terjadi lebih dari (dua) kali setahun. ketidaktersediaan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kondisi perumahan atau permukiman tidak memiliki drainase lingkunganrainase lingkungan tidak terhubung dengan drainase sekunder atau primer sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kondisi drainase lingkungan tidak laksanakan pemeliharakonstruksi berupa galian tanah tanpa material pelapis atau telah terjadi kerusakan. paragrafadalah pembuangan air limbah secara langsung tidak melalui pengolahan tangki septik baik secara individuberupa kloset tidak berbentuk leher angsa, tidak memiliki tangki septik tidak diolah, dan tidak tersedianya sistem pengolahan air limbah komunal atau terpusat. paragraf pengelolaan sampah kriteria kebutuhan ditinjau dari pengelolaan sampahsampah tidak memenuhi persyaratan teknis, dan atausebagai berikut: rumah tangga tidak memiliki tempat sampah terpilih, tidak tersedia tempat penampungan sementara tps) atau tps (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan, tidak memiliki gerobak sampah dan atau kendaraan pengangkut sampah pada skala lingkungan, dan atau tidak tersedia tempat pengolahan sampah terpadu test) pada skala lingkungan. sistem pengelolaan sampah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tidak melakukan pengelolaan sebagai berikut: peradaban dan pemilahan skala rumah tangga, pengumpulan skala lingkungan, cc. pengangkutan skala lingkungan, dan atau pengolahan skala lingkungan. sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tidak dilaksanakannya pemeliharaan rutin dan atau berkala terhadap sarana dan prasarana persamaan yang berkualitas. paragrafadalahteknis yang menangani urusanadalah tidak tersedianyaparagraf ruang terbuka publik kriteria kebutuhan ditinjau dari ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup ketidaktersediaan ruang terbuka publik, dan kualitas ruang terbuka publik. ketidaktersediaan ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada huruf adalah lingkungan perumahan atau permukiman yang tidak memiliki ruang terbuka publik untuk melakukan kegiatan warga dan atau tempat berkumpul lainnya. kualitas ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan ruang terbuka publik yang tidak bisa digunakan lebih dari (lima puluh) orang rendah, perbukitan, dan daerah rawan bencana.yang berada sempadan air (sungai, pantai, embung, kolam retensi, dan sebagainya). tipologitaran rendah dengan kemiringan kurang dari (sepuluh persen). persen) dan kurang dari (empat puluh persen).terletak daerah rawan bencana, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi, kebakaran dan banjirpada tahap perencanaan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan atas kesesuaian terhadap perijinan. pengawasan dan pengendalian pada tahap pembangunan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan atas kesesuaian terhadap standar teknis. pengawasan dan pengendalian pada tahap pemanfaatan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan atas kesesuaian terhadap kelayakan fungsi. paragraf bentuk pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perijinan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: ijin prinsip atau rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang, jin lokasi, ijin penggunaan pemanfaatan tanah, ijin lingkungan, imb, dan ijjfungsi bangunan gedung,, prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi fungsiyang terkaitkurang kurangnya sekali dalam tahun daevaluasijpelaporankotadalam hal pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada wali kota danteknis yang menangani bidang perumahan dsosialisasi, pembimbingan, dan bantuan teknis. sosialisasisosialisasiprasarana proteksi kebakaran, dan atau fasilitasi pemeliharaan, dan atau perbaikan sarana dan prasaranakota melalui teknis yang menangani bidangjinan, dan standar teknis bidangkota untuk membuka akses informasi bagi masyarakat. teknis yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman dapatsatumasyarakat. paragraf identifikasi lokasi identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputijwilayah administrasi kelurah) (dua ratus) jiwa ha, tinggi yaitu kepadatan penduduk antara (dua ratus satu) (. prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh teknis yang menanganikotadanteknis yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukiman kota apabila mengalami perubahan jumlah lokasi dan atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. bagian ketiga pola pola penanganan paragraf umum hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud padadengan peraturan walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.cc. pemukiman kembali. pola pola penangola pola penanganan sebagaimana dimaksud pada "untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh teknis terkait sesuai lampiranteknis terkait,sebagai berikutdaya dukung air, dan pasang surutdan jenismiringan lereng, daya dukung tanah,dan jenisdan jenis tanahfisik pemugaran, dan pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fisik pemugaran. pemugarmugaran, pemanfaatan, dan cc. pemeliharayediaan hunian sementarauntung bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan, proses pelaksanaan peremajaan pada lokasi permukiman eksisting, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaanemajaan pemanfaatan, dan cc. pemelihara: penyediaan lokasi hunian apabila dibutuhkan proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru, proses pelaksanaan fisik (pembangunan) perumahan dan permukiman baru: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fiskmukiman kembali, pemanfaatan, dan cc. pemeliharaengan membentukteknis yang menangani bidang perumahan dan kawasan permukimanmeriksaan, perawatan dan perbaikan secara berkala. perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugarankota dan atau setiap orang badan hukum. bab viii penyediaan tanah pemerintah daerah kotatrw merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kotakota kotakota dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau swasta: dan kemitraan antara pemerintah daerah kota dengan masyarakat. kemitraan antara pemerintah kota dengan badan usahalingkungan: dan cc. pelaksanaan kemitraan melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. kemitraan antara pemerintah daerah kotakota dengan melibatkan peran masyarakat. peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui peran masyarakat dalam pencegahan, dan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas.alam bentuk partisipasi aktif menjaga kesesuaian pada setiap tahap: pengawasan dan pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat. bentukberupa penyampaian informasi atau pengaduan tentang indikasi pelanggaran terhadap perumahan dan permukiman yang berpotensi menjadi kumuh, keikutsertaan sebagai bagian pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan, pembimbingan, menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah daerah kota mengenai rencana tata ruang, perijbentukpada berupa masukan dalam hal proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh,, penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan segala pelanggaran atau hambatan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali dapat berjalan lancar. keikutsertaan dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyusunan rencana penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan seluruh tahapkomitmen terhadap hasil penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, membantu pemerintah dalam penyediaan lokasi sementara atau lokasi permukiman kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh, menjaga ketertibmencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali, dan atau meningkatkan swadaya masyarakat dalam pemeliharaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani. paragraf kelompok swadaya masyarakat pelibatan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalambagian ketiga kearifan lokal peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh daerah kotajotadilarang memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses pendataan, pemantauan evaluasi, pengendalian dan pengawasan. setiap orang dilarang mengubah semua data yang sudah sesuai dalam fakta dilapangan yang dihasilkan dalam proses pelaksanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. bab xii ketentuan lain perencanaan dan perancangan rumah, perumahan atauatau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rtrwjinan. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahkotakota dapat memberikan insentif kepada badan hukum dan mbr. pemberian insentifjinan. pemberian insentifjinan. mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota. bab xiii sanksi administratif bagian kesatupembekuan dan atau pencabutan ijin, dan sanksi posisional. tahapankotajin usaha, pencabutan ijin usaha, pembatalan ij, dan atau pembongkaran. pengenaan sanksi administratifsanksi administratif pada diatur oleh peraturan wali kotj .dan dipidana denganbpnlnbagian hukum dan hak asasi manusia, duyun sriwahyuni pembina tingkat (iv b) pr19591029cirebonmaupun transportasi. seiring dengan perkembangan kota cirebon, maka sudah pasti terjadi peningkatan area terbangun (built area) perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman. perluasan lahan terbangun baik difungsikan sebagai permukiman, perdagangan maupun industri secara otomatis akan memicu permasalahan penurunan kualitas lingkungan, salah satunya adalah terbentuknya beberapa pemukiman pemukiman kumuh. untuk itu perlu penanganan yang serius dalam mengatasi permasalahan kumuh kota cirebon. perkembangan kota cirebon yang dinamis membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan masyarakat kota itu sendiri. perkembangan ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat mempengaruhi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota cirebonkotaundang undang nomordalam dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan. sementara dalam juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. penataan kawasan permukiman kumuh juga telah diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, mana dijelaskan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. untuk sub urusan kawasan permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota berwenang untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan yang berjenjang. sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten kota. merujuk pada tersebut, maka perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota cirebon depan, harus ditetapkan lokasinya oleh pemerintah daerah kota. legitimasi penetapan lokasi oleh pemerintah daerah kota tersebut akan menjadi acuan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa barat, dan pemerintah daerah kota dalam melakukan pencegahan dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh. upaya perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target pemerintah melalui direktorat jendral cipta karya. salah satu cara yang dilakukan adalah melalui pencanangan target persentase kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar (nol persen) pada tahun melalui komitmen pemerintah dan pemerintah daerah maka tujuan dalam memastikan indonesia bebas kumuh akan dapat terealisasikan melalui tahapan tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. dengan adanya amanat perundangan berdasarkan asas desentralisasi serta semangat untuk mewujudkan program nasional, maka daerah kota perlu segera menerbityang dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga maksud dan tujuan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota cirebon dapat terwujud dengan baiklok lingkungan adalahpengelompokan dan konfigurasi blok, ruang terbuka dan tata hijau. yang dimaksud dengan bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan hunian yang dimaksud dengan ketinggian dan elevasi lantai adalahini terdiri atas: ketinggian bangunan, komposisi garis langit bangunan, dan ketinggian lantai bangunan. yang dimaksud dengan identitas lingkungan" adalah. yang dimaksud dengan orientasi lingkungan" adalah perancangan elemen fisik dan non fisik guna membentuk lingkungan yang informatif sehingga memudahkan pemakaian untuk berorientasi dan bersirkulasi. yang dimaksud dengan wajah jalanan dan bangunan, ii. perabotan jalan (street furniture), iii. jalur dan ruang perasi komersial pada penampang jalan. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengendalian dampak lingkungan adalah untuk mengatur pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan suatumbah komunal atau terpusat adalah pengolahan limbah yang dilakukan pada suatu kawasan pemukiman, industri, perdagangan seperti kota kota besar yang pada umumnya dilayani dibuang melalui jaringan ryool kota untuk kemudian dialirkan menuju suatu instalasi pengolahan air limbah dengan kapasitas besar. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tempat sampah terpilih adalah tempat sampah yang mengelompokan sampah sesuai jenis sampah meliputihuruf yang dimaksud dengan tempat penampungan sementara tps) adalahterpadu. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran adalahhuruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan embung adalah cekungan atau penampungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai air hujan serta meningkatkan kualitas air badan air yang terkait (sungai, danau). yang dimaksud dengan kolam retensi adalah suatu bak atau kolam yang dapat menampung atau meresahkan air sementara yang terdapat didalamnya. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sistem pelayanan adalah merupakan satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakanp entitas perumahan dan permukiman formal adalah lingkungan perumahan yang dibangun oleh badan hukum. yang dimaksud dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi melintasi adalah pendekatan identifikasi lokasi yang gambarkan dalam bentuk garis dan lambkepemilikan pihak lainnya adalah termasuk milik adat unksi posisional adalah sanksi berupa penyegelan danelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh perangkat daerah tugas dan kewenangan menangani urusan keterangan pemerintahan (pencegahan pada tahap perencanaan izin prinsip wali kota dan milan ruang siantokast pertanahan iii. pengesahan master plan pekerjaan umum dan gangmandanferumaan tertantang iv. amdal ukl upl dan ijin lingkungan hidup angan izin mendirikan bangunan pekerjaan umum dan (ata sang santan sesuatjenisigin pada tahap pembangunan vii. pengendalian perumahan dan pembangunan perumahan ajaran pemutaran viii. pengendalian perumahan dan pembangunan ps0 |rawatanpemuaman| ix. pengendalian pekerjaan umum dan pembangunan bangunan petatanmang pada tahap pemanfaatan pengendalian pemanfaatan perumahan dan asean |kawasan pemutaran xi. pengendalian pemanfaatan perumahan dan san ena (awatampemtaman xii. pengendalian pemanfaatan pekerjaan umum dan sieatammang pemberdayaan masyarakat pendampingan xiii. penyuluhan pemeliharaan perumahan dan lingkungan perumahan kawasan permukiman perangkat daerah tugas dan kewenangan menangani urusan keterangan pemerintahan bidang xiv. pembimbingan perumahan dan pemeliharaan lingkungan kawasan permukiman perumahan dan permukiman xv. bantuan teknis perumahan dan pemeliharaan lingkungan kawasan permukiman perumahan dan permukiman layanan informasi xvi. pelayanan informasi pekerjaan umum dan (kencana ruang tenataanuag xvii. pelayanan informasi tata pekerjaan umum dan ganjaran dantingangan tertantang | xviii. pelayanan informasi penanaman modal 1gb mission xix. pelayanan informasi pekerjaan umum dan wandartawm menahan bawang (peningkatan kualitas xx. identifikasi lokasi perumahan dan nan |kammantemuaman| xxi. pendataan lokasi perumahan dan hashtag ikammantemsaman| xxii. penilaian lokasi perumahan dan mean |kamaantemuaman| xxiii. legalisasi daftar lokasi perumahan dan aan |kamasantermutaman (perencanaan penanganan xxiv. persiapan perumahan dan diamasanturmuaman| xxv. survei perumahan dan ikammantomuaman| xxvi. penyusunan data dan perumahan dan aan kamasantermutaman xxvii. analisis perumahan dan ikammantomuaman| xxviii. penyusunan konsep perumahan dan penanganan |kanasanfermutaman xxix. penyusunan rencana perumahan dan penanganan |kamasanfermutaman xxx. penetapan rencana perumahan dan semalaman dikawasan permukaan (pola pola penanganan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali) xxxi. penanganan bangunan perumahan dan kamtingamgan |kamaanfemuaman| xxxii. penanganan jalan perumahan dan tantangan kamaanfemutaman| xxxiii. penanganan pekerjaan umum dan kayetmmbratmum naan buang xxxiv. penanganan drainase pekerjaan umum dan tantangan mantan sang xxxv. penanganan pekerjaan umum dan tengoimuan rtimoan tanaman ruang xxxvi. penanganan pekerjaan umum dan pengelolaan penataan ruang persamaan xxxvii. penanganan proteksi trantibum dan kebakaran lintas sub. bidang xxxvii. penanganan lingkungan hidup kasui bnn mesin rengelotan xxxix. fasilitasi pembentukan perumahan dan aman din |gawaranpemutaman xl. pemeliharaan pekerjaan umum dan lingkungan perumahan tata ruang, dan permukiman perumahan dan kawasan permukiman xli. perbaikan lingkungan pekerjaan umum dan perumahan dan tata ruang, permukiman perumahan dan kawasan permukiman wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepalanbagia hukum dan asasi manusia, hak duyun siwa hyun knanaanannan nanas aan aan aan data responden nama responden bnanaanannannanan nana nana aan aan anna jabatan banaaaanannanna aan alamat baaaananannanana aan telp. bnanaanannannanan nana nana aan aan anna hari tanggal pengisian baanaanannannanaana aan aan aan data umum lokasi nama loka ios luas area donanaannnnnaaannnaaaa anna aan aan koordinat benaaanannanaanan anna aan ana ana demografis: jumlah jiwa bananananananan aan jumlah laki laki bananananananan aan jumlah perempuan baanaanannannanaana aan aan aan jumlah keluarga baanaanannannanaana aan aan aan administratif: kelurahan: kecamatan . io. kabupaten .i.reeseimpiaa.aaaaaananaa aan rata bangunan nilai klb rata aaaaaananaada lokasi tidak sesuai ketentuan klb dan kepadatan bangunan) 25y9 kepadatan bangunan dengan arahan pada lokasi tidak sesuai ketentuanay69 populasi tidak berwarna, tidak dapat mengakses air berbau, dan minum yang aman tidakhari)9lokasi saluran tersiery60 100y625y9mania ada tidak tersedianya sistem daratan 75y025y9yang ada pada sampah tps) atau tps lokasi gerobak sampah dan atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu test) pada skala lingkungan ketidak sessiolan link lingkungan yang jalankondisi proteksi kebakaran ketidaktersediaan ruang terbuka publik tidak memiliki tersedia ruang terbuka ruang terbuka publik pub ntuk tidak tersedia ruang me'lakukan terbuka publik kegiatan warga atau tempat berkumpul lainnya. kualitas ruang terbuka publik ruang terbuka kualitas ruang terbuka publik yang tidak publik buruk (tidak dapat bisa digunakan digunakan) lebih dari kualitas ruang terbuka orang publik masih dapat digunakan namun sangat minimalis kualitas ruang terbuka publik baik mohon dapat dilampirkan foto yang pengadaan ruang terbuka publik lokasi. prosedur pendataan penjelasan format) ga? ratpitasi tangan pendataan kabupaten kota dena rekapitulasi tingkat! mba serta pena kelurahan penjelasan format) aa) rekapitulasi tingkat |. pendataan kelurahan desa pa: manga din (is rekapitulasi tingkat! isian masyarakat eee iennnna nana pada lokasi wali kota nee nenek, tanda tangan nama lengkap wali kota wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan.sesuai dengan aslinya kepalarbagian hukum dan hak asasi manusia, ser bb) dx. duyun sriwahyuni nn4 pembina tingkat (iv b) ship: lampiran iiisumber kriteria indikator parameter |nilai data identifikasi kondisi kebutuhanbentuk, keteraturan besaran, percetakan,| dan tampilan bangunan pada bangunan pada lokasi tidak suatu zona, memiliki kana keberatan dokumen memenuhi rdr dan ketentuan tata rtl, ketidakteraturan bangunan dan tata format bangunan kualitas lingkungan isian, dalam rtl, observasi meliputi pengaturan raman pidie lingkungan, bangunan pada bangunan koping santana, lokasi gedung sean elevasi lantai, keteraturan konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. kdb melebihi dok ketentuan rdr, bangunan kuman memiliki rdr dan dan atau rtl, nan kepadatan tidak rtl, tingkat klb melebihi sesuai ketentuan dokumen kepadatan ketentuan dalam ana imb, bangunan rdr, dan atau format rtl, dan atau bangunan kepadatan memiliki isian, peta kepadatan tidak lokasi bangunan yang sesuai ketentuan sumber aspek kriteria indikator parameter (nilai data tinggi pada lokasi, yaitu: untuk kota 25y9 50y6 metropolitan dan kota besar penganan unit memiliki kepadatan tidak untuk kota sesuai ketentuan sedang dan kota kecil75y9 pembangunan bangunan pada bangunan gedung lokasi tidak wawancara atas dan atau ketidaksesuaian senen uan ema bawah tanah, air persyaratan isian, dengan dan atau teknis dokumen persyaratan bnn prasarana sarana imb, teknis bangunan umum observasi keselamatan 50y6 bangunan gedung bangunan pada kesehatan lokasi tidak bangunan gedung memenuhi kenyamanan persyaratan bangunan gedung teknis kemudahan bangunan gedung y65 area tidak terlayani oleh jaringan sebagian lokasi jalan lingkungan perumahan atau wawancara yo area cakupan permukiman tidak format tidak terlayani pelayanan jalan (terlayani dengan jalan ang isian, peta oleh jaringan lingkungan lingkungan yang lokasi, jalan lingkungan sesuai dengan aon observasi area ketentuan teknis tidak terlayani oleh jaringan kondisi jalan jalan lingkungan lingkungan y65 area memiliki kualitas sebagian atau permukaan jalan seluruh jalan wawancara yang buruk kualitas lingkungan terjadi heat, format yo area permukaan jalan kerusakan isian, peta memiliki kualitas lingkungan permukaan jalan pada lokasi, permukaan jalan lokasi perumahan observasi yang buruk atau permukiman aon donboneon dannnnnenanomennnananoonannnnnannnnbownnannnnannonnnnon area memiliki kualitas sumber kriteria indikator parameter (nilai data permukaan jalan yang buruk populasi tidak dapat mengakses masyarakat pada air minum yang lokasi perumahan dan| aman permukiman tidak 75y6 dapat mengakses air populasi tidak wawancara ketidaktersediaan aa. pop format minum yang memiliki dapat mengakses akses aman air isian, kualitas tidak air minum yang minum observasi berwarna, tidak aman berbau, dan tidak y9 50y9 berasa populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman op, kondisi penyediaan air tani minum menua| kebutuhan air minum minimnya kebutuhan air minum iran. masyarakat pada tidak populasi tidak wawancara lokasi perumahan terpenuhinya terpenuhi format atau permukiman kebutuhan air kebutuhan air isian, tidak mencapai minum minum observasi minimal sebanyak nan minimnya liter orang hari men nnnnnnnennonnenonnen non snnnnanonaanonnnnnonbownnannnnnnnnnnnnon 50y6 populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimnya y65 area terjadi genangan 230cm, jam jaringan drainase note dak dan lingkungan setahun mampu mengalirkan yo area wawancara limpasan air sehingga ter'adi format ketidakmampuan menimbulkan aaa serangan 30cm, jam isian, peta mengalirkan genangan dengan dan lokasi, kondisi limpasan air (tinggi lebih dari setahun observasi drainase selama lebih dari aan yan ben lingkungan jam dan terjadi lebih area dari kali setahun terjadi genangan 30cm, jam dan setahun tidak tersedianya y65 area wawancara saluran drainase tidak tersedia format ketidaktersediaan| drainase lingkungan pada drainase isian, peta lingkungan lingkungan ris, sumber kriteria indikator parameter (nilai data perumahan atau 051y0 area observasi permukiman, yaitu tidak tersedia saluran tersier drainase dan atau saluran lingkungan lokalatasnya lingkungan tidak cc. terhubung dengan drainase wawancara ketidakterhubung| saluran pada hirarki lingkungan tidak format dengan sistem| atasnya sehingga terhubung isian, peta drainase menyebabkan air dengan hirarki ris, perkotaan tidak dapat mengalir atasnya observasi dan menimbulkan y9 50y9 genangan drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki atasnya tidak area memiliki drainase dilaksanakannya lingkungan yang pemeliharaan saluran kotor dan berbau drainase lingkungan area . wawancara tidak pada lokasi area format memiliki drainase terpeliharanya perumahan atau kinen isian, peta drainase permukiman, baik: ing dungan yang ris, kotor dan berbau pemeliharaan koma mob observasi area rutin, dan atau memiliki drainase pemeliharaan inggu berkala ing dungan yang kotor dan berbau y65 area memiliki kualitas kontruksi drainase kualitas konstruksi lingkungan buruk drainase buruk, y9 area wawancara kualitas karena berupa galian memiliki kualitas format konstruksi tanah tanpa material kontruksi isian, peta drainase pelapis atau penutup drainase ris, maupun karena telah lingkungan buruk observasi terjadi kerusakan area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk sumber kriteria indikator parameter (nilai data y65 area pengelolaan air memiliki sistem limbah pada lokasi air limbah yang perumahan atau tidak sesuai permukiman tidak standar teknis sistem memiliki sistem yang area wawancara pengelolaan air memadai, yaitu memiliki sistem format limbah tidak kakus kloset yang air limbah yang isian, peta sesuai standar tidak terhubung tidak sesuai ris, teknis dengan tangki septik standar teknis observasi baik secara area individual domestik, memiliki sistem komunal maupun air limbah yang terpusat. tidak sesuai standar teknis op, kondisi area pengelolaan kondisi prasarana tin tha hak air limbah dan sarana aman sesuai pengelolaan air persyaratan limbah pada lokasi teknis prasarana dan (perumahan atau oo. yo area sarana permukiman dimana: wawancara memiliki sarira pengelolaan air kloset leher angsa limbah tidak format limbah tidak tidak terhubung aca isian, peta sesuai dengan dengan tangki sesuai ris, persyaratan septik, perkara observasi teknis teknis tidak tersedianya lte area sistem memiliki sarira pengolahan limbah tidak limbah setempat ada sesuai atau terpusat persyaratan teknis prasarana dan sarana| 100y65 area persamaan pada memilikiprasarana dan| tempat sampah teknis sarana dengan area wawancara ron ores persamaan pemilahan memiliki sarira format pengelolaan tidak sesuai sampah pada pengelolaan isian, peta kala tik ris persamaan engan skala domestik persamaan persyaratan atau rumah yang tidak observasi teknis tangga, memenuhi tempat persyaratan pengumpulan teknis sampah tps) area atau tps memiliki sarira (reduce, reuse, pengelolaan recycle) pada persamaan skala lingkungan, yang tidak sumber kriteria indikator parameter (nilai data gerobak sampah memenuhi dan atau truk persyaratan sampah pada teknis skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (test) pada skala lingkungan. pengelolaan y65 area persamaan pada memiliki sistem lingkungan persamaan perumahan atau tidak sesuai permukiman tidak standar memenuhi 051y0 area sistem persyaratan sebagai memiliki sistem wawancara pengelolaan berikut: persamaan format persamaan peradaban dan tidak sesuai isian, peta yang tidak sesuai pemilahan standar ris, standar teknis domestik, ta observasi pengumpulan 025y9 50y6 area lingkungan, memiliki sistem pengangkutan persamaan lingkungan, tidak sesuai pengolahan standar lingkungan y65 area iki tidak dilakukannya sersan ima pemeliharaan sarana yang tidak dan prasarana terpelihara cc. pengelolaan bnn yo area wawancara tidakterpeliharan persamaan pada memiliki sarira format sarana dan lokasi perumahan isi pet prasarana atau permukiman, pertama sian, peta yang tidak ris, pengelolaan baik: terpelihara observasi persamaan pemeliharaan rutin: dan atau area memiliki sarira pemeliharaan berkala persamaan yang tidak terpelihara tidak tersedianya area prasarana proteksi tidak memiliki kebakaran pada prasarana lokasi, yaitu: proteksi wawancara pasokan air, kebakaran ketidaktersediaan pat, format kondisi prasarana jalan lingkungan, area isian. peta proteksi proteksi sarana tidak memiliki kebakaran kebakaran komunikasi, prasarana observasi data sistem proteksi proteksi kebakaran kebakaran area lingkungan, dan tidak memiliki ama non data bangunan pos prasarana kebakaran proteksi tidak tersedianya area sarana proteksi tidak memiliki kebakaran pada sarana proteksi lokasi, yaitu: kebakaran alat pemadam api|e51 #area wawancara ringan agar), tidak memiliki format ketidaktersediaan sarana proteksi mobil pompa, sarana proteksi isian, peta mobil tangga kebakaran ris, kebakaran kena orang mann naa aenaaen aman menanam mama anna sesuai observasi kebutuhan, dan area tidak memiliki peralatan pendukung sarana proteksi kebakaran lainnya ketersediaan tidak memiliki ruang tersedia ruang wawancara ruang terbuka terbuka publik untuk| terbuka publik format publik melakukan kegiatan isian, peta warga atau tempat ris, berkumpul lainnya. observasi ruang tidak tersedia terbuka ruang terbuka publik publik kualitas ruang ruang terbuka kualitas ruang wawancara terbuka publik publik yang tidak bisa| terbuka publik format digunakan lebih dari buruk (tidak isian, peta orang dapat digunakan) ris, observasi kualitas ruang terbuka publik masih dapat digunakan namun sangat minimalis kualitas ruang terbuka publik baik pertimbangan letak lokasi terletak lokasi perumahan pada fungsi atau permukiman strategis wawancara pada: kabupaten kota format nilai strategis fungsi strategis lokasitidak isian, lokasi kabupaten kota, terletak pada rtrw, atau fungsi strategis rdr, pertimbangan bukan fungsi kabupaten kota observasi lain strategis kabupaten kota pertimbangan untuk metropolitan wawancara kepadatan penduduk kota besar format kependudukan pada lokasi kepadatan isian, perumahan atau penduduk pada statistik, permukiman dengan lokasi sebesar observasi ama non data klasifikasi: jiwa rendah yaitu untuk kota sedang kepadatan kota kecil penduduk kepadatan bawah penduduk pada jiwa ha, lokasi sebesar sedang yaitu jiwa kepadatan kepadatan penduduk antara penduduk pada lokasi sebesar jiwa ha, tinggi yaitu jiwa kepadatan kepadatan penduduk antara penduduk pada lokasi sebesar jiwa ha, jiwa sangat padat yaitu kepadatan penduduk atas jiwa ha, pertimbangan potensi lokasi memiliki yang dimiliki lokasi potensi sosial, perumahan atau ekonomi dan permukiman berupa: budaya untuk potensi sosial dikembangkan yaitu tingkat atau dipelihara partisipasi f masyarakat dalam mendukung pembangunan, kondisi sosial, potensi ekonomi wawancara yaitu adanya format ekonomi, dan lokasi tidak kegiatan ekonomi naa isian, budaya memiliki potensi tertentu yang observasi sosial, ekonomi bersifat strategis bagi masyarakat dan budaya tinggi setempat, untuk dikembangkan potensi budaya atau dipelihara yaituwawancara kejelasan status penguasaan lokasi memiliki format legalitas status lahan berupa: kejelasan status isian, lahan penguasaan kepemilikan penguasaan dokumen lahan sendiri, dengan lahan, baik milik pertanahan bukti dokumen sendiri atau milik observasi kriteria indikator parameter (lai plan data sertifikat hak atas| pihak lain tanah atau bentuk dokumen sebagian atau keterangan status| keseluruhan tanah lainnya lokasi tidak yang sah, atau memiliki kepemilikan kejelasan status pihak lain penguasaan (termasuk milik lahan, baik milik adat ul), sendiri atau milik dengan bukti ijin pihakterhadap peruntukan peruntukan lahan perumahan perm wawancara dalam rencana tata ukiran sesuai format ruang rtr), dengan rtr gan kesesuaian ora. isian, rtr bukti ijin mendirikan sebagian atau rtrw, bangunan atau surat| keseluruhan rdr keterangan rencana lokasi berada observasi kabupaten kota bukan pada zona skrk). peruntukan perumahan perm ukir|a1 |a2|a3|a4|a5|a6|b1|b2|b3|b4|b5 |b6|c1 c2|c3|c4 ben xixalxafalalal iii ialah ixlalafal tel lee xxx|x|x ben ben pertimbangan lain xix xix xix sam ppl prp pertimbangan lain xix xix xix sedang pertimbangan lain xix xix xix rendah ix| ixl ial isl isl ixl ( ) status lahan tidak legal skala prioritas penanganan dari tabel atas dapat dilihat bahwa penilaian kondisi kebutuhan dari indikator kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh. tiap indikator dari kriteria kebutuhan memiliki parameter untuk menilai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. jumlah nilai nilai dari keseluruhan parameter yang ada dari (delapan) kriteria kumuh penentu kondisi kebutuhan perumahan atau permukiman.beratlahan legal bila memiliki nilai positif ( ): status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif ( )..b4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal, .b5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal, .b6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal, .c1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal, .c2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal, .c3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal, .c4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal, .c5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal, .c6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.wali kota nenek, tanda tangan nama lengkap walikota wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum . dan hari sasi manusia, tpa duyun 'sriwahyuni pembina tingkat (iv b). format keputusan wali kota wali kota cirebon provinsi jawa barat keputusan wali kota cirebon nomor . kep. haganananaa jess tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota cirebon wali kota cireboncirebon tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumu, peraturan wali kota cirebon nomor tahun tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota cirebon, dst.j dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan)cirebonkotaota cirebon ditetapkan sebagai dasar penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota cirebon., yang merupakan komitmen pemerintah kotaota cirebon dirinci lebih lanjut dalam lampiran peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota cirebon dirinci lebih lanjut dalam lampiran ii, serta profil lokasi perumahan kumuh lan permukiman kumuh kota cirebon dirinci lebih lanjut dalam lampiran iii, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan wali kota ini. keenam berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota cirebon. ketujuh keputusan wali kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan cirebon pada tanggal . jj. wali kota cirebon, t.t.d. (nama lengkap tanpa gelar) il. d2. format tabel daftar lokasi lampiran keputusan bupati wali kota ooooooooooooo. nomor .ooooocooooooooooooooo. tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kabupaten kota des bea haa desa distrik data lahan ll. leo. lor leh lite ill lilin ill lele keterangan garis koordinat lintang dan bujur keterangan lampiran fp.ses apl tan tentang penetapanjlokasi perum, kumuh dan permukiman kumuh peta sebaran tanda tangan) sata nama lengkap tanpa gelar) net masal kabupaten kota . kta komedi koordinat bupati walikota kepala daerah tanda tangan) wali kota nnnnnnnnkkan) tanda tangan nama lengkap wali kota wali kota cirebon, ttd, nasrudin azis salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dal dan hak'asasi manusia, setda "a.a n a duyun sriwahyuni pembina tingkat (iv b) sola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh kriteria perumahan kumuh dan pemugaran peremajaan ebinpoja) pemukiman kumuh bangunan gedung rehabilitasi bangunan perubahan fungsi dan pembangunan bangunan gedung agar fungsi dan massa massa bangunan dari kondisi gedung pada lokasi baru bangunan kembali sesuai awal saat dibangun yang sesuai arahan rencana kondisi saat awal dibangun peningkatan kapasitas tata ruang dan sesuai daya tampung dari bangunan kampungnya gedung jalan lingkungan rehabilitasi jaan perubahan fungsi jalan pembangunan jalan untuk mengembalikan kondisi akibat adanya perubahan lingkungan pada lokasi baru kemantapan jalan saat awal fungsi kawasan yang yang sesuai arahan rencana dibangun, seperti perbaikan dihubungkan tata ruang struktur jalan peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan atau pelebaran badan jalan dan atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi kriteria perumahan pemukiman kumuh dan pemugaran peremajaan kembali pemukiman kumuh yang sama namun belum penyediaan air minum rehabilitasi unit penyediaan air peningkatan kapasitas dari|e penyediaan air minum pada minum untuk mengembalikan unit penyediaan air minum, lokasi baru yang sesuai kondisi sesuai dengan seperti penambahan arahan rencana tata ruang dan persyaratan teknis saat awal komponen pada unit unit air rencana induk sektor air dibangun disediakan, seperti baku dan unit produksi minum penggantian komponen pada| peningkatan jangkauan unit unit air baku, unit pelayanan dari unit produksi dan jaringan unit penyediaan air minum, seperti distribusi dan unit pelayanan penambahan perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan drainase lingkungan rehabilitasi sarana dan peningkatan pembangunan drainase prasarana drainase untuk kapasitas jumlah sarana dan lingkungan pada lokasi baru mengembalikan kondisi sesuai prasarana drainase, seperti yang sesuai arahan rencana dengan persyaratan teknis saat penambahan gorong gorong, tata ruang dan rencana induk awal dibangun disediakan, penambahan pompa, sektor drainase seperti penggantian komponen penambahan kapasitas kolam gorong gorong, perbaikan tandon, dan lainnya yang struktur drainase sejenis. peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang kriteria perumahan pemukiman kumuh dan pemugaran peremajaan kembali pemukiman kumuh sama namun belum pengelolaan air limbah rehabilitasi unit pengelolaan air peningkatan kapasitas dari|e pembangunan unit pengelolaan limbah untuk mengembalikan unit pengelolaan air limbah, air limbah pada lokasi baru kondisi sesuai dengan seperti penambahan komponen yang sesuai arahan rencana persyaratan teknis saat awal pada spal s. tata ruang dan rencana induk dibangun disediakan, seperti peningkatan jangkauan sektor pengelolaan air limbah penggantian komponen pada pelayanan dari sistem spal t seperti komponen pemisahan pada spal pemisahan, penggantian komponen pada spal s seperti tangki septik, cublak, biofiter dan komponen sejenis. pengelolaan rehabilitasi unit peningkatan kapasitas dari|e pembangunan unit pengelolaan persamaan pengelolaan persamaan untuk unit pengelolaan persamaan, persamaan pada lokasi baru mengembalikan kondisi sesuai seperti penambahan komponen yang sesuai arahan rencana dengan persyaratan teknis saat peradaban, pengumpulan, tata ruang dan rencana awal dibangun, dan pengolahan. induk sector pengelolaan seperti penggantian sarana dan peningkatan jangkauan persamaan prasarana pemilahan, pelayanan dari sistem pengumpulan, pengangkutan, pengangkutan sampah dan pengolahan. proteksi kebakaran rehabilitasi unit peningkatan kapasitas dari|e pembangunan unit proteksi proteksi kebakaran untuk unit proteksi kebakaran, seperti kebakaran pada lokasi baru mengembalikan kondisi sesuai penambahan komponen sarana yang sesuai arahan rencana dengan persyaratan teknis saat dan prasarana proteksi tata ruang dan rencana induk kriteria perumahan see pemukiman kumuh awal dibangun, seperti kebakaran sektor proteksi kebakaran penggantian sarana dan peningkatan jangkauan prasarana proteksi kebakaran pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran. ruang terbuka publik rehabilitasi ruang |(e perubahan fungsi fungsi pembangunan ruang terbuka terbuka publik untuk dan atau massa bangunan publik pada lokasi baru mengembalikan fungsi serta non bangunan dari yang sesuai arahan rencana dan atau massa bangunan serta kondisi awal saat dibangun tata ruang dan sesuai daya non bangunan sesuai kondisi peningkatan kapasitas tampung minimum saat awal dibangun tampung dari ruang terbuka publik wali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya kerala'bagian hukum ttd, dan hak asasi manusia, santa nasrudin azis denda bb) n duyun sriwahyuni pemenanganan bangunan dan infrastruktur pendukung pada permukiman kumuh menurut teologinya tipologi bangunan bhi minum air limbah persamaan publik kumuh lingkungan perumahan membangun pondasijalan: sistem drainase sumbersari unitpengolahan unit pasokan air mengunakan kumuh dan rumah dengan paradisi lokal baku air limbah pengumpulan memanfaatkan kontruksi permukiman konsep perairan jika permukaan diusahakan setempat sampah sumber air perkerasan dan kumuh waterfront dengan sistem daratan lebih memanfaatkan ditempatkan: seperti tps setempat bahan bangunan tepi air housing, cerukcuk tinggi dari air permukaan secara floating dapat kendaraan yang ramah menjadikan pada sisi air, maka setempat memanfaatkan ditempatkan pemadam lingkungan kawasan daratan dilengkapi system material yang atas air kebakaran paling blok fungsi perairan dengan sistem dengan pintu distribusi jika punya unit dapat hidrologis, daya sebagai konvensional air, atau menggunakan ketahanan pengangkutan menggunaka refleksi rendah, dan halaman memanfaatkan jika permukaan perpipaan, terhadap daya sampah dapat moda sebagainya depan material jalan daratan lebih maka: rusak air, atau menggunakan transportasiair pemanfaatan memanfaatkan yang punya rendah dari air, pada sisi bawah tanah moda ruang terbuka bahan ketahanan maka dilengkapi perairan, pipa memanfaatkan transportasi publik untuk bangunan, terhadap daya pula oleh pompa sambungan material sesuai air olahraga dan khususnya rusak air, bisa air dipasang daya dukung rekreasi untuk tanpa memanfaatkan menempel pada tanah disesuaikan dengan pondasi, yang perkerasan material saluran konstruksi unit pemisahan standar luas dan punya kayu, bambu) drainase yang jalan drainase jika ukuran yang ketahanan atau dengan punya atas air, atau menggunakan berlaku terhadap daya perkerasan ketahanan pada sisi sistem ruang terbuka rusak air kaku (beton) terhadap daya daratan, pipa pengolahan air yang tidak sesuai dengan rusak air, bisa sambungan limbah digunakan untuk karakteristik tanpa berada terpusat, maka: bangunan berkeras lokal perkerasan bawah tanah pada sisi wajib pajajaran yang kayu, pasangan perairan, pipa dimanfaatkan berbatasan batu) atau sambungan dengan vegetasi tipologi bangunan minum air limbah persamaan publik kumuh lingkungan dengan perairan dengan dipasang menggunakan dilengkapi perkerasan kaku menempel tanaman asli (satu dengan (beton) sesuai jenis yang mudah bangunan: dengan beradaptasi) dan brondong karakteristik irigasi rendah, bangunan lokal untuk mendaptkan pemecah ombak biaya perawatan yang murah. tidak menimbulkan perubahan arus air yang merusak lingkungan tidak menimbulkan pencemaran mempertimbangkan factor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan perumahan menggunakan pondasi jalan sistem drainase sumber air baku unit pengolahan unit pasokan air menggunakan kumuh dan pondasi dangkal dengan sistem lokal dapat diusahakan air limbah penampungan memanfaatkan konstruksi permukiman untuk bangunan konvensional dilengkapi dengan memanfaatkan air setempat sampah seperti sumber air perkerasan dan kumuh sederhana dan memanfaatkan pompa dan rumah permukaan ditempatkan tps ditempatkan setempat bahan bangunan dataran pondasi dalam konstruksi pompa setempat, air bawah tanah terpisah ditanah pemadaman yang ramah rendah untuk bangunan perkerasan yang memanfaatkan hujan, air tanah memanfaatkan yang mengalami kebakaran dapat lingkungan (paving tingkat sesuai dengan material saluran dangkal dan material sesuai perkerasan dibantu blok, fungsi intensitas daya dukung drainase dalam daya dukung tanah (kedap air) menggunaka hidrologis,daya pemanfaatan tanah dan daya pada tekstur tanah sistem distribusi unit pemipaanjika unit kendaraan tangki refleksi rendah, ruang untuk dukung keras adalah jika menggunakan pengangkutan air dsb). bangunan lingkungan saluran tanah menggunakan sistem pengolahan sampah dapat pemanfaatan disesuaikan (paving block) pada tekstur perpipaan, maka air limbah menggunakan bagian ruang dengan tanah yang pipa sambungan terpusat, maka gerobak sampah terbuka publik ketentuan yang sangat jelek berada bawah pipa sambungan pengangkutan untuk olahraga dan berlaku adalah saluran tanah berada bawah sampah dapat rekreasi memanfaatkan perkuatan kayu tanah menggunakan disesuaikan dengan bahan bangunan moda standar luas dan sesuai dengan transportasi ukuran yang daya dukung air pada berlaku. tanah konstruksi ruang terbuka jalan yang tidakrainase digunakan untuk atas air, atau bangunan berkeras pada sisi daratan wajib pipa sambungan dimanfaatkan berada bawah dengan vegetasi. tanaharksjalan dengan sistem drainase sumbersari baku unit pengolahan unit pasokan air kontruksi kumuh dan rumah dengan sistem lokal dapat diusahakan air limbah pengumpulan memanfaatkan mempertimbangkan permukiman sistem panggung konvensional dilengkapi dengan memanfaatkan air setempat sampah seperti sumber air kontur. kumuh dengan pondasi memanfaatkan bangunan terjun permukaan ditempatkan: tps dapat setempat menggunakan perbukitan umpak untuk konstruksi memanfaatkan setempat, air secara floating ditempatkan pemadam konstruksi bangunan perkerasan yang material saluran hujan, air tanah memanfaatkan atas atas tanah kebakaran dapat perkerasan dan sederhana sesuai dengan drainase dangkal dan air material yang unit dibantu bahan bangunan intensitas daya dukung pada tekstur tanah dalam punya pengangkutan menggunakan yang ramah pemanfaatan tanah tanah keras system distribusi ketahanan sampah dapat kendaraan motor lingkungan (paving ruang untuk dilengkapi dengan adalah saluran jika terhadap daya menggunakan roda tiga blok, fungsi bangunan bangunan tanah menggunakan rusak air, atau kendaraan motor hidrologis,daya disesuaikan penahan longsor pada tekstur perpipaan, maka bawah tanah roda tiga dan refleksi rendah, dengan tanah yang pipa sambungan memanfaatkan roda empat dsb). ketentuan yang sangat jelek berada bawah material sesuai pemanfaatan bagian berlaku adalah tanah daya dukung ruang terbuka memanfaatkan saluran tanah publik untuk bahan bangunan perkuatan unit pemisahan jika olahraga dan sesuai dengan kayu menggunakan rekreasi disesuaikan daya dukung pada daerah sistem pengolahan dengan standar luas tanah curam adalah air limbah dan ukuran yang saluran terpusat, maka berlaku. pasangan batu pipa sambungan ruang terbuka yang atau beton berada bawah tidak digunakan tanah untuk bangunan berkeras wajibimanfaatkan dengan vegetasi.ondasi jalan: sistem drainase sumbersari baku penempatan unit unit pasokan air kontruksi kumuh dan rumah dengan pada kawasan lokal dilengkapi diusahakan pengolahan air pengumpulan memanfaatkan mempertimbangkan permukiman sistem panggung rawan banjir (di dengan bangunan memanfaatkan air limbah sampah seperti sumber air kontur. kumuh dengan pondasi atas air tepi tertentu sesuai permukaan setempat sesuai tps dapat setempat menggunakan daerah rawan umpak untuk air) dengan kerawanan setempat, air dengan ditempatkan kendaraan konstruksi bencana bangunan sistem cerukcuk bencana: hujan, air tanah kerawanan atas atas tanah pemadam perkerasan dan sederhana pada sisi banjir: berupa dangkal dan rencananya: unit kebakaran dapat bahan bangunan intensitas daratan dengan gorong gorong dalam rawan banjir pengangkutan menggunaka yang ramah pemanfaatan sistem dilengkapi sistem dan tsunami: sampah moda transportasi lingkungan dan ruang untuk konvensional dengan brondong distribusi jika bawah air, disesuaikan darat tahan gempa (paving bangunan dan pintu air menggunakan atas air, atau dengan blok, fungsi disesuaikan memanfaatkan tsunami: perpipaan, dalam tanah lokasinya: hidrologis,daya dengan konstruksi berupa maka dengan perairan refleksi rendah, ketentuan yang perkerasan yang gorong peletakan pipa memanfaatkan menggunaka dsb). berlaku sesuai dengan gorong sambungan material yang moda pemanfaatan bagian memanfaatkan daya dukung dilengkapi disesuaikan punya transportasi ruang terbuka bahan bangunan lahan terhadap dengan dengan ketahanan air publik untuk sesuai dengan kerawanan brondong kerawanan terhadap daratan olahraga dan daya dukung bencana longsor: rencananya daya rusak menggunaka rekreasi disesuaikan lahan terhadap dilengkapi dengan berupa rawan banjir air moda dengan standar luas kerawanan bangunan bangunan dan tsunami: rawan longsor: transportasi dan ukuran yang bencana pelengkap terjun sistem atas tanah darat berlaku. pada kondisi tertentu memanfaatkan jaringan pipa dengan ruang terbuka yang tertentu sesuai material saluran dalam tanah memanfaatkan tidak digunakan membutuhkan dengan drainase rawan material sesuai untuk rekayasa kerawanan pada tekstur longsor: daya dukung bangunan berkeras teknologi bencana tanah keras sistem tanah wajib bangunan banjir: adalah saluran jaringan pipa yang dapat dimanfaatkan dilengkapi tanah atas tanah didukung dengan vegetasi. dengan pada tekstur dan dengan menggunakan brondong tanah yang menempel bangunan tanaman asli (atau tipologi bangunan permukiman dan jalan lingkungan drainase penyediaan kelolaan pengelolaan kebakaran ruang terbuka air minum air limbah persamaan publik kumuh lingkungan tsunami: sangat jelek pada tiang pelindung jenis yang mudah dilengkapi (gambut) adalah tiang tertentu beradaptasi) dan dengan saluran penyangga unit pemisahan irigasi rendah, brondong dan perkuatan kayu jika untuk mendapatkan bangunan pada menggunakan biaya perawatan pemecah daerah sistem yang murah. ombak curam pengolahan air longsor: adalah limbah dilengkapi saluran terpusat, maka dengan pasangan peletakan pipa bangunan batu atau sambungan penahan beton disesuaikan longsor dengan kerawanan rencananya: rawan banjir dan tsunami: dalam tanah rawan longsor: atas tanah wali kota cirebon, salinan sesuai dengan aslinya kerala bagian hukum dan hak manusia, ttd, aa "a0 aan 0e1 means nasrudin azis na duyun sriwahyuni nan pembina tingkat (iv b) nip: |
song wali capai hasil pembangunan daerah yang optimal, serta untuk menjamin konsistensi tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, telah ditetapkbahwa dengan adanya norma baru dalam hal perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sejalan denganota cirebon instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berada kota cirebon dalam rangka dekonsentramasyarakatpenelitian dan pengembangan daerah kota cirebon yang selanjutnya disingkat dengan bppppd kota cirebokota cirebon yang selanjutnya disingkat apbd kota cirebonjdalam rangka.outcome), dan dampak (impact). keluaran (outputjdapat terwujud. hasil (outcomejari adalah hari kerja. ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara perubahan ipjp, rpm, dan rkdj'appppd kota cireboppppd kota cireboppppd kota cireboian ketiga tata carawali kota mengkonsultasikan rancangan awal ipjp kota sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur dengan dilengkapi surat permohonan konsultasi dari wali kota kepada gubernur, rancangan awal ipjp kota cirebon kota. masukan sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk surat kepala bappeda provinsi. wali kota menyempurnakan rancangan awal ipjp kota menjadi rancangan ipjp berdasarkan hasil konsultasi gubernur. rancangangajukan rancangan ipjpdan dibahas dalam musrenbang ipjp.ppppd kota cirebonbagian hukum dan hakretaris daerah melalui kepalappppd kota cirebonipjp kepada dprd untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersamamaka rancangan peraturan daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama dprd. wali kota menetapkan rancangan peraturan daerah tentang ipjp kota cirebon yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, menjadi peraturan daerah kota cirebon tentang ipjp kota cirebon paling lambat (enam) bulan setelah ipjp periode sebelumnya berakhir.wali kota dan wakil wali kota. visi dan misi sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap calon wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. bagian keempat tata carawali kota dan wakil wali kota terpilih. penyusunan rancangan teknokrat rpm sebagaimana dimaksud dalamkabwali kotappppd kota cirebonsebagai ketua tim. penyusunan rancangan awal rpm sebagaimana dimaksud dalam huruf dimulai sejak wali kota dan wakil wali wali kota dan wakil wali kotawali kotappppd kota cirebonppppd kota cirebon mengajukan rancangan awal rpm sebagaimana dimaksud dalam kepada wali kota untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan dprd wali kotawali kotadan wakil kota dilantik. wali kota mengkonsultasikan rancangan awal rpm sebagaimana dimaksud dalam kepada gubernur, dengan melampirkan surat permohonan konsultasi dari wali kotaotasaran penyempurnaan dari gubernur atas rancangan awal rpm diterima oleh wali kota paling lambat (lima) hari sejak konsultasi dilaksanakan. wali kota menyempurnakan rancangan awal rpm berdasarkan saran penyempurnaan dari gubernur,sebagaimana dimaksud dalam bppppd kota cirebon mengajukan rancangan awal rpm sebagaimana dimaksud dalam 48kepada wali kota sebagai bahan penyusunan surat edaran wali kota kepada kepala perangkat daerah tentang penyusunan rancangan renstra perangkat daerah. bppppd kota cirebokota cirebon yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam rancangan rpm disajikan paling sedikit dengansistematika sebagaimana dimaksud dalam bppppd kota cirebon mengajukan rancangan rpmwali kota dilantik.ppppd kota cirebonbagian hukum dan hasebagaimana dimaksud dalamppppd kota cirebon untukwali kota kota dan wakil wali kota dilantikwali kota dan wakil wali kota dilantik. evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat (lima) bulan setelah wali kotagian kelima. tata carapm provinsi sebagaimana dimaksud dalam yaitu provinsi. berpedoman pada rkp dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalamberpedoman pada rancangan awal rkd provinsi sebagaimana dimaksud dalamkotappppd kota cirebob.gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, d. serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. bppppd kota cirebonppppd kota cirebon mengajukan rancangan awal:dan rancangan awal rkd. bppppd kota cirebon menyampaikan surat edaran wali ppppd kota cirebon kotaadalah proses penyempurnaan rancangan awal rkdppppd kota cirebonppppd kota cirebonpdengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa program danotaota kecamatan setelah berkoordinasi dengan bppppd kota cirebon. musrenbang rkd kota kecamatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan februari. tata cara pengajuan daftar usulan kelurahan berpedoman pada peraturan perundang undangan. untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan musrenbang rkd kota kota. musrenbang rkd kotaotaota dan masukan penyempurnaan rancangan rkd.kotapenyampaian rancangan peraturan wali kota sebagaimana dimaksud dihampiri dengan: surat permohonan fasilitasi dari wali sebagaimana dimaksud pada disampaikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan wali kota tentang rkd kota cirebon. rancangan peraturan wali kota tentang rkd yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan oleh kepala bppppd kota cireboneraturan wali kota kepada dprd untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancanganenam tata carappppd kota cirebonppppd kota cirebonppppd kota cirebon105tujuh tata cara:senja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 108110 ppppd kota cirebondalam forum perangkat daerah lintas perangkat daerah.ppppd kota cireboppppd kota cirebon melakukan verifikasi terhadap rancangan senja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 114ppppd kota cirebon sebagaimana dimaksud dalam forum perangkat daerah lintas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam 113sebagaimana dimaksud dalam 113117120 bppppd kota cirebondelapan124dalam dokumen rencana pembangunan nasional. bagian kesembilan penyusunan rkd apabila belum tersediawali masa jabatan. bab iii, provinsicc., dan kegiatan perangkat daerah: dan penelaahan pokok pokok pikiran dprd.13lmenggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.ppppd kota cirebon dan belanja tidak langsung. kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam 134wali kotadaerah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan nasional, provinsi dan daerah lainnya. penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan menelaah: kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.136mengandung makna: mempedomani rvhpn dalam penyusunan ipjp, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dengan nasional, mempedomani rtrw dalam penyusunan ipjp dan rpm,,,,:,lembaga untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional,: dlhs sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitucc.mekanisme pelaksanaan lhs sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan.wali kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah danwali kota yang telah disampaikan dalam masa kampanye.wali kota perangkat daerah.130wali kotaps menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan wali kota, permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil rkd tahun sebelumnya, maupun usulan prioritas lainnya. sasaran, program dan dan kegiatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf,ppppd kota cirebon kota.pelayanan dasar yang berpedoman pada spm dan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada spk,,jadi ppppd kota cirebonlaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang undangan. bab), dan |
uns timerintah daerah kota cirebon telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minumyang dialokasikan secara bertahap sampai dengan tahun dan telah direalisasikan sebesar rp5. (lima milyar rupiah) pada tahun bahwa sehubungan dengan adanya efisiensi dan focusing belanja perangkat daerah untuk pendanaan antisipasi dan penanganan dampak penyebaran pandemi corona virus disease covid maka perlu dilakukan relokasi anggaran penambahan penyertaan modal sebagaimana peraturan daerah nomor tahun yang semula tahun menjadyang telah beberapa kali diubah dengan peraturan daerah: nomor tahun lembaran daerah kota cirebon tahun nomor tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor nomor tahun lembaran:: anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahun sebesar rp5. (lima milyar rupiah) (telah direalisasikan), dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cirebon tahundaerah kota cirebon pada perusahaan daerah air minum kotahakasasi manusia, yo. kedai, sh., mh. pe bina iv a) nip. penjelasan atasumum dalam rangka mendukung program sistem penyediaan air minuprogram investasi, optimalisasi, dan pengembangan sistem penyediaan air minum kota cirebon, pemerintah daerah kota cirebon telah mengalokasikan anggaran penyertaan modal kepada perusahaan umum daerah air minum kota cirebon sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah kota cirebon nomor tahun sebesar rp17. (tujuh belas milyar rupiah) yang kemudian pada tahun dilakukan penambahan melaluinjadi, yang dialokasikan sampai dengan tahun namun tidak dapat direalisasikan. menindaklanjuti hal tersebut dilakukan relokasi penambahan penyertaan modal sebagaimana tertuang dalamakan diselesaikan sampai dengan tahun pada tahun telah direalisasikan sebesar rp5. (lima milyar rupiah), sehubungan dengan masa berlaku peraturan daerah kota cirebon nomor tahun akan selesai pada tahun maka perlu dilakukan perubahan peraturan daerah kota cirebon dimaksud dengan relokasi anggaran penyertaan modal pemerintah daerah pada apbd tahun anggaran dengan diterbitkannya peraturan daerah ini diharapkan implementasi program sistem penyediaan air minum kota cirebon dapat dilaksanakan secara optimal. adapun skema penambahan penyertaan modal pemuda air minum kota cirebon sebagai berikut: peraturan daerah uraian keterangan penyertaan modal peraturan daerah kota cirebon| program spamakumulasi pmp peraturan daerah kota cirebon| program mbr nomor tahun tentang program spam perubahan atas peraturan daerah kota cirebon nomor tahun tentang program mbr penambahan penyertaan modal program spam pemerintah kota cirebon kepada perusahaan daerah air (tidak terealisasi minum kota cirebon akumulasi pmp peraturan daerah kota cirebon dialokasikan nomor tahun tentang sampai dengan perubahan kedua atas tahun peraturan daerah kota cirebon sudah nomor tahun tentang direalisasikan penambahan penyertaan modal tidak dapat pemerintah kota cirebon direalisasikan kepada perusahaan daerah air karena adanya minum kota cirebon focusing anggaran penanggulangan akumulasi pmp penyebaran covid rancangan peraturan daerah dilakukan relokasi kota cirebon tentang anggaran pada perubahan ketiga atas tahui. demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kota cirebon nomor |
tia provinsi jawa tengahhasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban apbd kota semarang tahun yang telah diaudit oleh bpk perwakilan jawa tengahsemarangttd hendra pribadi diundangkan semarang pada tanggal agustussebagaimana dimaksud atas telah dilakukan pemeriksaan oleh bpksurplusdefisit siapa saldo anggaran lebih akhirbeban surplus dari operasional surplus dari kegiatan non operasional surplus sebelum pos luar biasa pos luar biasa surplus laporan operasional laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam (d) huruf dengankas awal bud perl januari tahun arus kas dari aktivitas operasi arus kas dari aktivitas investasi rp( arus kas dari aktivitas pendanaan rp( arus kas dari aktivitas transistors kas bud bendahara pengeluaran kas bendahara penerimaan kas blue kas bos saldo kas akhir per desember pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran a.lag, remas provinsi jawa tengah peraturan daerah kota semarang nomor tahun tentang penyandang disabilitas dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota semarang, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, bahwa adanya kebutuhan utama dalam menjamin hak hak disabilitas yang ada selama ini dirasakan kurang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, bahwa untukyelenggara, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang20paragraf hak pekerjaan, kewirausahaan, dan beroperasi hak pekerjaan, kewirausahaan, dan ber, bagian penyelenggaraannya, dan atau bagian penyelenggara wakil gubernur, walikota wakil walikotumumpemerintah daerah merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. perumusan dokumenperencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. perumusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mengacu pada: rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas: dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi. bagian kedua penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada tingkatdisusun mengacu pada: rencana induk penyandang disabilitas: instrumen perencanaanaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitasnjadi penanggung jawab utama secara teknis, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas: dan masyarakat. bagian keduahukum. penyediaan bantuan hukumperangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang hukum wajibtiga pendidikan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalamdisetiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan melalui satuan sistem pendidikan inklusif sesuai dengan kewenangan daerahmbimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas, kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas: tenaga ahli psikologi (psikolog dan sarjana psikologi) yang mendukung layanan pendampingan psikososial dan perlindungan khusus peserta didik dengan disabilitas, layanan pendidikan dasar gratis, bantuan pembiayaan dan atau penyediaan sarana transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas, dan atau bantuan pembiayaan deteksi dini, asesmen, dan intervensi dini bagi peserta didik penyandang disabilitas dan calon peserta didik penyandang. pembentukaninklusi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas: menyediakan pendampingan psikososial , asesmen,psikoedukasi dan konsultasi bagi peserta didik penyandang disabilitas serta anak dari penyandang disabilitas, menyediakan layanan psikoedukasi, konsultasi, dan mediasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah inklusi dalam menangani permasalahan peserta didik penyandang disabilitas, dan mengembangkan kerjaselain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pendidik: menerima peserta didik penyandang disabilitas, memberikan layanan pendidikan, cc. menyediakan sarana, prasarana, menyediakan tenaga pendidik yang memadai, dan memberikan layanan pendampingan dan perlindungan khusushuruf dan huruf sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu peserta didik dan bersifat afirmatif. bagian keempat pekerjaan, kewirausahaan, dan pengoperasian pemerintah daerah memberikan: jaminan, pelindungan, fasilitasi, kesetaraandanmpunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepegawaian, ketenagakerjaan, kewirausahaan dan pengoperasipunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelatihan kerja, lembaga masyarakat yang bergerak bidang pelatihan kerja, dan atau cc. perusahaan. jenisdapat bekerja sama dengan organisasi disabilitasdan atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah memberikan kuota formasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja sesuai dengan ketentuan perundang undangan memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud padausaha sementara, dan atau pencabutan izin usaha. badan usaha milikbadan usaha miliksetiap badan usaha milik daerah dan atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen surat pengangkatan atau kontrak kerja sebagai pekerja kepada setiap pekerja penyandang disabilitas. dalam hal badan usaha milik daerah dan ataupemerintah daerahpemerintah daerah membentuk unit layanan disabilitas pada dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsiatau teguran tertulis. bagian kelima kesehatan:aksesibelrumah sakit,sikowicara (terapi wicara), cc. terapi okupasi, pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental, pendampingan psikolog dan psikiater, lembaga dan atau komunitas disabilitas, dan pemberidalam bentuk fisik dan atau non fisikkan temuan lapangan dari petugas. perangkat daeraheluargpihak swasta, dan atau akademisi., media elektronik, dan atau media sosialdilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada antara lain: sosiasiliasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan sosialisasi pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel. bagian ketujuh keagamaandan atau akses tempat peribadatan bagi penyandang disabilitas. bagian kedelapan keolahragaan perangkat daerahmenyelenggarakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah, dan atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah dan provinsi. bagian kesembilan pariwisata dan seni budaya perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata. penyediaanatau daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kebudayaan dan pariwisabagi penyandang disabilitas, dan atau cc. pembinaan terhadap pelaku seni penyandang disabilitas. bagian kesepuluh kesejahteraan sosial perangkat daerah:paragraf rehabilitasi sosial perangkat daerahsosial sesuai dengan kewenangan daerah. kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: rehabilitasi diluar panti sosial, dan rehabilitasi bersumberdaya masyarakat. rehabilitasi sosial diluar panti sosial meliputi: rumah singgah, dan atau pusat kesejahteraan sosial. rehabilitasi bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada meliputi:aragraf jaminan sosial perangkat daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. sasaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ditujukan kepada penyandang disabilitas: miskin, atau yang tidak memiliki penghasilan. sebagaimana dimaksud pada diprioritaskan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria yang meliputi: dan atau sumber dana lain yang sah. jaminan sosialdanjaminan sosial sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota. paragraf pemberdayaan sosial perangkat daerah melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitadan atau monitoring dan evaluasi. pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam diberikan dalam bentuk: hasil asesmen pekerja sosial professional,ghargaanorganisasi penyandang disabilitas adalah organisasi yang beranggotakanparagraf perangkat daerah menyelenggarakan per, dan atau fenomena alam. perangkat daerahbelas infrastruktur perangkat daerahpelaksanaan, dan pengawasan. infrastruktur yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas meliputi infrastruktur milik: pemerintah daerah, swasta,: jalur pedestrian, jalur pemandu, cc. area parkir, taman, rambu dan marka, dan infrastruktur lingkungan lainnya. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikenai sankyak fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perizinanpersetujuan bangunan gedung persetujuan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal pribadi. perangkat daerahertamanan dan permakaman perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang permukiman. paragraf permukiman perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidangua belas pelayanan publik perangkatdalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada setiap perangkat daerah melaksanakan asesmen kebutuhantiga belas pelindungan dari bencana paragraf umum perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana bencana, saat bencana:rangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencana memberikan: aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. prioritas pelindungan terhadap bencana bagi penyandang disabilitas.hurufrangkat daerah: dan informasi terkait data potensi penyandang disabilitas barurangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang penanggulangan bencanaparagraf saat bencana, dan penyediaan layanan kesehatan yang tepat, aman, dan bermutu bagi penyandang disabilitas dengan memperhatikan ragamwajib:: dansebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang sosialketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup pengaturansesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengrata benda, dan dampak psikologiisabilitas daerah asyarakatan.lainnyaenam belasyelenggaraan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukanyelenggaraan hak penyandang disabilitas. perangkat daerahserahkan kepada menterimfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kartu penyandang disabilitas dari pemerintah pusat. bagian ketujuh belas komunikasi dan informasi paragraf komunikinform, visual, dan atau media rabyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan identitas gender, kelompok umur, ragam penyandang disabilitas, tingkat hambatan dan wilayah. informasi sebagaimana dimaksud pada didapatkan secara tepat waktu, tanpa biaya tambahan dan akuratelapan belas perempuan dan anaknyediakan:selain pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada pelindungan khusus dapat berupa:proses pemulihan korban, dan advokasi kepada keluarga penyandang disabilitasmisi disabilitas daerah bagian kesatu kedudukan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan komisi disabilitas daerah. komisi disabilitas daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan lembaga non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada walikota. bagian kedua tugas dan fungsi komisi disabilitas daerahhasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada walikota. komisi disabilitas daerah mempunyai fungsi: penyusunan rencana kegiatan komisi disabilitas daerahpelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait, mendorong peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, keluarga, masyarakat secara umum dan atau pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. membangun jaringansi disabilitas daerah diatur dengan peraturan walikota. |
peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan salinan oleh walikota batam nomor tahun tanggal februari sumber tld walikota batamdaerah kota batam. pajak daerah, yang selanjutnya dapatyang tidak berhutang dan tidak ada kreditapang hak guna bangunan hak pakai hak milik atas satuan rumah susun: dan hak pengelolaanalamtransaksiota batam. besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar rp. (tujuhlima puluhkurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajakkekekeseratus) dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang seharusnya terutang. bab wilayah pemungutan letak objek pajak sebagaimana dimaksud dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah wilayah kota batam. bab saat dan tempat pajak yang berhutangmembayar pajak yang berhutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. setiap wajib pajak.walikota dalam jangka waktu (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan atau banguntpada (dl), dan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian kedua surat tagihan pajakbulanpajak yang berhdua keberatan dan banding (d) wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:apabila surat wajib pajak tidak memenuhi syarat sebagai pengajuan keberatan dan selanjutnya wajib pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud padapengajuan keberatan. walikota dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan sejak tanggalterhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh walikota sebagaimana dimaksud dalam hanya kepada pengadilan paja: dan mengurangkan atau membatalstrasiil) atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian lebih bayarpermohonan dikabulkan atau dianggap dikabulkadan pertanahan nasional sebagaimana dimaksud dalam dan melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dan pendaftaran pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada walikotaifebruari walikota batam dto. drs. ahmad dahlan, mh. diundangkan batam pada tanggal februari sekretaris daerah kota batam, dto. agussahiman, sh. pembina utama madyarundang undangan dto.bea perolehan hak atas tanah dan bangunanbea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt)sejalanbea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan peralihan hak atas tanah dan bangunan kota batam sebagai penerimaan daerah yang dilimpahkan menurut undang undang. penerimaan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, secara khusus meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunanmana penjelaslainnya yang mengnil.ubah.iljuta rupiah). nilai jual objekilai jual objek pajak bumi dan bangunan adalah sebesar rp. cukup jelas cukup jelas cukup jelas untuk setiap wajib pajak diberikan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar rp. tujuhpajak tidak kena pajak hanya salah satu objek pajak, sedangkan objwajib pajak dalam (satu) tahun pajak memperoleh tanah dan bangunan sebanyak objek sebagai berikut objek diperoleh pada tanggal januari nilai perolehan objek pajak rp.rp. pajak popup) objek diperoleh pada tanggal agustus nilai perolehan objek pajak rp. pop)npoptkp tidak diberikan kepada wajib pajak pada objek karena telah diberikan pada objek wajib pajak mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan nilai perolehan objek pajak rp. pop) npoptkp untuk perolehan hak rp. ( ) karena waris (lurus satu derajat keatas keorang tua kandung, nilai perolehan objek pajak rp. pop) rp. npoptkp untuk memperoleh hak rp. , ( ) karena hibah (rp. pop) rp.bukan orang tua kandung, nilai perolehan objek pajak rp. pop)cukup jelas contoh wajib pajak membeli tanah dan rp. bangunan dengan nilai perolehan objek pajakpajak popup) pajak yang berhutang rp. , ) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan rp tanganisetoran pajak daerah yaitu keadaan kahar, misalnya terkena musibah bencana alam, kerusuhan sosial dan kebakaran,cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf kekhilafan yang dimaksud adalah kesalahan yang dilakukan yang tidak disengaj pada yang seharusnya berhutang. pajak yang berh, yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pejabat pembuat akta tanah no dan pihak lain yang ditetapkan dengan keputusretribusi imb salinan oleh walikota batam nomor 4tahun tanggal mei sumber: tld walikota batam, menimbang .a. bahwawilayah kotakota: bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang ketentuan bangunan kota batamketentuan bangunan kota batam: mengingat iiil.menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. walikota adalah walikota batam. dinas adalah dinas yang memiliki tugas dan fungsi menerbitkan izin mendirikan bangunan. bangunan gedung yang selanjutnya disebutizin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkasementaramilik memulihkan kembali bangunan bentuk aslinyaharga satuan (tarif dasar) retribusi izin mendirikan bangunan selanjutnya disingkat hsr,, adalah harga satuan (tarif dasar) bangunan yang dijadikan dasar penghitungan besaran retribusi imb setelah dikalikan dengan variabel tertentu berdasarkan rumusan yang ditetapkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. indeks tingkat penggunaan jasa adalah indeks yang dipergunakan sebagai variabel pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi, yang meliputi indeks perhitungan retribusi bangunan dan indeks perhitungan retribusi prasarana bangunan. indeks perhitungan retribusi bangunan adalah indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan yang mengacu kepada pedoman teknis dalam peraturan menteri berdasarkan fungsi, klasifikasi dan spesifikasi bangunan dan ditetapkan dengan keputusan walikota. konstruksi pengerasan adalah perkerasan prasarana bangunan yang tidak termasuk jalan diluar percetakan persil milik pribadi atau badetribusi bagian kesatu nama, golongan, objek dan subyek retribusi dengan nama retribusi imb dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan daerahimb adalah pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas jenis kegiatan yang berkenaan dengan bangunan, dan prasarana bangunan. pemberian pelayansebagaimana dimaksud pada yang dikenakan retribusi imb meliputi pembangunan bangunan baru bangunan: cc. pelestarian pemugaran bangunan. berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada maka objek retribusi imb, dikelompokkan sebagai berikut pembangunan bangunan baru, rehabilitasi renovasi bangunan, pembangunan prasarana bangunan, rehabilitasi renovasi prasarana bangunan, pembangunan rehabilitasi renovasi bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan. tidak termasuk objek retribusi imb sebagaimana dimaksud pada ini adalah bangunan dengan fungsi fungsi sebagai berikut: bangunan fungsi keagamaan, b.bangunan fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan kantor milik negara, milik pemerintah daerah, kecuali bangunan milik negara, milik pemerintah daerah untuk pelayanan jasa usaha. subjek retribusi imb adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. bagian kedua cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi imb paragraf penghitungan besarnya retribusi imb (l)) penghitungan besarnya retribusi imb meliputi biaya yang digunakan untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan yang meliputi antara lain: pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan ketatausahaan, administrasi imb, penyediaan formulir dan lembar imb serta sertifikasi laik fungsi. perhitunganindeks penghitungan besarnya retribusi imb (!) penghitungan besarnya retribusi imb, dihitung berdasarkan indeks, yangil.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini:l.b danharga satuan tarif dasar) retribusi imb (d)oefisien dasar bangunan kdb), koefisien lantai bangunan klb) dasar) retribusi meliputiuntuk(satu koma tujuh puluh lima keseratus) dari rencana anggaran biaya model prasarana bangunan sebagai standar satuan (luas, panjang dan unit). paragraf cara menghitung tingkat penggunaan jasa retribusi imbhitungan besarnya retribusi imb sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut pembangunan bangunan baru: x1,00x rig rehabilitasi renovasi bangunan: cc. prasarana bangunan gedung: rehabilitasi prasarana bangunan: prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan harga satuan: keterangan luas lantai bangunan volume besaran, dalam satuan meter persegi (m?), meter panjang (m'),p, harga satuan (tarif dasar) retribusi bangunan indeks pembangunan baru. rab rencana anggaran biaya bagian ketiga pendapatan retribusi semua pendapatan dari retribusi disetor kas daerah. bagian keempat wilayah, masa dan saat retribusi retribusi dipungut wilayah kota bataenampembayaran retribusi imbimb sebagaimana dimaksud dalam diberikan ssd. dalam hal pembayaran telah dilakukan tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor kas daerah paling lambat dalam waktu (satu kali dua puluh empat) jam. setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada dicatat dalam buku penerimaan. bagian ketujuh tata cara penagihan ())gian kedelapan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (l): bangunan fungsi usaha berupa pasar tradisional: dan bangunan fungsi sosial dan budaya berupa gedung tempat ibadah, dan b.bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial. pemberian pengurangan dan atau keringanandengan peraturan walikota. bagian kesembilan peninjauan tarif retribusi imb(j)imb sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. bagian kesepuluhimbimbwajib retribusi imbimbbat (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterimtata cara penyelesaian keberatan wajib retribusi imb dapat mengajukan permohonan keberatan atas skr dan ataugian keduabelas tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi imb wajib retribusi imb mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota untuk pengl) dalam hal kelebihan pembayaran retribusi imbimb yang dilakukan setelah lewat waktu (enam puluh) hari kalender imb tersebut. ()igabelasgugurarretribusi yang kewalikota. bab insentif pemungutan j)). tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudto drs. ahmad dahlan, mh. diundangkan batam padatanggal mei sekretaris daerah kota batam dto agussahiman, pembina utama madya,hari penata, nip. penjelasan atas peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang retribusi izin mendirikan bangunan penjelasan umumndalaimbngunan milik negara, milik pemerintah daerah untuk pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ini adalah bangunan milik pemerintah pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota yang dibangun dan dikelola atau hanya dikelola oleh badan untuk pelayanan jasa usaha berdasarkan atas kerjasama tertentu. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas indeks terintegrasi, yaitu indeks yang nilainya ditentukan berdasarkan parameter fungsi bangunan gedung, parameter klasifikasi gedung bangunan dan parameter waktu penggunaan gedung bangunan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh menteri, dengan penjelasan masing masing kriteria dari parameter sub parameter sebagaimana pada tabel berikut: variabel parameter sub parameter kriteria hunian hunian tunggalhunian jamak cc. hunian campuran hunian sementara hunian tunggal misalnya adalah rumah tinggal tunggal hunian jamak misalnya rumah deret rumah susun cc. hunian sementara misalnya asrama, motel, hostel hunian campuran misalnya rumah toko, rumah kantor keagamaan mesjid termasuk mushollareja termasuk kapel bangunan pura bangunan vihara bangunan kelenteng usaha perkantoranperdagangan cc. perindustrian perhotelan wisata dan rekreasi terminal penyimpanan sosial dan budaya pelayanan pendidikanlayanan kesehatan cc. pelayanan kebudayaan pelayanan laboratorium pelayanan umum khusus tingkat kerahasiaan tinggitingkat resiko bahaya tinggi ganda campuran gabungan dari dua fungsi klasifikasi kompleksitas sederhanmasa penjaminan kegagalan bangunannya selama (sepuluh) tahun. termasuk kalsifikasi sederhana, antara lain bangunan gedung yang sudah ada disain prototipnya dan atau yang jumlah lantainya s.d (dua) lantai dengan luas s.d bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas s.d cc. tidak sederhanabangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas diatas cc. bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit kelas dan bangunan gedung pendidikan tingkat dasar s.d lanjutan dengan jumlah lantai atas (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi. cc. khusus bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki peng gunakan dan persyarat istana negara atau rumah jabatan presiden wakil presiden wisma negara cc. bangunan gedung instalasi nuklir bangunan gedung laboratorium bangunan gedung terminal udara laut darat status kereta api 9g. stadion olah raga rumahtahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) gudang penyimpanan bahan berbahaya bangunan gedung monumental bangunan gedung fungsi pertahanan bangunan gedung kantor perwakilan negara r.i luar negeri permanen permanenemi permanendaruratresiko kebakaran tinggisedangcc. rendahzona minor wilayah gempa indonesia dengan percepatan puncak batuan dasar dengan perioda ulang tahun zona minor cc. zona iii sedang berdasarkan kepada peta zona gempa dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg) zona sedang zona kuat zona kuat lokasi kepadatan padat lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak daerah perdagangan pusat kota bangunan gedung) sedang lokasi sedang pada umumnya terletak daerah permukiman cc. renggangketinggian bangunan tinggi bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari (delapan) lantai gedung sedangrendah bangunan bertingkat rendah dengan jumlah lantai (satu) lantai sampai dengan (empat) lantai kepemilikan negara yayasperorangan cc. badan usaha swasta waktu penggunaan sementara jangkaendek pameran dan mock sementara jangka bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah menengah maksimum (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek tetap bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari (tiga) tahun cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan batas waktu memanfaatkan izin mendirikan bangunan adalah jangka waktu berlakunya izin sebagaimana ditetapkan didalam izin mendirikwajib retribusi dalam ini adalah melakukan pembayaran retribusi berhutang.n. sekretaris daerah asisten pemerintahan kept bagian hukum kasubbag peraturan sut#hjo hari murti, sos, penata, nip. lampiran peraturan daerah kota batam nomor tahun tanggal meiadministrasi imb rp. tiga puluh tiga ribu rupiah) retribusi penyediaan formulir permohonan imb rp. dua puluh dua ribu rupiah) termasuk biaya pendaftaran imbst van ang undangan tjahjo hari murti, sos, penata, nip. lampiran il.a peraturan daerah kota batam nomor tahun tanggal: mei indeks untuk penghitungan besarnya(risiko kebakaran dan ii. sedang (risiko kebakaran ii. tinggi (risiko kebakaran dan (d) tingkat zonasi gempa dengan bobot zona minor ii. zona(satu koma tujuh puluh lima persen) dari rencana anggaran biaya model standarmuda angan sos, penata, nip. lampiran ii.b: peraturan daerah kota batam nomor tahun tanggal: mei tabel penetapan indeks penghitungan besarnya retribusi imb untuk prasarana bangunan gedung pemda rusak rusak jenis prasarana bangunan agunan berat sedan| baruja.i: peraturan daerah kota batam nomor tahun tanggal mei tabel penetapan skala indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi imb untuk bangunan gedung fungsi loo sla. darurat budaya khusus semi permanen ganda campuran cc..3oo00o0oba ketinggian ja.v: peraturan daerah kota batam nomor tahun tanggal meipelestarian pratama jenis prasarana pelestarian madya konstruksi pembatas penahan pengaman pelestarian utama pagarjalan klasifikasi lapangan parkir kompleksitas lapangan upacara sederhana lapangan olah raga terbuka tidak sederhana khusus konstruksi penghubung permanen jembatan darurat box convert semi permanen permanen konstruksi kolam reservoir bawah tanah risiko kebakaran kolam renang rendah kolam pengolahan air sedang reservoir air bawah tanah tinggi zonasi gempa konstruksi monumen zona minor tugu zona minor patung zona iii sedang zona sedang konstruksi instalasi zona kuat instalasi listrik zona kuat instalasi telepon komunikasi lokasi (kepadatan instalasi pengolahan bangunan gedung) renggang sedang konstruksi reklame papan nama padat billboard ketinggian bangunan papan iklan gedung rendah papan nama sedang tinggi kepemilikan negara yayasan perorangan.sutjahjbhari murti, sos, penata, nip. lampiran peraturan daerah kota batam nomor tahun tanggal: mei harga satuan (tarif dasar) retribusi izin mendirikan bangunan gedung bangunan jenis bangunan satuan tarif dasar retribusi rp) aan prasarana bangunan ") konstruksi pembatas pagar pengaman penahan tanggul retaining wall cc. trap batas kavling persil konstruksi penanda masuk gapura unit men gerbang kan. pb.boxculoert pen kan konstruksi kolamunitbillboard, videotron il. nama papan iklan cc. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)#) tarif dasar model standar prasarana bangunan gedung sesuai dengan lampiran .b. salinan sesuai dengan aslinya, an. sekretaris daerah kota batam asisten pemerintahan up. walikota batam kepala bagian hukum ub. kasubbag peraturan ang undangan drs, ahmad dahlan, tjahjo hari murti, sos, penata, nip. |
peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan salinan oleh walikota batam nomor tahun tanggal november sumber tld walikota batam, menimbang bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu secara terus menerus. berkelanjutan dan terpadu dipelihara. demi terwujud dan terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih. sehat. nyaman dan indah kota batam, bahwa untuk mewujudkan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf juga diperlukan aspek pembiayaan kebersihan khususnya yang bersumber dari masyarakat berupa retribusi persamaan kebersihan yang digunakan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik: bahwa selain dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka optimalisasi pengelolaan persamaan kebersihan, juga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentu.:rjasama pemerintah daerah dengan badan usahainas adalah perangkat daerah kota batam sebagai pelaksana teknis bidang persamaan kebersihan. pelayanan persamaan kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber batam, masyarakat dan dunia usaha pada tiap tiap kawasan untuk menampungdiberikan diselenggarakan oleh pemerintah kota kepada orang badan hukum, pemilik atau pemakai persimodul adalah satuan ruang tertentu yang ditetapkan oleh pemilik pengelola gedung untuk digunakan kepada penyewa. lapak adalah tempat atau satuan ruang tertentu disekitar pasar tempat lain yang diizinkan dan dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan. lembaga pendidikan pelatihan adalah tempat yang dilakukan kegiatan kursus pelatihan pendidikan baik formal, non formal atau informal berupa tempat tertentu sesuai dengndapatkan pelayanan persamaan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, sampah dan atau tps, pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau tempat pembuangan sementara tempat pembuangan pembuangan akhir sampah, dan penyedia, yang dibedakan berdasarkan jenis dan golongan. jenis yang dikenakan retribusi adalah perumahan, partement rumah susun milik (tsunami), cc. asrama, dormitory, e. rumah susun sewa (rusunawa), kos kosan: mini market, rumah toko (ruko), perkantoran, kantin warung kedai, rumah makan restoran: pusat jajan serba ada pujasera): katering, rumah sakit dan sarana kesehatan lain: oo. rumah potong hewan unggas, showroom motor mobil.: gg. stasiun pengisian bahan bakar umum spbu), supermarket pasar swalayan hypermarket: mall plaza, losmen penginapan hotel melati hotel, uu. bar pub klub diskotik, massage panti pijat spa, panti pijat tuna netra, pertemuan pertunjukan pameran konsentrasi massa, gedung sarana olahraga, zz. taman hiburan rekreasi: aa. terminal pelabuhan bandara udara, bb. lembaga pendidikan pelatihan, cc. mobil toilet pemerintah daerah, dd. pedagang kaki lima pkl): ce. pencucian mobil motor, ff. pasar, gg. industri, hh. perbengkelan, li. (gudang, jj. pembuangan sampah tpa: dan kk. hasil pemprosesan yang keluar dari tpa. selain jenis sebagaimana dimaksud pada pengenaan retribusi dibagi sesuai golongan antara lain, sebagai berikut pembagian berdasarkan tonase, pembagian berdasarkan jumlah jiwa, pembagian berdasarkan jumlah unit modul lantai kamar lapak, pembagian berdasarkan kelas sesuai ketentuan yang berlaku: pembagian berdasarkan bentuk kepemilikan, pembagian berdasarkan kegiatan: pembagian berdasarkan luasan bangunan, atau pembagian berdasarkan jenis lainnya yang dibuang langsung tp(l) struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persamaan kebersihkota batam. bagian ketujuh masa retribusi dan saat retribusi terutang (l) masa retribusi pelayanan persamaan kebersihan ditetapkan berdasarkan harian dan bulanpaling lambat satu kali dua puluh empat.belas tata cara pemeriksaan retribusi (l)..kebersihan kota batam sebagaimana:telah diubah dengttd drs. ahmad dahlan. diundangkan batam pada tanggal november sekretaris daerah pemerintah kota batam. ttdpenjelasan atas peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan umum dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik kota batam. kearah perwujudan dan pemeliharaan lingkungan hidup yang bersih, sehat. nyaman dan indah kota batam diperlukan penyelenggaraan pelayanan persamaan kebersihan yang optimal, dengan demikian berdampak kepada perlunya alokasi anggaran yang besar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. untuk itu agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat diperlukan pengenaan pungutan kepada masyarakat berupa retribusi pelayanan persamaan kebersihan. mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. retribusi pelayanan persamaan kebersihan merupakan retribusi jasa umum pelayanan persamaan kebersihan. peraturan daerah kota batam tentang retribusi pelayanan persamaan dan kebersihan adalah dimaksudkan sebagai landasan hukum pemerintah kota batam sesuai ketentuan perpajakan dan retribusi daerah. yang mengecualikan pungutan retribusi terhadap objek pelayanan kebersihan jalan umum. taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya, dengan tingkat penggunaan pelayanan jasa pelayan berdasarkan (dua belas) jenis dan dari jenis tersebut penggunaan jasanya dihitung berdasarkan antara lain tonase. jiwa. unit, kelas, kepemilikan, kegiatan. luasan bangunan, atau jenis lainnya yang dibuang langsung tpa. dengan penetapan tarifrsamaan kebersihan. ii. demiatau kondisi yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial atau sesuatu penyakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas untuk jangka waktu yang lama dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi pejabat yang terkaimindahbukuan pada ini adalah disampaikannya surat perintah pencairan dana yang ditujukan kepada wajib retribuil pembina. nip. lampiran peraturan daerah kota batam nomor tahun tentang retribusi pelayanan persamaan kebersihan struktur dan besarnya tarif retribusi soo perumahan rumah sangat sederhana rp. bulan (36m) rumah sederhana s d rp. bulan m7) rumah menengah s d rp. bulan rumah mewah rp. bulan atas) lain lain tempat tinggal rp. bulan apartment rumah susun milik kecil s100 unit) rp. bulan (tsunami) sedang s d unit rp. bulan besar unit rp. bulan asrama kecil orang rp. ' bulan sedang s d orang rp. bulan besar s d orang rp. bulan dormitori kapasitas orang rp. bulan kapasitas orang rp. bulan kapasitas orang rp. bulan kapasitas orang rp. 'bulan kapasitas orang rp. bulan kapasitas orang rp. bulan rumah susun sewa (rusunawa) kecil unit) rp. bulan sedang s d unit rp. bulan besar unit) rp. bulan kos kosan diatas kamar rp. kamar mini market kecil rp. bulan sedang s d rp. bulan besar s d rp. bulan rumahatas lantai rp. bulan perkantoran il. jumlah karyawan orang rp. bulankantin warung kedai luas bangunan s21ii. luas bangunan rp. bulan luas bangunan rp. bulan rumah makan restorpusat jajan serba ada rp. pujasera) tenant bulan katering perseorangan rp. bulan badan hukum rp. bulan rumah sakit dan sarana rumah sakit pemerintah kesehatan lain kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan puskesmas rp. bulan puskesmas pembantu rp. bulan rumah sakit swasta kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas rp. bulan kelas d rs. bersalin rp. bulan klinik apotik laboratorium rp. bulan praktek dokter rumah potong hewan unggas kecil (luas s d m2) rp. bulan sedang (luas s d m2) rp. bulan besar (luas lebih dari m2) rp. bulan show room motor mobil kecil (120m) rp. bulan sedang (120m?s d240m?) rp. bulan besar (2240m?) rp. bulan stasiun pengisian bahan kecil s4000m?) rp. bulan bakar umum spbu) sedang s d m2) rp. bulan besar (?5000m?) rp. bulan supermarket pasar swalayan luas rp. bulan hypermarket luas rp. bulan luas rp. bulan luas rp. bulan luas rp. bulan mall plaza rp. modul rp. modul bulan losmen penginapan hotel losmen penginapan rp. , bulan melati hotel hotel melati melati rp. , bulan melati rp. , bulan melati iii rp. , bulan cottage resort rp. unit, bulan hotelbar pub klub diskotik luas rp. bulan luas rp. bulan luas rp. bulan luas rp. bulan luas rp. bulan massage panti pijat spa per kamar rp. bulan panti pijat tuna netra rp. bulan pertemuan pertunjukan per kegiatan rp. pameran konsentrasi massa kegiatan hari gedung sarana olah raga gedung sarana olah raga rp. bulan pemerintah gedung sarana olah raga rp. bulan swasta lapangan golf dan club rp. bulan house driving range rp. bulan taman hiburan rekreasi rekreasi swasta rp. bulan rekreasi rakyat rp. bulan terminal pelabuhan bandar terminal angkutan umum rp. bulan udara pelabuhan laut rakyat rp. bulan pelabuhan laut umum rp. bulan domestik pelabuhan laut umum rp. bulan internasional pelabuhan laut lainnya rp. bulan bandar udara rp. bulan lembaga perguruan tinggi rp. bulan pendidikan pelatihan sekolah rp. bulan tempat kursus pelatihan rp. bulan mobil toilet pemerintah buang air kecil rp. orang daerah buang air besar rp. orang pedagang kaki lima pkl) warung tenda angkringan rp. hari gerobak dorong gerobak motor rp. hari lapak rp. hari mobil kios rp. hari pencucian mobil motor kecil nozzle) rp. bulan sedang nozzle) rp. bulan besar nozzle) rp. bulan pasar toko dipasar lt. rp. bulan toko dipasar lt. rp. bulan kios lantai rp. bulan kios lantai rp. bulan los lapak present rp. hari tenda owning gerobak rp. hari industri jumlah karyawan rp. , bulan orang jumlah karyawan s d rp. , bulan orang jumlah karyawan s d rp. .rp. , bulan perbengkelan il. bengkel mobil alat berat kecil (45m?) rp. bulan sedang m2) rp. bulan besar 100m?) rp. bulan bengkel motor kecil m2) rp. bulan sedang m2) rp. bulan besar m2) rp. bulan bengkel lainnya rp. bulan gudang luas rp. bulan luas s d rp. bulan luas rp. bulan pembuangan sampah tpa sampah hasil proses produksi rp. ton telaga anggur industri non sampah industri dengan rp. ton penanganan treatment khusus sampah sisa sisa bangunan rp. ton sampah makanan minuman rp. ton kadaluarsa pemusnahan sampah sita rp. ton jaminan dan atau hasil penertiban sampah pemusnahan ternak rp. ton hasil pemrosesan yang keluar rp. ton dari tempat pemrosesan akhir tpip.kabupaten padang lawas utara tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati padang lawas utara menimbang bahwa sebagai bahanadang lawas utara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa sebagai bahan pelaksanaan surat gubernur sumatera utara nomor tanggal maretbahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf dan huruf diatas perlu menetapkan peraturan bupati tentang perubahansetelah perubahan rp.lainnya semula rp. bertambah rp. jumlah setelah perubahan rp. pendapatan lainnyahibah semula rp. bertambahrp. jumljumlah setelah perubahan rp. penyertaan modal investasi) semula rp. bertambah rp. jumlah setelah perubahan rp. pembiayaan netto sebesar semula rp. bertambah rp. jumlah setelah perubahan rp. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenkabupaten padang lawas utara ini, terdiri dari lampiran ringkasan penjabaran apbd, lampiran penjabaran apbd, pelaksanaan apbd yang ngan ketentuan perundang undangan. peraturan bupatunung tua pada tanggal april bupati padang lawas utara dto backnum harahap diundangkan gunung tua pada tanggal april plt. sekretaris daerah kabupaten padang lawas utara dto tungku parit hasibuan berita daerah kabupaten padang lawas utaratahuno07dang lawas utara tahun nomor memutuskan menetapkansurplus defisit semula rp. bertambah rp. jumlah setelah perubahan rp. pembiayaan penerimaan pembiayaan daerah selamanya rp. bertambah rp. jumlah setelah perubahan rp.bertambah rp. jumlah setelah perubahan lain lain pendapatan daerah yang sah semula bertambah rp.bh pajak bagi hasil bukan pajakanganan perkara lingkungan pemerintahnjabysampai pada saat ini pada lingkup pemerintah kabupaten lamandau belum memiliki pedoman dalam penanganan perkara hukum, maka diperlukan suatu pedoman yang mengatur adanya keseragaman sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara hukum baik secara legitimasi maupun non legitiamandau. bupati adalah bupati lamandau. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten lamandau. biro hukum adalah biro hukum kementerian dalam negeri dan biro hukum provinsi kalimantan tengah. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten lamandaulamandau. aparatur desa adalah kepala desa beserta perangkatnya, ketua dan anggota badan permusyawaratan desa wilayah kabupaten lamandauerkara pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh bupati wakil bupati, cons dan pns serta aparatur desa lingkungan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasdilaksanakan bagian hukum. penanganan perkara oleh bagian hukum sebagaimana dimaksud pada laksanakan oleh sub bagian bantuan hukum dan ham dan tim kuasa hukum pemerintah daerahkementerian dalam negeri dan biro hukum provinsi serta skpd terkait. bagian kesatu paragraf kesatu bagian hukum dapat memberikan pendampingan. bagian kesatu paragraf kedukementerian dalam negeri, biro hukum provinsi, lembaga dan skpd terkait. bagian kesatu paragraf ketigacons pns, dan cc. aparatur desampatcons pns, dan aparatur. pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan biro hukum kementerian dalam negeri, biro hukum provinsi dan skpd terkaitsatu paragraf kelimanamcc. penyiapan surat kuasa, dan menghadiri sidang yang meliputi proses jawab men. konsultasi hukum:. cc. penanganan unjuk rasa, dan, penanganan perkara lainnyperkara lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bentuk bantuan hukum bidang perdata yang dilaksanakan diluar pengadilan dalam bentuk pembuatan jawaban, publik, kesimpulan pada pengadilan tingkat pertama dan pembuatan memori banding kontra memori banding sertapengadilan tinggi dan mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertamskskbagian keduabagian kedua paragraf ketiga penanganan unjuk rasa penanganan unjuk rasaiii prosedur penangan perkara litigasi: menyampaikan pemohon tertulis kepada bupati dengan melampirkan dokumen perkara dan dokumen pendukung lainnya. apabila permohonan sebagaimana huruf disetujui oleh bupati maka akan ditindaklanjuti oleh bagian hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku. jika permohonan sebagaimanujuh) hari kerja..pelaporan pelaporan penanganan perkara lingkungan pemerintah daerah disampaikan kepada bupati. bab pendandan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. bab viinga balik pada tanggal juni bupati lamandau, masukan diundangkan nanga balik pada tanggal juni sekretaris daerah kabupaten lamandau, arifin lp.lumbung berita daerah kabupaten lamandau tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepada harian hukum, pen yan gan cynapto760131 |
bupati situbondo provinsi jawatimur ptratiirait bt'pati siti'bodo nomor lt' horn 2ot6 til tait efl' iyjiik textilis til y:eltitggaraan musyaitaraii pertitcanaan pe}ibangiinan desa kabiipateit sittiboitdo menimbang mengingat deitgaiy rahim.at tt'limit yaitu il,aha esa bi'pati sitiiboitdo, bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah agar be{alan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan terintegrasi, perlu adanya pengatur ur mengenai penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa kabupaten situbondo sebagai pedoman dan jaminan keterlibatan bag se1buruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan proses perencanaan pembangunan daerah; bahwa gunagaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa ifujalan pb. sudirman nomor situbondo, provinsi jawa timur telepon email l2. undang undang nomor tarun oo4 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tarun aa4 nomor t25,a);l8, tambatan l,lembaran negara republik indonesia nomor a55ie5); undang undang nomor tarun ol4 tentang pemerintah daerah lembaran negara republik indonesia tahun ol4 nomor tambahan kembara.kembaran negara republik indonesia tahun nomor peraturan pemerintah nomor tahun l999 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelengg817l; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan undang undang nomor tarun tentang keterbukaan informasi publik lembaran negara republik indonesia tahun nomor tambatan kembaran negara republik indonesia nomor 51a9); l7. peraturan pemerintah nomor tarl23, tambatl69, tambahan k; peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah (kembaran daerah kabupaten situbondo tahun nomor memutuskan: menetapkan peraturan bupati perry:eleitggaraait ttittaiyg petuiijt'k teknis musyaitarati perencanaan pembangunan desa kabtipateit site'bodo bab ketentuan t'mum ksal dalam peraturandua camat sebagai perangkat u2.{t kbbi$akan pembangunan desa. rencana kerja pemerintah desa yang selanjutnya disingkai ajartasi,q'adalah forum musyawarah desa untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari dusun kampung serta menyepakati kegiatan antar dusun kampung sebagai dasar penyusunan rkp desahasil musrenbangdespetunjuk teknis penyelengaraan.n musyawarah perencanaan pembangunan desa kabupaten situbondosebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman bagi pemerintah desa lingkungan pemerintah ifubupaten situbondo dalam penyelenggaraan musrenbang desa kabupaten situbondo. keluaran dari penyelenggaraan.n musyawarah perencanaan pembangunan desa berupa peraturan desa tentang rkpdiundangkan di situbondo pada tanggal ut't sei(retoris daerah i(abt'patent site'bodo, syaifiili,ah berita darat kabtipattn siti'bodo tahi'n 2ol6nomor bi'pati siti'bond, dadang iiigiarto lampiran peraturan b.bupati situbondo tanggal' q jun nomor tahun peti'itik teknis perry eleitggaraaiy musyawarah}i pertiycaiyaaiy ptmbaitgtiiyait desa kabupaten site'bodo musrtitbaiyg desa. juan musrenbang desa diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: merumuskan prioritas kegiatan pembangunan skala kewenangan desa untuk rkp desa setiap tarun yang akan dibiayai melalui apb desa tahun berjalan; merumuskan prioritas pembangunan skala antar desa yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan melalui sumber dana percepatan membangun desa dan pagu skpd maupun sumber pendanaan lainnya dalam apbd kabupaten situbondo; memilih dan menetapkan delegasi desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan. masukan berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan musrenbang desa, adalah surat keputusan kepala desa tentang tim penyusun rkp desa. identifikasi daftar nama calon peserta dan narasumber, hasil evaluasi rkp desa dan apb desa tahun sebelumnya, hasil evaluasi rpm desa untuk prioritas kegiatan pembangunan tahun be{alan dan analisa prioritas program dan kegiatan dalam rpm desa untuk yang akan dilaksanakan. informasi prioritas kbbi$akan pembangunan daerah dalam rkd dan rpm kabupaten situbondo yang akan datang, informasi pagu anggaran dari add, bag hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa, dana desa dari apbn, dan lain lain pendapatan desa yang sah.sebelumnya,r dan balita; jumlah kasus krzl buruk dan kekurangan gzt terutama bag ibu, bayi dan balita; data kejadian bencana misalnya, banjir, longsor, kekeringan, kejadian luar biasa dan kerawanan sosial lainnya; dan data lain yang dianggap sebagai isu isu strategis. keluaran untuk desa, berupa daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan skala kewenangan desa beserta desain pagu anggaran yang disusun ,#.ffffitr#:n.fft rkp yang akan dibiayai melalui daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan antar desa dalam satu wilayah kecamatan yang bersumber dari dana percepatan membangun desa untuk penyusunan rkd tahun bersangkutan yang akan dikawal dalam musrenbangcam tahun berjalan, meliputi pembangunan infrastruktur dasar dan antar desa meliputi: jalan poros desa; jalan membuka akses desa tertinggal perbatasan; jalan membuka akses pelayanan publik pembangunan jembatan penghubung antar desa; pembangunan infrastruktur ekonomi desa dan antar desa, seperti pasar milik pemkab desa; irigasi desa yang mencakup antar desa; terminal desa, dll) infrastruktur kesehatan, meliputi restu, poskesdes; dll. insfrastruktur pendidikan dasar, meliputi rehab sdn dll. daftar warnbpd, unsur tembaga tokoh agama tokoh masyarakat masyarakat miskin yang ada desa dengan ketentuan sebanyak oo o (tiga puluh keseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan yang hadir dan dipilih secara musrenbang desa,; partisipatif dalam berita acara dan daftar hadir musrenbang desa beserta 1lampiran pendukungnya. mekanisme mekanisme pelaksanaan musrenbang desa terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, antara lain sebagai berikut kepala desa menetapkan tim penyusun rkp desa. dengan jumlah ganjil paling kurang (tujuh) orang dengan tertentu 3oo o kepala desa sebagai pengendali kegiatan; sekretaris desa sebagai penanggungjawab kegiatan; (satu) orang dari unsur lpml sebagai koordinator pelaksana kegiatan; {empat) orang dari unsur masyarakat yang berkompeten dalam pembangunan sebagai anggota dan mengakomodir unsur perempuan. tugas tim penyusunan rkp desa adalah sebagai berikut: menerapkan kaleng]<apan pelaksanaan musrenbang desa; menyusun jadwal kegiatan desa; menyusun tata tertib pelaksanaan musrenbarrg desa; melakukan identifikasi calon peserta musrenbang desa; mengumumkan secara terbuka mengenai jadwal, agenda, dan tempat penyelenggaraan musrenbang desa dengan jangka waktu (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan, peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang; membuka pendaftaran darryl atau mengundang calon peserta musrenbang desa dan narasumber; memandu dan memfasilitasi setiap tahapan musrenbag desa mulai dari persiapan pra musrenbang desa, pelaksanaan musrenbang desa sampai dengan pen susunan dokumen rkp desa. merumuskan hasil musrenbang desa desa. tahap pelaksanaan, antara lain sebagai berikut pendaftaran peserta; pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembanguan desa; khusus desa pemaparan prioritas program dan kegiatan didasarkan pada kewenangan desa dan antar desa; pemaparan.n camat mengenai prioritas permasalahan dap rencana prioritas kebijakan pembangunan daerah; pemaparan kepala skpd atau yang mewakili mengenai informasi prioritas program dan kegiatan pemaparan tim penyusun rkp desa melalui koordinator memaksa,a kegiatan mengenai matrik rencana program dal kegiatan beserta pagu indikatif berikut sumber dananya, baik kewenangan desa maupun wewenang u:r antar desa; pembahasan dan penyelamatan rancangan rkp desa tahun yang akan datang untuk dijadikan pembahasan bersama dalam penetapan peraturan desa tentang desa; pemilihan dan penetapan delegasi desa sebanyak (enam) orang dengan ketentuan sebanyak oo o (tiga puluh keseratus) adalah keterwakilan dari unsur perempuan, dengan tugas sebagai berikut menyempurnakan rancangan rkp desa bersama tim penyusun desa sesuai hasil musrenbang desa; mengikuti musrenbang kecamatan sesuai dengan pilihan bidangnya; menyampaikan hasil pengawasannya kepada kepala desa dan masyarakat pada forum forum pertemuan desa. penandatanganan berita acara oleh peserta musrenbalg desa oleh kepala desa, (satu) orang unsur l lembaga tokoh agama tokoh masyarakat, (satu) orang unsur dari delegasi dusun dag (satu) orang unsur kecamatan. tahap pasca musrenbang desa, dilakukan melalui beberapa kegiatan, sebagai berikut penyempurnaan rancangan rkp desa berdasarkan hasil masukan dari musrenbang desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa rkp desa tarun yang akan datang, serta prioritas program kegiatan antar desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan baik yang pembiayaannya bersumber dari dana percepatan membangun desa dan atau pagu skpd tarun yang akan datang; pengiriman dokumen peraturan desa rkp desa bappeda kabupaten situbondo sebagai bahan penyusunan rancangan rkd; mensosialisasikan kepada masyarakat dan atau pertemuan desa, papan pengumuman dan atau bentuk lain sesuai kondisi desa; melakukan pengawalan pada forum musrenbang kecamatan agar usulan desa dapat masuk dalam rencana kegiatan pembangunan kecamatan, baik yang bersumber dari apbd kabupatenadalah perwakilan dari komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada desa, meliputi delegasi dusun, wakil rt rw, tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur perempuan, pengurus tk paudarti nelayan, buruh, komite sekolah, wakil lembaga kemasyarakatan desa dan lain lain sesuai kondisi desa. narasumber. narasumber adalah pihak pihak pemberi informasi, meliputi kepala desaatau kecamatan yang bersangkutan. i[waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan musrenbang desa dan penyusunan rkp desa dilaksanakan pada bulan juli tahun berkenaan. sedang!<an penetapan rancangan rkp desa mer{adi peraturan desa tentang rkp desa selambat lambatnya pada minggu pertama bulan september tahun berkenaan. pemblalraan pembiayaan pelaksanaan musrenbang desa bersumber dari apb desa dan atau sumber lainnya yang sah. pelaporan rkp desa yang telah ditetapkan menjadi peraturan desa selanjutnya disampaikan kepada camat paling lambat desember talun berjalan dan dibuat dalam rangkap (empat) masing masing untuk desa, kecamatan, pemerintahan desa dan bappeda berikut so,p copying sebagai bahan pelaksanaan musrenbang rkd kecamatan musrenbang kecamatan). bupati site'bodo, dadang widianto lampiran peraturan bupati situbondo tanggal' jun nomor tahun contoh format pratt'rain desa teiytaitg rtitcaita ktr.ia pemtriittaii desa peuiriittaii xabiipaten situbondo ia:ran. desa . alamat . ip:. peratitraiy desa . liquor . iflrtrr . ttittaiyg rtncaita k.er.ia pemtrintaii desa taittiiii . diitgaiy raijua ti'han yang maria esa menimbang mengingat i(tpa desa .t., bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun 2ot4rencana kerja pemerintah desa tahun .; undang undang nomor tahun 19so tentang pembentukan daerah daerah ifubupaten dalam lingkungan propinsi jawa timur lembaran negara republik indonesia tahun 19so1gs0 nomor sebagaimana telah _diubah dengan undang undang nomor tahun 196s lembaran negara epub indonesia tahun 196s nomor tambatan lembaran negara republik indonesia nomor ol; undang undang nomor tahun 2ao4 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara negara republik indonesia tahun 2oo4 nomor i0+, tambahan berita negara republik indonesia nomor a22 ll; undang undang nomor tahun 2oo4 tentang berimbang u:oo5 tentang pengesahan international covenant economic, social ard culfitral hr20os nomorun 2ol4 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5a95); undang undang nomor tahun zot4 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik[2oo5 nomor l4a, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor asal0s nomor 16s, tambahan kembaran negara republik indonesia nomor a593); peraturan pemerintah nomor tahun 20og tentang tahapan, tatacara pen5susunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.n rencana pembangunan daerah lembaran negara republik indon usia tahun 2oo7lahan negara republik indonesia tahun 2oo7 nomor tambahan kembaran negara republik indonesia nomor ss39); peraturan pemerintah nomor tahun zot4 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendar"t"i g)run tentang pengelolaan keuangan desa peraturan menteri dalam negeri nomor l,l4 tahun zo! tentang pedoman pembangun}rc2oor nomor os); l2. l7.at nomor o8); peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang sumber sumber pendapatan desa gambaran daerah kabupaten situbondo tarun 2oo7 nomor peraturan daerah kabupaten situbondo nomor tahun tentang perencana ul pembangunan desa lembaran daerah kabupaten situbondo tahun 2oa7 nomor peraturan bupati situbondo tahun tentang pedoman umum penyelenggaraan program solusi kemiskinan (poverty solution program (psp) kabupaten stub_ndo berita daerah kabupaten situbondo tahun ot2 nomor 2ll. ketenaran dalam konsldenart mengingat dlsesualkorn dengan perkembangan segala,st petztttnart penumpang unda ngon org berlaku kir.'a dengan kesepakatan bersama badai permusyawaratan desa . dan llt dts . memutus(iii: menetapkan peratiirait desa tentang til cata itr eriiytati desa taiji'iii . bab ket eil tuan t'uum dalam peraturan desa ini yang dimaksud desa adalah desa . (nama desa) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah tran dan kepentingan masyarakat g*p" (nama desa) badan permusyawaratan desa adalah yang selanjutnya disebut adalah lembaga yang melaksanakan ru"g*i pemberi" bh3,pemerintah adalah pemerintah rksat. daerah adalah kabupaten situbondo. pemerintahan daerah adah pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah.tr{ rsemampu u3., kesadaran, serta memang,al4;l<tu (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, p ffibinaan kemasyarakatan, dan pemberi carl masyarakat r masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagun rember rbaycsuiiaii ri(p desa rkp desa tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut bab pendahuluan dst. (sesuai sistemas,ka hasil pendampingan to,lun terkena.an serial dengan ketentttqn dalam petufrtnan penentang undangan gang berlaku). penjabaran sistematika rkp desa tarun . sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam la.peran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan desa ini.::syarikat dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun pelaksanaan pembangunan desa rusun rencana ke{ab iii ke,t eil tait ditutup berdasarkan peraturan desa ini selanjutnya disusun anggaran pendapatan dan belanja desa desa tarkembaran desa. ditetapkan pada tanggal etal r desa., (sama lrt ycr(a tanpa ctl"a diundangkan pada tanggal :::: t*desa aaaaaaaaaaaaaaaat (nama lengkap t afi gelar} lembaran desa . tation . nomor . catatan ketenfiiqn garis diatur .dalam raperdes ini bisa berubah ses4ai dengan perkembangan regulasi peraturan perang,ang undangan aar bersatu powo tahun berkenaan des ditetapkan. bi'pati site'bodo, dadang widianto |
salinan dotapengelolaan hibah dan bantuan sosial dilaksanakanbahwa dalam rangkdengan akuntabilitas dan transparansi, bahwpermohonan pencairan hibah yang ditandatangani oleh pimpinan ketua, photo copyumn dan bumisurat permohonan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf bagi badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan harus diketahui oleh kepala desa lurah dan camat setempat. pencairan belanja hibah berupa uang dengan nilai atas rp100. (seratus juta rupiah) dilakukan dalam (dua) tahap. pencairan tahap pertama diajukan setinggi tingginya dari nilai pagu belanja hibah. persyaratan pencairan hibah uang atas rp100. (seratus juta rupiah) untuk tahap pertama sebagaimana dimaksud pada dan tahap kedua ditambahpid menerbitkan surat permintaan pembayaran spp). ppk ppiketentuan diubahformat surat keterangan hasil verifikasi hibah, format rincian rencana penggunaan dana dan format kwitansi dan pernyataan tanggung jawab format surat keterangan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana hibah uang kop surat surat keterangan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana hibah uang nomor: lo. yang bertanda tangan dibawah ini: nama nnananananananana nana aan naa nana nana nana naa naa aaa aan pangkat golongan . jabatan nnaanannaanna nana aandana hibah dengan hasil sebagaimana terlampir. sumedang, . jse oxx kepala skpd ., . nama lengkap . pangkat nip. sanak. berita acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana hibah uang berita acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana hibah uangdana hibah uang dari pemerintah kabupaten sumedang tahun anggaran ., sebagai berikut: nama penerima hibah identitas ktp penerima hibah bertindak untuk atas nama badan lembaga organisasi kemasyarakatan alamat penerima hibah. j. 20xx tim verifikasi: format rincian rencana penggunaan dana hibah rincian rencana pengunaan dana hibah kop surat rincian rencana penggunaan dana hibah tahun anggaran 20xx ass jumlah total pimpinan ketua ., bendahara ., format kwitansi telah terima bupati sumedang dari uang sejumlah untuk hibah kepa ht. onnanaaaa untuk kegiatan pembayaran maa. poin sumedang, 20x kelompok., pimpinan ketua, bendahara, materaiformatnnananananannanana aan aan alamat nanananananannanaa ana ana jabatan nkananaanaanananan ana aan bertindak untuk atas nama .oiooooeennnnnnnanpeananananeelalneea, materai catatan: pakta integritas pencairan hibah untuk laporan pertanggungjawaban asli bermaterai rp6. pakta integritas pencairan hibah yang bermaterai rp6. tidak boleh difoto copy. format surat pernyataan pertanggungjawaban hibah surat pernyataan pertanggungjawaban hibahanananananannanana ana aan alamat nnnananananannanana anna annya telah mematuhi peraturan bupati sumedang nomor . tahun . 20xx tentang pedoman peananananeelleneeae ., copy. format rekomendasi pencairan dana hibah tahap kedua kop skpd rekomendasi nomor! ll. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nnanannannaanan nana naa aan aan aan aan nana nana aan anna pangkat gol kanananananananananananana nana aan nana jabatan anananananananaa nana ana aan anna berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap usulan permohonan pencairan dana hibah tahap ii, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap kepada: nama bumn, bumi organis kemasyarakatan, badan, lembaga alamat nanananananannananana aan aan kelurahan desa aanannananananananana nana aan kecamatan anaanaannanaanaan nana naa naas anna judul kegiatan aanannananananananana nana aan lokasi kegiatan aanannananananananana nana aan jumlah nilai sena usulan tahap proposal terbilang (.oooceeennnnlnnnnnnln ji. kepala skpd pangkat gol format laporan realisasi pengunaan danaany jumlah total pimpinan ketua . jjj. bendahara . format surat laporan penggunaan dana hibahhibah t.a. 20xx keuangan dan aset selaku ppid sumedang dengan ini kami . jj. (nama penerima) sesuai dengan keputusan bupati tentang penerima hibah dan besaran hibah dari pemerintah kabupaten sumedang tahun anggaran 20xx menyampaikan laporan atas penggunaan dana hibah yang diterima dari apbd kabupaten sumedang tahun anggaran 20xx sebesar rp. .eu rupiah), yang meliputi: laporan realisasi penggunaan dana hibah 20xx, surat pernyataan tanggungjawab penggunaan hibah (telah sesuai nph)format surat keterangan hasil verifikasi bantuan sosial kop surat surat keterangan hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan dana bantuan sosial nomor!: . oo. yang bertandatangan dibawah ini nama nnnanananananannnaa aan bacaan anna anna aaa aan pangkat golongan jabatan nnanannaannan anna aan aan nanabantuan sosial dengan hasil sebagaimana terlampir. sumedang, .oo.comeneanknlnan kepala skpd, pangkat gol berita acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan sosial berita acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan pencairan bantuan sosialbantuan sosial pemerintah kabupaten sumedang tahun anggaran ., sebagai berikut: nama penerima bantuan sosial identitas ktp penerima bantuan sosial bertindak untuk atas nama individu kelompok, lembaga non pemerintah alamat penerima bantuan sosial |. 20xx tim verifikasi: format rincian rencana penggunaan dana bantuan sosial rincian rencana pengunaan dana bantuan sosial kop surat rincian penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 20xx tanggal uraian jumlah jumlah total pimpinan ketua. bendahara . format kwitansi telah terima dari bupati sumedang uang sejumlah untuk pembayaran bantuan sosial tor: untuk kegiatan sumedang, 20xx kelompok. j., ketua, bendahara, materai format pakta integritas pencairan bantuan sosial pakta integritas pencairan bantuan sosialanananananannanaa ana ana alamat nanananananannanananaanaa ana ana aan anna jabatan nkananaanaanananan ana aan bertindak untuk atas nama: .oiooonnnnlln dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana bantuan sosial akansesua jj.j. materai catatan: pakta integritas untuk laporan pertanggungjawaban asli bermaterai rp6. pakta integritas yang bermaterai rp6. tidak boleh difotocopyhapuformat pernyataan pertanggungjawaban bantuan sosial surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosialnnananananannanana anna anna alamat nanananananaananana nana ana natelah mematuh. jj.copy. format rekomendasi pencairan dana bantuan sosial tahap berikutnya kop skpd rekomendasi nomor! loc. pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nnnnannannaanan nana naa aan aan aan aan aan anna aan pangkat gol kanananananananananananana nana aan jabatan anananananananaa nana ana aan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap usulan permohonan pencairan dana bantuan sosial tahap ii, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap kepada: nama individu kelompok, .cbooo woo wmnennananannlnanlanaaaa anna lembaga non pemerintah alamat nakanaananananaa aan aan aan anna kelurahan desa anakanananananaaanana nenek anna aan aan aan aan kecamatan nnnannaannan kanan naan anna nana anna anna aan anna aan judul kegiatan anakanananananaaanana nenek anna aan aan aan aan lokasi kegiatan anakananananaaanaana nana aan jumlah nilai usulan .ooenllna tahap proposal terbilang . jeokepala skpd pangkat gol format laporan realisasi pengunaan dana bantuan sosial tahap kop surat laporan realisasi penggunaan dana bantuan sosial tahap tahun anggaran 20xx tanggal uraian anggaran penerimaan pengeluaran saldo rp) rp) rp) rp) jumlah total kepala. bendahara . format laporan penggunaan dana bantuan sosialbantuan sosial keuangan dan aset t.a. 20xx selaku ppid sumedang dengan ini kami .beku. (nama penerima) sesuai dengan keputusan bupati tentang penerima dan besaran bantuan sosial tahun anggaran 20xx menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial yang diterima dari apbd kabupaten sumedang tahun anggaran 20xx sebesar .diesels lee rupiah), yang meliputi: laporan realisasi penggunaan dana bantuan sosial 20xx, dan surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan sosialbupati sumedang, ttd eka setiawketentuan dan diubah,bagi yang memiliki lingkup nasional, gubernur bagi yang memiliki lingkup provinsi dan bupati bagi yang memiliki lingkup kabupatenhasilhasilrang secara tertulis kepada bupati melalui skpd terkait. skpd terkait melakukan evaluasi usulan hibah barang sebagaimana dimaksud padayang dituangkan dalam berita acara. format berita acara hasil evaludiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut:badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatandan dihapusptskebutuhan sembilan bahan pokok sembako) dan mengurangi beban pengeluaran pegawai golongan dan golongan ii, serta tenaga harian lepas this) dan keluarga prasejahtera menjelang hari raya idul fitri, maka pemerintah daerah mengambil langkah untuk pemberian paket sembako gratis tahun anggaran pada tingkat jumlah yang telah ditentukan, bahwa agar pelaksanaan pemberian paket sembako gratis dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, perlu disusunari perlu. pejabat pengelola keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disingkat pekan adalah kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten lampung barat. paket sembilan bahan pokok yang selanjutnya disebut sembako adalah penyediaan sebagian kebutuhan bahan pokok yang diberikan secara gratis kepada pegawai golongan golongan dan tenaga harian lepas sukarela this), tenaga pendidik yang tergabung dengan persatuan guru honorer murni pgm) dan keluarga prasejahtera kabupaten lampung barat, tim koordinasi adalah kelompok kerja yang dibentuk dalam pelaksanaan kegiatan perancangan dan pendistribusian paket sembako gratis. sekretariat tim koordinasi kegiatan pendistribusian paket sembako gratis adalah bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten lampung barat. bab sasaran penerima sasaran penerima paket sembilan bahan sembako dibagikan kepada aparatur sipil negara asn) golongan dan golongan sebanyak paket, tenaga harian lepas this) sebanyak paket, tenaga pendidik yang tergabung dalam persatuan guru honorer murni pgm) sebanyak paket, masyarakat prasejahtera lima belas) kecamatan se kabupaten lampung barat sebanyak paket. bab iii metode pelaksanaan metode yang digunakan dalam pendistribusian paket sembako bersifat gratis diberikan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh tim sebagai kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. bab mekanisme penetapan penerima paket sembako mekanisme penetapan penerima paket sembako sebagai berikut kepala satuan kerja perangkat daerah mengusulkan nama nama aparatur sipil negara asn) golongan dan golongan serta tenaga harian lepas sukarela this) dilingkungan kerjanya masing masing sebagai calon penerima paket sembako gratis kepada bupati melalui tim koordinasi. camat mengusulkan nama nama calon penerima paket sembako gratis dari masyarakat prasejahtera diwilayah kerjanya masing masing yang ada pekon kelurahan kepada bupati melalui tim koordinasi. bupati menetapkan jumlah penerima paket sembako atas usulan oleh masing masing kepala satuan perangkat daerah skpd) dan camat sebagaimana dimaksud dalam dan setelah diverifikasi oleh tim koordinasi kegiatan pendistribusian paket sembako gratis. bab jumlah paket sembako jumlah paket sembako tahun anggaran sebanyak dua belas ribu) paket. masing masing paket sebagaimana dimaksud pada berisi minyak goreng, gula pasir: sirup, tepung terigu, susu kental manis mentega, kartu ucapan, dan kemasan paket sembako bab tim koordinasi untuk pelaksanaan pemberian paket sembako dibentuk tim koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait. anggota tim koordinasi sebagaimana dimaksud terdiri dari kasubbag promosi dan bumi bagian perekonomian, unsur badan pemberdayaan masyarakat pemerintah pekon, unsur dinas koperindag dan pasar kab. lampung barat, staf bagian perekonomian setkab lampung barat. tim koordinasi dimaksud pada mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap penerima paket sembako yang diusulkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah dan camat, mengusulkan kepada bupati calon penerima paket sembako yang telah diverifikasi, melaksanakan pendistribusian paket sembako gratis yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang, melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati lampung barat. tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab vii pendanaan dan pertanggungjawaban anggaran pengadaan paket sembako bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) tahun anggaran biaya operasional tim koordinasi berupa dana transportasi pendistribusian paket sembako dan honorarium tim koordinasi kegiatan pendistribusian paket sembako gratis dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten lampung barat tahun anggaran setiap penerima paket sembako wajib menandatangani blank daftar penerima yang telah disiapkan oleh tim koordinasi sebagai bentuk pertanggungjawabdaerah kabupaten kutai barat nomor tahun tentang izin usaha jasa kontruksi, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pemberian ijizin usaha jasa kontruksigian pembangunan adalah bagian pembangunan sekretariat daerah kabupaten kutai baratperlu kabar,tetapkan sebagai penanggung ingkadibidang jasa konstruksi. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini, meliputi: wewenang pemberian kartu pjt, ijuk dan tanda daftar usaha orang perseorangan, dan persyaratan dan tata cara pemberian kartu pjt, ijuk dan tanda daftar usaha orang perseorangan. perlu kabar bab wewenang pemberian kartu pjt, ijuk dan tanda daftar usaha orang perseorangan kartu pjt diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. menugaskan kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kutai baratbab persyaratan danerjaan umum dan penataan ruang permohonan kartu pjt sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: permohonan kartu pjt baru: perpanjangan kartu pjt, perubahan data kartu pjt,: surat permohonan, menyerahkan surat keterangan sebagai pekerja tetap badan usaha tempat pjt bekerja, menyerahkan daftar riw pekerjaan, menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian ska) atau sertifikat keterampilan skt) yang dikeluarkan dan diregenerasi oleh lembaga dan tayangkan siki (www ipjp.net), perlu kabar menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp):persyaratan, persyaratan penerbitan perpanjangan kartu pjt sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: persyaratan pada menyerahkan fotokopi ijuk, dan menyerahkan kartu pjt asli yang masa berlakunya telah habis. persyaratan perubahan data kartu pjt sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: surat permohonan, dan menyerahkan fotokopi: kartu tanda penduduk ktp) untuk perubahan data ktp, sertifikat keahlian ska) atau sertifikat keterampilan skt) untuk perubahan nomor ska atau skt, sertifikat badan usaha sbu) untuk perubahan nama badan usaha, dan atau ijin usaha jasa konstruksi ijuk) untuk perubahan nomor ijuk. pas foto berwarna ukuran sebanyak (tiga) lembar, menunjukkan surat surat asli yang dipersyaratkan, dan menyerahkan kartu pjt lama. persyaratan penutupan kartu pjt sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: surat permohonan, menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp) (asli diperlihatkan), dan menyerahkan kartu pjt asli. permohonan pjt sebagaimana dimaksud pada dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan. surat permohonkerjaan umum dan penataan ruang melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan. perlu kabar kartu pjt diberikan oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang paling lama (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. kartu pjt sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan kode nomor dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. kartu pjt diberikan dalam bentuk kartu yang ditandatangani oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang atas nama bupati. pemberian nomoformat kartu pjpersyaratan dan tata cara pemberian ijuk bagian kesatu umum(a) meliputi:sbu) yang telah registrasi oleh lembaga, perlu kabar menyerahkan fotokopi npp nomor pokok wajib pajak) perusahaan: menyerahkan fotokopi sup yang sesuai dengan klasifikasi sbu: pas foto bersama ukuran sebanyak (tiga) lembar, foto copy ktp,npaterai cukup, dandirektur,npfotokopi kartu penanggung jawab teknik. il. untuk tenaga teknikuntuk tenaga non teknik menyerahkan: pas foto berwarna ukuran sebanyak (dua) lembar, fotokopi ktp yang masih berlaku, dan fotokopi ijazah paling rendah sta atau yang sederajat. perlu kabar menunjukkan surat surat yang asli yang dipersyaratkan pada waktu pemeriksaan berkas dan verifikasi lapangan. persyaratan perpanjangan ijuk sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) meliputi:(c) meliputi: mengisi formulir permohonan, dan menyerahkan fotokopi: akta perubahan nama direksi pengurus untuk perubahan data nama direksi pengurusan(d)formulir permohonan ijuk sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a),surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada huruf butir huruf butir dan huruf butirnanaman modal dan pelayananterkait. perlu kabar tjk diberikantidasatu pintu atas nama bupati. tidaformat sertifikat ijuk sebagaimana yangrsyaratan dan tata cara pemberian tanda daftar usaha orang perseorangan persyaratan penerbitan kartu tanda daftar usaha orang perseorangan meliputi: surat permohonan,cc. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk ktp),formulir permohonlam peraturan bupati ini. dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan. perlu kabar kartu tanda daftar diberikan olehkartu tanda daftar diberikan dalam bentuk kartu yang tanda tangan oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu. bab viii jangka waktu dan wilayah operasi ijuk dan kartu pjtwilayah daerah, daftar perpanjang kartu pjt, perlu kabar daftar perubahan data kartu pjt, dan daftar penutupan kartu pjt. dinas penanaman modal dan pelayananperlu kabar bab xkartu penanggung jawab teknik (kartu pjt) kop badan usaha nomor lampiran kepada yth kepala instansi penerbit) di. perihal permohonan penerbitan kartu penanggung jawab (kartu pjt)") kartu penanggung jawab teknik pjt) atas nama atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih. direktur. ttd nama jelas )coretpenomoran kartu penanggung jawab teknik (kartu pjt) sistem permohonan pjt dianalogikan sama dengan sytata cara pemberian nomor kartu pjt adalah sebagai berikut: komponen nomor kartu pjt terdiri dari: nomor ktp, nomor ska skt, dan nomor urut penerbitan digit( s d nomor ktp (e ktp) digit kedua( s d digit terakhir nomor registrasi ska skt digit ketiga s d nomor urut penerbitan dimulai dari contoh seorang pjt dari kota yogyakarta berkerja perusahaan yang berdomisili kota semarang pjt tersebut memohon kartu pjt kota semarang domisili perusahaan tempat dia ber maka nomor ktp tersebut adalah nomor ktp) digit terakhir nomor registrasi ska skt nomor kartu pjt: ditetapkan sendawa, pada tanggal, mei bupati kutai barat, ttd fx. japan perlu kabar lampiran ikartu penanggung jawab teknik (kartu pjt) contoh format kartu pjt pemerintah kabupaten kota. kop instansi logo instansi kartu penanggung jawab teknik dan badan usaha nomor:. nama tempat tgl lahir alamat nomor ska skt: nama buk nomor tjk tanda tangan pemegang kartu foto pjt kanan . instansi. ttd nama nip. ukuran .5cm .5cm (ukuran ktp sim npp)ijuk untuk penyediaan jasa pelaksana konstruksi kenangan. nomor lampiran kepada yth bupati kutai barat kutai barat perihal: permohonan izin usaha jasa konstruksipekerjaan sebagai berikut: klasifikasi subkualifikasi usaha nama paket pekerjaan yang tahun nilai paket yang diinginkan pernah dilaksanakan (bila pelaksanaan pekerjaan belum punya tulis belum punya,manfaatkan nilai paket tertinggi) tahun lalu lihat klasifikasi subkualifikasi usaha pada sbu sesuaikan klasifikasi subkualifikasi pekerjaan pada sbu dengan klasifikasi subkual( ska)dan atau sertifikat keterampilan (skt)dari penanggung jawab teknik badan usaha fotokopi kartu penanggung jawab teknikatas perkenalannya kami ucapkan terimakasih. pemohon pov. penanggung jawab usaha perlu kabar untuk penyediaan jasa perencanaan pengawas konstruksi senang20. nomor lampiran kepada yth bupati kutai barat kutai barat perihal:permohonan izin usaha jasa konstruksi(ijuk) yakni usaha jasa: perencanaan pengawasan (")sebagai berikut: klasifikasi subklasifikasi nama paket tahun nilai paket usaha yang diinginkan pekerjaan yang pelaksanaan pekerjaan pernah dilaksanakan(bila belum punya tulis belum punya,manfaatkan nilai paket tertinggi) tahun lalu lihat klasifikasi sub ska) dan atau sertifikat keterampilan (perkenalannya kami ucapkan terimakasih. pemohon pt cv. penanggung jawab dan usahakop badan usaha surat pernyataan saya selaku penanggung jawab utama badan usaha pju bu) penanggung jawab teknik badan usaha( pjt bu) tenaga teknik" .( nama badan usaha ).m hal ini tidak merangkap atau bekerja pada badan usaha lainnya. demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. pju bu pjt bu tenaga teknik") .(nama badan usaha.). ttd nama lengkapsertifikat tjk untuk jasa pelaksanaan konstruksi pemerintah kabupaten kutai barat izin usaha jasa konstruksi (juj) nasional nomor:. nama badan usaha alamat kantor badan usaha jalan,nomor desa kelurahan rt rw kabupaten kode pos:(wajib diisi) provinsi nomor telpon pax: nama penanggung jawab utama badan usaha direktur utama direktur republik indonesia. kualifikasi kecil menengah besar " )anggal. dikeluarkan di:. foto pada tanggal:. pemerintah kabupaten kutai barat cap dan tanda tangan perlu kabar untuk jasa pelaksana perencana pengawas konstruksi pemerintah kabupaten kutai barat izin usaha jasa konstruksi nasional nomor. nama badan usaha alamat kantor badan usaha jalan, nomor desa kelurahan rt rw kabupaten provinsi nomor telpon kode pos(wajib diisi) pax nama penanggung jawab utama badan usaha direktur utama direktur"indonesia. kualifikasi kecil menengah besar nama penanggung jawab teknis: pjt bu klasifikasi (tertera lembar belakang ijuk nasional) berlaku sampai tgl:. dikeluarkan di:. pada tanggal:. pemerintah kabupaten kutai barat cap dan tanda tangan nip. perlu kabar format halaman belakang ijuk nasional klasifikasi usaha sub kualifikasi nama tahun nilai keterangan pekerjaan paket pelaksana pekerjaan pekerjaan proyek rp) tertinggi jana . arsitektur sub klasifikasi buk yang punya sub rekayasa pekerjaan (tulis klasifikasi pada kolom (engineering sesuai dan harus ,tapi tidak punya penataan sama dengan kontrak badan usaha ruang yang yang baru berdiri maka jasa terteradalam pada kolom paket konstruksi sbu) pekerjaan tertinggi lainya ditulis nol.b ujk boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan klasifikasi sub klasifikasi pekerjaan pada kolom ditetapkan sendawa, pada tanggal, mei bupati kutai barat, ttd fx. japan perlu kabar lampiran vtanda daftar orang perseorangan nomor lampiran kepada yth (kepala instansi penerbit) perihal:."direktur. ttd nama jelasinspektur kabupaten sukoharjo nomor tanggal januari perihal pengajuan anggaran mendahului perubahan apbd tahun sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran, bahwa berdasarkan surat edaran menteri dalam negeri republik indonesia nomor tanggal desember tentang penegasan pembentukan dan penganggaran unit pemberantasan pungli upp) tingkat provinsi, kabupaten kota, bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungli upp) tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota pada apbd tahun agar segera melakukan pergeseran anggaran dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran apbdpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengun unasinerja dan apresiasi atas pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas tugas pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten sumbawa barat, dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran honorarium dan jasa transportasi pegawai tidak tetap lingkungan pemerinthonorarium dan biaya jasa transportasi kepada bendahara umum daerah bud) dilengkapi dengan: daftar nominatif honorarium dan jasa transportasiatau diketahui oleh badan kepegawaian daerah kabupaten sumbawa barathonorarium dan jasa transportasihonorarium dan jasa transportasi. bab iii ketentuan penutup dalam hal terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang pegawai honorer daerah, pegawai kontrak daerah, pegawai sukarela dan pegawai tidak tetap kegiatjumlah sakit izin apel sholat kotor pengurangan diterima tangan tetap variabel terlambat hari mtb hari berjamaah rp.) rp.) rp.) opa naas gan kemenakmemutuskan: menetapkanhonorer daerah adalahkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. honorarium adalah penghargaan kepada pegawai honorer daerah yang diberikan tugas pekerjaan dalam rangka mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemerintah daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sumbawa barat pada masing masing satuan kerja perangkat daerah.umbawa barat. jasa transportasi adalah biaya yang diberikan kepada pegawai tidak tetap, tenaga kontrak daerah dan pegawai tidak tetap kegiatumum pegawai tidak tetap lingkungan pemerintah kabupaten sumbawa barat terdiri atas: pegawai honorer daerah, pegawai kontrak daerah, pegawai sukarela, dan pegawai tidak tetap kegiatan, pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan bupati. pegawai honorer daerah sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan honorarium sesuai jenjang pendidikan masing masing. pegawai kontrak daerah, pegawai sukarela dan pegawai tidak tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diberikan jasa transportasi. honorarium sebagaimana dimaksud dalam diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai honorer daerah yang diberikan tugas pekerjaan dalam rangka mendukung proses kelancaran pemerintahan daerah. besarnya honorarium sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam adalah: sarjana yaitu sebesar rp800. (delapan ratus ribu rupiah), diploma yaitu sebesar rp775. (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sma sederajat yaitu sebesar rp750. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain honorarium sebagaimana dimaksud pada pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat diberikan honorarium tambahan. besarnya honorarium tambahan sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp300. (tiga ratus ribu rupiah). besaran honorarium sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan besaran honorarium tambahan sebagaimana dimaksud pada dapat akumulasi dijumlahkan sebagai total honorarium. jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam diberikbesarnya biaya jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam untuk masing masing pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf yaitu: pegawai kontrak daerah sebesar rp600. (enam ratus ribu rupiah), pegawai sukarela sebesar rp400. (empat ratus ribu rupiah), ptt kegiatan sebesar rp400. (empat ratus ribu rupiah), selain jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dapat diberikan jasa transportasi tambahan. besarnya biaya jasa transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada adalah sebesar rp300. (tiga ratus ribu rupiah). besaran jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada dan besaran jasa transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada dapat akumulasi dijumlahkan sebagai total biaya jasa transportasi. jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam dapat dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang, terhitung sejak mulai melaksanakan tugas. pembayaran honorarium dan jasa transportasihonorarium dan jasa transportasi bulan desember, pengajuan dapat diajukan pada bulan berkenaan. pengajuan honorarium dan jasa transportasihonorarium dan jasa transportasihonorarium dan jasa transportasikegiatan apel pagi upacara bendera dan atau senam pagisatu persen) per hari dari besaran honorarium tambahan atau biaya jasa transportasi tambahan,kpd yang bersangkutan, dibayar penuh (seratus persen). izin tidak masuk kantor karena urusan sosial dan atau urusan keluarga termasuk izin melahirkan, izin alasan khusus (maksimal hari kalender) dibayar penuh (seratus persen). jika izin melebihi (duizin dari besaran total honorarium dan total biaya jasa transportasi. surat izin tidak masuk dimaksud dari kepala skpd yang bersangkutan. khusus bagi pegawai tidak tetap pegawai kontrak daerah, pegawai sukarela dan pegawai tidak tetap kegiatan)(seratus persen). jika sakit melebihi (tigsakit dari total biaya jasa transportasi, surat keterangan atau surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf damelalui pejabat yang menangani masalah kepegawaian skpd masing masing(seratus persen). persentase pengurangan honorarium dan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada dihitung dari honorarium dan jasa transportasi yang diterima pegawai tidak tetap dalam satu bulan. persentase kehadiran pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada s5). dalam hal skpd belum menerapkan sistem absensi elektronik, menggunakan rekapitulasi daftar hadir bulanan dikeluarkan oleh skpd masing masing dan diketahui oleh badan kepegawaian daerah kabupaten sumbawa barat. monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai honorer daerah, pegawai kontrak daerah, pegawai sukarela dan pegawai tidak tetap kegiatan dilakukan oleh masing masing kepala skpd. atasan langsung pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam dapat mengusulkan sanksi pengurangan pembayaran honorarium jasa transportasi kepada pegawai tidak tetap bersangkutan, jika dipandang memiliki kinerja dan atau kedisiplinan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, usulan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kepala skpd secara bertingkat sesuai dengan hirarki jabatan masing masing. kepala skpd dapat menindaklanjuti usulan atasan langsung pegawai tidak tetap bersangkutan sebagaimana dimaksud pada dengan jumlah pengurangan setinggi tingginya (lima puluh persen) dari total honorarium atau total jasa transportasi pada bulan berkenaan. pemotongan pembayaran honorarium jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah pegawai tidak tetap bersangkutan telah diberikan peringatan teguran secara tertulis sebanyak (tiga) kali secara berturut turut atau tidak secara berturut turut. perintah pemotongan pembayaran diberikan oleh kepala skpd kepada bendahara pengeluaran masing masing untuk ditindaklanjuti. pengurangan sebagaimana dimaksud pada diluar pengurangan pembayaran honorarium jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada danlima persen) per hari dari besaran honorarium tambahan atau biaya jasa transportasi tambahan, penerapan ketentuan faktor pemotongan pembayaran honorarium jasa transportasi untuk tidak mengikuti sholat berjamaah sebagaimana dimaksud dalam huruf mulai berlaku efektif pada bulan maret tahuebut skpd kabupaten kutai barattai barat. bendahara skpd adalah bendahara pengeluaran skpd. perjanjian kerjasama yang selanjutnya disingkat pks adalah perjanjian kerjasama antara skpd dan bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten kutai barat. bank adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menyimpan uang daerah. perlu kabar bab pembukaan rekening skpd mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru penjabat pengelola keuangan daerah ppid) selaku bud dalam hal ini badan keuangan dan aset daerah bad) kabupaten kutai barat dengan dilampirkan surat penggunaan rekening. surat permohonan persetujuan pembukaan rekening bpenggunaanhanya dapat membuka (satu) rekening kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku. rekening skpd akan ditetapkan dengan surat keputusan bupati kabupaten kutai barat. berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru sebagaimana dimaksud dalam bud membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru. surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening barsurat persetujuan pembukaan rekening baru, skpd mengajukan surat permohonan pembukaan rekening baru bank yang ditunjuk pemerintah daerah kabupaten kutai barat. surat permohonan pembukaan rekenjanjian pembukaan rekening baru bank yang ditunjuk pemerintah kabupaten kutai barat yang dituangkan dalam pks antara skpd dan bankperlu kabar sursesuai dengan tujuan pembukaannya harus segera ditutup oleh skpd. saldo yang tercantum dalam rekening bank yang sudah tidak digunakan, dipindahbukukan rekening kas umum daerah serta menyampaikan bukti pemindahbukuan bud. petunjuk teknis pemindahbukuan saldo dalam rekening sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat keputusan bupati. bab pelaporan rekening skpd menyampaikan laporan penutupan rekening bank bud, paling lambat (tujuh) hari kerja. bendahara skpd harus melaporkan saldo yang terdapat dalam rekening sekurang kurangnya (tiga) bulan sekali pemerintah daerah kabupaten kutai barat melalui bendahara umum daerahd melaksanakan pengawasan penggunaan rekening paling lama (tiga) bulan sekali. dalam hal terjadi penyalahgunaan rekening, bud dapat merekomendasikan kepada bank untuk melakukan penutupan dan atau pemindahbukuan. rekomendasi bud sebagaimana pada atas diterbitkan berdasarkan hasil audit inspektorat daerahrsetujuan pembukaan rekening barumohonan persetujuan sendawa pembuatan rekening barumengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening baru pada bank . cabang unit nip been eeeenaonnasannyataan penggunaan rekeningnyataan penggunaan sendawa rekening. surat pernyataan yang bertanda tangan bawah ini nama donananananananan jabatan kepala dinasskpd) pemerintah kabupaten kutai barat, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh sungguh sesuai dengan surat kami nomor . tanggal . perihal permohonan persetujuan pembukaan rekening barunip, pend neennneeneeanntesn bupati kutai barat, ttd fx. japan perlu kabar u 2u18 lampiran iiisetujuan atau penolakan pembukaan rekening kop surat sendawa, kepada, nomor yth. kepala skpd sifat lampiran sendawa perihal persetujuan atau penolakan pembukaan rekeningdan surat saudara nomor . tanggal rmohonan pembukaan rekening baru pada bank . cabang unit untuk keperluan ., dan pembukaan rekening merebutnya selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan bupati. demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. kepala skpd bud catatan nip, pereennomeneeeranaanaambukaan rekening skpd. kop surat sendawa, kepada, nomor yth. pimpinan bank. sifat cabang unit. lampiran perihal permohonan pembukaan sendawa rekening skpdan surat persetujuan dari kepala badan keuangan dan aset daerah kabupaten kutai barat selaku bendahara umum daerah nomor . tanggal . (teka bunga jasa giro atas dana yang disimpan pada rekening tersebut secara otomatis pada awal bulan dipindahbukukan rekening kas umum daerah kabupaten kutai barat dengan nomor rekening pada bankaltimtara cabang sendawacatatperjanjian pembukaan rekening baru perjanjian antara senenesesasesannenasenana sasa (diisi nama skpd) kabupaten kutai barat dengan cabang sendawa tentang pembukaan rekening baru nomor .(diisi oleh skpd) nomor :.(diisi oleh bank) pada hari ini .tanggal. bulan . tahun, bertempat . kabupaten kutai barat, jalan. (diisi alamat skpd) yang bertanda tangan dibawah ini nama nip jabatan kepala nnanannanaaaan berkedudukan .utai barat nomor . bertindak atas nama skpd unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten kutai barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama nama jabatan pimpinan bank .i.i.i. cabang unit. oo. berkedudukan . sendawa, yang diangkat berdasarkan keputusan aaaaaa momo . bertindak atas nama bank ooh cabang sendawa,. perlu kabar para pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerahpengeluaran untuk keperluanuntuk menampung penerimaan daerah yang seluruh penerimanya dilimpahkan rekening kas umum daerah sekurang kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja, kecuali untuk daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai dengan surat keputusan bupati dilimpahkan rekening kas umum daerah paling lambat (tujuh)yang. bunga jasa giro sebagaimana dimaksud secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh pihak kedua rekening kas umum daerah dengan nomor rekening pada bankaltimtara cabang sendawa..seperti keadaan memaksa atau force majeure. jangka waktu jangka waktu perjanjian terhitung sejak ditetapkannya perjanjian ini sampai dengan adanya pergantian pejabat yang menandatangani perjanjian iniperlu kabar bencana alam wabah penyakit: pemberontakan huru hara perang,.inisendawa, . pimpinan bank. kepala. cabang sendawcontoh laporan penutupan rekening kop surat sendawa, kepada, nomor yth. kepala bad kabupaten kutai sifat barat selaku bud lampiran perihal pernyataan penutupan sendawa rekening dengan hormat, menunjuk peraturan bupati kutai barat nomor . tanggal eelaporkan bahwa rekening nomor . pada bank . cabang unit ., mengingat rekening tersebut sudah tidak dipergunakan lagi, maka rekening tersebut sudah kami tutup dimana bukti penutupan dan pemindahbukuan saldo terakhir kas umum daerah serta pencabutan surat keputusan bupati sebagaimana terlampir. demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih. kepala skpd, bupati kutai barat, ttd fx. japan perlu kabar |
salinan ras lisa yua bupati lebak provinsi banten peraturan bupati lebak nomor tahun tentang rencana kerja pemerintahbab sistematika rkd sistematika rkd tahun anggaranrkdrah kabupaten lebak keralabagian hukum k7) bia ina budiarti, s.h. nip. nge |
we)aerah perlu diatur agar sesuai dengan prinsip prinsip efisien, efektif, dan transparan, bahwa penyelenggaraan barang jasa pemerintah harus menyesuaikpgubernur nusa tenggara timur nomor tahun tentang kode etik pengelola pengadaan barang dan jasa lingkungan pemerintah provinsi nusa tenggara timur tengah,nan dipindai dengan cam scansumba teng tengah pada bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten sumba tengah. pengguna anggaran yang selanjutnya disebut adalah singkatan dari pejabat pengguna anggaran pada opd. kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut kpa adalah singkatan dari kuasa pejabat pengguna anggaran pada opd. pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebu: pejabat struktural pada bagian pengadaan barang dan jasa, sekretariat daerah kabupaten sumba tengah. pengelola pengadaan barang dan jasa, dan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. bagian pengadaan barang dan jasa selanjutnya disingkat pbj adalah organisasi pengadaan barang dan jasa pada sekretariat daerah kabupaten sumba tengah. kelompok kerja pengadaan adalah unit layanan pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari pokja ulp dan fungsional pengadaan barang dan jasa. lembaga kebijakan pengadaan barang dan. penyedia barang jasa adalah badan usaha ataugunakan,dipindai dengan cam scan jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang,dia,. komite etik pengadaan barang dan jasa adalah komite etik pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten sumba tengahpemerintah kabupaten sumba tengipindai dengan cam scan: efektif, mempunyai makntnuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dan,a, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa jasa konsultasi dan jasa lainnya yang terkait. dipindai dengan camscanpembangunan reputasi profeskan kehormatandipindai dengan cam scan bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga keserasimkewenanganoo. proaktif: dan tanggap responsive: dipindai dengan cam scatau masapengelola pengadaan barang jasa, berkedudukanbr: pengelola pengadaan barang jasa berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam dan dipindai dengan cam scan paragraf kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud "ii dalam komit, bagian pbjctural dan pejabat fungsional pengadaan barang jasa dan pihak terkait seperti pelapor, atau wakilnya baik langsung atau tidak langsung atau perusahngelola pengadaan barang jasa .melalui sekretaris dipindai dengan cam scandibidang keuangan sekretaris daerah, (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh bagian pengadaan barang jasa, dan (tiga) orang anggota, yang terdiri dari unsur bagian hukum, haa unsur badan kepegawaian daerah, dan unsur bagian par dipindai dengan cam scan: bagian ketiga masa tugas, pengangkatan dan pemberhentian mera, dari atau pihak lain diluardipindai dengan cam scane. apabila layak, proses penanganan pengaduan "agmbidangidipindai dengan cam scan cc.semua pihak, par. apabila layak, maka, pengumpulan bukti, dan pemeriksaan bukti. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti bukti, komite etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran kode etik: apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik, maka harus dicantumkan sanksi yang diberikan kepada struktural, pengelola ,yang membidangi(l): teguran, mutasi jabatanbertempat pauh dipindai dengan cam scan: sekretariat komite etik mempunyai tugascc. melaksanakan rapat rapat komite etik, melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan komite etik: melaksanakan tugas kepaniteraan tangani oleh kepala pbj selaku sekretaris komite etik. bab viii keuangbj. bab ketentuailingkungan pbjtenaga ahli berkewajiban menyampaikan kepada komite etik apabila terjadi pelanggaran dan atau terjadi potensi pelanggaran kode dipindai dengan cam scan5 juli bupati lumba tengah,a jump panekuk diundangkan waibakul: sekretaris daerah, umbu sala berita daerah kabupaten sumba tengah tahun nomor: dipindai dengan cam scan |
ningketentuan peraturan bupatisesuai hasil verifikasi yang telah dilakukan, perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap besaran alokasi dana desa kepada setiap deskab las selir sega dengan aslinya pas kerala bagian hukum xk sh. si. pembina famp: lampiran peraturan bupati magetan nomor tahun tanggal april rincian pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa kabupaten magetan tahun pap amat (kecmitanponel sosaoanman sj pawamoas serat jama (kemmaiatasag seismissan aaaa sasaran dena raga japan ben men |kesmststembera sorrasrsen men men men men men pap asmara a w (iv (kecamatan takeda pama men men afswonaae p nasa jee psa bea men ajak ajaomasa asaseato namo p asa (kecamatan kawedanan 88e5777oto jaman rasa jamu snasasen ben men beni men jne sena ben men (kecamatan masa 24sass7so jaman rasa pap ran per (kecamatan biasa sermons jame james macan soo powo men kecamatan paska cejamawweaa omega apa paras mei (ix |kecamatan ukemee cendana appa p tenan ejsuowoo p mansion . p asa pemuas p |kecamatan benda 7angkasa00 aja pan also oran jua prosa da|semen season (kecamatan mospat smmseaneen ajsuamwaas sae apaan ejramean sos ajkoowuaan rosa sauna aster men (3g kecamatan buat bear men ajaonaamasa aan san kecamatan karangrejo sasis93010 mau apem bea pama nata resmsmataas sesar pam perang ajsonomoro aan jawab gagasan ame aa jamak pesan tajam aan besaran add pap mara (3v (kecamatan kartsiaie ejramae pasti saja poto ojawaawena assaonero (xm kesmaimaasibaye ps0 ata man men bea pama p ara promo p metan kesimataa ngistorsaadi massa saan dasa arrsaaan afremmamo onar sama pasa ajronoomuwo p sono memata naa 50m resultan sideris sara2asas ajsmmromoa sasa mena men some ang sispormo osn dam asaonasngan pap era sva kecamatan tidore rar sas jamuan jemaat ana jasa ra ajsaeao susunan| onmasoaan bupati magetan, ttd suprapto salinan sesuai dengan aslinya pali baja umum seto maka jude sh. si. nya p t9740206 |
rilisdalam upaya mendukung pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dalam rangka menindaklanjuti peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, maka perlu adanya delegasi penandatanganan perizinan dan atau persetujuan rekomendasi dibidang. mendelegasikan.yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam meliputi izin lingkungan beserta perubahannya, izin pembuangan limbah cair, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3),kelayakan dokumen evaluasi lingkungan hidup del), rekomendasi persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dpl), bagian hukum setda kab. banjar http: jdih.banjarkab.go.id rekomendasi pembuangan limbah cair, dan j . rekomendasi penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3). pendelegasian penandatanganan izin lingkungan, izinsebagaimana dimaksud dalam adalah berupa izin lingkungan beserta perubahannya (addendum):, izin pembuangan limbah cair, dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3). pendelegasian penandatangananlingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam adalah berupadokumen evaluasi lingkungan hidup del), persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dpl), rekomendasi pembuangan limbah cair, dan rekomendasi penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun b3). delegasi penandatanganan ini disertai dengan kewajiban pembinaan, pengawasan teknis, pemberian sanksi administrasi dan pemberian penomoran yang menjadi tanggung jawab penerima delegasi. dalam hal terjadi perubahan terhadapatau terhadap rekomendasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah diberlakukannya peraturan bupati ini, maka penerima delegasi bertanggungjawab untuk menandatangani perubahannyamen salinan peraturan walikota jambi nomor tahun tentang pelimpahan kewenangan kepada camat walikota jambi, menimbang bahwa dalam rangka efektivitas dan percepatan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi kependudukan perlu dilakukan penguatan tugas camat untuk mengkoordinasikan unit pelaksana teknis dinas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jambi pada tingkat kecamatan, bahwa berdasarkan ketentuan dan, menegaskan tugas dan wewenang camat dalam menyelenggarakan tugas umum untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan urusan pemerintahan administrasi kependudukan tingkatutd) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipilberita daerah kota jambi tahun nomorkependudukan dan pencatatan sipil kota jambi, kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jambi, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota jambi, camat adalah pemimpiutd adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jambi dengan wilayah kerja berada pada setiap kecamatan dalamdiberikan pelimpahan kewenangan kepada camat dibidang administrasi kependudukan dalam mengkoordinasikan utd dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota jambi pada tingkat kecamatan dalam upaya percepatan pendataan penduduk wilayah kota jambi pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam meliputi mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan utd meliputi biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, data pencatatan sipil dan penyampaian laporan data kependudukan, melakukan pembinaan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan yang dilaksanakan utd, melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang dilaksanakan utd, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan utd: dan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur perangkat utd dalam melaksanakan tugas yang meliputi ketentuan disiplin kerja, absensi dan penilaian kepegawaian. guna mendukung pelaksanaan kewenangan camat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, utd wajib menyampaikan laporan data kependudukan secara berkala kepada camat. camat dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam wajib melaksanakan koordinasi secara berkala dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan menyampaikan laporjanuari walikota jambi,2014nomor |
berita daerah kota jambi salinan tahun nomor: sub bagian pertanahan dan perbatasan, sub bagian sebagaimana dimaksud pada (l)ediakan bahan dan pedoman petunjuk teknis kegiatan perangkat pemerintahan meliputi pelaksanaan koordinasi perangkat daerah, instansi vertikal, musica, dprd dan lembaga lainnya dalam jajaran pemerintah kota, melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan dan koordinasi bidang kependudukan, penanggulangan bencana dan ketertiban: menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi keuangan pemerintahan kelurahan:: melaksanakan ketatausahaan administrasi bagian pemerintahan umumdan petunjuk teknis kebijakan serta koordinasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah: menganalisa dan meneliti serta melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan wilayah, melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi dan perumusan dalam menyiapk dan evaluasi kegiatan sub bagian otonomi: melaksanakan penyiap(l)merintahan:bidang hukum dan perundang undangan yang meliputi penyusunan dan perumusan produk hukum, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukumsebagai berikut: perencanaan produk hukum daerah, perumusan dan penyusunan produk hukum daerah: pemberian bantuan hukum, pengkajian dan pertimbangan hukum, pengelolaan dokumentasi dan pemberian informasi hukum: pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (l), sub bagian bantuan hukum, sub bagian dokumentasi dan informasi hukum. sub bagian sebagaimana dimaksud dalam (dl)yusun dan menyiapkan rancangan peraturan daerah untuk disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah, mengevaluasi dan review produk hukum daerah ynag tidak efektif pelaksanaannya, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dalam penyusunan produk hukum daerah, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, petunjuk teknis dibidang peraturan perundang undangan, mengiventarisireliti dan merumuskan konsep rancangan produk hukum daerah, menyiapkan rancangan produk hukum daerah, melakukan kerjasama dengan unit kerja instansi terkait dalam pembahasan dan penyusunan produk hukumbantuan hukum: menghimpun mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bantuan hukum, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang bantuan hukum mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang bantuanterkait dalam rangka penyelesaian proses hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, mengumpulkan, mengelola, menyusun dan menyajikan data yang berhubungan dengan sengketa, memberikan pelayanan bantuan hukum didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama pemerintahan daerah, dan kepada pegawai dilingkungan pemerintah kota jambian kota jamb kota jambi, il. membuat, menyusun sertakota jambi, membuat dan menyusun hasil pengkajian yang berkaitan dengan masalah hukum, sebagai bahan pertimbangan untuk disampaikan kepada walikota, mengikuti perkembangan hukum yang menyangkut tugas pemerintah kota jambi:dokumentasi hukum dan informasi produk hukum, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan dokumentasi hukum dan informasi produk hukum, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dibidang dokumentasi hukum dan informasi produk hukum, mengiventarisir permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi hukum dan informasi produkukan pencatatan termasuk statistik dan katolik dibidang dokumentasi dan informasi hukum: melakukan pengambilan bahan dokumentasi hukum, penyiapan dan pemeliharaanyiapkan bahan dalam rangka pengundangan peraturan daerah kota jambi, mendokumentasikan dan melaporkan produk hukum daerah kepada pemerintah, il. menyiapkan dan melaksanakan penggandaan produk hukum daerah, menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi daerah: oo. membuat laporan bulanan dan tahunan, p . melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. paragraf bagian hubungan masyarakat jl) bagian hubungan masyarakat: kepala bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dalam bidang peliputan, data dan informasi dan komunikasi sosiadan perumusan pedoman teknis, pembina, pelaksanaan monitoringmbinaan dan pengawasan terhadap aktifitas peredaran media cetak dan media elektronik, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (dl) bagian hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bagian peliputan, sub bagian data dan informasi, sub bagian komunikasi sosiinformasi dan komunikasi sub bagian peliputan mempunyai tugas membantu kepala bagian hubungan masyarakat menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemberitaan, mengivent, bahan bahan operasional dibidang penerangan dan pemberitaan, menyiapkan bahan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah melalui media cetak maupun elektronik: memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu tamu yang memerlukan informasi: menyiapkan bahan menyelenggarakan penerbitan buletin karyawan sebagai media penerangan intern, menyiapkan bahan dan release penyelenggaraan keterangan pers dan konfrensi pers, menyiapkan rencana dan pelaksanaan peliputan acara acara kegiatan pemerintah kota, mempersiapkan pelaksanaan jumpa pers pimpinan pemerintah: melaksanakan tata usaha bagian hubungan masyarakat, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang pengumpulan informasi: menyiapkan bahan penyusunan, kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengumpulan informasi: menyiapkan bahan penyusunan rencana pembuatan formel, booklet dan brosur serta menyelenggarakan papan pengumuman, 'mengi: menghimpun, menyaring dan menganalisa infromasi bidang tugas dan kegiatan pemerintah, menyusun dan mengklasifikasi data bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menghimpun dan menginformasikan data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menghimpun dan menyaring serta menganalisa infrokehumasan: il. melaksanakan administrasi ketatausahaan serta pengusulan alat perlengkapan dan alat tulis kantorsub bagian komunikasi sosial mempunyai tugas membantu kepala bagian hubungan masyarakat dalam urusan komunikasi sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian komunikasi sosial: menyiapkan bahan bahan informasi dan komunikasi dengan lembaga organisasi profesi dibidang media massa, melaksanakan penerangan mobil unit suara dalam kota jambi: mengawasi peredaran film komersial, ld, vod, dan lcd, playstation, disk video digital, dan ketangkasan elektronik lainnya, menyiapkan bahan rekomendasi pendirian usaha rental dan vcd, playstation, film keliling, dapur rekaman, ketangkasan elektronik lainnya, menyiapkan bahan bahan dalam rangka pembuatan film penerangan, pementasan sandiwara penerangan tvri dan rri, melakukan pembinaan terhadap lembaga komunikasi sosial dan lembaga kesenian untuk mempermudah pencapaian infromasi dan program sosialisasi, menyiapkan bahan kegiatan pameran, baik rutin maupun insidentil kota jambbagian kedua asisten perekonomian dan pembangunan (l)urusan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan raky: mengoordinasikan proses pembinaan penyelenggaraan pembangunanbagian perekonomian, cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bagian kesejahteraan rakyat:agian pembangunan jl) dan pembangunan,penyusunan bahan koordinasi program tahunan pembangunan skpd sekretariat daerah,ngadministrasian program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota jambi: pelaksanaan monitoring program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota jambi: pelaporan kegiatan bagian program pembangunan daerah kepada atasan. jl):laksanakan tata usaha bagian pembangunadministrasi pembangunan, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang administrasi pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dibidang administrasi pembangunan, 'mengiventarisasiusun program administrasi pembangunan daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah dan dana lainnya, membuat kajian teknis bidang pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan administrasi pembangunan daerahpengendalian administrasi pembangunpengendalian administrasi pembangunan, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang pengendalian administrasi pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis bidang pengendalian administrasi pembangunan, mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pengendalian administrasi pembangunan dannya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan yang dibiayai dari pendapatan anggaran daerah, dana perimbangan dan dana lainnya, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan administrasi pembangunan, melakukan ketatausahaan program bantuan pembangunan dari pemerintah, provinsi dan bantuan pihak ketiganalisa dan evaluasi pelaporan administrasi pembangunan, menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang analisa dan evaluasi administrasi pembangunan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang analisa dan evaluasi serta pelaporan administrasi pembangunan, mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang analisa dan evaluasi serta pelaportunjuk teknis pengendalian pelaksanaan administrasi pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja daerah dan bantuan lainnya, menghimpun data dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan daerah, menghimpun, meneliti dan menganalisa laporan pelaksanaparagraf bagian perekonomian (l), babistaf ahli adalah staf ahli walikota jambiekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut mengoordinasikan bahan penyusunan pedoman pengoperasian, umkm dan perkreditan, mengoordinasikan bahan penyusunan pedoman bidang pertanian, industri, perdagangan dan transportasi, budaya dan pariwisata, lingkungan hidup dan telekomunikasi, mengoordinasikan penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan, pengendalian bidang, sumber daya mineral dan energi serta penanaman modal, penghimpunan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan, pengendalian bidang tenaga kerja, minyak dan gas, penghimpunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang perusahaan daerah dan perbankan daerah. (l) bagian perekonomian sebagaimana dimaksud dalam ,terdiri dari sub bagian sarana dan prasarana ekonomi, sub bagian produksi dan distribusi:dilaksanakan tata usaha bagian perekonomian, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman serta bahan bahan lainnyahimpun dan mengolah datayiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan petunjuk teknis bidang koperasi, budaya, pariwisata, transportasi, perdagangan dan jasa, telekomunikasi, lingkungan hidup dan perbankan daerah: 'mengiventarisasikumpulkan dan mengolah data: menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaanlakukan usaha peningkatan prasarana perekonomighimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, pedoman serta bahan lainnyayang berhubungan dengan bidang pertanian, industri, energi dan sumber daya mineral, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan petunjuk teknis bidang pertanian, perdagangan, industri, energi dan sumber daya mineral: mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pertanian, perdagangan, industri, pertambangan, energi dan sumber daya mineral, menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan usaha peningkatan produksi bidang pertanian, perdagangan, industri, pertambangan, energi dan sumber daya miner: melakukan pengkajian dan penelitian potensi daerah yang dikelola melalui penanaman modal dengan melakukan identifikasi potensi, penyusunan profil investasi daerah, melakukan usaha serta kegiatan promosi, penerangan dan komunikasi yang efektif bagi dunia usaha: menyiapkan bahan pembinaan bidang penanaman modal dan perusahaan daerah, melakukan pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan penanaman modal yang telah didapat persetujuan pemerintah melakukan pengawasan atas pelaksanaan penggunaan fasilitas yang telah dimanfaatkan bagi penanaman modal, menyiapkan laporan atas pelaksanaan penanaman modal sebagai hasil penilaian pelaksanaan penanaman modparagraf bagian kesejahteraan rakyat jl)sejahteraan rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut: penyusunan perumusan kebijakan guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kepada lembaga sosial dan pemberian bantuan terhadap korban bencana alam, fasilitasi pembinaan kepemudaan dan olahraga, fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan bahaya narkoba, fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan pengembangan pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah, penyelenggaraan dakwah dan kegiatan keagamaan lainnya serta ibadah haji, fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (l): sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan. sub bagian sebagaimana dimaksud dalam jl)laksanakan tata usaha bagian kesejahteraan rakyat, menghimpun dan mengolah data serta melakukan urusan ketatausahaan bagikesejahteraan rakyat dan ketenagakerjaan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan rakyat dan ketenagakerjaan, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, petunjuk teknis dibidang kesejahteraan rakyat dan ketenagakerjasekretariat daerah sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkordinasimenginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan rakyat dan menyiapkan bahan bagi pemecahan masalah: melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam bersama instansi terkait agar pelaksanaan secara tepat dan cepat sesuai sasaran, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan lembaga sosial, keahlian serta keterampilan tenaga kerja, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan bidang kesejahteraan sosial, menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan usaha usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, il. menghimpun dan mengolah data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanub bagian pemuda, olah raga dan pemberdayaan masyarakatpemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, petunjuk teknis bidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemuda, olahraga dan pemberdayaan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan masalah, menyiapkan bahan penyusunan rencana dalam rangka pembinaan kepemudaan, olahraga dan pemberdayaan masyarakat: menyusun rencana kerja sub bagian agama, pendidikan dan kebudayaan, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan, petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan agama, pendidikan dan kebudayaan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang agama, pendidikan dan kebudayaan serta lembaga lembaga keagamaan, mengiventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang agama, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pemecahan masalah, menyiapkan bahan penyusunanpenyusunan petunjuk teknis tentang pengembangan, peningkatan kehidupan dan kerukunan beragama, penyelenggaraan dakwah dakwah agama dan kegiatan keagamaan lainnya, menyiapkan bahan penyelenggaraan ibadah haji yang berkenaan dengan transportasi dan akomodasi asrama dan urusan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat laporan bulanan dan tahunan, oo.administrasi umum (l)administrasi umum mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam mengoordinasikan urusan keuangan, organisasi, umum dan perlengkapan: mengoordinasikan proses pembinaan pengelolaan keuangan, mengoordinasikan serta melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana, cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan urusan umum dan perlengkapan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (l)bagian perlengkapparagraf bagian keuangan jl)bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, penyusunan rancangan dan perubahan serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, cc. ketatausahaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui suatu sistem ketatausahaan dan sistem pengendalian yang memadai dan penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran dpa), surat penyediaan dana (spd) dan surat perintah pencairan dana (sp2d), pembinaan dan pengawasan terhadap sistem dan aparatur pengelolaan administrasi keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah (skpd) dan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (skpd), meliputi penganggaran, ketatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (skpd) sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (sap), pengembangan standar dan analisa kinerja keuangan daerah, sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta penyusunan peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah sesuai dengbidang tugas dan fungsinya. (j) bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bagian anggaran, sub bagian ketatausahaan keuangan, sub bagian akuntan: menyusun rencana kerja sub bagian anggaran, melaksanakan tata usaha bagian keuangan, menyiapkan pedoman penyusunan anggaran daerah, pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran skpd dan dokumen pelaksanaan anggaran skpd, menyiapkan pedoman analisa standar biaya dan penyusunan standar harga barang dan jasa, membentuk tim anggaran pemerintah daerah dan membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara bersama tim anggaran pemerintah daerah serta panitia anggaran dprd, menyiapkan bahan koordinasi estimasi penerimaan dari sumber sumber pendapatan daerah baik dengan pemerintah tentang dana perimbangan maupun dengan pemerintah daerah lain tentang pendapatan bagi hasil, bab iii kedudukan, tugas dan fungsi bagian pertampemerintahansekretaris daerah dalam mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, hukum dan perundang undangan dan hubungan masyarakmenyiapkan bahan penyusunanmenganalisis kelayakan rencana pinjaman jangka panjang daerah dan mempersiapkan pengajuannya kepada dprd, menyusun dan menetapkan kode rekening anggaran, mengatur dan menyusun penggunaan sumber sumber pendapatan daerah kedalam anggaran belanja daerah, menghimpun dan menyusun hasil kerja tim anggaran pemerintah daerah menjadiil. menyiapkan bahan penyusunan nota keuangan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang apbd dan apbd perubahan kepada dprd, memfasilitasi verifikasi rancangan dpa skpd dan mengajukan persetujuan pengesahan rancangan dpa skpd yang sudah diverifikasi kepada sekretaris daerah dan pengesahannya kepada ppid, mengelola administrasi pinjaman jangka panjang daerah: oo. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan serta mengawasi sistem dan aparatur pengelola keuangan daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.kerja sub bagian ketatausahaan keuangan, menyusun draft keputusan walikota tentang penetapan pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi, koordinator pengelolaan keuangan, pejabat pengelola keuangan daerah, bendahara umum daerah, kuasa bendahara umum daerah, pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran, menyusun draft keputusan walikota tentang penunjukan bank ketatausahaan kas daerah, bank penerima dana transfer dan bank bank persepsi penerima pendapatan daerah maupun bank bank persepsi penanaman modal investasi daerah: menghimpun bahan dan pedoman penerbitan surat penyediaan dana antara lain anggaran pendapatan belanja daerah, dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran kas satuan kerja perangkat daerah serta jadwal pelaksanaan dari setiap kegiatan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah, menyusun draft keputusan walikota tentang jumlah penyediaan dana untuk uang persediaan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dan menerbitkan surat penyediaan dana, melakukan registrasi penerimaan dokumen permintaan penerbitan surat perintah pencairan dana, meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pengajuan permintaan penerbitan surat perintah pencairan dana, melakukan registrasi penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana atau registrasi surat perintah pencairan dana serta menerbitkan surat perintah pencairan dana, teregistrasi dan menerbitkatau teregistrasi dan menolak penerbitberdasarkan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen bukti belanja yang diajukan bersamaan dengan penerbitan surat perintah pencairan dana, mengisi kartu kendali belanja pegawai perorangan, belanja pegawai per satuan kerja perangkat daerah dan belanja per kegiatan secara kumulatif per bulan serta menerbitkan daftar penguji penerbitan surat perintah pencairan dana dan mengantarkan bersama surat perintah pencairan dana bank penatausaha kas daerah, melakukan pengawasan pemungutan pajak melalui setiap dokumen pengajuan penerbitan surat perintah pencairan dana, membantu melaksanakan manajemen kas daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kas dan ketatausahaan keuangan pejabat ketatausahaan keuangan skpd, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, il. menginventarisir permasalahan yang muncul sebagai penyebab kerugian bagi daerah dan penyelesaian dalam tp tgr, menyiapkan bahan dan persyaratan serta mengajukan permintaan pembayaran dana perimbangan baik kepada pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, meneliti dan memberikan pertimbangan kepada walikota terhadap permohonan bantuan dana yang ditujukan kepada pemerintah daerah, oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya, sub bagian akuntansikerja sub bagian akuntansi: menghimpun, meneliti dan mengolah data mengenai keuangan daerah baik berupa penerimaan maupun pengeluaran daerah, mencatat dan menjual transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada buku administrasi keuangan daerah, menyusun laporan keuangan daerah secara harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan sebagai bahan data dan informasi bagi walikota, membantu kepala bagian keuangan dalam menyediakan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan pengendalian likuiditas keuangan daerah: membantu kepala bagian keuangan dalam mengevaluasi pad, memantau perkembangan kondisi keuangan daerah, menyiapkan bahan dan menyusun konsep perhitungan apbd, menyiapkan bahan dan menyusun konsep nota keuangan perhitungan apbd, menyiapkan bahan dan menyusun konsep surat edaran tentang sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi keuangan daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya, paragraf bagian organisasi jl) bagian organisasi dan analisa jabatorganisasi mempunyai fungsi sebagai berikut pengumpulan dan pengolahan data, menyiapkan bahan pembinaan serta penataan kelembagaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah, penghimpunan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan penatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, standarisasi sarana dan prasarana serta pendayagunaan aparatur negara, penghimpunan bahan dan mengolah data untuk penyusunan petunjuk teknis analisa jabatan dan mengelola dan pengembangan perpustakadaerah, menghimpun bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan daerah: menghimpun bahan petunjuk teknis penyusunan dan penataan organisasi dilingkungan kota jambi sesuai dengan ketentuan yang berlakuuntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam asisten pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut: mengoordinasikan proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umumhukum dan perundang undangan, cc. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat.bagian hubungan masyarakat., il.: membuat laporan berkala dan tahunan, oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan, mengolah data dan informasi serta menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan petunjuk teknis dibidang penatalaksanaan dan perpustakaan, menghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan standarisasi perlengkapan yang meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, peralatan kantor, sarana kerja, tata ruang, formulir tata naskah dinas, pembiayaan, penyederhanaan kerja, pengembangan prosedur serta tata kerja, efisiensi, efektifitas kerja dan pengukuran, menghimpun bahan penyusunan petunjuk teknis pendayagunaan aparatur dilingkungan pemerintah kota, menghimpun bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan rencana kerja tahunan sekretariat daerah, menghimpun dan menyusun bahan laporan serta menganalisa administrasi pengawasan melekat, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang perpustakaan dan menyiapkan bahan bagi pemecahan masalah, mengolah dan memelihara, menata koleksi perpustakaan, merencanakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan, menata kartu, mengatur, melayani peminjaman, serta pengendalian buku buku perpustakaan, membuat dan menyajikan statistik jumlah peminjaman buku buku dan jumlah koleksi buku buku, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian analisa jabatan, melaksanakan tata usaha bagian organisasi: menghimpun dan mengolah data jabatan serta informasi yang berhubungan dengan bidang pelaksanaan analisa jabatan, menghimpun bahan untuk menyusun kebijaksanaan petunjuk teknis dibidang analisa jabatan serta bimbingan teknis analisa jabatan, menginventarisasi permasalahan dan menganalisis jabatan yang berhubungan dengan analisa jabatan serta menyiapkan bahan petunjuk penyusunan rincian jabatan, menghimpun bahan penyusunan pedoman analisa jabatan dan petunjuk teknis data jabatan yang diperlukan pemerintah kota, menghimpun data lapangan dengan inventarisasi unit kerja untuk memastikan struktur organisasi: melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. paragraf bagian umum (l)nyusunan rencana kerja bagian umum,:: pengaturan urusan keprotokolan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (l): menyiapkan dan memelihara arsip kegiahimpun dan mengolah data serta informasi rumah tangga, mengatur pelayanan angkutan dan operasional kendaraan dinas pool, menyediakan keperluan akomodasi dan ruangan pertemuan rapat serta pertemuan lainnya, mengurus keperluan rumah jabatan walikota, wakil walikota dan sekretaris daerahtokol mempunyai tugas membantu kepala bagian umum dalam melaksanakan urusan protokol, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian protokol: menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang perjalanan dinas dan protokol, menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan petunjuk teknis dibidang protokol, mengi: menyiapkan acara penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat, resepsi, pertemuan dan mengatur keprotokolan, menyiapnyiapkan administrasi perjalanan dinas, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian protokol sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukanparagraf bagian perlengkapan bagian perlengkapbagian perlengkapkepala bagian perlengkapananalisa kebutuhan dan distribusi, pengadaan dan asselengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut: perencanaan perlengkapan sekretariat daerah(l), bagian pemerintahan umumpelaksanaan analisa dan distribusi perlengkapan sekretariat daerah: pelaksanaan pengadaan perlengkapan lingkup sekretariat daerah: pembinaan urusan perlengkapan sekretariat daerah: pengawasan dan pengendalian perlengkapan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. jl) bagian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari sub bagian analisa kebutuhan dan distribusi, sub bagian pengadaan, sub bagian aset daerahlengkapan. sub bagian analisa kebutuhan dan distribusi mempunyai tugas membantu kepala bagian perlengkapan dalam melaksanakan urusan analisa kebutuhan dan distribusi, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian analisa kebutuhan dan distribusi: menyusun kebutuhan perbekalan dan material bagi instansi lingkungan pemerintah daerah, melaksanakan tata usaha bagian perlengkapan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis analisa kebutuhan, penyimpanan dan pendistribusian, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan analisa kebutuhan, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan, menghimpun dan menyajikan data barang yang meliputi jenis, sifat, harga, mutu barang dan juga dalam bentuk kartu kendali gudang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang, menyiapkan berita acara pemeriksaan, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang barang dan tata administrasi gudang, membuat perhitungan harga dan menyampaikan data kebutuhan barang, memeriksa barang yang akan dikeluarkan dari gudang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang dan mencocokkan data yang ada, menyiapkan bahan usulan prioritas dalam program kebutuhan perlengkapan dan kelengkapan dokumen atau surat surat barang yang akan didistribusikan unit unit pemakai sesuai dengan kebutuhan dan permintagadaan mempunyai tugas membantu kepala bagian perlengkapan dalam melaksanakan urusan pengadaan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian pengadaan, menghimpun dan mengolah data serta menyajikan informasi pengadaan barang, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan, menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengadaan, menyiapkan bahan bagi pemecahan masalah, menyusun standar harga barang, melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, melaksanakan pengendalian pengadaan barangset daerah mempunyai tugas membantu kepala bagian perlengkapan dalam melaksanakan urusan aset daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian aset daerah, menginventarisasi data aset daerah, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan aset daerah, menghimpun data dan meneliti status aset daerah yang akan dihapus, mengurus penerbitan sertifikat dan menyimpan surat berharga aset daerah, meneliti, memeriksa, dan mengawasi aset daerah: melakukan pemeliharaan dan perawatan aset daerah: melakukan evaluasi harga dan mutu barangmpat staf ahli (l) staf ahli bidang hukum dan politik mempunyai tugas membantu walikota dalam memberikan telaahan mengenai hukum dan politik, staf ahli bidang pemerintahan mempunyai tugas membantu walikota dalam memberikan telaahan mengenai pemerintahan, staf ahli bidang pembangunan mempunyai tugas membantu walikota dalamantu walikota dalam memberikan telaahan mengenai ekonomi dan keuangan,,lompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, tenaga fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya akan diatur dengan peraturan walikota. bab iii tata kerja (dl) dalam melaksanakan tugasnya sekretaris daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota, asisten dipimpin oleh asisten: bagian dipimpin oleh kepala bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah melalui asisten: s5) sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada kepala bagian, hubungan antara sekretaris daerah dengan bawahannya atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui asisten. (l) dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris daerah, maupun dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya, sekretaris daerahaerah: pejabat dalam lingkungan sekretari: pejabatdan fungsi serta rincian tugas masing masing sebagai kerangka acuan dalam melaksanakan tugasrincian tugas sub sub bagian padauntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian pemerintahan umum mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, cc. penyusunan rencana program dan petunjuk prasarana fisik pemerintahan kecamatan, kelurahan: penyusunan bahan dan perumusan kebijakan serta menyiapkan rancangan kerjasama daerah, penyelenggaraan koordinasi bidang pertanahan, pengembangan kota dan batas wilayah kelurahan, kecamatan dan kabupaten kota, pembinaan perangkat pemerintahan, pembinaan kegiatan administrasi pemerintah kelurahan dan kecamatan, penyusunan bahan usulan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan, pelaksanaasarseksi penataan, pengembangan dan pengawasan mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan dan pengembangan dalam melaksanakan urusan penataan, pengembangan dan pengawasan pasar, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi penataan, pengembangan dan pengawasan, menghimpun, mengolah data dan informasi tentang penataan dan pengembangan pasar, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan masalah penataan dan pengembangan pasar, menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk melaksanakan penataan dan pengembangan pasar, menyiapkan administrasi pengembangan dan pengelolaan pasar daerah, menyiapkan rekomendasilakukan pengendalian dan pengawasan perabersihan dan parkir mempunyai tugas membantu kepala bidang pengelolaan dan pengembangan dalam melaksanakan urusan kebersihan dan parkir, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kebersihan dan parkir, melaksanakan pengelolaan kebersihan dan parkir dalam lingkungan pasar daerah, cc. mengatur dan membina petugas kebersihan dan parkir dalam lingkungan pasar daerah, memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang kebersihan dan parkir kepada pedagang dalam lingkungan pasar daerah, mengkoordinir penyatuan, pengangkutan dan pembuangan sampah dalam lingkungan pasar daerah dari tempat pembuangan sampah sementara sampai tempat pembuangan akhiramanan, ketertiban dan pemberdayaan pedagang kaki lima pkl) bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan pkkeamanan, ketertiban dan pemberdayaan pklamanan, ketertiban dan pemberdayaan pkl mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan keamanan, ketertiban lingkungan pasar, penataan dan pemberdayaan pklyang dimaksud dalam bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan pkl mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan pkl dalam lingkungan pasar daerah, penyelenggaraan kegiatan keamanan, ketertiban dan pemberdayaan pkl dalam lingkungan pasar daerah, cc. pengendalian keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar daerah, penataan, pembinaan dan pemberdayaan pkl dalam lingkungan pasar daerah, mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban dengan instansi terkait: pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang keamanan, ketertiban dan pemberdayaan pkl sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi keamanan dan ketertiban, seksi penataan dan pemberdayaan pkkeamanan dan ketertibankeamanan dan ketertiban, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi keamanan dan ketertiban, melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pasar daerah, melaksanakan pembinaan personil keamanan dan ketertiban: mencegah timbulnya gangguan keamanan dalam lingkungan pasar daerah dan kantor, menyediakan pos pos keamanan untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan pasar daerah, mengatur dan menertibkan pedagang, pengguna jasa, fasilitas umum, jalan, trotoar, gang dan lain lain sesuai peruntukannya menurut jenis usahanya dalam lingkungan pasar daerah, melaksanakan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban pedagang pasar danataan dan pemberdayaan pklpenataan dan pemberdayaan pkl, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi penataan dan pemberdayaan pkl, melaksanakan penataan dan pemberdayaan pkl, cc. memproses administrasi pendaftaran usaha pkl, menyiapkan konsep rekomendasi penetapan kawasan pkl dan jenis usaha, menetapkan, memindahkan dan mengosongkan lokasi pkl dalam lingkungan pasar daerah, melaksanakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi untuk pengembangan usahaunit pelaksana teknis dinas pada badan dapat dibentuk utd. utdtd ditetapkan dengan peraturan walikot ngelola pasarasar kota jambi. kepala dinas adalah kepala dinas pasar kota jambi. sekretaris adalah kepala sekretariat pada dinas pasar kota jambi. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pasar kota jambi. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas pasar kota jambi. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas pasar kota jambi. utd adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas pasar kota jambi. kepala utd adalah kepala unit pelaksana teknis dinas pada dinas pasarsar daerah adalah pasar yang dibangun, diselenggarakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah pada lahan atau tanah milik pemerintah daerah. lingkungan pasar daerah adalah lahan dan bangunan bangunan yang berada dalam dan sekitar pasar daerah termasuk pelataran yang menjadi hak milik pasar daerah. pelataran pasar adalah bidang tanah yang dapat berupa lapangan, halaman, teras bangunan, areal terbuka atau setengah terbuka dan lain sebagainya yang tidak termasuk bangunan pasar, yang terdapat dalam pasar, dibagian luar pasar atau dalam wilayah keramaian pasar dan pusat perbelanjaan yang dapat digunakan sebagai tempat transaksi barang dagangan atau pemberian pelayanan jasa. pedagang kaki lima yang selanjutnya disebulataran bergerak maupun tidak bergerak. bab fungsi dinas dinas pasar mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan kebijakan dibidang perasaan dan pkl, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perasaan dan pkl, cc. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang perasaan dan pkl, pelaksanaan pengelolaan pasar daerah, penataan dan pemberdayaan pkl dilingkungan pasar daerah, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang sah, pelaksanaan penataan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar daerah serta lingkungannya, pemberian izin pemakaian tempat dilingkungan pasar daerah, pengelolaan kebersihan, parkir, keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar daerah, pengelolaan dan penataan tempat pemasangan reklame dilingkungan pasar daerah, pemberianngkoordinasikan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dibidang perasaan, il.uangan dan kepegawaian sertadataan dan pendapatan bidang pendataan dan pendapattaan dan pendapattaan dan pendapatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pendataan dan pendaftaran, penerimaan dan penagihan, pembukuantaan dan pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pendataan dan pendapatan, penyelenggaraan kegiatan pendataan dan pendapatan, cc. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pedagang pasar daerah, pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang sah, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi pasar dan retribusi lainnya yang sah, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang pendataan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi pendataan dan pendaftaran, seksi penerimaan dan penagihan, seksi pembukuan danndaftaran mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan dan pendapatan dalam melaksanakan urusan pendataan dan pendaftaran, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pendataan dan pendaftaran, menghimpun data terhadap pedagang pasar daerah, menerima dan memproses permohonan pendaftaran pedagang pada pasar daerah, melaksanakan proses administrasi izin pemakaian tempat yang meliputi ruko, toko, kios, los dan prasarana pasar daerah, melaksanakan pengolahan data pedagang pasar daerah, mendokumentasikan data pedagang pasar daerah, menyusun buku induk penyewa, menghimpun semua bukti atau dokumen pendaftaran, melaksanakan survey terhadap kelompok jenis barang dagangan, menyiapkan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dan penggalian potensi pendapatan pasarpenerimaan dan penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan dan pendapatan dalam melaksanakan urusan penerimaan dan penagihan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi penerimaan dan penagihan, menghimpun data objek penerimaan retribusi, menyiapkan administrasi pemungutan dan penagihan retribusi, melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi, melaksanakan penyetoran hasil pungutan retribusi kepada bendaharawan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghimpun data dan mengolah informasi serta menginventarisir permasalahan penerimaan, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap penerimaan retribusi, menyiapkan surat teguran peringatan terhadap tunggakan retribusi, il. menyiapkan bahan tindak lanjut upaya penyelesaian penagihan tunggakan retribusbukuan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan dan pendapatan dalam melaksanakan urusan pembukuan dan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pembukuan dan pelaporan, melaksanakan pembukuan penerimaan retribusi dan pendapatan lain yang sah, membukukan pengeluaran karcis dan formulir pungutan retribusi, menyusun daftar rekapitulasi tunggakan retribusi, menyampaikan salinan daftar tunggakan retribusi kepada seksi terkait: menyusun laporan realisasi penerimaan retribusi dan pendapatan lain yang sah secara berkalgelolaan dan pengembangan bidang pengelolaan dan pengembangdan pengembangelolaan dan pengembangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pengelolaan, penataan, pengembangan dan pengawasan pasar, pengelolaan kebersihan dan parkirdan pengembangan, mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan dan pengembangan, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pengembangan, cc. pelaksanaan penataan dan pengembangan pasar, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dilingkungan pasar daerah, penyelenggaraan perparkiran dilingkungan pasar daerah, pengelolaan sarana periklanan dilingkungan pasar daerah, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang pengelolaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi penataan, pengembangan dan pengawasan, seksi kebersihan dan parkirneruskan usulan pengangkatan pengawas dan kepala tk, sd, sdb slb, smp, sma smk negeri maupun swasta serta memproses pengangkatan kepala tata usaha smp dan sma smk: menyusun daftar urut kepangkatan, melaksanakan pengusulmproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pajak pribadi, mengelola absensi atau daftar hadir pegawandidikan dasar jl) bidang pendidikan dasardasar mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kurikulum taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,dasar mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan taman kanak kanak dan pendidikan dasar, berdasarkan standar pengelolaan menurut permendiknas nomor tahun penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal: cc. pengembangan standar kompetensi siswa, diubah menjadi pengembangan kompetensi siswa. pemantauan, penilaian, pengendalian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, pembinaan pengembangan lembaga satuan pendidikan. pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasardasar sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi kurikulum tk, sd: seksi kurikulum smptk, mempunyai tugas membantu kepala bidang pendidikan dasar dalam melaksanakan urusan kurikulum tk, sd, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kurikulum tk, sd:tk, dan sdb: memproses izin pendirian sekolah jenjang tk, dan sdb: menyusun kebijakan pembinaan siswa tk,sd, dan sdblembaga satuan pendidikan tk, sd, dan sdb, baik sekolah standar, sekolah standar nasional, ujian akhir sekolah berstandar nasional serta ujian sekolah, menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi belajar tk, dan sdb, menyusun usulan akreditasi tk, sd, dan sdb, meneliti usulan mutasi dan keabsahan ijazah siswa dan sdb: il. mengusulkan sarana dan prasarana pendidikan untuk tk, dan sdbp mempunyai tugas membantu kepala bidang pendidikan dasar dalam melaksanakan urusan kurikulum smp, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kurikulum smp,smp dan small: memproses izin pendirian sekolah jenjang smp dan smallsiswa smp dan small, menyusun kebijakan pembinaan lembaga satuan pendidikan smp, small, baik sekolah standar, sekolah standar nasional, dan ujian sekolah smp dan small: menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi belajar smp dan small, menyusun usulan akreditasi smp dan small, meneliti usulan mutasi dan keabsahan ijazah siswa smp dan small: il. mengusulkan sarana dan prasarana pendidikan untuk smp dan smaldasarpeningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidik dan fungsi tugas tenaga pendidik dan pengawas sekolah serta pustakawan, menyiapkan bahan penilaianngawaspengawas sekolah, pustakawan,menengah (l) bidang pendidikan menengahmenengamenengah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam urusan kurikulum sma, smk dan tenaga teknis dandidikan menengah mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah, berdasarkan standar pengelolaan menurut permendiknas nomor tahun pembinaan pengambangan lembaga satuan pendidikan, pembinaan dan pengembangan karier tenaga pendidik dan pengawas sekolah pada jenjang pendidikan menengah, penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal: pengembangan standar kompetensi siswa, pemantauan, penilaian dan pengendalian pelaksanaan proses belajar mengajar dan manajemen sekolahmenengah atas sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: seksi kurikulum sma: seksi kurikulum smksmaa, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kurikulum sma, menyusun kebijakan pembinaan siswa smaa, menyusun kebijakan pembinaan siswa sma, menyusun usul pelaksanaan akreditasi sma, menyusun kebijakan pembinaan lembaga satuan pendidikan sma, baik sekolah standar, sekolah standar nasional, sekolah kategori mandiri, sekolah berbasis keunggulan lokal, dan sekolah bertaraf internasional.a, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah sma: menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi belajar sma), il. meneliti usul mutasi siswa dan keabsahan ijazah smakk, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kurikulum smk, menyusun kebijakan pembinaan siswa smkk, menyusun kebijakan pembinaan siswa smk, menyusun usul pelaksanaan akreditasi smk, menyusun kebijakan pembinaan lembaga satuan pendidikan smk, baik sekolah standar, sekolah standar nasional, dan sekolah bertaraf internasional:k, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah smk: menyusun bahan penyempurnaan kurikulum dan evaluasi belajar smk, il. meneliti usul mutasi siswa dan keabsahan ijazah smkmenengahdan peningkatan mutu tenaga pendidik pengawas sekolah, pustakaw, fungsi tugas tenaga pendidik, pengawas sekolah, pustakawan, penempatan tenaga pendidik dan pengawas sekolah, pustakawan, menilaionsep usulgawaidan pegawai sekolah, pustakawan, il.pustakawbina program mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan perencanaan, data dan informasi pendidikan, pengawasanpendidikan dan instansi, pengembangan sistem informasi pendidikan, pengelolaan data pendidikan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pendidikan dan instansi:program sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari: seksi perencanaan, seksi data dan informasi pendidikan, seksi pengawasanmempunyai tugas membantu kepala bidang bina program dalam melaksanakan urusan penyusunan perencanaan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi perencanaperencanaanrencanaan pembangunan pendidikan utd, satuan pendidikan, menyusun instrumen analisis kebutuhan perencanaan pembangunan pendidikan, menyusun pola dan mekanisme perencanaan pembangunan pendidikan, menyusun rencana strategis lima tahunan, rencana tahunan pembangunan pendidikan, melaksanakan koordinasi anggaran pembangunan pendidikan kepada instansi yang relevan: menyiapkan bahan rapat pembahasan anggaran kepala dinas pendididata dan informasi pendidikan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina program dalam melaksanakan urusan data dan informasi pendidikan, dengan rincian tugas sebagai berikuyusun rencana kerja seksi data dan informasi:, menyusun kebijakan tentang sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi: menyiapkan dan membuat instrumen pendataan pendidikan, menghimpun data pendidikan, menyusun program pembinaan teknis bagi petugas pendataan pendidikan dan satuan pendidikan, melaksanakan verifikasi data pendidikan yang terkumpul dari utd dan satuan pendidikan, menyusun data pokok pendidikan, nomor induk siswa nasional, profil pendidikan dan statistik, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang bina program dalam melaksanakan urusan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pengawasan, evaluasi dan pelapormonitoring, evaluasimbuat laporan pembangunan pendidikan pada utd, satuan pendidikan, menyusun instrumen monitoring, evaluasi pembangunan pendidikan, menyusun rekap hasil monitoring pembangunan pendidikan, menyusun hasil evaluasi pembangunan pendidikan, menyusun laporan kinerja pembangunan pendidikan (laporan tahunan, laki): membuat laporan berkaladidikan non formal dan informal (l) bidang pendidikan non formal dan informnon formal dan i, kepala bidang pendidikan non formal dan informal mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pendidikan anak usia dini, kesetaraan, pendidikan masyarakatprogram kerja bidang pendidikan non formal dan informal: pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal: penyelenggaraan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal: penyusunan laporan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi. (l) bidang pendidikan non formal dan informal sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi pendidikan anak usia dini, seksi kesetaraan: seksi pendidikanidikan anak usia dinianak usia dini, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pendidikan anak usia dini: menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, menyusun rencana kebutuhan pengadaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini: membuat surat keputusan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan anak usia dini, menghimpun dan mengolah data hasil kerja pendidikan anak usia dinesetaraankesetaraan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi kesetaraan, menghimpun petunjuk pelaksanaan kegiatan kesetaraan: menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik, membuat surat keputusan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, memberdayakan pengawas pendidikan non formal dan informal: melaksanakan pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan non formal dan informal: melaksanakan evaluasi ujian nasional pendidikan kesetaraandidikan masyarakatmasyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pendidikan masyarakat: menghimpun petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat, menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik, memberikan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan pendidikan masyarakat: memberdayakan pengawas pendidikan non formal dan informal: melaksanakan evaluasi ujian nasional kursus, melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga pendidikan masyarakatkecamatan (l) unit pelaksana teknis dinas kecamatankecamatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (l) utd kecamatankecamatan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, taman kanak kanak, sekolah dasar, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja utd kecamatan, memberikan pelayanan teknis bidang pendidikan, melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan, melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan, melaksanakan penilaian pekerjaan pendidik dan tenaga kependidikan, mengusulkan bahan mutasi, izin, cuti bagi pendidik dan tenaga kekecamatan bertugas membantu kepala utd kecamatan dalam melaksanakan urusan ketatausahaan,ndidikan kota jambi. utd adalah unit pelaksana teknis dinas pada dinas pendidikan kota jambi. kepala dinas adalah kepala dinas pendidikan kota jambi. sekretaris adalah kepala sekretariat pada dinas pendidikan kota jambi. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pendidikan kota jambi. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas pendidikan kota jambi. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas pendidikan kota jambi.non formal dan informal serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. (dl) utd sanggar kegiatan belajasanggar kegiatan belajar mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja utd sanggar kegiatan belajar, memberikan pelayanan teknis bidang pendidikan non formal dan informal, menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, anggaran, perlengkapan serta sarana dan prasarana, melaksanakan pelatihan dan kursus pendidikan non formal dan informal: melaksanakan pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal dan informal, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal dan informasanggar kegiatan belajar bertugas membantu kepala utd sanggar kegiatan belajar dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan rincian tugas sebagai berikut:tata usaha sekolah kejuruan, menengah dan lanjutan tingkat pertama (l) tata usaha sekolah menengah, kejuruan dan lanjutan tingkat pertama berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, tata usaha sekolah menengah, kejuruan dan lanjutan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh kepala tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah, kepala tata usaha sekolah menengah, kejuruan dan lanjutan tingkat pertama mempunyai tugas membantu kepala sekolah dalam melaksanakan ketatausahaan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian tata usaha: menyusun rencana anggaran belanja sekolahadministrasi kesiswaan, kurikulum dan perpustakaan, merencanakan pengadaan sarana dan prasaranad,kepala dinas, dinas,, s5) seksi dipimpin oleh kepala seksi dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang, unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit, sub bagian unit pelaksana teknis dinas,,, sub sub dinas serta uraian tugas sub sub bagian dan seksi seksi serta cabang dinas pada dinas pendidikan dan kebudayaankepala utd adalah kepala unit pelaksana teknis dinas pada dinas pendidikan kota jambi. kepala sub bagian tata usaha adalah kepala sub bagian tata usaha pada utd,ndidikan kota jambi mempunyai fungsi sebagai berikut, pengendalian, pengawasan bidang pendidik,, sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan umum, keuangan dan kepegawaian sertanyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, kehumasan, keuangan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, pemeliharaan dan inventaris barang, mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat alat komunikaslaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan retribusengelola keuangan dan aset daerahseksi pendapatan dan pembiayaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum dalam melaksanakan urusan pendapatan dan pembiayaan dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pendapatan dan pembiayaan, menghimpun, mengolah data dan informasi tentang pendapatan dan pembiayaan, menginventarisasi permasalahan, dan melaksanakan pemecahan masalah pendapatan dan pembiayaan, menyiapkan petunjuk teknis untuk melaksanakan pendapatan dan pembiayaan, melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembiayaan dan investasi yang dibiayai oleh apbd, menyiapkan bahan kerjasama dan pengembangan pembiayaan dan investasi yang dibiayai oleh apbd, melaksanakan pengelolaan keuangan, pembiayaan dan investasi yang dibiayai oleh apbd termasuk blue dan bumi: melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan dan investasi yang dibiayai oleh apbd, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan pendapatan asli daerah, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah, melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pembiayaan dan investasi yang dibiayai oleh apbd, menyiapkan bahan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugibelanja dan pengelolaan kas umum daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi belanja dan pengelolaan kas umum daerah, menyusun rancangan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran belanj, menyimpan register sp2d, memeriksa kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja yang telah diteliti oleh ppk skpd, melaksanakan pembinaan terhadap bendahara skpd, melaksanakan rekonsiliasi kas dengan bank per periode, melaksanakan rekonsiliasi sp2d dengan skpd perbuakuntansi dan pelaporan bidang akuntansi dan pelaporkuntansi dan pelaporkuntansi dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan akuntanlaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan, pelaksanaan penyusunan, sosialisasi dan asistensi sistem ketatausahaan akuntansi pemerintah daerah, cc. mengkoordinasikan laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari skpd menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan apbd,ketatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan laporan realisasi apbd setiap semester dan prognosis (enam) bulan berikutnya, pelaksanaan evaluasi laporan fungsional bendahara penerima dan pengeluaran, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi akuntansi: seksiakuntansi mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan urusan akuntansi, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi akuntansi, menyusun rancangan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan ketatausahaan akuntansi aset, menghimpun proyeksi pendapatan dari seluruh skpd dalam pengelolaan anggaran kas, melaksanakan pembukuan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, menyiapkan bahan koordinasi penerimaan alokasi dau, dak, dbh pajak bukan pajaklaporan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan urusan pelaporan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pelaporan, menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaporansanakan konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan skpd dengan laporan keuangan skpd, menyusun laporan penerimaan daerah secara terpadu pada skpd pelaksana secara integrasi, menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan, menyusun laporan realisasi penerimaan, pertanggungjawaban alokasi dau, dak, dbh pajak bukan pajak, menyusun laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, mengevaluasi laporan fungsional bendahara penerima dan pengeluaranlima bidang aset bidang asetsetset mempunyai tugas membantu kepada dinas dalam melaksanakan urusan penggunaan, ketatausahaan, dan pengamanan aset, pemanfaatan, dan penghapusan asetset mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pengelolaan aset, pembinaan administrasi pengelolaan aset, cc. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan aset, pelaksanaan pengaturan penggunaan, ketatausahaan dan pengamanan aset, pelaksanaan pengaturan pemanfaatan dan penghapusan aset, pelaksanaan koordinasi pengelolaan aset, penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan aset, pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan aset, pelaksanaan penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi aset, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang aset sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi penggunaan, ketatausahaan dan pengamanan aset, seksi pemanfaatan dan penghapusan asegunaan, ketatausahaan dan pengamanan aset mempunyai tugas membantu kepala bidang aset dalam melaksanakan urusan penggunaan, ketatausahaan, dan pengamanan aset, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi penggunaan, ketatausahaan dan pengamanan aset: melaksanakan pengaturan penggunaan, ketatausahaan dan pengamanan aset, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan aset, melakukan ketatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset, melaksanakan pengembangan sistem informasi manajemen pengelolaan aset, menghimpun data jumlah dan nilai aset, melakukan penerimaan dokumen terhadap penggunaan aset, melaksanakan penyimpanan surat berharga dan dokumen aset, melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset, menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset, menyiapkan bahan dalam penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi asetanfaatan dan penghapusan aset mempunyai tugas membantu kepala bidang aset dalam melaksanakan urusan pemanfaatan dan penghapusan aset, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi pemanfaatan dan penghapusan aset, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan dan petunjuk teknis tentang pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset, melaksanakan pengaturan pemanfaatan dan penghapusan aset, menginventarisir data pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset, melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset, menyiapkan bahan koordinasi pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan asepada paragraf daengelola keuangan dan aset daerah kota jambi. kepala dinas adalah kepala dinas pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi. sekretaris adalah kepala sekretariat pada dinas pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi. kepala bidang adalah kepala bidang pada dinas pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada dinas pengelola keuangan dan aset daerah kota jambi. kepala seksi adalah kepala seksi pada dinas pengelola keuangan dan aset daerahjambi yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota jambi, pengguna barang, yang jugauangrubahan anggaran oleh pengguna anggaran. bab fungsi dinas dinas pengelola keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut perumusan dan penyusunan regulasi dan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah, cc. pemberian dukungan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah: penyusunan pedoman, penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, perumusan dan penyusun pendapatan serta koordinator pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program bidang pengelolaan keuangan dan aset daerahpegawaian dan keuangpegawaianggaran dan analisa kebutuhan bidang anggaran dan analisa kebutunggaran dan analisa kebutuhnggaran dan analisa kebutuhan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan anggaran dan analisa kebutuhnggaran dan analisa kebutuhan mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang anggaran dan analisa kebutuhan, penyusunan petunjuk teknis kebijakan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan bahan dan pengolahan data untuk perumusan kebijakan umum apbd (kua) dan penetapan plafon anggaran sementara (pas) beserta perubahannya, penghimpunan bahan dan pengolahan data penyusunan apbd dan perubahan apbd, penyiapan bahan pengesahan dpa dan dpp, penerbitan surat penyiapan dana (spd): penyiapan bahan penyusunan pedoman pergeseran anggaran, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang anggaran dan analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi anggaran, seksi analisa kebutuhanggarggaran, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi anggaran, menghimpun bahan menyusun rancangan kua dan pas beserta perusahaannya, cc. menyusun rancangan apbd dan perubahan apbd, melaksanakan sinkronisasi antara usulan skpd dengan kua dan pas dalam penyusunan apbd dan perubahan apbd: menghimpun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan rka, dpa, dpp, anggaran kas dan pergeseran anggaran, menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi penyusunan apbd dan perubahan apbd, menyiapkan bahan koordinasi penyusunan nota keuangan, menyiapkan bahan bahan penerbitan spd, melaksanakan verifikasi atas kebijakan yang membebani angganalisa kebutuhalisa kebutuhan, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja seksi analisa kebutuhan, menghimpun bahan dan menyusun standar sarana dan prasarana pemerintah daerah, standar satuan harga dan analisa standar belanja, menghimpun dan menyusun data usulan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang skpd, melaksanakan verifikasi, asistensi dan inventarisasi rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang yang diusulkan oleh masing masing skpd, menyusun rekomendasi hasil analisa data usulan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang skpd sebagai bahan penyusunan rancangan apbd dan perubahan apbddapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum bidang pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umumpatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umumpatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelolaan kas umum daerahpatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum, mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum, penyusunan pendapatan daerah dan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah, cc. mengkoordinasikan penyusunan, monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah, penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen pengawasan dan pengendalian ketatausahaan pendapatan lain lain, penyusunan petunjuk teknis lingkup pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum, penyusunan rancangan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan apbd dan perubahan apbd, mengkoordinasikan pelaksanaan penggajian, belanja, verifikasi dan kas: pelaksanaan penyiapan sp2d belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan, pelaksanaan pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas, penyusunan laporan realisasi sp2d skpd, pelaksanaan penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. bidang pendapatan, pembiayaan, belanja dan pengelola kas umum sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari seksi pendapatan dan pembiayaan, seksi belanja dan pengelolaan kas umum daerahwalikota jambi peraturan walikota jambidiatur tertib., persyaratan pada huruf dikecualikan untuk kpa yang bertindak sebagai kom. kom memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:harga perkiraan sendiri (hps), jadwal pelaksanaan pekerjaan, rancangan kontrak. kom melakukan pengkajian ulang terhadap pemakaman pekerjaan dan rencana penganggaran biaya pengadaan dengan ulp pejabat pengadaan, mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada pa kpa untuk ditetapkan, mendampingi ulp spp), menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwingendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak, melaporkan pelaksanaan dan atau.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang jasa dimulai, menyusun tim (menetapkan tim) atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis gunakom sebagaimana dimaksud pada harus dijabat oleh: sekretaris pada badan dinas inspektorat kecamatan, wakil direktur pada rumah sakit umum daerah abdul mana, kepala bidang pada badan dinas satuan polisi pamong praja rumah sakit abdul mana, kepala bagian pada sekretariat dprd satuan polisi pamong praja rumah sakit umum daerah abdul manakepala utd dan kepala upt, kepala sub bagian pada sekretariat daerah. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada tidakkompa kpa bertindak sebagai kom. komkom tidak dijabat oleh kpa yang memiliki suatu kegiatan maka pengajuan pembayaran disampaikan oleh kom kepada kpa yang memiliki kegiatan tersebut. kom melaksanakan proses pengadaan barang jasa setelah persetujuan dprd terhadap rapid. kom dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dilarang:komsepuluh) hari kerja berturut turut maka yang melaksanakan tugas dan kewenangan kokom sebagaimana dimaksud dalamc. cuti,dan sakit. bagian keempat tugas dan tanggung jawab ppt dalam pengadaan barang jasa ppt mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: menyusun kerangka acuan kerja kegiatan, membantu kom dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa. ppt sebagaimana dimaksud pada yaitu pejabat struktural yang terkait dengan bidang tugasnya dan atau adalah: kepala bidang pada badan dinas satuan polisi pamong praja, kepala bidang dan atau kepala bagian pada rumah sakit umum daerah abdul mana, inspektur pembantu pada inspektoratabdul mana satuan polisi pamong praja kantor kecamatan inspektorat, kepala utd upt, kepala seksi pada dinas rumah sakit umum daerah abdul mana satuan polisi pamong praja kecamatan inspektorat, dalam hal pejabat struktural yang terkait sebagaimana dimaksud pada dengan pertimbangan beban kerja, maka dapat menunjuk pejabat struktural yang setara. bagian kelima persyaratan, tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat pengadaan pejabat pengadaan melaksanakannasional keahlian pengadaan barang jasa pemerintah,gkaji ulang rup, kak yang sudah ditetapkan oleh pa kp aj, menyusun rencana pemilihan penyedia barang jasa melalui metode pengadaan langsung, cc. menetapkan dokumen pengadapa kpa: dapat mengusulkan perubahan hps dan atau spesifikasi teknis pekerjaan kepada kom,kom, ppt, panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, ppk skpd, bendahara, pegawai pada inspektorat. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi komhpenam unit layanan pengadaan ulp) ulp melalui kelompok kerja melaksanakan: pelelangan, pemilihan langsung, cc. penunjukan langsung, seleksi, kontes: sayembara ulp dibentuk dengan keputusan walikota. anggota kelompok kerja pada ulppersonil kelompok kerja pad:, mengirim dokumen hasil pengadaan kepada kom melalui kepala ulp: membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada walikota melalui kepala ulp secara berkala,program kerja dan anggaran ulp yang merupakan bagian dari program kerja dan anggaran bagian pembangunan, cc. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang jasa ulp dan melaporkan kepada kom, kpa, pa, inspektorat dan atau walikotngangkatan dan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan ulp kepada walikota. bagian ketujuh tugas dan tanggung jawab panitia pejabat penerima hasil pekerjaan php) php berasal dari pegawai negeri sipil, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. phphp yang bersangkutan, memahami isi kontrak, memiliki kualifikasi teknis: menandatangani pakta integritas yang formatnya tercantum dalam lampiran keputusan ini, tidak menjabat sebagai: pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara: ppk skpd: pejabat pengadaan, kepala ulp anggota ulp larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pejabat pengadaan anggota ulp yang menjadi php pada paket pekerjaan yang bukan menjadi objek hasil pekerjaan yang akan diterimanya. dalam hal pemeriksaan barang jasa memerlukan keahlian teknis khusus, harus dibentuk tim tenaga ahli yang ditetapkan oleh untuk membantu pelaksanaan tugas phphp dalam menerima hasil pengadaan barang jasa. phprp. (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi rp. (lima puluh juta rupiah). keanggotaan php berjumlah (tiga) orang untuk pekerjaan:, jasa konsultansi dengan nilai diatas (lima puluh juta rupiah). untuk pekerjaanhp wajib meneliti dan mengesahkan laporan kemajuan pelaksanaankompt menyusun kak yang formatnya tercantum dalam lampiran keputusan ini, kak sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu acuan bagi kom dan ppt dalam menjalankan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun paket paket pekerjaan, komkom, penyediaan petunjuk teknis operasional pelaksanaan masing masing kegiatguna dan hasil cc.:pengendalian yang dilakukan oleh bagian pembangunan dan dead. pengendalian oleh bagian pembangunan dilakukan atas nama sekretaris daerah. pengendalian olehkom dan atau ppt yang formatnya tercantum dalam lampiran vii keputusan ini. pengendalian oleh kom merupakan monitoring dan evaluasi laporan pelaksanaan tugas dari ppt serta php,kom, gambar rencana soft copy)berita acara keadaan lapangan serah terima lapangan untuk pekerjaan pembohongan konstruksi, yang berlaku seluruh wilayah indonesia,b pelaksanaan pengadaan barang jasa bagian kesatuteknis pelaksanasekretaris daerah adalah sekretaris daerdinas terkait adalah skpd yang memiliki fungsi perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pekerjaan umumjambibadan lingkungan pemerintah kota:gian kedua rencana umum pengadaan rup barang jasa meliputi: kegiatan dan anggaran pengadaan barang jasa yang akan dibiayai oleh pemerintah daerahmerintah daerahpenyusunan rup barang jasa pada pemerintah daerah untuk tahun anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada tahun anggaran yang berjalan,ngumumkan rup pada masing masing skpd secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rapid dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan dprd. sebagaimana dimaksud pada mengumumkan kembali rup apabila terdapat perubahan penambahan dpa. pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam portal pengadaan nasional melalui lpse pada aplikasi rup. bagian ketigl.oo.mbukaan dokumen penawaran dimulai,((,e,,lp. paragraf prinsip dan proseslp tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi yang dipersyaratkan, kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.kelompok kerja ulpkomngguna anggaran komaragrafcc. pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung,: metode satu sampul, metode dua sampul, cc. metode dua tahap. pemilihan metode penyampaian dokumen penawaran dilakukan oleh ulpbeda: sistem gugur, sistem nilai, cc.sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: besaran bobot teknis antara (sepuluh keseratus) sampai dengan 6o (tiga puluh keseratus) dari total bobot keseluruhan,cc., kelompok kerja ulp menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan penawaran yang memiliki kombinasi bobot teknis dan harga tertinggi. dalam rangka memberikan nilai angka tertentu, ulpsy umur ekonomis, harga serta biaya operasi dan pemeliharaan, dalam jangka waktu operasi tertentu dan selanjutnyalp:: dengan prakualifikasi: pengumuman kualifikasi melalui portal procurement: pengambilan dokumen kualifikasi melalui portal procurement::dengan pasca kualifikasi:.: pengumuman pelelangan terbatasdenganmelekat bagian pembangunan sekretariat daerahjambi. pejabat pengadaan adalah personil yadalah perangkat organisasi ulp yang melaksanakan pemilihan penyedia:sayembarpengadaan secara elektronike evaluasi berdasarkan kualitas,,an pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan: melalui portal procurementadministrasi dan teknis (sampul elektronik melalui agenda panitia,pembukaan dan evaluasi penawaran harga peringkat teknis terbaik melalui agenda panitiaevaluasi kualitas dan biaya, metode (duaadministrasi dan teknis melalui agenda panitiapembukaan dokumen penawaran biaya harga (sampul elektronik ii)pemberitahuan pengumuman peringkat teknis (pemenang),pengumuman hasil kualifikasi melalui procurement, masa singgah kualifikasi,eee procurement, pengumuman hasil kualifikasi melalui portal e procurement, masa singgah kualifikasi, penjelasan pekerjaan melalui portal e procurement, upload berita acara penjelasan dokumen seleksi dan perubahannya melalui portal ee procurement, penetapan peringkat teknis melalui portal e, pembuatan berita acara hasil seleksi, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. paragraf pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa secara elektronik (e procurement) dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa secara elektronik (e procurement) meliputi para pihak, informasi elektronik, cc. alur pergerakan data lelang system procurement. para pihak sebagaimana dimaksud pada hurufkoma, kelompok kerja ulp, penyedia barang jasa, lpse. tugas, wewenang dan tanggungjawab dari lpse dalam pelaksanaan pengadaan jasa secara on line. dokumen pemilihan penyedia barang jasa dan dokumen penawaran sebagai informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada hurufur pergerakan data lelang sebagaimana dimaksud pada huruf yang dilakukan oleh pa, kom, ulp, lpse dan penyedia barang jasa adalah sebagai berikut:kom dan staf pa, membuat paket pekerjaan yang akan dilelang, melakukan setting kom yang bertanggungjawab terhadap paket pekerjaan,kom, hitam). ulp, dalam hal ini dilakukan oleh kepala ulp dan kelompok kerja kepala ulp, membentuk kelompok kerja untuk melaksanakan pengadaan,kom,, melengkapi dan meng upload dokumen pengadaan , melakukan setting jadwal terhadap pekerjaan yang akan dilelang,,,, melihat dan menjawab sanggahan yang masuk setelah pengumuman pemenang, membuat berita acara hasil pelelangan, lpse: memfasilitasi pa kps memfasilitasi ulp pejabat penyedia barang jasa: melakukan registrasi portal procurement, melakukan verifikasi dokumen registrasi lpse, melakukan update data perusahaan secara lengkap dan berkelanjutan,,dapat diajukan melalui portal procurement, memasukkan penawaran melalui agenda peserta,,ragraf pelelangan seleksi pemilihan langsung gagal pemilihan penyedia barang jasa melalui sistem pengadaan secara,:, pelelangan seleksi pemilihan langsung dinyatakan gagal oleh pa kpa apabilakomlaksanaan pelelangan seleksi pemilihan langsung ini ternyatawalikotaorupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan kpa ternyata benar. apabila pemilihan penyedia barang jasa dinyatakan gagal, maka kelompok kerja ulp segera melakukan evaluasi ulangvitas komkomkomhitam perusahaan apabila penyedia barang jasa yang tidak menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan, tidak bersedia menambah jaminan pelaksanaan jika penawarannya terlalu rendah: mengundurkan diri setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang,,, atau terbukti mempengaruhi pokberupa pengenaan daftar hitam sebagaimana dimaksud pada jugaempatnjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi administrasi, teknis, dan kewajaran harga, klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, penunjukan penyedia barang jasa, penandatanganan kontrak.limaskpd unit kerja, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, kelompok masyarakat pelaksana swakelolaenam kontrak pengadaan barang jasa paragraf, cc. masa pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia barang jasa, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, nilai atau harga kontrak pekerjaan, cara cara serta syarat syarat pembayaran force majeure,kegagalan bangunan untuk pekerjaan konstruksi, il.kompertama selanjutnya disingkat stpakhir selanjutnya disingkat stakonstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas, pembuatan aplikasi komputerwalikotakompenandatanganan kontrak pengadaan barang jasa dilakukan setelah apbd ditetapkan,sesuai dengan ketentuan dalam standart dokumen pengadaan sdp). tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dengan bukti pembelian sebagaimana dimaksud dalam yang formatnya tercantum dalam lampiran iii keputusan ini meliputi: kom meminta kepada pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan langsung, pejabat pengadaan dapat melakukan pengadaan langsung dan atau menerima bukti pembelian pengadaan dari pejabat pegawai yang melakukan transaksi dengan nominal nilai dibawah rp. (sepuluh juta rupiah) yang harganya pasti dan tidak bisa negosiasi, bukti pembelian diteliti oleh pejabat pengadaan dan disampaikan kepada ppkm sebagai pertanggungjawaban proses pengadaan langsung kom memberi persetujuan atas bukti pembelian untuk dapat digunakan sebagai dokumen transaksi pengeluaran. php menerima dan meneliti barang jasa yang diterima dengan baik dan cukup. akuntansi dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran setelah menerima hasil php sebagai dasar penerbitan permintaan pembayaran tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dengan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam tercantum pada lampiran meliputi: kom membuat spesifikasi teknis, hps (untuk nilai atas lebih dari rp. sepuluh juta rupiah) dan draft spk bila diperlukan, kemudian disampaikan kepada pejabat pengadaan, pejabat pengadaan mencari (dua) sumber informasi harga, pejabat pengadaan mendatangi (satu) penyedia atau mengundang kepada (satu) penyedia, pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, pejabat pengadaan memperoleh bukti akuntansi dari penyedia, barang jasa diserahkan oleh penyedia, php panitia pejabat penerima hasil pekerjaan) memeriksa dan menerima barang jasa, kemudian membubuhkan tanda tangan faktur penyedia dengan pernyataan barang jasa diterima dengan baik dan cukup faktur dan dokumen yang telah didukung oleh tanda tangan php diberikan kepada koma, kwitansi dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran setelah menerima dokumen pengadaan yang telah diperiksa kom. tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dengan surat perintah kerja spk) sebagaimana dimaksud dalam yang formatnya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai berikut: kom membuat rencana pelaksanaan pengadaan rpp) yang memuat spesifikasi, hps, draft spk, kemudian disampaikan kepada pejabat pengadaan, berdasarkan rpp yang diterima, pejabat pengadaan mencari (dua) sumber informasi harga, cc. pejabat pengadaan mendatangi (satu) penyedia atau mengundang (satu) penyedia untuk menyampaikan penawaran. pejabat pengadaan dapat memberi penjelasan mengenai barang jasa yang akan diadakan. pejabat pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, pejabat pengadaan melakukan transaksi dengan spk. spk tersebut untuk ditandatangani oleh penyedia, pejabat pengadaan melakukan pengumuman penyedia yang ditunjuk papan pengumuman dan website lpse, spk yang telah ditandatangani penyedia diberikan kepada kom, barang jasa diserahkan oleh penyedia php memeriksa barang jasa dari penyedia, bila barang jasa dapat diterima maka dibuatkan berita acara serah terima sebagai dasar pembayaran oleh kom. php menerima dan meneliti barang dan jasa yang diterima. dalam hal pengadaan melalui bukti pembelian tidak diperlukan harga perkiraan sendiri hps) namun tetap memperhatikan kewajaran harga pasar. bila nilai pengadaan baik barang, jasa maupun modal sampai dengan rp. sepuluh juta rupiah) dipandang tidak memadai hanya menggunakan bukti pembelian maka dapat dibuatkan akuntansi, bahkan apabila diperlukan adanya penjelasan mengenai hak dan kewajiban antar pihak maka dapat dibuatkan surat perintah kerja spk). dalam hal pekerjaan jasa konsultansi jasa konstruksi jasa lainnya, menggunakan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyedia dan php, selanjutnya berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani oleh php, kom dan diketahui oleh pa kpa. paragraf persiapan pelaksanaan kontrak setelah penandatanganan kontrak, kom dan atau ppt dapat yang formatnya tercantum dalam lampiran format berita acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjakomdalam hal komkomomrubahan kontrak perubahan kontrak dapat dilakukan sesuai kesepakatan kom dengan penyedia barang jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.formatnya tercantum dalam lampiran lampiran inikomkom,tujuhpermohonan pembayaran dan penyerahan pekerjaan secara tertulis kepada kom. berdasarkan surat permohonan pembayaran dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada php melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada phplaporan kemajuan fisik pekerjaan, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan kontrak, dalam hal terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada phpyang formatnya tercantum dalam lampiran keputusan ini. dalam hal pa kpa membentuk tim tenaga ahli yang membantu pelaksanaan tugas php, maka phpakhir stat) antara penyedia barang jasa dengan kom yang formatnya tercantum dalam lampiran keputusan ini. berdasarkan serah terima pekerjaan tahap akhir stat) sebagaimana dimaksud pada maka kom mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang jasaembayaran langsung digunakan untuk membiayai belanja dengan nilai diatas rp. (sepuluh juta rupiah). pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada yaitu:faktur pajak, surat pembelian langsung, form pembelian langsung,berita acara penetapan pengadaan, surat pembelian langsung, form pembelian langsungkwitansi pembayaran dengan materai secukupnya, nota pembelian, faktur pajak, surat pesanan, surat penawaran, surat perintah kerja, surat permohonan pembayaran, berita acara pembayaran berita acara serah terima pekerjaan ssp (ppn p ph)jambijambi serta institusi lain luar pemerintah kota jambsistem informasi rencana umum pengadaan yang selanjutnya disebut rup adalah aplikasi yang memuat informasi rencana umum pengadaan skpknis dan harga barang tertentu adystem catalog elektronik, pejabat yang berwenang menandatangani bukti pengeluaran berupa kwitansi sebagai berikut sekretariat daerah: koma, ppt, bendahara: skpd selain sekretariat daerah: kpa dan atau kom, ppt: bendahara: bagian kedelapanpekerjaan yang tertuang dalam kontrak, maka komkomkomparagraf sanksi apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan httpdikenakan denda keterlambatan sekurang kurangnya oo (satu perseru) per hari. apabila denda keterlambatan melampaui jaminan pelaksanaan, kompelaksanaan pekerjaan akan dilakukan penelitian terhadap pekerjaan sesuai hasil penilaian dari tim ahli independen.pelaksana konstruksi yang bekerja tidak sesuai dengan perencanaan dankonsultan perencana dan atau konsultan pengawas yangkom yang menerbitkan spp untuk pekerjaan konsultansi dimaksud.agian kesembilan penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan antara komketatausahaan pelaksanaan kegiatan komakumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang sedang dalam pengerjaan,kom wajib membuat buku harian secara tertib dan teratur. kepala bagian pembangunlangsung. pa kpa dan kom berkewajiban menyimpan secara lengkap dan teratur dokumen yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang jasa atau pekerjaan konstruksi pembelian dan sebagainya.om, ppt, dan bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan formil sahnya suatu tagihan sebelum mengajukan permintaan pembayaran kepada pa kpa. kom, ppt, dan bendahara pengeluara kpawalikotapengadaan barang jasa, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada guna. pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pa kpa, kom, kepala dead, api, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada maka pa kpa bertugas menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh komdalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada maka kom bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan paket pekerjaan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada kpa pada sekretariat daerah atau pa, mengirimkan tembusan kontrak kepada apilakukan pengawasan kepada para kom dan pejabat ulpcc.ihak yang terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan, maka dikenakan sanksi administrasi, dikenakan tuntutan ganti rugi, dan atau dilaporkan untuk diproses secara pidana. perbuatan atau tindakan kom dan php yang dapat dikenakan sanksi adalah melakukan kolusi,pemerintah tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil dan apabila: walikota, pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang jasa yang bersangkutan, cc.kpa pada sekretariat daerah atau atau pejabat yang berwenang lainnya kepada walikota: api. bab pelaporan tim pelaksana wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan serta realisasi pekerjaan kepada ppk secara berkala: kom diwajibkan membuat laporan setiap kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada pa kpa pa kpa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada melaporkannya secara berjenjang kepada walikota melalui sekretaris daerah yang formatnya tercantum dalam lampiran vii keputusan ini. apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam walikota memberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang undangansyarif fasa diundangkan jambi pada tanggal januari sekretaris daerah kota jambi, daru promo berita daerah kota jambi tahun bab organisasi pengelola pengadaan barang jasa skpd bagian kesatu personil pengelola kegiatan barang jasa: koma, ppt, ulp: pejabat pengadaan, php, bagian kedua tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa kepala skpd selaku sebagaimana dimaksud dalam huruf mempunyai tugas: menetapkan rencana umum pengadaan rup) barang jasa, mengumumkan secara luas rup paling kurang website pemerintah daerah, menetapkan kom, ppt, pejabat pengadaan barang jasa, panitia pejabat penerima hasil pekerjaan, danj . mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang jasa, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada walikota melalui sekretaris daerah, tugas sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf dapat dilimpahkan kepada kpa.kom) dengan kelompok kerja ulp pejabat pengadaan atau phpn atau kpa sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat melaksanakan tugas sekurang kurangnya (sepuluh) hari kerja berturut turut dapat ditunjuk pelaksana harianuti,dan sakit. bagian ketiga persyaratan, tugas dan tanggung jawab kom kom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:dan |
salinan peraturan walikota jambi nomor tahuninspektoratinspektorat adalah inspektorat kota jambi. inspektur adalah kepala inspektorat kota jambi. sekretaris adalah kepala sekretariat pada inspektorat kota jambi. inspektur pembantu wilayah adalah inspektur pembantu wilayah pada inspektorat kota jambi. kepala sub bagian adalah kepala sub bagian pada inspektorat kota jambiinspektoratinspektur dalam menyelenlaksanakan urusan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dan umumrencanaan program kerja pengawasan dan pembinaan, penghimpunan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja pengawasan, cc.himpunan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah, penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsionalperencanaan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan urusan administrasi dan umum yang meliputi penatalaksanaan, kepegawaian dan keuangan. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam, menghimpun dan mengolah usulan program kerja dan kegiatan dari sekretariat dan inspektur pembantu wilayah, menghimpun dan menyusun anggaran inspektorat, menyiapkan bahan koordinasi rencana program kerja pengawasan dan pembinaan, menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengawasan dan pembinaindaklanjuti hasil pengawasumum mempuyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi dan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut menyusun rencana kerja sub bagian administrasi d, melaksanakan ketatausahaan keuangan yang meliputi,inspektur pembantu wilayah inspektur pembantu wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. inspektur pembantu wilayah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur. inspektur pembantu wilayah mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan urusinspektur pembantu wilayah, mempunyai fungsi sebagai berikut penyusunan rencana program kerja pengawasan wilayah kerja, pengorganisasimbinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. inspektur pembantu wilayah sebagaimana dimaksud dalamota jambi dan kecamatan serta kelurahan. pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut melalui keputusan inspektur. bagian ketiga kelompok jabatan fungsional kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu inspektur dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada dikoordinirhubungan antara inspektur dengan bawahan atau sebaliknya secara administrasi dilaksanakan melalui sekretaris., seksi serta tata kerja pada inspektorat |
se) walikota jambi provinsi jambi peraturan walikota jambjambi, menimbang bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar agar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam perumahan dan rumah susun yang sehat, aman,terjangkau, harmonis, dan berkelanjutan seluruh wilayah kota jambidiperlukan peningkatan penyelenggaraan dan penyediaan perumahan dan permukimanota jambi, maka penyediaan perumahan dapat pula diarahkan melalui pembangunan rumah susun, bahwa untuk melaksanakan peraturan perundangan tentang perumahan dan kawasan permukimanrumah khusus, dan rumah negara daerah sesuai dengan kewenangannyaprovinsi dan atau pemerintah kota sesuai dengan kewenangannyakhusus dan rumah negara daerah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disediakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. bentuk rumahkelas rumah dibedakan berdasarkan kelas tapak rumah yang berkaitan pada harga pembuatan rumah. kelas rumah sebagaimana dimaksud pada meliputi: rumah sederhana: rumah menengah, dan rumah mewah. bagian kedua perencanaan dan perancangan rumah perencanaan perumahan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana detail tata ruang rdr), dan zonasi. perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi: penetapan kebutuhan kekurangan rumah, penyiapan dan pengesahan rencana tapak (site plan rumah. cc. penetapan penyediaan jumlah, jenis dan bentuk perumahan dan kawasan permukiman, penetapan zonasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dan penetapan lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. penetapan kebutuhan kekurangan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perencanaan induk penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam kota. penetapan kebutuhan kekurangan rumah sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan atau rumah mewah termasuk segala aspek berkenaan dengan kediaman ekologis lingkungan tinggal. penyiapan dan pengesahan rencana tapak (site plan) rumah sebagaimana dimaksud pada huruf disiapkan oleh pelaku pembangunan dan disahkan oleh kepala dinas, pembangunan dapat dilaksanakan setelah izin membangun dikeluarkan. penetapan penyediaan jumlah, jenis dan bentuk perumahan dan kawasan permukimaserta berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan. penetapan zonasi dan lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kota. dalam hal rencana tata ruang wilayah kota belum mengatur mengenai penetapan zonasi dan lokasi, walikota dengan persetujuan dprd menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. dalam hal penetapan rencana tata ruang wilayah kota yang seharusnya berjalan saat ini terlambat maka berlaku ketentuan rencana tata ruang wilayah kota yang lalu sampai terbitnya penetapan definitifbagian ketiga penetapan lokasi lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memenuhi persyaratan:huruf terdiri dari syhuruf terhubung dengan sistem jaringan prasarana kotadan zonasi. sesuai dengan rencana pengembangan kota,dan drainasememliki sumber sendiri atau dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, bebas banjir, il. bebas dari ancaman bencana, tingkat kemiringan kelandaian lokasi tidak boleh melebihi derajat atau yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang, terkecuali mendapat izin khusus dari walikota, kesesuaian terhadap rencana peruntukan lahan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a.rencana peruntukan lahan yang berada pada perumahan atau pemukiman, rencana teknis peruntukan lahan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan koefisien dasar dan lantai bangunan setempat, dalam hal lokasi perumahan dan kawasan permukiman belum dapat dijangkau oleh pelayanan jaringan air bersih dan listrik, makabagian keempat pembangunan rumah dan perumahan paragraf kesatu umum khusus bagi rumah perumahan masyarakat yang berpenghasilan rendah( mbr yang mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, baik untuk pembangunan barumaupunbangunan lama termasuk perluasan rumah sampai dengan type m?(atau menurut ukuran batasan subsidi yang ditentukan pemerintah), baik yang dimohonkan perorangan maupun oleh badan hukum tidak dipungut retribusi imb. dinas mensosialisasikan dan menyusun rencana pelaksanaan pencapaian standar pelayanan minimal spm bidang perumahan dan kawasan permukiman. setiap orang wajib menyelenggarakannyelenggarakan lingkungan hunian atau kawasan siap bangun (kasih) yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kasih menjadi satuan lingkungan perumahan atau lingkungan siap bangun fisika)telah ditentukan peraturan perundang terkecuali dalam hal pembangunan perumahan untuk mbr dengan kavling tanah matang ukuran kecilorang perseorangan dilarang membangun fisika. paragraf kedua perumahan dengan hunian berimbang pelaku pembangunan yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbangperbandingannya meliputi satu rumah mewah, dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendbab iii persyaratan pembangunan bagian kesatu umum pelaku pembangunan wajib memenuhi persyaratan pembangunan yang meliputi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis. bagian kedua persyaratan administrasi pelaku pembangunanwajib membangun sesuai dengan rencana tapak site plan). khusus untuk pembangunan perumahan dengan kategori bangunan rendah (ketinggian bangunan sampai dengan meter) lokasi sesuai dengan fungsi jalan lokal lingkungan, pelaku pembangunan wajib menyediakan lahan pada lahan matang siap bangun perumahan peruntukan khusus paling sedikit (tiga puluh lima keseratus) dari luas lahan yang dikuasai sebagaimana tertera pada rencana tapak (site plan) dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya. alokasi sebagaimana dimaksud pada termasukdidalamnya terdapat diperuntukkan bagi rth publik,dan paling sedikit diantaranya berupa lahan psu diluar jalan umum) yang menyatu. pemenuhan kebutuhan lahan untuk keberadaan minimal psu dalam perumahan dan kawasan permukiman pada prinsipnya tetap berpedoman pada standar nasional indonesia. alokasi sebagaimana dimaksud pada dan dituangkan digambarkan pada rencana tapak (setelan). pada pembangunan perumahan dengan ketinggian tertentu dan berada fungsi jalan tertentu berlaku ketentuan kdb maksimum, klb maksimum, kdh minimum dan tata bangunan sebagaimana dalam lampiran peraturan ini. rencana tapak site plan) sebagaimana dimaksud pada sah kan oleh kepala dinas, perubahan rencana tapak (site plan) wajib mendapatkan pengesahan kembali dari kepala dinas, rencana tapak site plan sebagaimana dimaksud pada memuat informasi: peta lokasi, alamat perumahan, jenis fungsi jalan terdekat dari keberadaan lokasi perumahan arteri, kolektor, lokal lingkungan golongan tinggi bangunan perumahan tinggi, sedang,rendah), tingkat kepadatan lokasi bangunan tinggi, sedang,rendah), luas tanah sama dengan luas sertifikat luas masing masing kavling rumah, besaran gsb, besaran kdb maksimal dan kdb terpakai, besaran klb, j . luas jalan, luas rth, il. luas, keberadaan dan komposisi psu, rencana drainase, antisipasi banjir, kebakaran, longsor, bencana alam bukan alam lainnya, tps dan pengelolaan sampah (upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan ekologis) serta antisipasi terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan sosial, biologis dan ekologis sekitar perumahan. rencana tapak dari sisi atas, potongan rumah sisi depan dan samping bangunan penanggung jawab teknis dan administrasi, pemilik perumahan adalah pemilik sertifikat atau penguasa lahan atau kuasa persetujuan rancang dan bangun perumahan peruntukan lahan sesuai dengan skrk dan surat keterangan pemanfaatan ruang), informasi kelancaran akses lalu lintas (jika ditentukan dalam surat keterangan pemanfaatan ruang), informasi kewajiban lainnya yang diperlukan. rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada dibuat oleh perencana perumahan. perencana perumahan sebagaimana dimaksud pada adalah dan memiliki izin dari walikota. persyaratan pengesahan rencana tapak (site plan) sebagaimana dimaksud pada adalah dengan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada kepala dinas, dengan melampirkan foto copy: ktp pemohon, sertifikat tanah site plan asli persetujuan pemilik tanah, jika nama pemilik site plan berbeda dengan pemilik tanah bermaterai rp. , , surat keterangan rencana kota skrk) city advice planning. surat keterangan pemanfaatan ruang, jika luas area perumahan besarnya atau lebih, surat keterangan bebas banjir atau pil banjir (dari dinas pekerjaan umum surat keterangan pengelolaan sampah dari dinas kebersihanj . surat keterangan bebas ancaman bencana terutama longsor, kebakaran, banjir dari bpbd dan damkar), asli site plan yang akan sahkan, dan site plan lama jika permohonan revisi) il.kartu keanggotaan asosiasi pengembang perumahan kota jambi. dalam hal pelaku pembangunan berasal dari luar kota jambi, perlu mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pengembang perumahan kota jambi. rencana tapak site plan) disahkan oleh kepala dinasberdasarkan berita acara survey lokasi oleh petugas tim teknis. site plan yang disahkan disertai tapak rumah dan gambar potongan tiga sisi rumah (tampak atas,depan dan samping) untuk masing masing type rumah penampang dan drainase. sebelum melaksanakan pembangunan rumah perumahan, pelaku pembangunan wajib memiliki imb. pelaku pembangunan perumahan wajib mengurus imb keseluruhan unit rumah atas rencana tapak (site plan)yang telah disahkan secara bersamaan. pelaku pembangunan perumahan melaporkan imb yang belum dimanfaatkan setiap (lima) tahun kepada kepala dinas. apabila terjadi perubahan peraturan peruntukan tata ruang dan imb yang telah diterbitkan belum dilaksanakan pembangunannya maka imb yang terllingkup dalam kawasan perubahan dinyatakan batal demi hukum secara otomatis.pt diketahui oleh lurah dan camat dengan melampirkan foto copy: untuk imb rumah perumahan baru (belum ada bangunan diatas tanah yang dimohonkan imb)asli rekomendasi tim ahli bangunan tab (jika menurut volumenya dipersyaratkan) ktp pemohon, sertifikat lokasi imb, rencana tapak (site plan), yang telah disahkan, surat keterangan rencana kota skrk) atau city advice planning, surat keterangan pemanfaatan ruang untuk area lahan yang besarnya atau lebih, surat keterangan bebas banjir pil banjir|dari dinas pekerjaan umum, surat keterangan pengelolaan sampah, dari dinas kebersihan, dari badan lingkungan hidup,untuk imb perumahan yang sudah ada bangunan diatas tanahnyafoto copy ktp pemohon, foto copy sertifikat lokasi imb, foto copy rencana tapak (site plan) yang telah disyahkan. foto bangunan rumah yang akan diberikan izin untuk balik nama imb dan atau imb perluasan bangunankwitansi bukti pelunasan bea balik nama. foto copy ktp pemohon, foto copy sertifikat lokasi imb, asli imb lama, foto bangunan rumah yang akan diberikan izin imb untuk perumahan yang ditelantarkan, foto copy ktp pemohon, foto copy sertifikat lokasi imb,mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan. imb dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan berita acara hasil surveylapangan dan kajian teknis oleh petugas tim teknis, kecuali telah melalui filter tabwalikota. bagian ketiga persyaratan tekniskesatu kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dapat melayani penghuninya. paragraf kedua struktur, komponen dan bahan bangunanbagian keempat persyaratan ekologis pembangunan sistem pengelolaan air limbah wajib dibuat menurut standar nasional indonesia sni), atau dalam bentuk sistem terpusat (komunal) dengan jaringan perpipaan.mdal atau ukl upl atau spl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab waktu pelayanan perizinan waktu penyelesaian permohonan pengesahan rencana tapak site plan), imb perumahan dan kawasan permukiman, izin rencana fungsi dan pemanfaatan, imb rumah susundiberikan dalam jangka waktu paling lama masing masing (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan disampaikan dengan persyaratan lengkap. bab peningkatan kualitas bagian kesatu pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang. perbaikan rumah dapat dilakukan oleh setiap orangrintah daerah dapat mendata prasarana, sarana, dan utilitas umum dan melakukan fasilitasi guna mendapatkan bantuan pemerintah pusat dan provinskota lembaran daerah kota jambi tahun nomor peraturan daerah nomor tahun tentang bangunan lembaran daerah kota jambi tahumerintah kota menetapkan lokasi,kumuh dan permukiman kumuh. penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuhanganan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan pola pola penanganan: pemugaran, peremajaan,an26hurufpada sesuai kewenangannya dilakukan oleh walikota. lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh walikota dengan melibatkan peran masyarakat. bagian keduaparagraf kesatu umumberlaku khusus untuk seluruh kegiatan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd kota jambi. bantuan kegiatan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni dapat diberikan kepada rumah permukiman yang tidak layak huni dengan kriteria penerima bukan pemilik rumah atau sewa, apabila apbd sudah memungkinkan. paragraf kedua kriteria penerima kriteria penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni: warga negara indonesia wni) yang bertempat tinggal kota jambi. mbr memiliki atau menguasai tanah tempat tinggal berdasarkan surat yang sah sesuai aturan yang berlaku. hanya memiliki dan atau menghuni satu rumah dan tidak layak huni. belum pernah mendapat bantuan perbaikan rumah serupa baik dari pemerintah kota jambi, propinsi maupun program pemerintah. kriteria rumah yang menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni: standar prioritas: penentuan objek penerima didahulukan rumah yang tingkat kerusakannya paling tinggi standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kwalitas dan kesehatan standar keluasan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu meter persegi seorang. standar kualitas rusak berat, rusak sedang atau rusak ringan. bahan pembuat lantai, dinding atau atap tidak memenuhi standar layak huni. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan pembangunannya oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah. standar kesehatan tidak mempunyai kamar tidur, kamar mandi, cuci dan kakus mck) atau memiliki mck dengan kondisi tidak memenuhi standar. paragraf ketiga persyaratan mendapatkan bantuan persyaratan mendapatkan bantuan: surat penunjukan dari lurah yang disetujui camat. surat keterangan tidak mampu dari lurah dan diketahui camat. fotokopi sertifikat hak atas tanah atau fotokopi surat bukti menguasai memiliki tanah, atau surat keterangan menguasai memiliki tanah dari lurah. fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah serupa. rumah dan tanah yang dihuni bukan merupakan warisan yang belum dibagi dan tidak bersengketa. akan tetap menghuni rumah yang mendapat bantuan dan tidak mengalihkan kepada pihak lain minimal selama tahun. dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan administrasi maka lurah dan camat dapat membantu calon penerima bantuan untuk memperlancar persyaratan tata cara memperoleh bantuan. paragraf keempat prosedur penetapan calon penerima bantuan prosedur penetapan calon penerima bantuan dilakukan dengan cara sebagai berikut: dinas membentuk tim verifikasi tim perencana yang bertugas membuat perencanaan, mendapatkan dan memverifikasi data rinci penerima bantuan, beserta jadwal kerja tim. sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dilakukan penerimaan data calon penerima bantuan. lurah dan camat melakukan pendataan, meneliti dan menyeleksi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan, serta menyampaikan hasilnya kepada walikota melalui dinas. berdasarkan data yang diterima, tim verifikasi melakukan survey lokasi rumah calon penerima bantuan. dalam hal lapangan tim verifikasi menemukan data lain data tambahan calon penerima bantuan yang dinilai lebih layak maka data dimaksud dapat konfrontir dengan data lurah dan camat untuk kemudian dapat disepakati bersama prioritas penerimaannya. tim verifikasi dapat melakukan verifikasi seluruh data lintas kecamatan bersama camat yang dituangkan dalam bentuk berita acara. hasil verifikasi bersama camat ditetapkan sebagai daftar jumlah dan calon penerima bantuan melalui keputusan walikota. apabila telah terbentuk database rumah tidak layak huni per kecamatan, maka tim verifikasi dapat langsung menentukan prioritas calon penerima manfaat bantuan bersama camat. selanjutnya terhadap rumah calon penerima bantuan yang sudah ditetapkan, tim verifikasi membuat rab peningkatan kualitas rumah yang layak huni, serta kelengkapan administrasi lainnya. paragraf kelima pelaksanaan bantuan perbaikan perbaikan rumah tidak layak huni bantuan perbaikan rumah masyarakat yang tidak layak huni dapat dilakukan dengan: pola pemberian langsung berupa bahan kerja material kebutuhan perbaikan rumah, dalam hal pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni berskala kecil, sederhana dan dilihat dari segi besaran dana, sifat, lokasi dan pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang serta pekerjaan dimaksud kegiatannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara swakelola oleh dinas. pola pemberian uang kepada penerimamanfaat. dalam hal bantuan dilakukan dengan cara pemberian langsung maka: dinas menyediakan barang atau jasa sesuai dengan rab. pelaksanaan pekerjaan perbaikan dilakukan secara swadaya oleh pemilik rumah dan masyarakat sesuai dengan rab. dinas melakukan monitoring penyelesaian pekerjaan. dalam hal pekerjaan dilakukan dengan swakelola oleh dinas maka pekerjaan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh dinas.. dalam hal kebutuhan tenaga kerja langsung seperti kernet tukang, kepala tukang dan mandor tidak tersedia mencukupi maka dinas dapat dibantu oleh masyarakat. dalam hal tenaga kerja dibantu oleh masyarakat maka personilnya dibuat surat tugas dan absen kerja. dalam hal, tim perencanaan membantu mensosialisasikan rab kegiatan yang akan dikerjakan kepada calon penerima bantuan,, pelaksanaan kegiatan oleh badan lembaga koperasi perusahaan yang ditentukan berpedoman pada rekomendasi tim perencana. dalam hal pola pengerjaan dilaksanakan dengan pola pemberian uang kepada penerima manfaatsebagaimana dimaksud pada huruf memproses administrasi guna kelancaran kegiatlaksanaan perbaikan rumah dengan pola pemberian uang sepenuhnya kepada penerima manfaat. jumlah dana yang akan diserahkan kepada penerima manfaat dapat dialokasikan pada bendahara umum daerah atau dinas. pelaksanaan kegiatan berpedoman pada rekomendasi tim perencana. dinas mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat atau penerima manfaat, untuk ketertiban dan kelancaran kerja maka personiltenaga kerja kernet tukang, kepala tukang dan mandor) dapat dibuat surat tugas dan absen kerja. bab petugas teknis petugas teknis ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota terdiri dari petugas teknis pembuat rekomendasi teknis, tim ahli bangunan tab dan tim sertifikasi laik fungsi. petugas teknis pembuat rekomendasi teknis ditentukan sebagai berikut petugas teknis ditunjuk dari aparat dinas yang memiliki tingkat kesarjanaan teknis sesuai kebutuhan, petugas teknis wajib memiliki kemampuan teknis. petugas teknis bertugas meneliti, menghitung dan menganalisa serta memberikan rekomendasi kelayakan teknis berdasarkan aturan dan data lapangan. analisa sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain peruntukan tata ruang wilayah bangunan, koefisien dasar bangunan, garis sempadan bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, kepadatan dan tata letak bangunan, struktur, konstruksi, design arsitektur, komponen dan bahan bangunan, kontur, struktur, jenis dan tingkat kemiringan lokasi perumahan dan, prasarana, sarana dan utilitas yang harus ada lokasi perumahan, sinkronisasi teknis dengan sistem ekologis lingkungan lokasi perumahan. petugas teknis mempunyai hak dan tanggung jawab penuh untuk menentukan kelayakan teknis yang diberikan pada rencana tapak (site plan), analisa teknis dan rekomendasi teknis untuk keperluan perizinan lainnya yang akan disahkan ditetapkan. petugas teknis menghitung besaran retribusi yang dibebankan kepada pemohon. petugas teknis wajib menyelesaikan dan melaporkan kepada atasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. apabila tidak kurang tersedia aparat sebagaimana dimaksud pada huruf maka dapat ditunjuk dari petugas yang terlatih. dalam pelaksanaan tugas, petugas teknis dapat didampingi oleh petugas non teknis dari dinas. petugas non teknis sebagaimana dimaksud pada huruf ditunjuk dan ditetapkan oleh walikota. petugas non teknis sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari petugas pembantu kelancaran administrasi dan petugas dari pejabat struktural sebagai pembina kerja. il. petugas teknis dan pendamping dalam melaksanakan tugas diberikan insentif tunjangan beban kerja setara. tim ahli bangunan gedung utamanya diperlukan terkait filter, keandalan dan daya saing arsitektur, struktur dan instalasinya guna menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan dan keindahan bangunan gedung. tim sertifikasi laik fungsi utamanya diperlukan terkait kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tim ahli bangunan gedung dan tim sertifikasi laik fungsi diatur dengan keputusan walikota. bab dinas tata ruang dan permukiman. bab viii penyelenggaraan pembangunan rumah susun bagian kesatu jenis rumah susun jenis rumah susun terdiri: rumah susun umum, rumah susun khusus: cc. rumah susun negara, dan rumah susun komersial. bagian kedua pembangunan rumah susun penyelenggaraan rumah susun umum dan rumah susun khusus merupakan tanggung jawab pemerintah kotailakukan oleh setiap orang47pelaku pembangunan rumah susuenuhi persyaratan:hak pengelolaan, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atas hak pengelolaan. penyelesaian status hak guna bangunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebelum satupun dijual. pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam untuk rumah susun umum dan atau rumah susun khusus dapat dibangun atas tanahsedayagunaan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalammanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam wajibd.tanah dilakukan oleh pemerintah kota kota jambi. bagian ketiga penetapan lokasi lokasi pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan:kesesuaian terhadap rencana peruntukan lahan rumah susun sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: a.rencana peruntukan lahan untuk jenis rumah susun hunian berada pada perumahan atau pemukiman, rencana peruntukan lahan untuk jenis rumah susun non hunian dan campuran berada pada kawasan perdagangan atau jasaundangan. bagian keempat persyaratan administrasi paragraf kesatu izin rencana fungsi dan pemanfaatdihindari walikota. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pelaku pembangunan kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu bpm ppt), dengan melampirkan foto copy surat keterangan rencana kota city advice planning, ktp pemohon, sertifikat hak atas tanah:walikota jambi memutuskan menetapkan peraturan walikota jambi tentang penyelenggaraan perumahandan kawasadalah walikota jambi. pemerintah kota adalah pemerintah kota jambi,nas adalah dinas tata ruang dan perumahan kota jambdinas tentang rencana tapak (site plan) danrubahan sebagaimana dimaksud pada dikenai retribusi. setiap perubahan rencana peruntukan dan pemanfaatan rumahpembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan penghitungberdasarkan pada rencana tata ruang wilayah kota. dalam hal rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada belum mengatur mengenai koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan, walikota dapat memberikan insentif dengan pemberian izin koefisien lantai bangunan sampai dengan (enam koma nol)an peraturan daerah yang berlaku. paragraf kedua imb rumah susun sebelum melaksanakan pembangunan pelaku pembangunan rumah susun wajib memiliki imb,m ppt), diketahui oleh lurah dan camat dengan melampirkan foto copy: surat keterangan rencana kota skrk) atau city advice planning, izin rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun. asli rekomendasi teknis dari tim ahli bangunan tab), (jika menurut volumenya dipersyaratkan). surat keterangan pemanfaatan ruang. ktp pemohon, sertifikat lokasi imb,perbedaan yang telah disahkan. site plan yang telah disahkan, gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya. surat keterangan bebas banjir pil banjir,dari dinas pekerjaan umum, surat keterangan pengelolaan sampah, dari dinas kebersihan, oo.(dari dam,surat pelepasan hak atas tanah prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pelaku pembangunan kepada badan pertanahan nasional kota jambi menjadi atas nama pemerintah kota cap dan tandatangan basah) beserta asli bukti pelunasan bea balik nama. imb dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan berita acara hasil survey lapangan dan kajian teknis oleh petugas tim teknis,kecuali telah melalui filter tab. pemberian imb untuk bangunan rumah susun milik pemerintah atau pemerintah kota tidak dikenakan retribusi. paragraf ketigsertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh dinas tata ruang dan perumahan. serah terima kunci dapat dilakukan setelah terbitnya sertifikat laik fungsi. pengaturan lebih lanjut mengenai sertifikat laik fungsi diatur oleh keputusan walikota. bagian kelima persyaratan teknis paragraf bersamastruktur, komponen dan bahan bangunan pembangunan rumah susun dilaksanakan dengan struktur, komponen dan penggunaan bahan bangunan denganmemperhatikan prinsip prinsip koordinasi modular. struktur rumah sususontal tearagraf prasarana rumah susun harus dilengkapi prasarana yang berfungsi sebagai penghubung kegiatan sehari hari bagi penghuni meliputi penyediaan jalan setapak, jalan kendaraan dan atau tempat parkir. prasarana sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: kemudahan dan keserasian dalam kegiatan sehari hari, keamanan bila terjadi hal hal yang membahayakan penghuni, struktur, ukuran dan kekuatan yang cukup sesuai dengan fungsi penggunaan jalan. rumah susun harus dilengkapi dengan prasarana dan utilitas umum yang sifatnya menunjang berfungsinya rumah susun yang meliputi: jaringan distribusi air bersih serta kelengkapannya yang mencakup tangki air, pengatur tekanan air, dan pompa air, jaringan gas serta kelengkapannya yang mencakup tangki gas dan pengatur tekanan gas, cc. jaringan listrik serta kelengkapannya yang mencakup meteran listrik, pembatas arus dan gardu listrik, saluran pembuangan air hujan yang menghubungkdari rumah susun sistem jaringan air limbah kota atau tangki septik, tempat pembuangan sampah yang berfungsi sebagai tempat pengumpul sampah dari rumah susun untuk selanjutnya dibuang ketempat pembuangan sampah kota dengan memperhatikan faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihanrumah susumemperhitungkan kebutuhan penghuni dalam melaksanakan kegiatan kegiatannya, jaringan telepon dan alat komunikasi yang sesuai dengan tingkat keperluannya, dan penyediaan lift bagi rumah susun yang lebih dari (lima) lantai. paragraf sarana rumah susun harus tersediaparagraf bagian bersama dan benda bersama pembangunan rumah susun untuksesuai standar yang berlaku. bagian bersama sebagaimana dimaksud padabagian keenamnalisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab atau an rumah susunota jambibangunan gedung, dan hak asasi manusia. bagian ketiga pemanfaatan rumah susun paragraf umum pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi: hunian, campuran kantor, gudang dan fungsi lainnya) kota. perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah kotaaragraflembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada huruf menjamin kepastian terbangunnya rumah susun pasca transaksi pembayaran oleh calon pemilik rumah susun. ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penjamin diatur dengan keputusan walikotempat pemanfaatan satupun setiap orang dapat menyewa satupunketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan besaran tarif sewa diatur dengan keputusan walikotsesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai tata cara pemberian kemudahan kepemilikan satupun umum sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan walikota. setiap penghuni rumah susun sewa mempunyai hak: menempati (satu) unit hunian untuk tempat tinggal, menggunakan atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum, mendapat layanan keamanan dan kenyamanan, menyampaikan keberatan laporan atas layanan kondisi, tempat dan lingkungan yang kurang baik, mendapat air bersih, penerangan, gas apabila ada jaringan gas dan jasa kebersihan,fungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai (satu) atau dua)berupa kawasan perkotaan mendapat layanan perbaikan atas kerusakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak disebabkan oleh penghuni, mendapat) yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi sosialisasi tentang kepentingan bersama. setiap penghuni rumah susun sewa wajib:mbuang sampah tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur, mej . melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada pengelola dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan pengelola secara berkala: mengatur parkir bagi penghuni tamu yang meletakkan kendaraannya area rumah susun sewa yang telah ditetapkan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. penghuni rumah susun sewa harus mengikuti tata tertib sebagai berikut: melaporkan perubahan anggota penghuni lahir, mati, pindah, datang atau keluar masuk) dalam waktu maksimum 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), menciptakan keamanan, kenyamanan dan estetika kebersihan dan kerapian tempat lingkungan hunian masing masing,abagi pemakai, pengedar bandar obat obat terlarangpenghuni rumah susun sewacc. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha gudangj .oo. menempatkan barang tepi bangunan yangsepertib perencanaan, pembangunan dan jenis jenis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman bagian kesatu perencanaan prasarana, sarana, dan utilitassebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan minimal standar nasional indonesia sni) dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dankotabagian kedua pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan prasarana, sarana, dan utilitasan lingkungan hunian, dan ketentuan teknis sni pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi standar pelayanan minimalota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga jenis jenis prasarana, sarana, dan utilitas setiap pembangunan perumahan dan permukiman wajib90pengelolaan sampah. sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 90antara lain: sarana pemerintahan dan pelayanan umumtranportasi, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jalan umum pju). bab penyediaan dan penyerahan psu perumahan,permukiman dirumah susun bagian kesatu kewajiban menyediakan lahan psu untuk pembangunan perumahan horizontal diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam dan dengan gsb yang ditetapkan, sedangkan luasan kdb diatur sebagaimana dalam lampiran peraturan ini. untuk pembangunan perumahan vertikal bangunan tinggi dan sedang (rumah susun apartemen kondominium dan bangunan sejenisgsb yang ditetapkan, sedangkan luasan kdb maksimum dan klb maksimum serta kdh minimum diatur sebagaimana dalam lampiran peraturan ini. untuk pembangunan ruko bukan kiosdalam kawasan lingkungan perumahan diwajibkan menyediakan lahan parkir, utilitas umum, dengan gsb yang ditetapkan, sedangkan luasan kdb maksimal jpo), lahan parkir, taman, rth, pju, dan utilitas umum dengangsb yang ditetapkan, sedangkbatasan ketetapan garis sempadan bangunan gsb perumahan, pemukiman, rumah toko ruko rumah kantor bukan dan kios yang berada dalam kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam dan adalah sebagai berikut gsb jalan khusus untuk jalan yang dibangun oleh pelaku pembangunan berlaku: lebar jalan atau jalan masuk utama perumahan jalan utama): untuk luas area perumahan yang kurang dari (limauntuk luas area perumahan yang sama atau lebih luas dari (lima)lebar jalan non atau jalan lingkungan dalam perumahan( cabang dari jalan utama maka lebar minimal jalan lingkungan sebesar meter sudah termasuk hitungan parit saluran air kedua sisi jalan. jalan non wajib bercabang setiap ukuran kavling tanah rumah terkecuali pada sisi pasokan (rumah dibuat blok jalan maksimal rumah per blok), atau jika satu blok berisi lebih dari rumah maka lebar jalan non minimal adalah meter. gsb khusus untuk bangunan rumah yang dibangun oleh pelaku pembangunan yang berada dalam kawasan perumahan berlaku ketentuan: batas terluar sekeliling rumah deret, rumah susun dihitung sebagai satu unit bangunan. gsb pada prinsipnya ditentukan berdasarkan fungsi jalan, ruang milik jalan, lebar sungai, tepi danau dan peruntukan kavling kawasan. gsb depan unit bangunan rumah dari batas tanah terdepan yang bersentuhan dengan jalan parit dinding terluar bangunan rumah adalah minimal (empat meter. gsb samping dan belakang unit bangunan rumah untuk bangunan rumah yang berbatasan dengan jalan as utama maka besarnya adalah minimal satu) meter. untuk bangunan rumah yang berbatasan dengan jalan non maka besarnya adalah jarak dari batas tanah samping yang bersentuhan dengan jalan parit dinding terluar samping bangunan rumah adalah minimal (satu meter. untuk bangunan rumah yang berbatasan dengan batas kavling tanah rumah bersebelahan maka besaran standar minimnya adalah (satu) meter untuk masing masing batas kavling dan dapat dijadikan nol meter jika ada persetujuan bersama pemilik kavling rumah bersebelahan, atau dibenarkan oleh ketentuan tertulis pengembang. untuk bangunan rumah yang berbatasan dengan batas alam lainnya (sungai, danau dan sejenis) maka besaran minimnya adalah meter atau menyesuaikan dengan ketahanan struktur tanah,kontur tanah dan beban bangunan teraman berdasarkan peraturan perundang undangan. cc. gsb untuk pagar klaster pagar penutup kawasan atau dinding terluar bangunan rumah non klaster, ruko, bukan, dan kios yang bersentuhan dengan jalan diluar area perumahan kawasan permukiman (berbatasan langsung dengan jalan arteri, kolektor dan lokal lingkungan), besaran gsb minimnya adalah separuh dari lebar ruang milik jalan remaja ditambah satu meter. gsb untuk pagar rumah pada perumahan dan kawasan permukiman adalah: untuk bagian depan, sebesar minimal (satu) meter dari batas terluar tanah yang dikuasai. untuk pagar samping dan belakang berhimpitan batas pagar rumah bersebelahan. untuk pagar samping dan belakang disulut persimpangan jalan mengikuti serangan lekukan atas dasar fungsi dan peranan jalan yang berhimpitan dengan batas terluar dama. tinggi pagar maksimal meter dari permukaan tanah dengan bentuk transparan atau tembus pandang. untuk ruko bukan kios dilarang dipugar. gsb sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf dapat disesuaikan apabila kawasan tersebut sudah lama berkembang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti ketentuan sempadan rencana tata ruang kota. setiap orang badan penghuni wajib mentaati batasan gsb dan dilarang membangun dengan merubah melanggar batas gsb. apabila akan merubah rencana tapak yang telah disahkan oleh walikota yang akan merubah posisi letak, menyediakan lahan tpu pada lahan siap bangun dengan ketentu2y6 dari lahan yang dibangun rumah susun atau (sepuluh meter persegi) untuk tiap (satu) unit gedung, lokasi lahan tpu ditentukan sesuai peruntukan yang tercantum dalam rencana umum tata ruang kota. dengan tetap memperhatikan harga pasaran transaksi yang berlaku. pengaturan lebih lanjut tentang formulasi teknis perhitungan nilai konversi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan keputusan walikota. lahan yang diperuntukan untuk tpu sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak mengurangi kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau perumahan. bagian kedua kewajiban menyerahkan psu pelaku pembangunan92dan kepada walikota. dikecualikan dari ketentudan hurufpenyerahan sertifikat lahan prasarana, sarana, dan utilitaskepada pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada waktu mengajukan imb rumah. penyerahan psu harus sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah disetujui oleh pemerintah kota,penyerahan prasarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan diatasnya. penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusunhuruf dan huruf berada satu lokasi dan luar tanah bersama hak milik atas satuan rumah susun. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disertai sertifikat atas nama pemerintah kota.segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan. penyerahan psu dapat dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap. penyerahan dilakukan secara sekaligus apabila sudah tidak ada lagi aktifitas pembangunan didalam kawasan lingkungan perumahan dan seluruh kavling efektif telah terjual. dalam hal penyerahan dilakukan secara bertahap, maka dikecualikan penyerahannya jaringan pju danlaku pembangunan maka pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. bagian ketiga persyaratan penyerahan psu pemerintah daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, utilitas psu) perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan: umum, teknis, administrasi. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pemerintah kota menerima psu dari pelaku pembangunan dalam keadaan baik. lokasi sarana, prasarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak (site plan) yang telah sahkan oleh kepala dinasasli sertifikat hak pakai ataufoto copy dokumen awal pembangunan perumahan rencana tapak (site plan) yang telah disyahkan, imb bagi seluruh bangunan rumah, sertifikat induk perumahan, sertifikat tanah yang sudah pecah, surat keterangan rencana kota city advice planning, surat keterangan pemanfaatan ruang atau rekomendasi keruangan sesuai kondisi luas area perumahan, dokumen amdal atau ukl upl atau, ppl, rekomendasi pil banjir, bukti lunas pbb tahun terakhir, data detail seluruh psu yang akan diserahkan beserta taksiran nominalharga berlaku. bagian keempat tata cara penyerahan psu tata cara penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman psu dilakukan melalui proses tahapan: persiapan, pelaksanaan penyerahan, pasca penyerahan. tahaplaku pembangunan, dilampirkan dengan persyaratan lengkap, walikota membentuk dan menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan psu, tim verifikasi mengundang pelaku pembangunan untuk melakukan pemaparan detail item per item psu yang akan diserahkan, beserta perkiraan harga berlaku, tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap yang akan diserahkan meliputi rencana tapak yang sah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran psu: tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian. tahapdan penilasu: tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik dari psu, serta merumuskan psu yang layak atau tidak layak diterima, walikota memberitahukan hasil penilaian kepada pelaku pembangunan, untuk yang belum layak diterima, diberikan kesempatan kepada pelaku pembangunanpelaku pembangunan memberitahukan kepada tim verifikasi telah menyelesaikan perbaikan yang diwajibkan tim verifikasi melakukan pemeriksaan dan penilaian kembali. psu yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, disampaikan kepada walikota untuk ditetapkan, penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh pelaku pembangunan dan walikota dengan melampirkan daftar beserta perkiraan harga berlaku, dokumen teknis dan administrasi, walikota menetapkan penerimaan psu tahap pasca penyerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: walikota menyerahkan kepada skpd yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat (tiga) bulan terhitung sejak berita acara serah terima ditandatangani, skpd pengelola barang melakukan pencatatan aset uke dalam daftar barang milik daerah, skpd yang menerima aset melakukan pencatatan dalam daftar barang milik pengguna, skpd yang menerima aset wajib menginformasikannya kepada masyarakat. pelaku pembangunandilarang menelantarkan psu. pelaku pembangunan yang menelantarkan psu wajib dikenakan sanksi, dalam hal psu ditelantarkandan belum diserahkan, walikota membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukimandan satuan rumah susunberupa kelompok bangunan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai (satu) atau duwalikota membuat pernyataan aset atas tanahjambi, walikota membuat permohonan pendaftaran hak atas tanah atas nama pemerintah kota jambi, walikota menerima penyerahan dan penerbitan sertifikat dari kantor pertanahan kota jambi, walikotakota jambi menerbitkan hak atas tanah, skpd pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset uke dalam daftar barang milik daerah dbid), skpd yang menerima aset melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah dbid), skpd pengguna aset melakukan pencatatan dalam daftar barang milik pengguna dump). kriteria ditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam antara lain:lima )provinsi jambbab xii verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan penyerahan uharusmelalui proses verifikasi. pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim verifikasi.terdiri dari unsur: sekretaris daerah: badan perencanaan pembangunan daerah, kantor badan pertanahan nasional, satuan kerja perangkat daerah skpd) terkait, camat terkait, dan lurah terkait. tim verifikasi diketuai oleh sekretaris daerah. tim verifikasi mempunyai tugas: menginventarisasi, meneliti dan menilai kelayakan dan mengevaluasi yang akan diserahkan berdasarkan tatacara, kriteria, standar dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah kota. menilai keabsahan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan lapangan, memeriksa dan menentukan psu yang akan diserahkan dalam keadaan baik. menyusun jadwal serah terima psu. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada walikota. tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh sekretariat tim yang berada pada dinas. bab xiii jangka waktupenyerahan prasarana, sarana, dan utilitas apabila penyerahan tanah sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam belum disertai sertifikat maka paling lambat (enam) bulan setelah proses tahapan penyerahan psu dilaksanakan, sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diserahkan oleh pelaku pembangunan. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada belum selesai, pelaku pembangunan wajib menyelesaikan kepengurusannya. bab xiv hak, kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan psu yang telah diserahksepenuhnya menjadi tanggung jawab walikota. walikota dapat bekerja sama dengan pelaku pembangunan, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.dalam hal pemerintah kota melakukan kerja sama pengelolaan psu dengan pelaku pembangunan, badan usaha swasta, dan masyarakat, maka pemeliharaan fisik dan pendanaan menjadi tanggung jawab pengelola. pengelola psu sebagaimana dimaksud pada tidak boleh mengubah peruntukan psu. bab pelaporan walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman serta laporan rencana dan pencapaian spm bidang perumahan rakyatkepada gubernur secara berkala setiap (satu) tahun sekali. bab xvi pembinaan dan pengawasan walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaran rumah susun, danpenyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, utilitas dan rth perumahan dan permukiman. bab xvii pembiayaan psu pembiayaan pemeliharaan untuk perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang dan atau seluruh penghuni. pembiayaan pemeliharaan untuk perumahan dan permukiman setelah penyerahanmenjadi tanggung jawab walikota. pembiayaan pemeliharaan untuk perumahan dan permukiman yang ber klaster berpagar kelilingmenjadi tanggung jawab seluruh penghuni. pembiayaan pemeliharaan psu untuk perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam dapat menjadi tanggungjawab walikota apabila dilakukan serah terima psu dan pagar klaster dihilangkan atau dibuka untuk umums), dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan huruf huruf huruf huruf angka huruf dan huruf dan huruf h,uasaan sementara oleh pemerintah (disegel) perintah pembongkaran bangunan rumah rumah susun pengenaan denda administratif, dan atau pembatasan kegiatan pembangunan dan atau kegiatan usaha dan rumah susunil. pencabutan shm satupun atau sbg satupun, pembekuan surat bukti kepemilikan rumah, pencabutan surat bukti kepemilikan rumah, oo. pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan izinutupan lokasi. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud angkncabutan izin atau pelaksanaan sanksi lainnydinas,terhadap bangunan rumah yang telah berdiri sebelum ada imb akan tetapi posisinya tidak melanggar aturan teknis, ekologis dan administrasi, diwajibkan membayar denda sebesar rp. (dua juta lima ratus ribu rupiah) per rumah. terhadap bangunan rumah yang telah berdiri sebelum ada imb dan posisinya tidak melanggar aturan teknis, ekologis dan administrasi, akan tetapi merupakan bagian perluasan penambahan dari bangunan rumah induk diwajibkan membayar denda sebesar dari jumlah retribusi bangunan tambahan yang harus dibayar. terhadap bangunan rumah yang telah berdiri sebelum ada imb akan tetapi posisinya melanggar aturan peruntukan tata ruang dan atau teknis, ekologis dan administrasi, kenakan sanksi pembongkaran bangunan rumah dirobohkan. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud angka dilaksanakan dengan cara: pemanggilan, guna pemberitahuan kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas dan tindakan pembongkaran sendiri yang harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan, pemberian teguran tertulis pertama, disertai dengan perintah untuk pembongkaran sendiri, jika tidak dilaksanakan, cc. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan dan perintah untuk pembongkaran sendiri, jika tidak dilaksanakan, pemberian teguran tertulis ketiga disertai dengan perintah untuk pembongkaran sendiri, jika tidak dilaksanakan, penindakan atau pelaksanaan pembongkaran oleh pemerintah kota. masing masing tahapan pada sanksi teguran tertulis, ditentukan dalam jangka waktu (satu) bulan. setiap pelaku pembangunanperiode kerja berikutnya dan pemilik direktur perusahaan tidak diberikan izinkembali melakukan aktifitas pembangunan perumahan kota jambi dan direkomendasikan pemerintah dan pemerintah propinsi untuk dimasukkan dalam daftar hitam di black list. setiap pelaku pembangunlaksanaan sanksi lainnya. besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ditentukan paling besar sebesar rp. (lima juta rupiah) denda administratif sebagaimana dimaksud pada dan dibayarkan langsung rekening kas pemerintah daerah kotabab xix ketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka seluruh aktifitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimaperumahan dan kawasan permukiman yang akan datang dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan walikota ini:lembaran daerah kota jambi bagian bersama, benda bersama, tanah bersama beserta nilai perbandingan proporsional npp)amadan bentuk bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik. kawasan perumahan adalah kawasan tempat.gatingkat lantai atau lebih yang meliputi rumah susun, apartemen, kondominium, rumah tinggal, dan sebutan lain untukmasyarakat adalah rukun tetangga rtgaris sempadan bangunan yang selanjutnyadisingkat dengan gsb adalah garis khayal yang ditarik dari pondasi bangunan terluar sejajar dengan garis jalan, tepi sungai danau dan merupakan batas antara bagian kopling yang boleh dan yang tidak boleh dibangun. rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi syarat standar sebagai suatu bagunan rumah. rumah rusak ringan adalah rumah yang kondisi salah satu diantara tiga komponen rumah yaitu lantai struktur bawah dinding (struktur tengah dan atapnya struktur atas) rusak atau tidak layak. rumah rusak sedang adalah rumah yang kondisi dua diantara tiga komponen rumah yaitu lantai struktur bawah dinding struktur tengah), dan atapnya struktur atas rusak atau tidak layak. rumah rusak berat adalah rumah yang kondisi ketiga komponen rumah yaitu lantai struktur bawah dinding (struktur tengah dan atapnya struktur atas rusak atau tidak layak. peningkatan kualitas rumah adalah kegiatan memperbaiki mengganti komponen rumah dan atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan atau memenuhi syarat standar rumah layak huni. rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat rab adalah rincian biaya yang akan digunakan untuk mendanai komponen rumah tim kegiatan perbaikan rumah. data rinci penerima bantuan (by name address) adalah data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan perbaikan rumah. bab penyelenggaraan perumahan bagian kesatu jenis, bentuk dan kelas rumah jenis rumahnggunaan dana desa tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ciamis, menimbang bahwa sebagai pelaksanamberikan petunjuk teknisnya,teknis kegiatan yang dibiayai rinsip prinsip. prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip kemanusiaan, yaitu pengutamaan hak hak dasar, harkat dan martabat manusia, keadilan,,, yaitu, yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kewenangan desa. bab prioritas penggunaan dana desa desaguna tercapainyasustainable development goals gs) desa sebagai berikut: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan: desa desa tanpa kemiskinan, dan desa desa tanpa kelaparan. desa ekonomi tumbuh merata: desa pendidikan desa berkualitas. desa ramah perempuan: desa keterlibatan perempuan desa. desa berjejaring: desa kemitraan untuk pembangunan desa. desa tanggap budaya: desa desa damai berkeadilan: dan desa kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. sasaran desa dapat diuraikan sebagai berikut: sasaran desa desa tanpa kemiskinan: tingkat kemiskinan desa mencapai (nol persen), persentase warga desa peserta ssn bidang kesehatan dan ketenagakerjaan mencapai (seratus persen), keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai (seratus persen), keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai (seratus persen): dan keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai sasaran desa desa tanpa kelaparan: prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi (nol persen), prevalensi bayi mendapat asi eksklusif mencapai (seratus persen), dan ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. sasaran desa desa sehat dan sejahtera: bpjs kesehatan mencapai (seratus persen) penduduk, meet need pelayanan kesehatan mencapai (nol persen): persentase persalinan fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai (seratus persen), angka kematian ibu per ribu kelahiran hidup mencapai (nol persen), angka kematian bayi per kelahiran hidup mencapai (nol persen), imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai (seratus persen), prevalensi hiv, tbc, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0y6 (nol persen), jumlah yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100y6 (seratus persen) persentase perokok tahun mencapai (nol persen), posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada (seratus persen) rt, korban penyalahgunaan napa (narkoba) (seratus persen) ditangani panti rehabilitasi sosial, korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai (nol persen), il. prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia tahun) mencapai (seratus persen): angka kelahiran pada remaja usia tahun (age specific fertility rate asf) mencapai (nol persen), dan total fertility rate tfr) bawah sasaran desa pendidikan desa berkualitas: akses anak sd mi, smp m ts, sma ma berakreditasi minimal mencapai (seratus persen) akses anak pesantren mencapai (seratus persen): apk paud tk, sd mi, smp m ts, sma ma mencapai (seratus persen), apm paud tk, sd mi, smp m ts, sma ma laki laki dan perempuan mencapai (seratus persen), angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia atas tahun mencapai (seratus persen), rata rata lama sekolah penduduk tahun mencapai tahun, dan tersedia taman bacaan masyarakat atau perpustakaan. sasaran desa keterlibatan perempuan desa: pemdes kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal yo(tiga puluh persen), terdapat pemdes kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai (nol persen), kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai (seratus persen), median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) atas tahun, angka kelahiran pada remaja usia tahun (age specific fertility rate asf) mencapai (nol persen), apk sma smk ma sederajat mencapai (seratus persen), persentase jumlah perempuan badan permusyawaratan desa bpd) dan perangkat desa minimal (tiga puluh persen), persentase jumlah perempuan yang menghadiri muses dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal (tiga puluh persen), dan meet need kebutuhan ber mencapai 0y6 (nol persen), dan pasangan usia subur pus) memahami metode kontrasepsi modern minimal jenis. sasaran desa desa layak air bersih dan sanitasi: akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai (seratus persen) keluarga, keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai (seratus persen), keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai (seratus persen), kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa seluruh rt, terdapat pemdes kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air,, tersedianya informasi sumber daya air, jumlah mata air tetap (tidak berkurang): terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau, air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak ada lahan tandus dan erosi. sasaran desa desa berenergi bersih dan terbarukan: keluarga pengguna listrik mencapai (seratus persen), dengan konsumsi h kapita, keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai (seratus persen): pengguna bauran campuran energi terbarukan mencapai (enam puluh persen) keluarga, dan keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak (lima puluh persen). sasaran desa pertumbuhan ekonomi desa merata: pdb desa rata rata atas juta, pekerja sektor formal minimal (lima puluh satu persen), terdapat akses permodalan formal, dan umkm mendapat aksesnya, tingkat pengangguran terbuka (nol persen), ktd menyerap (lima puluh persen) penganggur desa, angkatan kerja baru yang dilatih mencapai (seratus persen), tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai (seratus persen), dan wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai yo6 (delapan persen) pdb desa. sasaran desa infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan: jalan kondisi baik mencapai (seratus persen): dermaga tambatan perahu kondisi baik mencapai laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah atas pertumbuhan pdb desa, kontribusi industri pengolahan (delapan persen) pdb desa, industri yang mencemari udara mencapai (nol persen), dan inovasi desa tercatat dan disebarluaskan mencapai (seratus persen). sasaran desa desa tanpa kesenjangan: koefisien gini desa bawah tingkat kemiskinan (nol persen), status perkembangan desa (setara mandiri), indeks kebebasan sipil mencapai skor (seratus), jumlah pekerja peserta bpjs ketenagakerjaan mencapai (seratus persen), dan tersedia pemdes kades tentang advokasi pekerja migran. sasaran desa kawasan permukiman desa aman dan nyaman. rumah kumuh mencapai (nol persen), pengamanan dilaksanakan (seratus persen) rt', keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum (lima puluh persen) penduduk yang pindah kota (lima belas persen), swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkupan untuk pembangunan desa, budaya yang dilestarikan mencapai (seratus persen), indeks resiko bencana irb) seluruh mencapai (nol persen) tersedia peringatan dini bencana, terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai (seratus persen), dan terdapat taman lapangan desa. sasaran desa konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan: tersedia pemdes kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga, dan tersedia unit pengolah sampah. sasaran desa desa tanggap perubahan iklim: indeks risiko bencana irt) mencapai seluruh rt, dan penanganan mitigasi resiko bencana mencakup (seratus persen) terhadap peluang kebencanaan tiap rt. sasaran desa desa peduli lingkungan laut: tersedia pemdes kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut, penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan, luas kawasan konservasi perairan minimal (tiga puluh tiga persen) dari luas desa, dan tidak ada illegal fishing. sasaran desa desa peduli lingkungan darat: tersedia pemdes kades tentang pelestarian keanekaragaman hi, luas kawasan lahan terbuka minimal (tiga puluh tiga persen)dari luas desa, luas lahan hutan rusak dan lahan kritis hutan mencapai (nol persen), pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi, restorasi lahan gambut mencapai (seratus persen), peningkatan satwa yang terancam punah (lima puluh persen), dan perusak lingkungan yang dipidana mencapai (seratus persen). sasaran desa desa damai berkeadilan: kriminalitas, perkelahian, kdrt, kekerasan terhadap anak mencapai 0y6 (nol persen), terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan pekerja anak mencapai (nol persen), perdagangan manusia mencapai (nol persen): tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai (nol persen), proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik, laporan pertanggungjawaban kades dan laporan keuangan diterima dalam muses,(tiga puluh persen), indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai (seratus): cakupan kepemilikan akte kelahiran (seratus persen), penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai (seratus persen), dan. sasaran desa kemitraan untuk pembangunan desa: rasio penerimaan perpajakan terhadap pdb desa atas (dua belas persen) per tahun, terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional, tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi, komoditas desa yang diekspor meningkat, informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik, tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik desa, tersedia data setiap tahun. sasaran desa kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif: kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama, tokoh agama berpartisipasi dalam muses dan implementasi pembangunan desa, terdapat kegiatan santunan pemeliharaan anak yatim dan orang miskin, sook pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan muses minimal kali setahun: tersedia dokumen rpm des, rkp des, apb des: tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati walikota, bumdes ma terakreditasi minimal budaya yang dilestarikan mencapai (seratus persen), lembaga adat aktif, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya (lima puluh persen), aset desa meningkat, dan il. lembaga kemasyarakatan desa yang ikut muses (tiga puluh persen). idm tahun untuk sasaran desa: sasaran desa tanpa kemiskinan: jumlah keluarga miskin p211: dan rumah non permanen p360b. sasaran desa desa tanpa kelaparan: gizi buruk p321, dan stunting p324. sasaran desa sehat dan sejahtera: bpjs asuransi kesehatan p317, persentase persalinan fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga, kesehatan terampil mencapai (seratus persen), angka kematian ibu karena melahirkan p318, angka kematian bayi p320, imunisasi dasar lengkap p326a, narkoba dan napa p356, p358, dan posyandu p315. sasaran desa pendidikan desa berkualitas: akses anak sd mi, smp m ts, sma ma p328, p329, p330, dan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan p338. sasaran desa keterlibatan perempuan desa: kasus kekerasan p358: kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: p710, p711: persentase jumlah perempuan badan permusyawaratan desa bpd), dan perangkat desa p123. persentase jumlah perempuan yang menghadiri muses p342. sasaran desa layak air bersih dan sanitasi: akses terhadap layanan air minum p361, akses air bersih p363, akses sanitasi layak p364: tidak ada pencemaran air p501, dan sumber air desa p501. sasaran desa berenergi bersih dan terbarukan: keluarga pengguna listrik p368, keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak p416, p417, dan pengguna bauran campuran energi terbarukan p370. sasaran desa pertumbuhan ekonomi desa merata: pekerja sektor formal p213 d,e,f,h,i,j,k,l: terdapat akses permodalan formal: p422, p423, p425, dan wisata p405b. sasaran desa infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan: jalan kondisi baik p431, industri rumah tangga, kecil dan menengah p405, pencemaran udara p502c, dan inovasi dan penggunaan teknologi p406. sasaran desa tanpa kesenjangan: jumlah keluarga miskin p211: dan rumah non permanen p360b. sasaran desa kawasan permukiman desa aman dan nyaman: rumah non permanen p360b, pengamanan warga p351, p352, ruang publik untuk cangkupan p340, budaya yang dilestarikan p349, p350, tersedia peringatan dini bencana p508, dan terdapat pengolahan sampah dan penanganan sampah keluarga p365, p366, p367. sasaran desa konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan: tersedia unit pengolah sampah p366 sasaran desa tanggap perubahan iklim: penanganan mitigasi resiko bencana p508. sasaran desa peduli lingkungan laut: tata ruang p505. sasaran desa peduli lingkungan darat. sasaran desa damai berkeadilan: kriminalitas, perkelahian, p353, p356, terselenggara gotong royong antar penduduk p339ook pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku p124, perempuan dalam bpd dan perangkat desa mencapai minimal (tiga puluh persen) p124, cakupan kepemilikan akte kelahiran p326 penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik p703, p379. sasaran desa kemitraan untuk pembangunan desa: tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi p377, p378, komoditas unggulan desa p402, p403, dan informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik: p703, p379. sasaran desa kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif: kegiatan tolong menolong p339, sook pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku p124, pelaksanaan muses minimal kali setahun p342: tersedia dokumen rpm des, rkp des, apb des p603, p701, p704 tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati walikota p111, bumdes ma p425, budaya yang dilestarikan, lembaga adat aktif p349, p350, penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya p355, dan aset desa p702. upaya pencapaian desa dalam situasi dan kondisi pandemi covid tidaklah mudah, olehpemetaan potensi dan sumber: pengembangan usaha pertanian perkebunan, perhutanan, peternakan dan atau perikanan, pembangunan lumbung pangan desa, pengali: pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting desa dengan menggunkan aplikasi digital elektronik melalui kegiatanada: kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marje.:ciamisamisciamis nomor tahun tata cara tentang pengadaan barang jasa desa. kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat desa,rcepatan pencegahan stunting terintegrasi kabupaten ciamis. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanayang menyelenggardalam hal program dan atau kegiatan yang direncanakan berupa kegiatan infrastruktur sarana prasarana dilengkapi dengan dokumen perencanaan minimal terdiri atas rencana anggaran biaya rab), perhitungan volume kegiatan, analisa harga satuan pekerjaan, gambar rencana kegiatan dan foto kegiatan kondisi awal yo)harus merujuk kepada data masalah dan potensimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat dijmciamis, pemerintah provinsi jawa barat dan pemerintah pusat dan pemerintah pusatlayanan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dpmd) telepon facsimile laman https: dpmd.ciamiskab.go.id. surel bab penutup petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana desa tahun anggaran agar dipergunakan oleh semua desa, dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai kewenangan desa masing masing pada tahun anggaran: tahun tanggal agustus tuntunan dana desa berdasarkan idm desa berkembang penguatanpelatihan kesiapsiagaan desa rawan bencana. penyediaan sarana dan prasina mitigasi bencana desa maju mandiri perluasan usahasebaran data desa dan rekomendasi kegiatan berdasarkan idm tahun indikator ketersediaan tenaga kesehatan dipengaruhi oleh bidan, dokter dan names: prioritas, super prioritas. indikator akses poskesdes, polindes atau posyandu: prioritas, super prioritas. indikator tingkat aktivitas posyandu. indikator tingkat kepesertaan bpjs: prioritas, super prioritas. indikator kegiatan paud. indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. indikator keterbukaan ruang publik. indikator terdapat kelompok olahraga: prioritas, super prioritas. indikator terdapat kegiatan olahraga: prioritas, super prioritas. indikator terdapat penyandang kesejahteraan sosial anal dan pengemis): prioritas, super prioritas. indikator terdapat tempat pembuangan sampah. indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik: prioritas: super prioritas. indikator akses internet kantor desa. indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk: prioritas, super prioritas. indikator akses penduduk pusat perdagangan pertokoan, pasar permanen): prioritas, super prioritas. indikator terdapat pasar desa: prioritas, super prioritas. indikator terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan: prioritas, super prioritas. indikator terdapat moda angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi): prioritas, super prioritas. indikator jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih: prioritas. super prioritas. indikator pencemaran air, tanah dan udara: prioritas, super prioritas. indikator kejadian bencana alam banjir, tanah longsor, kebakaran hutan): prioritas, super prioritas. indikator upaya tindakan terhadap potensi bencana alam: prioritas, super prioritas. sebaran data desa dari perangkat daerah sebaran data desa bebas buang air besar sembarangan odf berdasarkan data dari dinas kesehatan kabupaten ciamis sebaran data desa yang belum mempunyai perpustakaan desa berdasarkan data dari dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten ciamis sebaran data desa yang sudah mempunyai website desa berdasarkan data dari dinas komunikasi dan informatika kabupaten ciamis. sebaran data desa sentra peternakan dan sentra perikanan berdasarkan data dari dinas peternakan dan perikanan kabupaten ciamis. sebaran data desa wisata berdasarkan data dari dinas pariwisata kabupaten ciamis. sebaran data kelompok sadar wisata pokdarwis) berdasarkan data dari dinas pariwisata kabupaten ciamis. sebaran data desa sentra produksi pertanian berdasarkan data dari dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten ciamis.aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat api adalah pengawas internal pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan dana desa. bab petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana desa bagian kesatu maksud maksud pembentukan peraturan bupati ini untuk: memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengunaan dana desa oleh pemerintah desa: pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat dan fasilitasi prioritas pengunaan dana desa. bagian kedua tujuan petunjuk teknis pelaksanaan pengunaan dana desa ini bertujuan: mewujudkan prioritas penggunaan dana desa yang sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, dan mewujudkan terlaksananya perencanaan pembangunan desa sesuai prioritas penggunaan dana desa. bagian ketiga petunjuk teknis pelaksanaan penggunaan dana desa petunjuk teknis pelaksanaanaspirasi masyarakat desa. dalam hal hasil pendataan desa oleh desa sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat dipenuhi prioritas penggunaan dana desa dapat mengacu pada hasil idbedasarkan aspirasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf tetap memperhatikan klasifikasi (delapan) tipologi desa dan (delapan belas) tuju30 agustus bupati ciamis, h.berniat suara diundangkan ciamis pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten ciamis,pedoman umum penggunaan dana dan mitigasi dan penanganan bencana tujuan petunjuk teknis penggunaan dana desa tahun anggar bencana alam dan non alam |
salinan dokumen lingkungan hidup dan izin lingkunganorganisasi perangkat daerah dan beberapa materi yang berubah sertadokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan.dinasdokumen lingkungan hidup dan izin lingkuttd ap aep munandar sh., nip. lampiran peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal desemberhanan embangmman pangkalan kas adan pembangunan pangkalan nya diluar kelas adan pembangunan pusat latihan tempur buas asst0000 pembangunan lapangan tembak tniad tnial iau dan roti semua besaran pembangunan gudang mesiu semua besaran bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura tudidanaman pangan dan hortikultura: ta. semusim dengan atautanpa unit pengolahannya luas (pada luas 2000diamati satu hamparan lokasi hamparan | tahunan dengan atautanpa unit pengolahannya luas (pada) (buas dalam satu satu hamparan lokasi) hamparan ss. sit budidaya tanaman perkebunan ta. semusim denganatau tanpa unit pengolahannya! pol luas dalam satu papan koasanbudtnya kehutanan kawasonhutanpeotaitusg pumessooa000 ama tb tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: pol luas dalam satu pam kawasan buatnya non kehutanan atau kavasanhutanpratutes asal tamesoosooo taman bidang peternakan satu hamparan lokasi) (pada satu hamparan lokasi patuhamparan lokasi patuhamparan lokasi satu hamparan lokasi) produksi siklus budidaya ayam ras pedaging populasi populasi budidayakaikn aktor campuran populasi s0s populasi budidayababi skor campuran populasi populasi bidang perikanan aemmamtamap j pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satufasimas berkat" ja. dermaga panjang220 ib penahangelombang panjang kawasan industri perikanan uas sis (it penanganan pengolahan hasil perikanan p2h tusahapenanganan pengolahan: ja. usaha pengolahan tradisional perebusan, penggaraman, pengeringan, ton harifunit kapasitas jiskapasitass5 pengasapan dan ataufermentas) usaha penanganan pengolahan modern maju seperti: unit pengolahan ikan upi penghasil tepung ikan, minyak ikan, gelatin, semuabesaran ken ( | pembekuan cold storage ( | pengekstrasianikanatan rumputlaut .e. bm perikanan budidaya usaha budidaya tambak udang ikan tingkat teknologi maju dan madya |o mass kenganatautanpaunit pengolahannya budidayaperikananairlaut: ja budidiram mutiara jimat25 jistuases obudidayarumputlaut oma jimat jistmase7 jemudiaayaikanairtautdenganjaringapung uno jomangaringztoo haaranjarinesom) oo dop demi ata ketan pata jabudidayaikan dengan metodetanap patahan ikan bersirip? teripang, kerang kepiting dan sejenisnya pen system dalam budidaya airlift buassatan suami jumlah budidaya perikanan atrpayaa budidaya tambak padalahantanpa membukahutan mangrove, estas 5s0 titus menggunakan teknologi intensifatau semi intensif danau dengan unit pembekuan cold storage dan atau unit pembuatan balok jb pembenihan udang bkorpertahun produksi benar4juta |juta benar juta opo yoo budidayaperikananairtawar: poo ja. budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakanjaring ( |apungataupensystem: pebuassatau salah jumlah budidaya ikan ditawar menggunakan teknologiintensth pobuassatau ams kapasitas produksi ton hari kapasitas produksi500 bidang kehutanan penanganan sawatardihatan undang semua besaran penangkaran satwafiardihutanproduksi pemanfaatan aliran air hutan lindung untuk kegiatan komersil semuabesaran pemanfaatan aliran air dihutan produksi untuk kegiatan komersil semua besaran pemanfaatan air hutantindung untuk kegiatan komersil volume pengambilanair dariketeh sediaan sumber dayafdebt (pemanfaatan air dihutan produksi untuk kegiatan komersil volume pengambilan air edar petersen aan sumber dayafdebt wsataalamdihutantindang hiasan paling banyak dari blok pemanfaatan wsataalamdihutanproduksi semua besaran (emanfaatanjasalingkungan panas bumi semua besaran |o usaha pemanfaatan hasil hutan kayu upah darihutantanaman? ja. hutan tanaman industri denganfuasan jotutantanamanratyat( dengantuasan (utan tanaman asi renatatas pm.enam tan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu upambk) dai hutanproduksi ja. rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi penanaman, pemanenan, tuas10000 pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaranhasil inn more. jp getah, kuat kayu, daun, buah dan biji gaharu yang meliputikegiatan (tuas1000o0 pemanenan, pengayaan pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran,masih ( |bdengantuasan je komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel, dengan (tuas210000 (masing p j dat imdustriprimerhasi hutan ja. industri primer hasil hutan kayu industri penggergajian kayu industri we tahun kapasitas produksi? kapasitas serpih kayu, industri vencer, industri kayu lapis, danlaminated vencer ( |sumber dengan kapasitas produksi jprindustri primer hasil hutan bukan kayu dengantuasan luas |uas pembangunan taman safari tuas250 pembangunan kebun binatang jiwa goo pengusahaan pariwisata alam ppa zona pemanfaatan taman nasional, image1oo atau blok pemanfaatan taman wisataalam, atau blok pemanfaatan |total sub blok pengelolaan dan subbox| fase i0oo inonburupada blok pemanfaatan pengusahaan kebunburu asas22so penangkaran tumbuhan alam dan atau penangkaran satwa laryangdiperda semuabesaran langkan e pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial semua besaran bidang perhubungan pembangunan terminal angkatanjaan semmabesaran pembangunan terminal terpadu modadanfangi! jhmuaslahan mass pembangunan terminal angkutan barang: jhmaslahan anas pengujian kendaraan bermotor luas pembangunan jaringan jalur kereta api pada permukaantanah (at grade) panjang ( dibawah permukaan tanah underground semua besaran diatas permukaan tanah (elevate) panjang sesium ( 85f pembangunan stasiun keretaapi) semuabesaran ''''' 'ia mam teminalpetikemas ass ibepodanbalaiyaa posstuas25 (kegiatan penempatanhasilkeruk dumpingdidarat: i votumesatau renames500000 ( huuasarcadumping uas perhubungan udara' ) tol, pengembangan bandar udara besetasalahsatufasitasberkt landasanpacu panjang200 tb terminal penumpangatauterminalkargo tuas s200 te pengambilan bertanah dalam sitearea) titer detik debit dari sumur pen pen perluasan bandar udara besertasalah satufasiitanya! ti rrasaranasisiudara terdiri: | a perpanjangan landasanpacu is0s panjang220 ( b pembangunantaxiway sos luas ( e pengembanganapron jso0 luas ( a pembuatanairstip jeo0luas ( e pembangunan helipad semua besaran | t pemotongan bukit dan penguruganlahan dengan volume volume ( e reklamasipantai: masalah as tame volume volume ( rasaranasisidarasterdri | a pembangunan terminal penumpang dinas | b pembangunan terminalcargo uas ( e jasa boga ersifhari porsi soo ( a power house genre | e pembangunan menara pengawaslalulintasudara semuabesaran | t depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum titer volume volume ( rasittas penunjang lainnya, terdiri: ra. pembangunan fasilitas pemancar ndb semua besaran dalam operasi bandara | b hanggar pusat perawatan pesawatudara semua besarandalam lokasi bandara) ( e bengkeikendaraan bermotor luas luas ( a pemindahan penduduk jumlah s20 ( e pembebasanlahan uas pembangunan bandar udara baru besertafasiltasnya (untuk feeding semuabesaran (maupun rotary wing dg, dana tower pemancar radio televisi dan telekomunikasilainnya ) | semuabesaan bidang perindustrian industigalangan kapal dengan sistem grading dock dwi bobot jfirminum dalam kemasan semuabesaran (e kecap tonftahun produksi juta5 produksi ransum pakanjadi ternak besar, ternak kecil anekaternak ton tahun produksi riil produksi riil ransum pakanjadi hewan peliharaan ) ton tahun produksi riil produksi riil thpakanlainuntuktemak ton tahun produksiriil produksi riil ( tepungtulag ton tahun produksi riil produksi riil (tis minuman lainnyayang mengandungmat semuabesaran mimumankeras semua besaran janggurdan sejenisnya semua besaran minuman ringan ringan tidak mengandung co2 tonftahun lokalt thun minumantingan mengandung co2 botol tahun bti thn etos00 bul tan minuman beralkohol kurang dari semuabesaran minuman ringan lainnya titerftahun produksi riil 12jt produksi asasi,benangkelantangdan celup tbuburkertastpul) senyawa alkali natrium kalium, logam alkali senyawa alkalilainnya,hal semuabesaran ikutan sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar anorganik flora akan cas industrial mulia bukan gas mulia hasilikutan sisadanjasapenun: semuabesaran jang industri kimia dasar anorganik dan gas industri lan ptmontinir tataran urasingfmuni sarjutaratempar jeemapamm tran, asam anorganik, dan persenjataan zat asam dari bukanlogam basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam tidak termasuk semua besaran | pigmen garam logam dan garam proksi dari asam anorganik fluorida tkhiorida, bromide, iodida, perklorat, hipoklorit, hipobromide, iodat, ( periodat, sulfida, sulit, tiosulfat, persulfat, nitrit nitrat fosfit, fosfat, sianida, siikatkkhromat, dikromat,dsb (isi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan tsotoptadioakif semuabesaran industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penuh semua besaran | bangindustrikimia dasar anorganik ttir kayu, merosot kayu dan bafta kayu, asam gondorukem dan asamdamar ' p'pp p p epw0l ep c cp pepe ( ttemasukturunannya industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dangetah gum) timnya, hasilikutan sisadanjasa penunjangindustrikimiadasarorganis bahan kimia dari kayu dangetah gam) atti benzene sulphate abs alkil aril sulphate, alkylolefin sulphate rosi, laki sulphate sodium laki sulphate, sodium lauryn sulphate, laki gether sulphate alkil aril other sulphate, senyawa amonium kuartener,zat jaktifpermukaanlainnya ihasilikutan sisa dan jasa penunjangindustri, pupuk buatantungal kemasan eceran kurang atau sama dengan ike), perekat dari damar sintesis jihermoscting (dalam kemasan kurang atau sama dengan kg) perekatlain nya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjangindustriperekat) ihasilikutan sisa dan jasa penunjang industri baranglainnya dari semen, ( potbungadarisemen ikutan sisadanjasa penunjangindustrikapur pam rumah tangga dan pot bunga segala jenis darimana hat, hasilikutan sisa dan jasa penunjang industri barang dari tanah untuk keperluanrumah tangga, piring tanah tanpa dengan lajur (segala jenis) cangkir danpisin (tanah liat dengan tanpaglaar dan tangan, semen merah, kerikil tanah iat, batu batalainnyadaritanah jimat, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri batu batadaritanahtiat mesin tantangan, gentenglainnya dari tanah liathasilikutan sisa jasapenunjangindustigentengdaritanahtat doo dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnyadaritanahliat ubin dari tanah liat dikalahkan, barangtanah liatuntuk keperluan bahan (bangunan lainnya,hasilikutan sisa danjasapenunjangindustibarangdai pol janahtiatuntuk keperluambahanbangunanlainnya pool |senitpasangan daribatu,hasilikutan sisa danjasapenunjangindustiba irangdaribatuuntuk keperluanrumahtangga,batupipisan keperluan lainnya, hasilikutan jasa dan penunjangindustri daribatukeper tuanindustri marmer batu pualam, barang pajangan dari enix, baranggranitdan mar | mer batu pualamuntuk keperluan rumah tangga, hasilikutan sisadanjasa penunjang industri barang dari granit, merger batu pualam untuk keperluan rumah tanggadanpajangan ihasilikutan sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer, granit, enix buluh dan pipa dari asbes, hasilikutan sisadanjasa penunjangindustri asbes, penyambung dari seratasbesyangdikempa tpa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasilikutan sisa dan jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industriguk:| (ngan, baranglainnya dariasbes ikutan sisa dansa penunjangindustri barang dari asbes untuk keperluan lainnya iso fabrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasilikutan sisa dan jasa penunjang industri bahan galian bukan logam tembakan dan pelat bajatermasuk paduannya bukan paduan, bajatempa bentuklainnya tempat co. barang darialumuntum untuk bangunan rupiah investasi 600jt investasi ojt a hhhhhhhhhhhhh ehh e hhhhhhh h jindustrikawat logam: kawat galvani non galvani, bajastainless rupiah investasi 600jt |investasi600jt industrikaplampu darilogam rupiah investasi 600jt |investasi600jt jindustribarang logam lainnya yang belumtercakup dimanapun rupiah investasi 600jt |investasi600jt tindustrimesintekstil semuabesaran (so tindustrimesinpercetkan semua besaran mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolahannya jindustrimesinjahit rupiah investasi 600jt investasi600jt bes mesinftuida semuabesaran beo. mesimpendingn semua besaran mesin dan perlengkapan ytd pemanas air memintal semua besaran mesin pembangkitlistrik semuabesaran boa. motortistrik semua besaran ipaneltistrik dan swithgear semua besaran industri mesinlasiistrik semua besaran industri mesinlistriklainnya semua besaran pemeliharaan dan perbaikan mesintistik semua besaran tindustriradiodant semua besaran jindustrial listrik untuk keperluanrumahtangga semua besaran tindustriaccumulatorlistik semua besaran industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat danlampu ultraviolet semua besaran jindustrilampu tabung gas lampu pembuang muatan istri) semua besaran 107industrikomponenlampu listrik semua besaran jindustrikabellistrik ditelepon semua besaran jindustrialat listrik dan komponenlainnya semua besaran bangunan kapalbaru dwi ji00s kapasitas iii motor pembakaran dalam untukkapl semua besaran peralatan dan perlengkapan kapal) semua besaran ti8 perbaikan kapal semua besaran ti4semua besaran yang didahului oleh proses decreasing celup, kendaraan rodaempatataulebih industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating |1te (perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bemo semua besaran t(1i7| kendaraan bermotor roda duatiga semua besaran komponen dan perlengkapan kendaraan bermotorroda dua iga semua besaran timupengetahun ikamerafotograti semua besaran kamera sinematografi proyektor dan perlengkapannya semua besaran industri jam dan sejenisnya bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasilikutan sisa dan jasa penunjang industri permata, barangperhiasan mulia mulia jasaindustrikerupuk orang tenaga kerja2 a80 jindustrirokok orang (20s tenagakerjas1000 | peleburan emas semua besaran p ppppepe ep o c pepet cele x e :# (?)(pmp? rumah potongayam dan pengolahan daging semua besaran i24perakitanbarangelektronik industri formulasi dan pestisida) semua besaran jia7 ipenjernih air berbahan dasarkima semua besaran is3 istri daging dan air daging, daging beku: susu kepala whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cairan kental ) j1s7 margarin semua besaran j1s0 minyak goreng kelapa sawit semua besaran minyak goreng lainnya dari nabatiatauhewani semua besaran i61 olahan minyak makan dan lemak dari nabati danhewani semua besaran 162tepungterigu semua besaran makanan daritepungterigu ton tahun produksi riil produksi riil: pengolahangulalainnyaselansirp tidungkakaos kembang gula yangtidak mengandung kakao tonftahun produksi sil produksi i12 kayu dan pati sariawan kawung tepung kawung) dan sejenisnya) 172industri penyedap masakan kimiawan nonkimiawi semua besaran bicara meja.garam bata datagram lainnya semua besaran jazaindustrianekaterun semua besaran kain kelantan dari serat tekstil hewani,campuran serat sintesisdanse semua besaran kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengahsin: semua besaran ( eesistambuh tambahan | tuduhan pencucian tekstil pakatan jadikan hasil proses penyempurnaan semua besaran rain cetak semua besaran pembalikan semua besaran isi komponen rumah dari kayu fregat housing semua besaran jis2 ibecorativeplywood semua besaran miss particle board,hard board dan block board semua besaran tariknya kertas koran, kertas tulis dan cetak,kertas berhargaatau khusushasilikut semua besaran tan sisa pembuatan kertas budayajasa penunjang industri kertas budaya kertas konstruksiindustri bungkus dan pengepakan, boardhasilikutan sisa semua besaran pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertasindust kertastissue (ot kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut.bersikutkertas kertas semua besaran karton ytd hasilikutan sisa &jasa penunjangindustri kertaslainnya kertas &keraton berlapis,kertas stationary,hasilikutan sisa penunjangindus: semua besaran jtribarangdari kertas &kartonytttm industri percetakan dan penerbitan semua besaran liat ihemondingandarsokatatmanhtan esdostnatausnyamncison, oomupeman loo logam tanah, bahan pewarna pigmen | zat anorganiklainnya, hasil ikutan sisa danjasapenunjangindustri kimia (dasar organik pigmen, zat warnateksil makanan dan obat obatan, pigmen organik zat warna pigmen lainnya,hal ikutan sisa danjasapenunjangindustri kimiadasarorganikintermedate ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene chloride, vinil chloride,vinil ' ')' ) | ' ' ' )'| semua besaran jackal decide, tricolor ethylene,tetra chloroethylene,aciylieacid,taylor nitrite turunan ethylenelainnya propilena oxide dan glycol chloride turunan propilena lainnya: metil semua besaran jutadine, bitadine, butyl alkohol, butylamine, butyseryiite,butylenegiyeoh tahunan butenelainnya iky benzene, tricolor benzene, city benzene, cyelohexane oxide,sirene semua besaran jacryionitil polimer san), benzene danturunanlainnya too benzaidehide, benzoin acid, enzim alkohol enzim chloride, caprolaktam, semua besaran tomendanturunantainnya italic anhidrida, pure terephthaic acid bta), cumeneyienedanturanan semua besaran lainnya hasil ikutan sisa dan jasa penunjang ikd organik yang bersumberdai semua besaran ininya dangan bumi kertasari batubara '''' ''''" ie. mh. z bahan kimia khusus bkk) untuk pengolahan air, bahan kimiakhusus semua besaran untuk minyak dan gas bumi, tekstil plastik: bahan kimia untuk keperluan ||" kesehatan bahan kimia khususlainnya o hasil ikutan sisa dan jasa penunjang ikd yang menghasilkan bahan kima semua besaran musuh w pelarut kloroform,ethyiacetate cher, carbon disulfide diooyiphtalate semua besaran ion giycerine, dubutyiphtatate dbp), disini palate disp),diisodeyl jpitatate dip), dohertyi palate (dhp), acetonttrile, amylacetat, carbon sulit, dietnyiphtalate, dimethyl sulphoride pelarutlamnya oo" seri iuris acid, italic acid, polyhidric alkohol adipicacid acetcacid ester semua besaran ( timnya asam organik nitric, orange,forme asam semut.tanntotaratareradipio semua besaran jacidtaty, guconto, pierre, aseticacid sintetis bukan dari kayu)palet, ( static glutamat acid asam organiklamnya bahan pengawet: formalin (larutan formaldehida) miyagi nipasolasam semua besaran borat, nitrit formaldehida sulfoksida, natritiscaskorbat, natrildehydroa tempat bahan pengawetlainnya ) alkohol dan alkohol lemak: methane, ethanol fty alkohol sikoholdanat semua besaran ikototlemaklainnya poyhydric alkoholpentaerythirol mannttol diglustto pohinydrelainnya: semua besaran biogas bahan organiklainnya: monosodium glutamate msg) ketam sira, semua besaran jsaccharin natrium selamat,garam garam stearat, bahan organiklainnya tiasilikutan sisa dan jasa penunjang ikd organikytan io" lainnya, hasilikutan sisa danjasapenunjangindustri pupukalam nn (sintesis hehe w pupuk buatan majemuk atau campuran, hasilikutan sisa danjasapenunjang| ' ' ) semua besaran jindustripupuk buatan majemuk dan campuran |pupuk pelengkap cair hasilikutan sisadanjasapenunjangindustripupuk | ) semua besaran gg. damar: sikka dan poyesteraminoeminoplas) poliamida pride,phenol, semua besaran iilconedamar buatantannya w |hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri damar buatan mesin sintetis semua besaran ambahanplastik isoprena meoprene), bunyi rubber br). acrylonitrile butadiena rubber (nm, ethylene propyiene non conjugate tiene rubber bdm), karet buatan lainnya hasil hutan sisa dansa penunjang industrikaretbuaan oo" jasapenunjang industri bahan baku memberantas hama industri manuver |) semua besaran ring bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa: naphtalene,plenty,eth tiene generator. piperidine, ammonjumguartener, triacantanol senyawa) "219r| zat pengatur tumbuh, hasilikutan sisadanjasapenunjangindustrizatpe semua besaran asaturtumbuh 220industri cat, pernis dan lal catat tamu anti karat cat dasar dalamnya semua besaran waripoyesteryangdilarutkan dalam media bukan 22tr|catantilumut anti karat cat dasar cat lainnya dari polymervyntlatau semua besaran acrylic, yangdilarutkandalam media bukan 222r|catantilumut anti karat cat dasar cat lainnya daripolymer yatlatau semua besaran aci yangdilarutkandalam mediasi ) |catantilumut anti karat cat dasar catlainnya daribahanlainnyayang semua besaran iaiarutkan dalam mediasi #|catantilumut anti karat cat dasar dalamnya daripolymer wyatlatu semua besaran jacryileatau bahan lainnya yang diencerkan dalam media oo pernis,lak (acaulis), dempul, player, pernis danlaklainnya . semua besaran |lasilikutan sisa dan jasa penunjangindustri cat. pernisdantak pemutih,lelembut cucian, enzim pencuci, sampo bahan pembersih rupiah investasi investasi goose ( produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasilikutan sisa danjasapenun rupiah investasi 600je investasi ojt ( bangindustri sabun dan pembersih untuk keperluanrumah tangga termasuk ) tapal gigi jbatankulit perawatan badan, cukur (asilikutan sisadanjasapenunjangindustikosmeik tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasilikutan siaran semua besaran asapenunjangindustritinta w |industriaspal goreng aspal mx beton mix ready semua besaran jasoindusirigas dan semua besaran jindustriminyak kelapa sat semua besaran d2a1 findustriasam sulfat dan alumuntamsulae semua besaran 2as stasiun pemanas eradeol semua besaran h230industri baterai bahan accumuletor see unit tahun produksi100000 o pusat perdagangan perbelanjaan rektifterkonsentaii jibuaslahan,atau patas asi (buas bangunan luas s20000 pp ' ''p'' e pp ?p'y ce pa eex x ( o .findustrihandycraft kerajinan orang tenagakejas30 industri penggergajian kayu dan pengolahan kayu semuabesaran findustripelintingan rokok orang tenaga kerja21000 | pen men pas. kemasan karton ton tahun produksiril paku, kawat berat ton tahun prosuksiriil juta p27s elektronik uni bulan produksi p6. memories unit bulan produksi pembuatan bahan sintetik dakon) yardftahun produksi ril ,juta p2rs ( rantaijangkar ton tahun produksi produksi rokok ton tahun produksi pengolahan byimete hari produstarii .album photo unit tahun produksiriil kamu serbuxfmninaman serbuk tonfhari produksi pengolahanminyakrandu pengolahan tempurung dansabutkelapa ton tahun produksiriil buah buahandalambotl ' ton tahun produksiriil | buah buahan umat (eelaijam daniel) tonftahun produksi sil sayuran yangdilumatkan tonftahun produksi sil airsaripekatbuah buahan tonftahun produksirit pengolahan dan pengawetantainnya untuk buah buahan dan sayuran ton tahun produksi riil22. atr sarekat sayuran dan buah buahan) ton tahun produksiriilz2500 jikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan binatang lunak atau ber: ton tahun produksi riil jkulitkerasyangdikalengkan binatang lunak atau binatang berkulit keras beku, ikan atau biotaperairan tonftahan produksi iinyangdibekukan ptehekstrak toaftahun produksi daging sintetis bubuk sarikeddar tonftahun produksi fil minyak mete ten hari produksiriil industri penyedap masakan kimiawi dan bumbukimiaa semuabesaran insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, nematisida, moluska, aktris semua besaran ida, algeria untuk pertanian industri insektisida dan rodentisida untuk ru: doo imah tangga preparat pembasmi hama rumah tangga (desinfektan) pestisida lainnya. p lagi ban yang diteladani lainnya, hasilikutan sisa danjasapenunjangindus tri ban yang diteladani. likesaunminsnyangtiak ermarukangka isampadengnanga2s naa metropolitan jimat jiuass5 kotabesar yoo jimat finals10 oo (kota sedang jimat2i8 vas kotakeeil jimat finals290 ib. rural pedesaan luas jiuass3o o o | keterangan yatim yang tidak termasuk didalam manapun bidang pekerjaan umum amen w pembangunan bendungan waduk u ja. pembangunan bendungan waduk atau jenistampungan alirannya inai tni ini tet (puas genangan soe luas maksimal 50a potumetampungah volume volume jbrkehabiltasi bendungan waduk atau jenistampungan jalannya tinggi tni portals genangan soe luas kso potumetampungah volume daerah irigasi: ja pembangunanbaru denganku tuas kso jb peningkatan dengantuas luas jisoo je percetakan sawah, tuas (berkelompok) o0s luas je1o0 pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai: ja. sejajarpantai sea wall revetment panjang jb tegak urus pantai (grin break date) panjang normalisasi sungai 'termasuk sultan) dan pembuatan kanal banjir: ja dikotametropolitan besar: panjang atau jis panjang kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten ciamis. dinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu adalah dinasv ihi setamepengerukan volume ( ibukota sedang: panjang atau taman otome pengerukan volume (biota kei w panjang tan taman otome pengerukan volume ( pedesaan panjang ata panjang aan gan gema pembangunan peningkatan jalan termasuk jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah diluar remaja ruang milikialan: ja dikotametropolitan besar: panjang atau inang pengadaan tanah eta ( ibukota sedang panjang atau panjang pengadaan tanah jelas (ebiet kei panjang ata panjang pengadaan tanah kelas ( pedesaan panjang ata panjang pengadaan tanah jiettas pembangunan subwayunderpass,terowongan tunnel jalan layang iy over ja. pembangunan subway underpass, terowongan tunnel jalan layang fiy over panjang anang pembangunan jembatan diatas sungai adalah panjang bentangutama fi00 bentangutama (x10o ketirakayaan wu jar persamaan: u ja. tempat pemrosesan akhir tpa dengan system controlledtanditratau sanitasi andil termasukinstalasipenunjang: ( |o iuaskawasanyataa tas kapasitas total kapasitas pembangunan transterstation kapasitas tenfhari kapasitas pembangunan instalasi pengolahan sampahterpada kapasitas onfhari kapasitas ja pembangunan instalasi pembuatan kompos (kapasitas nfa ji008 kapasitas transportasi sampah dengan keretaapi (kapasitas kapasitas pembangunan perumahan pemukiman kotametropolitan error minas dan ditambah domestik permukiman ja. pembangunan instalasi pengolahan tempur tinja plt termasuktasiltas memanjang: ata (kapasitas hai kapasitas pembangunan instalasi pengolahan airimbah (pay uasrataa ass beban organik onar beban pembangunan sistem perpipaan air limbah generate state santan ( | stem perkotaan permukiman: ( tuaslayanan,atau tas bebitair limbah mai bibit drainase permukimanfperketan ja pembangunan saluran primera sekunder kotabesar metropolitan, panjang panjang (kota sedang panjang panjang sio jp pembangunan kolam retensi polder diarea kawasan permukiman uas kolam retensi polder ittaasas (ntemimum atau bersih: ja. pembangunan jaringan distribusi (malayana joins tuas jas tuas jp pembangunanjaringan pipa transmisi dengan panjang kotametropolitan besar panjang sio (kota sedang kecil panjang pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber dipermukaan tan nyadebig: ioitegaaik jsobebt2280 sungaifdana mata ja pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap titer detik (so debit too je pengambilanairtanah dalam untuk kebutuhan: pelayanan masyarakat oleh penyelenggara spam tterfaetik jasa debittso kegiatan lain dengan tujuan komersil titer detik debit pembangunangedung: ja.pembangunangedungdiatastanah bawahtaah: .rungsiusaha, meliputibangunan gedung perkantoran, perdagangan, me ) (sooostuasiahans50. (soo perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan luas bangunan gedungtempatpenyimpanan p0. ''' 7m7caoaxe titi. mma fungsikeagamaan meliputi bangunan mesjidtermasuk mushola, '| ' ' ' (sooosmaslahans500000 jisoo bangunan gereja termasuk chapel, bangunan pura, bangunan vihara, |s000tuas bangunan (po bangunankelentengdab. | | s fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedungpelayanan | |s000s inaslahans50000 pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan |sooostuasbangunan |e5: (bangunan gedungpelayananumum pengembangan kawasan permukiman baru: isassto ago pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusatkegiatansosial ekonomi lokal perdesaan kota terpadu mandiri ktm ekstransmigrasi, fasilitas pelintas batas ppl diperbatasan) pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasih isbn kawasan siap bangun lingkungan siap bangun) peningkatan kualitas permukiman, kegiatanini dapat berupa! (isassto penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan pendekatanpemenuhan |kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur tanpa pemindahan penduduk pembangunan kawasan tertinggal terpencil kawasan perbatasan, aanpulau pulaukeil pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ckonomilokal penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa ktp2d, desapusat (pertumbuhan dpp) pengerukan sedimenpada drainase primer (channel dredging dwp vommestooooo pembuangan tumpurhasil pengerukan (dredging dumpingsitedengan fraksi000 liarakdantuas dumpingsite pma passi pemotongan bukit dan pengurusan lahan volume) s00000 bidang sumber daya energi dan mineral berat batubara dan panas bum uu (kegiatan eksplorasi detail padatahaptup eksplorasi, yang berupakegitan semuabesaan jacincasi3dimensiyangmencakup: pe. (emban eembuatampartan psm apa operasi produksi mineral, batuan, batubara dan panas bumi berdasarkan maspersmanyatan simas jimachi jhinasdaerah terbukatntukpertambangan jistmasss0 jimachi operasi produksi mineral, batuan, batubara dan panas bumi (berdasarkan kapasitasproduksi) ja. panas bumi eksploitasi dan pengembangan tap panas bumi untukiistik semuabesaran jb batubara gambut: kapasitas dan atan tonftahun jumlahmaterial penutupyangdipindahkan bank meter thfsa temimerattogam: kapasitas, daratan tonftahun (x800000t0n tahun jumlah material penutup yang dipindahkan ton tahun ton tahun lesinombuankamaammastama: jaan jenseesnam pol kapasitas dan atan tahun |s00004 kapasitas kapasitas jumlah material penutup yang dipindahkan m' tahun |2o0. material material pengolahan dan pemuaian: ja. mineral bukan logam tahun jesooooo batuan paman jes00000 batubara tahun (ero00000 p mata air) untuk kegiatan komersil dan atauindustri minyak dan gas bumi ju eksploitasi minyak dan gas bumi sertapengembangan produksididarat: llapanganminyak pom podukissooo apanganminyak poster produksi80 jab hlapanganminyak japanganminyak s0pd jeroduksisisooo apanganminyak omuserb produksi90 ilapanganminyak jiapanganminyak ponsel produksi0 hapanganminyak omer produksicsso apanganminyak m0p produksistoooo jilapanganminyak on tahun produksi (is jlapanganminyak mmer produksissso de. hlapanganminyak ton tahun produksi s12000 jilapanganminyak isemuabesaran jlapanganminyak isemuabesaran (oo jilapanganminyak isemuabesaran hlapanganminyak isemuabesaran jua hlapanganminyak isemuabesaran jlapanganminyak ponsel produksi9o jas. hlapanganminyak hlapanganminyak panjangpipa apanganminyak bar tekanan cie (ia ilapanganminyak isemuabesaran elapanganminyak semuabesaran (to. dilapangan minyak semua besaran lapangan minyak semua besaran dis. lapangan minyak semua besaran io. lapangan minyak semua besaran lapangan minyak semua besaran (2t lapangan minyak semua besaran www w an ihtapanganminyak semua besaran (2s ilapanganminyak ommsced semua besaran jilapanganminyak llapanganminyak ( hapanganminyak tegangan ( hapanganminyak tegangan ( hapanganminyak tegangan ( apanganminyak ( apanganminyak tegangan ( 25htapanganminyak es dayasioo ihlapanganminyak pos baya sio iilapanganminyak iss dayasioo hlapanganminyak issbayas ( e iilapanganminyak pos badass5 apanganminyak htapanganminyak aini ( hapanganminyak issbayass0o ( hapanganminyak jis uas s20 babilapanganminyak tilapanganminyak jiosbayas30 ( hapanganminyak jiosbayasso ( hapanganminyak jiosbayasso ( apanganminyak jiosbayasso hlapanganminyak pose bagasi (io ilapanganminyak iilapanganminyak ( apanganminyak i tapanganminyak w w bidang kebudayaan dan pariwisata i kebunrayadan kebun binatang semua besaran ( taman buru dan kebun buru semua besaran ( reme park taman bertema semua besaran taman rekreasi (nonthemej tuas s100 wisata buatanlainnya semua besaran basamakanandan minuman: restoran rumah makan besar semua besaran rumah makan sederhana semua besaran bae semua besaran semua besaran ( sasa boga semua besaran domest 0tamar kamar jasa makanan dan minuman lainnya semua besaran mem ema pama semua besaran ondokwisata semua besaran bumi perkemahan semua besaran ( persinggahan karavan semua besaran ( penyediaan akomodasilainnya semua besaran pembangunan dan atau pengelolaan umum semuabesaran o | ( wcportabe semua besaran bidang pengembangan nuklir kedokteran nuklir vvodinarkegiatanrumahsakt instalasi untuk pemanfaatan terapi pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor pencirian: thermal ocasio pembangunan dan pengoperasianinstalasi nuklir nonreaker: ta pabrikasi bahanbakar nuklir produksi men bakaran| produksi tbrengolahan danpemurmianuranum produksi yellow cake tonftahun produksi pembangunan radiator gipekolam: aktivitas sumber brata aktivitas atan jahitan (kedokteran nuklir diagnostik vivo semua irewsasp,catusejenisya puskesmas dengan rawatinap semua besaran laboratorium kesehatan blk, bkl ppm, laksda) bpk balai pengawasan fasilitas kesehatan) semuabesaan industri farmasi yang memproduksi bahan akrobat semua besaran tpuskesmastanparawatinp semua besaran klinik kesehatan pratama) semua besaran ja. klinik kesehatan pratama dengan rawat inap semua besaran ( b klinik kesehatan tidak dengan rawat inap rawatjalan semuabesaran pedagang besarfarmasi semua besaran tokoobat semua besaran praktekdokterfbidan? praktek dokterumum semua besaran (praktek doktergigi semua besaran jpraterdotterspesiais isemuabesaan oo iprartervian isemuavesaran bidang pengelolaan limbah setiap kegiatan pengumpulan limbah sebagai kegiatan utama skalakecl semua besaran seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan lux solder, minyak iangterkontaminasilimbah bidang usaha kecil dan mikro jenis usaha kegiatan satu too basijenis usaha dan atau kegiatan keci dan atau mikroyang tidak medii spl | dampak penting terhadap lingkungan yang belum masuk dalam kegiatan) lusahadimanapuniii peraturan bupati ciamis nomor tahun tanggal desocoo materai rp. tanda tangan tanggal disetujui naseasoeneosas dan cap perusahaan nomor registrasi eeseseeesesdinas untuk dilakukan penapisan jenis usaha dan atau kegiatan, dinasdinasdinasdinasdinas untuk dilakukan verifikasi. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada dinas memberikan tanda bukti pendaftaran spl dan persetujuan spl yang ditandatangani oleh kepala dinasdinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintudinas penanaman modal dan perijinan terpadu satu pintu, untuk rekomendasi ukl upl yang diterbitkan oleh dinas |
sau ,dipandang belum cukup mengakomodir bantuan pembiayaan tugas belajar dari pemerintah daerah, laporan pelaksanaan pendidikan lanjutan, pencantuman gelar akademis pendidikan lanjutan dan izin pencantuman gelar akademis:memutuskan menetapkan, diubah sebagai berikut ketentuan bab ditambah (dua) huruf, yaitu huruf dan huruf sehingga selengkapnya berbunyi: bab tugas belajar tugas belajar merupakan penugasan pns untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan diberhentikan atau dibebaskan dari tugas dan atau jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah, instansi pemerintah lain, pihak ketiga yang tidak mengikat, dan atau biaya sendiri, dapat diberikan bantuan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, pns yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati.pegawai negeri sipil yang akan mengikuti tugas belajarebutuhan organisausia maksimal program diploma diploma ii, diploma iii, dan program strata (s. atau setara berusia paling tinggi (dua puluh lima) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi (tiga puluh tujuh) tahun, program strata (s. atau setara berusia paling tinggi (tiga puluh tujdua) tahun, program strata iii (s. atau setara berusia paling tinggi (empat pultujuh) tahun, dan telah memperoleh izin seleksi mengikuti pendidikan lanjutan. jangka waktu pelaksanaan program diploma (d.i) paling lama (satu) tahun, program diploma (d.ii) paling lama (dua) tahun, cc. program diploma iii (d.iii) paling lama (tiga) tahun, program program strata diploma (d.iv) paling lama (empat) tahun, program strata atau setara paling lama (dua) tahun, program strata atau setara, paling lama (empat) tahun. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimanapihak lainstatus kepegawaian pns yang sedang menjalani tugas belajar sebagaimana tersebut pada tetap berada pada unit kerja asal. pnsciamis, dengan ketentuan sekurang kurangnya (dua) kali masa tugas belajar. pns yang sudah menyelesaikan tugas belajar dapat langsung melaksanakan tugas belajar secara berturut turut dengan persyaratan: mendapatkankumulasi masa tugas belajar sesuai ketentuan kewajiban bekerja kembali sebagaimana tersebut pada berlaku sepanjang tidak ada aturan khusus mengenai kewajiban bekerja kembali dari pihak lain pemberi beasiswa tugas belajar, pns yang sudah menyelesaikan tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi. ketentuan bab iii huruf diubah, ditambah (satu) yaitu huruf huruf dihapus sehingga selengkapnya berbunyi bab iii izin belajar izin belajar merupakan inisiatif pns yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan dilakukan luar jam kerja, dan dibiayai oleh pns yang bersangkutan dan dapat diberikan bantuan oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. pns yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. pegawai negeri sipil yang akan mengikuti izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki masa kerja sekurang kurangnya (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai pnspendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi, dihapus, program studi yang akan diikuti telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang, program studi yang akan diikuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan norma akademik, telah memperoleh izin seleksi mengikuti pendidikan lanjutan, pns tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. izin belajar sebagaimana dimaksud pada diajukan pada awal dimulainya perkuliahan paling lambat akhir semester (satu). ketentuan bab huruf diubah, sehingga selengkapnya berbunyi bab laporan tugas belajar dan izin belajarbupati melalui kepala badanpendidikan lanjutan disampaikan paling lambat (tiga) bulan setelah masa pendidikan berakhir. ketentuan bab viii dan diubah, serta dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi bab viii pencantuman gelar akademik pns yang telah melaksanakan pendidikan lanjutan dan memperoleh ijazah dilaksanakan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pns yang telah melaksanakan pendidikan lanjutan dan memperoleh ijazah namun telah mencapai pangkat puncak berdasarkan jabatan dan atau pendidikannya dapat mengajukan izin pencantuman gelar akademik. dihapus. izin pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pns oleh kepala badan atas usul dan pertimbangan persetujuan kepala sold. ketentuan huruf dan huruf diubah, serta huruf dihapus, sehingga selengkapnya berbunyi izin pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan ketentuan berstatus pns, telah menyelesaikan pendidikan dan lulus dengan menunjukkan ijazah beserta transkrip nilai, memiliki izin belajar, dihapus, pendidikan diselenggarakan oleh program studi yang telah terakreditasi dari lembagatas tan bupati ciamis propinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang pengelolaan aset desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ciamis, menimbang bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan aset desa yangserta kepastian nilai perlu disusun pedomenyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan asetkepala desa membentuk tim pengadaan tanah kas desa dengan keputusan kepala desa. tim sebagaimana dimaksud pada berjumlah ganjil dan beranggotakan (lima) orangtim sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas melaksanakan peninjauan lokasi dan menginventarisasi calon tanah yang akan dijadikan tanah kas desa, menginventaris dokumen hukum tanah yang akan dijadikan tanah kas desa dan dokumen pendukung lainnya, melaksanakan konsultasi terkait status hukum dan dokumen tanah yang akan dijadikan tanah kas desa kepada lembaga pemerintah yang membidangi agraria dan tataruang atau pertanahan, memberikan penjelasan dan penyuluhan kepada masyarakat, mengajukan permohonan penilaian harga tanah dan menerima hasil penilaian, dan melaporkan hasil kegiatan kepada kepala desa. harga tanah yang akan dijadikan tanah kas desa wajib melalui penilaian oleh tim penilai independen appraisal yang berlisensi dan terdaftar kantor pertanahan kabupaten ciamis, penilaian harga tanah oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan cara: ketua tim pengadaan mengajukan permohonan penilaian harga tanah kepada penilai, ketua tim pengadaan menerima hasil penilaian harga tanah dari tim penilai. hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai dasar untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa. kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada menetapkan lokasi dan harga calon tanah kas desa serta menjadi dasar penganggaran dalam apb desa. pemerintah desa melakukan belanja pengadaan tanah dalam apb desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada selanjutnya disertifikatkan dan menjadi aset desa serta dicatat dalam daftar inventaris asetpenggunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada antara lain berupa tanah, kendaraan, peralatan atau mesin dan gedung bangunan oleh kepala desa, perangkat desa dan staf desa yang sah. peralatan dan gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada dapat digunakan untuk sekretariat bpd dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. penggunaan aset desa berupa tanah bengkok atau sebutan lain oleh kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara proporsional, adil sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya.ggunaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: tanah bengkok merupakan hak asal usul desa yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa, tanah bengkok digunakan oleh kepala desa penjabat kepala desa dan perangkat desa yang sah atau definitif dan atau masih menjabat, dalam hal terjadi kekosongan kepala desa penjabat kepala desa dan perangkat desa, penggunaan tanah bengkok ditinjau kembali untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa, hasil penggunaan tanah bengkok dicatat dan wajib dimasukan sebagai pendapatan asli desa dalam apb desa, belanja hasil penggunaan tanah bengkok dibahas dalam musyawarah desa pada penetapan rkp desa dan apb desa, belanja hasil penggunaan tanah bengkok dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan dan tambahan penghasilan kepala desa penjabat kepala desa dan perangkat desa. dalam hal tanah bengkok digunakan oleh selain kepala desa penjabat kepala desa dan perangkat desa, pengelolaannya dilaksanakan dengan mekanisme pemanfaatan asetahas dan disepakati bersama bpd, paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: jenis aset kekayaan desa yang dapat dimanfaatkanpada ditetapkan dengan tahapan: rancangan peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa atas prakarsa pemerintah desa atau usulan bpd, bpd mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali sedangkan yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali atas kesepakatan kepala desa dan bpd, d.rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan, e.sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan bpd dan menguntungkan desa serta mengacu pada tata ruang yang berlakusanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian persyaratan lain yang dianggap perlu. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah perjanjian sebagaimana dimaksud pada disepakatisewakan pada papan pengumuman desa dan melalui media yang ada desa, b.calon penyewa mengajukan surat permohonan pemanfaatan aset desa kepada kepala desa, musyawarah desa membahas dan menyepakati sewa berpedoman pada peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa, menyusun dan menandatangani perjanjian sewa, dan kepala desa menetapkan tarif sn tidak merubah status kepemilikan aset, sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian, dan persyaratan lain yang dianggap perlu. format surdilaksanakan dengan tahapan: calon peminjam mengajukan surat permohonan kepada kepala desa, kepala desa mengusulkan dan menandatangani perjanjian pinjam pakai antara pemerintah desa dan pihak peminjam, kepala desa menyerahkan aset kepada pemohon yang dibuktikan dengan surat serah terima, dan pemohon mengembalikan aset kepada kepala desa yang dibuktikan dengan surat serah terimatidak merubah status kepemilikan aset desadan d.membayar pajak dan biaya pemeliharaan aset yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan selama jangka waktu kerja sama serta besaran kontribusibangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset desjanjian persyaratan lain yang dianggap perluaa, besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan permohonan penghitungan dari kepala desa sebagai tindaklanjut dari pemohon pihak laiberpedoman pada peraturan desa tentang pemanfaatan aset termasuk besaran kontribusisyaratan lain yang dianggap perlubupati. hasil pemanfaatan sebagaimana bangun serah guna dan guna serah bangun merupakan pendapatan desa dan wajib masuk rekening kas desa. tahapan kerjasama pemanfaatan aset desa, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam dan melalui pemohon mengajukan permohonan kepada kepala desa, kepala desa menyampaikan permohonan dari pemohon kepada bpd, bpd mengundang kepala desa dan pemohon untuk menyelenggarakan musyawarah desa paling lambat (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari kepala desa, musyawarah desa membahas rencana kerjasama pemanfaatan aset desa atau bangun guna serah atau bangun serah guna, dalam hal musyawarah desa tidak menyepakati, kepala desa memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dihampiri berita acara, dalam hal musyawarah desa menyepakati, selanjutnya kepala desa menyampaikan permohonan ijin kepada bupati melalui camat, bupati melalui tim kabupaten meneliti kelengkapan dokumen permohonan ijin dari kepala desa antara lain surat pengantar dari camat, surat permohonan dari kepala desa, berita acara hasil musyawarah desa, surat permohonan dari pemohon, peraturan desa tentang pemanfaatan aset desa, tim kabupaten dapat melaksanakan tinjauan lapangan lokasi. hasil penelitian kelengkapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada bupati sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin. jin bupati disampaikan kepada kepala desa dan menjadi dasar untuk menetapkan perjanjianpada dapat digunakan untuk membiayai belanja desa sesuai dengan rkp.bukti status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf yang berupa tanah dalam bentuk sertifikat tanah atas nama pemerintah desa. biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apb desa. dalam hal terdapat tanah kas desa yang diatasnya berdiri bangunan bukan milik desa tanpa diawali proses pemanfaatan aset desa, maka wajib dilaksanakan pengamanan aset desa secara khusus. pengamanan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui: kepala desa dan atau bpd mengusulkan kegiatan musyawarah desa, bpd mengundang secara tertulis kepada kepala desa, perwakilan perangkat desa, anggota bpd, perwakilan tokoh masyarakat dan pihak pemilik yang menguasai bangunan diatas tanah kas desa, dalam hal pihak pemilik penguasa tidak diketahui keberadaanya, maka kepala desa membentuk tim yang diketuai oleh sekretaris desa yang beranggotakan unsur perangkat desa, unsur lkd dan unsur tokoh masyarakat untuk melaksanakan penelusuran pencarian informasi tentang status kepemilikan atas gedung bangunan tersebut, d.apabila hasil penelusuran sebagaimana dimaksud huruf telah diketahui informasi tentang status kepemilikan atas gedung bangunan tersebut, maka pihak pemilik penguasa bangunan tersebut diundang secara tertulis untuk melaksanakan musyawarah, e.dalam hal pihak pemilik penguasa bangunan tidak hadir setelah disampaikan undangan secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima surat undangan selama (tiga) kali berturut turut, maka dilanjutkan pelaksanaan musyawarah desa, apabila hasil penelusuran sebagaimana dimaksud huruf tidak diketahui status kepemilikan atas gedung bangunan tersebut, maka kepala desa mengumumkan rencana pengamanan aset desa secara khusus terhadap gedung bangunan tersebut pada papan pengumuman desa dan media sosial elektronik selama (tiga puluh) hari berturut turut, apabila setelah diumumkan selama (tiga puluh) hari berturut turut, tetapi pihak pemilik penguasa bangunan tetap tidak diketahui keberadaannya, maka dilanjutkan pelaksanaan musyawarah desa, h.musyawarah desa membahas dan menyepakati tindak lanjut status bangunan diatas tanah kas desa, tindak lanjut status bangunan sebagaimana dimaksud huruf antara lain penghapusan bangunan atau dihibahkan kepada pemerintah desa atau diproses dengan mekanisme pemanfaatan aset desa atau diproses dengan mekanisme tukar menukar tanah yang ditetapkan dengan peraturan desa, j . penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh pihak pemilik penguasa bangunan dan dapat dibantu oleh pemerintah desa setelah peraturan desa ditetapkan, k.dalam hal pihak pemilik penguasa bangunan tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada huruf maka pelaksanaan penghapusan gedung bangunan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa setelah peraturan desa ditetapkan dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan camat, kapolsek dan danramil setempat, dan hasil penghapusan dapat dihibahkan pemerintah desa atau menjadi milik pihak pemilik penguasa bangunaniaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan yang berlaku. pemeliharaan aset desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain dilaksanakan sesuai dengan perjanjiansebelum dimusnahkan terlebih dahulu dilaksanakan pembahasan dalam musyawarah bersama bpd karena kelalaian dan atau hilang karena kemudian, terbakar dan mati, dan gedung bangunan yang akan dipindahkan lokasi lain. penghapusan aset desadan gedung bangunan yang akan dipindahkan lokasi lainenghapusan aset desa karena hilang dan kemudian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan harus dilengkapi: surat keterangan dari kepolisian, berita acara musyawarah yang dilaksanakan oleh inspektorat dan tim penilaian aset yang beranggotakan unsur perangkat daerah yang menangani aset, kecamatan, kepala desa, unsur perangkat desa dan unsur bpd yang menilai besaran aset yang hilang, cc.temukan, dan pernyataan apabila dikemudian hari diketemukan bukti bahwa penghapusan aset desa dimaksud diakibatkan kelalaian dan atau kesengajaan dari penanggung jawab aset desa tersebut, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan. dalam hal berita acara musyawarah menyatakan aset yang hilang karena kemudian diakibatkan kelalaian dan atau kesengajaan, maka penanggungjawab aset desa wajib melaksanakan pengembalian kerugian berupa uang berdasarkan hasil penilaian. pengembalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan cara menyetorkan rekening kas desa dan menjadi pendapatan desa yang belanja penggunannya ditetapkan dengan musyawarah desa. penghapusan aset desa karena terbakar dan atau mati sebagaimana dimaksud dalam dan atau mati berupa hewan atau tanaman, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf dihampiri hasil laporan pemeriksaan, dan berita acara musyawarah tentang penghapusan aset karena terbakar dan atau mati. penghapusan aset berupa gedung bangunan yang akan dipindahkan lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf 4d, dilaksanakan melalui musyawarah desa apabila anggaran untuk pembanguan lokasi baru telah masuk rekening desa, dan format berita acara dan keputusan kepala atau kepentingan umum lainnya, uang pengganti diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah.pengadaan barang dan jasa desa.daerah selanjutnya disingkat api adalah inspektoaset milik desa desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk atau kepentingan umum lainnya, uang pengganti menjadi milik pemerintah daerahwajibhanya berupa barang perlengkapan, peralatan atau mesin. aset desa berupa tanah dan atau gedung bangunan yang dimohon untuk dikelola oleh bum desa dilaksanakan dengan mekanisme pemanfaatan. penyertaan modal pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. berdasarkan peraturan desa tentang penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada kepala desa melakukan serah terima dengan bum desa dan dituangkan dalam berita acara serah terima. inventarisasi aset bum desa bum desa bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal bum desa bum desa bersama pailit, penyertaan modal yang telah diberikan oleh desa diserahkan kembali oleh bum desa bum desa bersama kepada pemerintah desa melalui musyawarah desa. paragraf kesembilan ketatausahaan seluruh aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannyparagraf kesepuluh pelaporan kepala desa menyampaikan laporan aset desa kepada bupati melalui camat paling lambat (tiga) bulan setelahrealisasi apb desa. paragrafdapat dilakukan dengan pihak pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik daerah badan usaha milik desa atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, pemerintah desa lainnya, dan, tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang, setelah dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa dan mendapat izin gubernur. dalam hal tanah pengganti belum tersedia, sebagaimana dimaksud huruf dikarenakan keterbatasan tahun anggaran, maka pemohon menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa uang pengganti hasil penilaian akan disalurkan pemerintah desa untuk digunakan pengadaan tanah pengganti, seluruh pembiayaan proses tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud pada tetap ditanggung oleh pemohon, uang pengganti yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada tidak boleh digunakan selain untuk pengadaan tanah pengganti, dalam hal terdapat selisih sisa uang pengganti dari proses penilaian untuk tukar menukar tanah sebagaimana dimaksud pada dengan nilai relatif kecil yang tidak mencukupi untuk pengadaan tanah maximal senilai rp. (lima juta rupiah). selisih sisa uang penggantmembiayai kewenangan desa sesuai dengan hasil musyawarah desa. musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada huruf sekurang kurangnya membahas dan menyepakati tentang besaran ganti rugi uang yang akan diterima, b.usulan calon tanah pengganti kepada pemohon, dan rencana penggunaan tanah pengganti, d.rencana penggunaan selisih sisa uang (apabila terdapat selisih). tukar menukar tanah milik desarsetujmelampirkanperangkat daerah dan camat terkait:persetujuan bpd, rancangan peraturan desa tentang tukar menukar tanah kas desa,desa yang bersangkutan,rtrw) dan ijin lokasi terhadap tanah kas desa yang akan ditukar atau digunakan oleh pihak pemohon.foto lokasi tanah desa yang akan dilepas dan calon tanah pengganti, )foto copymberitahan menerangkan bahwa sebagian seluruh calon tanah pengganti tidak tersedia desa setempat dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf bupati menugaskan tim melakukan tinjauan lapang dan verifikasi databarat serta pihak dan atau instansi terkait lainnya untuk mendapatkan kebenaran materihasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada sebagai bahan pertimbangan bupati untuk menerbitkan surat ijin tukar menukar tanah kas desa dan permohonan persetujuan gubernur. setelah memperoleh persetujuan gubernur, selanjutnya kepala desa menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar tanah milik desa:d. appraisal, tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan pengkajian berupa dampak dalamhuruf sebagai bahan pertimbangan bupatiselanjutnya izin gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan kepada menteri untuk mendapat persetujuan. tata cara dan atau tahapan tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan kepentingan umum dari permohonan pihak yang akan menggunakan tanah kas desa, permohonan ijin bupati sampai permohonan persetujuan kepada gubernur berlaku mutasi dan mutans dengan tata cara tahapan tukar menukar tanah milik desa untuk pembangunan kepentingan umumtanah menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan tahapan kepala desa bersama bpd melaksanakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati rencana tukar menukar tanah milik desa yang, berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf digunakan sebagai dasar kegiatan dalam rkp desa, kegiatan dalam rkp desa sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi dasar dalam penganggaran dalam apb desa, kepala desa membentuk tim untuk melakukan inventaris calon tanah yang akan ditukar, kepala desa menyampaikan permohonan kepada masyarakat pemilik tanah yang akan ditukar, dalam hal masyarakat sebagaimana dimaksud huruf menyetujui maka tim melaksanakan penilaian dengan appraisal, harga hasil penilaian appraisal disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat pemilik tanah untuk disepakati, dalam hal masyarakat pemilik tanah tidak menyepakati harga sebagaimana dimaksud huruf kepala desa menugaskan tim untuk mengganti calon tanah yang akan ditukar, dalam hal masyarakat pemilik menyepakati harga sebagaimana dimaksud pada huruf maka kepala desa menyampaikan permohonan ijin kepada bupati, j . selanjutnya bupati melalui tim kabupaten melaksanakan verifikasi dokumen dan dapat melaksanakan tinjauan lapangan, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf menjadi dasar penetapan ijin bupati, dan ijin bupati sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai dasar untuk menetapkan peraturan desa tentang tukar menukarmbentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh tim kabupaten yang beranggotakan dinas yang membidangi pemerintahan desa, perangkat daerah terkait dan camat dengan susunan dan tugas tim ditetapkan dengan keputusan bupati. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh inspektorat instansi yang berwenang memaksakan pengawasan internal. bab pembiayaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tim kabupaten dibiayai apbd kabupaten. pelaksanaan administrasi pengelolaan aset desa desa dibiayaitanah negara titisan pangangonan atau sebutan lain yang akan sudah dikelola oleh desa wajib dikonsultasikan kepada kantor pertanahan kabupaten ciamis sesuai ketentun nanalampiran peraturan bupati ciamis nomor tanggal format contoh peraturan desa gilda kepala desa .eacaakka. kecamatan . kabupaten ciamis peraturan desa asas. nomor . tahun. tentang penetapan jenis tanah kas desa dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala desa .eacaakka. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan bupati ciamis nomor . tahun tentang pengelolaan aset desa, jenis tanah kas desa ditetapkan dengan peraturan desa setelah dibahas dan disepakati bersama bpd: bahwa penetapan jenis tanah kas desa . telah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa . pada hari .,etapan jenis tanah kasasetdan menggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. tahun tentang pengelolaan aset desa. memperhatikan berita acara hasil musyawarah desa . nomor aaa free. pdj. tanggal. iii. . dengan kesepakatan bersama badan permusyawaratan desa nnaaeasaa. dan kepala desa .eacaakka. memutuskan menetapkan penetapan jenis tanah kas desadesa. jenis tanah kas desa meliputi tanah desa tanah bengkok, tanah desa lainnya. tanah desa sebagaimana dimaksud pada, rincian tanah desa sebagaimana dimaksud pada antara lain lokasi tanah luastanah peruntukan tanah jera kantor desa jonatesiaan jereritesran jerareteetinnaren pstrincian tanah bengkokreriraran jerereseerioiraren jonatesiaan jereritesran jerareteetinnaren pstrincian tanah desa lainnyaeririsan jerireseanioraren joeraritestn jeareriesian jerreritasiaieaee postditetapkan di: desa. pada tanggal . . kepala desa .i, diundangkan di: desa. pada tanggal pkn nanas sekretaris desa lembaran desa . nomor . tahun format contoh keputusan kepala desa tentang status penggunaan aset sa) iin kabupaten nonacontoh keputusan kepala desa tentang penghapusan aset ua3, mong kabupaten.( nama kabupaten(sea tahformat contoh keputusan kepala desa tentang penetapan pengunaan aset pan kabupaten. nama kabupaten) kepala desa . nama desa) keputusan kepala desa. nama desa) nomor . tahun . tentang penetapan pengguna aset desa kepala desa ., nama desa) menimbang bahwa dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi aset desa dalam menunjang kelancar, perlu ditetapkan pengguna aset desa, bahwa pengguna aset desa sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf diatas, maka perlu menetapkan keputusan kepala desa . tentang penetapan pengguna asemendagri nomor tahun tentang pedoman teknis peraturan desa, permendag. tentang.(terkait pengelolaan aset desa, kalau ada): peraturan bupati . nomor . tahun. tentang.(terkait pengelolaan aset desa, kalau ada): membaca rapat staf pemerintah desa.tanggal .tahun. tentang kesepakatan penetapan pengguna aset desa memutuskan: menetapkan kesatu menetapkan perangkat desa staf perangkat desa sebagaimana tersebut pada lajur dua sebagai pengguna aset desa sebagaimana tersebut pada lajur dengan spesifikasi sebagaimana tersebut pada lajur lampiran keputusan ini. kedua perangkat desa staf perangkat desa pengguna aset desa sebagaimana tersebut pada dictum kesatu wajib: memelihara dan menjaga keamanan aset desa. menggunakan aset desa untuk menunjang kelancaran tugas tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. mengembalikan aset desa yang telah selesai dalam hal aset desa telah selesai digunakan, masa berlaku penggunaan telah berakhir atau dibutuhkan oleh pemerintah desa. mengembalikan aset apabila diperlukan oleh desa untuk digunakan dalam keadaan tertentu tambahkan sesuai kebutuhan ketiga perangkat desa staf perangkat desa pengguna aset desa sebagaimana tersebut pada dictum kesatu dilarang: menyalahgunakan aset desa diluar peruntukannya yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. meminjamkan, menjual, menggadaikan, memindahtangankan hak kepemilikan kepada pihak lain. tambahkan sesuai kebutuhan keempat perangkat desa sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu dapat membawa pulang aset desa luar jam kantor sepanjang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. kelima biaya pemeliharaan aset sebagaimana dimaksud pada dictum pertama dibebankan kepada apb desa. sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. keenam keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal.(masih berlaku tahun sesuai permendagri nomor tahun ditetapkan . pada tanggal kepala desa., nama desa) nama tanpa gelar dan pangkat) tembusan keputusan ini disampaikan kepada: bupati. up. kepala dinas pmd kabupaten. camat. yang bersangkutan format berita acara usul penghapusan aset berita acara usulan penghapusan aset desa pemerintah desa nk. tahun annaloe''contoh surat perjanjian bangun guna serah pemerintah desa kabupaten pnanananaaaanan desa kecamatan nan. kabupaten. tahun . surat perjanjian bangun guna serahtimur oi.) dan untuk selanjutnya disebut tanahperjanjian bangun guna serah pembayaran dilakukan secara transfer dikirimkan rekening fungsi bangunankerjasama pemanfaatan logo pemerintah desa kabupaten kanatananananaan desa kecamatan rancu. kabupaten. tahun . surat perjanjian kerjasama pemanfaatdiri pribadisurat perjanjian pinjam pakai logo pemerintah desa kabupaten kanatananananaan desa kecamatan ii. kabupaten. tahun surat perjanjian pinjam pakaiobjek rekreasi yang dimiliki oleh desa, jaringan irigasi, dan lain lain kekayaan asli desa jenis tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tanah desa tanah bengkok, tanah desa lainnya. tanah desa sebagaimana dimaksud .tansewa logo pemerintah desa kabupaten kanatananananaan desa kecamatan ii. kabupaten. tahun . surat perjanjian sewa tanah bangun. yang selanjutnya disebut pihak pertama nama b ( luas tanah dalam huruf )| meter persegi, dengan batas batas: utara selatan .)., pembayaran dilakukan secara tunai transfer dikirimkan rekeningrp. ee), dibayarkan setiap triwulan dengan besaran sesuai kesepakatan para pihak tahun kedua sebesar rp.iii0 eeadenium sen pemerintah desa kabupaten pnanananaaaanan desa kecamatan nan. kabupaten. tahun an. addendum surat perjanjian nomor :. ji) jeda. tanggal .i sewa tanah bangunan pemerintah desa atas surat perjanjian nomor:jenis tanah kas desa ditetapkan dengan peraturan desa setelah dibahas dan disepakati bersama bpd. peraturan desa sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mengatur luas dan lokasi setiap jenis tanah kas desa. bab pengelolaan bagian kesatupihak pertama pihak kedua nama jelas tanpa gelar) nama jelas tanpa gelar) (jabatan) (jabatan) catatan: surat perjanjian sewa dpt ditambahkan sesuai dengan kesepakatan para pihak tanpa mengurangi kebijakan dalam permendagridalam hal kepala desa berhalangan, sekretaris desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, setelah ditetapkan sebagai pelaksana tugas harian sampai dengan ditetapkannya penjabat kepala desa dan atau kepala desa definitifsekretaris desa berhalangan, kaur tata usaha dan umum melaksanakan tugas selaku pembantu pengelola aset desa. dalam hal kaur tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud pada berhalangan, kaur perencanaan melaksanakan tugas selaku pembantu pengelola asekepala desa mengajukan usul pengadaan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam melalui musyawarah desa. pengadaan aset desa harus memperhatikan kesepakatan bersama masyarakat dan ketersediaan dana dalam apb desa.dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan kualitas yang ditetapkan dalam waktu dan anggaran minimalpersyaratan, secara kompetitif dan tidak ada intervensi dari pihak manapuntrategis sebagaimana dimaksud dalam wajib atas nama pemerintah desa dan berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan barang jasa desa kecuali pengadaan aset desa berupa tanah kas desa. pengadaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan apabila telah tercantum dalam rkp desa. |
salinan slim bpapelaksana teknis daerah lingkungan pemerintah kabupaten ciamis telah diatur dengan peraturan bupati ciamis nomor tahun yang didalamnya mengatur, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakitantara lain,dasarkan jenis pelayanan yang diberikan dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusuuskesmas sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas puskesmas ciamis, puskesmas imbanagaraj, puskesmas baregbeg, puskesmas cijeungjing, puskesmas handapherang, puskesmas sarananya, puskesmas cipaku, puskesmas cieurih, puskesmas kawali: puskesmas kawalimukti, puskesmas lumbung, il. puskesmas panjang, puskesmas sumantri, puskesmas penambangan, puskesmas payungsari, puskesmas cihaurbeuti, puskesmas sukamulya, puskesmas sindangkasih, puskesmas cikoneng, puskesmas penawangan, puskesmas gardujaya, puskesmas jatinegara, puskesmas rajasa, puskesmas rancah: puskesmas tamansari, puskesmas sukadana: aa. puskesmas wisata, bb. puskesmas cimaragas, cc. puskesmas filolog, dd. puskesmas american, ee. puskesmas kertahayu, ff. puskesmas banjarsari, gg. puskesmas dulu, hh. puskesmas cagayan, ii. puskesmas lombok, ji: puskesmas purwodadi, dan kk. puskesmas sidoharjo. rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: rumah sakit umum daerah ciamis, dan rumah sakit umum daerah kawali. ketentuan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut kepala utd kelas merupakan jabatan eselon atau jabatan pengawas. kepala utd kelas dan kepala subdiantara ketentuan dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit daerah. jabatan perangkat daerah pada rumah sakit daerah mengikutsbantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (r rth)ehabilitasi rumah tidak layak huni. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni terlaksana sesuai sasaran dan tujuan, perlu memberikan petunjuk teknisyelenggaraan rehabilitasi bantuan rumah tidak layak hulokasi toko penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan r rth, membentuk kelompok penerima bantuan kalau memungkinkan (jumlah penerima bantuan dalam satu desa kelurahan lebih dari (lima) orang,kpb penerima bantuan, mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan dpb, bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat hari sejak toko menerima fotokopi dpbdaerah: rth rth secara kelompok, dan nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan dpb harus diserahkan kepada penerima bantuan rth. kpb penerima bantuan menunjuk toko penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria, kpb penerima bantuan rth seperti dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab vii perencanaan pemerintah desa melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan r rth untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada bupati ciamis melalui kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidupciamis. pemerintah daerah melalui dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup melakukan verifikasi usulan dari pemerintah desa dengan memperhitungkan program prioritas daerah. calon penerima bantuan rbesaran dan calon penerima bantuan r rth dengan lampiran sesuai format dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. besaran dan penerima bantuan r rth sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. bab viii pencairan penyaluran bantuan r rth penerima bantuan sebagai mana dimaksud pada dilakukan dalam (satu) tahap. bab pemanfaatan bantuan rsatu) tahap berdasarkan kebutuhan yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan tfl, danpenerima bantuan denganremanfaatan bantuan r rth untuk upah tukang dilaksanakan dengan cara tarik tunai setelah progres fisik mencapai yo. proses penyelenggaraan bantuan r rth dapat dilihat pada lampiranperumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup setelah pekerjaan selesai berupa laporan penggunaan dana lpd) seperti format dalam lampiran rth dan pendampingan penerima bantuan r rth kepada dinas, kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup menyampaikan laporan kepada bupati. bab sanksi dalam hal penerima bantuan ragai penerima bantuan r rth setelah ditetapkan. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah, dan cc. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima. bab xii monitoring, evaluasi, dan pembinaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan bantuan r rth dilakukan oleh dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup melalui tim koordinasi penanganan r rth kabupaten ciamis rth dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan r rth. bab xiii pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan r rth kabupaten ciamis dilaksanakan seperti pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. bab xiv pembiayaan segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan r rth dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah,september permohonan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada yth. kepala dinas proph kab. ciamis perihal permohonan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun . saya yang bertanda tangan bawah ini nama akannnnatannnennnn anna nana umur banana tahun pekerjaan knnannnnnnnnnnnnanaanananaa nana alamat nnananannnnnnnnnnannnnnnenanelnannanannanlaaanaaan namanya nama aan desa kelurahan .oooooooomnnnnnanannalnaaaa. kabupaten.oco.o oomr rth: belum pernah memperoleh r rth atau bantuan sejenis dari pemerintah:rthe.e. r rth(kota), (tanggal bulan tahun) mengetahui,surat pernyataan mengikuti program r rth nama anenananenananannanannaa anna nana aan naa ananannnaaaaaan umur parama tahun pekerjaan ananannannnannnanannaaaaana aan alamat desa kelurahan. jeon kabupaten kota . provinsi . i: belum pernah memperoleh r rth atau bantuan sejenis dari pemerintah: memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah, menggunakan r rthr rth "): bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang: dalam hal bantuan berupa uang: memberi kuasa kepada .r rth, yaitu: mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada.jenis kegiatan peningkatan kualitas rehabilitasi rumah tidak layak huni nomor nba nomor ktp nama penerima bantuan foto perspektif kondisi alamat awal rumah desa kelurahan kecamatan kabupaten kota. kabupaten. koordinator fasilitator kabupatebantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (r rth). bab ketentuan umum dalam peraturan ini,kawasan permukiman dan lingkungan hidup kabupaten ciamis.rumah rusak total gambar rencana usulan skala nts1: tampak depan tampak belakang tampak samping kiri tampak samping kanseen. kabupaten kota koordinator fasilitator kabupaten kota rencana anggaran biaya (rab) r rth nomor nba dnnnanananan nana anna ana anna nomor ktp dnnannannanna naa nnn nana nana anna aan nama penerima bantuan dnnannannanna naa nnn nana nana anna aan alamat dnnnanananan nana anna ana anna desa kelurahan dnnnanananan nana anna ana anna kecamatan dnnannannanna naa nnn nana nana anna aan kabupaten kota dnnnanananan nana anna ana anna jenis kegiatan pers pr rth sunan von uraian pekerjaan satuan arga napa nang bahan tunai bangunan lama ane boyong kpb pemanas polo ngga. . . . pasangan pondasi yo. lol semengsokg gal yo. pasir beton oom lal pekerjaan lai yoo yoo too .a.m bpb men man nan masam au . bmm. 5m. pekerjaan kalam yo. pekerjaan berkabung poo powo yo. anne per loro aan batapesah pmp yo. dinding permanen yo. gambar too na. . . lol semengaokg 3okg gal oo yo. batu batatas batas yo. pekerjaan plester yo. pasir pasang semengaokg song gal yo. ne. papan ukuran. lo. saman mom ural feri satuan bl, daru hat rp3 turi knp lara pan area oli . ma, oil "tata teman kesan. sem dada kayu, mama. tuk| .meataeae m0.musmmama setan benda m| h sat saga pesanan garis minang mita sea yaa sesapasas say i jeng jean. pan ento sumsum gal seugetang uma. oo om| peng dan paok, esa. alone ejaan peranakan yoo en. paha, lbr ie) ai, atau smg ban pai dadu akh sang lbr sei meh o . b# &eo ban pai dadu akh sang lbr sei meh lapang papan utama sj. ea, leak ana su. pssi akan i3 jen . uan. . oo mal .5bm . mata para pama kana wawan alone . n.3i leo hara tora uraian pekerjaan volume satuan harga memakai dana bahan ep) ep) tunai bangunan lama |o( kawat ooy mi www $$$$"aaa$ |of wang poo p|o ( embantutukang ay u t weree. kabupaten kota. koordinator fasilitator coret yang tidak perlu kwitansi sudah terima dari pakaanaaaan jumlah uang pakan nana (terbilang) untuk pembayaran bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penerima bantuan atas nama . desa kelurahan ., kecamatan . jumlah prp anna yang menerima, materai rp. kop desa ciamis, nomor kepada, lampiran yth. bupati ciamis sifat segera cg. kepala dinas perumahan rakyat, perihal permohonan kegiatan bantuan rehabilitasi kawasan permukiman dan rumah tidak layak huni tahun lingkungan hidup kab. ciamis ciamis dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni kabupaten ciamis khususnya desa ., kecamatan ., kabupaten ciamis, kami mengusulkan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak . (.) unit dengan nama dan alamat terlampir. berdasarkan syarat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang telah diatur dalam petunjuk teknis bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kabupaten ciamis sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan bupati ciamis agar berkenan mengabulkan permohonan bantuan rumah tidak layak huni kabupaten ciamis . cap ttd (nama lengkap) daftar calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kabupaten ciamis desa kecamatan mengetahui, camat . kepala desa lurah. cap ttd cap ttd (nama lengkap) (nama lengkap) lembar penilaian tfl lembar penilaian calon tenaga fasilitator lapangan nama kenannnnnanananannananaaan kabupaten kemanan provinsi kenannnnnanananannananaaan (porumenapunistaasi nda takada suatlamtan iswatpamaan raotoytrp (pes foobemamautwantst ibu ifaotonylazan teater (swat keuangan pengalaman karadtidanaya saat ketangan catalan keputusan (so) jet penilaiandokumenadminstrasi jenjang pendidikan formal diawasi garansi setelah tete pendidikan tambakan keterampilan tursuspasthan pemberdayaan masyarakat eptmaaman lingkungan lingkungan, dan komputer (word&excel) tete maan ken kanoman seperti ppm mandiri, kegiatan dbembertaraan program ap8d,dan hama ama tete jumlah masyarakat yang didampingi dalam sekali kegiatan | s80yang boh so8orang .| man w. wawancara (a4 pemahamantentangpemberdayaan masyarakat pemahamantentangrumahlayakhuni pemahamantentangkonstruksibanunan pemahamantentang peraturan bps | penghargaandalampendampinganmasyarakat ' | | easnnnanaaanpemmaan swadaya disetujui, ciamis, ketua tim teknis kabupaten kota penilai, kepala dprkplh kab. ciamis rehabilitasi rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat r rth adalah rumah yang terkena bencana dan rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya, serta kecukupan minimum luas bangunan. bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut bantuan r rth adalah bantuan pemerintah kabupaten ciamis yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten ciamis berupa stimulan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah. penerima bantuan ryang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan r rth. bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima bantuan r rth. daftar rencana pemanfaatan bantuan yang selanjutnya disingkat dpbmekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan r rth bupati ciamis tim koordinasi dprkplh bank penyedia barang fasilitator toko bangunan lembar verifikasi proposal r rth berupa uang untuk perseorangan desa kelurahan :.ooo oto bal|ajasfaa|as |ao|a7 |as |ag ato tidak keterangan al. surat permohonan a6. surat pernyataan mengikuti program a2. salinan kartu tanda penduduk ktp) at. lembar verifikasi rth kebutuhan rumah a3. salinan kartu keluarga kk) a8. spesifikasi teknis gambar teknis a4. surat pernyataan penghasilan a9. rencana anggaran biaya rab) as. salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari a10. akuntansimen kop desa kelurahan) keputusan kepala desa lurah() ena enennennnnnnnnnnnanaak.) tentang pembentukan kelompok penerima bantuan rumah swadaya tahun .: mengingat: peraturan bupati nomor.o tentang bantuan rumah swadaya, kekutu san . nan . tentang penetapan lokasi dan besaran r rth, kekutu san .oon nomor . tentang penetapan lokasi rth desa kelurahan, memutuskan: menetapkan keputusan kepala desa lurah .ae.ooocomoonnnnnannan. f), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut: jenis besar buruk bantuan struktur nama alamat pers pr bantuan keanggotaan rth) rp) ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota bendahara merangkap anggota meta kedua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. catatan: ditetapkan .ooo. coret yang tidak perlu tanggal.oco.o.o ##) diisi dengan angka romawi seperti kpb kepala desa lurah soo.iro.monnnnnnanann kpb ii, kpb iii, dan seterusnya stempel (nama lengkap, nip, dan tandatangan) daftar rencana pemanfaatan bantuan (dpb) nomor nba dakaaaananaanana aan nama penerima bantuan panaaannaaa aan nomor ktp para alamat dakaaaananaanana aan desa kelurahan dakaaaananaanana aan kecamatan panaaannaaa aan nomor rekening penerima bantuan dakaaaananaanana aan jumlah dana yang ditransfer toko penyedia bahan bangunan jumlah harga per jenis bahan bangunan unit rp) jumlah harga total harga pembelian naa terbilang ditanggapi oleh: nama toko penyedia bahan bangunan danaananan anna ana alamat toko penyedia bahan bangunan danaananan anna ana nomor rekening bank toko penyedia danaananan anna ana toko penyedia bahan bangunan jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja jumlah harga rp) upah kerja pers7 partly total tarik tunai (b) terbilang total dana yang ditarik a#b) dana yang ditarik terbilang diajukan oleh: penerima bantuan disahkan oleh: diverifikasi oleh: difasilitasi oleh: sandaran. kab kota koordinator fasilitator tenaga fasilitator lapangan kabupaten kota survey toko penyedia bahan bangunan berdasarkan keputusan bupati walikota . janin nomor lon tanggal .i j.te utang .oeekku standar harga satuan bahan bangunan kabupaten kota) nama kpb panaaaanananan aan desa kelurahan dakaanananannnaaana anna kecamatan panaaaanananan aan kabupaten kota dakaanananannnaaana anna tanggal survey dakaanananannnaaana anna tanggal dibuat laporan . harga satuan bahan bangunan standar harga satuan survey harga bahan bangunan satuan kabupaten kota satuan keterangan kelengkapan administrasi toko sup situ memiliki nama bank nomor nama toko dan pemilik alamat ada tidak ada tidak sarana rekening untuk ada ada angkutan kegiatan r rth diketahui oleh, difasilitasi oleh, perwakilan kpb, koordinator fasilitator tenaga fasilitator ketua kabupaten. lapangan disahkan oleh, penamaan kuburan |
salinan ipakebijakan akuntansi pemerintah daerbeberapa kebijakan akuntansi yang belum terakomodir, maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf perlu diubahdengan peraturan bupati ciamis nomor tahun tentang perubahan ketigpedomndahara umum daerah yang selanjutnya maksud dan tujuan maksud penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan lingkungan pemerintah kabupaten ciamis yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tepat waktu. kebijakan akuntansi pemerintah daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah kabupaten ciamis yang harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau prinsip prinsip akuntansi dan system akuntansi pemerintah daerah yang diterima umum sesuai ketentuan yang berlaku. bab iii kebijakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntans, dan kebijakan akuntansi akun rekening standarsap tentangrekening standauangan entitas pelaporan dalam rangka pertasekurang kurang, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporbijakan akuntansi pemerintah daerahsalinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, pada tanggal januarinan bupati ciamis provinsi jawa barat peraturan bupati ciamis nomor tahunperlu mengaturvi. (tarif pengujian kesehatan pemeriksaan kesehatan umum calon pengantin pemeriksaan kesehatan haji puskesmas vii. (tarif pemakaian kendaraan ambulance puskesmas keliling, kereta jenazah ambulance puskesmas keliling, kereta jenazah pertama setiap selanjutnya (dihitung pp) viii. (tarif pemeriksaan visum repertum visum korban hidup visum pemeriksaan luar surat keterangan kematian surat keterangan surat keterangan jasa raharja ix. tarif pemulasaraan jenazah penitipan sementara jam memandikan jenazah reposisi jahit tarif pemeriksaan laboratorium (laboratorium klinik hematologi hemoglobin leukosit eritrosit trombosit retikulosit laju endap darah diff count hitung jenis hematokrit waktu pembekuan waktu pendarahan darah rutin rumble seed mikrobiologi malaria bta kusta jamur filariasis difteri gonore urine glukosa protein urobilinogen bilirubin sedimen berat jenis urine lengkap test kehamilan faces faces rutin garam jenuh benzoin test telur cacing serologi anti golongan darah abo golongan darah rhesus toksoplasma toksoplasma tha kidal drl dhf ast crp hiv kimia klinik trigliserida cholesterol hdl cholesterol ldl cholesterol reum kreatinin ric acid glukosa sewaktu glukosa puasa glukosa jam bilirubin derek bilirubin indie bilirubin total protein total albumin globulin slot sept gama alkali phosphatase analisa sperma narkoba methamphetamine morphine heroin amphetamine cannabinoid thc ganja opiatest barbituratest benzodiazepin ii. laboratorium kesehatan masyarakat pemeriksaan kualitas air bakteriologi air suhu bau warna kekeruhan dhl residu terlarut tds padatan tersuspensi total tss padatan total alkalinitas kesadahan kesadahan total karbondioksida bebas oksigen terlarut bod cod zat organik amoniak bebas nitrit nitrat prostat sulfida sulfat chloride kalsium magnesium aluminium arsen barium besi boron fluorida kadmium kalium krom mangan natrium nikel perak raksa total selenium seng tembaga timbal fenol cyanide detergen mas) pestisida pemeriksaan tanah paket pemeriksaan air sederhana fisika bau tds kekeruhan warna suhu rasa kimia anorganik besi fluorida kesadahan total klorida mangan nitrat nitrit sulfat kimia organik detergen zat organik sisa klor paket pemeriksaan air lengkap fisika bau tds kekeruhan warna suhu kimia anorganik besi fluorida kesadahan total klorida mangan nitrat nitrit sulfat raksa arsen kadmium krom selenium seng sianida timbal tembaga amoniak aluminium kimia organik detergen zat organik pestisida makanan dan minuman borgx formalin sasaran siklamat rhodamin methanol yellow tartrazine arsenik as) merkuri hg) timbal pb) sianida sn) nitrat no3) nitrit no2) langit acid lemak babi pork) uraian tarif pestisida pemeriksaan main lengkap kualitas udara nh3 debu iii. (pengambilan dan pengiriman sampel pengambilan dan pengiriman sampel non pelayanan kesehatan uraian jumlah (rp (tarif non pelayanan kesehatan praktek klinik per minggu per orang profesi d4 sl1 praktek non klinik per minggu per orang profesi d4 sl1 sma smk penelitian profesi s2 s3) d4 s1 pelayanan studi banding narasumber per orang sarana prasarana konsumsi jasa sarana per orangil)keputusan bupati ciamis nomor tahun tanggal desember besaran jasa pelayanan dan biaya operasionalsol mau aed nama utd puskesmas purwodadi oo puskesmas kertahayu 60g6 puskesmas filolog puskesmas sumantri puskesmas penambangan puskesmas payungsari dan jaminan hari tuciamisciamis, pemimpin blue puskesmas adalah kepalam dan atau upaya pelayanan lainpuskesmas untuk mendapatkan pelayanan medis, dengan indikasi rawat inap meliputi observasi, perawatan, diagnosesosialdalame medis dan optimalisasi pelayanan. bab nama, obyekpelayanan pendidikan. jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf meliputi rawatjalan, rawat inap, cc. rawat darurat,: ambulans: dan j . hasil perhitungan besarnya tarif laydan anggarandan operasional puskesmas serta biaya jasa pelayanan yang dipresentasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. tarif layanan rawat inap meliputi tarif rawat inap kelas dengan sarana tambahan sebesar rp. (dua ratus ribu rupiah)rawat inap kelas tanpa sarana tambahan sebesar rp. (seratus dua puluh ribu rupiah) dapat dipergunakan untuk dan biaya jasa pelayanan dengan besaran sesuai dengan lampiran peraturan bupati inimeliputi biaya jasa tenaga puskesmas dan biaya manajemen, dengan besaran diatur sesuai dengan lampiran peraturan bupati ini. untuk pembayaran dukungan operasional puskesmas dengan besaran diatur sesuai dengan lampiran peraturan bupati inidengan besaran diatur sesuai lampiran peraturan bupati inikejadian luar biasa dan atau tanggap darurat bencana sesuai keputusan bupati, kegiatan dalam rangka bakti sosial dan peringatan hari besar nasional,, setelah tarif layanan dibayar memberikan uang jamidinas sosial lipid, lapas dan panas,besaran tarif pelayanan kesehatanpelayanan kesehatan tarif jumlah unit cost jasa pelayanan tarif rawat jalan poli umum dan gigi poli spesialis konsultasi kesehatan catatan medik ii. (tindakan poli umum dan poli gigi tindakan kecil jahitan kurang dari 3jahitan debridemen luka kali buka jahitan kurang dari jahitan pasang kateter komplikasi epistaksis packing anterior ekstraksi corpus alienus tanpa komplikasi tindik inspekulo suction pavement pasang spark tampon op liter tindakan sedang tambahan jahitan lebih dari jahitan ekstraksi corpus alienus dengan komplikasi pasang buka iud pasang buka implant vena seksi pasang infus kali pengambilan moluscum resusitasi cardi pulmonal nebulizer ekstrasi kuku bukajahitan lebih dari jahitan insist eksis ekspirasi cirsumsisi fisioterapi penyinaran massage kebidanan pertolongan persalinan normal oleh dokter umum oleh bidan pertolongan persalinan patologi oleh dokter umum oleh bidan karet placenta manual vakum ekstraksi digital pelayanan perawatan perawatan luka hari perawatan luka bakar hari luka bakar luka bakar luka bakar tindakan gigi dan mulut pencabutan gigi tetap gigi sulung komplikasi bedah kecil: alveolectomy, lingivek incisa, abses, calculektomy bedah sedang odontektomy, apes resepsi, ekstrasi kista efreolios calling pengangkatan karang gigi per regio tambalan tetap gigi dewasa gigi anak tambalan sementara gigi dewasa gigi anak penambahan sinar light curing) iii. (tindakan unit gawat darurat pelayanan ugd one day care iv. (tarif rawat inap hari kelas iii dengan sarana tambahan kelas iii perinatologi incubator visite dokter hari pasien tarif penunjang diagnostik pemeriksaan laboratorium medik pemeriksaan elektromedik ekg (electrocardiografi) usg (ultrasonografi) photo rontgen (ukuran besar) photo rontgen (ukuran kecil) |
salinan tkabupaten ciamis tahun anggaran telah ditetapkan dengbahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran perubaherita daerah kabupaten cirebon nomor tahun seri ,? 'fwumuwbab viidua ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratustiga) posyandu terbaik yang mengikuti evaluasi posyandu tingkat kabupaten masing masing sebesar rp. (lima jutasebagai berikut: stimulan up2k pada juara lomba desa tingkat kabupaten sebesar rp. (lima juta rupiah), stimulan up2k pada lokasi p2wkxs sebesar rp. (lima juta rupiah), cc. stimulan up2k pada desa lokasi hari kesatuan gerak pkk kes. sebesar rp. (lima juta rupiah), stimulan up2k pada desa juara evaluasi program pokok pkk tingkat kabupaten sebesar rp. (limlomba desa, penetapan desa lokasi p2wkxs, penetapan desa lokasi hari kesatuan gerak pkk kes, dan penetapan desa terbaik evaluasi program pokok pk |
berita daerah kabupaten cirebon menimbang mengingat slj bao wh0 nomor 141bahwa sehubungan dengan adanya.; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka peraturan;utuskan: menetapkan peraturan bupati cirebon tentang pengelolaan operasional cadangan pangan pemerintah daerbadan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan atau disingkat bkp5k yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang membidangi ketahanan pangan kabupaten cirebon; kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut kepala badan adalah kepala badan yang membidangi ketahanan pangan kabupaten cirebo;;;;angan pemerintah pusat;;;;;;ror; gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok tingkat pasar;;dan atau gabah;; meningkatkan jangkauan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan; menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan; menjaga stabilitas harga pangan tingkat masyarakat;kabupaten cirebon adalah:; daerah rawan pangan transien keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupatmya dana dak dan dau;;; indikator impact yaitu tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat sepanjang waktu; bab pengelolaan operasionalemerintah daerah adalah badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan bkp5k);dengan susunan tim terdiri dari: pembina bupati cirebon pengarah sekretaris daerah kabupaten cirebon ketua kepala badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan kabupaten cirebon sekretaris kepala bidang ketahanan pangan anggota unsur badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan unsur dinas perindustrian dan perdagangan unsur dinas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan unsur badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa unsur badan perencanaan pembangunan daerah unsur dinas sosial unsur badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat unsur dinas perhubungan unsur satuan polisi pamong praja unsur bagian perekonomian sekretariat daerah unsur bagian sumber daya alam sekretariat daerah unsur bagian perlengkapan sekretariat daerah unsur bagian keuangan sekretariat daerah unsur bagian kesejahteraan rakyat sekretariat daerah tim sebagaimana dimaksud pada bertanggung: perencanaan; pengadaan; penyimpanan; penyaluran pendistribusian; pelibatan peran serta masyarakat; kerjasama; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;badan: data jumlah penduduk yang rawan pangan;; ketersediaan pangan;dan atau gabah;. daya simpan gabah kering giling (kualitas gabah kering giling (gkg) untuk cadangan pangan pemerintah daerah. pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten menyediakan stock (seratus) ton ekuivalen beras sesuai dengan spm bidangbadan; penyimpanan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan ketentuan: diletakkan diatas palet atau bahan lain yang berfungsi sebagai alas; dikemas dalam karung berukuran dilakukan: disesuaikan dengan ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah, dan kondisi serta kebutuhan; untuk penanganan keadaan darurat pangan rawan pangan transien); untuk penanganan masyarakat rawan pangan kronis; meliputi: rumah tangga rawan pangan; lanjut usia (lansia); dan masyarakat secara umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. camat menyampaikan permohonan bantuan kepada bupati atas usulan pemerintah desa kelurahan, dengan tembusan badan dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima;;; ketua tim pelaksana kabupaten mengeluarkan delivery order do) tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi lapangan;;;kepala badan;badan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan bupati;lain yang sah dan tidak mengikat;; besaran dana untuk penyedia.ck cadangan pangan pemerintah daerah disetorkan kas daerah sebagai penghasilan lain lain. bab; isi laporan paling sedikit memuat: jumlah ketersediaan awal; jumlah penggunaan; jumlah sasaran dan lokasi kecamatan, dan desa kelurahan);desember bupati cirebon, ttd sanjaya purwadisastra diundangkan cireboupaya peningkatan kinerja pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten cirebon, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil; bahwa tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada huruf harus memperhatikan rasa keadilan, kelayakan yang disesuaikan dengan bobot pekerjaan dan tanggungjawab dimana pegawai negeri sipil dimaksud bembahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintmenetapkan memutuskan peraturan bupati cireboekretariat daerah adalah unsur staf pemerintah daerahinspektorat kabupaten cirebon; badan perencanaan pembangunan daerah adalah badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten cirebon; dinas daerah adalah dinas daerah kabupaten cirebon; lembaga teknis daerah adalah lembaga teknis daerahkabupaten cirebon; lembaga lain merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan; satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten cirebon; kecamatan adalah kecamatan wilayah kabupaten cirebon; kelurahan adalah kelurahan wilayah kabupaten cirebon;cirebon; organisasi perangkat daerah kabupaten selanjutnya disingkat oebut skpd kabupaten adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran pengguna barangyang selanjutnya disebutkabupaten cirebon;; factors evaluation system yang selanjutnya disebut; kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan;kinerja adalah program komputer untuk menampilkan menyajikan data kinerja pegawai negeri sipiljabatan pimpinan tinggi atau setara dengan pejabat eselon pada satuan organisasi; atau setara dengan pejabat eselon iii administrator, pejabat eselon iv pengawas dan pejabat fungsional umum pelaksana pada satuan organisapengelola daftar hadir pegawai adalah pejabat penilai perilaku dan prestasi kerja pegawai negeri sipilumum atau pejabat lain yang setingkat; pejabat penetapan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil adalah pejabat yang menetapkan besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh pegawai negeri sipil atas dasar hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pejabat pengelola daftar hadirkeuangan atau pejabat lain yang setingkat; atasadalah kepala skpd opd pada masing masing skpd opd. bab tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan prinsip prinsip: efesiensi optimalisasi kemampuan pagu anggaran belanja pemerintah kabupaten cirebon; dan equal pay for equal work, pemberian besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan nilai jabatan dan pencapaian kinerja. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil merupakan fungsi dan keberhasilan atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai yang dibuktikan dengan presensi kehadiran setiap bulannya dan sasaran kerja pegawai negeri sipil setiap tahunnya.skpd opd. pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil didasarkan pada: tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil analisis beban kerja, sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan standar pelayanan minimal; nilai bobot jabatan; dan indeks harga nilai bobot jabatan. perhitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil menggunakan metode evaluasi faktor factors evaluation system) sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan bupati ininjalankan cuti besar seperti menjalankan ibadah hajiyang melaksanakan cuti diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan sama dengan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. pegawai negeri sipil sesuai dengan jabatan barunya. tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dapat diberikan sebesar apabila telah memenuhi penilaian prestasi dan perilaku kerja yang ditetapkan setiap bulannya. prestasi dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada diukur dengan ketentuan sebagai berikut prestasi kerja diukur berdasarkan atas pencapaian nilai sasaran kerja pegawai skp) dengan bobot persentasi penambah terhadap tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar dan perilaku kerja diukur berdasarkan atas presensi kehadiran dengan bobot persentasi penambah terhadap tambahan penghasilan pegawai adalah sebesar pengukuran pencapaian nilai sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan sebagai berikut nilai sasaran kerja pegawai skp) dengan kualifikasi sangat baik ke atas) dan baik pada akhir tahunbulannya; nilai sasaran kerja pegawai skp) dengan kualifikasi cukup kurang dan buruk pada akhir tahunbulannya; perhitungan nilai sasaran kerja pegawai skp) pada akhir tahun berkenaan, digunakan untuk perhitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada tahun berikutnya. pengukuran perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan sebagai berikut pegawai yangidaktidak terlambaterlambatpulang kerja pada waktunydan pegawai yang terlambat masuk kerja dan. nilai skp dengan kualifikasi cukup kurang dan buruk dan presensi kehadiran pada akhir tahun akan dijadikan dasar penilaian kinerja pegawai negeri sipil setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. pegawai yang terlambat masuk kerja diberikan izin hadir terlambat paling banyak (empat) hari dalam (satu) bulan dengan waktu keterlambatan diberikan maksimal menit dari ketentuan jam kerja masuk. apabila pegawai negeri sipil izin hadir terlambat melebihi (empat) hari dalam (satu) bulan, maka yang ke (lima) dan seterusnya dikategorikan terlambat. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya diberikan izin pulang kerja sebelum waktunya paling banyak (empat) hari dalam (satu) bulan dengan waktu pulang kerja sebelum waktunya diberikan maksimal menit dari ketentuan jam pulang kerja. apabila pegawai negeri sipil izin pulang kerja sebelum waktunya melebihi (empat) hari dalam (satu) bulan, maka yang ke (lima) dan seterusnya dikategorikan pulang kerja sebelum waktunya. pegawai yang tidak masuk kerja dapat dikategorikan masuk kerja apabila yang bersangkutan mengambil hak cuti tahunan atau cuti lainnya. izin hadir terlambat masuk kerja, izin pulang kerja sebelum waktunya dan cuti harus disampaikan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan tertulis. persetujuan izin dan cuti tertulis sebagaimana dimaksud pada paling lambat diberikan dalam waktu (tiga) hari sejak pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan cuti. jumlah jam kerja efektif bagi setiap pegawai dalam (satu) minggu adalah jam dengan pengaturan sesuai tabel berikut tabel (lima) hari kerja. hari kerja jadwal kegiatan pukul senin, selasa, rabu dan kamis apel pagi jam kerja s.d. istirahat s.d. jam kerja s.d. apel sore s.d. jum at apel pagi jam kerja s.d. istirahat s.d. jam kerja s.d. apel sore s.d. tabel (enam) hari kerja. jadwal hari kerja kegiatan pukul apel pagi senin, selasa, rabu, kamis dan sabtu jam kerja s.d. istirahat s.d. jam kerja s.d. apel sore s.d. apel pagi jam kerja s.d. jum at istirahat s.d. jam kerja s.d. apel sore s.d. pedoman tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ini digunakan sebagai panduan dalam menetapkan besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada opd skpd lingkungan pemerintah kabupaten cirebon. pedoman tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ini tidak digunakan sebagai panduan dalam menetapkan besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil bagi tenaga pendidik kependidikan yang mendapatkan tunjangan profesi atau sejenisnya dari pemerintah pusat pada dinas pendidikan kabupaten cirebon. besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada dan diatur melalui keputusan bupati cirebon tentang penetapan besaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten cirebon. bab iii mesin, absen, dan aplikasi kinerja perangkat adalah mesin absen. setiap skpd opd dalam pengajuan rekomendasi tambahan penghasilan pegawai negeri sipil wajib melampirkan print out dari mesin absen. mesin absen wajib terintegrasi dengan aplikasi kinerja badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon. aplikasi kinerja menyajikan data sasaran kerja pegawai skp), surat perjalanan dinas spd), sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tpp), dan lembur pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten cirebon. seluruh penghasilan pegawai negeri sipil luar gaji menggunakan aplikasi kinerja dengan pembayaran melalui rekening bank. untuk pengolahan data meliputi tarik data skp, spd, tpp, dan lembur pegawai negeri sipil serta pemeliharaannya dilaksanakan oleh pihak rekanan yang dikelola oleh badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon pegawai negeri sipil yang bekerja bidang medis yang biasa melakukan suatu tindakan tindakan yang membutuhkan penanganan cepat dan tidak dapat ditunda tunda karena sifat kegiatannya (citooprs. laparatomi)bidang pengamanan yang melakukan pekerjaan secara shiftdiluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku sistem presensi kehadiran dengan menggunakan mesin absensi. pegawai negeri sipil yang bekerja luar jam kerja sekurang kurangnya (tiga) jam dalam (satu) harinya sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak diberikan bobot persentasi penambah terhadap tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam ketentuan jam lembur sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab mekanisme pelaksanaan pimpinan skpd opd menetapkpada masing masing skpd opdegawai negeri sipil yang ada pada masing masing skpd opd; menghimpun dan mencetak hasil presensi dari mesin absen; rekapitulasi absensi pegawai negeri sipil yang ada pada masing masing skpd opd dari mesin absen; melakukan evaluasi berkas hasil presensi dari mesin absen; dan menyampaikan berkas hasil presensi dari dari mesin absen kepada pimpinan skpd opd untuk mendapatkan persetujuan agar dilakukan verifikasi oleh pejabat penetapan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepala sub bagian keuangan dan atau pejabat lainnya yang setingkat. pejabat penetapan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada adalah kepala sub bagian keuanganambahan penghasilan pegawai negeri sipil untuk masing masing pegawai negeri sipil; menyampaikan berkas daftar usulan penerimaan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepada pimpinan skpd opd untuk mendapatkan persetujuan; menyampaikan hasil persetujuan pimpinan skpd opd atas berkas hasil presensi dan berkas daftar usulan penerimaan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon untuk dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi untuk pembayaran; melampirkan hasil rekomendasi dari badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada pimpinan skpd opdnegeri sipil kepada bagian keuangan sekretariat daerah sebagai dasar penerbitan surat perintah pencairan dana sp2d); melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil; dan. penyampaian hasil persetujuan pimpinan skpd opdsanakan pada bulan sebelumnya kepada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon, dilakukan paling lambat pada tanggal (tiga) hari kerja pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan desember disampaikan pada tanggal (dua puluh) hari kerja. penyampaian rekomendasi hasil evaluasiukan oleh badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah kepada skpd opd dilakukan paling lambat (empat) hari kerja setelah berkas tersebut diterima dan dinyatakan lengkap. pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil untuk bulan sebelumnya dilakukan paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah dilakukan terlebih dahulu pengukuran perilaku kerja pada bulan sebelumnya nb dan pengukuran prestasi kerja berdasarkan nilai sasaran kerja pegawai pada tahun sebelumnya nt skpd opd menyampaikan surat permintaan pembayaran langsung spp ls) dan surat perintah membayar spm) dengan melampirkan daftar presensi, persentasi, penetapan besaran tambahan penghasilan, surat rekomendasi dari badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah dan surat pernyataan dari pimpinan skpd opd kepada bagian keuangan sekretariat daerah sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana sp2d) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. realisasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dibayarkan sesuai dengan besaran jumlah yang telah diverifikasi dan dievaluasi. dana tambahan penghasilan yang tidak terserap, disetorkan kas daerah pemerintah kabupaten cirebon sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai negeri sipil yang dipindahkan dinotasikan pada jabatan fungsional umum tertentu opdopd skpd lama berdasarkan daftar rekapitulasi print out mesin absen dari opd skpd lama sampai dengan dilakukannya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd). pegawai negeri sipil yang dipromosikan jenjang jabatan eselon yang lebih tinggi dan atau dipindahkan dinotasikan pada jabatan struktural yang sama dalam lingkup pemerintah kabupaten cirebon, berlaku ketentuan sebagai berikut apabila dipromosikan dan atau dipindahkan dinotasikan pada awal bulan maka tambahan penghasilan pada satu bulan sebelumnya nb ; dan apabila dipromosikan dan atau dipindahkan dinotasikan pada pertengahan dan akhir bulan maka tambahan penghasilan pada satu bulan berikutnya nb+l). pegawai negeri sipil yang meninggal dunia, berlaku ketentuan sebagai berikut apabila meninggal dunia pada awal bulan, maka tambahan penghasilan pada satu bulan sebelumnya nb diberikan dan dibebankan pada opd skpd yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya berdasarkan daftar rekapitulasi print out mesin absen dari; dan apabila meninggal dunia pada pertengahan dan akhir bulan, maka tambahan penghasilan pada satu bulan berikutnya nb+ dapat diberikan dan dibebankan pada. pegawai negeri sipilkinerjanegeri sipil secara berjenjang sampai kepala skpd opd. dalam hal kepala skpd opd tidak dapat menyelesaikan keberatan terhadap hasil pengukuran kinerja, maka kepala skpd opd melaporkan kepada tim pengendalian, tim monitoring dan tim evaluasi. tim pengendalian, tim monitoring dan timopd yang bersangkutan berdasarkan bukti bukti pendukung yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa. anggapbd) kabupaten cirebon melalui dokumen pelaksanaan anggaran dpa) skpd, dengan mengukur terlebih dahulu kemampuan keuangan daerah. bab pengendalian, monitoring dan evaluasi pengendalian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon. pengendalian sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai kebutuhan. hasil pengendalianpelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah kabupaten cirebon dapat mengikutsertakan bagian organisasi sekretariatmonitoring tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada setiap opd skpd dilakukan oleh kepala opd yang bersangkutan. monitoring sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap semester sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. dalam pelaksanaan monitoringevaluasi tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh. hasil evaluasimelaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.pada tanggal desember sekretaris diserah kabupaten cirebon; rukyat berita daerah kabupaten cirebon tahun ,nomo rl42 seri lampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal desember pedoman tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintahkabupaten cirebontata hubungan kerja faktor ini mempertimbangkan tata hubungan kerja lintas koordinasi antar skpd opd maupun instansi vertikal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. faktor ini memiliki (tiga) level dan nilai sebagai berikut: tata hubungan kerja level faktor nilai faktor skpd opd ini dalam melaksanakan program dan kegiatannya berkoordinasi dengan skpd opd lingkungan pemerintah kabupaten cirebon skpd opd ini dalam melaksanakan program dan kegiatannya disamping berkoordinasi dengan skpd opd lingkungan pemerintah kabupaten cirebon juga dengan instansi vertikal dan jika tidak dilakukan akan berdampak terhadap target pencapaian kinerja pemerintah kabupaten cirebon skpd opd ini mengkoordinasikan skpd opd dan instansi vertikal dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan faktor kewenangan faktor ini mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki oleh skpd opd. faktor ini memiliki (tiga) level dan nilai sebagai berikut: kewenangan level faktor nilai faktor skpd opd teknis dalam pelaksanaan administrasi pelayanan umum skpd opd teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan kepegawaian skpd opd administrasi dan teknis dalam pelaksanaan perumusan kebijakanmenjadi tanggung jawabnya dalam hal teknis atau pengawasan baik secara langsung atau melalui bawahan, pemimpin atau pihak lain. faktor ini memiliki (enam) level dan nilai sebagai berikut: kesulitan dalam pengarahan pekerjaan level faktor nilai faktor jabatan dalam faktor ini membawahi pelaksana dan dibawahnya atau yang setara eselon iv.b) jabatan dalam faktor ini membawahi pelaksana dan dibawahnya atau yang setara eselon iv.a) jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan eselon iv.b dan iv.a dan dibawahnya atau yang setara eselon ill.b) jabatan dalam faktor ini mengkoordinasikan dan membawahi jabatan iv.b, iv.a dan ill.b dan dibawahnya atau yang setara eselon iii.a) jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan iv.b, iv.a, ill.b dan iii.a dan dibawahnya atau yang setara eselon il.b) jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan iv.b, iv.a, ill.b, hi.a dan il.b dan dibawahnya atau yang setara eselon ii.a). faktor ini memiliki (delapan) level dan nilai sebagai berikut: kondisi lain level faktor nilai faktor jabatan ini tidak merangkap jabatan lain dan hanya menjalankan tugas tambahan yang sifatnya sementara atau sewaktu waktu jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai pengelola retribusi, ppk skpd, perencana program, dan perencanaan pembangunan daerah jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai penelaahan produk hukum daerah dan bantuan hukum kajian perumusan kebijakan& reformasi birokrasi penunjang pelayanan kdh jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai pengelola bmd skpd, dan ulp lpse jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai pengelola pajak retribusi, ppk skpd selaku pengelola retribusi, dan ppk skpd& perencana program pada sekretariat dprd jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai ppk skpd selaku pengelola pajak retribusi dan ppk skpd selaku penunjang pelayanan kdh jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai kuasa bud skpd jabatan ini merangkap jabatan lain sebagai ppid skpd, koordinator bumi ulp lpse, dan verifikator dan evaluation hibah bansos faktor jabatan fungsional faktor jabatan fungsional pegawai negeri sipil terdiri dari (empatbeban kerja skpd opd level faktor nilai faktor pengetahuan yang dibutuhkan jabatanini memiliki (delapan) level dan nilai sebagai berikut: pengetahuan yang dibutuhkan jabatan level faktor nilai faktor juru, jurudan juru selaku ulp lpse bmd bud pengatur, pengaturgatur selaku admin sipil ppid bud, dan pengatur selaku ulp lpse bmd bud penata, penatata selaku admin sipil ppid bud, dan penata selaku ulp lpse bmd bud pembina, protokol, pembinmbina selaku ulp lpse bmd bud, pelaksana teknis tertentu, jft terampil pemula dan terampil pelaksana jft terampil pelaksana lanjutan, driver bupati wk. bupati sekda, sekretaris pribadi bupati wk. bupati sekda, dan ajudan bupati wk. bupati sekda jft terampil penyelia, ahli pertama dan ahli muda jft ahli madya, dan staf perencana ahli penunjang ipm jft ahli utammemiliki (sepuluh) level dan nilai sebagai berikut: tujuan hubungan level faktor nilai faktor pelaksana pengelola retribusi pajak dan pelaksana administrasi umum driver bus, pelaksansandi telkom, protokol, pemegang barang, dan pengurus barang dan pengurus barangpun jabatan fungsional tertentu driver bupati wk. bupati sekda penerbit spm, pelaksana verifikasi, pelaksana akuntansi keuangan, ajudan dan sekretaris bupati wk. bupati sekda bendahara pengeluaran pembantu penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantubendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran selaku penunjang pelayanan kdh, anggota tni polri yang dipekerjakan sebagai ajudan wali, dan anggota polri yang dipekerjakan sebagai awal pelaksana ulp lpse, pengatur admin sipil ppid bud, dan pelaksana bmd skpd pelaksana bud skpd, penata admin sipil ppid bud, dan staf perencana ahli penunjang ipm indeks rupiah penetapan indeks rupiah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah penetapan biaya urusan wajib dan rutin yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten cirebon. penetapan indeks rupiah ini dibedakan antara struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum. berikut rincian indeks rupiah yang ditetapkan indeks rupiah jfu dan jft jabatan indeks rupiah jabatan fungsional tertentu ahli utama jabatan fungsional tertentu ahli muda, ahli madya, dan staf perencana ahli penunjang ipm jabatan fungsional tertentu terampil penyelia, ahli pertama, admin sipil ppid bud, dan anggota tni polri yang dipekerjakan sebagai ajudan wali jabatan fungsional tertentu terampil pemula, pelaksana dan pelaksana lanjutan jabatan fungsional umum bendahara pengeluaran dan penerimaan selaku penunjang pelayanan kdh jabatan fungsional umum pelaksana teknis tertentu, dan anggota polri yang dipekerjakan sebagai awal indeks rupiah jabatan struktural skpd jabatan indeks rupiah inspektorat satuan polisi pamong praja dinas badan kantor kepala dinas kepala badan inspektur kepala satuan polisi pamong praja sekretaris dinas sekretaris badan kepala bagian tu kepala kantor camat kepala bidang sekretaris kecamatan kepala sub bagian kepala seksi kepala sub bidang lurah kepala upt kepala sub bagian selaku ppk skpd kepala sub bagian pada kecamatan sekretaris kelurahan kepala sub bagian pada kecamatan selaku ppk skpd sekretariat dprd sekretaris dprd kepala bagian kepala sub bagian kepala sub bagian selaku ppk skpd dan selaku perencana program sekretariat daerah sekretaris daerah selaku koordinator ppid bud asisten daerah staf ahli bupati asisten selaku kepala ppid bud, asisten selaku koordinator bumi ulp lpse, dan asisten selaku verifikator dan evaluation hibah bansos kepala bagian selaku kepala koordinator ulp kepala bagian selaku kuasa bud kepala bagian kepala bagian selaku pembantu pengelola bmd kepala bagian selaku penelaahan produk hukum daerah dan bantuan skpd jabatan indeks rupiah hukum kajian perumusan kebijakan dan reformasi birokrasi penunjang pelayanan kdh kepala sub bagian selaku pengelola sekretaris) ulp ketua dan sekretaris) lpse kepala sub bagian selaku pengelola bmd kepala bagian selaku pengelola bud kepala sub bagian kepala sub bagian selaku ppk skpd kepala sub bagianus perhitungan jabatan struktural nilai jabatan bobot faktor tambahan penghasilan pns nilai jabatan bobot indeks rupiah rp) jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu nilai jabatan bobot faktor tambahan penghasilan pns nilai jabatan bobot indeks rupiah rp)* rukyat berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor 142seri lampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal desember keputusan kepala opd skpd nomor lampiran tentang penetapan pejabat pengelola daftar hadir dan pejabat penetapan tpp opd skpd tahun menimbang dst. mengingat dst. memperhatikan dst. memutuskan menetapkan kesatu dst. kedua dst. ketiga dst. keempat dst. ditetapkan pada tanggal kepala opd skpd, nama pangkat nip tembusan dst. bupati cirebon, ttd sanjaya purwadisastra diundangkan pada tanggal desember sekretarisvdaerah kabupaten cirebon, itoaerah kab1 rukyat berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor142 seri lampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal desember tambahan penghasilan pegawai negeri sipil proporsi tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten cireboncalon pegawai negeri sipil nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh diberikan pada awal apbd murni pada tahun berikutnya pegawai negeri sipil nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh pegawai negeri sipil pindahan atas dasar permohonan dan titipan dari luar pemerintah kabupaten cirebon nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh (tiga) bulan pertama kali pindah (terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas) tidak mendapatkan tambahan penghasilan, bulan (empat) dan seterusnya mendapatkan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil luar pemerintah kabupaten cirebon atau anggota tni polri yang dipekerjakan pada pemerintah kabupaten cirebon nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh apabila instansi asalnyalingkungan pemerintah kabupaten cirebon yang diperbantukan dipekerjakan pada badan instansi luar lingkungan pemerintah kabupaten cirebon berdasarkan tambahan penghasilan pada masing masing skpd opd yang bersangkutan berasal bekerja nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh apabila instansi yang mempekerjakanyang menjalani cuti (bukan cuti besar) selama cuti tidak dikenakan pengurangan dalam presensi kehadiran selama menjalani cuti pegawai negeri sipil yang menjalani cuti besar selama menjalani cuti besar pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penjabat kuwu selama menjabat sebagai penjabat kuwupegawai negeri sipil yang sedang tugas belajar selama sedang melaksanakan tugas belajar pegawai yang diberhentikan untuk sementara dinonaktifkan selama diberhentikan untuk sementara dinon aktifkan pegawai instansi yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat pegawai negeri sipi pegawai negeri sipil yang dipindahkan dinotasikan pada jfu jft skpd opd laipegawai negeri sipil yang dipromosikan jenjang jabatan eselon yang lebih tinggi atau jabatan eselon yang sama pada awal bulan nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh tpp pada satu bulan sebelumnya nb dibayarkan pada skpd opd lama sesuai dengan jabatan lamanya pegawai negeri sipil yang dipromosikan jenjang jabatan eselon yang lebih tinggi atau dirotasi pada jabatan eselon yang sama pada pertengahan bulan dan akhir bulan nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh tpp pada satu bulan berikutnya nb+ dibayarkan pada skpd opd lama sesuai dengan jabatan lamanya pegawai negeri sipil yang dirotasi mutasi pada jabatan eselon lebih rendah dari jabatan lama sebelum apbd perubahasesuai dengan jabatannya pegawai negeri sipil yang meninggal dunia pada awal, pertengahan, dan akhir bulan nilai skp sangat baik dan baik kehadiran penuh tpp dapat dibayarkan pada skpd opd yang bersangkutan perilaku kerja aspek yang dinilai bobot persentasi tpp penambah dan pengurang keterangan hadir terlambat tidak terlambat dalam (satu) hari terlambat dalam (satu)hari toleransi keterlambatan menit dalam (satu hari izin hadir terlambat izin hadir terlambat hari dalam (satu) bulan, dengan waktu keterlambatan maksimal menit dari jam masuk kerja. izin hadir terlambat hari dalam (satu) bulan hadir terlambatpulang kerja sebelum waktunya tidak pulang kerja sebelum waktunya dalam (satu) pulang kerja sebelum waktunya dalam (satu) hari toleransi pulang kerja sebelum waktunya sl5 menit dart ketentuan jam pulang kerja dalam (satu) hari aspek yang dinilai bobot persentasi tpp penambah dan pengurang keterangan hari izin pulang kerja sebelum waktunya izin pulang kerja sebelum waktunya hari dalam (satu) bulan, dengan waktu pulang kerja sebelum waktunya maksimal menit. izin pulang kerja sebelum waktunya hari dalam (satu) bulan pulang kerja sebelum waktunyatidak masuk kerja masuk kerja tidak masuk tanpa alasan yang sah terkecuali mengambil cuti tahunan atau cuti lainnya maka dikategorikan masuk kerja. hadir terlambat daizin hadir terlambat dan iziprestasi kerja aspek yang dinilai bobot persentasi tpp penambah dan pengurang keterangan sasaran kerja pegawai skp) nilai skp sangat baik dan skp baik pada akhir tahun berkenaan untuk pengukuran tambahan penghasilan tahun berikutnya nilai skp cukup pada akhir tahun berkenaan untuk pengukuran tambahan penghasilan tahun berikutnya nilai skp pada akhir tahun berkenaan untuk pengukuran tambahan penghasilan tahun berikutnya, apabila nilai skp cukup, kurang dan buruk maka akan dikurangi tambahan penghasilannya sebesar setiap bulan dalam (satu tahun nilai skp kurang pada akhir tahun berkenaan untuk pengukuran tambahan penghasilan tahun berikutnya nilai skp buruk pada akhir tahun berkenaan untuk pengukuran tambahan penghasilan tahun berikutnya142seri 12y nomor sop sop. tpp. setda \m** 3k\ tanggal pembuatan november ljl pemerintah kabupaten cirebon sekretariat daerah tanggal revisi januari februari oktober september nnn. oa1^ tim anggaran pemerintah daerah tanggal elektif disahkan oleh januari 20lo bupati cirebon nama sop prosedur administrasi pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten cirebon dasar hukum kualifikasi pelaksana undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negarpejabat kepala badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, sekretaris badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah, kepala opd skpd kepala bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai, sekretaris opd skpd, kepala bagian keuangan, kepala sub bagian pembinaan dan kesejahteraan pegawai, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian umum, kepala sub bagian perbendaharaan dan kepala sub bagian verifikasi dan pembukuan. jabatan fungsional umum sma d iii s1, memahami administrasi pemerintahan, memahami ketatausahaan akuntansi keuangan, mampu berinteraksi dan berkoordinasi, mampu mengoperasikan komputer (word dan excel) dan mampu mengoperasikan alat fingerprint. keterkaitan peralatan perlengkapan sop penatausahan akuntansi keuangan; sop penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah; sop ijin belajar; sop tugas belajar; alat finger print; komputer; printer; telepon handphone; sop penjatuhan hukuman disiplin; sop tata upacara sipil. atk; kendaraan. peringatan masih banyak opd skpd yang belum memiliki alat finger print yang terintegrasi dengan badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah; presensi biasanya hanya diberlakukan tegas pada staf pelaksana; spesimen sidik jari pegawai pada finger print tidak menggunakan (sepuluh) sidik jari tapi hanya (satu) sidik jari sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan berupa titip meniti presensi finger print pegawai dengan pegawai lainnya; sop dapat terlaksana bila pejabat terkait ada ditempat dan siap melaksanakan tugas; pelaksanaan izin, dinas luar dan sakit sering tidak disertai dengan dokumen penunjang. cara mengatasi koordinasi internet; menegakan aturan; mengeluarkan surat peringatan teguran; pengadaan alat finger print yang terintegrasi dengan badan kepegawaian. pendidikan dan pelatihan daerah. pencatatan dan pendataan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sudah dilakukan pada tahun tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kebalikan untuk tenaga pendidik dan kependidikan pada dinas pendidikan yang telah mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah pusat; setiap pns diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar dan dapat diberikan tambahan penghasilan maksimal berdasarkan prestasi kerja dan perilaku kerja; pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil paling lambat tanggal pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada bulan januari dilakukan pada tanggal bulan februari dan seterusnya; pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil pada bulan desember dilakukan pada tanggal desember; kejujuran dan aspek moralitas pegawai merupakan salah satu unsur utama keberhasilan pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil; dengan diberlakukannya tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ini, maka makan minum harian pegawai dihapuskan dan penyesuaian honorarium kegiatan.bagian keuangan mutu baku kas umum daerah kelengkapan waktu output ket membuat dan menetapkanpejabat pengelola daftar hadir pegawai dan pejabat penetapan tpp komputer printer dok. pendukung hari kepala opd skpd melakukan pemeriksaan kehadiran pegawai negeri sipil finger print komputer printer dok. pendukung hari daftar presensi menghimpun hasil presensi dan skp tahun lalu finger print komputer printer dok. pendukung hari dokumen hasil rekapitulasi presensi dan skp melakukan evaluasi berkas hasil presensi dan skp tahun lalu finger print komputer printer dok. pendukung hari dokumen hasil evaluasi presensi dan skp menyampaikan dan menyetujui berkas hasil presensi dan skp tahun lalu melakukan verifikasi berkas hasil presensi dan skp tahun lalu finger print komputer printer dok. pendukung hari disposisi komputer printer dok. pendukung hari dokumen hasil verifikasi presensi dan skp membuataftar usulan penerimaan tpp uraian prosedur pelaksana jpu kasubbag filum kasubbag keuangan sekretaris dinas lemtekda kepala opd skpd mutu baku bendahara pengeluaran kpud bagian keuangan kas umum daerah kelengkapan waktu output ket menyampaikan dan menyetujui berkasisposisi menyampaikan hasil persetujuan pimpinan skpd opd melakukan evaluasi (money) pengendalian memberikan rekomendasi menyampaikan hasil rekomendasi * komputer printer dok. pendukung hari disposisi komputer printer dok. pendukung hari laporan hasil evaluasi komputer printer dok. pendukung hari surat rekomendasi komputer printer dok. pendukung hari disposisi membuat spp ls tpp dan spm komputer printer dok. pendukung hari berkas spp ls tunjangan tpp menyampaikan dan menetapkan spp ls tunjangan dan spm komputer printer dok. pendukung hari disposisimutu baku bagian keuangan kas umum daerah kelengkapan waktu output ket menyampaikan spp ls tpp dan spm komputer printer dok. pendukung hari pencairan dana melakukan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sesuai dengan sp2d komputer printer dok. pendukung hari disposisi aso komputer printer dok. pendukung hari dok. spj diundangkan pada tanggal defender sekretaris daerah kabupaten cirebon, daerah kabur rukyat berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor142 seri bupati cirebon, ttd sanjaya purwadisastra |
berita daerah kabupaten cirebon lp, nomor tahun seri peraturan bupati cirebon nomor tahunka perlu menetapkanbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf makametrologi legal dapat menunjuk pejabat fungsional. bab viii kepegawaian bagian kesatu kepala upt metrologi legalmetrologi legal sebagaimana dalam merupakan jabatan struktural eselon iv a. penetapan pejabatkegiatan rutin dan operasional lainnya pada upt metrologi legal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) kabupaten cirebon dan sumber dana lain yang s2015 nomor seri lampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal desember bagan struktur organisasi upt metrologi legal kn n n nnnnnnnnnn anna! pelaksana administrasi kelompok jabatan fungsional pelaksana pelaksana teknis tekniskabupaten cirebon lbr. rukyat berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor sperdagangan nomor mag per tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib diterpa dan tera ulanglembaga lain, satuan polisi pamong praja, kecamatan dan kelurahan, dinas adalah dinas perindustrian dan perdagangan yang selanjutnya disingkat diperindah, kepala dinas adalah kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten cirebon, upt adalah, kepala utd adalah kepala unit pelaksana teknis metrologi legal dinas perindustrian dan perdagangan, pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat pnsyang selanjutnya disingkat jfupelaksana administrasi adalah pelaksana administrasi pada upt metrologi legal kabupaten cirebon, pelaksana teknis adalah pelaksana teknis pada upt metrologi legal kabupaten cirebon, kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional padalat ukur adalah alat yang diperuntukkan dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas, alat takar, adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangbab kedudukan upt metrologi legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan pelayan perindustrian dan perdagangan. bab iii fungsi upt metrologi legal mempunyai fungsi: penyusunan rencana program dan kegiatan upt metrologi legal, pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga upt metrologi legal, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelayanan tera tera ulang, pelaksanaan operasional metrologi legal, pelaksanaan tera tera ulang alat alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya http): pengelolaan standar ukuran dan laboratorium, penyuluhan dan pengamatan http, bkt dan si, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan upt metrologi legal, dan pelaksanaan tugas tugas kedinasanupt metrologi legal, terdiri atas: kepala upt. pelaksana administrasi. pelaksana teknis.uraian tugas unsur organisasi paragraf pertama kepala upt kepala upt metrologi legal adalah pimpinan upt metrologi legal yang berada bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. kepala upt metrologi legal mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pelayanan upt bidang metrologi legal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala upt mempunyai uraian tugas: menyusun rencana dan program kerja upt, sebagai pedoman pelaksanaan tugas, merencanakan, mengelola, melaksanakan pelayanan tera tera ulangmantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan, memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas upt metrologi legal, sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan, menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas kegiatan upt metrologi legkedua pengadministrasi umum pengadministrasi umum adalah jabatan fungsional umum (staf) yang langsung berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala upt metrologi legal. pengadministrasi umum mempunyai tugas pokok membantu kepala upt dalam melaksanakan tugas administrasi umum upt metrologi legal. untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dan pelaksana administrasi mempunyai uraian tugas menyelenggarakan administrasi keuangan upt, melaksanakan penerimaan retribusi tera, dan membuat usulan, pembayaran, pemotongan dan pendistribusian gaji. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan dan perawatan dan penghapusan sarana prasarana upt, melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala upt sesuai dengan fungsinya. paragraf ketiga pelaksana teknis pelaksana teknis adalah unsur staf yang langsung berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala upt metrologi legal. pelaksana teknis mempunyai tugas mengelola urusan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http). untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dan pelaksana teknis genera mempunyai uraian tugas: melaksanakan kegiatan tera tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya http), melakukan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana laboratorium kemetrologian, cc. menyusun kegiatan operasional timbangan dan sidang tera ulang, melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan standar tingkat (tiga), verifikasi dan kalibrasi untuk ukuran massa dan timbangan dan ukuran arus panjang dan volume, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya yang meliputi piranti lunak dan piranti keras, melaksanak, membuat laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tugas upt'upbidang metrologi legal, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. kelompok jabatan fungsional terdiri dari genera dan pranata laboratorium, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja upt metrologi legal. jenis dan jenjang fungsional pada upt metrologi legal ditetapkan sesuaidudukan dan wilayah kerja kedudukan dan wilayah kerja upt metrologi legal mencakup seluruh wilayah kabupaten cirebon bab vii tata kerja bagian pertama umum hal hal yang menjadi tugas upt metrologi legal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. kepala upt metrologi legal dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan kepala dinas. bagian kedua pelaporan kepala upt metrologi legal wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada kepala dinas.forum kewaspadaan dini masyarakat (fkm)kewaspadaan dini masyarakat daerah dan dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya upaya kewaspadaan dini, maka dipandang perlu untuk mengatur forum kewaspadaan dini masyarakat daerah, bahwa agar pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, maka perlu dikembangkan melalui upaya kewaspadaan dini masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan maka pengaturan penyelenggaraan forum kewaspadaan dini masyarakbupati cirebon nomor tahun tentang pedoman pembinaan satuan perlindungan masyarakat berita daerah tahun nomor seri e| makesforum kewaspadaan dini masyarakat (fkm)cirebon, wakil bupati adalah wakil bupati cirebon, organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cirebon, badan adalah badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten cirebon, perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut lintas adalah smemelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negarakerusuhan sosial, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia:suai ketentuan peraturan perundang undangan, serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik,,cirebon. bab pokok pokok kebijakan bagian pertama tanggungjawab penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat daerah menjadi tanggungjawab serta dilaksanakan oleh masyarakat dengan fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah daerahkecamatan menjadi tanggungjawab camatdesa kelurahan menjadi tanggungjawab kepala kuwu lurah atau dengan sebutan lain, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, bagian kedua kewaspadaan dini masyarakat paragraf tingkat kabupaten fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat daerah menjadi tugas dan kewajiban bupati. tugas dan kewajiban bupatibupati sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat didelegasikan kepada wakil bupati. paragraf tingkat kecamatan fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakecamatan, mengkoordinasikan kuwu lurah atau dengan sebutan lain, dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat kecamatan, mengkoordinasikan kegiatan instansikuwucamatan. paragraf tingkat desa kelurahan fasilitasi dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat desa kelurahan menjadi tugas dan kewajiban kuwu lurah atau dengan sebutan lain. tugas dan kewajiban kuwu lurah atau dengan sebutan lainkerusuhan sosial, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia desa kelurahan(fkm) bagian pertama pembentukan fkm dibentuk daerah, kecamatan dan pemerintah desa kelurahan, sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya, fkm sebagaimana dimaksud pada memiliki hubungan yang bersifat konsultatif. bagian kedua unsur organisasi paragraf umum unsur organisasi fkm meliputi dewan penasehat: dan pengurus paragraf dewan penasehat keanggotaan dewan penasehat fkm daerah terdiri dari ketua bupati sekretaris kepala badan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kabupaten cirebon. anggota instansi terkait termasuk wakilbadan penanggulangan bencana daerah, dan kantor wilayah imigrasi. keanggotaan dewan penasehat fkm daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. keanggotaan dewan penasehat fkmnasehat fkm kecamatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat. keanggotaan dewan penasehat fkm desa kelurahan terdiri dari ketua kepala desa lurah atau dengan sebutan lain sekretaris sekretaris desa lurah anggota pejabat terkait tingkat desa kelurahan atau dengan sebutan lain keanggotaan dewan penasehat fkm desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kuwu lurah atau dengan sebutan lain. paragraf pengurus keanggotaan fkm kabupaten cirebon terdiri atas wakil ormas: perguruan tinggi,daerah disesuaikan dengan jumlah ormas, perguruan tinggi lembaga pendidikan lain dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat. keanggotaan fkm daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati. keanggotaan fkm kecamatan terdiri atas wakil ormas:kecamatan disesuaikan dengan jumlah ormas, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuda setempat. keanggotaan fkm kecamatan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh camat. keanggotaan fkm desa kelurahan terdiri atas wakil ormas: pemuka masyarakat, cc. pemuka pemuda, anggota satlinmas, anggota polman, dan elemen masyarakat lainnya. jumlah keanggotaan fkm desa kelurahan disesuaikan dengan jumlah ormas, tokoh masyarakat, pemuda, satlinmas dan polman setempat. keanggotaan fkm desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kuwu lurah atau dengan sebutan lain. bagian ketiga tugas pokok dan fungsi paragraf dewan penasehat dewan penasehat mempunyai tugas pokok merumuskan bahankebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dewan penasehat mempunyai fungsi fasilitasi hubungan kerja antara fkm dengan pemerintah daerah, kecamatan dan desa kelurahan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat, dan b.perumusan bahan kebijakan dalam pemeliharaan kewaspadaan dini masyarakat. paragraf pengurus tingkat kabupaten pengurus fkm tingkat kabupaten cireboaerah. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pengurus fkm tingkat kabupated.penyusunan rekomendasi kepada bupati cirebon sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat. pengurus fkm kecamatkecamatan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pengurus fkm kecamatcamat sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat. pengurus fkm desa kelurahesa kelurahan. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pengurus fkm desa kelurahkuwu lurah sebagai bahan penyusunan kebijakan kewaspadaan dini masyarakat. bagian keempat masa bakti masa bakti keanggotaan fkm adalah (lima) tahun. bagian kelima struktur organisasi struktur organisasi dewan penasehat dan pengurus forum kewaspadaan dini masyarakat daerah, kabupaten kota, kecamatan dan desa kelurahan pembiayaan pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten cirebon, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan sumber dana lainnyakewaspadaan dini masyarakat daerah kabupaten cirebon dilaksanakan oleh bupati. bab pelaporan bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan dan pembentukan fkm daerah kepada bupati dengan tembusan(satu) kali, atau sewaktu waktu apabila diperlusatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kabupaten cireboncirebon, menimbang bahwa setiap rencana pembangunan gedung harus tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan, sehingga diperlukan pengkajibupati, oleh karenanya diperlukangatur penyelenggaran analisis dampak lalu lintas,polres adalah kepolisian resor cirebon kabupaten, polresta adalah kepolisian resor cirebon kota, dinas adalah dinas perhubungan kabupaten cirebon, kepala dinas adalah kepala dinas perhubungan kabupaten cirebon,,yang telah memperoleh persetujuan bupatisebagaimana dimaksud dalamj .laluibupatidan sebelum diterbitkannya persetujuan bupati,, dinas bina marga, kepolisian negara republik indonesia resort kota kabupaten sesuai dengan kewenangannya,,ttdaret jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis dampak lalu lintas dont rencana pembangunan wear minta pusat kegiatan |.a. kegiatan perdagangan pusatperbelanjaan retail luas lantai bangunan kegiatan perkantoran m?luas lantai bangunan ec. kegiatan industri |industri dan pergudangan luas lantai bangunan .d. fasilitas pendidikan siswa waktu fasilitas pelayanan umum kegiatan lain tempat pertemuan permukiman perumahandan permukiman rumah susunan apartemen ce. permukimanlan beni 2000m2? infrastruktur | .a. infrastruktur infrastruktur lainnya jenis rencana pembangunan ukuran minimalcirebon, ttd sanjaya purwadisastra diundangkan sumber pada tanggal karet akpekretaris daerah kabupaten cirebon, kupu mulyana berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor seri |
berita daerah kabupaten cirebon x. ga sli c'! cp^njabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran bahwa untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya, dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan mendesak, makukan perubahan terhadapambil menunggunetapkan peraturan bupatitarget bupati cirebon ttd. sanjaya purwadisastra diundangkan sumber pada tanggal maretndikator kinerja utama (iku)alah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten cirebon perlu disusun indikator kinerja utama iku) rpm)maka indikator kinerja utama pemerintah kabupaten cirebon tahun perlu ditetapkan dengan peraturan bupati.sasaran penjelasan tahun dane mane mnt mann ment mane rasio paramedis terhadap jumlah penduduk seluruh paramedis yang bertugas kabupaten cirebon presentase penduduk jumlah yang menjadi peserta penduduk jaminan kesehatan yang memiliki jaminan kesehatan dibandingkan seluruh jumlah penduduk kabupaten cirebon jumlah posyandu akumulasi unit purnama jumlah posyandu setiap tahun indikator sasaran penjelasan tahun aan matan mean maan men terwujudnya jumlah kawasan seni kawasan masyarakat seni kawasan yang merupakan berbudaya, hamparan berketrampil wilayah yang an, dan meliputi berjiwa beberapa wirausaha desa terdekat. lokasi kawasan seni ada gegesik gegesik wetan, kidul, kulon, lor, kidul, dan panggul) dan resmi resmi wetan, resmi kulon, panembahan dan kalitengah) jumlah kali pertunjukan pagelaran fe festival budaya tingkat nasional (iku) cakupan peserta besaran 75y0 pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (spm) |yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi indikator sasaran penjelasan tahun tahan tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke besaran 60y0 65y0 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan wirausaha pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan besaran 60x 70k kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama pb) besaran 50y6 55y0 60y0 pekerja bur yang menjadi program jamsostek. besaran 45y6 50y6 55y0 60y0 pemeriksaan perusahaan besaran 50y6 55y0 60y0 65y0 pengujian peralatan perusahaan. indikator sasaran penjelasan tahun oam matan mean ratan men jumlah wirausahawan wirausaha orang baru baru setiap tahun angka pengangguran jumlah terbuka pengangguran terbuka tiap tahun terwujudnya meningkatnya kunjungan kenaikan kabupaten wisatawan kunjungan cirebon wisatawan sebagai setiap tahun daerah wisata berbasis budaya terwujudnya prestasi olahraga peringkat peningkatan tingkat provinsi jawa prestasi olah peringkat peran barat raga yang pemuda dan mendapat prestasi olah medali raga dalam pertandingan tingkat jawa barat polda porda mendorong mendorong peningkatan jumlah panjang jalan akumulasi pemerataan |pemerataan koneksitas kabupaten dalam kondisi (panjang kilometer pembangunan (pembangun antar baik jalan sektoral wilayah kabupaten tematik sektor|dan dalam ral dan kewilayahan kondisi baik kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kilometer kondisi baik indikator sasaran penjelasan tahun tahan tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke terwujudnya pembangunan prasarana wilayah yang memadai jaringan irigasi: panjang saluran induk akumulasi panjang saluran induk dalam kondisi baik panjang saluran akumulasi sekunder panjang saluran sekunder dalam kondisi baik bangunan jaringan prosentase irigasi bangunan jaringan irigasi dalam kondisi baik jumlah rumah tangga akumulasi beraksen air minum untuk|rt yang rumah keperluan sehari hari terlayani air tangga bersih jumlah daerah rawan kec banjir indikator sasaran penjelasan tahun dane maan maan mama xe5 ment matan prosentase pengangkutan jumlah sampah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkut sampah terhadap jumlah total penduduk daerah layanan persampaha persentase penduduk jumlah terlayani sistem jaringan kumulatif drainase skala kota penduduk sehingga tidak terjadi yang genangan (lebih dari rumahnya cm, selama 2jam) lebih (terlayani dari kali setahun sistem drainase dibagi jumlah kumulatif masyarakat seluruh kota. persentase pengurangan persentase sampah perkotaan jumlah (daerah layanan penduduk persamaan) yang dilayani yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah dibagi dengan total jumlah penduduk indikator sasaran penjelasan tahun tata aan matan mean maan mun cakupan ketersediaan cakupan rumah layak huni cakupan pelayanan cakupan bencana kebakaran pemenuhan pos jaga kabupaten (pos jaga) kebutuhan pelayanan bencana kebakaran dengan wilayah manajemen kebakaran yang ditandai dengan ketersediaan pos jaga dan prasarana pendukung lainnya terwujudnya jumlah kelompok kelompok cirebon yang| masyarakat pengelola masyarakat kelompok bersih, asri sampah mandiri yang dan lestari melakukan aktivitas ruang terbuka hijau jumlah kec rth) kecamatan yang memiliki indikator sasaran penjelasan tahun ost maan mate mann ment matan prosentase kawasan lindung penghargaan adipura piala kali adipura jumlah sungai yang sungai memenuhi kualitas baku sungai yang mutu air dipantau kualitas jumlah industri yang airnya industri memenuhi kualitas baku industri mutu udara yang mempunyai jumlah pengaduan kasus (cerobong pengadu dugaan terjadinya asap pencemaran lingkungan |(menyelesaikan pengaduan kasus pencemaran lingkungan menciptakan menciptakan terwujudnya jumlah komunitas sinergi peningkatan komunis pembangunan (lingkungan partisipasi secara yang masyarakat menyeluruh (kondusif dalam antar bagi pembangunan berbagai partisipasi pemangku masyarakat kepentingan |dalam (pemerintah, (sinergitas dunia usaha, (pembangun akademik dan komunitas) rata rata jumlah kelompok kelompok binaan pkk jumlah lembaga ekonomi pedesaan lembaga indikator sasaran penjelasan tahun dane maan mate mann ment matan mewujudkan meningkat terwujudnya nilai pdrb bersumber (dim standar peningkatan dari bps juta) hidup layak |pemerataan kondisi kab. masyarakat laksebilitas perekonomian cirebon melalui masyarakat pemenuhan (terhadap masyarakat hak hak sumber dasar daya terutama ekonomi dan kebutuhan kesejahteraan pokok masyarakat |masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan laju pertumbuhan bersumber tentram ekonomi lpe) dari bps kab. cirebon pdrb per kapita bersumber dari bps kab. cirebon tingkat inflasi data inflasi merujuk pada tingkat inflasi kota cirebon jumlah daerah rawan pangan desa nilai investasi investasi yang juta) terdaftar bppt indikator sasaran penjelasan tahun tata matan mean ratan men prosentase koperasi aktif prosentase koperasi yang aktif terhadap jumlah koperasi yang ada jumlah lokasi wisata lokasi kuliner kecamatan terwujudnya menurunnya jumlah prosentase kesejahteraan penduduk miskin penduduk sosial miskin masyarakat setiap tahun yang lebih berkualitas meningkatnya cakupan listrik bagi penduduk mewujudkan mewujudkan terwujudnya indeks kepuasan tatanan reformasi pelayanan masyarakat skala masyarakat (sistem publik yang dan reformasi (birokrasi prima sistem jumlah unit pelayanan birokrasi yang memaksakan sop dan unit menuju spm sistem berbangsa kecamatan yang terdapat dan menjalankan pelayanan bernegara administrasi terpadu indikator yang bersih kecamatan paten) kinerja dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme kkn terwujudnya rasio pegawai pendayagunaan| terhadap jumlah seluruh aparatur pegawai pemerintah daerahkeputusan bupati cirebon nomor kep. pmb tentang penetapan standar biaya belanja daerah pemerintah kabupaten cirebon tahun anggaran memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang indikator kinerja utama pemerintah kabupaten cirebon. dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:inspektorat alah inspektorat kabupaten cirebon,satuan kerjasasaran misi data eksisting target capaian sasaran indikator sasaran penjelasan satuan tahun penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi latar pendidikan terciptanya rata rata capaian kinerja tata skpd pemerintah yang baik dan bersih penilaian rad kurang| kurang cukup baik baik baik baik pencegahan penanggulangan korupsi ppk) penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal peningkatan pendapatan asli daerah bupati cirebon ttd sanjaya purwadisastra diundangkan sumber pada tanggal maret sekretaris merah kabupaten cirebon dudung mulyana berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor seri indikator kinerja utama iku) pemerintah kabupaten cirebon meningkatnya angka melek huruf al our'an, meningkatnya jumlah siswa yang hafal juz'amma, cc. meningkatnya jumlah dkm yang menyelenggarakan kegiatan ba'da magrib mengaji, meningkatnya jumlah penghafal our'an, meningkatnya prestasi lomba keagamaan tingkat provinsi jawa barat, meningkatnya indeks pendidikan, meningkatnya angka melek huruf amh), meningkatnya angka rata rata lama sekolah rls): meningkatnya angka partisipasi kasar apk) sd, meningkatnya angka partisipasi murni apm) sd, meningkatnya angka partisipasi kasar apk) smp, il. meningkatnya angka partisipasi murni apm) smp, meningkatnya angka partisipasi kasar apk) sma, meningkatnya angka partisipasi murni apm) sma, oo. meningkatnya rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk per usia tingkatan sekolah, meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya persentase balita gizi buruk, meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan dasar, meningkatnya rasio rumah sakit per satuan penduduk, meningkatnya rasio puskesmas, klinik, puskesmas pembantu terhadap jumlah penduduk, meningkatnya jumlah puskesmas yang menyediakan pelayanan dokter anak dan kandungan, meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk, meningkatnya rasio tenaga paramedis per satuan penduduk, meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan, zz. meningkatnya jumlah posyandu purnama, aa. meningkatnya jumlah kawasan seni, bb. meningkatnya jumlah pertunjukan pagelaran festival budaya tingkat nasional (iku), cc. meningkatnya cakupan peserta pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi (spm), dd. meningkatnya jumlah wirausahawan baru, ee. menurunnya angka pengangguran terbuka, ff. meningkatnya kunjungan wisatawan, gg. meningkatnya prestasi olahraga tingkat provinsi jawa barat, hh. meningkatnya jumlah jalan kabupaten dalam kondisi baik, ii. meningkatnya jumlah panjang ruas jalan poros desa dalam kondisi baik, ji: meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik, kk. meningkatnya jumlah rumah tangga beraksen air minum untuk keperluan sehari hari, il. menurunnya jumlah daerah rawan banjir, mm.meningkatnya persentase pengangkutan sampah, nn. meningkatnya: meningkatnya persentase pengurangan sampah perkotaan (daerah layanan persamaan). indikator kinerja utama iku) digunakan oleh satuan kerja:emerintah kabupaten cirebon tahu,di sumber pada tanggal maret sekretaris daerah kabupaten cirebon, dudung mulya4. berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor seri lampiran peraturan bupati cirebon tentang indikator kinerja utama (iku) kabupaten cirebon tahun nomor tahun tanggal maret tabel indikator visi misi rpm tahun indikator sasaran penjelasan tahun deer mane mnt mann mean matan mewujud meningkatkan membentuk meningkatnya angka melek huruf al lulusan sdm yang |idm yang aktivitas quran lulusan sd md bisa baca masyarakat| berakhlak berakhlak kehidupan gur'an telur mulia yang (mulia yang beragama lulusan kabupaten| berlandaskan |berlandaskan dan bagi siswa cirebon pada pada kesalehan muslim yang pelaksanaan |pelaksanaan| sosial angka melek huruf siswa agamis, pendidikan pendidikan masyarakat quran lulusan smp muslim maju, adil,| agama yang agama yang serta lulusan smp sinergi, baik baik toleransi bisa baca dan antar dan gurun sejahtera intern umat angka melek huruf siswa beragama quran lulusan sma muslim lulusan sma bisa baca gurun angka melek huruf siswa quran lulusan smk muslim lulusan smk bisa baca gur'an jumlah siswa yang hafal |prosentase juz 'amma pada siswa pendidikan slip dan muslim sta lulusan slip dan sta hafal juz 'amma jumlah dkm yang cukup jelas dkm menyelenggarakan kegiatan ba'da maghrib mengaji indikator sasaran penjelasan tahun danu maan amat mann ment matan jumlah penghafal quran jumlah orang penghafal our yang dihasilkan pada tahun berjalan prestasi lomba keagamaan perolehan lima lima besar lima besar lima besar lima besar lima besar tingkat provinsi jawa peringkat peringkat (peringkat besar barat mto tingkat provinsi jumlah kasus konflik ada atau kasus yang bernuansa agama tidak adanya iku) kejadian konflik agama meningkatkan meningkat terwujudnya peningkatan indeks derajat pelayanan pendidikan pembangunan sdm yang pendidikan sumber sehat, untuk semua| angka melek huruf amh) jumlah daya manusia (berbudaya, pada penduduk usia penduduk yang sehat, (berilmu, tahun keatas (pp6) usia berbudaya, (dan tahun berilmu dan |berketrampil keatas berketrampila lan buta huruf melalui dibagi pembangunan jumlah pendidikan, penduduk kesehatan usia dan tahun kewirausahaan keatas rata rata lama sekolah jenjang tahun rls) pendidikan tertinggi yang ditamatkan angka partisipasi kasar apk) sd mi smp m indikator sasaran penjelasan tahun tetanus1 tatunke2 tahun kes tahun ke4 tahun kes angka partisipasi murni apm) sd mi smp m sma ma smk rasio ketersediaan sekolah terhadap jml penduduk per usia tingkatan sekolah jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah tahun smp jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah smp tahun indikator sasaran penjelasan tahun tar aan mma mean ratan men sma dan smk jumlah sekolah negeri dan swasta terhadap jumlah penduduk usia sekolah sma tahun kualitas ahh kesehatan ratio kematian ibu jumlah ibu point masyarakat melahirkan dalam keadaan meninggal dunia pada saat melahirkan dibandingkan jumlah seluruh ibu melahirkan ratio kematian bayi jumlah bayi point yangdilahirk dalam keadaan meninggal dibagi seluruh jumlah kelahiran bayi balita gizi buruk bb tb) berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. data balita dihitung dari jumlah balita yang ditimbang indikator sasaran penjelasan tahun dang maan maan mann mean matan cakupan pelayanan jumlah orang kesehatan terhadap penduduk penduduk miskin pada miskin yang pelayanan dasar berobat pkm dibagi total penduduk yang mendapat jaminan kesehatan rasio rumah sakit per jumlah satuan penduduk rumah sakit (swasta dan negeri) yang ada kabupaten cirebon rasio puskesmas,klinik, jumlah puskesmas pembantu puskesmas, terhadap jumlah klinik penduduk (swasta dan negeri), dan puskesmas pembantu yang ada kabupaten cirebon jml puskesmas yang menyediakan pelayanan unit dokter anak dan kandungan rasio dokter terhadap jumlah penduduk seluruh dokter yang bertugas kabupaten cirebon |
berita daerah kabupaten cirebon nomor tahun seriperwujudan sistem birokrasi yang professional, efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik, maka perlu didukung oleh manajemen kepegawaian pada organisasi perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten cirebon yang santun, inovatif, akuntabel dan profesional, bahwa untuk membentuk manajemen kepegawaian yang santun, inovatif, akuntabel dan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf maka perlu dilakukan penilaian manajemen kepegawaian secara kompetitif dan berkelanjucirebon tentang penilaian. memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang penilaian manajemen kepegawsekretariat daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten cireborebon, manajemen kepegawaian, sistem manajemen kepegawaian yang selanjutnya disebut simpeg adalah sistem informasi pegawai yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten cirebon, santun adalah sifat yang harus dimiliki oleh seseorang dalam bertutur kata yang halus dan baik budi bahasanya, inovatif adalah bersifat memperkenalkan menampilkan sesuatu pembaharuan berupa kreasi baru, akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan setiap langkah kegiatan yang telah dilaksanakan, profesional adalah sikap yang bersangkutan dengan profesi yang harus dimiliki. bagian kedua maksud dan tujuan maksud dari penilaian manajemen kepegawaian lingkung dan profesional, serta berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). tujuan penilaian manajemen kepegawaian, yaitudaerah dan pemerintah kabupaten cirebon melaui penciptaan iklim kerja yang kompetitif, menggali berbagai inisiatif, kreatifitas, dan inovasi organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian,, mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi organisas, memberikan penghargaan (reward) kepada organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan manajemen kepegawaian yang santun, inovatif, akuntabel dan profesional. bagian ketiga sasaran sasaran penilaian manajemen kepegawaian adalah seluruh organisasi perangkat daerah meliputi: kluster meliputi sekretariat daerah sekretariat dprd badan dinas,: kluster ii, meliputi kantor dan kecamatan. bab penyelenggaraan penilaian manajemen kepegawaian bagian kesatu penyelenggara penilaian manajemen kepegawaian kabupaten cirebon diselenggarakan oleh badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. penilaian manajemen kepegawaian dilaksanakan dengan ketentuan: sekretariat daerah sekretariat dprd badan dinas, dilaksanakan sebanyak (tiga) kali dalam setahun, dan, kantor dan kecamatan, dilaksanakan sebanyak (tiga) kali dalam setahun. bagian kedua tim penilai tim penilai manajemen kepegawaian terdiri dari (empat) tim penilai yang susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan. tim penilai sebagaimana dimaksud pada bertugas melakukan penilaian setiap caturwulan dan menentukan pemenang penilaian manajemen kepegawaian tahunan. tim penilai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian ketiga ruang lingkup penilaian penilaian manajemen kepegawaian dilaksanakan oleh tim penilai, dengan ketentuan: sekretariat daerah sekretariat dprd badan dinas, dilakukan: .laporan rutin kepegawaian sekretariat daerah sekretariat dprd badan dinas. kantor dan kecamatan, laporan rutin kepegawaian kantor dan kecamatan. aspek penilaian manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada meliputi pengelolaan data kepegawaian, pelayanan administrasi kepegawaian, cc. pengembangan pegawai, dan peningkatan kesejahteraan dan disiplin. indikator penilaian dalam setiap aspek manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada meliputi: aspek pengelolaan data kepegawaian, terdiri atas: kelengkapan, akurasi, penyajian pelaporan data kepegawaian (simpeg)) penyampaian laporan absensi harian dan bulanan, penyusunan analisa kebutuhan dan formasi kebutuhan, penataan data pegawai, dan kompetensi personalia pengelola data kepegawaian. aspek pelayanan administrasi kepegawaian, terdiri atas: sikap dan tindakan dalam memberikan pelayanan kepegawaian, manajemen penempatan dan penugasan pegawai, pelayanan kenaikan pangkat, gaji berkala, baris kartu dan pensiun, inovasi dalam penyediaan layanan administrasi kepegawaian, ketersediaan standar operasional prosedur dan regulasi internal bidang kepegawaian, dan kompetensi personalia pelayanan administrasi kepegawaian. cc. aspek pengembangan pegawai, terdiri atas: pelaksanaan pengembangan pegawai organisasi perangkat daerah, upaya inovasi dalam peningkatan kompetensi pegawai, dan upaya inovasi dalam pengembangan dan pendayagunaan pejabat fungsional (angka kredit), aspek kesejahteraan dan disiplin pegawai, terdiri atas: pelaksanaan apel pagi dan apel sore, pelaksanaan absen masuk dan absen pulang, upaya inovasi dalam pencegahan pelanggaran disiplin serta pemeliharaan etos kerja dan jiwa korea pegawai, upaya penegakan ketentuan disiplin pegawai (penjatuhan hukuman disiplin), upaya inovasi dalam pemberian penghargaan kepada pegawai, upaya inovasi dalam melaksanakan pembinaan mental pegawai, upaya inovasi dalam peningkatan dan pemeliharaan kesehatan pegawai, dan upaya inovasi dalam peningkatan kesejahteraan pegawai dan keluarganya. bagian keempat pemenang pemenang penilaian manajemen kepegawaian pada sekretariat daerah sekretariat dprd badan dinasterhadap laporan rutin kepegawaian. pemenang penilaian manajemen kepegawaian pada kantor dan kecamatanlaporan rutin kepegawaian. nilai tertinggi pemenang sebagaimana dimaksud pada dan merupakan nilai yang berasal dari hasil rapat pleno tim penilai. pemenang terdiri dari pemenang pemenang dan pemenang hasil penilaian dan pemenang penilaian manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam diumumkan pada akhir tahun. bagian kelima penghargaan pemenang penilaian manajemen kepegawaian tahunan ditetapkan dengan keputusan bupati cirebon. kepada pemenang penilaian manajemen kepegawaian tahunan diberikan penghargaan, dalam bentuk: piagam penghargaan bupati cirebon, piala anugerah kepegawaian, dan penghargaan khusus. penghargaan khusus sebagaimana dimaksud pada berupa pemenang diberikan hadiah berupa plakat dan cinderamata senilai rp. (sepuluh juta rupiah), pemenang ii, diberikan hadiah berupa plakat dan cinderamata senilai rp. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pemenang iii, diberikan hadiah berupa plakat dan cinderamata senilai rp. (lima juta rupiah), bab iii, pendidikan dan pelatemilihan kepala desa,bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dengan permohonan atas materai rp. bagian keempat orang bakal calon)elumtingkat pendidikan, dan usia, panitia melakukan seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada yakni: pengalaman bekerja lembaga pemerintahan yakni pernah menjadi perangkat desa, dan anggota bpd, dan sebutan lainnya, tingkat pendidikan yang terendah dari bakal calon yang digugurkan, usia bakal calon yang tertua yang digugurkampanye calon kepala desa, panitia pelaksana pemilihantahapan pemungutan suara bagian kesatudiadakan oleh panitia penanggung jawabjumlah pemilih tps ditentukan panitia pemilihan,pemilih yang bersangkutan. pemilih yang menjalani rawat inap rumah,:ota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. setelah,,dan gambar dan gambar, atau tanda color terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan gamba(dua) orangtahapan penetapandipilih dan didepan para saksi, berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam,menyatakan sah,dua) hari setelah pelaksanaan pemilihanbupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan bupati, anggota panitia pemilihan kepala desaadalah sanksi administratif berupa pemberhentian atau pemberhentian sementara dari panitia pemilihan. bab viperangkat atau badan permusyawaratanggung jawabadan permusyawaratanu sekretaris daerah kabupaten seluma,capaian sasaran kerja pegawai skp,,iayaan sumber dan besarnya biaya pemilih sumber dan besarnya biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd, apb desa sesuai dengan kebutuhan desa masing masing,jawab untuk mendapat pengesahan yang dilengkapi dengan berita acara pemilihan, bupati setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari panitia pengawas dan panitia penanggung, kepala desa dilantik oleh bupati atau wakil bupati dan atau oleh camat, keputusan sebagaimana dimaksud dalam berlaku sejak saat pelantikan,wakil bupati atau camatterhitung sejak tanggal pelantikan dandesa yang bersangkutan,dari pemerintahan daerah kabupaten seluma sampai terpilihnya kepala desa yang baruyang baru atau penjabat kepala desa,kepala desa selama (tiga) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugas secara tidak sah,, sebab sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.,selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunpenjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada adalah pegawai negeri sipil dari pemerintahan daerah kabupaten seluma paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. masa jabatan penjabatcamat. hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan hak,wewenang dan kewajiban kepala desa. bab xiii pemilihan kepala desa antar waktu pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari (satu) tahun,xiv, penyelesaian yang dimaksud, jika seluruh tahap penyelesaian perselisihan yang dimaksud tidak menghasilkan keputusan yang mengikat pihak berselisih, maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum. bab xvi ketentuan peralihanekanisme pencalontahapan persiapttd pada tanggal agustus bundar jaya sekretaris daerah,ka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti kedua peraturan perundang undangan dimaksud pemerintah kabupaten seluma mencabut dan mengganti jangka waktu (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, laporan akhir masa jabatan,, panitia penanggung jawab sebagaimana dimaksud terdiri dari: sekretaris daerah sebagai penanggung jawab, asisten bidang pemerintahan sekretariat daerah kabupaten seluma sebagai ketua kepala bmpd, dan kabupaten seluma kepala skpd yang membidangi pilkades sebagai ketua ii, sekretaris bmpd, dankelurahan bmpd, dan kabupaten seluma sebagai sekretaris, kepala sub bidang pemerintahan desa kelurahan pada bmpd, dan kabupaten seluma sebagai wakil sekretaris, kepala bagian administrasi pemerintahan umum setda kabupaten seluma, kepala bagian hukum dan organisasi setda kabupaten seluma, kepala bidang pemberdayaan masyarakat kepala sub bagian perundang undangan setda kabupaten seluma, kepala sub bidang pembangunan desa bmpd, dan dan (sepuluh) orang staf bmpd, dan kabupaten seluma sebagai anggota,, melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan,, panitia penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggung, panitia pengawas sebagaimana dimaksudpektorat, satpol pp, kesbanglimas dan instansi terkait lainnya sebagai anggota, panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas memberi petunjuk pelaksanaan p8,ini, keanggotaannya terdiri dari sekretaris desa sebagai ketua merangkap anggota, kaur pemerintahan desa sebagai sekretaris merangkap anggota, sekretaris pkk sebagai anggota, ketua karang taruna desa sebagai anggota, (satu) orang tokoh masyarakat desa sebagai anggota, panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksudnetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan,dan mengambil keputusan apabila timbul permasalahan melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa lainnya, yang diusulkan oleh sekretaris desa selaku ketua panitia pemilihan. bab tahapan pencalonanta (tata cara pendaftaran pemilihdan kadusdaerah nomor tahun tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, dan untuk kelancaran dan ketertibanmaka perlu mengatur petunjuk pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksud, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu mengaturyang ditetapkan dengan peraturan bupatempat pelelangan kelautan dan perikanan kabupaten cirebon, kepala dinas adalah kepala dinas kelautan dan perikan,, penyelenggara tempat pelelangan ikan adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat pelelangan ikan,, penyelenggaraan lelang adalah koperasi perikanan atau koperasi lainnya yang ditunjuk oleh bupati,ulang,, organoleptik adalah cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk menilai mutu ikan hidup dan produk perikanan yang segar utuh, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan,semua hasil tangkapan ikan harus dijual secara lelang dan dicatatkan pada petugas tpi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada adalah ikan yang digunakan untuk penelitian dan untuk lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya, semua hasil tangkapan ikan yang dijual keluar daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan asal ikan yang dikeluarkan oleh dinas. tata cara pelaksanaan pelelangan ditetapkan sebagai berikut: hasil tangkapan ikan yang akan dimenangkan harus dalam keadaan bersih dan telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu: dilakukan penimbangan oleh juru timbang dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah berat ikan dan nama pemilik, ikan yang dikategorikan busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia, namun masih memiliki nilai ekonomis, tetap dimenangkan,, kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang yang digunakan sebagai perhitungan membayar pada kasir atas ikan yang dimenangkan. peserta lelang adalah setiap orang, bakul dan pengolah ikan perorangan maupun badan hukum yang berminat membeli ikan tpi, bagi peserta lelang tetap (bakul) harus memiliki kartu tanda pengenal bakul dan wajib menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan nilai ikan yang akan dibeli, jumlah uang jaminan bakul sebagaimana dimaksud pada harus disetor kepada kasir tpi, peserta lelang yang memiliki kelebihan uang jaminan dapat menarik kembali melalui kasir tpi, peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang lelang harus membayar lunas kepada kasir tpi atas harga ikan yang dibeli (dilelang): pembayaran kepada nelayan atau pembudidaya atas ikan yang dijual (dilelang) melalui kasir tpi berdasarkan surat permintaan uang spu). lokasi tempat pelelangan ikan ditetapkan oleh bupati sebagai berikut lokasi tpi harus berada dalam wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan atau pelabuhan perikanan, wilayah kerja pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan meliputi seluruh pantai yang ditetapkan dalam wilayah kabupaten cirebon yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan tangkap. bagian kedua perizinan penyelenggaraan pelelangan ikan harus memiliki izin dari bupati, apabila pada suatu tpi tidak ada pelaku usaha perikanan yang memiliki izin, maka pelelangan ikan dilaksanakan oleh dinas, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada dinas dapat menunjuk lembaga keteladanan, izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama (tiga) tahun. penyelenggara pelelangan ikan tpi adalah badan usaha yang memiliki izin dan memenuhi syarat sehat organisasi, sehat manajemen dan sehat usaha berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan sehari hari dilakukan oleh manajer tpi yang ditunjuk oleh pemegang izin dan melaporkannya kepada kepala dinas, manajer tpi harus jujur dan mempunyai dedikasi yang tinggi serta diutamakan yang telah mengikuti latihan teknis dan administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan, manajer tpi yang belum pernah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada diharuskan mengikuti pelatihan teknis maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan ikan yang diselenggarakan oleh dinas. untuk mendirikan tpi harus mengajukan permohonan izin pendirian tpi kepada bupati yang dihampiri foto copy surat pengesahan badan hukum dan ad art bagi badan hukum, fotokopi ktp, dan npp, proposal rencana penyelenggaraan pelelangan ikan, data potensi penangkapan ikan, nelayan dan bakul lokasi, yang akan didirikan tpi, dan surat pernyataan kesanggupan mentaati segala ketentuan yang berlaku diatas kertas bermaterai cukup. setiap pendirian tpi harus dilengkapi dengan fasilitas dermaga dan penampungan kapal yang memadai, gedung tpi dan kantor pengelola yang memadai dengan segala kelengkapannya, dan tenaga kerja yang terdiri dari manager, juru lelang, kasir dan tenaga administrasi lainnya. pengelolaan tpi yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab kepala dinas, pengelolaan tpi sebagaimana dimaksud pada dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh dinas. bab iii penyelenggaraan tempat pelelangan ikan untuk kelancaran administrasi tpi ditetapkan administrasi penyelenggaraan ikan yang terdiri dari label data ikan (karcis timbang): karcis lelang, surat penerimaan dari bakul spb), surat permintaan uang spu), surat ketetapan retribusi daerah skr) pelelangan ikan dan rekapitulasinya, buku bakul, buku nelayan, dan buku kas umum dan buku kas pembantu. label data ikan (karcis timbang) diisi oleh juru timbang untuk memudahkan tugas juru lelang dalam menjalankan tugasnya, karcis lelang diisi dalam rangkap (tiga) oleh juru catat, lembar pertama untuk juragan nelayan, lembar kedua untuk bakul pemenang lelang, dan lembar ketiga untuk arsip, rekapitulasi kasir lelang dibuat oleh kasir yang berfungsi untuk memudahkan para nelayan untuksar penerimaan retribusi. buku bakul dan buku juragan nelayan dibuat oleh juru catat yang dikerjakan pada saat kegiatan berlangsung, buku kas umum dan buku kas pembantu dibuat oleh kasir dan dibantu oleh juru catat. bab pembinaan dan pengawasan bagian pertama pembinaan pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh dinas yang pelelangan ikan tpi, pembinaan oleh organisasi profesi nelayan meliputi mempersiapkan lembaga calon pengelola penyelenggaraan pelelangan ikan tpi dan memanfaatkan sarana fungsional, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen kud mina koperasi perikanan laut sehingga dapat menyelenggarakan pelelangan ikan tpi dan memanfaatkan sarana fungsional,pembinaan penggunaan biaya operasional lelang. pembentukan tim pembina penyelenggaraan pelelangan ikan wajib melibatkan bidang perikanan tangkap, bidang usaha kelautan dan perikanan dan bagian keuangan, pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan oleh petugas teknis lapangan ptl) yang direkomendasikan oleh dinas. bagian kedua pengawasan pengawasan atas penyelenggaraan pelelangan ikan harus dilaksanakan oleh dinas: pengawasan atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pengadministrasian biaya operasional pengelolaan tpi dilakukan oleh manager kud mina koperasi perikanan laut yang sehari harinya dilaksanakan oleh manag, sumber pada tanggal 4pri1jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentang izin lingkungan, disebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal atau ukl upl, diwajibkan memiliki izin lingkungan, bahwa dalam rangka pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan atau kegiatan dalam memanfaatkan sumberdaya alam, maka setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memiliki izin lingkungan, bahwa untuk memperoleh izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan harus memiliki dokumen lingkungan hidup berupa amdal yang telah disahkan, atau rekomendasi ukl uplketentuan tentang izin lingkungan, yang ditetapkan dengan peraturan bupatikl upl, kepala badan lingkungan hidup daerah selanjutnya disingkat kepala lhd adalah kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebosanksi administratif pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan dengan tidak mentaati dan melaksanakan kewajibdimaksud pada dapat didelegasikan kepada kepala lhd. penerapmbinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan secara teknis operasional dilaksanakan oleh lhd. dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, kepala lhd berkewajiban untuk menyebarluaskan ketentuan ketentuan dalam peraturan bupati ini. lhd sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupatibupati ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dijadikan sebagai syarat untuk menempuh izin lingkunganip3: lampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal april contoh format formulir permohonan izin lingkungan (memakai kop perusahaan) nomor penanaman kepada yth. lampiran pendanaan bupati cirebon perihal onganaizin lingkungan dengan data data sebagai berikut: keterangan tentang pemohon: alamat bnaanaannna nana anna aan aan anna naa baanaanaananaaaan kode pos. nomor bnaanaannna nana anna aan aan anna naa telp fax. dana keterangan tentang perusahaan: nama knanaanannanaanan nana ana anna anna aan aan nana aan perusahaan c.oc.ccococcrcorcrcususssssssssswasasssusussssssssssassusasausausussssssssasuasusususasusssssssuua alamat bnaanaannna nana anna aan aan anna naa banana kode pos. nomor bnaanaannna nana anna aan aan anna naa telp fax. dana akte pendirian |. bia izin izin yang| jenis izin persetujuan izin leh perp dok. lingkungan amdal, ukl upl, lainnya) penaanannnanan aan izin lokasi kenananaaan nana anna ). lainnya denaaaaanaana anakan demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. cirebon, nama, tanda tangan pemohon, dan sampel perusahaan jabatanapril contoh format formulir permohonan perubahan izin lingkungan memakai kop perusahan) nomor pogaaaa kepada yth. lampiran pendanaan perihal permohonan perubahan bupati cirebon izin lingkungperubahan izin lingkungan, dengan alasan sebagai berikut: terdapat perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan, terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, cc. terdapatdapun kami lampirkan data data pendukung sebagai berikut: keterangan tentang pemohon nama pemohon alamat baaanananannan anna nana ana naa aan aan aan kode pos .i nomor telp. fax. keterangan tentang perusahaan nama perusahaan alamat baaanananannan anna nana ana naa aan aan aan kode pos .i nomor telp. fax. aom tanggal akte pendirian persetujuan prinsip izin izin yang jenis izin persetujuan izin diperoleh dokumen lingkungan amdal, ukl upl, atau dokumen lainnya yang dipersamakan) b.imb izin lokasi dst demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. cirebon, lo. nama, tanda tangan pemohon, dan sampel perusahaan jabatan catatan: sebutkan tuliskan salah satu atau lebih alasan pengajuan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana pada alasan yang tertulis pada huruf sampai dengan huruf tersebut atas. rs1 seri lampiran iii peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal april contoh format (kop lhd kabupaten cirebon) keputusan kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebon nomor enokepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebon, menimbang bahwa rencana kegiatan industri furniture rotan pt. lautan pasifik desa bojong wetan kecamatan jamblang, oleh ariel satria gryantono merupakan, bahwa terhadap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki ukl upl, maka wajib diterbitkan izin lingkungan sebagai persyaratan untuklayanan perizinan terpadu kabupaten cirebon tentang izin lingkungan rencanariyantcirebon nomor tahun tentang penetapan urusan daerah kabupaten cirebon lembaran daerah kabupaten cirebon tahun nomor .): peraturan daerah kabupaten cirebon nomor tahun tentang rtrw wilayah kabupaten cirebon tahun lembaran daerah kabupaten cirebon tahun nomor .): peraturan bupati cirebon nomor . tahun tentang izin lingkungan lembaran daerah kabupaten cirebon tahun nomor .). memperhatikan rekomendasi persetujuan ukl uplgryantono nomor: tanggal maret memutuskan: menetapkan keputusan kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebo oleh ariel satria riyanto kesatu memberikan izin lingkungan kepada: nama perusahaan pt. lautan pasifik penanggung jawab usaha ariel satria gryantono jenis usaha dan atau kegiatan industri furniture rotan lokasi kegiatan blok karang baru rt. desa bojong wetan, kecamatan jamblang kabupaten cirebon luas lahan kegiatan kedua ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini: kegiatan persiapan pembangunan (perizinan) pada tahap pra konstruksi mobilisasi dan perekrutan tenaga kerja tahap konstruksi sebanyak orang sebagai pengawas lapangan, staf administrasi proyek, mandor, dan buruh, mobilisasi alat dan material, penyiapan dan pematangan lahan, konstruksi bangunan pabrik beserta penumpangnya, perekrutan tenaga kerja tahap operasional sebanyak orang sebagai manager, staf, dan buruh, operasional industri furniture rotan dengan kapasitas produksi kontainer per bulan yang meliputi pembuatan rangka, ampelas, finishing, dan pengemasan, aktivitas domestik karyawan yang berjumlah orang, mobilisasi bahan baku, bahan penolong, produk, dan karyawan. ketiga ariel satria gryantono, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan berikut memiliki izin usaha dan atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya. keempat ariel satria gryantono, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan melalui pendekatan teknis, sosial ekonomi, dan institusi sebagaimana yang tercantum dalam dokumen ukl upl pt. lautan pasifik. kelima masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan izin usaha dan atau kegiatan. keenamatas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam peraturan bupati nomor . tahun tentang izin lingkungan. ketujuh sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah pld) kabupaten cirebon akan melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dictum keemp,, kedelapan ariel satria gryantono wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud yang terkait dalam komponen pengelolaan lingkungan (ukl upl) setiap (enam) bulan sekali sejak keputusan ini ditetapkan kepada bupati u.p. kepala badan lingkungan hidup kabupaten cirebon. kesembilan apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dictum ketujuh, timbul dampak lingkungan hidup luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud yang terkait dalam komponen pengelolaan lingkungan (ukl upl), penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi pengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam dictum kedelapan. kesepuluh keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan sumber pada tanggal. a.n. bupati cirebon kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebon, (sampel instansi lh) nama pejabat pangkat nip. keputusan ini disampaikan kepada: yth. kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten cirebon, yth. camat jamblang, yth. yang bersangkutan ariel satria gryantono). lampiran keputusan kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebon nomor tahumatrik upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup ukl upl) pt. lautan pasifik sumber dampak jenis dampak dampak bentuk bentuk pengelola dan pemantauan pengelolaan pemantauan pra konstruksi pengurusan pengharapan sejumlah warga mengonfirmasi desa satu kali memantau desa satu kali pelaksana: perizinan penduduk desa bojong kan dengan jelas bojong pelaksanaan bojong ariel s.g wetan (sosialisasi ke | wetan sosialisasi wetan pada masyarakat rencana pengawas: mengenai akan kegiatan pabrik lhd kab. adanya industri kepada cirebon furniture rotan). masyarakat pemerintah sekitar apakah desa bojong tindakan telah memenuhi wetan darurat: dalam segera ber tahun penerima koordinasi tentang laporan: dengan aparat penanggalan lhd kab. desa bojong konflik cirebon wetan sosial dan seterusnya (sesuai dengan tahapan pra konstruksi) skorer konstruksi dan seterusnya (sesuai dengan tahapan konstruksi sumber dampak jenis dampak pengelola dan pengelolaan pemantauan eni dan seterusnya (sesuai dengan tahapan konstruksi a.n. bupati cirebon kepala badan lingkungan hidup daerah kabupaten cirebon, (sampel instansi lhd) nama pejabat pangkat nip. catatan: matrik ukl upl dari usaha dan atau kegiatan yang mengajukan izin lingkungan harus dilampirkan seutuhnya atau seluruhnya sesuai dalam dokumen lingkungan yang direkomendasikan dalam lampiran izin lingkungan.mrakarsa, adalah setiap orang, atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadapkomisi penilai amdal adalah komisi penilai amdal kabupaten cirebon yang ditetapkan dengan keputusan bupati permohonan dan penerbitan izin lingkunganwajibiii ketentuan perizinan, permohonan dan penerbitan izin lingkungan bagian kesatuagian kedua permohonan perizinan permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh pemilik penanggungjawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada bupati melalui kepala lhil)menggunakanlingkungan sebagaimana dimaksud dalam bupati melalui kepala lhd wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan, kepada publik masyarakat media massa. pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam untuk usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal, atau yang wajib ukl upl dilakukan oleh bupati melalui kepala lhdtentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada secara teknis ditetapkan oleh kepala lhdlhd. bagian ketiga penerbitan rekomendasi dan penerbitan izin lingkungan bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi ukl upl dan penerbitan izin lingkungan kepada kepala lhd, yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal, penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup ditandatangani oleh bupati. usaha dan atau kegiatan yang wajib ukl upl, penerbitan rekomendasi ukl upl ditandatangani oleh kepala lhd. izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diterbitkan oleh kepala lhd atas nama bupati, dengan terlebih dahulu:diterbitk, wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.izin lingkungan yang diterbitkizin lingkungan yang telah diterbitkan oleh kepala lhd sebagaimana dimaksud dalammasa berlaku izin izin lingkungan berlaku selama usaha dan atau kegiatan berjalan. izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku apabila: izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha, b.usaha dan atautau adanya pencabutan izin. bab pencabutan perizinan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan apabila: ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam izin, dan atau b.dilaksanakan oleh kepala lhd, dengan mekanisme sebagai berikut: pemberian peringatan tegurtegurizilhd atas nama bupati. pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu,mohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bupati melalui kepala lhd. permohonan perubahan izin lingkungb.rmohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi ukl upl sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada kepala lhd. penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, dilakukan melalui: penyusunan dan penilaian dokumen amdal baru, atau b.lhpengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada bupati melalui kepala lhd. berdasarkan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada bupati melalui kepala lhd menerbitkan perubahan izin lingkungan. bab vii kewajibsecara berkala setiap (enam) bulan sekali kepada institusi pengelola lingkungan hidup yaitu kepala lhdsaran belanja pelaksanaan pembangunanbelanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk: biaya administrasi umum kegiatan pembangunan, meliputi: biaya survey, pembuatan gambar, pembuatan rab, atk, pembuatan papan proyek, pengawasan. biaya pelaksanaan pembangunan, antara lain: honor tim pelaksana kegiatan, belanja material bangunan, upah mandor, tukang, laden, sewa alat. biaya administrasi umum sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak sebesar dari total anggaran masing masing jenis kegiatan pembangunan. belanja pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal desa, dan pemberdayaan masyarakat antara lain: bidang sarana dan prasarana desa, terdiri darpembangunpembangunan tambatan perahu, oo. pembangunan pasar desa dan kios desa, pembangunan tempat pelelangan ikan milik desa, pembangunan keramba jaring apung dan bagan ikan, pembangunan lumbung pangan, dan pembangunan energi mandiri. bidang pengembangan ekonomi lokal desa, terdiri dari: pengelolaan pasar desa dan kios desa,ngelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa, pengelolaan pemakaman desa dan petilasanil. pengembangan ternak secara kolektif, pengelolaan energi mandiri, pendirian dan pengelolaan bum desa, pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan padang gembala panganan, pengembangan wisata desaidang pemberdayaan masyarakat desa, terdiri darsurat pernyataan tanggungjawab pakta integritas) rpd add tahap print out data terkini potensi dan perkembangan desa profil desa online), il. kwitansi add tahap dibuat rangkap (empat) bermaterai, peraturan kuwu tentang penetapan siap kuwu dan perangkat desa. bagian keuangan menerbitkan sp2d penyaluran siap kepada kas desa sesuai daftar desa penerima sebagaimana terlampir dalam nota dinas dari bmpdperencanaan pembangunan desa, pemerintah desa dapat didampingi oleh tenaga ahli narasumber. tenaga ahli narasumber sebagaimana dimaksud pada paling banyak (dua) orang yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah atau unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kuwu. tenaga ahli narasumber sebagaimana dimaksud pada bertugas mendampingi pemerintah desa dalam: menyusun rpm desa atau perubahan rpm desa, menyusun rkp desa, apb desa, ppd, dan kpj tahun anggaran menyusun rkp desa, apb desa, ppd, dan kpj tahun anggaran kegiatan penyusunan rpm desa, rkp desa, apb desa, ppd, dan kpj sebagaimana dimaksud padayang tidak diserap karena adanya rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada dan adanya kekosongan jabatan, digunakan untuk penambahan siap kuwu dan perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kuwu setiap pencairan. penambahan siap sebagaimana dimaksud pada dimasukkan dalamalokasi dana desa tahun anggaran perhitungan rincian besaran alokasi dana desa (add) apbd tahun anggaran luas jumlah jumlah rasio rasio rasio bobot iaatenoran add merata (add)| add proporsional jumlah add per nama desa nama desa wilayah penduduk luas jumlah jumlah ikg desa desa kabupaten per desa (add) per desa km?) jiwa) miskin wilayah penduduk miskin wol oke sel theater men waeooea |o ass) z2a| rooms| ooo1seo| ooo1sa| es2s| ooo1ro| 3s0000000| pal water tom asas soo| 3s) o002205| oo21ta o0o1so1| rp jal merasa 30re| o001s00| o0o1ro| o.o0186o| h0000| o002603| rp bal wateoasem |o 25af 2aso| poso2s| o0o1so| oo1nei| ooz1s2| rp rp rp bilo amer oza| so) ooo192a| o0says| eng| hoon7i| rp pelawak asah euro| san) ooo2soa| o0o3nsa| o00soo| o0orita| rp rp sununesa aneh 35an) books2| ooa92s| 8x80 rp bal karangan 3asa| na) moores| oooteat| o0123e| o0o1so2| rp bsl taruarwour |o o7a2| ssel ooo1sz3| o0o3221| ooo223| o0o226| rp bol tarlac o sel 7mne| s7) ooo1sua| o0woo| oo031so| rp jason o aze2| 3as| ooo1s23| oooxos2| tas) ooozai| rp rp balasan esf ago ooo1ros| o0o22e7| emas77| asi) ooo1es| rp r0 kecamatan lo sr00s 00272s1| oos0sa1| bo500| case1l) rp w eueouc iho eoweoneemaa o ano| desa| sal ooommo| ooo1as| ooz21s| ooozoza| 3s0000000| rp pal rawomara asah asia| so7| ooo1sea| oootesa| o.oo2028| 7e03| o002600| rp rp kalo pamarcuma o arah o227| csi) sonora| o002575| ooo2aer| rp kalo amoena asap azas) ooo1n30| s5a7 ooo1a7i| rp rp iso pamsermegou |name|o sol cos| ooo1sa2| o0o3sr2| coast2| o0o2ses| rp rp rp belo jaoveruon aise| oooosos| o0o1sos| oosa1| a7se| rooms| rp rp awoveweran aas| o0o1n2o| o0o1rs2| o.oo2ose| ooz4go| rp kalo jawouctor asof known3o| ooo1s3a ooozesa| rp rp rp isl jawovcrencan |o oman 2x0) me) hovorei| o.oo21o3| ooo1ses| rp rp jboroneneeamn | as) asas) ooo1ee7| footer1| poso3| rooms| kecamatan ar5| tnos| anas| oo12es2| 00zto7e| ooz30a0| ooz177, rp rp xx. |tsar ibo asmamuwecan |o2zaf eyes| tes) ooz20s| ooososa| oooassi| nya) oooseoe| 3s0000000| rp kalo zaman aga 3ssa| aer) ooo1ns2| ooo1sss| oo2esa| else| o002022| rp rp jal osamaoue o aah 3e2s| 3ns| oo0as37| oooosea| rp jal panccanesa o aza ssa| aao) 000230s| ooo3sna| o.oo2asal ooo26ae| rp traitor ass o72o| san) o002726| ooo31ta| saya) rp rp bel masa o akses|o etos) toe) ooo1eo8| o00251e| o0aso7| ess3| boolean| rp rp auramavo o aah ee) naa) oooaass| o003251| o047o1| o0oara| rp rp palo kuasai aaa .7os| dosa| oooases| proses2| oooeose| en72) o0size| rp rp rp bal jamur | nas| a25) gas oro7e| ooossas| oooaso8| e3e3 rp rp rp bol irawanesai asal cas| consors| oo3r2s| 7osa| oooseral mumecamaran asset 23m esn2t ooaseoof og2se12| ooseesil ga22el o0sees, rp to i 8i3 pof kool kool ole oleh .ioo.i pabedilan jeasakantosai o | ) o,oo2328| o,oo22as| isioaresm o13a| aso| o,o1379| o,0o1178| o,solois| staf ikausuntu o226| sans) ans) o,oza1a| o,oo26a3| lal jourukwoara mass| sos) o,oo2099| o,oo2s22| ega7| o,oo293a| is. ieasuuan o16s| loss| moore8| o,oo3o32| o,oo2981| |e|. ikaumurm o200| sisa| o,o2150| o,oo26sa| o,oo2col s2, o,oo1931| jeaseowankater o | o117| 3a7| ooo120a| o,oo2soal o,oo23sg| jeasakantosaritor o ) | ) o 10s| d03s| o,oo2006| o,0o2322| sos7| o,oo26o7| jpaseowankiwut sas2| sos) o,oo18s3| o,oo2sao| o,oo221a| jpaseowankuuon | o231 a4a0| aas) o,oo2so3| o,oo2aog| laa| easeowanweran ) | o,oo1a20| o,oo1918| o,oo1797| irersana o16s| a3e8| 40s| o,oo1eo8| o,oo2339| o,ooz99a| la8| isumasin oo asi oooissal ooo19ae| wumlahkecamatan | oo2sos| o03oa88) cheol look ole ooh .ioo.i bakan |af icanawuang as97| a05) o,o02366| o,oo2339| o,ooz6sa| iseranaweran o160 a0n2| ooo1eae| o,oo2a32| o,oo2328| jsoroneceang o | o180| ooo18s2| o,0o1891| o,oo1a27| o,oo1717| rp ) lal ikuvureras dosa| 39a| o001235| o,oo227c| 6x,7a| isumserrout o1s0o| a48s| o,oo1sa3| o,oo2143| o,oo1825| o,oo203s| ikuvumua 110o| esa) o,0o17eo| o,oo2172| sis2| o,oo2267| isumsertor ass) o001235| o,0o1sa9| o,oo2819| so78| o,oo2576| samakan ad68| a38) o,ooraao| o,oo253o| 6a, o,oo2129| lol jearusameen o150| 6ia| oo1sa3| o,oo3sac| 8o,so| jkarawawangun | 6so| o,oo18s2| o,oo3esa| o,oo3927| o,oo31s8| laa| jeasakancrsang o ) | o160| soa| oo1eae| o,003s8a| o,oos221| jsemeongan o190| a270| ooo19ss| o,oo1918| o,oo1957| la8| ) iserangkuuon o | o140) a17n| asa) o,oo1aao| o,oo1993| o,oo2esi| o,oo2625| laa| isemsoncanmekar oo so26| o,o1sa3| o,oo11e7| jumlahkecamatan ' ) ) | 6ras| oo22429| o,o31cos| o,o3eza8| dna karangsambung ) (tameng oo8i| 34a| o,zoos33| o,oo1987| ,o0| ikarangsuwung o ) | o152| gaan| ses| o,oo1sea| o,oo3396| a4,7a| o,oo20a2| ikarangtencan o ) | o?2sa| a6ao| oo2e13| o,oo2732| o,oo2771| lal iraumeang o2a1s| aza) o002212| o,0o183a| o,oo2aao| o,oo2623| is. ikasawgmatang o ) | a230| ase| o,o2150| o,oo2e3a| o,oo26os| karanamekark 'o ) | a27n| sas o,0o2041| o,oo31o7| o,oo28ag| | ikusanckaang o | o,o02326| o,oo2o8s| o,oo2og3| l8| ikaranasembung o o | as2s| ooo2e8s| o,oo1gso| o,oo1616| l jumlahkecamatan ' ) ) | 3553a| o0r6so1| o,o1e979| o,o1sco3| lao yo ibi is5 pol chol kol ole ooh .ioo.i jiemamasang fpicungpucur oo7a| ooooze1| o,ooo861| o,zoos2a| ,7e| jiruwowcona | 21a| ooo13a8| o,oo123c| o,oo13se| jam asn sana) ooo19es| o,oo1e31| o,oo12190| o,zona21| lal japeurunkuuon sies| ase| o,oo20e8| o,oo2469| o,oo263a| o,oo2927| is. isiwoanctaut o07a| a1so| as) o,moore1| o,0o1987| o,oo2o3o| o,oo19as| |6e| japeurunweran a28) o,o13a8| o,oo2a72| o,books3| rp jiemanasangkucon | o191| 7s) ooo19es| o,oo1o3a| aro9| o,logo2| jiemanasangweran | oo4a| o o36e3| o,books3| o,oo1392| 6x6af o,oo1216| lol issscona g3na| ooo2068| o,oo33e1| sa17| o,oo24a3| i10| samanya | acts| 28a| o,oo2078| o,oo1eao| o,oo1782| laa| irukkarangsuwung o0o87| o,loss| o,oo1213| o,oo1382| secara asal ssel o,bongso| o,oo1242| 6xe7| la8| iwancrrang o | o160 asi) oooreae| ooo11o3| esa9) 89s0000| | )( wumlahkecamatan | socio| o,o2eo9a| ,8a| cheol hole ooh ii. ioo.i susuk bak ' ) )' ikaranamangu ) | o193| 3ns| o,oo1o8e| o,oon837| ikaucawe o1sal| ooo1ssa| o,oo1ea1| o,oo17oe| o,oo1830| ikaucaweweran o14s| ooo1a92| o,0o1417| o,oo1710| o,oo1g93| lal jeurueweran o13s| ooo13s9| o,0o1677| o,oo1e20| o,oo1g8o| isi. jera aas| 3a6e| ooo11s3| o,oo1as2| o,oo19o8| staf o,oo2o29| lel burung 0sol| 9es| o00oco7| o,0o0asa| o,oooseal o,omega2| isusukanacung o141| operasi| o,oo1g31| ses8| o,oo1a79| isusukanursak o176| ooo1g11| o,oo1sa2| o,oo1826| isusukantonecon o ) | o,oo1286| o,0oo9a9| o,oo1ee3| o,oo1777| samin voor71| o,0o1383| o,oo1esi| si,7a| o,oo190s| laa| pasawahan | o,ooo8e1| o,poso3| o,ooo825| jaamasm o183| as36| sos) o,oo1se3| o,oo293a| .3s0. la8| laawwapura o23a| a220| ooo2407| o,oo19ac| gas o,oo18a2| jumlahkecamatan ' ) | ao2s9| oor9s89| o,o19237| oto leo ooh sedang karangwuni o,osaka| o,0o17oa| o,oo126s| sedang kidul sedang lor windujaya o,oo2a8o| o,0o1906| o,oo17aa| winduhaji o,0o16s2| kertawangun ,0o3oce| o,0o170a| o,0023oa| penambangan so2| o,oo3ooa| o,oo198a| o,0o2899| o,0028a8| putat ,0o3231| o,oo111s| pasangan ,oo2675| o,oo1617| pasangan lor jumlahkecamatan ' ) | )o317a| 4r000o| o,o19s91| o,o1s268| lao yo ibi is5 pol manjapurabakti (wumlahkecamatan | 7oa7| 00378e7| ooa07o1| 7ss,e9| oo3se3| blood hot boh. panc enam astanamukti pengalengan gapura lor beringin rawaurip bendungan pangeran getrakmoyan ender jumlahkecamatan ' ) ) | 4312e| 34ci| o021626| o,o20so7| o,o19990| ,se| oo21soa| wunou setupatok pengen mundu melilit lutung asal o,0o301a| o,0o25a1| waruduwur item bandingan 0ee| 34so| o,0oos79| o,oo1ee3| o,oo1611| mundu pesisir suci banjarwangunan pamenang sinarancang jumlahkecamatan ' ) '| 724a7| .sa| o,o3ac17| o,0355a3| oo37a98| i53i5s tas oa , il. ike beber wanayasa sindangkasih sindanghayu 0s9| 17an) oox019| o,oo1115| ciawigajah ciracas harimau cipinang beber patahan kondangsari wumlahkecamatan ' ) ) | ) 39a97| o,o18729| o,o20798| ooz1401| talun sampiran dicerna kecomberan cirebon girang krandon waralaba kidul waralaba lor cempaka se6ss| a00) oox677| o,oo2716| kerongkongan kubang sarwadadi wumlahkecamatan ' ) ) ) | )? o,03001e| oo22149| rp bajakan fro fumes. peoahassh alossaoseoosal aslonsnle sinode soon one sana didatangi asal ooa77a| o,ooz2908| wumlahkecamatan ' ) ) | o,posisi| o,oo1sa2| ooo3s98| dukupuntang bobot cikalahang mandala disaat sindangjawa sindangmekar cangkok ,00387o| kepanduan balad .0so| a795| o0oo02e| o,oo20e8| eg93| dukupuntang cipanas o,0o449a| carinata kedondong kidul ) jumlahkecamatan ' ') ) | oo38s71| o,o28813| o,o36casa| 8so,os| oo. lo. too palimanan kepuh cilukrak ,7a| balerante 2as| 49ea| 4a0| o,oo1n83| o,0o25a1| pasangan soz2| as9| o,oo120a| o,ooz42a| o,0o2882| s9,oa| beberkan sempat palimanan timur pegagan lungbenda ciawi cangkang tegalkarang jumlahkecamatan ' ) )'1816e| 4see| oo1desa| o,o276es| o,o2810a| o023976| ore plumosa cempaka pemijahan lurah aso| o,0o1831| o,0o3a62| se, o,0o2401| marikangen bode lor 0ea| o,books8| o,0o2592| o,0o2172| o,oo1s9a| bodesari jombang karangmulya 07o| asal o,0o1ssa| o,oo2ego| 6a43| o,oo1890| karangasem primbon purbawinangun kebaruan pesanggrahan kedungsana danaunya jumlahkecamatan ' ) | ) s9es| oo1s88o| o0,03s90e| o,o344eo| 9e1, oo3oo39| ' o( s5.2s50. lo. weru karangsari kertasari menu cilik menu gede setu wetan weru kidul setu kulon tegalwangi weru lor jumlahkecamatan ' ) ) | )? 9a9| ooo9ass| o,o30ssa| ozo14a| to i 8i3 pof kol kol ooh .ioo.i kedawung lal ikauroa 0s8| s6ae| o,oo1oo8| o,oo1oao| a7, o,oo1o8a| ikeounapawa some| ses) o,0028es| o,oo32co| ag91| o,oo19a8| a63) o,oo1399| o,oo1g37| o,oo1753| lal. irevungara ooo1e1s| o,ooa783| o,oaa3| o,oo132a| rp ) is. irecawuna seol o,oosa| o,oo1a27| ar,s2| o,oo1015| rp |6e| ikerrawwangun | 8ao3| as2| ooo1111| o,0oa206| o,oo278a| o,oo12ee| isurawmangun sesal as7| ooo1101| o,olas17| o,oo263o| o,oo1331| rp ) ipuanasari oo | o130 gs8n| a32) o,003nas| ooo2495| ooo1266| wumlahkecamatan ) | o913| loss2| ooo9393| oo2sass| kol hell beo .ioo.i |gunungsari | jaowmaama o,oooess| o,00305a| o,ooo722| 6x43| jrasiwwsangan asal s69o| o,obese| o,oo11ss| o,oo1a29| jaoimuya oooogre| o,oo1ssa| a301| o,oo12as| lal jaan 9a0o| ooo1s23| o,0oa730| o,oo13s7| s3as| o,oo19a9| jammer 2s7| a7no| so) o0o30se| o,oo1ta9| o,oo2007| jasanya o3e| asin| o000370| o,oo12es| o,oo1186| ikausapu oa7s| o,0o18s5| o,poso7| 6a, o,0o1335| rp ) iwanaraya am| as97| ooo17so| o,oo1a9e| o,oo1619| lol jeroan a33e| ooo19es| o,oo1323| o,oo1927| jagoan aa17| ooo120a| o,oo178s| ss,9e| o,oo213a| jalur ass| 63sa| 33a| o,oo1sos| o,0030s5| o,oo1920| o,oo2a26| taruna asa| ooo1111| o,oo1120| siap| o,oo1sas| dea mei dara daan las| imerrasiwaa oo o ) | j o08s| o,ooo875s| o,oo193s) o,oo21o1| .3s0000| jumlahkecamatan ' ) '| ooz1143| dna katakan |af sinaro a0so| da0) oo131a9| o,oo2sa1| soz9| o,oorlog| | irerrasura o | az?) tas) ooa331| o,ooa3o3| ,ooa222| |3f jeecacanriwuu o | o881| gac) o,logos| o,003n35| o,oo3731| o,oosa31| lal jeecacantor o ) | sm3| ooossos| o,003s40| o,oo3g87| ,a5| o,olas28| journ 37a8| asa) ooo336a| o,0o1788| o,oo279s| s7oaf o,oo3a13| jkaranarewoa o o ) | o9ao2| sa) o,oa136| o,oo3o7g| o,oo311a| |srono sea7| ace) o,oo3a77| o,oo2698| o,oo2eg1| o,0o3157| | ikaperaan o 3sa| gasal so2| o,0o308a| o,oo2soo| o,ooa2s3| isuncrotoa t00e| o,0017o7| o,oo208s) soo7| o,ooa3ea| jumlahkecamatan ' ) | sis9s| oo61525| o,o24798| oo37891| to i 8i3 pof kol kol ole oleh ii. ioo.i klangenan lal istana a38e| ooo1oo8| o,oo1s77| see| o,oo137a| ikiancenan | gasal ooo1aro| o,oo1geol ,8s| o,oo1266| joanawwangun o156| o8aso| o33| oo016os| o,joao61| o,oosagol o,oasis| lal jeeranriwcan | o186| ses) o,oor9ra| o,oo3379| o,oo3a1g| jeemarasrout saa7| o,oo2as9| o,oo387s| 7o,o8| o,oo3aso| |6e| jsemarastor ga4a| ooo2253| o,ooa2s7| o,ooaaga| iswara aa2p| san) o,oo3as7| o,oo29si| s2, o,oo3a77| i8| jkrrevo son| sos) o,oouop2| o,0o283a| o,oo3a37| o,oo391a| lol isangocua soo| 67s| ooo3iso| oooaoa2| wumlahkecamatan | sida9| oo211e3| oo2ase3| oo3oca6| 6s1, o0o3o229) kol kol leo .ioo.i |ariawinan gun isewpe oo o24| o,oozaso| o,0o19se| o,oo223s| juncungweran o232) seal| o,o02387| o,oo119o| o,oo2209| rencana o2s3| sos) o,oo2eo3| o,00s253| o,oo3oso| o,oo18o1| lal jarawmangun | gen2) ses) o,oo27e8| o,coast3| o,oo337o| o,oo1789| irecaccusua o | o3as| 3es| o,o3sa9| o,ooa78a| o,oo2131| o,oo1500| |6e| irawacater o0om| o,0oo6e7| o,loose| 9osa| o,oo1oes| irecateusuctor o | o270| o,o2778| o,oos7sa| o,orang1| a36) ,oo3o28| karangsambung o135| a237| ooo13se| o,oo1ssa| |of sur 0so| n3a| ooo1or9| o,ooz7a| o,o0133a| rp ) jcevonaan o24| 30a| o,o24so| o,oo17se| o,oo23oa| laa ikesonruri oo | t63| a237| 32a| ooo1728| o,oo1871| o,oo2003| jumlahkecamatan ' ) ) | cos) see) o023910| o,o333ae| oo21e78| :3s0. dna |pancuran fkauanvar o167| an| o,oo1718| o,oo197o| o,002ssa| ieancuracankuton ) | o9aso| soosi3a| o,0o3s7a| o,oo1288| o,oo19o3| jeancuracanweran | o3as| 70se| o,oo3sa9| o,woong1| o,zona17| .3s0. lal ieancurascantor o ) | 33a| o,oo1929| asasi jeanguracan o?a6ol sso2| asal o,ooa733| o,oo2oas| es, o,oo2703| |el juga 27a| opor o,0o1801| o,oo1ss3| o,oo23o8| jiemawrama o18a| d0ae| ooo18o3| o,oo1coc| o,oo18ca| ikamanganya o ) | o193| a01) voor98e| o,0o1918| o,oo17oe| so43| o,oo2263| iroha 4s6e| oo0o2017| o,oo1c17) o,oo22s1| jumlahkecamatan ' ) ) | )? o02587s| o,o22409| o,o1reza| es912|pertamaoo yo i$ 8i3 i 5is5 tpi pol chol hole ooh li. ioo.i jiwa rin gin lal jawarmain o212| ss67| 33a| ooo2181| o,oo1920| o,oo128o| masakan ss7s| 3so| oo1739| o,0028se| o,oo2073| ss,1a| o,oo18so| jalur 28a| acara| a92) o002022| o,oo1too| o,oo1919| lal jetuncraweng o | a726| ooo19o3| o,oo2ss3| o,oo27o2| jemrungrmuu ga4o7| a08) ooo2181| o,oo23se| o,0o23a3| | jewrungtenaan ) | o175| o0o1800| o,oooagi| o,oo119a| jalan a27s| asal ooo2e9e| o,oooseol s628| o,oo13s1| icaacamsa o o | o280 da3o| ooo28e1| wumlahkecamatan | o,oise3| oo12as8| sog7al oozasz9) kol kool ole ooh .ioo.i susukan lal iraneru g9ua| ooo317| ,0033n8| o,oo3327| 6s, o,oo3231| iwvonea go2n| o,oo1sas| ikeponeoone a20| ooa321| o,0oa335| o,ooa7ss| sa8a| o,zoologi| lal jewrungtor ' ) | gasal asal o,oo2oas| jsoronekuon | o200| ooo20s8| o,oo2a78| o,oo2218| lelo ikhwan ss8o| aca| o,oo26sol o,oo3aga| disusun 9a8| g9no| 3a6| oposisi| o,oo1998g| so25| o,oo2963| jivwungrencana ) | o640| some| a63) o,losses| o,oo2e7a| o,ooa281| lol jeuner ooo2973| o,oo1s87| o,oo2a9s| o,oo2202| camera 0ss| o,ooo977| o,oo1230| so2s| o,oo1s33| lal juuncersang o | j o60s| gene| o,ooe222| o,00317e| o,oo2oc2| se,s1| o,oo28co| i2| lamawom 3ma| ooo7oe3| o,oo19oo| o,oo3so3| sumlahkecamatan ' ) ) | sor2| si2| oo51565| o,o3atas| oo3s311| tan esi |af jeavarangukimuu o | goa| o,oos792| o,ooa3ag| si, jeavacangutor ' | ) o522) case| 6ar| o,oos371| o,00260s| o,oo37o2| o,ooa271| |3f irevuncoaem ass7| a37) ooo31e9o| o,oo2s2a| o,oo29so| lal jeanungau o | 3as7| ooo22sa| o,oo1e18| o,oo13o8| saat o,zona7a| isecessweran o?2s6| o,oo2e3a| o,oo119o| s369| isecesiwimuu o o | ) o9a9s| o,soo3| o,00256a| o,oo1ao3| as0o| o,oo1797| iswara arol so) ooa2r8| o,boost| o,oo16a7| jsacapurakiwuu o | o5o1| oposisi| o,ooa3os| o,obama1| |o| iseceswror o o | 3aaa| o,o02356| o,oo16as| o,oo1asa| |cecesiw kulon o340| saas| o,cosas8| o,0025s5| o,oo1923| o,oo2611| laa| ) jsacapuraweran os73| ga3a| o,oosa7| o0, o,oo1e92| o,oo3age| i22| sacapurakutcon seal o,yoga98| o0,0037o6| o,oo3257| o,oo3e31| la8| jsacapurator o | o5,s0| ooosesal o,oo31sa| o,oo1577| o,oo29sa| lal issuu oo asal oooacei| o,oo1tao| iss) o,oo2309| jumlahkecamatan ' ) | s5.2sa| o,o33sss| o,o3os19| oo3715a| lao yo ibi is5 pol cheol lol ole oberoi .io.i katie lal ikauoers o?28a| o,0o17e1| o,oo28o1| o,oo2822| jerasawwancunwetan a678| o001317| o,oo193s| ss, o,oo2a3s| rp jerasawwancunkuton o,o1379| o,oo12a8| 9oog| o,oo17s1| lal. irauweviout | ares| as2| ooo1e36| o,oo27sa| sia7| o,oo2838| ikauweoitor a778| ooo1eos| o,oo2a2c| o,oo26eo| |6e| juunasem osa3| gaga) o,os278| o,0o29sa| o,oo2s18| o,oo3711| iwarcaswangun ) | o30a| o,o3128| o,oo1ge3| o,oo2131| o,oo28s1| isuwarouu sol a67s| soosi3a| ,00223a| o,oo3275| o,oo3926| lol isolator sa29| oza28| o,0o2as1| ooa793| wumlahkecamatan | ses) oo29919| o,o19082| 7324s| cheol solo lol ooh .ioo.i gebang lal joompvonckuton ao37| o,o2253| o,o01929| o,oo1sas| o,o02212| joomevonaweran | o110| aas7| 3n3| o001132| o,oo1gog| 71o8| o,oo1915| ikaumekar o001337| o,ora71| o,oo1317| o,oo1e2a| lal. ikaumaso o,0o1242| o,oo1738| 63saf o,oo1as1| tsacasi o 14s| o,ora92| o,oo17e2| o,oo2002| |6e|. ikaupasung ang) 27a| o002335| o,oo2o6a| o,oo1s83| saraf o,oo2393| rp isesangkuuon o'3s0| saat| 7ea| o,oo3eo1| o,oaa13| s600| celana 22a| gsa| o,003n28| o,locode| o,ooa93a| lol isesanguok o 30a| o,o3128| o,oosa31| a77) ,0o3025| jcesangun o?29s| o0, o,oo2o97| asas) o,oo18o3| laa| jeesangmekar o242) gaza| 3as| o,oo2490| o,oo2010| s9, o,oo21e8| i22| jeetwvangan oa36| a01) oooaase| o,oo1918| o,oo1300| ss,8e| o,oo1783| la8| imerarasai 'o | 2es| ooa321| o,oo1497| o,oo1s31| jumlahkecamatan ' ) ) | 60odi7| sea| o,o2ssel| ses,3a| oo3less| dna depok ciledug warugede karangwangi getaran kejutan ketuanan waruroyom warukawung warujaya .0ee| s878| o,ooo98s| o,oo2809| depok kasugengan kidul kasugengan lor jumlahkecamatan ' ) | s.s9| oo16112| o,oo8828| o,o32858| 8og,3a| o0o22200| oo yo i$ 8i3 i 5is5 tpi pol bhool kool ole oleh ii. ioo.i eman lal royong an22|) a7e7| oo115aa| o,oo2237| staf o,olas97| irawunganom a97e| ga) o,local2| o,oo3731| o,mosaic| jorencrrangciang oo ) | ) o192) 2as| o,o1975s| o0, o,oo1a1s| 6r6a| o,oo1a19| lal jorenarang ooo20e8| o,0o1617| o,oo197s| s749| o,oo1e31| jeasaseman ooo227a| o,0o1793| o,oo19ac| o,oo21os| jocosanawanci | oag| 3as| yokai98| o,0o1783| o,oo2o1c| o,oo28a3| i7| lacosang a87| 36a| o00so10| wumlahkecamatan | 278a7| o033561| ,01330e| s2819| oo. bhool lol ole ooh lfl .ioo.i pabuaran lal isurwana 4as| ooo13s8| o,oo2so3| se25| o,oo19e8| ieasuarankiwut | o0o67| ssn3| o,oooeso| o,00263a| o,oo2og1| a76) o,oo140o| jeasuaanweran | sas7| a79) ooo1t01| o,oo27e7| o,oo228a| lal jeasuaantor o181| s21i| sis) ooo1862| o,ooa725| a7,so| o,oo2818| jammeneecang o2m| 32a| ooo2171| o,0o1582| o,oo1g71| o,oo2178| |6e| jhuwsanteng san7| o,o01029| o,oo24as| o,doge8s| huwsantengtor oo ) | asal oooosos| o,oo187a| o,oo2287| wumlahkecamatan | logos| s6c01| ooo9208| a47, kol cheol ooh ooh li. ioo.i |karangwaren ) iseusuan as0| o,books9| o,oo1og7| ,6e| isumurkonoang ) s| asa) o,sosial| o,oog1a| o,ooossol ,s0| o,oo19a2| america a17| a01) ooo120a| o,oo1to3| o,oo13a9| rp ) lal irusancoeura o | o316| sa2| o0o3251| o,oo313o| karanganyar | 3se| ooo1111| o,oo2ose| o,oo2017| | ikarawawanai o | ooo2181| o,oo14aa| o,oo17oe| o,oo179e| merender o | asal o002130| o0, o,oo2287| o,oo2263| ikaranawareng o | o146| o,oo1831| o,oo1837| karangasem o | o002335| o,0o1815| o,oo1271| o,oo1977| jumlahkecamatan ' ) | ooz1og1| o,o13ea9| oo1sac1| 6s415| oo18107| dna tengah tani lal jpn 0so| o,ooo823| o0, o,oo1a9e| o,oo16ee| jasapana o129|) son dos) o,0o2s81| o,oo2328| o,oo2311| l cesis o o o | a19| sse| ooo1222| o,oo26eo| o,oo27ss| o,oo2a1a| lal jkemtakaceoe s2oa| sos) ooo1ta2| o,oo2as7| o,oo2sao| so,si| o,oo1871| jamuan a18| sana| ooo121a| o,oo3s12| s26af o,oo2so3| | jearremaar o ) | o100| sa30| as3| ooo1121| o,oo2ase| o,oo28a7| o,oo2216| kasau o106| a28s| ooo1og1| o,0o2047| o,oo2oes| o,oo2031| l8| iraurewcah | om| a3a8| ooo1ta2| o,oo2220) 60eej o,oo179a| jumlahkecamatan ' ) | 40ces| logo8s| o,o19a31| o,o2017a| s20e8| oo1esc| i53i5s tas oa , il. man man plered jpanemaaman asz8| oooosx7| ooo1see| ales| oo01268| frrusmiweran o0sal oooosse| o,001a90| o0o1305| s9o9| rrusmikuuon 0s8| 3ae0| oolong7| o,oo1esa| ooo1308| o001172| lal ' isasasau azo8| a25| ooo1327| ooozass| o002195| is). same oo aca6| voor01| o002351| o002118| lle| footei a23) moores| ooo21a3| o002019| i7| ikauwuw oooraao| ,0037es| o003073| | frecasai oo ) si9| ooo1s12| ooo29o8| lo) jeanarima oo ) s.2se| 26a| moore3e| ooo1s25| o002111| izo| pangeran 2s8| sos) 4e9| ooo1e2e| o,oo2217| wumlahkecamatan ) ) | a13a| sae1n| oo116ee7| ,6a| oo19gaga| evo oo gem l1| juwana ooo3e32| o,0o1190| ooo1721| ooo256a| jareusa aa9| lokasi9| ,0013a7| oooosso| jaguar 33a| 320a| ooo3a3e| o,oo2039| o002506| la) jpaumanangarat o ) | o1033| 5e2| oo10628| o,oosa7| ooo32a6| ,s3| o0037ee| is|. jsemeot 1as| ooo1ng3| o,oo19ss| ooo1546| le) |kevuncsunoek o ) | ooo27e8| o,oo3sea| ooa1se| o00326a| i7| ikemeek oo ooo2oe8| ooo3o21| ooo288s| l8| none 3a9| o003282| o,0o31e7| o,0os377| o,0oa289| wumlahkecamatan ) | o3073| a289a| oo31616| o,o20a9e| o,o221o9| 5s242| gre ged gulung lebak lebak mekar s9,9a| gulung tangguh karang s0,ss| greed karang lebak sa,3a| surabaya jatipancur sindang lempeng ,00239a| nanggala l )jumlahkecamatan ' ) ) ) '| sloss| so9s| oo31as2| o,o294aa| 7oog7| y sauvuvu bukti3s3n i53i user37 telo |sua nusa (suranenccatakuton | ) azs2| 3es| pos2s2| ooz1os| at,a7| ooo2ss3| rp surakarta ass) ooo2140| ooozoe1| o0o2a28| keraton . oco1286| o0o1877| rp al. jpurwawinangun voor3a| o,oo3921| o0o1s71| oco l168| rp rp sl. muara |. karangrejo @osi| ooonaso| suranenggala kidul ' ' ')' ooo2418| c002178| ooo2004| si33| o002616| rp |. (suranenggalalor ' ' ' '| ' ' 3soal ooozssol o,oo1ses| o002514| rp suranenggala jumlah kecamatan |oa2o3| a225a| .ro0| o,o226es| o,oz0209| a,o20783| jamblang af. jaman asas| sos) lorises| ooo27es| oosa2s| ssa7| ooo2s4a| rp . isitiwinangun ges| oa522) ooooee9) o0o3o90| rp |. iwangunhara | ) sgg| ooozose| o,korea| o0023s1| rp rp af. isoiongwetan ooo192a| o,oo2z697| rp rp si. (bojonglor o329) asi) 6es| o0o338s| o0o21s5| ooo3sa1| rp |. jorimaan o? sio| ooo2078| o,o15s0| ooz9ae| o0027s8| iii. (bakung kidul. soo| o,0o2811| ooo2940| seo4| o,oo2s38| rp rp bakung lor g21| ,00303s| jumlah kecamatan 1s6. .0o0| jumlah keseluruhan alokasi dana desa bupati cirebon ttd diundangkan sumber sanjaya purwadisastra pada tanggal april sekitar daerah kabupaten cirebon dudung mulyana berita daerah kabupaten cirebon tahun nomorsiap kuwu dan perangkat desala. siap kuwu siap sekdes siap kaur.| siap. siap. yoo guptoperasional perkantoronor bendahara yoo honor tenaga ahli alattuliskantr cetak penggandaan| poo (pst. jumlahinsentif rt rwnsentif ai a insentif jaansanaaan, tanggal locomei. bidang pemerintahan kegiatan tunjangan dan operasional bpda1. tunjangan ketua tuna.wk. ketua tuna. sekretaris | tuna. anggota poo operasional bpd sum o | lol sebagai pendapatan desa. bab iii pengalokasian dan penghitungan bagian pertama pengalokasian add sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. seratus lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), ditetapkan pengalokasian sebagai berikut: add sebesar rp. seratus empat puluh empat milyar dua ratus juta rupiah), add sebesar rp. tujuh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). bagian kedua penghitungan add sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi secara merata untuk setiap desa. add sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi secara proporsional berdasarkan: jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin pemegang kps)tahun dan kementerian keuange.cook. bidang pemberdayaan kegiatan operasional lembaga kemasyarakatperasional pkk operasional lpml| operasional mui ops. krg. tarunancennckk. bidang keamajalossumms penunjang baginya penunjang babinkamtibmaslaksanaan pembangunan surat permintaan pembayaran (spp) tahun anggaran .ee.cook. bidang pembanguiaya adm. umum biaya pelaksanaanantuan penyelenggaraan pemerintah desa jumlah dana rp. harga el ie rp) rp) a38 nia siap kuwucetak penggandaan tunjangan dan operasional bpd tunjangan bpd tunjangan ketua tunjangan wakil ketua tunjangan sekretaris tunjangan anggota operasional bpd insentif insentif insentif s wwerdayaan masyarakat desainaan kemasyarakatlaksanaan pembangunkapitulasi rencana penggunaan dana alokasi dana desa (mrpd add) tahun anggaran desa kecamatan rp) tt belanja operasional pemerintahan desa tunjangan tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa kuwu penjabat kuwu atau pejabat sementara kuwu kepala urusan kepala dusun biaya perencanaan add musyawarah desa penyusunan apb desa penyusunan dan penggandaan dokumen add honor tim pelaksana add penanggung jawab koordinator bendahara pelaporan add biaya penyusunan profil desa dst. belanjabelanja pemberdayaan masyarakat belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan desa penunjang kegiatan pkk penunjang kegiatan lpm penunjang operasional ketua dan penunjang kegiatan karang taruna penunjang kegiatan mui penunjang kegiatan lintas belanja dana cadangan pemerintah desa simpanan pelaksanaan pemilihan kuwu pengeluaran pembiayaan desa pos pembentukan dana cadangan belanja bantuan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat belanja bantuan modal usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k), program pembangunan lainnya kegiatan fisik biaya perencanaan biaya konstruksi kegiatan non fisik jumlah kop desa rekapitulasi tahapan penggunaan dana alokasi dana desa tahun anggaran urban pag naa siap kuwu&perangkatdesa joperasionalperkantoranpemerintahdsa (tunjangan operasional seni poo kegiatan tim penggerak pkk (kegitan poo poo poo (kegiatanmul too |kegiatankarangtaruna poo joperasionattiwmas penunjang baginya penunjang babinkamtbmas poo pelaksanaan pembangunan dea tea dea bea oma kuwu mnamekanisme penghitungan add adalah sebagai berikut membuat rasio jumlah penduduk desa dengan membagi jumlah penduduk desa dengan total penduduk desa kabupaten. hasil rasio jumlah penduduk desa dikalikan dengan bobot jumlah penduduk membuat rasio jumlah penduduk miskin desa dengan membagi jumlah penduduk miskin desa dengan total penduduk desa miskin kabupaten. hasil rasio jumlah penduduk miskin dikalikan dengan bobot jumlah penduduk miskin membuat rasio luas wilayah desa dengan membagi luas wilayah desa dengan total luas wilayah desa kabupaten. hasil rasio luas wilayah kalian dengan bobot luas wilayah y0). menghitung bobot desa dengan menambahkan seluruh bobot variabel jumlah penduduk jumlah penduduk miskin luas wilayah). total bobot variabel dana desa dikalikan dengan pagu dana desa kabupaten. dana desa per desa dikalikan dengan ikg per desa membuat proporsi dana desa setelah disesuaikan dengan ikg. proporsi dana desa per desa setelah disesuaikan dengan ikg dikalikan pagu dana desa kabupaten. mekanisme penghitungan add sebagaimana maksud hitung dengan menggunakan tahapan rumus sebagai berikut: angka rasio variabel tiap desa ditentukan dengan rumus rv1, rasio variabel pertama, kedua dan ketiga untuk desa v1, angka variabel pertama, kedua dan ketiga untuk desa jumlah angka variabel pertama, kedua dan ketiga kabupaten cirebon. nilai bobot desa dihitung dengan menggunakan rumus bd ik gx, dx add pikap ikg, (bd, add pikap gx) bd ikg, nilai bobot desa setelah dikali dengan ikg bobot desa variabel rv1450y6 rv2420y6 rvi!) add para pagu add kabupaten ikg desapenghasilan tetap alokasi dana desa tahun anggaran no, uraian bulan pagu siap kuwu siap sekdes siap kaur . jumlahkuwu la.dengan hasil sebagai berikutdaftar hadir hari tanggal waktu tempat acara musyawarah desa tentang rencana penggunaan alokasi dana desa rekapitulasi rencana pengunaan dana alokasi dana desa tahun anggaran urutan penggunaan jumlah pom jumlah jumlah snn kena kena dna dea kuwu lampiran berita acara musyawarah desa desa kecamatan penggunaan alokasi dana desa (add) tahun anggaran siap kuwu operasional tunjangan kegiatan tim kegiatan penunjang jumlah add dan perangkat perkantoran operasional insentif penggerak (kegiatan lpmikegiatan mui karang operasional pan babinkamtib pembangunan desa pemerintah desa bpd pkk taruna mas' lam lo. oo. lo. yo. poo ooh mengetahui knnanannana anna nana anang mana nana akan akan ketuati. kuwu lahmembahas rencana penggunaan dana program pembangunan lainnya (fisik dan non fisik), dengan hasil sebagai berikut kegiatan fisik kegiatan non fisikbesaran add bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus add bd ik add pikap added alokasi dana desa proporsional untuk desa bd ik nilai bobot desa setelah dikali dengan ikg add kab pagu add kabupaten besaran add bagi tiap desa sebagaimana dimaksud dihitung dengan menggunakan rumusnghitungan add untuk masing masingpertamakesatu siap kuwu, penjabat kuwudaftar hadir hari tanggal waktu tempat acara musyawarah desa tentang rencana pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik). berita acara verifikasi dan validasi dokumen perencanaan alokasi dana desa (addalokasi dana desa add) dengan hasil sebagai berikut desa bkanannnnannnannasaanaanan kecamatan bkanannnnannnannasaanaanan tahun anggaransesuai dengan peraturan bupati cirebon nomor tahun tentang alokasi dana desa tahun anggaran desa yang tersebut atas telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan penyaluran alokasi dana desa add)ketua jabatan sekretarisanggota jabatan anggota surat permintaan pembayaran (spp) pengantar register spp tanggal kepada yth. sdr. kuwu li. di dengan ini mengajukan surat permintaan pembayaran spp) sesuai data berikut nomor rekening atas nama knananananaaanaan jumlah dana rp. sumber dana alokasi dana desa demikian untuk menjadi maklum. mengetahui ann apnea ann bendahara, desa .a.oinnnnannaaaan lampiran spp ringkasan, tanda bukti penarikan bank. tembusan yth. camat iiisisa kegiatan uraian dianggarkan dana dicairkan anggaran sumber dana rp) rp) rp) boom too mengetahui sekretaris desa .oc.|uwu neraka bendahara, tembusan yth. mat mmaarang taruna do. doton nnmnnamui desa menandaktim penggerak pkk desa .i.lpm desabadan permusyawaratan desa ketua, sekretaris, tembusan yth. mat woo perangkat desa, sekretaris desa paling sedikit (tujuh puluh keseratus) dari siap kuwu per bulan, perangkat desa lainnya paling sedikit (lima puluh keseratus) dari siap kuwu per bulan. besaran siap kuwu, penjabat kuwu dan perangkat desa ditetapkan dengan peraturan kuwuduahonor bendahara, honor tenaga ahli narasumber, alat tulis kantor, benda pos, cetak penggandaan, pemeliharaan kendaraan dinas,honor kemih desa, honor marbot kaum pengurus masjid. honor bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf dianggarkan setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan keputusan kuwu. honor tenaga ahli narasumber sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan kuwutigaso. so) boom to. eos bon mengetahui sekretaris desa .oc. bendahara, tembusan yth. mat woo laporan penggunaan program pembangunan lainnya (kegiatadan lokasi proyek anggaran peng. dana fisik sisa anggaran keterangan kegiatan rp) rp) rp) rp) rp) te) rp) (na iii ann tan aman mengetahui maa kaananana naa naa aan ketua, laporan penggunaan program pembangunan lainnya (kegiatan nokegiatan anggaran peng. dana fisik sisa anggaran keterangan rp) rp) rp) rp) rp) yo) rp) (na iii ann tan aman mengetahui maa kaananana naa naa aan ketua, contoh dokumen pelaporan desa laporan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran desa kecamatan tahap realisasi pencairan dana realisasi uraian jumlah jumlah s.d penggunaan sisa keterangan anggaran tahap lalu tahap ini jumlah dana anggaran rp) rp) rp) rp) rp) rp) ? belanja penyelenggaraan pemerintahan desa spj terlampir siap kuwu dan perangkat desa kuwu penjabat kuwu kepala urusan kepala dusun operasional perkantoran pemerintahan desa honor bendahara honor tenaga ahli narasumber' alat tulis kantor cetak penggandaan makan minum rapat peralatan kantor tunjanganinsentif insentif insentif belanja pemberdayaan masyarakat desa penunjang kegiatan pkk b? hit penunjang kegiatan lpm penunjang kegiatan karang taruna penunjang kegiatan mui belanja pembinaan kemasyarakatan operasional anggota lintas penunjang operasional baginya penunjang operasional babinkamtibmas belanja pelaksanaan pembangunan biaya perencanaan biaya konstruksi jumlah as. (kop kecamatan rekomendasi penyaluran alokasi danaalokasi danaalokasi dana desa add),alokasi dana desa demikian agar menjadi maklum. camat nona lampiran permohonan dari kuwu kwitansi tembusan yth. kuwu kanoman. rekapitulasi laporan program pembangunan lainnya kegiatan fisik alokasi dana desa tahun kecamatan tahap ne. realisasi sisa anggaran rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) aro koo koo beo boom poo bon bon bon rekapitulasi laporan program pembangunan lainnya kegiatan non fisik alokasi dana desa tahun kecamatan tahap jumlah anggaran realisasi sga anggaran rp.) rp.) rp.) rp.) rp.) ina ema "aa lan aan awas aan rekapitulasi laporan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran kecamatan tahap realisasi anggaran tahap sebelumnya dana anggaran rp) rp) rp) rp) rp) rp) ako so. pom nx. xi. nol camat ndak format lembar pengesahan (kop kecamatan) lembar pengesahan dokumen alokasi dana desa (add)abupaten cirebon di sumber memperhatikan dasar ketentuan pada peraturan bupati cirebon nomor . tahun tentang alokasi dana desa tahun anggaran dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh fasilitasi kecamatan terhadap dokumen perencanaan alokasi dana desa add), dengan ini kami sampaikan hasil verifikasi terhadap desa kecamatan jumlah dana prp snnnnnnnnnnnnnnnnnnknknnnnnnnnn telah sesuai dengan ketentuan dan dapat diproses lebih lanjut untuk penyaluran dana bagi desa yang bersangkutan. demikian agar menjadi maklum. selaku ketua tim fasilitasi tembusan yth. kuwu soooooooonennnnnnaksebesar rp. (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), anggota bpd yang berjumlah (tujuh) orang sebesar rp. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), anggota bpd yang berjumlah (lima) orang sebesar rp. (dua juta lima ratus ribuempat insentif rt rwrekapitulasi laporan penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran desa kecamatan tahap kel. belanja belanja penyelenggaraan pemerintahan desa realisasi anggaran tahap sebelumnya dana anggaran rp) rp) rp) rp) rp) rp) t t titi siap kuwu danbenda pos cetak penggandaan tunjangan operasional bpd ns. classnooperasional ketertiban dan keamanan masyarakatdana cadangannyusunan profil, ketua karang taruna dan ketua muirencanaan dan pelaporan add realisasi anggaran tahap sebelumnya dana anggaran rp) rp) rp) rp) rp) rp) ako s.s s.s jumlahbantuan lembaga kemasyarakatantunjangan tambahan penghasilan aparaturelanja operasional bpd realisasi anggaran tahap sebelumnya dana anggaran rp) rp) rp) rp) rp) rp) ako s.s s.s saw. umumco woman)iiiiiianggaran kelurahan tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati cirebodalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan, maka perlu disusun ketentuan mengenai alokasi anggaran kelurahan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf maka alokasi anggaran kelurahanggarkelurahan adalah kelurahan kabupaten cirebon, lurah adalah lurah kabupaten cirebon, alokasi anggaran kelurahan yang selanjutnya disebut dengan aak adalah bantuan pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kelurahanlampiran peraturan bupati cirebon nomor tahun tanggal april tentang alokasi anggaran kelurahan tahun anggaran rincian besaran alokasi anggaran kelurahan tahun anggaran kecamatan kelurahan bantuan lembaga kemasyarakatan operasional penunjang jumlah kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan tim pelaksana profil operasional alokasi nama nama pkk lpm mui krg taruna ketua keluar kamtibmas anggaran rp) rp) rp. rp. rp) rp) rp) rp3) rp) rp. kelurahan babakan .000l gunung kaliwadas kemantren kenanga akan peramban perburuan sendang sumber tukmudal watubelah lo. s0000.000ol go.ooo.tool go. .000dudung mulyana berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor rrz oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada kuwu, surat perintah membayarmencairkan uang pada bank perkreditan rakyat, surat perintah membayar pemindahbukuanpemindahbukuan dari rekening aak kepada rekening lembaga kemasyarakatan, koordinator aak adalah sekretaris kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi membantu lurah dalam rangka pemeriksaan, pengendalian dokumen dan tertib administrasi keuangan, bendahara kelurahan adalah seseorang yang diangkat dengan keputusan lurahalokasi anggaran kelurahan bagian pertama prinsip pengelolaan aak aak direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan. seluruh kegiatan yang didanai dari aak harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. aak digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terukur. bagian kedua jumlah dan penggunaan aak jumlah aak sebesar rp. enam ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan bantuan keuangan untuk kelurahan yang bersumber dari apbd kabupaten cirebon. penetapan jumlahaak digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kelurahan, meliputi belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan, bantuan penunjang operasional ketenteraman dan ketertiban, penyusunan profil kelurahan, dan operasional tim pelaksana aak. belanja bantuan keuangan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penunjang kegiatan tim penggerak pkk rp. penunjang kegiatan lpm rp. penunjang kegiatan mui kelurahan rp. penunjang kegiatan karang taruna rp. penunjang kegiatan ketua rp. penunjang kegiatan ketua rp. bantuan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf dipergunakan untuk penunjang kegiatan operasionalkelurahan, meliputi penunjang kegiatan operasional lintas rp. penunjang kegiatan baginya rp. penunjang kegiatan babinkamtibmas rp. penyusunan profil kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. dipergunakan untuk pengisian data profil kelurahan tahun operasional tim pelaksana aak sebagaimana dimaksud dalam huruf sebesar rp. dipergunakan untuk: honor tim pelaksana, dan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan. penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada huruf dan ditetapkan dalam rencana penggunaan dana aak (rpd aak) oleh penerima bantuan. penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam dimasukkan dalam rab kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnya. jumlah dan alokasi penggunaanelolaan aak dalam rangka menunjang keberhasilan pengelolaan aak, dibentuk tim pelaksana aak. tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam keputusan lurah, dengan susunan sebagai berikut penanggungjawab: lurah koordinator sekretaris kelurahan bendahara salah satu perangkat kelurahan anggota para kepala seksi tugas dan tanggung jawab tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada adalah tugas dan kewajiban lurah melaksanakan sosialisasi kepada lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, menerbitkan spm pencairan dan spm pemindahbukuan kepada pemegang kas untuk memindahbukukan sejumlah dana untuk lembaga kemasyarakatan rekening yang ditunjuk, melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan aak setiap bulan kepada camat. tugas dan kewajiban sekretaris kelurahan: melaksanakan tugas sebagai koordinator aak, menghimpun daftar hadir dan menyusun berita acara musyawarah, memeriksa dokumen spp dan spm sesuai rencana penggunaan dana rpd aak), bersama bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan aak setiap tahap, menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kelurahan lainnya. tugas dan kewajiban bendahara: membuat spm pencairan dan spm pemindahbukuan, mengelola dokumen administrasi keuangan aak, bersama koordinator menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan aak setiap bulan dan triwulan, menyusun bahan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah lainnya.ak. tugas dan kewajiban kepala seksi: menyusun rencana penggunaan dana aak untuk penyusunan profil kelurahan, operasional tim pelaksana aak, operasional rt rw, operasional lintas, dan bantuan operasional ketenteraman dan ketertiban. menghimpun rencana penggunaan dana dari lembaga kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada lurah, dan memverifikasi permohonan pencairan dari lembaga kemasyarakatan. bagian keempat mekanisme perencanaan camat melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan aak kepada lurah dan kepala seksi. dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan aak sebagaimana dimaksud pada lurah melaksanakan musyawarah bersama para ketua lembaga kemasyarakatan. ketua lembaga kemasyarakatan menyusun rpd aak untuk diusulkan kepada lurah sebagai dasar penyusunan rab. rab sebagaimana dimaksud pada meliputi: kepala seksi pemerintahan untuk kegiatan operasional rt rw dan operasional tim pelaksana aak. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban untuk kegiatan operasional lintas dan penunjang operasional baginya dan babinkamtibmas. kepala seksi perekonomian, pembangunan, dan sosial untuk kegiatan pengisian profil kelurahan dan bantuan operasional untuk lembaga kemasyarakatan meliputi: tim penggerak pkk kelurahan. lpm. karang taruna. mui kelurahan. lurah menyusun dokumen perencanaan aak sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: rab kepala seksi sesuai bidang tugasnya, keputusan lurah tentang rekening aak pada bpr sumber, keputusan lurah tentang kepengurusan lembaga kemasyarakatan, surat pernyataan tanggung jawab pakta integritas), daftar nomor rekening pada bank perkreditan rakyat atas nama: lpm. tim penggerak pkk kelurahan. karang taruna. mui kelurahan. berita acara musyawarah. daftar hadir musyawarah. dokumen perencanaan aak sebagaimana dimaksud dalam dibuat dalam rangkap (empat) yaitu untuk lurah, camat: bidang pemerintahan desa dan kelurahan pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, bagian keuangan setda kabupaten cirebon. bagian kelima mekanisme penyaluran lurah membuat surat permohonan penyaluran aak tahap kepada bupati melalui camat dengan melampirkan: dokumen aak sebagaimana dimaksud dalam kwitansi aak rangkap (empat) bermaterai. lurah membuat surat permohonan penyaluran aak tahap ii iti kepada bupati melalui camat dengan melampirkan: kwitansi aak rangkap (empat) bermaterai, dan salinan spj aak tahap sebelumnya. camat melakukan verifikasi dan validasi pada dokumen permohonan penyaluran aak. camat mengajukan permohonan penyaluran aak tahap kepada bupati melalui bmpd dengan melampirkan persyaratan: permohonan penyaluran aak tahapahap dibuat rangkap (empat) bermaterai, print out data terkini potensi dan perkembangan kelurahan profil kelurahan online). camat mengajukan permohonan penyaluran aak tahap ii ni kepada bupati melalui bmpd, dengan melampirkan persyaratan: permohonan penyaluran aak tahap iiiiap tahapak tahap sebelumnya. bmpd membuat nota dinas permohonan penyaluran aak setiap tahap kepada bupati dengan melampirkan rekomendasi camat. surat permohonan pembayaran. kwitansi aak dibuat rangkap (empat) bermaterai. bagian keuangan menerbitkan sp2d penyaluran aak melalui transfer dari rekening kas daerah kepada rekening giro bpr sumber pada bank bjb, untuk selanjutnya oleh bpr sumber dipindahbukukan dalam rekening aak masing masing kelurahan yang ada bank perkreditan rakyat. penyaluran aakini. bagian keenam mekanisme pencairan kepala seksi pemerintahan mengajukan spp kepada lurah dengan tembusan camat, untuk pencairan dana aak yang meliputi: operasional rw, dan operasional tim pelaksana aak. kepala seksi ketenteraman dan ketertiban mengajukan spp kepada lurah dengan tembusan camat, untuk pencairan dana aak yang meliputi: penunjang operasional ketenteraman dan ketertiban, operasional lintas. kepala seksi perekonomian, pembangunan dan sosial mengajukan spp kepada lurah dengan tembusan camat, untuk pencairan dana aak pengisian profil kelurahan dan spp untuk lembaga kemasyarakatan. sekretaris lurah memverifikasi spp sebagaimana dimaksud pada danncairan dana dengan tembusan camat, pengambilan dana pada pemegang kas, dilakukan oleh lurah dengan membawa persyaratan berupa: spm, buku rekening aak, tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh lurah. kepala seksi perekonomian, pembangunan, dan sosial mengajukan spp kepada lurah dengan tembusan camat, untuk pemindahbukuan dana aak yang meliputi: dana untuk tim penggerak pkk, dana untuk lpm kelurahan, dana untuk mui kelurahan, dana untuk karang taruna. sekretaris lurah memverifikasi spp sebagaimana dimaksud padamindahbukuan dana dengan tembusan camat dalam hal telah tersedia dana pada rekening lembaga kemasyarakatan, lurah memberitahukan kepada ketua lembaga kemasyarakatan. pengambilan dana pada bpr sumber, dilakukan oleh ketua lembaga kemasyarakatan dengan membawa persyaratan berupa: surat keputusan lurah tentang kepengurusan lembaga kemasyarakatan. ktp asli dan foto copy, dan tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh ketua lembaga kemasyarakatanpertanggungjawaban dan pengawasan lurah dan ketua lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana masing masing. sekretaris kelurahan bertanggung jawab menghimpun seluruh bukti bukti dan dokumen pertanggungjawaban dana. lurah melaporkan penggunaan dana setiap bulan kepada camat. pengawasan aak dilakukan melalui pengawasan fungsional oleh inspektorat kabupaten cirebon. pengawasan melekat olehdan pengelolaan alokasi anggaran kelurah,(tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh(kop desa) permohon.cbooo womanprogram pokok pkkusaha peningkatan pendapatan keluarga (up2k)usaha peningkatan pendapatan keluarga up2k)dan stimulan posyandupermohonan bantuan keuangan untuk posyandu tahun anggaran nomor tanggal kepada yth. bapak kuwu di dipermalukan dengan hormat, dengan ini kami sampaikan permohonan untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk posyandu tahun anggaran sesuai data berikut posyandu rw rt b lok dusun nilai bantuan rp. selanjutnya kami mohon perkenan bapak untuk dapat merealisasikan terhadap permohonan kami. demikian agar menjadi maklum dan atas terkenalnya kami sampaikan terima kasih. ketua posyandu nii. lampiran keputusan kuwu tentang pembentukan posyandu: foto copy ktp ketua posyandu, rencana penggunaan dana.up2evaluasi program pokok pkdan stimulan posyandu jumlah dana rp. harga uraian volume satuan satuan jumlah ket. rp) rp) a38 nia popenam) posyandu terbaik yang mengikuti evaluasi posyandu tingkat kabupaten masing masing sebesar rp. (dua juta lima ratus ribujuara harapan posyandu tingkat kabupaten sebesar rp. (tiga juta lima ratus ribu rupiah), juara harapan posyandu tingkat kabupaten sebesar rp. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), juara harapan iii posyandu tingkat kabupaten sebesar rp. (dukepada desa terbaik evaluasi up2k tingkat kabupaten yang mengikuti evaluasi up2k tingkat provinsi sebesar rp. (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk: pelaksanaan evaluasi up2k tingkat provinsi sebesar rp. (tiga puluh juta rupiah), pelaksanaan checking evaluasi up2k tingkat provinsievaluasi up2bantuan program dan bantuan aparatur pemerintahajxkeuangpengaturan terhadapelolaan keuangan desaapbd provinsi adalah apbd provinsi jawa barat,, antara lain untuk:hurufperuwu. bab pengelolaan bagian pertama perencanaan paragraf kesatu penyusunan rap desa sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang apb desa berdasarkan pemdes tentang rkp desa untuk tahun anggaran berikutnya. rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada kuwu paling lambat bulan septemparagraf kedua evaluasi dan penetapan rap desa rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud dalam dilakukan evaluasi oleh camat. rancangan peraturan desa tentang apb desa sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (tiga) hari sejak disepakati, disampaikan oleh kuwu kepada camat untuk dievaluasi. camat menetapkan hasil evaluasi rancangan pemdeshasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kuwu menetapkan rancangan pemdes tentang apb desa menjadi pemdes paling lama (tujuh) hari setelah hasil evaluasi diterima. dalam haluwudalam hal hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada telah sesuai dengan hasil evaluasi camat, kuwu menetapkan rancangan pemdes tentang apb desa menjadi pemdes. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada dan kuwumdes kepada bupati. pembatalan pemdes sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembatalan pemdesuwu bersama bpd mencabut peraturan desa dimaksud. dalam hal pembatalanpenetapan rancangan pemdes tentang apb desa menjadi pemdes sebagaimana dimaksud dalam dan serta paling lambat pada bulan desember tahun berjaltapkan dengan keputusan kuwutentang pungutsaldo minimal yang tersimpan dalam kas desa adalah sebesar rp. (seratus ribupengeluaran sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan kuwu. penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya oleh kepala seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis yang disahkan oleh kuwu. pengesahan rincian anggaran biaya tak terduga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kuwu. pelaksana kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan rencana anggaran biaya. pengajuan pendanaan untuk kegiatan pembangunan fisik selain rab harus disertai dengan gambar konstruksi. dokumen sebagaimana dimaksud pada dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan sahkan oleh kuwukonstruksi, pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran spp) kepada kuwulakukan verifikasi yaituuwuempat: dan dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka pemdes tentang apb desa perubahan harus disertai dengan pemdes tentang rkp desa perubahanyusunan, evaluasi, danuwu tentang perubahan apb desa. peraturan kuwu tentang perubahan apb desa sebagaimana dimaksud pada diinformasikan kepada bpd. bagian kelimgian keenam pelaporan kuwu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan apb desa kepadaanuari sampai dengan bulan juni yanguli sampai dengan bulan desember yanguwumerupakan laporan realisasi pelaksanaan apb desa dari bulan januari sampai dengan desember, format laporan kekayaan milik desa per desemberataucamat melaksanakan pembinaan dalam proses perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada meliputi: fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, fasilitasi penyusunan rkp desa, fasilitasi penyusunan apb desa, fasilitasi penyusunan perubahan apb desa, fasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan apb desa, dan fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb desa. dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada camat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan camat. bagian kedua pengawasan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh inspektorat. bab vii ketentuan peralihan apb desa yang telah ditetapkan sebelum peraturan ini, tetap berlaku. tanah kastanah kas desa paling lambat (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini. barang milikinventaris desa paling lambat (enam) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini. pemdes tentang rkp desa tahun ditetapkan paling lambat bulan september rancangan apb desa tahun anggaran disepakati bersama antara kuwu dan bpd pada bulan oktoberyusunan, perubahan, perhitungan dan pertanggung jawab) april sekretaris3s daerah kabupaten cirebon dudung mulyana berita daerah kabupaten cirebon tahun nomor seri kecamatan oo desa ananda menamai an: alamat kantor desa telp. kantor desa peraturan desa nomor . tahun. tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran canangkanpeeeeaeaan,epala desa yang selanjutnya disebut, bantuan keuangan yang bersifat umum merupakan bantuan keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan desa dan tidak tersedia alokasi dananya serta peruntukan penggunaan dananya didasarkan atas permohonan kuwu, bantuan keuangan bersifat khusus merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah desa penerima bantuan,.canakkka. memutuskan menetapkan rancangan peraturan desa kanaatananananan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran .eenononak.ciosannnanannatananaanan jumlah belanja annnnannnananaannananannnnaauwu menetapkan peraturan kuwu dan atau keputusan kuwudiundangkan di. pada tanggal. sekretaris desa .e.coa berita desa . tahun nomor ., seri|pendapatan lele jaja| pendapatan asli desa ' ' | ile 3apps apppesghasi bumi besihastusanaar mesin ooo basihasitusaha lumbungbsa basihasir usaha bank desa ubb animasi. tjojojeibasil sewa pelelangan tanah kas desa bbm tak tooobpansmah ooobesaan pesatnya lele jiwa| hasilan |i| |i| hasil tambatanperahu hasil sewa kontrak hasilpasardsa oo hasil sewa kontrak hasil pungutan hasil gedung serbaguna saranadesa ' | hasil sewa kontrak hasil pungutan hasiltempat pemandian umum hasil sewa kontrak |o000 east tel simasijarngantrgasidesa tobias pungutan masih tpjefetasitempatpelelanganikan nasi sewa kontak oob wasit pungutan tleft basipasarhewan iobaasil sewa kontak monasit pungutan tjalefei basisewakiosdesa lokasi sewa kontak oobtaasit pungutan talefotaasi. swadaya, partisipasi, dan gotong lawang amanat jajal tenaga po) ajalsjel barang lain lain pendapatan asli desa bangsa ' ' | ' | kali| pungutan desa naa iii alel pendapatan tranger alelihibanabea bagian dari hasil pajak retribusi daerah alokasi dana desa bantuan keuangan |2ja|i| bantuan provinsi oo bantuanbersifatumum |e bantuanbersifatkhusus |a| bantuan kabupaten bantuanbersifatumum |e bantuanbersifatkhusus tugas pembantuan pemerintah pusat ' | pemerintah provinsi pemerintah kabupaten wawan ajah pendapatan lantai alsjakh badan sumbangan asah irememmanpusat toko penerimaan provinsi oobemerintan kabupaten emantesyangsangantaak meki sumbangan pihak ke yang sah dan tidak away lain lain pendapatan desayangsah hasilkerjaaama dengan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dengan pihak 3bangsa bantuanperusahaan jasa bunga gerobak jumlahpendapatan nusa hanya po) iii bidang penyelenggaraan pemerintahan eranaasannam iii prengnasian tetap dan tunjangan penghasilan tetap kuwu dan perangkat pe smasnsdaadankis men penghasilantetapkuwu .penghasilantetapsekdes ) ) | penghasilantetap kasi. penghasilan tetap kaur. ' ' | is. penghasilan tetap kadus. ' ' ' ' ) | oi tunjangan kowugan perangkat bsa too makanan kawi oobtemumjangansekas hobi buangan perangkataesa oo mangan wak ketua buangan sekretaris oobemangan anggota bpd ooihawangan kesehatan wawan operasional perkantoran pemerintah fossil asn dna denn 2efe pena baranggangasa nor bendahara atau tulis kantor bengapos letak penggandaan pemeliharaan kendaraan dinas perlengkapan dan peralatan kantor makanandanminumanrapat pakaian dinas danatributnya oo enalanandinas aset desa honor kemitdesa honor marbot kaum pengurus masjid fe@staeeooeene yoo |a| belanja modal ( komputer melawan kursi musik oop @stenenaserenenensaaa tile operasional badan permusyawaratan desa fo ' ) belanja barangan jasa (|| | alat tulis kantor bendapos pakaian dinas dan atribut alasan bahan kebersihan perjalanan dinas oop @stoeenanarenaeensaaa 2asleeeamjamoda komputer cemeadankusi astana insentif oo |ija| belanja barangan jasa 'o ) ) | operasional operasional penyusunan rpm desa, rkp desa, feat dna ben 2ji|si belanja barangan jasa narasumber ahi itm penyusun saw |i penggandaan baanjaaplikasi software penyusunan ppd kpj belanja barangan jasa 'o) ) ) | narasumber ahi tim penyusun ipa penggandaan belanja modal 'o | i hanja aplikasi software peringatan hari besar adat desa 'o' ) | ' ' | | |i| belanja barangan jasa 'o')' | tim panitia doo saw |i penggandaan nn. |i| belanja modal oo belanja. oo |i| penetapan dan penegasanbatas desa ' | | teh juni j usai as. nn. tetes bidang pelaksanaan pembangunan desa ' pembangunan dan pemeliharaan jalan enam pop 2feel panama baangdayasa ino perendaman pengawasan oom pelaksana pekerja operatormesingilas sewa: mesingilas uii ast. |i| belanja modal nan. batusplifmacadam ng. la aspal sandsheet oo | ng. kegiatan pembangunan gedung man belanja barangdanjaaa (|| bogor: perencanaan pengawasan tim pelaksana lepas: urang taken ng. www nn. ie belanja modal ' nn. na. ng. laba kayu release. nn. pembangunan dan pemeliharaan irigasi kdi sssndenassaniass dengan belanja barangdanjasa nan. perencanaan pengawasan tim pelaksana lepa: tukang taken sewa: saat st. belanja modal pasir lebatubelah ng. . aaaaaa pembangunan dan pemeliharaan 2falafel belanja barangdanjasa amor perendaman pengawasan bom pelaksana ben at. (|| sewa: nn. new |a| belanja modal oo ill release. pembangunan dan pemeliharaan embung smssntesassssssnd pembangunan dan pemeliharaan rumah ida ossbadassssis pembangunan dan pemeliharaan jalan kana emas pop d2l2l8| dst. nawa bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan pembinaan ketentraman dan taman nama pop 2isjpje beam baranggangasa oo operasional lintas penunjang operasional baginya menunjang operasional babinkamtibmas tetes bidang pemberdayaan masyarakat 'o' ) | ' | kegiatan pemberdayaan dan lkataantorankemargatrtg |ali| belanja barangan jasa ' ' ' ) | honorpengurus alat tulis kantor bendapos pakaiandan atribut alasan bahan kebersihan transport (stone |aj1| belanja modal komputer |( melawan kursi (|| mes han oo kegiatan pembinaan keagamaan mui) ' ' belanja barangan jasa ' ' ' ) | honorpengurus alat tulis kantor ng. ito |al2| belanja modal melawan kursi oo ng. www kegiatan pembinaan kepemudaan |a| belanja barangan jasa ' ' | honorpengurus alat tulis kantor ngga. teh |a3| belanja modal oo melawan kursi aaa ben kegiatan perencanaan pembangunan laman ema 2jajelei beam barangdangsa obtonorpengars ooobatat tulis kantor taman pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kuwuuwu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa adalah koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kepala seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis adalah unsur dari pelaksana teknis pengelolaan keuangan desancana anggaran biaya selanjutnya disingkat rabserta finalcc. partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. iii |ala| belanja modal ' mejadankusi iso iii pengembangan pos kesehatan dan iii pee man |a|s| belanja barangan jasa 'o ) ) ) | honorpengarus alat tulis kantor han |a| belanja modal |( melawan kursi alat ukur tinggi badan alat ukur berat badan iso iii iii pembinaan dan pengelolaan pendidikan 2jelejef bama barangdangasa ttonorpengurs obat tulis kantor (stone $$. |ale| belanja modal ' (|| melawan kursi alat permainan edukatif ' ' '| news away pemberian santunan sosial kepada kamera tar matan man 2jajnfei belanja barangdanyasa obksantunan berpalang obb santunan berupabarang ooobpemberian sembako" tes maan peningkatan kapasitas melalui pelatihan 2jeisleibaama baranggangasa i honorpelatih ioplsatk i sewaruangan populasi. |als| belanja modal ( alatpelatihan (stone www belanja tidak terduga ' ') | kegiatan kejadian luar basa 'o) ') ) | belanja barang dan jasa: 'o) ) ) | (|| bonortim |( konsumsi |( gbatobatan (|| material perbedaan o|last. kegiatan penanggulangan keadaandarurat ''' | sur defisit pem bacaan |oo000000 penerimaan pembiayaan saja (spa pencairan dana cadangan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan membom r tete juan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan penyertaan modal desa 'o' ' ' ) | jumlah (rp) wawan disetujui oleh ttd format rencana anggaran biaya rab) rencana anggaran biaya tahun anggaran mei. bidang: kegiatan .ii joa waktu pelaksanaan rincian pendanaan uraian volume harga jumlah satuan rp.) rp.) jumlah rp3 benatatoh tahun anggaran. oen inna bidang kegiatan nomor belanja jumlah saldo tanggal uraian dari swadaya bukti bar belanjarumah leo p tatpeneimaan prota pengeluaranco. bidang: kegiatan .ii joa penerima uraian jumlahumum buku kas umum tahun anggaran en. enn kanan. jumlah saldo rp) rp.) kumulatif till dea dna till keetneeee tanggal. mengetahui bendahara desa, kuwuuwupenyetoran aldo tang uraian pemotongan rp.) rp ) rp.) uas telah enannanaaananaang tanggal mengetahui bendahara desa, kuwuamppaaji uraian bukti setara bunga penarikan pajak biaya saldo rp.) rp.) rp.) rp.) tuo to oli aotaliransaksi bulan totaltransaksikumulatif eresaneea, tangal mengetahui bendahara desa, kuwu enijaendapatan ast desa ajafapitasit usa swadaya, partisipasi dan lain lain pendapatan asli nasa man www pendapatan transfer poo poo00 al2jil danareksa bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota ajelehatokasi danareksa afifah bantuan keuangan afefafif bantuan provinsi ajefafei bantuan kabupaten kota see pendapatanlainlain hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak des lain lain pendapatan desa sisa tanna donn ten ijumlahpendapatan poo nn. dae. bidang penyelenggaraan plllammaranauwuuwuuwuatau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis, dan bendahara. ppid sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kuwunghasilan tetap dan "laman na 2app beamapesawar dan perangkat ana perangkat cobaan 2jauh operasional perkantoran 2hfefefbaama barang dan jasa ( alat tulis kantor bendapos tie atribut |( pakaian dinas tara perjalanan dinas pemeliharaan air listrik,dan telepon oo ) o| o o| honor ooo)o. a|oo yoo i asteseaseoao no) leo belanja modal ' | iii komputer melawan kursi iii mesin stars operasional bpd belanja barangan jasa || wwwipar yoh iii penggalan konsumsi rapat istana, leo bidang pelaksanaan "(lllaemangmapas 2feb perbaikan saluran bagasi belanja barangdanjasa l opahkeja poo ill born yoo iol dstunessoanoaa |2ji| belanja modal 'o | poo po0peel ole bidang pembinaan "|llllkamamaaaan| kegiatan pembinaan "|llllkaemvamangantetetman 2jelnfel belanja barangdandasa: honor pelatih konsumsi bahan pelatihan | dstanaeaaoaaan oo nn. kegiatan. nn. bidang pemberdayaan eee dan dna kegiatan pelatihan kuwu lampemar 2japifefbeanja barang landasan honorpelatih konsumsi bahampelatihan dia tea tea sethtee @a st.o jaka leo www memata nawa www seba sja penerimaan pembiayaan dae aas. safari penesanbana cadangan hasil kekayaan desa yang dpp kagmaaman pop opopoloomran rp) poo www feb pencemaran pembiayaan pembentukan dana mena mana tan leleh penyeraanmogarpesa dot rp) ii nn.toemamansano ioobemaraaa ijaendapatan ast desa ajafapitasit usa swadaya, partisipasi dan dna tan lain lain pendapatan asli hal leo afebendapatan ranger afehihbamabea bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten kota alokasi dana desa ' ) | bantuan keuangan |ja| bantuan provinsi oo bantuan kabupaten kota pendapatanlainlan hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak des lain lain pendapatan desa fasa dna too isumuampenpapatan www berang bidang penyelenggaraan lllamemuantaa penghasilan tetap dan pllmmama 2aifibaamapegawah dan perangkat perangkat cobaan 2feifoeerasionai perkantoran 2jalefefbemmja barangan jasa alat tulis kantor bedapos ' o| pakaian dinas dan nek man |( pakaian dinas beri kebersihan perjalanan dinas pemeliharaan (|| ( air, listrikdasn telepon ) e| iii bogor o)o| aster no) leo belanja modal ' | (|| komputer melawan kursi |( mesin oo o oo)o|oo istana leo operasional bpd belanja barangan jasa ||leo penggalan konsumsi rapat dstaneeaeneel bidang pelaksanaan penanganan bsa adalah perbaikan satuan nasi belanja barangdanjasa l opahkeja yoo poo0 ill born yoo n a belanja modaleee www bidang pembinaan "|lllkamaaaaan | oo|oo|oo kegiatan pembinaan "||llkstmvamangantecewan| 2jelnfel belanja barangdandasa: honor pelatih konsumsi bahan pelatihan loo000 neng. nn. kegiatan. nn. bidang pemberdayaan eee dan dna kegiatan pelatihan kuwu lampemmaar 2jalnfef belanja barang danvasas honorpelatih konsumsi bahanpelatihan ngga. see wwwst. www www memata nawa www seba sja penerimaan pembiayaan aje size pendaran dana cadangan hasil kekayaan desa yang amalan poo poo opo opopoloomran rp) poo ieee afeooengemaran pembiayaan pembentukan dana kerena dna dan adalah penyertaan modatbesa dot rp) ii nn. disetujui oleh ttd laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apbdesa kecamatan desa dd. soon alamat kantor desa telp. kantor desa mam nna, sukuuwueeeeeeeenc.ket. rekening kurang rp) rp. ) rp. ) ajnpoo pendapatanastpesa alrbohhastusaa swadaya, partisipasi dan lema lain lain pendapatan asli esa nan www tielapamapesa bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten alokasi danareksa bantuan keuangan bantuan provinsi bantuan kabupaten kota || www ape penaapatantaman hibah dan sumbangan dari pihak ke yang tidak es, lain lain pendapatan desa dean jumlahpendapatan oo) || too berang bidang penyelenggaraan jamemumangam penghasilan tetap dan ann dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sekretaris desa dibantu oleh para kepala urusan. kepala seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknis sebagai ppid sebagaimana dimaksud dalam huruf juga bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. kepala seksi atau perangkat desa dari unsur pelaksana teknisuwu, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. selain tugas sebagaimana dimaksud pada kepala seksi mempunyai tugas untuk mengendalikan kegiatan lembaga kemasyarakatan yang menerima alokasi dana yang bersumber dari apb desasebagaimana yang dimaksud pada wajib memiliki npp atas nama pemerintah desa. selain tugas sebagaimana dimaksud pada bendahara berkewajiban mencatat dalam buku kas pembantu pajak. bab apb desa apb desa,terdiri atas: pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. sop samar losses dan perangkat ema loo perangkat cooioeamanga 2hngeloserasiona' perkantoran 2hnpefeaeama barangdangasa | alat tulis kantor poo bendapos poo atribut pakaian dinas poo pebemmamn kebersihan perjalanan dinas pemekaran air, listrikdasn telepon o| bono o)o l|oo neng ass belanja modal oo komputer melawan kursi mes oo ioi jdstenseeneeeneeano operasional bpd belanja barangan jasa | || par yoo penggandaan konsumsi rapat || j dst nneeoneeeeee too j2| operasional ri belanja barangan jasa || pak penggalan (| konsumsi rapat i astaneesooeen wan dll inamagamapem pembangunan desa alah pemakan dataran tags 2life istana barangganjasa i upahkerja o o | poo bono o)o|o tea tea |ji| belanja modal 'o | semen material pasta oo bea ben pengaspalan jalan desa ' | belanja barangan jasa: || ( upahkeja ( motor oo stone belanja moda: jasa (pasir yoo yo) last loo kegiatan tea dll itamtamawn kemasyarakatan kegiatan pembinaan iastmmamangantewramn belanja barangan jasa: || bogor pelatih konsumsi po0 bahan pelatihan kegiatan. bidang pemberdayaan kegiatan pelatihan kuwu dan mana |i| belanja barang dan jasa: oo oo || bonorpelatih "|| konsumsi (| bahanpelatihan dea dea bea wan kegiatan. loo bea 2flag ikatan keadaan luar bsa belanja barang dan jasa: || bonortim "|| konsumsi tee @a st.oobeaaa kegiatan julia belanja oo sureusypensr bacaan penerimaan pembiayaan ono pencairan dana cadangan || hasil kekayaan desa yang pisahkan (ema aan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan || penyertaan modal desa ' | (rp) tea tea p) tanggal on. oren ttd (kuwuolah oma asetmdakiangar pula aset jumlah kewajiban jangka pendek tanggal wanna. ttd (kuwu sub total jenis kegiatan rp. sub total jenis kegiatan rp, sub total rp. total s d rp. tanggal, .i j.n il. kewajiban jangka pendek' | jumlah kewajiban jangka pendek ' | nan jumlah kekayaan bersih( www tanggal en. nana ttdpertambagi hasil bum des antara lain bagi hasil usaha air bersih bagi hasil usaha lumbung desa bagi hasil usaha bank desa bagi hasil usaha lainnya. hasil pengelolaan tanah kas desa antara lain titisan bengkok panganan tanah kas desa lainnya. hasil aset sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain terdiri atas hasil tambatan perahu hasil pasar desa hasil tempat pemandian umum hasil jaringan irigasi hasil pelelangan ikan hasil pasar hewan hasil kios desa hasil aset lainnyabantuan keuangan dari apbdtugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. kelompok pendapatan lain lain sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jenis: hibah yang bersumber dari pemerintah pemerintah provinsi pemerintah kabupaten. sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat, dan lain lain pendapatan desa yang sah, terdiri atas hasil kerjasama bantuan perusahaan jasa bunga giro bank hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf adalah pemberian baik berupa uang maupun berupa baranguwuatau peraturan desa berdasarkan hasil musyawarah |
kabupaten seram bagian timurseram bagian timur, menimbang :.a.di1999instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.. pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun b3). orang adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum,produksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, danwenang atas pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang undangundatau limbah dari bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, bekas kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. ketentuan lebih lanjut mengenai jenis limbah didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. (l) jenis limbah yang dapat diidentifikasikan sebagai limbah apabila memiliki karakteristik sebagai berikut mudah meledak: mudah terbakar: bersifat reaktif, beracun: menyebabkan infeksi: dan bersifat korosif. limbah yang te(l),, setiap orang yang menghasilkan limbah kabupaten seram bagian timur wajib mengolah limbah yang dihasilkannya atau dapat menyerahkan pihak lain diluar kabupaten seram bagian timur,, penyerahan limbah kepada manfaat sebagaimana dimaksud dalam dan tidak mengurangi tanggung jawab penghasil limbah untuk mengolah limbah yang dihasilkannya,dengan peraturan bupati. (l)b3, dengan persetujuan instansi yang bertanggung jawab. (l)hasil(l): inventarisasi jumlah limbah yang dikumpulkan, sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah b3. (l), pengumpul limbah b3, bertanggung jawab terhadap limbah yang dikumpulkan. bagian ketiga pengangkut (l) pengangkut limbah dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah b3, pengangkutan limbah dapat dilakukan oleh penghasil limbah untuk limbah yang dihasilkannya sendiri,jl) setiap pengangkutan limbah oleh pengangkut limbah wajib disertai dokumen limbah b3, ketentuan mengenai bentuk dokumen limbah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada ketentuan perundang undangan yang berlaku(l) manfaat limbah yang menghasilkan limbah wajib memenuhi ketentuan mengenai penghasil limbah b3,,(l)(l), pengolah limbah dapat menyimpan limbah yang akan diolah paling lama (sembilan puluh) hari, pengolah limbah dapat menyimpan limbah yang dihasilkannya paling lama (sembilan puluh) hari. jl)(l) menimbun limbah dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah b3,, (l)(l), ketentuan lebih lanjut mengenai reduksidua pengemasan, ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan labelyimpanan (l) penyimpanan limbah dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan,dandengan peraturan bupati. bagian keempat pengumpulan (dl)dengan peraturan bupati(l), ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatanujuh pengolahan (l):, dan,hentian kegiatan pengolahan limbah oleh pengolah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari bupatiberdetak, merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah berdasarkan rencana tata ruang,danbupati, tata cara dan persyaratan penimbunan limbah berdasarkan ketentuan yang berlaku. penghentian kegiatan penimbunan limbah oleh menimbun wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari bupati,, danbagian pertama perizinan (l)menteri lingkungan hidup dan atau bupati. pengangkut limbah wajib memiliki izin pengangkutan dari menteri perhubungan. ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati, dan huruf dan huruf ditetapkan oleh kepala instansi yang berwenang memberikan izin,,,dan j .bupati sebagaimana dimaksud dalam wajib diumumkan kepada masyarakat. (d) izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah diberikan oleh bupati sesuai rencana tata ruang setelah mendapat rekomendasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab,(dl),bupati,bupati. (l) keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam diberikan oleh bupati selambat lambatnya (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya,(l), apabila pengolahan limbah dilakukan oleh penghasil dan pemanfaatanizin sebagaimana dimaksud dalam (l)iatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku,pengolah,(l) pengawasan pengelolaan limbah dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab,ve oleh penghasil, manfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan menimbun limbah b3,, pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pada tingkat tingkat daerah dilaksanakan bupat(l)bupati,. bupati,b3,dibidang kesehatan tenaga kerja. bagian ketiga perpindahan lintas batas (l) setiap orang dan atau badan usaha dilarang memasukan limbah wilayah kabupaten seram bagian timur, pengangkutan limbah dari luar daerah melalui wilayah kabupaten seram bagian timur dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis dari instansi yang bertanggung jawab, pengiriman limbah luar daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah daerah penerima dan kepala instansi yang bertanggung jawab. informasi dan pelaporan jl) setiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan limbah b3,(l), jawab atau aparat pemerintah terdekat,(l) instansi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam wajib segera menindak lanjuti laporan masyarakat,.bupati. bagian kelima penanggulangan dan pemulihan (l),,,limbah lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab dan atau bupatiilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten seram bagian timur untuk skala yang bia(l),bupati. bagian keenam pembiayaan (l),,aerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah apbd): ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh keputusan bupati bab sanksi (d0)sampai dengan sampai dengan dan, bupati, siapa yang melanggar ketentuan 34,rlindungan pengelolaan lingkungan hidup. bab vii ketentuan peralihan jl) apabila pada saat mulai berlakunya peraturan daer, apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpuldaerdaerah iniumum pembangunan kabupaten seram bagian timur bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan dibidang industri. pembangunan dimasyarakatmediadaerah kabupaten seram bagian timur. peran pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap limbah tersebut perlu diratifikasi dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.manfaat limbah b3, pengolah limbah b3,ystem manifest berupa dokumen limbah b3. dengan system manifest dapat diketahuiii. demi angka sampai dengan angka cukup jelasgansampai denganlain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.diatoreedaluwseair pada tekanan udara hg.o adalah perhitungan dosis (gram pencemar perrapsampai dibidangsampai cukup jelas sampai, dengan pengirim.sampaicukup jelas sampai cukup jelas sampai.ksampaisampaidisampai cukup jelas cukup jelas cukup jelas sampaicukup jelasualitas lingkungan.dansampainomor tanggal november tabel daftar limbah dari sumber yang tidak spesifik tabel daftar limbah dari sumber yang spesifik tabel daftar limbah dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikas lampiran peraturan pemerintah tahun tanggal februari baku mutu telp zat pencemar dalam limbah untuk penentuan karakteristik sifat racu |
peraturan daerah seram bagianam bagian timur, menimbang :keacara yang diatur dalam undang undang. retribusi izin mendirikan bangunan adalah pungutan yang dikenakan atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunmasa hukum.bangun bangunan bangunan. koefisien mana ruang tertutup. ketinggian tanah adalah ketinggian permukaan tanah per gunakan untuk mendirikan suatu bangunan. bab nama, objrizinan mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah. (l)dan perubahan bangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku denganhukum, diukur berdasarkan luas lantai keseluruhan bangunan, guna bangunan, tingkat bangunan dan konstruksi bangunan dikali harga dasar satuan bangunan, dengan rumus sebagai berikut: prx keterangan tingkat penggunaan jasa, perkalian antara koefisien guna bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien luas pantai bangunan dan koefisien konstruksi bangunan. luas lantai bangunan, harga dasar satuan bangunan yang berlaku. besarnya bobot koefisien sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut koefisien guna bangunan bangunan peribadatan bangunan pendidikan sekolah, kampus, kursus dan sejenisnya) bangunan kesehatan restoran, bioskop gedung pertunjukan rumah makan, bar dan cafbangunan perhotelan koefisien tingkat bangunan bangunan satu lantai bangunan dua sampai empat lantai bangunan lima lantai atas koefisien konstruksi bangunan bangunan permanen bangunan semi permanen bangunan sementara koefisien luas lantai bangunan luas lantaiharga dasar satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ini ditetapkan sebagai berikut: bangunan permanen kelas rp. m? kelas rp. m bangunan semi permanen rp. m? bangunan non permanen sementara rp. memaksud untuk menutup biaya penyelenggaran pelayanan izin mendirikan bangunverifikasi lapangan, pengawasan dan biaya yang berkaitan dengan jasa pelayanan izin mendirikan bangunan. bab struktur dan besarnya tarif retribusi (l) tarif retribusi sebesar tarif retribusi untuk perubahan imb yang terutang ditetapkan sebagai berikut: bangunan rumah tempat tinggal menjadi rumah perdagangan dan jasa, industry, hotel penginapan hiburan rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar yo, guna bangunan guna bangunan lainnya yang bobot presentasinya berbeda ditetapkan sebesar besarnya retribusi imb yang terutang adalah perkalian antara tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada dan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada &)dilakukan instansi yang membidangi tata kotakas daerah. (l) pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunaigini ditetapkan olehab sanksi administratif(dltata cara penagihan retribusi ditetapkanyang maksud dengankemampu(enam) bulan sejak surat keberatan diterima, keputusan bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagakeberatan diterima dengan menerbitkan skrdlb, skrdlb sebagaimana dimaksud merupakan dasar untuk melakukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi: pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambatyidikan jdalam merupakan penerimaan negara. bab xviii ketentuan lain lain mekanisme, tata cara, sistem dan prosedur tentang imb yang belum diatur dalam peraturan daerah ini selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan bupati, dalam hal pemerintah daerah menemui kesulitan untuk menetapkan harga jual objek retribusi dan atau harga dasar sebagaimana dimaksud pada maka bupati menetapkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. harga dasar satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembali paling lama dua) tahun sekali. penetapan harga dasar satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturanpenjelasan umum dengan dikeluarkannya undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah,retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan menjadi pendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah. untuk mengajukan kelayakan, kesehatan, keamanan, keserasian dan keteraturan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka pembangunan perumahan dan pemukiman perlu penataan secara baik sehingga setiap orang atau badan hukum yang membangun bangunan wajib mentaati persyaratan teknis, ekologis dan administratif dengan berbagai aspek permasalahan. dalam kaitannya dengan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan retribusi daerah bagi kepentingan pembangunan daerah, maka retribusi izin mendirikan bangunan yang dilakukan daerah menjadi urgen dan strategic, mengingat sebagai kabupaten baru, potensi dan peluang pembangunan memang sangat besar. hak terhadap izin membangun, merubah dan merobohkan bangunan pada setiap daerah memuat berbagai persyaratan yang mesti dipenuhi oleh setiap orang maupun badan hukumram bagian timur nomor tahun tentang analisis mengenai dampakiap usaha dan atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkinuntuk meningkatkan pendapatan terhadap peraturan perundang undangan dibidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup amdal), maka perlu adanya suatu aturan daerah sesuai prinsipmengenai dampak lingkungan hidup amdal)dan bupati seram bagian timur memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidupinstansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah badan lingkungan hidup dan tata kota dan mahluk hidup,luk hidup lainnyaku mutu lingkungandokumen amdal terdiri dari kerangka acuan (ka), analisis dampak lingkungan amdal), rencana pengelolaan lingkungan rkl), dan rencana pemantauan lingkungan rpl). analisis dampak lingkungan amdal)rkpemrakarsa adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang bertanggung jawab mengajukan suatu usaha dan atau kegiatan. kerangka acuan adalah ruang lingkup analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil selingkuhan. jl), penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan pendekatan studi terhadap usaha dan atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan: hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan daerah. jl) usaha dan atau kegiatan yang mean alam, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tiddan ataudampak lingkungan hidup ditetapkan oleh kepala badan lingkungan hidup atas nama bupati setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat dari dinas instansi terkait,, bagi rencanasatuan kerja perangkat daerah yang membidangi usaha dan atau kegiatan, s5) pejabat dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang sebelum menerbitkan izin wajib memperhatikan rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab bidang lingkungan hidup,atur lebih lanjut dalam peraturan bupati. jl),(l) kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegitan terhadap lingkungan hidup antara lain jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah sebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan atau berbalik reversible) atau tidak sebaliknya ireversibel) dampak. pedoman mengenai dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan atau kegiatan untuk menanggulangi keadaan darurat. jl)dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang memenuhi ketentuan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan izin usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pemrakarsa kepada dinas instansi yang berwenang menerbitkan izinketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkannya, satuan kerja perangkat daerahmana ketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang diterbitkannya, ketentuan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada wajib dipenjl) komisi penilai amdal dibentuk dengan keputusan bupati, komisi penilai amdalatas dokumen amdal, komisi penilai amdal sebagaimana dimaksud pada menyerahkan hasil penilaiannya kepada badan lingkungan hidup untuk dijadikan dasar keputusan atas dokumen amdal: ketentuan mengenai tata kerja, unsur keanggotaan dan masa kerja komisi penilai dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati, komisi penilai amdal berwenang menilai dokumenyang lokasinya dalam wilayah kabupaten seram bagian timur: usaha dan atau kegiatan yang berlokasi wilayah ruang lautan yang sampai dengan batas empat) mil: dan atau dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai amdal sebagaimana dimaksud dalam ini, wajib memperhatikan kebijak(l) kerangka acuan sebagai dasar pembuatan analisis dampak lingkungan hidup disusun oleh pemrakarsa, kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (dl) kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab melalui komisi penilai,mengenai dampak lingkungan hidup. jl), keputusan atas penilaian kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada wajib diberikan oleh badan lingkungan hiduptersebut,jl) pemrakarsa menyusun dokumen amdal, berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan keputusan dari badan lingkungan hidup,atur lebih lanjut dengan peraturan bupati. (l) dokumen amdal diajukan pemrakarsa kepada badan lingkungan hidup, komisi penilai amdal(dl) penilaian dokumen amdal dilakukan oleh komisi penilai amdal daerah, badan lingkungan hidupdokumen amdalni dan pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat. (d0) badan lingkungan hidupmdal,ini, maka rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan. (l) badan lingkungan hidup mengembalikan dokumen amdal kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas dokumen amdal tidak sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku, perbaikan dokumen amdal diajukan kembali kepada badan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dalam dan penilaian atas dokumen amdaljl), biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar darimaka badan lingkungan hidupbadan lingkungan hidup memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ini. salinan dokumen amdal serta salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan disampaik dan instansi kabupaten. bagian ketiga ke. jl) keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kedaluwarsa atas kekuatan peraturan daerah ini, apabila keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kedokumen amdal kepada badan lingkungan hidup, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada instansi yang bertanggung jawab memutuskan dokumen amdal yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali:nya, apabila pemrakarsa melakukan usaha dan atau kegiatan dilokasi sebagaimana dimaksud pad dan atau proses dan atau kapasitasnyadaerah. bab pembinaan (l) badan lingkungan hidup melakukan pembinaan teknis terhadap komisi penilai amdal,kepada pemegang izin, penyusunan analisis dampak lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah dibantu pemerintah dan ditetapkan lebih lanjut oleh bupatjl)badan lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan melakukan pengawasan dan pengevaluasian penerapan peraturan perundang undangan dibidang amdal dan perizinandan penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi kepada bupati secara berkala sekurang kurangnya (tiga) bulan sekalimasyarakat jl): pengumuman sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh badan lingkungan hidup,, saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam penilaian dokumen amdal, (s5) dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab vii pembiayaan jl) biaya pelaksanaan kegiatan komisi dan tim teknis analisa mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan kepada pemrakarsa, biaya penyusunan dan penilaian dokumen amdal dibebankan kepada pemrakarsa, biaya pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam (l) dan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah apbd). bab viii sanksi administrasi (l) bupati berwenang melakukan saksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dalamsanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah: pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. bab penyidikan jl)lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalamlingkungan hidup, melakukan pemeriksaan tempat tertentu yang diduga terdapat bahan buktidisampaikan kepada penyidik polisi negara republik indonesia,5) melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup perairan indonesia sampai batas (empat) mil. bab ketentuan pidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirampasnya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak (satu milyar rupiah)retribusi izin trayekaerah mempunyai kewenangan untuk menggali sumber sumber pendapatan daerah bidang perhubungan untuk menunjang tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat: bahwatahuni yang lainndapatan daerah adalah dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten seram bagian timur. dinas perhubungan adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kabupaten seram bagian timurlembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnyadaerah kabupaten seram bagian timur. mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya. kas daerah adalah kas pemerintah kabupaten seram bagian timseram bagian timur. objek retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa angkutan pada satu atau beberapa trayek tertentu seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten seram bagian timur.:. objek retribusi sebagaimana dimaksud pada adalah izin trayek angkutan umumumum dan kapasitas dan daya angkut:kendaraan daya tarif rp) angkut mobil penumpang umum seat kebawah rp. , tahun mobil bus kecil 9s seat rp. , tahun mobil bus sedang seat rp. , tahun mobil bus besar seat keatas rp. , tahun izin insidentil minggu) rp. , sekali jalan bab vii wilayah pemungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daer: retribusi dipungut berdasaradalah jangka waktu lamanya (satu) tahun tanwin atau ditetapkan lain oleh bupati seram bagian timur sesuairetribusi yang terutang dilunasi paling lambat (lima belas hari) sejak terbit:kerusuhan dan kecelakaan:xiii syarat dan jangka waktu berlakunya izin bentuk dan materi izin serta tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin ditetapkan dengan peraturan bupati seram bagian timur atas usul pejabat yang berwenang. jangka waktu berlakunya izin (lima) tahun tanwin. selama jangka waktu periode berlakunya izin trayek, setiap tahun berjalan dilakukan register sesuai ketentubupati seram bagian timur:xivtrayekizin trayekizin trayekngelolaan kearsipan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seram bagian timur, menimbang:untuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten seram bagian timur, arsip sebagai bahan bukti pertanggung jawaban dan memori kolektif perlu dilestarikan dan dikelola secara profesionalkearsipan, memutuskan: menetapkan peraturan daerah tentang pengelolseram bagian timur. retribusi adalah pembayaran atas pemakaian jasa kearsipan yang diberikan oleh daerah kepada perorangan dan swasta atau badan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam memanfaatkan pelayanan kearsipan (penjelasan): lembaga kearsipan adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan kearsipan daerah:naskah naskah yang dibuat dan diterima oleh penyelenggaraan kearsip daerah dan masyarakatarmane laidan disimpan dalam jangka waktu tertentuarmanemengolah semuacara penempatan arsip pada tempat penyimpananelektronik. arsip konvensional adalah arsip arsip yang isi informasinya terekam dalam media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. bab penyelenggara penyelenggara kearsipan daerah terdiri atas perangkat daerah, badan usaha milik daerah: desa atau yang disebut dengan nama lain, perusahaan: organisasi politik: perorangan, dan organisasi kemasyarakatan. bupatibupati mengkoordinasikan penyelenggaraan kearsipan oleh penyelenggara kearsipan sebagaimana dimaksudlembaga kearsipan. bab iii pengelolaan bagian kesatu arsip dinamis pengelolaan arsip dinamis terdiri atas pengelolaan arsip aktif, dan pengelolaan arsip inaktif. pengelolaan arsip aktif meliputi penciptaan: penataan: cc. penggunaan penyimpanan, perawatan, dan penyusutan. pengelolaan arsip inaktif meliputi penataan: penyimpanan, cc. penggunaan, perawatan, dan penyusutan.,, penggunaan arsip aktif dilakukan dengan memperhatikan sifat kerahasiaan arsip. arsip aktif disimpan dalam keadaan tertata: melaksanakan pemindahan arsip inaktif secara berkala lembaga kearsipan, pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip::bupati. satuan kerja perangkat daerah dapat memusnahkan non arsip dan duplikasi arsip melalui koordinasi: arsip vital tiap tiap satuan kerja perangkat daerah disimpan dan dirawat dengan cara khusus,::mana arsip tersebut tercipta,, secara melawan hukum, dan penyusutan arsip aktif perangkat daerah diatur dengan peraturan bupati. arsip in:: arsip inaktif yang masih berada satuan kerja ,,dan tidak memiliki nilai guna lagi:,: arsip yang dimusnahkan dituangkan dalam daftar perbedaan arsip:lingkungan pemerintah daerah dilarang melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam diluar ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, dan penyusutan arsip inaktif perangkat daerah diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua arsip statis satuan kerja perangkat daerah dan wajib menyerahkan arsip statis yang masih berada lingkungannya kepada lembaga kearsipan, lembaga kearsipan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penyerahan arsip statis perangkat daerah, desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang pada masa inaktif tanggungjawab pengelolaannya telah berada pada lembaga kearsipan:lembaga kearsipan bertanggung jawadesa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan. pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan sebagai berikut: pengumpulan, penyimpanan, perawatan: penyelamatan, dansatuan kerja perangkat daerah. arsip statis disimpan dengan mempertahankan pengaturan asli ketika arsip masih dinamis, tata cara dan persyaratan penyimpanan arsip statis dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. lembaga kearsipan bertanggungjawab melakukan perawatan arsip statis yang disimpan: perawatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara preventif maupun represif dan kuratif. lembaga kearsipan bertanggung jawab melakukan penyelamatan arsip statis,terkandung dalam arsip:r sediakan arsip statis dalam bentuk media lain: pembuatan duplikasi atau pengalih median arsip statis sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. bupati memanfaatkan penggunaan arsip statis untuk bahan pertanggung dan budaya, pemanfaatan arsip statis sebagai obyek terkait, penggunaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada dan harus memperhatikan sifat kerahasiaan arsip. guna meningkatkan pemanfaatan dan penyelamatan arsip, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, dan penggunaan arsip statis diatur dengan peraturan bupati. bab prasarana dan sarana dalam pengelolaan arsip diperlukan prasarana dan sarana yang standar: prasarana dan sarana yang standar sebagaimana dimaksud pada meliputi: penyimpanan arsip aktif, tempat penyimpanan arsip inaktif, tempat penyimpanan arsip statis, 0d. standar minimal peralatan kearsipan: pengelolaan gedung penyimpanan arsip, tempat penyimpanan arsip vital:peraturan bupati,: tempat penyimpanan arsip merupakan wilayah yang harus dilindungi dari segala ancaman dan gangguan: setiap orang berkewajiban menjaga d: apabila terjadi bencana alam, kebakaran dan gangguan keamanansional, untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara profesional sebagaimana dimaksud pada bupati mengangkat pejabat fungsional arsiparis: untuk mendukung pengelolaan arsip secara profesional sebagaimana dimaksud pada bupati dapat mengangkat pegawai negeri sipil non arsiparis: guna memenuhi kebutuhan tenaga profesional bidang kearsipan, setiap satuan kerja perangkat daerah ditempatkan arsiparis,an dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam rangka pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan, bupatialam dan atau luar negeri: pembinaan karier arsiparis meliputi penempatan, penilaian prestasi kerja arsiparis dan pembentukan tim penilai, cc. pemberian jaminan kesehatan dan kesejahteraan sumber daya manusia kearsipan atas tanggungjawab dan risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan kearsipan lingkungan pemerintah daerah. bab pembinaan dan pengawasan bupati melakukan pembinaan kearsipan terhadap satuan perangkat daerah dan badan usaha milik daerah: pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada meliputi pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pembinaan atasmbantu mendorong peningkatan pengelolaan kearsipan:sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga kearsipan. bupati melaku: pengawasan supervisi kearsipan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh lembaga kearsipan. perangkat daerah dan badan usaha milik daerah harus memberikan kesempatan kepada lembaga kearsipan dalam rangka memperoleh informasi keterangan yang benar tentang kondisi penyelenggaraan kearsipan lingkungannya. semualuar pengelolaan dan pengawasan lembaga kearsipan, dinyatakan berada bawah pengawasan, dan penguasaan pemerintah daerah kecuali yang berada dalam pengelolaan pemerintah pusat: penguasaan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah: ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab vii pelaporan lembaga kearsipan wajib memberikan laporan tertulis kepada bupati kabupaten seram bagian timur tentang pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan: pimpinan perangkat daerah wajib member kan laporan tertulis tentang pengelolaan arsip aktif dan pemindahan arsip inaktif yang dikelolanya kepada lembaga kearsipan: laporan sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan secara berkala, sekurang kurangnya (satu) kali setahun. bab viii kerja sama bupati dapat melakukan kerja sama dibidang kearsipan dengan departemen lembaga pemerintah non departemen, lembaga badan diluar negeri: perangkat dekonsentrasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah: dan badan hukum swasta, organisasi non pemerintah, dan perorangan. ketentuan mengenai tatacara kerja sama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. bab peran serta masyarakat masyarakat dan per:berkewajiban menyerahkan arsip statis yang berkaitan dengan kota jakarta untuk dilestarikan: sesuai ketentuan peraturan perundang undang: dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam masyarakat dapat membentuk forum kearsipan baik yang bersifat lokal maupun nasional. bab pelayanan setiap orang, badan hukum dan atau instansi yang mendapatkan pelayanan dan memanfaatkan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh lembaga kearsipan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan peraturan daerah, pelayanan dan pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada meliputi penataan: peminjaman, penitipan dan penyimpanan, perawatan: alih media, akses multimedia, dan konsultasi dan asistensi. bab sanksi setiap pejabat dan atau pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten seram bagian timur yang melanggar ketentuan dan dan dan,tindak pidana kejahatan. bab xii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan penjelasan atas peraturan daerah kabupaten seram bagian timur nomor tahun tentang pengelolaan kearsipan umum untuk kepentingan pertanggungjawaban daerah kepada generasi yang akan datang dan pelestarianseram bagianu pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembagaseram bagian timur perlu mengatur mengenai pengelolaanseram bagian timurseram bagian timur, kecuali yang berada dalam pengelolaan pemerintah pusat. il. demi cukup jelas cukup jelas sebagai kepala daerah yang memimpin jalannya roda pemerintahan daerah, bupati bertanggungjawab terhadap baik buruknya penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah. dalam kondisi mana lembaga lembaga ini secara organisatoris tidak berada dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada saatnya, pelaksanaan kewajiban kearsipan dikoordinasikan oleh bupati. cukup jelas cukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan penataan arsip adalah mengatur dan menyusun baik secara fisik maupun informasinya. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.presif. cukup jelas.: perjanjian kerjasama atas aset aset daerah dengan pihak ketiga: cc.cukup jelas. yang dimaksud dengan jenis duplikat arsip adalah arsip konvensional dan arsip media baru. yang termasuk dalam arsip konvensional adalah salinan foto copy candaan. yang termasuk dalam arsip media baru adalah disk kaset cc. mikro film. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dengan adanya lembaga kearsipan daerah, penyimpanan arsip inaktif dilakukan secara terpental lembaga kearsipan tersebut. penyimpanan arsip inaktif secara terpusat ini tidak menghalangi satuan kerja perangkat daerah pemilik arsip untuk menggunakan arsipnya. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. untuk arsip inaktif yang telah tersimpan lembaga kearsipan, penyerahan arsip statis lebih bersifat formal dari satuan kerja perangkat daerah kepada lembaga kearsipan karena secara fisik telaah berada bawah tanggung jawab pengelolaan oleh lembaga kearsipan. cukup jelas. tanggungjawab lembaga kearsipan diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan dan konsultasi kepada satuan kerja perangkat daerah desa, perusahaan, organisasi politik, usaha milik daerah, perseorangan agar pelaksanaan penyerahan arsip statis berjalan dengan lancar dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. cukup jelas. cukup jelas. apabila satuan kerja perangkat daerah, desa, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perorangan dan badan usaha milik daerah tidak melaksanakan penyerahan arsip statis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara berdasarkan jadwal retensi arsip yang ada lembaga kearsipan menilai bahwa terdapat arsip statis yang patut diselamatkan secara terpusat untuk kepentingan bangsa, lembaga kearsipan dapat mengambil langkah langkah proaktif untuk mengadakan pembicaraan agar yang bersangkutan menyerahkan arsip statusnya dan lembaga kearsipan menarik arsip statis tersebut. cukup jelas cukup jelas cukup jelas. pembangunan sistem kearsipan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. dalam menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan perlu didukung oleh sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras komputer dan jaringan. lembaga kearsipan daerah kabupaten dalam skala nasional menjadi anggota jaringan informasi nasional dan dalam skala provinsi menjadi pusat jaringan dari satuan satuan kerja yang ada wilayahnya. cukup jelas. cukup jelas sesuai dengan nilai yang terkandung dalam arsip statis, tempat penyimpanan arsip statis harus diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak mudah terkena ancaman kerusakan baik dari alam manusia maupun binatang. yang dimaksud dengan tempat yang berbeda adalah bangunan yang letaknya tidak dalam satu area dan terpisah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tenaga pengelola arsip non arsiparis non pegawai yang diberi tugas untuk membantu pengelolaan arsip. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melakukan pembinaan adalah memberikan bimbingan, penyuluhan, petunjuk dan pengarahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan pada umumnya dan pengelolaan arsip khususnya sesuai dengan standar pedoman yang berlaku secara nasional disesuaikan dengan karakteristik arsipnya baik meliputi arsip yang masih berstatus sebagai aktif, arsip inaktif maupun arsip statis. sebagai lembaga teknis yang mewakili bupati dalam pelaksanaan tugas tugas bidang kearsipan, perlu secara aktif melakukan pemantauan, monitoring, dan kegiatan sejenis lainnya terhadap setiap perangkat daerah, badan usaha milik daerah, desa, perusahaan, organisasi politik, dan perorangan. pemantauan, monitoring, dan kegiatan sejenisnya ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengelolaan arsip masing masing unit organisasi teknis yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan untuk menentukan langkah langkah pembinaan. pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kearsipan tidak dimaksud untuk mengetahui isi informasi atas arsip yang ada, melainkan terbatas pada hal hal yang berkaitan dengan teknik pengelolaan arsip sesuai dengan kaedah kearsipan. guna mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu dilakukan monitoring dan pemantauan secara intensif oleh lembaga kearsipan. untuk itu diperlukan sinergi dan kerja sama antara lembaga kearsipan dengan satuan kerja perangkat daerah. ketentuan ini memungkinkan lembaga kearsipan melakukan pengambilalihan terhadap pengelolaanpihak ketiga. setidak tidaknya daerah dapat melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan arsip dalam kategori tersebut. pengambilalihan dilakukan dengan pemberian ganti rugi.yang dimaksud dengan forum adalah suatu perkumpulan yang bersifat insidentil maupun permanen yang bertujuan untuk memajukan dunia kearsipseram bagian timur:ram bagian timur. kas daerah adalah kas: jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa tambat., sewatanah dan perairan: sewa ruangan bangunansebagai berikut: no| jenis penerimaan daerah satuan besar tarif jasa tambattambatan breathing doping, pelampung.: bentuk, jenis, ukuran dan tata,,laksanakan sesuaiseram bagian timur nomor tahun tentang retribusi pelayanan pelabuhan kapal lembaran daerah kabupaten seram bagian timur tahun nomor dan peraturan daerah kabupaten seram bagian timur tahun tentang retribusi perijinan perhubungan laut lembaran daerah kabupaten seram bagian timur tahunikepelabuhanseram bagian timurseram bagian timurrpustakaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati seram bagian timur, menimbang :a.ram bagian timuyek rekreasi, stasiun kereta ap,:enangadidaya gunakan:kepala daerah. pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pembinaan pengembangan perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud huruf:: tenaga perpustakaan: sarana dan prasarana perpustakaan, sumber pendanaan. perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi dengan tidak dipungut biaya,kepala daerah, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud didata oleh kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi, pendataan sebagaimana dimaksud pada tidak dipungut biaya: ketentuan mengenai pendaftaran taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah:: perpustakaan perguruan tinggi: dan perpustakaan khusus: pustakawan sebagaimana dimaksud harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan::: pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan dan taman baca masyarakat yang tidak dikelola oleh daerah sesuai peraturan perundang undangan,kepala: hibah dan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dapat diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya maupun masyarakat. bab v dan taman baca masyarakat, kewenangan sebagaimana dimaksud dapat dilimpahkan kepada kepala kantor perpustakaan dan arsip. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasar prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan kepala daerah. bab viii sanksi administra, sanksi denda sebagaimana dimaksud sebesar rp. (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar. bab ketentuan lain lain, pustaka dapat mengganti uang senilai bahan pustaka yang dihilangkan rusaseram bagian timur nomor tahun tentangni karena ketika manusia mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuank d dari situlah awal mula berkembangnya ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan pemikiran pengalaman dan pengetahuan umat manusia, karya cetak dan karya rekam lainnya. disisi lain. selain itu perpustakaan dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat luas, menggunakan seluruh potensi untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidupsama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan dan intensitasnya jauh lebih besar. untuk iturekreasi ilmiah. selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan khususnya kabupaten seram bagian timur sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat wilayah kabupaten seram bagian timur,dandan cukup jelas s d usahakan. s d cukup jelas s d cukup jelas, pemerintah daerah dapat berkerjas d cukup jelas tambahan lembaran daerah kabupaten seram bagian timur tahun nomor |
peraturan daerah seram bagian tim nomor tahun tentang retribusi pengujian kendaraan term motor dengan rahm tuhan yang maha esa bupati seram bagian tim ur, menimbang: bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan ruas jalan perlu diuji untuk ditentukan laik jalan dalam menghindari resiko kecelakaan lalu lintas jalan raya, bahwa retribusi pengujian kendaraan bermotor meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu ditetapkan dengan peraturpengujian kendaraan term motobendaharawan dinas adalah bendaharawan perhubungan kabupaten seram bagian timur. mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapiretribusimilik atau pengusaha adalah pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor yang berdomisili daerah. kas daerah adalah kas daerah kabupaten seram bagian timur. bab ketentuan penguji setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan harus menerima syarat syarat teknis untuk laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. untuk menetapkan kendaraan bermotor tersebut ini, dilakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala. pelaksanaan pengujian tersebut pada dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. pengujian sebagaimana dimaksud ini meliputi memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi teknik kendaraan bermotor. memeriksakendaraan bermotor. menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas. jenis kendaraan bermotor wajib uji adalah mobil penumpang umum. mobil bus terdiri dari umum, tidak umum termasuk milik pemerintah. mobil barang terdiri dari umum, tidak umum termasuk milik pemerintah. mobil kereta gandengan dan sejenisnya. dikecualikan dari ketentuan kewajiban pengujian adalah terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan kendaraan kendaraan yang dalam keadaan rusak serta kendaraan milik abri dan polri. pengujian kendaraan bermotor dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan mengajupada ini, ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan ketentuan ketentuan yang berlaku: untuk uji ulang, permohonan dari yang bersangkutan harus sudah diajukan (satu) bulan sebelum masa uji berkala. atas permohonan tersebut dalam pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan pengujian: pengujian dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan, penelitian dan kegiatan yang berkaitan dengan ini untuk mengetahui teknis kendaraan bermotor wajib uji: masa berlaku pengujian minimal (tiga) bulan maksimal (enam) bulan: hasil penelitian tersebut pada dimasukan dalam bukti uji yang berupa blank: terhadap kendaraan wajib uji yang dalam pengujian persyaratan teknis untuk laik jalan telah ditetapkan diberikan buku uji dan tanda uji: dalam buku uji dan tanda uji tersebut pada ini, disebutkan jangka waktu berlakunya masa uji. kendaraan bermotor yang setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis untuk laik jalan, dapat diminta uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang ditentukan. tata cara permohonan dan pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor wajib uji, ditetapkan lebih lanjut oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab iii namaadalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan termasuk numpang uji dari luar daersebagai barang dagangan: kendaraan pemadam kebakaran: kendaraan palang merahjenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada dibedakan menjadi pengujian untuk pertama kalinya dan pengujian ulang ataugujian: biaya penggantian tanda uji berkala, pengetikan nomor uji dan segel plat uji: biaya buku uji berkala: dan biaya stiker uji. bab vii struktur dan besarnya tarif retribusi besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut pengujian untuk yang pertama kalinya atas mobil bus, mobil barang tanpa kereta gandengan, mobil barang, penumpang umum, kereta tempelan, kereta gandengan rp. , : pengujian ulang atau berikutnya rp. . : bukti uji rp. , : sticker plat uji rp. , : penggantian sticker plat uji rp. hasil pungutan tersebut diterima bendaharawan khusus penerima dinas dan disetor kas daerah. peninjauan kembali tarif retribusi kendaraan bermotor dilakukanda pungutan retribusi yang terutang dipungut wilayah daerah. bab penentuan pembayaran, tem pat pembayaran dan penundaan pembayar sanksi adm inisi:::batn bagian kelebihan pemi insentif pem pungutan perangkat daerah: pemeriksaan surat: pemeriksaan saksi: dan atau pemeriksaan dipengusaha pemilik kendaraan bermotor yang telah memiliki buku uji dan tanda uji sebagai bukti laik jalan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. bab xxii ketentuan lain lain setiap pengusaha pemilik kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan daerah ini diberikan sanksi administrasi dalam bentuk teguran, peringatan dan pencabutan izin laik jalan: jangka waktu teguran (tujuh) hari dan jangka waktu peringatan (empat belas) hari: apabila jangka waktu teguran dan peringatan pengusaha pemilik kendaraan tidak memenuhi kewajiban maka bupati menetapkan surat keputusan pencabutan izin laik jalan. bab xx ur, abdullah tanah diundangkan bula padatanggal januaringujian kendaraan term 1l1 bahan lem baran daerah kabupaten seram bagian tim tahun nom |
peraturan daerah seram bagianram bagian timur, menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu diproses administrasinya guna menentukan status pribadi dan status hukum pendudukdan berpedoman pada peraturan perundang undangan dibidang administrasi kependudukandisahkan dengan undang undang dan bertempat tinggal dalam wilayah kabupaten seram bagianseram bagian timuram bagian timur selakuiegeri administratif desa kecamat dan an teknis dinas instansi pelaksanaan,catatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. bab maksud dan tujuan peraturan daerah ini dimaksud untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan kabupaten seram bagian timur, penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada bertujuan untuk: mewujudkan koordinasi yang sinergi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen daerah maupun pusat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan yang meliputi perencanaan: pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan: dan evaluasi. mewujudkan tertib pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa: kelahiran: kematian: perkawinan: perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pindah datang penduduk: penerbitan ktp, penerbitan nik: dan penerbitan kartu identitas pendatang bukan penduduk)bagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini. bab penyelenggaraan administrasi kependudukan bagian pertama pemerintah kabupaten seram bagian timur pemerintah kabupaten seram bagian timur menyelenggarakan administrasi kependudukan yang terdiri atas pendaftaran kependudukan: penetapan kependudukan: cc. pencatatan sipil, penertiban kependudukan, dan atau pengolahan dataabupaten seram bagian timur membentuk instansi pelaksana yang ditetapkan dengan peraturan daerah: instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan daerah adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil. dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten bertanggung jawab dan berwenangsosialisasi dan pembinaannegeri administratif, desa untuk menyelenggarakan sebagai, dalam memaksdikepala negeri administratif kepala desa dan kampung. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati memberikan penugasan pada negeri administratif, desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantu, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusi,dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam wajibagama islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada kua kecamatanannam) hari kerja, baru karena perubahan data, paling lambat (enam) hari kerja, penggantian karena hilang rusak paling lambat (enam) hari kerja, od. ktp kia untuk pertama kali paling lambat (enam) hari kerja: ktp kia karena hilang rusak paling lambat (enam) hari kerja: ktp kia perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data lambat (enam) hari kerja, surat keterangan pindah paling lambat (enam) hari kerja, surat keterangan pindah datang, paling lambat (enam) hari kerja, i. surat keterangan pindah keluar negeri,luarga negarawan indonesia: surat keterangan tinggal sementara, paling lambat (enam) hari kerja, surat keterangan kelahiran paling lambat (enam) hari kerja: oo. surat keterangan lahir mati, paling lambat (enam) hari kerja, surat keterangan kematian, paling lambat (enam) hari kerja, surat keterangan pembatalan perkawinan, paling lambat (enam) hari kerja: surat keterangan pembatalan perceraian, paling lambat (enam) hari kerja: surat keterangan pencatatan sipil, paling lambat (enam) hari kerja,pertama paragraf pelaporan kelahiran setiap kelahiran wajib melaporkan kepada pemerintah negara desa kelurahan, selambat lambatnya hari kerja sejak tanggal kelahiran: setiap pelapor kelahiran sebagaimana dimaksud pada diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran untuk memproses penerbitan kutipan akta kelahiran pada penduduk dan bukan penduduk: persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelapor kelahiran diatur dengan peraturan bupati. paragraf pelaporan kematian setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan kepadsejak tanggal kematian: sebagai bukti pelapor kematian sebagaimana dimaksud pada diberikan: surat keterangan pelapor kematian untuk memproses penerbitan kutipan akta kematian dan penonaktifan nik bagi penduduk, surat keterangan pelapor kematian untuk memproses penerbitan kutipan akta kematian bagi bukan penduduk. persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan kematian diatur dengan peraturan bupati. paragraf pelaporan lahir meninggal setiap peristiwa kelahiran meninggalnya penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanykerja sejak tanggal lahir meninggal, pelapor sebagaimana dimaksud diterbitkan surat keterangan pelapor meninggal: persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan lahir meninggal diatur dengan peraturan bupati. surat surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana tempat terjadinya kelahiran dan kematian paling lama (enam puluh) hari guna memperoleh kutipan akta akta pencatatan sipil untuk itu. bagian kedua paragraf nomor induk kependudukan nik) setiap penduduk wajib memiliki nik:: nik sebagaimana dimaksud dalampenerbitan nik kepada penduduk sebagaimana dalam berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. paragrafpenerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah instansi pelaksana meneliti seluruh dokumen kependudukan penduduk bersangkutan:,: surat keterangan pindah datang yang dimaksud pada digunakan sebagai dasar perubahan atau penertiban bagi penduduk yang bersangkutan. pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam sampai dengandan yang memiliinstansi pelaksana daerah asal,daerah tujuan, paling lambat (tiga puluh) hari kerjasebagai, pindah datang orang asing sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dengan peraturan bupati,,: berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada (satucatatan pindah datang penduduk wni sebagaimana dimaksud dalam dan berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku, izin tinggal terbatas berlaku selama (tiga) bulan sejak tanggal terbitkan dikeluarkan dan dapat diperpanjang, surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada wajib dibawa pada saat bepergian: tata cara dan syarat syarat pengurusan izin sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupatiterbitannya izin tinggal tetap, berdasarkan laporan sebagaimana tap terbatas dan pemegang izinyang dimaksud pada instansi pelaksana melakukan pendaftaran dan menarik izin sebagaimana dimaksud dalammeminta bantuan kepada instansi pelaksana atau orang lain,:,:vv. kepemilikan akta perkawinan buku, data agregat meliputi himpunan data data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif, pemanfaatan data perseorangan penduduk sebagaimana dimaksud pada harus mendapat izin dari bupati:. persyaratan dan tata cara untuk mendapat izin dari bupati sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati,masukan dalam ktpakta pencatatan sipil, kia,: surat keterangan lahir mati, surat keterangan mati, i. surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pengganti tanda identitas, surat keterangan pencatatan sipil: il. surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan kewarganegaraan indonesia biodata penduduk kk, ktpsurat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan kewarganegaraan indonesia, surat keterangan pindah datang penduduk wni antar rt rw dalam satu desa negeri administratif, surat keterangan pindah datang penduduk wni antar desa negeri administratif penduduk:diakui sebagai agama menurut base kependudukan,: setiap penduduk wni atau orang asing tinggal tetap sebagaimana maksud pada hanya dapat didaftar pada satu kk, sebagai , perubahan susunan keluarga pada wajib dilaporkan instansi pelaksana selambat lambatnya (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan:orang asing yang mengikuti orang tuanya yang memil(empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir, penduduk yang telah memiliki ktp wajib membawa pada saat berpergian, setiap penduduk sebagai mana dimaksud pada dan hanya peroleh memiliki (satu) ktp: hanya penduduk wni pemegang ktp yang masih berlaku yang berhak mengurus santunan kematian:pungut biaya, penduduk sebagaimana dimaksud pada, dalam hal instansi pelaksana menerima pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada kepada penduduk diberikan perubahan ktp:untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan berlakunya dengan izin tinggal tetap: ktp untuk penduduk wni yang berusia (enam puluh) tahun atas berlaku seumur hidup, setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan ktp pada instansi pelaksana paling lambat (empat belas) hari sebelum masa berlaku ktp berakhir: bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan ktp sebagaimana maksud pada lebih dari (satu) tahun tanpa keterangan maka kenakan sanksi administratif, penduduk yang telah memiliki ktp wajib membawdalam dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek ktp: pembetulan ktp sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh instansi pelaksana tanpa dipungut biaybelum berusia (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah yang mengajukan permohonan untuk itu, masa berlaku kia adalah (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia (tujuh belas) tahun dan atau menikah, kia dapat digunakan oleh keluarga pada penjamin untuk mengurus santunan kematian jika pemegangnya meninggal duni: data peristiwa penting yang berasal dari kantor urusan agama diintegrasikan kedalam data base kependudukan dan tidak ditertib,wali peristiwa penting: od. tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal keluar,, melalui gubernur:: memiliki dp dengan predikat baik: cc. memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer, @d.atas permohonan kepala daerah. bagian kedua perlindungan data pribadi penduduk nomor kk: nik, cc. tanggal bulan tahun lahir: keterangan tentang cacat fisik dan atau mental)penyelenggara dan atau instansi pelaksan::, pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada dan lakukan oleh pejabat pencatatan sipil dalam register akta kelahiran dan terbitkan kutipan akta kelahiran,tib,idaerah ditemukan anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti secara pemeriksalahiran, pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada direkam dalam data base kependudukan dan ditertibkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati. tata cara dan syarat syarat pencatatan kelahiran dan pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan: hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam tidak memerlukan penertiban kutipan akta perkawinan, dala hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak dilaksanakan, instansi pelaksana sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dengan kua kecamatan untuk perekaman dat,negara republik indonesia,: pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada dan dilaporkan oleh yang bersangkutdi:,) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap,tibada perwakilan negara republik indonesia setempat:,:: berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada saattata cara dan syarat syarat mengajukan pencabutan akta perceraian dan pengeluaran surat keteranggangkatan anak dilakukan oleh penduduk dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak pengadilan negeri setempat: penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak dicatat oleh instansi pelaksanatinggal pemohon: pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalamngkat,kepada instansi pelaksana dan dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak orang tuanya melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan,tata cara dan syarat syarat pencatatan pengangkatan, pengakuan:tib: pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang maksud pada dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal terdapat ketidak belasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah dia mendapatkan:(satu)setempat dan catatkan pada instansi pelaksana negara setempat paling lambat (tujuh) hari kerja setelah kematian, apabila kematian sebagaimana dimaksud dalam tidak dilaporkan pencatatan kemudian dilakukan oleh perwakilan republik indonesia setempat (tujuh) hari sejak diterima informasi dan kejelasan tentang kematian penduduk dari instansi pelaksana setempat, data tentang kematian sebagaimana dimaksud pada dikirim oleh perwakilan luar negeri republik indonesia kepada instansi pelaksana tempat asal domisilidalam mencatat dan merekam dalam data base kependudukan. bagian kesebelas pencatatan perubahan nama instansi pelaksanaan mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan didaerahwajib dilaporkan oleh penduduk dan dicatat oleh pejabat pencatat sipil pada register akta pencatat sipil dan kutipan akta pencatat sipil dalam bentuk catatan pinggir bagian kedua belas pencatat peristiwa penting lain instansi pelaksana mencatat perubahan nama pendudukubahan nama sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan pada penduduk dansebagai catatan pinggir dalam register akta:: akta yang telah dibatalkan kemudian ditarik dan dicabut selanjutnya diterbitkan kembali akta sesuai dengan perintah putusan pengadilanwajib dilaporkan paling lambat (enam puluh) hari kerja sejak penetapan pengesahan,: pencatatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sebagai permohonan penduduk bersangkutan yang disertai dengan bukti bukti penetapan pengesahan status kewarganegaraan indonesia. paragraf pencatatan perubahan status kewarganegaraan wni menjadi orang asing instansi pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan indonesia penduduk menjadi warga negara asing dalam bentuk catatan pinggir pada register akta pencatatan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang undang, instansi pelaksanaan yang membutuhkan bangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor register bangko dari departemen dalam negeri sebelum melakukan pengadaan, bagian kedua pengisian data pengisiaalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan aplikasi sistita base: pemeliharaan data base: pengamanan data base pengawasan data base: data cadangan, data , base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (g), huruf (h), dan huruf (i) dilakukan oleh instansi pelaksana, penyelenggaraan siak bebaskan pada apbd dan bantuan dari apbn maupun apbd provinsi. bab xii penertiban penduduk setiap penduduk dan pendatang kabupaten seram bagian timur perlu dijamin kepastian hukum mengenai status pendudukannya, pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk memberi rasa aman dan ketertiban umum pada masyarakat kabupaten seram bagian timur agar terjalin kehidupan yang harmonis, aman dan damai:. pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui operasi penertiban penduduk, ketentuan tentang penertiban penduduk sebagaimana dimaksud dalam diatur dengan peraturan bupati. bab xiii pelaporan pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari negeri administratif desa kecamatan yang diketahui oleh raja kepala desa, serta dari kecamatan pemerintah kabupaten melalui instansi pelaksana yang diketahui camat setempat: pelaksana pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada negeri administratif desa dan kecamatan: petugas register yang ada negeri administratif desa dan kecamatan status kepiawaiannya melekat pada instansi pelaksana, tata cara pelapor diatur dengan peraturan bupati:,v sanksi administrasi penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan melalui batas waktu pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda terhadap hal hal sebagai berikut penduduk dari luar daerah maupun penduduk maupun penduduk yang melakukan pindah datang yang lebih dari (satu) tahun sudah pindah fisik dari dan daerah dan tidak menyelesaikan surat keterangan pindah datang, sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (dumaksud dalam sebesar rp. (seratus ribu rupiah): pindah datang luar negeri bagi penduduk wni, sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (seratus ribu rupiah): pindah datang dari luar negeri bagi penduduk wni, sebagaimana maksud dalam sebesar rp. (dua puluh ribu rupiah): pindah datang luar negeri bagi penduduk orang asing yang memilki izin tinggal terbatas, sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp. (seratus ribu: perubahan sebagaimana dimaksud dalam bagi: perpanjang ktp sebagaimana dimaksud dalam sebesar penduduk wni sebesar rp. (sepuluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar rp. (lima puluh ribu rupiah):pada instansi pelaksana, administrasi penduduk akan dibekukan:, setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana pelaksana sanksi administrasi, apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan sengaja oleh petugas dan atau pejabat pada instansi pelaksana, dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,penyidikan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan selain oleh penyidik dari kepolisian, juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn) dilingkungan pemerintah kabupaten pidanaatau peristiwa kependudukan pada atau untuk memiliki ktp lebih dari satu sebagaimana ribu dari pidana pokok. bab xvii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan ini semua peraturan bupati yang berkaitan dengan kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dan belum diganti dinyatakan tetapyelenggaraan administrasi kependudukan umum bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten seram bagian timurdaerah kabupaten seram bagian timur nomor tahun tentang kewenangan kabupaten seram bagian timur adalah mengenai penyelenggara administrasi kependudukan. penyelenggaraan administrasi penduduk dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahseram bagian timur dibidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil. untuk itu administrasi kependudukan, yang kemudian ditindak lanjuti denganlayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya dilakuilakukan tanpa adanya diskriminasiditingkat paling bawah terutama ketua rt rw dan soa negeri yang dimaksudkan dengan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam ini adalah memberi kepastian bagi penduduk maupun instansi pelaksana dalam mengurus dan menyelenggarakan administrasi penduduk.yang dimaksud kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan adalah melayani pembuatan ktp dan akta akta pencatatan sipsebagaimana dimaksud dalam ini adalah kewajiban bagi kua kecamatan sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudizin tinggal sebagaimana dimaksud dalam ini disesuaikan dengan aturan imigrasiadalah penduduk yang sakit, cacat, anak baru lahir dan meninggal, dan kawin cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan data tambahan misalnya tentang penghasilia (kartu identitas anak) adalah kartu yang diberikan kepada anak sebagai bukti indentitas dirdimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian bagi penduduk untuk pengurusan santunan kematian jika ada kecelakaan lalu lintas dan lain lain yang ada panggihak yang berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter paramedis, raja kepala desa, lurah dandalam ini adalah perubahan kelamin seseorang yang telah mendapat pengesahhal diluar kemampuan yang mengakibatkan hilang dan musnahnya dokumen kependudukan dalam keadaan bencana alam maupun bencana karena ulah manusia seperti peperangan, huru hara dan2pr, utonpemerintah daerah perlu menjamin pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, bahwa aspek pemerataan keadilan bagi masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara cuma cuma kabupaten buton dinilai belum merata: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, pengalokasian anggaran bantuan hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanjauwfbutooleh pemerintah daerah kepada pemberi bantuan hukum untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum. bab penyelenggaraan bantuan hukum pemerintah daerah menyelenggarakan bantuan hukum: sajapenyelenggaraan bantuan hukum,bagian kesatu umum bantuan hukum diberikan oleh pemerintah daerah melalui pemberi bantuan hukum. pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada: dan bantuan hukum secara nonlitigasi. bagian kedua bantuan hukum secara litigasi paragraf umum bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bantuan hukum litigasi perkara pidana, bantuan hukum litigasi perkara perdata, dan bantuan hukum litigasi perkara tata usaha negara. paragraf bantuan hukum litigasi perkara pidana tahapan pemberian bantuan hukum secara litigasi dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penyidikan: penuntutan dan pemeriksaan persidangan: dan atau cc. upaya hukum. pemberian bantuan hukum dalam tahapan penyidikan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: membuat surat kuasa,persidangan sebagaimana dimaksud pada: membuat eksepsi, publik, dan pleno guna kepentingan penerima bantuan hukum: dan cc. menghadirkan saksi dan atau ahli. pemberian bantuan hukum dalam tahaptahapan pemberian bantuan hukum secara litigasi dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengajuan gugatan atau permohonan: proses persidangan: dan cc. upaya hukum. pemberian bantuan hukum dalam tahapan pengajuan gugatan atau permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: membuat surat kuasa: membuat surat gugatan atau permohonan: cc. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pengajuan gugatan atau permohonan: dan mendaftarkan gugatan atau permohonmewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi: mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan persidangan, menghadirkan alat bukti, saksi dan atau ahli: menyampaikan permohonan, gugatan atau jawaban, replika atau publik dan kesimpulan::tahapan pemberian bantuan hukum secara litigasi dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengajuan gugatan atau penyampaian permohonan: proses persidangan, dan cc. upaya hukum. pemberian bantuan hukum dalam tahapan pengajuan gugatan atau penyampaian permohon atau penyampaian permohonan, membuat surat gugatan atau permohonan, dan mendaftarkan gugatan atau menyampaikan permohondismissal, mediasi dan pemeriksaan persidangan pengadilan tata usaha negara, menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan atau ahlbagian ketigauluhan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupa: ceramah: diskusi, dan atau cc. simul.www www eainvestigasi kasus sebagaimana dimaksud pada dibuat dalam bentuk laporan investigasi kasussebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupatikepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. penelitian hukum sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah proposal penelitian mendapat persetujuan dari bupatis5).pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada lurah atau kepala desa sesuai dengan domisilsebagaimana dimaksud pada(|)at kesehatan masyarakat.oleh kementerian yang membidangi: melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian bantuan hukumporkan perkembangan tugasnya kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukumsebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen jain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, surat keterangan miskin dari kepala desa: kartu bantuan langsung tunai, kartu keluarga sejahtera: kartu beras miskin: kartu indonesia pintar: kartu indonesia sehat: kartu perlindungan sosial:: d.s5)mgian kedua tata cara pemberian bantuan hukumidalaana: b..pendanaan bagian kesatudari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak dapat dibiayai dengan apbd pemberi bantuan hukum dmelalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidangbupati melalui perangkat daerah yang membidangi.rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada dalam waktu paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima. bagian ketiga penyaluran dan pembayaran dana bantuan hukum: menyelesaikan paling sedikit (satu) kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasinganggaran, penyaluran, pembayaran dan pelaporan penggunaan dana bantuan hukum diatur dengan peraturan bupati. bab viii pengawasan bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum melakukan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputiketentuan lain lain bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang hukum melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum secara tertulis kepada: menteri hukum dan hak asasi manusia melalui kantor wilayah, dan!januari tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukumkegiatlaporan penyuluhan hukum nomor aan perihal penyuluhan hukum kepada yth nama organisasi bantuan hukum (enaoonerorwen roses mseneesaasssnn) tempat dengan hormat, tempat nenek ann enam enn mean nnnanun pisan pemohon ttd nama) formulir konsultasi hukum data pemohon nama keranakinnanananen kemala laser lenin pena annnnann nan tempat tanggal lahir: .o.ooocoocooo woooooomomoo sasa jenis kelamin mereteteeea amen anna semena ben agama kennis saree makasar esanereeaaa aan aaaraanaan pendidikan moweaaekankaanabsanseeme sen anaseraana san golongan darah (") lantamal ana alamat telepon yew. oom. pekerjaan kena keterangan miskin terlampir il. pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal bulan tahun) naa ara nanang tanda tangan inn dna viii. konsultan hukum nama ora massa enam ane rak batan tanda tangan ng, mengetahui, nama obh) direktur formulir laporan investigasi kasus nomor senna perihal investigasi kasus kepada yth nama organisasi bantuan hukum loc) tempat dengan hormat, hari tanggal waktu tempat nllom. mememmp umum uu. . oo. han . formulir laporan mediasi formulir mediasi pada hari ini. )tanggal. durian.oessss namun.voodoo&muatan, telah dilaksanakan mediasi .ooo ata.ooooooooo yang beralamat .ooo.o.o.o.voodoo.m yang selanjutnya disebut dengan pihak dengan. yang beralamat di.oooooccccccc yang selanjutnya disebut pihak ii, dalan perkara amankan sena semasi . tanggal .i.i. bulan .i.iiiocc. tahun. telah dilaksanakan negosiasi.o dimana. ore ererwswaneananasas peng beralamat: li.oco.oooooooooooo. yang selanjutnya disebut dengan pihak dengan. yang beralamat . yang selanjutnya disebut pihak dalaminka tangga alccoocooooco.o ulam.oo oo. namun.eoocoseeeekan, (nama pemberi bantuan hukum) yang berkedudukan dil.ooooooocococooo wa.pena aanneaesanaama perihal pendampingan luar pengadilan kepada yth nama organisasi bantuan hukum (.ooooooo tempat dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama knananaanananananananananananan tempat tanggal lahir jenis kelamin kesamaan sasa aman kawin belum kawin duda janda mena anananananaaa aan tempat tinggal alamat) beanananananaaaaan aan kelurahan desa sen panas kecamatan tni diri kabupaten kota pendidikan san pekerjaan keskus manna awanlaporan drafting dokumen hukum nomor ann ket tia perihal drafting dokumen hukum kepada yth nama organisasi bantuan hukum (oo) tempat dengan hormat, saya yang bertanda tangan bawah ini nama tempat tanggal lahir paten ses mempan raat jenis kelamin kawin belum kawin duda janda: .iooocoooooo tempat tinggal alamat) nina other aureus kelurahan desa ann penn kecamatan aneka nia kabupaten kota naa anna pendidikan nee pekerjaan ebupati buton, barry penjelasan atasutoabupaten butoutonbuto$. |
ing rem uya bupati buton provinsi sulawesi tenggarabahwa peraturan daerah kabupaten buton nomor tahun tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan dibentuknamun dalam perkembangannya kedua peraturan perundang undangan tersebut telah dicabut: bahwa berdasarkan ketentuan:lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kelurahan diatur dengan peraturan bupatimemasyarakataa wowton, bakr noref peraturan daerah kabupaten buton provinsi sulawesi tenggara nomor penjelasan atasi. umumterkait dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan, pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang lembaga memasyarakat kelurahan. namun dalam perkembangannya, kedua peraturan perundangan undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah nomor tahun tentang lembaga memasyarakat kelurahan, telah dicabutcamatan. sesuailembaga memasyarakat desa dan lembaga adat desa, disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kelurahan diatur dengan peraturan bupati wali kota. berdasarkan ketentuan atas, perlu membentukbuton nomor. |
rela eni bupati buton provinsi sulawesi tenggara peraturan daerah kabupaten buton nomor tahun tentang penetapan hari jadi kabupaten buton dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati buton, menimbang bahwa untuk meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai nilai sejarah berdirinya kabupaten buton, perlu menetapkan hari jadi kabupaten buton untuk diperingati setiap tahun, bahwa berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten buton bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas halu oleo, penetapan hari jadi kabupaten buton direkomendasikan menggunakan asas yuridis konstitusional undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi) atau asas factual operasional (pelantikan bupati pertama), bahwa dari hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buton sepakat memilih menetapkan hari jadi kabupaten buton berdasarkan asas yuridis konstitusional yakni penetapan undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi, yang didalamnya termasuk kabupaten dati buthari jadtambahan lembaran daerah kabupaten buton nomor seri d)tapan hari jadihari jadi adalah hari lahirnya kabupaten buton pada tanggal juli hari jadi pasarwajo adalah hari jadi pasarwajo sebagai ibukota kabupaten buton yang baru. jis peringatan hari jadi adalah kegiatan mengingat kembali eksistensi kabupaten buton pada masa lalu dan masa kini untuk meraih kemajuan pada masa akan datang. bab penetapan hari jadi daerah dengan peraturan daerah ini, pemerintah daerah menetapkan tanggal juli sebagai hari jadi daerah yang didasarkan pada pembentukan daerah tingkat buton berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi. hari jadi daerah sebagaimana dimaksud dalam diperingati setiap tahun pada tanggal juli. peringatan hari jadi daerah sebagaimana dimaksud pada dapat dirangkaikan dengan peringatan hari jadi pasarwajogaggam juni ton, bim barry penjelasan atas peraturan daerah kabupaten buton nomor tahun tentang penetapan hari jadi kabupaten buton umum pemerintah daerah kabupaten buton melalui badan penelitian dan pengembangan daerah bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat universitas halu oleo melakukan penelitian tentang penetapan hari jadi kabupaten buton. penelitian dilakukan berdasarkan paradigma sejarah buton dengan menggunakan metode hermeneutika dan eksplanasi dengan analisis sintesis. dalam kajian dinyatakan bahwa agar dalam menetapkan hari jadinya mempertimbangkan untuk tidak berdasarkan asas sejarah karena embrio kabupaten buton bermula dari onderafdeling buton dan pulau pulau tukang besi bagian dari afdeling buton dan lauk dibentuk tanggal februari adalah produk pemerintahan hindia belanda belanda sentris). penugasannya: tentu kita tidak akan rela jika penentuan hari jadi kabupaten buton merujuk kepada produk penjajahan . pernyataan tersebut relevan dengan keyakinan masyarakat buton bahwa buton tidak pernah dijajah pada era penjajahan sebagaimana diungkap oleh khatib pada hari raya idul fitri tanggal mei selanjutnya diarahkan untuk menggunakan asas yuridis konstitusional (de jure) atau faktual operasional (de facto). jika memilih asas yuridis konstitusional (de jure) berarti hari jadi kabupaten buton jatuh pada tanggal penetapan undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi yang ditetapkan tanggal juli daerah tingkat buton terbentuk. tetapi jika memilih asas faktual operasional (de facto), hari jadi jatuh pada tanggal maret pelantikan bupati buton pertama ode abdul halim. berdasarkan hasil kajian tersebut atas, pemerintah daerah kabupaten buton memilih untuk menetapkan hari jadi kabupaten buton berdasarkan asas yuridis konstitusional dengan alasan bahwa dalam tataran sejarah bangsa indonesia, tanggal oktober para pemuda telah mengikrarkan sebagai bangsa indonesia dan tanggal agustus ir. soekarno dan drs. moh. hatta atas nama bangsa indonesia mengikrarkan kemerdekaannya. sedangkan ir. soekarno dan drs. moh. hatta baru dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal agustus dengan demikian, negara dibentuk terlebih dahulu sebelum dibentuk pemerintahannya. dengan kata lain, negara indonesia menetapkan hari jadi dengan bertitik tolak pada saat pembentukan sebagai negara merdeka (proklamasi kemerdekaan) yang diikrarkan pada tanggal agustus yang merupakan syarat formil dan materil sebagai sebuah negara. berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, pemerintah daerah memilih penetapan undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat sulawesi, yakni tanggal juli sebagai hari jadi daerah. dan untuk meningkatkan rasa cinta dan menghargai nilai nilai sejarah berdirinya kabupaten buton tersebut, perlu menetapkan hari jadi kabupaten buton untuk diperingati setiap tahun dengan membentukton nomor. |
bupati kepulauan selayarbahwa untuk mengarahkan pembangunan kabupaten kepulauan selaypulauan selayar tahunelayar menjadi kabupaten kepulauan selayalih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, peraturan presiden nomor tahun tentang rencana tata ruang pulau sulawesitata ruang wilayah kabupaten kepulauan selayakepala daerah adalah bupatielayaategis. rencana detail tata ruang kawasan yang selanjutnya disingkat dtk adalahlaut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis laut luar ruang darat, beserta segenap unsur terkait padanya yang batasnya ditetapkan (satu per tiga) dari wilayah kewenangan provinsi sulawesi selatan. wilayah udara adalah ruang atas wilayah darat dan laudan lautgiatan pertahanan dan keamanyelenggaraan penataantaupulauan selayar dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi penataan ruang daerahbagian kedua fungsi rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang wilayahdaerahbertujuan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim. bagian kedua kebijakan penataan ruang kebijakan penataan ruang, terdiri atas pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan: pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, ccpemantapan fungsi kawasan lindung,:: pengembangan, pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional,: dan il. pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau pulau kecil wilayah kabupaten. bagian ketiga strategi penataan ruang strategi pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan daerah yaitu benteng dan yamagata, mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan kasuari dan generate sebagai yang pada saatnya dapat disetarakan dengan pkl: menjalin kerja sama dengan perkotaan kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan wilayah kabupaten, mendorong pengembangan perkotaan benteng, yamagata, kasuari dan generate sebagai pkl dan dalam sistem perkotaan secara nasional: mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, mengembangkan kawasan agropolitan dan megapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan wilayah kabupaten: dan mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki. strategi pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan jaringan jalan secara hieintegrasi sistem inter moda dan perpindahan antar moda seluruh wilayah kepulauan, mengembangkan rute rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas, dan mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan dan penyeberangan sebagai simpul transportasi. strategiterdiri atastsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya. strategi pemantapan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah: menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung:keanekaragaman hi: dan memfasilitasi kerja sama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan sumber energi terbarukan:terdiri atasan meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan dan efektif. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas melakukan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor dan dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian, memprioritaskan program jangka pendek yang mampu memberikan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, dan menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta, dan dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang perekonomian. strategi pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan industri pengolahan perikanan benteng: mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi kawasan regional. strategi pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas mengembangkan ekowisata bahari kawasan taka generate: mengembangkan wisata pantai dan bahari pulau selayar dan sekitarnya: melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home stay, desa wisata dan paket wisata lainnya. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas meningkatkan keterkaitan antara pusat pusat kegiatan wilayah pesisir dan pulau pulau daerah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi: mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir, meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga: meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang dukung oleh akses transportasi yang memadai, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi wilayah pesisir, meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat sepanjang pantai: meningkatkan penyediaan akses transportasi dari pulau pulau tetangga dan dari pulau pulau kecil terluar menuju pusat pusat kegiatan, dan meningkatkan daya tarik pusat kegiatan sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan. strategi peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau pulau kecil daerah sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas sekitarnya:negara sesuai wilayah kabupate pusat kegiatan lokal pkll sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan perkotaan benteng kecamatan benteng, dan kawasan perkotaan yamagata kecamatan bontomate'ne. sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atasppk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan perkotaan matalalang kecamatan bontoharu, kawasan perkotaan polebungin kecamatan bontomanai: kawasan perkotaan priangan kecamatan bontosikuyu, kawasan perkotaan batangmata kecamatan bontomatene', kawasan perkotaan buku kecamatan buku: kawasan perkotaan benteng sampel kecamatan pasimasunggu: dan kawasan perkotaan latokdok kecamatan pasilambena. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas desa bontosunggu kecamatan bontoharu: desa barugaiya kecamatan bontomanai, desa appatanah kecamatan bontosikuyu: desa low kecamatan bontosikuyu: desa lantibongan kecamatan bontosikuyu: desa onto kecamatan bontomatene: desa minato kecamatan takabonerate: desa tambun kecamatan takabonerate', desa racun kecamatan takabonerate, desa karunia kecamatan pasilambena: dan desa pulo madu kecamatan pasilambena.transportasi sungai, danau dan penyeberangan. sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jaringan jalan,pada huruf berupak1), terdiri atas ruas patri batas kota benteng sepanjang (empat puluh tujuh koma enam ratus delapan puluh) km: ruas jalan veteran sepanjang (nol koma enam ratus empat puluh) km: ruas jalan sudirman sepanjang (nol koma sembilan ratus tiga puluh) km: ruas jalan tanah doang sepanjang (nol koma seratus lima puluh) km, ruas jalan penghibur sepanjang (satu koma dua ratus tiga puluh) km, batas kota benteng barang barang appatana sepanjang (empat puluh sembilan koma tujuh ratus delapan puluh delapan) km: ruas jalan hasanuddin sepanjang (nol koma empat ratus tiga puluh empat) km: ruas jalan bandang sepanjang (nol koma lima ratus tujuh puluh delapan) km, ruas jalan lampu sepanjang (nol koma dua ratus tiga) km, ruas jalan pontowangi sepanjang (nol koma sembilan ratus empat puluh lima) km: dan ruas tongue tongue pelabuhan patumbukang sepanjang (empat koma seratus dua puluh dua) km. jaringan jalan kolektor primer dann cc. rencana pengembangan jaringan jalan sekunder kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten. lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan yang merupakan trayek angkutan terdiri atas: trayek angkutan barang yaitu trayek yamagata patumbukang, trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi akbp), yang terdiri dari: trayek benteng yamagata makassar: trayek benteng barugaiya polebungin onto yamagata, trayek benteng padang appatanah, dan trayek benteng pattumbukang. trayek angkutan penumpang perdesaan. terminal, yang meliputi: terminal penumpang tipe kawasan perkotaan benteng kecamatan benteng dan kawasan perkotaan yamagata kecamatan bontomatene, terminal penumpang tipe kawasan perkotaan appatanah kecamatan bontosikuyu dan kawasan perkotaan pattumbukang kecamatan bontosikuyu: dan terminal barang diarahkan kecamatan benteng dan kecamatan bontomatene. lalu lintas dan angkutan jalan tercantum dalam lampiran iii,au dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam dikembangkan untuk melayani pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang antara pulau daerah dengan pusat permukiman pulau selayar dan pulau kepulauan lainnya. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada dikembangkan pelabuhan benteng sampel, pelabuhan pasangkan, pelabuhan marge, pelabuhan kampung tangga, pelabuhan menganti, pelabuhan tanamalala, pelabuhan kodak, pelabuhan kayangan, dan pelabuhan bidang nipa kecamatan pasimasunggu: pelabuhan rombongan, pelabuhan bonelambere, dan pelabuhan erelompa kecamatan pasimasunggu timur, pelabuhan garapan, pelabuhan kalau, pelabuhan karunia timur, pelabuhan ligand, pelabuhan tee huu, pelabuhan latokdok, pelabuhan tahu, pelabuhan kurang, dan pelabuhan mantu kecamatan pasilambena, pelabuhan lambert, pelabuhan komba komba, dan pelabuhan sambal kecamatan pasimarannu:, pelabuhan arif rahman benteng kecamatan benteng, pelabuhan patumbukang, pelabuhan polisi, pelabuhan bahuluang, pelabuhan appatanah, pelabuhan jamming, pelabuhan barang barang, pelabuhan tongue tongue, pelabuhan kayu panda, pelabuhan pa'garangan, dan pelabuhan tile tile kecamatan bontosikuyu, pelabuhan turunan dongkalang, pelabuhan menara, pelabuhan kahu kahu, dan pelabuhan gunung kecamatan bontoharu: pelabuhan yamagata, pelabuhan langsangiring, pelabuhan batangmata, pelabuhan menara indah, pelabuhan kulu kulu, dan pelabuhan onelohe kecamatan bontomatene: pelabuhan barugaiya dan pelabuhan parak kecamatan bontomanai, pelabuhan buku dan pelabuhan borong borong kecamatan buku, dan pelabuhan penyeberangan alternatif labuan upaya kecamatan bontomatene. penyelenggaraan transportasi sungai, danaupengumpul, terdiri atas pelabuhan benteng kecamatan benteng, dan pelabuhan yamagata kecamatan bontomatene. pelabuhan pengumpan, terdiri atas pelabuhan ujung sampel dan pelabuhan berupa kecamatan pasimasunggu timur, pelabuhan kasuari dan pelabuhan pulau minato kecamatan takabonerate, pelabuhan generate kecamatan pasimarannuj, pelabuhan bone love dan pelabuhan batangmata kecamatan bontomatene, pelabuhan appatana kecamatan bontosikuyu, pelabuhan padang kecamatan bontoharu, dan pelabuhan kalaotoa kecamatan pasilambena. rencana pengembangan pelabuhan pengumpan, terdiri atas pelabuhan pattumbukang, pelabuhan tambolongan dan pelabuhan cangkang kecamatan bontosikuyu, pelabuhan benteng sampel kecamatan pasimasunggu: dan pelabuhan kalau, pelabuhan pulo madu dan pelabuhan karunia kecamatan pasilambe alur pelayaran lok, b.alur pelayaran regionng menghubungkan pelabuhan pengumpul kabupaten kepulauan selayar dengketentuan mengenai alur pelayaran akan diaturpada terdiri atas bandar udara umum yaitu bandar udara aroepala kecamatan bontoharu, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan, b.rencana, dan rencana pengembangan bandar udara khusus, yang. ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas ruangjaringan transmisi tenaga listrik:terdiri atas pld dengan kapasitas (lima ratus) kecamatan benteng, pld dengan kapasitas (lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam) kecamatan bontomanai, pld dengan kapasitas (seratus) kecamatan pasimasunggu, pld dengan kapasitas (seratus) kecamatan takabonerate', pld dengan kapasitas (seratus) kecamatan pasimarannu, dan pld dengan kapasitas (seratus) kecamatan pasilambena. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap pltu), terdiri atas pltu yamagata dengan kapasitas 2x7 (dua kali tujuh) kecamatan bontomatene: dan pltu appatanah dengan kapasitas 2x7 (dua kali tujuh) kecamatan bontosikuyu.pulau pulau keciljaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas saluran udara tegangan tinggi suci) kapasitas (tujuh puluh) yang menghubungkan antar gardu induk gi): dan sebaran gardu induk gi) terdiri atas parak dengan kapasitas (dua puluh) mva kecamatan bontomanai: pulau sampel dengan kapasitas (dua puluh) mva kecamatan pasimasunggu:, pulau generate dengan kapasitas (dua puluh) mva kecamatan pasimarannu, dan pulau kasuari dengan kapasitas (dua puluh) mva kecamatan takabonerate yamagata kecamatan bontomatene, dan stasiun pengisian bahan bakar minyak umum spbu), terdiri atas spbu barugaiya kecamatan bontomanai, spbu bua bua dan spbu bonehalang kecamatan benteng, dan rencana pembangunan spbu dan.jaringkepulauan selayar dengan kapasitas (delapan ratus sembilan puluh enam) sst kecamatan bentengpada sungai, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada cekungan air tanah cat). sumber air sebagaimana dimaksud pada terdiri atas wilayah sungai ws), yaitu menyeberang sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi sungai balada dan langsangiring kecamatan bontomatene, sungai langsing kecamatan buku, sungai tamannya dan sungai tulang kecamatan bontomanai, sungai balang burung, binangaluru, giring giring, sungai bangkalan, sungai bua bua, sungai apparatus kecamatan benteng dan kecamatan bontoharukecamatan bontosikuyu, dan sungai pasangkan kecamatan pasimasunggu timur. bendung, terdiri atas bendung bontojaya kecamatan bontoharu dan bendung kosong kolo kolo kecamatan bontoharu, embung, terdiri atas embung bontojaya dan embung kosong kecamatan bontoharu, embung magelang kecamatan bontomatene, embung june attaburu dan embung balo'boro kecamatan pasimasunggu timur, embung kodak, embung bidang para, embung lembang lembang, embung bidang nipa, dan embung eremita kecamatan pasimasunggu, embung oksidan embung cinimabela kecamatan bontomanai, dan embung ngapaloka, embung patumbukang, dan embung bontoa sangkulukulu kecamatan bontosikuyu. sumber air permukaan lainnya berupa:, dan cekungan air tanah cat) yang meliputi cekungan air tanah cat) dalam kabupaten, yaitu cat selayar yang melintas.daerah irigasi di) wilayah daerah. sebagaimana dimaksud pada merupakan kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari (sembilan belas) di, meliputi total luas (tiga ribu delapan ratus delapan puluh) hektar. sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang meliputi sungai balada, sungai langsangiring, sungai langsing, sungai tamannya, sungai tulangdan sungai pasangkan: dan pembangunan pengaman pantai dan penanaman vegetasi kecamatan bontoharu, kecamatan bontosikuyu, kecamatan pasimasunggu, kecamatan pasimarannu, kecamatan pasilambena, dan kecamatan takabonerate..: sistem penyediaan air minum spam): sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah:istem pengelolaan persamaan. lokasi tps sebagaimana dimaksud pada ditetapkan kawasan perkotaan pkl, lp, ppk dan ppl yang dikembangkan dengan sistem pemilahan sampah organik dan sampah organik. lokasi tpa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan desa parak kecamatan bontomanai. pengelolaan persamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sistem pengelolaan persampam sebagaimana dimaksud pada terdiri atas jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. spam jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas unit air baku yang bersumber dari sungai, yaitu sungai je'nearing ditambang kecamatan bontoharu, sungai, dan mata air yaitu mata air top kecamatan bontoharu, mata air eremita dolar kecamatan bontomanai, mata air tajuk dan mata air repost kecamatan bontomatene, dan mata air mentega kecamatan buku unit produksi air minum yaitu instalasi pengolahan air minum ipa) terdiri atas: ipa bontomatene dengan kapasitas (sepuluh) det kecamatan bontomatene, dan ipa benteng dengan kapasitas (empat puluh) det kecamatan benteng. cc. unit distribusi air minum ditetapkan kecamatan bontomatene dan kecamatan benteng.spam sebagaimana dimaksud pada dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air bakkawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata.palapa dan sungai bua bua yang melayani kawasan perkotaan. sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada dikembangkan pada kawasan permukimdrainase.dan dilengkapi dengan zona penyangga. sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada meliputi sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan permukiman, dan b.sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan yang akan dikembangkan sebagai sumber energi kecamatan bontomanai a.jalur evakuasi bencana gelombang pasang danb.,jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud padajalur evakuasi bencan:hujan. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana pada terdiri atas kawasan hutan lindung: dan b.kawasan resapan air. rincian kawasan sebagaimana pada tercantum dalam lampiran viii yang merupakan bagian tidak terpisahkan peraturan daerah ini. kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan luas (sepuluh ribu sembilan puluh empat) hektar ditetapkan sebagian wilayah kecamatan pasimasunggu dan sebagian wilayah kecamatan pasimarannu. kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan sebagian wilayah kecamatan bontoharu, sebagian wilayah kecamatan bontomatene, dan sebagian wilayah kecamatan bontomankawasan pesisir pantadengan ketentuanbalada, sungai langsangiring, sungai langsing, sungai tamannya, sungai tulang kecamatan bontomanais, dan sungai pasangk0 kawasan taman nasional, dan kawasan pantai berhutan bakau. kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kawasan taman nasional laut takabonerate yang berada sebagian wilayah daerah dengan luas (empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar ditetapkan kecamatan takabonerate.enteng,tanah longsor. kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagian wilayahterdiri atas kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi, dan kawasan yang terletak zona patahan aktif. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air. kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada huruf angka ditetapkankawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada huruf angka ditetapkan pantai barat kabupaten kepulauan selayar yang meliputiyang terletak zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada huruf angkasempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf dengan ketentuan: daratan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air: dan wilayah dengan jarak paling sedikit (dua ratus) meter dardan keanekaragamannya. kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada merupakan kawasan konservasi perairan daerah kkp) dan daerah pelestarian laut (dpl) dengan luasan (dua belas ribu enam ratus tujuhetentuan mengenai kkp dan dpl sebagaimana dimaksud pada akan: dan kawasan hutan produksi terbatas. kawasan hutan produksi dengan luasan (tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar ditetapkan sebagian wilayah kecamatan bontosikuyu. kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan (lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan sebagian wilayah kecamatan pasimarannuldengan luasan (empat ribu lima puluh tujdan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan luasan kurang lebih (lima ratus delapan belas) hektar ditetapkan sebagian wilayah kecamatan pasimarannu, dan sebagian wilayah kecamatan pasimasunggu timur. kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah buahan dengan luasan (seribu sembilan ratus delapan puluh empatb.kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur sayuran dengan luasan (seribu sembilanatas kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hibrida dengan luasan (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilj, kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan (tiga ribu enam ratus sembilan pulcc. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh, lada, dan pala dengan luasan (seribu seratus tigkawasan peruntukan perkebunan kakao dengan luasan (enam ratus empat puluh tigaenari, dan vanili dengan luasan (tiga, dan kawasan peruntukan perkebunan kemiri dengan luasan (dua ribu duaternakan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kud: kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing, dan dombcc. kawasan pengembangan ternak unggastanaman pangan berkelanjutan dengan luasan kurang lebih (tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar kecamatan pasimarannu, pasimasunggu, dan kecamatan pasimasunggu timur. kawasan peruntukan pertandaratan ikan ppi)buku, kawasan pesisir dan laut kecamatan bontomanai, kawasan pesisir dan laut kecamatan bontoharu, kawasan pesisir dan laut kecamatan bontosikuyu, kawasan pesisir dan laut kecamatan takabonerate, kawasan pesisir dan laut kecamatan pasimasunggu, kawasan pesisir dan laut kecamatan pasimasunggu timur, kawasan pesisir dan laut kecamatan pasimarannu dan kawasan pesisir dan laut kecamatan pasilambenapasimasunggu, dan sebagian wilayah kecamatan pasimasunggu timur, dan kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut ditetapkanain wilayah kecamatan pasimasunggu timur, sebagian wilayah kecamatan takabonerate, sebagian wilayah kecamatan pasimarannu, dan sebagian wilayah kecamatan pasilambena. kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan akan dikembangkan pada kecamatan benteng dan kecamatan bontoharu. pelabuhan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan akan dikembangkan ppi bonehalang kecamatan benteng. kawasan peruntukwilayah usaha pertambangan mineral dan batubara, dan wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi. wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada (l) huruf terdiri atas wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, meliputi besi, mangan, seng, emas, dan tembaga ditetapkan sebagian wilayah kecamatan bontosikuyu, sebagian wilayah kecamatan pasimarannlambena, sebagian wilayah kecamatan takabonerate, sebagian wilayah kecamatan buku, dan sebagian wilayah kecamatan bontoharuj, wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam, meliputi fosfat dan dolompasimasunggu timur, sebagian wilayah kecamatan pasilambena, dan sebagian wilayah kecamatan pasimarannuj: dan wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (situ), tanah liat, pasir laut, urutan tanah setempat, batu gunung, batu kali, kerikil, dan grandan sebagian wilayah kecamatan benteng. wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan wilayah perairan laut kabupaten kepulauan selayar yang meliputi sebagian wilayah kecamatan bontomatene, dan sebagian wilayah kecamatan bontosikuyu. kawasan peruntukan wilayah pertamb kawasan industri yamagata yang merupakan kawasan pengolahan dan penyimpanan minyak bumi ditetapkan sebagian wilayah kecamatan bontomatene, dan kawasan industri perikanan terpadu ditetapkan sebagian wilayah kecamatan benteng dan sebagian wilayah kecamatan bontoharu. kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan ditetapkan sebagian wilayah kecamatan bontomanai, sebagian wilayah kecamatan benteng, dan sebagian wilayah kecamatan bontoharu, dan kawasan industri pembuatan kapal dan peralatan rumah tangga ditetapkan sebagian wilayah kecamatan benteng dan sebagian wilayah kecamatan pasimarann. kawasan peruntukan industri: gong nekara, meriam kuno dan jangkar raksasa kecamatan bontoharu, dan perkampungan tua dan mesjid tua lantaran kecamatan bontomanai. kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas taman nasional takabonerate perairan kecamatan takabonerate: wisata bahari perairan pulau tambolongan, polisi dan bahuluang kecamatan bontosikuyu dan pulau kasuari kecamatan takabonerate: dan wisata pantai kecamatan bontosikuyu, kecamatan bontomatene, kecamatan takabonerate dan kecamatan pasilambena. kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan agrowisata kecamatan bontomatene dan kecamatan bontomanai, dan kawasan pariwisata terpadu kecamatan benteng dan kecamatan bontoharu. kawasan peruntukan pariwisa.bontosikuyu, dan sebagian wilayah kecamatan pasilambensebagian wilayah kecamatan bontomatene, sebagian wilayah kecamatan bontomanaibontoharu,lambena. kawasan peruntukan permukimrupakanterdiri atas kantor komando distrik militer kabupaten kepulauan selayar kecamatan benteng: kantor komando rayon milite: kantor kepolisian resort kabupaten kepulauan selayar kecamatan benteng, dan kantor kepolisian sekto. rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam meliputibertentangan denganoordinasikan penataan ruang daerah. bab penetapan kawasan strategis kawasan strategis daerah. kawasan strategis terdiri atassp dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, b.ksp dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi: dandalam huruf terdiri atas kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan, yang meliputi kawasan pengembangan komoditas jambu mete, ditetapkanakao,kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili dengan. kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok kawasan timur indonesia yamagata kecamatan bontomateneterdiri dari kawasan pertambangan minyak dan gas bumi blok selayar dan blok karaeng wilayah perairan laut daerah yang meliputi sebagian wilayah kecamatan bontomatene. ksp dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas kawasan hutan lindung, ditetapkanmarannu, dan kawasan wisata bahari takabonerate, ditetapkan kecamatan takabonerate. ksk sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,yamagata kecamatan bontomatene, kawasan sentra pertanian tanaman pangan kecamatan pasimasunggu dan kecamatan pasimasunggu timur, kawasan budidaya ikan karang, kecamatan bontoharu dan kecamatan takabonerate, kawasan pariwisata terpadu, kecamatan benteng dan kecamatan bontoharu yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh,ksk dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kawasan konservasi perairan daerah kkp) ditetapkan kecamatan bontomanai, kecamatan bontomatenebab arahan pemanfaatan ruang arahan pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang: indikasi pelaksana: dan indikasi waktu pelaksanaan. program utama sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis kabupaten..iii,::: ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi: ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air:: intensitas pemanfaatan ruang:istem pusat pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan,: kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,: kegiatan yang tidak diperbolehkan,:sistem jaringan jalan, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sepanjang sisi jalan kolektor primer, ketentuan umum peraturan zonasi sistem lalu lintas dan angkutan jalan,: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan, yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan: ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut,, kegiatan yang diperbolehkan,:, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan utilitas kota,d.terminal penumpang tipe dan terminal penumpang tipekawasan terminal barang: dan d.terminal barangakan kegiatan yang diperbolehkan, yang berlaku, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan,, dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bum,u dan pld: kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,cc. kegiatan yang tidak diperbolehkan,giatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikas: dan kegiatan yang tidak diperbolehkan,kepulauan selayar sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi kegiatan yang diperbolehkan,: dan kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, bendung, embung, dan cekungan air tanah cat)huruf meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persamaan: ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum, cc.empat pembuangan akhir tpa) sampah, meliputi kegiatan yang diperbolehkan,,: dan kegiatan yang tidak diperbolehkan,,,: dan cc. kegiatan yang tidak diperbolehkan,sg kegiatan yang diperbolehkan,:: pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan: bak penampungan air: fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio: stasiun relay televisi, sarana keselamatan lalulintas laut udara, dan. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat,pada huruf terdiri atas: kegiatan yang diperbolehkan,,,: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungairekreasi pantai: pengamanan pesisir: kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, penimbunan kabel dan atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan:: pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim: kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentu.: dan kegiatan yang tidak diperbolehkan,::.pantai berhutan bakau:rekreasi, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar: dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang budi daya. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,, kegiatan yang diperbolehkan,,longsor sebagaimana dimaksud pada meliputi: kegiatan yang diperbolehkan,: kegiatan yang tidak diperbolehkan,: dan penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami: ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi, ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan zona patahan aktif: dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan zona sempadan mata air kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penanaman bakau,, meliputi kegiatan yang diperbolehkan,: kegiatan yang tidak diperbolehkan,,zona patahan aktif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan penghijauan, pembangunan prasarana dan sarana untuk meminimalkan akibat bencana zona patahan aktif: kegiatan selain yang dimaksud pada huruf diperbolehkan dengan syarat,: dan pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana patahan aktifsempadmpadan mata air:sempadan mata air ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan daerah kkp). ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan daerah kkp) sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan perlindungan habitat dan::perairan daerahperairan daerah:rakyatrakyatpengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan rakyat:kepulauan selayar::rapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:, kegiatan selain yang dimaksud pada hurufyang::::rupak:..daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah inimekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf akanlkal dan atau insentif dan disinsentif non fiskal. pusat kegiatan lokal pkl) dan pusat kegiatan lokal promosi lp): kawasan budidaya: pemberian keringanan pajak: pemberian kompensasi: pengurangan retribusi::cc.akan diatur lebih lanjutoordinasikan penataan ruang dan kerja ganti rugi tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan:cc. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau: menutup akses pesisir pantai, sungai, dan sumber daya alam serta prasarana publik:akan diatur dengan peraturan bupatidsebagaimana dimaksud dapat disampaikan kepada bupati ataumaka: pemanfaatan ruang kabupaten kepulauan selayardilengkapi dengan lampiran berupa buku rtrw daerah dan album peta skala buku rtrw daerdaerah, disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana detail tata ruang daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah. rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada akan diatur dengan peraturan daerah. jangka waktu rencana tata ruang wilayah daerah adalah (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali (satu) kali dalam (lima) tahun. peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah daerah dapat dilakukan lebih dari (satu) kali dalam (lima) tahun dengan ketentuan: apabila terjadi perubahan rencanawilayusat pusat kegiatan kabupaten kepulauan selayar sistem pusat pusat kegiatan kabupaten kepulauan selayar pat mal benteng generate matalalang padang a b c) a b c) a b c) a b c) yamagata kasuari polebungin barugaiya a b c) a b c) a b c) a b c) priangan appatanah a b c) a b c) batangmata low a b c) a b c) buku lantibongan a b c) a b c) ujung sampel onto a b c) a b c) latokdok minato a b c) a b c) tambun a b c) racun a b c) karunia a b c) pulo madu a b c) keterangan pkl pusat kegiatan lokal. pusat kegiatan lokal promosi. ppk pusat pelayanan kawasan. ppl pusat pelayanan lingkungan tahapan pengembangan dan pembangunan. percepatan pengembangan pembangunan perkotaan dan perdesaan kabupaten. mendorong percepatan pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan. peningkatan fungsi sarana dan prasarana serta infrastruktur perkotaan dan perdesaan. bupati kepulauanjalan kabupaten kepulauan selayar jalan kolektor primer (k1): maan masa daa a b c) km) patri bts. kota benteng a b c) jln. veteran a b c) jln. sudirman a b c) jin. tanah doang a b c) jln. penghibur( a b c) bts. kota benteng barang barang appatanah a b c) jin. hasanuddin( a b c) jln. bandang a b c) jln. lampu a b c) jln. pontowangi a b c) tongue tongue pelabuhan patumbukang a b c) jalan kolektor sekunder maa abi maa a b c) km) jaringan jalan yang ada dalam kota benteng, dalam kota barugaiya, batangmata, onto dan baja a b c) jalan kolektor primer (k4): ma) aap a b c) km) tanah beru repost a b c) tanah era patri a b c) batu love balada a b c) balada lembaga a b c) lembaga langsangereng a b c) langsangereng tanah ere a b c) bonelohe labuan nilainya a b c) kampung bau labuan nilainya a b c) tamunya baru tojo a b c) luar unjuruiya a b c) ontosapo rasanya a b c) batangmata garasi a b c) baraonto ontosapo a b c) bara lamongan lamongan a b c) barunya solo a b c) mardekaya tanaman tenor a b c) barunya bontodatara a b c) tana bau lebong a b c) boneka para lembangmatene a b c) parak kabur a b c) polebunging tiworo a b c) bakaraiyya zolle a b c) dolar bontokorong a b c) taman roya ere mata a b c) joo polebunging a b c) tulang majalaya a b c) barugaiya karawang a b c) bontokorong dallemambua a b c) rea rea hulu a b c) palapa tpa a b c) lembang bau ngapalohe a b c) lembang bau baturaja a b c) bonehalang kolo kolo a b c) kolo kolo ditambang a b c) rasa kanggo palembang a b c) tanaman padang a b c) tana bau bara a b c) tanaman lembangjaya a b c) tabang teko a b c) matalalang matalalang a b c) tabang pr. bondong rea rea a b c) tile tile lembaga a b c) priangan lopi lopi a b c) miring balang kenang kenang a b c) kilotepo maja maja a b c) pandang tongue tongue a b c) kampung baru pa'garangan a b c) palembang ngapaloka a b c) ngapaloka jamming a b c) maja maja jamming a b c) appatana cangkang a b c) cangkang pattumbukang a b c) pattumbukang maja maja a b c) dadanya baru dadanya a b c) bengkulu kulu dadanya a b c) parangaiya unjuruiya a b c) panirongan mata air a b c) unjuruiya penggal a b c) sabuk langsangereng a b c) tanabe pattalassang a b c) kampung bau patri a b c) baja sappadang a b c) solo bontobuki baja a b c) baja silika a b c) sappadang ramainya a b c) bontobuki baja sutta a b c) bubungan sappadang a b c) hulu bontomarannu a b c) bontomarannu lantaran a b c) zolle teko a b c) bontomarannu leluasa a b c) tiworo leluasa a b c) baja lembang bosan a b c) sastra rea rea a b c) zolle bontomarannu a b c) tiworo silika a b c) leo lebong a b c) bontokorong baturaja a b c) tiworo bontotinggi a b c) karawang baturaja a b c) teko hulu a b c) dolar tanahbau kenang kenang a b c) baturibullung pos template a b c) lembangmatene batavia a b c) biku tanaman kenang kenang a b c) lembang bau bissorang a b c) baba ere ngapalohe a b c) tiworo lantaran love a b c) bissorang putera a b c) hulu lembang luar a b c) zolle lembang pada a b c) kabur penaikan a b c) bontokorong batupanynyu a b c) batupanynyu penaikan a b c) lembang majene penaikan a b c) baturaja bontokorong a b c) bara pinang jaya a b c) palembang bara a b c) dongkalang kahu kahu a b c) lembang bau ngapalohe a b c) ngapaloka bola a b c) bola labuan kajol1 a b c) lembang bajo kabare a b c) ngapalohe sutta a b c) sutta batulohe a b c) tahabira mt. eja gabung a b c) rea rea ditambang a b c) ditambang bara a b c) lembang jaya palembang a b c) raya ball bulo a b c) lomba batupalangga a b c) matalalang timor a b c) lembaga lopi lopi a b c) lopi lopi hulu a b c) ujung kayangan benteng sampel a b c) benteng sampel a b c) ujung kayangan benteng a b c) parang lg. berupa a b c) generate limbo a b c) limbo onemalangka a b c) onemalangka sambal a b c) sambal generate a b c) lambert kombamiati a b c) tahun onesatonda a b c) generate menantu'u a b c) bajo bangko a b c) bangko bonelambere a b c) bonelambere timor a b c) kampung bugis kampung bajo a b c) kota intan bonelambere a b c) kota intan parang a b c) kurang garapan a b c) garapan latokdok a b c) rasa kanggo palembang a b c) kolo kolo palembang a b c) dalam kota polebunging a b c) barambeng tana tanpa a b c) penggal yamagata a b c) yamagata patri a b c) barang barang appatanah a b c) lembang jaya lopi lopi a b c) dalam kota priangan a b c) jalan lokal primer nas tengamlama b o (lintas tengah)( a b c) km) raksa tojo a b c) tojo garasi a b c) onto sapo garasi a b c) onto sapo bonto dataran a b c) nanggala bonto dataran a b c) majalaya tanaman tenor a b c) bontodatara solo a b c) kabur lembang majene a b c) dolar lembang majene a b c) dolar kerajaan a b c) karawang majalaya a b c) tanaman tenor solo a b c) bakaraiyya kabur a b c) kolo kolo sastra a b c) boneka sastra a b c) apparatus bakarnya a b c) keterangan tahap pengembangan pembangunan dan pemeliharaan jalan pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jalan pembangunan jalan baru tpa kepulauan selayar, sai tya sek hay upp sera wahab unse lampiran lu lintas dan angkutan jalan kabupaten lalu lintas angkutan barang lokasi dan penumpang trayek angkutan yamagata patumbukang a3). barang trayek angkutan benteng yamagata makassar a3): penumpang benteng barugaiya polebungin onto yamagata a3): benteng padang appatanah a3): dan benteng pattumbukang a3). trayek angkutan dari pkl benteng dan pkl yamagata menuju penumpang dan ppk dan ppl dan desa pusat pertumbuhan barang pedesaan a3 b3). terminal barang dan terminal penumpang tipe kawasan penumpang perkotaan benteng kecamatan benteng a3) dan kawasan perkotaan yamagata kecamatan bontomatene a3 b3): terminal penumpang tipe kawasan perkotaan appatanah kecamatan bontosikuyu a3 b3) dan kawasan perkotaan pattumbukang kecamatan bontosikuyu a3 b3): dan terminal barang diarahkan kecamatan benteng dan kecamatan bontomatene a3 b3). jaringan pelabuhan arif rahman benteng kecamatan transportasi sungai, benteng a3): danau dan pelabuhan aag) yamagata kecamatan ontomatene penyeberangan pelabuhan benteng sampel, pasangkan, marge, kampung tangga, menganti, tanamalala, kodak, kayangan, dan bidang nipa kecamatan pasimasunggu a3 b3): pelabuhan rombongan, bonelambere, dan erelompa kecamatan pasimasunggu timur a3 b3), pelabuhan garapan, kalau, karunia timur, ligand, tee huu, latokdok, tahu, kurang, dan mantu kecamatan pasilambena a3 b3), appatanah, jamming, barang barang, tongue tongue, kayu panda, pa'garangan, dan tile tile kecamatan bontosikuyu a3 b3), pelabuhan turunan don menara, kahu kahu, gunung kecamatan bontoharu a3 b3): pelabuhan yamagata, langsangiring, batangmata, menara indah, kulu kulu, dan bonelohe kecamatan bontomatene a3 b3), j . pelabuhan barugaiya dan parak kecamatan bontomanai a3 b3): pelabuhan buku dan borong borong kecamatan buku a3 b3): dan pelabuhan penyeberangan alternatif labuan upaya kecamatan bontomatene a3 b3). keterangan tahap pengembangan pemantapan dan pemeliharaan serta peningkatan fungsi pembangunan bupati kepulauan selayar, snap ng!jaringan transportasi laut dan transportasi udara kabupaten transportasi lautan ara lokasi pelabuhan benteng kecamatan benteng a4 b4): dan pengumpul yamagata kecamatan bontomatene a4 b4). pelabuhan pelabuhan ujung sampel dan pelabuhan berupa pengumpan kecamatan pasimasunggu timur a4 b4): pelabuhan kasuari dan pelabuhan pulau minato kecamatan takabonerate a4 b4): pelabuhan generate kecamatan pasimarannu a4 b4): pelabuhan bone love dan pelabuhan batangmata kecamatan bontomatene a4 b4): pelabuhan appatana kecamatan bontosikuyu a4 b4): pelabuhan padang kecamatan bontoharu a4 b4): pelabuhan kalaotoa kecamatan pasilambena a4 b4): pelabuhan pattumbukang, pelabuhan tambolongan dan pelabuhan cangkang kecamatan bontosikuyu a4 b4 c4): pelabuhan benteng sampel kecamatan pasimasunggu a4 b4 c4): dan pelabuhan kalau, pelabuhan pulo madu dan pelabuhan karunia kecamatan pasilambena a4 b4 c4). alur pelayaran a4 b4 c4): a4 b4 c4): dan kena pengumpul lainnya a4 b4 c4). kebandarudaraan aroepala kecamatan bontoharu, yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpan a4 b4 ): dan a4 b4 c4). kepulauan selayar bali c4), kepulauan selayar nusa tenggara flores lombok) c4), dan kepulauan selayar sulawesi tenggara bau bau kolaka kendari) c4). keterangan tahap pengembangan peningkatan kualitas dan kapasitas pemeliharaan pengembangan bupati kepulauan selayar, pad naa sjahrir 'wahab peenergi dan telekomunikasi jaringan energi dan telekomunikasi sistem jaringan pembangkit listrik tenaga diesel pld) energi kecamatan benteng, kecamatan bontomanai, kecamatan pasimasunggu, kecamatan pasimarannu, kecamatan pasilambena, kecamatan takabonerate a5 b5): pengembangan pembangkit listrik tenaga uap kecamatan bontomatene dan kecamatan bontosikuyu c5): dan energi listrik dengan pemanfaatan energi listrik terbarukan kecamatan pasimasunggu, kecamatan pasimasunggu timur, kecamatan pasimarannu, kecamatan pasilambena, kecamatan takabonerate, kecamatan bontomatene dan kecamatan bontosikuyu c5). jaringan pipa |a. fasilitas penyimpanan depo minyak dan gas bumi minyak dan gas yamagata kecamatan bontomatene bumi as b5 c5), stasiun pengisian bahan bakar minyak umum spbu) kecamatan bontomanai dan kecamatan benteng a5 b5 c5): dan ic.b5 c5),rantahamia5 b5 c5): c5). keterangan tahap pengembangan peningkatan kualitas dan kapasitas pemeliharaan rencana pengembangsumber daya air sistem jaringan sumber daya air sungai kecamatan sungai langsing, balada, dan langsangiring bontomatene a6). kecamatan sungai tamangroya jonny, tulang, dan bontomanai apparatus malaya a6). kecamatan sungai bua bua, dan palapa bangkalan benteng a6). kecamatan sungai giring giring, bidang luar, bontoharu balangpattung painting, masonry, hukuman, luar rumbia, sasongko, kabare, ngapayya, turunan, kosong, hukuman, luar rumbia, sasongko, kabare, ngapayya, dan turunan a6). kecamatan sungai bengkulu kulu, kalebuaja, pusobang, bontosikuyu bolu bolu, kaleng, kunyit, bidang benteng, sipil, turunan lantibongan, miring balang, ba'ka barang barang, bontosangkara, komba, bulo bulang, bulogadung, pularaang, maja maja, palapa, labu, ngapaloka, dan lantibongan a6). kecamatan sungai kodak sungai baka, balang ki'di, pasimasunggu bidang nipa, balang baka, parang, lembang, balang rita, balang pasangkan, balang marge, dan balang lembang a6). daerah kecamatan tamunya, unsurnya, batubara, penggal, je'ne mata air bontomatene kiki, dan je'ne bara a6 b6 c6) kecamatan top a6 b6 c6) bontoharu kecamatan uhe kelambu a6 b6 c6) bontosikuyu kecamatan biotik a6 b6 c6) bontomanai sumber kecamatan burung toa, eremita, burung air baku bontomatene batangmatasapo, burung tahu tarung, je'ne untuk bee, sumur gali, june barak, tamunya, air burung sonora, repost, erebehu, rano, bersih pansus, belerang, bontodatara, likubanri, dan burung toa a6 b6 c6). kecamatan eremita, punta, sampai, burung lembang, bontomanai burung bau, burung madi, timbulah, dan biotik a6 b6 c6). kecamatan top, june amino, serangan, timbulah, bontoharu burung bonto, kajammengan, pambalaang lumba, kosong, panrioang banting, balang painting, pangsa, kepe kepe, sumur gali, dongkalang, buloiyya, paginya, dosa, dan kahu kahu utara a6 b6 c6). kecamatan june mata, siholung, lembaga, semata bontosikuyu bajumaling, balang oro, komba, eremongan, mata air baru, mata air erasajanggo, uhe kelambu, eremita, timbulah, balangturungan, burung beru, dan sumur gali a6 b6 c6). kecamatan burung parking, bidang baka, sumur gali, pasimasunggu dan mata air lembang tedong a6 b6 c6). kecamatan sumur gali, burung tujuan, sumber air takabonerate majapahit, latondu kecil, dan tadah hujan a6 b6 c6). kecamatan sumur gali, top, sumur mesjid, sumur pasimarannu limbo, sumur kantor desa, top one malang, sumbu, terkena, dan burung pinang a6 b6 c6). kecamatan burung baskara, sungai dari dari, neelofa, pasilambena burung tahu, dan tadah hujan a6 b6 c6). daerah kecamatan magelang d6). irigasi bontomatene kecamatan pos d6.) bontomanai kecamatan kosong dan bontojaya d6). bontoharu kecamatan bolu bolu, pati korek, dan raya d6). bontosikuyu kecamatan bidang para, benteng pena, kodak, pasimasungg lembang lembang, bidang nipa, bidang la'ba, sasongko, bidang baka, eremita, pisang, dan marge d6). kecamatan bonelambere, bontobulaeng, balo'boro pasimasunggu erelompa, lembang laura, ere lomba, timur pasangkan, lembang tedong dan garasi d6). kecamatan lambert d6). pasilambena: keterangan tahap pengembangan menjaga dan melestarikan sempadan sungai dan mata air ana pengelolaan ipa rencana pengembangan dan jabatan sumber jadi pengembangan dan row ena kanan sitaan mang bana bupati kepulauan selayar, pan: fa) kena nj, kita wahab sjahrir wahab lampiran rasarana pengelolaan lingkungan bmeruwaan lingkungan sistem tempat pemrosesan akhir tpa) kecamatan pengelolaan bontomanai a7). persamaan sistem spam jaringan perpipaan terdiri atas penyediaan air unit air baku yang bersumber dari minum sungai, yaitu sungai je'nearing ditambang kecamatan bontoharu, b7): dan mata air, yaitu b7). unit produksi air minum yaitu instalasi pengolahan air minum ipa) terdiri atas ipa bontomatene kecamatan bontomatene b7): dan ipa benteng kecamatan benteng b7). unit distribusi air minum ditetapkan kecamatan bontomatene dan kecamatan benteng b7). sistem jaringan drainase primer perkotaan benteng, perkotaan drainase batangmata, perkotaan matalalang, perkotaan polebunging, perkotaan buku, dan perkotaan priangan c7), drainase sekunder ppk dan ppl c7): dan drainase tersier desa desa pusat pertumbuhan dan ppl c7). sistem jaringan ipar dan pembuangan air limbah terpusat air limbah kecamatan bontomanai a7). sistem evakuasi |a. jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan bencanaberawalan bontosikuyu, kecamatan bontoharu,d7). keterangan tahap pengembangan pengembangan pemrosesan akhir sampah tinja, dan daur ulang sampah pembangunan, perluasan layanan, peningkatan kualitas dan kuantitas serta penyediaan sistem air minum non perpipaan untuk wilayah kepulauan pembangunan dan pemeliharaan serta pengoptimalan sistem jaringan drainase pembangunan sarana peringatan dini bencana dan rehabilitasi pasca bencana bupati kepulauan selayar, sjahrir wahab lampiran vlindung wawasan sms tomat kawasan yang|a. hutan kecamatan pasimasunggu dan memberikan lindung kecamatan pasimasunggu timur perlindungan a8 b8 c8 d8). terhadap kawasan resapan air kecamatan bontoharu, kecamatan bawahnya bontomatene, dan kecamatan bontomanai a8 b8 c8 d8). kawasan sempadan pantai barat dan pantai timur pulau perlindungan pantai selayar dan pulau pulau lainnya setempat pulau selayar, pulau sampel, pulau kasuari, pulau generate, pulau lambert, pulau kalaotoa) a8 b8 c8 d8). sub das |" sungai sungai yang berada wilayah kecamatan bontosikuyu, kecamatan bontoharu, kecamatan benteng, kecamatan bontomanai, kecamatan buku, kecamatan bontomatene dan kecamatan pasimasunggu timur a8 b8 c8 d8). ruang terbuka taman hutan kota benteng dan hijau perkotaan lainnya dalam ppk, taman, serta jalur hijau jalan, perkantoran serta pemakaman a8 b8 c8 d8). kawasan taman kawasan taman nasional laut suaka alam, nasional takabonerate kecamatan pelestarian takabonerate takabonerate a8 b8 c8 d8). alam dan cagar budaya. hutan bakau kecamatan benteng, kecamatan bontosikuyu, kecamatan bontoharu, kecamatan bontomatene, kecamatan takabonerate, kecamatan pasimasunggu, kecamatan pasimarannu, kecamatan bentengsam sean tanah| sea bontomatene, kecamatan berwana clara na, kecamatan bontomanai, aaa ms efek|" kecamatan bontomatene, kecamatan elegi metana, kecamatan amana: tenun pa) kawasan rawan efek|" kecamatan bontomatene, kecamatan lindung tsunami takabonerate, kecamatan geologirawan abrasi| pantai barat kabupaten kepulauan selayar yang meliputa8 b8 c8 d8). rawan kecamatan bontosikuyu, kecamatan patahan aktif bontoharu, kecamatan benteng, kecamatan bontomatene, kecamatan buku, dan kecamatan bontomanai, dan a8 b8 c8 d8). kawasan kecamatan bontosikuyu, kecamatan yang bontoharu, kecamatan benteng, memberikan kecamatan bontomatene, kecamatan perlindungan buku, dan kecamatan bontomanai air tanah a8 b8 c8 d8). sempadan mata air kawasan kawasan kecamatan bontomatene, kecamatan lindung konservasi buku, kecamatan bontomanai, lainnya perairan kecamatan bontoharu, kecamatan daerah kkp) bontosikuyu, kecamatan dan daerah takabonerate, kecamatan perlindungan pasimasunggu, kecamatan laut dpl) pasimasunggu timur, kecamatan pasimarannu dan kecamatan pasilambena a8 b8 c8 d8). keterangan tahap pengembangan identifikasi, rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung pengembangan pengelolaan kawasan lindung penggalangan kerjasama pemulihan fungsi kawasan lindung rehabilitasi dan reboisasi serta revitalisasi kawasan lindungel kane libyhutan prof tomat ora kawasan hutan kecamatan bontosikuyu dan produksi kecamatan pasimarannu hutan produksi a9 b9 c9). terbatas, dan hutan produksi tetap. kawasan hutan rakyata9 b9 c9). keterangan tahap pengembangan identifikasi, rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan pengembangan, penanaman dan pemeliharaan fungsi kawasan hutan penggalangan kerjasama pemulihan fungsi kawasan hutan bue penemuan selayar, pin lsp kamanian kawasan tomat jormsnunipara, pertanian kecamatan bontomatene, kawasan tanaman kecamatan buku, kecamatan pengembangan pangan bontomanai, kecamatan padi sawah bontoharu, dan kecamatan lahan basah bontosikuyu seluas (empat ribu lima puluh tujuh) hektar a10 b10 c10): dan kecamatan pasimarannu, dan kawasan kecamatan pasimasunggu timur pengembangan seluas (lima ratus padi sawah delapan belas) hektar lahan kering a10 b10 c10). pertanian kecamatan bontomatene, buah buahan holtikulturaseribu sembilan ratus delapan puluh empat) hektar a10 b10 c10): dan kecamatan bontomatene, sayur sayuran kecamatan buku, kecamatan bontomanai, kecamatan bentengt1. (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar a10 b10 c10). pertanian kecamatan pasimarannu, pengembangan tanaman pasimasunggu dan kecamatan padi sawah pangan pasimasunggu timur, seluas lahan basah berkelanjutan t3. (tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga), a10 b10 c10)hektar. keterangan tahapan pengembangan a10 mempertahankan, mengembangkan teknologi pertanian. b10 penetapan dan pengembangan kawasan pertanian c10 optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan bupati khr juan selayar, (s3 pari ag ag! mini lahkebunan dan peternakan perkebunan see ema peternakan perkebunan kawasan kecamatan bontomatene peruntukan kecamatan buku, kecamatan perkebunan bontomanai, kecamatan kelapa dalamsembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) hektar a11 b11). kawasan peruntukan kecamatan bontomatene, perkebunan kecamatan buku, kecamatan jambu metetiga ribu enam ratus sembilan puluh) hektar a11 b11). kawasan peruntukan kecamatan bontomatene, perkebunan kecamatan buku, kecamatan cengkeh, lada, bontomanai, kecamatan dan pala bontoharu, dan kecamatan bontosikuyu seluas (seribu seratus tiga puluh delapan) hektar ( a11 b11). kawasan peruntukan perkebunan kecamatan bontomatene, kakaoenam ratus kawasan empat puluh tiga) hektar peruntukan a11 b11). perkebunan kenari, dan kecamatan bontomatene, vanili kecamatan buku, kecamatan bontomanai, kecamatan bontoharu, dan kecamatan bontosikuyu, seluas kawasan (tiga ratus dua puluh delapan) peruntukan hektar a11 b11). perkebunan kemiridua ribu dua belas) hektar ( a11 b11). peternakanbesar bontoharu, kecamatan komoditas bontosikuyu, kecamatan sapi, kerbau, takabonerate, kecamatan dan kudakecil benteng, kecamatan komoditas bontoharu, kecamatan kambing, dan bontosikuyu, kecamatan dombamantan seneterangan tahapan pengembangan a11 dilintasi kawasan perkebunan b11 peningkatan produksi komoditi unggulan c11 pengembangan sentra peternakan ternak besar, sedang dan kecil bupati kepulauan selayar, sjahrir wahab lampiran xkanan |no kawasan komoditas lokasi kawasan manyung, centro, ekor| kawasan pesisir dan laut perikanan kuning, selar, kwee, kecamatan buku, kawasan tangkap layang, sungai, pesisir dan laut kecamatan tetengkek, kakap putih, bontomanai, kawasan tembang, lemur, teri, pesisir dan laut kecamatan ikan terbang, julung bontoharu, kawasan pesisir julung, gejrot gejrot, dan laut kecamatan geprek, enam, kakap bontosikuyu, kawasan merah, beranak, biji pesisir dan laut kecamatan nangka, kursi, takabonerate, kawasan cakalang, kembung, pesisir dan laut kecamatan banyak, tenggiri, pasimasunggu, kawasan tenggiri papan, tuna, pesisir dan laut kecamatan tongkol abu abu, pasimasunggu timur, kerapu sunu, kerapu kawasan pesisir dan laut macan, kerapu bebek, kecamatan pasimarannu berenang linguis, cucut, dan kawasan pesisir dan pari, pari, ikan lainnya, laut kecamatan udang putih terbang, pasilambena, dengan jumlah udang lainnya, kepiting, total produksi pada tahun rajungan, teripang, sebesar ton cumi cumi, gurita. a12). kawasan kawasan budidaya kecamatan bontosikuyu, perikanan perikanan air payau kecamatan bontoharu, budidaya komoditas udang dan kecamatan pasimasunggu, bandeng, dan dan kecamatan pasimasunggu timur dengan produksi tahun sebesar ton a12). kawasan budidaya kecamatan buku, kecamatan perikanan air laut bontomanai, kecamatan komoditas rumput laut. bontoharu, kecamatan bontosikuyu, kecamatan pasimasunggu, kecamatan pasimasunggu timur, kecamatan takabonerate, kecamatan pasimarannu, dan kecamatan pasilambena dengan produksi tahun sebesar ton a12). kawasan industri pengolahan kecamatan benteng dan b12 c12 d12). kawasan pelabuhan ter kecamatan pasimarannu serta kecamatan pasilambena b12 c12 d12). keterangan tahapan pengembangan a12 pengembangan perikanan tangkap dan budidaya b12 pengembangan kegiatan megapolitan c12 pengembangan industri pengolahan perikanan d12 pengembangan industri maritim tea akan selayar. sas lia lausnyarir wahab sjahrir wahab lampiran mbangan iramsmasoan| semstamara wilayah usaha wilayah usaha kecamatan bontosikuyu, pertambangan pertambangan kecamatan pasimarannu, mineral dan komoditas mineral kecamatan pasimasunggu, batubara logam meliputi kecamatan pasimasunggu besi, mangan, timur, kecamatan seng, emas, dan pasilambena, kecamatan tembaga: takabonerate, kecamatan buku, dan kecamatan bontoharu seluas a13 b13 c13) wilayah usaha kecamatan bontomanai, pertambangan kecamatan bontoharu, komoditas mineral kecamatan bontosikuyu, bukan logam kecamatan pasimasunggu, meliputi fosfat dan pasimasunggu timur, dolomit: dan kecamatan pasilambena, dan kecamatan pasimarannu seluas a13 b13 c13). wilayah usaha kecamatan bontomanai, pertambangan kecamatan bontoharu, komoditas batuan kecamatan bontosikuyu, berupa batu dan kecamatan benteng gamping, kerikil seluas berpasir alami a13 b13 c13). (situ), tanah liat, pasir laut, urutan tanah setempat, batu gunung, batu kali, kerikil, dan granit. dan gas selayar kep ulasan umi yang meliputi kecamatan bontomatene, dan kecamatan bontosikuyu a13 b13 c13). keterangan tahapan pengembangan danang mud daya mineral dan menetapkan wp. c1i3 bana lingkungan dan sumber daya energi en, upn kepulauan selayar, kap lan wahab lampiran xivndustrian n0| illustr jensmousra orasi industri kawasan industri sebagian wilayah kecamatan besar yamagata yang bontomatene a14), dan merupakan kawasan sebagian wilayah kecamatan pengolahan. dan benteng dan sebagian wilayah penyimpanan minyak kecamatan bontoharu bumi kawasan a14). industri perikanan terpadu. industri kawasan industri sebagian wilayah kecamatan sedang pengolahan. hasil| bontomanai, sebagian pertanian dan wilayah kecamatan benteng, perikanan serta dan sebagian wilayah industri pengolahan kecamatan bontoharu. kelapa, dan kawasan industri sebagian wilayah kecamatan pembuatan kapal benteng dan sebagian wilayah dan peralatan rumah kecamatan pasimarannu tangga. a14 b14). industri kecil kawasan peruntukan sebagian wilayah kecamatan industri rumah bontomatene, sebagian a14 b14). keterangan tahapan pengembangan a14 pengembangan industri b14 pemantariwisata jenis kegiatan kawasan luas (ha) wisata nama lokasi tempat wisata taman nasional| wisata pantai meliputi kecamatan laut takabonerate wisata bawah laut, takabonerate diving, snorkeling, perairan research diving, dan takabonerate) fishing. a15 b15). obyek wisata benteng buku, istana kecamatan pendidikan dan lelaki buku, makam tua bontomanai, ekowisata meliputi bulanan paranoia, buku, wisata budaya, kompleks makam bontomatene, sejarah, agro, bonelohe, mesjid tua bontoharu. sejarah, budaya sabuk, makam opu benteng, islam, kehidupan bombings, kompleks bontosikuyu, masyarakat dan makam batangmata, pasilambena, rekreasi kota, pakkojokang, kompleks pasimarannu, desa wisata dan makam solo, kompleks pasimasunggu ekowisata makam mare mare, timur, mesjid tua lantaran, pasimasunggu gakukan opu, kuburan a15). tua solo, perkampungan tua lantaran, perkampungan tua bissorang, tempat pembakaran gong nekara perunggu, benteng bontobangun, jangkar raksasa, kompleks makam tenri dio, sapolohe, rumah adat desa majapahit, makam ali akbar, pusaka sampel, kuburan tua desa kurang, dan perkampungan tua desa kalaotoa. wisata bahari dan pantai pulau pasi, kecamatan wisata pantai yamagata, sandera, bontomatene, meliputi laut, lembaga, lasangireng, bontomanai, diving, snorkeling, balada, talloiya, labuan bontosikuyu, research diving, upaya, tanjung pasilamb ena, fishing harapan, karang indah, pasi apparatus, ngapalohe, asimasunggu, kabare, pantai kota pasimarannu benteng, je'seiya, liang a15). taurus, dongkalang, bonetappalangs, appatana, pattumbukans, hara, batuetang, ngapaloka, oneself, batu kerapu, tambolongan, polisi, nambolaki, malibu, bengkulu kulu, balita, perairan pantai pulau kasuari, fauna, belang belang, taruna, latondu, racun, tina, lantigiang, minato, tambun, pasitallu, sampel, tanamalala, bebe, harapan, ketela, panjang, jiwamu, generate, veteran, kalaotoa, karunia, dan pulo madu. wisata alam sumur tua tamunya, gua kecamatan repost, pemandian bontosikuyu, alam eremita, air bontoharu, terjun sutta, air terjun bontomanai, balang kelambu, air buku terjun patikore, air|, terjun ohe gonggong, as! amoena, permandian pasimarannu lantapamangka, burung a15) tua, burung batunya, gua tengkorak, gua kurang, dan gua majapahit. potensi agrowisata kebun jeruk keprok kecamatan datang batang mata bontomatene, sapo, kebun mente, dan kecamatan kebun cengkeh lembang bontomanai bau, dan kebun pala a15) laolasa. pariwisata terpadu wisata terpadu benteng, kecamatan padang, dan gunung. benteng dan bontoharu a15). keterangan tahapan pengembangan a15 pengembangan pariwisata b15 pemantapan bupati kepulauan selayar, tea lampiran xv,., kawasan peruntukan permukiman |ino kawasan uraian kawasan lokasi perkotnon agraris kecamatan buku, sebagian dengan tatanan wilayah kecamatan bontomanai, kawasan permukiman sebagian wilayah kecamatan yang terdiri dari| bontoharu, sebagian wilayah sumber daya buatan kecamatan bontosikuyu, seperti perumahan, sebagian wilayah kecamatan fasilitas sosial, takabonerate, sebagian wilayah fasilitas umum, serta kecamatan pasimasunggu, prasarana wilayah sebagian wilayah kecamatan perkotaan lainnya bontosikuyu, dan sebagian wilayah kecamatan pasilambena a16 b16). perdesagraris kecamatan bontomanai, dengan kondisi sebagian wilayah kecamatan kepadatan bangunan, bontosikuyu, sebagian wilayah penduduk yang kecamatan takabonerate, rendah dan kurang| sebagian wilayah kecamatan intensif dalam bontoharu, sebagian wilayah pemanfaatan daerah kecamatan pasimasunggu, terbangun sebagian wilayah kecamatan pasimasunggu timur, dan sebagian wilayah kecamatan pasilambena a16 b16). keterangan tahapan pengembangan a16 pengembangan b16 pemantapan alasan selayar, k3), sjahrir wahab tahapan pengembangan a16 pengembangan b16 pemantapan bupati kepulauan selayar, sjahrir wahab lampiran xstrategis sudut mo| kawasan pawang pemanasan lokasi kawasan kawasan ksp dengan kawasan kawasan pengembangan strategis sudut pengembangan komoditas jambu mete propinsi kepentingan budidaya ditetapkan kecamatan ksp) pertumbuhan alternatif bontomatene, sebagian ekonomi: komoditas wilayah kecamatan buku, perkebunan sebagian wilayah unggulan, dan: kawasan peruntukan perkebunan kakao, dan kawasan peruntukan perkebunan kenari, dan vanili a17 b17). kawasan yamagata kecamatan pengembangan bontomatene pusat distribusi a17 b17). kebutuhan bahan pokok kawasan timur indonesia. ksp dengan sudut kawasan sebagian wilayah kepentingan penambangan kecamatan bontomatene pendayagunaan minyak dan gas a17 b17). sumber daya bumi blok alam dan atau selayar dan teknologi tinggi: blok karaeng dan wilayah perairan laut kabupaten kepulauan selayar, dan cc. ksp dengan sudut kawasan hutan sebagian wilayah kepentingan lindung: dan kecamatan fungsi dan daya pasimasunggu, sebagian dukung wilayah kecamatan lingkungan pasimasunggu timur hidup a17 b17). kawasan wisata kecamatan takabonerate bahari a17 b17). takabonerate. kawasan kawasan kawasan kecamatan bontomatene strategis strategis dengan industri a17 b17). kabupaten sudut yamagata, ksk) kepentingan pertumbuhan ekonomi: dan kawasan sentra kecamatan pasimasunggu pertanian dan kecamatan tanaman pasimasunggu timur pangan, a17 b17). kecamatan bontoharu kawasan dan kecamatan budidaya ikan takabonerate (i karang, a17 b17). kecamatan benteng dan kawasan kecamatan bontoharu pariwisata a17 b17) terpadu, yang akan ditetapkan sebagai kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan kecamatan takabonerate perkotaan a17 b17). kasuari, dan kawasan kecamatan pasimarannu perkotaan a17 b17). generate. kawasan kawasan kecamatan bontomanai, strategis dengan konservasi kecamatan bontomatene, sudut perairan kecamatan bontoharu, kepentingan daerah kkp) kecamatan takabonerate, fungsi dan daya kecamatan dukung pasimasunggu, lingkungan kecamatan pasimasunggu hidup. timur, kecamatan pasimarannu, dan kecamatan pasilambena a17 b17). keterangan tahapan pengembangan a17 rehabilitasi revitalisasi kawasan b17 pengembangan peningkatan kualitas kawasan bp? kepulauan selayar, kel wahab lim rencana tata ruang wilayah! kabupaten kepulauan selayar tahun peta rencana stuktur ruang skala mai datu moiootal was 19g4 zona ibukota kabupaten " batas kabupaten ibukota kecamatan batas kecamatan jalan baris pantai sungai mn. materi primer jin. kolektor hah dn. koridor timur an. lokal klp t.pex terminal pelabuhan.selayar bandara. selayar pola pelayaran idkab. selayar peta rupa bumi skala bakosurtanal, tahun hasil analisis. bupati kabupaten kepulauan selayar serba arm anis nara sjahrir wahab rencana tata ruang wilayah! kabupaten kepulauan selayar tahun skala ken naga t:t stem grid. geogatidan utm daun contorta was yoga zona keterangan ibukota kabupaten " batas kabupaten ibukota kecamatan batas kecamatan alan garis pantai sungai saan anri primer jalan kolektor jalan koridor timur jalan lokal terminal pelabuhan selayar sendarnsetayar pola alur pelayaran tea peta rupa bumi skala bakosurtanal, tahun hasil analisis. bupati kabupaten kepulauan selayar santan antara nda sjahrir wahab sae kabupaten kepulauan selayar tahun petaprasaranalainnya oo feat ana dee tem keterangan ibukota kabupaten i ana batas kabupaten #koka kecamatan naas jalan arteri primer garis pantai sungai berpose pld rencana pltu spbu sentra telekomunikasi ipa ban pita, peta rupa bumi skala bakosurtanai, tahun hasil analisis bupati kabupaten kepulauan selayar hh. sjahrir wahab rencana tata ruang wilayah kabupaten kepulauan selayar tahun peta rencana pola ruang skala . .o daun horizontal . wgs zona ram lan o keterangan ibukota kabupaten batas kabupaten ibukota kecamatan : e batas kecamatan sungai kawasan budidaya hutan mangrove aman aan pos tahan terbukankosong peraturan permakaman pertanian kota be) peranan lahan karang pama men ons apaan kawasan lindung antang aman esensi laut sumber peta menhub tahun bagian kehutanan. tahun hasil analisis. bupati kabupaten kepulauan selayar stan antara andrea sjahrir wahab aga nga nga nga aga uga nya pemerintah kabupaten selayar tpa ttd kai rencana tata ruang wilayah kabupaten kepulauan selayar tahun peta rencana kawasan strategis skala pan . lij tni daun fraktal nos tea zona stel diagram lokasi nan (ps aaaananaan godasananang enannesasa, dannesesenan. hdaennnnn keenamnya bra pra berapa bet dira keterangan per pat ibukota kabupaten : batas kabupaten ibukota kecamatan batas kecamatan! akan arteri primer garis pantai sungai dia kawasan book migas rui kawasan taman wisata laut nan kawasan strategis ibukota kabupaten pagi sad kawasan strategi industri perminyakan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok kti jie kawasan strategis sentra pertanian tanaman pangan ah. ajaran| kawasan strategis perikanan en kawasan sinta prakata sai 0mmmumnun kawasan strategi perkebunan berkelana lampiran xmatriks indikasi program utama untuk perwujudan struktur dan pola ruang kabupaten kepulauan selayar dana pelaksana ll aopemmemavsmumusuase remiammateaaa pkl benteng kec. benteng dan bontoharu ll. penyusunan rdr kotabappeda ketentuan teknis bangunan kab. dinpusat paket apbd diperindah perdagangan regional kab. kabupaten pengembangan perkantoran paket apbd dinas pemerintahan pengembangan bandara paket apbn kemenhub aroepala selayar mengembangkan industri paket apbd diperindah pengolahan perikanan kab. pengembangan kawasan paket apbd diperindah industri perikanan terpadu kab. pembangunan perumahan pns paket apbd dinas kab. pengembangan perumahan paket apbd dinas rakyat kab. pembangunan perguruan paket swasta swasta tinggi akademi) pengembangan rsud paket apbn dinas kesehatan pembangunan gedung olah paket apbd dinas raga dan kesenian stadion) kab. pendidikan nasional peningkatan terminal paket apbd dinas kab. perhubupol peningkatan kapasitas dam paket apbd dinas kab. pu dam peningkatan pengelolaan paket apbd dinas sampah dan penyediaan test kab. yang ramah lingkungan alokasi lahan untuk kawasan paket apbd dinas siap bangun (kasih) dan kab. tarkam lingkungan siap bangunan (fisika) pembangunan islamic center paket apbd dinas kab. pembangunan dan peningkatan paket apbd dinas jalan kab. pembangunan balai latihan paket apbn disnaker kerja modern trans pkl yamagata kec. bontomatene penyusunan rdrdinas ketentuan teknis bangunan kab. | . pengembanganperumahan |part |ap dinastyediaan lahan kawasan jasa paket apbd diperindah kab. peningkatan pelabuhan laut paket apbd dishub dan penyeberangan kab. pembangunan pabrik paket apbd diperindah pengolahan hasil laut non ikan kab. pengembangan industri perahu paket apbd diperindah tradisional), kab. peningkatan pusat paket apbd diperindah perdagangan dan jasa kab. pembangunan terminal: paket apbd dinas kab. perhubungan pembangunan dan smp paket apbd dinas diknas negeri kab. pembangunan gedung paket apbd dinas penyelamat dan penyediaan kab. peralatan peringatan dini bahaya gempa dan gelombang pasang pengembangan puskesmas paket apbd dinas rawat inap yamagata kab. kesehatan kasuari kec. takabonerate penyusunan rdr dan paket apbd bappeda peraturan zonasi kawasan kab. dinas penyiapan regulasi tentang paket apbd bappeda rdr kawasan dan peraturan kaba kena kispengembangan perumahan paket apbd dinas swadaya kab. peningkatan pelabuhan laut paket apbd dinas dan penyeberangan kab. perhubungan pembangunan fasilitas paket apbd dinas pendukung ekowisata bahari kab. pariwisata kawasan takabonerate pembangunan home stay desa paket apbd dinas wisata kab. pariwisata pengembangan dan smp paket apbd dinas diknas negeri kab. pengembangan puskesmas paket apbd dinas rawat inap kasuari kab. kesehatan generate kec. pasimarannu penyusunan rdr kota dan paket apbd bappeda peraturan zonasi kab. dinas penyiapan regulasi tentang paket apbd bappeda rdr dan peraturan zonasi kab. dinas kawasanmembangun perumahan parrbaikan dan peningkatan paket apbd dinas pelabuhan laut dan kab. perhubungan penyeberangan pembangunan lumbung pangan paket apbd dinas per. dan kab. kejut. pengembangan dan smp paket apbd dinas negeri kab. pendidikan pengembangan puskesmas paket apbd dinas rawat inap generate kab. kesehatanpembangunan pengolahan padi paket apbd dinas per. dan (usat paket apbd dinas per. dan perbenihan tanaman keras kab. kejut., kab. kejut. pembangunan pengolahan padi paket apbd dinas per. dan dan perkebunan pembangunan prasarana paket apbd dinas per. dan penunjang usaha tani dan kab. kejut. perkebunan pembangunan gudang paket apbd dinas per. dan pengumpul dan lahan kab. kejut. pengering ppk benteng sampel kec. pasimasunggubenteng sampelgudang paket apbd dinas per. dan pengumpul dan lahan kab kejut. pembangunan subterminalis paket apbd diperindah agribisnis kablatokdokpl lantibongan desa lantibonganembangunan prasarana paket apbd dinas kel. dan penunjang usaha perikanan kab peri. budidayper. dan jalan produksi kab kejut puaetmamtana emma s p tetrarampa memesistem jaringan transportasi darat pembangunan jaringan jalan selayar apbn dinas lingkar timur pattumbukang yamagata pembangunan jalan koridor kec. benteng dan apbn dinas barat benteng bandara bontoharu peningkatan jalan lintas kec. apbd dinas tengah yamagata onto bontomatene, kab polebungin barugaiya buku dan bontomamai peningkatan jalan lintas barat selayar apbn ditjen appatanah benteng patri binaragsampel, paket apbd dinas jalan lingkar sampel, kasuari, kab kasuari, generate dan generate dan kalaotoa kalaotoa peningkatan terminal benteng kec. benteng paket apbd dishub kab kab pembangunan subterminalis kec. paket apbd dishub kab yamagata bontomatene kab pembangunan subterminalis kec. bontosikuyu paket apbd dishub kab pattumbukang kab pembangunan subterminalis kec. bontoharu paket apbd dishub kab padang kab peningkatan jalan lingkar sampel, apbd dinas kab. sampel, kasuari dan generate kasuari dan kab generate pengambangan dan kec. benteng, paket apbd dishub kab. pembangunan pelabuhan laut patumbukang kab. kec. bontosikuyu, tambolongan, pasitallu, pulau madu, karunia, pembangunan pelabuhan wilayah paket apbd dishub kab penyeberangan setiap wilayah kecamatan apbn kecamatan kepulauan kepulauan pengembangan pelabuhan kec. paket apbn dishub kab penyeberangan yamagata bontomatene apbd pembangunan pelabuhan kec. paket apbn dishub kab penyeberangan alternatif bontomatene apbd labuan upayatransportasi laut dan penyeberangan peningkatan kapasitas dermaga kec. paket apbn kemenhub pelabuhan yamagata bontomatene peningkatan kapasitas dermaga kec. benteng paket apbn kemenhub pelabuhan benteng peningkatan kapasitas dermaga kec. paket apbd dishub kab pelabuhan sampel, kasuari, pasimasunggu, kab generate dan latokdok takabonerate dan pasimarannu peningkatan frekuensi paket apbn kemenhub penyeberangan yamagata bira peningkatan frekuensi paket apbn kemenhub penyeberangan pattumbukang reo sistem jaringan transportasi udara perpanjangan landasan pacu kec. bontoharu paket apbn kemenhub bandara aroepala menjadi 30m peningkatan frekuensi kec. bontoharu paket apbn kemenhub penerbangan bandara aroepala sultan hasanuddin penyiapan studi kelayakan kec. paket apbd dishub kab pembangunan bandar udara takabonerate kab kasuari pembangunan bandar udara kec. paket apbn kemenhub kasuarprasarana energi dan kelistrikan penyusunan rencana kab. kep. selayar paket apbd bappeda pengembangan kelistrikan kab penelitian dan pengembangan kab. kep. selayar paket apbd bappeda sumber sumber energi listrik kab dan energi alternatif pembangunan pltu kec. paket swasta swasta berkapasitas mega watt bontomatene perluasan jaringan listrik kec. paket bumn pln bontomatene, buku, bontomanai, penyediaan listrik non pln kec. paket swasta swasta takabonerate, masyarat masyarakat pasimarannu, pasilambena pembangunan pltu kec. bontosikuyu paket swasta swasta berkapasitas mega watt perluasan jaringan listrik kec. bontoharu paket bumn pln dan bontosikuyu, pasimasunggu timur jaringan jaringan prasarana telekomunikasi mengembangan sto untuk kec. yamagata, sst bumn telekom peningkatan kapasitas benteng, sambungan bolntoharu perluasan jaringan kabel dan kecamatan bumn telekom sarana pelengkapnya jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana mengembangkan sarana kecamatan swasta swasta telekomunikasi nirkabel pengelolaan sarana dan kecamatan bumn telekom prasarana telekomunikasi swasta sistem jaringan prasarana sumberdaya air dan sanitasi lingkungan pembangunan dam untuk kec. buku, paket apbd dinas pemanfaatan air permukaan bontomanai kab pemasangan pipa transmisi paket apbd dinas kab perluasan layanan pipa paket apbd dinas distribusi kab pengelolaan sistem layanan air paket apbd dam minum kab penyediaan sistem air minum pulau sampel, masing2 apbd dam perpipaan dan non perpipaan pulau kalau, paket kab. untuk wilayah kepulauan pulau generate, pulau kalaotoa peningkatan peran serta kab. kepulauan paket swasta swasta masyarakat dan dunia usaha selayar swadaya swasta dalam pengembangan sistem air minum peningkatan kualitas dan kec. benteng, paket apbd dam kapasitas pelayanan air minum bontoharu, kab. bontosikuyu, bontomanai, bontomatene pengembangan tpa tinja kecamatan paket apbd din. keb. kabur bontomanai kab. pertamtpa parak kecamatan paket apbd din. keb. bontomanai kab. pertama perwujudan pola ruang identifikasi dan pemetaan sampel dan paket apbd ap dinas per. dan kerusakan hutan lindung lambert kejut. pemetaan persoalan dan sampel dan paket apbd ap dinas per. dan pemanfaatan ruang pada lambert kejut. kawasan hutan lindung penyusunan program sampel dan paket apbd ap dinas per. dan rehabilitasi hutan lindung lambert kejut. penguatan program rehabilitasi sampel dan paket apbd ap dinas per. dan hutan lindung berbasis lambert kejut. masyarakat rehabilitasi kawasan hutan sampel dan paket apbd ap dinas per. dan lindung lambert kejut. penegakan hukum sampel dan paket apbd ap dinas per. dan pemberantasan pembalakan lambert kejut. liar (illegal logging) penerapan pola insentif dan sampel dan paket apbd dinas per. dan disinsentif dalam pengelolaan lambert apbn kejut. hutan lindung pengawasan dan pengamanan sampel dan paket apbd dinas per. dan kawasan hutan lindung lambert apbnlolaan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya penetapan kawasan dengan kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan kemiringan atas sebagai dan bontosikuyu kab kejut. kawasan lindung kawasan resapan air identifikasi dan klasifikasi kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan lahan tersebut menjadi lahan dan bontosikuyu kab kejut. sangat kritis, kritis dan tidak kritis mencegah timbulnya erosi, kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan bencana banjir, sedimentasi, dan bontosikuyu kab kejut. dan menjaga fungsi hidrologis tanah kawasan hutan lindung memberikan ruang yang cukup kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan bagi resapan air hujan pada dan bontosikuyu kab kejut. kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir pengelolaan kawasan perlindungan setempat menjaga sempadan pantai kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan untuk melindungi wilayah kab kejut. pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana menjaga sempadan sungai kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan untuk melindungi sungai dari kab kejut.menjaga kawasan sekitar kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan danau waduk untuk kab kejut. melindungi danau waduk dari berbagai usaha dan atau kegiatan yangdapat mengganggu kelestarian fungsi waduk danau menjaga kawasan sekitar mata kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan air untuk melindungi mata air kab kejut.menjaga kawasan terbuka hijau kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan kota termasuk dalamnya kab kejut. hutan kota pengelolaan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya identifikasi, penetapan dan kec. paket apbn dinas per. dan pemantapan kawasan takabonerate kejut. suaka alam, pelestarian alam dan cagar alam laut jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana identifikasi dan klasifikasi kec. paket apbn dinas per. dan kondisi kawasan menjadi takabonerate kejut. kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis perumusan program kec. paket apbn dinas per. dan rehabilitasi melalui pendekatan takabonerate kejut. kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah penggalangan kerjasama kec. paket apbn kemenhub pemulihan fungsi dan peran takabonerate taman nasional takabonerate (rencana aksi bersama)pelaksanaan program kec. paket apbn kemenhub rehabilitasi takabonerate pelaksanaan program kec. paket apbn kemenhub pemeliharaan dan pelestarian takabonerate taman nasional takaboneratesuaka alam, pelestarian alam, cagar budaya termasuk cagar alam laut kegiatan pemantauan dan kec. paket apbn kemenhub evaluaskan kanan pengelolaan kawasan rawan bencana mitigasi bencana) b.a. mitigasi bencana gelombang pasang dan abrasi pembangunan bangunan pantai barat paket apbd dinas pemecah gelombang selayar kab kawasan pesisir (terutama kawasan padat penduduk) pantai barat selayar penguatan kelembagaan dan pantai barat paket apbd dinas mekanisme penanganan selayar kab bencana gelombang pasang penguatan dan peningkatan pantai barat paket apbd dinas kerjasama dan partisipasi selayar kab organisasi nonpemerintah dalam penanganan bencana gelombang pasang klasifikasi kawasan rawan pantai barat paket apbd bappeda gelombang pasang berdasarkan selayar kab dinas ketinggian kawasan atas permukaan laut peraturan zonasi yang berlaku pantai barat paket apbd bappeda untuk kawasan dengan tingkat selayar kab dinas kerawanan gelombang pasang untuk klasifikasi kawasan pantai barat paket apbd bappeda dengan tingkat kerawanan selayar kab dinas gelombang pasang tinggi dilakukan mitigasi struktural ataupun nonstruktural jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana melintasi kawasan banjir kec. bontoharu paket apbd bappeda eksisting dan potensi dan bontosikuyu kab dinas meluasnya kawasan rawan banjir identifikasi faktor penyebab kec. bontoharu paket apbd bappeda bahaya banjir, seperti dan bontosikuyu kab dinas kerusakan kawasan tangkapan air pada hulu sungai, kerusakan das, kawasan rawa, cekungan dan faktor faktor lainnya penyusunan program mitigasi kec. bontoharu paket apbd bappeda bencana banjir, baik mitigasi dan bontosikuyu kab dinas struktural maupun non struktural rehabilitasi dan reboisasi kec. bontoharu paket apbd dinas kawasan hulu dan das dan bontosikuyu kab kehutanan pembangunan waduk kec. bontoharu paket apbd dinas pengendali daya rusak air dan bontosikuyu kab (banjir) sosialisasi teknis mitigasi kec. bontoharu paket apbd dinas banjir kepada masyarakat dan bontosikuyu kab terdampak (potensial terdampak) menetapkan sebagian dari kec. bontoharu paket apbd bappeda kawasan banjir sebagai dan bontosikuyu kab dinas kawasan lindung karena rupawan bagian dari eksotis rawa tanah basah (wet land) jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana .cl. program penanganan bencana abrasi dan erosi pengembangan jaringan kab. kep. selayar paket apbd bappeda prasarana pengamanan pantai kab dinas pengembangan pelindung alami kab. kep. selayar paket apbd bappeda abrasi pantai seperti kab dinas pelestarian dan pengembangan terumbu karang pada ekosistem yang sesuai, pelestarian mangrove hutan bakau, pelestarian tanaman pantai penerapan aturan sempadan kab. kep. selayar paket apbd bappeda pantai yang ketat pada kab dinas kawasan rawan abrasi pantai .c2. program penanganan bencana karena intrusi air laut identifikasi teknis kawasan kab. kep. selayar paket apbd bappeda intrusi ait laut, kab dinas pembatasan perizinan kab. kep. selayar paket apbd bappeda pengambilan kab dinas pemanfaatan air tanah kawasan rawan intrusi air laut, peningkatan dan percepatan kab. kep. selayar paket apbd dinas pemerataan pelayanan jaringan kab air minum perpipaan kawasan rawan intrusi air laut: perlindungan kawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas terintrusi air laut dengan kab meningkatkan intensitrluasan ketersediaan ruang kab. kep. selayar paket apbd dinas terbuka hijau serta membuat kab sumur resapan dan sumur pantau pengelolaan kawasan lindung lainnya fasilitasi usulan blok kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan perlindungan khusus habitat kab kejut. pada menhub cg. bupati dan gubenur rehabilitasi dan redelineasi kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan kawasan hpt kab kejut. penetapan batas blok kawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan hutan kab kejut. fasilitasi pembentukan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan kelompok potensial dan izin kab kejut. htr hd penanganan perambahan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan baru pada kawasan lindung kab kejut. khusus habitat yang direncanakan rehabilitasi kawasan hutan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan kab kejut. perwujudan hutan produksi terbatas hptbudidaya hutan kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan produksi yang berfungsi serta dan bontosikuyu kab kejut. memiliki ekonomi tinggi dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal pengembangan budidaya kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan perkebunan buah buahan dan bontosikuyu kab kejut. dengan partisipasi masyarakat kecamatan bontosikuyu pengembangan budidaya kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan perkebunan tanaman keras dan bontosikuyu kab kejut. seluruh kecamatan kecuali benteng,dan takabonerate penyiapan lahan dan kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan pembibitan dan bontosikuyu kab kejut. pembentukan kelompok kerja kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan dan bontosikuyu kab kejut. pembangunan prasarana kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan pendukung dan bontosikuyu kab kejut. pengolahan lahan kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan dan bontosikuyu kab kejut. penanaman kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan dan bontosikuyu kab kejut. pemeliharaan kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan dan bontosikuyu kab kejut. kegiatan panen dan kec. bontoharu paket apbd dinas per. dan pascapanen dan bontosikuyu kab kejut. amamhasil hutan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan bukan kayu (seperti komoditas kab kejut. tanaman obat, dan lain lain) pengembangan tanaman hutan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan atau tanaman obat obatan kab kejut. pada lahan hutan rakyat kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan kab kejut. perwujudan kawasan pertanian mempertahankan lahan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan pertanian sawah sebagai lahan kab kejut. pertanian berkelanjutan mengembangkan sarana kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan pertanian khususnya irigasi kab kejut. sederhana untuk menunjang kegiatan sektor pertanian pendistribusian sarana dan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan prasarana pertanian sesuai kab kejut. dengan potensi lahan pertanian setiap daerah, mengembangkan teknologi kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan pertanian dalam berbagai segi kab kejut. dengan menggunakan prinsip daya guna dan hasil guna yamaha peningkatan pelayanan irigasi kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan teknis desa dengan jaminan kab kejut. pasokan air yang mencukuproduksi kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan pertanian sawah melalui kab kejut. intensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih dari ton ha untuk meningkatkan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan pendapatan petani perlu kab kejut. dikembangkan padi organik bersertifikat diperlukan berbagai insentif kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan (keringanan pajak retribusi kab kejut. dan subsidi guna meningkat kan produktivitas lahan dan kinerja petani) penguatan kelembagaan petani kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan terkait dengan pengelolaan kab kejut. lahan dan air (irigasi), pengadaan sarana produksi, panen dan pengolahan pasca panen termasuk pemasaran pertanian lahan kering dan dinas per. dan holtikultura kejut. penetapan kawasan dan sentra kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan pertanian lahan kering kab kejut. penetapan komoditas unggulan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan sesuai karakteristik sub kab kejut. kawasan peningkatan produksi kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan komoditas melalui kab kejut. intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasidan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan sarana pertanian, seperti jalan kab kejut. produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen penguatan kelembagaan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan petani terkait dengan kab kejut. perwujudan kawasan perkebunan penetapan (melintasi) kawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan perkebunan yang potensial dan kab kejut. tidak berada pada kawasan konservasi (lindung) peningkatan produksi kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan komoditas melalui intensifikasi kab kejut. lahan pembangunan infrastruktur kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan kawasan perkebunan kab kejut. perwujudan kawasan peternakan pengembangan sentra kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan peternakan ternak besar (sapi kab kejut. dan kerbausentra kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan peternakan ternak kecil kab kejut. (kambing domba) pengembangan kawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan agribisnis peternakan kab kejut. pengembangan kawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan integrasi kab kejut. peningkatan pengetahuan dan kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan keterampilan para peternak kab kejut. pengembangan pakan ternak kab. kep. selayar paket apbd dinas per. dan lokal dengan mengandalkan kab kejut. hasil pertanian dan perikanan lokal perwujudan kawasan perikanan pengembangan perikanan kab. kep. selayar paket apbd dinas kel. dan tangkap laut seluruh wilayah kab peri. perairan pesisir pengembangan sentra budidaya kab. kep. selayar paket apbd dinas kel. dan perikanan laut (udang, kerapu, kab peri. dan rumput laut) seluruh kecamatan pesisir pengembangan kegiatan kab. kep. selayar paket apbd dinas kel. dan megapolitan, terutama kab peri. kecamatan benteng dan bontoharu pengembangan industri kab. kep. selayar paket apbd dinas kel. dan pengolahan perikanan kab peri. benteng dan bontoharu pengembangan industri kab. kep. selayar dinas kel. datateggmtemaa pepe peningkatan sarana prasarana kab. kep. selayar paket apbd dinas kel. dan pelabuhan perikanan kab peri. perwujudan kawasan pertambangan inventarisasi sumberdaya kab. kep. selayar paket apbd dinas mineral, pembinaan, dan kab pertama.& ene pengawasan bidang rgi bid. pertambangan, mineral dan pertama. dan batubara serta batuan, serta mineral air bawah tanah, yang berpotensi untuk dieksploitasi dalam skala ekonomi melakukan kajian daya dukung kab. kep. selayar paket apbd dinas lingkungan untuk eksploitasi kab pertama.& ene bahan tambang dan galian rgi bid. pertama. dan mineral menetapkan satuan wilayah kab. kep. selayar paket apbd dinas pertambangan wp) kab pertama.& ene rgi bid. pertama. dan mineral menyusun profil potensi, kab. kep. selayar paket apbd dinas prosedur dan mekanisme kab pertama.& ene perizinan serta rencana bisnis rgi bid. (business plan) untuk masing pertama. dan masing wup, wpr dan wpn mineral melakukan kajian sumberdaya kab. kep. selayar paket apbd dinas energi alternatif yang meliputi kab pertama.& ene panas bumi dan tenaga air, rgi bid. jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana listrik pedesaan pertama. dan mineral melakukan promosi untuk kab. kep. selayar paket apbd dinas menarik investasi kab pertama.& ene pengembangan bidang rgi bid. pertambangan dan energi pertama. dan mineral melakukan kajian kab. kep. selayar paket apbd dinas pengembangan energi panas kab pertama.& ene bumi untuk pengembangan rgi bid. energi alternatif pertama. dan mineral melaksanakan perencanaan kab. kep. selayar paket apbd dinas pemanfaatan energi panas kab pertama.& ene bumi untuk pembangkit tenaga rgi bid. listrik energi alternatif pertama. dan mineral mencari sumber pembiayaan kab. kep. selayar paket apbd dinas dan investor untuk kab pertama.& ene pelaksanaan pengembangan rgi bid. pembangkit tenaga listrik pertama. dan energi panas bumi mineral penyusunan rencana detail tata kec. benteng dan paket apbd bappeda ruang kawasan industri yang kec. bontoharu kab dinas ditindaklanjuti dengan penyiapan peraturan daerah penyusunan rencana kec. benteng dan paket apbd bappeda pengusahaan (business plan) kec. bontoharu kab dinas dan promosi pengembangan kawasanadaan lahan kawasan kec. benteng dan paket apbd bappeda industri kec. bontoharu kab dinas pembangunan infrastruktur kec. benteng dan paket apbd dinas dasar untuk pengembangan kec. bontoharu kab kawasan industri pengembangan industri kec. benteng dan paket apbd diperindah pengolahan hasil laut, baik kec. bontoharu kab bidang ikan maupun non ikan perindustrian pengembangan industri kec. benteng dan paket apbd diperindah pengolahan hasil kayu dari kec. bontoharu kab bidang hasil hutan tanaman industri perindustrian pola hutan tanaman rakyat pengembangan industri hasil kec. benteng dan paket apbd diperindah pertanian kec. bontoharu kab bidang perindustrian pengembangan industri kec. benteng dan paket apbd diperindah pengolahan hasil perkebunan, kec. bontoharu kab bidang terutama kelapa, kakao, jarak, perindustrian robusta dan mete perwujudan kawasan pariwisata penyiapan regulasi tentang kab. kep. selayar paket apbd dinas pengembangan obyek dan kab kebudayaan daerah tujuan wisata dan pariwisata penataan dan penyediaan kab. kep. selayar paket apbd dinas sarana dan prasarana kab daerah tujuan wisata melakukan promosi intensif kab. kep. selayar paket apbd dinas tentang obyek dan daerah kab kebudayaan tujuan wisatkawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas wisata terpadu takabonerate kab kebudayaan dan pariwisata pengembangan kawasan kab. kep. selayar paket apbd bappeda dina wisata bahari lainnya melalui kab pu dinas penataan kawasan, kebudayaan pembangunan fasilitas dan pariwisata penunjang pariwisata, dan promosi dan pemasaran pengembangan kawasan kab. kep. selayar paket apbd dinas wisata budaya kab kebudayaan dan pariwisata pengembangan potensi kab. kep. selayar paket apbd dinas sumberdaya alam sebagai kab kebudayaan objek objek wisata dalam satu dan pariwisata kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu perwujudan kawasan pemukiman pengembangan kawasan permukiman perkotaan percepatan penyediaan benteng, paket apbd bappeda perumahan melalui kegiatan yamagata, kab dinas penyediaan kpr rsh kasuari, bersubsidi, pengembangan generate dan perumahan swadaya dan ibukota pengembangan kasih fisika kecamatan lainnya penataan dan rehabilitasi benteng, paket apbd bappeda lingkungan kawasan yamagata, kab dinas perkampungan nelayan kasuari, jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana generate dan ibukota kecamatan lainnya revitalisasi kawasan kab. selayar paket apbd bappeda dina tradisional etnis bersejarah kabkab. selayar paket apbd dinas lingkungan permukiman kab pengembangan prasarana dan kab. selayar paket apbd bappeda sarana kawasan cepat tumbuh kab dinas perkotaan, seperti yamagata program pembangunan permukiman perkotaan benteng pemetaan zona permukiman benteng paket apbd bappeda eksisting dan kawasan siap kab dinas bangun identifikasi kelengkapan dan benteng paket apbd bappeda cakupan layanan fasilitas dan kab dinas utilitas utama pada per blok peruntukan identifikasi lokasi kelompok benteng paket apbd bappeda permukiman yang berada kab dinas pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan motivasinya relokasi jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana revitalisasi kawasan benteng paket apbd bappeda tradisional etnis kab dinabenteng paket apbd bappeda lingkungan permukiman kab dinas pengembangan prasarana dan benteng paket apbd bappeda sarana kawasan cepat tumbuh kab dinas perkotaan, seperti kota benteng dan yamagata penyusunan rencana teknis benteng paket apbd bappeda tata ruang kota dengan kab dinas pendekatan mitigasi bencana dan pencanangan kawasan permukiman baru (kasih dan fisika) pengadaan perumahan melalui benteng paket apbd bappeda subsidi kpr rumah sangat kab dinas sederhana program pembangunan perdesaan identifikasi kebutuhan kab. selayar paket apbd bappeda perumahan dan penyediaan kab dinas perumahan perdesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya identifikasi kelompok kab. selayar paket apbd bappeda permukiman perdesaan yang kab dinas berada pada kawasan lindung jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana dan budidaya lho identifikasi bangunan fasilitas kab. selayar paket apbn kemenpora umum dan perumahan yang tidak memenuhi kualitas rumah sehat dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis klasifikasi kelompok kab. selayar paket apbd bappeda permukiman yang berada kab dinas pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah (remote area) perwujudan peruntukan lainnya pengembangan perkantoran kec. benteng paket apbd bappeda pemerintahan kab dinas pengembangan kawasan kec. benteng paket apbd dinas pendidikan melalui kab pendidikan pembangunan fasilitas nasional pendidikan pada kawasan perkotaan pengembangan kawasan kec. benteng paket apbd bappeda pertahanan keamanan melalui kab dinas pembangunan bangunan dan infrastruktur pendukung tugas pengamanan dan keamanan kawasan dan negara pengembangan kawasan kec. benteng paket apbd dinas kel. dan budidaya perairan wilayah kab peri. pesisir jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana program pengendalian kec. benteng paket apbd bappeda pemanfaatan ruang yang kab dilaksanakan oleh pemerintah sebagai acuan pemanfaatan ruang kabupaten kepulauan selayar mmumawaeramas kawasan pengembangan pusat yamagata, kec. swasta swasta distribusi kebutuhan bahan bontomatene pokok kti pengadaan lahan untuk pusat kec. paket swasta swasta logistik bontomatene melakukan perencanaan, kec. paket swasta swasta implementasi, monitoring dan bontomatene evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor pengadaan lahan untuk kec. swasta swasta kawasan industri bontomatene pembangunan infrastruktur kec. swasta swasta kawasan bontomatene pembangunan industri kec. swasta swasta bontomatene melakukan perencanaan, blok migas paket lintas lintas sektor implementasi, monitoring dan selayar sektor evaluasi kegiatan dilakukprioritaskan program blok migas paket lintas lintas sektor jangka pendek (quick win) yang selayar sektor mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat kawasan wisata bahari takabonerate pemantapan tata batas kawasan kawasan wisata paket apbd dinas wisata takabonerate takabonerate kab. kebudayaan dan pariwisata pemantapan zonasi kawasan kawasan wisata paket apbd dinas wisata takabonerate seperti takabonerate kab. kebudayaan zona inti, zona perairan, dan dan pariwisata zona pemanfaatan identifikasi dan klasifikasi kawasan wisata paket apbd dinas kawasan wisata takabonerate takabonerate kab. kebudayaan yang mengalami kerusakan dan pariwisata deforestasi perumusan program revitalisasi kawasan wisata paket apbd dinas kawasan wisata takabonerate takabonerate kab. kebudayaan dan pariwisata penggalangan kerjasama kawasan wisata paket apbd dinas dengan lembaga dalam dan takabonerate kab. kebudayaan luar negeri untuk dan pariwisata mendukung program rehabilitasi melengkapi kawasan wisata kawasan wisata paket apbd dinas terpadu takabonerate dengan takabonerate kab. kebudayaan jadwal pelaksanaan program utama lokasi besaran sumber instansi pjm pjm pjm pjm dana pelaksana fasilitas penunjang wisata dan pariwisata dinas melakukan promosi kawasan kawasan wisata paket apbd dinas wisata takabonerate melalui takabonerate kab. kebudayaan berbagai media, dan dan pariwisata melaksanakan berbagai event promosi melakukan kerjasama dengan kawasan wisata paket apbd dinas berbagai biro perjalanan dalam takabonerate kab. kebudayaan upaya pemasaran yang progresif dan pariwisata penyiapan regulasi kawasan kec. benteng dan paket apbd dinas kel. dan pariwisata terpadu bontoharu kab. peri. pembangunan infrastruktur kec. benteng dan paket apbd dinas kel. dan kawasan bontoharu kab. peri. pembangunan kawasan kec. benteng dan paket swasta swasta pariwisata terpadu bontoharu perluasan lahan persawahan sampel paket apbd kab. pencetakan sawah sampel paket apbd kab. pengadaan teknologi industri sampel paket apbd yang dapat mendukung sentra kab. tanaman paikan kec. bontoharu karang dan kec. takabonerate pengembangan sentra budidaya kec. bontoharu ikan karang dan kec. takabonerate pengadaan teknologi pendukung kec. bontoharu sentra budidaya ikan karang dan kec. takabonerate penyiapan benih dan kec. bontoharu persemaian serta lokasi ikan dan kec. karang takabonerate kawasan konservasi perairan kab. kep. selayar daerah kkp) pemantapan tata batas kawasan kab. kep. selayar kkp dan identifikasi kawasan konservasi penggalangan kerjasama dengan kab. kep. selayar lembaga lain untuk mendukung program revitalisasi dan rehabilitasi kawasan konservasi pemantapan zonasi kawasan kab. kep. selayar serta regulasi pendukung konservasi.alternatif kab. kep. selayar pengembangan komoditas perkebunan penetapan dilintasi kawasan kab. kep. selayar perkebunan unggulan dan tidak berada kawasan konservasi lindung) peningkatan produksi kab. kep. selayar komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan pembangunan infrastruktur kab. kep. selayar pendukung kawasan perkebunan unggulan bupati kepulauan selayar sjahrir wahab jadwal pelaksanaan programs utama besaran sumber instansi men nana tet tstafaoa tema asn aer penetapan dilintasi kawasan kab. kepulauan perkebunan unggulan dan tidak selayar berada kawasan konservasi (lindung) kana peningkatan produksi kab. kepulauan komoditas unggulan melalui selayar intensifikasi lahan pembangunan infrastruktur kab. kepulauan pendukung kawasan selayar perkebunan unggulan uan selayar buf ppu: sen zap sas iri (an syahril wahab |
pada industri perbankan, bahwa untuk mewujudkan good corporate governance tersebut, bank perkreditan rakyatindustri bank perkreditan rakyat yang terus berkembang diperlukan penyempurnaan. penyempurnaan mekanismemaupun dalam melakukan penilaian kembaliank perkreditan rakyat, serta pengaturan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadapank perkreditan rakyat, bahwa agar industri bank perkreditan rakyat dimiliki dan dikelola oleh pihak pihak yang senantiasa memenuhi kemampuan dan kepatutan yang tinggi, diperlukan pengenaan sanksi yang lebih tegas terhadap pemilik, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutifuntukperkreditan rakyat. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini, yang dimaksud dengan:adalah bank umum ataukonvensional maupun bank umum syariah atauprsebesaprpr. bagi bprprprpr. bagi bpr. untuk menjadi psp, anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi, makaatau. . pihak pihak yang melakukan pengendalian terhadap bpr wajib tunduk pada ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. pihak pihak yang melakukan pengendalian terhadap bprpr secara langsung maupun tidak langsungpr, secara langsung menjalankan pengelolaan dan atau mempengaruhi kebijakan bprprpr, .pr, f.prpr, secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan atau kebijakan bpr, melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk, dan atau j.dan calon anggota direksi: psp, anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif: dan pihaknamun yang bersangkutanpruntuk menjadi psp bpr, calon psp wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia. calon . calon psp yang belum mendapat persetujuan bank indonesia namun telah memiliki saham bpr, dilarang melakukan tindakan sebagai psp. dalam hal calon psp bpr: badanbank indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak pihak selain sebagaimana dimaksud pada yang dianggap melakukan pengendalian.masuk dalam dtl:ngembangan bisnis bpr,tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun luar industri perbankanhutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan,. bagian kedualebih lanjut dalam surat edaran bank indonesipr berbentuk badan hukum, penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: badan hukum yang bersangkutan, anggota. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan, dan cc(ultimate shareholders). bank indonesia dapat melakukan penelitian administratif terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada yang dianggap melakukan pengendalian. dalam hal calon psp bpr berbentuk badan hukum, wawancara sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan terhadap: anggota dewan komisaris dan anggota direksi dartersebut (ultimate shareholders). bank indonesia dapat melakukan wawancara terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada yang dianggap melakukan pengendalian. . hasil ujiuji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum. dalam hal calon psp: atau tidak luluspsp bpr diajukan pada saat permohonan persetuju, dalam bentuk persetujuan atau penolakan,selain kepada bprpr wajib menindaklanjuti persetujuan bank indonesia terhadap calon psp sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menyelenggarakan rups mengenai perubahan kepemilikan. bagian keempat konsekuensi hasil uji kemampuan dan kepatutan calon psp yang ditetapkan predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf namun telah memiliki saham bpr: bpr yang bersangkutan dalam jangka waktu (satu) tahun. bpr wajib mencantumkan penjelasan mengenai calon psp yang ditetapkan predikat tidak lulus namun telah memiliki saham bpr sebagaimana dimaksud pada dalam daftar pemegang saham. bank indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan selain sebagaimana dimaksud pada hurufbpr wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud huruf kepada bank indonesiahal kepemilikan saham bpr dialihbprpr, dan pihak . cc. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak haknya sebagai pemegang saham. dalam hal calon psp yang diberikan predikat tidak lulusdan maka:dengan ditetapkannya predikat tidak lulus bagi calon psp sebagaimana dimaksud pada huruf maka berlaku konsekuensi tidak lulus sebagaimana dimaksud dalamuntuk menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi, calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi wajib memperoleh persetujuan dari bank indonesia. calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi bpr yang belum mendapat persetujuan bank indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rups.ompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf yakndan tidak. ccdalam surat edaran bank indonesia. dalam hal anggota direksi bpr yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan bprprpr, atau pihak .pr dalam kondisi tertentu, terhadap calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi dapat tidak dilakukan wawancara. anggota direksi bpranggota dewan komisaris dan atau calon anggota direksi bprcalon anggota direksi bprhasil uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan penelitian administratif dan. anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi bpr diajukan pada saat permohon dan psp, dalam bentuk persetujuan atau penolakan, dan pihak yang diuji melalui bpr, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. bpr wajib menindaklanjuti persetujuan bank indonesia terhadap calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menyelenggarakan rups mengenai pengangkatan anggota dewan komisaris atau anggota direksikonsekuensi hasil uji kemampuan dan kepatutan calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi yang memperoleh predikat tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam huruf namun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rups, dilarang melakukan tindakan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada bpr dimaksud. dalam hal calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada melakukan tindakan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan (dua puluh) tahun. dengan ditetapkannya predikat tidak lulus bagi calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada maka berlaku konsekuensi tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam psp . psp wajib memastikan calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota direksi yang tidak lulus untuk tidak melakukan tindakan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi. psp yang dengan sengaja membiarkan calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota direksi yang tidak lulusmenjadi psp selama (dua puluh) tahun. dengan ditetapkannya predikat tidak lulus bagi psp sebagaimana dimaksud pada maka berlaku konsekuensi tidak lulus sebagaimana dimaksud dalamuji kemampuan dan kepatutan. tindakan tindakan. terbukti memiliksecara langsung maupun tidak langsung berupalanggar .dan ataupr:yampaikan klarifikasi,penilaianyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana .sp yang diuji. penetapanpr sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui langkah langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam hasil. hasil akhirpr, kecuali dapat dibuktikan sebaliknyabpr dan psp:. jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada terhitung sejak tanggal penetapan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf: bpr yang bersangkutan dan atau bpr lainnya dalam jangka waktu (satu) tahun, bank umum konvensional dan atau bank syariah sesuai ketentuan bank indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank umum konvensional dan bank syariah. bpr wajib mencantumkan penjelasan mengenai pihak pihak sebagaimana dimaksud pada dalam daftar pemegang saham. dalam huruf angkabank indonesia yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap bpr dalam status pengawasan khusus. bpr wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf angka kepada bank indonesia dalam jangka waktu paling lambat (sepuluh) hariangka. dalam hal pengalihan kepemilikan saham bprangka bprpr: dan pihak pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak haknya sebagai pemegang saham. dalam hal pihak pihak yang dilarang menjadi psp atau memiliki saham pada industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam hurufangka dan maka: pihak.cc, pejabat eksekutif, dan wajib berhenti sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi, atau pejabat eksekutif. bpr . bpr wajib: menyelenggarakan rups untuk memberhentikan anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi tidak lulus sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari bank indonesia, dan atau memberhentikan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada huruf paling lambat (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari bank indonesia. bprsepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan rups pemberhentian anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi, dan atau sejak pemberhentian pejabat eksekutif. dalam halpada melakukan tindakan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif maka terhadap.selama (dua puluh) tahun. anggota . anggota direksi yang dengan sengaja membiarkan pejabat eksekutif yang tidak lulus untuk melakukan tindakan sebagai pejabat eksekutif, ditetapkan predikat tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama (tiga) tahun. dengan diberikannya predikat tidak lulus bagi psp atau anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dan maka berlaku konsekuensi tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam dalam hal seluruhanggota dewan komisaris dan atau anggota direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional bpr, maka bank indonesia dapatbpr.telah terlampaui dan calon anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi bprihak yang sudah tidak menjadi. uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi psp dan atau kelayakan keuangan meliputi hal hal sebagaimana dimaksud dalam uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif, kompetensi dan atau reputasi keuangan meliputi hal hal sebagaimana dimaksud dalammana dimaksud dalam penetapan pihak yang diuji, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan, dan bpr, apabila diperluk.huruf ditetapkan mengacu padabab vi. bab uji kemampuan dan kepatutan terhadap bpr dalam penyelamatan penanganan oleh lembaga penjamin simpanan (lps) bagian kesatu uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon psp, calon anggota dewan komisaris dan calon anggota direksi dalam rangka penanganan atau penyelamatan bpr, terhadap lps tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon psp. dalam hal lps akan menjual seluruh saham bpr maka calon psp harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bab peraturan bank indonesia ini. untuk memenuhi, lps mengajukan permohonan persetujuan calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota direksi dengan disertai dokumen identitas calon yang bersangkutan. berdasarkan permohonan persetujuan calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada . pada bank indonesia melakukan penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit dan atau pembiayaan macet dan dtl. dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota direksi tidak tercantum dalam daftar kredit dan atau pembiayaan macet dan dtl, bank indonesia memberikan persetujuan sementara sampai dengan bank indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan. dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada pihak yang dinilai tercantum dalam daftar kredit dan atau pembiayaan macet dan dtl, maka bank indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan: pihak yang dinilai dilarang melakukan tindakan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi, dan lps menyampaikan kembali calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi yang baru. bank indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada kepada lps berupa: persetujuan sementaraolakan . penolakangajuan calon anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi lainnya selain untuk memenuhi (satu) anggota dewan komisaris dan atau (satu) anggota direksi sebagaimana dimaksud pada mengacu ketentuan pada bab iii peraturan bank indonesia ini. bpr wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam dari anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi yang telah memperoleh persetujuan sementara dalam waktu paling lama (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan sementara. terhadap anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi sebagaimana dimaksud pada dilakukan uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi (dua) predikat: lulus: atau tidak . tidak lulus bank indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lama (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen persyaratan administratif dari bpr sebagaimana dimaksud pada telah diterima secara lengkap. dalam hal bpr tidak menyampaikan secara lengkap dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam maka persetujuan sementara sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak melampauinya jangka waktu dimaksud. apabila persetujuan sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada maka: pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi, dannk indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam secara tertulis kepada: bpr. bpr dan lps dalam bentuk persetujuan atau penolakan, dan pihak yang diuji melalui bpr dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan. tindaklanjut dari hasil akhir uji sebagaimana diatur dalam berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam dan. bab viibank indonesia. dalam hal bprpr wajib melaporkan rencana perubahsp kepada bank indonesia untuk dibab viii. bab viii sanksi bpr yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hurufprpr atau anggota direksiterhadap pihak yang ditetapkan: dinyatakan lulus setelah yang bersangkutan memenuhiatau dinyatakan tidak lulus dengan jangka waktu larangan selama (dua) tahun apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan.dengan konsekuensi mengacu pada peraturan bank indonesia ini, hasil penilaian, dan pengenaan jangka waktu larangan mengacu kepada pbi pbi tanggal agustus tentang penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test) bpr dengan konsekuensi mengacu kepada ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. dalam hal hasil sebagaimana dimaksud pada huruf adalah bpr, yang bersangkutan dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus sebagaimana diatur dalam . pihak pihak yang berasal dari bpr dan telah dinyatakan sebagai pihak pihak yang tidak lulus berdasarkan pbi pbi tanggal agustus tentang penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test) bprlebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutanpbpr. yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bpr yang sehat. selain itu dalam pengelolaan bpr diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang baikbprprpr termasukpr. dalam rangka melindungi industri bpr dari pihak pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaiandasarkan. berdasarkan hal hal tersebut atas, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan fit and proper test) bpr perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang uji kemampuan dan kepatutan fit and proper test) bpr. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan antara lain adalah ketentuan mengenai bank perkreditan rakyat. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memiliki secara bersama sama (dua puluh lima persen) atau lebih saham bpr adalah: saham. a saham bpr yang dimiliki oleh satu atau beberapa pemegang saham yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pemegang saham lainnya, saham bpr yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali bpr, cc.dan atau saham bpr. bprdan ataucalon psp antara lain adalah pemegang saham yang akan menjadi psp karena terjadinya pengalihan saham bpr, penambahan modal dan atau pengajuan diri secara sukarela untuk menjadi psp. huruf yang dimaksud dengan pejabat eksekutif adalah pejabat eksekutif yang telah diangkat atau belum diangkat oleh bpr tetapi telah menjalankan fungsi sebagai pejabat eksekutif. huruf pihak pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai psp, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat eksekutif bpr termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan. yang dimaksud dengan proses hukum adalah proses penyidikan atau peradilan dalam perkara tindak pidana tertentu dan perkara bidang kepailitan yang diproses dalam peradilan niaga. yang dimaksud memperoleh persetujuan dari bank indonesia adalah calon psp yang telah memperoleh predikat lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan. kepemilikan saham calon psp dapat diperoleh melalui hibah, waris dan jual beli. yang . yang dimaksud denganhuruf cukup jelas. hurufsp. . yang dimaksud dengan pihak pihak lain yang dianggap melakukan pengendalian adalah badan hukum yang masih dalam kelompok usaha psp (ultimate shareholders) yang dianggap melakukan pengendalian terhadap bprtermasuk dalam komitmen terhadap pengembangan operasional bpr yang sehat adalah komitmen pengembangan ekonomi regional. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam hal calon psp bpr berbentuk badan hukum, penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan produksinya untuk jangka waktu paling kurang (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen. hurufcukup jelas. huruf penelitian administratif meliputi antara lain:, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan . keuangan, struktur kepemilikan calon psp, serta informasi lainnya yang diperoleh bank indonesia. huruf wawancara dilakukan terhadap calon psp. huruf wawancara dilakukan terhadap minimal (satu) anggota dewan komisaris dan (satu) anggota direksi dari badan hukum. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah daerah. yang dimaksud dengan sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon psp. huruf yang dimaksud dengan lulus adalah calon psp yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi psp pada bpr dimaksud. huruf yang dimaksud dengan tidak lulus adalah calon psp yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi psp pada bpr dimaksud. cukup jelas. cukup jelashuruf cukup jelas. pihak pihak lain yang berkepentingan pada ini antara lain psp. cukup jelas. yang dimaksud dengan telah memiliki saham bpr termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui hibah, waris atau jual belid. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan penjelasan mengenai calon psp yang ditetapkan predikat tidak lulus namun telah memiliki saham adalah informasi mengenai: predikat yang bersangkutan,.cukup jelas. cukup jelaspr yang belum memperoleh predikat lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan atau keuangan antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan . perkreditan, hukum atau pengalaman bidang pengawasan operasional perbankandan keahlian bidang perbankan dan atau atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankdalam hal seluruh atau mayoritas saham bpr dimiliki oleh pemerintah daerah atau lps maka permohonan persetujuan calon anggota dewan komisaris dan atau calon anggota. anggota direksi bpr dapat diajukan oleh pemerintah daerah atau lp dan penelitian reputasi keuangan calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi bpr serta informasi lainnya yang diperoleh bank indonesia. huruf wawancara dilakukan terhadap calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi bpr yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dimaksud dalam kondisi tertentu adalah apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi sebagai dasar penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara. yang dimaksud dengan sedang menjalani proses hukum adalah apabila calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksiyang dimaksud dengan lulus adalah calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi bpr dimaksud. huruf yang dimaksud dengan tidak lulus adalah calon anggota dewan komisaris atau calon anggota direksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi bpr dimaksud. cukup jelas. cukup jelas. pemberitahuan kepada psp dimaksudkan agar psp segera memastikan calon anggota dewan komisaris atau calon huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelhuruf angka yang dimaksud dengan pegawai adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian bpr, pegawai . pegawai honorer dan atau pegawai outsourcing (alih daya) yang bekerja pada bpr bersangkutanantara lainps dan atau dicabut ijpengertian memiliki kredit dan atau pembiayaan macet adalah apabila anggota pspcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk perbuatan tidak langsung pada huruf ini adalah perbuatan tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif namun menjadi tugas dan atau tanggung jawabnya. angka cukup jelas, antara lain adalah: memanfaatkan .embaga penjamin simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan atau dicabut iz. dalam pengertian memiliki kredit dan atau pembiayaan macet adalah apabila anggota dewan komisaris atau anggota direksipr yang bersangkutan. huruf cukup jelas. . cukup jelas. huruf pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dilakukan dapatpihak yang diuji dengan memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan. huruf penyampaian tanggapan dari pihakdasar pertim kesatuan dan berlaku bagi psp dan pihaktingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan pihak yang bersangkutan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan. cukup jelas. huruf pemberitahuan kepada bpr terkait tindaklanjut yang harus dilakukan, antara lain kewajiban penyelenggaraan rups untuk memberhentikan anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang diberikan predikat tidak lulus. dalam hal pihak yang diuji adalah anggota dewan komisaris atau anggota direksi, pemberitahuan disampaikan kepada psp agar psp segera memastikan anggota dewan komisaris atau. dalam hal pihak yang diuji adalah psp, pemberitahuan disampaikan kepada psp lain. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.. huruf cukup jelas. huruf angka huruf cukup jelas. huruf huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. angka . angka huruf cukup jelas. huruf huruf cukup jelas. huruf ii)) cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. k untukcukup jelas. yang dimaksud dengan penjelasan pihak pihak yang dilarang menjadi psp adalah informasi mengenai: predikat yang bersangkutan, yang .cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasberitahuan kepada bpr dilakukan apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut memerlukan tindak lanjut, yaitu antara lain pengalihan saham oleh pihak pihak yang sudah tidak menjadi psp yang diberikan predikat tidak lulus. cukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pemenuhan adalah proses pemenuhan (satu) anggota dewan komisaris dan atau (satu) anggota direksi pada saat bpr mengalami kekosongan anggota dewan komisaris dan atau anggota direksi. dokumen identitas terdiri dari pasfoto, kartu tanda penduduk dan riw hidup. cukup jelas. . dengan diberikannya persetujuan sementara maka pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan komisaris dan atau anggota direksitindakan sebagai anggota dewan komisaris atau anggota direksi pada ini adalah bertindak mewakili bpr dalam membuat . membuat keputusan yang secara hukum mengikat bpr dan atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan bpr. huruf cukup jelas dan atau anggota direksi dan pihak pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam dan . cukup jelas. dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut. cukup jelas.prpihak yang diberikan predikat tidak lulus. bagi pihak yang diberikan predikat tidak lululembaga pengelola informasi perkreditan umum sesuai dengan undang undang tentang bank indonesia, bank indonesiabank indonesiainformasi debitur, untuk mendukung pelaksanaan tugas bank indonesiarisk based pricing dan reputation collateraldi. selain hal tersebut, meningkatnya peran bank indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan untuk menciptakan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan, perlu didukung dengan pemenuhan terhadap. dengan demikian,bank indonesia dan spip dengan persetujuan bank indonesia, dalam suatu ekosistem sistem informasi perkreditan nasional sinar)pulainarnar, maka pengelolaan informasi perkreditan oleh spip perlu didukung dengan upaya upaya, sebagai berikut: pengelolaan informasi perkreditan dilakukan oleh pihak yang memiliki integritas, keahlianrlu dilakukketentuan peraturan . peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan keberadaan spip. sehubungan dengan hal tersebut, bank indonesia perlu mengatur kelembagaan dan operasional spip ini dalam peraturan bank indonesia. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf spip dengan kegiatan usaha kategori ritel (consumer)(commercial) mengelola serta memberikan informasi perkreditan mengenai debitur atau nasabah badan. huruf spip dengan kegiatan usaha kategori umkm mengelola serta memberikan informasi perkreditan mengenai debitur atau nasabah umkm. pertimbangan bank indonesiadalam rangka meningkatkan akses pembiayaan . pembiayaan khususnya kepada umkm, bank indonesia memandang perlu adanya spip yang mengkhususkan kegiatan usahanya pada kategori umkmspipadalah badan hukum maka pihak yang diwawancara adalah salah satu anggota direksi dan anggota dewan komisaris dari badan hukum tersebutbank indonesia dapat melakukan pemeriksaan atau pengecekan secara langsung kantor spip, dan dapat menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekyang . yang berlaku antara lain adalah undang undangank indonesia mengenai pelaporan data kredit antara. antara lain adalah peraturan bank indonesia tentang sistem informasi debitur. cukup jelas. huruf tujuan dilakukannya kerjasama dalam ini adalahyang dimaksud dengan data kredit dalam ini adalah data yang dimintakan spip dari lembaga keuangan secara langsung dan bukan merupakan data yang berasal dari bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam data tersebut antara lain mengenai data jumlah tanggungan keluarga. pengaturanbank indonesiayang dimaksud dengannya. yang. yang dimaksud dengan data lainnya antara lain data tagihan listrik, data pembayaran telepon, dan data pembayaran tagihan air. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain undang undang mengenai perlindungan konsumen dan mengenai keterbukaan informasi publik. cukup jelas. permintaan data oleh bank indonesia dapat dilakukan sewaktu waktu dan atau secara berkala sesuai kebutuhan. cukup jelas. yang dimaksud dengan nasabah adalah pelanggan dari non lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf cukup jelas. huruf contoh mengubah data adalah sebagai berikut: data kualitas kredit milik debitur yang diterima oleh spip dari bank indonesia adalah dalam perhatian . perhatian khusus), diubah oleh spip menjadi lancar). huruf yang dimaksud dengan memindahkan antara lain kegiatan mentransfer data kredit dan atau data lainnya dengan menggunakan teknologi informasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kewajiban antara lain: tim likuidasi bagi lembaga keuangan yang dicabut izin usahanya. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menggunakan jasa pihak lain antara lain penggunaan pihak eksternal bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan informasi standar adalah informasi perkreditan yang memuat paling kurang: identitas debitur, identitas pengurus bagi debitur badan usaha, fasilitas penyediaan dana, agunan dan atau penjamin, laporan keuangan, identitas kreditur, daftar logcredit scoring, fraud alert, customer profiling, monitoring and evaluationdinyatakan rahasia berdasarkan ketentuadalah debitur atau nasabah yang sebenarnya disertai dengan dokumen pendukung. yang dimaksud dengan pihak lain antara lain penegak hukum dan instansi publik dalam rangka pelaksanaan tugas. yang dimaksud dengan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan antara lain: melaksanakan . melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, atau pembuktian oleh aparat penegak hukum, dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetapyang dimaksud dengan pemenuhan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain dalam rangkacukup jelas. pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh bank indonesiabank indonesia melalui analisis laporan yang disampaikan oleh spip, dokumen, data, dan atau informasi lainnya. cukup jelas. . yang dimaksud dengan governance terhadap pengelolaan antara lain mencakup pemenuhporan bulanan periode januari wajibjanuari disampaikan setelah tanggal februari .wajibyang dimaksud laporan tahunan adalahhuruf risalah rapat umum pemegang saham paling kurang memuat keputusan yang menyetujui pembubaran .huruf cukup jelas. huruf yang termasuk dalam rencana penyelesaian seluruh kewajiban (action plan) antara lain penyelesaian pengaduan nasabah, rencana pengalihan data kredit dan atau data lainnya kepada bank indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank indonesiabulanan periode januari yang seharusnya diterima . diterima oleh bank indonesia paling lama hari kamis tanggal februari namun baru disampaikan pada kamis tanggal februari atas keterlambatan tersebut, spip dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp100. hari kerja atau sebesar rp500. laporan bulanan periode januari yang seharusnya diterima oleh bank indonesia paling lama hari kamisbaru disampaikan pada hari senin tanggal agustussampai dengan tanggal agustusbaru disampaikan pada hari rabu tanggal junirencana bisnis tahunan periode tahun yang seharusnya disampaikan oleh spip kepada bank indonesia paling lama hari sabtu tanggal november namun baru disampaikan pada hari rabu tanggal desemberrencana bisnis tahunan periode tahun yang seharusnya diterima oleh bank indonesia paling lama hari sabtu tanggal november namun sampai dengan tanggal desembercukup jelas. cukup jelas. berdasarkan pengawasan yang dilakukan bank indonesiakan sanksi kewajiban membayar sebesar rp250. atau sebesar rp2. berdasarkan pengawasan yang dilakukan bank indonesiadatabase spip, yaitu debitur. atas pelanggaran tersebut, spip dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan jumlah paling besar, yaitu rp100. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas dan atau kepentingan negara misalnya: spip menggunakan scoring model yang tidak tepat sehingga credit scoring yang dihasilkan oleh spip menyesatkan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, spip mengalihkan data kredit dan atau data lainnya yang paling kurang memuat jumlah dan nilai nominal uang rupiah yang dimusnahkan: sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang mata uang yaitu tanggal jun, dan tanggal januar,dengan standar internasional, cc.,.wajiban penyediaan modal minimum. d sib),atau .dengan kriteria yang diatur dalam ketentu sebagai berikut: capital conservation buffer ditetapkan sebesar (dua koma lima persen) dari attr, countercyclical .penetapan besarnya persentase countercyclical buffer sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh bank indonesia. bank indonesia dapat menetapkan besarnya kisaran persentase countercyclical buffer yang berbeda dari kisaran sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan perkembangan kondisi makroekonomi. penetapan besarnya persentase capital surcharge untuk d sib sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh otoritas yang berwenang. otoritas yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam hurufsebagaimana dimaksud dalam huruf. kewajiban pembentukan capital conservation buffer sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi bank yang tergolong sebagai bank umum kegiatan usaha buku) dan bukukewajiban pembentukan capital surcharge untuk d sib sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku bagi bank yang ditetapkan berdampak sistemik. penetapan bank yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. sebagai berikutkewajiban .berdasarkan penilaian bank indonesia atas kondisi makroekonomi indonesia, bank indonesia dapat menetapkan pemberlakuan countercyclical buffer lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud padaakan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenangbank . bank dikenakan pembataspembatasan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bank indonesia.tier yang meliputi: modal inti utama common equity tier modal inti tambahan additional tier dan modal pelengkap sebagai berikut:, dan khusus. khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, jika diterbitkan oleh perusahaan anak bukan bank selain memenuhi persyaratan pada huruf harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila bank secara konsolidasi.common equity tier yang mencakup: modal disetor, cadangan tambahan modal (discussed reserve): dan modal inti tambahan alalharus memenuhi persyaratan sebagai berikut: diterbitkan dan telah dibayar penuh, bersifat. bersifat permanen, cc. sebagai berikut: berasal dari saldo laba dan atau laba tahun berjalan,peraturan perundang undangan yang berlaku: telah memperoleh persetujuan bank indonesia, modal. modal sumbangan, cadangan umum, laba tahun tahun lalu, laba tahun berjalanyang diakui.dan saldo surplus evaluasi aset tetap potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset ppa) atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai cken) atas aset produktif.. instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada,.il. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal masa mendatangutama utama. kepentingan minoritas sebagai berikut: perusahaan anak berupa bank, terdapat keterkaitan afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada perusahaan anak (minority interest) dengan bank, dan terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada perusahaan anak (minority interest)rups) perusahaan anak. cc.dan penyertaan kepada perusahaan asuransi, kekurangan modal (shortfalll. instrumen modal pelengkapbank indonesiayang, tidak dapat dibeli oleh bank penerbit dan atau perusahaan anak, il..maka jangka waktu sampai bank dapat mengeksekusi opsi beli (call option) tersebut merupakan sisa jangka waktu instrumen tersebut,cadangan tujuan. selisih tersebut sebagai berikutbank pada setiap bulan, mulai posisi bulan desember tema minimum ditetapkanminimumdiperdagangkan (trading).pertama, attr untuk risiko operasional, dan cc.pula. bank dengan total aset sebesar rp10. (sepuluh triliun rupiah) atau lebih,.berdasarkan internal rating,.kurangbank menggunakan pendekatan: metode standar standard method), dan atau model internal internal model. bank . bank yang memenuhi kriteria tertentumodel internal, penilaian kecukupan modal,. berdasarkan hasil srep, bank indonesia. dalam halmaka bank indonesia dapat meminta bank untuk: menambah modal agar memenuhi komm sesuai profil risiko, memperbaiki kualitas proses manajemen risiko, dan atau cc.bank indonesia mengenairhitungan komsecara mingguan sebagaimana dimaksud pada nasional, makavi. bab lain lain bank dilar. bab vii sanksi bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalamalgelompokkan pembelian .lebih dari dua kalralihan pemenuhan rasio modal intiperaturan bank indonesia nomor pbi tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. pemenuhan . pemenuhan rasio modal inti utamadan peraturan bank indonesia nomor pbi tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.tidaktanggal desemberjanuari harus sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuanpada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku,juli tentangtentang desember kecuali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pada tanggal januariperaturan bank indonesia ini selain dan mulai berlaku pada tanggal januariii. yang berlaku. komponen modal inti il. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan "profil risiko". yang dimaksud dengan "rasio komm"cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud "otoritas yang berwenang". cukup jelas. pengelompokan buku mengacu padaketentuan yang berlakuyang dimaksud dengan "distribusi laba" antara lain berupa pembayaran dividen dan pembayaran bonus kepada pengurus. cukup jelas. d ekspansi bisnis bank. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "dana usaha"tersebut"penempatan" mencakup penempatan pada seluruh aset keuangan sesuai standar akuntansi yang berlakukantor pusatnya sebagai cadangan umum. hurufyang berlaku mengenai aset tetap. hurufhuruf gundang undangan dan standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan. angka cukup jelas. huruf yang termasuk komponen modal inti tambahan meliputi antara lain.,yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan yang berlaku" antara lain undang undang mengenai"modal sumbangan""selisih lebih. angka yang dimaksud dengan "waran"angkayang berlaku mengenai aset tetap. huruf angka" adalah seluruh rugi yang dibukukan bank dalam tahun buku berjalan. angka . angka yang dimaksud dengan "selisih kurang"."keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain sale)"cukup jelas. hurufinti tambahan. yang dimaksud dengan "kepentingan minoritas" adalah kepentingan bukan pengendali sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi yang berlaku. . huruf pajak gangguan dikurangkan sebesarkomm secara individualjika terjadi selisih kurang makamakayang berlakuyang berlaku. termasuk .bank indonesia mengenai sekuritisasi aset. yang dimaksud dengan "eksposur sekuritisasi"a. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasg. contoh "jumlah yang berbeda" adalah sebagai berikut: misalnya modal pelengkap yang dieksekusi adalah rp500400. (empat ratus juta rupiah). yang dimaksud dengan "metode garis lurus"tlewatmeskipun bank belum mengeksekusi opsi beli tersebut. huruf contoh "instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan"),. yaitu sebesarups atau rapat anggota. ,dalah. contoh bank memiliki komponen modal pelengkaprp80. (delapan puluh miliar rupiah). (sepuluh miliar rupiah) dan modal inti utama. rp20. rp10. rp10. (sepuluh miliar rupiah) tersebut atas selanjutnya akan dikurangkan terhadap modal inti utama bank contoh . contoh bank hanya memiliki komponen modal inti utama sebesar rp100. (seratus miliar rupiah)(delapan puluh miliar rupiah). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan "total kewajiban bank"iperaturan perundang undangan mengenai surat utang negara, dan surat. surat berharga syariah negara sbs) sebagaimana dimaksud dalamtersebut dan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo yakni: surat berharga yang dikategorikan sebagai "dimiliki hingga jatuh tempo", atau surat berharga yang dikategorikan sebagai "tersedia untuk dijual" yang didukung komitmen dari bank untuk: memiliki surat berharga dimaksud hingga jatuh tempo,"tidak bersifat ekuitas""peringkat investasi""nilai tercatat aset keuangan"yang berlaku mengenai instrumen keuangan. . huruf yang dimaksud dengan "risiko suku bunga""a"nilai wajar"pengertian ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif""" adalah harga jual yang dinotasikan oleh sumber yang independenatauatau teknik penilaian. "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan"mencakup antara lain: kemungkinan ."pembatasan distribusi modal"laporan . laporan perhitungan komm sesuai profil risiko mencakup antara lain: strategi pengelolaan modal, identifikasi dan pengukuran risiko material, dan penilaian kecukupan modal,ilai tercatat". cukup jelas. yang dimaksud dengan "jumlah yang signifikan"bankbank perlu menerapkan tata kelola yang baik (good corporate governance), bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi industri perbankan nasional dan pengembangan perbankan syariah, diperlukan kerjasama antara bank umum syariah dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank, syariahsyariah. beberapa ketentuan dalamkantor wilayah yang selanjutnya disebut kanwil adalah kantor bank yang membantu kantor pusat bank yang bersangkutan. kantor cabang pembantu yang selanjutnya disingkatkantor fungsional yang selanjutnya disingkat., dan electronic data capture edc)uk untuk dan atas nama bank. jasa konsultasi adalah kegiatan konsultasi yang dilakukan antara bank dan buk dalam rangka analisis risiko calon nasabah pembiayaan dan proyek yang akan dibiayai oleh.pengendalian banksp atau hubungan dengan bank, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independewil, kepala kc, kepala yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kc yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan, dan atau hubungan keuang, dan cc.bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikizin usahabank indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikdihapuswawancara terhadap calon anggota dps. dihapus bab bagian ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga pejabat eksekutifadanbankank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan atau pemindahan alamat kantor. tingkat kesehatan, penurunan kondisi keuangan bank, dan atau peningkatan profil risiko bankdalam negeri paragraf pembukaan kantor cabang pembukaan hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesiaanalisis atas kemampuan bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko,cbukaansurat penegasan bank indonesia. pembukaan kcpkcpkcpcpcpcpcpinduknya, kecuali dengan persetujuan bank indonesia. jenis terdiri atas: yang melakukan kegiatan operasional, dan yang melakukan kegiatan non operasionalyang berada dalam (satu) wilayah kerja kantor bank indonesia, ataukc, dengan persetujuan bank indonesiapusat bankank menyampaikan rencana pembukaan kepada bank indonesia disertai dengan dokumen pendukung. pelaksanaan pembukaandalambank melaporkan rencana pembukaan kanwil kepada bank indonesia disertai dengan dokumen pendukung. pelaksanaan pembukaan kanwildalam hal kanwil sebagaimana dimaksud dalam akan melakukan kegiatan operasional sebagaimana maka wajib memenuhi ketentuan pembukaan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedualuar negeri baik yang melakukan kegiatan operasional maupun yang non operasional kc, kantor perwakilan, dan jenis jenis kantor lainnya luar negeri hanya dapat dilakukan oleh bank sesuai pengelompokan bank bank memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah menjadi bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing paling singkat (dua puluh empat) bulan, dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risikoank, analisis. analisis atas kemampuan bank, termasuk tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, kondisi keuangan, dan profil risiko,antara bab dan bab disisipkan (satu) bab, yakni bab sehingga berbunyi sebagai berikut: bab kerjasama bank dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan bank dapat melakukan kerjasama dengan buk dalam bentuk: kegiatan lsb, dan atau jasa konsultasi. kerjasama sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan dengan buk yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank. kegiatan. kegiatan lsbgiatan lsb berada dalam (satu) wilayah dengan induknya bankbuk yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah, didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai dengan menggunakan jaringan buk dan atau jaringan bank, dan terdapat perjanjian kerjasama antara bank dengan buk. kerjasama jasa konsultasiputusan pemberian pembiayaan dan risiko yang terjadi merupakan tanggung jawab bank, dan cc. terdapat perjanjian kerjasama antara bank dengan buk. bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, pemindahan, dan atau penghentian kegiatan lsb setahun depan dalam rencana bisnis bank. rencana pembukaan, pemindahan, dan atau penghentian kegiatan lsb sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dengan kajian. kajian sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian dari kajian sebagaimana dimaksud dalam pembukaan. pembukaan, pemindahan, dan atau penghentian kegiatan lsb sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan, pemindahan, atau penghentian kegiatan lsb telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari bank indonesia. laporan keuangan kegiatan lsb wajib digabungkan secara otomasi dan online pada hari yang sama dengan laporan keuangan bank yang menjadi induknya. bank wajib mencantumkan logo pada masing masing jaringan kantor buk yang melakukan kegiatan lsb. bank melaporkan rencana pembukaan, pemindahan, dan atau penghentian kegiatan lsb kepada bank indonesia disertai dokumen pendukungdalam bentuk jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat dilakukan apabila rencana kerjasama telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari bank indonesia. bank. bank melaporkan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada kepada bank indonesia disertaibank dengan buk sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan apabila buk telah memperoleh izin dari bank indonesia untuk melaksanakan aktivitas keagenan dan atau kerjasama sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha buk. ketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab perubahan status kantor bank peningkatan status kcp atau menjadi wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan sebagaimana dimaksud dalam dan peningkatan status menjadi kcp wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan kcp sebagaimana dimaksud dalam dan penurunan status menjadi kcp atau hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesia. penurunan status kcp menjadilaksanaanmenjadi wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan status kantor dari menjadi kcp wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan kcp sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan status kantor dariperubahan status kantor dari menjadi dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan menjadi kcp atau sebagaimana dimaksud dalam kecuali perubahan status kantor dari kcpketentuan. ketentuan bab vii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii pemindahan alamat kantor bank pemindahan alamat kantor pusat atau dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesia. pemindahan alamat yang dilakukan luar wilayah kerja kantor bank indonesia tempat kedudukan awal kc, wajib memenuhi ketentuan penutupan sebagaimana dimaksud dalam dan serta ketentuan pembukaan sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan izin pemindahan alamat kantor pusat dan atau dalam negeri atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal kcpusat dan atau kc. ketentuanpusat ataupusat atau dalam negeriank. bankdalam hal kanwil sebagaimana dimaksud pada melakukan kegiatan operasional sebagaimana maka pemindahan alamat kanwil tersebut wajib memenuhi ketentuan pemindahan alamat sebagaimana dimaksud dalam dan pemindahan alamat kanwil, kcp, kk, atau yang dilakukan luar wilayah kerja kantor bank indonesia tempat kedudukan awal kantor bank, wajib memenuhi ketentuan penutupan kanwil, kcp, atau sebagaimana dimaksud dalam dan serta ketentuan pembukaan kanwil, kcp, kk, atauwil, kcp, kf, dankcp, kk, dan yang melakukan kegiatan operasionalwajib.bank, sedangkan kantor yang melaksanakan kegiatan non operasional tetap menjadi kantor pusat bank. pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilaksanakan dengan izin bank indonesia. pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dalam (satu) wilayah kerja kantor bank indonesia. rencana. rencana pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank. permohonan izin pemisahan kantor pusat sebagaimana dimaksud pada bank diajukan oleh bank kepada bank indonesialebih lanjut dengan surat edaran bank indonesia. persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pemisahan kantoranalisis kelayakan. pemisahan kantor pusat yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan paling lama (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin bank indonesia. pelaksanaan pemisahan kantor pusat wajib dilaporkan oleh bank kepada bank indonesia paling lama (sepuluh) hari pusat, maka izin pemisahan kantor yang telah diberikan menjadi tidak berlakusahan kantor. pemindahan lokasi divisi atau bagian dari lokasi kantor pusat wajib dilaporkan oleh bank kepada bank indonesia paling lama (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemindahan.kantor bank indonesia, kecuali dengan persetujuan bank indonesia. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:a (tiga puluh) hari setelah perubahan nama disertai dengan dokumen pendukunga (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan bank indonesiapenutupan kantor bank bagian kesatu penutupan kantor dalam negeri paragraf penutupan kantor cabang penutupan hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesia. pemberian. pemberian izin penutupasetelah seluruh kewajibanankank tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku, kantor fungsional, kantor kas, dan kantor pelayanan kas penutupan kcp, kf, dan hanya dapat dilakukan apabila rencana penutupan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari bank indonesia. rencana penutupan kcp, kf, dan dilaporp, kf, dan kepada nasabah dan pihak lainnya. pelaksanaan penutupan kcp, kf, dankcp, kf, kkkcp, kf, danparagraf . paragraf penutupan kanwilsebelum tanggal penutupan. pelaksanaan penutupan kanwilwajib memenuhi ketentuan mengenai penutupan sebagaimana dimaksud dalam dan bagian kedua penutupan kantor luar negeri penutupan kc, kantor perwakilan, dan jenis jenis kantor lainnya luar negeri yang melakukan kegiatan operasional maupun non operasionalmelakukan kegiatan operasional, banklain lain pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan penutuptunduk pada ketentuan bank indonesiaoleh bank kepada bank indonesia paling lama (sepuluh) hari. bank wajib menatausahakan dokumen pendukung: pembukaan kantor bank sebagaimana dimaksud dalampenutupan kantor bank sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan pembukaan, pemindahan, dan penghentian kegiatan lsb sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia berwenang meminta dokumen pendukungdalam rangka memberikan persetujuan, penolakan, dan penegasan atas permohonan izin pendirian bank serta permohonan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan atau penutupan kantor bankanwil dan.permohonan izin atau permohonan penegasan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status. peraturan bank indonesia nomor pbi tentang bank umum syariah. ketentudicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi bank umum syariah,kerjasama antara bank dengan buk yang memiliki hubungan kepemilikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank agar terdapat penyetaraan layanan (leveraging) melalui penggunaan infrastruktur buk. kerjasama ini akan mengoptimalkan sumber daya industri perbankan nasional dan mendukung pengembangan perbankan syariah. ii. . ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf cukup jelasal hal yang harus dipresentasikan antara lainangka cukup jelas. cukup jelas. angkapenelitian terhadap calon pejabat eksekutif yang dilakukan oleh bankcukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka kantor bank meliputi: kantor bank dalam negeri antara lain berupa kantor pusat, kanwil, kc, kcp, kf, kk, dan kpk, dan kantor bank luar negeri berupa kc, kantor perwakilan, dan jenis jenis kantor lainnyayang tercantum dalam rencana bisnis bank.. cukup jelas. cukup jelas. angka. cukup jelas. bank adalah sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah). apabila bank.meliputi kegiatan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana secara terbatas. contoh yang melakukan kegiatan operasional antara lain financing center, card center, dan penyaluran pembiayaan kepada nasabah usaha mikro dan kecil umk). huruf contoh yang melakukan kegiatan non operasional antara lain kantor perwakilan pemasaran atau information technology center cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. buk memiliki hubungan kepemilikan dengan bank apabila: buk merupakan psp bank, atau psp buk juga merupakan psp bank. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bank dapat menempatkan sumber daya manusia yang berasal dari bank dalam kegiatan lsb terbatas pada kegiatan pemasaran. huruf cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. huruf cukup jelasevaluasi, dan jangka waktu perjanjian. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas..ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha buk antara lain ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti. angka peningkatan status kcp atau menjadi dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kcp atau kk. peningkatan status menjadi kcp dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kk. cukup jelaskcp dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kf. dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kc. perubahan status kantor dari kcp menjadi dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kcp. angka dalam hal pemindahan alamat kantor pusat lokasi yang baru diikuti dengan pembukaan lokasi lama kantor pusat, maka pembukaan dimaksud mengacu pada ketentuan pembukaan kc. cukup jelas. dokumen pendukung yang disampaikan oleh bank antara lain hasil studi kelayakan pemindahan alamat tempat kedudukan yang barapabila lokasi bank yang berasal dari pemisahan kantor pusat tersebut berada pada lokasi yang sama dengan kantor pusat, dimaksud dapat disebut dengan nama kantor cabang utama kcu). persetujuan bank indonesia memuat persetujuan pemisahan kantor dan pemberian izin pembukaan baru. izin pembukaan dimaksud diberikan secara otomatis karena kegiatan tersebut merupakan konversi dari kegiatan operasional yang selama ini telah dilakukan oleh kantor pusat bank. dengan dikeluarkannya izin pembukaan baru tersebut maka kantor pusat bank tidak lagi melakukan kegiatan operasional sebagaimana kc. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf analisis kelayakan meliputi: alasan, rencana lokasi kantor kantor hasil pemisahan, dan persiapan operasional kantor yang baru. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka ketentuan perundang undangan yang berlaku antara lain undang undang tentang perseroan terbatas dan undang undang tentang perbankan syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. lainnya dari bankcukup jelas. . cukup jelas. petunjuk dan dokumen operasional bank.ankunit usaha syariahunit usaha syariah perlu menerapkan tata kelola yang baik (bank indonesia nomor pbi tentang.unit usaha syariah. beberapa ketentuan dalamkantor cabang syariah yang selanjutnya disingkat kcs adalah kantor cabang uus yang bertanggung jawab kepada uus pada buk. kantor cabang pembantu syariah yang selanjutnya disingkat cps adalah kantordari suatu bank yang berkedudukan luar negeri. kantor kas syariah yang selanjutnya disingkat kks adalah kantor uus yang kegiatan usahanya membantu kcs atau cpskks tersebut melakukan usahanya. kantor fungsional syariah yang selanjutnya disingkat kfs adalah kantor uuslayanan syariah yang selanjutnya disingkat adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan kantor cabang.. kegiatan pelayanan kas syariahuusuk yang memiliki uus sendiri maupun melalui kerja sama buk yang memiliki uus. kebijakan dan operasional uus, antara lain kepala divisi, kepala kcs, kepala kfs yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala kcs, dan atau pejabat lainnya yang setara. pemisahan (spin off. ketentuan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha uus sebagaimana dimaksud pada diberikan bank indonesia dengan mempertimbangkan antara lain: penilaian terhadap komitmen buk dalam pendirian uus, analisis terhadap studi kelayakan pendirian uus, cc. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah bus dan uus, wawancara terhadap calon direktur uus dan calon anggota dps, analisis terhadap kemampuan permodalan buk, dan analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan uus menjadi bus. ketentuan bab iii bagian ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian ketiga. bagian ketiga pejabat eksekutif buk yang memiliki uusjabat uus harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. buk yang memiliki uus harus mengangkat paling kurang (satu) pejabat eksekutif uus yang bertanggung jawab langsung kepada direktur uus dan memiliki tingkat jabatan sama dengan pejabat eksekutif buk yang bertanggung jawab langsung kepada direktur buk. pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pejabat eksekutifuk yang memiliki uusuk yang memiliki uus.uk yang memiliki uus wajib menatausahakanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: uus hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing apabila memperoleh izin bank indonesia. uus dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi persyaratan paling kurang: buk yang memiliki uus telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, memiliki sistem informasi teknologi yang memadai, cc. memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah terkait kegiatan usaha dalam valuta asing, dan memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan transaksi dalam valuta asing.unit usaha syariah buk yang memiliki uusuus setahun depan dalam rencana bisnis uus. rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan atau penutupan kantor uusuusuusuk yang memiliki uus untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan atau pemindahan alamat kantor uuspenurunan kondisi keuangan, dan atau peningkatan profil risiko uuskcs dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu buk yang memiliki uus, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: terdapat pemisahan kantor antara kcs dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu buk yang memiliki uusantorbukaan kcsbukaan kcs, maka izin pembukaan kcs yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. paragraf pembukaan kantor cabang pembantu syariah pembukaan cpcpcpcpcplaporan rencana pembukaan cpcp. pelaksanaan pembukaan cpcpsyariah pembukaan kk kkkkkkrencana pembukaan kkkkksyariahkcs induknya, kecuali dengan persetujuan bank indonesia. laporansyariah pembukaan kf kfs terdiri atas: kfs yang melakukan kegiatan operasional, atau kfs yang melakukan kegiatan non operasional. laporan keuangan darikcs yang berada dalam (satu) wilayah kerja kantor bank indonesia, kcs terdekat atau kantor yang menjadi induk kegiatan usaha uus, apabila dalam wilayah kerja kantor bank indonesia dimana kfs tersebut berada tidak terdapat kcs, dengan persetujuan bank indonesia. laporan. laporan keuanganyang menjadi induk kegiatan usaha uus. kffuk yang memiliki uus menyampaikan rencana pembukaan kfs kepada bank indonesia disertai dengan dokumen pendukung. pelaksanaan pembukaan kfsf. paragraf layanan syariah kegiatan dapat dilaksanakan kantor cabang atau kantor cabang pembantu buk yang memiliki uus dengan persyaratan sebagai berikut: lokasi kegiatan berada dalam (satu) wilayah dengan kcs yang menjadi induk lslaporan keuangan kegiatanpelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan atau penghentian kegiatan. pembukaan kcs dan jenis jenis kantor lainnya luar negeri hanya dapat dilakukan oleh buk yang memiliki uus sesuai pengelompokan buk yang memiliki uusalam valuta asing, dan buk yang memiliki uus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko uusketentuan bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab perubahan status kantor unit usaha syariah peningkatan status cps atau kks menjadi kcs wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan kcs sebagaimana dimaksud dalam dan peningkatan status kks menjadi cps wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan cps sebagaimana dimaksud dalam dan penurunan status kcs menjadi cps atau kks hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesia. penurunan status cps menjadi kks.kfs menjadi kcs wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan kcs sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan status kantor dari kfs menjadi cps wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan cps sebagaimana dimaksud dalam dan perubahan status kantor dari kfs menjadi kkperubahan status kantor dari kcs menjadi kfs dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan kcs menjadi cps atau kks sebagaimana dimaksud dalam kecuali perubahan status kantor dari cps menjadi kfketentuan bab vii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii pemindahan alamat kantor uus pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha uus dan atau kcs dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesia. pemindahan. pemindahan alamat kcs yang dilakukan luar wilayah kerja kantor bank indonesia tempat kedudukan awal kcs, wajib memenuhi ketentuan penutupan kcs sebagaimana dimaksud dalam dan serta ketentuan pembukaan kcs sebagaimana dimaksud dalam dan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalamkcs yang dilakukan dalam kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal kcsyang menjadi induk kegiatan usaha uus dan atau kcyang menjadi induk kegiatan usaha uus atau kcsmindahan. pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha uus dan kcsyang menjadi induk kegiatan usaha uus atau kcsuk yang memiliki uuspemindahan alamat cps, kks, atau kfs, yang dilakukan luar wilayah kerja kantor bank indonesia tempat kedudukan awal kantor uus, wajib memenuhi ketentuan penutupan cps, kks atau kfs sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan pembukaan cps, kks, atau kfsindahan alamat cps, kks, dan kfs,cps, kks, dan kfs yang melakukan kegiatan operasionalsebagaimana dimaksud dalams. ketentuan bab viii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab viii penutupan kantor unit usaha syariah bagian kesatu penutupan kantor dalam negeri paragraf penutupan kantor cabang syariah penutupan kcs hanya dapat dilakukan dengan izin bank indonesia. pemberian izin penutupan kcss, dan persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan kcs. permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf diajusuk yang memiliki uus kepada bank indonesia setelah seluruh kewajiban kcsuk yang memiliki uusuk yang memiliki uus tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan kcs, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku. bank. bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada buk yang memiliki uus terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban kcskcscs syariah, kantor kas syariah, kantor fungsional syariah, dan kantor pelayanan kas penutupan cps, kks, dan kfs hanya dapat dilakukan apabila rencana penutupan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan bank indonesia. rencana penutupan cps, kks, dan kfs dilaporcps, kks, dan kfs kepada nasabah dan pihak lainnya. pelaksanaan. pelaksanaan penutupan cps, kks, dan kfscps, kks, kfscps, kks, dan kfsbagian kedua penutupan kantor luar negeri penutupan kcs dan jenis jenis kantor lainnyakcs dan jenis jenis kantor lainnya, buk yang memiliki uuscabutan izin usaha unit usaha syariah atas permintaan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah bank indonesia dapat mencabut izin usaha uus atas permintaan buk yang memiliki uus. pencabutan izin usaha atas permintaan buk yang memiliki uusrmohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha uus sebagaimana dimaksud pada huruf diajukan oleh direksi buk yang memiliki uus kepada bank indonesia disertai dengan dokumen pendukung. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, bank indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha uus, dan mewajibkan buk yang memiliki uus untuk: menghentikan seluruh kegiatan usaha uus, mengumumkan rencana penghentian kegiatan uus dan penyelesaian kewajiban uus dalam (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha uus, cc. menyelesaikan seluruh kewajiban uus, dan menunjuk. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban uus. permohonan pencabutan izin usaha uus sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh direksi buk yang memiliki uus kepada bank indonesia, setelah seluruh kewajiban uus diselesaikan, disertai dengan dokumen pendukung. berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha uus sebagaimana dimaksud pada bank indonesia menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha uus. kewajiban uus yang belum diselesaikan dan ditemukan dikemudian hari menjadi tanggung jawab buk yang memiliki uuxiii diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab xiii kegiatan operasional luar hari kerja operasional dan atau pada hari libur serta tidak beroperasi pada hari kerja rencana uus dan atau sebagian kantor uusa (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan. rencana uus untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat. dihapus. di. antara bab dan bab xvi disisipkan (satu) bab, yakni bab xva sehingga berbunyi sebagai berikut: bab xva lain lain permohonan izin atau laporan yang disampaikan buk yang memiliki uusuus wajib ditulis paling kurang dalam bahasa indonesia. buk yang memiliki uus wajib menatausahakan dokumen pendukung: pembukaan kantor uus sebagaimana dimaksud dalam perubahan status kantor uus sebagaimana dimaksud dalam pemindahan alamat kantor uus sebagaimana dimaksud dalam dan penutupan kantor uus sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan bank indonesia berwenanguus sebagaimana dimaksud pada dalam rangka memberikan persetujuan, penolakan dan penegasan atas permohonan pembukaan uus serta permohonan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan atau penutupan kantor uusfs dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: buk yang memiliki uus yang melanggar ketentuanuk. buk yang memiliki uus yang melanggar ketentuan dalam dan dan dan dan atau dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis dan denda uang sebesar rp1. (satu juta rupiah) per haribukpermohonan izin atau pelaporan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat bank indonesia nomor pbi tentanguusuus sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha secara sehat. untuk mencapai maksud tersebut maka uusuus disampaikan secara online melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum. ii. . d ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usahanalisis terhadap permodalan buk antara lain bertujuan untuk mengukur kemampuan modal buk dalam rangka penyertaan modal pada bus hasil pemisahan (spin off) uus yang harus dilakukan paling lambat juli huruf pemenuhan aspek hukum antara lain mempertimbangkan ketentuan pemisahan usaha yang diatur dalam undang undang nomor. nomor tahun tentang perseroan terbatas. angka penelitian terhadap calon pejabat eksekutif yang dilakukan oleh buk yang memiliki uuscukup jelas. yang dimaksud dengan direktur uus adalah anggota direksi buk yang memiliki uus yang bertanggungjawab penuh terhadap uuscukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. angka kantor uus meliputi: kantor uus dalam negeri antara lain berupa kcs, cps, kfs, kks, kpk, dan kegiatan ls, dan kantor uus luar negeri berupa kcs dan jenis jenis kantor lainnya. pencantuman rencana penutupan kantor uus dalam rencana bisnis uus tidak termasuk penutupan kantor uus yang dilakukan karena pengenaan sanksi dari bank indonesia. rencana. rencana bisnis uus disajikan dan dilaporkan tersendiri yang merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis buk yang memiliki uusyang dalam rencana bisnis uus. kajian dalam rangka rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan atau penutupan kantor uus dapat digabungkan dengan kajian pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan atau penutupan kantor buk yang memiliki uus cukup jelas. b. persyaratan pemenuhan tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan buk yang memiliki uus. angka cukup jelasantor buk yang memiliki uus" antara lain kantor cabang atau kantor cabang pembantu dokumen pendukung yang disampaikan antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor. . cukup jelasuus adalah sebesar rp500. (lima ratus ribu rupiah). apabila uuskfs meliputi kegiatan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana secara terbatas. contoh kfs yang melakukan kegiatan operasional adalah penyaluran pembiayaan kepada nasabah usaha mikro dan kecil umk). huruf contoh kfs yang melakukan kegiatan non operasional adalah kantor perwakilan pemasaranadan terpisah dengan pencatatan kantor konvensional. cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. cukup jelas.angka peningkatan status cps atau kks menjadi kcs dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan cps atau kks. peningkatan status kks menjadi cps dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kks. cukup jelas. a. perubahan status kantor kfs menjadi kcs dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kfs. perubahan status kantor kfs menjadi cps dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kfs. perubahan status kantor kfs menjadi kks dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kfs. perubahan status kantor kcs menjadi kfs dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan kcs. perubahan status kantor cps menjadi kfs dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan cps. angka pemindahan alamat kcs perlu mempertimbangkan kepentingan nasabah antara lain: jarak lokasi kantor lama dengan yang baru, jumlah nasabah yang telah dibiayai, dan infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru cukup jelas. dokumen pendukung yang disampaikan oleh buk yang memiliki uus antara lain hasil studi kelayakan pemindahan. pemindahan alamat tempat kedudukanpenyelesaian kewajiban kcsuus lainnya dari uus tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihakuus atau pihak lain. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. persetujuan atau penolakan atas permintaan pencabutan izin usaha uus diberikan oleh bank indonesia dengan mempertimbangkan antara lain hasil analisis terhadap penjelasan yang disampaikan oleh buk yang memiliki uus mengenai alasan penutupan kegiatan usaha uus dan atau dampaknya terhadap masyarakat. penjelasan rencana penutupan kegiatan usaha uus dilakukan oleh buk yang memiliki uus melalui presentasi bank indonesia. huruf cukup jelas. cukup jelas. surat keputusan pencabutan izin usaha uus diterbitkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap uus yang bersangkutan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada. cukup jelas. angka cukup jelas. . cukup jelas. angka cukup jelas. sesuai dengan ini maka petunjuk dan dokumen operasional uusuk atau uusdalam dan sehat dengan tersedianya likuiditas pasar keuangan domestik antara lain melalui aktivitas lindung nilai dalam upaya untuk memitigasi risiko pergerakan nilai tukar rupiah, bahwa dalam rangka mendorong pendalaman pasar keuangan, bank indonesia mengembangkan aktivitas lindung nilai yang terkait dengan kegi.wap lindung nilai kepadakepada bank indonesia adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (spot) dengan pembelian kembali .kepada bank indonesiatransaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia yang selanjutnya disebut underlying transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia. pinjaman luar negeri adalah kewajiban penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asinginvestasi langsung indonesia yang selanjutnya disebut investasi langsung adalah investasi jangka panjang secara langsung, yang tidak melalui pasar modal, dilakukan oleh investor asing untuk melakukan kegiatan usaha wilayah republik indonesia. kontrak lindung nilai adalah informasi dari bank yang disampaikan kepada bank indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah underlying transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia, melalui media komunikasi yang ditetapkan oleh bank indonesia. bab transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia bank dapat melakukan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia. transaksi :ruang lingkup underlying transaksi meliputi pinjaman luar negeri bank dalam bentuk perjanjian kredit dan atau penerbitan surat utang. dalam hal underlying transaksi dimiliki oleh nasabah sebagaimana dimaksud padadengan:bank sebagaimana dimaksud dalam harus termasuk dalam klasifikasi bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan peringkat komposit paling rendah (tiga). . bank dapat menyampaikan kontrak lindung nilai dengan jangka waktu paling lama (tiga) tahun. pelaksanaan kontrak lindung nilai sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dengan jangka waktu (tiga) bulan, (enam) bulan, atau (dua belas) bulan. penyampaian kontrak lindung nilai kepada bank indonesia dilakukan bersamaan dengtetapkan paling sedikit sebesar usd10, (sepuluh juta dolar amerika serikat) dan paling banyak sebesar nilai underlying transaksi, dengan kelipatan usd1, (satu juta dolar amerika serikat). bank dapat mengajukanadalah (tiga) bulan, (enam) bulan, atau (dua belas) bula., dan jangka waktu perpanjangan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia paling lama sebesar sisa jangka waktu kontrak lindung nilai. bank dilarang menggunakan underlying transaksi yang sama untuk lebih dari satu kontrak lindung nilai dan satu transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia. bank indonesia menetapkan dan mengumumkan tingkat premi atau diskon daridolar amerika serikat terhadap rupiah. kurs spot dolar amerika serikat terhadap rupiah yang digunakan dalam transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia adalah kurs jakarta interbank spot dollar rate jstor). bab iii pelaksanaan transaksi bank indonesia mengumumkan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia pada setiap hari kerja melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank indonesia dapat meniadakan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia, kecuali dalam rangka perpanjangan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia. . pelaksanaan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia diatur sebagai berikut: bank indonesia mengumumkan tingkat premi atau diskon transaksi swap lindung nilai pada hari pelaksanaan transaksi swap lindung nilai, melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh bank indonesia. bank dapat melakukan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia melalui media komunikasi yang ditetapkan oleh bank indonesia. pada setiap perpanjangan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia, bank wajib mencantumkan pada deal conversation nomor referensi kontrak lindung nilai yang sesuai. bab dokumen transaksi bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli underlying transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dan dokumen fotokopi underlying transaksinasabah maka dokumen underlying transaksi berupa kontrakbank maka dokumen underlying transaksi berupa dokumen pinjaman luar negeri. bab setelan transaksidolar amerika serikatsetelan secara getting sebagaimana dimaksud dalam untuk perpanjangan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia,, atau cc. getting untuk nilai nominal yang sesuai dengan nilai outstanding pinjaman luar negeri bank pada setiap periode perpanjangan. bab sanksi setiap pelanggaran bank pada setiap transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenakan sanksi: teguran tertulis, dan atau kewajiban membayar sebesar yo0.tidak memenuhi kewajiban seteldandalam hal ditemukan pelanggaran atas danbab viitransaksi swap lindungkembangkan aktivitas lindung nilai antara lain melalui penggunaan instrumen swaphal tersebut merupakan bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan yang selanjutnya diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kegiatan investasi ekonomi indonesia.stasi pada kegiatan ekonomi lainnya antara lain investasi untuk modal kerja pada perusahaan indonesia. peringkat komposit mengacu kepada ketentuan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bankbank indonesia akan mengumumkan ketiadaan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan transaksi antara lain melalui sarana informasi yang ditetapkan oleh bank indonesia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bank indonesia memberikan nomor referensi kontrak lindung nilai kepada bank setelah bank indonesia menerima kontrak lindung nilai dari bank. nomor referensi kontrak lindung nilai digunakan untuk mengidentifikasikan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dan kaitannya dengan dokumen underlying transaksi yang ditatausahakan oleh bank maupun sebagai dasar bagi perpanjangan transaksi swap lindung nilai kepada bantransparansi kondisi keuanganbank indonesia. perkreditan rakyat dan pedoman akuntanparansi kondisi keuangantentang perbankstandar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bpr adalah standar akuntansi keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sak tetap) dan pedoman akuntansi bpr (pa bpr)kantor akuntan publik adalah kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang akuntan publikii. bab laporan tahunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling kurang memuat: informasi umum yang meliputi antara lain.hurufcakupan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran bank indonesia. bpr wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada bank indonesia. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada. bagi bpr yang mempunyai total aset lebih besar dari atau sama dengan. bagi bpr yang mempunyai total aset lebih kecilmaka selain menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada bpr tetapstandar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bpr. dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar bank indonesia, apabila bprdiwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan sebelum tahun buku berikutnya. bab ilkurang memuat: laporan keuangan yang terdiri dari: neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontingensi informasi lainnya yang paling kurang terdiri dari: kualitas aktiva produktif kap) untuk: penempatan pada bank lain,dari: kewajiban penyediaan modal minimum, non performing . non performing loans npl) dan penyisihan penghapusan aktiva produktif: return asset roa) dan beban operasional terhadap pendapatan operasional bopo), cash ratio, dan loan deposit ratio ldr) susunan pengurus dan komposisi pemegang saham,lebih besar dari atau sama denganjuni, dan septembernya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik. bpr yang mempunyai total aset lebih kecil dari rp10. (sepuluh miliar rupiah) wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi . publikasi posisi akhir bulan maret, juni, september, dan desember pada surat kabar lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnyajuni, dan september, dan b.nya yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam maka laporan keuangan publikasi wajib: ditempelkan seluruh kantor bpr, dan terus menerus ditempelkan sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya.belum. dimaksud dalam sampai dengan paling lamadan atau kantor akuntan publik yang terdaftar bank indonesia .audit oleh akuntan publik,danbank indonesia,nya, paling lambat tanggal setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalam bpr wajib menyampaikan kepada bank indonesia rekaman data laporan keuangan publikasi secara on line, paling lambat tanggal setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dalam . dalam hal bpr tidak dapat menyampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi secara on line sebagaimana dimaksud pada karenadatabase atau jaringan telekomunikasi bank indonesia, bpr menyampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi secara off lineatas akhir. datayampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi namun datanya tidak sesuai dengan laporan keuangan publikasi yang diumumkan maka bpr dinyatakan belum menyampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi. bab hubungan antara bpr, akuntan publik dan bank indonesiamemenuhi kriteria: terdaftar bank indonesia, dan tidak memiliki keterkaitan dengan bpr. penugasan atau penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang sama oleh bpr hanya dapat dilakukan untuk paling lama (tiga) tahun buku berturut turut. penunjukan atau penugaslakukan dengan perjanjian kerja. perjanjian . perjanjian kerja antara bpr dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada paling kurangukan audit sesuai standar profesional akuntan publik, kode etik profesi dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai akuntan publik, pernyataan dari bpr untuk mengizinkan kantor akuntan publisetiap saat apabila diperlukan, dan informasi mengenai temuan audit terkait, ruang lingkup audit, jangka waktu penyelesaian audit, kewajiban akuntan publik yang bertanggung jawab dalam melakukan audit untuk melapor kepada bank indonesia sebelum pelaksanaan audit, dan kewajiban kantor akuntan publik dan akuntan publik untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan data atau informasi kepada . kepada pihak lain tanpa seizin bpr sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit mencakup: penilaian atasaset lain lain dan agunan yang diambil alih bpr, cc. pendapat mengenai kewajaran atas transaksi dengan komm), loan deposit ratio ldr): perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan serta penyebab utamanya. return asset roa) dan beban operasional terhadap pendapatan operasional bopo). keandalan ., dan il. hal hal lain yang diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk catatan atas laporan keuangan. fotokopi perjanjian sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan bpr kepada bank indonesia paling lambat (empat belas) hari sebelum pelaksanaan audit. akuntan publik dan atau kantor akuntan publik wajib memberikan data dan informasi yang diminta bank indonesia terkait dengan bpr yang diaudit,kode etik profesi, dan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai akuntan publik, serta perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam memberitahukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan bidang keuangan dan atau perbankan yang dapat . dapat membahayakan kelangsungan usaha bpr kepada bank indonesia paling lambat (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, cc. menyampaikan laporan hasil audit dan surat komentar management letter) kepada bank indonesia paling lambat (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan, dan mematuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam undang undang tentang perbankan dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai akuntan publik dan ketentuan perundang undangan lainnya serta perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam hurufatau pengurus bpr. bab keadaan memaksa bpr yang mengalami keadaan memaksa yang dampaknya terhadap bpr melampaui batas waktu seharusnya mengumumkan dan atau menyampaikan .yang dialami dan disertai keterangan pejabat yang berwenang dari instansi terkait daerah setempatmemaksa atau berdasarkan pertimbangan bank indonesia telah dapat teratasi. bab vii. membayar sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun antara lain penurunan tingkat kesehatan banksebagaimana dimaksud dalam dikenakan: sanksi kewajiban membayar sebesar rp5. (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak (dua) kali oleh. kali oleh bank indonesia: penurunan tingkat kesehatan bank, dan atau pencantuman pengurus dalam daftarkewajiban membayar dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada terhadap anggota dewan komisaris, anggotaan kedua. bagian kedua laporan keuangan publikasi bpr yang terlambat. bpr yang tidakagian ketiga hubungan antara bpr, akuntan publik dan bank indonesia bpr yang tidak menyampaikan fotokopi perjanjian kepada bank indonesia sebagaimana dimaksudakuntan publik dan atau kantor akuntan publi. penghapusan nama akuntan publik dan atau kantor akuntan publik dari daftar akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar bank indonesia, dan atauperaturan perundang undangan yang berlaku.menuhi ketentuan sebagaimana dimaksudatau tunai kepada bank indonesia. apabila batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan . dan dan jatuh pada hari sabtu atau hari libur, maka batas waktu kewajiban jatuh pada hari kerja berikutnyanggal oktoberlaporan keuangan publikasi posisi akhir bulan september dan laporan tahunan posisi akhir tahuyampaikan kepada bank indonesia maka laporan keuangan harus disusun .dalam kaitan dengan kewajiban untuk diaudit oleh akuntan publik, perlu penyempurnaan terhadap aturan mengenai ruang lingkup audit, materi perjanjian antara akuntan publik dan bank perkreditan rakyat serta komunikasi akuntan publik dengan bank indonesia.. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan surat kabar harian loka!gedung. laporan keuangan publikasi bulan maret ditempelkan pada papan pengumuman media lainnya dan kantor kasmedia lainnya yang mudah dibaca oleh publik pada salah satu kantor bpr untuk posisi akhir. cukup jelas. cukup jelas. contoh: laporan keuangan publikasi posisi akhirpenyampaian rekaman data laporan keuangan publikasi secara online dilakukan dengan carasarana teknologi lainnya. penyampaian rekaman data laporan keuangan publikasi secara off line dilakukan dengan cara antara lain seperti mengirimkan usb, compact disklaporan keuangan publikasi kepada bank indonesiajika disampaikan setelah tanggal juni cukup jelas. yang dimaksud dengan keterkaitan dengan bprpembatasan penugasan atau penunjukan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan independensi dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan bpr. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak pihak sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bpbab kredit bermasalah adalah kredit yang berpengaruh secara signifikan terhadap npl bpr. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini termasuk laporan bulanan bpr dan laporan batas maksimum pemberian kredit cc. pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, dan atau kecurangan (fraud) yang bernilai material. huruf laporan hasil audit dan surat komentar management letter) yang disampaikan kepada bank indonesia adalah laporan . laporan hasil audit dan surat komentar yang telah ditandatangani oleh akuntan publik yang charge. hurufpengumuman. cukup jelas. cukup jelas . cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: apabila bpr mengumumkan laporan keuangan publikasi sesuai ketentuan untuk posisi maret pada tanggal mei maka bpr tersebut dikenakan denda keterlambatan selama hari senilai rp300. (tiga ratus ribumei baik surat kabar lokal maupun pada papan pengumuman, maka bpr tersebut dikenakan denda sebesar (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: keterlambatan . keterlambatan mengumumkan pada papan pengumuman selama hari sebesar (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan keterlambatan mengumumkan pada surat kabar lokal selama hari sebesar (dua ratus lima puluh ribu rupiah) contoh: apabila bpr mengumumkan laporan keuangan publikasi sesuai ketentuan untuk posisi akhir bulan maret pada tanggal juni maka bpr tersebut dikenakan denda tidak mengumumkan laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan maret sebesar rp3. (tiga jutajuni maka bpr tersebut dikenakan denda sebesar rp6. (enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: denda tidak mengumumkan pada papan pengumuman sebesar rp3. (tiga juta rupiah), dan denda . denda tidak mengumumkan pada surat kabar lokal sebesar rp3. (tiga juta rupiah). contoh: untuk laporan keuangan publikasi bulan maret bpr menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data sesuai ketentuan untuk pada tanggal mei maka bpr tersebut dikenakan denda keterlambatan menyampaikan bukti pengumuman fotokopi laporan keuangan publikasi dan rekaman data senilai rp600. (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:an denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama hari senilai rp300. (tiga ratus ribu rupiah) khusus untuk bpr dengan total aset lebih besar atau sama dengan rp10. (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan desember pada papan pengumuman atau media lainnya, surat kabar lokal dan rekaman data. apabila bpr menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi, guntingan . guntingan surat kabar, dan rekaman data posisi akhir bulan desember pada tanggal mei maka bpr tersebut dikenakan denda hari keterlambatan sebesar (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikutenda keterlambatan penyampaian guntingan halaman surat kabar selama hari senilai rp300. (tiga ratus ribu rupiah), denda keterlambatan menyampaikan rekaman data selama hari senilai rp300. (tiga ratus ribu rupiah) contoh: untuk laporan keuangan publikasi bulan maret apabila bpr menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi atau guntingan surat kabar pada tanggal juni maka bpr tersebut dikenakan denda tidak menyampaikan bukti pengumuman fotokopi laporan keuangan publikasi atau guntingan surat kabar dan rekaman data senilai rp6. (enaman denda. denda tidak menyampaikan rekaman data senilai rp3. (tiga juta rupiah). khusus bpr dengan total aset lebih besar atau sama dengan rp10. (sepuluh miliar rupiah) untuk laporan keuangan publikasi bulan desember apabila bpr menyampaikan bukti pengumuman laporan keuangan publikasi, guntingan halaman surat kabar, dan rekaman data sesuai ketentuan untuk posisi desember pada tanggal juni maka bpr tersebut dikenakan denda sebesar rp9. sembilanenda tidak menyampaikan guntingan halaman surat kabar senilai rp3. (tiga juta rupiah), dan denda tidak menyampaikan rekaman data senilai rp3. (tiga juta rupiah)dalam rangka penyediaan informasi perlu kan sistem pelaporan yang terintegrasi yang implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai dari penyampailaporan bulanan bank umum syariahataukantor wilayah bank, baik yang melakukan kegiatan operasional maupun tidak melakukan kegiatan operasional. kantor cabang adalah kantor cabang dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, baik yang melakukan kegiatan operasional indonesia maupun luar indonesia, termasuk kantor wilayah bank yang melakukan kegiatan operasional. bank pelapor adalah kantor bank yang meliputi kantor pusat bank dan kantor cabang. laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah, yang selanjutnya disebut laporan adalah informasi yang disusun dan disampaikan oleh bankkamus data yang ditetapkan oleh bank indonesia guna mendukung pengambilan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. laporan per kantor adalah laporan dari unit usaha syariah dan kantor pusat bank umum syariah yang melakukan kegiatan operasional dan kantor cabang, termasuk kantor kantor bank yang berada bawah koordinasi kantor cabang. laporan gabungan adalah laporan per bank dari kantor pusat bank umum syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya atau dari unit usaha syariah yang menggabungkan laporan dari seluruh kantornya. laporan perusahaan anak adalah laporan dari kantor pusat perusahaan anak yang tidak berbentuk bank, dan seluruh kantor cabang . laporan . cabang perusahaan anak baik yang melakukan kegiatan operasional indonesia maupun luar indonesia. laporan konsolidasi adalah laporan yang merupakan konsolidasi dari laporan gabungan bank umum syariah dan laporan perusahaan anak termasuk perusahaan anak yang berbentuk bank. penyampaian laporan secara online, yang selanjutnya disebut online, adalah penyampaian laporan secara langsung melalui jaringan komunikasi data bank indonesia. penyampaian laporan secara offline, yang selanjutnya disebut offline, adalah penyampaian rekaman laporan dalam media perekaman data elektronik disertai hasil cetak komputer (hardcore)b kewajiban dan tanggung jawab bank pelapor. bank pelapor bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan laporan serta ketepatan waktu penyampaian lapor yang mengatur penyesuaian penyajian data dari format pembukuan intern bank pelapor menjadi format laporan. petugas dan atau penanggung jawab yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada bank indonesia. penunjukan petugas dan ataudan atau pimpinan kantor cabang. dalam hal terjadi perubahan petugas dan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada bank pelapor wajib melaporkan perubahan tersebut kepada bank indonesia. bab iii penyusunan dan penyampaian laporan dan koreksi laporan laporan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas (empat) cakupan laporan yaitu: laporan per kantor, laporan gabungan, laporan perusahaan anak, dan laporan konsolidasi. ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. laporan per kantor wajib disusun dan disampaikan oleh unit usaha syariah, kantor pusat bank umum syariah yang melakukan kegiatan operasional dan kantor cabang. dalam . dalam hal unit usaha syariah, kantor pusat bank umum syariah, atau kantor wilayah bank tidak melakukan kegiatan operasional, maka laporan unit usaha syariah, kantor pusat bank umum syariah, atau kantor wilayah bank yang tidak melakukan kegiatan operasional digabungkan dengan laporan per kantor dari kantor cabang yang ditunjuk. dalam hal bank pelapor telah mampu menyusun dan menyampaikan laporan per kantor dari seluruh atau sebagian kantor cabang secara terpusat atau sentralisasi, laporan per kantor dapat disusun dan disampaikan oleh. laporan per kantor yang disampaikan secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada harus bisa diidentifikasi untuk masing masing kantor. bank pelapor yang telah mampu menyusun laporan per kantor secara terpusat atau sentralisasi sebagaimana dimaksud pada dapat menyampaikan laporan kepada bank indonesia dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada departemen pengelolaan dan kepatuhan laporan c.g. divisi pengelolaan dan pengawasan laporan gabungan wajib disusun dan disampaikan oleh unit usaha syariah dan kantor pusat bank umum syariah yang memiliki kantor cabang. laporan perusahaan anak wajib disampaikan oleh kantor pusat bank umum syariah. . laporan konsolidasi wajib disusun dan disampaikan oleh kantor pusat bank umum syariahn dalam hal terdapat koreksi laporan per kantor danbab periode penyampaian laporan dan koreksi laporan bank pelapor wajib menyampaikan laporan per kantor sebagaimana dimaksud dalam dan atau koreksi laporan per kantor sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia secara bulanan paling lambat tanggal (lima) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. bank pelapor wajib menyampaikan laporan gabungan sebagaimana dimaksud dalam dan atau koreksi laporan gabungan sebagaimana dimaksud dalam kepada bank indonesia secara bulanan paling lambat tanggal (sepuluh) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. bank . bank pelapor wajib menyampaikan laporan perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam dan atau koreksi laporan perusahaan anakwajib menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam dan atau koreksi laporan konsolidasidinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan atau koreksi laporanujuh) padabelas) pada, menyampaikan .. penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara online sebagaimana dimaksud pada dilakukan sampaipenyampaian laporan dan atau koreksi laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam penyampaian laporan dan atau koreksi laporan dilakukan secara offline. bank. laporan dan atau koreksi laporan secara online dapat disampaikan pada hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur nasionalmaka laporan dan atau koreksi laporan disampaikan paling lambatdan atau koreksi laporan secara online sebagaimana dimaksud dalam danbank pelapor mengalami gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf bank pelapor harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank indonesia, dengan disertai bukti dan penjelasan mengenai gangguan teknis yang dimaksud bersamaan dengan penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara offline. dalam . dalam hal bank indonesia mengalami gangguan teknis dan atau gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf dan surat pemberitahuan. penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara offline sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan pada hari kerja,batas akhir penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam dan bagi bank pelapor yang dikecualikan dari pelaporan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf jatuh pada bukan hari kerja maka pelaporan secara offline disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. dalam hal gangguan teknis bank pelapor dan atau bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufindonesia belum menerima laporan dan atau koreksi laporan dari bank pelapor sampai dengan batas akhir penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada dan maka bank pelapor dianggap. yang tercantum padaapabila laporan dan atau koreksi laporan dinyatakan lolos validasi oleh bank indonesia.: departemen pengelolaan dan kepatuhan laporan c.g divisi pengelolaan dan pengawasan menara syafruddin prawiranegara, jl. m.h. thamrin jakarta. dalamyang berkedudukan luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka pada jam kerja bank indonesia.kepada bank indonesia oleh kantor pusat bank pelapor, sesuai dengan kedudukan kantor pusat bank pelapor sebagaimana dimaksud pada bank pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga menyebabdan atau bank pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga menyebabkan terhambatnya penyampaian laporan dan atau koreksi laporan untukdalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan ataucakupan laporan.. per item kesalahan laporan dan paling banyak seluruhnya sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) per cakupan lapordan atau koreksi laporan. bank yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada dan tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan dimaksuddalampengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dikecualikan untuk penyampaian koreksi laporan atas dasar hasil audit oleh akuntan publik. . pembebanberupa teguran tertulis dalam rangka kepatuhan laporan dan atau sanksi dalam rangka pembinaan serta pengawasan bank. bab vii ketentuan peralihan pada saatyang disampaikan pada bulan mei sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia nomor pbi tentang laporan bulanan bank umum syariah sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan bank indonesia nomor pbi batas waktu penyampaian laporan berdasarkan peraturan bank indonesia ini, khususdiatur sebagai berikut:lima belas) pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan. laporan sebagaimana dimaksud dalam bank pelapor dinyatakan terlambat,(tujuh(dua puluh dua) bulan .sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku untuk penyampaian laporan data bulan agustus yang disampaikan pada bulan september sampai dengan data bulan oktober yang disampaikan pada bulan november ketentuan sanksi kewajiban membayar untuk penyampaian laporan data bulan november yang disampaikan pada bulan desember sampai dengan data bulan april yang disampaikan pada bulan mei diatur sebagai berikut: bank .,,b viii ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut tentang format, tata cara penyusunan dan penyampaian laporan, serta tata cara pengenaan sanksi diatur dalam surat edaran bank indonesia. pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlakuitung sejak laporan data bulan mei . ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam mulai berlaku sejak laporan data bulan mei yang disampaikan pada bulan junumum dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, ditetapkan bahwa bank umum syariah dan unit usaha.dengan diberlakukannya penyempurnaan pernyataan standar akuntansi keuangan peak) syariah, peak yang berlaku untuk bank syariah, dan penerapan basel maka pelaporan keuangan berdasarkan prinsip syariah perlu disesuaikanumum syariah dan unit usaha syariah. dengan demikian, maka bank umum syariah dan unit usahaalam rangka mengintegrasikan seluruh sistem pelaporan dari bank kepada bank indonesia maka disusun laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan yang penerapannya akan dilakukan secara bertahap yang sebagai tahap awal dimulai dari penyampaian laporan bulanan bank umum syariah dan unit usaha syariah. ii. demi atau dokumen pendukungnya. yang . yang dimaksud dengan laporan secara lengkap adalah laporan yang telahukup jelas. cukup jelas.cukup jelas. laporan kantor bank yang status kantornya bawah kantor cabang, antara lain kantor cabang pembantu, kantor kas, dan payment point, laporan . cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan harus bisa diidentifikasi untuk masing masing kantor yaitu apabila laporan per kantor dimaksud tetap dapat menunjukkan sandi dari kantor bank pelapor. sebagai contoh, apabila mampu menyusun laporan per kantor untuk (sepuluh) kantor cabang. bagi bank yang tidak memiliki kantor cabang, tidak perlu menyusun dan menyampaikan laporan gabungan. perusahaan anak yang berbentuk bank tidak perlu dilaporkanseptember maka yang wajib dilaporkan adalah data akhir september contoh:gabungan dan atau koreksi laporan gabungan. tanggal agustus sampai dengan tanggal agustus huruf contoh: penyampaian laporan gabungan dan atau koreksi laporan gabungan untuk bulan laporan agustus dinyatakan terlambat apabila disampaikan mulai dari tanggal september sampai dengan tanggal septemcontoh:ni dinyatakan tidak disampaikan, apabila laporan per kantor dan atau koreksi laporan per kantor belum diterima oleh bank indonesia sampai dengan tanggal juli laporan gabungangabungan dan atau koreksi laporan gabungan belum diterima . diterima oleh bank indonesia sampai denganperusahaan anak dan atau koreksi laporan perusahaan anak belum diterima oleh bank indonesia sampai dengan tanggal julikonsolidasi dan atau koreksi laporan konsolidasi belum diterima oleh bank indonesia sampai dengan tanggal juli cukup jelas. contohsecara online paling lambat pada hari sabtu tanggal oktober contoh: penyampaian laporan per kantor dan atau koreksi laporan per kantor untuk bulan laporan agustus wajib disampaikan paling lambat pada hari jumat tanggal september dalam hal pemerintah menetapkan hari jumat, september sebagai hari libur nasional sehubungan dengan hari raya keagamaan idul fitri, idul adha . adha, natal, kaisar dan nyeri), maka bank pelapor dapat menyampaikan laporan per kantor dan atau koreksi laporan per kantor pada hari kerja berikutnya yaitu hari senin tanggal september kecuali ditetapkan lain oleh bank indonesia. penyampaian laporan gabungan dan atau koreksi laporan gabungan untuk bulan laporan juni wajib disampaikan paling lambat pada hari kamis tanggal juli dalam hal pemerintah menetapkan hari kamis, juli sebagai hari libur nasional, namun tidak terkait dengan hari raya keagamaan (seperti: tahun baru hijriah, kenaikan isa masih), maka bank pelapor tetap menyampaikan laporan gabungan dan atau koreksi laporan gabungan paling lambat hari kamis tanggal juli kecuali ditetapkan lain oleh bank indonesia. bank indonesia akan menyampaikan penetapan hari lain sebagai batas waktu penyampaian laporan melalui surat pemberitahuan dan atau media lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas bank pelapor.ontoh: bank yang baru dibuka dan melakukan kegiatan operasional pada tanggal juni bank dikecualikan menyampaikan laporan secara online paling lama bulan setelah melakukan kegiatan operasional yaitu untuk bulan laporan juni sampai dengan bulan laporan juli tanggal juli yang jatuh pada hari sabtubulan laporan junkerja berikutnya yaitu hari senin tanggal juli pada jam kerja bank indonesia yang mewilayahi bank bank . bank berkedudukan daerah terpencil dan belum tersedia fasilitas komunikasi. tanggal agustus yang jatuh pada hari selasalselasa tanggal agustus pada jam kerja bank indonesia yang mewilayahi bank contoh: pada tanggal julni bank diperkenankan menyampaikan laporan per kantor dan atau koreksi laporan per kantor secara offline paling lambat hari kerja berikutnya yaitu senin tanggal juli pada jam kerja bank indonesia yang mewilayahi bank contoh: pada tanggal oktobersecara online untuk data bulan september bank diperkenankan menyampaikan laporan per kantor secara offline paling lambat hari kerja berikutnya yaitu hari senin tanggal oktober pada jam kerja bank indonesia yang mewilayahi bank apabila bank menyampaikan laporan per kantor secara offline pada hari selasa tanggal oktober maka bank dinyatakan terlambat selama (satu) hari kerja. cukup jelas. tanda terima penyampaian atas laporan yang disampaikan oleh bank pelapor secara online atau offline, dapat diakses oleh bank pelapor melalui web penyampaian laporan yang dikelola oleh bank indonesia. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "wilayah kerja kantor pusat bank indonesia" adalah kantor bank pelapor yang berada wilayah jakarta, bogor, tangerang, depok, bekasi, karawang, dan banten. yang dimaksud dengan "jam kerja bank indonesia" adalah jam kerja bank indonesia yang mewilayahi bank pelaporpada bulan juli wilayah tempat kedudukan bank mengalami kebakaran yang mengakibatkan bank tidak dapat menyusun laporan per kantor karena kehilangan data keuangan bulan laporan juli dalam hal ini, bank dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan per kantor untuk data bulan juli yang dilaporkan pada bulan agustus contoh: pada tanggal sampai dengan juli terjadi banjir wilayah tempat kedudukan bank yang mengakibatkan perusahaan terhambat menyampaikan laporan per kantor untuk bulan laporan juni dalam hal ini bank dapat menyampaikan laporan melewati tanggal juli dan tidak dikenai sanksi administratif berupa denda. cukup jelas.. contoh: laporan per kantor, tanggal. tanggal oktober jatuh pada hari minggusehingga bank dikenakan sanksi sebesar hari rp1. rp1. (satu juta rupiah). tanggal oktober jatuh pada hari minggu. bank bertindak sebagai koordinator penyampaian laporan untuk (lima) kantor cabanguntuk (enam) bank pelapor, yaitu bank dan kelima kantor cabang dibawah koordinatnya, sehingga bank dikenakan sanksi sebesar hari bank pelapor rp. (enam juta rupiah) laporan gabungan, tanggal agustus jatuh pada hari minggu. bank menyampaikan laporan gabungan untuk bulan laporan juli pada hari selasa tanggal agustus bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan gabungan selama (dua) hari kerja yaitu senin dan selasa dan agustus sehingga bank dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan gabungan sebesar hari rp1. rp2. (dua juta rupiah). contoh koreksi laporan per kantor, tanggal. tanggal oktober jatuh pada hari minggu. bank menyampaikan koreksi yaitu senin tanggal oktoberrabu. bank menyampaikan koreksi laporan gabungan untuk bulan laporan agustus pada hari jumat tanggal september bank dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan gabungan selama (dua) hari kerja, yaitu kamis dan jumatlaporan adalah kesalahan per field data. contoh pada piutang murabahah, terdapat kesalahan pada jenis valuta, sumber dana dan lokasi proyek, maka dihitung sebagai (tiga) item kesalahan. atas kesalahan ini bank pelapor dikenakan sanksi sebesar rp. rp. (seratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya apabila terdapat (dua ratus). laporan per kantor, tanggal agustus jatuh pada hari rabu. bank menyampaikan laporan per kantor untuk bulan laporoktober jatuh pada hari jumat. bank menyampaikan laporan gabungan untuk bulan laporan september pada hari rabu tanggal oktoberontoh: laporan per kantor dan atau koreksi laporan per kantor untuk bulan laporan september disampaikan paling lambat tanggal oktober huruf contoh: laporan gabungan dan atau koreksi laporan gabungan untuk bulan laporan september disampaikan paling lambat tanggal oktober hurufdisampaikan paling lambat tanggal oktober huruf contoh: laporan konsolidasi dan atau koreksi laporan konsolidasi untuk bulan laporan september disampaikan paling lambatseptembergabungan dan atau koreksi laporan gabungan untuk bulan laporan september dinyatakan .: laporan per kantor dan atau koreksi laporan per kantor untuk bulan laporan september dinyatakan tidak disampaikan, apabila laporan dan atau koreksi laporan belum diterima oleh bank indonesia sampai dengan tanggal oktober cukup jelas. huruf contoh: tanggal oktober jatuh pada hari selasa. bank menyampaikan laporan per kantor periode data bulan september pada hari kamis tanggal oktober bank dinyatakan terlambat menyampaikan . menyampaikan laporan per kantor selama (dua) hari kerja, yaitu rabu dan kamis (tanggal dan oktober sehingga bank dikenakan sanksi sebesar hari rp1. rp2. (dua juta rupiah). huruf contoh: tanggal oktober jatuh pada hari selasa. bank menyampaikan koreksi laporan per kantor periode data bulan september pada hari rabu, yaitu rabu tanggal oktober sehingga bank dikenakan sanksi sebesar hari rp100. rp100. (seratus ribu rupiah). huruf contoh: tanggal oktober jatuh pada hari selasa. bank menyampaikan laporan per kantor untuk bulan laporan september pada hari jumat tanggal oktober bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan per kantor untuk bulan laporan september sehingga bank dikenakan sanksi sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah)penguatan operasi moneter dan manajemen ekses likuiditas melalui strategi operasi moneter yang memperpanjang profil jatuh waktu instrumen operasi moneter, diperlukan pengkayaan instrumen yang dapat membawa likuiditas yang saat ini terkonsentrasi jangka sangat pendek jangka lebih panjang, bahwa instrumen tersebut perlu untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar sehingga sekaligus dapat mendukung upaya pendalaman pasar keu. antara angka dan angka disisipkan angka yaitu angka sehingga berbunyi sebagai berikutingkaketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut kegiatan opt meliputi.ketentuan dalam bab diubah sehingga berbunyi sebagai berikut bab penerbitanhari dan paling lama:dengan bank indonesia. pihak akan melunasi sdb dimaksud sebelum jatuh waktu (early redemption)antara dan disisipkan yaitu yang berbunyi sebagai berikut bank dan atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung ketatausahaan sdblah berdampak pada kondisi stabilitas moneter dan pasar keuangan domestik, bahwa perkembangan kondisi moneter dan pasar keuangan domestik perlu disikapi secara tepat agar dapat mendukung ketahanan ekonomi nasional,emnasional tetap terjaga. oleh karena itu,atau mengembangkan usaha indonesia. huruf cukup jelas huruf giro, tabungan,. huruf hasil penjualan kembali (divestasi) meliputi pokok dan imbal hasil.cclolaan likuiditas perbankan perlu dilakukan agar sistem perbankan dapat mentransmisikan kebijakan moneter secara optimal melalui perannya dalam sistem pembayaran, pasar uang dan fungsi intermedia dalam penyaluran kredit. sebagai salah satu pelaku utama sistem keuangan, kondisi likuiditas sektor perbankan sangat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan sehingga upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas bank perlu terus dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga peningkatan kecukupan likuiditas bank berjalan searah dengan pencapaian sasaran pertumbuhan aset bank. kebijakan penguatan likuiditas dilakukan melalui penyesuaian ketentuan gwm sekunder dan gwm ldr. penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap kondisi makroekonomi, kondisi sistem perbankan secara keseluruhan, dan kondisi bank secara individual. demi angka cukup jelas. angka .untukseptseptdua ratus lima puluh miliar rupiah). angka september sebesar rp50. (lima puluh triliun rupiah). gwm sekunder dalam rupiah harian dalam masa laporan sejak tanggal sampai dengan tanggal oktober yang wajib dipenuhi adaloktonovember yang wajib dipenuhi adalnovdesember . desember yang wajib dipenuhi adalah sebesar yo0 (empat persen) dari dpk dalam rupiah yaitu sebesar rp2. (dua triliun rupiah). huruf cukup jelas. angka sbn terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. yang dimaksud dengan surat utang negara yang selanjutnya disingkat sun adalah sun sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang surat utang negara, yang terdiri dari obligasi negara dan surat perbendaharaan negara, namun terbatas hanya dalam mata uang rupiah. yang dimaksud dengan surat berharga syariah negara , yang selanjutnya disingkat sbs, adalah sbs sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai surat berharga syariah negara yang terdiri atas sbs jangka panjang dan sbs jangka pendek namun terbatas hanya dalam mata uang rupiah . yang dimaksud dengan obligasi negara merupakanyang dimaksud dengan surat perbendaharaan negara merupakayang. yang dimaksud dengan sbs jangka panjang atau dapat disebut sukuk negarayang dimaksud dengan). perhitungan pemenuhan persentase gwm sekunder dalam rupiah adalah sebagai berikut: sbi sdb sbn excess reserve.angkacukup jelas. angka contoh perhitungan sanksi: antara tanggal oktober sampai dengan tanggal oktooktober sebesar rp50. (lima puluh triliun rupiah), ldr bank posisi tanggal sampai dengan tanggal oktober . oktoharian yang wajib dipenuhi bank untuk masa laporan sejak tanggal sampai dengan bulan oktodalam rupi.200. (dua ratus miliar rupiah).antara tanggal november sampai dengan tangnovember sebesar rp50. (lima puluh triliun rupiah), ldr bank posisi tanggal sampai dengan tanggal november sebesar (seratus lima persen) . persen) dan komm bank posisi akhir bulan juninov150. (seratus150. yox 6x1 fsenovember saldo rekening giro rupiah bankdalam rupiah . rupiah sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang50. yox 6x1 ssksejak . sejak tandesember sebesar rp50. (lima puluh triliun rupiah), ldr bank posisi akhir masa laporan tanggal sampai dengan tanggal desember sebesar y odescontoh seratus miliarsskrp200. (dufse#k selain itu pada tanggal desar amerika serikatusd8. usd7. usd40, (empat puluh dolar amerika serikat.bahwa dalam mengantisipasi pergerakan nilai tukar rupiah, pelaku ekonomi perlu melakukan transaksi lindung nilai untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar, bahwa transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dapat mendukung pendalaman pasar valuta asinglindung nilai kepadakepadatermasuk badan usaha milik negara bumn). transaksi lindung nilai adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah kepada banknasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang masa yang akan datang. transaksi lindung nilai beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka lindung nilai oleh nasabah kepada bank. transaksi lindung nilai jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka lindung nilai oleh nasabah kepada bank. bab pengaturan transaksi nasabah dapat melakukan transaksi lindung nilai kepada bank. transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: transaksi lindung nilai beli, dan atau transaksi. transaksi lindung nilai jual. transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) antara lain dengan cara transaksi forward dan transaksi swap. transaksi lindung nilai beli sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilakukan berdasarkan underlying kegiatan ekonomi, antara lain berupa pembayaran utang dalam valuta asing, kegiatan ekspor impor, dan kegiatan investasi. transaksi lindung nilai beli wajib dilakukan sesuai dengtransaksi lindung nilai jual sebagaimana dimaksud dalam hurufpenerapan manajemen risiko bank. dalam melaksanatransaksi lindung nilai beli wajib didukung dokumen underlying ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. nilai nominal transaksi lindung nilai beli paling banyak sebesar nilai nominal underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen underlying. jangka . jangka waktu transaksi lindung nilai beli paling lama sama dengan jangka waktu underlying kegiatan ekonomi yang tercantum dalam dokumen underlying.penyelesaian transaksi lindung nilai sebagaimana dimaksud pada wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. kewajiban penyelesaian dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk: transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam rangka lindung nilai oleh bank dan atau nasabah yang mengalami kejadian luar biasa (force majeure)atau impor apabila jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah tersebut paling singkat.enyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara getting. perpanjangan transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud pada wajib didukung dengan bukti dokumen yang memadai. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku juga untuk pihak yang menggunakan jasa bank sebagaimana dimaksud pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah. perlakuan akuntansi terhadap transaksi lindung nilai tunduk pada standar akuntansi keuangan yang berlaku. nasabah dapat menerapkan. keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria, merupakan pendapatan atau biaya dalam rangka lindung nilai. . transaksi lindung nilai yang dilakukan nasabah wajib dilaporkan bank kepada bank indonesia melalui laporan harian bank umum labu) sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum. bab iii sanksimanajemen risikotransaksi derivatiflaporan harian bank umum. bab penutup pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku, ketentuan huruf peraturan bank indonesia nomor pbi tentang transaksi valuta asing terhadap rupiahlindung nilai kepada bank ii.dalaman pasar valuta asing domestiktukar rupiah dan menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional. pergerakan nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh faktor keseimbangan permintaan dan penawaran valuta asing, faktor perekonomian domestik maupun global. dinamika pasar valuta asing domestik dimaksud dapat menimbulkan risiko fluktuasi nilai tukar kepada pelaku ekonomi. sebagai upaya untuk meminimalkan risiko tersebut, pelaku ekonomi perlu melakukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonominya dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain forward dan swap. dalam upaya meminimalkan risiko pergerakan nilai tukar dan dalam rangka mengembangkan transaksi lindung nilai pasar valuta asing domestik, bank indonesia merasa perlu untuk melakukan pengaturan atas transaksi lindung nilai nasabah kepada bank. dengan cara tersebut, diharapkan stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dan juga tercipta pendalaman pasar valuta asing domestik. ii. . ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas transaksi derivatif yang termasuk plain vanilla adalah transaksi yang mempunyai satu underlying asset serta diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, strike price, pembayaran (pay off yang sederhana atau standar, serta termasuk kombinasi dana pokok (national amount) yang berimbang antara lain forward contract, swap dan option. transaksi forward adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap rupiah yang penyerahan dananya dilakukan lebih dari (hari) kerja setelah tanggal transaksi.kegiatan investasi antara lain berupa pemberian kredit, penyertaan langsung, dan transaksi surat berharga(a) yang dimaksud dengan kejadian luar biasa (force majeure) adalah suatu keadaan luar kendali bank dan atau nasabah yang menyebabkan bank dan atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, kebakaran, kerusuhan mas, atau media komunikasi lainnya. huruf (b) cukup jelas contoh getting untuk kondisi force majeure pada tanggal oktober nasabah melakukan transaksi lindung nilai jual kepada bank atas penerimaan hasil ekspornya senilai usd1, (satu juta dollar) berupa forward jual usd idr bulan pada tanggal valuta november dengan kurs usd rp10. pada tanggal november terjadi kondisi force majeure berupa keterlambatan pengapalan sehingga dipastikan tidak dapat menerima dana hasil ekspor sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. atas hal tersebut, pada tanggal november melakukan transaksi forward beli usd idr minggu untuk melakukan offset transaksi forward jual yang akan jatuh tempo pada tanggal valuta november dengan kurs usd rp10. dengan bank yang sama. penyelesaian transaksi tersebut dilakukan secara getting, dimana melakukan pembayaran net sebesar rp100. (seratus juta rupiah). perhitungan tersebut berasal dari rp100, usd1, contoh . contoh getting untuk transaksi perpanjangan lindung nilai pada tanggal november melakukan impor barang dari luar negeri sebesar usd (satu juta dollar) dengan jatuh tempo pembayaran bulan, yaitu tanggal januari atas transaksi tersebut pada tanggal desember melakukan transaksi lindung nilai beli dengan cara forward beli usd idr kepada bank dengan jangka waktu bulan pada tanggal valuta januari dengan kurs usd rp11. karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dapat melakukan pembayaran tagihan, sehingga jatuh tempo pembayaran tersebut diperpanjang selama bulan. atas dasar tersebut melakukan perpanjangan transaksi forward beli usd idr kepada bank dengan jangka waktu bulan. penyelesaian perpanjangan tersebut dapat dilakukan secara gettwa. bahwa dalam penerbitan surat berharga negara oleh pemerintah yang terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara, bank indonesia melaksanakan kegiatan ketatausahaan serta berperan sebagai agen pembayar dan agen lelang, bahwa pemerintah merencanakan penerbitan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestikerbitan surat utang negara dalam valuta asing pasar perdana domestik, dan. , me. bank indonesia melakukan ketatausahaan sbn sebagaimana dimaksud dalam huruf yang mencakup: pencatatan kepemilikan, kliring,ketatausahaan sbn sebagaimana dimaksud pada dan menggunakan bi sss atau sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pencatatan kepemilikan sbn dilakukan secara book entry. catatan kepemilikan sbn bi sss atau sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia merupakan bukti kepemilikan yang sah. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam rangka setelan sbn sebagaimana dimaksud dalam dan bank indonesia berwenang untuk: mendebat rekening giro bank indonesia milik: bank untuk dan atas nama sendiri: dan bank pembayar untuk dan atas nama pihak lain, mendebat rekening sbn bank indonesia milik: pemerintah, bank untuk dan atas nama diri sendiri, dan atau sub registry untuk dan atas nama pihak lain. ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: . bank dan bank pembayar sebagaimana dimaksud pada huruf harus menyediakan dana yang cukup dalam rekening giropada rekening giro sebagaimana dimaksud pada tidak mencukupi untuk melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya sampai dengan batas akhir waktu setelan dana maka sebagian atau seluruh hasil lelang sbn yang setelmennya dilakukan melalui bank atau bank pembayaratas hasil lelang sbn sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:: dana yang cukup pada rekening giro atau sarana lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam .: mendebat rekening giro pemerintah bank indonesia, dan mendebat rekening surat berharga pemilik sbn bank indonesia, terhadap sbn yang telah dinyatakan lunas oleh pemerintberdasarkmerintah merencanakan penerbitan sun dalam valuta asing pasar perdana domestik. oleh karena itu, dalam rangka mendukung penerbitan sun dalam valuta asing pasar perdana domestik. ii. demi angka cukup jelas. angka huruf yang dimaksud dengan setelan sbn adalah stei men yang terdiri dari setelan surat berharga dan atau setelan dana. huruf cukup jelas. cukup jelas. . cukup jelas. angka. angka bank pembayar ditunjuk oleh peserta transaksi sbn yang tidak memiliki rekening giro bank indonesia untuk melakukan setelan dana. angka yang dimaksud dengan menyediakan dana yang cukup dalam rekening giro meliputi penyediaan dana yang cukup pada rekening giro rupiah dan atau rekening giro valuta asing bank indonesihan perbankan. bi. perlindungan konsumen. sistem pembayaran. jasjasa sistem pembayaran dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, selain melakukan pengaturan mengenai aspek kelembagaan dan mekanisme, perlu pula memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, bahwa pengaturan terkait dengan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang saat ini tersebar dalam beberapa ketentuan perlu diperkuat agar lebih mencerminkan prinsip prinsip perlindungan konslindungan konsumen jasa sistem pembayaranlindungan konsumen jasa sistem pembayaranrlindungan konsumen jasa sistem pembayaranjasa sistem pembayaran. konsumen jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disebut konsumen adalah setiap pihak individu yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran dari penyelenggara untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. penyelenggara jasa sistem pembayaran yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari bank indonesialembaga selain bank yang berbadan hukum indonesia dan menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. bagian kedua ruang lingkupdalam kegiatan jasa sistem pembayaran yang meliputi: penerbitan instrumen pemindahan dana dan atau penarikan dana, kegiatan transfer dana, kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, kegiatan uang elektronik, kegiatan penyediaan dan atau penyetoran uang rupiah, dan penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan bank indonesia. bab perlindungan konsumen prinsip perlindungan konsumen meliputi: keadilan dan keandalan:yelenggara berhak untuk memastikanpenyelenggara wajib memberikan kesetaraan akses kepada setiap konsumen. untuk memberikan kesetaraan akses sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada konsumen. selain memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses sebagaimana dimaksud pada penyelenggara juga wajib memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada konsumen berkebutuhan khusus. dalam memberikan jasa sistem pembayaran yang berdampak adanya biaya bagi konsumen, penyelenggara wajib memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari konsumen. dalam hal penyelenggara mengenakan biaya kepada konsumen dalam penyediaan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menetapkan biaya secara wajar. untuk menetapkan biaya yang wajar penyelenggara wajib memiliki pedoman penetapan biaya. dalam membuat perjanjian dengan konsumen, penyelenggara dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang bersifat: menyatakan pelepasan pengalihan tanggung jawab penyelenggara kepada konsumen: mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa sistem pembayaran yang digunakan oleh konsumen, cc. memberi hak kepada penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa sistem pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa sistem pembayaranjasa sistem pembayaran oleh konsumen. penyelenggara wajib menyediakan sistem yang andal dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. penyediaan sistem yang andal sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai masing masing jasa sistem pembayaranpegawai penyelenggara.informasi sebagaimana dimaksud pada diberikan secara lisan atau tertulis sesuai ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai jasa sistem pembayaran. informasi yang diberikan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada wajib: menggunakan frasa dan bahasa yang mudah dimengerti, dan menggunakan tulisan yang mudah dibaca dalam hal informasi diberikan secara tertulis. informasi sebagaimana dimaksud pada wajib diberikan oleh penyelenggara kepada konsumen secara akurat, terkini, jelas, tidak menyesatkan, jujur, dan etis. penyelenggara wajib menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi. penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada dan tata cara penyampaian informasi mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai jasa sistem pembayaran. penyelenggara wajib mengelola dan menatausahakan dokumen konsumen yang memuat data dan atau informasi yang akurat, terkini, dan jelas. dalam hal: konsumen memberikan persetujuan secara tertulis, dan atau diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang berlakupenyelenggara memberikan data dan atau informasi konsumen yang bersangkutan. penyelenggara wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumen. mekanisme penanganpenanganan dan penyelesaian pengaduan. mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan kepada konsumen. penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada konsumen atas pengajuan pengaduan yang dilakukannya. penyelenggara wajib memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. kewenangan unit kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud pada wajib diatur dalam mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada bank indonesia sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara, namun tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara: permasalahan yang diadukan merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi:etentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan, besarnya nilai potensi kerugian finansial yang dapat disampaikan pengakuannya kepada bank indonesia, dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan diatur dalam surat edaran bank indonesia. khusus dalam penyediaan dan atau penyetoran uang rupiah kepada konsumen, penyelenggara juga: harus menyediakan uang rupiah dalam: kondisi layak edar, dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, wajib memastikan bahwa uang rupiah yang disediakan merupakan uang rupiah: asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan wajib menerima penyetoran uang rupiah dari konsumen. dalam menerima penyetoran uang rupiah dari konsumen sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara harus memeriksa keaslian uang rupiah yang disetorkan oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai uang rupiah yang diragukan keasliannya. dalam penyediaan dan atau penyetoran uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara dilarang mengenakan biaya kepada konsumen. penyelenggara harus memastikan penerapan prinsip perlindungan konsumen oleh pihak lain yang bekerjasama dengan penyelenggara. bab iii pengendalian internal direksi atau pengurus penyelenggara bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan peraturan bank indonesia ini. penyelenggara wajib memiliki sistem pengawasan aktif bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen. bab sosialisasi dan edukasi penyelenggara wajib melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan penerapan perlindungan konsumen yang dilakukan. bab pelaporan penyelenggara wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen kepada bank indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing masing jasa sistem pembayaran. bab pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen oleh penyelenggara. ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bab vii koordinasi antar lembaga dalam rangka penerapan peraturan bank indonesia ini, bank indonesia dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait. bab viii sanksi penyelenggaratertulis, denda,penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran. ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya sanksi dendabank indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana melalui sistem kliring nasional bank indonesia seni) dan bank indonesia real time gross settlement bi rtgs), kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan kegiatan uang elektronik, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bank indonesia ini. kewajiban penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam danperbankan. bank indonesia. bank umum. devisa. hasil ekspor. utang luar neger:cc.:barang tambang adalah minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara. minyak dan gas bumi adalah minyak bumi dan gas bumi.pihakpelapor dulu adalah debitur uln. hari adalah hari kerja bank indonesiadapat dilakukan pada hariuntuk dhepenyampaianbatas akhir penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada merupakan hari libur maka penyampaian informasi dan atau dokumen pendukung dapat dilakukan pada haridevisayang diterima sebagaimana dimaksud dalam dan huruf harus sesuai dengan nilai peb. dalam hal nilaidan nilai peb paling banyak (sepuluh persen) dari nilai peb:lebih kecil dari nilai peb dengan selisih kurang antara nilai dhe dan nilai pebpebpebyang diterima dalam bentuk uang tunai dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam hda pgangdevisa paling lambat tanggal bulan berikutnya setelah dhe diterima oleh eksportir melalui bank devisanilaipihak dimaksud berada dalam (satu) grup. eksportir harus menyampaikan surat pernyataanyang berasal dari hasil getting sebagaimana dimaksud pada dan dianggap sesuai dengan nilai pebdalam bentuk uangalam hal eksportir tidak menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam dan atau bukti transaksi getting sebagaimana dimaksud dalam maka nilaiwajiban eksportirdalam hal ekspor minyak dan gas bumi, kewajiban eksportir sebagaimana dimaksud dalam huruf dan menjadi tanggung jawab eksportir dan atau pihak dalam kontrak migascc.lebih kecil dari nilai komitmen uln dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen rp50. (lima puluh juta rupiah) maka dulu dianggap sesuai dengan nilai komitmen uln, dan debitur uln tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung. dalam hal selisih kurang antara akumulasi penarikan dulu melalui bank devisa dengan nilai komitmen uln lebih besar dari ekuivalen rp50. (lima puluh juta rupiah) maka dulu dianggap sesuai dengan nilai komitmen uln apabila debitur uln menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung yang memadaialam hal pelapor dulu tidak menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada maka pelapor dulu dianggap tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam laporan penarikan dulu sebagaimana dimaksud dalam menggunakan laporan realisasi penarikan uln sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa. laporan penarikan dulu sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikmelalui kurir atau pos, atau menggunakan faksimili, email, atau media lainnya. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada bank indonesia secara bulanan paling lambat tanggal bulan berikutnya. dalam hal hari terakhir penyampaian dokumen pendukung jatuh pada hari sabtu atau hari libur, maka penyampaian dokumen pendukung dapat disampaikan pada hari berikutnya. pelapor dulu dinyatakan terlambat menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada apabila dokumen pendukungakhir bulan sebagaimana dimaksud pada pelapor dulu dianggap tidak melakukan penarikan dulu melalui bank devisa sebagaimana dimaksud dalam apabila pelapor dulu tidak menyampaikan dokumen pendukung yang dapat membuktikan penarikan dulu telah dilakukan melalui bank devisa sampai dengan akhir bulan sebagaimana dimaksud pada laporan penarikan dulu yang memuat data informasi individual yang disampaikan kepada bank indonesia bersifat rahasia. bab penelitian kepatuhan laporan bank indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan: eksportir, pemilik barang, dan atau pihak dalam kontrak migas terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan dhe sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau dan atau(satu) bulan pendaftaran peb. dalam hal ekspor dilakukan melalui pjt, sanksi administratif berupa dendaadministratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada dikenakan kepada eksportir dan atau pihak dalam kontrak migas. eksportir, dalam hal: eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam eksportir belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam namun telah membayar administratif berupa sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam atau eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam namun tidak memenuhi dan belum membayar sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalampenangguhan sebagaimana dimaksud pada dikenakan kepada eksportir dan atau pihak dalam kontrak migaslima persen) dari setiap nilai nominal penarikan dulu yang tidak melalui bank devisa, dengan nominal paling banyak sebesar rp50. (lima puluh juta rupiah). pelapor dulu yang terlambat menyampaikan dokumen pendukungsetiap hari keterlambatan. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak menggugurkan kewajiban penerimaan dhe sebagaimana dimaksud dalam dan penarikan dulu melalui bank devisa sebagaimana dimaksud dalampengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank indonesia yang berlaku (satu) hari sebelum tanggal pengenaan sanksi administratif berupa denda. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan atau pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada bank indonesia diatur dalam surat edaran bank indonesia. untuk eksportir yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pembebasan sanksi administratif berupa denda dilakukan setelah eksportir menyampaikan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan dhe dan berdasarkan penelitian bank indonesia dilakukan melalui pjt, pembebasan sanksi administratif berupa dendaadministratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada eksportir dan atau pihak dalam kontrak migas. untuk eksportir yang telah dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud dalam pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor, dilakukan sebagai berikut: dalam hal berdasarkan penelitian bank indonesia terhadap bukti bukti yang disampaikan setelah dikenakannya sanksi penangguhan atas pelayanan eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda, atau cc. dalam hal eksportir melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dan eksportir telah menyampaikan bukti pembayaran sanksi denda dan bukti pemenuhan kewajiban penerimaan dhe sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dalam hal ekspor dilakukan melalui pjt, pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan eksporpenangguhan atas pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada eksportir dan atau pihak dalam kontrak migas.dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam dan serta. untuk penarikan dulu, prosedur penyampaian lapo. bab vii ketentuan peralihan pemenuhan kewajiban penerimaan dhe yang timbul dari peb yang terbit sampai dengan akhir bulan meierimaan dhe sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku untuk pemenuhan kewajiban yang timbul dari peb yang terbit sejakperbankan. bi. makroprudensial. pengaturan. pengawadiperlukan untukserta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan aksesaturan dan pengawasan makroprudensialakroprudensitabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasionalalokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. sistem keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan atau penyediaan pembiayaan perekonomiansystematically important bank adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan,bank indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka:dan cc. meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. bab pengaturan makroprudensial pengaturan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk: memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan, mengelola fungsi intermedia dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik, cc. membatasi konsentrasi eksposur (exposure concentration), memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan, dan atau meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. bank wajib mematuhi ketentuan bank indonesia bidang makroprudensial. bab iii pengawasan makroprudensial bank indonesia melakukan pengawasan makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam melalui: surveilans sistem keuangan, dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. bank indonesia melakukan surveilans sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka melakukan penilaian terhadap risiko sistemik. surveilans sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan, identifikasi dan analisis risiko sistem keuangan, serta penilaian risiko sistem keuangan. dalam rangka pelaksanaan surveilans sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh bank indonesia. bank wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada bank indonesia. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui sistem pelaporan bank, pertemuan langsung, dan atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan bank indonesia. bank indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf terhadap systematically important bank dan atau bank lainnya untuk meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank. untuk meyakini risiko sistemik sebagaimana dimaksud pada cakupan pemeriksaan oleh bank indonesia dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan bank indonesia dan atau kewajaran data yang disampaikan bank kepada bank indonesia. dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain jika perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank atau berdampak sistemik. bank sebagaimana dimaksud dalam dan pihak sebagaimana dimaksud dalam wajib memberikan kepada pemeriksa: dokumen dan atau data yang diminta, keterangan dan penjelas bank, dan atau hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan. bank dan pihak sebagaimana dimaksud pada dilarang menghambat prosesdan dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan. bab tindak lanjut pengawasan makroprudensial bank wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh bank indonesia. bank indonesia menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan makroprudensial kepada otoritas lain yang juga berwenang terhadap stabilitas sistem keuangan, dalam hal terdapat hasil pengawasan makroprudensial yang terkait dengan kewenangan otoritas lain. bab sanksi bank yang melanggar ketentuan dalam dan atau dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. bankatau dalam hal setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada bank tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa: pembatasan dan atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter: penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu apik):(active) menjadi ditangguhkan (suspended): dan atau penghentian sementara dalam sistem kliring nasional bank indonesiank indonesia menyampaikan informasi kepada otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi terhadap bank dan atau pihak lainoperasi moneter. syariah:baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah, bahwa dalam rangka pelaksanaan operasi moneter syariah dalam valuta asing, bank indonesia melakukan pengayaan instrumen operasi moneter syariah dalam valuta asing, bahwa dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi, keuangan, dan moneter, efektivitas operasi moneter syariah perlu ditingkatmengenai perbankan syariahhari kerja adalah hari kerja bank indonesia, termasuk hari kerja terbatas bank indonesia. bab tujuan operasi moneter operasional sebagaimana dimaksud pada dapat berupa kecukupan likuiditas rupiahabsorpsi likuiditas atau injeksi likuiditas. pencapaian targetbab iii kegiatan operasi moneter syariah bagian kesatu prinsip dan bentuk operasi moneter syariah kegiatan oms harus memenuhikegiatan oms sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan: opt syariah, dan standing facilities syariah. bagian kedua operasi pasar terbuka syariah opt syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan dengan cara: penerbitan bis: jual beli surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah yang meliputi sbs, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing, dan atau transaksi lainnya baik pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing: penjualan secara lepas (outright selling):penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf menggunakan akad juwdalam valuta asingdicairkan oleh bankdipelihara bus pada akhir hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai posisi devisa neto bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.dalam valuta asing: nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing, atau (lima persen) dari modal bus. busdalam valuta asing maka perhitungan nilai penempatan berjangka (term deposit) syariah dalam valuta asing dapat menjadi pengurang posisi devisa neto bank umum konvensional yang memiliki uus. dalam hal uus melakukan penempatan berjangka (term deposit) syariahdilaporkan oleh bank umum konvensional yang memiliki uus. perhitungandan pelaporan posisi devisa neto oleh bank umum konvensional yang memiliki uus sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter. opt syariah dapat dilaksanakan setiap hari kerja. opt syariah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui mekanisme lelang dan atau nonlelang. bagian ketiga: penyediaan fasilitas simpanan (deposit facility): dan penyediaan fasilitas pembiayaan (financing facility).syariah dilakukan melalui mekanisme nonlelang. bab sertifikat bank indonesia syariah bagian kesatu akad dan karakteristik bis bis yang diterbitkan oleh bank indonesia menggunakan akad juwsebagai berikut: pada saat bis jatuh waktu, atau sebelum jatuh waktu, dalam hal bank tidak dapat memenuhi kewajiban repo bis. bis memiliki karakteristik sebagai berikut: satuan unit sebesar rp1. (satu juta rupiah): berjangka waktu paling singkat (satu) bulan dan paling lama (dua belas) bulan: cc. diterbitkan tanpa warkat (scripless): dapat diagungkan kepada bank indonesia, dan tidak dapat diperdagangkan pasar sekunder. bagian kedua persyaratan kepemilikan bis pihak yang dapat memiliki bis adalah bank. bank sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan financing deposit ratio fdr) yang ditetapkan oleh bank indonesia. bagian ketiga repo bis bank dapat mengajukan repo bis kepada bank indonesia. repo bis sebagaimana dimaksud pada berdasarkan prinsip gard yang diikuti dengan rain. bankrepo bis. bagian keempatbab peserta operasi moneter syariah dan lembaga perantara (l) peserta oms terdiri dari: peserta opt syariah syariah, yaitu bank. peserta opt syariah dapat mengikuti kegiatan opt syariah secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perantara. peserta standing facilities syariah hanya dapat mengikuti standing facilities syariah secara langsung. bank indonesia menetapkan persyaratan bagi peserta oms dan lembaga perantara. peserta oms dan lembaga perantara bertanggung jawab atas kebenaran penawaran yang diajukan. peserta oms dan lembaga perantara yang telah mengajukan penawaran dilarang membatalkan penawarannya. peserta oms dan lembaga perantaradan lembaga perantaradiproses oleh bank indonesiapeserta omsms mengikuti transaksi opt syariah dalam valuta asing. peserta omsms sebagaimana dimaksud dalam yang mengikuti kegiatan oms secara langsung maupun tidak langsung untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. dalam hal pada waktu penyelesaian transaksi, peserta omspeserta oms sebagaimana dimaksud dalam yang mengikuti transaksi opt syariah dalam valuta asing wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro bank indonesia atau transfer dana yang cukup rekening bank indonesia bank koresponden untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. dalam hal peserta oms tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada maka transaksi oms yang bersangkutan dinyatakan batal. dalam rangka penyelesaian transaksi oms, bank indonesia berwenang untukms. bab sanksiransaksi memiliki second leg, nilai transaksi oms yang batal sebagaimana dimaksud pada huruf adalah nilai transaksi dana pada saat first leg.engan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud pada dansanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk transaksi repo financing facility peserta oms yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari syariah yang tidak lunas. bab vii ketentuan penutup peraturan pelaksanaan bank indonesia sebagaimana dimaksud padasesuai amanat dalam undang undang nomor tahun tentang mata uang, perlu diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan uang rupiah kertas dengan ciri tertentu,kertasertas sebagaimana dimaksud dalam merupakan jenis uang kertas yang memiliki ciri tertentu pada desain, bahan, dan teknik cetak. harga uang rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam mempunyai nilai nominal rp100. (seratus ribu rupiah). uang rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam memiliki ciri sebagai berikut: warna bagian muka dan bagian belak : pada a) tulisan menteri keuangan , terdapat teks dengan warna yang berbeda, bagian tengah dan bawah teks proklamasi dengan warna merah, sebelah kanan gambar utama ,:: sinar ultraviolet,, mikro (microtext kertas sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal agustus uang rupiah kertas pecahan (seratus ribu) tahun emisi dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa uang rupiah kertas berfungsi sebagai alat pembayaran dan sekaligus merupakan sarana bagi perkembangan numismatika (koleksi uang) indonesia, bahwadalam rangka mendorong perkembangan numismatika indonesia, perlu untuk mengeluarkan dan mengedarkseratus ribu) tahun emisi dalam bentuk uang rupiah kertas bersambu. bank indonesia mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah kertas khusus pecahan (seratusribu) tahun emisi dalam bentuk uang rupiah kertas bersambung. setiap lembaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: (dua) lembar (billet): (empat) lembar (billet): dan cc. (empatpuluh lima lembar (billet), yang merupakan satu kesatuan. uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam dikeluarkan dan diedarkan paling banyak: (lima ribu)lembaran yang terdiri dari (dua) lembar (billet): (lima ribu) lembaran yang terdiri dari (empat) lembar (billet): dan cc. (seratus) lembaran yang terdiri dari (empat puluh lima) lembar (billet). setiap lembar (billet) uang rupiah dalam uang rupiah kertasertas khusus sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: (dua) lembar (billet) mempunyai nilai nominal sebesar rp200. (dua ratus ribu rupiah): (empat) lembar (billet) mempunyai nilai nominal sebesar rp400. (empat ratus ribu rupiah), atau (empatpuluh lima lembar (billet) mempunyai nilai nominal sebesar rp4. (empat juta lima ratus ribu rupiah). bentuk dan ukuran lembaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam terdiri atasdan lembaran yang memuat (empatpuluh lima) lembar (billet) dalam bentuk persegi panjang dan berukuran mm. setiap lembaran uang rupiah kertas khusus dilengkapi dengan sertifikat keaslian dari bank indonesia. setiap lembar (billet) uang rupiah yang terdapat pada uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam imemilikicirisebagaiberikut: warna bagian muka dan bagian belakang dicetak dengan warna dominan merah, gambar bagiandicode) berupa2 (dua) buah lingkaran berwarna merah yang terasa kasar apabila diraba: padaijtulisan menteri keuangan dengan warna yang berbeda: bagian tengah dan bawah teks proklamasi dengan warna merah, sebelah kanan gambarutamadi:,,sinar ultraviolet:ke:harga uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh bank indonesia. pengedaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam kepada masyarakat dilakukan melalui penjualan secara langsung oleh bank indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank indonesia. pengedaran uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud pada, apabila terjadi kelebihan permintaan,atau cc. untuk tujuan penggalangan danagunakan sebagai alat pembayaran yang sah wilayah negara kesatuan republik indonesia. dalam haluan rupiah kertas khusus digunakan sebagai alat pembayaran sebagaimana dimaksud pada maka setiap lembar (billet) bernilai sebesar nilai nominal. dalam hal uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam dalam kondisi rusak makaertaspada ketentuan yang berlaku. uang rupiah kertas khusus sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal agustus 1l1 lama perbankan. bi. penukaran valuta asing. bukan bank. kegiatan usaha. pencabutan. penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik indonesianyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai penunjang sektor keuangan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian stabilitas nilai rupiah: bahwa untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah memanfaatkannya kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme,perlu dilakukan pemurnian dan penguatan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara bukan bank: bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan kembali terkait dengan perizinan dan pengawasankegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara bukan bankmengenaikegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara6(traveller's cheese)dan pembelian cek pelawat. penyelenggara kurva bukan bank adalah perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas bukan bank yang melakukan kurva (money changer).jual dan beli uka: dan pembelian cek pelawat. transaksiondan penyerahan rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbanksepanjang berasal dari atau ditujukan kepadapenyelenggara kurva bukan bank wajib menerapkan ketentuan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorismeperaturan perundang undangan yang berlaku atau kegiatan usaha pengiriman uang: dan melakukan kegiatan usaha lainnya luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam selain larangan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara kurva bukan bank, dan cc.pulauntuk kepentingan pribadi dengan menggunakan penyelenggara kurva bukan bank sebagai sarana, dan atau melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam untuk kepentingan penyelenggara kurva bukan bank dengan atas nama pribadi. dalam melakukan kegiatannya, penyelenggara kurva bukan bank menetapkan kurs jual dan beli uka, dan kurs beli cek pelawat sesuai dengan mekanisme pasar. bab iii perizinan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asingmemperoleh izin dari bank indonesia.harus: cc.dalam menerbitkan izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank, bank indonesia melakukan: penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan lokasi tempat usaha pemohon izin, dan penyuluhan ketentuan kepada direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pemohon izin. pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada (l) huruf dilakukan setelah pemohon izin memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan setelah lokasi tempat usaha dinyatakan layak oleh bank indonesia berdasarkan pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf juga dilakukan dalam rangka pemberian persetujuan atas perubahanmeriksaan lokasi tempat usaha dan penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diatur dalam surat edaran bank indonesia. direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pemohon izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank harusmengikuti penyuluhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pemohon izin tidak menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh bank indonesia maka pemohon izin dinyatakan membatalkan permohonannya. bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan sebagai penyelenggara kurva bukan bankdireksidireksi dansesuai data dalam sistem informasi kredit:kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan perundang undangan lain yang berlakucc. tidak memiliki kredit bermasalah sesuai data dalam sistem informasi kredit,matuhi ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan peraturan perundang undangan lain yang berlakumemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 13dan pengangkatan direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank yang telah memperoleh persetujuan bank indonesiapelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran bank indonesia. pemegang saham penyelenggara kurva bukan bank wajib melakukan penggantian direksi dan atau dewan komisaris yangmegang saham penyelenggara kurva bukan bank wajibnggantian direksi dan atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada dan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (tiga)bulan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. bagian kedua kewajiban penyelenggara kurva bukan bank, dandi,serta pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, serta prosedur pemberian persetujuan diatur dengan surat edaran bank indonesi, jangka waktu, dan tujuanpembukaan gerai oleh penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian keempat, persyaratan kelayakan lokasi, dan kesiapan pemindahan alamat kantor diatur dalam surat edaran bank indonesia. bagian kelimaenamdata dilakukan atas: permintaan bank indonesia, atau permintaan penyelenggara kurva bukan bank, berdasarkankurang:tuntutanatasmakadicabut dan dinyatakan tidak berlaku,dan mengenakan sanksi. penyelenggara kurva bukan bankwajib menindaklanjuti surat pembinaan sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakanketentuan lain lain pihak pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin bank indonesia, wajib mengajukan izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank dengan mengacu pada peraturan bank indonesia ini. pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan paling lambat tanggal januari dalam hal bank indonesia mengetahui adanya penyelenggara kurva bukan bank yang tidak memiliki izin dari bank indonesia, bank indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk: mencabut izin usaha:dan atau menghentikan kegiatan usaha. bab sanksi penyelenggara kurva bukan bank yang melanggar ketentuan dalam ,dan atau dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, denda, pembatalan izin: penghentian kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif diatur denganpedagang valuta asing bukan bank yang telah memperoleh izinberdasarkan peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pedagang valuta asing, berlaku ketentuan sebagai berikut: izin sebagai pedagang valuta asing bukan bank tetap berlaku dan dinyatakan sebagai penyelenggara kurva bukan bank, dan tetap dapat melakukan kegiatan sebagai penyelenggara kurva bukan banksesuai peraturan bank indonesia ini. pedagang valuta asing bukan bank yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara transfer dana sebelum berlakunya peraturan bank indonesia ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: memisahkan kegiatan sebagai penyelenggara kurva bukan bank dengan kegiatan sebagai penyelenggara transfer dana, atau menghentikan kegiatan sebagai penyelenggara transfer dana atau kegiatansebagai penyelenggara kurva bukan bank. pemisahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan membentuk badan usaha baru untuk melakukan kegiatan sebagai penyelenggara transfer dana. penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini. pemisahan atau penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat tanggal januari penyelenggara kurva bukan bank yang tidak melakukan pemisahan atau penghentian salah satu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada maka izin sebagai penyelenggara transfer dana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bab ketentuan penutup peraturanpedagang valutdagang valuta asing bukan bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. semua peraturan pelaksanaan daria perbankan. bi. transaksi valuta asing. bank umum. domestidan kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana. bagian kedunasabah atau ekuivalennya100, (seratus ribu dolar amerika serikat) per bulan per nasabah atau ekuivalennyadalah usd1, (satu juta dolar amerika serikat) per transaksi per nasabah atau ekuivalennyausd100, (seratus ribu dolar amerika serikat) per bulanempatb iii penyelesaian transaksitransaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan pedagang valuta asing pforward ataunasabah atau ekuivalennyabagian kedua penyampaian dokumen underlying transaksiataslarangan transaksi bagi bank. larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan atau dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk transaksi derivatif yang dilakukan dalam rangka kegiatan ekspor dan atau impor. pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan atau dalam rupiah untuk transaksi derivatif yang dilakukan dalam rangka kegiatan ekspor dan atau impor sebagaimana dimaksud pada wajib didukung dengan bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan:nasabah yang telah melakukan penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi forward atau option atas usd1, (satu juta dolar amerika serikat)tidak wajib menyampaikan dokumen underlying transaksi dan dokumen pendukung. penyampaian dokumen underlying transaksi dan atau dokumen pendukung untukdapat disampaikan paling lambat pada tanggal jatuh waktu transaksi dimaksud. bab ketentuan penutupelian valuta asing terhadap rupiahlawesi selatanselatanperlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan, bahwa pembangunan segala bidang provinsi sulawesi selatan berpotensi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingglaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupprovinsi sulawesi selatan, perlu diberikan landasan yang kuat tentangprovinsi sulawesi selatanbadan adalah badan lingkungan hidup daerah provinsi sulawesi selatan. kepala badan adalah kepala badan lingkungan hidup daerah provinsi,penghormatan pada asas otonomi daerah. bagian ketiga tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuksulawesi selatantentangh.penyusunan apple provinsiprovinsi diatur dengan peraturan gubernurlebih lanjut dalamdiatur lebih lanjut dalam peraturan gubernurdiatur lebih lanjut dalam peraturan gubernurlebih lanjut dalam peraturan gubernutata cara pemantauan kualitasgubernugubernur dimaksud dalam diatur dalam peraturan gubernurgubernurdiatur dalam peraturan gubernurketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran laut sebagaimana diatur dalamtata cara penanggulangan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernurmulihan kualitas laut sebagaimana dimaksud pada dgubernuratau terumbu karang sebagaimana dimaksud dalamlebih lanjutgubernurlebih lanjutdsebagaimana dimaksud pada dan ,an diatur dalam peraturan gubernur.b.engantentangatautata caraviii kerja sam, talam peraturan gubernuran diatur dalam peraturan gubernur(d)hinggadiatur dalam peraturan gubernur. bab xiigubernur. bab xiii cc. diatur dalam peraturan gubernur. bab xivhuruf b,huruf dapatbadanempatsulawesi selatsulawesi selatan, dan kepolisian daerah sulawesi selatansulawesi selatan, dan kepolisian daerah sulawesi selatansulawesi selatan, kepala kejaksaan tinggi sulawesi selatan, dan kepala kepolisian daerah sulawesi selatan. bab xviatau melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian,ruangan dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukanketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan gubernur. bab xviiipinsi daerah tingkat sulawesi selatan tahun nomor seripenjelasan atasprovinsi sulawesi selatprovinsisulawesi selatan sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang padat indonesia, memiliki permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. permasalahan lingkungan hidup yang terjadi provinsi sulawesi selatlaut. sedangkan kerusakan ekosistem terdiri atas kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, kerusakan tanah, kerusakan ekosistem kars: dan kerusakan ekosistem hutan luar kawasan hutanprovinsi dan pemerintah kabupaten kotaprovinsi dan pemerintah kabupaten kotaprovinsi memiliki tugas dan wewenang dalam plh. untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah provinsiprovinsi sulawesi selataturi. demi cukup jelas huruf yang dimaksud dengan asas tanggungyang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungdaya alam hewani,tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam plh yang diatur dalam ini merupakan tugas dan wewenang pemerintah provinsiwewenang pemerintah provinsi dalam ini merupakan wewenang pemerintah provinsiinventarisasi lingkungan hidup ekoregion tingkat provinsipenyusunan apple provinsi didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup ekoregion tingkat provinsi yang dilakukan oleh gubernurlhatau kejadian bentuk bukan peta, contohnya deskripsi, tabel, grafik, dandengandapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali (dilestarikan) setelah kita menggunakannya, seperti air, tanah, udara, tumbuhan. sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada yang dapat dihasilkan kembali namun membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti sumber daya alam mineral lokal, sumber daya alam mineral bukan logam (batu batuan)dapat dibedakan atas empat kelompok milik umum (open access), milik negara (state), milik pribadi atau perorangan (private), dan milik bersama (communal).sumber daya alam milikberbeda dengan sumberdaya alam milik bersama, sumber daya milik pribadi merupakan sumber daya yang secara tegas dimiliki oleh orang perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. sedangkan sumber daya milik kelompok komunitas merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu kelompok komunitas, karenanya orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaat sumber daya tersebut tanpa izin kelompok yang menguasainya. pada sumber daya milik negara merupakan sumber daya yang secara tegas dikuasai dan dikontrol oleh negara. huruf cukup jelasbentuk kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh (dua) macam penyebab yakni proses alam dan ulahperistiwa yang terjadi secara alami dari alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, erosi dan abrasi. bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia adalah kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. manusia memanfaatkan lingkungan hidup tanpa disadari dapat merugikan lingkungan hidup, seperti sampah, terkuatnya flora dan fauna, pencemaran, tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, penihurufpenataan iklim dan kontrol terhadap penyakit,kan tanah, siklus hara, dan produktivitas primer. jasa kkultural. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelasjelasan perundang undangan yang mengakibatkan lemahnya kepastian hukum, tumpang tindih penguasaan hak, adanya ketidakadilan. hurufapple. cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf media lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi media air, udara, tanah dan laut. huruf ekosistem yang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain meliputi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, ekosistem karst: dan ekosistem hutan luar kawasan hutan. huruf yang dimaksud denganlaut adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas laut untuk menjamin kualitas laut agar sesuai dengan baku mutu lautekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang untuk menjamin ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang agar sesuai dengan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karangkarst adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem karst untuk menjamin ekosistem karst agar sesuai dengan kriteria baku kerusakan ekosistem karst. huruf yang dimaksud dengan pengendalian kerusakan ekosistem hutan luar kawasan hutan adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem hutan luar kawasan hutan untuk menjamin ekosistem hutan luar kawasan hutan sesuai dengan baku mutu kerusakan ekosistem hutan luar kawasan hutan.pasa13 huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelaslaut. cukup jelashuruf cukup jelaslamun dan terumbu karang.padang lamun, dan terumbu karang apakah dalam keadaan baik atau rusakmangrove, padang lamun, dan terumbu karang. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang untuk memperbaiki mutu ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. huruf yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, dan mangrove untuk menjadikan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karangekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. cukup jelas cukup jelasekosistem kars adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan ekosistem kars melalui cara cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan ekosistem karst. huruf yang dimaksud dengan penanggulangan kerusakan ekosistem karst adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan ekosistem karst. huruf yang dimaksud dengan pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan ekosistem karst tingkatan yang tidak rusak. huruf yang dimaksud dengan kriteria baku kerusakan ekosistem karst adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau karst yang dapat ditentang oleh karst untuk dapat tetap melestarikan fungsikarst. cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemilihan fungsi kawasan ekosistem karst untuk mengembangkan nilai, fungsi, dan manfaat fungsiyang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan kerusakan ekosistem karst untuk memperbaiki fungsi kawasan ekosistem karstkawasan ekosistem karst. cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pencegahan kerusakan ekosistem hutan luar kawasan hutanhutan luar kawasan hutan. cukup jelas cukup jelaskarst adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi ekosistem karst dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem karst huruf huruf cukup jelas huruf pencanangan perairan lautcanangan ekosistem karst adalah upaya pemulihan ekosistem kars untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaatcukup jelas huruf cukup jelas huruf yang dimaksud dengan pengawetan ekosistem karst adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan keaslian ekosistem karsthuruf cukup jelas huruf pencanangan ekosistem hutan luar kawasan hutan yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai kebutuhan. huruf cukup jelas huruf cukup jelasyang dimaksud dengan pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada badanhuruf izin lingkungan yang diterbitkan oleh gubernur terkait dengan kewenangan penilaian dokumen amdal atau pemeriksaan ukl upl oleh pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. izin plh yang diterbitkan oleh gubernur meliputi izi, dan izin pemanfaatan air limbah pada tanah yang lokasinya lintas kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi) huruf izin lingkungan yang diterbitkan oleh bupati walikota terkait dengan kewenangan penilaian dokumen amdal atau pemeriksaan ukl ukl oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur amdal, ukl upl, dan izin lingkungan. izin plh yang diterbitkan oleh bupati walikota meliputi: izin pengumpulan limbah pada skala kabupaten kota kecuali minyak pelumas oli bekas, izin penyimpanan sementara limbah industri atau usaha suatu kegiatan, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dalam wilayah kabupaten kota, dan izin pembuangan air limbah sumber air. huruf cukup jelas yang dimaksud denganhuruf cukup jelas huruf yang dimaksud denganhuruf yang dimaksud dengan verifikasi pengaduan adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran pengaduan. huruf rekomendasi tindak lanjut verifikasihuruf cukup jelas cukup jelas cukup jelastersebutmelakukan perusakan mangrove, terumbu karang dan atau padang lamun berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan melampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang dan atau padang lamulaut berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan melampauinya baku mutu air laurusakan ekosistem kars berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan melampauinya kriteria baku kerusakan ekosistem karsyampaikan rekomendasi hasil penilaintuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan adalah persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan. huruf yang dimaksud dengan ketentuan yang ditetapkan adalah persyaratan dan kewajiban yang tercantum. huruf yang dimaksud dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan bidang plh adalah kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang plh. cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pelanggaran serius bidang plhkoordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil dilakukan apabila dalam pengawasan lingkungan hidup oleh pejabat pengawas lingkungan hidup ditemukan indikasi terjadi pelanggaran tindak pidana. penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidupsehhidup untuk menjamin kepastian hukumjasa usaha khususnya retribusi tempat khusus parkir melalui pemungutan jasa parkir dengan sistim parkir berlangganan, maka peraturan daerahdiubah sebagai berikut: ketentuan angka dihapus, angka angka diubah dan19aketentuan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikutdan retribusi tempat rekreasi dan olahragampat khusus parkirmpat khusus parkir dengan sistim parkir berlangganan. cara pembayaran retribusi parkir berlangganan hanya diperuntukan bagi wajib retribusi yang membutuhkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi parkir khususjasa parkir tempat parkir khususretribusi tempat parkir khususentang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang retribusi jasa usaha tarif retribusi tempat khusus parkir tertutup (gedung parkir, taman parkir dan sejenisnya) jenis penerimaan besaran tarif besaran tarif ket daerah non berlangganan berlangganan , jam berikutnya kendaraan bermotor roda rp. , jam berikutnya rp , satu bulan rp. (tarif maksimal) , jam berikutnya kendaraan bermotor roda rp. , jam berikutnya rp. , satu bulan rp. (tarif maksimal)lebih rp. , jam berikutnya rp. , satu dari roda rp. (tarif maksimal) bulan tarif retribusi tempat khusus parkir terbuka (tempat parkir yang terhubung dengan bahu jalan) jenis penerimaan besaran tarif besaran tarif ket daerah non berlangganan berlangganan rp. , satu kendaraan bermotor roda rp. , satu kali parkir bulan rp. , satu kendaraan bermotor roda rp. , satu kali parkir bulan kendaraan bermotor roda rp. , satu kali parkir rp. , satu bulan kendaraan bermotor roda rp. , satu kali parkir rp. , satu bulan kendaraan bermotor lebih rp. , satu kali parkir rp. , satu dari roda bulan walikota tangerang, cap ttd arief firmansyah |
enarp. belanja .ee rp. pembiayaan penerimaan . jean. rp. pengeluaran . jeeeaaa rp. pembiayaan netto . rekaan.. jj. rp. dana perimbangan. jejak. rp. lain lain pendapatan daerah yang sah. rp. belanja yang dimaksud . belanja yang dimaksud dalam terdiri dari belanja tidak langsung. juuuuku. rp. belanja langsung . jieeaai. mu. rp. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan .mean jiwa. rp. dana alokasi sus . jikai janiieeanaan. rp. belanja tidak langsung yang dimaksud dalam pada huruf (a) terdiri dari belanja pegawai. jiu. rp. belanja subsidi. jejak rp. belanja hibah .eeeeeaaak rp. belanja bantuan sosial . jc.co rp. belanja tidak terduga . sibuk.k rp. belanja barang jasa. sibuk. rp. belanja modal . jeeeeeeeaakka. rp. penerimaan piutang daerah . rp. pengeluaran pembiayaan .insee rp. penyertaan pokok hutang .)menengah daerah kabupaten sinjainamun pada pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan terbaru serta perbaikan target pencapaian kinerjaapat dievaluasi dan direvisi agar dapat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tanggap terhadap perubahan strategis yang bersifat dinam,bab diubah, sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab ruang lingkup rpm tahun adalah rencana (lima) tahun yang menggambarkan: visi dan misisistematika rpm kabupaten sinjai tahuni strategi dan arah kebijakan, bab kebijakan umum dan program vii pembangunan daerah, bab indikasi rencana program prioritas yang viii disertai kebutuhan pendanaan, babi penetapan indikator kinerja daerah, dan babi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.menambahkan (tiga) bab antara bab dan bab iii yaitu bab iia, bab iib, dan bab iic, berbunyi sebagai berikut: bab iiaaturan perundang undangan. bab iiiicnjaidua tas (an brett piaraan, is.ip.,m. para umum rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sinjai tahun telah ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten sinjai nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten sinjai tahun dan telah dijabarkan kedalam rencana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten sinjai setiap tahun. rpm juga telahpada tahun pemerintah daerah melaksanakan evaluasi terhadap rpm kabupaten sinjai tahun sebagai upaya penyesuaian terhadap undang undang nomor tahun tentang pemerintahan desa, undang undang nomor tahun tentang desa, dan penyesuaian rpm berdasarkan hasil evaluasi terhadap rpm tersebut diatas, maka pemerintah daerah memandang perlu melakukan perubahan terhadap rpm kabupaten sinjai tahun perubahan rpm dapat dilakukanyatakanselanjutnyaipjp dan rpm perubahan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan peraturan daerah. ii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten sinjai nomordengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kalimantan baratlimantan barat. perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan mulai dari bayi, remaja, dewasa sampai dengan lansia. perempuan disabilitas adalah perempuan yang memiliki keterbatasan diri,perempuan lanjut usia adalah perempuan yang telah berusia tahun atas,dan anakkorban kekerasrumah tangga adalah suami, istri dan anak,lian dan atau pekerja rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. bab asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan berasaskan: penghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban, keadilan dan kesetaraan gender, cc. mendiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, dan pemberdayaan. penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan bertujuan: mencegah kekerasan terhadap perempuan, memberikan pelayanan penanganan kepada korban, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan. bab iii ruang lingkup perlindungan ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan korbanskpd yang membidangi pemberdayaan perempuan,mberikan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan, dketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme, dan hubungan kerja jejaring ppt yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. paragraf bentuk layanan bentuk pelayanan penanganan terhadap korban meliputi: penanganan pengaduan,, pelayanan rehabilitasi kesehatan medis,aragraf prinsip layanan penyelenggaraan pelayanan penanganan terhadap korban dilaksancc., dankorbandan mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dengan standar pelayanan minimal. dalam hal pelaksanaan kewajiban dpemerintah daerah mendorong pemerintah kabupaten kota membentuk ppt kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam dikoordinasikan oleh skpd yang membidangi masalahvii pusat pelayanan terpadu ppt dapat dibentuk oleh instansi vertikal daerah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, dan atau lembaga masyarakat. ppt sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur kepolisian daerah, skpdstruktur organisasi ppt yang dibentuk oleh pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab viii sistem informasi dan pelaporan skpdgubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan gubernur. babb.,provinsi kalimantan baratmengenaiprovinsi kalimantannghormatan dan pemenuhan terhadap hak korban adalah jaminan terpenuhinya dandisektor formal maupun informal. huruf yang dimaksud dengan menmenyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi korbanhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud perempuan sebagai kelompok rentan yaitu lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna wisma, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, tenaga kerja indonesia, mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dan korban bencana konfterkait tindak kekerasan.)ngarahkan pembangunan wilayah kabupaten ketapwawasan lingkunganelenggarakan penataan ruang, bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah kabupaten ketapang nomor tahun tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw) ketapetavinsi kalimantan barat tahun nomo tambahan lembaran daerah provinsi kalimantan barat nomorrpm) kabupaten ketapang tahuntata ruang wilayah kabupaten ketapangdaerah adalah kabupaten ketapang. bupati adalah bupatiyang selanjutnya disingkat rtrw adalahatau budi dan danaurawa yang selanjutnya disingkat dirpermukaan selanjutnya disingkat adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasibahan tambang adalah jenis sumber daya alam yang berupa mineral logam, bukan logam, batubara, (termasuk abituren padat dan gambut), batuan, minyak dan gas bumi, serta panas bumi, dapat berwujud padat, cair atau gtap. rtrw sebagaimana dimaksud pada mencakup wilayah administratif: kecamatan matan hilir utara, kecamatan muara pawan, kecamatan delta pawan: kecamatan benua kayong, kecamatan matan hilir selatan, kecamatan kedatangan, kecamatan manicata, kecamatan air upas, kecamatan lingkup, j . kecamatan marah, kecamatan jelai hulu, il. kecamatan tumbang titi, kecamatan pecahan, kecamatan sungai melayu raya, oo. kecamatan nanga sayap, kecamatan pandai, kecamatan hulu sungai, kecamatan sungai laur, kecamatan simpang dua, dan kecamatan simpang hulu. batas wilayah perencanaan rtrw sebagaimana dimaksud pada mencakup: sebelah utara berbatasan dengan kabupaten sanggau, kabupaten sekadau, dan kabupaten sintang, sebelah selatan berbatasan dengan laut jawa, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten kubu raya, kabupaten kayong utara, dan selat kalimat, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten melawi dan provinsi kalimantan tengah kabupaten lamandau dan kabupaten sukamara). lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi tujuan, kebijakan cc. strategi, rencana struktur ruang rencana pola ruang penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruangkabupaten yang aman, nyaman, produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasiskan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata daerah bagian selatan provinspertumbuhan dan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri, dan pariwisata,, pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran produksi perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan dan industri,pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. bagian ketiga strategi penataan ruang strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah wilayah yang berbasis pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi mengembangkan wilayah wilayah dengan potensi pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: menetapkan wilayah agropolitan, megapolitan dan agroindustri kabupaten, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agropolitan, megapolitan, dan agroindustri, dan meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agropolitan, megapolitan, dan agroindustrietapkan hierarki simpul simpul pertumbuhan ekonomi wilayah, memantapkan fungsi simpul simpul wilayah(baik ksn, ksp, ataupun ksk)dan. strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasar dan lautgembangkan akses jaringan transportasi menuju kawasrta kawasan terisolir, mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara selatan wilayah kabupaten, mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama kawasan terisolir, dan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: mengelola luasan kawasan lindung, mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luasan fungsiair dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau, memelihara daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi:rlindungan dan pengamanan serta penanaman rehabilitasi hutan, mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budi daya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi, mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan ijin yang sahkegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawash.berdayakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidupstruktur ruang wilayah kabupaten meliputi: pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan cc. sistem jaringan prasarana lainnya.w yaitu kota ketapang, pkl yaitu kota balai berkuah, pandai, tumbang titi, manicata, dan kedatangan, ppk yaitu simpang dua, aur kuning, menyumbang, nanga sayap, kebisingan, sungai melayu, riam, marah, air upas, sukaraja, kesatuan, sei awan kiri, dan kuala tolak: dan ppl yaitu pangkalan teluk, sungai kelak, berenang, tanjungpura, perang, riam danau, tanjung, setengah, nanga kelapa, sukaraja, terusan, air hitam besar, sepotong, memandang hulu, merahan dan cinta manis. bagian ketiga sistem jaringan prasarana utama paragraf umumangkutjaringan jalan arteri primer meliputi: ruas jalan bts. kabupaten sanggau bts. balai berkuah, ruas jalan bts. balai berkuah aur kuning, ruas jalan aur kuning pandai, ruas jalan pandai nanga sayap, dan ruas jalan nanga sayap bts. provinsi kalimantan tengah (ke pkn palangkaraya): jaringan jalan kolektor primer atau strategis nasional rencana yang dipersiapkan untuk ditingkatkan fungsinya menjadi jalan arteri primer yang menghubungkan pkn dengan pkw, meliputi: ruas jalan nanga sayap sungai kelak, ruas jalan sungai kelak bts. kabupaten kayong utara (ke sibuk), ruas jalan ketapang bts. kabupaten kayong utara (ke sibuk), ruas jalan brigjen katamu, dan ruas jalan panjaitan, jaringan jalan kolektor primer k2, meliputi: ruas jalan baram tanjung maju sp. tanjung rambut setahu minggu merancang merayu bts. kabupaten sekadau, ruas jalan simpang dua selatan merangin perawat, ruas jalan nanga sayap tumbang titi tanjung marah, ruas jalan marah pelawak sengkang air upas asam besar meriam manis mata) paku juang sp. danau bundar sp. jambi sukaraja bts. kalimantan tengah, sukamara), ruas jalan suprapto, ruas jalan sisingamangaraja, ruas jalan gajahmada, ruas jalan pawan ruas jalan w.r. suparman, ruas jalan a.r. hakim, ruas jalan ramadi ismail, ruas jalan bts. kota ketapang pkw) kesatuan, dan ruas jalan kesatuan kedatangan, jaringan jalan kolektor primer k3, meliputi: ruas jalan sungai gantang sp. kelapa air putih pinang sp. teluk bayur teluk batu belahan sp. jemaat marah), ruas jalan batu tajam tumbang titi) sungai melayu perang, dan ruas jalan nipah malang darussalam tembolok pelabuhan penumpang bangka belitung). e.jalan lokal prime angkutan penumpang tipe kota ketapang yang dapat dikembangkan menjadi tipe terminal angkutan penumpang tipe yang dapat dikembangkan menjadi tipe kecamatan pandai, nanga sayap, tumbang titi, dan kedatangan, terminal angkutan penumpang tipe yang akan dikembangkan kecamatan simpang hulu, simpang dua, sungai laur, hulu sungai, matan hilir utara, muara pawan, benua kayong, matan hilir selatan, marah, lingkup, sungai melayu raya, air upas, pecahan, jelai hulu, dan manis mata, jembatan timbang kecamatan matan hilir utara dan direncanakan kecamatan matan hilir selatan, tumbang titi, dan kedatangan, dan unit pengujian kendaraan bermotor kota ketapang. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas jaringan trayek angkutan orang dan barang meliputi: ketapang batas kabupaten kayong utara, perawat batas kabupaten kayong utara) simpang dua, ketapang pandai balai berkuah batas kabupaten sanggau, balai berkuah batas kabupaten sekadau, ketapang nanga sayap, ketapang hulu sungai batas kabupaten melawi, nanga sayap batas provinsi kalimantan tengah, ketapang tumbang titi, tumbang titi manis mata, ketapang manis mata, manis mata batas provinsi kalimantan tengah, ketapang kedatangan, kedatangan marah, untuk menunjang keterpaduan antarmoda, maka dalam penentuan lokasi terminal angkutan penumpang diupayakan mendekati atau beraksen tinggi terhadap prasarana untuk moda transportasi lainnya. jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai dan lintas penyeberangan. simpul jaringan transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada terdiri atas simpul jaringan transportasi sungai das pawan yaitu: pelabuhan sungai sunan mulia baru kota ketapang, dan pelabuhan sungai pandai kota pandai. lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: lintas penyeberangan antar provinsi yaitu: ketapang manggar provinsi bangka belitung), dan ketapang semarang provinsi jawa tengah): lintas penyeberangan antarkabupaten yaitu ketapang pulau kalimat kabupaten kayong utara)terdiri atas: jaringan kereta api umum dengan lintasan batas kabupaten sanggau nanga sayap batas kalimantan tengah, dan stasiun kereta api kecamatan nanga sayapng merupakan pelabuhan nasional yaitu pelabuhan ketapang dan kedatangan, dan pelabuhan pengumpan yang merupakan pelabuhan regional yaitu pelabuhan perang, kuala shtong, dan air hitam. alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf adalah alur pelayaran: pelabuhan ketapang muara sungai pawan selat kalimat, pelabuhan kedatangan muara sungai kedatangan selat kalimat, pelabuhan air hitam muara sungai air hitam laut jawa, pelabuhan kuala shtong selat kalimat, dan pelabuhan perang selat kalimat. terminal khusus untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknyatumbang titi, sungai melayu raya, pandai, nanga sayap, simpang dua, dan simpang hulu. pengembangan lebih lanjut terminal khusus kecamatan delta pawan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam rencana rinci detail tata ruang. pengembangan sarana prasarana transportasi laut wilayah kabupaten ketapang mendukung kegiatan pelayaran alur laut kepulauan indonesia laki) yang melintasi selat laut natuna dan selat kalimatdengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara ramadi oesman kota ketapang, bandar udara pengumpan yang direncanakan pengembangannya untuk pemindahan bandar udara ramadi oesman dengan alternatif lokasi kecamatan muara pawan, delta pawan, matan hilir selatan, benua kayong, dan kedatangan, dan bandar udara yang dikembangkan untuk melayani penerbangan perintis khusus berada kecamatan pandai, simpang hulu, simpang dua, hulu sungai, sungai melayu raya, jelai hulu, lingkup, marah, dan kecamatan manis mata. tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada harus mendukung yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, dan ruang udara untuk penerbangan meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangan kpop) dan jalur penerbangan yang diatur lebih lanjut dalam perundang undangan yang berlakusistem prasarana dan sarana persamaan, dan sistem prasarana dan saranaterdiri atas pembangunan depo bahan bakar minyak dan gas kota ketapang, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi batas kabupaten sanggau (dari pontianak) kecamatan simpang hulu kecamatan simpang dua kecamatan sungai laur kecamatan pandai kecamatan hulu sungai batas kalimantan tengah (ke palangkaraya)kecamatan delta pawan, kedatangan, manis mata, marah, tumbang titi, nanga sayap, pandai, sungai laur, dan simpang hulu, pembangkit listrik tenaga uap pltu), terdapat kecamatan delta pawan dan kecamatan muara pawan, pembangkit listrik tenaga mikro hidro putih), terdapat kecamatan simpang hulu, simpang dua, hulu sungai, nanga sayap, sungai laur, tumbang titi, jelai hulu, dan marah, pembangkit listrik tenaga surya plus) terpusat, terdapat kecamatan simpang hulu, simpang dua, sungai laur, hulu sungai, nanga sayap, tumbang titi, jelai hulu, lingkup, manis mata, kedatangan, matan hilir selatan, dan muara pawan, pembangkit listrik tenaga bayu angin plt) hybrid solar cell terdapat kecamatan kedatangan, pembangkit listrik bio massa dengan cangkang sawit, terdapat kecamatan pandai, lingkup, air upas marah, dan manis mata, pengembangan solar home system shs) menyebar daerah, dan pengembangan listrik biogas menyebar daerahseluruh kecamatan, dan jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas jaringan saluran udara tegangan tinggi suit) yang menghubungkan kota ketapang sukadana dan nanga pinohmikro digital antar provinsi kota ketapang, sistem jaringan serat optik kota ketapang, jaringan saluran tetap,elepon atau menggunakan kabel bawah tanahfrekuensi dan atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru setiapjaringan multimedia terpusat kota ketapang,, dan masyarakat lainnya, g.jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran seluruh wilayah kabupaten, dan h.jaringan stasiun radio lokal hingga seluruh pelosok pedesaanterdiri atas: sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten, sistem jaringan prasarana sumber daya air provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten, dan sistem jaringan prasarana sumber daya air kabupaten. sistem jaringan prasarana sumber daya air nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi strategis nasional, lintas provinsi, cat lintas provinsi, dan dir nasional. strategis nasional sebagaimana dimaksud pada adalah kapuas dan pawan. lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada adalah jelai kedatangan. cat lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada adalah cat palangkaraya banjarmasin. dir nasional sebagaimana dimaksud padaprovinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa dir provinsi yangkabupaten sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: dir kabupaten, kabupaten, sistem pengendalian banjir, dan d.sistem jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku, instalasi pengolahan air minum, dan jaringan perpipaan distribusi. dir kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah sebanyak (sepuluhbupaten sebagaimana dimaksud pada huruf berjumlah sebanyak (sembilan puluh tujuh)pembangunan tanggul dan bendungan pengendali, pembangunan pintu pengatur air, pengadaan pompa air, dan atau pengembangan sistem peringatan dini. intake air baku sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air minum bersumber dari sungai dan air tanah baik yang berada kawasan budi daya maupun kawasan lindung. jaringan perpipaan air baku sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan untuk mengalirkan air baku dari intake air baku instalasi pengolahan air minum. instalasi pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. jaringan perpipaan distribusi sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan dengan sistem pompa dan gravitasi. dalam pengelolaan air tanah harus berbasis pada cat.: a.tempat penampungan sementara tps) sampah tersebar pada tempat tertentu yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi penambahan, b.4r): tempat pemrosesan akhir tpa) sampah dengan sistim pengurusan berlapis bersih (sanitasi landfill) kecamatan muara pawan, dan pengaturan lebih lanjut tentang persamaan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. paragraf sistem prasarana dan sarana lainnya sistem prasarana dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pengelolaan limbah serta pengelolaan konservasi tanah dan air tanah. sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada meliputi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang bersumber dari prasarana umum, kegiatan permukiman, perkantoran, industri dan kegiatan ekonomi lainnya. dalam pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan sistim pengolahan setempat (on site) atau pengolahan terpusat (off site) dengansistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud padadengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku. dalam penanganan sistem pengelolaan limbah bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengelolaan konservasi tanah dan air tanah sebagaimana dimaksud pada harus dilaksanakan pada kawasan yang dalamnya telah berlangsung kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kehutanpola ruang yang ditetapkan dalam rtrw dan rtrw yang terkait dengan wilayah kabupaten, dan rencana pola ruang wilayah kabupaten. rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindungiatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri. bagian kedua kawasan lindung paragraf umumsebaran dan luasandalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada terdapat kawasan hutan desa untuk pemanfaatan jasa lingkungan. kawasan hutan desa untuk pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada meliputi: hutan desa beringin rayo kecamatan tumbang titi, dan hutan desa tanjung berulang kecamatan tumbang titiri atas: kawasan berambut yang berada kawasan hutan yang terdapat kecamatan matan hilir utara, muara pawan, matan hilir selatan, kedatangan, manis mata, jelai hulu, marah, sungai melayu raya, nanga sayap, pandai, simpang dua, dan simpang hulu. kawasan berambut yang berada luar kawasan hutan yang terdapat kecamatan matan hilir utara, benua kayong, matan hilir selatan, dan kedatangan. kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada huruf berada kawasan hutan yang terdapatkearifan lokal: kawasan dengan nilai konservasi tinggi, dan ruang terbuka hijau kota. kawasan sempadan panta dengan lebar jalur paling sedikit (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi arah darat dengan penetapan batas sempadan pantai berdasarkan fungs, dan pengaturan untuk saluran air dan limbah. kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: sempadan sungai besar yang terdapat di: kapuas, yaitu sungai mendadak, laba, lida, dan kuala, pawan, yaitu sungai memandang, matan, tolak, pawan, kyung, sayap, laur, mekah, kerbau, kerabat, bisa, dan sungai kesatuan, kedatangan jelai, yaitu sungai kedatangan, membunuh, air hitam besar, beras, jelai, dan sungai kawah, dan sempadan sungai kecil yang terdapat seluruh kecamatan. kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar kecamatan benua kayong, kedatangan, dan manis mata. kawasan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada huruf berupa kawasan pelestarian tanaman kerbau jalang kecamatan kedatangan. kawasan dengan nilai konservasi tinggi knkt) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputidan knkt gambut tebal sebagaimana dimaksud dalam huruf ruang terbuka hijau rth) kota sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi seluruh rth kota yang ada kawasan perkotaan ketapang dan seluruh ibukota kecamatan yang berada luar kawasan perkotaan ketapmuara kedatangan. kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau sepanjang wilayah pesisir daerah. kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada huruf berupa gunung palung. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud huruf terdapat seluruh kecamatan dengan seba.kawasan rawan tanah longsor, b.kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir dan d.kawasan rawan abrasi. kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan simpang hulu, simpang dua, sungai laur, hulu sungai, pandai, nanga sayap, kebisingan, sungai melayu raya, tumbang titi, marah, jelai hulu, air upas, lingkup, dan kedatangan terutama pada daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan pegunungan. kawasan rawan gelombang pasangrawan banjir sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat wilayah pesisir dan sekitar bantaran sungai besar sebagaimana dimaksud dalam huruf kawasan rawan abrasiliki keunikan batuan dan keunikan bentang alam yang terdapat kecamatan kedatangan, kebisingan, tumbang titi, manicata, sungai laur, simpang dua, dan simpang hulu. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air. penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutterumbu karang yangbagian ketiga kawasan budi daya paragraf umumsebar kecamatan simpang hulu, sungai laur, hulu sungai, pandai, nanga sayap, tumbang titi, jelai hulu, manis mata, kedatangan, dan matan hilir selatan. kawasan hutan produksi tetap hp) sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh kecamatan selain dari kecamatan delta pawan dan benua kayong. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi hpk) sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar kecamatan matan hilir utara, matan hilir selatan, dan simpang hulu. dalam kawasan hutan produksi terdapat hutan desa, meliputi: hutan desa laman shtong kecamatan matan hilir utara, hutan desa sungai perang kecamatan matan hilir selatan, hutan desa sungai besar kecamatan matan hilir selatan, hutan desa pematang gadung kecamatan matan hilir selatan, dan hutan desa sebagai raya kecamatan nanga sayap kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat diseluruh kecamatan dengan tanaman komoditi unggulan daerah yang terdiri dari kelapa sawit, karet, kelapa, lada, kakao, tebu, kopi dan aren serta komoditi perkebunan lain sesuai dengan agroklimat daerah. kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: ternak besar terdapat seluruh kecamatan dengan ternak unggulan sapi dan kerbau, b.ternak kecil terdapat seluruh kecamatan dengan ternak unggulan kambing dan babi, dan ternak unggas terdapat seluruh kecamatan dengan ternak unggulandan kawasan peruntukan budi daya perikanan. kawasan peruntukan perikanan tangkapperuntukan budi daya perikananlingkup, air upas, marah, jelai hulu, tumbang titi, melayu raya, pecahan, nanga sayap, hulu sungai, pandai, sungai laur, simpang dua dan simpang hulrtrw adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha pertambangan. kawasan peruntukan pertambangan tersebar seluruh kecamatan. kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana pada meliputi: wilayah usaha pertambangan wup), wilayah pencanangan negara wpn): wilayah pertambangan rakyat wpr), dan wilayah kerja wk) minyak dan gas bumi dan atau wilayah kerja pertambangan wkp panas bumi). wilayah usaha pertambangan wup) sebagaimana termasuk pada huruf meliputi satu atau lebih wilayah izin usaha pertambangan tiup) eksplorasi dan atau wilayah izin usaha pertambangan tiup) operasi produksi. wilayah pertambangan rakyat wpr) sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi satu atau lebih wilayah izin pertambangan rakyat. wilayah kerja wk) minyak dan gas bumi dan atau wilayah kerja pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi wilayah kerja eksplorasi atau wilayah kerja eksploitakecil dan industri menengah, kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat kecamatan delta pawan, kecamatan muara pawan, kecamatan matan hilir utara, kecamatan matan hilir selatan, dan kecamatan kedatangan. kawasan peruntukan industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada huruf terdapatsimpang hulu, simpang dua, sungai laur, pandai, hulu sungai, nanga sayap, tumbang titi, sungai melayu raya, jelai hulu, marah, kedatangan, matan hilir selatan, benua kayong, delta pawan, muara pawan, dan matan hilir utara. kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: gunung palung kecamatan matan hilir utara, nanga sayap, dan sungai laur, pantai tanjung gelandang kecamatan muara pawan, pantai air mata permai kecamatan muara pawan, hutan kota ketapang kecamatan delta pawan, pantai sungai injil kecamatan benua kayong, pantai pasir putih cilincing kecamatan benua kayong, pantai sungai jawi page kecamatan matan hilir selatan, pantai tanjung batu pantai sendiri) kecamatan matan hilir selatan, pantai pagar mentimun kecamatan matan hilir selatan, j . pantai sungai tengah kecamatan matan hilir selatan, pantai tanjung gangs kecamatan kedatangan, il. pantai pulau kucing kecamatan kedatangan, pantai pulau lambat kecamatan kedatangan, pantai pulau sahabat kecamatan kedatangan, oo. pantai selat bilik teluk pajak dan tanjung duku) kecamatan kedatangan, bukit kuri beri kecamatan sungai laur, gunung bidang kecamatan simpang hulu, pemandian alam lubuk tanah kecamatan tumbang titi, arung jeram riam rayo kecamatan tumbang titi, gunung menggelar kecamatan tumbang titi, gunung batu sudah kecamatan tumbang titi, gunung batu menanti kecamatan tumbang titi, gua kakap kecamatan tumbang titi, air terjun riam limpa kecamatan tumbang titi, air terjun gunung beramai kecamatan tumbang titi, riam enam kelima kecamatan sungai melayu raya, dan aa. riam pembunuhan kecamatan sungai melayu rayaawasan perkotaan ketapang, ibu kota kecamatan yang ditetapkan sebagai pkl dan bagian dari ppk yang sudah menunjukkan ciri kekuatan. kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf terdapat luar kawasan perkotaan. pengembangan permukiman perdesaan dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan transmigrasrtahanan dan keamanan, kawasan peruntukan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kawasan peruntukan pengembangan kawasan perikanan, kelautan dan pulau pulau kecil. kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: markas kodim ketapang kecamatan delta pawan, markas koramil seluruh kecamatan: markas kompi yonif wanara sakti desa paya kurang kecamatan delta pawan, markas komando tni al kecamatan kedatangan, pusat latihan menembak daerah: dan pusat latihan tempur daerah. kawasan peruntukan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: markas polres ketapang kecamatan delta pawan, markas polsek seluruh kecamatan: markas kompi brimob ketapang kecamatan delta pawan, markas polisi perairan daerah: dan pusat latihan menembak daerah. kawasan peruntukan pengembangan kawasan perikanan, kelautan dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan pelabuhan perikanan nusantara ppn) yang berada kota ketapang dan kedatangan. pemanfaatan kawasan untukbagian kesatu umum kawasan strategis yang ada daerah, terdiri atas ksp, dan kssosial dan budaya, serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidupindustri matan hilir selatan dan kedatangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan pertambangan bauksit dengan sektor unggulan pertambangan yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan manicata sukaraja dengan sektor unggulan perkebunan dan industri yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan pesisir dan pulau pulau kecil dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan pertambangan mineral radioaktifekosistem taman nasional gunung palbagian ketiga kawasan strategis kabupaten kawasan strategis kabupaten ksk)ketapang, kawasan potensial cepat tumbuh kuala tolak kuala shtong, kawasan potensial cepat tumbuh sungai tanjung pagar mentimun, kawasan potensial cepat tumbuh kedatangan sungai gantang, kawasan potensial cepat tumbuh pandai, kawasan potensial cepat tumbuh marah tanjung, g.kawasan agropolitan kecamatan muara pawan, h.kawasan agropolitan kecamatan benua kayong kawasan agropolitan kecamatan matan hilir selatan, kawasan agropolitan kecamatan tumbang titi, kawasan agropolitan kecamatan simpang dua, kawasan agropolitan kecamatan simpang hulu, dan kawasan megapolitan kecamatan kedatangan. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan kecamatan marah, lingkup, air upas, dan jelai hulu, kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan kecamatan tumbang titi, sungai melayu raya, pecahan, dan nanga sayap, dan kawasan pertambangan dan kawasan perkebunan kecamatan pandai, sungai laur, dan nanga sayaerambut tebal hulu sungai putri kecamatan muara pawankawasan berambut tebal perang kecamatan matan hilir selatan, kawasan berambut tebal negeri baru kecamatan benua kayong, dan kawasan berambut tebal danau gelanggang kecamatan kedatangan. sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pulau pulau kecil, dan wilayah terisolir air hitam. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. untuk merasionalisasi rtrw. kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.umn, bumi, swasta, dan masyarakat.dardalamoard badan koordinasi penataan ruang daerahzlebih lanjut mengenai tataparagraf umumngaturan zonasi. ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi ketentuan umum pengaturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri dari: sistem perkotakawasan lindung, dan kawasan budi daya. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk pusat kegiatan peraturan zonasi untuk pusat kegiatan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: pemanfaatan ruang sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya pusat kegiatan dan jaringan prasarana, ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat kegiatan dan jaringan prasarana, dan cc. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat kegiatan dan jaringan prasaranatransportasi darat peraturan zonasi,n sekitar pelabuhan penyeberangransportasi laut peraturan zonasiaragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara peraturan zonasi untuk bandar udara umum harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: pemanfaatan ruang untuk daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingankawasan keselamatan operasi penerbangan dan batas kawasan kebisingan. paragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energitenagagardu induk harus disusun denganpipa minyak dan gas bumiketentuan umumharus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, pemanfaatan ruang sekitar lintas kabupaten kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada kabupaten kota yang berbatasan, cc.d.jaringan distribusi air dikembangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan air, danparagraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:, danaragraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:cc. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi . peraturan zonasi untuk kawasan berambut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:,sempadan pantai,d.penetapan lebar sempadan danau waduk yang diatur dengan peraturan bupati. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kotaharus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisatketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem, dan hak akses masyarakat terhadap kawasan konservasi dan wisata alam. peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan mangrove,, dan hak akses masyarakat terhadap kawasan pantai berhutan mangrove. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuanterumbu karangdanharus disusun dengan mematuhi: a.sempadan mata airimbuhan air tanaharagraf ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi kondisi sumber daya alam, mengutamakan pemanfaatan hasil hutan melalui pembangunan hutan tanaman,ggunaan kawasan hutan produksi, bidang kehutanan, dan sg. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.,peruntukan perkebunan, cc. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama, dan permukiman untuk agroindustri hasil perkebunan. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan, dan cc. pengembangan sistem jaringan infrastruktur utama. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:, pemanfaatan ruang untuk kawasan agroindustri perikanan, kelestarian sumber daya perikanan, dan ketersediaan infrastruktur perikanan. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: potensi sumber daya bahan tambang dan energi,, kebijakan pemanfaatan ruang yang telah ada, zona operasi produksi berada , kegiatan produksi tambang rakyat), tidak mengijinkan penambangan tikungan luar sungai dan tebing sungai, namun diarahkan wilayah gradasi sedimentasi tikungan dalam, bagian tertentu pada sungai dan wilayah kantong pasir, j dan melintasi zonasi kawasan peruntukan pertambangan dalam pola ruang tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung. peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri: dan kegiatan industriariwisata, cc. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata, pengelolaan limbah pariwisata, dan kegiatan pariwisataermukiman harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: ukuran dan kepadatan bangunan,kesesuaian lahan dan lingkungan, danharus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai: penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun, dan, dan pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau merubah fungsi utama kawasan. paragraf indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantaigelombang pasangkawasankawasan resapan air. peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor,entuk bentuk izin pemanfaatan ruang, keterlibatan masing masing instansi perangkat pemerintah daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan. bagian keempat ketentuketentukabupaten kota dan kepada masyarakat. ketentukepada masyarakat, diberikan dalam bentuk: keringanan pajak dan atau retribusi, pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan penghargaan. disinsentif kepada masyarakat,dan dilakukan menurutarahan pengaturan zonasi sistem kabupatenberupahak, kewajiban,aterdiri ataserdiri atas: memberikandan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang terdiri atas: peran masyarakat dalamhurufvlain laintrw sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku rencana tata ruang wilayah kabupaten ketapang tahun dan album peta skala buku rtrwoperasi rtrwyang akan dikembangkan dalam wilayah kabupatediatur dengan peraturan bupatidiintegrasikana.bsesuai dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan peraturan daerah ini, c memperhatikan harga pasan setempat sesuai dengan nop atau sesuai dengan kemampuan daerah daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah ijin kegiatan budi daya habis masa berlakunya. perubahan status dan atau fungsi kawasan hutan dan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundangan. kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutan, pada tanggal agustus pit. sekretaris daerah kabupaten ketapanglukaku setda kab,ketapang alan ah, sh.mh nip. noref peraturan daerah kabupaten ketapang kalimantan baratbalingga, menimbang bahwa retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupatentelah ditetapkan menjadi jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten sesuaorangindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerahperpanjangan ita ditetapkan berdasarkan kompensasi penggunaan tenaga kerja asing untuk perpanjangan ita yang lokasi kerjanya berada daerah sebesar usd100. (seratus dollar amerika) per bulan untuk setiap tenaga kerja asing. retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud pada dibayar sesuai dengan masa berlaku perpanjangan itperpanjangan ita yang diberikan. saat retribusi perpanjangan italaksanaan pemungutan retribusi perpanjangan ita diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua tempatperpanjangan itaperpanjangan itaperpanjangan ita berupa ssd. setiap pembayaran dicatat buku penerimaandan pendapatan belanja daerah. bab tata cara penagihan retribusi retribusi perpanjangan ita yang tidak atau kurang dibayarperpanjangan itaperpanjangan itperpanjangan ita(l),rpanjangan itaperpanjangan itaperpanjangan itarpanjangan itrpanjangan ita dan belum dilunasinya kepada pemerintah daerah. pengakuan utang retribusi perpanjangan itpanjangan iaturan perundang undangan retribusi. wajib retribusi perpanjangan itaperpanjangan itafan hukum dan ham setara navi wirjono,sh, verapembuangan limbah cair dan retribusi pengolahan limbah cair dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati ketapang, menimbang :a. bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya, bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari pencemaran, terutama dari limbah cair, diperlukan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui izin pembuangan limbah cair,dalam bentuk retribusi pengolahan limbah cair, bahwa retribusi pengelolaan limbah cakantor lingkungan hidup adalah kantor lingkungan hidup kabupaten ketapaizin pembuangan limbah cair adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu upaya untuk melakukan pengendalian bagi kegiatan usah yang melakukan pembuangan limbah cair sumber air dan atau media lingkungan. izin pembuangan limbah cair bertujuan agar air yang terdapat dalam sumber air dan atau media lingkungan atau media lingkungan.asingzin pembuangan limbah cair setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair, wajib memiliki izin pembuangan limbah cair. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulispermohonan sebagaimana dimaksud dalam harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: gambar konstruksi instalasi pengolahan air limbah beserta saluran pembuangan limbah cair, rekaman hasil analisa kualitas limbah cair yang dibuang dari laboratorium rujukan, cc. surat pernyataan akan melakukan pengelolaan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku, danketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupatidan atau media lingkungan harus memenuhi baku mutu limbah cair yang telah ditetapkanatau instalasi pengolahan air limbah, melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang, dikecualikan terhadap huruf dan adalah bagi usaha kecil home industri, melakukan analisa kualitas limbah cair yang dibuang melalui laboratorium rujukan paling sedikit (empat) kali dalam setahun, melaporkan hasil analisayang menangani bidang lingkungan hidup, dan tidak melakukan proses pengenceran. untuk memproses permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam diperlukan adanya saran teknis dari tim peneliti. ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim peneliti dan tata cara penelitian ditetapkan dengan keputusan bupati. persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat (lima belas) hari kerja setelah berkas permohonan izin diterima secara lengkap. dalam hal permohonan izin ditolak, makaiii bentuk dan masa berlakunya izin izin sebagaimana dimaksud dalam berlaku selama jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. izin sebagaimana dimaksud ditetapkan denganketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. izin dinyatakan tidak berlaku apabila: habis masa berlakunya, berakhirnya kegiatan, atau cc. pencabutan izin. pencabutan izin dilakudan atau izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan bupati. pencabutan izinsetiap (sepuluh) hari kalender. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari. apabila pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan, maka izin dicabut. izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal: perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum, dan atau setelah melalui hasil evaluasi. bab penggolongan pembuangan limbah cair penggolongan pemberian izin pembuangan limbah cair didasarkan atas nilai indeks jenis usaha dan volume limbah cair yang dibuang, nilai indeks jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut: jenis usaha indeks usaha yang tidak wajib amdal ukl upl nilai indeks volume limbah cair yang dibuang sebagaimana dimaksud pada ditentukan sebagai berikut: volume indeks per bulan s.d per bulan tsi per bulan s.d per bulan atas per bulanyang selanjutnya disebut wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. bagaian kedua golongan retribusi retribusi pengolahan limbah cair digolongkan sebagai jenis retribusi jasa umum. bagian ketiga cara mengukur tingkat penggunan jasa tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggolongan air pembuangan limbah caigian kelima struktur dan besarnya tarif tarif retribusi dihitung berdasarkan rumus: jenis limbah kali biaya pengolahan jenis limbah non b3 kali biaya pengolahan biaya pengolahan dihitung berdasarkan rumus biaya tetap ditambah biaya beban. biaya tetap sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus biaya pengelolaan kualitas air indeks badan air penerima. biaya beban sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan rumus nilai parameter kunci limbah atau nilai baku mutu parameter kunci tarif pembuangan perparameter volume pembuangan limbah cair atau bulan. biaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut: tabel index badan air penerima plc buka (inap) m3 bln rp. bln badan air sungai dengan tingkat pencemaran dena sungai dengan tingkat pencemaran sedang sungai dengan tingkat pencemaran tinggi lainnyatpp) parameter satuan tarif (tpp) tarif kualitas air rp. rp. ask temperatur derajat batas ie mil mas (besi telantar mg i baru ba) mel |membawa mg krom heksavalen mg pekan musa masi mas air raksa hg) mg nikel ni) mg khusus untuk parameter dan temperatur perhitungan didasarkan pada penurunan kenaikan nilai parameter dari nilai baku mutu per satuan nilai dan temperatur. jika nilai plc nbspberdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud padkalendermbilan dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupatikerja sejak jatuh tempo. dalam waktu (tiga) hari kerja setelah diterimanylim pembina iv.pembuangan dannyerahketentuan izin pembuangan limbah cair dan jasa pengolahan limbah cair, diperlukan landasan hukum berupa peraturan daerah tentang izin pembuangan dan retribusi pengolahan limbah cair, agar dalam pengendalian, pengawasan pembuangan limbah cair, dan pemungutan retribusi atas jasa yang diberikan pemerintah kabupaten ketapang. dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, diharapkan dapat mengendalikan pembuangan limbah cair pada sumber air dan atau media lingkungan, dan sisi lain dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pad) kabupaten ketapang, guna membiayai pembangunan daerah yang adil, serasi: dan gangguan industri lainnya. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksu, bahwa dengan adanya pemberian kewenangan retribusi pelayanan tera tera ulang daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai retribusi pelayanan tera tera ulang sebagai perluasan cakupan pemungutadanhasil pengujian yang dijalankan atas httpukur, takar, timbang dan perlengkapan atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanmemenuhi syarat teknis pada saat tera ulang. tanda batal adalah tanda yang dibubuhkanukur, takar, timbang dan perlengkapanukur, takar, timbang dan perlengkapanukur, takar, timbang dan perlengkapanyang selanjutnya disingkat std,penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia,tera tera ulang bagian kesatu nama, obyek takar, timbang dan perlengkapan,adalah pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapadalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati jasapelayanan tera tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. wajib retribusi pelayanan terukur takar, timbang dan perlengkapannya dipungut wilayah daerah tempat pelayanan diberikanviipada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian keduadasar permohonaninsentif pemungutan instansisri mulyani pembina tingkat niplayanan tera tera ulang umum dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan retribusi daerah kabupaten. dengan adanya pemberian kewenangan retribusi pelayanan tera tera ulang kabupaten maka perlu adanya penetapan retribusi pelayanan tera tera ulangsebagaiperluasan cakupan pemungutan retribusi daerah dan menambah potensi pendapatan asli daerah kabupaten klaten. retribusi pelayanan tera tera ulang struktur dan besarnya tarif retribusi tera tera ulang rp) kanto kanto r di r di satu jenis retribusi tempa tempa tempa tempat sidang pakai sidang pakai tera tera ulang ulang meter dengan pegangan, james kapasitas sampai dengan buah esa mia lebih dari sampai buah lebih dari sampai buah dengan lebih dari sampai| buah lebih dari sampai buah lebih dari sampai buah sea lan lebih dari sampai buah semasa iemaaasom san good ebook| non automatic level gauge pn, automatic level gauge ike bei kadi wii tuh bea the maa bar ena the ame kapasitas sampai dengan buah yaa lebih dari sampai buah |etebindari251 ) | buah tangki ukur mobil amar kapasitas sampai dengan kompas lebih dari sampai kompas| dengan temen lebih dari sampai kompas dengan lebih dari kompas tangki ukur tetap silinder lamesammsamtmmeo| sampaidengan 500k buah tel lebih dari dihitung bass doo pertama buah selebihnya dari setiap oamasmmisom (um selebihnya dari setiap daammamomamom (wal selebihnya dari setiap (|ihumssnmmssou (wa selebihnya dari setiap ammmanmanomw (wal selebihnya dari setiap tebak bagian bagian dari (amami ame kapasitas sampai dengan unit nik lebih dari ton jam| unit sampai dengan ton jam lebih besar dari unit timbangan kendaraan bergerak) kapasitas sampai dengan unit lebih besar dari ton unit ypp toe timbangan mengecek dan| unit naliiaik the pole timbangan bukan otomatis yang penunjukannya timbangan elektronik pmr samgat aan tie same ono song ram saran tie teolog| soon) ee timbangan imam kapasitas sampai| unit sanga lebih besar dari unit samgat lebih besar dari unit tamasmmsose lebih besar dari unit mamusmnonel lebih besar dari unit tesla the hamas kapasitas sampai| unit maa amar ana tomo soo soo the kapasitas sampai| unit saman massa moi timbangan bukan otomatis| unit kapasitas sampai| unit dengan lebih besar dari timbangan milisimal aan kapasitas sampai| unit dengan lebih besar dari unit sampai dengan lebih besar dari timbangan desimal kapasitas sampai| unit dengan lebih besar dari unit sampai dengan lebih besar dari timbangan meja berangsur lol untuk biji bijian tidak| unit mengandung minyak, setiap komoditi untuk kayu dan komoditi unit lain, setiap komoditi untuk biji bijian| unit mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi pompa ukur bahan bakar nozzle minyak pompa ukur elpiji liguified nozzle petroleum gas) pompa ukur bahan bakar gas nozzle meter arus bahan bakar minyak dan produk terkait kapasitas sampai dengan unit m' h lebih dari m' h unit sampai dengan lebih dari p hl unit sampai dengan m' h lebih dari m' h unit kapasitas sampai dengan unit m' h lebih dari m3yhl unit sampaidengantoomyn| esa sampai dengan m' h poo gene kapasitas sampai| unit niklebih dari m? h unit ham kapasitas sampai| unitaman oaa somos sorong koo tel the meter gas office dan| unit sejenisnya merupakan satu alat sistem unit alat ukur perlengkapan meter seleb (amemawumas the pot kapasitas sampai| unit man lebih dari m' h| unit sampai dengan mena lebih dari m' h unit pad, kapasitas sampai| unit laman lebih dari m' h| unit sampai dengan ike tem anto song song alat ukur energi listrik meter iban meter kelas atau matisaphasa unit aikaruphasa ) | unit meter kelas atau pammetmm loo aibatuphasa unit 3s00| hama sstisaphasa unit soo g.oog #batuphasa | unit s.oog ae. anak timbangan ketelitian bam smoaramsan oem toko 2room soo lebih besar dari buah damssamasas lebih besar dari buah semana the anak timbangan ketelitian pimasgaamamol smoaraemsan tie naa soo anon lebih besar dari buah ismmamama lebih besar dari buah oman pengujian jenis retribusi satuan kantor tempat tempat sidang tera ulang pakan selain http tersebut pada huruf buahdihitung jam barang dalam keadaan terbungkus bkt) pengujian dilakukan per jenis jam bkt per isi nominal jam untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung jam sertifikasi dan tabel jenis retribusi satuan tarif rp) biaya sertifikasi surat lembar keterangan pembuatan tabel tangki ukur tetap tut) sampai dengan jb. lebih dari bupati klaten, cap mengesahkan salinan foto copy sesuai dengan ttd aslinya a.n sekretaris daerah sri mulyani. , bupati klaten provinsi jawa tengahpembangunan industrig gubernurkawasan peruntukan industri adalahencana pembangunan industri kabupaten klaten,sebagaibab ruang lingkupdaerah, epik, strategi dan program pembangunan industri kabupaten, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, dan pembiayadan wilayah daerah. kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi industri pada kawasan peruntukan industrdalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. bab industri unggulan daerahbarang galian bukan logam, industri logam dasar, industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, dan j . industri furnitur. selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah dapat mengembangkan industri unggulan lain yang potensial dan berkembang menjadi prioritas industri dari daerah yang bersangkutan. industri unggulan daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan tahap! periode tahap periode dan tahap iii periode pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam dan dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab sistematika epik epik disusun dengan sistematika sebagai berikut: babi pendahuluan ball gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri bab visi dan misi pembangunan daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan industri bab strategi dan program pembangunan industri daerahmemuat: kondisi daerah, sumber daya industri, cc. sarana dan prasarana, dan pemberdayaan industri kecil dan menengah. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah sebagaimana dimaksud pada huruf memuat: visi dan misi pembangunan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan, pengembangan kewilayahan industri dan peta kawasan peruntukan industribab masa berlaku epik ditetapkan dalamketentuan peraturan perundang undangan. bab vii sinergi dan kerja daya manusia bagii pembinaan, pengawasan dan pelaporan bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang epik ini. bupati menyampaikan laporan pelaksanaan epikmeliputi: pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto: cc. penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri:memesan ttd sein salinan asi stevabunsttas| salinan jaka awali kepalabagian hukum capkabupaten klaten" dan visi pembangunan provinsi jawa tengah tahun yaitu menuju jawa tengah sejahtera dan berdikari" boten korupsi, boten napus. penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten epik) klaten tahun mengacu pada rencana induk pembangunan industri nasional ipin), kebijakan industri nasional kin) dan rencana pembangunan industri provinsi jawa tengah tahun epik tahun disusun dengan memperhatikan: potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang dan wilayah kabupaten, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri daerah, dan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan daerah. penyusunan epik. penyusunan epik tahun berpedoman dan jaringan transportasi. huruf yang dimaksud dengan infrastruktur penunjang paling sedikitcukup jelas klasifikasi jenis industri unggulan daerahlampiranrencana pembangunan industri kabupaten klaten tahun bab pendahuluan latar belakang pembangunan daerah adalah rangkaian upaya berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan baik tujuan pembangunan daerah maupun nasional, seperti, mengingat indonesia saat ini telah memasuki eraklaten memiliki capaian lebih dari (persen) atas produk domestik regional bruto pdrb) kabupaten klaten. hal tersebut menunjukkan jika peran industri cukup tinggi dalam perekonomian jika dibandingkan dengan sektor lainnya dalam produk domestik regional bruto kabupaten klate(, termasuk pembangunan industri daerah kabupaten klaten. merujuk pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang rencana induk pembangunan industri nasional ipin) maka setiap daerah baik setingkat provinsi maupun kabupaten kota wajib untukawajibdan sumber daya industri daerah, rencana tata ruang dan wilayah provinsi dan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten kota, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan,provinsi, maka disusun rencana pembangunan industri kabupaten epik) klaten untuk periode tahun dasar hukum penyusunan rencana induk pembangunan industri kabupaten klaten tahun didasari oleh peraturan perundangan yang menjadi acuan. dasar hukum penyusunan epik kabupaten klaten adalahrencana pembangunan industri kabupaten klatekabupaten klateindustri pemberdayaan industri kecil, menengah dan provinsi kabupaten kota sasaran pembangunan industri provinsi kabupaten kotasecara astronomis, kabupaten klaten terletak antara dan lintang selatan dan antara dan bujur timur, berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten klaten memiliki batas batas: utara kabupaten boyolali: timur kabupaten sukoharjo, selatan kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta), barat kabupaten sleman provinsi daerah istimewa yogyakarta). wilayah kabupaten klaten terbagi atas tiga dataran: utara dataran lereng gunung merapi, timur membujur dataran rendah, selatan dataran gunung kapur. secara administratif, kabupaten klaten dibagi dalam wilayah kecamatan yang terdiri atas desa dan kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan km? atau seluas dari luas provinsi jawa tengah ha). kecamatan pemalang merupakan kecamatan yang terluas kabupaten klaten dengan luasan yaitu atau sebesar dari keseluruhan luas total kabupaten klaten. sedangkan kecamatan klaten tengah merupakan kecamatan paling sempit dengan luas wilayah atau sebesar dari total keseluruhan luas wilayah kabupaten klaten. gambar peta administrasi kabupaten klaten sumber rtrw kabupaten klaten peta administrasi kabupaten klaten provinsi jawa tengah tab tabel kondisi daerah kabupaten klaten pada tahun demografi jumlah jumlah jumlah penduduk: penduduk: penduduk: tire infrastruktur panjang jalan panjang jalan panjang jalan jalan nasional: nasional nasional panjang jalan panjang jalan panjang jalan provinsi provinsi provinsi panjang jalan panjang jalan panjang jalan kabupaten kabupaten kabupaten infrastruktur kapasitas dan kapasitas dan kapasitas dan air produksi air produksi air produksi air yang yang yang disalurkan dari disalurkan disalurkan dam dari dam dari dam infrastruktur jumlah kva jumlah kva jumlah kva listrik tersambung tersambung tersambung dari pln dari pln dari pln kva kva kva pertumbuhan laju laju laju ekonomi pertumbuhan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi: ekonomi: yo| ekonomi (persen) (persen) (persen) sumber bps kabupaten klaten tabel pertumbuhan dan kontribusi sektor industri kabupaten klaten pada tahun keterangan pertumbuhan dan kontribusi sektor industriketerangan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri besar pdrb industri pengolahan rp. rp. rp. atas dasar harga berlaku (juta rupiah) tabel pertumbuhan dan kontribusi sektor industri kabupaten klaten pada tahun (lanjutan) pertumbuhan dan kontribusi sektor pdrb industri pengolahan atas rp. rp. rp. dasar harga konstan juta rupiah) keterangan pen maanpertumbuhan dan kontribusi sektor industri kecil keterangan pdrb industri pengolahan atas rp. rp. rp. dasar harga berlaku juta rupiah) pdrb industri pengolahan atas rp. rp. rp. dasar harga konstan juta rupiah) sumber bps kabupaten klaten tabel jumlah unit usaha setiap sektor industri tahun nama sektor ppt sumber dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten klaten tabel ekspor kabupaten klaten pada tahun jumlah keterangan ekspor jumlah jasa daan volume kan sumber dinas perdagangan dan koperasi kabupaten klaten sumber daya industri sumber daya industri merupakan komponen penting dalam pengembangan industri. sumber daya industri mencakup sumber daya manusia yang berguna sebagai tenaga kerja disektor industri. berdasarkan data badan pusat statistik tahun tenaga kerja sektor industri tahun mencapai jiwa. hal tersebut, menunjukkan bahwa sektor industri menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar dari total penduduk jiwa. selain sumber daya manusia terdapat pula sumber daya alam yang menunjang pengembangan industri, sumber daya alam tersebut berada pada sektor pertanian. luas lahan pertanian kabupaten klaten terbagi dalam beberapa komoditi, sebagai contohnya adalah luas lahan panen untuk tanaman pangan pada tahun mencapai dengan hasil ton produksi padi, ton produksi jagung dan kedelai. sedangkan luas panen untuk tanaman kacang dan ubi mencapai ha, luas panen tanaman sayur ha, luas panen tanaman biofarmaka dan luas perkebunan mencapai ha. sarana dan prasarana industri sarana dan prasarana merupakan merupakan komponen pendukung untuk mengembangkan industri daerah. sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah jumlah kawasan peruntukan industri yang sedang dikembangkan, jumlah lahan untuk industri, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, serta infrastruktur penunjang lainnya seperti lembaga uji, kawasan berikat, dan kawasan pergudangan. jumlah lahan peruntukan industri kabupaten klaten mencapai hektar yang dibagi menjadi unit kawasan peruntukan industri, yaitu kawasan peruntukan industri besar, menengah dan kecil. data mengenai kawasan peruntukan industri dapat dilihat pada tabel tabel jumlah lahan peruntukan industri kabupaten klaten tahun skema mantan das rekaman jaring das kecamatan battles nda sumber kabupaten klaten dalam angka, rpm) gambar peta kawasan peruntukan industri kabupaten klaten kabupaten lal keris lan pe tebang naa sen kang jas pera para awan ayang rencana tata ruang wilayah kabupaten klaten tahun sumber rtrw kabupaten klaten tahun pengembangan suatu kawasan peruntukan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai. oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan suatu kawasan peruntukan industri perlu mempertimbangkan faktor faktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, faktor faktor tersebut dapat dilihat pada tabel tabel sarana dan prasarana kabupaten klaten tahun jenis sarana dan fasilitas jaringan energi terdapat (empat) gardu induk dan kelistrikan pembangkit listrik dari pln yang menyalurkan penerangan listrik seluruh desa kelurahan kabupaten klaten pada tahun total pelanggan listrik pln sebanyak fasilitas jaringan jumlah warung internet (warnet) telekomunikasi kabupaten klaten sebanyak unit pada tahun sedangkan jumlah menara telekomunikasi bersama pada tahun mencapai unit fasilitas jaringan tersedianya sumber mata air yang sumber daya air bersumber dari air permukaan, dam, air tanah dalam. dengan prioritas utama yang berasal dari air permukaan yang dikelola oleh perusahaan kawasan peruntukan industri water treatment plant). pada tahun seluas ha) daerah irigasi kabupaten klaten dalam kondisi baik, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal. fasilitas sanitasi jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada tahun mencapai tpa yang berada desa joho kecamatan prambanan, desa pemboran kecamatan klaten tengah dan desa troketon kecamatan peran. fasilitas jaringan sarana transportasi umum yang transportasi terdapat kabupaten klaten adalah transportasi darat yaitu terminal ir. soekarno, terminal bendogantungan, terminal pengguna, terminal diganggu, terminal lawas. selain terminal terdapat pula stasiun yaitu stasiun klaten, stasiun diganggu, stasiun ceper, stasiun robot, dan stasiun kawasan berikat terdapat (dua) kawasan berikat kabupaten klaten yaitu pt. mondial yang terletak jl. kh. hasyim asasi progo, mayan, kecamatan klaten tengah, kabupaten klaten. serta pt. enterprise beralamat jl. bagian raya, sukoharjo, bagian, kecamatan prambanan, kabupaten klaten kawasan pergudangan kawasan pergudangan yang terdapat kabupaten klaten pada tahun adalah kawasan. kawasan pergudangan tersebut menyimpan beras, pupuk, semen, benih padi dan sembako. sumber rpm pemberdayaan industri kecil, menengah dan besar pemberdayaan industri dilakukan dengan penguatan sentra industri kecilpeningkatan industri kecil menengah dan besar, serta pengembangan klaster. salah satu pengembangan industri daerah dapat berupa pemberdayaan industri kecil, menengah dan besar. sebagai contohnya adalah sentra industri, sentra industri bertujuan untuk mengelompokkan industri yang sejeniswadah perkumpulan. perkembangan industri kabupaten klaten setiap tahun mengalami perubahan dari tahun tahun. jumlah unit usahunit usaha berdasarkan klaster industri kabupaten klaten tahun klaster konveksi klaster megapolitan klaster desa wisata klaster lereng merapi klaster makanan olahan klaster handycraft klaster keramik sama sumber dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten klaten jumlah tenaga kerjtenaga kerja berdasarkan klaster industri kabupaten klaten tahun man men bkn klaster makanan dani peter aan bea sumber dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten klaten jumlah modal usaha berdasarkan klaster industri berikut modal usaha berdasarkan klaster industri kabupaten klaten dari tahun hingga tahun tabel jumlah modal usaha berdasarkan klaster industri kabupaten klaten tahun lereng maa masi makanan basa aan mas dansa area mean sumber dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten klaten nilai produksi kerja berdasarkan klaster industri berikut nilai produksi kerja klaster kabupaten klaten berdasarkan klaster industri kabupaten klaten dari tahun hingga tahun tabel nilai produksi kerja berdasarkan klaster industri kabupaten klaten tahun lereng ban makanan bea massa mebel hai radar resesi 2lensa mana sumber dinas perindustrian dan tenaga kerja kabupaten klaten selain sentra industri kecil menengah ikm) untuk menunjang pemberdayaan ikm terdapat pula beberapa faktor pendukung antara lain: unit pelayanan teknis upt), kabupaten klaten belum mempunyai unit pelayanan teknis upt). jumlah tenaga penyuluh lapangan tpl), tpl merupakan tenaga yang direkrut oleh kementerian perindustrian republik indonesia melalui program beasiswa pendidikan d3. dalam kontrak kerjanya, tpl ikm bertugas memberikan penyuluhan terhadap industri kecil dan menengah kabupaten kota daerah asal tpl ikm tersebut demi membantu memecahkan permasalahan dan meningkatkan kualitas industri daerah. kabupaten klaten mempunyai tenaga penyuluh lapangan sebanyak (tiga) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun (tiga) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun (dua) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun (satu) orang dengan kontrak tahun pertama pada tahun konsultan ikm, kabupaten klaten belum mempunyai konsultan ikm industri kecil menengah). pusat pusat promosi pengembangan ikm. kabupaten klaten memiliki pusat promosi pengembangan ikm yaitu dekranasda yang terletak jalan mayor susanto sungkar, desa semangka, kecamatan klaten tengah. dekranasda atau dewan kerajinan nasional daerah adalah wadah yang berisikan karya karya dari para perajin ikm. dekranasda klaten berisikan kerajinan gerabah, lurik, handycraft, batik, dan kain tenun atom alat tenun bukan mesin)menengah daerah kabupaten klaten tahun sebagaimana tertuang dalamadalah: mewujudkan kabupaten klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing . adapun kondisi industri yang akan dicapai sampai dengan tahun adalah sebagai berikut terwujudnya industri kabupaten klaten yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah: maju adalah kondisi industri kabupaten klaten yang berkembang, mencapai tingkat yang lebih baik dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten klaten. mandiri adalah kondisi industri kabupaten klaten yang mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, dengan didukung oleh sumber daya manusia sdm) yang berkualitas, sarana prasarana industri yang memadai, kemudahan akses pembiayaan industri dan bahan baku serta kemampuan akses pasar yang luas. berdaya saing adalah kondisi industri kabupaten klaten yang tidak tergantung pada pihak lain, memiliki keunggulan komparatif, pemanfaatan teknologi industri, dukungan sumber daya manusia industri yang berkualitas, infrastruktur industri yang memadai dan standarisasi proses dan produk industri yang sesuai dengan keinginan pasar. berkesinambungan adalah kondisi industri kabupaten klaten yang berjalan terus menerus, berkelanjutan dan konsisten terhadap aturan yang ada dalam pemantauan, pengawasan dan pengendalian industri sehingga dapat terus memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup, pengurangan pengangguran dan penciptaan lapangan kerja serta tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. tujuan pembangunan industri kabupaten klaten berdasarkan dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah dalam rangka pembangunan industri daerah kabupaten klaten, maka tujuan pembangunan industri daerah kabupaten klaten dirumuskan sebagai berikut: mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, dan maju yang berlandaskan pengembangan desa kota. membuka kesempatan berusaha dan perluasan lapangan kerja. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan selaras dengan tata ruang wilayah. mewujudkan pemerataan pembangunan industri seluruh wilayah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan daerah. membangun sarana dan prasarana penunjang industri wilayah kabupaten klaten. mewujudkan industri berbasis produk unggulan daerah kabupaten klaten. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil. sasaran pembangunan industri kabupaten klaten sasaran pembangunan sektor industri daerah yang akan dicapai dalam rencana induk pembangunan industri tahun adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri dan tetap atas lebih dari persen pada tahun sehingga, kontribusi sektor industri pada pdrb mencapai persen. meningkatkan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan bahan baku yang bersumber dari hasil impor. penguatan struktur dan pondasi industri daerah dengan tumbuhnya industri hulu yang berbasis agropolitan. meningkatkan penyebaran dan pemerataan industri seluruh kabupaten klaten. percepatan infrastruktur pendorong kegiatan industri daerah. pemberdayaan dan pengembangan industri kecil dan menengah ikm) daerah. meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah ikm) terhadap pertumbuhan industri daerah. meningkatkan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi pada industri daerah. meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri. sasaran pembangunan industri kabupaten klateindikator satuan pembangunan iak pertumbuhan pameran kontribusi industri terhadap sektor industri industri rupiah ekspor produk tes inn bosaditi boss bonsai messiklaten untuk mewujudkan kondisi,b strategi dan program pembangunan industri kabupaten klaten strategi pembangunan industri strategi pembangunan industri daerah kabupaten klaten tahun adalah sebagai berikut: mendorong pembangunan dan pengembangan industri hulu yang berbasis agropolitan. penguatan pondas, menengah dan besar terhadap pengentasan masalah sosial dan ekonomi ( kecil, menengah dan besarkabupaten klaten mempunyai (lima) fokus pengembangan industri, yaitu penetapan dan pengembangan industri unggulan daerah,klaten melalui berbagai tahapan dan fase. penetapan industri unggulan kabupaten klatekriteria secara kuantitatif terdiri dari:atau berpotensi dan atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif,tabel kriteria dan indikator industri unggulan daerah memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas peran dalam penyerapan tenaga kerja penyerapan tenaga kerja kuantitas dan kualitas saing revealed comparative advantage kontribusi ekspor terhadap total memiliki nilai tambah yang tumbuh progresif pertumbuhan pasar dunia persentase nilai tambah dari tingkat penggunaan bahan baku memperkuat, keterkaitan depan (forward menyehatkan struktur keterkaitan belakang (backward rasio konsentrasi (empat) perusahaan besar concentration ratio cr4) rata rata nilai tambah per memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi kriteria secara kuantitatif terdiri dari memperkokoh konektivitas ekonomi nasional, menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi, dan mendorong penyebaran dan pemerataan industri. penetapan industri unggulan daerah kabupaten klaten mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang produk unggulan daerah dan dengan observasi langsung potensi industri daerah. peraturan menteri dalam negeri nomor tahun menjelaskan pemilihan industri prioritas daerah menggunakan kriteria. pada penetapan industri unggulan daerah kabupaten klaten menggunakan kriteria dari kriteria yaitu penyerapan tenaga kerja, kontribusi industri pada perekonomian daerah, value added atau nilai tambah industri dan sektor basis industri daerah. identifikasi potensi daerah identifikasi potensi daerah kabupaten klaten merujuk padametaan potensi daerah terbagi dalam tabel berikut. tabel industri prioritas kabupaten klaten dan jenis industri berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia kali) industri makanan industri tempe kedelai kecamatan truck, kecamatan ngawen, kecamatan peran industri tahu kedelai kecamatan tulung, kecamatan karangan, kecamatan ngawen industri pati dan kecamatan tulung produk pati lainnya industri produk roti kecamatan klaten dan kue tengah, kecamatan klaten utara, kecamatan ngawen, kecamatan diganggu, kecamatan prambanan, kecamatan jatim industri makaroni, mie kecamatan ngawen dan produk sejenisnya industri kue basah kecamatan klaten selatan, kecamatan kebonarum, kecamatan ngawen industri makanan kecamatan klaten industri kerupuk, utara, kecamatan keripik, peek dan alan wedi, kecamatan sejenisnya lawas industri dodol kecamatan wedi tan kecamatan industri minuman industri air kemasan polanharjo, kecamatan tulung industri sigaret kretek kecamatan klaten tangan selatan industri kecamatan truck, pengolahan industri kecamatan tembakau pengeringan dan manisrenggo, pengolahan kecamatan tembakau prambanan industri tekstil industri pemintalan kecamatan klaten benang utara, kecamatan ceper, kecamatan peran industri pertemuan kecamatan peran, bukan kecamatan pertemuan karung goni dan karung kecamatan lainnya) lawas industri batik kecamatan kecamatan prambanan industri pakaian industri pakaian kecamatan wedi, jadi jadi konveksi) kecamatan truck, dari tekstil, kecamatan karangan industri kayu, industri barang kecamatan truck, barang dari kayu anyaman dari rotan kecamatan ngawen, dan gabus tidak dan bambu kecamatan termasuk prambanan, furnitur) dan kecamatan tulung, barang anyaman kecamatan diganggu, dari bambu, rotan kecamatan ceper, dan kecamatan juwiring sejenisnya industri barang dari kecamatan kayu, rotan, gabus karangan, lainnya ytd kecamatan ceper, kecamatan peran, kecamatan truck industri logam industri pengecoran kecamatan ceper, industri barang industri barang dari kecamatan ceper logam bukan logam bukan mesin dan aluminium siap peralatannya pasang untuk bangunan industri barang industri kecamatan wedi, galian bukan perlengkapan rumah kecamatan logam tangga dari tanah kecamatan wonosari liat keramik industri furnitur industri furnitur dari kecamatan juwiring, kayu kecamatan truck, kecamatan klaten utara, kecamatan lawas, kecamatan ceper, kecamatan diganggu, kecamatan jatim, kecamatan jogonalan usulan industri prioritas usulan industri prioritas kabupaten klaten berdasarkan potensi daerah dan rencana pembangunan industri provinsi spip) provinsi jawa tengah serta pertimbangan aspek strategis pengembangan industri kabupaten klaten, maka industri unggulan atau industri prioritas kabupaten klaten kali terdiri dari industri makanan industri minuman industri pengolahan tembakau industri tekstil industri pakaian jadi industri logam dasar industri barang galian bukan logam industri barang logam bukan mesin dan peralatannya industri furnitur. sasaran, strategi dan rencana aksi industri makanan terwujudnya meningkatnya peningkatan mutu tertib produktivitas melalui produk dengan administrasi diversifikasi produk lisensi atau keuangan bagi makanan sertifikasi industri terpenuhinya internasional peningkatan sertifikasi sdm perluasan pasar keterampilan terampil luar negeri atau sdm industri terciptanya ekspor standarisasi prasarana penggunaan pengolahan infrastruktur untuk inovasi teknologi industri makanan menunjang pada industri terwujudnya distribusi produk makanan sertifikasi meningkatnya terciptanya makanan p irt, penyerapan tenaga efisiensi untuk bpom dan mui) kerja meningkatkan tersedianya daya saing bahan baku yang produk baik berkualitas tersedianya pasa untuk produk makanan terciptanya integrasi anta pelaku industri makanan menciptakan industri yang memiliki administrasi baik. menciptakan industri yang bersertifikatakanan. rencana melakukan mendorong mendorong pelaku pendampingan pelaku usaha usaha untuk pemberian fasilitas melakukan meningkatkan ketertiban diversifikasi standar mutu produk administrasi pada produk olahan guna keperluan industri makanan makanan ekspor melakukan melakukan melakukan pelatihan sdm sertifikasi pendampingan melalui balai industri terhadap pelaku latihan kerja makanan usaha untuk melakukan memberikan melakukan sertifikasi pendampingan pendampingan atau standarisasi pengurusan bagi pelaku produk untuk sertifikasi halal usaha untuk keperluan ekspor dan bpom meningkatkan melakukan mengawasi mutu produktivitas kerjasama untuk bahan baku yang memberikan membuka pasar digunakan dalam kemudahan ekspor bagi produk industri makanan akses makanan mengoptimalkan permodalan meningkatkan peran sentra bagi industri. kemampuan industri makanan penetrasi pasar dalam untuk mencapai mengintegrasikan konsumen luar pelaku usaha negeri mengenalkan mendorong industri industri makanan agar melakukan tingkat nasionalinternasional lokasi: kecamatan ngawen, kecamatan tulung, kecamatan jogonalan, dan kecamatan polanharjo, kecamatan peran, kecamatan truck, kecamatan klaten selatan, kecamatan klaten utara, kecamatan kebonarum, kecamatan klaten tengah, kecamatan prambanan, kecamatan jatim, kecamatan wedi, kecamatan diganggu. industri minuman sasaran terwujudnya tertib| meningkatnya peningkatan mutu administrasi produktivitas produk dengan keuangan industri melalui diversifikasi lisensi atau standarisasi produk minuman sertifikasi pengolahan terpenuhinya internasional industri minuman sertifikasi sdm perluasan pasar luar tersedianya bahan terampil negeri atau ekspor baku yang baik terciptanya penggunaan inovasi dan berkualitas prasarana teknologi pada terwujudnya infrastruktur untuk industri minuman sertifikasi industri menunjang terciptanya efisiensi minuman distribusi produk untuk meningkatkan tersedianya pasar meningkatnya daya saing produk untuk produk penyerapan tenaga minuman kerja terciptanya integrasi antar pelaku industri minuman menciptakan industri yang memiliki administrasi yang baik. menciptakan industri yang bersertifikasiinuman. rencana melakukan melakukan mendorong pelaku pendampingan pendampingan usaha untuk ketertiban terhadap tenaga meningkatkan administrasi pada kerja yang bekerja standar mutu industri minuman industri produk guna melakukan minuman balai keperluan ekspor pelatihan sdm pelatihan melakukan melalui balai memberikan pendampingan latihan kerja insentif bagi terhadap pelaku melakukan pelaku usaha usaha untuk pendampingan untuk melakukan pengurusan meningkatkan sertifikasi atau sertifikasi produktivitas standarisasi produk mendorong mutu memberikan untuk keperluan bahan baku yang kemudahan akses ekspor digunakan dalam permodalan bagi melakukan industri minuman industri kerjasama untuk mengoptimalkan membuka pasar peran sentra ekspor bagi produk industri minuman minuman dalam meningkatkan mengintegrasikan kemampuan pelaku usaha penetrasi pasar mengenalkan untuk mencapai industri minuman konsumen luar tingkat nasional negeri mendorong industri agar melakukanlokasi: kecamatan polanharjo, kecamatan tulung industri pengolahan tembakau sasaran terwujudnya terciptanya terwujudnya klaster dan sentra perluasan pasar peningkatan industri yang regional dan volume dan nilai bersinergi nasional bagi ekspor produk terwujudnya produk olahan pengolahan kestabilan tembakau tembakau produksi olahan terwujudnya terwujudnya tembakau peningkatan penerapan terwujudnya industri olahan teknologi dan peningkatan tembakau inovasi pada kualitas tanaman terwujudnya produksi tembakau kerjasama guna pengolahan terciptanya pasar ekspansi industri tembakau industri pengolahan terciptanya tembakau dan tembakau diversifikasi produk olahan tembakau terwujudnya pengolahan terwujudnya industri ramah tembakau perijinan bagi lingkungan terwujudnya green produk pengolahan industry secara tembakau maksimal. meningkatkan peran klaster dan sentra industri pengolahan tembakau meningkatkan kualitas dan daya saing industri tembakau dan pengolahan tembakau meningkatkan penggunaan teknologi tepat guna bagi industri. mengoptimalkan menjalin kerjasama memberikan peran klaster dan dengan pemerintah bantuan insentif sentra industri daerah lain untuk bagi pelaku usaha pengolahan melakukan yang melakukan tembakau perluasan pangsa ekspor pengolahan melakukan pasar tembakau pembinaan dan menjaga dan mendorong pendampingan mengawasi produk peningkatan dalam proses pengolahan volume ekspor industri tembakau daerah produk pengolahan pengolahan dari produk produk tembakau tembakau illegal mendorong menciptakan dan memfasilitasi akses penerapan menjaga pembiayaan teknologi tepat ketersediaan pasar peminjaman guna bagi industri bagi industri keuangan bagi pengolahan pengolahan industri tembakau tembakau memperluas mendorong secara memfasilitasi kesempatan optimal pengolahan pengurusan investasi pada limbah industri perijinan produk industri pengolahan pengolahan tembakau tembakau (cukai mendorong pelaku rokok) usaha untuk melakukan pengolahan limbah industri lokasi: kecamatan klaten selatan, kecamatan manisrenggo, kecamatan truck, kecamatan prambanan industri tekstil sasaran terwujudnya tertib| menjaga peningkatan administrasi ketersediaan produktivitas yang pembukuan bahan baku berbasis efisiensi laporan keuangan pasar lokal pemanfaatan limbah peningkatan mutu pengembangan industri konveksi sumber daya industri melalui menjadi bernilai manusia investasi industri ekonomis revitalisasi mesin peningkatan penerapan green dan alat produksi penyerapan industri secara tersedianya pasar tenaga kerja optimal dan bahan baku yang memadai peningkatan untuk proses kontribusi produksi industri bagi perekonomian daerah menciptakan ketersediaan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan menciptakan industri yang tertib terhadap pengelolaan administrasi menciptakan industri yang berdaya saing dalam pasar lokal dan internasional. mengoptimalkan peran meningkatkan menjaga stabilitas sentra industri sarana dan harga bahan baku mengenalkan industri prasarana untuk efisiensi tekstil tingkat industri untuk produksi nasional menarik mendorong pelaku meningkatkan investasi usaha agar ketersediaan bahan meningkatkan memanfaatkan baku bagi produksi penetrasi limbah tekstil mendorong pelaku pasar lokal untuk didaur usaha mengembangkan bagi industri ulang menjadi industri ramah tekstil produk bernilai lingkungan jual mengadakan dan meningkatkan pelatihan bagi sdm industri lokasi: kecamatan klaten utara, kecamatan ceper, kecamatan peran, kecamatan kecamatan lawas, kecamatan prambanan. industri pakaian jadi sasaran terwujudnya tertib penguasaan pasar peningkatan administrasi lokal dan dalam kontribusi industri pembukuan negeri segala aspek laporan keuangan stabilitas tingkat perekonomian (tenaga peningkatan mutu produksi industri kerja, investasi, sdm perluasan pasar pendapatan daerah) tersedianya bahan| untuk meningkatkan d2. terwujudnya pasar baku berkualitas produksi ekspor untuk industri dengan harga terciptanya industri mewujudkan industri terjangkau padat karya yang kuat dan terciptanya klaster meningkatkan berdaya saing dan sentra industri| investasi guna berbasis diversifikasi untuk menunjang ekspansi industri produk. penguasaan pasar terwujudnya terciptanya diversifikasi produk standarisasi industri pakaian jadi. dan sertifikasi industri menciptakan industri yang tertib pembukuan administrasi menciptakan industri yang berstandar nasional menciptakan klaster dan sentra industri yang kuat dan bersinergi menciptakan industri yang kuat dan berdaya saing tinggi mendorong untuk mendorong meningkatkan tertib pembukuan perizinan guna kemampuan dan laporan keuangan mendorong penetrasi pasar industri pakaian masuknya investasi menjalin kerjasama jadi menjaga stabilitas dengan industri melakukan ekonomi dan iklim pma guna pelatihan investasi daerah menciptakan pasar keterampilan yang memantau ekspor bagi industri diperlukan sdm ketersediaan pasar mendorong industri guna peningkatan lokal bagi produk melakukan mutu industri diversifikasi menjalin produk guna kerjasama antar meningkatkan daerah maupun penetrasi pasar pelaku usaha guna meningkatkan memperluas pangsa pasar luar pangsa pasar negeri guna produk industri. meningkatkan meningkatkan ekspor peran sentra sentra industri guna meningkatkan produktivitas lokasi: kecamatan wedi, kecamatan truck,. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. sasarankayu kayu terciptanya daya terciptanya terciptanya pasar saing produk standarisasi regional dan kerajinan kayu produk kerajinan nasional bagi guna penetrasi kayu produk kerajinan pasar internasional terciptanya tertib kayu terciptanya green administrasi terciptanya industry secara pembukuan industri yang menyeluruh. terciptanya sdm ramah lingkungan yang memiliki terwujudnya keterampilan integrasi antar tersedianya industri industri pasokan bahan yang terkait baku yang terjangkau dan berkualitas tersedianya pasar lokal untuk pemasaran produk terwujudnya pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan kayu menciptakan klaster dan sentra industri yang kuat dan bersinergi menciptakan bahan baku industri yang memadai dengan harga yang terjangkau menciptakan bahan baku industri yang bersertifikat dan berstandar melakukan mendorong pelaku meningkatkan media koordinasi antar usaha kerajinan pemasaran industri pelaku usaha kayu untuk kerajinan kerajinan kayu melakukan mendorong pelaku mendorong diversifikasi usaha untuk standarisasi terhadap produk menciptakan terhadap produk menjalin kerjasama spesifikasi produk industri kerajinan dengan asosiasi untuk penetrasi kayu dalam pasar ekspor mengadakan pengembangan mendorong pelaku pelatihan produk kerajinan usaha agar terhadap tenaga industri melakukan kerja industri menjalin kerjasama penerapan teknologi mengadakan dengan pelaku tepat guna untuk pendampingan usaha dan instansi meningkatkan dan pelatihan lainnya terkait efisiensi dan daya managemen untuk menjaga saing pemasaran dan stabilitas iklim melakukan promosi bagi usaha penguatan branding pelaku industri menjalin kerjasama untuk pemasaran mendorong dengan daerah lain produk industri tersedianya pasar untuk memperluas kerajinan kayu nasional untuk pangsa pasar mendorong pelaku produk kerajinan industri kerajinan usaha untuk mendorong kayu melakukan ketersediaan mendorong pelaku pengolahan secara pasokan bahan usaha untuk maksimal terhadap baku industri melakukan limbah industri yang kerajinan kayu pengolahan tercipta. terhadap limbah industritruck, kecamatan jatim, kecamatan pemalang, kecamatan karangnya. industri barang galian bukan logam.tanah tanah liat terciptanya daya liat terciptanya pasar saing produk terciptanya tertib regional dan kerajinan tanah liat administrasi nasional bagi guna penetrasi pembukuan produk kerajinan pasar internasional keuangan tanah liat terciptanya terciptanya sdm terwujudnya teknologi tepat yang memiliki integrasi antar guna dalam industri keterampilan industri industri tersedianya pasar yang terkait. lokal untuk pemasaran produk terwujudnya pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan tanah liat. menciptakan klaster dan sentra industri yang kuat dan bersinergi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap. tanah liat untuk industri kerajinan kerajinan tanah melakukan mendorong pelaku liat diversifikasi usaha untuk mengadakan terhadap produk menciptakan pelatihan terhadap menjalin kerjasama spesifikasi produk tenaga kerja dengan perguruan untuk penetrasi industri tinggi dalam pasar ekspor mengadakan pengembangan mendorong pelaku pendampingan produk kerajinan usaha agar pemasaran dan industri melakukan promosi bagi menjalin kerjasama penerapan pelaku industri dengan pelaku teknologi tepat mendorong usaha dan instansi guna untuk tersedianya pasar lainnya terkait meningkatkan nasional untuk untuk menjaga efisiensi dan daya produk kerajinan stabilitas iklim saing usaha melakukan menjalin kerjasama penguatan branding dengan daerah lain untuk pemasaran untuk memperluas produk industri pangsa pasar kerajinan industri kerajinanwedi, kecamatan kecamatan wonosari industri logam dasarlogam produksi industri logam penyerapan tenaga integrasi antar tersedianya pasar kerja industri pelaku usaha lokal dan nasional logam. untuk penetrasi penggunaan pasar internasional inovasi teknologi penerapan dalam proses keamanan produksi produksi yang optimalisasi lebih baik. sentra dan klaster pengolahan logam. melakukan pembinaan dlogam. rencana mendorong melakukan mendorong pelaku peningkatan pendampingan dan usaha untuk produksi bagi pengawasan melakukan inovasi industri logam terhadap mutu dalam pengolahan mendorong pelaku logam yang logam usaha untuk dihasilkan melakukan melakukan inovasi mendorong kerjasama dengan teknologi pada kemudahan industri pma industri logam investasi maupun untuk membuka melakukan permodalan untuk pasar ekspor kerjasama dengan mendorong meningkatkan daerah sekitar peningkatan spesifikasi untuk untuk membuka produktivitas meningkatkan peluang penetrasi pasar. pasar bagi industri logam. lokasi: kecamatan ceper, kecamatan jatim. industri barang logam bukan mesin dan peralatannya.barang logam bukan produksi industri barang mesin dan integrasi antar logam bukan peralatannya pelaku usaha mesin penyerapan tenaga untuk penetrasi tersedianya pasar kerja industri logam pasar internasional lokal dan nasional bukan mesin dan penerapan penggunaan peralatannya. keamanan inovasi produksi yang teknologi dalam lebih baik. proses produksi optimalisasi sentra dan klaster pengolahan logam. melakukan pembinaan dan pemberibarang logam. rencana mendorong melakukan mendorong pelaku keamanan pendampingan dan usaha untuk operasional fasilitasi terhadap melakukan inovasi industri logam mutu logam yang dalam pengolahan bukan mesin dihasilkan logam bukan mesin mendorong pelaku memberikan melakukan usaha untuk kemudahan kerjasama dengan melakukan inovasi investasi maupun industri pma untuk teknologi pada permodalan untuk membuka pasar industri logam mendorong ekspor bukan mesin peningkatan meningkatkan melakukan produktivitas spesifikasi mutu kerjasama dengan produk untuk daerah sekitar meningkatkan untuk membuka penetrasi pasar. peluang pasar bagi industri logam bukan mesin. lokasi: kecamatan ceper. industri furnitur sasaran terwujudnya tertib| meningkatkan terwujudnya administrasi varian desain kesinambungan pembukuan furnitur antara laporan keuangan meningkatkan kebutuhan dan peningkatan mutu penyerapan tenaga pasokan bahan sumber daya kerja baku manusia mendorong penerapan peningkatan peningkatan teknologi tepat pasokan bahan investasi lokal dan guna dalam baku alternatif nasional pada industri furnitur. standarisasi industri furnitur terhadap bahan menciptakan akses baku kayu yang permodalan melalui digunakan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya meningkatkan sarana dan prasarana produksi. melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap administrasi industri mendorong terciptanya iklim ekonomi kondusif bagi pelaku usaha melakukan pembinaan dan pengawasan standar dan mutu produk industri furnitur menciptakan kerjasama dengan lembaga lembaga terkait guna memperluas pasar produk industri furnitur. mendorong mempermudah memaksimalkan optimalisasi sentra masuknya investasi penggunaan bahan industri daerah bagi industri baku melalui meningkatkan furnitur penerapan sfm kerjasama membantu sustainable forest produsen kayu pengusaha furnitur management) dan dengan pengusaha dalam melakukan bahan baku furnitur pinjaman dengan alternatif memfasilitasi bunga rendah pada pr. menjalin kerjasama pelatihan perbankan dengan industri kompetensi sdm meningkatkan pma untuk kerjasama dengan meningkatkan asosiasi guna pangsa pasar dan menciptakan varian ekspor. desain furnitur mendorong fasilitas sarana dan prasarana guna mendorong lokasi: kecamatan lawas, kecamatan juwiring, kecamatan klaten utara, kecamatan diganggu, kecamatan truck, dan kecamatan jatim, kecamatan jogonalan, kecamatan ceper.pengembangan kewilayahan daerah dapat dilihat pada tabel tabel program pengembangan kewilayahan industri daerah tahun pengembangan kawasan peruntukan nn melakukan reviews dan evaluasi terhadap penetapan kpi terdahulu bersama dengan opd terkait. pengembangan infrastruktur jalan kawasan peruntukan industri bersama dengan opd terkait. pengembangan sarana dan prasarana energi dan telekomunikasi kawasan peruntukan industri bersama dengan opd terkait. pengembangan sentra tesla dna pendataan jumlah pembangunan sentra pengembangan dan pendampingan terhadap pengelolaan sentra ikm daerah memfasilitasi penyediaan informasi terkait pasar dan promosi bagi sentra ikmklate program pengembangan sdm industri tahun peningkatan kemampuan bea pelatihan keterampilan industri sesuai pelatihan management produksi, organisasi, cc. workshop pendidikan industri terhadap workshop pembinaan tenaga kerja terhadap pengembangan sentra kakek pembangunan pendirian pengembangan sekolah kejuruan diploma sesuai keterampilan yang dibutuhkan industri pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam sumber daya alam merupakan sumber pengembangan dalam epik, sehingga diperlukan program program untuk menjamin dan menjaga sustainable dari sumber daya alam yang dimaksud. tabel program pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sda tahun program penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku penyuluhan terhadap kualitas bahan baku yang diperlukan industri fasilitasi bibit unggul kimi kan fasilitasi dan pendampingan pengendalian hama dan peningkatan kualitas produksi pasca panen a5. lil sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan terhadap penggunaan teknologi pasca panen fasilitas sarana dan inka fasilitasi penyaluran bahan baku pasca panen menuju industri pengawasan dan standarisasi hasil panentahun program penerapan standarisasi mutu sni iso) penerapan standar operasional prosedur bagi industripengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi tahun pendampingan pengembangan market secara profesional pengembangan produk |dan pasar (bekerjasama dengan industri) pendampingan pengembangan brand produk industri daerah penyediaan sumber pembiayaantahun tahun program fasilitasi bantuan peralatan terhadap ikm fasilitasi dan pendampingan terhadap akses pembiayaan pinjaman modal pada lembaga keuangan bank dan non bank pendampingan pelatihan managemen industritahun mendorong proses pengolahan limbah iai pendampingan dan ika pengolahan limbah sosialisasi terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pengelolaan lingkungan hidup mendorong ketersediaan lahan terbuka hijau disetiap pengembangan kawasan industri daerah mendorong peningkatan daerah resapan air dalam pengembangan industri daerahtahun mana mendorong ketersediaan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan sanitasi serta fasilitas pembuatan daya air dan sanitasi fasilitasi pembangunan pembangkit listrik jaringan telekomunikasi dan sumber daya air fasilitasi pembaruan dan pengembangan jaringnatahun aan tea aorta program pembanguan infrastruktur teknologi standarisasi sistem informasi data yan digunakan lei pelaku usaha sosialisasi dan mendorong penggunaan sistem peningkatan dan verifikasi terhadap iantahun program(sni,iso) dl peningkatan updating data terhadap keperluan standarisasi lain yang diperlukan fasilitasi pengajuan seo damai halal terhadap ikm fasilitasi pengajuan kekuntuk bisa memastikan berkembangnya ikm dimaksud. tabel program pemberdayaan industri kecil, menengah dan besar kabupaten klaten tahun program penguatan kelembagaan ikm pembangunan sentra ikm bagi industri pengembangan dan revitalisasi sentra ikmprogram fasilitas(cfasilitasi kemitraan lembaga instansi lainnya yang terkait. fasilitasi informasi pasar, promosi, dan pemasaran. penyediaan bantuan terhadap pengolahan limbah dari ikmdalam perekonomian bangsa dan memberikan peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. rencana pembangunan industri dirancang untuk mensinergikan pembangunan industri dari pemerintah nasional hingga pada pemerintah kota kabupaten yang berfungsi sebagai pondasi pengembangan perindustrian nasional. rencana pembangunan industri kabupaten klaten tahun merupakan tindak lanjut kabupaten klaten dari spip provinsi jawa tengah tahun adanya epik klaten dipergunakan sebagai acuan perencanaan dinas terkait dalam meningkatkan daya saing industri industri kabupaten klaten dalam pasar nasional dan internasional. epik juga digunakan sebagai pedoman untuk dijabarkan dalam penyusunan rencana strategis skpdklaten. epik ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi dprd klatenklaten, cap ttd sri mulyani kepala bagian hukum sri rahayu shl hum nip. lampiran 440c00 tua misa agli hera peta rencana pola ruang wilayah kabupaten kabupaten erna boyolali akm datum ags zone utm aaa nan tau nak san ton snap ketuk apa: iban, bagi ntuk cepat maen mri tan pelanggan pen care kawasan lindung kawasan budidaya ya sma penrmoaatr bak, iringi ssuokniwabik, hutan rakyat ron mann minas ses ni) labinanonero bang ry, mens merasa was dsn saman lia pem ann ng: |, benang siram reupaten lah san pal angan sleman aoa kabupaten atpamiaaren ia yaa sukoharjo kera bunga yna se) panah poni ppa " suwarna pers aaron, fang, petunjuk klaten o2gat 130k ape yogi ps woman fek ag? banana jaya dira kabupaten gunungkidul maan rencana tata ruang wilayah kabupaten klaten tahun lampiran peta kawasan peruntukan industri kabupaten klaten |
tan pengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pangandaran, menimbang bahwa untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan dalam menunjang perekonomian daerah diperlukan peran serta bank perkreditan rakyat yang memegang teguh prinsip kehati hatian secara serasi, selaras, dan seimbang dengan berbagai unsur pembangunan antara lain melalui penggabungan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan danan perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank karya produksi desa diulang, paling lama dalam waktu (satu) tahun sejak didirikan dilakukan peleburan atau penggabungan, cc. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat diperlukan pengaturan mengenai perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat hasil penggaorgan dan pegawai bagian kesatu organ paragraf umum organ pemuda bpr bkd pangandaranbpr bkd pangandaran sebagaimana dimaksud dalam melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan pemuda bpr bkdkd pangandaran, dan rapat luar biasa. setiap orang dalam pengurusan pemuda bpr bkdbpr bkd pangandaranbkdbpr bkdpr bkdpr bkdpemuda bpr bkd bkdkdkd seratuskd pangandarkd pangandarbpr bkd pangandaran, dan mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan pemuda bpr bkd pangandarketentuan mengenai pengawasan pemuda bpr bkdmempunyai wewenangkd pangandarkd pangandaran, menilai kinerja direksi dalam mengelola pemuda bpr bkd pangandarkd pangandarpr bkdpemuda bpr bkd pangandaran dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran pemuda bpr bkd pangandaran. paragraf direksi direksi melakukan pengurusan terhadap pemuda bpr bkd. bab ketentuan umum bagian kesatu definisi dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan:, badan hukum, atau perorangan yang diberi kredit oleh pemuda bpr bkd pangandarankd pangandarbertugas: melaksanakan manajemen pemuda bpr bkd pangandaran yang meliputi: menyusun perencanaan, pengurusan ataukd pangandarankd pangandarankd bpr pangandarkd pangandaran. direksi mempunyai wewenang: mengurus kekayaan pemuda bpr bkd pangandaran, mengangkat dan memberhentikan pegawai pemuda bpr bkd pangandaran berdasarkan peraturan kepegawaian pemuda bpr bkd pangandaranyang bersangkutan, cc. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja pemuda bpr bkd pangandaran dengan persetujuan kpm melalui dewan pengawas, mewakili pemuda bpr bkd pangandarkd pangandarkd pangandaran yang merupakan hasil pengelolaan pemuda bpr bkd pangandarkd pangandaran, menetapkan pengelolaan kepegawaian pemuda bpr bkd pangandarakd pangandaran dalam hal: terjadi perkara pengadilan antara pemuda bpr bkdkd pangandaran. dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada yang berhak mewakili pemuda bpr bkdbpr bkdkdkd pangandarantelah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada otoritas jasa keuangan untuk penilaian kemampuan dan kepatutan. ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjutbkdbpr bkdan anggota direksi dapat diberikan jasa pengabdian. jasa pengabdian sebagaimana dikdbpr bkdkdkdmuda bpr bank karya produksi desa pangandaran yang selanjutnya disebut pemuda bpr bkd pangandaran adalah bumi yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan secara konvensionalbpr bkd pangandaran yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemuda bpr bkdkdkd pangandaran.kd pangandaran dilaksanakan oleh kpm. kpm dapat menunjuk pejabat dari internal pemuda bpr bkd pangandaran untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan pemuda bpr bkdbpr bkd pangandaran merupakan pekerja pegawai pemuda bpr bkdpr bkdpangandaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran pemuda bpr bkd pangandaran. penghasilan pegawai pemuda bpr bkdbpr bkdbpr bkd pangandaran wajib mengikutsertakan pegawai pemuda bpr bkdkd pangandaran melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. peningkatan kapasitas kompetensipemuda bpr bkd pangandaran dilarang menjadi pengurus partai politikbpr bkd pangandaran dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahalayanan bidang peternakan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahicc.huruf dan atas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kota cimahi tentang pelayanan bidang peternakdiatur lebih lanjut dengan peraturan walikotajin usaha. ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin usaha sebagaimana dimaksud pada ini, diatur lebih lanjut dengan peraturanusahaan peternakan yang mempunyai ijin usaha dapat melakukan perluasan kegiatan usahanya setelah memperoleh ijwalikotaini, ditetapkan dengan peraturan walikota. peredaran (pemasukan dan pengeluaran) bibit ternak dari luar daerah, bawah pengawasan walikotaini, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bab iii pakan ternak dalam hal peredaran maupun pemakaian ransum makanan ternak, bawah pengawasan pemerintah daerahdiatur lebih lanjut dengan peraturan walikotadibawah minimum atau di.ini, undangan yang berlaku.ketentuan mengenai pedoman dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotacc., harus memperlakukan hewan peliharaannya sesuai kodratnya, tidak berkeliaran tempat umum. babjin terlebih dahulu dari walikota. ketentuan mengenai tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ini, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotaini, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. pengesahan diagnosa, pencegahan, pemberantasan |
s8) aka ramanyaman, lc. tempat tanggal lahir umur candi tunggal lamongan), juli agama islam pekerjaan swasta kewarganegaraan indonesia alamat jl. sutomo tanah patah bengkulu nomor telpon nomor faksimili nomor e mail dalam hal ini memberi kuasa kepada: heru setyo, s.h.,llm.,m. sos. anatomi melawan, s.h. faizal syahmenan, s.h. nusa yusuf sabana, s.h. suherman, s.h. evi krisdayanti, s.h. syah fitri hani, s.h. kesemuanya advokat dan pengacara pada pusat advokasi hukum dan hak asasi manusia paham) indonesia yang memilih domisili hukum jalan siaga nomor paten barat, pasar minggu, jakarta selatan, kode pos berdasarkan surat kuasa nomor: sk paham ind: telah memeriksa dengan seksam, telah mengemukakan hal hal sebagai berikut: drs. syariah jafri, pee jumlah akhir menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon telah diajukan keberatan kepada mahkamah konstitusi oleh pihak terkait, yaitu dra. eni khairani, si., calon anggota dpd provinsi bengkulu nomor urut melalui surat bertanggal mei dalam pengumuman komisi pemilihan umum tanggal mei dan menduduki peringkat telah mengajukan keterangan tertulis atas permohonan pemohon bertanggal mei karena pihak terkait berpendapat bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka akan merugikan posisinya. pada pokoknya pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk: menolak semua permohonan yang diajukan pemohon dan menguatkan penetapan hasil pemilu oleh kpu, menyatakan bahwa terhadap rekapitulasi perhitungan suara untuk anggota dpd provinsi bengkulu semua tingkatan, pemohon belum pernah mengajukan keberatan kepada pps, ppk, kpu kabupaten, kpu provinsi dan kpu, menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan hasil perhitungan suara kpu kabupaten mukomuko provinsi bengkulu untuk pihak terkait,kepada kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabu tanggal mei pukul wib yang pada pokoknya mohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutus sebagai berikutbengkulu adalah sah dan tambahan bukti yang diajukan pemohon pada saat persidangan tanggal mei (bukti sampai dengan dan dokumen dari komisi pemilihan umum kpu) sebagai berikut: dokumen kpuadalah calon anggota dpd daerah pemilihan provinsi bengkulu, oleh karena itu berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tersebut: menimbang bahwa dari alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon maupun fakta fakta persidangan, pemohon tidak terbukti telah mengajukan keberatan tingkat pps maupun ppk kecuali yang menyangkut pps belakang pondok kecamatan gading cempaka, sehingga oleh karenanya mahkamah konstitusi hanya akan mempertimbangkan perbedaan perhitungan suara ppk gading cempaka yang berbeda dengan rekapitulasi pps belakang pondok, menimbang bahwa kendatipun dipandang terbukti bahwa hasil perhitungan kpu untuk anggota dpd pps belakang pondok kecamatan gading cempaka yang tertulis sedangkan seharusnya yang benar adalah maka hal itu tidak mempengaruhi posisi perolehan suara pemohon untuk terpilihnya menjadi anggota dpd provinsi bengkulu, menimbang bahwa perolehan suara pihak terkait dra. eni khairani, si. ppk lubuk pinang kabupaten mukomuko mendapat tambahan suara, karena adanya kesalahan pengetikan yang telah diperbaiki oleh kpu kabupaten mukomuko berdasarkan berita acara perbaikan kesalahan pengetikan kpu kabupaten mukomuko tanggal april sehingga jumlah perolehan suara pihak terkait tetap atas perolehan suara pemohon, oleh karenanya tidak mengubah posisi perolehan suara pemohon untuk terpilihnya menjadi anggota dpd provinsi bengkulu, demikian pun dengan bukti tambahan berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tps tps ii, dan tps iii talang arah kecamatan mukomuko selatan kebenaran rekapitulasi tingkat ppk disangkal pemohon, akan tetapi tidak terbukti telah diajukan keberatan terhadap rekapitulasi tingkat ppk tersebut: menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas makperolehan suara sebagaimana didalilkan oleh pemohon dan keterangan saksi pemohon tidak didukung dengan bukti bukti otentik yang kuat sebagaimana ditentukan oleh undang undang sehingga pemohon tidak mampu membuktikan dalil dalilnya secara sah dan meyakinkan hadapan mahkamah, menimbang bahwa keterangan dan bukti yang diajukan oleh pihak terkait, yaitu dra. eni khairani, si. tentang perbaikan kesalahan pengetikan hasil perhitungan suara pemilu tahun kabupaten mukomuko untuk pihak terkait dan tentang keterangan bawaslu propinsi bengkulu telah memperkuat tidak mempengaruhinya perolehan suara yang didalilkan pemohon untuk terpilihnya menjadi anggota dpd provinsi bengkulutentang mahkamah konstitusi jo. sampai dengan: ma.s. jayabaya, s.h., llm, ttd. ttd. prof. abdul mukti fadjar, s.h., ms, achmad roestandi, s.h. ttd. ttd. dr. hartono, s.h., m m.h. pemohon adalah calon anggota dewan perwakilan daerah dpd)tahun tanggal februari nomor urut pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor sk kpu tahunewan perwakilan daerah dpd) daerah pemilihan provinsi bengkulu yang hasil perhitungannya antara lain: untuk perolehan sura pemohon adalah suara, peringkat dari calon, pemohon berdasarkan keputusan kpu tahun berkeberatan dengan hasil penghitungan tersebut, karena data tersebut bertentangan dengan data perolehan suara calon anggota dpd yang ditetapkan kpu provinsi bengkulu pada april melalui berita acara penghitungan suara kpu propinsi bengkulu untuk pemilihan umum anggota dpd berdasarkan ranking sebagai berikut: pemohon memperoleh suara, peringkat dari calon, pemohon berkeyakinan bahwa: adanya selisih suara antara penghitungan kpu propinsi dengan kpu pusat adalah karena adanya suara dari kota bengkulu yang tak ikut dihitung oleh kpu pusat dimana pemohon memperoleh suara. jumlah tersebut cocok bila ditambahkan dengan hasil perolehan suara pemohon versi perhitungan kpu yang diumumkan secara nasional, demikian pula dengan perolehan suara dari seluruh calon lainnya, hasil penghitungan suara kpu propinsi juga masih mengandung kesalahan dalam bentuk kesalahan hitung yang berpengaruh terhadap perolehan kursi pemohon sehingga hilangnya kursi pemohon sebagai anggota dewan perwakilan daerah dpd) untuk daerah pemilihan provinsi bengkulu: pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar untuk pemohon adalah: suara. sedangkan perolehan suara calon dpd dra. eni khairani, (calon anggota dpd provinsi bengkulu dengan nomor urut adalah suara, bahwa atas terjadinya kesalahan hitungan tersebut, pemohon melalui saksi pemohon telah menempuh keberatan sebagai berikut: tingkat ppk gading cempaka kota bengkulu, dengan mengajukan surat keberatan tertulis kepada ppk gading cempaka atas perbedaan suara yang terjadi kelurahan belakang pondok dan kelurahan sawah lebar baru antara data pps dengan data saksi, tingkat kpu kota bengkulu, atas belum terselesaikannya permasalahan perbedaan data perolehan suara pps belakang pondok, pps sawah lebar baru, dan pps kebun kenanga pada rapat pleno kpu kota bengkulu tanggal april tingkat kpu provinsi bengkulu, atas belum selesainya permasalahan atas, belum ditandatanganinya berita acara rekapitulasi hasil suara kpu kabupaten seluma oleh saksi saksi peserta pemilu, dan tidak dilakukannya penggunaan surat suara pada masing masing kabupaten kota: untuk menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut: penetapan sebagai calon anggota dpd bengkulu kpu sk kpu tahun (p berita acara penghitungan suara kpu provinsi bengkulu untuk pemilihan umum anggota dpd dan laporannya (pprovinsi bengkulu model dpd),nomor urut lampiran model dc dpd):peringkat perolehan suara lampiran model dc dpd),ota bengkuluota bengkuluelebarelebarpekan sabtu model dpr dpd) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dpd pps pekan sabtu lampiran model dpd) (p berita acara perhitungan suara pemilu tps pekan sabtu, kecamatan selebar, bengkulurejang lebong model dpr dpd) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara sah anggota dpd daerah pemilihan propinsi bengkulu kabupaten rejang lebongabupaten rejang lebongepahiangepahiang lampiran model dpd) (patas nama dra. eni khairani, pada ppk kepahiang rekapitulasi perolehan suara dpd kecamatan lebong utaralebongselumselumukarajukaraja lampiran model dpd) (p penjelasan kode pps dalam lampiran model da dpd pada ppk sukarajatumbuhan model dpr dpd) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dpd pps tumbuhenggali model dpr dpd) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dpd pps menggalimukomukomukomukoecamatan mukomuko utara lampiran model dpd) (p penjelasan ketua ppk mukomuko utaramukomukobengkulu selatanbengkulu selatota mannota mannkelurahan kandang, kecamatan selebar, kota bengkulu dan rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota dpd tingkat pps lampiran model dpd) kelurahan kandang kecamatan selebar, kota bengkulu berita acara pembetulan suara ppk lubuk pinang, kabupaten mukomukod(lampiran model dpd) kecamatan mukomuko selatan daftar desa dan pps mukomuko selatbelum pembetulan)telah pembetulan) sertifikat rekapitulasi hasil perkelurahan pekan sabtu, kecamatan selebar, kota bengkulu berita acara rapat pleno ppk kecamatan kota manna no: ppk kkm tanggal medpr dpd) kota bengkulukecamatan gading cempaka, kota bengkulu surat keberatan saksi yang diajukan kepada ketua ppk gading cempaka, kota bengkulu catatan keberatan saksi pada blank model db2 dpr dpd atas perhitungan suara calon anggota dpd pada kpu kota bengkulu keterangan saksi pemohon: sdr. bayu triastoto yang beralamat jalan merak perumnas gading cempaka permai, bengkulu, hadapan sidang perkara php.a ii pada hari rabu,rhitungan suara yang diumumkan oleh kpu untuk calon anggota dpd daerah pemilihan provinsi bengkulu melalui keputusan kpu nomor:d daerah pemilihan provinsi bengkulu: menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara kpu provinsi bengkulu untuk pemilu anggota dpd melalui berita acara tertanggal april menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut sah suara sah dipl. ing bambang soros masukin short, syaman, dra. eni khairani, drs. djangdjaja ir. arno jardin, drs. bahkan ali drs. yulian rasyid asri antoni, dickson aritonang drs. iwan aksa drs. ahmad nurdin ferdinand, drs. burhanuddin sam |
tahun inovasi pelayanan publik kumpulan praktik baik ps) wei ah, berat bersih food wee as) (an pap tah selebar pelat ma. "ai neo |. iv, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kumpulan praktik baik jilid jerman. giz bagian vii inatrade kementerian perdagangan menjawab tantangan perdagangan bebasviii lpse kementerian optimalisasi dan efisiensi pengadaan barang dengan procurementidikmisi kemendikbud upaya memutus mata rantai kemiskinan masalah, pendekatan, dan hasil latar belakang masalah inovasi reformasi birokrasi viii kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid selanjutnya, tahun full proc cti dalam pengadaan barang dan jasa juga belum bisa diterapkan. semi procurement plus atau full procurement yaitu proses pemilihan penyedia barang jasa yang dilakukan dengan cara memasukkan dokumen (file) penawaran melalui sistem procurement, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. sedangkan penjelasan dokumen seleksi lelang masih dilakukan melalui tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. pada tahun sudah diberlakukan full proc propinsi indonesia dan semi proc diberlakukan provinsi. untuk tahun full proc sudah bisa diberlakukan propinsi dan semi proc provinsi yakni propinsi papua dan papua barat. kedua propinsi tersebut masih terkendala akses internet yang masih terbatas. penerapan proses elektronik secara bertahap ini bertujuan untuk menurunkan tingkat resistensi dan meningkatkan akseptabilitas dan partisipasi. sebab pada saat awal implementasi procurement, internet merupakan suatu hal yang relatif masih baru dikenal oleh masyarakat. jika pada saat itu langsung diterapkan full procurement dikhawatirkan para pihak yang terlibat dalam procurement tidak siap dan akan menghambat dan memperlambat proses pengadaan yang berakibat pada tertundanya proses pelaksanaan proyek proyek infrastruktur ke pu an. tanu kes mere tea p3) ber pendaftaran pada procurement tidak perlu dengan petugas. inovasi pelayanan publik jilid pelaksanaan procurement tercatat ada jumlah paket proyek pengadaan barang dan jasa sudah diakses sistem dengan nilai proyek sebesar rp212. rp212, triliun). keahlian pelaksana berhubung layanan pengadaan barang jasa berbasiskan teknologi internet, maka lpse kementerian pekerjaan umum terus meningkatkan kapasitas tenaga ahli melalui pendidikan dan pelatihan. sebab kemampuan sdm menjadi modal utama dalam memberikan pelayanan secara elektronik. pada awalnya, sistem lpse dianggap sesuatu yang baru, meski negara lain sistem ini sudah lama berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. saat ini, lpse kementerian pekerjaan umum sudah mampu memberikan pelayanan secara elektronik dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki kementerian pekerjaan umum melalui pusat pengolahan data pusat) sekretariat jenderal kementerian pekerjaan umum. lpse kementerian pekerjaan umum bermula dari diterbitkannya keppres nomor tahun yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. secara eksplisit keppres tersebut mengijinkan proses pengadaan melalui procurement (elektronik). beberapa instansi mulai mengembangkan sistem electronic government procurement egp). pemerintah kota surabaya mengawali pengembangan dan penerapan egp sejak tahun dengan dikeluarkannya peraturan walikota nomor tahun pada tahun yang sama, departemen pekerjaan umum juga mengeluarkan peraturan menteri nomor prt m yang mengaturpelaksanaan pengadaan barang secara elektronik lingkungan departemen tersebut. sementara itu, departemen komunikasi dan informatika mengembangkan pula sistem egp dengan nama sistem pengadaan pemerintah) sejak tahun untuk digunakan oleh instansi instansi pemerintah. selain tiga instansi tersebut, masih banyak lagi yang telah mengembangkan sistem egp untuk digunakan instansi masing masing. sumber pembiayaan sumber pembiayaan untuk mengembangkan sistem lpse kementerian pekerjaan umum adalah murni berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). artinya, biaya pengembangan sistem lpse kementerian pekerjaan umum tidak melibatkan pihak swasta atau asing melainkan berasal dari apbn. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid monitoring dan evaluasi pelaksanaansistem lpse kementerian pekerjaan umum telah berdampak positif bagipeningkatan kualitas pelayanan publik. sistem ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang memadai agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara baik. untuk itu, proses perbaikan dan penyiapan sumber daya manusia terus dilakukan. saat ini, pengadaan barang dan jasa dengan layanan pengadaan secara elektronik sudah bisa diterapkan kementerian pekerjaan umum. hal ini terlihat dari proses pengadaan barang jasa melalui sistem procurement kementerian pekerjaan umum makin baik dari tahun tahun. sistem yang dimulai sejak tahun ini, hampir dipastikan bisa diterapkan seluruh daerah pada tahun sistem informasi dan teknologi it) pusat pengolahan data kementerian sudah berstandar internasional dan dijamin keamanannya yakni system assessment sesuai world bank consultant based the information provided this time, the bank could grant conditional use procurement the ministry public works for bank funded projects" security assessment oleh lembaga sandi negara lembang) tahun menilai bahwa tidak ditemukan celah berbahaya server procurement . artinya sudah terjamin keamanan data yang ada. keuntungan menggunakan procurement adalah sistem terpusat dan lebih mudah dikontrol. selain itu, relatif lebih mudah dalam proses pengiriman data (file). tahun mendatang, kementerian pekerjaan umum menargetkan persen propinsi dalam pengadaan barang dan jasa sudah bisa melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik lpse). untuk mendukung target tersebut, perlu pengembangan jaringan internet seluruh wilayah indonesia. infrastruktur teknologi internet perlu dibangun, disamping penguatan kapasitas pengelola dalam pengadaan barang dan jasa. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama layanan pengadaan secara elektronik lpse) kementerian pekerjaan umum dapat dipastikan telah meningkatkan pelayanan publik secara transparan, obyektif, efektif dan efisien serta tepat waktu. dampak paling nyata dari penerapan sistem procurement adalah berkurangnya kasus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa kementerian pekerjaan umum. melalui sistem procurement, bisa mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. sebab penyedia maupun pengguna akan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang undangan. inovasi pelayanan publik jilid aspek keberlanjutan layanan pengadaan secara elektronik lpse) kementerian pekerjaan umum mengacu pada nomor tahun tentang informasi dan transaksi elektronik dan nomor tahun tentang keterbukaan informasi publik. selain itu, peraturan presiden nomor tahun tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui perpres nomor tahun peraturan menteri nomor prt m tentang pedoman merasionalisasi wilayah bebas korupsi lingkungan kementerian pekerjaan umum, peraturan menteri nomor: prt m tentang pedoman pengadaan jasa konstruksi pemerintah secara elektronik, dan surat edaran menteri nomor: se m tanggal november tentang pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa pemerintah secara elektronik procurement). dengan payung hukum yang ada, sistem ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. selain itu, seluruh data pengadaan barang dan jasasudah terintegrasi pusat pengolahan data kementerian pekerjaan umum. peluang replikassistem ini bisa diadopsi oleh kementerian lembaga termasuk bumn bumi dan pihak swasta. penerapan sistem lpse ini terus meningkat sejumlah wilayah indonesia. meskipun lpse kementerian pekerjaan umum hanya satu unit dan terpusat pusat pengolahan data pusat) kementerian pekerjaan umum, namun unit layanan pengadaan atau pokja ulp sudah tersebar propinsi. penyedia jasa lpse juga tersebar propinsi dengan satu kode akses untuk seluruh pelelangan barang dan jasa kementerian pu. perspektif reformasi birokrasi setiap badan publik dituntut untuk memberikan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, cepat dan tepat. untuk itu, layanan pengadaan secara elektronik kementerian pekerjaan umum menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, mudah, murah dan cepat. dari aspek reformasi dalam organisasi,ari segi tata laksanauntuk dapat meningkatkan pelayanan publik, kementerian pekerjaan umum terus dan akan melakukan penyempurnaan sistem termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang jasa secara elektronik. inovasi pelayanan publik. tan bagian bidikmisi kemendikbud upaya memutus mata rantai kemiskinan bagian bidikmisi kemendikbud upaya memutus mata rantai kemiskinan gia, dame ho. jas memompa, alasan aa #memakai, "anik dir sin menteri pendidikan dan kebudayaan, nuh, dengan parlemen beasiswa bidikmisi. masalah, pendekatan, dan hasil latar belakang masalah pendidikan adalah salah satu investasi jangka panjang. pendidikan juga merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. akses masyarakat pada pendidikan menjadi tolak ukur. sebagai sebuah negara berkembang, indonesia masih memiliki akses pendidikan tinggi yang rendah. tahun angka partisipasi kasar apk) secara nasional baru mencapai persen. padahal, sebuah negara dikatakan maju jika memiliki apk tak kurang dari inovasi pelayanan publik jilid persen. sebuah pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi pemerintah meski telah menganggarkan persen apbn nya untuk sektor pendidikan. bukan hanya perkara anggaran saja. kecilnya nilai apk ini adalah masalah multisektor. mulai dari kurangnya daya tampung kampus perguruan tinggi hingga kekurangtahuan masyarakat pada peran pendidikan tinggi sebagai pengungkit sosial. masalah lain jelas terletak pada masalah yang selama ini dinilai kuno, yakni daya beli atau sumber dana masyarakat. pada umumnya warga dengan kemampuan ekonomi lemah selama ini masih menjadikan pendidikan, pendidikan tinggi terutama, bukan sebagai kebutuhan utama. soal hambatan biaya ini diakui oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang belum bisa menggratiskan biaya pendidikan tinggi. karena itu melalui direktorat pendidikan tinggi dan majelis rektor perguruan tinggi negeri ptn), sejak telah disusun beberapa skema bantuan. beberapa skema tersebut antara lain, biaya mengikuti ujian bmu), biaya transport (biaya hidup), bantuan biaya mahasiswa bbm), dan beasiswa bantuan mandiri. bmu merupakan skema untuk memberikan pembebasan biaya mengikuti ujian masuk ptn. sedangkan biaya transport adalah biaya hidup sementara bagi masyarakat yang mampu membuktikan ketidakmampuannya kepada panitia lokal. sementara bbm merupakan skema pendanaan yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari golongan ekonomi lemah dan memenuhi syarat akademik tertentu. lalu ada pula bantuan mandiri atau beasiswa yang selama ini dikelola oleh masing masing penyelenggara pendidikan tinggi dengan persyaratan berprestasi dan atau pernah menjuarai lomba lomba keilmuan tertentu. namun dari skema bantuan tersebut, jumlah mahasiswa tak mampu yang dibantu masih sangat kurang, tak lebih dari persen dari total mahasiswa secara nasional, termasuk golongan yang tidak mampu namun berpotensi akademik baik. padahal dengan rendahnya akses pendidikan tinggi oleh masyarakat kurang mampu otomatis akan mengurangi daya saing dalam mengakses kesempatan hidup yang lebih baik. inovasi reformasi birokrasi tak cukup pada skema bantuan pendidikan sebelumnya, skema baru disiapkan. kementerian pendidikan dan kebudayaan mencanangkan program bidikmisi, sebuah program bantuan biaya pendidikan yang benar benar membidik inovasi pelayanan publik kelompok sosial ekonomi yang pantas dan bersedia untuk dibantu. mereka yang mendapat bantuan dalam skema bantuan ini adalah peserta didik menengah atas yang akan lulus pada tahun akademik berjalan atau alumni yang berpotensi menyelesaikan pendidikan tinggi dalam rentan usia tahun. selain itu, peserta didik yang berasal dari golongan tak mampu yang bisa dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari instansi berwenang, slip gaji dengan nominal batas atas tertentu, atau rekomendasi yang diberikan oleh pemuka masyarakat yang menyatakan ketidakmampuan yang bersangkutan. sifat bantuan biaya pendidikan ini memiliki prinsip keadilan, menyeluruh, berkelanjutan dan berkualitas. adil karena semua peserta didik yang memenuhi persyaratan pendaftaran dalam hal ekonomi dan potensi akademik dapat mendaftar program ini tanpa terkecuali. menyeluruh karena cakupan program ini menutupi seluruh biaya pendidikan dari mulai biaya pendidikan pendidikan tinggiberkelanjutan dalam arti bantuan biaya pendidikan diberikan secara berkelanjutan sampai dengan masa pendidikan wajar s1 d4 selama semester dan selama semester). sementara prinsip berkualitas dalam program ini adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program ini merupakan perguruan tinggi negeri yang dijamin kualitasnya oleh pemerintah atau perguruan tinggi swasta unggulan yang memenuhi kriteria akreditasi tertentu. program bidikmisi yang dikembangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan ini juga sebuah revolusi bantuan biaya pendidikan dari negara kepada rakyatnya. nya, saat negara baru mewajibkan pendidikan dasar tahun kepada warga negaranya, kementerian pendidikan dan kebudayaan bukan menambah program wajib belajar12 tahun, namun langsung memberi kesempatan akses pendidikan hingga pendidikan tingginasi pmt panti bankbandingkan dengan menggunakan pendekatan pembangunan infrastruktur diperlukan tidak kurang dari rp1. triliun untuk dapat mengurangi kemiskinan sebanyak dari total penduduk miskin. dengan mempertimbangkan inflasi dan indikator ekonomi global lainnya, program ini kali lipat lebih efisien dibandingkan pendekatan infrastruktur dalam mengurangi penduduk dengan kategori miskin. walaupun demikian perhatian pemerintah terhadap semua aspek tidak dapat dikesampingkan. hasil dan dampak pada masyarakat sejak tahun pada waktu bidikmisi pertama kali dilaksanakan hingga tercatat sudah ribu peserta didik yang menerima bantuan. hingga tahun ditargetkan ribu peserta didik mengikuti program bidikmisi. dengan adanya program ini, perguruan tinggi mampu merubah pola pikir untuk memberikan keberpihakan kepada yang tidak mampu. tahun saat bidikmisi pertama kali digulirkan tercatat hanya perguruan tinggi dari seluruh perguruan tinggi) yang berpartisipasi. namun saat ini jumlahnya lebih dari perguruan tinggi perguruan tinggi). proses rekrutmen bidikmisi yang berpihak pada yang tidak mampu juga telah menunjukkan hasil dalam bentuk indeks prestasi kumulatif ipk) penerima yang lebih tinggi dari rata rata mahasiswa reguler dibanding tingginya indeks prestasi ini membuktikan bahwa pemberian kesempatan akses terhadap pendidikan tinggi dapat mengubah yang dulunya masih bersifat potensi menjadi prestasi. karena sifatnya yang berkelanjutan dan jadwal mulai pendaftaran yang rutin januari awal tahun), berbagai institusi mulai dari satuan pendidikan (sekolah), lsm, dinas pendidikan, sistem seleksi masuk dan perguruan tinggi telah secara umum menganggap bidikmisi menjadi rutinitas dalam proses masuk perguruan tinggi. inovasi pelayanan publik ati pelaksanaan dan penerapan. pihak yang terlibat pihak yang terlibat dalam program ini adalah peserta didik yang menjadi sasaran program, yakni mereka yang akan lulus pada tahun akademik berjalan atau alumni yang bisa menyelesaikan pendidikan dalam rentang usia tahun. selain itu, peserta didik berasal dari keluarga ekonomi lemah sesuai dengan surat keterangan yang dimiliki dari instansi terkait. pihak sekolah yang punya tanggung jawab dalam menyiapkan anak didik untuk jenjang pendidikan lebih tinggi serta perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang bersedia menerima peserta didik yang ikut dalam program bidikmisi. dua kementerian yang menaungi program ini adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian agama. dua kementerian merupakan kementerian yang memiliki lembaga pendidikan tinggi. strategi pengorganisasian dan proses strategi dari program ini terfokus terhadap penggunaan inovasi untuk proses pelayanan pendaftaran dan pemberian aksesnya serta pelibatan institusi pendidikan dalam mengantarkan peserta didiknya gerbang masuk pendidikan tinggi. penggunaan inovasi bidang teknologi berupa pemanfaatan sistem secara intensif dengan infrastruktur memadai yang diselenggarakan secara berkelanjutan dan minim perubahan proses layanan. proses pelayanan berbasis ini diperkirakan telah melayani tidak kurang dari dari target program ini pada daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet, diberikan keleluasaan untuk mendaftar menggunakan berkas fisik yang ditujukan pada perguruan tinggi yang dituju. pelibatan institusi sekolah untuk mengantar peserta didik jenjang pendidikan selanjutnya juga merupakan hal yang baru, karena sebelum adanya program ini, sma smk biasanya tidak terlibat secara sistematis dalam proses pendaftaran, pemilihan dan mengantar peserta didiknya jenjang yang lebih tinggi. inovasi pelayanan publik hasil dan dampak pada masyarakat pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat strategi dan pengorganisasian prosesstandar kompetensi jabatan skj) kota ambon senjata reformasi birokrasi usai konflikbrigade siaga bencana kabupaten bantaeng sulawesi selatan layanan memikat kabupaten sehatumpulan praktik baik inovasi pelayanan bubuk dengan adanya program ini, sma smk wajib untuk berpartisipasi aktif dalam program demi masa depan siswa alumni yang lebih baik. dalam waktu tahun dari mulai diluncurkannya program ini, tidak kurang dari sekolah menengah indonesia berpartisipasi aktif dalam program ini. sebagai inisiatif yang mencoba untuk membuka sekat sosial ekonomi dan egostruktural yang dulunya membatasi kesempatan masyarakat tidak mampu untuk dapat mengakses pendidikan tinggi, program ini mendapatkan tantangan yang cukup besar dan kadangkala memunculkan konflik horizontal. beberapa kendala yang sering dihadapi adalah diantaranya sulitnya perguruan tinggi mengubah pola pikir untuk memberikan kekhususan bagi masyarakat tidak mampu. saat ini perguruan tinggi biasanya tidak membeda bedakan masalah ekonomi hanya melihat kemampuan akademik saja dalam sistem seleksi masuk perguruan tinggi. dengan program bidikmisi perguruan tinggi harus melihat lebih jauh lagi yaitu kondisi ekonomi dan keterancaman sosial dari masing masing penerima. sementara itu sosialisasi program bidikmisi belum maksimal, dengan adanya otonomi daerah. kantor dinas pendidikan propinsi atau kabupaten kota tidak langsung berada dibawah kementerian pendidikan. sosialisasi dari kementerian tidak selalu dilanjutkan secara sistematis satuan pendidikan menengah yang ada wilayah masing masing. namun demikian sosial media dan media publik sangat membantu mengatasi kendala ini. saat ini kapasitas perguruan tinggi indonesia belum memadai, diperkirakan saat ini total kapasitas jenjang pendidikan tinggi baru mencapai, juta saja, dan sekitar ribu untuk negeri (diluar pendidikan jarak jauh) padahal pada tahun saja lulusan pendidikan menengah berjumlah juta, dan sekitar juta untuk tahun. dengan inisiatif bidikmisi dijumlah kuota masyarakat umum(non bidikmisi) malah berkurang haknya untuk mendapat akses pendidikan. dengan kondisi penerima bidikmisi yang tersebar seluruh indonesia, penyaluran biaya hidup kadang menjadi kendala karena jumlahnya yang sedemikian besar dan penerimanya biasanya tidak paham sistem perbankan. diperlukan upaya yang sistematis dan massive untuk menjamin penerima bidikmisi tetap menerima haknya. inovasi pelayanan publik jilid sumber pembiayaan proyek ini dibiayai oleh anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan sebesar lebih dari trilyun rupiah untuk tahun ini. pembiayaan yang besar ini dimungkinkan dengan masuknya bidikmisi sebagai salah satu program hari kabinet indonesia bersatu yang dituangkan dalam peraturan presiden nomor tahun dan merupakan salah satu kewajiban negara yang tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pendidikan tinggi. monitoring dan evolusi program bidikmisi adalah inisiatif luar biasa pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang luar biasa, yaitu kemiskinan dan kebodohan. dalam inisiatif ini baik pendekatan dari triple down atau pendekatan bottom sama sama dimanfaatkan. dalam prosesnya media sosial dan media non konvensional (seperti blog) juga sangat berkontribusi untuk meningkatkan akses informasi tentang program bidikmisi kepada masyarakat. dalam bentuk sederhana, pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan mulai dari paling tinggi presiden dan wakil presiden sebagai pengawas dan pengarah program dan menjadikan bidikmisi sebagai salah satu program hari kabinet indonesia bersatu ii, lembaga tinggi negara, kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat, media massa hingga institusi pendidikan. inovasi pelayanan publik jilid evaluasi program bidikmisi dilaksanakan secara tahunan untuk masing masing tahapan, dengan kerangka tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu) adapun tahapan dan target evaluasi adalah dijelaskan sebagai berikut: tahapan target tepat sasaran tepat jumlah tepat waktu tata cara evaluasi sosialisasi semua satuan satuan satuan pendidikan pelaksanaan apakah pendidikan pendidikan tingkat sosialisasi semua satuan tingkat dapat menengah dapat dilakukan terus pendidikan menengah, memahami mengidentifikasi menerus tingkat dengan 20x konsep, jumlah peserta menengah peningkatan prosedur dan didik yang layak sudah jumlah kewajiban mendaftar bersosialisasi dibanding tahun dalam bidikmisi mengenai sebelumnya program progam bidikmisi bidikmisi dan memahami jadwal, prosedur dan kewajiban pendaftaran peserta didik peserta didik jumlah pendaftar pendaftaran apakah peserta pendidikan memenuhi naik setidaknya diselenggarakan didik yang menengah persyaratan dari tahun dalam kerangka memenuhi syarat yang tidak kondisi sebelumnya waktu yang sudah mendaftar mampu secara ekonomi terprediksi, program ekonomi namun dan potensi bersosialisasi bidikmisi berpotensi akademik baik dengan baik dan akademik baik. tidak bertumpuk jumlahnya pada hari akhir meningkat pendaftaran dibanding tahun sebelumnya penetapan pendaftar pendaftar penetapan penetapan apakah pendaftar bidikmisi yang bidikmisi yang dilakukan dilakukan sebelum bidikmisi sudah mendaftar sesuai dengan dengan jumlah pendaftar ditetapkan dan telah lulus kriteria telah sesuai distribusi melakukan berdasarkan seleksi masuk ditetapkan kuota kepada kegiatan belajar kerangka perguruan tinggi mengajar kualifikasi dan penyelenggara jenjang pendidikan waktu yang telah yang berdasarkan tinggi ditetapkan lokasi, kantong kemiskinan dan kondisi lokal pembayaran penerima penerima jumlah dana yang dana yang apakah penerima biaya hidup bidikmisi bidikmisi disalurkan sesuai disalurkan bidikmisi sudah mendapatkan mendapatkan ketentuan didapatkan menerima biaya biaya hidup penyaluran sebelum bulan hidup biaya hidup pertama kuliah berakhir kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid dan bidikmisi mili disalurkan dibahas penyaluran seperti sistem penggajian jakarta, kompas dana beasiswa bidikmisi moga seperti bidikmisi administrasi ketika dana dia aya oh, jelas penerimanya dan ben bukan lewat pt. miliar dari total triliun segera tuk keberpihakan pada orang ku sek tiki adi disalurkan. biaya hidup dan kuliah selama enam rang mampu, kata ialah. kantor pusat perbendaharaan ne bulan itu akan disalurkan kepada mahasiswa perubahan sistem geng merak penerima tahun mempercepat penyaluran dan penyalur. bank pemenang tender antisipasi keterlambatan, seperti itu yang kirim rekening maha paling lambat pekan depan berprestasi duri keluarga kurang terjadi sebelumnya, biaya hidup siswa setiap mahasiswa harus bu sudah diterima, ujar direktur mampu. setiap mahasiswa me juta per semester akan rekening baru, kata ialah. pembelajaran dan mahasiswa terima juta per semester dikirim langsung rekening mengantisipasi keterlambatan direktorat pendidikan tinggi untuk biaya hidup dan biayapen mahasiswa lewat bank mandiri, penyaluran, pemerintah usul kementerian pendidikan dan didikan. bank penyalur tunjukan meme mengubah mekanisme pencairan kebudayaan ialah salah, rabu alokasi dana beasiswa bidik lintah. adapun biaya kuliah jadi seperti pencairan gaji. na jakarta. misi termasuk daftar isian pe juta per mahasiswa per mun, menurut direktur jenderal penerima bantuan pendidikan laksanakan anggaran dipa) yang semester,dikirimlangsungkere pendidikan tinggi djoko san untuk mahasiswa miskin bidik diblokir diberi tanda "bintang kening perguruan tinggi pt). toko, usulan itu masih dibahas misi) terdiri atas maha dpr. pemerintah pun meminta dana beasiswa bidikmisi tidak dan akan ditindaklanjuti sekret siswa ptn dan mahasiswa agar dana khusus beasiswa bi lagidisalurkanke karenaber riat jenderal kemdikbud. kami pts. bidikmisi merupakan bea divisi tak diblokir, kami minta dasar pengalaman, sana per dinginnya begitu supaya tidak ada siswa pendidikan bagi mahasiswa dispensasi bagi kebutuhan pen jalannya. kerap terjadi salah lagi masalah, ujarnya luk) tas keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama selama penyelenggaraan program yang dimulai tahun ada beberapa program yang dianggapsangat berhasil untuk menggapaicita cita untuk memutus mata rantai kemiskinan. misalnya meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap pendidikan tinggi dari persen pada tahun (sekitar mahasiswa) sampai menjadi persen mahasiswa secara nasional. tingkat kelulusan tepat waktu penerima bidikmisi jenjang untuk tahun mencapai persen lebih. diharapkan akan lulus pada masa tenggang (retensi, semester) dan sisa akan tidak menyelesaikan pendidikan tinggi. angka ini sangat baik dibandingkan dengan tingkat ketidaklulusan mahasiswa reguler yang mencapai (data kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid tingginya hasil prestasi penerima bidikmisi pada saat pendidikan tinggi. sampai saat ini penerima bidikmisi memiliki rata rata ipk sebesar secara nasional. dimana penerima perempuan rata rata memiliki ipk dan laki laki tingkat dipercaya baiknya sistem rekrutmen dan sosialisasi yang sistematis berkontribusi untuk angka ipk ini karena dulunya penerima bidikmisi baru menunjukkan potensinya (pada saat pendidikan menengah) dan dengan fasilitasi yang tepat muncul prestasinya pada jenjang pendidikan tinggi. hasil lain yang didapat adalah meningkatnya pendaftar program setiap tahunnya, dengan jumlah pendaftar bidikmisi yang mencapai pada tahun diperkirakan mencapai persen dari lulusan pendidikan menengah. aspek keberlanjutan dengan pertumbuhan ini, dalam waktu tahun kedepan diharapkan sudah lebih dari 80x lulusan pendidikan menengah yang berkerterbatasan ekonomi dapat mengakses program ini. meningkatnya jumlah institusi pendidikan yang berpartisipasi, dengan institusi pendidikan yang berpartisipasi pada tahun ini. diperkirakan mencapai dari total sekolah. dengan tingkat pertumbuhan ini, diharapkan lebih dari sekolah dapat memanfaatkan program ini dalam tahun kedepan. sementara dari sisi perguruan tinggi yang menampung anak didik, dari semula hanya perguruan tinggi negeri, saat ini tercatat ada perguruan tinggi negeri dan swasta. dengan terus bertambahnya perguruan tinggi yang berpartisipasi, diharapkan dalam waktu tahun kedepan program ini setidaknya telah mencapai efektifitas program bidikmisi juga tergolong tinggi. dalam tahun penyelenggaraan, hanya total penerima yang diberhentikan fasilitas nya karena tidak layak menerima. dibandingkan dengan program pemerintah lainnya untuk bantuan sosial, ketepatan sasaran program bidikmisi dianggap sangat tinggi. saat ini telah tumbuh inisiatif satuan pendidikan menengah untuk mengantarkan peserta didiknya gerbang pendidikan tinggi. dari baru sekolah yang berpartisipasi pada tahun saat ini sudah lebih dari sekolah berubah persepsinya. diperkirakan dalam waktu tahun lagi dari satuan pendidikan menengah dapat mengakses program bidikmisi secara keseluruhan. diyakini juga telah terbangun harapan bagi keluarga tidak mampu untuk dapat memutuskan mata rantai kemiskinan dengan akses kepada pendidikan tinggi. harapan ini direpresentasikan dengan meningkatnya jumlah pendaftar bidikmisi secara pesat selama tahun terakhir. diperkirakan dalam waktu tahun lagi dari semua peserta didik (sekitar lulusan pendidikan menengah tahun tersebut) yang tidak mampu dapat mengakses bidikmisi. kena nan publik jilid peluang replikasi jiwa yang digagas oleh kemeptetan kompas.com edukasi pendidikan dan kebudayaan sejak tahun rabu, bfarwari setahun sesudahnya, program ini pma mono internet otome wan pmi tam dirincikan pada kementerian agama yang nana mun conifera.o.mene.dhnsukal bian #kameibansaa ni. selama ini mengelola perguruan tinggi islam uin.iain, stain) dan perguruan tinggi berciri khas agama lainnya. pada tahun kementerian agama secara news edukasi mandiri melaksanakan program serupa penerima bidik misi ditargetkan dengan menggunakan anggarannya sendiri. mahasiswa karena adanya amanat untuk memberikan bara terusik: jakarta, kompas.com direktsirar benkieatpendklkan bantuan terhadap calon mahasiswa tidak mangaka daa ann pak mampu pada undang undang nomor el mer hum abas pernik uan tahun tentang pendidikan tinggi riil amp: kementerian lain yang mempunyai fungsi antasari ang pekan akta ter pendidikan dan memiliki perguruan ana tan erat tan tinggi kedinasan, seperti kementerian nan kesehatan, kementerian perhubungan, kementerian pertanian dan kementerian keuangan sedang bersiap siap untuk menyelenggarakan program dengan konsep yang sama. inisiatif yang luar biasa biasanya juga menimbulkan inspirasi bagi pihak lain untuk menyelenggarakan program dengan upaya serupa. tercatat sudah beberapa penyelenggara beasiswa swasta yang dulunya hanya memberikan danatunai telah informasi bidikmisi disebarkan secara luas. merubah konsep beasiswanya menjadi biaya pendidikan dan biaya hidup. inovasi pelayanan publik perspektif reformasi birokrasi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara sesuai dengan amanat undang undang dasar menggelontorkan persen anggaran untuk sektor pendidikan tak cukup tanpa disertai upaya upaya untuk memberi kemudahan dan akses pada pendidikan. pendidikan, termasuk pendidikan tinggi adalah hak dasar mana setiap warga negara berhak menikmatinya tanpa memandang kelas sosial ekonominya. melalui bidikmisi, warga tak mampu memiliki harapan untuk tidak saja menikmati pendidikan gratis tahun dalam program wajib belajar. mereka tetap berpeluang besar untuk meraih pendidikan tinggi serta keluar dari jurang kemiskinan dengan meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. peserta didik dari keluarga tak mampu saat ini bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikankumpulan praktik baik orasi pelayanan publik jilid bagian standar kompetensi jabatan skj) kota ambon senjata reformasi birokrasi usai konflik bagian standar kompetensi jabatan skj) kota ambon senjata" reformasi birokrasi kota kuna kapitan pattimura, logo kota ambon, dan martha christina tiahahu. masalah, pendekatan dan hasil melupakan cerita kelam konflik masa lalu, kota ambon mulai melakukan menata ulang diri membangun wilayahnya secara sosial, ekonomi dan politik pada tatkala m.j. papillata terpilih sebagai walikota. tidak saling percaya dan curiga adalah salah satu residu dari konflik sosial yang masih berpotensi mematahkan harmoni dalam berbagai sendi kehidupan ambon. rekonsiliasi yang tidak tuntas hanya akan melahirkan konflik baru bumi ambon. upaya rekonsiliasi masyarakat maupun pemerintahan akhirnya menjadi tantangan besar, perlu terobosan besar yang menggambarkan sebuah itikad dan kesungguhan untuk membangun persamaan, keadilan dan keharmonisan ambon. inovasi pelayanan publik jilid pemerintah yang kuat, bersih, melayani dan berintegritas adalah harapan bagi masyarakat dalam membangun masa depan akibat dibunuh lantak konflik. keyakinan masyarakat untuk bangkit diyakini akan kuat manakala pemerintahan berjalan dengan semangat dan cita cita yang sama pula. warisan budaya birokrasi yang tidak mencerminkan pemerintahan yang baik, model kepemimpinan birokrasi top down, politisasi birokrasi, tidak saling percaya baik sesama pegawai ataupun antara pegawai dan atasan, adalah permasalahan utama birokrasi pemerintahan ambon. keadaan tersebut akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik, alih alih dapat memberikan pelayanan publik yang baik pula. solusi yang tepat harus dicari, karena selain mengganggu kinerja pemerintahan, juga dapat menjadi pencetus konflik baru. walikota m.j. papillata, menyadari bahwa tidak mudah memimpin sebuah wilayah yang pernah mengalami konflik sosial. sekali tiga uang dengan kondisi masyarakat yang sensitif dan mudah terprovokasi dengan hal hal sepele, aparat dalam birokrasi juga demikian. setelah melalui berbagai kajian dan konsultasi dengan berbagai pihak, walikota ambon sampai pada kesimpulan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan harus dimulai dari penataan internal birokrasi. dengan begitu pemerintahan akan optimal, profesional dan bebas dari konflik dan persaingan tidak sehat. untuk merealisasikan ide dan gagasan tersebut wali kota ambon membuat standar kompetensi jabatan skj). dengan program ini sebuah jabatan tidak lagi diduduki seseorang berdasarkan politik, suku, agama dan kelompok tertentu, tapi berdasarkan kompetensi. diharapkan semua pegawai dalam instansi birokrasi dapat menghargai satu sama lain dan menghilangkan rasa curiga, karena tidak ada pengistimewaan atas satu kelompok dan diskriminasi terhadap kelompok lainnya dalam penempatan pada sebuah posisi atau jabatan. program skj diharapkanpada praktiknya skj adalah program penyeleksian dan perekrutan calon pejabat dengan sistem penawaran terbuka kalangan internal birokrasi dengan kualifikasi tertentu. setiap pegawai yang memenuhi kualifikasi memiliki peluang yang sama menduduki jabatan. program ini dilakukan terbuka dan melibatkan pihak independen (tim ahli) luar pemerintahan kota ambon sebagai upaya menjaga objektivitas dan netralitas dalam proses seleksi. setelah diberlakukannya program skj sebagai sebuah upaya membentuk format baru pemerintahan kota ambon, setidaknya ada dua hal yang telah dicapai yaitu penerapan sistem meritokrasi dan terwujudnya prinsip right man right place (orang yang tepat pada tempat yang tepat).rencana pengembangan peluang replikasi perspektif reformasi birokrasi bagian xii banyuwangi digital community perubahan nyata memanfaatkan dunia mayaxii desa wisata kabupaten badung bali pancaran kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata pedesaaspek keberlanjutan perspektif reformasi birokrasi kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid dua capaian atas telah memberikan implikasi yang signifikan terhadap perubahan tata kelola birokrasi lingkungan kota ambon. sistem meritokrasi dalam program skj tergambar dengan adanya persamaan hak setiap pegawai lingkungan pemerintah kota ambon untuk menduduki jabatan dalam birokrasi. penegasan yang dilembagakan melalui pengumuman terbuka bagi semua birokrat lingkungan pemerintahan kota ambon ini diikuti oleh penetapan dokumen formal kepada semua pegawai tanpa terkecuali dalam proses skj. syarat syarat dan tahapan yang dalam proses skj secara akurat telah mampu menyaring para peserta hingga akhirnya menyisakan peserta peserta dengan tingkat kompetensi yang paling tinggi berada pada posisi sebagai kandidat. semesta peserta peserta yang tidak memenuhi kompetensi tersisih dalam proses sebelumnya. hal ini mengindikasikan bahwa syarat dan mekanisme yang diterapkan dalam skj mampu membedakan kapasitas masing masing peserta. berikut adalah tabel yang menggambarkan terjadinya perubahan formasi birokrat pemerintahan kota ambon berdasarkan etnis dan agama sebelum dan sesudah pemberlakuan program skj. data geografi pejabat pemkot ambon sebelum program skj asal jenis agama pendidikan pangkat jumlah etnis kelamin wilayah smu smk ambon 2fto| alte| tal aon tease |t3| 2fne| teh soo sex | off ofa| marah oofabofbof staf olah eri imo off alif sss| sues look off should jumlah to| sae ala alah tool kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid data geografi pejabat pemkot ambon setelah program skj asal jenis agama pendidikan pangkat jumlah etnis kelamin wilayah smk ambon 2fof ajo lease 3f2| 7lol kalteng off fol tel ojek bor temu lahat semu oojiloofof oof aro aholahopor por obor por photo assumes| off solo hore human d21l esi2tbol 525p ari tabel atas menunjukkan ketidakseimbangan komposisi agama dalam penguasaan jabatan birokrasi pemkot ambon. jabatan jabatan puncak birokrasi pemkot ambon masih didominasi oleh pejabat beragama kristen. akan tetapi dilihat dari kecenderungan secara selisih tampak dengan jelas bahwa pejabat birokrasi beragama kristen mengalami penurunan hampir lima persen setelah pemberlakuan program skj, meskipun posisinya masih menjadi mayoritas. pelaksanaan program skj telah menyederhanakan dan merampingkan struktur birokrasi lingkungan pemkot ambon. kini hanya adatahun. berikut adalah tabel efisiensi anggaran pasca pemberlakuan program skj. posisi pejabat eselon (orang) total ila ilb alla ill sesudah restrukturisasi ') | sz1| jabatanya dihilangkan dampak restrukturisasi terhadap efesiensi anggaran penghematan dana per juta bulan juta juta juta juta juta penghematan dana per juta tahun juta juta juta juta juta inovasi pelayanan publik efesiensi anggaran tidak semata mata dicapai melalui perampingan struktur kelembagaan birokrasi kota ambon, namun juga melalui kebijakan mengubah perilaku anggaran. perilaku yang dimaksud adalah memaksimalkan anggaran (budget maximizer), menjadi efisien sesuai kebutuhan. dampak lain yang dirasakan adalah penguatan kelembagaan yang semakin tumbuh. kapasitas kelembagaan adalah hal penting dalam menentukan kinerja pelayanan publik. kekuatan lembaga sangat ditentukan oleh struktur dan kepemimpinan yang berujung kepada terbentuknya kapasitas sumberdaya manusia yang baik. kepemimpinan yang akuntabel, kapal dengan mengedepankan transparansi, partisipatif, dan lebih mendelegasikan kewenangan, dapat mendorong peningkatan kinerja staf sehingga mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat dan bermutu. melalui program restrukturisasi dan skj, pemkot ambon mencoba melakukan secara bertahap penguatan kapasitas kelembagaannya. struktur birokrasi yang ramping telah mampu mengefesiensi anggaran untuk pembiayaan tunjangan jabatan dan belanja aparatur. demikian pula melalui merger, bahkan penghapusan lembaga dan jabatan jabatan yang kurang strategis dan tidak berkaitan langsung dengan tugas tugas pelayanan publik dan pembangunan, telah mewujudkan struktur birokrasi yang lebih efektif. ena aka has manna aa mia 1g la, pelayanan terpadu kota ambon, upaya yang ramah untuk masyarakat ambon. perencanaan dan penerapan pihak terlibat dalam proses implementasi program standar kompetensi jabatan skj)walikota dan wakil wali inisiator pengusul menginisiasi program kota ambon skj, membentuk tim teknis skj, membuat peraturan walikota ambon nomor tahun melakukan tes kompetensi calon pejabat birokrasi tim teknis perumus teknis mempersiapkan dan merumuskan draft konsep dasar, mekanisme dan prosedur pelaksanaan skj badan pertimbangan menyeleksi berkas menyeleksi berkas administrasi jabatan dan kepangkatan administrasi calon peserta para calon peserta seleksi dan baperjakat) mengumumkan yang lolos dan tidak lolos seleksi tim psikologi unpad tim psikotest melakukan tes psikologi kepada bandung semua peserta seleksi dan menentukan skor hasil tes span tim penilai tes kompetensi melakukan tes kompetensi untuk calon pejabat sekretaris kota ambon universitas pattimura anggota tim penilai tes bersama walikota, wakil kompetensi walikota dan sekretaris kota ambon melakukan tes kompetensi untuk calon pejabat selain sekretaris kota ambon strategi dan pengorganisasian proses(agama). persepsi negatif pun tak terhindarkan. ada komunitas agama tertentu berupaya kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid mempertahankan dominasinya dalam politik lokal. inisiatif awal walikota yang telah mengalami proses pematangan lingkungan terbatas ini, secara formal ditindak lanjuti bagian organisasi dan tata laksana dengan membentuk tim teknis. selanjutnya tim teknis bekerja menata kepegawaian dan menyusun dokumen skj. dasar hukum yang digunakan adalah keputusan kepala bkn nomor tahun tentang standar kompetensi jabatan pns. substansi keputusan yang masih bersifat umum dan multitafsir serta kebutuhan untuk melakukan analisis dan pengkajian tentang struktur baru yang ada mengharuskan tim untuk melakukan serangkaian kajian sebagai berikut: penyusunan format yang memuat kompetensi dasar dan kompetensi bidang. dokumen ini kemudian diedarkan kepada semua pegawai semua unit kerja yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan teknis lainnya untuk menduduki suatu jabatan. hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan mengenai identitas dan jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat jabatan sesuai struktur baru. menganalisis dan menetapkan batas usia minimum dan maksimum yang ditetapkan menjadi tahun sesuai peraturan pemerintah nomor tahun sebagai persyaratan bagi pegawai yang akan menduduki suatu jabatan. cc. menyusun draft dokumen persyaratan dasar dan persyaratan bidang dari seluruh jabatan sesuai struktur baru untuk semua tingkatan eselon ii, iii dan iv). draft yang dihasilkan selanjutnya dikonsultasikan dengan sekretaris kota sektor), wakil walikota dan walikota untuk untuk mendapatkan masukan dan koreksi, terutama untuk batas usia. finalisasi dokumen standar kompetensi jabatan skj) eselon ii, iii dan iv. pengajuan kepada walikota untuk mendapatkan pengesahan. hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan walikota ambon nomor tahun elemen elemen pokok yang tertuang dalam peraturan walikota nomor tahun tanggal april tentang skj pns lingkungan pemkot ambon, antara lain memuat persyaratan baku jabatan bagi setiap pejabat eselon ii, iii dan iv. persyaratan baku jabatan ini meliputi uraian tugas pokok, persyaratan dasar dan persyaratan administratif. peraturan tersebut juga menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan skj ini akan menjadi acuan pelaksanaan tugas badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan beperjakat). program skj untuk pertama kalinya dilakukan terhadap jabatan sekretaris kota sektor) ambon. proses seleksiuntukjabatan ini dilaksanakan pada maret dan diikuti oleh calon dengan menggunakan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. ada tiga tahap seleksi yaitu: seleksi administrasi, yaitu seluruh calon diminta memasukkan berkas persyaratan pencalonan. melalui seleksi yang dilakukan oleh baperjakat, hanya yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk jabatan sekretaris kota. inovasi pelayanan publik jilid tes psikologi yang dilakukan oleh tim penguji psikologi dari fakultas psikologi universitas pajajaran bandung. timiniditunjuk berdasarkansistem kontrak kerja. penunjukan tim penguji psikologi dari lembaga yang kompeten dan kapal serta independen dimaksudkan untuk menjaga netralitas objektivitas proses pengujian. uji kompetensi yang dilakukan tim dari spon jatinangor, sumedang jawa barat. dari hasil uji kompetensi terpilih dr. huliselan, kes sebagai calon sekretaris kota terpilih. penerapan skj untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal april untuk hampir semua jabatan yang terdapat birokrasi pemkot ambon. terdapat calon yang mengikuti proses penyeleksian melalui mekanisme dan prosedur skj dengan tahapan seleksi administrasi, psikologi dan kompetensi. berikut adalah tabel jumlah peserta yang mengikuti seleksi dengan mekanisme skj. peserta seleksi administrasi tingkat eselonering jumlah peserta calon memenuhi tidak memenuhi syarat syarat eselon ila nan eselon .oo| eselon iia total ase| peserta tes psikologi psikotest tingkat eselonering snn kasa eselon iia eselon eselon kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid hasil psikotest diumumkan secara tertutup melalui surat yang ditujukan alamat masing masing peserta. total skor yang diperoleh dihitung berdasarkan lima tingkatan penilaian yaitu (kurang), (rendah), (cukup), (baik), (baik sekali). hasil psikotest calon disimpulkan dalam dua aspek, yaitu kategori dan rekomendasi . aspek kategori terdiri atas tiga penilaian, yaitu (berpotensi), (kurang berpotensi) dan (tidak berpotensi). sedangkan aspek rekomendasi dibagi atas dua jenis, yaitu keahlian dan instansi yang masing masing terdiri dari bidang artinya tata prata, bidang berarti ekonomi dan bidang iii yang artinya administrasi. mereka yang memperoleh kategori (tidak berpotensi) pada tahap ini sebanyak orang. mereka tidak berhak mengikuti tahap tes selanjutnya dan dinyatakan gugur. peserta yang mendapatkan kategori dan berjumlah mereka diberi waktu tiga minggu menyusun visi dan misinya apabila terpilih dalam jabatan yang diinginkan. visi dan misi itu diserahkan kepada tim penguji tes kompetensi. berdasarkan walikota ambon nomor tahun tim itu terdiri dari walikota, wakil! walikota dan sekretaris kota yang masing masing berkedudukan secara officio sebagai ketua, wakil ketua dan sekretaris tim, serta lima orang anggota tim yang berasal dari universitas pattimura dengan berbagai fakultas yang berkaitan dengan jabatan jabatan yang akan diisi. pada tahap akhir hasil tes kompetensi diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman dan media massa dengan mencantumkan nama dan skor akhir penilaian seleksi. inovasi pelayanan publik jilid keahlian pelaksana dalam rangka implementasi program restrukturisasi birokrasi dan penerapan standar kompetensi jabatan lingkungan pemkot ambonmampuan membuat konsep, rumusan merumuskan konsep dasar skj dan draft teknis merumuskan syarat dan ketentuan skj merumuskan tahapan dan mekanisme seleksi dengan skj merumuskan draft isian berkas administrasi skj kemampuan pemberkatan melakukan pemberkatan dan atau pendokumentasian kegiatan menyeleksi kelengkapan berkas secara benar kepada para peserta seleksi kemampuan tes psikologi membuat alat tes yang tepat untuk peserta seleksi calon pejabat birokrasi menyusun standar skor yang tepat bagi peserta seleksi calon pejabat birokrasi melakukan test psikologi secara komprehensif penguasaan materi birokrasi dan ta merumuskan teknis dan soal tes kenegaraan kompetensi bagi calon pejabat birokrasi melakukan tes kompetensi kepada semua calon pejabat birokrasipelembagaan adalah satu parameter kunci untuk melihat keberlangsungan program skj masa yang akan datang. agar dapat bertahan dan memberikan kontribusi jangka panjang, skj harus melewati proses pelembagaan. berdasarkan penelitian terungkap bahwa program skj ini berjalan mengikuti logika pelembagaan. pada tahap pertama, program ini merupakan kelanjutan dari sebuah keputusan politik tertinggi lingkungan kota ambon, yaitu serangkaian peraturan daerah mengenai penataan kelembagaan. hal ini menunjukan bahwa program skj telah menjadi milik pemerintah kota ambon sebagai lembaga, dan tidak semata mata menjadi kebijakan walikota. status politik dari program skj yang kuat diekspresikan melalui posisi hukumnya sebagai pelaksanaan lima peraturan daerah mengenai kelembagaan. hal ini dimaksudkan sebagai jaminan tidak akan terjadi perubahan mendadak atas program skj tanpa melalui sebuah kesepakatan politik baru meskipun terjadi pergantian kepemimpinan lingkungan kota ambon. demikian skj akan menjadi mekanisme baku dalam pengelolaan birokrasi kota ambon untuk masa yang akan datang. aspek keberlanjutan terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari program ini antaranya (a) dukungan penuh serta solonya pergerakan antara walikota dan wakil walikota ambon dalam merespon permasalahan birokrasi internal pemkot ambon, (b) tidak ada tolakan yang berarti dari kalangan birokrasi terhadap penerapan program skj, (c) pelembagaan program skj telah memperkuat posisi skj sebagai sebuah lembaga berkekuatan hukum, (d) dukungan pihak eksternal telah membangun kepercayaan internal birokrasi atas netralitas proses implementasi skj. adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dan kendala dalam menjalankan program standar kompetensi jabatan antaranya adalah: (a) masih lawannya kondisi sosial pasca konflik yang berimplikasi terhadap pengelompokan etnis dan agama internal birokrasi kota ambon (b) masih terjadi dominasi etnis dan agama tertentu yang cukup mencolok internal birokrasi kota ambon, (c) masih belum bertanya sumber daya manusia dengan kompetensi dan pendidikan tertentu lingkungan birokrasi pemkot ambon. perspektif reformasi birokrasi adanya payung hukum yang jelas membuat program standar kompetensi jabatan skj) menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan. beberapa produk hukum tersebut seperti tahun tentang tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keputusan kepala bkn nomor tahun tentang standar kompetensi jabatan pns. peraturan walikota inovasi pelayanan publik jilid nomor tahun tentang penetapan standar kompetensi jabatan struktural pns dan peraturan daerah perda) nomor tahun tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis kota ambon. dengan demikian terdapat perubahan dalam perundangan yang berlaku. sementara dalam hal pelayanan telah mengalami banyak perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat ambon, antaranya: pendidikan, pelayanan pendidikan kota ambon sudah mulai nampak mengalami peningkatan dibandingkan kondisi awal pasca konflik. berbagai sekolah telah didirikan kembali, bahkan walikota bersama dinas pendidikan setempat mendorong semua warga untuk kembali sekolah masing masing dan meninggalkan sekolah pengungsian, sehingga upaya rekonsiliasi warga pasca konflik dapat terealisasi. selain itu pada tahun pemerintah kota ambon akan membebaskan biasa pendidikan spp) untuk tingkat wilayah kota ambon. kesehatan, pada masa konflik, fasilitas dan layanan kesehatan adalah salah satu yang sulit untuk akses oleh masyarakat. saat ini telah nampak perkembangan signifikan, salah satunya paling tidak dari meningkatnya jumlah rumah sakit yang pada tahun berjumlah rumah sakit bertambah menjadi rumah sakit pada tahun puskesmas berjumlah pada tahun bertambah menjadi buah pada tahun dan juga bertambahnya tenaga kesehatan yang cukup signifikan. pengelolaan sembahyang sejak peristiwa konflik ambon tidak pernah bisa teratasi, kini pemkot ambon dapat mengendalikan sampah dengan pengembangan industri pengolahan sampah terpadu yang berlokasi tersapu. penanganan pengungsi, pada masa konflik pemkot ambon melakukan pelayanan khusus pengungsi melalui dua fase, yaitu fase tanggap darurat (emergency respons) dan fase pemulangan dan relokasi pengungsi. setelah dilakukan restrukturisasi birokrasi lingkungan pemkot ambon terjadi perampingan struktur jabatan birokrasi yang cukup signifikan. dengan lain kata ada perubahan dalam organisasi. dengan implementasi sistem skj, mempersempit adanya penempatan orang yang tidak tepat. right man the right place (orang yang tepat pda posisi yang tepat) adalah salah satu filosofi yang diusung oleh program skj ini, bisa dikatakan bahwa pasca penerapan program skj maka sumberdaya manusia pada lingkungan birokrasi pemkot ambon dapat lebih terjamin secara kualitas, kapabilitas, serta integritasnyainovasi pelayanan publik bilostandar kompetensi jabatan ski). dengan penerapan sistem skj dalam perekrutan jabatan berkonsekuensi terhadap perampingan jabatan, selain itu juga berdampak terhadap sistem tata laksana birokrasi yang pada mulanya selimut dan panjang menjadi lebih mudah dan cepat. tidak mudah membangun sebuah pola pikir baru pada masyarakat yang pernah mengalami konflik dan kekerasan sosial. pola pikir dan budaya kerja memang belum bisa dikatakan sepenuhnya berubah dan sempurna. akan tetapi bagi masyarakat wilayah yang pernah mengalami konflik sosial yang cukup besar, diterimanya program skj adalah perkembangan signifikan yang menggambarkan ada keinginan mengakhiri pola pikir lama yang kontra produktif dan membangun pola pikir serta budaya baru yang lebih produktif. hal itu juga dibuktikan dengan besarnya animo para birokrat untuk mengikuti program skj lingkungan pemkot ambon dan tidak adanya reaksi berlebihan dari orang orang yang tidak lolos dari seleksi jabatan dengan mekanisme skj. inovasi pelayanan publik jilid bagian brigade siaga bencana kabupaten bantaeng sulawesi selatan layanan memikat kabupaten sehat bagian brigade siaga bencana kabupaten bantaeng sulawesi selatan (aa yan erat kai magi pengemudi angkutan umum san dalam rangka pekan aman arus mudik balik big lag mrt) ng: hen apes part tai bee berbahan latar lu. dita png. amat sak ati aan jau upk lp kendaraan siaga untuk melayani. masalah, pendekatan dan hasil latar belakang masalah tadinya menjadi sehat adalah kemewahan bagi masyarakat kabupaten bantaeng, sulawesi selatan. terlebih lagi mereka yang tinggal desa desa dan pegunungan, jauh dari akses layanan puskesmas apalagi rumah sakit. pemko jangan sakit, kalau tidak punya duit tampaknya berlaku nyata sana. memang telah ada program indonesia sehat yang dicanangkan kementerian kesehatan. namun untuk berhasil nyatanya tak semudah membalik telapak tangan. inovasi berbasis birokrasi dari pemerintah daerah dibutuhkan demi suksesnya program kesehatan nasional itu. inovasi pelayanan publik jilid untunglah sejak prof. dr. h.m. nurdin abdullah, agr. menjadi bupati pada kondisi kesehatan masyarakat bantaeng berubah. kurang dari lima tahun, kabupaten bantaeng mampu menjawab program nasional kesehatan. dengan berbagai pelayanan kesehatan yang baik, kementerian kesehatan lantas mengganjal penghargaan kepada kabupaten bantaeng sebagai kabupaten sehat nasional tahun bantaeng dinilai memenuhi empat persyaratan, yakni kawasan pemukiman, sarana, dan prasarana sehat: ketahanan pangan dan gizi: kehidupan masyarakat yang mandiri serta tatanan kehidupan sosial yang sehat. inovasi reformasi birokrasisemua pelayanan kesehatan bagi masyarakat bantaeng bersifat gratis. sekaligus memperingati hari jadi ke bantaeng, pada desember brigade siaga bencana bsg ini sekaligus kado istimewa bagi seluruh masyarakat bantaeng. inovasi kabupaten bantaeng diantaranya: membentuk unit bsb yang dibina dalam satu atap oleh tiga skpd terkait, yaitu dinas kesehatan, badan pengendalian dampak lingkungan bapeldalda), dan dinas sosial melalui pembentukan tim emergency service: memberikan pelayanan kesehatan jemput bola. melalui saluran telepon kapan pun warga membutuhkan bantuan, akan segera ditangani. tim bsb akan segera mendatangi lokasi kejadian, setelah mendapat telepon nomor dalam selang waktu sekitar hingga menit. tim medis bsb memberikan pertolongan rumah warga atau dalam mobil ambulans. jika keadaan pasien parah, maka segera dibawa rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut: kemampuan bupati bermitra dengan pemerintahan kota matsunaga jepang dan perusahan otomotif terkemuka, hime, toyota, sehingga mendapatkan bantuan beberapa unit ambulans modern yang setara dengan ambulans istana presiden ri. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid dampak positif sejak dibentuk pada desember tim emergency kesehatan yang lebih dikenal masyarakat sebagi brigade siaga bencana bsb) banyak memberikan dampak positif dalam hal kualitas kesehatan masyarakat kabupaten bantaeng. menurunnya angka kematian ibu melahirkan. menurunnya angka kematian bayi, kematian balita, dan angka gizi buruk. menurunnya kasus penyakit berbasis lingkungan seperti demam berdarah. mudahnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan darurat (emergency), karena langsung dilayani lokasi (jemput bola). mudahnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan rujukan puskesmas dan rumah sakit. adapun rekapitulasi jumlah pasien yang dilayani brigade siaga bencana bsb) bantaeng sejak dapat terbaca lewat tabel bawah ini: jumlah pasien yang dilayani bsb (per desember (per des) jeb, feb, feb, feb, jimat11 mar, mar163 mar,s09 inovasi pelayanan publik jilid perencanaan dan penerapan pihak yang terlibat bupati bantaeng prof. dr. h.m. nurdin abdullah, agr. menggagas upaya untuk menangani kasus darurat yang dialami masyarakat, terutama desa desa yangjauh dari pusat layanan kesehatan umum puskesmas), dengan konsep layanan jemput bola melalui brigade siaga bencana bsb) yang dibentuk tahun. tiga instansi, yakni dinas kesehatan, badan pengendalian dampak lingkungan bapeldalda), dan dinas sosial mengelola bsb dengan tujuan mengantisipasi setiap bencana yang timbul serta memberikan pelayanan kesehatan tempat pasien. setelah bsb terbentuk kerjasama dengan pihak swasta dan pemerintah jepang dibuka. hasilnya bantuan tiga ambulans dan dua damkar didapat dari perusahaan otomotif terkemuka, hime, toyota. selain itu, walikota matsunaga, jepang, juga menyumbang unit ambulans modern yang menurut pihak kemenyan rb, saat ini hanya dimiliki oleh unit emergency kepresidenan jakarta. satu unit bulannya didapat dari asuransi kesehatan. selain ambulans dan damkar, pada tahun bsb juga mendapat bantuan berupa kapal patroli berkecepatan tinggi. kapal bermesin ganda yang dilengkapi radio komunikasi dan peralatan selam tersebut merupakan bantuan kementerian kelautan dan perikanan melalui dana alokasi khusus dak). kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid keberhasilan pelayanan kesehatan oleh bsb merupakan hasil dari koordinasi dan pengorganisasian berbagai pihak yang terkaittim emergency servisapbd menetapkan besaran apbd untuk operasional bsb dinas koordinator mengeluarkan pratap sop kesehatan bsb penanggung jawab umum mengeluarkan tentang struktur garis komando bsb dinas sosial penanggungjawab bidang menyiapkan tenaga tagawa sar tenaga kerja sesuai tupoksi nya kepala penanggungjawab bidang menyiapkan tenaga sdm damkar bapeldalda sesuai tupoksi nya pmi penanggungjawab bidang menyiapkan kebutuhan darah sesuai tupoksi nya bagi pasien yang membutuhkan polres penanggungjawab bidang memberikan informasi tentang sesuai tupoksi nya kejadian kecelakaan yang membutuhkan bantuan bsb mengamankan tkp,supaya pihak bsb dapat bekerja optimal. masyarakat bantuan sukarelawan memberikan informasi dan umum bantuan penanganan pertama (darurat) pada kecelakaan sebelum petugas bsb tiba mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan bsb kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid adapun dalam satuan bsb sendiri, para petugas yang terdiri dari tenaga dokter perawat, sopir, cleaning servis dipajang pada dinding kantor bsb, sehingga mudah dibaca oleh semua orang. strategi dan pengorganisasian proses tahap awal,menurut koordinator umum bsb bantaeng, dr. andi ihsan, standar pelayanan operasional sop) bsb bantaeng sudah mengalami revisi sejak sehingga memenuhi kesempurnaan dalam pelaksanaan lapangan. bsb bergerak berdasarkan panggilan masyarakat nomor adapun wilayah kerjanya meliputi seluruh desa kabupaten bantaeng, seperti tergambar dalam peta bawah ini: "amen setahun sep daa keterangan kanto bsd bintang kantor bsd loka sera bata ibukota kecamatan img pat kol desa pai batas kabupaten batas kecamatan mmm batas desa kelurahan kiai mean rencana aman aa. ata lingkar utara per tngamag jin para provinsi) aga jin han tangan pap naa ita dosa' kelurahan neon magang 0l0: jepara pisahkan hasi pat d:' dini ren kat slp at, daun rengas iis lee tan hpa pool kama apn ena man ank famed lea sang pemain wesekronn mp4 kpai pan anakan bag mendes hear ama ray ( a) kt, kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid selanjutnya untuk memberikan rasa aman dan menjamin kepastian, bsb melakukan uji coba seberapa lama waktu yang ditempuh lokasi lokasi tkp, sehingga diperoleh data yang faktual seperti digambarkan bawah ini. lapang bissau singa kasasi kasasi ban gampang mom aed pattaneteang loka ada kepastian untuk response time sesuai kotanya. dalam pelayanan terhadap pasien, bsb mempunyai alur standar sebagaimana terlihat pada gambar bawah ini .uad media kes & ) keterangan: hijau penyakit ringan yang bisa diobservasi rumah korban (pasien) kuning penyakit sedang yang bisa ditangani puskesmas atau ruang observasi bsb sesuai dengan fasilitasyang tersedia "merah penyakit berat yang barus dirawat ramah sakit umum daerah kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik keahlian pelaksana dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan lapangan, semua petugas memiliki fungsi dengan keahlian masing masing, secara profesional dilaksanakan dengan baik. nama petugas keahlian yang diperlukan keahlian sesuai dengan tupoksi profesi seorang dokter sesuai dengan tupoksi profesi seorang perawat sopir menjalankan kendaraan dengan baik,cepat, selamat sampai tujuan dan kembali markas bsb dengan selamat memelihara kelaikan jalan mobil operasional cleaning servis memberikan pelayanan kebersihan markas dan peralatan medis. sumber pembiayaan bsb diujicobakan pada desember dan secara efektif dilaksanakan tahun anggaran bsb berasal dari apbd kabupaten bantaeng yang dimulai tahun juta, tahun juta, dan tahun sebesar miliar. selain itu, bantuan yang bersifat fisik, seperti ambulans, damkar diperoleh dari pemerintahan dan swasta jepang serta pt. asuransi kesehatan. bantuan berupa kapal patroli berkecepatan tinggi dari kementerian perikanan dan kelautan juga didapat melalui dana alokasi khusus dak) sebesar juta. keberlanjutan dan peluang replikasi il, pembelajaran utama program layanan kesehatan melalui bsb kabupaten bantaeng yaitu: adanya penanganan satu atap dalam pelayanan kesehatan umum maupun tanggap darurat melalui bupati, sebagai payung hukum dalam melakukan kerjasama birokrasi antar dinas terkait, adanya unit bsb yang menyatukan kepentingan antar dinas terkait, karena semua pihak memiliki kontribusi secara proporsional dan profesional,adanya dukungan finansial, baik yang bersumber dari apbd maupun bantuan pihak swasta dan pemerintahan negara sahabat. rencana pengembangan tidaklah sulit menemukan markas brigade siaga bencana bsb) kabupaten bantaeng. nya, markas ini letaknya strategis, berada jalan poros provinsi, jalan pahlawan kelurahan bontosunggu, kecamatan bissau. tak hanya itu, jika kita memerlukan bantuan medis, tinggal menghubungi call center mereka pun segera tiba. untuk meningkatkan pelayanan bsb lebih cepat dan optimal, maka pihak pem kabupaten bantaeng melakukan pembangunan posko bsb wilayah kecamatan ulur,yang akan memperpendek waktu pelayanan wilayah ulur dan singa, serta sebagian wilayah puskesmas campagaloe menjadi menit saja, yang semula harus jam. faktor sukses utama pelayanan bsb adalah pelayanan kesehatan jemput bola dan gratis dengan ambulanmodern, disertai tenaga dokterdan perawatyangsiapsiaga 24jam relokasi kejadian, jika adapanggilanke masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah dengan kehadiran bini. sejauh ini, tantangan yang dihadapi masih bersifat kendala teknis saja yang bisa ditangani secara hoc lapangan. hampir tidak ada keluhan dari masyarakat atas pelayanan bsb ini. medan jalan daerah pegunungan dapat dicapai dengan cepat, karena kondisi jalan jalannya baik. peluang replikasi prestasi yang sudah ditunjukkan oleh bantaeng dalam pelayanan kesehatan jemput bola secara gratis ini memang wajar. beberapa hal hal pra kondisi yang memungkinkan replikasi inovasi model bsb bantaeng ini adalah: kondisi infrastruktur jalan jalan yang sangat mendukung kelancaran operasional mobil ambulance bsb hingga pelosok gunung gunungdokter, perawat, supir) dan administrasi markas yang dipersiapkan dan dilatih secara khusus, termasuk pihak masyarakat yang dibekali dalam hal penangan pertolongan pertama pada kecelakaan. jejaring internasional birokrasi dalam hal bantuan hibah, kumpulan praktik baik pelayanan publik jilid perspektif reformasi birokrasi pemerintah kabupaten bantaeng memikirkan model pelayanan kesehatan yang langung menyentuh masyarakat dan berkelanjutan. puskesmas dan rsud bersifat pasif, dan hanya bertindak sebagai tujuan rujukan, sementara kejadian kondisi darurat (emergency) harus ditangani langsung lapangan oleh satuan unit yang siaga jam. maka, diperlukan organisasi baru untuk mengoperasionalkan mobil ambulance dengan tenaga medis yang siap mengunjungi lokasi kejadian, baik rumah maupun lokasi lainnya. selain itu, perlu adanya tim emergency yang bersifat satu atap, antar dinas terkait. tugas dan fungsi bsb adalah layanan cepat jam lokasi kejadian dengan memberikan pertolongan terhadap ibu hamil, ibu yang mau melahirkan dan bayinya, maupun penduduk yang membutuhkan bantuan tindakan medis. bantuan pelayanan bsb ini gratis dan tindakan medisnya dilakukan, sekaligus memberi rujukan puskesmas maupun rsud, bahkan mengantarkannya sampai rsud kota makasar provinsi sulawesi selatan. brigade siaga bencana bsb) kabupaten bantaeng ini berdiri sebagai implementasi dari dikeluarkannya surat keputusan nomor xii tentang pembentukan tim emergency service kabupaten bantaeng,tanggal desember selanjutnya, bsb memiliki struktur dan garis komandosumberdaya manusia pelaksana pada unit bsb ini terdiri dari dokter, perawat,tenaga paramedis, dan tenaga teknis (supir, cleaning servis, administrasi tu). status kepegawaian mereka ada adalah pns dan non pns. mereka yang berlatarbelakang medis dan paramedis berasal dari dinas kesehatan bantaeng. orang tenaga dokter atas, acts, gels sport, ekc, dam). orang tenaga perawat bts) orang tangga sopir mfr) orang tenaga cleaning service mfr) orang masyrakat umum yang terdiri lantas, sar, tagawa, damkar, sopir angkutan, ojek, toma, toga. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid pengawasan pengawasan kinerja bsb dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten bantaeng. akuntabilitas pelayanan kesehatan oleh bsb bantaeng dinilai sangat baik,bahkan akan menjadi model nasional oleh pihak kementerian kesehatan ri. kepuasan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja bsb nampaknya memberikan kepercayaan bagi pihak birokrasi kesehatan dan pemkab bantaeng untuk meningkatkan pelayanan prima dengan melengkapi peralatan medis dan sdm yang memadai. pelayanan publik pelayanan publik bsb sudah menstandarkan dalam bentuk sop nya, termasuk waktu tempuh (respon time) lokasi kejadiannya. model ini mencontoh pelayanan makanan cepat saji ala jepang, yang memberlakukan respon time pada setiap pelayanan terhadap pelanggan. perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur selama ini, konsep pelayanan kesehatan bersifat pasif, seperti halnya puskesmas atau rsud. dengan adanya unit bsb ini, maka pelayanan bersifat pro aktif terhadap setiap panggilan dari pelanggan (masyarakat), non stop siaga jam dan gratis. model kerja ini tentu saja mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur yang harus selalu sigap, siap, dan terampil, namun tetap manusiawi, karena yang dihadapi adalah mereka yang sakit. pai pus jilid bagian xii banyuwangi digital community perubahan nyata memanfaatkan dunia maya bagian xii banyuwangi digital community dunia maya "uj doi society telkom ones masalah, pendekatan dan hasil latar belakang masalah adalah kenyataan pembangunan indonesia belum benar benar merata. kendala geografis jadi salah satu hambatan. untuk itu teknologi informasi dan komunikasi( tik) dipakai sebagai kendaraan pemacu kesejahteraan masyarakat. master plan percepatan pembangunan ekonomi indonesia mp3ei) tahun telah disusun. dari rancanganini dibuat program utama yang bertujuan mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi koridor seluruh wilayah indonesia sumatera, jawa, kalimantan, sulawesi, bali nusa tenggara, papua kepulauan maluku). inovasi pelayanan publik jilid selainitu, lewat program indonesia connected yangsudah diimplementasikan diberbagaidesa, pemerintah menargetkan program indonesia broadband terealisasi pada jika semua provinsi sudah terlayani akan berlanjut pada program indonesia digital?" pada semua hal itu dilakukan untuk menjawab tantangan globalisasi yang suka tidak suka, harus dihadapi. salah satu dearah yang gencar menggugah warganya untuk melek teknologi informasi adalah kabupaten banyuwangi, jawa timur. pengenalan terhadap teknologi informasi dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat tahu manfaat penggunaannya, mengerti perkembangan teknologi sekaligus dapat digunakan pula sebagai sumber informasi dan inspirasi. inovasi reformasi birokrasi berkat tersedianya akses internet gratis wi fi) banyak titik, warga banyuwangi mulai mengenal manfaat teknologi informasi dan komunikasi. banyuwangi digital society b iso) hadir membawa harapan baru sebagai 'digital friendly karena dinilai menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. dengan b iso, masyarakat banyuwangi mampu memanfaatkan peluang yang ada. semua masyarakat punya kesempatan yang sama untuk bisa membuka pintu global menuju internasional. hal positif yangdicapaimemperbesarpeluangmenarikkunjunganparawisatawanke banyuwangi, terutama wisatawan dari mancanegara. melalui teknologi informasi, warga desa lebih gampang memasarkan berbagai potensinya, mulai dari budaya sampai sumber daya alamnya. cyber village (desa dunia maya),desa berbasis teknologi informasi yang berada desa kalijodo, kecamatan genteng, kabupaten banyuwangi menjadi langkah awal pemerintah banyuwangi dalam mengedukasi warganya. depan, pemkab. banyuwangi sangat berharap kualitas hidup masyarakat bisa lebih meningkat. menurut bupati abdullah azwar anas, hubungan antara pemerintah daerah dan warga masyarakat semakin horizontal, semakin mendatar, sehingga pola komunikasi berbasis tik antara pemerintah daerah dan warga masyarakat akan mampu mengefisienkan birokrasi sekaligus mempercepat penyelesaian masalah kehidupan publik. oleh karena itu menurutnya ada dua pilar yang dibanguninovasi dengan membuat jalan tol'yang digelar jakarta pada april kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilidbeberapa indikator inovasi ini diantaranya: pemanfaatan teknologi informasi komunikasi tik) yang bersifat massal akan menekan efisiensi anggaran, sehingga kabupaten yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi ibukota negara) pun dapat menggunakannya, kerjasama dengan pihak pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai dengan programnya. dalam hal ini antara pt. telkom yang memiliki program digitalisasi dengan pemkab banyuwangi, pembinaan sdm aparatur negara (pns) dan komunitas masyarakat yang memiliki minat dalam dunia teknologi informasi komunikasi (tik), termasuk dunia pendidikan (pelajar dan mahasiswa) oleh pemerintah kabupaten, melalui skpd terkait dinas perhubungan dan komunikasi informasi), penggunaan tik yang mendukung terhadap program pemberdayaan masyarakat, diantaranya dengan konsep yang diakses melalui internet sehingga dikenal luas oleh masyarakat dunia. melalui tik ini, maka semua potensi daerah dapat dengan cepat dan murah diakses seluruh dunia (pemangku kepentingan), sehingga mempercepat masuknya investasi dari luar. dampak positif sejak dicanangkan tahun ruang pelatihan telencenter asriloka desa sumber asri kecamatan purwoharjo dan dijadikannya desa kalijodo kecamatan genteng pada sebagai percontohan desa berbasis teknologi informasi cyber village) maka sejatinya program banyuwangi cyber village tidak hanya memberikan akses bagi masyarakat jaringan internet yang lebih luas dan mudah, namun juga mengefisiensikan birokrasi melalui sistem e office. ekosistem masyarakat dan pemerintahan banyuwangi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi pegawai pemkab, masyarakat ataupun dunia usaha, serta menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik beberapa pemanfaatan internet tersebut antara lain: peluncuran layanan e office. melalui layanan e office, proses surat menyurat lebih cepat karena tidak lagi dilakukan manual. kalau pun masih ada keterlambatan, melalui e office ini akan diketahui mana kesalahan dalam prosesnya. peluncuran layanan e health. program ini menjadi jembatan layanan langsung kepada masyarakat. seperti jamkesda dan jamkesmas yang dilakukan dengan cepat secara online, layanan kesehatan rsud maupun puskesmas bisa diakses secara online oleh dinas kesehatan. peluncuran layanan e education. program ini memungkinkan dinas pendidikan dapat memantau kinerja tiap sekolah dan kepala sekolah secara online. peluncuran layanan zakat online. melalui e zakat, warga cukup membayar zakat melalui perbankan. seluruh transaksi dan pelaporan bisa dipantau melalui situs web. transaksi zakat bisa ditransfer melalui atm (anjungan tunai mandiri), pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat bupati abdullah azwar anas menggagas pemanfaatan akses internet untuk tugas tugas birokrasi pemerintahan, sehingga informasi pembangunan dapat cepat menjangkau desa desa. program cyber village ini dimulai desa kalijodo, kecamatan genteng, denganuntuk administrasi, informasi produk, dan pengayaan informasi lainnya. pada akhirnya, kehadiran internet gratis ini mendorong masyarakat untuk menginformasikan potensi banyuwangi kepada semua kalangan. tentu saja pada akhirnya menambah daya tarik bagi calon investor untuk menanamkan modal banyuwangi. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tik) secara gratis merupakan bentuk pelayanan publik yang dikerjakan secara tim sebagai hasil dari koordinasi dan pengorganisasian berbagai pihak yang terkait,yang terkait dengan programmenetapkan besaran apbd untuk apbd program dinas perhubungan, sesuai dengan tupoksi pembinaan melalui bintik tik komunikasi dinas kepada aparat dan masyarakat informasi dishubkominfo telkom telkom fasilitator tik pemasanganjaringan wifi dan flex pemeliharaannya menyiapkan relawan tik untuk terjun basis basis masyarakat untuk mengenalkan ict secara konkret. banyuwangi digital website resmi date informasi tentang society pemkab. banyuwangi perkembangan program untuk sosialisasi banyuwangi cyber village banyuwangi sbg cyber village komunitas blogger pembuat blog blog membuat blog blog dan website banyuwangi tentang banyuwangi sebagai media online untuk oleh masyarakat sosialisasi tentang banyuwangi blogger strategi dan pengorganisasian prosesdua pilar itu ditopang melalui program cyber village yang dimulai desa kalijodo, kecamatan genteng,tik) untuk keperluan administrasi,informasi produk, dan pengayaan berbagai informasi yang diperlukan. selanjutnya, kemitraan dengan pt. telkom tbk pun dijalin pemerintah kab. banyuwangi. inovasi pelayanan publik jilid banyuwangi saat ini telah terpasang sebanyak titik wi fi dari target titik hingga tahun instrumen tik tersebut telah digunakan untuk pengembangan berbagai sektor kehidupan banyuwangi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, keagamaan khususnya pembayaran zakat, hingga berbagai macam pelayanan pemerintah daerah masyarakat. pemkab banyuwangi juga memanfaatkan instrumen tik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tik untuk memacu kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. pemerintah banyuwangi juga mengembangkan sistem jaringan internet untuk satuan kerja perangkat daerah skpd) dengan sebutan blambangan network centre bnc). bnc adalah jaringan intranet yang khusus untuk penggunaan pada lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi yang menghubungkan seluruh skpd kecamatan, kelurahan dan desa. dengan adanya infrastruktur intranet yang sudah terpasang diseluruh skpd, kecamatan, kelurahan dan desa pada pemerintah kabupaten banyuwangi, diharapkan dapat mempercepat pengiriman informasi dan data untuk mempermudah pekerjaan dilingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi. perangkat yang digunakan untuk membangun infrastruktur jaringan intranet blambangan network centre adalah radio microwave dan sebagian menggunakan radio optic. untuk mengakses internet pemerintah kabupaten banyuwangi bekerjasama dengan pt. telkom indonesia, tbk. sebagai penyedia data internet, tahun ini pemerintah kabupaten banyuwangi menyediakan akses data sebesar maps untuk menopang aplikasi pemerintah yang telah dipakai selama ini. aplikasi yang digunakan lingkungan pemerintah kabupaten banyuwangi semuanya berbasis web sehingga mempermudah user untuk mengakses aplikasi tersebut, aplikasi yang tersedia saat ini antara lain: informasi keuangan daerah sid) informasi akta kependudukan siak) informasi pemerintahan daerah simbad) informasi barang daerah simbad) informasi puskesmas simpul) informasi geografi sig gis) informasi perpustakaan daerah simpusda) informasi hukum sistem) informasi pegawai simpeg) kantor maya kantata) sistim informasi potensi wilayah album banyuwangiue ina . nu, "tt nan pi, maa an. wal) ntt kelingi (ag hitam tebang wagon, en lia ba, peta sea aaa . menteri para azwar abubakar bersama deputi pelayanan publik ketika mengunjungi salah satu stand pada gelar inovasi pelayanan publik balai kartini, jakarta inovasi tiada henti, saya terjemahkan menjadi inovasi tidak akan pernah mati, moto perusahaan raksasa jepang, telah menginspirasi lompatan paradigmatik dalam ranah administrasi publik yang dikemas dalam kebijakdengan mengembangkan program one agency, one innovation. program ini menjadi langkah penting dan menjadi kunci percepatan reformasi birokrasi, khususnya bidang pelayanan publik. ini sesuai dengan pendapat stephen osborne, bahwa innovation core issues for public services and key element public services reforms . hal tersebut senada dengan pernyataan men para, azwar abubakar dan wakil menteri para, eko prabowo, bahwa inovasi pelayanan publik merupakan merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. keyakinan ini pula yang kemudian dibutuhkannya tahun sebagai tahun inovasi pelayanan publik, sebagai upaya memfokuskan kebijakan dan implementasi yang terarah, mendalam dan berkesinambungan dalam membangun inovasi pelayanan publik sehingga mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sedangkan website daerah yang saat ini sudah online antara lain: pemerintah kabupaten banyuwangi dinas perhubungan komunikasi dan informatika dinas pendidikan dinas kesehatan badan perencanaan pembangunan daerah badan kepegawaian daerah badan amil zakat dinas perindustrian, perdagangan, dan pertambangan dinas pariwisata dinas koperasi dan umkm pemberdayaan kesejahteraan keluarga keahlian pelaksana dalam pelaksanaan layanan internet gratis, para petugas memiliki fungsi dengan keahlian masing masing, yaitu nama petugas keahlian keahlian yang diperlukan pranata komputer pelaksana mengoperasikan komputer operator) melakukan perekaman data desainer aplikasi programmer membuat desain program tik website teknisi software hardware memperbaiki instalasi soft ware merakit instalasi hardware inovasi pelayanan publik jilid sumber pembiayaan sebagian anggaran pemasangan wifi dalam program cyber village berasal dari program csr corporate social responsibility) pt. telkom. sebagain lagi berasal dari kas daerah, yang ada dinas perhubungan, komunikasi dan informasi serta apbd. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama program layanan internet gratis melalui pemasangan wi titik seluruh kab. banyuwangiyaitu adanya dukungan telkom sebagai penyedia teknologi informasi dan komunikasi tik) seperti jaringan, instalasi nirkabel dan modem, bukan saja untuk kab. banyuwangi, tetapi untuk kabupaten kota lainnya seluruh indonesia: adanya dukungan dari kementerian informasi dan komunikasi femenino) yang berkepentingan dalam pembinaan teknis (bintik) sdm para pengguna teknologi internet untuk kepentingan pendidikan dan bisnis: cc. adanya dukungan finansial, baik yang bersumber dari apbd maupun bantuan pihak swasta. dengan adanya dukungan dari telkom, program b iso akan memproyeksikan pengadaan ribu titik wireless fidelity fi) gratis seantero banyuwangi. pada saat acara launching, sudah diresmikan pengadaan titik gratis beberapa sekolah, rumah makan ataupun tempat tertentu. hal ini menjadi awal dari target hingga tahun aspek keberlanjutan terobosan bupati banyuwangi dengan memanfaatkan kecanggihan tik dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya sangatlah tepat. faktor sukses utama dari program ini karena selain gratis, juga memberi kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan yang berkaitan dengan birokrasi, edukasi, dan bisnis. terlebih lagi, banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sudah terprogramkan oleh dinas pariwisata setempat bekerjasama dengan swasta melalui berbagai even event pariwisata berkas dunia. tantangan yang mungkin muncul dari program ini adalah dampak negatif dari informasi yang mungkin tidak berguna kontra produktif, karena tidak sesuai dengan norma norma agama dan budaya indonesia. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid prestasi yang sudah ditunjukkan oleh kab. banyuwangi, baik secara umum dan khususnya program banyuwangi cyber village, dengan pemasangan wifi seluruh pelosok kota dan desanya sangatlah fenomenal namun tetap dapat direplikasi dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan budaya kabupaten kota masing masing. namun, ada hal hal pra kondisi yang memungkinkan replikasi inovasi cyber village ini secara umum dapat diterapkan kabupaten kota, apabila: teknologi informasi dan komunikasi tik),semacam jaringan internet sudah disediakan oleh pihak yang berwenang (pt telkom)yang ahli dalam hal tik, baik ajaran birokrasi maupun masyarakat yang dibekali dalam hal melek tik. jejaring internasional birokrasi dalam hal bantuan hibah. perspektif reformasi birokrasi pemerintah kabupaten banyuwangi melakukan terobosan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tik), yaitu internet untuk kepentingan pembangunan daerahnya. dengan karakteristik banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata (menuju) kelas dunia, maka internet sebagai jendela informasi dunia sangat dibutuhkan oleh semua orang dapat mengakses informasi secara cepat dan murah tentang banyuwangi. pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan penggunakan tik merupakan tupoksi dinas informasi dan komunikasi. masyarakat pengguna internet membutuhkan proses edukasi dan pembimbingan teknis (bintik), sehingga kehadiran internet dapat secara optimal meningkatkan kualitas hidup masyarakat banyuwangi. pemerintah kabupaten banyuwangi juga sudah menyiapkan sejumlah tenaga harian lepas seluruh kecamatan untuk mendukung transfer pengetahuan warga sampai desa desa. para tenaga harian itu disebut relawan tik teknologi informasi dan komunikasi). pengawasan kinerja banyuwangi cyber village dilakukan oleh dinas perhubungan, komunikasi informasi dishubkominfo)berbagai komunitas blog tumbuh bagai jamur, media line milik komunitas pun bergairah. penggunaan laptop untuk menangkap sinyal wifi menjadi inovasi pelayanan publik jilid suatu pemandangan yang biasa taman taman dan sudut sudut rumah makan, tentu saja ruang ruang publik, sekolah, dan kantor kantor swasta dan pemerintah. pelayan publik melalui program banyuwangi cyber village lewat teknologi informasi dan komunikasi tik) terus dikembangkan dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari pengusaha, komunitas pendidikan, pesantren dan para ulama, komunitas seni dan budaya. hal ini sejalan dengan spirit dan amanat keterbukaan informasi publik kip), bahwa informasi publik harus diakses secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat. selanjutnya pemanfaatan tik dalam pelayanan publik melalui e government atau e office akan membawa multi efek yang sangat baik secara ekonomis maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. e office membuat koordinasi lebih efisien karena powerless, proses pelayanan yang lebih mudah dan memberi ruang publikasi daerah lebih luas, apalagi pemanfaatan e office diawali adanya kekurangan pns karena adanya moratorium. tik menjadi pilihan yang realistis karena mampu memberikan efisiensi kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan. maka, aparatur pemerintah harus melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang lebih ramah terhadap tik, karena hal ini membantu pekerjaan pelayanan publik. tidak ada lagi aparatur sipil yang gaplek terhadap teknologi informasi komunikasi. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid bagian xiii desa wisata kabupaten badung bali pancaran kearifan lokal pengembangan pariwisata pedesaan bagian xiv desa wisata kabupaten badung bali pancaran kearifan lokal dal pengembangan pariwisata ped tee mada "ih ir, p. ava pelan nee see lai men nenek sun ana meme ih ben arta spa . indah kereta maa ketat sai lam ato nona ana mang menit ptn man ea, 11an pee pena tap" meng nun awak teen yang e38k sie terluar oma, ana aan kai . sapta ten yaa bet nda sun sang sea nge ann nang sta turis mancanegara antusias mengamati objek wisata kabupaten badung. masalah, pendekatan, dan hasil siapa tak kenal bali? kebocoran namanya sebagai surga dunia tak terbantahkan. bahkan bali dinobatkan sebagai one the must visited place before you die. salah satu tempat yang harus dikunjungi sebelum anda meninggal. banyak yang bilang bali adalah kuta. melihat kuta saja, orang sudah merasa menikmati pengalaman bali . kuta memang ternama, etalase bali. siapa yang memiliki kuta bisa dibayangkan sudah mengangguk keuntungan dari bisnis pariwisata yang gemuk . kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid lea pen ana eon ake ten ane ber ferret una ten adil beng end dra gap per tea (ut nga aa: naa sen mann bak chan sae rat sek, uas ara mann mai ata arta ben semper tua 1g tgn brk eng ket kan ban koni kena tan ken una mea ara nam ea? nata bea bia bebe ben ah bah abi hri huni ara aan pen) aki pan sea openai saad size: anna (eta urang, pondok wisata yang dikelola masyarakat. namun mungkin sedikit saja yang paham bahwa kuta adalah salah satu wilyah yang dimiliki kabupaten badung. badung juga pemilik nusa dua, jembatan dan sebanyak, spot wisata lain yang juga terkenal. selain itu badung juga merupakan pintu gerbang bali sebagai daerah pariwisata budaya. keberadaan bandara ngurah rai menempatkan posisi badung sebagai pusat akomodasi dari industri pariwisata bali. begitulah, badung sebagai pemilik kuta memang beruntung. dengan sumber pendapatan asli daerahnya yang diperoleh dari sektor pariwisata tersebut, kabupaten badung kini tercatat paling kaya bali. apbd tahun sebesar triliun. apbd dirancang sebesar triliun, hampir menyamai apbd provinsi bali, yang mencapai triliun. bahkan daerah yang memiliki sejumlah kawasan wisata terkenal itu selama ini menyumbangkan sebagian pendapatan pajak hotel dan restoran kepada kabupaten lain bali setiap tahun. namun, dengan pesona kuta dan nusa dua badung yang sangat menyihir itu, siapa yang sebenarnya beruntung? memang, industri pariwisata khususnya badung telah terbukti sebagai penggerak perekonomian daerah. hampir pendapatan asli daerah bersumber dari sektor pariwisata terutama dari pajak hotel dan restoran. namun sebagai catatan, usaha usaha jasa pariwisata yang besar, baik hotel, restoran, biro perjalanan wisata, sebagian besar dimiliki oleh pelaku usaha dari investor asing maupun dari luar provinsi bali, bukan masyarakat lokal. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid lalu manakah, posisi masyarakat badung sebagai tuan tanahnya sendiri? alasan wisatawan bertandang bali tak melulu karena keindahan alam, tapi juga pesona budaya dan sosial masyarakat. maka, sangatlah mendesak menjadikan manusia (masyarakat) badung sebagai subyek dalam pariwisata, berbasis kearifan lokal. masyarakat desa lah sejatinya harus mampu mengelola potensi dan keunggulan yang ada untuk menarik minat wisatawan yang ingin mengetahui serta merasakan pengalaman suasana kehidupan pedesaan yang khas. ketika beragam aktivitas kepariwisataan yang berbasis pada potensi sosial ekonomi dan budaya pedesaan itu dapat terlaksana, maka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, pelestarian budaya dan lingkungan pun menyertai. pendekatan pola pariwisata massal, yang cenderung mengarah pada pemanfaatan sumberdaya kehidupan dan energi dalam jumlah yang amat besar (sumber daya air, lahan, dll) termasuk pula akses kapitalisasi dari pihak asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam melalui pembangunan hotel, resort, restoran,dan sejenisnya sudah mulai diantisipasi dampak negatifnya oleh pemerintah kabupaten badung. disusunlah strategi pembangunan pariwisata agar berlangsung berkelanjutan (sustainable). tidak dari aspek ekonomi saja, namun juga dari aspek lingkungan dan budaya. hal ini selaras dengan komitmen pemerintah kabupaten badung yang menerapkan lima prinsip dasar pembangunan (five basic principles development) pro growth: pertumbuhan berkeadilan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. pro jobs: penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang kondusif. pro poor: percepatan penanggulangan kemiskinan. pro culture: pelestarian dan pengembangan kearifan lokal budaya masyarakat. pro environment: pelestarian lingkungan mengacu pada daya dukung lingkungan. pemerintah kabupaten badung menetapkan kebijakanyang memiliki potensi dan daya tarik khas. lebih jauh pemkab hemat dan efektif dalam pemanfaatan sumberdaya kehidupan yang kian terbatas tersebut. kumpulan praktik baik (rotasi pelayanan publik jilid sasaran yang ingin dicapai melalui pariwisata pedesaan ini adalah: mengoptimalkan manfaat kegiatan kepariwisataan bagi pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan. mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kepariwisataan yang berwawasan budaya, ramah lingkungan. melibatkan peran serta masyarakat secara luas community based tourism), termasuk dalam aspek manajemen kepariwisataan kabupaten badung pada intinya, paket program pariwisata pedesaan berupaya mendekatkan dan memperkenalkan wisatawan dengan kehidupan pedesaan, baik lingkungan alam maupun sosial budayanya. dengan model ini, masyarakat tidak lagi menjadi pekerja, melainkan sebagai pemilik usaha pariwisata sesuai dengan kemampuan atau modal wisata yang dimiliki. pariwisata pedesaan tidaklah bertujuan mengubah wajah dan tata ruang pedesaan menjadi kosmopolitan dengan kehadiran hotel hotel berskala besar. pariwisata pedesaan bercirikan aktivitas kepariwisataan berskala kecil, dengan fasilitas sederhana dan pemanfaatan energi dan sumberdaya yang minim, layaknya kehidupan masyarakat pedesaan. sejak pemerintah kabupaten badung, maka dampak terhadap masyarakat antaranya: meningkatnya posisi dan peran masyarakat sebagai subjwalitas perkembangan kepariwisataan daerah: tumbuhkembangnya kesadaran, sikap serta dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah yang baik melalui perwujudan nilai nilai sapta pesona dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat: cc. terbentuknya kelompok sadar wisata pokdarwis) kabupaten badung sebanyak kelompok, antara lain pokdarwis belok sidang, desa belok sidang, kec. petang pokdarwis telaga, desa telaga, kec. petang pokdarwis tedung sari, desa petang, kec. petang pokdarwis mekar buana, desa pangan, kec. petang pokdarwis barang sari, desa barang sari, kec. petang pokdarwis bukit sari, desa sanger, kec. abiansemal pokdarwis angkasa pertiwi, desa angkasa pertiwi, kec. abiansemal pokdarwis angkasa, desa angkasa, kec. abiansemal kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid pokdarwis baha, desa baha, kec. mengwi pokdarwis taman ayun, desa mengwi, kec. mengwi pokdarwis kapal, kelurahan kapal, kec. mengwi pokdarwis minggu, desa minggu, kec. menepi pokdarwis legiun, kelurahan legiun, kec. kuta pokdarwis tanjung benda, desa tanjung benda, kec. kuta selatan pokdarwis pecatur, desa uluwatu, kec. kuta selatanrepublik indonesia melalui program innovative government award iga) pada desember iga adalah penghargaan kepada dearah kabupaten kota indonesia yang memiliki inovasi menonjol. sebelumnya pada oktober menteri dalam negeri memberikan piagam penghargaan kepada kabupaten badung yang diterima langsung oleh bupati badung sebagai salah satu dari nominator terpilih yang memiliki program inovasi. penghargaan didapat setelah diadakan penilaian terhadap kabupaten kota indonesia. prestasi lainnya, badung terpilih pula sebagai salah satu dari pemerintah kabupaten yang menjadi pilot proyek percontohan reformasi birokrasi berdasarkan keputusan men pan tahun perencanaan dan penerapan pihak terlibat bawah kepemimpinan bupati badung gde agung, s.h. yang merupakan penerus keluarga raja mengwi, kabupaten badung terus menerus mengelola potensi daerah melalui kebijakan yang dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. komitmen pemkab. badung terhadap pengembangan desa wisata, yaitu: menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. menyediakan infrastruktur untuk menunjang ekonomi masyarakat melalui pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. mensinergikan pembangunan pariwisata, pertanian dan aktivitas seni dan budaya, termasuk industri kecil dan kerajinan yang digeluti oleh masyarakat pedesaan melalui pembangunan desa wisata. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid berawal dari pelayanan publik yang menjadi titik strategis untuk membangun praktik good governance, dengan dasar pertimbangan riyanto, bahwa (a) dengan pelayanan publik, nilai nilai yang mencirikan good governance dapat dilakukan secara lebih mudah dan nyata oleh birokrasi pemerintah. (b) pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. (c) pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat. (d) dengan memperbaiki pelayanan publik toleransi terhadap praktik bad governance diharapkan dapat dihentikan. (e) dengan memperbaiki pelayanan publik diharapkan adanya keterlibatan dari aktor aktor luar negara dalam merespon masalah masalah publik.(f) tolak ukur dan indikator praktik pelayanan publik dapat dengan mudah dilakukan. berkaitan dengan hal itu, setidaknya ada tiga hal penting dalam pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat. pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya, berapa harganya dan prosedurnya seperti apa, dari itu semua harus ada. kedua, kalau masyarakat tidak puas, bisa mengadu atas standar pelayanan yang sudah dibuat oleh instansi pemerintah melalui complaint handling system atau sistem pengaduan masyarakat. masyarakat tahu, tanggal berapa dia mengadu dan tanggal berapa dia menjawab, bukan hanya kotak saran. ketiga, pengukuran kepuasan masyarakat. dengan pengukuran ini, masyarakat bisa tahu sejauh mana kepuasan masyarakat selama ini. sebenarnya, konsep inovasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan konsep yang relatif baru dalam literatur administrasi publik. hasil penelitian david mars (dalam lee, mengungkapkan bahwa sampai tahun tidak ditemukan publikasi dari tulisan administrasi publik yang mengulas tentang inovasi. adapun literatur klasik yang memuat konsep inovasi dalam konteks reformasi antara lain adalah artikel innovation bureaucrat institutions tulisan alfred dimana yang dimuat dalam jurnal public administration review par) pada tahun selain itu, ada buku karya maiden yang berjudul administrative reform",. dalam bukunya tersebut, maiden menguraikan inovasi sebagai bagian dari reformasi administrasi (administrative reform). beberapa tulisan tersebut menandai mulai diperhatikannya inovasi oleh para pakar administrasi publik. hanya saja, konsep inovasi kemudian masih belum cukup popular dalam ranah administrasi publik dan reformasi administrasi. inovasi popular dalam bidang tersebut baru pada dekade akhir akhir ini. sejak tahun an, korea, konsep inovasi bahkan telah menggantikan konsep reformasi. pengalaman korea menunjukkan bahwa penerapan inovasi pada negara tersebut telah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tingkat lokal yoo, keberhasilan sebagaimana korea ini juga terjadi pada penerapan inovasi kanada robertson and ball, sementara china, inovasi telah dianggap sebagai bagian dari tradisi china shankar, inovasi atas birokrasi sangat mendukung bagi berkembangnya ekonomi dan teknologi china dewasa ini. semua ini menunjukan nilai penting inovasi bagi perubahan yang diinginkan inovasi adalah salah satu kriteria best practices menurut united nations (dalam komarudin, yang dinyatakan bahwa innovation within local context and transferability, yaitu bagaimana pihak lain memperoleh manfaat dan inisiatif, alih pengetahuan dan keahlian. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sejak program desa wisata melibatkan banyak pihak. pengelolaannya ada pada dinas pariwisata badung, dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) lain seperti skpd terkait dinas pertanian), perusahaan swasta nasional, perbankan, perguruan tinggi dan tentu saja masyarakat badung. sebagai contoh, sinergitas pemkab. badung, yaitu antara dinas pariwisata dan dinas pertanian melalui even festival budaya pertanian badung utara pertanian badung utara sangat kental dengan nusa seni dan budaya lokalnya. keberhasilan paket program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan (village tourism) merupakan bentuk pelayanan publik yang dikerjakan secara tim sebagai hasil koordinasi dan pengorganisasian berbagai pihak. dalam hal ini, dinas pariwisata badung melibatkan tim dari dinas pariwisata provinsi bali, sekolah tinggi pariwisata bali dan padi kabupaten badung. selain itu, dalam skala provinsi pun dibentuk forum komunikasi desa wisata kdw) untuk daerah bali dan sekitarnya dalam pembinaan direktur pemberdayaan masyarakat, direktorat jenderal pengembangan destinasi pariwisata, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif. strategi dan pengorganisasian proses dalam menggulirkan program desa wisata, ada tujuh tahap yang dilakukan, yaitu penyusunan kriteria. pada tahap ini dilakukan penelusuran atau studi literatur wisata pedesaan guna mencari kriteria pengembangan wisata pedesaan. misalnya aksesibilitas, infrastruktur (jalan,listrik,ditelepon), sosial budaya, psikologi masyarakat setempat, keamanan dan ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan, dil. pada tahap ini dilibatkan pula tenaga ahli dari perguruan tinggi lembaga penelitian. observasi dan inventarisasi terhadap potensi wilayah setempat. dinas pariwisata melakukan observasi terhadap desa desa wilayah kabupaten badung yang memiliki kriteria dan potensi sesuai kriteria dari studi literatur. juga dilakukan kajian terhadap pembuatan zonasi wilayah desa setempat, merujuk pada tata ruang desa dan kecamatan. kondisi kondisi yang ditemukan dalam observasi ini selanjutnya dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah sebagai dasar persiapan pengembangan wisata pedesaan. penetapan desa desa pengembangan (desa wisata)pelatihan, pembinaan kepada warga desa terpilih. pada tahap ini dilakukan pembinaan dan pelatihan guna menyiapkan masyarakat melakukan aktivitas kepariwisataan. juga dibentuk kelompok sadar wisata sebagai forum untuk bertukar pikiran, berlatih, serta mengembangkan dan memberikan pemahaman mengenai aspek aspek budaya wisata antar anggota masyarakat.inovasi pelayanan publik jilid perancangan pola koordinasi pengamanan dan ketertiban desa merujuk pula wig wig desa setempat. hal itu dilakukan agar aktivitas kepariwisataan nantinya tidak berseberangan dengan norma adat budaya,aturan aturan setempat. pada tahap ini dapat dilibatkan pula tenaga ahli dariperguruan tinggi lembaga penelitian atau praktisi pariwisata. penataan desa. upaya mempercantik wajah desa sehingga memiliki nilai tambah dilakukan, misalnya membersihkan lingkungan, penataan jalan, perumahan, dll. penataan dilakukan beberapa kali untuk mencegah timbulnya penyakit pada wisatawan dan masyarakat desa sendiri. pembentukan desa wisata, desa desa terpilih kemudian ditetapkan sebagai desa wisata, tahap ini menjadi bagian dari penguatan institusi tingkat setempat yang akan membantu pengembangan dan pengelolaan aktivitas kepariwisataan desa. promosi dan pemasaran. pemerintah membantu menjalin keterhubungan desa desa wisata yang telah dibentuk dengan biro biro perjalanan wisata. berdasarkan kajian observasi yang telah dilakukan, pemerintah menyodorkan informasi lengkap daya tarik dan aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan desa desa wisata. berdasarkan langkah langkah perencanaan tersebut, saat ini telah teridentifikasi beberapa desa yang berpotensi dikembangkan menjadi desa wisata,sebagai lokasi aktivitas wisata desa. desa desa tersebut adalah desa telaga kecamatan petang, desa angkasa pertiwi, khususnya banjar karang dalem kecamatan abiansemal, desa sanger kecamatan abiansemal, desa kapal dan gulungan kecamatan mengwi. badung sebagai bagian dari bali sudah memiliki spirit sebagai kawasan obyek pariwisata dunia. pemerintah dan masyarakatnya sudah memiliki modal dasar dalam hal kesadaran wisata tersebut. maka, untuk memperkuat hal itu, pemerintah kab. badung menerapkan pola bottom dan top down secara terpadu. pertama. kedua, mengembangkan kelompok masyarakat pokdarwis). berbagai kegiatan kelompok sadar wisata tersebut dilaksanakan berdasarkan hk tanggal pebruari kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid keahlian pelaksana untuk berjalan dengan baik pelatihan, pembinaan kepada warga terkait industri wisata, desa terpilih dilakukan. selain itu pembentukan kelompok sadar wisata dilakukan untuk memperkuat kapabilitassumber pembiayaan pemkab menggelontorkan miliar untuk masing masing desa badung termasuk dalamnya desa wisata dewi). arah kebijakan pembangunan pariwisata badung khususnya desa wisata adalah mendorong peningkatan kualitas kepariwisataan yang berwawasan budaya. selain itu, mendorong pelaku pariwisata mengembangkan, membina, dan melestarikan budaya lokal. monitoring dan evaluasi pariwisata kabupaten badung lahir dan berkembang dari masyarakat yang langsung berhubungan dengan wisatawan baik dalam maupun luar negeri, sehingga embrio pariwisata sini adalah masyaraka sehingga wisatawan dapat merasakan suasana bali yang sebenarnya. ide pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat tersebut muncul untuk melengkapi banyaknya hotel berbintang yang berdiri kawasan tersebut yang dimiliki atau dikelola bukan oleh orang bali asli . dengan demikian, masyarakat dapat menjadi pemilik sekaligus mengelola tempat penginapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawantif bagi meningkatkan kesejahteraan. pola pengembangan desa wisata nantinya diharapkan tidak ada warga yang menjual tanah pada investor untuk membangun hotel, restoran, atau sejenisnya. program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan (village tourism) 11desa wisata dengan dukungan kelompok saudara wisata pokdarwis) seluruh kab. badung sejauh ini terus berlanjut. hal hal yang dibutuhkan dari keberhasilan program ini, yaitu adanya dukungan masyarakat desa itu sendiri sebagai subyek pengembangan pariwisata pedesaan: adanya dukungan dari pemkab. badung, khususnya melalui dinas pariwisata badung yang berkepentingan dalam pembinaan teknis (bintik) sdm kelompok sadar wisata pokdarwis): kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid adanya dukungan finansial, baik yang bersumber dari apbd maupun bantuan pihak swasta. cc. keberlanjutan dan peluang replikasi pemda kabupaten badung yang selama ini daerahnya dikenal dengan objek wisata pantai, saat ini tengah menggosok alam pedesaan untuk dijadikan desa wisata. pada tujuh desa telah ditetapkan untuk dibelah dan disulap agar mampu membius wisatawan dengan keindahan alamnya yang dimiliki. ketujuh desa kabupaten badung yang diharapkan mampu menggaet wisatawan itu antara lain, desa petang, minggu, angkasa, sanger, mengwi, kapal dan baha. keberadaan desa wisata badung sesungguhnya adalah upaya menyeimbangkan pendapatan antara badung selatan dan badung utara. selain itu agar sdm badung utara dapat berkembang layaknya badung selatan. tujuannya jelas, untuk memberdayakan sdm dan sda yang ada badung utara dengan konsep tri hita karana, kata kadisparda badung cok raka darmawan sejak september bertambah lagi empat desa wisata, sebagaimana tersebut pada website badungtorism.com hingga menjadi desa wisata yang secara berkesinambungan terus dioptimalkan. adapun keunggulan masing masing desa itu adalah: desa palapa. banjar kiasan desa palapa kec. petang dengan ekowisata desanya, jalur tracking, fasilitas akomodasi rumah penduduk, serta wisata spiritualnya dengan keberadaan pura yang merupakan petilasan kebo iwa. desa petang, banjar kerta desa petang kecamatan petang memiliki aktifitas tracking dengan bentang alam yang asri, pemukiman penduduk yang tertata dengan rapi serta wisata sejarah dan wisata spiritualnya. desa pangan. kecamatan petang ini sudah mampu menampilkan pertanian yang terintegrasi, atraksi tracking, rafting dan berbagai kegiatan kesenian tradisional, pemanfaatan rumah penduduk sebagai sarana akomodasi. desa belok. banjar lawak desa belok kecamatan petang dengan bentangan alamnya yang sangat eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat wisata alam, ekowisata dan agro wisata dengan suasana kebun kopinya. desa karangsari dengan atraksi gajahnya, jalur tracking serta wisata sejarahnya yang merupakan napaktilas perjuangan pahlawan nasional gusti ngurah rai. desa sanger dengan hutan padanya, daya tarik atraksi hewan primata kera serta pesona alam taman munculnya, dilengkapi wisata kuliner dan kios souvenirnya yang menjadi daya tarik tersendiri. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid desa angkasa pertiwi yang terkenal akan kerajinan peraknya serta terdapat atraksi wisata rafting yang dukung dengan budaya masyarakat yang masih mempertahankan budaya pertanian. desa baha. selain memiliki pemandangan alam yang indah dan asri, masyarakat desanya tetap melestarikan seni budaya, juga melakukan kegiatan industri rumah tangga, serta penataan pemukiman penduduk desa baha masih mempertahankan budaya dan arsitektur tradisional. desa mengwi dengan pura taman ayun yang didirikan tahun sangat terkenal dengan keindahan, keasrian dan arsitektur tradisional kalinya, sejak tahun oleh pbb melalui unesco telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia world culture heritage desa kapal yang terkenal dengan kerajinan rumah tangga yang memiliki daya tarik tersendiri disamping tetap melestarikan tradisi dan budaya yang terkenal yaitu perang tepat dan wisata spiritual dengan icon pura sada kapal. desa minggu. kehidupan keseharian masyarakat desa minggu yang masih tetap melestarikan budaya pertanian dengan sistem sebaiknya dan didukung oleh tradisi apotek yang diwarisi secara turun temurun, tradisi apotek dimaksudkan untuk menolak bala yang sering mengganggu manusiaadapun hal hal pra kondisi yang memungkinkan replikasi inovasi desa wisata ini secara umum dapat diterapkan kabupaten kota, apabila terpeliharanya adat istiadat dan seni dan budaya, pertanian, dan hubungan sosial yang harmonis, termasuk benda benda, lokasi lokasi bersejarah: komitmen kepemimpinan bupati) yang pro rakyat dengan dukungan dari dprd dan kerja keras dinas dinas terkait: adanya sdm yang ahli dalam hal pemasaran pariwisata berbasis desa terpeliharanya sarana sarana infrastruktur pelayanan umum yang menjadi tanggungjawab pemerintah, seperti jalan jalan, jembatan, moda transportasi, dan akses teknologi informasi (internet, telpon, tv) aspek keberlanjutan program inovasi pengembangan pariwisata pedesaan (village tourism) kab. badung ini sejatinya ditentukan oleh kesadaran masyarakatnya terhadap adat, budaya, dan tanahnya. itulah sebabnya, pihak dinas pariwisata mendorong tumbuhkembangnya kelompok sadar wisata pokdarwis) dan tumbukembangnya sarana sarana pelayanan terhadap wisatawan, seperti homestay milik warga sendiri. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sedangkan untuk kelengkapan sarana infrastruktur, seperti jalan jalan, penerangan umum, dan fasilitas umum lainnya menjadi tugas pemerintah. termasuk pembinaan dan pembekalan berupa bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap penduduk warga desa wisata. tantangan yang mungkin muncul dari program ini adalah masih kuatnya peran investor yang memiliki kapital (modal) yang tidak terbatas untuk membeli, mendirikan, dan membangun sarana sarana penunjang pariwisata. maka, regulasi perda yang tegas dalam hal ini yang menjadi faktor dominan untuk melindungi program ini. perspektif reformasi birokrasi pemerintah kabupaten badung menyadari bahwa kekuatan terbesar dari pariwisatanya ada pada sdm (penduduk) yang memiliki budayanya yang khas, bukan semata mata keindahan alam dan sejumlah fasilitas seperti hotel, resort, atau restoran. oleh karena itu, program inovasi desa wisata merupakan format baru industri pariwisata. sumber daya manusia yang dimiliki dengan anggaran belanja pegawai yang memadai sangat memungkinkan memberikan layanan prima terhadap sekitar jiwa penduduk kabupaten badung. dalam hal ini, pelayan publik melalui program desa wisata kabupaten badung diorientasikan pada penguatan kemampuan masyarakat dalam memberikan pelayanan wisatawan yang datang desa desa wisatanya. sementara pemkab melakukan penguatan regulasi (perda) dan bimbingan teknis yang dibutuhkan serta pendampingan dalam hal kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, seperti swasta (perbankan) dan perusahaan perusahaan lainnya. salah satu tugas pokok pemerintah dinas pariwisata badung) adalahrakat sekitar destinasi pariwisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan serta memiliki kesadaran dan peluang serta manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. terdapat perubahan mindset untuk menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku aktif, tidak hanya menjadi penontond. gain tan tes kata abi bug ana naa, @kovarantin ben rea teng ari ann to. sah gaya ine shir wara pem kun fin ai, lag senna ng, pes ea pan aan dag bit ig! tea petugas mengamankan barang karantina untuk masyarakat. masalah pendekatan dan hasil potensi industri perikanan jawa tengah menjanjikan. provinsi ini memiliki pulau kecil dengan panjang garis pantai km, terbagi atas pantai utara dan pantai selatan km. didukung juga dengan potensi perairan pedalaman (waduk, sungai, rawa dan telaga) dengan luas ha. untuk mendukung industri perikanan itu, balai karantina ikan pengendali mutu bkpm) kelas semarang berperan memantau keamanan hasil produksi perikanan baik domestik ataupun ekspor dan impor provinsi jawa tengah. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid tara oka. uji laboratorium bkpm kelas semarang. lebih jauh balai ini berperan mencegah, menjadi sangat penting dan vital guna terjaminnya masyarakat untuk mengkonsumsi hasil produksi perikanan yang sehat dan sesuai standar. indonesia sebagai anggota world trade organization wto) memang wajib melaksanakan isi agreement the application sanitasi and phytosanitari measure (perjanjian sps) tentang penerapan peraturan peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. mengingat begitu besar perannya maka kehadiran balai kim kelas semarang harus ditunjang dengan kinerja yang baik, profesional dan bersih dari korupsi. tak bisa dipungkiri, dengan kewenangan yang begitu besar, lembaga ini rentan disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan juga masyarakat baik secara materi ataupun dalam hal jaminan perlindungan konsumen. sisi lain masih ada tantangan dalam birokrasi yang harus segera dijawab oleh balai kim kelas semarang agar tidak batu sandungan dalam upaya memberikan pelayanan publik yang baik, adil dan transparan. terobosan besar pun dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mengubah citra birokrasi yang selama kurang positif, sehingga tugas dan fungsinya yang sangat besar itu dapat didukung dengan kepercayaan publik yang besar pula. inovasi pelayanan publik jilid gerakan wilayah bebas korupsi wbk) balai kim kelas semarang terinspirasi dari terbitnya peraturan pemerintah. peraturan tersebut sejalan dengan semangat yang dibangun oleh balai kim kelas semarang dan sangat tepat untuk dijadikan landasan inovasi menuju pelayanan publik yang lebih prima dan bersih. agar sukses, balai kim kelas semarang melibatkan berbagai pihak dan stakeholder seperti, pengguna jasa, asosiasi, universitas dan lembaga pemerintah lainnya wilayah pelabuhan tanjung mas untuk ikut melakukan pemantauan dari luar terhadap program wbk balai kim kelas semarang. beberapa kegiatan telah dilakukan merealisasikan program wbk seperti pembentukan tim persiapan penilaian wbk, penandatanganan pakta integritas pegawai balai kim kelas semarang, dan pembentukan whistle blower system wbs). selain itu ditandatangani pula pakta integritas tim pemantau independen yang terdiri dari berbagai lembaga stakeholder seperti fakultas perikandil. dengan beberapa kegiatan atas diharapkan semangat dan motivasi anti korupsi dapat terbangun berbagai lini baik internal ataupun eksternal. selain itu beberapa hal dilakukan untuk menunjang transparansi dalam pelayanan balai kim kelas semarang seperti membuat website yang memuat berbagai informasi penting seperti proses atau prosedur pelayanan, daftar harga, sistem informasi dan administrasi yang transparan, sistem pelayanan front office, pelayanan pengaduan dan customer service, kotak pengaduan dan penyebaran angket kepada masyarakat dan pengguna jasa untuk melihat dan mengukur indeks kepuasan masyarakat ikm) secara berkala. perubahan itu membuahkan hasil. balai kim kelas semarang mendapatkan predikat dalam hal mutu pelayanan dan predikat sangat baik dalam hal kinerja unit pelayanan periode dan hasil itu didapat dari perhitungan dan analisa ikm terhadap pelayanan penerbitan health certificate hc) yang diisi oleh pelanggan atau pengguna jasa balai kim kelas semarang. selain itu, dilakukan pula evaluasi kinerja untuk periode yang bertujuan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam mencapai misi. evaluasi dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dari perbandingan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari input, output, outcome, benefit, dan impact yang selanjutnya diselaraskan dengan sasaran yang ditetapkan. inovasi pem anan guna secara definitif, inovasi (di bidang)d(outcome) mempunyai nilai tambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. dengan demikian, inovasi bidang, inovasi tidak terbatas pada dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil baik dari perluasan maupun peningkatan pada inovasi yang ada. dalam lima tahun pertama bergulirnya reformasi birokrasi indonesia praktik inovasi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah indonesia telah diungkapkan dalam sejumlah literatur. kesimpulan yang terpenting, bahwa terbukti inovasi sangat diperlukan bagi birokrasi pemerintah dalam proses reformasi. dalam perspektif lain, sebuah hasil dari studi kasus indopos, konsultan riset bank dunia) terhadap sembilan kabupaten kota dalam hal inovasi bidang penyediaan layanan publik tingkat kabupaten kota indonesia menyusul berlakunya desentralisasi memberikan temuan temuan yang sangat penting pula dikemukakan. kajian ini menemukan bahwa desentralisasi dan kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam penyediaan layanan publik yang inovatif, ditemukan pula bahwa kendati inovasi atau pendanaannya berasal dari luar daerah, inovasi dalam penyediaan layanan publik lebih tergantung pada kepemimpinan daerah dibandingkan kepemimpinan luar. pada lima kasus dimana masyarakat miskin tidak ditargetkan sebagai kelompok sasaran utama, masyarakat miskin cenderung menjadi tidak diuntungkan oleh penerapan inovasi pelayanan publik. sebaliknya, pada kasus masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran khusus, terlihat adanya dampak positif. pesan penting dari studi ini ingin mengingatkan bahwa pengembangan inovasi harus jelas diarahkan untuk memberikan dampak perbaikan (improvement) yang bermanfaat terhadap kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak diuntungkan, utamanya masyarakat miskin. apa penyebab fenomena inovasi birokrasi pemerintahan yang demikian ini? secara teoritik, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep innovation capability atau kemampuan inovasi. menurut mile terziovski kemampuan inovasi ini menyediakan potensi bagi munculnya inovasi yang efektif. dengan demikian, bagi birokrasi pemerintah, kemampuan inovasi dari masing masing lembaga pemerintah lah yang sesungguhnya sangat berperan dalam penciptaan kreativitas dan inovasi yang berujung pada peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. mengacu pada pendapat lawson dan samson tentang kemampuan inovasi, kemampuan inovasi birokrasi pemerintah dimaknai sebagai kemampuan birokrasi pemerintah untuk mentransformasikan secara berkelanjutan pengetahuan dan gagasan dalam berbagai bentuk pelayanan, proses, dan sistem yang baru, bagi keuntungan lembaga dan stakeholder. beranjak dari pemahaman ini, maka kemampuan inovasi birokrasi pemerintah bukanlah konsep yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai aspek manajemen, kepemimpinan, dan aspek teknis seperti alokasi sumberdaya strategik, pemahaman kepentingan stakeholders, dan lain lain. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja pada balai kim kelas semarang periode adalah sebagai berikut program sasaran indikator target captain kegiatan program meningkatnya persentase media pengembangan lalu lintas hasil pembawa hama karantina ikan, perikanan yang dan penyakit ikan pengendalian mutu memenuhi impor, ekspor dan dan keamanan hasil sistem jaminan antara area yang perikanan mutu dan bebas penyakit ikan keamanan hasil karantina dan hama perikanan penyakit ikan yang dipersyaratkan jumlah kasus penolakan ekspor sertifikat hasil perikanan per negarapengembangan dan meningkatnya jumlah implementasi sop sop pembinaan implementasi standar operasional iki, perkarantinaan ikan kebijakan prosedur teknis lab iki, lab operasional operasional perkarantinaan perkarantinaan ikan ikan jumlah instalasi yang sesuai standard laboratorium karantina ikan yang terakreditasi pengembangan meningkatnya jumlah unit upi, upi, sistem jaminan mutu pengolahan ikan jaminan mutu dan dan upi) dan hasil sertifikat sertifikat keamanan hasil keamanan hasil perikanan yang perikanan perikanan bersertifikat harap lokasi jumlah lokasi yang memonitor residu dan bahan berbahaya taka serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi jilid program sasaran indikator target captain kegiatan kegiatan meningkatnya jumlah unit kerja pengembangan jumlah unit (local otoritas sistem kerja yang kompeten) yang manajemen menerapkan menerapkan sistem karantina sistem manajemen mutu lab ikan, mutu dan manajemen produksi (pra panen keamanan karantina dan pasca panen) hasil perikanan ikan, mutu dan jumlah laboratorium keamanan hasil dan lembaga lab perikanan inspeksi yang menerapkan sistem jaminan mutu pengembangan meningkatnya persentase sistem dukungan pelaksanaan dan manajemen manajemen dan dukungan tugas karantina pelaksaan tugas teknis lainnya ikan, mutu dan teknis lainnya secara terintegrasi, keamanan lingkungan akuntabel dan tepat hasil perikanan bkpm waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat lingkungan bkpm persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan yang dipersyaratkan wilayah kerjanya serta persentase upi yang inspeksi secara tepat waktu dan akuntabel jumlah metode uji laboratorium yang divalidasi kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid berikut beberapa penghargaan dan prestasi yang telah dicapai oleh balai kim setelah memberlakukan program wilayah bebas korupsi wbk) operator terbaik bmn lingkup bkpm tahun peringkat penilaian dokumen penerapan wbk kkp tahun peringkat penilaian pelayanan publik lingkup kkp tahun tersertifikasi iso oac id710 a tahun terakreditasi iso lp idn tahun selain beberapa capaian dan prestasi yang telah diperoleh, program wbk juga telah berdampak terhadap performa pelayanan publik yang lebih baik yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti: masyarakat memperoleh kejelasan dan keterbukaan dalam prosedur pelayanan masyarakat puas dengan kecepatan, ketepatan dan profesionalisme pelayanan masyarakat percaya dan puas dengan hasil laboratorium masyarakat memperoleh keterbukaan tarif jasa karantina dan sertifikasi ikan perencanaan dan penerapan pihak terlibat program wilayah bebas korupsi wbk) balai kim kelas semarang bermula dari penunjukan badan karantina ikan dan pengendalian mutu bkpm) kementrian kelautan dan perikanan republik indonesia pada unit pelaksana teknis upt) balai kim kelas semarang sebagai wilayah bebas dari korupsi. adalah kementerian kelautan dan kelautan republik indonesia yang mengusulkan merujuk kepada tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn, instruksi presiden no, tentang percepatan pemberantasan korupsi dan instruksi presiden 2011tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. kepercayaan ini disambut kepala balai kim kelas semarang karena dapat memicu motivasi seluruh jajaran pimpinan dan staff balai kim kelas semarang mewujudkan pelayanan publik terbaik. langkah cepat pun dilakukan oleh kepala balai kim kelas semarang beserta jajaran staff untuk merespon dan memenuhi semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan. untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis wbk tersebut, balai kim kelas semarang melakukan beberapa langkah dan kegiatan konkrit diantaranya, juli kepala balai kim kelas semarang menginisiasi penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi anti korupsi pcb tmp tanjung emas dengan instansi terkait lingkungan pelabuhan tanjung emas. setelah itu pada januari dilakukan penandatanganan pakta integritas inovasi pelayanan publik jilid pegawai balai kim kelas semarang. selanjutnya juni kepala balai kim kelas semarang membentuk tim persiapan penilaian wilayah bebas korupsi yang bertugas melaksanakan, membuat, menginventarisir, mengumpulkan dan memenuhi bukti kegiatan dokumen indikator wbk. kemudian pada agustus dilakukan asistensi dan evaluasi oleh itjen kkp terhadap zona integritas lingkup kkp yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi. agar berhasil, diperlukan pengawasan dari pihak luar untuk memonitor kinerja serta penerapan wbk balai kim kelas semarang secara lebih objektif. untuk itu pada agustus diperkenalkan whistle blower system wbs) dan penandatanganan pakta integritas tim pemantau independen yang terdiri dari berbagai stakeholder seperti fakultas perikanan dan ilmu kelautkesatuan pelaksana pengamanan pelabuhan kp3) tanjung emas, balai kantin pertanian kelas semarang, dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah, laboratorium pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan lppmphp) semarang, kejaksaan negeri semarang, kantor kesehatan pelabuhan kkp) kelas semarang, pt. maya food industries pekalongan dan pt. laut jaya abadi kendal. setelah semua tahap dan langkah dilakukan, pada agustus dilakukan asistensi dan evaluasi kedua oleh tim inspektorat jenderal kkp terhadap pembangunan zona integritas lingkup kkp yang diusulkan menjadi wilayah bebas korupsi. maka pada tanggal agustus diterima memorandum inspektorat jenderal kkp nomor tj vin bahwa hasil self assessment unit kerja berpredikat wilayah bebas korupsi lingkungan kkp adalah balai kim kelas semarang dengan hasil penilaian indikator proses oei bia kei nag imtmeke jangan dipindah sonata namun 2d. pmn pengamanan barang karantina memerlukan tempat khusus. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid strategi dan pengorganisasian proses dalam proses penerapan program wilayah bebas korupsi balai kim kelas semarangbkpm kementerian kelautan inisiator pengusul menunjuk dan mengusulkan dan perikanan balai kim kelas semarang sebagai upt wilayah bebas korupsi menandatangani pakta integritas dengan balai kim kelas semarang kepala balai kim kelas penanggungjawab dan membentuk tim persiapan semarang pelaksana program penilaian wbk wbk balai kim melakukan penandatanganan kelas semarang pakta integritas dengan bkpm kementrian kelautan dan perikanan tim persiapan penilaian wbk penanggungjawab mempersiapkan semua kebutuhan balai kim kelas semarang teknis persiapan penilaian dengan melaksanakan, kelengkapan membuat, menginventarisir, administrasi, pelaporan mengumpulkan dan memenuhi dan lain lain yang bukti kegiatan dokumen berkaitan dengan indikator wbk indikator penilaian wbk pegawai balai kim kelas melaksanakan menandatangani pakta semarang semua kegiatan integritas dan tugas masing masing dengan membuat laporan harta lebih optimal, prima kekayaan penyelenggara dan berdedikasi negara lakon) yang mencerminkan sebagai pegawai meningkatkan kualitas lingkungan wbk kinerja dan pelayanan terhadap customer dan masyarakat umum asistensi, evaluasi dan penilaian inovasi pelyanampusi keahlian pelaksana dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk tubuh balai kim kelas semarangahlian manajerial mp, mm, dan ma) mengelola manajemen, menyusun perencanaan dan penyusunan program serta evaluasi program dan kegiatan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan hama dan melakukan pemeriksaan hama, penyakit, virus, bakteri, penyakit ikan, meliputi pemeriksaan virus, bakteri, jamur jamur dan parasit untuk memastikan semua ikan yang dan parasit masuk dan akan keluar dari pelabuhan tanjung emas semarang jawa timur telah melalui pemeriksaan standar dan aman untuk dipasarkan. kemampuan melakukan inspeksi, verifikasi dan investigasi melakukan inspeksi dan verifikasi secara periodik dan kasus penolakan unit pengolahan ikan konsisten terhadap semua produk perikanan yang keluar dan masuk melalui semarang, serta melakukan investigasi terhadap produk perikanan yang mendapat penolakan unit pengolahan ikan kemampuan melakukan uji mutu hasil perikanan melakukan proses pemeriksaan dan uji laboratorium (organoleptik, kesegaran ikan, fisika, kimia, dan untuk menentukan mutu perikanan yang telah memiliki mikrobiologi) standar baku. kemampuan administrasi kepegawaian, kesekretariatan melakukan penertiban administrasi kepegawaian, kesekretariatan, pendokumentasian, pengarsipan dan pelaporan kemampuan administrasi keuangan mengelola pencatatan, pelaporan, penyusunan rab dan pendokumentasian bukti bukti aktifitas keuangan secara rapi dan benar. kemampuan pengelolaan barang melakukan penginventarisiran, pendataan dan pengaturan penggunaan barang milik balai secara detail dan rapi kemampuan teknologi informasi melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pengecekan secara rutin dan berkala terhadap semua aplikasi sistem informasi yang diterapkan balai karantina kelas semarang kemampuan pengawasan lalu lintas barang dan melakukan pengawasan seluruh aktifitas lalulintas barang penyidikan (produk perikanan) dan memastikan semua barang yang masuk dan keluar telah melalui langkah langkah prosedur yang telah ditetapkan kemampuan pengoperasian komputer mengelola website dengan mengupdate informasi dan merespon semua aktifitas yang berkaitan dengan kostum yang menggunakan pelayanan melalui website. mengarsipkan dan mendokumentasikan semua aktifitas surat menyurat, laporan, dan data data penting dalam bentuk soft copy dan hard copy kemampuan menggunakan kendaraan roda dua dan roda membantu memudahkan mobilisasi yang dibutuhkan oleh empat balai kim kelas semarang kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sumber pembiayaan implementasi rencana strategis tahun untuk tahun mencakup pelaksanaan (satu) kegiatan dalam program, yaitu kegiatan peningkatan dokumen manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bkpm dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keadaan hasil perikanan. untuk melaksanakan kegiatan program ini menggunakan apbn sebesar pagu tersebut terbagi dalam (tiga) belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. belanja pegawai yaitu pengeluaran dalam bentuk gaji dan tunjangan tunjangan. belanja barang yaitu pengeluaran untuk perjalanan dinas, pemeliharaan, dan keperluan sehari hari perkantoran sebagai penunjang kegiatan. belanja modal adalah pengeluaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi aset tetap. jenis belanja anggaran rp) realisasi rp) prosentase belanja pegawai belanja barang belanja modal cc. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari program ini antaranya tersedianya peraturan perundangan yang mendukung status kelembagaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi upt balai kim kelas semarang, komitmen yang cukup tinggi yang dimiliki pegawai dan seluruh jajaran balai kim kelas semarang, diterapkannya sistem informasi yang terintegrasi dan transparan, telah diterapkannya sistem manajemen mutu iso dan iso selain itu diterapkannya sistem money terhadap pelaksanaan anggaran dan tupoksi secara konsisten dan dukungan yang tinggi dari masyarakat, stakeholder balai kim kelas semarang dan badan kim kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia menjadi kunci sukses. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid aspek keberlanjutan adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dan kendala dalam menjalankan program peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk antaranya adalah kendala teknis meliputi meningkatnya tuntutan kualitas mutu produk perikanan dalam perdagangan internasional dan makin berkembangnya jenis hama dan penyakit ikan. adapun untuk kendala pelayanan mencakup terbatasnya kuantitas dan kompetensi dan keterampilan sdm, masih terbatasnya sarana prasarana yang mendukung, dan masih terbatasnya anggaran. peluang replikasi sejatinya program peningkatan pelayanan berbasis wbk adalah program yang dikampanyekan untuk diterapkan lembaga pemerintahan dengan cara dan bentuknya masing masing untuk memerangi korupsi dan optimalisasi pelayanan publik. prestasi yang dicapai balai kim kelas semarang sebagai lembaga berpredikat wbk adalah langkah awal mewujudkan lembaga yang bersih dan melayani masyarakat. prestasi tersebut untuk dipertahankan dan ditingkatkan oleh semua pihak terutama jajaran manajemen dan staff balai kim kelas semarang siapapun nanti yang akan memimpinnya. peningkatan pelayanan berbasis wbk harus dipahami sebagai sebuah semangat yang hadir dalam mind set semua pegawai dan jajaran pimpinan, sehingga komitmen melayani dan bersih dari korupsi akan terus tertanam. perspektif reformasi birokrasibeberapa produk hukum tersebut seperti tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn, instruksi presiden nomor tentang percepatan pemberantasan korupsi, peraturan pemerintahementara dalam hal pelayanan telah mengalami banyak perubahan positif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengguna jasa balai kim kelas semarang seperti: kemudahan stakeholder dalam mengajukan permohonan pelayanan melalui sara media ppk online. memudahkan stakeholder untuk mengakses berbagai informasi seputar layanan yang terus diupdate website resmi balai kim kelas semarang yaitu bkpm.kkp.go.id penerapan aplikasi ins indonesia national single window) memberikan pelayanan front office yang nyaman (ruang tunggu ber ac) dan adil (pemberlakuan nomor antrian) kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sang pki pera sae pemeriksaan karantina langsung dilakukan konten ketersedian pelayanan khusus pengaduan konsumen penerapan standar pelayanan sesuai iso dari sisi organisasi tidak ada perubahan struktur organisasi tubuh balai kim kelas semarang dalam rangka merealisasikan program peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk selain pembentukan tim teknis pada persiapan penilaian wbk dan tim pelayanan luar kantor balai kim kelas semarang seperti bandara ahmad jani semarang. secara organisasi semua program ada bawah kendali kepala balai kim kelas semarang, yang dilakukan adalah revitalisasi peran dan fungsi struktur sebagai upaya program peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk dapat terinternalisasi oleh semua jajaran dan bukan milik sektoratau tim tertentu. dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dan sistem tatalaksana dalam menjalankan tugas dan fungsi seluruh jajaran balai kim kelas semarang, telah diberlakukan beberapa sop standard operating prosedur) seperti: penerapan sop tentang tindakan karantina ikan, penerapan iso iec tentang pengujian laboratorium dan penerapan is0 tentang pelayanan publik. kunci sukses upaya peningkatan pelayanan berbasis wbk adalah dengan peningkatan kualitas sdm yang dimiliki. kendatipun sdm yang ada masih dianggap belum maksimal secara kuantitas dan kualitas, tapi balai kim kelas semarang berusaha mengoptimalisasi sdm yang ada dengan cara meningkatkan kualitas dan kompetensi sdm yang ada sesuai job descriptionnya masing masing melalui berbagai cara seperti: pelatihan, house training, seminar, pendampingan pemberlakuan skp sasaran kinerja pegawai) dan jalur pendidikan formal maupun informal. inovasi pelayanan publik jilid program peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk balai kim kelas semarang secara kultur sesungguhnya telah dilaksanakan sejak lama, terutama dalam hal kerapuhan dan ketertiban pelaporan dan dokumentasi kegiatan yang telah diterapkan secara baik. pemberlakuan program wbk dapat dilaksanakan tanpa ada kendala yang terlalu besar, karena komitmen pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan memang telah menjadi cita cita kepala balai dan seluruh jajaran sejak lamaset yang sama dalam upaya menjalankan program peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk, inovasi pelayanan publik solid menurut mile terziovski kemampuan inovasi baik suatu lembaga ditentukan oleh sejumlah faktor yang disebutnya sebagai dimensi kemampuan inovasi. dimensi kemampuan inovasi tersebut antara lain meliputi: visi dan strategi, perekaman dasar kompetensi, penguatan informasi dan kecerdasan organisasi, orientasi pasar dan pelanggan, kreativitas dan manajemen gagasan, sistem dan struktur organisasi, dan manajemen teknologi. kemampuan inovasi lembaga bisnis maupun lembaga pemerintah tidak serta merta menjadikannya sebagai lembaga yang inovatif. menurut terziovski agar organisasi menjadi inovatif maka kemampuan inovasinya harus diletakan pada tiga domain yang meliputi: sustainable development, e commerce, dan new product development. dalam kompetisi inovasi pelayanan publik tahun sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi, inovasi pelayanan publik dikelompokkan dalam kategori, yaitu inovasi dalam (a) pencegahan korupsi, (b) peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur, dan (c) peningkatan kualitas pelayanan publik. keberadaan inovasi pelayanan publik diharapkan menjadi referensi pembanding (benchmark) dan referensi pembelajaran (bench learning) dalam upaya melakukan percepatan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik antar lembaga atau instansi melalui diseminasi, transfer, dan replikasi inovasi pelayanan publik itu sendiri. kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi melalui deputi bidang pelayanan publik berupaya mempublikasikan berbagai praktek inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah instansi seluruh indonesia. tahun diterbitkanlah buku berjudul kumpulan praktik praktik baik inovasi daerah , hasil kerjasama dengan cgg giz. tim telah menyeleksi jenis praktik yang baik dalam pelayanan publik dengan kriteria, yaitu (a). terkait dengan pelayanan publik, (b) kreatif, (c) strategis dan memiliki sesuatu yang baru atau merupakan hasil pengembangan, (d) memberikan pengaruh yang menguntungkan masyarakat, (e) dapat direplikasi pada semua unit pelayanan sejenis, (f) menurunkan biaya, memberikan dampak luas dalam skala nasional dan berpotensi untuk menghasilkan efek positif dalam jangka panjang, (h) memiliki perspektif reformasi birokrasi,serta (i) inovasi tidak lebih dari tahun. maka, melalui proses penyaringan berdasarkan kriteria tersebut, akhirnya terpilih unit pelayanan publik yang tersaji dalam buku tersebut. buku tersebut dianggap sebagai kumpulan praktik inovasi pelayanan publik jilid dengan kriteria yang sama kembali diterbitkan buku dengan judul kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid tersaji praktik baik inovasi publik dengan berbagai ragam kekuatan masing masing, yaitu: bpn jakarta barat mendobrak rumitnya birokrasi. hal yang menjadi kekuatan, pada inovasi bpn ini adalah upaya serius mengubah citra tentang birokrasi administrasi pengurusan tanah, yang sudah puluhan tahun terbentuk seram dan rumit tanpa ada komitmen inovatif dari elit pimpinaninovasi pelayanan publik jilid inovasi pelayanan publik prof. dr. eko prabowo, wakil menteri pan sebagai respon untuk menghasilkan kebijakan dan pelayanan yang berkualitas, inovasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah, inovasi tersebar seluruh penjuru tanah air sebagai bagian informasi yang belum terekspos secara luas dan hanya sebatas menjadi tacit knowledge. buku ini mencoba menghimpun praktik praktik tersebut sebagai upaya untuk menghasilkan himpunan pengalaman dan pengetahuan atau explicit knowledge. tentunya ini tidak berakhir sini. langkah berikutnya adalah bagaimana praktik praktik inovasi itu dapat bermanfaat secara lebih baik. buku ini menjadi langkah awal untuk proses pertukaran pengalaman yang lebih terukur antar instansi pemerintah erry riana hardjapamekas, anggota tim independen reformasi birokrasi kita sadari betapa rumitnya. membenahi birokrasi dengan berkumpul persoalan, baik fisik, teknologi dan perilaku. reformasinya memerlukan terobosan terobosan inovatif berbagai sektor dengan dukungan keberanian dan ketegasan para pemimpin sekitarnya masing masing. buku ini membuktikan bahwa terobosan serupa itu bukan hal yang mustahil. sekurang kurangnya kumpulan langkah langkah kecil ini akan menjadi energi dan semangat bagi para pelaku reformasi birokrasi menuju birokrasi profesional kelas dunia pada tahun mrs. doris becker, cgg giz head program innovation one the most crucial drivers for development. especially important for country like indonesia, which changing from development model based national resources and agriculture towards one that more knowledge based. achieve this, lal substantial transformation the public sector needed public services become accessible for all equal quality ,are more user oriented and provided efficient and clean manner. kem pan together with other stakeholders taking big stripes develop instruments and mechanisms encourage the identification, exchange and replication innovations public services. giz operating with kem pan this area, not only with the objective exchange best practices but create mechanisms duplicate them and foster knowledge exchange international level diterbitkan atas kerjasama: puan, kerja sama lion t2b n7 nona h n ian sea deutschen mmenmarbeit(cara berfikir) baik internal bpn jakarta barat maupun masyarakat pengguna produk produk layanan. kantor imigrasi jaksel memangkas antrian menular pengurusan paspor pilihan terhadap kantor imigrasi jakarta selatan sebagai contoh inovasi baik pelayanan publik beralasan, karena kantor ini tercatat sebagai kantor cabanggagasan pembayaran paspor melalui sistem online kantor imigrasi jakarta selatan tentu saja sangat signifikan terhadap kinerja dan produktivitas karyawan kantor inintmc polri membuat informasi lalu lintas jalan tak berjarak problem kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, khususnya jakarta menjadi pekerjaan besar pihak kepolisian ri. tidak hanya mengancam jiwa, manajemen lalu lintas yang tak dikelola dengan tepat juga berdampak pada perekonomian. national traffic management center ntmc) pada dasarnya sebuah pengembangan program dari traffic management center tmc) polda metro jaya. kekuatan utama pada inovasi pelayanan publik ini yaitukunci keberhasilan ntmc sebenarnya ada pada perubahan paradigma berpikir (mind emasyarakat, kemudian diubah menjadi dua arah bahkan bisa menjadi multi arah. satgas sim polda metro jaya mendekatkan pelayanan pembuatan sim pada masyarakat sebenarnya sudah sejak lama praktik pembuatan sim sangat dekat dengan masyarakat, namun berkonotasi negatif alias pelayanan berbasis praktek pencalonan. polda metro jaya, sejak telah melakukan berbagai terobosan untuk membenahi pelayanan satgas sim. inovasi inovasi pelayanan pun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan komputerisasi serta pelayanan sistem online. langkah langkah yang dilaksanakan, seperti kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilidanuari diterbitkan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negera dan reformasi birokrasi jltim editor cgg bureaucracy reform giz dan kementerian pan dan disain sampul hasbullah nu'man,tama (lima) tahun dan atau denda paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah). menyediakan fasilitas sim keliling lima wilayah dkiemua itu untuk menghilangkan stigma negatif terhadap pelayanan pembuatan sim direktorat penilaian keamanan pangan badan pom ri: semangat perubahan untuk menjamin keamanan produk pangan. kekuatan inovasi pelayanan publik instansi yang bertanggungjawab terhadap kemanan produk pangan ini terletak pada master plan registration pangan olahan yang dipancing pada januari dan implementasinya pada maret sistem untuk pendaftaran perusahaan damenjadibadan pengawas obat makanan layanan cantik notifikasi elektronik untuk produk kosmetik kekuatan inovasi pelayanan publik instansi yang bertanggung jawab terhadap keamanan produk kosmetik ini terletak pada proses notifikasi produk kosmetika yang berbasis teknologi informasi yaitu sistem notifikasi kosmetikadengan kemudahan pelayanan ini masyarakat dapat mengetahui dengan mudah produk kosmetika yang beredar secara legal dan ilegal. inatrade kementerian perdagangan menjawab tantangan perdagangan bebas kekuatan inovasi trade adalah diberlakukannya sistem single enter single exit yang mampu menghilangkan kerumitan birokrasi yakni sebuah sistem data terpadu yang mencatat barang keluar dan masuk indonesia. hal ini memberikan hasil signifikan, sebabinovasi pelayanan publik jilid lpse kementerian optimalisasi dan efisiensi pengadaan barang dengan procurement kekuatan inovasi pelayanan publik pada lps3 sebagalps3 kementerian ini memang terletak pada pemberlakuan sistem procurementdampak paling nyata dari penerapan sistem procurement adalah berkurangnya kasus penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa kementerian pekerjaan umum. bidikmisi kemendikbud upaya memutus mata rantai kemiskinan program bidikmisi, sejak yang dikembangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan merupakan sebuah revolusi bantuan biaya pendidikan dari negara kepada rakyatnyapeserta didik dari keluarga tak mampu saat ini bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan tinggipada tahun telah diluluskan banyak sarjana ptn yang merupakan alumni penerima program bidikmisi tersebut. standar kompetensi jabatan skj) kota ambon senjata reformasi birokrasi usai konflik tangan sang bijak walikota m.j. papillata cerita kelam konflik masa lalu, kota ambon lambat laun memudar dan memunculkan harapan baru.agama atau kelompok tertentu. persepsi negatif pun tak terhindarkan. program skj telahinovasi pelayanan publik jilid pelaksanaan program skj telah menyederhanakan dan merampingkan struktur birokrasi lingkungan pemerintah kota ambon. hasilnya dirampingkan menjadiper tahun. brigade siaga bencana kabupaten bantaeng sulawesi selatan layanan memikat kabupaten sehatdengan bekal armada ambulans modern, tenaga medis dan paramedis yang siap jam jadilah bsb bagaikan malaikat penolong bagi rakyat bantaeng. tentu saja, bukan hanya unit bsb saja yang merupakan icon inovasi pelayanan publik bidang kesehatan. namun, tentu kuncinya adalah kepemimpinan visioner, peduli, dan memiliki jejaring internasional yang dimiliki bupati bantaeng ini. banyuwangi digital community perubahan nyata memanfaatkan dunia mayainovasi dengan membuat 'jalan tol jawa timurdengan prestasi ini saja, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa banyuwangi memenuhi syarat menjadi model praktik baik inovasi pelayanan publik. inovasi pelayanan publik jilid kompetisi dan aplikasi lokasi pelan publik tahun kskudayanan publik lingkungan pan lembaga pemerintah menteri' peg reggae dan reform tp, ma ben n ani ae) wakil menteri para eko prabowo, didampingi deputi pelayanan publik kementerian para dirawat sudan launching kompetisi inovasi pelayanan publik lingkungan kementerian lembaga pemerintah daerah, jakarta, desa wisata kabupaten badung bali pancaran kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata pedesaan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan pemkab. badung dilandasi oleh kearifan lokal dan keadilan bagi rakyat. inilah yang menjadi kekuatan praktik baik inovasi pelayanan publiknya. pemerintah kabupaten badung menetapkan kebijakan desa wisata,yang diatur dengan peraturan bupati badung nomor tahun tentang penetapan kawasan desa wisata yang memiliki potensi dan daya tarik khas. lebih jauh pemkab.hemat dan efektif dalam pemanfaatan sumberdaya kehidupan yang kian terbatas tersebu, sehingga wisatawan dapat merasakan suasana bali yang sebenarnyaitif bagi meningkatkan kesejahteraan. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilidmelalui program innovative government award iga) pada desember iga adalah penghargaan kepada daerah kabupaten kota indonesia yang memiliki inovasi menonjol.kekuatan praktik baik pelayanan publik balai karantina ikan pengendalian mutu bkpm) kelas semarang, kementerian kelautan dan perikanan terletak pada konsistensi pimpinan dan stafnya terhadap komitmen dan kepercayaan atasan serta konsistensi dalam melaksanakan hukum dan aturan tentang pencegahan korupsi sejak dini. setelah ditetapkannya sebagai instansi pelaksana program wilayah bebas korupsi wbk) dandalam hal ini, penghargaan dan kepercayaan dari pihak atasan telah terbukti berdampak besar terhadap kinerja instansi bawahnya. selain itu, kesuksesan dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis wbk adalah dengan peningkatan kualitas sdm yang dimiliki set yang sama dalam upaya menjalankan program peningkatan kualitas pelayanan berbasis wbk. akhirnya, sebagai simpulan catatan editor kiranya beberapa hal patut dicetak tebal dari isi buku ini, bahwa semuanya memiliki kemampuan berinovasi tiada henti, dengan syarat syarat yang harus dipenuhi, yaitu perubahan mindset atau cara berfikir, baik internal instansi maupun masyarakat pengguna produk produk layanan. digunakannya sistem teknologi komunikasi, pelayanan line berbasis internet, jejaring dan kemitraan seluas luasnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, kepemimpinan yang visioner, tegas, dan peduli terhadap tercapainya pelayanan publik prima oleh seluruh lapisan masyarakat (publik), team work yang kompak, berkemampuan dalam menjalankan proses reformasi birokrasi melalui inovasi tiada henti dalam pelayanan publik: serta perangkat perundang undangan yang mendukung, kiranya, sidang pembaca dapat mengambil sebanyak banyaknya kemanfaatan dari isi buku ini sekaligus menyukseskan tahun sebagai tahun inovasi pelayanan publik. inovasi (memang) tidak akan pernah mati. inovasi pelayanan publik jilid bagian bpn jakarta barat mendobrak rumitnya birokrasi bagian bpn jakarta barat mendobrak rumitnya birokrasi 1m. asi id) en an angan pol tan ig layanan sertifikat pertanahan masalah, pendekatan dan hasil latar belakang masalah bukan hal yang aneh ketika kita mendengar berbagai cerita miring masyarakat terhadap pelayanan badan pertanahan nasional bpn). penyebabnya tentu saja akibat pelayanan yang serba ruwet, tidak transparan, dan bertele tele. tapi cerita seperti itu kini sudah usang, sebab pelayanan bpn saat ini sudah relatif semakin membaik. bpn jakarta barat misalnya, transparansi dan kecepatan pelayanan menjadi moto baru kantor instansi pertanahan inibpn jakarta barat juga berusaha menghilangkan anggapan masyarakat bahwa berurusan dengan bpn itu ruwet, berbelit, dan berbiaya mahal. inovasi pelayanan publik jilid am dia" sen layanan pemeriksaan berkas dokumen pertahan. sebetulnya kantor bpn jakarta barat telah membuat berbagai informasi tentang prosedur, persyaratan, dan standar pelayanan, termasuk biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam setiap melakukan pengajuan perijinan atau pun pensertifikasian tanah. tetapi aturan aturan yang dibuat tidak memiliki dampak apapun terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat. persoalan utama munculnya persepsi kurang baik dari masyarakat tersebut berasal dari internal maupun eksternal. penyebab internal antaranya bersumber dari persoalan sumber daya manusia sdm). sdm bpn ketika itu masih memiliki mindset sebagai penguasa, bukan pelayan masyarakat. birokrasi dibuat sedemikian rupa, menjadi ruwet dan tidak transparan. ambil contoh berkas permohonan yang kurang memenuhi persyaratan sesuai ketententuan, tetapi karena pemohon bersedia membayar biaya lebih besar, maka perijinan dan sertifikat bisa keluar. persyaratan yang kurang bisa diusulkan dan dilengkapi kemudian. sedangkan faktor eksternalnya adalah pola pikir masyarakat itu sendiri. kebanyakan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari bpn lebih suka menggunakan jasa perantara, termasuk memanfaatkan jasa calo. selain itu, mereka juga kebanyakan kurang faham tentang persoalan persoalan termasuk persyaratan persyaratan dalam pengurusan tanah bpn. banyak antara mereka yang datang kantor bpn hanya membawa persyaratan ala kadarnya dan tidak lengkap. dengan persyaratan persyaratan yang tidak lengkap itu, mereka minta dibuatkan sertifikat dengan membayar biaya lebih besar dari ketentuan yang ada kepada perantara maupun oknum pegawai bpn. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid kondisi internal dan eksternal seperti inilah yang kemudian menciptakan rendahnya transparansi pelayanan bpn jakarta barat. akibatnya masyarakat memiliki persepsi bahwa mengurus perijinan dan pesertifikatan tanah dan bpn jakarta barat sangat ruwet, sehingga mereka lebih senang mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan jasa perantara, baik notaris maupun calo. inovasi reformasi birokrasi seiring dengangencarnya isu reformasi birokrasi, bpn jakarta barat terus berupaya memperbaiki diri sekaligus berusaha mengubah persepsi masyarakat bahwa untuk berurusan dengan kantor bpn tidak serumit dan segera yang dibayangkan. perbaikan terhadap sisi sdm, kantor bpn memberikan pelatihan pelatihan, baik yang terkait dengan tenaga kerjaan maupun yang terkait dengan mental spritual mereka. rotasi pegawai pun sering dilakukan antara enam bulan hingga satu tahun sekali. setiap pegawai mengalami dan merasakan bidang bidang pekerjaan lain. tidak ada lagi istilah tempat basah atau tempat kering. rotasi pegawai secara berkala ini pun dimaksudkan untuk menjaga agar seorang pegawai tidak terlalu lama menangani satu pekerjaan yang bisa berdampak pada penyalahgunaan wewenang. ruangan kerja pun mulai dilakukan perubahan dengan memisahkan antara ruang operasional atau ruang pelayanan terhadap masyarakat dengan ruang kerja administrasi. sedangkan beberapa inovasi layanan yang dilakukan bpn jakarta barat adalah adanya sistem antrian, memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir pertemuan antara petugas bpn dengan masyarakat, one day service, weekend service, penerapan teknologi pemetaan via satelit, dan lain lain. untuk sistem antrian misalnya, bpn jakarta barat telah menggunakan mesin antrian yang memungkinkan masyarakat yang datang lebih dahulu mendapat pelayanan terlebih dahulu dari pada mereka yang datang belakangan. kemudian dalam melakukan pemetaan tanah, bpn juga telah menggunakan teknologi core continuously operating reference station) atau jsp jaringan referensi satelit pertanahan). teknologi core merupakan teknologi pengukuran dengan menggunakan data satelit. dengan menggunakan teknologi ini, ketika satu bidang tanah diukur, secara realtime datanya langsung masuk komputer kantor bpn. dengan demikian proses pemetaan tanah akan lebih cepat dan akurat. bpn juga membuka layanan pertanahan one day service dan weekend service. dua layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah dan membuat surat pertanggungan tanah. layanan ini hanya menambah jam layanan baru, yakni pada hari hari libur atau akhir pekan seperti hari sabtu. fasilitas fasilitas layanan masyarakat lainnya adalah sms center, kiosk, dan touch screen. ketiga layanan ini difungsikan sebagai media informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui mulai dari persyaratan hingga biaya pengurusan pertanahan secara elektronik. inovasi pelayanan publik jilid pada februari bpn jakarta barat juga akan menerapkan sistem pendaftaran secara online. nantinya masyarakat cukup mendaftar melalui komputer. setelah melakukan pendaftaran secara online, mereka kemudian menyerahkan data fisiknya bpn. dengan pendaftaran secara online ini pertemuan antara pengguna jasa dan petugas bpn jakarta barat akan semakin sedikit. sehingga kemungkinan terjadinya hubungan kerja yang kurang baik antara petugas bpn dengan masyarakat, seperti main mata atau pungli bisa dieliminasi, bahkan dihilangkan. dampak positif belum semua pelayanan bpn sesuai dengan yang diharapkan, baik harapan internal bpn maupun harapan masyarakat. meskipun demikian, sejak reformasi birokrasi pelayanan dilakukan, telah mulai ada dampak positif yang dirasakan. dampak positif dari reformasi birokrasi pelayanan terhadap internal bpn adalah perubahan mindset para pegawai sdm dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. mereka kini memiliki kemampuan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin baik. semangat kerja pegawai juga semakin meningkat, bahkan waktu waktu yang seharusnya dimanfaatkan mereka untuk berlibur pun masih bersedia melayani masyarakat. suasana lingkungan kerja juga semakin kondusif karena orientasi mereka fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. dengan rotasi antar pegawai yang dilakukan secara berkala, tidak ada lagi istilah lahan basah dan lahan kering bpn jakarta barat. persepsi para pegawai bpn jakarta barat pun telah jauh berubah. kini mereka semakin sadar bahwa keberadaannya adalah untuk membantu dan melayani masyarakat. transparansi dan kecepatan pelayanan semakin meningkat. kini publik mulai melihat bahwa keberadaan pegawai bpn sebagai orang yang dapat memberikan bantuan kepadanya dengan tanpa bertele tele. dengan memanfaatkan sistem kerja dan teknologi elektronik, waktu pelayanan semakin singkat. sebelumnya waktu pelayanan bpn jakarta barat memakan waktu hingga dua minggu, tetapi kini telah mampu dipangkas hanya tinggal sekitar hari. salah satu indikator keberhasilan lainnya adalah semakin banyaknya berkas pertanahan masyarakat yang diterima bpn. saat ini, berkas tanah yang diterima bpn sekitar berkas per bulan. padahal tahun tahun sebelumnya masih berkisar antara hingga berkas per bulan. lonjakan tersebut merupakan indikator kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bpn jakarta barat. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid inovasi pelayanan publik jilid perencanaan dan penerapan pihak yang terlibat sejak tahun bpn jakarta barat melakukan berbagai terobosan dan rancangan pelayanan terhadap masyarakat. seluruh stakeholder, baik internal bpn jakarta barat, bpn pusat, akademisi, dan masyarakat mencoba merumuskan pola pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berbiaya tidak mahal. strategi dan pengorganisasian proses melakukan perubahan ternyata tidak mudah. setelah mendapatkan masukan dari berbagai stake holder tentang bagaimana cara menciptakan pola pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan berbiaya tidak mahal, dalam tataran pelaksanaannya ternyata mengalami beberapa hambatan. mengubah sistem dan menerapkan teknologi untuk pelayanan jauh lebih mudah ketimbang mengubah etos kerja pegawai yang sudah terlanjur terbentuk oleh pola pikir yang kurang baik selama puluhan tahun. untuk memulai melaksanakan program perubahan terhadap etos kerja pegawai, bpn melakukan berbagai pendekatan dan strategi. bpn tidak langsung melarang atau memberi sanksi dengan cara memutari atau hukuman lainnya terhadap pegawai yang berkinerja kurang baik. tetapi bpn membuat sistem kerja yang meningkat dan melakukan reorganisasi kantor. maksudnya adalah melawan kebiasaan kerja yang kurang baik dan sudah bersistem dengan sistem yang lebih baik. melalui sistem yang baru itkepegawaian diselenggarakan, termasuk melakukan rotasi pegawai secara berkala.dari sisi organisasi kantor, bpn jakarta melakukan berbagai pembenahan ruang kerja yang lebih baik. ruang pelayanan masyarakat, ruang administrasi, ruang data dan arsip, dan lain lain dipisahkan. untuk menghubungkan antar bagian ini dibuatkan semacam jaringan lokal atau local area network. untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, bpn jakarta barat menerapkan beberapa sistem aplikasi dengan memanfaatkan informasi teknologi it), seperti aplikasi untuk sistem antrian yang memungkinkan first first out, alat penyedia informasi yang berbasis elektronik seperti dengan alat kiosk dan touch screen. juga penggunaan teknologi pemetaan dengan memanfaatkan satelit yaitu teknologi core. kumpulan praktik baik asi pelayanan publik jilid keahlian pelaksana untuk melaksanakan berbagai program layanan tersebut yang paling diperlukan adalah perubahan paradigma dari seluruh jajaran bpn jakarta barat. dan persoalan itu sudah terlewati karena saat ini semangat pegawai bpn jakarta barat lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. tidak jarang mereka bekerja hari hari yang seharusnya hari libur, yakni seperti hari sabtu bahkan hari minggu. keahlian lain yang dibutuhkan adalah untuk mereka yang berhubungan dengan sistem komputer dan teknologi yang digunakan. itupun tidak harus menjadi ahli sebagai programer atau semacamnya tetapi cukup mampu mengoperasionalkan alat alat komputer dan teknologi tersebut. sumber pembiayaan untuk pembiayaan program program tersebut memang memakan dana yang cukup besar, terutama untuk training training peningkatan kapasitas kemampuan som dan peningkatan teknologi. beruntung bpn tidak terlalu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) karena pembiayaan berbagai program yang selama ini dilakukan adalah menggunakan dana dari penerimaan negara bukan pajak pnb). monitoring dan evaluasi tidak mudah untuk mempertahankan sistem yang telah berjalan dengan relatif baik tersebut. banyak hal yang masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan, baik dari aspek kelembagaan maupun aspek pelayanan terhadap masyarakat, termasuk aspek teknologi yang digunakan. monitoring dan evaluasi terhadap program terus dilakukan secara berkala. pengawasan tidak hanya melibatkan internal bpn jakarta barat, tetapi juga melibatkan pengawas dari kantor bpn pusat. dari hasil monitoring dan evaluasi secara berkala tersebut ternyata masih banyak yang masih memerlukan perbaikan atau peningkatan. dari aspek internal sebetulnya sudah semakin membaik, yakni dengan terjadinya perubahan etos kerja pegawai yang menjadi lebih baik. juga organisasi kantor yang sudah sedikit demi sakit mulai tertata rapi. persoalan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan baik adalah masih adanya para perantara dan calo yang berkeliaran mencari mangsa. selain itu, bpn masih mengalami kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus pertanahan tidak harus menggunakan jasa notaris apalagi calo. banyak pengurusan pertanahan yang sebetulnya akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan oleh pemohon sendiri seperti mengurus pembuatan sertifikat tanah atau pengukuran. pengurusan melalui notaris akan efektif dan efisien jika menyangkut hal hal yang terkait dengan lembaga keuangan atau perbankan, seperti mengurus hak pertanggungan terkait dengan pinjaman uang bank. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid jakarta barat tato asi tanah (an, uan? nagan layanan mobile pertanahan cc. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama seperti telah diutarakan bagian atas, berbagai upaya perbaikan pelayanan bpn jakarta barat telah membuahkan hasil. pelayanan bpn jakarta barat terhadap masyarakat telah semakin meningkat yang ditandai dengan semakin banyaknya para pemohon. memang dari puluhan produk yang dilayani bpn jakarta pusat, hanya lima produk yang selama ini banyak diminta oleh masyarakat. kelima produk unggulan tersebut adalah pelayanan hak tanggungan, peralihan hak, pengukuran, pemisahan, dan pemecahan. selain itu, melalui program program layanan yang semakin baik itu, bpn jakarta barat telah diganjar dengan berbagai pengakuan dan penghargaan dari pemerintah. selama ini masih ada sekitar hingga persen pengguna layanan bpn jakarta barat adalah melalui jasa perantara. sebenarnya ada halal yang tidak perlu memanfaatkan jasa perantara ataupun notaris seperti pengurusan peningkatan hak, pengecekan, biaya royalti, permohonan tanah garapan, dan yang lainnya. inovasi pelayanan publik jilid aspek keberlanjutan kepala bpn jakarta barat yunior hikmat ginanjar meyakini proses pelayanan pertanahan yang telah baik ini akan terus berlanjut, meskipun pimpinan atau staf bpn jakarta barat silih berganti. keyakinan tersebut berdasarkan instruksi dan komitmen para pimpinan kantor bpn pusat yang menghendaki agar pelayanan pertanahan indonesia semakin membaik. selain adanya komitmen para pimpinan bpn, keberlangsungan program program pelayanan yang baik terhadap masyarakat tersebut dapat terjamin dengan semakin dikembangkannya sistem dan teknologi pendukung kerja bpn jakarta barat. mulai awal tahun bpn jakarta barat mulai giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang mudahnya mengurus pertanahan sendiri. dalam melakukan rencananya tersebut, bpn jakarta barat akan memanfaatkan berbagai saluran informasi yang tersedia seperti website, twitter, facebook, call center, sms center, brosur, media massa baik cetak maupun elektronik. peluang replikasiatau cara berfikir, baik internal bpn jakarta barat maupun masyarakat pengguna produk produk layanan. sementara teknologi dan sistem atau program pelayanan hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk menuju perubahan arah yang lebih baik itu. selain itu alat alat yang digunakan oleh bpn jakarta barat untuk memperbaiki layanan pada dasarnya telah banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi lain, baik kantor kantor pemerintahan maupun kantor kantor swasta. jadi pada intinya, replikasi program ini lebih kepada keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. perspektif reformasi birokrasi program percepatan pelayanan publik yang dilakukan oleh bpn jakarta barat adalah sebuah keharusan sesuai tuntutan zaman. birokrasi yang selama ini dicap sebagai biang kerumitan dan bertele tele, serta banyak memakan biaya sudah saatnya diakhiri. cara berfikir para birokrat juga harus diubah dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada kekuasaan, berubah menjadi sebagai pelayan bagi kepentingan publik. dari dimensi organisasi, reformasi dilakukan dengan meningkatkan kemampuan para personil bpn. melalui pengorganisasian yang bardan training kepegawaian diselenggarakan, termasuk melakukan rotasi pegawai secara berkala. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid bgn tara kain ann ona prana nan ad" wae madu san pekan ape magna data ih. teh kah pedas panas nabi haa yp, walhi nda keju den: boom mer skatipikat here daa ter lako day gran dan, metadata sinar ioi cap aaa lan ran widodo isi maa het hmi perr run rnn pemohon selesai menerima sertifikat tanahperubahan pola pikir hasil dari perubahan dalam menggerakan organisasinya inilah yang membuat bpn jakarta barat sukses mempercepat pelayanan pertanahan dari yang semula harus memakan waktu berminggu minggu menjadi tinggal sekitar lima hingga tujuh hari kerja. langkah langkah ini juga tidak terlepas dari instruksi dan arahan para pimpinan kantor pusat bpn yang mengamanatkan bahwa setiap kantor kantor bpn derah wajib menerapkan sistem yang memiliki unsur efektif, efisien, transparan, dan berbiaya tidak mahal. ketika reformasi pola pikir telah dilakukan maka perubahan perubahan selanjutnya akan lebih mudah. perubahan organisasi, sistem, dan teknologi akan mengikuti seiring perkembangan kebutuhan pelayanan publik. seiring dengan hal tersebut maka prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi untuk pelayanan publik juga dapat dicapai. inovasi pelayanan publik jilid bagian kantor imigrasi jakarta selatan memangkas antrian menular pengurusan paspor bagian kantor imigrasi jakarta selatan memangkas antrian menular ena ham daa alam, ag na. aa na. pemeriksaan paspor dilakukan secara teliti masalah, pendekatan dan hasil kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan berusaha untuk meningkatkan publik khususnya pelayanan dalam proses pembuatan paspor. kantor imigrasi jakarta selatan tercatat sebagai kantorsementara pegawai yang melayani permohonan itu terbatas jumlahnya selain berdampak pada lamanya waktu tunggu dalam proses pembuatan paspor, membuka peluang terlibatnya perantara atau calo dalam proses pembuatan paspor. inovasi pelayanan publik jilid dampak dari tingginya jumlah pemohon untuk membuat paspor antara lain jumlah antrian yang panjang, dan ruang tunggu pelayanan selalu penuh sesak. untuk itu, kantor imigrasi jakarta selatan kemudian menggagas pelayanan paspor secara online. pemohon tidak lagi harus datang kantor imigrasi untuk menyerahkan dokumen pelengkap pembuatan paspor karena bisa memasukannya secara online. selain itu, pembayaran biaya paspor juga dilakukan melalui bank yang telah ditentukan. dengan cara online ini, selain mengurangi antrian, proses pembuatan paspor juga lebih cepat, sebelum sistem baru ini diterapkan, pembuatan paspor membutuhkan waktu lebih dari tiga hari. namun, dengan sistem pendaftaran melalui online, apabila pemohon melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan maka pelayanan pembuatan paspor paling lambat hanya tiga hari dan paling cepat bisa selesai dalam sehari, karena itu, pembuatan paspor secara online lebih memberi kepastian biaya maupun waktu. pelayanan paspor melalui online juga lebih transparan dan akuntabel. proses pembayaran biaya paspor lewat bank selain memberikan kemudahan kepada para pemohon, juga berdampak positif untuk menghindari praktik korupsi termasuk calo dalam proses pembuatan pasporpelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat gagasan pembayaran paspor melalui sistem online kantor imigrasi jakarta selatan tentu saja melibatkan banyak pihak. seluruh jajaran manajemen kantor imigrasi jakarta selatan bahu membahu membuat program ini terlaksana. koordinasi dilakukan pula dengan para pimpinan direktorat jenderal imigrasi kementerian hukum dan ham. selain terus menjalin koordinasi dengan internal imigrasi, para pimpinan dan penanggung jawab program ini pun terus menerus menjalin hubungan dan berkoordinasi dengan bank bni sebagai bank pelaksana layanan sistem pembayaran secara online. strategi dan pengorganisasian proses perubahan cara layanan pembuatan paspor dari cara manual sistem online digagas oleh direktorat jenderal imigrasi. sedangkan kantor imigrasi jakarta selatan sebagai pelaksana dari sistem baru tersebut. untuk bisa memberikan pelayanan pembuatan paspor melalui sistem online ini, baik petugas bank maupun petugas imigrasi meningkatkan kualifikasi kemampuannya khususnya kemampuan untuk mengoperasikan sistem baru tersebut. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid "an "ii tree sen wna l. mia beban esa aan wawancara dan penandatanganan paspor kantor imigrasi jakarta selatan kemudian juga menerapkan pembayaran online melalui bank yang telah ditunjuk, misalnya pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank yang telah ditentukan. uji coba pembayaran biaya paspor melalui bank yakni bank bni dimulai pada oktober kebijakan ini cukup membantu mengatasi jumlah antrian kantor imigrasi jakarta selatan. sebab pemohon paspor dapat melakukan pembayaran biaya paspor langsung bank bni terdekat. pembayaran paspor melalui bank ini, selain lebih transparan dan akuntabel, juga memberikan kepastian pelayanan kepada para pemohon, baik kepastian biaya maupun kepastian waktu. dari segi waktu, sebelum sistem baru ini diterapkan, pembuatan paspor bisa membutuhkan waktu lebih dari tiga hari. namun, dengan sistem baru melalui online, pembuatan paspor apabila pemohon melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan maka paling lambat pembuatan paspor hanya tiga hari kedepan, pembayaran paspor melalui bank akan dievaluasi oleh direktorat jenderal imigrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor melalui sistem online. dengan demikian, pembuatan paspor diharapkan bisa selesai dalam sehari. inovasi pelayanan publik jilid proses pembuatan paspor secara online maupun pembayaran paspor melalui bank telah memberikan kemudahan bagi para pemohon maupun petugas imigrasi. masyarakat yang ingin mengurus paspor, bisa mengingat data terkait dokumen yang menjadi persyaratan melalui sistem online. situsnya, kantor imigrasi jakarta selatan juga memuat cara pengisian dokumen secara online. demikian juga pembayaran biaya paspor tidak perlu lagi membayar kantor imigrasi. namun cukup membayar jumlah biaya paspor bank. pihak bank akan memberikan voucher atau semacam bukti pembayaran. para pemohon yang telah membayar melalui bank, cukup membawa bukti bayar kantor imigrasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data dan kelengkapan administrasi serta foto. pembayaran paspor melalui sistem online mulai diterapkan kantor imigrasi jakarta selatan. khusus implementasi pembayaran biaya paspor melalui bank yakni bank bni dimulai pada tanggal oktober setelah dilakukan penandatangan nota kesepahaman bersama antara direktorat jenderal imigrasi dan bni sistem pelayanan pembuatan paspor dengan cara online ini merupakan langkah terobosan yang baru untuk meningkatkan pelayanan paspor bagi masyarakat. pelayanan paspor melalui sistem online, selain meningkatkan pelayanan publik, juga meningkatkan akuntabilitas bagi para pelayanan publik. dengan sistem layanan pendaftaran melalui online termasuk pembayaran paspor via bank sudah bisa dilaksanakan kantor imigrasi jakarta selatan. setelah pemohon telah membayar biaya paspor melalui bank maka pemohon datang kantor imigrasi kasim) dengan membawa dokumen persyaratan paspor. apabila telah memenuhi syarat, pemohon akan mendapatkan tanda terima permohonan dan pemohon dapat melanjutkan proses foto dan wawancara. semua proses itu hanya memakan waktu satu hari kerja. pendaftaran secara offline tetap disediakan. untuk itu dibedakan loket antara pendaftaran online yang diberi kode dan offline (walk in) dengan kode umumnya antrian walk membutuhkan waktu lebih panjang dibanding pengurusan secara online. loket lain yang juga disediakan adalah loket khusus untuk pembayaran paspor, foto dan wawancara (berkode serta penyerahan berkas untuk perusahaan biro jasa (kode d). selain itu, demi mengurangi panjangnya antrian, khusus untuk perpanjangan paspor disediakan juga saluran berupa drop box. pemohon dapat menyerahkan dokumen permohonan dan dokumen pendukung via drop box. setelah memperoleh tanda terima permohonan via drop box, pemohon bisa melakukan pembayaran secara online dan melakukan pengambilan foto, sidik jari, serta wawancara. empat hari kemudian paspor perpanjangan telah dapat diterima pemohon. terobosan lain yang dilakukan oleh kantor imigrasi jakarta selatan adalah membentuk dua unit layanan paspor ulp), yaitu ulp wilayah pondok pinang) dan ulp wilayah karang tengah). secara own kena passa sambutan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan mengucapkan syukur kepada tuhan yang maha esa, saya menyambut terbitnya buku seri inovasi pelayanan publik, baik lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang diberi judul buku praktik praktik png pelayanan publik yang baik" jilid ke ta, penerbitan buku ini merupakan bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik melalui program one agency one innovation. program ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya ide, kreatifitas dan gagasan baru dalam pengembangan pelayanan publik. kebijakan tersebut lahir dari gagasan sederhana. mengasumsikan setiap tahun kementerian lembaga dan pemerintah daerah didorong melahirkan satu inovasi, maka lebih dari inovasi pelayanan publik setiap tahun dapat kita lahirkan. hal ini pula sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi berupa pengembangan quick wins khususnya bidang pelayanan publik sebagai bagian dari perubahan birokrasi kearah yang lebih baik. saya mendukung inovasi pelayanan publik ini tumbuh secara kompetitif agar jumlahnya dapat berlipat ganda dalam waktu singkat. oleh karena itu gagasan untuk melakukan kompetisi merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan. dengan demikian tumbuhnya jumlah pelayanan publik yang inovatif pada seluruh unit pelayanan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, bukan lagi sekedar wacana, tetapi secara bertahap merupakan kemajuan yang nyata. inilah yang dimaksudkan melayani masyarakat adalah bukti bukan sekadar janji. inovasi pelayanan publik jilid umum, business process paspor, yang terkait dengan prosedur dan tata cara permohonan serta biaya paspor yang diterapkan kedua ulp diterapkan seragam dengan business process yang diberlakukan kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan. terkait dengan fungsi pelayanan, unit layanan paspor wilayah dan memberikan pelayanan permohonan paspor baru dan paspor penggantian regular non penggantian paspor hilang atau rusak) untuk pemohon paspor yang mengajukan sendiri atau dalam hal ini tidak menggunakan jasa pihak ketiga biro jasa). untuk menjamin kepastian layanan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kapasitas layanan, diberlakukan sistem kuota. ulp pondok pinang) sebesar permohonan hari dan ulp karang tengah) sebesar permohonan hari. pembayaran dan pendaftaran untuk proses penerbitan paspor melalui online akan terus dikembangkan. apabila sistem sudah memungkinkan maka pembayaran dapat dilakukan melalui sms banking, internet banking, atau atm. saat ini, kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan menjadi percontohan untuk proses layanan pembuatan paspor dengan sistem online. keahlian pelaksana untuk menerapkan sistem layanan melalui online memerlukan keahlian khusus para petugas termasukuntuk mengoperasikan sistem online dalam proses pembuatan paspor, ditjen irigasi pusat dan kantor imigrasi jakarta memberlakukan standard operating procedure sop) yang menjadi pedoman bagi pegawai dalam memberikan layanan pembuatan paspor. selain itu, dilakukan bimbingan teknis bintik) untuk pegawai kantor imigrasi jakarta selatan dalam bentuk pelatihan bagaimana mengoperasikan sistem pelayanan paspor melalui online. oleh karena itu, pegawai kantor imigrasi jakarta selatan terus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia utamanya keahlian dalam mengoperasikan sistem layanan secara online tersebut. dari sisi operasional pelayanan baru ini, kantor imigrasi jakarta selatan mempersiapkan sdm yang tentunya memiliki kualifikasi tertentu, khususnya mereka yang mengetahui dan mengusai komputer dan cara mengoperasikan internet. para calon operator sistem pembayaran secara online ini terlebih dahulu diberikan pelatihan pelatihan komputer yang terintegrasi dengan internet banking. bank bni sebagai rekan kerja pun turut membantu dan memberikan pendampingan pendampingan kepada para calon operator tersebut. inovasi pelayanan umi jilid selain memerlukan keahlian khusus para petugas, juga membutuhkansedangkan untuk pembiayaannya, sistem pembayaran online ini menggunakan dana apbn dan juga pnb. sumber pembiayaan untuk membangun sistem secara online dalam proses pembuatan paspor menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) melalui direktorat jenderal imigrasi. selain itu, juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak pnb) yang diatur dalam tahun biaya bnpb ini berasal pemasukan dari biaya pendaftaran bagi warga negara indonesia maupun orang asing yang mengurus paspor kantor imigrasi jakarta selatan. monitoring dan evaluasi setelah menerapkan sistem pembayaran secara online, pelayanan pembuatan paspor kantor imigrasi jakarta selatan meningkat siginifikan. hal ini terlihat dari berkurangnya jumlah pemohon yang antri loket pelayanan paspor. pelayanan paspor melalui sistem online telah memberikan kemudahan bagi para pemohon dari segi waktu, dan kualitas pelayanan dari petugas imigrasi juga meningkat. kedepan, kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan penerbitan paspor dengan mengedepankan prinsip ketepatan waktu, kepastian persyaratan dan kepastian pembiayaan. apabila kesiapan infrastruktur teknologi dan petugas imigrasi telah memenuhi kualifikasi keahlian, maka pelayanan paspor diharapkan dapat selesai dilakukan untuk satu hari. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik cc. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama pembuatan paspor melalui sistem online menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pelayanan publik kantor imigrasi jakarta selatan. dengan sistem layanan secara online, pelayanan pembuatan paspor kantor imigrasi jakarta selatan lebih cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabelkarena pemohon bisa melakukan input data secara langsung melalui cara online. selain itu, pegawai kantor imigrasi mendapatkan kemudahan dari penerapan sistem online, pemohon juga mendapatkan kemudahan dari sisi waktu karena pendaftaran bisa dilakukan tanpa harus datang kantor imigrasi. aspek keberlanjutan pelayanan paspor melalui sistem online diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan pelaksanaan nomor tahun tentang keimigrasian. berdasarkan tersebut, pembuatan paspor dilakukan melalui dua cara yakni paspor biasa elektronik dan paspor biasa nonelektronik. paspor sebagaimana dimaksud diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian. peraturan pemerintah tersebut menjamin kesinambungan pelayanan paspor melalui sistem online atau bank. payung hukum ini menjadi acuan bagi petugas imigrasi untuk terus mengembangkan pelayanan paspor dengan menggunakan sistem online. kedepan, pelayanan paspor dengan sistem online dapat berlaku secara permanen. oleh karena itu, selain menyiapkan infrastruktur teknologi internet, para pegawai imigrasi juga dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya dan penguasaan terhadap teknologi internet melayani publik lebih baik. yang baik. penguatan pelayanan sistem online menjadi salah satu model pelayanan yang cepat dan mudah bagi permohonan khusus dalam proses pembuatan paspor. peluang replikasi bahkan sebagian besar badan publik termasuk pihak swasta mulai menerapkan sistem ini. sistem pelayanan secara online yang mulai berlaku kantor imigrasi jakarta selatan bisa diadopsi untuk badan atau lembaga publik lainnya. inovasi pelayanan publik jilid msi perri era vas an, beng tinta sada ia kaki dus oa) mud aoa suasana ruang tunggu pemohon yang penuh, tetapi tidak tertib bi, perspektif reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tingkat kualitas dan kuantitas pelayanan paspor kepada masyarakat secara berkesinambungan (sustainable), kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan telah melakukan sebuah terobosan dalam organisasinya untuk memberikan layanan paspor kepada masyarakat dengan beberapa rasional sebagai berikut: melakukan fungsi dekonsentrasi pelayanan paspor, yaitu dengan memecah konsentrasi pelayanan paspor kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan dan didistribusikan unit layanan paspor, melakukan fungsi customer outreaching programme, yaitu dengan lebih mendekatkan layanan paspor kepada masyarakat yang berada dalam wilayah kerja kantor imigrasi kelas khusus jakarta selatan. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid penerapan sistem online juga telah mengubah tata laksana menjadi lebih efektif dan efisien.pengurusan dokumen paspor dan pembayaran secara online. dengan penerapan sistem online implikasi lainnya yang langsung terasa adalah perubahan mindset dalam memberikan pelayanan. sebuah maklumat pelayanan menjadi pegangan para petugas imigrasi jakarta selatan. maklumat itu berbunyi:. dalam konteks memberi pelayanan ini, petugas secara bergantian mengingatkan pemohon untuk mengecek kembali persyaratan yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan paspor. dengan kata lain, sambil memandu antrian, pemohon juga diingatkan agar memastikan kelengkapan persyaratan bagi yang mendapatkan nomor antrian. the mean aap gbi utan, pamer proses penyelesaian permohonan paspor. inovasi pelayanan publik jilid bagian iii ntmc polri membuat informasi lalu lintas jalan tak berjarak bagian iii ntmc polri membuat informasi lalu lintas jalan ni ana. kain pang. sie ahn mama skm kai buka park aep bakar ap?! baik san dea nan kal ton ima. tama yeni mia pan tatap eka aa. kami lan juta ki. an "aa ban ruang operasi ntmc masalah, pendekatan dan hasil organisasi kesehatan dunia who) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian terbesar ketiga dunia. indonesia dari ata kepolisian ri, diketahui pada terjadi kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar triliun triliun per tahun setara dengan pendapatan domestik bruto pdb indonesia. tidak hanya mengancam jiwa,manajemen lalu lintas yang tak dikelola dengan tepat juga berdampak pada perekonomian. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid tingginya angka kecelakaan jalan facebook ari raya dan masih minimnya informasi kepada masyarakat terkait lalu lintas ntmc korlantas polri kronologi sekarang jalan raya menjadi latar belakang kepolisian republik indonesia polri), ada bis mogok bahu jalan, tol dalam kota tepatnya jl. khususnya direktorat lalu lintas sasa semanggi. lalin masih ramai lancar, sudah ada dilantai) polisi daerah metro jakarta raya polda metro jaya) membuat sebuah terobosan. denah p2. pad abal eeiseraead terobosan itu adalah wii terbentuknya national traffic api management center ntmc). far ntmc pada dasarnya sebuah a13 pepe pengembangan program dari uu au: traffic management center yak loe ini kenapa ntmc kemudian lahir, ti, uan yaitu tingginya angka kecelakaan, tingginya angka pelanggaran, dan tingginya angka kemacetan terutama kota kota besar iku indonesia seperti dki jakarta. fk: tujuan utama dari pembentukan putra indo kesia menyukai foto ntmc itu sendiri adalah untuk aan melakukan pengendalian, facahank.romlnhata.nhn?fold (aan644925275, saka1 nanti 7409sa: koordinasi, komunikasi, dan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. pengembangan infrastruktur ntmc pada ini terkait dengan lahirnya tahun tentang lalu lintas angkutan jalan. dalam tahun bab xvi tentang pembentukan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan pusdalsis infobox lla) yang mengamanatkan bahwa polri menjadi leader dalam rangka pengendalian lalu lintas jalan raya. sedangkan kementerian perhubungan, kementerian pekerjaan umum, kementerian riset dan teknologi dan kementerian perindustrian menjadi bagian tak terpisahkan dari pusdalsis infobox lla tersebut. kelima instansi tersebut atas sering diistilahkan sebagai lima pilar lalu lintas angkutan jalan. kelima pilar ini dituntut untuk saling terintegrasi dan dapat saling mengetahui data data terkait lalu lintas. sebab, kelimanya menjadi pembina bidangnya masing masing yang terkait dengan sistem angkutan jalan raya. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid polri sendiri menjadi pembina bidang registrasi dan identifikasi residen) kendaraan bermotor dan pengemudi, termasuk penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas. aplikasi teknologi informasi menjadi salah satu ciri utama inovasi ntmc. agar dapat mendekatkan diri kepada masyarakat,engan bantuan teknologi informasi tersebut, informasi kepada public menjadi lebih akurat dan dapat lebih cepat disampaikan. sebagai fungsi kendali, ntmc digunakan untuk alat kontrol jajaran atlanta polda sampai tingkat polres memonitor langsung dari cctv. untuk fungsi koordinasi, ntmc memberikan data dan informasi kepada pemangku kepentingan lalu lintas (lima pilar lalu lintas). selanjutnya melakukan integrasi pada jaringan yang telah dibangun seperti media massa, media social, pemprov, dan lainnya. sedangkan untuk fungsi komunikasi, ntmc memberikan informasi tentang situasi lalu lintas dua arah, baik langsung maupun tidak langsung. sementara untuk fungsi informasi adalah sebagai pusat pengumpulan pengolahan dan pengkajian data informasi yang berkaitan dengan lalu lintas. ntmc pertama kali dikembangkan hanya untuk melayani angkutan mudik lebaran, alat pemantauan kondisi lalu lintas seperti cctv baru tersedia sekitar unit. itu pun dioperasikan pulau jawa. pemasangan cctv tersebut hanya jalur jalur mudik mulai dari penyeberangan merak, banten hingga banyuwangi, jawa timur. jalinan kerjasama dengan media massa, termasuk pemanfaatan media sosial masih terbatas. ketika itu jaringan televisi yang digunakan baru metro tv. karena metro tidak memiliki banyak presenter, maka para petugas ntmc lantas difungsikan merangkap menjadi presenter. inovasi presenter ini dikemudian hari justru menjadi salah satu ikon ntmc yang banyak mendapat sambutan positif dari masyarakat, bahkan dari kepolisian kepolisian negara laintengah berbagai keterbatasan yang masih dimiliki, keberadaan ntmc mendapat sambutan dari masyarakat bahkan tidak sedikit negara negara lain yang datang untuk mengenal dan belajar tentang manajemen dan informasi lalu lintas ntmc interaksi antara polri dan masyarakat terkait jalan raya kini dapat dikatakan tidak berjarak. melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi yang digunakan, komunikasi antara ntmc dengan masyarakat tidak lagi satu arah, keduanya bisa saling berinteraksi. masyarakat tidak hanya sekadar menerima informasi dari ntmc tetapi juga bisa memberikan informasi terkait segala hal yang terjadi jalan raya. owns ena leo lan tata ana aan pan naa pap be: ii. temani. jer binaan mar pen mt era sega mena ta! sen mama kasa serasi petugas menyampaikan perkembangan lalu lintas. dari sisi pemanfaatan teknologi dan jaringan informasi kini ntmc telah semakin berkembang. hingga saat ini setidaknya terpasang cctv. daerah jangkauannya tidak lagi hanya pulau jawa, tetapi sudah menyebar provinsi provinsi lain luar pulau jawa. diantaranya adalah sumatera selatan cctv), dki jakarta cctv), kalimantan barat cctv), jawa tengah cctv), jawa timur cctv), lampung cctv), banten cctv), jawa barat cctv), diy cctv), dan bali cctv). perencanaan dan penerapan adp pihak yang terlibat sebagai institusi yang memiliki tugas pokok bidang pengendalian, koordinasi, komunikasi, dan informasi, program program ntmc termasuk pembuatan dan penerapan aplikasi aplikasinya tentu melibatkan berbagai pihak, internal maupun eksternal. internal polri, ntmc melibatkan struktur dan personil mabes polri, polda, poles, dan polsek. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid saya berharap buku ini dapat dijadikan sumber referensi untuk memajukan pelayanan publik indonesia. saya juga berharap antar kementerian lembaga dan pemerintah daerah dapat saling belajar (peer peer learning) terhadap kemajuan yang telah diperoleh unit pelayanan lingkungannya masing masing. selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada deputi bidang pelayanan publik dan seluruh jajarannya serta semua pihak yang terkait, semoga ide, kreatifitas, dan gagasan yang baik dalam memajukan pelayanan publik indonesia dapat diwujudkan melalui pemikiran saudara saudara. menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, ir. azwar abubakar, m.m. kumpulan praktik baik iti inovasi pelayanan publik jilid para petugas polda dan polres memberikan laporan laporan kejadian jalan raya. selain laporan dari petugas polisi, ntmc juga mendapat laporan dari masyarakat yang mengalami atau melihat kejadian langsung jalan raya. untuk operasional pengumpulan data, ntmc memiliki tiga jenjang yaitu mulai dari tingkat polres tmc), polda regional ntmc), hingga nasional (ntmc). pihak eksternal yang dilibatkan adalah kelima pilar lalu lintas angkutan jalan, para akademisi, dan para ahli bidang informasi dan teknologi it). kementerian pekerjaan umum misalnya dilibatkan dalam kaitanpemeliharaan jalan yang dapat menunjang kelancaran lalu lintas. kementerian riset dan teknologi berperan untuk dapat menyokong pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan raya. sedangkan kementerian perhubungan mengelola sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan raya seperti menyediakan rambu dan marka jalan. adapun kementerian perindustrian bertanggung jawab untuk mengembangkan industri lalu lintas dan angkutan jalan yang tepat sasaran. strategi dan pengorganisasian proses informasi lalu lintas seharusnya dapat diakses langsung oleh masyarakat sebagai sesuatu informasi terkini untuk dijadikan petunjuk atau pedoman masyarakat agar terhindar dari jebakan gangguan lalu lintas. melalui cctv, kondisi lalu lintas area pengawasan bisa visualisasi. seluruh data dari kewilayahan pengawasan lalu lintas kemudian ditampung tmc lalu diolah sehingga bisa langsung informasikan kepada masyarakat. semua informasi yang masuk input dengan menggunakan aplikasi aplikasi yang telah dibangun ntmc. untuk aplikasi internalnya aplikasi yang langsung dikelola dan dikendalikan oleh ntmc adalah meliputi tatacara laporan laporan dari petugas polres dan polsek terkait kejadian lapangan, khususnya terkait lalu lintas dan kejahatan kejadian jalan raya. selain itu informasi juga disebarkan melalu aplikasi eksternal (aplikasi pendukung selain yang dikelola langsung ntmc) adalah dengan misalnya memanfaatkan media massa seperti televisi swasta dan stasiun radio swasta juga media sosial. keahlian pelaksana pada dasarnya, untuk menjalankan sistem dan aplikasi aplikasi yang dibuat ntmc tidak terlalu membutuhkan kemampuan teknologi secara khusus. para petugasnya hanya diberikan pelatihan pelatihan tertentu. apalagi sekarang ini, mayoritas sdm sudah memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer. sehingga mereka tinggal dilatih agar bisa bekerja berdasarkan aplikasi yang telah dirancang. inovasi pelayanan publik jilid rossii edisi tai hague nnnnnnn :. "ra tha yan tee mat tae nan petugas menerima laporan masyarakat. meskipun demikian, untuk perwira perwira tertentu memang harus mengerti teknologi, meskipun tidak harus menjadi seorang ahli. sedangkan operatornya cukup bisa mengoperasikan komputer. keahlian lain yang sejatinya harus dimiliki adalah pemahaman para petugas ntmc terhadap fungsi fungsi kepolisian lalu lintas. semua itu biasanya diberikan melalui pelatihan pelatihan seperti pelatihan bidang penegakkan hukum bidgakkum), bidang registrasi dan identifikasi bidregiden), bidang keamanan dan keselamatan bidkamsel), bidang pendidikan masyarakat biddikmas), bidang teknologi dan informasi bidtekinfo), dan bidang polisi jalan raya bid pjr). sumber pembiayaan untuk pembiayaannya, ntmc masing menginduk kepada anggaran direktorat teknologi dan informasi dittekinfo) mabes polri. sebab secara struktur organisasi, ntmc belum mandiri dan masih berada bawah naungan dittekinfo. memang anggaran untuk penerbangan ntmc cukup besar, tetapi semua biaya tersebut didanai oleh dana pnb penerimaan negara bukan pajak). kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid monitoring dan evaluasi setelah melalui berbagai pengalaman dan monitoring serta evaluasi selama pelaksanaan ntmc, dari sisi kinerja ntmc secara keseluruhan telah mendapat banyak pengakuan, termasuk keluar sebagai salah satu pemenang lomba pelayanan publik terbaik yang diselenggarakan oleh open government indonesia ogi) akhir tahun lalu. berbagai lapisan masyarakat pun telah banyak merasakan manfaat keberadaan ntmc. nyaris setiap detik, masyarakat mendapat informasi tentang segala hal yang terjadi jalan raya. bahkan mereka pun bisa berinteraksi langsung dengan ntmc untuk memberikan laporan laporan terkini soal lalu lintas. kunjungan kunjungan dari berbagai kalangan pun telah banyak diterima oleh ntmc, baik dari dalan negeri maupun kepolisian kepolisian dari negara lain. para pengunjung tersebut, rata rata menaruh rasa kagum dan puas terhadap sistem informasi yang ntmc miliki. bahkan petugas polri yang difungsikan sebagai presenter televisi dalan menginformasikan kondisi lalu lintas diakui oleh dunia internasional baru ada indonesia. makanya wajar bila presenter presenter tersebut menjadi salah satu ikon ntmc. meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. selain pengembangan internal terutama dari sisi kapasitas dan kapabilitas sdm, juga pengembangan dari sisi eksternal terutama dari sisi integrasi dalam sistem ntmc. sebetulnya, ntmc telah memiliki semacam grand design yang memungkinkan untuk terintegrasi dengan sistem pihak lain, terutama dengan empat pilar lalu lintas yaitu kementerian perhubungan, kementerian riset dan teknologi, kementerian pekerjaan umum, dan kementerian perindustrian. ntmc memiliki arms integrated road safety management system). aplikasi ini memungkinkan pihak pihak terkait bisa melihat data dan informasi lalu lintas. sayangnya arms belum bisa aplikasi secara optimal karena belum terkoneksi dengan sistem yang dimiliki oleh empat pilar lalu lintas tersebut. padahal, berdasarkan tahun kelima pilar lalu lintas jalan raya harus terintegrasi sehingga memungkinkan saling bertukar data dan informasi yang terkait lalu lintas. cc. keberlanjutan dan peluang replikasi pada dasarnya sistem ntmc bisa diaplikasikan terhadap layanan publik lainnya. lingkungan polri misalnya, sistem ntmc bisa diterapkan kepada direktorat reserse dan kriminal ditreskrim), direktorat narkoba ditnarkoba), dan pelayanan publik polri lainnya. kumpulan praktik baik pelayanan publik jilid maha metan wijen pt. haa aga sap sena :". kal van tan ber petugas melaporkan secara langsung situasi lalu lintas. saat ini direktorat polri yang sudah mengadopsi sistem ntmc adalah direktorat hubungan kemasyarakatan humas) polri. semua bagian polri, sampai tingkat polres dan polsek mengirimkan berbagai informasi humas. kemudian humas menginformasikan masyarakat melalui berbagai saluran informasi yang dimiliki, persis seperti yang dilakukan ntmc. perspektif reformasi birokrasi sebagai sebuah entitas pelayanan publik, terutama bidang layanan informasi lalu lintas, ntmc telah mengalami kemajuan yang sangat berarti. dalam waktu yang hanya sekitar tiga tahun, ntmc sudah bisa menjelma menjadi sebuah institusi yang mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. dari sisi organisasi, pembentukan struktur baru bawah kendali direktorat lalu lintas polri untuk menjamin layanan terbaik bagi publik seiring dengan semangat reformasi birokrasi. ntmc kemudian mendekatkan diri pada publik dalam layanan keamanan dan keselamatan berlalu lintas. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid dalam dimensi tata laksana, hadirnya ntmc membuka akses pada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap manajemen lalu lintas. lewat kanal media massa dan media sosial mempermudah masyarakat untuk menyampaikan segala hal berkaitan dengan lalu lintas. kunci keberhasilan ntmc sebenarnya ada pada perubahan paradigma berpikir (mindasyarakat, kemudian diubah menjadi dua arah bahkan bisa menjadi multi arah. kondisi ini didukung oleh personil yang memiliki kualitas dan kualifikasi serta integritas yang bagus. kemudian didukung pula oleh penggunaan teknologi yang mampu meringankan bahkan memudahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang ingin dicapai, terutama membuat informasi mengalir deras dari dan masyarakat. meskipun demikian, bukan berarti ntmc telah menjadi institusi yang sempurna. masih ada beberapa hal yang memerlukan perbaikan dan peningkatan. dari sisi struktur organisasi ntmc masih membutuhkan identitas yang semakin jelas. meskipun selama ini ntmc memiliki personil dan struktur organisasi sendiri, tetapi keberadaannya masih menginduk kepada direktorat teknologi, informasi dan komunikasi korlantas polri alias belum mandiri. padahal, sebagai instansi pelayanan publik, alangkah lebih baiknya bila ntmc menjadi sebuah lembaga yang khusus bergerak bidang operasional pelayanan masyarakat. ntmc sebaiknya tidak lagi mengurusi persoalan informasi dan teknologi it). kalaupun harus berhubungan dengan it, ntmc hanya sekadar pengguna atau user dari itu. langkah kearah itu memang telah mulai dirintis, yakni dengan pengajuan untuk berdiri sendiri. selain itu, saat ini telah mulai dilakukan penelaahan staf ntmc. inovasi pelayanan publik jilid bagian satgas sim polda metro jaya mendekatkan pelayanan pembuatan sim pada masyarakat bagian satgas sim polda metro jaya pe. .i . fe, yan tag! batu maa hah sang tak "ag nan met "ya ag" ipni gila (ps sri dai tanpa sinema bea pendaftaran sim masalah, pendekatan, dan hasil latar belakang masalah satuan pelaksana administrasi satgas) polda metro jaya didirikan pada dan mulai beroperasi januari tugasnya adalah menyediakan pelayanan penerbitan surat ijin mengemudi sim) untuk masyarakat metropolitan jakarta raya dan sekitarnya yaitu bekasi dan tangerang. sebelumnya, pelayanan penerbitan sim dipusatkan polda metro jaya. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid kemudian dari hingga oktober kegiatan pelayanan penerbitan sim dipusatkan jalan daan mogok, jakarta barat. semua masyarakat jakarta, tangerang, dan bekasi yang ingin membuat sim harus datang satgas sim yang ada jalan daan mogok itu. jadi, hingga oktober pengurusan sim masih tersentralisasi jalan daan mogok, untuk membuat baru atau perpanjangan sim. pemusatan pelayanan penerbitan sim tersebut ternyata menimbulkan dampak yang kurang diinginkan. masyarakat jakarta, bekasi, dan tangerang yang hendak membuat sim harus menyediakan waktu khusus karena bisa memakan waktu cukup lama hari kerja. selain itu, praktik perkalian pun marak terjadi sehingga memperburuk kinerja pelayanan sim satgas polda metro jaya. inovasi pelayanan mulai tahun polda metro jaya melakukan berbagai terobosan untuk membenahi pelayanan satgas sim. terobosan pelayanan ini merupakan upaya untuk membuat pelayanan semakin baik dan mendekatkan pelayanan sim kepada masyarakat. juga tidak kalah pentingnya, terobosan terobosan tersebut dilakukan untuk menghilangkan praktik perkalian dalam pembuatan sim. inovasi inovasi pelayanan yang dilakukan adalah membuka pelayanan pembuatan sim lima wilayah dki jakarta, menyediakan fasilitas sim keliling lima wilayah dk!atgas sim polda metro jaya juga berusaha membuat lingkungan kantor senyuman mungkin bagi para pengunjung. diantaranya dengan menyediakan ruang pengaduan, penyediaan ruang bermain, ruang menyusui, penyediaan ruang perpustakaan, fasilitas ibadah, menyediakan tempat parkir dan motor yang cukup luas, dan lain lain. dampak positif secara umum inovasi inovasi pelayanan yang diberikan satgas sim polda metro jaya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. dengan berbagai layanan tersebut, masyarakat yang hendak membuat atau memperpanjang masa berlaku sim semakin dimudahkan. penyediaan tempat pembuatan sim lima wilayah dki jakarta, sim keliling, dan gerai sim membuat masyarakat dki jakarta, tangerang, dan bekasi tidak lagi harus mendatangi kantor satgas sim jalan daan mogok jakarta barat. selain itu, satgas sim polda metro jaya dapat menekan praktik perkalian yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan seperti tingginya biaya pengurusan sim, waktu pelayanan yang tidak pasti, hingga menjadikan kantor samgat sim semrawut . selain itu, fasilitas fasilitas seperti tempat bermain anak anak, ruang menyusui, ruang ibadah, dan perpustakaan, mampu membuat kesan satgas sim lebih bersahabat dengan para calon pembuat sim. inovasi pelayanan publik lid pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat proses pembuatan inovasi inovasi pelayanan tersebut melibatkan berbagai pihak, baik dari internal polda metro jaya maupun para ahli dan akademisi. sedangkan pelaksanaannya melibatkan perbankan, asuransi, kedokteran, psikolog, perintah daerah, dan pusat pusat perbelanjaan terutama untuk pelayanan gerai sim. strategi dan pengorganisasian proses perbaikan pelayanan pembuatan sim satgas polda metro jaya sudah mulai terasa sejak dari pintu masuk komplek perkantoran satgas sim. sebelum memasuki komplek tesebut, setiap pengunjung terlebih dahulu diminta keterangan oleh petugas jaga tentang maksud dan kedatangan mereka tempat tersebut, apakah untuk kepentingan bertamu, mengantar dan atau berniat membuat sim. bagi masyarakat yang hendak bertamu, pasti ditanya akan menemui siapa dan bagian apa. baru setelah itu mereka diarahkan oleh petugas tempat yang akan dituju. bagi para pengantar, mereka hanya diperbolehkan hingga area parkir kendaraan. sedangkan bagi para calon pembuat sim diarahkan langsung gedung pembuatan sim. gedung pembuatan sim tersebut diterapkan sistem satu pintu font gate). sistem satu pintu ini juga ditujukan untuk menyaring agar calo tidak bisa masuk gedung tempat pembuatan sim. masyarakat yang bisa melewati pintu itu hanya mereka yang memiliki persyaratan pembuatan sim untuk mengikuti ujian teori dan praktik. tanpa membawa persyaratan untuk mengikuti ujian teori dan praktik tidak bisa masuk, sehingga orang yang datang steril dan hanya untuk sim, bagi para calon pembuat sim, begitu sampai dalam gedung langsung mengikuti proses proses lanjutan seperti melakukan pembayaran biaya biaya administrasi sim yang menggunakan jasa perbankan (banking system) melalui bank bri. sehingga dengan demikian sangat kecil kemungkinan terjadinya praktik kongkalikong dengan para petugas satgas sim. kantor kas bank bri satgas daan mogok memiliki sarana dan pra sarana yang lengkap dalammelayani masyarakat yang akan membayar biaya administrasi penerbitan sim seperti kantor bank bri, mini atm, atm, teller, serta indeks kepuasan masyarakat. setelah menyelesaikan pembayaran administrasi, para calon pembuat sim baik yang baru maupun perpanjangan diarahkan untuk mengikuti tes teori lalu lintas. tetapi sebelum tes teori tersebut dilakukan, sebelumnya mereka diberikan pengarahan atau bimbingan belajar. bimbingan belajar ini juga termasuk untuk para calon pembuat sim yang tidak lulus mengikuti kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid tes teori. bimbingan bagi para peserta ujian teori ini meliputi peraturan, tata cara berlalu lintas, marka dan rambu rambu, teknik dasar mengemudi serta etika berlalu lintas jalan. tujuannya dapat memberikan gambaran guna peningkatan pemahaman dan pengetahuan berlalu lintas. saat ini satgas sim polda metro jaya telah menerapkan teknik ujian teori secara manual dan mengunakan komputerisasi, ujian teori tertulis secara manual digunakan untuk mengantisipasi pemohon yang berlatar belakang pendidikan yang tidak atau belum bisa menggunakan ujian teori tertulis dengan komputerisasi. sedangkan ujian teori dengan komputerisasi diterapkan sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan bagi pemohon yang menginginkan objektivitas dan kecepatan proses pelayanan. beberapa perbaikan atau keunggulan dari penerapan ujian teori menggunakan komputer dibanding dengan ujian teori secara manual yakni waktu proses lebih cepat menit. objektivitas lebih baik dan akurat. untuk melaksanakan ujian teori tersebut tidak perlu lagi menunggu jadwal ataupun persyaratan jumlah peserta yang telah ditetapkan agar dapat melaksanakan ujian teori tersebut. sumber daya manusia untuk menjalankan, mengawasi, membagikan, mengumpulkan, dan memeriksa berkas jawaban ujian serta mengumumkan hasil ujian relative lebih sedikit. penghematan penggunaan lembar kertas jawaban ujian teori hasil uji teori dapat diketahui secara transparan pada saat itu juga melalui print out. berikut tabel perbandingan waktu penerbitan sim antara menggunakan ujian teori manual dengan komputerisasi jenis golongan biasa umum penerbitan sim manual komputer manual komputer menit) menit) menit) menit) baru emo untuk memudahkan calon pemohon sim mengikuti tes teori, satgas sim juga menyediakan bank soal yang bisa diunduh melalui com. dengan mengunduh soal soal tes teori tersebut pemohon sim dapat mempelajari soal soal yang kemungkinan akan diujikan dalam tes tersebut. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid lan (ara mena lama deputi bidang pelayanan publik puji syukur kami lanjutkan kepada tuhan yang maha kuasa atas terbitnya buku praktik praktik baik pelayanan publik jilid ke yang merupakan kelanjutan jilid ke adapun tujuan penerbitan buku ini menjadi sarana pembelajaran dan mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik. tu, penerbitan buku ini sesuai dengan arahan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta mewujudkan gagasan wakil menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mengembangkan program one agency one innovation. buku ini tidak berbicara succes story suatu unit pelayanan publik atau kementerian lembaga dan pemerintah daerah, tetapi merupakan tulisan pembelajaran bagi unit pelayanan publik lainnya. samping buku ini, mulai tahun kami juga menggagas terbentuknya inovasi inovasi baru bidang pelayanan publik melalui kebijakan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik. diharapkan dengan kegiatan tersebut, replikasi inovasi dalam pelayanan publik akan makin berkembang. selanjutnya kebijakan gerakan reformasi birokrasi yang berwujud pelayanan publik yang lebih baik pun dapat dicapai. kami menyampaikan terima kasih kepada para editor dan para penulis buku ini yang telah menampung penulisan ini dengan baik. terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada tim cgg br giz yang telah membantu sampai dengan penerbitan buku ini. amal baik saudara saudara ini tentunya akan menjadi saham yang berharga dalam memajukan pelayanan publik indonesia. deputi bidang pelayanan publik, kumpulan praktik baik dirawat sudjono inovasi pelayanan publik jilid kemudian dibuat juga aplikasi komputer data base yang salah satu kegunaannya adalah untuk mendeteksi pemohon sim yang usianya masih kurang dari ketentuan. pemohon sim yang usianya kurang dari tahun akan secara otomatis terdeteksi dan ditolak oleh sistem tersebut. satgas sim juga menerapkan sistem online. sistem ini untuk pendataan registrasi pemohon yang dilakukan cukup sekali, yakni pada awal loket pendaftaran saja. secara otomatis data tersebut telah masuk data base pemohon yang akan terbitkan. apabila pemohon akan melakukan serangkaian ujian, baik administrasi, teori tertulis maupun teori praktek dan foto produksi sim, setiap bagian dapat mengambil datanya secara online. setiap saat petugas masing masing dapat mengecek ataupun mengoreksi setiap apabila ada kesalahan bagian lain. sistem online ini mampu mempercepat, memudahkan dan menyederhanakan proses penerbitan sim. pemohon, tidak perlu membawa berkas yang banyak jika dibandingkan dengan sistem manual. disamping itu juga mampu mengidentifikasi data pemohon yang akan melakukan pindah masuk penerbitan sim dari luar wilayah polda metro jaya. dalam gedung pembuatan sim tersedia tempat bermain anak anak, sehingga pembuatan sim yang datang berserta keluarga tidak jenuh saat menunggu antrean. juga disediakan ruang menyusui bagi ibu ibu yang membuat sim dan membawa balita yang masih harus disusui. terdapat pula mushola, ruang pengaduan, perpustakaan, dan tempat parkir motor dan mobil yang cukup luas. ruang gerak para petugas satgas juga dipersempit dengan menggunakan access card atau kartu akses. dengan menggunakan kartu akses ini, setiap petugas tidak lagi bisa leluasa memasuki ruangan ruangan yang bukan menjadi wilayah kerjanya. dan kartu akses ini hanya dimiliki oleh perwira perwira tertentu yang menjadi atasan para petugas tersebut. satgas sim juga menyediakan sarana uji praktik manual dan komputerisasi atau menggunakan simulator. sebetulnya, berdasarkan kerkap tentang sim, semua peserta ujian sim b1, b2, maupun umum harus menggunakan simulator. tetapi saat ini masih satgas polda metro jaya masih dalah tahap memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. jadi untuk sim dan masih belum melakukan simulator. tetapi untuk b2, dan umum sudah menggunakan alat uji praktik dengan menggunakan simulator karena sim ini menyangkut nyawa orang banyak. perbaikan pelayanan satgas sim polda metro jaya tidak berhenti sampai situ. satgas sim mencoba mendekati masyarakat yang hendak membuat sim dengan membuka pelayanan pembuatan sim beberapa wilayah dki jakarta. berdasarkan telegram direktur lalu lintas polda metro jaya pol. tanggal september tentang pelimpahan pengurusan perpanjangan sim polres polres melaksanakan pelayanan penerbitan khusus perpanjangan sim dan yang belum habis masa berlakunya lebih dari (satu) tahun lima wilayah dki jakarta yaitu satgas wilayah jakarta pusat jalan landasan pacu selatan mo, kemayoran mako polsek metro kemayoran), satgas wilayah jakarta utara jalan gorontalo tanjung priok eks bioskop taruna), satgas wilayah jakarta barat jalan daan mogok jakarta barat (menyatu dengan saat owo2 satgas polda metro jaya), satgas wilayah jakarta selatan jalan wijaya kebayoran baru mako polres metro jakarta selatan), dan satgas wilayah jakarta timur ji. d.i. panjaitan kav kebon nanas mako atlanta jakarta timur). setelah sukses membuka pelayanan perpanjangan sim dan lima wilayah oki jakarta, kemudian membuka pelayanan sim keliling yang juga berada lima wilayah. pembukaan fasilitas sim keliling ini sebagai salah satu fasilitas peningkatan pelayanan pembuatan sim dengan cara mendatangi masyarakat lokasi yang dianggap strategis (speed and profesional). unit pelayanan penerbitan sim keliling ini baru melayani perpanjangan sim dan sim serta diharapkan mampu memberikan layanan lebih cepat dan mudah kepada masyarakat yang mengalami kendala waktu mengurus perpanjangan sim secara langsung kantor satgas polda metro jaya jalan daan mogok jakarta barat. fasilitas pelayanan perpanjangan sim juga dilakukan pusat pusat perbelanjaan mall) dengan cara membuka counter kios). seperti palm mall cengkareng, mall artha gading, mall pusat grosir civilian pgc), blok square, dan gandaria city. dengan cara tersebut atas, masyarakat tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk membuat sim. semuanya sudah terkoneksi dengan sistem satgas sim jalan daan mogok, sehingga semua warga dki jakarta, bekasi, dan tangerang bisa mampir semua fasilitas pelayanan sim tersebut. kemudian dibuka juga layanan sim komunitas. layanan ini untuk mereka yang betul betul tidak bisa meninggalkan kantor. contohnya prajurit tni dan polri yang tidak sempat datang satgas sim karena harus menjalani latihan secara terus menerus. untuk melayani masyarakat seperti ini, satgas sim polda metro jaya justru yang mendatangi mereka dengan membawa semua peralatan pembuatan sim, termasuk alat alat uji sim, baik teori maupun praktik. keahlian khusus dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui berbagai inovasi layanan tersebut, satgas sim melakukan berbagai macam pelatihan teknis termasuk memberikan pelatihan tentang komunikasi pelayanan bagi para petugas. pelatihan yang melibatkan para pengajar dari internal maupun lembaga pendidikan tersebut memberikan pelajaran kepada para petugas bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik. juga dilakukan uji kompetensi bagi para penguji sim secara berkala setiap tahun. selanjutnya accesso penguji sim digunakan untuk melatih sekolah pengemudi, tni polri, pengawal khusus, pengawal presiden, dan pengemudi mahir. termasuk juga mengadakan pelatihan mengoperasikan komputer dan aplikasi aplikasinya. sumber pembiayaan dana untuk membiayai berbagai program inovasi pelayanan terhadap masyarakat tersebut satgas sim mendapat dari dipa dilantai polda metro jaya yang bersumber dari dana pendapatan negara bukan pajak pnb). inovasi pelayanan publik milik past anna san bemnenesnansss for sean iman san aya bean ank woman tart seorang pemohon surat izin pengemudi (kanan) melakukan ujian praktek menggunakan simulator, didampingi petugas satgas sim samgat daan mogok jakarta barat. monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program atas terus dilakukan secara berkala. dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut ternyata masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. meskipun secara umum pelayanan pembuatan sim satgas polda metro jaya menjadi lebih baik yang ditandai dengan semakin terbitnya proses pengajuan dan pembuatan sim. juga semakin tereliminasinya praktik perkalian baik yang dilakukan oleh oknum petugas satgas maupun masyarakat umum. tempat tempat pembuatan sim sekarang tersebar lima wilayah dki jakarta. termasuk gerai sim yang ditempatkan tempat tempat strategis seperti mall. masyarakat yang hendak membuat sim, khususnya untuk memperpanjang masa berlaku sim dan kian dipermudah. utara publik jilid keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama dari paparan atas, dapat ditarik sebuah pembelajaran bahwa pelayanan publik depan harus semakin efektif dan efisien, baik dari sisi waktu maupun biaya. tempat tempat pelayanan publik seperti pembuatan sim dan yang lainnya pun harus semakin mendekatkan diri kepada sisi kemanusiaan, yakni tempat tempat tersebut dibuat dengan sedemikian rupa sehingga masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan publik tersebut merasa nyaman dan aman. pembelajaran yang lainya adalah meskipun program dan aturan dibuat ideal, tetapi dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan kerjasama dan pengertian dari berbagai pihak, terutama dari para pelaksana aturan tersebut seperti para petugas dan masyarakat. misalnya dalam upaya menghilangkan praktik perkalian, satgas sim dan masyarakat harus sama sama memiliki kesadaran bahwa hal tersebut salah dan harus dihentikan bersama sama. aspek keberlanjutan dilantai polda metro jaya dan para pejabat satgas sim telah berkomitmen bahwa pelayanan pembuatan sim harus semakin baik. komitmen tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat berbagai macam terobosan dan inovasi layanan yang semuanya diharapkan dapat mempermudah masyarakat. tempat pelayanan pembuatan perpanjangan sim dan yang saat ini telah tersebar berbagai wilayah, akan terus dikembangkan dan dilanjutkan dengan membuka gerai sim maupun sim keliling tempat yang dianggap strategis. berjasa sama dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha swalayan, pengembang perumahan, dan lain lain akan ditingkatkan. kalau dulu masyarakat perlu menyisihkan satu hari utk membuat sim, sekarang mereka tinggal mampir sim keliling atau gerai sim. jadi masyarakt bisa mengurus sim nya sambil berekreasi bersama keluarga. teknologi yang digunakan pun akan terus ditingkatkan terutama pemanfaatan alat alat simulator yang digunakan untuk ujian praktik mengemudi, baik itu simulator kendaraan sepeda motor maupun mobil. peluang replikasi seperti halnya sistem atau program pelayanan publik yang saat ini banyak diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah, sistem atau inovasi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh satgas sim polda metro jaya ini pada dasarnya bisa diterapkan atau dilakukan pada bidang bidang pelayanan publik lainnya. terpenting ada kemauan untuk berubah. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sebetulnya instansi polri sendiri, termasuk polda metro jaya, model pelayanan seperti yang dilakukan oleh samgat sim itu sudah diterapkan beberapa pelayanan polri seperti untuk pengurusan sick, stok, bpk. sekarang samgat polri sudah ada juga program samgat keliling, gerai samgat, drive thru stok, dan lain lain. perspektif reformasi birokrasi reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh polri sebetulnya telah dilakukan sejak lama, bahkan sejak sebelum era reformasi yang ditandai dengan bergantinya pemerintah orde baru yang didahului oleh gerakan reformasi tahun lalu. reformasi pelayanan pembuatan sim telah dimulai sejak tahun yang ditandai dengan dipindahkannya tempat pelayanan pembuatan sim dari polda metro jaya jalan gatot subroto, jakarta selatan satgas sim jalan daan mogok, jakarta barat. kanal untuk pelayanan pun dibuka lebih banyak seperti samgat keliling, gerai samgat pusat perbelanjaan, drive thru stok, dan lain lain. pelatihan pelatihan terhadap para petugas satgas sim terus dilakukan secara berkala, baik pelatihan soal teknis pelayanan masyarakat maupun pelatihan soal pengunaan atau pun pemanfaatan teknologi teknologi dan aplikasi aplikasi komputer. opini seni bunga sim a c ark gai tor sea kai. a2. sena ehi tni pelayanan sim keliling meluaskan pelayanan kepada masyarakat. inovasi pelayanan publik jilid tidak kalah pentingnya adalah upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka tidak perlu menggunakan jasa calo untuk membuat sim. perubahan tempat layanan publik ini kemudian dibarengi dengan perubahan dalam tata laksana dengan dibuatnya berbagai program layanan pembuatan sim. birokrasi pembuatan sim dipangkas agar lebih efektif dan efisien. pemberantasan calo terus dilakukan. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan sim juga terus ditingkatkan. perubahan dalam mindset juga tampak pada layanan satgas sim. para petugas tampak lebih ramah dan lebih melayani. ruang ruang tunggu dibuat bersih dan nyaman lengkap dengan penyejuk udara. menurut beberapa testimoni yang disampaikan oleh banyak penulis blog mereka misalnya dalam blog ning salin com saatnya mengurus sendiri layanan prima.html) juga didapat pengakuan memang telah terjadi perubahan nyata dari layanan satgas sim yang jauh lebih baik dari sebelumnya. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilidmi best berat bersih 700g kode bpom prog" salah satu contoh produk pangan yang telah terdaftar dan mendapat nomor dari badan pom masalah, pendekatan dan hasil kemajuan teknologi saat ini mendorong berbagai perusahaan atau industri termasuk industri bidang pangan olahan untuk berlomba lomba melakukan kegiatan produksinya. dampak nyata dari kemajuan teknologi tersebut, jumlah industri pangan olahan meningkat pesat. seiring kemajuan teknologi transportasi, berbagai produk pangan olahan tersebut dalam waktu singkat mampu menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat daerah terpencil. namun, pada sisi lain, sebagian besar masyarakat belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk pangan secara tepat, benar dan aman dari sisi kesehatan. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sementara itu iklan dan promosi cukup masif mendorong konsumen untuk mengkonsumsi berbagai produk tersebut secara berlebihan. karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang bisa memastikan kualitas dari produk tersebut sebelum diedarkan. dalam kaitan itu, direktorat penilaian keamanan pangan badan pom yang memiliki jaringan nasional dan internasional harus mampu menjamin mutu produk pangan sebelum beredar. namun sepertinya upaya itu belum memuaskan. sebuah survey kepuasan pelanggan yang dilakukan pada menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan hanya persen. terkait pendaftaran perusahaan dan produk pangan sebelum diedarkan, badan pom melalui direktorat penilaian keamanan pangan telah mengubah pola pelayanan dari sebelumnya menggunakan cara cara manual menjadi pelayanan pendaftaran dengan menggunakan sistem elektronik atau registration. sistem baru ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dalam hal pendaftaran produkpangan olah sebelum diedarkan agar lebih transparan,efisien, efektif, produktif, akuntabel, cepat dan profesional. direktorat penilaian keamanan pangan badan pom juga menerapkan sistem transparansi penilaian obat dan makanan melalui pelayanan registrasi obat dan makananuntuk menjamin kualitas produk pangan, direktorat penilaian keamanan pangan badan pom selanjutnya melakukan pengawasan produk sebelum diedarkan (pre post market) maupun pengawasan produk pangan peredaran (post market control). hal ini dilakukan untuk mewujudkan visi yakni menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. sedangkan misi badan pom adalah melakukan pengawasan pre market dan post market berstandar internasional, menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten: mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan berbagai lini: memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dariobat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan membangun organisasi pembelajar (learning organization). penerapan standar kompetensi sumber daya manusia pegawai dan perubahan pola layanan dari cara manual meski hasil positif telah dicapai, upaya perbaikan pelayanan publik terus dilakukan melalui penyediaan akses informasi dan pengaduan pelanggan. konsumen yang melakukan pengaduan bisa menyampaikan melalui teleponffax dan nomor handphone, email melalui sistem registration, termasuk menyediakan kotak saran pelayanan ruang pelayanan. terkait pelayanan pendaftaran perusahaan dan pendaftaran produk pangan dari sistem manual sistem elektronik ( registration) pangan olahan badan pom telah berdampak pada peningkatan pelayanan pendaftaran produk pangan lebih transparan, efisien, efektif, produktif, akuntabel, cepat serta profesional. inovasi pelayanan publik jilid pelaksanaan dan penerapan pihak terlibat pelaksanaan program dan sistem baru, registration terkait pendaftaran perusahaan maupun pendaftaran produk pangan sebelum diedarkan dilaksanakan oleh pegawai pada direktorat penilaian keamanan pangan badan pom ri. pegawai pada direktorat ini tersebar dalam tiga sub direktorat submit) dan seksi seksi. submit penilaian makanan dan bahan tambahan pangan membawahi tiga seksi yakni seksi top, seksi penilaian makanan, dan seksi penilaian minuman dan btp submit penilaian pangan khusus membawahi dua seksi yakni seksi penilaian prg dan iradiasi, dan seksi penilaian produk pangan fungsional. sedangkan submit penilaian pangan olahan tertentu membawahi dua seksi yakni seksi penilaian makanan bayi dan balita dan seksi penilaian makanan diet khusus. pada prinsipnya, setiap pegawai dituntut harus memenuhi kualifikasi sesuai ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya. dengan diberlakukannya sistem baru, registration, menuntut para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya terutama dalam mengoperasikan internet dan komputer terkait penilaian terhadap perusahaan maupun produk pangan sebelum diedarkan. hal ini penting guna menjamin proses penilaian produk pangan sebelum diedarkan dapat berlangsung secara transparan, efisien, efektif, produktif, akuntabel, cepat dan profesional. strategi dan pengorganisasian proses peningkatan pelayanan kepada konsumen atau industri berkaitan dengan pendaftaran perusahaan maupun produk pangan sebelum diedarkan, direktorat penilaian keamanan pangan badan pom menerapkan sistem baru yakni registration. artinya pelayanan berbasis internet. sistemsebelumnya, telah disusun standar kompetensi pegawai pada tahun standar kompetensi pegawai sangat penting karena penerapan sistem baru ini membutuhkan kualifikasi khusus bagi pegawai khususnya dalam mengoperasikan internet. untuk itu, dilakukan berbagai upaya pembenahan dan peningkatan kualitas pegawai. beberapa program dilaksanakan untuk mendukung peningkatan sumber pegawai, antara lain, penyusunan konsep dan kurikulum pelatihan pada menyusun pedoman pelatihan bagi evaluation tahun selain itu, training berbasis kompetensi bagi evaluation pusat dan daerah untuk periode serta asesmenevaluator yang dimulai sejak tahun kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sambutan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kata pengantar deputi bidang pelayanan publik daftar isi www catatan tim editor inovasi tidak akan pernah mati bagian bpn jakarta barat mendobrak rumitnya birokrasikantor imigrasi jakarta selatan memangkas antrian menular pengurusan pasporumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik bilo keahlian pelaksana untuk menerapkan sistem baru direktorat penilaian keamanan pangan badan pom terkait pendaftaran perusahaan dan pendaftaran produk pangan sebelum diedarkan, sesungguhnya tidak mudah. apalagi sistem baru tersebut menuntut keahlian untuk mengoperasikan internet. dengan beberapa program untuk meningkatkan keahlian pegawai, maka sistem ini mulai bisa diterapkan hingga saat ini. namun direktorat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pegawai agar menjawab tuntutan pelayanan kepada publik atau konsumen. akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah konsumen atau pelanggan juga harus mengetahui dan mampu mengoperasikan sistem baru tersebut. karena itu, panduan dan tata cara pendaftaran akun perusahaan maupun pendaftaran produk pangan olah terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. sosialisasi ini dilakukan melalui program pelatihan maupun sosialisasi melalui website. sumber pembiayaan pembiayaan sistem pelayanan berbasis registration ini bersumber dari anggaran negara apbn). selain itu, sistem ini juga berasal dari pihak swasta melalui biaya pendaftaran perusahaan dan pendaftaran produk pangan olahan. besaran biaya untuk pendaftaran perusahaan maupun produk pangan berkisar antara rp. sampai dengan rp. besaran biaya pendaftaran tergantung pada jenis produk pangan. ketentuan mengenai jumlah biaya ini diatur dengan tahun monitoring dan evaluasi pengawasan pangan sebelum diedarkan (pre post market) dilakukan dengan cara verifikasi data administratif, data teknis, dan data pendukung lainnya. persetujuan pendaftaranfcontrol) dilakukan melalui inspeksi sarana produksi, inspeksi sarana important distribusi:penerapan sistem baru ini seiring dengan pelaksanaan standar kompetensi bagi pegawai disamping mengubah pola layanan dari cara manual pekumpulan praktik baik rasi pelayanan publik jilid p. tesla tea mei .? di: weni bai pr, tag asn . mita, ala lee s2, ar. aa. men ma san jai, tia anta sad dak, sa. ig" "ai pen. ni ak, mak ar yaa, eat tipo pa! tea. una, per sa" aa" tc. . sen daa tri tau itu sai. a02 asi han ban .p obat tradisional. tumbuhan biofarma yang dijadikan obat tradisional dan dijual kepada masyarakat, harus terdaftar badan pom. dengan demikian masyarakat dapat memilih, menggunakan produk pangan secara tepat, benar dan aman dari sisi kesehatan. hasil survey kepuasan pelanggan menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan pada tahun hanya persen. kemudian setelah memberlakukan standar kompetensi bagi pegawai pada tahun kepuasan pelanggan meningkat pada tahun yakni persen dan pada tahun menjadi persen. meski kepuasan pelanggan mengalami peningkatan dari tahun tahun, namun direktorat penilaian keamanan pangan badan tetap menyediakanakses informasi dan pengaduan bagi masyarakat khususnya pelanggan. konsumen yang melakukan pengaduan bisa menyampaikan melalui telepon fax dan nomor handphone, email melalui sistem registration. selain itu, disediakan kotak saran pelayanan ruang pelayanan. pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukan sistem pengawasan obat dan makanan sistem) melalui tiga lapis yakni sub sistem pengawasan produsen, sub sistem pengawasan konsumen, dan sub sistem pengawasan pemerintah badan pom ri. sub sistem pengawasan produsen adalah sistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. secara hukum produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sangsi, baik administratif maupun pro justicia. sementara itu, sub sistem pengawasan konsumen adalah sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara cara penggunaan produk yang rasional. pengawasan oleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, satu sisi dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorong produsen untuk ekstra hati hati dalam menjaga kualitasnya. sub sistem pengawasan pemerintah badan pom adalah sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi: penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar indonesia: inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi. cc. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama sistem registration untuk pendaftaran perusahaan maupucepat'yakni cekatan, efisien, profesional, pasti (waktu dan biaya), akuntabel, transparan dan tanggap. prinsip cepat ini bisa diadopsi oleh setiap lembaga atau institusi pelayan publik. bahkan sistem registration telah memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perusahaan maupun pendaftaran produk pangan olahan sebelum beredar. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid cekatan dalam arti selalu sigap dan terampil dalam melayani registrasi obat dan makanan serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. efisien berarti melakukan penyederhanaan sistem screening dokumen registrasi, persyaratan registrasi yang jelas, proses penilaian fokus, dan pengaturan jadwal konsultasi terpadu. sementara profesional berarti profesional dalam menjaga kerahasiaan dokumen registrasi, melakukan penilaian dengan akurat dan scientific based serta memahami dan menerapkan peraturan secara konsisten. prinsip kepastian berkaitan dengan kepastian waktu maupun biaya. artinya, ada kepastian waktu berkaitan dengan pelayanan dengan memenuhi timeline yang telah ditetapkan. sedangkan kepastian biaya berkaitan dengan kepastian biaya registrasi obat dan makanan yang dibayarkan sebagai pendapatan negara bukan pajak pnb). sementara prinsip akuntabel menekankan pada penilaian obat dan makanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan dan ilmiah. sedangkan aspek transparan diterapkan agar semua pelayanan registrasi terbuka, prosedur dan persyaratannya jelas serta selalu menyediakan informasi terkini untuk tracking system. sedangkan anggap dimaksudkan agar pegawai selalu responsif terhadap keluhan pendaftar: adanya penanganan keluhan pendaftar yang berkesinambungan melalui tindakan capa (collective action, preventive action), dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan peraturan yang terbaru, peningkatan sdm dan peningkatan kualitas produk pangan ini diharapkan dapat menjawab tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi serta maklumat pelayanan yang berlaku direktorat penilaian keamanan pangan badan pom ri. aspek keberlanjutan sistem ini akan terus dikembangkan karena telah memberikan dampak positif dalam aspek pelayanan kepada konsumen. hal ini diperkuat dengan diterbitkannya sejumlah peraturan perundang undangan sebagai landasan hukum kegiatan direktorat penilaian keamanan pangan badan pom ri. diantaranya undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan undang undang nomor tahun tentang pangan. selain itu, peraturan pemerintah nomor tahun tentang label dan iklan pangan: peraturan pemerintah nomor tahun2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan: dan peraturan pemerintah nomor tahun2010 tentang jenis dan tarif pnb yang berlaku badan pom. pengawasan pangan pre post market meliputi verifikasi data administratif, data teknis, dan data pendukung lain. persetujuan pendaftaran control) dilakukan melalui inspeksi sarana produksi, inspeksi sarana important distribusi,kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid har nasional wiegessah obat dan makanan ilegal poster yang dipasang pada kendaraan yang dijemput pegawai merupakan salah satu media sosialisasi yang digunakan oleh badan pom kepada masyarakathalpada tahun direktorat penilaian keamanan pangan badan pom mengembangkan sistem pangan low risk. kemudian, tahun merupakan implementasi tahap pertama sistem pangan low risk dan tahun adalah implementasikedua terhadap sistem pangan low risk dan pengembangan high risk. sedangkan tahun diharapkan bisa mengimplementasi secara penuh sistem pangan low risk dan high risk. penerapan sistem ini yang didukung dengan peraturan perundang undangan maka setiap produk pangan sebelum diedarkan dapat dipastikan dan dijamin kualitasnya. sebab nomor tahun secara jelas mengatur setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada matinovasi pelayanan publik jilid sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku . pada tahun menyebutkan bahwa: (a). sarana dan atau prasarana, (b). penyelenggaraan kegiatan: dan (c). orang perseorangan. dalam juga mengatur bahwaistem ini bisa diadopsi oleh lembaga atau institusi terkait lainnya. dengan adanya payung hukum yang jelas termasuk pengaturan partisipasi masyarakat dalam menyempurnakan dan meningkatkan keamanan, mutu dan gizi pangan maka sistem justru akan terus ditingkatkan. tuntutan terhadap kualitas produk pangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjadikan masyarakat sebagai pengawas atas produk sangat kuat karena diatur jelas dalam sejumlah peraturan perundang undangan. ini menunjukkan bahwa negara beserta aparaturnya akan tetap mempertahankan mekanisme dan tata cara dalam upaya memberikan jaminan mutu atas produk pangan olahan sebelum diedarkan. dalam misalnya, mengatur tentang partisipasi masyarakat.dalam mengatur bahwapeluang replikasi sistem ini telah mendorong untuk terus meningkatkan kesiapan sumber daya manusia melalui prinsip cepat guna menjawab tuntutan dalam memberikan pelayanan kepada publik. prinsip cepat ini pada dasarnya bisa dilakukan oleh instansi ataupun lembaga manapun. bpom sendiri sedang dalam proses menerapkan sistem ini kepada produk produk layanan publik lainnya. inovasi pelayanan publik solid la) perspektif reformasi birokrasi dari segi organisasi, penerapan sistem ini telah mendorong upaya peningkatan kualitas pegawai dengan peningkatan keahlian atau kualifikasi yang harus mereka dipenuhi. dari dimensi tata laksana sistem ini juga mendorong pelayanan yang lebih baik dan cepat, ditunjang oleh kemampuan pelaksana yang semakin meningkat kualitasnya. tentu saja hal ini juga berkaitan langsung dengan perubahan pola pikir untuk memberikan pelayanan yang baik seperti tertuang dalam maklumat pelayanan publik yakni memberikan pelayanan yang terbaik, bersikap adil dan transparan serta tanggap terhadap keluhan pendaftar dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. registration ini mendorong para pelaksananya untuk memberikan layanan yang terbaik, cepat dan efisien. perubahan pada mindset inilah yang mampu mengikis kesan birokrasi panjang dan ribet dalam proses pendaftaran izin keamanan pangan dan obat obatan yang selama ini sering menghantui pelaku usaha. sekaligus menjamin akuntabilitas karena pasti lebih transparan. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid bagian badan pengawasan obat makanan layanan cantik notifikasi elektronik untuk produk kosmetik bagian badan pengawas obat makanan layanan cantik notifikasi elektronik kosmetika yang tidak terdaftar pada badan pom, bisa jadi mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan kulit. masalah, pendekatan dan hasil dalam proses notifikasi produk kosmetika, badan pengawas obat obatan dan makanan bpom) mengembangkan sistem notifikasi kosmetika sehinggainovasi pelayanan publik jilid ben ti, tes one ape selain inovasi dalam pendaftaran produk secara online, badan pom, juga membuat terobosan baru dengan e payment, untuk pembayaran. pengembangan sistem notifikasi secara online dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel khususnya dalam memberikan layanan notifikasi produk kosmetika. dengan sistem notifikasi online ini, maka pemohon dapat mengajukan permohonan dari seluruh indonesia. keuntungan sistem notifikasi online juga adalah meminimalkan kontak langsung antara pemohon dengan petugas badan pom sehingga bisa menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas badan pom. badan pom merilis data bahwa kosmetika yang telah termodifikasi selama januari hingga februari sebanyak kosmetika. sistem notifikasi online ini mampu mempercepat pelayanan publik lebih dari tiga kali lipat sebelum sistem ini diterapkan dalam proses notifikasi produk kosmetika. hal ini ada menunjukkan dengan sistem notifikasi online sangat signifikan meningkatkan kinerja dibandingkan sebelum sistem ini diberlakukannya. selain itu, sistem notifikasi online telah mendorong produsen kosmetika secara mandiri mendaftarkan produknya. sebab perusahaan kosmetika bisa melakukan input data terkait persyaratan atau prosedur yang diperlukan untuk notifikasi produk kosmetika. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilidiii ntmc polri membuat informasi lalu lintas jalan tak berjarak masalah, pendekatanrspektif reformasi birokrasi bagian satgas sim polda metro jaya mendekatkan pelayanan pembuatan sim pada masyarakat masalah, pendekatan, dan hasil latar belakang masalah inovasi pelayanankhusus sumber pembiayaan monitoring dan evaluasi keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid sistem notifikasi online telah memudahkan dari segi waktu bagi perusahaan mendapatkan layanan dalam proses notifikasi produk kosmetika sebelum diedarkan masyarakat. sistem ini telah memudahkan proses notifikasi kosmetika karena lebih cepat, transparan, efisien, efektif, akuntabel, dan profesional. maka tak heran, kalau sistem notifikasi secara online menjadi solusi atas proses notifikasi kosmetika yang sebelumnya membutuhkan waktu lama. dengan demikian, produsen dan distributor semakin mudah melakukan notifikasi produk kosmetiksebab masyarakat dapat mengetahui dengan mudah produk kosmetika yang beredar secara legal dan ilegal. yang lebih penting juga dari pengembangan sistem notifikasi online adalah memastikan bahwa proses notifikasi kosmetika dilaksanakan sesuai prosedur yang benar dan utamanya menjamin kualitas produk kosmetika sebelum diedarkan. karena itu, sistem ini lebih efisien karena memangkas birokrasi yang panjang dalam proses mendapatkan notifikasi produk kosmetika menjadi mudah, cepat, transparan dan akuntabel. pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat kepala badan pom merupakan pengawas sekaligus penanggung jawab dalam pengembangan sistem notifikasi kosmetika secara online, sedangkan pegawai badan pom merupakan pelaksana dalam mengembangkan sistem notifikasi online. selanjutnya, badan pom memberikan pelatihan pelatihan kepada pegawai untuk bisa melaksanakan sistem notifikasi online ini. strategi dan pengorganisasian proses sistem notifikasi kosmetika secara online yang diluncurkan pada januari mengacu pada sejumlah peraturan yang telah diterbitkan. diantaranya peraturan menteri kesehatan tahun tentang izin produksi kosmetika, peraturan menteri kesehatan tahun tentang notifikasi kosmetika, dan beberapa peraturan teknis lainnya. selanjutnya, kepala badan pengawas obat dan makanan pada tanggal desember menerbitkan peraturan nomor hk. tahun tentang pedoman dokumen informasi produk. peraturan ini antara lain mengatur tentang tata cara dan persyaratan penyusunan dokumen informasi produk. penyusunan dip secara benar sangat ditekankan karena menyangkut mutu, keamanan dan manfaat dari produk kosmetika. pola pelayanan pum atu terkait penerapan sistem notifikasi online yang relatif baru, badan pom menyelenggarakan sejumlah pelatihan guna mempersiapkan keahlian pegawai memberikan layanan notifikasi secara online. pelatihan juga diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah umkm) kosmetik tentang keamanan kosmetik dan proses penyusunan dokumen informasi produk dip) yang benar. layanan notifikasi sistem online ini, juga dilakukan dalam rangka asean harmonisasi terkait tata cara tertentu dan persyaratan notifikasi produk kosmetika asean. indonesia tercatat sebagai satu satu dari tiga negara yang telah menerapkan sistem notifikasi online. pengajuan notifikasi kosmetika online ini dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha atau perusahaan kosmetika, sehingga lebih bertanggung jawab dan lebih terjamin kerahasiaan datanya. melalui sistem ini, produsen dan distributor termasuk masyarakat luas bisa mengakses jenis jenis produk kosmetika yang sudah mendapatkan notifikasi sebelum diedarkan dan produk kosmetika yang belum mendapatkan notifikasi dari badan pom ri. terkait tahapan pelaksanaan notifikasi kosmetika, kepala badan pom telah menerbitkan peraturan nomor hk. tahun tentang persyaratan teknis kosmetika. peraturan kepala badan pom tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan peraturan menteri kesehatan nomor menkes per viii tahun tentang notifikasi kosmetika, berdasarkan peraturan kepala badan pom ri, dijelaskan bahwa, dan organ genital bagian luar)pemohon notifikasi dimaksudkan sebagai industri kosmetika yang berada wilayah indonesia yang telah memiliki izin produksi, importir yang bergerak dibidang kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atau usaha perorangan badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi. sedangkan. sementara itu, penandaan keterangan produk kosmetika, meliputi aspek keamanan dan manfaat serta informasi lain yang dianggap perlu dicantumkan pada etiket, brosur, atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetika. klaim kosmetika adalah pernyataan pada penandaan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan dan atau pernyataan lain. prinsipnya, badan pom memastikan bahwa kosmetika yang beredar memenuhi persyaratan meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. karena itu, kosmetika harus memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam kode indeks kosmetika indonesia, serta standar lain yang diakui sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. inovasi pelayanan publik jilid pemenuhan persyaratan mutu kosmetika sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam article asean cosmetic directive tahun dan atau perubahannya. dalam proses penandaan kosmetika, paling sedikit harus mencantumkan nama kosmetika, kegunaan, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets serta ukuran, isi, atau berat bersih termasuk tanggal kedaluwarsa. penandaan juga harus tercantum peringatan perhatian dan keterangan lain. keahlian pelaksana untuk memastikan pelaksanaan layanan notifikasi kosmetika secara online, pegawai badan pom melaksanakan pelatihan pelatihan baik dari sisi teknis merasionalisasi maupun mekanisme dan prosedur notifikasi kosmetika secara online. selain itu, pelatihan juga diberikan kepada pelaku usaha kosmetika atau industri kosmetika yang berada wilayah indonesia yang telah memiliki izin produksi agar bisa melakukan pendaftaran produk secara online. notifikasi kosmetik online baru menuntut pengetahuan manajemen asset meliputi asset lifecycle configuration management dan routine operation and planned works, serta manajemen terkait pengguna meliputi request management and self service dan incident management dengan dikeluarkannya sop. sumber pembiayaan untuk mengembangkan sistem notifikasi secara online murni menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). adapun biaya yang dipungut kepada setiap pemohon notifikasi produk kosmetika masuk menjadi salah satu pendapatan negara dan hal itu diserahkan kepada kas negara. biaya notifikasi produk kosmetika yang dipungut dari pemohon sesuai. besarnya biaya notifikasi tergantung dari kategori kosmetika yaitu rp. (empat ratus ribu rupiah) untuk kosmetika rias dan rp. (lima ratus ribu rupiah) untuk kosmetika perawatan. sistem pembayaran biaya notifikasi tersebut dilakukan secara langsung oleh pemohon kas negara melalui bank yang telah ditunjuk. inovasi pelayanan publik jilid monitoring dan evaluasi untuk mengawal aplikasi sistem notifikasi online, badan pom melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala. monitoring dan evaluasi sistem ini dimaksudkan untuk memastikan dan meningkatkan pelayanan notifikasi produk kosmetika secara online. badan pom sebagai otoritas pengawas obat dan makanan mempunyai komitmen dan konsisten melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap produk kosmetika yang beredar masyarakat. ha! ini dilakukan untuk melindungi masyarakat terhadap obat dan makanan termasuk kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan utamanya mutu produk kosmetika. karena itu, pihak produsen kosmetika apabila mengabaikan standar mutu, keamanan dan memanfaatkan notifikasi kosmetika maka bisa dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika untuk sementara, penarikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan atau klaim dari peredaran. sanksi lainnya berupa pemusnahan kosmetika, dan atau penghentian sementara kegiatan produksi dan atau impor kosmetika serta pembatalan notifikasi. badan pom juga mengimbau masyarakat untuk menghubungi unit layanan pengaduan konsumen, apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penerapan notifikasi kosmetika. adapun nomor kontak unit layanan pengaduan konsumen lpk) badan pom adalah nomor telepon dan atau email ke: atau layanan informasi konsumen seluruh balai besar balai pom seluruh indonesia. badan pom juga secara berkala melakukan koordinasi dengan kementerian kesehatan, kementerian koperasi dan ukm, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama ukm dan stakeholder terkait, termasuk pelatihan dan konsultasi (coaching clinic) tentang tata cara pengajuan notifikasi, meningkatkan dialog dengan asosiasi dan stakeholder lainnya untuk memastikan kualitas layanan notifikasi kosmetika secara online. samping itu dilakukan peningkatan dan perbaikan sistem notifikasi online secara berkelanjutan. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid aga been pen haa ana kosmetika tie k35 mengandung bahan berbahaya ae aa, tan tang lh. an, kai sa, sa, ga. ayal jap "wa fan ngb laman ra) ten im, (akan beberapa jenis dan merek kosmetik berbahaya yang ditemukan beredar luas oleh badan pom. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama pelaksanaan notifikasi kosmetik secara online telah meningkatkantransparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. sistem ini mempermudah pelayanan dalam proses notifikasi kosmetika secara online. melalui sistem layanan notifikasi kosmetika secara lain, layanan menjadi lebih cepat dan muda, transparan, akuntabel dan profesional. selain memudahkan pelaku usaha kosmetika yang mengajukan permohonan notifikasi produk, sistem ini juga memberi akses yang luas kepada terkait produk kosmetik yang beredar masyarakat seluruh indonesia. dengan sistem ini meminimalkan kontak langsung antara pemohon dengan petugas badan pom sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas badan pom. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid aspek keberlanjutan sistem notifikasi kosmetika secara online sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat saat ini. karena itu, pelayanan yang cepat dan muda melalui sistem notifikasi kosmetika secara online dipandang perlu untuk terus dikembangkan dan dilanjutkan. untuk keberlanjutan dan meningkatkan layanan notifikasi kosmetika, badan pom melakukan penyiapan sumber daya manusia pelaksana sistem online ini termasuk menyiapkan infrastruktur pendukung guna melaksanakan sistem notifikasi kosmetika secara online. kesiapan sdm tersebut terutama ditujukan kepada pegawai badan pom agar bisa memberikan layanan notifikasi kosmetika dengan menggunakan sistem online. peluang replikasi layanan notifikasi kosmetika melalui sistem online telah terbukti memberikan kemudahan kepada pelaku dunia usaha kosmetika untuk melakukan notifikasi produk kosmetika. sistem layanan secara online yang lebih efisien ini, tidak hanya diterapkan lingkungan badan pom ri, tetapi juga bisa diadopsi pada badan publik atau lembaga lainnya. perspektif reformasi birokrasi dari sisi perubahan organisasi dalam rangka implementasi government jangka panjang sebagai bagian dari reformasi birokrasi, badan pom telah memulainya dengan melakukan integrasi system notifikasi kosmetika online dengan proses pembayaran payment (dalam pengembangan) serta service antrian elektronik kosmetik. hal penting dalam penyempurnaan reformasi birokrasi badan pom adalah peningkatan transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan notifikasi kosmetik melalui payment. dalam rangka penanaman reformasi birokrasi itu juga, badan pom menerapkan quality management system forms). sistem notifikasi secara online badan pom bisa menjadi model pelayanan publik sejumlah badan atau lembaga publik lainnya. sistem yang diterapkan dalam notifikasi kosmetika ini telah memberikan ruang kemudahan bagi pihak yang melakukan notifikasi produk kosmetika. dari sisi sisi tata laksana prinsip mudah, cepat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel melalui penggunaan sistem notifikasi kosmetika secara online sesungguhnya sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. pelayanan dengan sistem notifikasi kosmetika secara online dapat menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh petugas bpom. karena itu, sistem notifikasi kosmetik secara online telah mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. sistem ini juga mempercepat akses konsumen terhadap produk, mempermudah proses permohonan notifikasi karena dapat dilakukan dari seluruh indonesia. karena itu, kedepan peluang ini harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha termasuk ukm untuk meningkatkan daya saing bagi produk kosmetika indonesia pasar nasional, regional dan bahkan global. kumpulan praktik baik invasi pelayanan publik jilid bagian vii inatrade kementerian perdagangan menjawab tantangan perdagangan bebas bagian vii inatrade kementerian perdagangan menjawab tangan perd beb vii 743i naa ain ken ema, bukan man ank men beta br bea pen ara per kemal pelabuhan peti kemas. pengurusan izin ekspor dan impor sekarang menjadi lebih mudah karena hanya melalui satu pintu saja. langkah panjang yang berbelit dalam pengurusan ijin perdagangan telah berakhir melalui penerapan pelayanan terpadu satu pintu atau ptsp kementerian perdagangan. masalah, pendekatan dan hasil dalam era perdagangan modern, arus keluar masuk barang harus benar benar dilakukan pendataan. karena itu, lalulintas barang ekspor impor tersebut harus terdaftar melalui mekanisme perizinan yang dikeluarkan pemerintah. ini menjadi salah satu satu syarat yang disepakati saat kita masuk dalam pasar bebas asean mendatang. untuk itu mau tidak mau, mekanisme birokrasi harus dilewati oleh pelaku usaha dalam mengajukan izin. masalahnya, birokrasi yang rumit, banyak pintu serta perilaku korupsi kerap menjadi halangan bagi pelaku usaha dalam mengajukan izin. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid kementerian perdagangan republik. ( : inatrade kementerian perda. status permohonan status permohonan selamat datang inatrade, silahkan mengisi data dibawah ini sesuai dengan lembar tanda terima permohonan peri direktorat direktorat impor nomor pendaftaran inatrade npp sbl ngo (ass iis i les1 ioo kup menggunakan kode barcode pada tanda terima permohonan perijinan lembar inatrade untuk npp: . setiap saat pemohon dapat melihat status penyelesaian ijin. padahal, siapa yang tidak mau usahanya berjalan secara legal tanpa dicap menyalahi aturan. birokrasi banyak pintu, lamanya proses perizinan yang dikeluhkan pelaku usaha mulai hilang sejak adanya program inatrade yang digulirkan oleh kementerian perdagangan. inatrade memungkinkan pelaku usaha mengurus perizinan perdagangan melalui satu pintu dan sebuah sistem terpadu. pintu masuk melalui satu loket terpadu serta prosesnya bisa sehingga pelaku usaha bisa mengetahui sejauh mana proses perizinannyayakni sebuah sistem data terpadu yang mencatat barang keluar dan masuk indonesia. ins sendiri adalah salah satu syarat untuk menuju asean single window sebuah sistem data terpadu yang akan mulai berlaku pada tahun seiring dengan mulainya pasar bebas asean. sebelum adanya inatrade ini, perizinan impor ditangani oleh instansi, sementara untuk izin ekspor ditangani instansi. hal ini memungkinkan butuh waktu yang lama dan birokrasi panjang. kementerian perdagangan sendiri, sebelumnya izin ditangani oleh lima direktorat inatrade menggabungkan itu semua sebagai sebuah loket tunggal (single entry single exit). dengan begitu, intensitas pertemuan pelaku usaha dengan petugas perizinan bisa ditekan diminimalisir. inovasi pelayanan publik jilid tidak bisa dipungkiri, intensitas pertemuan yang tinggi itu berpotensi melahirkan budaya suap gratifikasi. dua kali pertemuan dengan petugas yakni saat menyerahkan permohonan perizinan berikut persyaratannya dan saat mengambil izin yang sudah jadi. bahkan, jika mengurus secara online, pelaku usaha hanya bertemu sekali dengan petugas loket saat mengambil izin yang sudah jadi. inatrade memungkinkan pelaku usaha atau masyarakat memantau sampai mana proses pengajuan izinnya. selain itu, warga juga lebih dipermudah dalam mengurus perizinan karena hanya cukup mengurus satu tempat. melalui unit pelayanan perdagangan upp) kementerian perdagangan, pelaku usaha bisa mengurus berbagai izin yang dibutuhkan. upp adalah loket tunggal (single entry single exit) yang bisa melayani perizinan termasuk izin impor export barang, hasil pengembangan sistem inatrade, upp kementerian perdagangan bahkan saat ini juga melayani perizinan terkait standarisasi. menurut data kementerian perdagangan hingga saat ini baru perusahaan yang mengakses pengajuan perijinan melalui sistem inatrade dan pada akhir pemerintah menargetkan jumlah perusahaan yang melakukan pengurusan perijinan secara daring melalui laman http: dan mencapai perusahaan. hingga kini layanan pengurusan izin ini dirasakan banyak manfaat bagi pelaku usaha dalam kepastian berusaha. tak ayal, daya saing serta minat investasi lebih tinggi. lihat saja,tak heran jika hak aksesnya pun terus bertambah. berdasarkan data kemenag hingga akhir sebanyak perusahaan yang memiliki hak akses. jumlah ini naik menjadi perusahaan pada maret dan meningkat menjadi perusahaan, pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat inatrade muncul dengan difasilitasi bagian ekspor impor kementerian perdagangan. pembangunan inatrade oleh kementerian perdagangan adalah sebuah tuntutan untuk mendukung adanya ins. apalagi pasar bebas asean sudah didepan mata yang menuntut adanya sistem terpadu itu. setelah berbagai upaya dilakukan dan pemilihan beberapa sistem best practice, maka dipilihkan inatrade. sebagai pelaksana sebagai pihak internal yang terlibat dibentuklah upp sebagai salah satu unit kerja bawah direktorat fasilitasi ekspor dan impor. upp inilah sebagai pintu tunggal dan terpadu dalam pengurusan izin yang dibutuhkan. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid aspek keberlanjutan peluang replikasi perspektif reformasi birokrasi bagian direktorat penilaian keamanan pangan badan pom semangat perubahan untuk menjamin kemapanan produk pangan semangat perubahan untuk menjamin keamanan produk pangadan pengawas obat makanan layanan cantik notifikasi elektronik untuk produk kosmetikvii inovasi pelayanan publik jid b3. den tes khan usia mea pan bean medi. induk ang pra ani tegak "ra apem suasana yang nyaman pelayanan inatrade selain itu sistem ini juga dinilai bisa merevolusi custom clearance karena data data penting soal ekspor impor lansung dikirim bea cukai dan ins untuk keperluan selanjutnya. kemudahan dari hadirnya inatrade juga dirasakan oleh institusi surveyor fumigatus. strategi dan pengorganisasian proses awalnya memang masyarakat terkejut dan seolah olah tak percaya, apakah bisa mengurus perizinan tanpa bertemu dengan yang mengurus izin. keraguan itu akhirnya bisa dijawab oleh sistem ini. setelah upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha, sambutan ternyata cukup baik. sekarang bisa membuktikan bahwa mengurus perizinan tidak harus bertemu dengan pegawai pemerintah. pola edukasi dan sosialisasi dilakukan, diantaranya dengan datang daerah daerah ntuk memperkenalkan sistem ini, terutama sistem online inatrade. sistem online sangat membantu pelaku usaha daerah sehingga tidak perlu datang jakarta untuk mengurus izin, semua bisa dilakukan secara online. inovasi pelayanan publik jilid saat ini bisa mengatakan,hal ini selaras dengan upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi bahwa pertemuan antara dua orang yang berkepentingan, makan ada potensi untuk korupsi. koordinasi dilakukan dengan instansi baik unit kerja internal kemenag maupun instansi lain. untuk unit kerja eksternal, dibutuhkan koordinasi karena proses perizinan melewati direktorat lain. upp ini hanya sebuah loket, single entry single exit tempat memasukan permohonan izin dan mengambil izin yang sudah jadi. sementara yang memproses lain adalah direktorat lain. sementara koordinasi dengan instansi eksternal seperti dengan beacukai, kementerian pertanian, pom, surveyor, kementerian kehutanan dan kementerian industri. dengan kementerian kehutanan misalnya, dibutuhkan izin untuk membuktikan bahwa produk kayu bukan berasal dari pembalakan liar dan dari kayu dari produk yang bisa diperbaharui. depan akan ada koordinasi dengan ditjen pajak keahlian pelaksana terkait dengan layanan dalam jaringan (online), inatrade membutuhkan berbagai tenaga ahli pengembangan sistem. pada kementerian perdagangan telah mengajukan pengadaan tenaga ahli pengembangan inatrade yang terdiri dari project manager, system analyst, electronic data interchange pde) analyst, programmer aplikasi, database administrator, network administrator. selain itu juga dibutuhkan tenaga pendukung yang terdiri dari administrator proyek, technical writer, dan data entry. tugas pokok tenaga ahli dalam kelompok ini adalah merencanakan, dan mengembangkan basis data, pelayanan data dan merencanakan dan melaksanakan pelayanan dan pengembangan teknologi informasi. tentu saja keahlian lain luar kemampuan sistem dalam jaringan juga dibutuhkan. dalam kaitan ekspor impor kemampuan analisa hambatan perdagangan, harmonisasi kebijakan perdagangan, pengembangan ekspor, perdagangan internasional dan analisa kebijakan standarisasi akan mendukung sistem inatrade berjalan lebih baik. secara umum para analis ini bertugas untuk: melakukan kajian dan pengembangan kebijakan bidang ekspor, bidang impor dan bidang pengamanan dan fasilitasi perdagangan: pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh masukan dalam perumusan rekomendasi kebijakan bidang ekspor, bidang impor, dan bidang pengamanan dan kumpulan praktik baik invasi pelayanan publik jilid fasilitasi perdagangan: dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan bidang ekspor, bidang impor, dan bidang pengamanan dan fasilitasi perdagangan. sumber pembiayaan gangan setiap tahunnya anggaran yang dipakai untuk sistem ini tidak mencapai rp. miliar. anggaran banyak dipakai untuk pengembangan sistem. nya, jika ran hanya untuk perawatan engine tidak . ) terlalu mahal. sistem sudah cukup stabil lan saat ini. namun pengembangan harus terus dilakukan untuk terus memperbaharui dan meningkatkan kemampuan sistem. upgrading dan updating ini dilakukan untuk lebih memperluas pelayanan perizinan. misalnya dengan semakin terintegrasinya "sa layanan online dengan kementerian lembaga lain. biaya murni berasal dari apbn anggaran miliki direktorat fasilitasi impor kementerian perdagangan. layanan yang ramah dan lebih personal. monitoring dan evaluasi inatrade memang harus terus dikembangkan, terutama sistemnya. sistem yang ada harus bisa mengakomodir kebutuhan pelaku usaha yang mengurus perizinan. yang paling utama yang akan dikembangkan adalah sisi pelayanan publiknya. karena itu, proses pembuatan izin akan dipercepat dengan pengembangan sistem. depan,dengan unit kerja yang masih ada bawah direktorat lain, upp memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. usulan telah dimasukan kementerian pan dan agar upp ini bisa berdiri sendiri sebagai unit kerja yang menangani perizinan. inovasi pelayanan publik jilid kk. png z5. . . n0 lan yaa wrap adaa be sono! wo. ktp ran lan rat dari van tap bumi pete" kana, sen perih aa. ben ari mma bukti permohonan dicetak secara elektronik. keberlanjutan dan peluang replikasi pembelajaran utama untuk melayani publik sebenarnya hanya dibutuhkan kemauan dari instansi pemerintah. didukungolehsistemyangbaik, pelayananprimabisadihadirkankepadamasyarakat. pelayanan prima ini harus bisa dilakukan dan dikoordinasikan dengan instansi pemerintah yang lain. depan, koordinasi harus diperkuat untuk lebih memadukan sistem pelayanan publik ini. dukungan penting juga harus ada dari pelaku usaha sebagai konsumen sistem ini. masyarakat harus terbiasa dengan sistem yang baik ini. sistem yang memudahkan serta menjauhkan dari potensi suap gratifikasi. aspek keberlanjutan inatrade akan dikembangkan terus sistemnya. yang paling utama yang akan dikembangkan adalah sisi pelayanan publiknya. proses pembuatan izin akan dipercepat serta akan menggandeng instansi terkait seperti ditjen pajak. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid koordinasi dengan ditjen pajak disaat ini, sumber daya manusia yang terbatas. peluang replikasi ditjen p2ht, sedang menunggu izin dari kementerian perdagangan untuk mengadopsi sistem inatrade. tahun depan mulai dipakai untuk izin impor produk holtikultura. ditjen p2ht nanti mengembangkan sistem sejenis untuk keperluan mereka sendiri. adapun kementerian kehutanan, memakai programmer inatrade untuk membuat aplikasi sistem informasi legalitas kayu silk). kedua kementerian ini yang secara langsung berguru pada trade. semakin banyak kementerian lembaga yang menggunakan sistem elektronik seperti inatrade ini, akan semakin bagus karena memang harus dibangun sebuah sistem untuk aliran informasi yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. apalagi sistem yang dibangun menggunakan standar internasional. karena itu diharapkan, semakin banyak instansi yang memiliki sistem atau segera membangun sistem yang kompatibel dengan instansi yang lain. perspektif reformasi birokrasi terdapat perubahan organisasi dalam inatrade. sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelenggaraan reformasi birokrasi. bekerjanya organisasi inatrade memperlihatkan tiga unsur, yaitu: adanya orang yang bekerja (man) yang terdiri dari tenaga tenaga ahli dan pelaksana, adanya kerjasama cooperation) dalam dan antar bagian dan adanya tujuan (goal) yang akan dicapai oleh organisasi tersebut yakni pelayanan terbaik yang efisien, efektif dan transparan. inatrade telah terbukti mengurangi intensitas pertemuan pelaku usaha dengan petugas pembuat izin serta tidak bertemunya pejabat yang berwenang menandatangani perizinan adalah sebuah terobosan besar. minimnya pertemuan dua pihak ini mengurangi potensi suap dan gratifikasi. sistem online juga memungkinkan pelaku usaha yang ada daerah bisa mengurus perizinan dari daerah asalnya, tidak perlu kementerian perdagangan jakarta. dalam tata laksana, inatrade juga memenuhi persyaratan dalam reformasi birokrasi. perbaikan penatalaksanaan dalam reformasi birokrasi yang dimaksud adalah melakukan serangkaian proses analisis dan perbaikan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi pelayanan publik jilid efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam setiap hal yang akan dicapai dalam suatu organisasi. sistem single enter single exit yang diusung inatrade menghilangkan kerumitan birokrasi. dari semula lima direktorat kementerian perdagangan, sekarang hanya satu loket tunggal ekspor impor yang semula ditangani oleh instansi lembaga, terus diupayakan menjadi terpusat. misalnya saat ini inatrade juga menangani perizinan untuk standarisasi. dengan begitu waktu pembuatan perizinan menjadi lebih cepat dari semula sampai hari saat ini hanya hari saja. prosesnya juga bisa dipantau langsung oleh pelaku usaha pembuat izin sehingga mengedepankan transparansi publik pada kinerja lembaga negara. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid bagian viii lpse kementerian optimalisasi dan efisiensi pengadaan barang dengan procurement bagian viii lpse kementerian optimalisasi dan efisiensi ban, swamemammaman pen ping pelanggar bala pala sean asa (ea pengadaan barang jasa diumumkan secara transparan. masalah, pendekatan dan hasil layanan pengadaan secara elektronik lpse) atau (e procurement) kementerian pekerjaan umum merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melayani unit layanan pengadaan ulp) atau panitia pokja ulp pengadaan barang dan jasa secara elektronik. lpse melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili wilayah kerja lpse yang bersangkutan. sebelum menerapkan sistem lpse, pengadaan barang dan jasa kementerian pekerjaan umum masih dilaksanakan dengan cara manual. kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilid bahkan informasi tentang jenis barang dan jasa serta jumlah biaya juga masih terbatas. namun, sejak lpse diberlakukan kementerian pekerjaan umum, publik terutama peserta yang akan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa bisa mengakses proses lelang. dengan demikian, lpse kementerian pekerjaan umum telah mendorong peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasasistem layanan yang berbasis internet ini telah mencegah potensi terjadinya korupsi. tidak ada lagi kongkalikong antara penyedia jasa layanan maupun pengguna layanan dalam proses pengadaan barang dan jasa. semua peserta bisa mengakses persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengadaan barang dan jasa. peserta juga bisa mengakses dan mengetahui tahapan tahapan pengadaan barang dan jasa, jumlah atau nilai terkait barang dan jasa tersebut. proses pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronik memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh lpse kementerian pekerjaan umum. lpse kementerian pekerjaan umum dimulai dari registrasi penyedia jasa, informasi umum satuan kerja, informasi rencana umum pengadaan, pengadaan pelelangan secara semi procurement, pengadaan pelelangan secara full procurement, dan informasi terkait dengan monitoring pelaksanaan kegiatan (monitoring) publik, kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan proporsional, dan cara sederhana, dan kip, lingkup badan publik(inovasi pelayanan publik jilid sesuai dengan amanat tahuninformasi dalam sistem lpsehal ini dapat mencegah berbagai kegiatan pengadaan barang jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan. pelaksanaan dan penerapan pihak yang terlibat penggagas dan pelaksanaan sistem baru, layanan pengadaan secara elektronik lpse) kementerian pekerjaan umum adalah sumber daya manusia sdm) yang ada kementerian pekerjaan umum. namun, untuk meningkatkan kapasitas pengelola lpse memang melibatkan konsultan bidang it. akan tetapi penggagas dan pengelola berasal dari sdm kementerian pekerjaan umum. strategi dan pengorganisasian proses pengembangan procurement kementerian pekerjaan umum dilaksanakan secara bertahap. tahun kementerian pekerjaan umum mulai merintis pelaksanaan procurement yang dikenal dengan istilah copy internet cti). copy internet cti) yaitu kegiatan penayangan seluruh proses dan hasil pengadaan batang jasa melalui internet oleh panitia pengadaan. dalam tahap ini belum ada transaksi elektronik yang terjadi karena kondisi infrastruktur jaringan internet, sumber daya manusia internal dan eksternal yang belum cukup tersedia. meski sudah memperkenalkan procurement dalam pengadaan barang dan jasa kementerian pekerjaan umum, namun proses pengalamannya masih manual. tahun kementerian pekerjaan umum mulai menerapkan sistem semi e proc semi procurement) pusat dan dki jakarta. semi procurement yaitu kegiatan pengadaan barang jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif antara pengguna jasa dan penyedia jasa dan sebagian lagi dilakukan secara manual (konvensional), kumpulan praktik baik inovasi pelayanan publik jilidpengaturan kedudukan protokoler pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota cimahi dimaksudkan untuk menunjang tertib pelaksanaan setiap acara resmi atau acara kenegaraan yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota dprd, bahwa kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd kota cimahi dimaksudkan agar pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakupacara pengibaran penurunan bendera merah putih, penerimaan pelepasan kontingen. cc. acara acara yang dianggap resmi lainnya. bagian kedua tata tempat dan jenis rapat tata tempat pimpinan dan anggota dprd dalam acara resmi yang diadakan daerah ketua dprd sebelah kiri walikota, wakil ketua dprd bersama dengan wakil walikotadrs walid syaikh tempat tanggal lahir cirebon, april agama islam pekerjaan swasta kewarganegaraan indonesia alamat ji. bangkong lor rto5 rwo5 kel. mater kec. batununggal bandung nomor telepon (kantor) nomor faksimili nomorketerangan lisan dan memeriksa keterangan tertulis yang diajukan komisi pemilihan umum: telah memeriksa dengan seksama bukti bukti dan saksi saksi, duduk perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal mei: pemohon adalah peserta pemilu dewan perwakilan daerah yang terdaftar kpu berdasarkan penetapan kpu dengan nomor urut pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum nomor sk kpu tanggal mei tentang hasil penghitungmilihan umum tahun secara nasional, khususnya mengenai anggota dewan perwakilan daerah untuk daerah pemilihan provinsi jawa barat yang hasil perhitungannya sebagai berikut: untuk perolehan suara walid syaikh sejumlah pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan kerugian pemohon sehingga tidak terpilih sebagai anggota dewan perwakilan daerah untuk daerah pemilihan provinsi jawa barat. kesalahan tersebut terjadi pada berbagai tingkatan: hasil rekapitulasi komisi pemilihan umum provinsi jawa barat yang menjadi acuan penghitungan suara dalam rapat pleno kpu pusat menyatakan perolehan suara calon anggota jawa barat walid syaikh sebesar yang seharusnya kesalahan terjadi terutama ketika kpu provinsi jawa barat membuat daftar laporan sementara perolehan suara sah dpd provinsi jawa barat pada tanggal april jam dan ketika membuat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah daerah pemilihan provinsi jawa barat yang menjadi acuan dalam rapat pleno kpu provinsi jawa barat pada tanggal april kesalahan tersebut akan nampak jelas jika kita membandingkan sumber data yang menjadi acuan penghitungan perolehan suara sah peserta pemilihan umum dengan proses penghitungan data tim kpu pusat. perincian kesalahan penghitungan suara dapat dilihat pada tabel berikut ini: tabel: laporan rekapitulasi ata sementara suara dpd kabupaten kota kun dona kpu jabar oleh kpu selisih april jabar april kab. bogor kab. sukabumi |. depok sam sam kab. bandung bekasi kota . . bandung kota ma0g0 aee indramayu jumah tabel laporan sementara rekapitulasi awal suara dpd selisih april oleh kpu jabar april totalpemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah dpd) daerah pemilihan propinsi jawa barat, tanggal april daftar laporan sementara perolehan suara sah dpd propinsi jawa barat pada pemilu tanggal april daftar perolehan suara anggota dewan perwakilan daerah kpu center yang diambil padjawa barat. menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan provinsi jawa barat adalah sebagai berikut: perolehan suara sah untuk peserta walid syaikh sebesar atau, melakukan penghitungan ulang secara jujur dan transparan dengan menyertakan data data autentik dari setiap pps dan ppk seluruh jawadihadapan persidang'at, tanggal mei jam wib, berbunyi sebagai berikut: bahwa ternyata keberatan pemohon adalah berkaitan dengan selisih perhitungan yang didasarkan dari data tim komisi pemilihan umum pusat kpu) dan data laporan sementara kpu jawa barat tanggal april dengan rekapitulasi suara kpu jawa barat tanggal april data tim kpu adalah penghitungan sementara dan tidak dapat dijadikan data rujukan ataupun acuan bagi pemohon untuk menyatakan hasil penghitungan yang benar karena penghitungan yang resmi oleh kpu berdasarkan penghitungan manual: bahwa selain ituota kabupaten, kpu provinsi, dan kpu pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan: bahwa dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi perpelaksanaannya:sama sekali tidak menunjukkan adanya keberatan dari pemohon bila terjadi salah hitung dalam hasil penghitungan suara tim kpu pusat adalah data perhitungan yang bukan rujukan resmi kpu, sedangkan bukti laporan sementara kpu jabar april adalah bukti yang bukan merupakan bukti otentik menurut undang undang nomor tahujawa barat adalah sah menurut peraturan perundang undang pemilu yang berlakujelis hakim memeriksamenimbang bahwa persoalan pokok yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi adalah: apakah benar perhitungan suara atas nama pemohon yang dilakukan kpu propinsi jawa barat secara keliru sebesar seharusnya suara sehingga pemohon tidak dapat kursi, apakah alat bukti yang digunakan pemohon dapat digunakan untuk membuktikan dalil permohonannya secara sah: menimbang bahwa kesalahan perhitungan kpu yang didalilkan pemohon ternyata tidak dapat dibuktikan oleh pemohon dengan alat alat bukti yang sah karena bukti rekapitulasi hasil sementara kpu maupun print out hasil perhitungan dari kpu tidak dapat dijadikan rujukan sementara dipihak lain pemohon juga tidak dapat menunjukkan data data hasil rekapitulasi dari pps, ppk maupun kpu kabupaten kota, menimbang bahwa berdasarkan uraian atas telah ternyataharus ditolak, mengingatuasa komisi pemilihan umum dan dihadiri oleh pemohon atau ' atau organisasi terlarang lainnya: pegawai negeri: sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dibidang tata usaha negara: berumur serendah rendahnya dua puluh lima tahun: berwibawa, ,untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara, seolehdua puluh lima tahun sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela,dan bukan bekas anggota organisasi terlarang, partai komunis indonesia, termasuk organisasi massanya, atu bukan orang yang terlibat langsung gerakan september partai komunis indonesia. untuk dapat diangkat sebagadan. berpengalaman sekurang kurangnya (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan tata usaha negara, atau (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan tata usaha negara.inggidan wakiltinggiketua pengadilan tinggi tata usaha negara diambil sumpah danansebagai advokat. jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim selain jabatan sebagaimana dimaksuddua tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tata usaha negara,dan (enam lima tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dan janji jabatannyac,huruf dan huruf dan berpengalaman sekurang sekurangnya (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilansekurang kurangnya (tiga0, atau (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi pengadilannangkap menjadi advokat. jabatan yang tidak boleh diu ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut panitera sebelum memangku jabatanya, panitera, wakil panitia, panitia muda dan panitia pengganti diambil sumpah atau janji menurut agama atau berjanji,paraan hukum dan keadilanpasa, dan sehingga berbunyi sebagai berikut warga negara indonesia, nya atau janjinya oleh ketua mahkamah agung: syarat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf hubud,sebelum memangku jabatai berikut saya bersumpahrepublik indonesiaj, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang didalamnya sendiri berkepentingan. jurusnya tidak boleh merangkap jadi advokat. jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh jurusnya selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjut oleh mahkamah agung. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutdi sebelum memangku jabatannya sekretaris dan wakil sekretaris diambil sumpah atau janjinya1945, negara dan pemerintah . saya bersumpah berjanji, bahwa saya akan menterjanjisaya bersumpah berjanji, bahwa sayaerjanji, bahwa sayas salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimaketikasanksi administratif. s5)diantara dan bab vii . putri diundangkan jakarta pada tanggal maret sekertaris negara republic indonesia, ttd barekretaris kabinet bidang umum dan perundang undangan ttd lombok nahattands penjelas.ngadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. undang undang dasar negara indonesia tahun tersebut telah membawa perubahan seluruh perundang undangan bidang kekuasan kehakiman. pembentukan dan perubahan perundang undangan tersebut dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasan hukum dan keadilan. pembentukdin kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh undang undang dasar republik indonesia tahun perubahan penting lainya atas undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara antara lain sebagai berikut: syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara::peradilkeputusan yang bersifat umum adalah pengaturan yang membuat norma norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mem atau instansi lain. dalam rangka pengawasan administrative yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan tmenahan terhadap tersangka. keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentudalamber menurut ketentuan undang undang peradilan umum. huruf cukup jelas huruf cukup jelase permintaan sendiri, sakit jasmani dan rohani terus menerus, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya,adanya pengecualian. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan pengawasan umum adalah meliputi kliatasctor yang penting peranannya dalam" huruf cukup jelas. dalam hal pemberhentian tidak dengan hormatdengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberiakann negara: keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas: akuntabilitasndapatcantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penguat ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini angkatan bersenjata republik indonesia pegawai negeri sipil yang diperbantukan dipekerjakan pada daerah otonom atau instansi lain pegawai daerah otonom pegawai perusahaan jawatan peran)). pegawai perseroan terbatas pt) milik negara yang belum digolongkan dalam salah satujabat adalah pegawai negeri dan pejabat bukan pegawai negeri yang tingkat pusat menduduki jabatan eselon iii atas tingkat daerah menduduki jabatan: camat dan mentri pagar praja: tingkat kabupaten kotamadya bupati walikota dan jabatan eselon atas, dari jawatan otonom maupun jawatan pusat, tingkat propinsi gubenur dan jabatan eselon atas, baik dari jawatan otonom maupun jawatan pusat. yang bersangkutan yang membawadi1981pejabat yang berwenang adalah pe: perusahaan swasta adalah badan usaha atau badan hukum yang bergerak adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan serta tidak berbentuk perusahaan swasta , termasuk mencari perantara kegiatan tersebut. bab pembatasan berusaha (l) pegawai negeri sipil golongan ruang iv a pps atas, anggota abri berpangkat letnan atas, penjabat serta isteri dari penjabat eselon dan yang setingkat baik yang pusat maupun yang daerah: perwira tinggi abri, penjabat penjabat lain yang angkat oleh menteri kepala lembaga yang bersangkutan, dilarang: memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, memimpin duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu: pemilikan saham suatu perusahaan sepanjang jumlah dan sifat pemilikpekerjaan swasta yang mempunyai fungsi social ialah: praktek dokter, bidan: mengajar sebagai guru, lain lain pekerjaan yang serupa yangii d pps bawah, anggota abri berpangkat pembantu letnan dan fungsi sosial baik sebagai pemimpin, pengurus,pegawai negeri sipil golongan ruang iv a pps atas, anggota abri berpangkat letnan atas dan penjabat dilarang duduk sebagai pengurus, penasehat, at,ll d pps bawah, dan anggota abri berpangkat pembantu letnan bawah harus memperoleh izin dari penjabat yang berwenang apabila duduk sebagai pengurus, penasehat, atau pelindung dalam badan sosial serta apabila untuk itu memperoleh upah gaji honoris atau keuntungan materiil finansial lainnya. penjabat yang berwenang dapat menolak permintaan izin atau persetujuan yang dimaksud dalam ad b dan dan peraturan pemerintah ini, apabila pemberian izin atau persetujuantahun, yang dapat diperpanjang setiap kali untuk dua tahun, izin atau persetujuanemimpidalam peraturan pemerintah ini, dan mengambil tindakan(l)dalam peraturan pemerintah ini yang pada saat berlakunya peraturan pemerintahan ini melakukan usaha atau hal yang disebutkan dalam kepada pketentuan penutup: diberhentikan sementara: cc.jenderal tni diundangkan jakarta pada tanggal maret menteri sekertaris negara republik indonesia ttd. suhartono,s.h..ditingkat daerah serta aparatur ekonomi negara yang berwibawa, bersih, efektif, dan efisien. untuk,, dan anggota abri. dalam rangka usaha itu pemerintah me4madu perlu untuk membatasi kegiatanpenyalahgunajawab dari seorang penjabat, pegawai negeri danannya lebih rendah, oleh karena itu maka pangkat pegawai negeri anggota abri dengan golongan iv a atas letnan ll d bawah pangkat pembantu letnan dimaksud dengan jabatan eselon tingkat kabupaten kotamadya mencakup jabatan jabatan: kepala sub direktorat, kepala bagian, kepala sub inspektorat daerah, sekertaris daerah, wedana, dan jabatan jabatan yang setingkat. eselon tingkat propinsi mencakup jabatan jabatan sekertaris daerah, asisten sekertaris daerah, kepala direktorat, kepala inspektorat daerah, kepala biro, kepala ahli, residen dan jabatan jabatan yang setingkat. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf pegawai negeri atau penjabat tidak berkewajiban melaporkan pemilikan sahamsuatu perusahaan swasta, kecuali apabila jumlah saham sedemikian besarnyalangsung atau tidak langsung melalui jumlah suara atau hak hak khususnya dapat mempengaruhipenyelenggaranyang tidak berbentuk perseroan terbatas pt). huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "menerima pekerjaan adalah misalnya pekerjaan merias pengantin, mengerjakan pesanan makanan dan sebagainya, sepanjang pekerjaan tersebut tidak merupakan perusahaan mengingat undang undang dasar ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor babi ketentuan umum dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan kedudukan protokol hakim diatur dengan keputusan presiden. tunjangan dan ketentuan lain,,il,oo. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan, membimbing bawahan dalam menjalankan tugas gg. menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik bagi bawahan, mendorong bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja: memberi kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan karier, mentaati ketentuan peraturan perundang undangan tentang perpajakan, berpakaian rapih dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan satu terhadap masyarakat, sesama pegawai negeri sipil, dan terhadap atasan,xx.egeri sipil dilarangmenyalahgunakan wewenang: cc., menerima hadiah atau sesuatu pembagil.,araan atau jalannya perusahaan,pegawai negeri sipil yang berpangkat peltata tingkat golongan ruang hukuman disiplin ian per pet disjokipenundaan kenaikan gajah berkala untuk paling lama (satu) tahun: penurunan gajah sebesar satu kali kenaikan gajah berkala untuk paling lama satu tahun: dan cc. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lamacc.ckeatas,huruf bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat pembina tingkat golongan ruang iv b keatas il. huruf bagi pegawai negeri sipil daerah yang berpangkat pembina tingkat golongan ruang iv b keatas, kepala perwakilan republik indonesia diluar negeri bagi pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada perwakilan republik indonesia diluar negeri, dipekerjakan diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar dii oleh menteri sekretaris negarakehurufhuruf dapat didelegasikan kepada:. cc. untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam dasetingkat dengan itu bagian keempat tatacara pemeriksaan, perlu. pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.huruf huruf dan huruf dapat memerintahkan pejabat bawahannya untuk memeriksa pegawai negeri sipil! yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.id) kepada pegawai negeri sipil yang didasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanyavang dijatuhi salah satu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasai tidak dapat mengajukan keberatanempat belas has(l):inggipengalaman sekurang kurangnya empat tahun sebagai wakil, cc. berpengalaman sekurang kurangnya empat tahun sebagai wakilhari kerja terhitung mulai tanggal "menerima keberatan itu. (l)satu bulan terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan ituyang berwenang menghukum. penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam. bagian keenam berlakunya keputusan hukuman disiplin hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil berlaku sejak tanggal disampaikan olehtb,huruf c.pegawai negeri sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pension pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pegawai bulanan disamping pensiun hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan disamping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamagustus.lukan pelanggaran disiplin. selain dari pada itu dalam peraturan pemerintah ini diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila pegawai negeri sipillam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau bulan dan untuk paling lama (satu bulan dan untuk paling lama (satuberikutnysatut. huruf pegawai negeri sipil yang dijatuhpemberitahuwej untuk diperiksa tanpa alasan yang sah, maka dibuat panggilan kedua,,bentuk berita acara, sehingga dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan. pegawai negeri sipil yang disangka melakukan disiplin belum tentu bersalah, oleh itu pemeriksa pemeriksaan dilakukan secara tertutup. yang dimaksud secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh,panitera wakilidalamnya bertindak sebagai panitera. panitera tidak boleh merangkap menjadi penase..i hukuman disiplin disampaikan secara langsung elh pejabat yangelh sebab itu tidak dapt diajukan keberatan. pegawai negeri sipil yang . hari tidak dipertimbangkan. cukup jelas alasan alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap. t7 cukup jelas cukup jelas keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki oel apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alas an alas yang cukup, maka dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oelh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti peringatan, pemberkatan, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut. cukup jelas cukup jelas hari. apabila dalam jangka waktu (empat belas huruf cukup jelas huruf untuk menghindari hal hal yang tidak diingini terutama dalam rangkcukup jelasb, nyakinkan. sampai dengan cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesianomor jakarta, oktoberkepala perwakilan republik indonesia luar negeri semua gubernur kepala daerah tingkat semua bupati walikotamadya kepala daerah tingkat tempat surat edaran nomor se tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil pendahuluan umum dalam undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian dinyatakan bahwsebagai pelaksanaan dari undang undang nomor tahun tersebut, maka telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. untuk menjamin keseragaman dan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan surat edaran tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil.tujuan surat edaran ini adalah pedoman bagi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil lingkungannya masing masing. pengertian dalam surat edaranaturan yang tetapkan oleh pejabatperbuatan adalah semua tingkah laku, sikap atau tindakan. ucapan adalah setiap kata kata yang diucapkan perasaan secara tertulis baik dalam tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain lain yang serupa dengan itu. ii. pelanggaran disiplin kewajiban yang harus ditaatilarangan yang tidak boleh dilanggarsetiap ucapan tulisan, atau perbuatan pegawai negeri sipil,yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan pemerintah nomor tahun adalah pelanggaran disipli,peraturan pemerintah nomor tahun kecuali hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas. iii.satu tahun, penurunan gaji sebesar satuiv. 'pejabat yang berwenang menghukum pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin adalah presiden, bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat pembuka tingkat golongan ruang iv b atas, sepanjang mengenai hukuman disiplin: (a) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil huruf peraturan pemerintah nomor tahun (b)pembebasan dari jabatan huruf peraturan pemerintah nomor tahun umpamanya pembebasan dari jabatan sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, kepala badan, dan lain lain. menteri yang memimpin departemen dan jaksa agunggubernur kepala daerah tingkat bagi pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakanyang berpangkat pembina tingkat golongan ruang iv b atas. kepala perwakilan republik indonesia luar negeri,(l) teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis peraturan pemerintah nomor tahun pembebasan dari jabatan huruf peraturan pemerintah nomor tahun menteri sekretaris negarapanitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera penganti diangkat dan'npanitera' artemen. menteri dalam negerisipil yang berpangkat pembina golongan ruang iv a bawah atas usul gubernur kepala daerah tingkat yang bersangkutan. penjatuhan jenis adalah menjadi wewenang menteri pimpinan lembaga yang bersangkutan. penjatuhan jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, adalah menjadi wewenang menteri yang bersangkutan. penjatuhan hukuman disiplin, bagi pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada perwakilan republik indonesia luar negeri dipekerjakan diperbantukan pada negara sahabat, atau sedang menjalankan tugas belajar luar negeri, adalah menjadi wewenang pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan wewenangnya masing masing kecuali jenis hukuman disiplin teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan pembebasan dari jabatan. penjatuhan hukuman disiplin, bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi pejabat negara, dipekerjakan diperbantumenjadi wewenang dari pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan wewenangnya masing masing. dan gubernur kepala daerah tingkat dengan surat keputusan dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing masing dengan ketentuan sebagai berikut, pernyataan tidak puas secara tertulis. cc. kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon iii(j) teguran lisan:kepada pejabat yang memangku jabatan struc. wewenang untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang tidak dapat didelegasikan, adalahwewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang dapat didelegasikan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran surat edaran ini. pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, tidak dapat mendelegasikan lagi wewenangnya itu kepada pejabat lain. surat keputusan tentang pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran surat edaran ini. tata cara pemeriksaan umum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. tujuan pemeriksaanpegawai negeri sipil yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin itusetimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. panggilan pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin,. pada dasarnya panggilan itu dilakukan dengan lisan, tetapi apabila sukar dilakukan dengan lisan, maka panggilan itu dilakukan secara tertulis. apabila pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, tidak memenuhi panggilan pertama, maka dibuat panggilan kedua. panggilan kedua harus dilakukan secara tertulis. dalam menentukan tanggal untuk memenuhi panggilan berikutnya,yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu tidak memenuhi panggilan kedua, maka itu tidak menghalangi penjatuhan hukuman disiplin. surat panggilan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran iii surat edaran ini. pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, mempelajari terlebih dahulu dengan seksama laporan laporan atau bahan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. pemeriksaan terhadap pegawai negri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin,, umpamanya seorang pegawai negeri si il yang berpangkat pembina tingkat golongan ruang iv b disangka melakukan pelanggaran disiplin. pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil tersebut dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, umpamanya menteri, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan itu pegawai negeri sipil tersebut dapat dijatuhi, jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengajukan hal itu kepada presiden disertai dengan berita acara lengkap. untuk mempercepat pemeriksaan,lakukan secara lisan atau tertulis, satu dan lain hal tergantung kepada keadaan dan keperluan. surat perintah untuk melakukan pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran surat edaran ini. kepala perwakilan republik indonesia luar negeri dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin harus melakukan sendiri pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. pemeriksaan dilakukan secara lisan atau tertulis. pada tingkat pertama, pemeriksaan dilakukan secara lisan. apabila menurutcukup dijatuhi dengan tingkat hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis. tetapi, apabila menurut hasilakan dapat dijatuhi tingkat hukuman disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor tahun maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis. j . pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran ini. pegawai negeri sipil yang diperiksa karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan. apabila pegawai negeri sipil yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dibanggakan kepadanya. "m. apabila pegawai negeri sipil yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu wajib dilaporkan oleh pemeriksa kepada pejabat yang berwenang menghukum, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran surat edaran ini. berita acara pemeriksaan ditanda tangani oleh pemeriksa dan pegawai negeri sipil yang diperiksa. apabila ada isi berita acara pemeriksaan itu yang menurut pendapat pegawai negeri sipil yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang ucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya. oo. apabila pegawai negeri sipil yang diperiksa menolak untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan itu cukup ditanda tangani oleh pemeriksa dengan menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa pegawai negeri sipil yang diperiksa menolak menanda tangani berita acara pemeriksaan. walaupun pegawai negeri sipil yang diperiksa menolak untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut, namun tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. pemeriksaan dilakukan secara tertutup, dalam arti bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan. apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan mengenai atau menyangkut pelanggaran disiplin itu dari orang lain. satu dan lain hal untuk melengkapi keterangan dan menjamin objektivitas. vi. penjatuhan hukuman umum tujuan hukuman disiplin, adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. sebelum menyatukan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib lebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil hasil pemeriksaan, serta wajib memperhatikan dengan seksama faktor faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai negeri sipil melakukan pelanggaran disiplin itu. walaupun wujud pelanggaran disiplin sama, tetapi faktor faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran disiplin berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan pun berbeda juga. pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman disiplin dalam menentukan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan haruslah dipertimbangkan dengan seksama, bahwa hukuman disiplin yang akan dijatuhkan ituumpamanya seorang pegawai negeri sipil yang untuk pertama kali terlambat masuk kerja, cukup diperingatkan saja (bukan merupakan hukuman disiplin). apabila dalam jangka waktu (satu) bulan telah diperingatkan sampai tiga kali, tetapi masih terlambat juga masuk kerja, kepadanya wajar dijatuhkan jenis hukuman disiplin teguran lisan. seorang pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (sepuluh) hari berturut turut, kepadanya wajar langsung dijatuhkan jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala. seorang pegawai negeri sipil yang turut aktif dalam suatu gerakan yang menentang pemerintah, kepadanya wajar langsung dijatuhkan jenis hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipilterakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya. umpamanya seorang pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi jenis hukuman disiplin teguran lisan karena berkali kali terlambat masuk kerja. walaupun kepadanya telah dijatuhkan jenis hukuman disiplin teguran lisan tetapi tidak merubah sikapnya dan terus juga terlambat, maka jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya adalah teguran tertulis dan begitu seterusnya. seorang pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi jenis hukuman teguran lisan karena pulang sebelum jam kerja berakhir. setelah itu kepadanya dijatuhkan lagi jenis hukuman disiplin teguran tertulis karena melakukan pelanggaran yang sifatnya sama. kemudian, dijatuhi jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat karena menyala gunakan barang barang negara yang dipercayakan kepadanya. beberapa waktu kemudian meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir. untuk pelanggaran disiplin yang terkahir ini, maka kepadanya dijatuhi hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis. tata cara penjatuhan hukuman disiplin teguran lisan jenis hukuman disiplin yang berupa teguran lisan, dinyatakan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepadanya pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dalam suatu ruangan. dalam menyatakan jenis hukuman disiplin teguran lisan, pejabat yang berwenang menghukum memberitahukan kepada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan. catatan apabila seorang pejabat yang berwenang menghukum menegur bawahannya, tetapi tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin, maka teguran yang demikian bukan hukuman disiplin. setiap jenis hukuman disiplin teguran lisan yang dijatuhkan kepada seorang pegawai negeri sipil, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan kepada pejabat yang mengurus kepegawaian, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran vii surat edaran ini. teguran tertulis jenis hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran vii surat edaran ini. dalam surat hukuman teguranrnyataan tidak puas secara tertulis jenis hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulisdalam surat hukuman pernyataan tidak puas secarandaan kenaikan gaji berkala jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan demasa paling lama (satu) tahun. dalam surat keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala, harus disebutmasa kenaikan gaji berkala berikutnya. umpamanya seorang pegawai negeri sipil bernama amat nip. pangkat pengatur tingkat golongan ruang dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama (enam) bulan. hukuman disiplin tersebut mulai berlaku pada tanggal november pada tanggal desemberdibidang administrasi peng . mempunyai masa kerja tahun bulan dan gaji pokok sebesar rp. , . pada tanggal juni sebenarnya dapat dipertimbangkan untuk mendapat kenaikan gaji berkala sebesar rp. dengan masa kerja golongan tahun dalam golongan ruang il d, sehingga gaji pokoknya seharusnya menjadi rp. dalam hal yang sedemikian saudara amat tersebut mulai bulan juni sampai dengan november tetap menerima gaji pokok rp. dan baru terhitung mulai tanggal desember gaji pokoknya dinaikan menjadi rp. , . karena masa penundaan kenaikan gaji berkala berikutnya, maka kenaikan gaji berkala sebagai saudara amat tersebut mulai berlaku pada tanggal juni ).") penurunan gaji jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar (satu) kali kenaikan gaji berkala ditetapkan darunan gaji ditetapkan untuk masa sekurang kurangnya (tiga) bulan dan untuk paling lama (satu) tahun. dalam surat keputusan hukuman disiplin penurunan gajigajiumpamanya seorang pegawai negeri sipil bernama barnabas nip. pangkat pengatur, golongan il c, dijatuhi hukuman disiplin penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama (satu) tahun mulai berlaku pada tanggal desember pada waktu dijatuhi hukuman disiplin tersebut mempunyai masa kerja golongan tahun bulan dengan gaji pokok sebesar rp. , . andaikata saudara barnabas tersebut tidak dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan gaji, maka sebenarnya terhitung mulai tanggal september berhak atas kenaikan gaji sebesar rp. sehingga gaji pokoknya menjadi rp. sesuai dengan masa kerja golongan tahun dalam golongan ruang ic. dalam hal yang sedemikian, maka terhitung mulai tanggal januari gaji pokok saudara barnabas tersebut diturunkan sebesar satu kali kenaikan gaji berkala yaitu rp. sehingga gaji pokok yang diterimanya menjadi rp. penurunan gaji pokok tersebut berlangsung sampai dengan bulan desember terhitung mulai tanggal januari gaji pokok saudara barnabas tersebut kembali menjadi rp. , . andaikata tidak dijatuhi hukuman disiplin, maka sebenarnya terhitung mulai tanggal september berhak atas kenaikan gaji berkala. apabila selama menjalani hukuman disiplin itu dp nya bernilai rata rata sekurang kurangnya cukup, maka kepadanya dapat diberikan kenaikan gaji berkala sebesar rp. sehingga gaji pokoknya menjadi rp. karena masa penurunan gaji sebagai hukuman disiplin dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya, maka kenaikan gaji berkala berikutnya bagi saudara barnabas tersebut dapat diberikan terhitung mulai tanggal september penundaan kenaikan pangkat (j) jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan dengan surat keputusan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran xii surat edaran ini. jenis hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat itu. umpamanya seorang pegawai negeri sipil bernama baru nip. pangkat pengatur muda, golongan ruang iw a, terhitung mulai tanggal oktober sdr. baru tersebut melakukan sesuatu pelanggaran disiplin pada tanggal agustus oleh sebab itu dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama (enam) bulan pada tanggal agustus bedasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kenaikan pangkat regulernya sebagai pengatur muda tingkat golongan ruang ii b dapat dipertimbangkan terhitung mulai tanggal oktober akan tetapi dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat sama (enam) bulan, maka kenaikan pangkat regular sdr. baru tersebut sebagai pengatur muda tingkat golongan il b baru dapat dipertimbangkan untuk masa kenaikan pangkat april kenaikan pangkat regular berikutnya baru dapat dipertimbangkan untuk masa april dalam surat keputusan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkatrunan pangkat jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan dengan surat keputusan, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran xiii surat edaran ini. jenis hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang kurangnya (enam) bulan dan paling lama (satu) tahun. dalam surat keputusan disiplin penurunan pangkatke,. kenaikan pangkat berikutnya pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa kenaikumpamanya seorang pegawai negeri sipil bernama badai, nip. pangkat penata muda golongan ruang ill a dan gaji pokok rp. , . karena saudara badai tersebut melakukan pelanggaran disiplin, maka dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah menjadi pengatur tingkat golongan ruang ii d untuk masa (enam) bulan. keputusan hukuman disiplin itu mulai berlaku tanggal september dalam hal yang sedemikian maka terhitung mulai tanggal oktober gaji pokok saudara badai turun menjadi rp. terhitung mulai tanggal maret pangkatnya dengan sendirinya kembali menjadi penata muda golongan ruang y a. terhitung mulai tanggal april gaji pokoknya dengan sendirinya kembali menjadi rp. pembebasan dari jabatan jenis hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan surat keputusan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran xiv surat edaran ini. dalam surat keputusan hukuman disiplin pembebasan dari jabatalama menjalani hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat pembebasan dari jabatan itu. dalam waktu (satu) tahun itu, kiranya sudah cukup waktu menilai apakah kepadanya sudah dapat dipercayakan sesuatu jabatan lain. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil jenis hukuman disiplin yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiripegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam surat keputusmberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil jenis hukuman disiplin yang berupa pemberhentian tidak dengan hormatxvi surat edaran ini. pegawai negeri sipil, yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, tidak diberikan hak hak kepiawaiannya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang undangan. dalam surat keputusan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan. tata cara penyampaian hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil untuk menerima keputusan hukuman disiplin. apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka dikirimkan panggilan kedua dengan memperlihatkan waktu yang diperlukan untuk penyampaian panggilan itu. apabila panggilan kedua tidak dipenuhi juga, maka dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu. penyampaian hukuman disiplin dilakukan dalam suatu ruangan dan dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian serta dapat pula dihadiri oleh pejabat lain yang dipandang perlu, asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin. pada prinsipnya, penyampaian hukuman disiplin itu dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum. apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan hukuman disiplin itu, asalkan pangkat dan jabatannya tidak lebih rendah dari pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin. hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan presiden disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan instansi induknya. pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin yang tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, dianggap telah menerima keputusan hukuman disiplin itu. vii keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan keberatanyang berupa jenis hukuman disiplin (l) teguran lisan, teguran tertulis: dan pernyataan tidak puas secara tertulis tidak dapat diajukan keberatan. terhadap hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala penurunan gaji penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat:tidak dapat diajukan keberatan. terhadap jenis hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan, tidak dapat diajukan keberatan. yang dapat diajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menghukum pegawai negeri sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka atas dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum melalui saluran hirarki,ccjabatan yang menerima surat keberatan atas penjatuhharus disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan itu. atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan tentangngambi oleh pejabat yang berwenang menghukum. penguatan atau perubahan hukuman disiplin itu, ditetapkan dengan surat keputusan atas pejabat yang berwenang yang menghukum, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran xvii surat edaran ini. terhadap keputusan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat diajukan keberatan. perhitungan waktu mengajukan keberatan dan mengambil keputusan adalah menurut contoh sebagai berikut menteri pendidikan dan kebudayaan dengan surat keputusan memberi delegasi wewenang kepada setiap kepala bagian untuk menjatuhkan hukuman disiplin lingkungannya masing masing berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan penundaan kenaikan gaji berkala. sdr. suwardi nip. golongan ruang ii d, jabatan kepala urusan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa (satu) tahun oleh kepala bagiannya. surat keputusan hukuman disiplin itu tertanggal november tetapi baru diterima tanggal november sdr. suwardi tersebut mengajukan keberatan atas hukuman disiplin itu karena menurut pendapatnya alasan bagi penjatuhan hukuman disiplin itu tidak benar. surat keberatan tersebut disampaikan oleh sdr. suwardi kepala birunya melalui kepala sub bagian pada tanggal desember dan diterima oleh kepala sub bagiannya pada hari itu juga. dalam hal yang sedemikian maka kepala sub bagian harus sudah menyampaikan surat keberatan itu kepada kepala bagian selambat lambatnya tanggal desember (tanggal desember jatuh hari minggu). apabila surat keberatan itu diterima oleh kepala bagian pada tanggal desember maka harus membuat tanggapan atas keberatan itu secara tertulis. kemudian surat keberatan, tanggapan, beserta berita acara pemeriksaan disampaikan kepada kepala biro selambat lambatnya pada tanggal desember apabila kepala biro menerima berkas surat keberatan tersebut pada tanggal desember maka sudah harus mengambil keputusan atas keberatan itu selambat lambatnya pada tanggal januari yang dapat diajukan keberatan kepada badan pertimbangan kepegawaian pegawai negeri sipil yang berpangkat pembina golongan ruang il a bawah, dapat mengajukan keberatan kepada badan pertimbangan kepegawaian melalui saluran hirarkipejabat yang menerima surat keberatan atas hukuman disiplin, wajib menyampaikannya kepada kepala badan pertimbangan kepegawaian. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara s. pengadilan baru berwenang memeriksa, dan keputusan hukuman disiplin, harus disampaikan kepada badan pertimbangan kepegawaian dalam waktu (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal menerima surat keberatan itu. badan pertimbangan kepegawaian wajib memeriksa dan dan tanggapan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum, serta mengambil keputusan atas keberatan itu dalam waktu yang sesingkat mungkin, baik oleh pegawai negeri sipil yang mengajukan keberatan ataupun oleh pejabat yang berwenang menghukum. perhitungan waktu mengajukan keberatan dan memberikan tanggapan, adalah menurut contoh sebagai berikut seorang pegawai negeri sipil bernama salim nip. pangkat penata muda tingkat golongan ruang ill b, ditempatkan sebagai kepala bagian pada kanwil ditjen perhubungan darat irian jaoleh menteri perhubungan karena melakukan pelanggaran disiplin yang menurut pendapat menteri perhubungan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh salim menodai nama baik departemen perhubungan. surat keputusan disiplin itu tertanggal november tetapi baru diterimanya pada tanggal november sdr. salim tersebut mengajukan keberatan atas hukuman disiplin itu, karena menurut pendapatnya hukuman tersebut tidak setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. surat keberatan tersebut diajukan oleh sdr. salim kepada badan pertimbangan kepegawaian melalui kepala kanwil ditjen perhubungan darat irian jaya pada tanggal desember dan diterima oleh kepala kanwil ditjen perhubungan darat irian jaya pada hari itu juga. kepala kanwil ditjen perhubungan darat irian jaya menyampaikan surat keberatan kepada menteri perhubungan melalui pos pada tanggal desember surat keberatan itu diterima oleh bagian tata usaha sekretariat jenderal departemen perhubungan pada tanggal desember menteri perhubungan dinas keluar daerah mulai tanggal desember sampai dengan tanggal desember dan baru masuk kantor pada tanggal januari oleh sebab itu surat keberatan sdr. salim tersebut baru disampaikan kepada menteri perhubungan pada tanggal januari dalam hal yang demikian, maka menteri perhubungan harus membuat tanggapanyang bersangkutan harus disampaikan kepada badan pertimbangan kepegawaian selambat lambatnya pada tanggal januari vi. berlakunya keputusan hukuman disiplin il. jenis hukuman disiplin teguran lisan: teguran tertulis: pernyataan tidak puas secara tertulis: mulai berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang wewenang menghukum kepada pegawai negeri sipil yang jatuh hukuman disiplin. keputusan hukumanulai berlaku sejak tanggal disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin, kecualmberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. jenis hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan harus segera dilaksanakan. apabila tidak ada keberatan, maka jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji:f . pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. mulai berlaku pada hari ke (lima belas) terhitung mulai tanggal penyampaian surat keputusan hukuman disiplin itu kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan apabila ada keberatan, maka jenis hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji, penundaan kenaikan pangkat:pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum atau oleh badan pertimbangan kepegawaianix. lain lain umum apabilempunyai bukti atau alasan alasan yang cukup tentang adanya hal hal yang tidak wajar mengenai penjatuhan hukuman disiplin, dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya. apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak ada, maka yang mengambil keputusan adalah atasan dari pejabat yang berwenang menghukum. hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap seorang pegawai negeri sipil tidak mengurangi kemungkinan tuntutan pidana terhadap yang bersangkutan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. pegawai negeri sipil yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dinaikan gaji berkala atau pangkatnya. surat panggilan, berita acara pemeriksaan, laporan surat pemberitahuan, surat keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat rahasia. penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi wewenang presiden apabila ada pegawai negeri sipil golongan ruang iv b atas atau pegawai negeri sipil yang memangku jabatan eselon atau pejabat lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada tangan presiden, yang akan dijatuhi hukuman disiplin, maka hal itu diajukan oleh pimpinan instansi induk yang bersangkutan kepada presiden. berkas berita acara pemeriksaan dan bahan bahan lain yang bersangkutan yang berisi pelanggaran disiplin yang disangka dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut, disampaikan kepada presiden dan temuannya kepada badan pertimbangan kepegawaian. badan pertimbangan kepegawaian berkewajiban memberikan pertimbangan sebagai bahan presiden dalam mengambil keputusan. harusnya kewajiban menjalankan hukuman disiplin pegawai negeri sipil yang meninggal duniaan pangkat: dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin. pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun pangkat, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin. calon pegawai negeri sipil calon pegawai negeri sipilegawai negeri sipil dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiriatau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. pegawai bulanan samping pensiun pegawai bulanan disamping pensiun dapat dijatuhi hukuman disiplin teguran lisan: teguran tertulis: pernyataan tidak puas secara tertulis: pembebasan dari jabatan. kartu hukuman setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin pegawai negeri sipil, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran xviii surat edaran ini. kartu hukuman disiplin pegawai negeri sipil disimpan dan dipelihara dengan baik oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian. apabila seorang pegawai negeri sipil pindah dari instansi yang satu instansi yang lain, maka kartu hukuman disiplin pegawai negeri sipil dikirim oleh pimpinan yang lama kepada pimpinan instansi yang baru. pembatasan berusaha pegawai negeri sipil yang berpangkat penata tingkat golongan ruang iii d bawah, yang akansuatu perusahaan swasta, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. pegawai negeri sipil yang sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, yang pada waktu diundangkannya peraturan pemerintah nomor tahun telah dan bermaksud akan terusperusahaan swasta, wajib juga mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. untuk mendapat izin tersebut pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang. dalam permohonan izin itu harus disebutkan antara lain bentuk usaha dagang, kedudukan dalam usaha dagang (direksi, pimpinan,komisaris), tempat usaha dagang, izin usaha dagang (kalau ada). pejabat yang berwenang yang menerima permintaan izin untuk melakukan kegiatan usaha dagang sebagai tersebut atas, mempertimbangkan permintaan izin itu dengan seksama dengan memperlihatkan hal hal sebagai berikut apabila dalam melakukan kegiatan usaha dagang tersebut akan mengganggu pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan, atau dapattolak, apabila dalam melakukan kegiatan usaha dagang tersebut tidak akan mengganggu melaksanakan tugas pegawai negeri sipil yang bersangkutan atau tidak akankabulkan. izin untuk melakukan usaha dagang, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaanswasta, dibuat menurut contoh tersebut dalam lampiran xix surat edaran ini. catatan pejabat yang berwenang yang dimaksud disini, adalah pejabat yang berwenang menuruti oktober izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud atas, bukan izin usaha dagang, oleh sebab itu pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus memiliki izin usaha dagang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. kewajiban melapor apabila pejabat yang berwenang menghukum pada waktu memeriksa pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaannya hukuman disiplin yang wajar dijatuhkan adalah diluar wewenangnya, maka pejabat tersebut wajib melaporkan hal itu kepada pejabatyang berwenang menghukum yang lebih tinggi menurut saluran hirarki. laporan tersebut disertai dengan hasil hasil pemeriksaan dan bahan bahanlain yang diperlukan. pejabat yang berwenang menghukum yang lebih tinggi tersebut wajib memperhatikan dan mengambil keputusanatas laporan itu. gubenur kepala daerah tingkat atau pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang olehnya untuk menjatuhkan hukuman disiplin, apabila menjatuhkan hukuman disiplin diperbantukan pada daerah otonom berkewajiban melaporkannya secara tertulis kepada pimpinan instansi induk dengan melampirkan tembusan surat keputusan hukuman disiplin tersebut. ketentuan peralihan pelanggaran disiplikan hukuman jabatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun diproses menurut peraturan pemerintah nomor tahun hukuman jabataegawai negeri sipil yang bersangkutan tetap berlaku. xl. penutup hal hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam surat edaran ini akan diatur kemudian. apabila dijumpai kesulitan dalam melaksanakan surat edaran ini, diharap agar dengan segera menghubungi kepala badan kepegawaian negara untuk mendapatkan penyelesaian selanjutnya. harap surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh pejabat yang berkepentingan. kepala badan administrasi kepegawaian negara ttd. manihuruk tembusan surat edaran ini disampaikan dengan rasa hormat kepada bapak presiden, sebagai laporan. menteri negara pendayagunaan aparatur negara, sebagai laporan.") menteri sekretaris negara sebagai laporan semua sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal,dan kepala badan pusat. tertinggal. apak peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil presiden republik indonesia, menimbangpegawai negeri sipil: mengingat undang undang dasar undang undang nomor tahun tentang pensiun pegawai dan peraturuku (id) pengadilanata usaha negara bertugas pengadilan tata usaha negara dalam daerah hukumnya. pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa(l)sanakan tugasmemutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipilpegawai bulanan disamping pensiun: pegawai rank milik negara: pegawai badan usaha milik negara:lenggarakan urusan pemerintahan desa: pejabat adalah meter: jaksa agung:, gubernur kepala daerah tingkat pimpinan bank milik negara: pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan bank milik daerah: pimpinan badan usaha milik daerah: (l) pegawai negeri sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukanberlaku juga bagi pegawai negeri sipil yang telah menjadi janda duda yang melakukan perkawinan lagi. pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib mendapat izin lebih dahulu dari pejabat. permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis. dalam surat permintaan izin perceraian harus disertai alasan yang lengkap dari perceraian tersebut. pegawai negeri sipil pria yang akan beristri wajib mendapat izin dari pejabat.n diajukan secara tertulis. s5) dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari satu orang atau menjadi isteri kedua ketiga keempat. permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dan diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarkibercerai, beristri lebih dari satuhierarki dala jangka waktu selambat lambatnya (tiga) bulan mulai dari tanggal dia menerima permintaan izin tersebut (l) pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan dengan seksama alas an alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan yang menerima permintaan izin darirukunkan kembali pasangan yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi naseh sebagai isteri tidak dapat diberikan. izin bercerai tidak dapat diberikanialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan isteri, dan sepertiga untuk anak atau anak anaknya. apabila dari perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan pegawai negeri sipil pria kepada mantan isterinya ialah setengah dari gaji. apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya. ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku apabila isteri meminta cerai karena diadu. apabila bekas pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai kawin lagi. pejabat menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau menjadi isteri kedua ketiga keempat sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan dengan seksama alasan alasan yang dikemukakan dalam serat permohonmanggil pegawai negeri sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama untuk diberi nasehat. (d0) izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya bisa diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang kurangnya salah satu alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam dan ini. syarat syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ad: cc. isteri tidak dapat melahirkan keturunan: syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ialah ada pertunjukan tertulis dari istri istri dan anak anaknya. izin untuk beristn dalam bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku:ri bakal suami, bakal suamibakal suami bahwa akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak anaknya, tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana dimaksud dalampegawai negeri sipil yang melakukan perceraian atau akan beristri dari seorang yang berkedudukan sabagai (l) pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara kotamadya kepala daerah tingkat termaksud walikota disanakan perceraian sebagaimana dimaksud dalam untuk berpartisipastanggal menerima permintaamana suami, dandan perceraian pegawai negeri sipil dalam lingkungannya masing masing.da badan administrasi kepegawaian negara sepanjang menyangkut pegawai negeri sipil dimaksud dalam huruf angka dan angka huruf (a), pimpinan masing masing bank milik negara, badan usaha milik negara sepanjang menyangkut pegawai negeri sipil dimaksud dalam huruf angka huruf (b) ,(c). (d), dan (e):ank milik daerah, dan badan perusahaan milik daerahdan suami:lembaran negara republik indonesiatahun nomor untuk tujuan lain dari maksud berikutnya wewenang tersebut:,yang menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami,kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehinggantu,,berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat bagi perkawinmilik negara, pegawai bank milik daerah. desa. demi cukup jelas cukup jelas.nyakinkan. cukup jelas cukup jelas pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali suamyang bersangkutan berjauhan, maka pejabat dapat memerintahkan pejabat lain dalam pejabat memerintahkan pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami isteri tersebut. cukup jelas suam. meskipun ketentuan peraturan perundang undangan memungkinkannya, oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alas tersebut tidak diberikan. alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat kumulatif lainnya bagi pegawai negeri sipil lihat cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud dengan tidak dapat menjelaskan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmani atau rohanisepuluh tahun tidak menghasilkan keturee::'mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut . mengubah ketentuan sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut (l) yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang . mengubah ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut . mengubah ketentuan sebagai berikut antara dan lama disisipkan satu yang dijadikan baru, yang berbunyi sebagai berikut pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alas perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atauinta dibertergugat tidak berada dalam daerah hukum pengadilan tempat kediaman terdiluar negeri, makadiluar negeri, maka nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya: namajabatan, tangani oleh kuasa hukummengubah ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut (l) surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.terlebih dahulu dari presidenmberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraianmulai menerima permintaan izin tersebutistri tanpa ikatan perkawinan yang sah:gawai negeri sipil yang menolaksesudah baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan baru yang berbunyi sebagai berikut tata cara menjatuhkmerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil., diharapkan dapat. perkawinan merupakana, pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh unsur1983samping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena ketidak b1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur sebelumnya. dalam peraturan pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga ditegaskan bahwa pegawai negctor penyebab pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor tahun1983 berbeda beda, maka sang,ki istri kedua ketiga keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil.yang dipandang dapat memberikan keterangan yang menyakdus cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan suami istri luar perkawinan yang sah yang seolah olah merupakan suatu rumah tangga. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas il. cukup jelas cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran negara republik indonesia nomor jakarta, desember kepada yth. semua menteri panglima angkatan bersenjata republik indonesiagubernur kepala daerah tingkat semua bupati walikotamadya kepala daerah tingkat semua pimpinan bank milik negara semua pimpinan badan usaha milik negara semua pimpinan badan milik daerah semua pimpinan badan usaha milik daerah surat edaranendahuluan umum sebagaimana diketahui dengan peraturan pemerintah nomor tahun telah ditetapkanuntuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknisdiluar negeri bentuknya harus memenuhi persyaratan negara yang bersangkutan dan ketahui oleh perwakilan republik indonesia di(l)telahusurat keterangan tidak mampukeputusan presiden nomor tahun tentang badan administrasi kepegawaian negara, keputusan presiden nomor tahun tanggal september tujuan surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah perkawinan dan atau perceraian pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun iti. perceraian pegawai negeri sipilkedudukannya sebagi penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat contoh saudara amir seorang pegawai negeri sipil mempunyai istri bernama cuti. saudara amir bermaksud akan menceraikan istrinya. untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara amiristi seorang pegawai negeri sipil mempunyai suami bernama anto. saudari isti bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudari istierarki kepada pejabat untuk mendapat surat keterangan, dalam waktu selambat lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran contoh saudari cuti seorang pegawai negeri sipil telah menerima gugatan cerai dari suaminya bernama amir melalui pengadilan setempat. dalam hal demikian, saudari cuti yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suaminya tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat lambatnya enam hari kerja. saudara rano seorang pegawai negeri sipil pada tanggal oktober telah menerima gugatan cerai dari istrinya bernama ari melalui pengadilan setempat. dalam hal demikian, saudara rano yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan tersebut kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian selambat lambatnya tanggal november catatan tanggal november adalah hari liburdepartemen instansi maupun pada departemen'instansi yang berbeda,masing masing pegawai negeri sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. contoh saudara imam mempunyai istri bernama nuri, keduanya pegawai negeri sipil pada badan administrasi kepegawaian negara. saudara imam bermaksud akan menceraikan istrinya. untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudara imam yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari kepala badan administrasi kepegawaian negaranurikepala badan administrasi kepegawaian negara. saudari fatimah seorang pegawai negeri sipil pada departemen tenaga kerja mempunyai suami bernama ulah seorang pegawai negeri sipil pada pemda tingkat jawa barat. saudari fatimah bermaksud akan mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya melalui pengadilan setempat. untuk melaksanakan maksudnya tersebut saudari fatimah yang berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari menteri tenaga kerja. saudara ulahgubernur kepala daerah tingkat jawa bar sebagai berikut salah satu pihak berbuat zirah, salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadam, penjudi, yang sukar disembuhkan:diluar kemampuannya, contoh saudara indra (swasta) dengan istrinya bernama rima pegawai negeri sipil) antara keduanya telah terjadi percekcokan. akibat percekcokan tersebut saudara indra telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun izin istrinya, dan selama meninggalkan istrinya yang bersangkutan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. dalam hal demikian apabila saudari rima akan melakukan perceraian, harus menunggu dua tahun berturut turut sejak kepergian suaminya, saudari tina seorang pegawai negeri sipil bersuamikan saudara anton seorang pilot disalah satu perusahaan penerbangan indonesia. pada tanggal september saudara anton melakukan penerbangan dari jakarta kalimantan namun pada waktu yang telah ditentukan ternyata pesawat tersebut tidak diketahui secara pasti diman mendaratnya. setelah tim sar mencarinya selama tiga bulan ternyata pesawat tersebut tidak diketemukandan untuk sementara dinyatakan hilang. dalam hal ini apabila saudari tina akan melakukan perceraian harus menunggu dua tahun berturut turut sejak suaminya dinyatakan hilang.telah perkawinan berlangsung,:. alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angkasuratzis melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pijakan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak pihak yang bersangkutan. untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar membentuk tim pelaksana peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun dilingkungan masing masing. pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap pegawai negeri sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran ii. apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan pegawai negri sipil bawahannya. apabila hal tesebut dalam angka diatas ternyata semata mata merupakan kelalaian pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin. apabila usaha merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian tersebutpegawai negeri sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran iii. hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri telah berzinah dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batinterhadap suami, dan atau istrdih, dan atau suami telah terbukt, dan atau suami terbuktdiluar kemampuannya. yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidal terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraianterjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari pegawai negeri sipil bekas suami vzin agar diselesaikan secepatnya mematuhi atau sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan. iv. pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang pegawai negeri sipil yang kan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu darimberikan pertimbangan kepadanyampaikannya kepada pejabat melalui saluran hierarki selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal menerima surat permintaan izin tersebut. setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal menerima surat permintaan izin tersebut. untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun lingkungannya masing masing. apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin pegawai negeri sipil lingkungannya untuk beristri lebih dari seorang, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang yang disampaikan oleh pegawai negeri sipil bawahannya. apabila hal tersebut dalam angka diatas ternyata merupakan kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin. pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga keempat. pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua ketiga keempat. seorang wanita yang menjadi istri kedua ketiga keempat dilarang menjadi pegawai negeri sipil. contoh saudari ati (swasta) menikah dengan saudara baru seorang pegawai negeri sipil yang telah beristri. saudari ati kemudianati harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. saudari nina seorang pegawai negeri sipil wanita bermaksud menikah dengan saudara adi seorang pegawai negeri sipil pada salah satu departemen instansi yang telah mempunyai istri. sebelum melaksanakan maksud tersebut saudari nina berhenti bekerja sebagai pegawai negeri sipil. setelah melangsungkan pernikahannya singa saudara adi, saudari nina kembalinina harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon pegawai negeri sipil. seorang wanita bernama wati adalah istri kedua dari seorang pengusaha, suatu saat saudara wati menginginkan menjadi pegawai negeri sipil pada salah satu departemen instansi, maka mengajukan lamaran departemen penerangan dan kemudian berhasil diangkat sebagai colon pegawai negeri sipil. dalam hal demikian, saudari wati harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai colon pegawai negeri sipil. vi. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan tertentu pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian dan pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seoarang yang berkedudukan sebagai pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara,, diluar negeri, dan gubernur kepala daerah tingkat termasuk wakil gubernur kepala daerah tingkat, wajib memperoleh izin lagi dahulu dari presiden: bupati walikotamadya kepala daerah tingkat termasuk wakil bupati walikotamadya kepala daerah tingkat dan walikota daerah khusus ibukota jakarta serta walikota administratif, wajib memperoleh izin dari menteri dalam negeri, pimpinan direksi bank milik negara dan pimpinan badan usaha milik negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari presiden, pimpinan direksi bank milik daerah dan pimpinan badan usaha milik daerah, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari kepala daerah tingkat kepala daerah tingkat yang bersangkutan, anggota lembaga tertinggi tinggi negara wajib temp(peroleh izin lebih dahulu dari menteri pimpinan instansi induk yang bersangkutan: kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa wajib memperoleh izin lebih dahulu dari bupati kepala daerah tingkat yang bersangkutan. tata cara permintaan izin, begitu juga tentang ketentuan ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka iii, angka surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor se tanggal april dan angka ii,ini,iv surat edaran ini. vii. hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah pegawai negeri sipil dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah. yang dimaksud hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah adalah melakukan hubungan sebagai suami istri dengan wanitayang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya yang seolah olah merupakan suatu rumah tangga. setiap pejabat yang mengetahui atau menerima laporan adanya pegawai negeri sipil dalam lingkungannya melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah, wajib memanggil pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diperiksa. pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. apabila dari hasil pemeriksaan ternyata bahwa pegawai negeri sipil yang bersangkutan memang benar melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah, maka pegawai negeri sipil yang bersangkuttiti. pendelegasian wewenang pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya serendah rendahnya pejabat eselon atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi pegawai negeri sipil yang berpangkat pengatur tingkat golongan ruang ii d kebawah dan yang setingkat dengan itu. ix. sanksi pegawai negeri sipil dan atau atasan pejabatapabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut tidak memberitahukan perkawinan pertama secara tertuliskepada pejabat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan: melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang kedudukannya sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat: cc. beristri lebih dari seorang tampa memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya, tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian, tidak melaporkan perkawinannya yang kedua ketiga keempat kepada pejabat dalam jangka waktu selambat lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, setiap atasan yangs. pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristriyang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal pokok gugatanlebih d, pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya pegawai negeri sip|il dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah. pegawai negeri sipil wanita yang menjadi istri kedua ketiga keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun1980. pegawai negeri sipilapabila menolak pelaksanaan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian. apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka dan atau menjadi istri kedua ketiga keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam angka dibebaskan dari jabatannya. tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut dan peraturan pemerintah nomor tahun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil. sanksi pelanggaran terhadap peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun bagi pegawai bulanan disamping pensiun: pegawai bank milik negara: cc. pegawai badan usaha milik negara,rang gerakan urusan pemerintahan desa. berlaku jenis hukuman disiplin beratkartu istri suami kepada setiap istri pegawai negeri sipil diberikan kartu istri disingkat baris, dan kepada setiap suami pegawai negeri sipil diberikan kartu suami disingkat kartu. istri pertama kedua ketiga keempat dari pegawai negeri sipil yang dinikahi secara sah yaitu yang dilakukan sesuai dengan dan undang undang perkawinan nomor tahun diberikan baris. tata cara permintaan, penetapan, dan penyampaian seta ketentuan ketentuan lain tentang baris kartu dilaksanakan sesuai dengan angka xii surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor se tanggal april xi. ketentuan lain lain ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor se tanggal april tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor tahun dan surat edaran ini. pegawai negeri sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun tidak dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengadaan pegawai negeri sipil. xi. pelaksanaan dengan ditetapkannya surat edaran ini, para pejabat hendaknya segera mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menjelaskan maksud surat edaran ini kepada pegawai negeri sipil dalam lingkungannya masing masing. xiii. ketentuan peralihan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan pemerintah nomor tahu, diproses berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun pelanggaran terhadap dan peraturan pemerintah nomor tahun yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil wanita diproses berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun hukuman yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tetap berlaku. xiv. penutup apabila dalam pelaksanaan surat edaran ini dijumpai kesulitan kesulitan supaya segera ditanyakan kepada kepala badan administrasi kepegawaian negara untuk mendapatkan penyelesaian.ttd. waskita reksosoedirdjo nip. tembusan surat edaran ini disampaikan dengan hormat kepada bapak presiden sebagai laporan. menteri sekretaris negara sebagai laporan. menteri negara pendayagunaan aparatur negara sebagai laporan. kepala staf tni angkatan darat. kepala staf tni angkatan udara. kepala staf tni angkatan laut. kepala kepolisian republik indonesia. semua sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal. semua rektor pimpinan perguruan tinggi negeri. semua kepala perwakilan indonesia luar negeri. semua kepala kantor wilayah departemen pimpinan instansi vertikal semua camat seluruh indonesia. ketua pengadilan agama seluruh indonesia. ketua pengadilan negeri seluruh indonesia. arsip. lampiran surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor se tanggal desember pentanennnennenn banggai loss ocean kanan akan kepada surat pemberitahuan adanya gugatan perceraisebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan surat gugatan perceraian dan seterusnya. demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. yang membuat pernyataan, nip nomor identitasketerangan untuk melakukan perceraian nomor nnnnnnsnnannnntatanaaan berdasarkan surat tanggal . yang disampaikan olehmberitahuan adanya gugatan perceraian dari istri suaminya idapat disimpulkan bahwa alasan alasan dan bukti bukti yang diketemukan oleh saudara . jieeseeeeke yang berlaku. demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. kes. tanggal. nip nomor identitas tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada dan seterusnya.pernyatayang berlaku, yaitu sebagai berikut dan seterusnya. demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. preseden tangal. mengetahui, yang membuat pernyataanperaturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang tanda kehormatan tanda satyalancana karya satya presiden republik indonesia, kecakapsaan yang mempunya: dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam,uat belum menyempurnakan gugatan apabila masing masing menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. s5. peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil lembaga negara tahun nomor tambahan lembaga tanda tanda kehormatan republik indonesia adalah dewanmenteri adalah menteri yang memimpin departemen dan menteri sekertaris negara: satyalancana karya satya tiga puluh tahun berwarna emas: satyalancana karya satya sebagaimana dimaksud dalam dibuat dari logam berbentuk lingkaran dan relief sebagai berikutbertuliskan karya sastra serta angka romawi untuk satyalancana karya sastra sepuluh tahun angka romawi untuk satyalancana karya sastra dua puluh tahun angka romawi xxx untuk satyalancana karya sastra tiga puluh tahunputranya adalah sebagaimana di. bagi pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam diberikan satyalancana karya satya sepuluh tahun apabila telah bekerja secara terus menerus selama tahun satyalancana karya satya dua puluh tahun apabila telah bekerja secara terus menerus selama tahun satyalancana karya satya tiga puluh tahun apabila telah bekerja secara terus menerus selama tahuna satyalancana karya satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan acara resmi lainnya. hak pemakaians negara. bab ketentuan peralihan, telah memiliki masa kerja tahun. tahun, tahun kejujuran, dan kedisiplinan didalam melaksana, dan abdi masyarakat disetangkai kapas dan setangkai padi melambangkan keadilan sosial dan kesejahteraan. dan bunga kapas dan undang undang dasar negara dan pemerintah. pengabdian adalah pengembangan pikiran dan tenaga secara iklan dengan mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan golongan atau pribadi. kecakapan adalah kemampuan, kepandaian, kemahiran dan keterampilan diena tiga) tahap yaitu masa tahun tahap pertama, masa tahun tahap kedua: masa tahun tahap ketiga. apabila dalam masa tahun tahap pertamakepada badan administrasi kepegawaian negara menyampaikan daftar nama pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan masa kerja tahun, tahun,rahi penghargaan satyalancana karya satya. untuk pegawai daerah, usul untuk dianugerahi penghargaan tersebut oleh gubernur kepala daerah tingkat melalui menteri dalam negeri. untuk kelancaran penyiapan penyiapoleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama presiden. dalam hai ini pakaian sipil lengkap (psl) pakaian upacara instansi ataueyang bersangkutan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas perhitungan masa bekerja untuk mendapatkan satyalancana karya satya adalah sebagai berikut masa tahun sampai dengan tahun dapat dinilai untuk diberikan satyalancana karya satya sepuluh tahun, masa tahun sampai dengan tahun dapat dinilai untuk diberikan satyalancana karya satya dua puluh tahun, masa tahun keatas dapat dinilai untuk diberikan satyalancana karya satya tiga puluh tahun,karya satya karya satya karya satya xxx aan ladang belakang belakan keterangan bentuk: bentuk lingkaran dengan sisi luar setangkai kapas dan setangkai padi teasing masing terdiri dari daun beserta bunga kapas dan butir padi. ditengah tengah antara perisai dan bintang tersebut ditulis perkataan karya satya yang dibawahnya ditulis angka romawi untuk satyalancana karya satya sepuluh tahun. untuk satyalancana dua puluh tahun, dan xxx untuk satyalancana karya satya tiga puluh tahun. dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada diara menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta gugatan sebagaimana dimaksud dalam melalui perwakilan republik indonesia di keputusan tersebut. ukuran: jari jari satyalancana berikut padi dan kapas . jari jari satyalancana tidak berikut padi dan kapas. . jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah satyalancana. jari jari lingkaran titik titik sebelah luar. jar jari lingkaran sebelah dalam .eee tulisan karya satya dan angka romawi berada tepat ditengah tengah kedua titik tengah tersebut dengan tinggi .oe lembar perisai. .ooooooomeanenn tinggi sai.o.oooooooo womenaea jari jari cincin penggantung bagian luar. jari jari penggantung bagian dalam. ukuran pita penggantung lebar pita berwarna dasar biru. joe tiga buah lajur abu abu kecil masing masing. dua buah lajur abu abu besar masing masing. jarak antara pinggir pita dan lajur besar. jarak antara lajur besar dengan lajur kecil pertama . jarak antara lajur kecil dengan lajur lainnya masing masing .ketentuan pelaksanaan tanda kehormatan satyalancana karya satya kepala badan administrasi kepegawaian negara menimbang bahwa dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tentang tanda kehormatan satyalancana karya satya, maka untuk memperlancar pelaksanaannya perlu menetapkan keputusan kepala badan administrasi kepegawaian negara sebagai petunjuk pelaksanaan penganugerahan satyalancana karya satya kepada pegawai negeri sipil, mengingat undang undang nomor drt tahun tentang19791980 nomor tambahan lembaran negar1994.penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya ketentuan pelaksanaan penganugerahan satyalancana karya satyaperaturan pemerintah nomor tahun tentang tanda kehormatan satyalancana karya satya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. apabila dalam pelaksanaan keputusan ini dijumpai kesulitan dapat ditanyakan kepada kepala badan adminisi januari kepala badan administrasi kepegawaian negara ttd skenario lampiran keputusan kepala badan adm nitrasi kepegawaian negara nomor tahun tanggal januari ketentuan pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya pendahuluan umum sesuai dengan ketentuan pemerintah nomor tahun tentang tanda kehormatan satyalancana karya satya. pegawai negeri sipil yang, serta telah bekerja secara terus menerus sekurang kurangnya tahun, tahun, atau tahun dianugerahi tanda kehormatan satyalancana karya satya penganugerahan satyalancana karya satya. tersebut, disamping sebagai penghargaan atas jasanya, juga dimaksudkan sebagai pendorong sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai negeri sipil lainnya untuk keseragaman dalam pengusulan dan penganugerahan satyalancana karya satya dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat pada pegawai negeri sipil yang layak dan pentas menerimanya dalam ketentuan pelaksanaan ini diatur lebih lanjut hal hal yang berkenaan dengan persyaratan, penganugerahan, pemakaian, dan pencabutan satyalancana karya satya tujuan ketentuan pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya ini, dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan, pengajuan, penganugerahan, pemakaian, dan pencabutan satyalancana karya satya. persyaratan, perhitungan masa bekerja, penganugerahan, pemakaian, dan pencabutan tanda kehormatan satyalancana karya satya. persyaratan untuk menentukan pegawai negeri sipil yang layak dan pentas menerima anugerah satyalancana karya satya, harus memenuhi syarat berikut dalam memaksakan tugasnya senantiasa menunjukan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan yang dapat dibuktikan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dp pegawai negeri sipil yang bersangkutan. telah memenuhi masa bekerja secara terus menerus dan tidak terputus: sekurang kurangnya tahun untuk satyalancana karya satya sepuluh tahun, sekurang kurangnya tahun untuk satyalancana karya satya dua puluh tahun, sekurang kurangnya tahun untuk satyalancana karya satya tiga puluh tahun. dalam masa bekerja sebagaimana tersebut pada angka tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. perhitungan masa kerja masa bekerja yang dapat dihitung untuk penganugerahan satyalancana karya satya adalah masa bekerja yang dihitung sejak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil. masa kerja itu dihitung berdasarkan sistem berkala dengan jangka waktu setiap tahun yang dihitung bertahap, yaitu masa tahun tahap pertama, masa tahun tahap tahap kedua atau tahun secara terus menerus tidak terputus: cc. masa tahun tahap ketiga atau selama tahun secara terus menerus tidak terputus. pegawai negeri sipil yang dalam masa tahun tahap pertama, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianugerahi satyalancana karya satya sepuluh tahun. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama abdita nip diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal juni selama bermelanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. oleh karena pada waktutahun yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya sepuluh tahun. apabila sdr. abdita tersebut dari juniselanjutnya apabila sdr. abditatetap bekerja selama tahun secara terus menerus, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya tiga puluh tahun. pegawai negeri sipil yang pada saatsecara terus menerus dan tidak terputus serta memenuhi syarat yang ditentukan langsung dianugerahi satyalancana karya satya dua puluh tahun. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama widya pandita nip diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal mei selama bedijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. oleh karena pada bulan agustus saat diundangkanmerintah nomor tahun telah memiliki masa bekerja tahun atau lebih, tapi pada tahun tahap pertama tidak memenuhi syarat yang ditemukan, yang bersangkutan dapat diberikan satyalancana karya satya sepuluh tahun apabila dalam masa tahun tahap kedua memenuhi syarat. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama angkut nip diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal mei pada tahun sdr. angkut dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama tahun. yang bersangkutan sangat menyesali atas apa yang dilakukan, terbukti pada tahun tahun berikutnya setelah selesai menjalankan hukuman disiplin, hingga saat ini dalam menjalankan tugas. dalam hal ini meskipun sdr. angkut pada tahun tahap pertama tidak memenuhi syarat yang ditemukan, tetapi pada masa tahun tahap kedua hingga berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun memenuhi syarat, maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya sepuluh tahun. selanjutnya apabila sdr, angkut sampai bulan mei yaitu masa tahun tahap ketiga memenuhi persyaratan lagi, maka kepadanya dapat diusulkan untuk dianugetidak dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya sepuluh tahun. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama maksud nip diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal juni pada mulany. tapi pada tahun yang bersangkutan melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil, dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama (satu) tahun. dalam hal demikian, walaupun sdr. maksud yang pada masa tahun tahap pertama memenuhi syarat tetapi pada masa tahun tahap kedua melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil, dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sehingga pada saat berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya sepuluh tahun. selanjutnya apabila sdr. maksud sampai bulan juni yaitu masa tahun tahap ketiga memenuhi syarat, maka kepadanyasecara terus meneruskan tidak terputus, serta memenuhi persyaratan langsung dianugerahi satyalancana karya satya tiga puluh tahun. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama sri wulan purnamawati nip diangkat menjadi pegawai bulanan calon pegawai negeri sipil) terhitung mulai tanggal maret terakhir berpangkat permata muda golongan ruang ill a. karena pada agustus yang bersangkutan telah memiliki masa bekerja tahun bulan dan dalam melaksanakan pekerjaa, maka sdr. sri wulan purnamawati dapat langsung diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya tig danpertama tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dapat dianugerahi satyalancana karya satya dua puluh tahun. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama bintang kartika nip diangkat sebagai pegawai bulanan calon pegawai negeri sipil) terhitung mulai tanggal januari pada tahun yang bersangkutan dijatuhi hukuman jabatan berupa pembebasan dari jabatan. tetapi pada tahun berikutnya sampai dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, ke'u:sen, kedisiplinan dan prestasi kerja dengan baik serta tidak rendah melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. dalam hal demikian, walaupun sdr, bintang kartika pada masa tahun tahap pertama tidak memenuhi syarat, tetapi karena pada masa tahun tahap kedua dan ketiga memenuhi syarat, kepadanya langsung diusulkan untuk dianughanya diberikan satyalancana karya satya sepuluh tahun, meskipun yang bersangkutan dalam masa tahun tahap pertama dan sepuluh tahun tahap ketiga memenuhi syarat yang ditentukan. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama lela kumala nip diangkat sebagai pegawai bulanan calon pegawai negeri sipil) terhitung mulai tanggal agustus pada awalnya yang bersangkutan selama bekerja senantiasatetapi pada tahun yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman jabatan berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. setelah dijatuhi hukuman tersebut hingga berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun dalam hal ayang demikian, sdr, lela kumala karena pada masa tahun tahap kedua tidak memenuhi syarat, maka hanya dapat diusulkan untuk dianugrahkantiga tidak memenuhi syarat yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat dianugerahi satyalancana karya satya. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama sandang ariani nip diangkat sebagai pegawai bulanan calontelahan mentidangan pidana. untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidangsedang segawai negeri sipil) terhitung mulai tanggal juni tetapi pada bulan maret yang bersangkutan melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil, sehingga dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gajah berkala selama tahun. sebelum dijatuhi hukuman disiplin,serta tidak pernah melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil. dalam hal demikian, karena dalam masa tahun tahap ketiga tidak memenuhi syarat, maka sdr sandang ariani tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya. masa selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara ctl tidak dapat dihitung sebagai dasar untuk mempertimbangkan penganugrahan satyalancana karya satya, kecuali clan karena untuk persalinan anak. contoh sdr nisa septian nip. pegawai negeri sipil dilingkungan departemen kesehatan, diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal januaryang bersangkutan pernah menjalani clan selama tahun sejak april sampai dengan merek dan kembali bekerja sejak april dalam hal yang demikian tahun sdr nisa septian tersebut tidak dapat diusulkan untuk dianugerahi satyalancana karya satya sepuluh tahun. apabila sdr. nisa septian tersebut sampai dengan bulan januari tetap bekerja dandijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, maka sdr. nisa septian tersebutdijatuhi hukuman disiplin yang masa hukumannya berada dalam dua masa tahapan, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dianugerahi satyalancana karya satya dalam masa tahapan ketika perbuatan pelanggaran dilakukan. contoh seorang pegawai negeri sipil bernama cosmos silaban nip. bekerja departemen perhubungan sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal september1976, pada tahun yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, sehingga terhitung mulai tanggal juni dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan gajah berkala selama satu )tahun. dalam ini hukuman disiplin itu diperhitungkan sebagai hukuman disiplin pada masa tahun tahap pertama. namun demikian tahap tahun yang kedua tidak diperhitungkan mulai september tetapi baru mulai diperhitungkan januari karena dalam tahun yang bersangkutan masih menjalani hukuman disiplin. apabila sampai dengan januari tetap bekerja dan menunjudisiplin pegawai negeri sipil yang bersangkutannerima satyalancana karya satya berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun baik kelas satu, dua, tiga, empat maupun lima apabila telah memiliki masa bekerja tahun secara terus menerus dan memiliki masa kerja tahun secara terus menerus dan memenuhi syarat lainnya, dapat diberikan satyalancana karya satya tiga puluh tahun. penganugerahan persiapan. untuk persiapan penganugerahan satyalancana karya satya badan administrasi kepegawaian negara menerbitkan listing yang berisi daftar nominatif pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa bekerja tahun, tahun, atau tahun, dibuat seperti contoh tersebut dalam anak lampiran i a. listing sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas disampaikan kepada pimpinan instansi bagi pegawai negeri sipil pusat dan gubernur kepala daerah tingkat bagi pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan pada daerah otonom setiap bulan september atau tahun sebelum penganugerahan. untuk pegawai negeri sipil pusat yang berada daerah listing tersebut dikirim oleh pimpinan instansi masing masing kepada kepala kantor wilayah departemen pimpinan instansi vertikal yang bersangkutan selambat lambatnya pada bulan oktober. pimpinan instansi, kepala kantor wilayah departemen pimpinan instansi vertikal dan gubernur kepala daerah tingkat masing masing berkewajiban melakukan pemeriksaan, penelitian, dan penilaian terhadap data perorangan pegawai negeri sipil yang tercantum dalam listing. kepala kantor wilayah departemen pimpinan instansi vertical menyampaikan daftar nama pegawai negeri sipil yang dinilai memenuhi syarat untuk dipertimbangkan mendapat satyalancana karya satya kepada pimpinan instansi yang bersangkutan, yang dibuat seperti contoh tersebut dalam anak lampiran i bpimpinan instansi mengusulkan pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil pusat yang berada daerahgubernur kepala daerah tingkat mengusulkan pegawai negeri sipil daerah dan pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan pada daerah otonommenteri dalam negeri, dibuat seperti contoh tersebut dalam anak lampiran i ementeri dalam negeri menyampaikan usul sebagaimana dimaksud dalam hurufd disertai daftar riw hidup singkbagi pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan mendapat satyalancana karya satya tetapi tidak tercantum dalam listing sebagaimana tersebut dalam huruf dapat diusulkan sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam dan penetapan penganugerahan satyalancana karya satya. penganugerahan satyalancana karya satya sepuluh tahun, dua puluh tahun, tiga puluh tahun ditetapkan dengan keputusan presiden. pelaksanaan penganugerahan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dilakukan oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk serendah rendahnya bupati walikotamadya kepala daerah tingkat wilayahnya masing masing, atas nama presiden pada upacara peringatan hari proklamasi kemerdekaan agustus, hari besar nasional lainnya atau hari ulang tahun instansi. pemakaian satyalancana karya satya dipakai pada upacara resmi hari hari besar nasional yaitu upacara peringatan hari proklamasi kemerdekaan agustus, hari kesaktian pancasila oktober, hari sumpah pemuda oktober, hari pahlawan november dan hari kebangkitan nasional mei serta upacara resmi lainnyayang pengaturan atau pelaksanaannya ditentukan oleh pimpinan instansi. pemakaian satyalancana karya satya disematkan pada dada sebelah kiri. apabila memiliki tanda kehormatan bintang, maka pemakaiannya berurutan dari kanan kiri setelah tanda kehormatan bintang. dalam hal ini memiliki satyalancana karya satya lebih dari satu macam, maka yang dipakai hanya satu yang tertinggi derajatnya. pemakaian yang dikenakan pada saat upacara resmi sebagaimana dimaksud diatas adalah pakaian sipil lengkap psl cc. pakaian seragam kopi: atau pakaian upacara instansi. untuk keseragaman dalam upacara yang dikenakan pada saat upacara resmi adalah pakaian diantara sebagaimana tersebut angka yang ditentukan pimpinan instansi. pencabutan hak memakai pegawai negeri sipil yang telah menerima satyalancana karya satya dicabut hak memakainya apabila berdasarkyang tetap, dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak menerima dan memakai satyalancana karya satya. pencabutan hak memakai satyalancana karya satya sebagaimana tersebut angka ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendengar pertimbangan dari dewan tanda tanda kehormatan republik indonesia atas usul pimpinan instansi. ii. ketentuan peralihan satyalancana karya satya yang telah diterima oleh pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dan telah pensiun pada saat berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun dinyatakan tetap berlaku. ketentuan lain lain pensiunan pegawai negeri sipil yang diundang untuk menghadiri upacara resmi sebagaimana dimaksud dalam angka romawi huruf angka diatas, wajib memakai satyalancana karya satya tertinggi yang dimiliki. dalam hal penerima satyalancana karya satya yang bersangkutan meninggal dunia, hal memakai satyalancana karya satya tidak dapat beralih kepada istri suami atau anaknya. istri suami atau anaknya dapat menyimpannya tanpa untuk memperkuat belikan. apabila tidak ada istri suami atau anak maka satyalancana karya satya dikembalikan kepada negara melalui instansi semula. apabila satyalancana karya satya hilang, harus melapor kepada pimpinan instansi semula dengan melampirkan bukti berupa berita acara kehilangan dari kepolisian setempat untuk mendapat penggantian. penutup segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan ditentukan kemudian. kepala badan administrasi kepegawaian negara ttd. skenario anak lampiran i a keputusan kepala badan admin nitrasi kepegawaian negara nomor tahun tanggal januari daftar nama pegawai negeri sipil yang telah memiliki masa bekerja . tahun departemen lembaga propinsi tmt pang jaba kabu tgl nip (cons kat tan unit paten ket lahir pns kerja koda an. kepala badan administrasi kepegawaian negara deputi tata usaha kepegawaianmanasebagaimana dimaksud diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil pemberhentian sebagaimana dimaksud berlaku terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran diri pemberhentian pegawai negeri sipil yang mengajukan pengunduran diri ditangguhkan apabila masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang karena duga melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang dapat dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir persidangan jawabkan, meskipun setiapdapat memasukan gugatannya sekali lagi sesudah membayar uang muka biaya perkara. dalam hal tergugat tidak hadir persidangan dua tersebutkuasa tergugat,dihadiriterdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih di persidangandijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidakkeinginan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil,. penangguhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilakukan sampaipaling lama (enam) bulan. pengunduran diri sebagaimana dimaksudatauhuruf wajib menyampaikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian selambat lambatnyawajib mengambil keputusan selambat lambatnya dalam waktu (sepuluh) hari kerja setelahjangka waktu (sepuluh) hari kerja atasan langsung menerima pengunduran diri tidak menyampaikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian selambat lambatnya (dua puluh) hari kerja setelahimaksud ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai secara tertulis sesuai dengan pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang atau memberi kuasa pada pejabat lain lingkungannya serendah rendahnya pejabat structural eselon untuk menangguhkan pemberhentian pegawai negeri sipil. keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil atau penangguhan pemberhentian sebagaimana dimaksud dan berlaku terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan diberikan hak haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlakuakhir april tahunparsed utomosipil sebagai aparatur negara bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam mena,alan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. dalam kedudukan dan tugas tersebut, pegawai negeri sipilpikiran, perhatian, dan tenaganya,hormat. berdasarkan hal tersebut, untuk menegademi cukup jelas cukup jelas ketentuan ini menegaskan bahwa sebelum seorang pegawai negeri sipil menjadi anggota dan pengurus partai politik.yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil., maka pegawai negeri sipil dapat menjadi anggota dan pengurus partai politik tanpa menunggu keputusan pemberhentiannya, dan proses pemberhentiannya, diberlakukan bagi pegawai negeri sipil yang akan menjadi calon anggota dewan perwakilan daerah hak hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pension berhak menerima pensiopegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat tanpa hak pension dan diberhentikan dengan tidak hormat berhak menerima pengembalian nilai tunai iuran pensiucukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas (l)ecukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan sek itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.iputus bersama dengan pokok sengketa.akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan. pengurus partai politik cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelaspresiden republik indonesia menimbangh, bahwa untuk menanamkan jiwa dan mengamalkan etika bagi pegawai negeel,kala dalam melaksanakan tugas: akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahelaratifmenetapkan kode etik instansi organisasi profesi lingkungan pegawai negeri sipil menetapkan kode etik masing masing kode etik sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan karakteristik masing masing instansi organisasi profesi kode etik sebagaimana dimaksudpat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksudpat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan perundang undangan, atas rekomendasi majelis kode etik untuk menegaterdiri dari (satu) orang ketua merangkap anggota: (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan cc. sekurang kurangnya (tiga) anggota. dalam hal anggota majelis kode etik lebih dari (lima) orangtergugat, penggugat, atau penasehat hukume,is kabinet plt. kepala biro peraturan perundang undangan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur negara fried utomo penjelasan atasumum kelancaran tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh tugas kesempurnaan pengabdian aparatur agar pegawai negeri sipil mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dipemerintah ini antara lain diatur mengenai nilai nilai dasar yang terkandung diterhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama pegawai negeri sipil, serta penegakan kode etik. ti. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf etos kerja aparatur yang dimaksud disini adalah kegiatan atau upaya upaya untuk menggali dan menerapkan nilai nilai positif dalam organisasi instansi pemerintah yangersebut berada diluar wewenang kewenangan formal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas nilai nilai dasar dalam ketentuan ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku,nilai nilai yang terkandung dalam nya merupakan nilai nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, negara dan pemerintnegeri sipil republik indonesia adalah wahana pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sihuruf selain kode etik yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, pejabat pembina kepegawaian masing masing instansi dapat menetapkan kode etik instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi instalasinya. huruf selain kode etik yang diatur dalam peraturan pemerintah ini, dan kode etik instansi, masing masing organisasi profesi lingkungan pegawai negeri sipil dapat menetapkan kode etik organisasi profesi, umpamanya kode etik jaksa, kode etik pemeriksa bea dan cukai, kode etik dokter dan sebagainya.a dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu. cukup jelas cukup jelas pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik, selain dikenakan sangsi moral, tidak tertutup kemungkinan dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil atau tindakan lainnya oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari majelis kode etik penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil, harus berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil. untuk memperoleh objektivitas dalam menentukan seorang pegawai negeri sipil melanggar kode etik, maka pada setiap instansi dibentuk majelis kode etik. cukup jelas cukup jelas untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, majelis kode etik disamping dapat memanggil dan memeriksa pegawai negeri sipil yang bersangkutan, juga dapat melanggar pejabat lain atau pihakgsi moral kepada pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik adalah pejabat berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. sangsi moral hanya dapat diberikan majelis kode etik telah merekomendasikan bahwa yangbersngkutan dinyatakan telah melanggar kode etik pegawai negeri sipil.dberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah(l) pemilihan diselenggarakan oleh kpud dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur. huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: menyampaikan laporan kepada dprd untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan penyampaitalk dprd berdasarkan peraturan perundang undangan, mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran, dan melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu. diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutdengan izin ketua pengadilan, penggugat, tergugat, dan penase,ps(limamenomor pokok wajib pajak pwp atau bagi yang belum mempunyai npp wajib mempunyai bukti pembayaran pajak: menyerahkan daftar riwsendiri, sebaganncalon sendiri,sebagaimana dimaksud pada huruf surat ketangan yanglampirkan pp. surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjelasan huruf han huruf diubah sebagaimana dalam penjelasan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (l) pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang menyajikan dan atau memberikan uang atau mentri lainnya untuk mempengaruhi pemilihanayah, jumlah pemilih ditahapan pemilihan bupati atau walikota dan wakil walikota diajukan oleh gubernur kepada menteri dalam negeri,ii. lampiran iii model kwk diubah sebagaimana dalam lampiran. lampiran iii model a kwk sebagaimana dalam lampiran. lampiran iii model kwk diubah sebagaimana dalam lampiran. lampiran iii model kwk diubahl,mda daerah dan wakil kepala daerah sehingga pemilihan tidak dapat dilasdiatas kertas segel atau bermaterai cukup. huruf setia kepada pancasila sebagai harus dengan memiliki kartu tanda penduduk daerah yang bersangkutan. untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila hakim ketua sidang, bahwa surat itu dipalsukan olehnya, hakim ketua sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutanmpa alasan yang dapat dipertanggung daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, tidak diwajibkan datang persidang, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal,idaerah setempat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan asusila, dan norma adap: jawabkan kebenarannya. huruf bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat dua kali masa jabatan didaerah yang sama atau daerah lain dan diperhitungkan dua kali masa jabatan dihitung samemberantas korupsi melalui kpud dan selanjutnya kpud meneruskan kepada komisi memberantas korupngunduran diri dari jabatan negeri struktural atau fungsional yang disampaikan pada atasan langsung untuk dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan huruf cukup jelas huruf cukup jelas huricukup jelas tambahan lembar negara republik indonesia nomor lampiran iii peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tanggal april surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah wakil kepala daerah yang bertanda tangan bawah ini nama daan nan santan tekanan aan jenis kelamin danaanakannan kanan aan pekerjaan drakanananan nan anakan ana ancaman tempat dan tanggal dkkakannanana anakan aan lahir umur tahun kanan ananda tanam tahun alamat ditempat tinggal .cbooo wooooox menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan .cbooo wenaaeeean.o.o oom pada tanggal . yang membuat pernyataan calon kepala daerah wakil kepala daerah keterangan (ena nama.) coret yang tidak perlu surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negri bagi pegawai negri sipil,tempat dan tanggal panakanananaa anak aan lahir umur tahun peranan aed tahun alamat tempat tinggal dknakanananan kanan anakan aan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan .o. cook pada tanggal . mengetahui yang membuat pernyataan atasan langsung, calon kepala daerah wakil kepala daerah ( . nama.) ( .nama.) nip nrp nip nrp pangkat pangkat keterangan coret yang tidak perlu model kwk surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap yang bertanda tangan bawah ini nama dankanannangaana anakan ana jenis kelamin drakaatanananaa nana anna nana cc. pekerjaan paknannananensannanaanan nanas aan ana tempat dan tanggal pkakannaeananann aan kanan anna lahir umur tahun kanan ema. tahun alamat tempat tinggal parakan kanan enam aneka aan menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi persyaratan calon kepala daerah atau wakil kepala daerahcalon pascak pada tanggal . yang membuat pernyataan calon kepala daerah wakil kepala daerah keterangan coret yang tidak perlu model kwk surat keterangan tidak sedang dicabut pilihanketua pengadilan negri., menerangkan bahwa nama dnnkanananenanan aan anna jenis kelamin pakaaaanane tenan aan anna pekerjaan dananenannenaanenn ana tenan anakan anna tempat dan tanggal mankaaananaaa ana naa anna lahir umur tahun panuaanaaen enam. tahun alamat tempat tinggal bakaanasnake akan berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon kepala daerah wakil kepala daerah") tersebut "), sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan pemerintahcbooo pada tanggal . ketua pengadilan negeri keterangan coret yang tidak perlu keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang badan pertimbangan kepegawaianri sipil, dipandang perlu dengan segera membentukpegawaian, adalah pengajuan oleh pegawai negeri sipil yang memilikiagama, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. yang tidak boleh dengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah atau semena menurut garis keturunan lurus keatas atau kebawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa: istri atau suami dari salah satu pihak yang bersengketa, meskipun sudah bercerai, anak yang belum berusia tujuh belas tahun, orang sakit ingatan. orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian ialah saudara laki laki atau. ada atau tidaknya dasar kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalamaih bahasa tersebut wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya untukdepartemen., sebagai ketua merangkap anggota: kepala badan administrasi kepegawaian negara, sebagai sekretaris merangkap anggota, sekretaris kabinet, sebagai anggota,, direktur jenderal pemerintah umum dan otonomi daerah, departemen dalam negeri, sebagai anggota, ketua pengurus pusat kopi, sebagai anggota badan pertimbangan kepegawaian mengambil keputusan secara musyawarah mufakat bulat. apabila keputusan sebagaimana dimaksudditanda tangani oleh ketua dan sekretaris. merubah ketentuan dalam sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut mencari yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan pembangunan dan pemberdayaan aparatur menteri sekretaris negara sebagai anggota, jaksa agung sebagai anggota, kepala badan koordinasi incicjen negara sebagai anggota, ce. dicetak jendral haku cisadane undang departemen kehakiman sebagai anggota: koma pengurus pesat kopi sebegai anggota:, kepala badan administrasi kepegawaian negara sebagai sekertaris merangkap anggota. menambah ketentuan baru diantara dan dijadikan yang berbunyi sebagai berikut merubah ketentuan dalam sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: (t&) untuk melancarkan pelaksanaan tugas, pada badan pertimbangan kepegawaian dibentuk sekretariat. sekretariat sebagaimana dimaksud dalam dipimpin langsung oleh sekermenteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor jakarta, mei lampiran kepada yth, sdr. para menteri kabinet perihal pelaksanaan pembangunan pemutusan sdr. jaksa agung, pengadilan tata sdr. gubernur bank indonesia, usaha negara. sdr. sekertaris jenderal lembaga tertinggi tinggi negara, sdr. para pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sdr. para gubernur kepala daerah tingkat di tempat. seperti dimaklumi dengan peraturan pemerintah nomor tahun sejak januari undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara dinyatakan diterapkan seluruh wilayah republik indonesia. beberapa waktu setelah itu mulailah timbul gugatan gugatan tata usaha negara yang diajukan kepada pengadilan tata usaha negara yang telah dibentuk beberapa tempat. sebagaimana dari gugatan gugatan tersebut setelah melalui prosedur penyaringan, telah mulai disidangkan dan antaranya telah menghasilkan penetapan atau keputusan sela dari pengadilan yang berisi perintah kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan untuk menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan sampai perkaranya diputuskan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti. namun demikian sebagaimana tersiar sementara media masa, perintah pengadilan tersebut tidak terlaksana sesuai putusan pengadilan. hal ini mengundang berbagai opini kalangan masyarakat yang menimbulkan kesan bahwa aparatur negara sebagai pejabat tata usaha negara tidak mengindahkan dan melaksanakan keputusan pengadilan, bertindak sewenang wenang sehingga kehadiran peradilan tata usaha negara dirasakan tidak ada manfaatnya. keadaan demikian ternyata tidak menguntungkan bagi penegakan wibawa badan peradilan tata usaha negara dan upaya penciptaan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. berhubungan dengan itu kami mohon kiranya saudara dapat mengingatkan kepada para pejabat tata usaha negara lingkungannya masing masing, untuk membantu kelancaran dan keberhasilan peradilan tata usaha negara dalam melaksanakan tugas yang sudah menjadi komitmen nasional. untuk itu hendaknya pejabat tata usaha negara yang digugatdengan sebaik baiknya. selanjutnya apabila pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak mengindahkan putusan atau penetapan pengadilan, hendaknya atasan dari pejabat tersebut melakukan peneguhan dan memerintahkan untuk pelaksanaannya. dalam hal pejabat tata usaha negara yang bersangkutan merasa keberatan atas putusan pengadilan atas khususnya dibidang kepegawaian tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan baik untuk sebagian atau seluruhnya, karena keadaan yang sudah berubah, hendaknya ditempuh prosedur dan upaya upaya hukum yang tersedia dalam undang undang tentang peradilan tata usaha negara. sehubungan dengan pemberitaan dalam media massa sebagaimana tersebut diatas dan pemberitaan pemberitaan yang mungkin ada dikemudian hari yang menyangkut pelaksanaan peradilan tata usaha negara dan dirasakan kurang memberikan fakta yang sebenarnya, seyogyanya pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, memberikan tanggapan atau penjelasan dalam media yang bersangkutan. demikian, atas perhatian saudara menteri dan para pejabat tersebut diatas, diucapkan terimakasih. nyeri negara aan dayagunaan aparatur negara, pok t a tas ato kusumaatmadja. menteri pendayagunaan aparatur negara republik indonesia jakarta, april nomor m.pan sifat segera lampiran perihal pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara kepada yth. para menteri kabinet gotong royongindaklanjuti setiap putusan pengadilan tata usaha negara, masih sering terjadi putusan pengadilan tata usaha negara yang tidak dilaksanakan dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan ketidak pastikan hukum dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. salah satu dampak dari kondisi tersebut adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah dan lembaga peradilan pada khususnya serta aparatur negara pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan saudara dan pejabat tata usaha negara dilingkungan instansi saudara, untuk menaati dan mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. sekiranya pejabat tata usaha negara merasa keberatan atas putusan pengadilan tata usaha negara karena alasan tertentu, hendaknya ditempuh upaya hukum yang tersedia menurut prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku. apabila pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak mengindahkan putusan pengadilan, agar atasan pejabat tersebut melakukan teguran dan memerintahkan untuk melaksanakannya. atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih. n2menteri negara ann aparatur negara ora anta antara paya taman tembusan presiden sebagai laporan wakil presiden ri: ketua mahkamah agung ri. mengalihkan bahasa yang dipahami oleh penggugat atau saksi sebagaimana dimaksud dalam kedalam bahasa indonesia dan sebaliknya dengan sebaik baiknya. orang yang menjadi saksi dalama sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa tersebut. (l) dalam hal penggugat atau saksi bisu, ,angkutan telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungengar keterangannya tidak dapat hadir persidangan karena halangan yang dapat benarkan oleh hukum, hakim dibantu oleh panitera datang diatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. menteri negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia nomor m.pan jakarta, desember lampiran berkas perihal langkah langkah efisiensi dan penghematan serta hidup sederhana lingkungan aparatur negara kepada yth. para menteri kabinet gotong royong panglima tni jaksa agung gubernur bandan bupati walikota tempat dalam rangka melaksanakan tap mpr x mpr angka hurufdi pusat dan daerah, seperti diuraikan terlampir. demikian agar menjadi maklum. cr! aftenteri negara agi aparatur negara lena baal bera taman lir mpe tembusan yth. presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia lampiran surat edaran men. pan nomor m.pan tanggal desember efisiensi dalam kegiatan tatadikegunaan dalam waktu yang lama, untuk menyelenggarakan sarana komunikasi perkantoran seperti surat, laporan, formulir,busan cukup berupa foto copy dan antaranya diserahkan oleh pejabat tata usaha dalam hal surat dinas atau produk hukum,, pengetikan sarana komunikasi perkantoran dengan menggunakan huruf pica, areal dan spasi kedua efisiensi dalam kegiatan sarana kerja aparatur antaranya (l),,: (l) tidak menyelenggarakan resepsi dan pesta pesta kedinasan dan perse, mengadakan penyelenggaraan hari ulang tahun instansi pemerintah dalam bentuk pesta, selamatan dan lainnya, kecuali dalam bentuk upacara benderahd) lengan panjang pendek atau pakaian kerja harian lainnya,faisal taman menteri negarasekertaris kabinet ri, jaksa agung: panglima tni: kepala kepolisian republik indonesia, para kepala lembaga pemerintah non departemen: para sekertaris jenderal lembaga negara: para pimpinan kesekretariatan komisi dewan badan, para gubernur: para bupati walikota tempat surat edaran nomor: se .a m.pan tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam pemilihan kepala daerah selubung dengan ditetapaka perlu dilakukan perubahan. bagi pns yang menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan strucdilarang menggunakan fasilitas yang terkait dan jembatan. dilarang melibatkan pns lainnya untuk memberi dukungan dalam kampanye. bagi pns yang bukan calon kepala daerah, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanyepns dapat menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan ppk panitia pemungutan suara pps kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps dan pengawas pemilihan, dengan ijin dari pejabat pembina kepegawaian atau atasan langsung. pelanggaran terhadap kewajiban dan sebagaimana tersebut pada angka dan huruf yang berdampak pada huruf dan huruf. mengingat netralitas para pegawai negedisi tahun, kepegawaian atau atasan langsungl hak kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pns yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung kepala atau wakil kepala daerah, bagi pns yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. bagi pns yang menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan ppk panitia pemungutan suara pps dan kelompok penyelenggara pemungutan suara kpps tanpa ij,an disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum,sehubungan dengan hal hal tersebut ditanggal mei n menteri eranya yah aparatur negara, ns: sg" medis jem sa, tau effendi laik tembusan yth. presiden republik indonesia, wakil presiden republik indonesia, kepala bkn, kepala kpu para kepala kpud, para kepala bawaslu pilkada. badan pertimbangan kepegawaian nomor bapak jakarta, juni sifat penting kepada perihal pemeriksaan terhadap yth. pegawai negeri sipil yang para menteri kabinet pembangunan akan dijatuhi hukuman vi, disiplin berupa jaksa agung, pemberhentian sebagai para pimpinan lembaga pemerintah pegawai negeri sipil. non departemen sekertaris jenderal lembaga tertinggi tinggi negara para gubernur kepala daerah tingkat tempat sehubungan dengan telah berlakunya undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, maka sebagai konsekuensi dari berlakunya peraturan tersebut antara lain memberi kesempatan terhadap pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun yang mengajukan keberatan badan pertimbangan kepegawaian dan telah mendapat keputusan dari badan pertimbangan kepegawaian dapat mengajukan gugatan pengadilan tinggi tata usaha negara, apabila masih belum merasa puas atas keputusan badan pertimbangan kepegawaian tersebut. dari beberapa perkara yang diajukan pengadilan tinggi tata usaha negara, diantaranya dipermasalahkan mengenai berita acara pemeriksaan yang merupakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil) dibuat tidak sesuai dengan berita pemeriksaan yang ditentukan dalamsehingga gugatan dari pegawai negeri sipil tersebut dikabulkan dan keputusan badan pertimbangan kepegawaian dibatalkan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara. setelah memeriksa berkas berkas keberatan dari pegawai negeri sipil yang mengajukan keberatan badan pertimbangan kepegawaian, ternyata masih banyak berita acara pemeriksaannya (yang merupakan dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan dibuat tidak sesuai dengantara lain pemeriksaan berita acara pemeriksaan tersebut tanpa perintah dari pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin atau perintah perintah tersebut diberikan oleh pejabat yang tidak berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. pemeriksaan sebagaimana diatur dalam danoktober angka adalah sebagai berikut, pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, cc. pegawai negeri sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, untuk mempercepat pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukumlebih rendah dari pegawai negeri sipil yang diperiksa,sebagaimana dimaksud dalam tetap tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,ulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk dilakukanan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. apabila dalam musyawaraherintah untuk melakukan pemeriksaan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis satu dan lain hal tergantung kepada keadaan dan keperluan. mengenai pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagaimana ditentukan dalam peraturan pemerintah nomor tahun adalah sebagai berikut i)huruf: menteri dan jaksa agunggubernur kepala daerah tingkatmasing masing: terhadap jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipilertemen hanya dapat dijatuhkan oleh menteri sekretaris negara: terhadap jenis hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormatdaerah otonomberkenaan dengan hal tersebut, maka untuk menghidari kesulitan dikemudian hari, serta guna mencegah terjadinya kasus yang serupa, kami mohon agar saudara memperhatikan tata cara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentudemikian dan atas perhatian saudara, diucapkan terima kasih. menteri negara pemberdayaan aparatur negara selaku ketua badan pertimbangan kepegawaian ts. silalahi badan administrasi kepegawaian negara nomor v. jakarta, agustus sifat lampiran kepada perihal pembayaran gaji dan hak yth. semua menteri kabinet hak kepegawaian pegawai pembangunan negeri sipil yang dijatuhi panglima angkatan ber hukuman disiplin berupa senjata republik indon pemberhentian sebagai pe jaksa aging gawai negeri sipil yang semua pimpinan kepe mengajukan keberatan kretariatan lembaga ter badan pertimbangan kepe tinggi tinggi negara kawasan bapak) semua kepala pimpinan lembaga pemerintahan nondepartemen semua gubernur kepala daerah tingkat semua bupati walikota madya kepala daerah tingkat tempat berhubungan dengan banyaknya pertanyaan pertanyaan yang diterima badan administrasi kepegawaian negara mengenai pembayaran gaji pegawai negri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negri sipil dan mengajukan badan pertimbangan kepegawaian bapak) maka dengan ini diberitahukan sebagai berikut: berdasarkan ketentuan dan peraturan pemerintah nomor tahun dihubungkan dengan surat edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara nomor se tanggal oktober angka vii, angka huruf dan pada pokoknya ditemukan sebagai berikut pegawai negeri sipil yang berpangkat pembina golongan ruang iv a bawah yang jatuhri sipil maupun pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan bantuan peraturan pemerintah nomor tahun dapat mengajukan keberatan kepada badan pertimbangan kepegawaian bapak) melalui saluran hirarki: keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam batas waktu (empat belas) hari terhitung mulai dari tanggal pegawai negeri sipil menerima surat keputusan hukuman disiplin tersebut badan pertimbangan kepegawaian bapak) wajib mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan pegawai negeri sipil tersebut,tiap pihak: menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun dinyatakan bahwa tanggal berlakunya hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai pegawai negeri sipil maupun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil adalah: apabila tidaktersebut: apabila ada keberatan mulai sejak tanggal keputusan atas keberatan itu. berhubungan dengan hal hal yang dikemukakan sebelum ada keputusan dari badan pertimbangan kepegawaian bapak) atas keberatan hukuman disiplin tersebut, maka belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas pemberhentian pegawai negeri sipil yang bersangkutan, oleh sebab itu pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih tetap berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang berhak untuk menerima gaji dan hak hak kepegawaian lainnya, berhubungan dengan hal hal yang dikemukakan di, (a) pegawai negeri sipil yang berpangkat pembina, golongan ruang iv a bawahpemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, yang mengajukan keberatan badan pertimbangan kepegawaian sebelum ada keputusan dari badan pertimbangan kepegawaian bapak) atas keberatan terhadap hukuman disiplin tersebut, pegawai negeri sipil yang bersangkutan masih tetap berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, (bp) sebelum ada keputusan dari badan pertimbangan kepegawaian bapak), gaji dan hak hak kepegawaian pegawai negeri sipil tersebut harus tetap dibayarkan. demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. pelan ep a aha rasi keperawatan negara pat doa tee. waskita reksosoedirdjo nip. badan administrasi kepegawaian negara nomor jakarta, september sifat penting segera lampiran wewenang penjatuhan kepada hukuman disiplin, yth. semua gubernur pengajuan keberatan semua bupati walikota kepada bapak, izin perkawinan, dan tempat penilaian pelaksanaan pekerjaan pns sebagaimana diketahui, bahwa dengan dilaksanakannya otonomi daerah dmaka terdapat permasalahan mengenai wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi pns daerah. wewenang pemberian izin perceraian dan perkawinan bagi pns daerah. prosedur pengajuan banding kepada badan pertimbangan kepegawaian bapak bagi pns daerah yang keberatan terhadap penjatuhan hukuman disiplin. penyelesaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebelum pelaksanaan otonomi daerah dan telah pernah diusulkan kepada menteri yang terkait tetapi sampai saat ini belum mendapatkan keputusan. penilaian pelaksanaan pekerjaan pns. sehubungan dengan hal tersebut, dan dengaka dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut penjatuhan hukuman disiplin bagi pns daerah mulai dari jenis hukuman ringan sampai dengan berat untuk semua jenjang pangkat dan golongan ruang menajadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi kabupaten kota pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi pns daerah untuk semua jenjang, pangkat dan golongan ruang menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi kabupaten kota masing masing, pengajuan keberatan kepada bapak atas hukuman disiplin yang dijatuhi kepadanya agar langsung disampaikan kepada bapak, penyelesaian surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin bagi pns daerah yang sebelum pelaksanaan otonomi daerah telah diusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, tetapi sampai saat ini belum mendapat keputusan maka kewenangan penetapan surat keputusan tersebut menjadi wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi kabupaten kota masing masing dengan ketentuan bahwa tanggal pendapatan surat keputusan setelah pelaksanaan otonomi daerah. tanggal mulai berlakunya surat keputusan harus setelah pelaksanaan otonomi daerah. apabila selama ini pns yang bersangkutan tidak bekerja dan gajinya telah diberhentikan, maka gajinya tetap diberhentikan. apabila selama ini pns yang bersangkutan tetap bekerja tetapi gajinya telah diberhentikan, maka gajinya dibayar sampai dengan berlakunya keputusan pemberhentian. apabila selama ini pns yang bersangkutan tidak bekerja tetapi gajinya dibayar, maka gajah tersebut diberhentikan sejak berlakunya keputusan pemberhentian. demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. kepala badan kepegawaian negara ttd. prison tjiptoherijanto tembusan yth menteri negara pemberdayaan aparatur negara menteri dalam negeri, jakarta semua kepala badan pengawasan daerah propinsi. tempat semua kepala badan pengawasan daerah semua kepala kantor regional badan kepegawaian negara. badan kepegawaian negara pegawai negeri sipil yang menjadi calon kepala daerah calon wakil kepala daerah:tusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sid putusan pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan: gugatan tidak diterima, pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan,cc.sebagaimana dimaksud dalam menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dapat disertai rehabilitasi. paragraf pemeriksaan dengan acara cepat (l)kepegawaian negara tentang pegawai negeri sipil yang menjadi calon kepala daerah calon wakil kepala da negeri sipil yang diusulkan oleh partai politik atau,atuan suatuekwk lampiran iiidua masing masing diberi materai disampaikan kepada atasan langsung, dengan ketentuan satu surat pernyataan dikembalikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan atasan langsungnya dan stempel! dinas: dan (saturarki, sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatan negeri. pejabat yang berwenang ydalamdalam telah berusia (lima puluh enamdalamri jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam diberikan penghasilan. penghasilan sebagaimana dimaksud dalamdalam. penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diberhentikan mulai bulan berikutnya apabila mencapai usia enam puluh lima tahun pada saat proses pemilihan, atau dilantik menjadi kepala daerah wakil kepala daerah j1),permohonan untuk bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat e,dua puluh satu hari sebagaimana dimaksud dalam tidak mengajukan permohonan untuk diperkirakan kembali tanpa alasan yang sahdanan pangkatnya. pasaiwalikota dan wakil walikota dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah daerah lain, maka penjabat gubernur, penjabat bupati atau pennmenjadi penjabat kepala daerah. pembinaan pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada (d) dilakukan berdasarkan jabatan strukturbroken tenan ana nen san kana maan kanan aan jenis kelamin adenantnnaeana nana ana ana aan pekerjaan draanananann naas ana anna naa anna tempat dan tanggal danataneanana anan kanan aan ana aan lahir umur tahun, kannnnann nanas amen. tah un. alamat tempat tinggal :.tico woooooooomaa menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai .oooococo wo woo wommnnnaana unocseseaaa mengetahui yang membuat pernyataan atasan langsung, calon kepala daerah wakil kepala daerah (. nama.) (asanananan nama lo) nip nrp nip nrp pangkat pangkat keterangan coret yang tidak perlu lampiranmenteri pimpinanlembaga gubernur bupati walikota ne. nnnnnntatan nomor coocenannnanaaan menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota . menimbang bahwa sdr. . nip.telah mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri tangal eee karena akan dicalonkan sebagai kepala daerah wakil kepala daerah ").: bahwa pada tanggal . komisi pemilihan umum daerah .telah menetapkan sdr . nip. e.menjadi calon kepala daerah wakil kepala daerah aannanananan cc. bahwa berhubung dedari jabatan negeri sebagai .di lingkungan.:tahukan sdr . nip . pangkat . golongan ruang ., dari jabatan negeri sebagai . lingkungan ., terhitung mulai tanggal .! kedua selama pegawai negeri sipil dalam dictumdalam, kepala biro kepegawaian kepala bkd ., pejabat yang terkait, pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan, ditetapkan di. pada tanggal . menterlpimpinan lembaga gubernur bupati walikota coret yang tidak perlucara cepat dilakukan dengan hakim tunggal dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam (l)pasa! surat atau tulisan: keterangan ahli: keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim, keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. surat sebagai alat bukti mempunyai tiga jenis, yaitu akta odibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditanda surat lain yang bukan akta. lampiran iiiyth. d0. onta yang bertandatangan bawah ini, saya nam.,perkenannyadi ucapkan terima kasih. yang mengajukan permohonan, coret yang tidak perlu sebutkan alasan untuk dipekerjakan kembali lampiran peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor tahun tanggal april contoh keputusan memperkerjakan kembalian semula keputusan menteripimpinan lembaga gubernur bupati walikota . nomor san. anacananannan menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota . menimbang bahwa dengan surat tanggal. sdr. . nip. . pangkat . golongan ruang ., mengajukan permohonan untuk dipekerjakan kembali lingkungan .#). bahwa sehubungan dengan surat tersebut, dipandang perlu memperkerjakan kembali sdr. . sebagai pegawai negeri sipil lingkunganpekerjakan kembali sdr ., nip. pangkat . golongan ruang . lingkungan ., terhitung mulai tanggal: kepala biro kepegawaian kepala bkd .: pejabat lain yang terkait, pejabat pembuat daftar gaji yang bersangkutan, ditetapkan ., menteri pimpinan lembaga gubernur bupati walikota . coret yang tidak perlu aia sand nx. ( , 37x seat hee laa eps tema re: ini pak aan kota ata sai kasi mep ran aan anna. mara png men bin tua kn, ata gas ata nama set kao ten deh raat pre nro ea tia wit akan ama pena nga pane pie nk, aap, ana yan peranan baba saran genangan anak inka tea bni yara sta wita ana gae nona ia anal maa ala rat upt tag bata eng aoa ine ana lan ten para nat png men ker oka pen ken kan nan pan toa ga dadi pesan leher peng eta kan aan mena erna ata lpm nasa maa brt kaga sen mna kep bean men ana nrp hakka ski paru apa tan daan lae gen ana pam sensus ten maa nanang men mau gan han aan maa dena ana pak pee ada kap manu rata okt dasi aan santa pan tea pena ke, pre lrt bet ana maa ata hap aga ane yag dab ban dena naa ana haa aan pap aaa mede bagi sega sera pan ter rap sia? aek mean mena shape tau) bea beo sia bana ana rain tee pet aka one naa nah ka rap ben sana tau taka deng aka tea angan, aan bapa aa, page dun tata pedal pen haa pan sea dea kane gear una mona pan menakar par kep nda enau ag, men hang rea ana sega ken made pen deg ne) kaka san age aen daa kek tape pen erie dekan lari anita aan dae (rei uan kadal pena ena laa ena kenny jne nenek anna" nana hanan nine gian kas yna ana abon meng lea kah hana ber na, tea lena pap nun ang kran saka rosi peng mat gagal lai tar park maa eee sen avg aan ba. ena kab bahan wes baya pa, tpa ann pena pat ana tee ena final abu lan onna sanga pan sab naa ana bah tan nata ana apa snake ena tenan nan ara sara nan nas sar tenan ana manna pan pen nan akan pesat eat ena sea pena ana park sea sih tka tea bau patah eng pet tapak ben ana sar sar era naa haa nan paket bas laa gea ena ha aah alan ana aan era. men bana san anas napak non tea aan tea tete pan gas baar tuk san beda nan pia penahanan tag tega pre kesia rena gajah ten ate mana sapa apes bag ana men mar dea tahi gap ang talk asep tan epa detak man ana eng aan bai mea uno lip dae saka ata ban ben mas pan seni uang md. png oren pan nee map aan eng ang ana ega ema ana ana abg ana ana keane cakra sae pena aceh tan ra. han ona sea bap eea ig: aa sena ari abg partai take wan ale sang aan hama era dena maka maa ang san bah bin dea pang maa ehi kara, nee gan man kia naa abad ten dea hata map hah tenan sabtu mag nana san apn nana mah haag kana mag ina (ou abad sant ant pan bea seng kel aan mie api aan, dera deg pen pes mika pan ten pan arabia nae mina pai bang drake petani adi eka haa sean ara ane aaa cos bang una pee tata age na! jatuh: bnn aa pen rugi eng sak mare pal pen pun naa lana ing pata penata bana haa ane ape rens. tapak hati see dai mak ini puas abi agak serba ban rei petai tata telat ara hee kar aka dena oculata pan masa tee ben tas ana not saya mean lae aan bapa ata apa pon nanang snp sebaya nea anon ci: pen sat sae kap, war ann tea ana san eat mae tete apaan pena ata uta tan per per koran nan aed aka ran? pan sea hah nala aga bee nat tete teman kak yaa fara pee kata apa net kue ann nanah man sena bet meta nee sue nee hani rara anal pan mana pat pen eat eat bana) aan san nee pan) ten maa sen aaa mela aan: np" ten de) nai manik ana anita sen mena boa pena teen mana tepi ben lea tae sab ada tea nai tana pia pet tan dan ara ber enda wei sea gea san dia peer laa wajah lagu aap una png tenang bau ol3k bae bea naa men raha pat ana pen bag pen ea" jaga pnp naga papa pena dahi beda pena ear weh aah ben ian tee sab eat pep sian mena mea taman bagian meera sae ag! ber maa aan tala saran ana ian menata man man pan taka kena mba end tag sendi daa naa daa tae mio kis mana tek teh hala dae santi tea tkr apa akan mana tag pena pen pergi aan tek majene pet anh sen as) nada ata pan tepat pen ena kana pan ena tata aaa meet bah ai. apk naa sen tagawa ted ana ena ant, kane kab aga daa tani lie langen abah kab pan sek hang bana sae wave ane gak mat datang ten haa ang eta pre era are men hoa hasan nagan sig seo net tan pee erna ses real semena benar jan man nag ban ter bea lori one snn nga" dan pan part nee sela be: nga aaa bas hear nga ena tea bae bun ann reg: kat naa aer ninja ena nira nama mega mop ang pan mala san laba papan santan kan nada bada tlg tah seni tega pen ter maa att: lana aan, ana ane dat any aan naa ebi pan anal tni ingin aina het yak kadar daa beng tan lag menata bunga mala pane memesan pita mn: senar naa dara (neh saka una sama legiun: pra tas karan basa tan ea. aan lana mea sa. obi. dag dea sen lena ter psi hana tag mm sia tetes hewan papan dia ti, aga bina lap masa ani per bana pan ang teka anta nat pulp, sap sak sep png kel hui pan 4g bae map da3 men tea beo mal nana pen (ea kek sai ena sang aing bieta tar ena gear lan eee ane mena a23 png aan bean pap nan kar han pera ana aas karen laa fan tara mg: par lamp sala aa. jaa ana pal tan saat lah pem ang aas gel: dal: tan mer dan ala tag pai dee ap pen, tai naa ana tea wak setu nia nana sma aa kit sep hana san namun nan men senter ann mane pia map saka sha? ana pena ena renata anti aaa tana pe men arisan pena pen lena antena aan mean ban area ana ana anta ana ena sae penata pane tega aun naa eta ran pan nin pai pen aon kat alas ada bagas: la. keenam ga" sala aas naa aga sendi bila era sea lean sop len uap mere pena lena ken teh aabngpas perang mba a23 sage ban kena nae kehna ano pala pba ha: tee rekaan senen naga nba kaa gate ena pee karena tai bea ata lan pan pena mma race nana para kan sean nia nah pee ana pena akan eng naa ann dan pasta ani asn pee nak aceh nan pena seng times bae maa, sape ear mane akar anna ata man tanpa dan maa pan peran bea aa, tan mean pemda lan ana lan pan dag gia sena gen ana kemlu aaa ana inn naa dit nan pan aur cia pa, fang hang ga sean tati say aan pen lanei bae gea men nee tun sea pan be, map sar maan par can tara men men ane ran banana mun pan man rabi bea pet men menahan sab: gag dani ena aan melo naa men many. san angin kap gel apn aer, tenunan keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa" nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa,periksa, alnya para pihak. tidak dipenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayt sebut. undang undang republik indonesia serta selaras antara aparatur di dan sesuai pula dengan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokokperkara. yang termasuk dalam biaya perkara ialahorang saksi harus membayar biaya saksi yang lebih itu, meskipun pihak tersebut dimenangkan, cc. biaya pemeriksaan di,singaminta pemberitahuan dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam b3),se,dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam (l)ekepada pengadilan tinggi tata usaha negara. (l)rmohonand1) selambat lambatnya tiga puluh hari sesudah permohonata usaha negarameriksa dan meletusnya sebelum permohonan pemeriksaan banding diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara,meriksaan banding belum lampau. dalam hal salah satu pihak telninjauan kembali kepada mahkamah agung. acara pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud dalam dilakukan menurutpengadilan dapat menunjuk seorang hakim hoc sebagai anggota majelis. untuk dapat ditunjuk menjadndaftar semua perkara yang diterima kepaniteraan. dalam daftar tersebut semuaputus oleh pengadilan lingkungan pengadilan umum tetap diperiksa dan r. hakim, panitera. undang undang peradilan administrasi negara . undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penetdiundangkan di : jakarta pada tanggal desemberkekuasaan kehakiman, perlu dibentuk undang undang tentang peradilan tata usaha negartata usaha negara bab ketentuan umum bagian pertama dalam undang undang ini yang dimaksud dengan: penjelasan atas undang undang republik indonesia nomor tahun1986 tentang peradilan tata usaha negara umum.inya bidang tata usaha negara, harumalatu1958 diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh peradilan tata usaha militer,keputusan tata usaha negara. akan tetapi, dalam hubungan ini perlu kiranya disadari bahwa disamping hal hak perseorangan, masyarakat juga mempunyai hak hak tertentu. hak masyarakat ini pasarkan pada kepentingan bersama dari orang yang hdup dalam masyarakat tertentuan dalam kota kabupaten, pembentukan itu dilakukan dengan keputusan presiden. setiap daerah tingkat dibentuk sebuah pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan ibu kota propinsi: sengketa kewenangan mengadili antar:im peraturan perundang undangan kita 1970,,, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, atau tindakan hukum administratif terhadap hakim pengadilan perluberikanameliputi hukum acara pemeriksaan tingkat pertama dan hukum acara pada peradilan tata usaha negara hakim berperan aktif dalam proses persidangan guan,apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak: atas permohonan penggugat, ketua pengadilan dapat menentukan dilakukannya pemeriksaan dengan tinggalnya untuk kemudian diteruskan pengadilan yang berwenang menghadirinya,kali jawaban administrasi peradilan dalam dalam undang undang inii. demi angka yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. angka yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan dalam undang undang terutama menunjuk, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu: cc. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya. badan atau pejabat tata usaha negara adalanl atau kewajiban pada orang lain. bersifat konkret,ari. bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negaram,,sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi peradilan tata usaha negara,gugatan yang dimaksud terhadap badan atau pejabat tata usaha negara. angka cukup jelas angka cukup jelas angka cukup jelaspasarkan pada ketentuan hukum perdata. huruf yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umumkeputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan, sengketa v,keputusan, tergugat adalah,,, hakim pada pengadilan tata usaha negara dan atau hakim pada pengadilan tinggi tata usaha negara. sebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ampamanya dalam perkara lalu lintastahana,, umpamanya keputusan direktur jenderal agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang pasarkan atas pertimbangan putusan per huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan cukup jelas cukup jelas cukup jelastoko pokok kepegawaian. cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelasdi huruf cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan pengalaman meliputi dua hal,cukup jelas huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas,sakit jasmani atau rohani terus menerus salah sakit yng menyebabkan penderita tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. yang dimaksud, pemberhentiannya pun dilakukan oleh presiden selaku kepala negara. yang dimaksud dengan "'dipidana ' ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang kurangnya tiga bulan. yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercelaialah hal hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. cukup jelas cukup jelas pengertian "sarjana muda hukum sini mencakup pulapada waktu seseorang diangkat sebagai panitera, sekaligus diangkat sebagai sekretaris pengadilan. pengertian sarjana mudadibersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif . contoh banding administratifundang undang tahun tentang perubahan regering van het heroes blasting zaken buruhan pusat berdasarktsebut keberatan ng: keputusan panitia pemilihan pengadilan tata usaha negarabelum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan pengadilan. yang dimaksud dengan "kepentingan umum cukup jelas cukup jelasibolehkan menggugat ,apabila keputusan yang bersangkutan itu,el substansial. contohidi keputusan tata usaha negara memberikan izin bangunan atas sebidang tanah, padahal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntu mengumpulkan fakta yang relevan: dan menerapkan ketentuan perundang undangan yang bersangkutan secara otomatis. dalam hal melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan, serta mencoco, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan bertugas mengumpulkan fakta yang relevan:: contoh dalam hal keputusan yang digugat itu di telah memperhatikan asas asas yang berlaku, contoh keputusan pensiunakan sama dengan keputusan yang sedang digugat kalau hal hal tersebut pada angka dan telah diperhatikan. contoh menurut undang undang tahun tentang penyelesaian perselisihan perburuhan:engan jalan mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak yang berselisih, kemudian, barulah dapat mengambil! keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak.sebagai keputusan sewenang wenang. yang dimaksud dengan "tempat kedudukan tergugatdi mencatat gugatan tersebut dalam daftar perkara khusus untuk itu: memberikan tanda bukti pembayaran uang muka biaya perkara dan mencantumkan nomor register perkara yang bersangkutan, meneruskan gugatan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan. cara pengajuan gugatan tersebut diatas tidak mengurangi kompetensi relatif pengadilan yang berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan gugatan tersebut. cukup jelas penguat yang berada di: cukup jelas dalam kenyataan, ialah biaya yang dibayar terditempat jain dari ruang sidang, tetapidiatas hendaknya ditetapkan serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh penggugat yang bersangkutan. pembayaran biaya perkara diwajibkan bagi mereka yang mampu. cukup jelas cukup jelas cukup jelas menurut undang undang ini seseorang dianggap tidak mampu, mampuan ini ditentukan oleh ketua pengadilan berdasarkan penilaian yang obyektif. cukup jelas cukup jelas dalam hal permohonan bersengketa dengan cuma pokok gugatanrupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan, kalau penggugat baru sekali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. bagian ketiga tempat kedudukan pengadilan tata usaha negardepartemen kehakiman. pembinaan sebagian dimaksudkan dalam dan tidak boleh mengurangi kebebasan kehakiman dalam memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara. bab susunan pengadilan bagian pertama umum pengadilan terdiri atas pengadilan tata usaha negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama. pengadilan tingkat tinggi tata usaha negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas berbeda dengan hukum acara perdata, maka dalam hukum acara tata usaha negara, badan atau pejabat tata usaha negara itu selain, bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. akan tetapi selamai dapat dilaksanakan. akan tetapiapabila un): atau pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas"pejabat pengadilan yang berwenangu, atau sesudah pemeriksaan, dan pemutusan perkara. cukup jelas sertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. maksudnya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikutdimaksud dalam berita acara sidang. apabila pemohon itu dikabulkan, didi kalanya masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan itu karena permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat). ditanah atas nama bahwa pencabutan tersebut karenanyanyatbetel yang bersengketa dapat minta agar sumpah itu dapat diucapkan menurut kebiasaan setempat,, misalnya kedudukan seorang pastor yang menerima pengakuan dosa, kedudukan seorang tokohcukup jelas yang dimaksud dengan "halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum huruf cukup jelas cukup jelas,putusannya. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas termasuk keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang juru taksi. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelassusunan pengadilan tertinggi atas pimpinan, hakim anggota, panitera dan panitera pengadilan paragraf ketua, wakil ketua dan hakim (l)rini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. berbeda dengan sistitntukan sendiripembuktian, kekuatan pembuktian bukti yang telah diajupanitera di belum memperoleh kekuatan hukum tetap .,ganti rugi ditentukan dengan memperhatikan keadaandi yang dimaksud dengan empat belas hari dalam ini adalah empat bel"kepentingan umumoleh ketua pengadilan. menyelenggarakan administrasi perkara berarti mengatur dan membina kerja sama mengintegrasikanpengadilan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas larangan membawa keluar sebelum di, lingkungan peradilan tata usaha negara ini merupakan lingkungan pengadilan yang baru,el maupun personil. oleh karena itu pembentukan peradilan lingkungan peradilan tata usaha negara tidak dapat dilakukan sekaligus,,ketidak termasuk dalam pengertian tata usaha negara menurut undang undang ini: il.,peradilan tata usaha negara adalah salah satu kekuas |
gema air afi salinan. pr, ld lembaran daerah kabupaten indramayu nae nomor tahun peraturan daerah kabupaten indramayu kabupaten indramayu tentang nomor tahun bangunan gedung:a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus tentang dilaksanakan secara tertib dengan berpedoman pada bangunan gedung rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditentukan sesuai dengan fungsinya, bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan penghuninya, penyelenggaraan bangunan bagian hukum gedung harus memenuhi setda kabupaten indramayu persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung sesuai dengan klasifikasi dan fungsinya, bahwa berdasarkan perti negara republik indonesia tangan sebagaimana dimaksud tahun nomor dalam huruf dan huruf tambahan lembaran negara atas perlu menetapkan republik indonesia nomor peraturan daerah kabupaten indramayu tentang bangunan undang undang nomor gedung. tahun tentang peraturan mengingat undang dasar pokok pokok agraria undang dasar negara republik lembaran negara republik indonesia tahunukum negara republik indonesia acara pidanrumah undang undang nomor susudjawa barat lembaran nomor bangunan pelestarian adalah bangunan rencana tata ruang dalam interior serta gedung dan atau bangunan yang telah rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran ditetapkan oleh bupati sebagai bangunan biaya, dan perhitungan teknis pendukung gedung dan atau bangunan yang memiliki sesuai pedoman dan standar teknis yang nilai nilai sejarah dan arsitektur khusus yang berlaku. harus dipertahankan dan dipelihara serta pertimbangan teknis adalah pertimbangan dilestarikan tidak termasuk lingkungan cagar naa dari tim ahli bangunan gedung yang disusun budaya. secara tertulis dan profesional terkait dengan bangunan gedung umum adalah bangunan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan gedung baik dalam proses pembangunan, publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pemanfaatan, pelestarian, maupun usaha, maupun sosial dan budaya. pembongkaran bangunan gedung. tim ahli bangunan gedung adalah tim yang pemugaran bangunan gedung yang dilindungi terdiri dari para ahli yang terkait dengan dan dilestarikan adalah kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memperbaiki, memulihkan kembali bangunan memberikan pertimbangan teknis dalam gedung bentuk aslinya. proses penelitian dokumen rencana teknis pelestarian adalah kegiatan perawatan, dengan masa penugasan terbatas, dan juga pemugaran, serta pemeliharaan bangunan untuk memberikan masukan dalam esai lah gedung dan lingkungannya untuk penyu'saja masa'a penyu'anggaran mengembalikan keandalan bangunan tersebut bangunan gedung tertentu yang susunan sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan anggotanya ditunjuk secara kasus perkakas keadaan menurut periode yang dikehendaki. disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. pemelihara bangunan gedung adalah perencanaan teknis adalah proses membuat seseorang atau kelompok ahli yang bertugas mengelola pemeliharaan perawatan bangunan gambar teknis bangunan gedung dan gedung agar fungsi bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan perlengkapan bangunan gedung setiap saat perencana, pengembangan rencana dan bekerja dengan baik (laik fungsi).pembongkaran adalah kegiatan membongkar mewujudkan bangunan yang fungsional dan atau merobohkan seluruh atau sebagian sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan bangunan gedung, komponen, bahan selaras dengan lingkungannya, bangunan dan atau prasarana dan mewujudkan tertib penyelenggaraan sarananya. bangunan yang menjamin keandalan teknis pengawasan adalah pemantauan terhadap bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, pelaksanaan penerapan peraturan perundang kenyamanan, dan kemudahan, dan undangan bidang bangunan gedung dalam mewujudkan kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum. penyelenggaraan bangunan. izin membongkar adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bab iii bangunan gedung untuk membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan fungsi bangunan gedung gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarananya. bagian kesatu umum bab asas dan tujuanbangunan diselenggarakan berdasarkan: keandalan bangunan gedungnya. asas kemanfaatan: keselamatan: fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi keseimbangan, dan keserasian bangunan dengan lingkungannya. hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan pengaturan bangunan bertujuan untuk khusus. satu bangunan gedung dapat memiliki lebih bangunan gedung usaha sebagaimana dari satu fungsi itu apabila satu bangunan dimaksud dalam ditetapkan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dengan fungsi utama sebagai tempat dari fungsi fungsi sebagaimana dimaksud melakukan kegiatan usaha yang meliputi pada bangunan gedung perkantoran, perdagangan, bangunan gedung lebih dari satu fungsi perindustrian pabrik, perhotelan, mal, wisata sebagaimana dimaksud pada antara dan rekreasi, terminal, menara atau tower, lain bangunan gedung rumah toko (ruko), billboard dan tempat penyimpanan (gudang). atau bangunan gedung rumah kantor (bukan), bangunan gedung sosial dan budaya atau bangunan gedung apartemen mal sebagaimana dimaksud dalam perkantoran, bangunan gedung hotel mal, dan huruf ditetapkan dengan fungsi utama sejenisnya. sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan bagian kedua budaya yang meliputi bangunan gedung penetapan fungsbangunan gedung hunian sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan fungsi utama sebagai ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah atau yang penyelenggaraannya dapat tinggal susun, dan rumah tinggal sementara. membahayakan masyarakat sekitarnya bangunan gedung keagamaan sebagaimana dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor dimaksud dalam huruf inn nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, ditetapkan dengan fungsi utama sebagai dan bangunan sejenis berdasarkan ketentuan tempat melakukan ibadah yang meliputi peraturan perundang undangan. bangunan masjid mushola langgar surau, gereja kapel, pura, vihara, kelenteng, dan bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. klasifikasi kompleksitas bangunan gedung, meliputi: fungsi bangunan gedung sebagaimana bangunan gedung sederhana, dimaksud dalam harus sesuai dengan bangunan gedung tidak sederhana, dan peruntukan lokasi yang diatur dalam bangunan gedung khusus. peraturan daerah tentang rencana tata klasifikasi i b ruang wilayah. gasifikasi permanen bangunan gedung, meliputi fungsi dan klasifikasi bangunan gedung bangunan gedung permanen: sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati dan dicantumkan bangunan gedung semi permanen, dan dalam izin mendirikan bangunan gedung bangunan gedung darurat atau sementara. img). klasifikasi resiko kebakaran meliputi perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan bangunan gedung tingkat resiko gedung yang telah ditetapkan sebagaimana kebakaran tinggi, dimaksud pada harus mendapatkan bangunan gedung tingkat resiko persetujuan dan penetapan kembali oleh karan tingkat bangunan gedung angka resiko bupatifungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi berdasarkan: bangunan gedung lokasi padat, tingkat kompleksitas, bangunan gedung lokasi sedang, dan tingkat permanen, bangunan gedung lokasi renggang. tingkat resiko kebakaran, klasifikasi tingkat ketinggian meliputi zonasi gempa, bangunan gedung rendah (jumlah lantai lokasi, bangunan gedung sampai dengan empat tingkat ketinggian, dan lantai), kepemilikan. bangunan gedung sedang (jumlah lantai perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan bangunan gedung lima lantai sampai gedung sebagaimana dimaksud pada dengan delapan lantai): dan diatur oleh bupati. bangunan gedung tinggi (jumlah lantai bangunan gedung lebih dari delapan bab lantai). persyaratan bangunan gedung klasifikasi menurut kepemilikan meliputi bangunan gedung milik negara: bagian kesatu bangunan gedung milik badan usaha, dan umum bangunan gedung milik perorangan. bagian ketiga setiap bangunan gedung harus memenuhi perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan persyaratan administrasi dan persyaratan gedung teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada untuk fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat bangunan gedung adat, bangunan gedung diubah melalui permohonan baru izin permanen semi permanen, bangunan gedung mendirikan bangunan gedung. darurat, dan bangunan gedung yang dibangun perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk bupati sesuai kondisi sosial dan budaya rencana teknis bangunan gedung sesuai setempat.nggunaan ruang atas dan atau bawah persyaratan administratif dan persyaratan tanah dan atau air untuk bangunan gedung harus teknis bangunan gedung. memiliki izin pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud persyaratan administrasi bangunan gedung pada memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batas paragraf batas tanah, serta fungsi bangunan gedung umum dan jangka waktu pemanfaatan tanah. paragraf persyaratan administrasi bangunan gedung status kepemilikaneti tau badan dapat tiki status kepemilikan bangunan gedung, dan ap: apa panggilan gedung atau bagian bangunan gedung. cc. izin mendirikan bangunan gedung. paragraf status hak atas tanahatau pejabat yang ditunjuk, setiap bangunan gedung harus didirikan pada berdasarkan hasil kegiatan pendataan tanah yang status kepemilikannya jelas, baik bangunan. milik sendiri maupun milik pihak lain. kepemilikan bangunan gedung dapat dalam hal tanahnya milik pihak lain dialihkan kepada pihak lain. sebagaimana maksud pada aya dalam hal pemilik bangunan gedung bukan bangunan gedung hanya apa dirikan pemilik tanah, pengalihan hak sebagaimana dengan persetujuan dari pemegang hak atas dimaksud pada harus mendapat tanah atau pemilik tanah dalam bentuk persetujuan pemilik tanahtata cara permohonan izin mendirikan skpd yang berwenang dibidang bangunan bangunan gedung mengacu pada peraturan gedung mendata bangunan gedung untuk perundang undangan dibidang perizinan. keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. bagian ketiga kegiatan pendataan untuk bangunan gedung persyaratan teknis bangunan baru dilakukan bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung untuk paragraf keperluan tertib pembangunan dan umum pemanfaatan bangunan gedung. pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang diperlukan oleh skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung. persyaratan teknis bangunan meliputi berdasarkan pendataan bangunan gedung persyaratan tata bangunan, dan sebagaimana dimaksud pada skpd keandalan bangunan gedung. yang berwenang dibidang bangunan gedung mendaftar bangunan gedung tersebut untuk keperluan sistem informasi bangunan gedung. paragraf persyaratan tata bangunan paragraf izin mendirikan bangunan gedung asa persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi setiap orang atau badan sebelum membangun peruntukan dan intensitas bangunan gedung, atau mengubah bangunan gedung diharuskan arsitektur bangunan gedung, memiliki img, kecuali bangunan gedung fungsi pengendalian dampak lingkungan: usus,ketentuan besarnya kdb sebagaimana prasarana sarana umum. dimaksud pada disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf koefisien lantai bangunan klb) ditentukan persyaratan atas dasar kepentingan pelestarian kepadatan, lingkungan resapan air permukaan tanah dan ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung pencegahan terhadap bahaya kebakaran, yang ditetapkan untuk lokasi yang fungsi bangunan keselamatan dan hutan. sang utsetiap bangunan gedung yang dibangun dan peraturan perundang undangan.perhitungan luas lantai bangunan adalah ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian jumlah luas lantai yang diperhitungkan lingkungan resapan air permukaan tanah dan sampai batas dinding terluar. pencegahan terhadap bahaya kebakaran, lantai berat kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, uas ruangan era yang sisi sisinya fungsi bangunan, keselamatan dan dibatasi oleh dinding yang tingginya lebih dari kenyamanan bangunan.inggi lantai dasar suatu bangunan gedung terbuka atau yang sisi sisinya dibatasi oleh diperkenankan mencapai maksimal dinding tidak lebih dari atas lantai (satu koma dua puluh meter) atas titik ruangan dihitung (lima puluh persen), tertinggi permukaan pekarangan atau atas selama tidak melebihi 10y60 (sepuluh persen) titik tertinggi permukaan jalan, kecuali untuk dari luas daerah yang diperhitungkan sesuai bangunan yang dilestarikan. dengan kdb yang ditetapkan. apabila tinggi tanah pekarangan berada overset atap yang melebihi lebar bawah titik ketinggian (pil) bebas banjir atau maka luas mendatar kelebihannya tersebut terdapat kemiringan yang curam atau dianggap sebagai luas lantai denah. perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli suatu percetakan, maka tinggi maksimal deras tida berat yang mempunyai tinggi lantai dasar ditetapkan oleh skpd yang dinding tidak lebih dari atas lantai dbid teras tidak diperhitungkan sebagai luas lantai. wewenang dibidang bangunan gedung. luas lantai bangunan yang diperhitungkan ramp dan tangga terbuka dihitung (lima puluh persen), selama tidak melebihi untuk parkir tidak diperhitungkan dalam (sepuluh persen) dari luas lantai dasar yan perhitungan klb, asal tidak melebihi kena kan yang (lima puluh persen) dari klb yang ditetapkan, selebihnya diperhitungkan (lima puluh dalam perhitungan kdb dan klb, luas tapak persen) terhadap klb. yang diperhitungkan adalah yang termasuk permukaan atas dari lantai dasar paling gsb. kurang (sepuluh sentimeter) atas batas perhitungan luas ruang bawah tanah titik tertinggi permukaan pekarangan, atau (basement) ditetapkan oleh bupati dengan paling kurang (dua puluh lima pertimbangan keamanan, keselamatan, sentimeter) atas titik tertinggi permukaan kesehatan, dan pendapat teknis para ahli jalan yang berbatasan.untuk ketinggian bangunan gedung yang apabila jarak vertikal dari lantai penuh lokasinya berada luar ketentuan dalam lantai penuh berikutnya lebih dari maka rencana detail tata ruang, maka ketinggian ketinggian bangunan tersebut dianggap maksimum bangunan ditetapkan oleh skpd sebagai dua lantai. yang berwenang dibidang bangunan gedung melanin yang luasnya melebihi 50x (lima dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi puluh persen) dari luas lantai dasar dianggap bangunan, keselamatan bangunan serta sebagai lantai penuh. keserasian lingkungan. koefisien daerah hijau kdh) ditentukan atas penetapan garis sempadan yang sejajar dengan dasar kepentingan pelestarian jalan (rencana jalan), tepi sungai, tepi danau, jalan lingkungan resapan air permukaan tanah. kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi ketentuan besarnya kdh sebagaimana ditentukan berdasarkan lebar jalan, rencana jalan, dimaksud pada disesuaikan dengan fungsi perunggu asing atau rtrw atau ketentuan peraturan perundang kesehatan perti angan keselamatan dan undangan. kesehatan sesuaitinggi pagar pada garis sempadan jalan dan kdh ditentukan minimum (sepuluh antara garis sempadan jalan dan garis persen). sempadan bangunanketinggian bangunan gedung ditentukan permukaan tanah pekarangan. sesuai dengan rencana tata ruang. undang undang nomor indonesia tahun nomor tahun tentang jasa tambahan lembaran konstruksi lembaran negaranegara republik indonesia tahun tentang nomor penanggulangan bencana undang undang nomor lembaga negara republik indonesia tahun nomor tahun tentang bangunan tambahan lembaran gedung lembaran negara negara republik indonesia republik indonesia tahun tahun nomor nomor tambahan lembaran negara republik undang undang nomor indonesia nomor tahun tentang penataan ruang lembaran negara undang undang nomor republik indonesia tahun tahun tentang nomordiubah keduakalinya dewan perwakilan rakyat, dengan undang undang nomor dewan perwakilan daerah, dan tahun tentang dewan perwakilan rakyat perubahan kedua atas undang daerah lembaran negara undang nomor tahun republik indonesia tahun tentang pemerintahan daerah nomor tambahan lembaran negara republik lembaran negara republik indonesia nomor pagar dalam garis sempadan bangunan apabila garis sempadan bangunan ditetapkan gedung untuk depan dan samping harus terhimpit dengan garis sempadan pagar, tembus pandang, dengan bagian bawahnya kucuran atau suatu kritis oversteck harus dapat tidak tembus pandang maksimal diberi talang dan pipa talang harus disalurkan setinggi meter atas permukaan tanah sampai tanah. pekarangan. dilarang menempatkan lubang tinggi pagar batas pekarangan sepanjang angin ventilasi jendela pada dinding sampai pekarangan samping dan belakang untuk batas atap (amp) yang berbatasan langsung bangunan renggang maksimal meter atas dengan tetangga.asa pena bukaan tanah pekarangan, papan jarak antara masa blok bangunan satu lantai mempertimbangkan kenyamanan dan yang satu dengan lainnya dalam satu kavling kesehatan lingkungan. atau antara kavteras balkon dilarang diberi dinding sebagai nai ima meter dan ruang tertutup. bertingkat untu bangunan bertingkat kecuali ruma garis terluar balkon bangunan dilarang tinggal, setiap kenaikan satu lantai jarak melewati batas kavling. antara masa blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah dengan meter sampai mencapai jarak bebas terjauhpersyaratan pengendalian dampak lingkungan keseimbangan: sebagaimana dimaksud dalam huruf keserasian dan keselarasan bangunan berlaku bagi bangunan gedung yang dapat gedung dengan lingkungannya, menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.(l) setiap bangunan gedung dilarang perkembangan arsitektur dan rekayasa. menghalangi pandangan lalu lintas. setiap bangunan harus mempertimbangkan setiap bangunan gedung dilarang mengganggu tata letak ruang sesuai dengan fungsi ruang atau menimbulkan gangguan keamanan, dan hubungan ruang dalamnya. keselamatan umum, setiap bangunan harus mempertimbangkan keseimbangan pelestarian lingkungan dan faktor keindahan, kandungan lokal, dan sosial kesehatan lingkungan. budaya setempat. setiap bangunan gedung dilarang setiap bangunan dapat mempertimbangkan dibangun berada diatas segi segi pengembangan konsepsi struktur sungai saluran selokan parit pengairan dan bangunan tradisional, hingga secara estetika drainase kota. dapat mencerminkan perwujudan corak dalam hal bangunan gedung menimbulkan budaya setempat. dampak penting terhadap lingkungan harus pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah dilengkapi dengan amdal.setiap bangunan gedung dilarang bangunan gedung dan mempertimbangkan menimbulkan gangguan visual, limbah, pendapat publik, pencemaran udara, pencemaran air, setiap bangunan umum harus dilengkapi kebisingan, getaran, radiasi dan atau dengan fasilitas penunjang.nyusunan rtl pasarkan pada pola perumahan real estate, pariwisata, gedung penataan bangunan gedung dan lingkungan bertingkat yang mempunyai atau lebih, yang meliputi perbaikan, pengembangan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan kembali, pembangunan baru, dan atau analisa mengenai dampak lingkungan pelestarian untuk andai). kawasan terbangun, dalam hal kegiatan bangunan dan atau kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, lingkungan yang dampak pentingnya tidak perlu dilengkapi dengan amdal, maka kawasan baru yang potensial berkembang, diharuskan melakukan upaya pengelolaan dan atau lingkungan ukl) dan upaya pemantauan kawasan yang bersifat campuran. lingkungan upl) sesuai ketentuan peraturan rtl dimaksud perundang undangan. penyusunan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mendapat pelaksanaan dan pengawasan terhadap pertimbangan teknis tim ahli bangunan analisa mengenai dampak lingkungan gedung dan dengan mempertimbangkan ditangani oleh skpd bidang pengendalian pandangan publik. lingkungan hidup. penyusunan rtl sebagaimana dimaksud setiap bangunan gedung yang menghasilkan pada dapat dilaksanakan dengan limbah atau buangan lainnya yang dapat kemitraan antara pemerintah daerah, swasta menimbulkan pencemaran, tambah sau dan atau masyarakat. tangannya harus terlebih dahulu idola dengan instalasi pengolahan air limbah ipar) sebelum dibuang saluran umum. pembangunan bangunan gedung yang dibangun atas dan atau bawah tanah, air, atau prasarana asa dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam huruf pengajuan permohonan izin mariana lanang len kena aan mendirikan bangunan gedung dilakukan setelah dimaksud dalam huruf sesuai mendapatkan persetujuan dari skpd terkait. dengan tingkat permasalahan pada lingkungan kawasan yang bersangkutan. mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan atau tetap pembangunan bangunan gedung sebagaimana memperhatikan keserasian bangunan dimaksud dalam yang melintasi gedung terhadap lingkungannya. prasarana dan atau sarana umum, harus memuat ketentuan izin mendirikan bangunan gedung untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana sesuai dengan rencana tata ruang dimaksud pada wajib mendapat dan atau rtl, pertimbangan teknis tim ahli bangunan tidak untuk fungsi hunian atau tempat gedung dan dengan mempertimbangkan tinggal: pendapat publik. tidak mengganggu keseimbangan ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan dan fungsi lindung kawasan, pembangunan bangunan gedung diatas tidak timbul bah dan atau bawah tanah, air, dan atau yaa dapat atus prasarana dan sarana umum mengikuti yang dapat merusak lingkungan, standar teknis sesuai ketentuan peraturan tidak menimbulkan pencemaran, perundang undangan. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan paragraf kemudahan bagi pengguna bangunan keandalan bangunan gedung gedung, tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada bawah tanah dan atau sekitarnya, keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung, keselamatan, memiliki sarana khusus untuk kesehatan, kepentingan keamanan dan keselamatan kenyamanan: dan bagi pengguna bangunan gedung, kemudahan aksesibilitas. skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung mempunyai kewajiban dan wewenang keselamatan sebagaimana dimaksud dalam untuk memeriksa konstruksi bangunan yang huruf meliputi akan dibangun dibangun baik dalam persyaratan ketahanan konstruksi, rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama persyaratan penanggulangan bahaya untuk ketahanan terhadap bahaya gempa. kebakaran, dan persyaratan penanggulangan bahaya petir. setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan penanggulangan bahaya asa kebakaran, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana. persyaratan ketahanan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam huruf persyaratan penanggulangan bahaya mengacu pada peraturan standar teknis kebakaran sebagaimana dimaksud pada yang berlaku indonesia yang meliputi sni meliputi cara, sarana dan tentang tata cara, spesifikasi, dan metode uji alat perlengkapan pencegahan dan yang berkaitan dengan bangunan gedung. penanggulangan bahaya kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api, dan sejenisnya tiap tiap bangunan dan bagian konstruksinya sesuai ketentuan peraturan perundang harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, undang gan. beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan setiap bangunan gedung umum harus pembebanan yang berlaku. dilengkapi petunjuk secara jelas tentang tiap bangunan dan bagian konstruksinya cara pencegahan dari bahaya kebakaran, yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya cara penanggulangan bahaya kebakaran, angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai cc. cara penyelamatan dari bahaya kebakaran, dengan ketentuan teknis yang berlaku. cara pendeteksian sumber kebakaran, dan tanda tanda petunjuk arah jalan keluar yang jelas. persyaratan penanggulangan terhadap bahaya sistem penghargaan sebagaimana dimaksud petir sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf harus mempunyai huruf merupakan kemampuan bangunan ventilasi alami dan atau ventilasi gedung untuk melindungi semua bagian mekanik buatan sesuai dengan fungsinya.bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedung pelayanan kesehatan khususnya sistem penangkal petir sebagaimana ruang perawatan, bangunan gedung dimaksud dalam merupakan instalasi pendidikan khususnya ruang kelas, dan penangkal petir yang harus dipasang pada bangunan pelayanan umum lainnya harus setiap bangunan gedung yang karena letak, mempunyai bukaan permanen, kisi kisi pada sifat geografis, bentuk, dan penggunaannya pintu dan jendela dan atau bukaan permanen mempunyai risiko terkena sambaran petir. yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami. kesehatan sebagaimana dimaksud dalam setiap bangunan gedung harus mempunyai huruf meliputi persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud sistem penghargaan: dalam huruf yang meliputi pencahayaan alami dan atau pencahayaan sistem pencahayaan, buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai sistem sanitasi, dan dengan fungsinya. sistem penggunaan bahan bangunan gedunguntuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi masing masing ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf gedung. setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor pada harus direncanakan berdasarkan dan atau air limbah, kotoran dan sampah, serta tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai penyaluran air hujan.air bersih sebagaimana dimaksud pencahayaan buatan yang digunakan untuk dalam harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pena air bersih dan sistem distribusinya. pada harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber bekerja secara otomatis dan mempunyai air berlangganan dan atau sumber air lainnya tingkat pencahayaan yang cukup untuk yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai evakuasi yang aman. ketentuan peraturan perundang undangan. semua sistem pencahayaan buatan, kecuali perencanaan sistem distribusi air bersih yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, dalam bangunan gedung harus memenuhi harus dilengkapi dengan pengendali manual, debit air dan tekanan minimal yang dan atau otomatis, serta ditempatkan pada disyaratkan. tempat yang mudah dicapai dibaca oleh ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengguna ruang.jika pembuangan air kotor sebagaimana instalasi air minum harus memenuhi standar dimaksud pada tidak dapat dilakukan dan ketentuan teknis yang berlaku. karena belum tersedianya saluran umum pemilihan sistem dan penempatan instalasi air ataupun sebab sebab lain yang dapat diterima minum harus disesuaikan dan aman terhadap oleh yang berwenang, maka pembuangan sistem lingkungan, bangunan bangunan lain, kotor harus dilakukan melalui proses bagian bagian lain dari bangunan dan perasaan ataupun cara cara lain yang instalasi instalasi lain sehingga tidak saling ditentukan. membahayakan, mengganggu, dan merugikan letak sumur sumur perasaan berjarak serta memudahkan pengamatan dan minimal meter dari sumber air minum air pemeliharaan. bersih terdekat dan atau tidak berada pengadaan sumber air minum diambil dari bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber yang dibenarkan secara resmi oleh sumber air minum air bersih, sepanjang tidak skpd terkait.semua air kotor yang asalnya dari dapur, kapasitas tertentu harus terlebih dahulu kamar mandi, wc, dan tempat cuci, diolah dengan instalasi pengelolaan air pembuangannya harus melalui pipa pipa limbah ipar) sebelum dibuang saluran tertutup dan sesuai ketentuan peraturan umum.setiap pembangunan baru atau perluasan dan resapan.sistem penyaluran air hujan harus dipelihara perkantoran, industri dan kegiatan na: untuk mencegah terjadinya endapan dan perdagangan jasa lainnya diwajibkan menyediakan tempat pemilahan sampah penyumbatan pada saluran. sesuai kapasitasnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelola kawasan permukiman, kawasan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan komersial, kawasan industri, kawasan sistem penyaluran air hujan pada bangunan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan gedung mengikuti pedoman dan standar fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas teknis yang berlaku. pemilahan sampah. sistem penyaluran air hujan sebagaimana dimaksud dalam harus direncanakan untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan dan dipasang dengan mempertimbangkan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas huruf setiap bangunan gedung harus tanah, dan ketersediaan jaringan drainase menggunakan bahan bangunan yang aman bagi lingkungan kota. kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak setiap bangunan gedung dan penayangannya menimbulkan dampak negatif terhadap harus dilengkapi dengan sistem penyaluran lingkungan.nggunaan bahan bangunan yang aman bagi peraturan perundang undangan. kesehatan pengguna bangunan gedung harus jika belum tersedia jaringan drainase kota tidak mengandung bahan berbahaya beracun ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka bagi kesehatan, dan aman bagi pengguna penyaluran air hujan harus dilakukan dengan bangunan gedung cara lain setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja perangkat daerah yang ruang penggunaan bahan bangunan yang tidak lingkup tugas dan tanggung j awalnya berdampak negatif terhadap lingkungan meliputi pengaturan drainase dan lingkungan harus: hidup. menghindari timbulnya efek silau dan dalam merencanakan bangunan harus pantulan bagi pengguna bangunan gedung memperhatikan lain, masyarakat, dan lingkungan sirkulasi udara dalam bangunan gedung sekitarnya, dan setiap ruang harus mendapatkan menghindari timbulnya efek peningkatan udara segar yang cukup, suhu lingkungan sekitarnya, jumlah sinar penerangan yang cukup cc. mempertimbangkan prinsip prinsip sesuai dengan fungsi ruangan, konservasi energi, dan tingkat kebisingan yang dapat diterima, mewujudkan bangunan saung yang tidak mengganggu pandangan dari dan serasi dan selaras dengan lingkungannya. lingkungan sekitarnya: dan pemanfaatan dan penggunaan bahan hubungan antar ruang berdasarkan tata bangunan lokal harus sesuai dengan letak ruang dan sirkulasi antar ruang kebutuhan dan memperhatikan kelestarian dalam bangunan untuk terselenggaranya lingkungan. fungsi bangunan gedungasa mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlakusetiap bangunan yang dibangun harus dalam bangunan gedung, dan mempertimbangkan faktor kenyamanan persyaratan keselamatan dan kesehatan. angan serta tingkat getaran dan tingkat hubungan antar ruang sebagaimana dimaksud kebisingan bagi pengguna penghuni yang dalam harus mempertimbangkan berada dalam dan sekitar bangunan. undang undang nomor undang undang nomor tahun tentang pajak tahun tentang perumahan daerah dan retribusi daerah dan kawasan permukimdangtahun nomor lembaran negara republik tambahan lembaran negara indonesia nomorrumah undang undang nomor sakit lembaran negara tahun tentang rumah republik indonesia tahun susun lembaran negara nomor tambahan republik indonesia nomorruang, aksesibilitas ruang, serta jumlah fasilitas bagi anak anak, penyandang cacat pengguna dan perabot peralatan dalam dan lanjut usia, bangunan gedung, toilet umum, ruang ganti bayi, dan tempat sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal, sampah, dan sarana penyelamatan, untuk bangunan persyaratan keselamatan dan kesehatan.ag. terjadi kebakaran yang memerlukan setiap bangunan harus memiliki tindakan penyelamatan tersebut melalui kemudahan aksesibilitas sebagaimana atap bangunan: dimaksud dalam huruf yang meliputi sarana dan prasarana bangunan yang sarana ibadah, dan mencukupi agar dapat terselenggaranya fungsi menyediakan area untuk merokok atau bangunan yang telah ditetapkan. smoking area. penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan setiap bangunan gedung kecuali rumah dengan fungsi dan luas bangunan gedung tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, serta jumlah pengguna bangunan gedung. harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas setiap bangunan umum harus memiliki untuk menjamin terwujudnya kemudahan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan bagi penyandang cacat dan lanjut usia masuk yang memadai sesuai standar teknis yang dan keluar bangunan gedung serta berlaku, yang meliputi beraktivitas dalam bangunan gedung secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.etiap bangunan bukan rumah hunian sarana transportasi vertikal (tangga, diwajibkan menyediakan area parkir dan atau eskalator, dan atau lift): kendaraan sesuai dengan area jumlah parkir sarana tata udara: yang proposional dengan jumlah luas lantai bangunan. penyediaan parkir pekarangan tidak boleh pembangunan bangunan gedung sebagaimana mengurangi daerah penghijauan yang telah dimaksud pada mengikuti kaidah ditetapkan. pembangunan yang berlaku, terukur, prasarana parkir untuk suatu rumah atau fungsional, prosedural, esei bangunan tidak diperkenankan mengganggu mempertim angka adanya sem tangan kelancaran lalu lintas, atau mengganggu antara nilai nilai sosial budaya setempat lingkungan sekitarnya. terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi. khusus untuk pengaturan bangunan gedung negara mengacu pada peraturan perundang bab undangan penyelenggaraan san, bangunan gedung bagian kesatu paragraf pembangunan perencanaan teknis paragrafpembangunan bangunan gedung bangunan gedung yang memiliki sertifikat diselenggarakan melalui tahapan perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang teknis, pelaksanaan, dan pengawasan. undangan. pembangunan bangunan gedung wajib perencanaan teknis bangunan gedung oleh dilaksanakan secara tertib administratif dan penyedia jasa perencanaan bangunan gedung teknis untuk menjamin keandalan bangunan sebagaimana dimaksud pada tidak gedung tanpa menimbulkan dampak penting termasuk bangunan gedung hunian rumah terhadap lingkungan. tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan cc. rumah deret sederhana. dokumen rencana teknis bangunan gedung lingkup pelayanan jasa perencanaan teknis berupa rencana rencana teknis arsitektur, bangunan gedung sebagaimana dimaksud struktur dan konstruksi, mekanikal dan pada meliputi elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail penyusunan konsep perencanaan, pelaksanaan, rencana kerja dan syarat syarat perencana: administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, cc. pengembangan rencana, dan atau laporan perencanaan. rencana detail, pembuatan dokumen pelaksanaan konstruksi, dokumen rencana teknis sebagaimana pemberian penjelasan dan evaluasi dimaksud dalam diperiksa, pengadaan jasa pelaksanaan: dinilai, disetujui, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai pengawasan berkala pelaksanaan berikut konstruksi bangunan gedung, dan pemeriksaan dokumen rencana teknis penyusunan petunjuk pemanfaatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan bangunan gedung. kelengkapan dokumen sesuai dengan perencanaan teknis bangunan gedung fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja penilaian dokumen rencana teknis dan dokumen ikatan kerja. dilaksanakan dengan melakukan evaluasi perencanaan teknis disusun dalam suatu terhadap pemenuhan persyaratan teknis dokumen rencana teknis bangunan gedung dengan mempertimbangkan aspek lokasi, sesuai dengan lokasi, fungsi, dan klasifikasi fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung: bangunan gedung. cc. timbul dampak denting raib mendapat (l) dokumen rencana teknis yang telah disetujui pertimbangan teknis tim ahli bangunan sebagaimana dimaksud dalam asal gedung dan memperhatikan hasil dengar huruf dikenakan biaya izin mendirikan pendapat publik: bangunan gedung yang nilainya ditetapkan berdasarkan klasifikasi bangunan gedung. lai dok teknik bangunan sedang fungsi khusus dalam hal dokumen rencana teknis dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagaimana dimaksud dalam tidak mendapat pertimbangan teknis dari tim memenuhi persyaratan teknis, maka dokumen ahli bangunan gedung serta rencana teknis dikembalikan untuk memperhatikan hasil dengar pendapat diperbaiki. publik, paragraf persetujuan dokumen rencana teknis pelaksanaan konstruksipelaksanaan konstruksi bangunan gedung huruf dalam bentuk persetujuan tertulis dimulai setelah pemilik bangunan gedung oleh pejabat yang berwenang, dan memperoleh izin mendirikan bangunan gedung. pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung dilakukan oleh pelaksanaan konstruksi bangunan gedung pemerintah daerah, kecuali bangunan harus berdasarkan dokumen rencana teknis gedung fungsi khusus oleh pemerintah yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat pusat, berdasarkan rencana teknis beserta yang berwenang. kelengkapan dokumen lainnya dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung diajukan oleh pemohon. sebagaimana dimaksud pada berupa tim ahli bangunan gedung sebagaimana pembangunan bangunan gedung baru, dimaksud pada huruf ditetapkan perbaikan, penambahan, perubahan dan atau oleh bupati. pemugaran bangunan gedung dan atau instalasi, dan atau perlengkapan bangunan gedung. penyerahan hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud pelaksanaan konstruksi bangunan gedung bangunan gedung yang laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam termasuk prasarana dan sarananya yang meliputi dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dokumen pelaksanaan, sesuai dengan yang dilaksanakan (as built meliputi pemeriksaan kelengkapan, drawings), pedoman pengoperasian dan kebenaran, keterlaksanaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung, peralatan (constructability) dari semua dokumen lak keri serta perlengkapan mekanikal dan pelaksanaan pekerjaan, elektrikal bangunan gedung, dan dokumen persiapan lapangan, meliputi penyusunan penyerahan hasil pekerjaan. ban pelaksanaan, mobilisasi sumber pelaksanaan konstruksi bangunan gedung aya, dan penyiapan titik lapangan, sebagaimana dimaksud pada harus kegiatan konstruksi, meliputi pelaksanaan menerapkan prinsip prinsip keselamatan dan pekerjaan konstruksi fisik lapangan, kesehatan kerja k3) sesuai ketentuan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, peraturan perundang undangan. penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan paragraf pekerjaan sesuai dengan yang pengawasan konstruksipengawasan konstruksi bangunan gedung akhir pekerjaan konstruksi bangunan berupa kegiatan pengawasan pelaksanaan gedung terhadap kesesuaian dengan konstruksi atau kegiatan manajemen dokumen pelaksanaan,aragraf pembangunan bangunan gedung pada sertifikat laik fungsi bangunan gedung tahap pelaksanaan konstruksi, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. skpd yang berwenang dibidang bangunan kegiatan manajemen konstruksi gedung menerbitkan sertifikat laik fungsi pembangunan bangunan gedung sebagaimana terhadap bangunan gedung yang telah selesai dimaksud pada meliputi dibangun dan telah memenuhi persyaratan pengendalian biaya, mutu, dan waktu kelaikan fungsi berdasarkan hasil pembangunan bangunan gedung, dari pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan tahap perencanaan teknis: gedung sebagaimana dimaksud dalam bagai tuk dapat pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, syarat una apa kelak pemberian sertifikat laik fungsi bangunan puas saan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip gedung. prinsip pelayanan prima dan tanpa dipungut pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan biaya. bang sama bebas anan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud ngua pada berlaku selama (dua puluh) dimaksud pada dan meliputi tahun untuk rumah tinggal tunggal dan pemeriksaan kesesuaian fungsi, rumah tinggal deret, serta berlaku (lima) persyaratan tata bangunan: tahun untuk bangunan gedung lainnya. keselamatan: sertifikat laik fungsi bangunan gedung dapat diberikan atas dasar permintaan pemilik kesehatan, untuk seluruh atau sebagian bangunan kenyamanan: dan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan jab kelaikan fungsi bangunan gedung. kemudahan. bagian kedua pemanfaatan paragraf pemeliharaan bangunan gedung paragraf umum pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam harus pemanfaatan bangunan gedung merupakan dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna kegiatan memanfaatkan bangunan gedung bangunan gedung dan dapat menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung izin mendirikan bangunan gedung termasuk yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan peraturan perundang undangan. pemeriksaan secara berkala. kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, dilakukan setelah pemilik bangunan gedung pengujian, perbaikan dan atau penggantian memperoleh sertifikat laik fungsi. bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pemanfaatan bangunan gedung wajib pedoman pengoperasian dan pemeliharaan dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud secara tertib administratif dan teknis untuk dalam huruf menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana lingkungan. dimaksud pada dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang digunakan untuk pemilik bangunan gedung untuk kepentingan pertimbangan penetapan perpanjangan (num harus mengikuti program sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh pertanggungan terhadap kemungkinan bupati. kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung. rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada disusun kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan oleh penyedia jasa perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam gedung dengan mempertimbangkan dokumen harus menerapkan prinsip prinsip pelaksanaan konstruksi dan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja k3) sesuai kerusakan bangunan gedung.paragraf setelah dokumen rencana teknis perawatan perawatan bangunan gedungperawatan bangunan gedung dilakukan oleh mendapat pertimbangan tim ahli bangunan pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan gedung.giatan perawatan bangunan gedung dan kesehatan kerja k3) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undanganlaksanaan konstruksi pada kegiatan perawatan bangunan gedung.lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis untuk pertimbangan penetapan perpanjangan bangunan gedung meliputi: sertifikat laik fungsi yang ditetapkan oleh pemeriksaan dokumen administratif, bupati. pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, paragraf kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan pemeriksaan secara berkala bangunan gedungpemeriksaan secara berkala bangunan gedung kegiatan penyusunan laporan. sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna pengkajian teknis bangunan gedung bangunan gedung dan dapat menggunakan dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja penyedia jasa pengkajian teknis bangunan dan dokumen ikatan kerja. gedung yang memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf pemeriksaan secara berkala bangunan gedung perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan dilakukan untuk seluruh atau sebagian gedungsertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud perpanjangan sertifikat laik fungsi. dalam dapat diperpanjang bangunan gedung sebagaimana dimaksud bangunan gedung terhadap pemenuhan pada harus dicatat dalam bentuk persyaratan teknis dan fungsi bangunan laporan. gedung sesuai dengan izin mendirikan bangunan gedung. pemilik dan atau pengguna bangunan gedung bupati melakukan pengawasan terhadap wajib mengajukan permohonan perpanjangan bangunan gedung yang memiliki indikasi sertifikat laik fungsi kepada pemerintah perubahan fungsi dan atau bangunan gedung daerah paling lambat (enam puluh) hari yang membahayakan lingkungan. kalender segel masa berlaku sertifikat laik pengawasan sebagaimana dimaksud pada ung era ir. dan dapat didelegasikan kepada skpd sertifikat laik fungsi bangunan gedung dapat yang berwenang dibidang bangunan gedung. diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan bagian ketiga gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. pelestarian pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan paragraf gedung sebagaimana dimaksud pada umummaa berwenang dibidangparagraf dan lingkungannya sesuai ketentuan pengawasan pemanfaatan bangunan gedungbupati melakukan pengawasan terhadap perawatan dan pemugaran, serta kegiatan pemanfaatan bangunan gedung pada saat pengawasannya yang dilakukan dengan pengajuan perpanjangan sertifikat laik fungsi mengikuti kaidah pelestarian serta dan atau adanya laporan dari masyarakat. memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. undang undang nomor tambahan lembaran negara republik indonesia tahun tentang pengadaan nomor tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum peraturan pemerintah nomor lembaran negara republik tahun tentang rumah indonesia tahun nomor susunpelaksanaan kitab undang tahun tentang undang hukum acara pidana pendaftaran tanpemerintah nomor tahun tahun tentang analisis tentang perubahan atas mengenai dampak lingkungan peraturan pemerintah nomor lembaran negara republik tahun tentang indonesia tahun nomor pelaksanaan kitab undang tambahan lembaran undang hukum acara pidana negara republik indonesia lembaran negara republik nomor indonesia tahun nomor paragraf bangunan gedung dan lingkungannya penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan sebelum diusulkan penetapannya harus telah dilestarikanupati menetapkan bangunan gedung yang penetapan bangunan gedung dan dilindungi dan dilestarikan. lingkungannya yang lindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud alam bangunan gedung dan lingkungannya sebagai tuk benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan merupakan bangunan gedung bangunan gedung dan lingkungannya yang yang berumur paling sedikit (lima puluh) memiliki nilai nilai sebagaimana dimaksud tahun, atau mewakili masa gaya sekurang pada berskala nasional, kurangnya (lima puluh) tahun, serta internasional atau provinsi atau lintas dianggap mempunyai nilai penting sejarah, kabupaten sesuai ketentuan peraturan ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk perundang undangan, dan nilai arsitektur dan teknologinya. bangunan gedung dan lingkungannya yang pemilik, masyarakat, pemerintah daerah memiliki nilai nilai sebagaimana dimaksud dan atau pemerintah dapat mengusulkan pada berskala lokal atau setempat bangunan gedung dan lingkungannya yang oleh bupati atas usulan kepala skpd memenuhi syarat sebagaimana dimaksud terkait. pada untuk dilindungi dan penetapan sebagaimana dimaksud pada dilestarikan. dapat ditinjau secara berkala (lima) bangunan gedung yang diusulkan untuk tahun sekali. ditetapkan sebagai bangunan gedung yang bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana akan ditetapkan untuk dilindungi dan dimaksud pada dilakukan sesuai dilestarikan atas usulan pemerintah daerah ketentuan peraturan perundang undangan.klasifikasi pratama diperuntukkan bagi lingkungannya yang dilindungi dan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilestarikan sebagaimana dimaksud pada secara fisik bentuk aslinya dapat diubah disampaikan secara tertulis kepada sebagian dengan tidak mengurangi nilai pemilik.bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam skpd yang berwenang dibidang bangunan berdasarkan klasifikasi tingkat gedung melakukan identifikasi dan perlindungan dan pelestarian bangunan dokumentasi terhadap bangunan gedung dan gedung dan lingkungannya sesuai dengan lingkungannya yang dilindungi dan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan dilestarikan yang memiliki nilai nilai skala kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan lokal atau setempat yang memenuhi syarat teknologi. syarat sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi bangunan gedung dan identifikasi dan dokumentasi sebagaimana lingkungannya sebagaimana dimaksud pada dimaksud pada paling sedikit meliputi: terdiri atas identifikasi umur bangunan gedung, klasifikasi utama diperuntukkan bagi sejarah kepemilikan, sejarah penggunaan, bangunan gedung dan lingkungannya yang nilai arsitektur, ilmu pengetahuan dan secara fisik bentuk aslinya sama sekali teknologinya, serta nilai arkeologisnya, dan tidak boleh diubah: dokumentasi gambar teknis dan foto klasifikasi madya diperuntukkan bagi bangunan gedung serta lingkungannya.paragraf setiap bangunan gedung dan atau pemanfaatan bangunan gedung yang link ditetapkan tuk dilindungi dan dilestarikan lingkungannya yang delapan untupelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dalam hal bangunan gedung dan atau dan lingkungannya yang dilindungi dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi dilestarikan dilakukan oleh pemilik dan atau cagar budaya akan dimanfaatkan untuk pengguna bangunan gedung sebagaimana kepentingan agama, sosial, pariwisata, dimaksud dalam pendidikan, ilmu pengetahuan dkhusus untuk pelaksanaan perawatan bangunan gedung serta lingkungannya. sebagaimana dimaksud pada harus dibuat rencana teknis pelestarian bangunan dalam hal bangunan gedung dan atau gedung yang disusun dengan lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi mempertimbangkan prinsip perlindungan dan cagar budaya akan dialihkan haknya kepada pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, pihak lain, pengalihan haknya harus tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan bangunan, dan nilai nilai yang dikandungnya perundang undangan. sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan ketentuan klasifikasinya.mugaran bangunan gedung yang dilindungi pembongkaran bangunan gedung dan dilestarikan merupakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada harus memperbaiki dan memulihkan kembali sesuai dengan ketetapan perintah bangunan gedung bentuk aslinya. pembongkaran atau persetujuan pelaksanaan pemugaran bangunan gedung pembongkaran oleh bupati, kecuali bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan atau gedung fungsi khusus. dilestarikan dilakukan berdasarkan ketentuan bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada meliputi: dan bangunan gedung yang tidak laik fungsi pelaksanaan pemugaran harus dan tidak dapat diperbaiki lagi, memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja k3), perlindungan dan bangunan gedung yang pemanfaatannya pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, menimbulkan bahan bagi pengguna, tata letak dan metode pelaksanaan, sistem masyarakat, dan lingkungannya, dan atau struktur, penggunaan bahan bangunan, dan bangunan gedung yang tidak memiliki izin nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan mendirikan bangunan gedung. kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan bong libur teknologi. angkatan bangunan gedung meliputi kegiatan identifikasi bangunan gedung yang bagian keempat akan dibongkar, penetapan pembongkaran pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan paragraf gedung, yang dilakukan dengan mengikuti umumaragraf identifikasi bangunan gedung yang akan paragraf dibongkar penetapan pembongkaran identifikasi bangunan gedung yang akan dibongkar sebagaimana dimaksud dalam pemilik bangunan gedung dapat mengajukan dilakukan oleh skpd yang pembongkaran bangunan gedung dengan berwenang dibidang bangunan gedung memberikan pemberitahuan secara tertulis berdasarkan hasil pemeriksaan dan atau kepada skpd yang berwenang dibidang laporan dari masyarakat. bangunan gedung, disertai laporan terakhir hasil pemeriksaan secara berkala. skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung menyampaikan hasil identifikasi dalam hal pemilik bangunan gedung bukan sebagaimana dimaksud pada kepada sebagai pemilik tanah, usulan pembongkaran pemilik dan atau pengguna bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada harus yang akan ditetapkan untuk dibongkar. mendapat persetujuan pemilik tanah. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana penetapan bangunan gedung untuk dibongkar dimaksud pada pemilik dan atau sebagaimana dimaksud pada dan pengguna bangunan gedung, wajib melakukan dilakukan melalui penerbitan surat pengkajian teknis bangunan gedung dan penetapan persetujuan pembongkaran oleh menyampaikan hasilnya kepada skpd yang bupati, kecuali untuk bangunan gedung berwenang dibidang bangunan gedung, rumah tinggal.untuk bangunan gedung yang tidak memiliki gedung memenuhi kriteria sebagaimana izin mendirikan bangunan gedung dimaksud dalam huruf dan sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati menetapkan bangunan huruf bupati menetapkan bangunan gedung untuk dibongkar dengan surat gedung untuk dibongkar dengan surat penetapan persetujuan pembongkaran. penetapan pembongkaran. sebelum penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada skpd paragraf yang berwenang dibidang bangunan gedung pelaksanaan pembongkaranpelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebelum memperoleh izin. dapat dilakukan oleh pemilik dan atau isi surat penetapan pembongkaran pengguna bangunan gedung atau skpd yang sebagaimana dimaksud pada memuat berwenang dibidang bangunan gedung atau batas waktu pembongkaran, prosedur dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran, dan ancaman sanksi terhadap pembongkaran bangunan gedung yang setiap pelanggaran. memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan hal lik dan atau pengguna perundang undangan, dalam mili bangunan gedung tidak elsa kan khusus untuk pembongkaran bangunan pembongkaran dalam batas waktu gedung yang menggunakan peralatan berat sebagaimana dimaksud pada dan atau bahan peledak harus dilaksanakan pembongkaran dilakukan oleh skpd yang oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan berwenang dibidang bangunan gedung atau gedung. penyedia jasa pembongkaran bangunan dalam hal pemilik dan atau pengguna gedung yang ditunjuk atas biaya pemilik, bangunan gedung yang pembongkarannya kecuali bagi pemilik rumah tinggal yang tidak ditetapkan dengan surat sebagaimana mampu biaya ditanggung oleh skpd yang dimaksud dalam tidak berwenang dibidang bangunan gedung.aragraf pembongkaran bangunan gedung yang pengawasan pembongkaran bangunan gedupengawasan pelaksanaan pembongkaran oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang bangunan gedung yang menggunakan memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan peralatan berat dan atau bahan peledak perundang undangan. sebagaimana dimaksud dalam rencana teknis pembongkaran sebagaimana era pangan ama dung dimaksud pada harus disetujui oleh luas terhadap keselamatan umum dan bupati, setelah mendapat pertimbangan dari link tim ahli bangunan gedung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh penyedia jasa sebelum pelaksanaan pembongkaran pengawasan yang memiliki sertifikat sesuai sebagaimana dimaksud pada pemilik ketentuan peraturan perundang undangan. dan atau skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung melakukan sosialisasi dan hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran pemberitahuan tertulis kepada masyarakat bangunan gedung sebagaimana dimaksud sekitar bangunan gedung pada dilaporkan secara berkala kepada bupati. perang nenek kebakaran bangunan gedung bupati melakukan pengawasan secara berkala kesehatan kerja k3) sesuai ketentuan atas kesesuaian laporan pelaksanaan beraturan perundang undangan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara objektif, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penuh tanggung jawab, dan dengan tidak penetapan, pelaksanaan dan pengawasan menimbulkan gangguan dan atau kerugian pembongkaran bangunan gedung diatur oleh bagi pemilik dan atau pengguna bangunan bupati. gedung, masyarakat dan lingkungan. masyarakat melakukan pemantauan melalui bab kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, pemungutan retribusi usulan, dan pengaduan. dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada atas play anan perizinan dibidang bangunan masyarakat dapat melakukannya baik secara gedung dapat dipungut retribusi. perorangan, kelompok, organisasi pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli pada diatur dengan peraturan daerah bangunan gedung. tersendiri. berdasarkan pementasannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada skpd yang bab vil berwenang dibidang bangunan gedung peran masyarakat terhadap indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi, dan atau bagian kesatu bangunan gedung yang pembangunan, pemantauan dan penjagaan ketertibanskpd yang berwenang dibidang bangunan gedung menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat skpd yang membidangi ketertiban sebagaimana dimaksud dalam menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik dimaksud dalam dengan secara administratif maupun secara teknis melalui melakukan penelitian dan evaluasi baik secara pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan administratif maupun secara teknis melalui sesuai ketentuan peraturan perundang undangan pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan keandalan bangunan gedung dan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan mengganggu penyelenggaraan bangunan perundang undangan.masyarakat yang dapat mengajukan gugatan kepada skpd yang membidangi ketertiban perwakilan adalah atau pemilik, pengguna, dan pengelola perorangan atau kelompok orang yang bangunan gedung.bagian kedua organisasi kemasyarakatan yang mewakili pengawasangawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah ini dilakukan oleh skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung bab vili melalui mekanisme penerbitan izin pembinaan dan pengawasan mendirikan bangunan gedung dan sertifikasi kelaikan fungsi bangunan gedung, serta surat bagian kesatu penetapan persetujuan pembongkaran binaan bangunan gedung. skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan pembinaan penyelenggaraan bangunan peraturan perundang undangan bidang gedung dilakukan oleh skpd yang berwenang bangunan gedung. dibidang bangunan gedung melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan sebagaimana pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dimaksud pada dilaksanakan oleh agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat skpd yang berwenang dibidang bangunan berlangsung tertib dan tercapai keandalan gedung. bangunan gedung ang dayak dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana psgmnd serta terwujudnya kepastian dimaksud pada meliputi tahap kum, pembangunan dan tahap pemanfaatan. pembinaan yang dilakukan oleh skpd yang dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana berwenang dibidang bangunan gedung demak pad dib sebagaimana dimaksud pada pengawasan mana apl pon yang ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung. ditetapkan oleh bupati. peraturan pemerintah nomor peraturan pemerintah nomor tahun tentang usaha dan tahun tentang peraturan peran masyarakat jasa pelaksanaan undang undang konstruksi lembaran negara nomor tahun tentang republik indonesia tahun bangunan geduyelenggaraan jasa peraturan presiden nomor konstruksi lembaran negara tahun tentang republik indonesia tahun penyelenggaraan pengadaan nomor tambahan lembaran tanah bagi pembangunan negara republik indonesia untuk kepentingan umum,penyidik pegawai penyelenggaraan pembinaan negeri sipil kabupaten jasa konstruksi lembaran indramayu lembaran daerah negara republik indonesia kabupaten indramayu tahun tahun nomor nomormelakukan tindakan pertama pada saat bab ditempat kejadian dan melakukan pendelegasian wewenang pemeriksaan: meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum bupati dapat mendelegasikan kewenangan sehubungan dengan tindak pidana, penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan melakukan penggeledahan untuk perizinan bidang penyelenggaraan bangunan mendapat bahan bukti pembukuan, gedung kepada kepala skpd yang berwenang pencatatan dan dokumen serta melakukan bidang perizinan. penyitaan terhadap barang bukti tersebut, meminta bantuan tenaga ahli dalam bab hubungannya dengan pemeriksaan penyidikyidik pegawai negeri sipil tertentu memeriksa identitas orang ganja tau lingkungan pemerintah daerah dapat dimaksud huruf diberikan kewenangan untuk melaksanakan memanggil oran untuk didengar penyidikan terhadap pelanggaran atas ann sar keterangannya dan diperiksa sebagai ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah tersangka atau saksi, ini sesuai dengan ketentuan peraturan menghentikan penyidikan setelah perundang undangan. mendapat petunjuk dari penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, kepolisian republik indonesia, bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa dimaksud pada berwenang tersebut bukan merupakan tindak pidana menerima, mencari, mengumpulkan dan dan selanjutnya memberitahukan hal meneliti keterangan atau laporan dari tersebut kepada penuntut umum, seseorang berkenaan dengan adanya tersangka, atau keluarganya, dan atau tindak pidana, melakukan tindakan lain yang perlu untuk pembekuan izin mendirikan bangunan kelancaran penyidikan tindak pidana gedung: bidang bangunan gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang pencabutan izin mendirikan bangunan undangan. gedung, penyidik sebagaimana dimaksud pada pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan memberitahukan dimulainya penyidikan dan gedung, menyampaikan hasil penyidikan kepada pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan penuntut umum melalui penyidik kepolisian gedung: atau republik indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang hukum perintah pembongkaran bangunan gedung. acara pidana yang berlakubab (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sanksi sedang atau telah dibangun. bagian kesatu jenis pengenaan sanksi sebagaimana sanksi administrasi dimaksud dalam dan ditentukan oleh berat dan ringannya paragraf pelanggaran yang dilakukan. umum paragraf tahap pembangunan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pemilik bangunan gedung yang melanggar pembatasan kegiatan pembangunan, ketentuan penghentian sementara atau tetap pada dan pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan dikenakan sanksi penghentian sementara atau tetap pada peringatan tertulis. pemanfaatan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung yang tidak dalam hal pembongkaran dilakukan oleh mematuhi peringatan tertulis sebanyak (tiga) pemerintah daerah, pemilik bangunan gedung kali berturut turut dalam tenggang waktu juga dikenakan denda administratif yang masing masing (tujuh) hari kalender dan sebesar (dua persen) dari nilai total tetap tidak melakukan perbaikan atas bangunan gedung yang bersangkutan. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada besarnya denda administratif ditentukan dikenakan sanksi berupa pembatasan berd kan berat kegiatan pembangunan. berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pemilik bangunan gedung yang telah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.pemilik bangunan gedung yang melaksanakan dikenakan sanksi berupa penghentian bangunan bangunan gedungnya sementara pembangunan dan pembekuan izin eny mendirikan bangunan gedung. melanggar ketentuan dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan pemilik bangunan gedung yang telah diperolehnya izin mendirikan bangunan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud gedung. kelenjar dan tetap tidak melakukan perbaikan pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi berupa penghentian sanksi administratif. tetap pembangunan, pencabutan izin selain pengenaan sebagaimana dimaksud mendirikan bangunan gedung, dan perintah pada dapat dikenakan sanksi denda pembongkaran bangunan gedung. administratif sebesar (dua persen) dari dalam hal pemilik bangunan gedung tidak nilai konstruksi bangunan gedung.aragraf pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tahap pemanfaatanpemilik atau pengguna bangunan gedung yang sanksi denda administratif yang sebesar melanggar ketentuan (satu persen) dari nilai total bangunan gedung dan dan dikenakan yang bersangkutan. sanksi peringatan tertulis. pemilik atau pengguna bangunan gedung yang bagian kedua tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak sanksi pidanasetiap orang, baik perorangan maupun badan dikenakan sanksi berupa penghentian yang melanggar ketentuan sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan sertifikat laik fungsi. dan pemilik atau pengguna bangunan gedung yang dipidana dengan pidana kurungan paling lama telah dikenakan sanksi sebagaimana (tiga) bulan atau denda paling banyak dimaksud pada selama (tiga puluh) rp. (lima puluh juta rupiah). hari kalender dan tetap tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada perbaikan atas pelanggaran sebagaimana adalah pelanggaran. dimaksud pada dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan bidang pencabutan sertifikat laik fungsi. bangunan gedung selain yang dimaksud pada dan mengacu pada peraturan perundang undangan. penyesuaian bangunan sebagaimana setiap pemilik dan atau pengguna bangunan dimaksud pada dilakukan dengan syarat syarat yang tercantum dalam peraturan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda nan daerah ini dan diberikan tenggang waktu orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang selama (lima) tahun mengakibatkan cacat seumur hidup, dan atau hilangnya nyawa orang lain diancam dengan img sebagaimana dimaksud pada pidana sesuai dengan ketentuan peraturan diberikan sepanjang lokasi bangunan perundang undangan. bangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana pemerintah daerah. bab xii permohonan yang diajukan dan belum penegakan peraturan daerah diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini. penegakan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh bab xiv dns dikoordinasikan oleh satuan polisi pamong ketentuan penutup rajadengan ditetapkan peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten indramayu nomor bagi bangunan yang telah ada sebelum tahun tentang bangunan kabupaten peraturan daerah ini berlaku yang belum indramayu lembaran daerah kabupaten memiliki surat imb dalam tempo (satu) indramayu tahun nomor seri dicabut tahun terhitung sejak tanggal pengundangan dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan daerah ini diwajibkan telah memiliki img.penempatannya dalam lembaran daerah ahmad bachtiar kabupaten indramayu. lembaran daerah kabupaten indramayu tahun nomor ditetapkan indramayu salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal kepala bagian hukum setda kabupaten indramayu bupati indramayu,erah ini bertujuan untuk mewujudkan penjelasan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, atas baik secara administratif maupun secara teknis, peraturan daerah kabupaten indramayu agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, nomor: tahun andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, tentang kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta bangunan gedung serasi dan selaras dengan lingkungannya daerah. umum peraturan daerah ini mengatur ketentuan bangunan gedung sebagai tempat manusia pelaksanaan tentang fungsi bangunan gedung, melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan sangat strategis dalam pembentukan watak, bangunan gedung, peran masyarakat dalam perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. penyelenggaraan bangunan gedung, dan karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan gedung. peningkatan kehidupan serta penghidupan pengaturan fungsi bangunan gedung dalam masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan peraturan daerah ini dimaksudkan agar bangunan bangunan gedung yang andal, berhati diri, serta gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan seimbang, serasi, dan selaras dengan fungsinya sehingga masyarakat yang akan lingkungannya. mendirikan bangunan gedung dapat memenuhi bangunan gedung merupakan salah satu wujud persyaratan baik administratif maupun teknis fisik pemanfaatan ruang. oleh karena itu, bangunan gedungnya dengan efektif dan efisien, pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada sehingga apabila bermaksud mengubah fungsi pengaturan penataan ruang sesuai dengan yang ditetapkan harus diikuti dengan perubahan peraturan perundang undangan. persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. samping itu, agar pemenuhan peraturan daerah ini untuk menjamin kepastian persyaratan teknis setiap fungsi bangunan gedung dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan lebih efektif dan efisien, fungsi bangunan gedung bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat memenuhi daratan administratif dan kompleksitas, tingkat permanen, tingkat resiko persyaratan teknis bangunan gedung.pelayanan pemrosesan dan pemberian izin gedung dalam peraturan daerah ini dimaksudkan mendirikan bangunan gedung yang transparan, agar masyarakat mengetahui lebih rinci adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, persyaratan administratif yang diperlukan untuk akuntabilitas, efisien dan efektif, serta profesional, mendirikan bangunan gedung, baik dari segi merupakan wujud pelayanan prima yang harus kejelasan status tanahnya, kejelasan status diberikan oleh pemerintah daerah. pengaturan kepemilikan bangunan gedungnya, maupun persyaratan teknis dalam peraturan daerah ini kepastian hukum bahwa bangunan gedung yang mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknis didirikan telah memperoleh persetujuan dari tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan agar masyarakat dalam mendirikan bangunan bangunan gedung. gedung mengetahui secara jelas persyaratan kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga mutlak dalam mendirikan bangunan gedung, bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan meskipun dalam peraturan daerah ini pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati dimungkinkan adanya bangunan gedung yang secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, didirikan atas tanah milik orang pihak lain, sehinggga secara keseluruhan dapat memberikan dengan perjanjian. dengan demikian kepemilikan jaminan terwujudnya bangunan gedung yang bangunan gedung dapat berbeda dengan fungsional, layak huni, berhati diri, dan produktif, kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan perundang undangan tentang dengan dipenuhinya persyaratan teknis bangunan kepemilikan tanah. gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun bagi pemerintah daerah sendiri, dengan kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, diketahuinya persyaratan administratif bangunan sehingga pengguna bangunan dapat hidup lebih gedung oleh masyarakat luas, khususnya yang tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah yang akan mendirikan atau memanfaatkan bangunan akhirnya dapat lebih baik dalam berkeluarga, gedung, menjadi suatu kemudahan dan sekaligus bekerja, bermasyarakat dan bernegara. tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas pengaturan penyelenggaraan pembinaan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan dimaksudkan sebagai ketentuan dasar keserasian bangunan gedung dan lingkungannya pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan berkeadilan. oleh karena itu, masyarakat gedung dengan berlandaskan prinsip prinsip tata diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, pemerintahan yang baik. positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan pembinaan dilakukan untuk pemilik bangunan bangunan gedung untuk kepentingan mereka gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan ksi pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan justru s1, maupun masyarat yang tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan umumnya. tertib penyelenggaraan dan keandalan bangunan belas gedung yang memenuhi persyaratan administratif pelaksanaan peran masyarakat yang diatur dalam dan teknis, serta yang dilaksanakan dengan peraturan daerah ini juga tetap mengacu pada penguatan kapasitas penyelenggara bangunan peraturan perundang undangan tentang organisasi eun kemasyarakatan, sedangkan pelaksanaan gugatan perwakilan yang merupakan salah satu bentuk 'dak peran masyarakat dalam penyelenggaraan enc'anggaran bangunan gedung ter caps bangunan gedung juga mengacu pada peraturan dari peran penyedia jasa konstruksi baik sebagai perundang undangan yang terkait dengan gugatan perencana, pelaksana, pengawas atau manajemen perwakilan. pengaturan peran masyarakat konstruksi maupun jasajasa pengembangannya, dimaksudkan untuk mendorong tercapainya termasuk penyedia jasa pengkaji teknis bangunan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yang gedung, dan pelaksanaannya juga berdasarkan tertib, fungsional, andal, dapat menjamin peraturan perundang undangan bidang jasa keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan konstruksi.rumah susun tentang tata cara kabupaten indramayu pembentukan produk hukum lembaran daerah kabupaten daerah kabupaten indramayu indramayu tahun nomor lembaran daerah kabupaten seri indramayu tahun nomor peraturan daerah kabupaten a). indramayu nomor tahun tentang rencana tata dengan persetujuan bersama ruang wilayah kabupaten indramayu tahun dewan perwakilan rakyat daerah lembaran daerah kabupaten kabupaten indramayuretribusi jasa usaha lembaran daerah kabupaten indramayu tahun memutuskan nomor seri menetapkan peraturan daerah tentang peraturan daerah kabupaten bangunan gedung. indramayu nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu lembaran bab daerah kabupaten indramayu ketentuan umum tahun nomor seri dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan: huruf penegakan hukum menjadi bagian yang penting asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak agar bangunan gedung memenuhi persyaratan agar memperoleh keadilan dalam hak dan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan kewajibannya dalam penyelenggaraanbangunan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan gedung. penegakan dan penerapan sanksi lingkungan sekitarnya, samping persyaratan administratif perlu memasyarakatkan dan yang bersifat administratif. diterapkan secara bertahap agar tidak huruf menimbulkan ekses lapangan, dengan tetap asas keseimbangan dipergunakan sebagai mempertimbangkan keadilan dan ketentuan landasan agar keberadaan bangunan gedung perundang undangan lain. berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan peraturan daerah ini mengatur hal hal yang ekosistem dan lingkungan sekitar bangunan bersifat pokok dan normatif mengenai gedung. penyelenggaraan bangunan gedung, sedangkan huruf ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut asas keserasian dipergunakan sebagai landasan dengan peraturan bupati indramayu dengan tetap agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mempertimbangkan peraturan perundang mewujudkan keserasian dan keselarasan undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan bangunan gedung dengan lingkungan peraturan daerah ini. sekitarnya. demi cukup jelas. cukup jelas. hurufcukup jelas. diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang cukup jelas. memenuhi nilai nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan cukup jelas. kepantasan. pengusulan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dicantumkan dalam permohonan izin bangunan gedung fungsi hunian tunggal misalnya mendirikan bangunan gedung. dalam hal pemilik adalah rumah tinggal tunggal, hunian jamak bangunan gedung berbeda dengan pemilik tanah, misalnya rumah deret, rumah susun, hunian maka dalam permohonan izin mendirikan sementara misalnya asrama, motel, hostel, hunian bangunan gedung harus ada persetujuan pemilik campuran misalnya rumah toko, rumah kantor. tanah. usulan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung cukup jelas. diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung. kegiatan usaha termasuk juga bangunan gedung untuk penangkaran budidaya. perubahan fungsi misalnya dari bangunan gedung fungsi hunian menjadi bangunan gedung fungsi cukup jelas. usaha. perubahan klasifikasi misalnya dari bangunan gedung milik negara menjadi bangunan penetapan bangunan gedung dengan fungsi gedung milik badan usaha, atau bangunan gedung khusus oleh menteri dilakukan berdasarkan semi permanen menjadi bangunan gedung kriteria bangunan yang mempunyai tingkat permanen. kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya seperti: istana kepresidenan, gedung kedutaan bangunan gedung hunian semi permanen menjadi besar ri, dan sejenisnya, dan atau yang bangunan gedung usaha permanen.cukup jelas.dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi bangunan sementara atau darurat adalah bangunan gedung akan dibangun, maka bangunan gedung yang karena fungsinya pemenuhan persyaratan administratif dan direncanakan mempunyai umur layanan sampai teknisnya lebih efektif dan efisien. dengan (lima) tahun. huruf huruf bangunan sederhana adalah bangunan gedung klasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran dengan karakter sederhana serta memiliki tinggi adalah bangunan gedung yang karena kompleksitas dan teknologi sederhana. fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan huruf komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas bangunan tidak sederhana adalah bangunan dan kualitas bahan yang ada dalamnya tingkat gedung dengan karakter tidak sederhana serta mudah terbakarnya sangat tinggi dan atau tinggi. memiliki kompleksitas dan atau teknologi tidak huruf sederhana. klasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran huruf sedang adalah bangunan gedung yang karena bangunan khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya, disain penggunaan bahan dan memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya dan kualitas bahan yang ada dalamnya tingkat memerlukan penyelesaian teknologi khusus. mudah terbakarnya sedang. huruf huruf klasifikasi bangunan tingkat resiko kebakaran bangunan permanen adalah bangunan gedung rendah adalah bangunan gedung yang karena yang karena fungsinya direncanakan mempunyai fungsinya, disain penggunaan bahan dan umur layanan atas (dua puluh) tahun. komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas huruf dan kualitas bahan yang ada dalamnya tingkat bangunan semi permanen adalah bangunan mudah terbakarnya rendah. gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan atas (lima) sampai zonasi gempa yang ada indonesia berdasarkan dengan (sepuluh) tahun.penyelenggaraan bangunan gedung negara lokasi padat pada umumnya lokasi yang terletak samping mengikuti ketentuan peraturan daerah daerah perdagangan pusat kota. ini, juga secara lebih rinci diatur oleh bupati. huruf huruf lokasi sedang pada umumnya terletak daerah cukup jelas. permukiman. huruf huruf cukup jelas. lokasi renggang pada umumnya terletak pada daerah pinggiran luar kota atau daerah yang pen asi sebagai resapan. perubahan fungsi misalnya dari bangunan gedung huruf fungsi hunian menjadi bangunan gedung fungsi uut usaha. bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung perubahan klasifikasi misalnya dari bangunan sampai dengan lantai). gedung milik negara menjadi bangunan gedung milik badan usaha, atau bangunan gedung bangunan sedang (jumlah lantai bangunan gedung semipermanen menjadi bangunan cdn lantai sampai dengan lantai). permanen huruf perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih bangunan gedung hunian semi permanen menjadi dari lantai). bangunan gedung usaha permanen. huruf cukup jelas. bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan skpd yang berwenang dibidang bangunan gedungskpd yang berwenang dibidang bangunan gedung, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah negara, dan lain lain. perubahan dari satu fungsi dan atau klasifikasi cukup jelas. fungsi dan atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang harus huruf dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan hak atas tanah adalah penguasaan atas tanah administratif dan teknis bangunan gedung fungsi yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan tanda bukti penguasaan kepemilikan tanah, persyaratan administratif dan teknis untuk seperti hak milik, hak guna bangunan hgb), hak bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi semi guna usaha (hgu), hak pengelolaan, dan hak permanen, atau persyaratan administratif dan pakai. teknis bangunan gedung fungsi hunian klasifikasi status kepemilikan atas tanah dapat berupa permanen jelas berbeda dengan persyaratan sertifikat, lirik, petak, akte jual beli, dan administratif dan teknis untuk bangunan gedung akte bukti kepemilikan bangunan gedung. izin fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi permanen. pemanfaatan pada prinsipnya merupakan perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian menjadi fungsi usaha) harus dilakukan melalui tertulis antara pemegang hak atas tanah atau proses izin mendirikan bangunan gedung baru. pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam huruf fungsi yang sama (misalnya dari fungsi hunian status kepemilikan bangunan gedung merupakan semi permanen menjadi hunian permanen) dapat surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang dilakukan dengan revisi perubahan pada izin dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan mendirikan bangunan gedung yang telah ada. hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. dalam terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. huruf izin mendirikan bangunan imb) adalah surat bukti badan hukum privat antara lain adalah perseroan dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan terbatas, yayasan, badan usaha yang lain seperti gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi cv, firma dan bentuk usaha lainnya, sedangkan yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana badan hukum publik antara lain terdiri dari teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh instansi lembaga pemerintahan, perusahaan milik pemerintah daerah.status hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang dapat berupa sertifikat yang gap tua cukup jelas. hak atas tanah, akte jual beli, lirik, petak, yat dan atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai cukup jelas dengan peraturan perundang undangan bidang pertanahan. cukup jelasyang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah dan batas batas persil. instansi teknis kabupaten yang berwenang menangani pembinaan bangunan gedung. perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus pendataan, termasuk pendaftaran bangunan ditaati oleh kedua belah pihak sesuai dengan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan peraturan perundang undangan yang mengatur mendirikan bangunan dan secara periodik, yang hukum perjanjian. dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, cukup jelas. memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung, dan sistem yang dimaksud dengan orang atau badan hukum informasi. dalam undang undang ini meliputi orang perorangan atau badan hukum. berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pendataan bangunan gedung sebagaimana pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, dimaksud dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh untuk penerbitan surat bukti kepemilikan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari bangunan pemerintah daerah. gedung. pada saat memproses perizinan bangunan gedung, pemerintah daerah mendata sekaligus mendaftar izin mendirikan bangunan gedung merupakan bangunan gedung dalam database bangunan satu satunya perizinan yang diperbolehkan dalam gedung. kegiatan pendataan bangunan gedung penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi dimaksudkan untuk tertib administratif alat pengendali penyelenggaraan bangunan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, gedung. serta sistem informasi bangunan gedung pemerintah daerah. tata cara pemrosesan prosedur permohonan perolehan izin mendirikan bangunan gedung img) mengacu pada peraturan perundang data yang diperlukan meliputi data umum, data undangan bidang perizinanhuruf kekayaan aset negara, keperluan perencanaan dan intensitas bangunan gedung adalah ketentuan pengembangan, dan pemeliharaan serta teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan pendapatan pemerintah pemerintah daerah. gedung yang dipersyaratkan pada suatu lokasi pendataan bangunan gedung untuk keperluan atau kawasan tertentu, yang meliputi koefisien sistem informasi tersebut meliputi data umum, dasar bangunan kdb), koefisien lantai bangunan data teknis, dan data status riw lahan (klb), dan jumlah lantai bangunan. dan atau bangunannya. huruf ketinggian bangunan gedung adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada penetapan klb untuk suatu kawasan yang terdiri lokasi tertentu. jarak bebas bangunan gedung atas beberapa kavling persil dapat dilakukan adalah area bagian depan, samping kiri dan berdasarkan pada perbandingan total luas kanan, serta belakang bangunan gedung dalam bangunan gedung terhadap total luas kawasan satu persil yang tidak boleh dibangun.cukup jelas.penetapan kdb untuk suatu kawasan yang terdiri tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari lantai). atas beberapa kavling persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas cukup jelas.cukup jelas. tinggi (lebih besar dari sampai dengan sedang sampai dengan dan rendah cukup jelas. (lebih kecil dari y0). untuk daerah kawasan padat dan atau pusat kota dapat ditetapkan kdb cukup jelas. tinggi dan atau sedang, sedangkan untuk daerah kawasan renggang dan atau fungsi cukup jelas. resapan ditetapkan kdbrsyaratan kesehatan dalam tata ruang dalam dan interior diwujudkan dalam tata huruf pencahayaan alami dan atau buatan, ventilasi pertimbangan terhadap estetika bentuk dan udara alami dan atau buatan, dan penggunaan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada bahan bangunan. pemenuhan persyaratan sekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk kenyamanan dalam tata ruang dalam diwujudkan lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti dalam besaran ruang, sirkulasi dalam ruang, dan melalui harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan bangunan. pemenuhan penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior persyaratan kemudahan dalam tata letak ruang bangunan gedung, serta penerapan penghematan dan interior diwujudkan dalam pemenuhan energi pada bangunan gedung. aksesibilitas antar ruang. pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi huruf dasar pertimbangan utama ditetapkannya kawasan cukup jelas. tersebut sebagai cagar budaya, misalnya kawasan huruf cagar budaya yang bangunan gedungnya cukup jelas. berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur huruf melayu. cukup jelas. huruf tata ruang dalam meliputi tata letak ruang dan cukup jelas. tata ruang dalam bangunan gedung. pemenuhan persyaratan keselamatan dalam tata cukup jelas. ruang dalam dan interior diwujudkan dalam penggunaan bahan bangunan dan sarana jalan cukup jelas. keluar. cukup jelas. cukup jelas. daerah adalah kabupaten indramayu. kepala skpd yang berwenang dibidang pemerintah daerah adalah bupati indramayu bangunan gedung adalah kepala skpd ang berwenang dibidang bangunan gedung beserta perangkat daerah sebagai unsur kabupaten indramayu. indah penyelenggara pemerintahan daerah satuan polisi pamong praja adalah satuan bupati adalah bupati indramayu. polisi pamong praja kabupaten indramayu. dewan perwakilan rakyat daerah yang bangunan gedung adalah wujud fisik hasil selanjutnya disebut dprd adalah dewan pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan perwakilan rakyat daerah kabupaten tempat kedudukannya sebagian atau ind seluruhnya berada diatas dan atau didalam indramayu. tanah dan atau air yang berfungsi sebagai pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tempat manusia melakukan kegiatannya, baik tertentu bidang penyelenggaraan bangunan untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, gedung sesuai ketentuan peraturan budaya, maupun kegiatan khusus. perundang undangan. bangunan gedung negara adalah bangunan badan adalah sekumpulan orang dan atau gedung untuk keperluan skpd yang modal yang merupakan kesatuan yang berwenang dibidang bangunan gedung yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, menjadi akan menjadi kekayaan milik negara perseroan komanditer, perseroan lainnya, seperti: gedung kantor, gedung sekolah, badan usaha milik negara atau daerah dengan gedung rumah sakit, gudang, dan rumah nama dan dalam bentuk apapun, firma, negara, dan diadakan dengan sumber perkumpulan, yayasan, organisasi massa, apbd propinsi, apbd kabupaten dan atau organisasi sosial politik atau organisasi yang perolehan lainnya yang sah. sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur skpd yang berwenang dibidang bangunan bangunan dapat bertahan lebih dari tahun. gedung adalah skpd yang berwenang dibidang bangunan gedung kabupaten indramayu. bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sesuai dengan dalam hal swasta atau masyarakat ingin peraturan perundang undangan bidang menyusun rtl atas dasar kesepakatan sendiri lingkungan hidup.cukup jelas. kawasan industri dikelola oleh suatu badan usaha swasta, maka badan usaha tersebut dapat cukup jelas. menyusun rtl untuk kawasan yang bersangkutan dengan melibatkan masyarakat dan cukup jelas. persetujuan instansi pemerintah yang terkait. selanjutnya rtl tersebut dapat disepakati dan dalam hal dampak penting terhadap lingkungan ditetapkan sebagai alat pengendalian tersebut dapat diselesaikan diatasi dikelola pembangunan dan pemanfaatan dalam kawasan dengan teknologi, maka cukup dilakukan dengan yang bersangkutan. upaya pemantauan lingkungan upl) dan upaya dalam hal masyarakat suatu kawasan atau pengelolaan lingkungan ukl) sesuai dengan lingkungan bersepakat untuk mewujudkan peraturan perundang undangan.cukup jelas. pemerintah daerah terkait yang selanjutnya rtl tersebut dapat disepakati dan ditetapkan oleh cukup jelas. pemerintah daerah sebagai alat pengendalian pembangunan dan pemanfaatan dalam kawasan cukup jelas. atau lingkungan yang bersangkutan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pertimbangan tim ahli bangunan gedung dan cukup jelas. pertimbangan pendapat publik dimaksudkan untuk mendapat hasil rtl yang aplikatif dan cukup jelas. disepakati semua pihakyang dimaksud dengan prasarana dan sarana mempunyai sistem proteksi pasif yang merupakan umum seperti jalur jalan dan atau jalur hijau, proteksi terhadap penghuni dan harta benda daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, berbasis pada rancangan atau pengaturan dan atau menara telekomunikasi, dan atau komponen arsitektur dan struktur bangunan menara air.cukup jelas. bangunan gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan dan konstruksi yang tahan api, cukup jelas. kompartemenisasi dan pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. setiap bangunan cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas.penyediaan peralatan pengamanan kebakaran penempatan fan sebagai ventilasi sebagai sistem proteksi aktif antara lain mekanik buatan harus memungkinkan penyediaan sistem deteksi dan alarm kebakaran, pelepasan udara keluar dan masuknya udara hidran kebakaran luar dan dalam bangunan segar, atau sebaliknya, gedung, alat pemadam api ringan, dan atau bilamana digunakan ventilasi mekanik buatan, sprinter sistem tersebut harus bekerja terus menerus dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal selama ruang tersebut dihuni, bermaksud melengkapi bangunan gedungnya penggunaan ventilasi mekanik buatan harus dengan sistem proteksi pasif dan atau aktif, maka memperhitungkan besarnya pertukaran udara harus memenuhi persyaratan perencanaan, yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang pemasangan, dan pemeliharaan sesuai pedoman dalam bangunan gedung, dan standar teknis yang berlaku. bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi dengan sistem ventilasi cukup jelas. mekanik buatan untuk pertukaran udara, dan gas buang mobil pada setiap lantai ruang cukup jelas. parkir bawah tanah (basemen) tidak boleh mencemari udara bersih pada lantai lainnyacukup jelas. parkir. bangunan gedung parkir baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi satu dengan bangunan cukup jelas.sistem penghargaan juga mempertimbangkan memungkinkan sirkulasi udara.jas silau sebagai akibat penggunaan pencahayaan timbang alami dari sumber sinar matahari langsung, langit stem pencahayaan juga mempertimbangkan yang cerah, objek luar, maupun dari pantulan kaca hansip prinsip penghematan general dalam dan sebagainya, perlu dikendalikan agar tidak bangunan gedung pencahayaan buatan adalah mengganggu tingkat iluminasi yang dipersyaratkan penyediaan penerangan buatan melalui instalasi sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung listrik dan atau sistem energi dalam bangunan gedung agar dalamnya dapat melakukan pencahayaan darurat yang berupa lampu darurat alat sesuai tung bangunan gedung. dipasang pada lobby, koridor dan ruangan yang yat mempunyai luas lebih dari m. pencahayaan alami dapat berupa bukaan pada yat bidang dinding,dinding tembus cahaya, dan atau cukup jelascukup jelas atau daylight cukup jelas. cukup jelas. sumber air lainnya dapat berupa air tanah, air tingkat iluminasi atau tingkat pencahayaan pada permukaan, air hujan, dll. suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata rata pada bidang cukup jelas. kerja. yang dimaksud dengan bidang kerja adalah bidang horizontal imajiner yang terletak cukup jelas. atas lantai pada seluruh ruangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tagyang dimaksud dengan daerah tertentu adalah septic tank atau sistem pengolahan air limbah daerah yang muka air tanah tinggi (diukur terintegrasi dalam suatu sekurang kurangnya dari permukaan tanah) lingkungan kawasan kota. atau daerah daerah lereng pegunungan yang secara geoteknik mudah longsor. untuk daerah cukup jelas. yang tinggi muka air tanahnya kurang dari atau permeabilitas tanahnya kurang dari cukup jelas. cm jam, atau persyaratan jaraknya tidak memenuhi syarat, maka air hujan langsung cukup jelas. dialirkan sistem penampungan air hujan s5) terpusat seperti waduk, dsb, melalui sistem cukup jelas. drainase lingkungan kota. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyediaan tempat penampungan kotoran dan penggunaan bahan bangunan untuk fungsi dan sampah juga diperhitungkan dengan klasifikasi bangunan gedung tertentu termasuk mempertimbangkan sistem pengelolaan sampah penggunaan bahan bangunan tahan api harus kota.cukup jelas. huruf sirkulasi antar ruang horizontal anatara lain lantai cukup jelas.huruf kemungkinan adanya sirkulasi udar segar dan pertimbangan fungsi ruang ditinjau dari tingkat pencahayaan alami. kepentingan publik atau pribadi, dan efisiensi pencapaian ruang cukup jelas. pertimbangan kesehatan antara lain dari kemungkinan adanya sirkulasi udara segar dan cukup jelas. pencahayaan alami. huruf cukup jelas. pertimbangan atas hal hal tersebut dimasukkan agar didapat dimensi yang memberikan cukup jelas. kenyamanan pengguna dalam melakukan kegiatannya. cukup jelas. kerangka acuan kerja merupakan pedoman penugasan yang disepakati oleh pemilik dan cukup jelas. penyedia jasa perencanaan teknis bangunan gedungcukup jelas.huruf cukup jelas.rencana teknis untuk rumah tinggal tunggal huruf sederhana dan rumah deret sederhana dapat penetapan status sebagai bangunan gedung untuk disiapkan oleh pemilik bangunan gedung dengan kepentingan umum dan tertentu dilakukan oleh tetap memenuhi persyaratan sebagai dokumen pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung perencanaan teknis untuk mendapatkan fungsi khusus dilakukan oleh pemerintah. pengesahan dari pemerintah daerah. huruf rumah deret sederhana adalah rumah deret yang cukup jelas. terdiri lebih dari dua unit hunian tidak bertingkat huruf yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu cukup jelas. sama lain. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. langit langit, penutup lantai, dinding partisi pengisi. tingkat kerusakan sedang adalah cukup jelas. kerusakan pada sebagian komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan sejenisnya. dalam upaya memberikan pelayanan yang cepat, tingkat kerusakan berat adalah kerusakan pada efektif dan efisien, bupati dapat menunjuk pejabat sebagian besar komponen bangunan. skpd yang berwenang dibidang bangunan gedunghuruf bangunan gedung untuk bangunan gedung fungsi dokumen pelaksanaan adalah dokumen rencana khusus diterbitkan oleh menteri setelah mendapat teknis yang telah disetujui dan disahkan, termasuk pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gambar gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) gedung dan dengar pendapat publik dengan tetap yang merupakan bagian dari dokumen ikatan berkoordinasi dengan skpd yang berwenang kerja. pemeriksaan kelengkapan adalah dibidang bangunan gedung.cukup jelas. pelaksanaannya. pemeriksaan kebenaran adalah pemeriksaan dokumen pelaksanaan pekerjaan atas cukup jelas.perbaikan, perubahan, dan atau pemugaran yang menggambarkan apakah bagian bagian bangunan gedung dilakukan sesuai dengan tingkat tertentu dan atau seluruh bagian bangunan kerusakan bangunan gedung. tingkat kerusakan gedung yang dibuat rencana teknisnya dapat bangunan gedung dapat berupa kerusakan ringan, dilaksanakan sesuai dengan kondisi lapangan. kerusakan sedang, atau kerusakan berat. tingkat huruf kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada cukup jelas. komponen non struktural, seperti penutup atap, huruf jasa manajemen konstruksi yang mempunyai kegiatan masa pemeliharaan kontruksi meliputi sertifikasi keahlian sesuai dengan peraturan pelaksanaan uji coba operasi bangunan gedung perundang undangan. dan kelengkapannya, pelatihan tenaga operator pemerintah daerah melakukan pengawasan yang diperlukan, dan penyiapan buku pedoman konstruksi melalui mekanisme penerbitan izin pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung mendirikan bangunan gedung pada saat bangunan dan kelengkapannya. gedung akan dibangun dan penerbitan sertifikat huruf laik fungsi pada saat bangunan gedung selesai dalam hal pemeriksaan hasil akhir pekerjaan dibangun. konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan konstruksi, pemeriksaan hasil akhir pekerjaan terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan konstruksi juga dilakukan terhadap dokumen gedung yang memiliki indikasi pelanggaran lainnya yang dimuat dalam dokumen ikatan kerja. terhadap izin mendirikan bangunan gedung dan atau pelaksanaan konstruksi yang huruf membahayakan lingkungan. pedoman pengoperasian dan pemeliharaan adalah petunjuk teknis pengoperasian. dalam hal pengawasan dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan gedung, pengawasan yang dimaksud dengan penerapan prinsip prinsip pelaksanaan konstruksi dilakukan terutama pada keselamatan dan kesehatan kerja k3) termasuk pengawasan mutu dan waktu. apabila pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan dan dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan kesehatan kerja smk3).kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi laporan kegiatan pengawasan, hasil kaji ulang dilakukan oleh pemilik atau dengan menggunakan terhadap laporan kemajuan pelaksanaan konstruksi, dan laporan hasil pemeriksaan penyedia jasa pengawasan pelaksanaan konstruksi kelaikan yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dengan cairan tunggal bangunan gedung. peraturan perundang undangan. kegiatan manajemen konstruksi dilakukan oleh penyedia hasil kegiatan manajemen konstruksi bangunan asal gedung berupa laporan kegiatan pengendalian yat kegiatan perencanaan teknis, pengendalian persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung pelaksanaan konstruksi, pengawasan pelaksanaan merupakan hasil pemeriksaan akhir bangunan konstruksi, dan laporan hasil pemeriksaan gedung sebelum: dimanfaatkan telah memenuhi kelaikan fungsi bangunan gedung. manajemen persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan konstruksi digunakan untuk pelaksanaan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan pekerjaan konstruksi bangunan gedung yang klasifikasinya. untuk bangunan gedung yang dari memiliki hasil pemeriksaan kelaikan fungsinya tidak jumlah lantai atas lantai memenuhi syarat, tidak dapat diberikan sertifikat das total bangunan atas m2? laik fungsi, dan harus diperbaiki dan atau bangunan fungsi khusus dilengkapi sampai memenuhi persyaratan kelaikan fungsi. dalam hal rumah tinggal tunggal dan keperluan untuk melibatkan lebih dari (satu) penyedia jasa rumah tinggal deret dibangun oleh pengembang, ce. perencanaan konstruksi, maupun penyedia jasa sertifikat laik fungsi harus diurus oleh pengembang pelaksanaan guna memberikan jaminan kelaikan fungsi konstruksi, dan atau bangunan gedung kepada pemilik dan atau waktu pelaksanaan lebih dari (satu) tahun anggaran (multiyears project). cukup jelas. pemeriksaan kelaikan fungsi dilakukan setelah (d) cas. bangunan gedung selesai dilaksanakan oleh pemberian sertifikat laik fungsi bagi sebagian pelaksana konstruksi, sebelum diserahkan kepada bangunan gedung hanya dapat diberikan bila unit pemilik bangunan gedung. apabila pengawasannya dilakukan oleh pemilik, maka pemeriksaan bangunan gedungnya terpisah secara horisontal kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh atau terpisah secara kesatuan konstruksi.bangunan semi permanen adalah bangunan garis sempadan adalah garis yang merupakan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur jarak bebas minimum dari bidang terluar bangunan dapat bertahan antara tahun suatu masa bangunan terhadap batas remaja, sampai dengan tahun. batas tepi sungai setu saluran mata air, bangunan sementara darurat adalah jalan kereta api dan jaringan listrik. bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi koefisien dasar bangunan yang selanjutnya dan mur bangunan dapat bertahan kurang disingkat kdb adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar kavling adalah suatu percetakan tanah, yang bangunan dengan luas lahan tanah menurut pertimbangan pemerintah daerah percetakan daerah perencanaan yang dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan dikuasai sesuai rencana tata ruang dan bangunan. rencana tata bangunan dan lingkungan. mendirikan bangunan dalah pekerjaan koefisien lantai bangunan yang selanjutnya mengurangi, dan atau merawat bangunan disingkat klb adalah angka prosentase gedung sesuai dengan persyaratan perbandingan antara luas seluruh lantai administratif dan persyaratan teknis yang bangunan dengan luas lahan tanah berlaku. percetakan daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan mengubah bangunan ialah pekerjaan rencana tata bangunan dan lingkungan. mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar koefisien daerah hijau yang selanjutnya yang berhubungan dengan pekerjaan disingkat kdh adalah angka prosentase mengganti bagian bangunan tersebut. perbandingan antara luas seluruh ruang merobohkan bangunan ialah pekerjaan terbuka luar bangunan gedung yang meniadakan sebagian atau seluruh bagian diperuntukkan bagi pertamanan penghijauan bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan luas tanah percetakan daerah dan atau konstruksi. perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. untuk bangunan gedung yang menggunakan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan dengan bahan ban dapat leh: rea guna yang dapat diserang oleh jamur mengikuti kaidah secara umum yang objektif, dan serangga (rayap kumbang) lingkup fungsional, prosedural, serta memanfaatkan ilmu pemeliharaannya termasuk pengawetan bahan pengetahuan dan teknologi. bangunan tersebut amor seacukup jelas.kegiatan perawatan bangunan gedung dilakukan pemanfaatan bangunan gedung. agar bangunan gedung tetap laik fungsi. program pertanggungan antara lain perlindungan terhadap aset dan pengguna bangunan gedung. perawatan bangunan gedung dilakukan sesuai kegagalan bangunan gedung dapat berupa dengan tingkat kerusakan yang terjadi pada keruntuhan konstruksi dan atau kebakaran.cukup jelas.huruf maka ene asa aung memiliki dokumen administratif adalah dokumen yang perawatan yang dalam pelaksanaannya mitra enaknya dokumen kepanikan menggunakan peralatan berat, peralatan khusus, bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan serta tenaga ahli, dan tenaga trampil.cukup jelas. gedung misalnya builtdrawings dan dokumen ikatan kerja dokumen pemeliharaan dan perawatan adalah dokumen hasil kegiatan cukup jelas. pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung yang meliputi laporan pemeriksaan berkala, cukup jelas.cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas.segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung.untuk rumah tinggal tunggal sederhana atau gedung dapat mengikutsertakan pengkaji teknis rumah deret sederhana tidak diperlukan profesional, dan penilik bangunan (building perpanjangan sertifikat laik fungsi. yang dimaksud inspector) yang bersertifikat sedangkan pemilik dengan rumah tinggal tunggal sederhana atau tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk rumah deret sederhana dalam ketentuan ini adalah menjaga keandalan bangunan gedung. dalam hal rumah tinggal tidak bertingkat dengan total luas belum terdapat pengkaji teknis bangunan gedung, lantai maksimal dan total luas tanah pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah maksimal m?. untuk perpanjangan sertifikat daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi laik fungsi bangunan gedung diperlukan profesi yang terkait dengan bangunan gedung.cukup jelas. yang ditimbulkan atas pemanfaatan bangunan gedung terhadap lingkungannya sesuai dengan cukup jelas. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dalam izin mendirikan bangunan gedungdalam hal pemilik bangunan gedung berkeberatan mendukung kesatuan keberadaan bangunan atas usulan tersebut, pemerintah daerah dan gedung tersebut. antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat berupaya memberikan solusi terbaik kegagalan bangunan gedung karena umur bagi pemilik bangunan gedung, misalnya dengan bangunan gedung, kebakaran, bencana alam memberikan insentif atau membeli bangunan dan atau huru hara hal ini dapat merupakan gedung dengan harga yang wajar. bagian dari program insentif pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada pemilik bangunan cukup jelas. gedung. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. bangunan gedung klasifikasi utama, maka secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh cukup jelas. diubah. yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan sini antara lain adalah peraturan cukup jelas. perundang undangan bidang benda cagar budaya. cukup jelas. perlindungan bangunan gedung dan lingkungan cukup jelas.pertimbangan keamanan dan keselamatan dengan klasifikasinya. dimaksudkan terhadap kemungkinan resiko yang timbul akibat kegiatan pembongkaran bangunan insentif dapat berupa bantuan pemeliharaan, gedung yang berakibat kepada keselamatan perawatan, pemeriksaan berkala, kompensasi masyarakat dan kerusakan lingkungannya, pemilik pengelolaan bangunan gedung, dan atau insentif bangunan gedung dapat mengikuti program lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang pertanggungan. undangan. insentif bantuan pemeliharaan, perawatan, cukup jelas. dan atau pemeriksaan berkala diberikan untuk bangunan gedung yang tidak dimanfaatkan secara cukup jelas. komersial, seperti hunian atau museum. insentif dalam bentuk kompensasi diberikan untuk cukup jelas.cukup jelas.cukup jelas. menggunakan peralatan dan atau teknologi tertentu, misalnya dengan menggunakan bahan cukup jelas. peledak. terbitnya surat penetapan pembongkaran sekaligus mencabut sertifikat laik fungsi yang ada. cukup jelas. penetapan pembongkaran bangunan gedung tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan pencabutan surat persetujuan berarti penghidupan pendapat tim ahli bangunan gedung dan hasil kembali data kepemilikan bangunan gedung. dengar pendapat publik. rencana teknis pembongkaran terdiri atas konsep cukup jelas. dan gambar rencana pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana kerja dan cukup jelas. syarat syarat rks) pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan pembongkaran, rencana pengamanan cukup jelas. lingkungan, serta rencana lokasi tempat pembuangan limbah pembongkaran. keharusan cukup jelas.masyarakat ikut melakukan pemantauan dan pemilik dan atau pengguna bangunan gedung, menjaga ketertiban terhadap pemanfaatan maka sosialisasi dan pemberitahuan tertulis pada bangunan gedung termasuk perawatan dan atau masyarakat sekitar bangunan gedung dilakukan pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya oleh pemilik dan atau pengguna bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan. bersama sama dengan pemerintah daerah. cukup jelascukup jelas.cukup jelas. pelanggaran ketentuan perizinan, dan lokasi bangunan gedung, serta kelengkapan dan cukup jelas.cukup jelas.untuk memperoleh dasar melakukan tindakan, cukup jelas. pemerintah daerah dapat memfasilitasi pengadaan pen dia jasa pengkajian teknis yang melakukan masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan pemeriksaan lapangan.menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan atau bangunan gedung dapat berupa menahan diri dari pemanfaatan.cukup jelas. tingkat keandalan bangunan gedung seperti merusak, memindahkan, dan atau menghilangkan cukup jelas.cukup jelas. dan atau meletakkan benda benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia dan pengawasan oleh masy arakan mengikuti lingkungan. mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. pengawasan pelaksanaan penerapan instansi yang berwenang adalah instansi yang peraturan perundang undangan bidang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bangunan gedung yang melibatkan peran keamanan dan ketertiban. pihak yang masyarakat berlangsung pada setiap tahapan berkepentingan misalnya pemilik, pengguna, dan penyelenggaraan bangunan gedung. pemerintah pengelola bangunan gedung.cukup jelas. harga. cukup jelas. cukup jelas. apabila kemudian diberikan izin mendirikan cukup jelas. bangunan gedung, dan bangunan gedung yang sedang dibangun tidak sesuai dengan izin cukup jelas. las. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten indramayubangunan adalah jarak yang diukur sertifikat bangunan gedung yang selanjutnya antara garis potong permukaan atap bagian disingkat sbg adalah sertifikat yang luar dengan permukaan lantai dasar diterbitkan oleh pemerintah daerah kepada bangunan. pemilik bangunan gedung. keterangan rencana kota yang selanjutnya izin mendirikan bangunan gedung ang disingkat krk adalah rencana yang disusun selanjutnya disingkat img adalah perizinan dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah kota. kepada pemilik bangunan untuk membangun rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya baru, mengubah, memperluas, mengurangi, disingkat rtrw adalah hasil rencana tata dan atau merawat bangunan sesuai dengan ruang wilayah kabupaten indramayu. persyaratan administratif dan persyaratan rencana tata bangunan dan lingkungan yang teknis yang berlaku. selanjutnya disingkat dengan rtl adalah laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan panduan rancang bangun suatu kawasan eun memenuhi persyaratan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan administratif dan persyaratan teknis sesuai lingkungan, rencana umum dan panduan dengan fungsi bangunan gedung yang rancangan, rencana investasi, ketentuan ditetapkan. pengendalian rencana, dan pedoman sertifikat laik fungsi yang selanjutnya pengendalian pelaksanaan. disingkat slf adalah sertifikat yang fungsi bangunan gedung adalah bentuk diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali kegiatan manusia dalam bangunan gedung, ntuk bangunan gedung fungsi khusus oleh baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, untu ungu kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan pemerintah untuk menyatakan kelaikan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus. fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif teknik belum klasifikasi bangunan gedung adalah ministra maupun semeru klasifikasi dari fungsi bangunan gedung pemanfaatan. berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya. |
putusan perkara nomor: php.c.raas rasyid. tempat tanggal lahir umur gowa, desember agama islam pekerjaan dosen kewarganegaraan indonesia alamat bango raya pondok labu jakarta nama rivai gulungan, dipl ing tempat tanggal lahir umur tarutung, januari agama islam pekerjaan wiraswasta kewarganegaraan indonesia alamat ji. kencana permai pondok pinang jakarta selatan nomor telepondemokrasi kebangsaan, peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahunmelalui faksimiliselasa, tanggal mei pukul wib, dengan nomor php.c1 ii yang pada pokoknya pemohon mengemukakan dalil dalil sebagai berikut: pemohon adalah presiden partai dan sekretaris jenderal partai persatuan demokrasi kebangsaan, peserta pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd tahun yang terdaftar komisi pemilihan umum kpu). pemohon berkeberatan terhadap penetapan komisi pemilihan umum kpu) nomor. sk kpu thn tanggal mei tentang hasil perkabupaten krom (satu) provinsi papua yang hasil perhitungan sebagai berikut jumlah perhitungan suara partai bintang reformasi fbr) sebesar suara jumlah perolehan suara partai persatuan demokrasi kebangsaan pdk) sebesar suara pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan,sehingga merugikan partai persatuan demokrasi kebangsaan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi partai persatuan demokrasi kebangsaan berkurang untuk daerah pemilihan kabupaten krom (satu) provinsi papua. pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut jumlah perhitungan suara partai bintang reformasi pbr) sebesar suara jumlah perhitungan suara partai persatuan demokrasi kebangsaan pdk) suara. untuk menguatkan alasan alasan tersebut, pemohon mengajukan bukti sebagai berikut hasil perhitungan suara dari ppk kecamatan santo hasil perhitungan suara dari kpu kabupaten krom. sk kpu thn ,tanggal mei tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota dpr,dpd,dan dprd tahun secara nasional untuk daerah pemilihan kabupaten krom (satu) provinsi papua: menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut jumlah perhitungan suara partai persatuan demokrasi kebangsaan pdk sebesar suara memerintahkan kepada komisi pemilihan umum( kpu) untuk melaksanakan putusan ini, menimbang bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal juni pemohon yang hadir adalah pemohon kuasa hukumnya masyhur muhammad alias, sh. berdasarkan surat kuasa nomor. pdk a pp v dan komisi pemilihan umum hadir kuasanya didi irawan syamsudin, berdasarkan surat kuasa tidak bmengajukan permohonan sebagai presiden dan sekretaris jenderal partai politik partai persatuan demokrasi kebangsaan ppd) sedangkan menurut peraturan mahkamah konstitusi nomor: pmk tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan umum yang dapat mengajukan permohonan melalui faksimili adalah calon anggota dewan perwakilan daerah, menimbang bahwa pengumuman penetapan hasil pemilu secara nasional dilakukan oleh komisi pemilihan umum kpu), hari rabu tanggal mei pukul wib, pemohon mengajukan permohonannya melalui faksimili pada hari sabtu tanggal mei pukul wib, sedangkan berkas asli permohonan pemohon diajukan pada hari selasa tanggal mei pukul wib, dengan demikian telah melewati tenggat waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ditentukan oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,nin tanggal juni oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. sebagai ketua merangkap anggota didampingi oleh prof. dr. lica marzuki, s.h., prof. h.a.s. jayabaya, s.h., l m.h., maruarar siahaan s.h., soedarsono s.h., masing masing sebagai anggota dengan dibantu oleh widi studi, s.h. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya serta dihadiri oleh didi irawan syamsudin, kuasa komisi pemilihan umum ketuaprof. abdul mukti fadjar, s.h., m.s. achmad roestandi, s.h. dr. hartono, s.h,m.cl. dewa gede laguna, s.h.,m.h maruarar siahaan, s.h. soedarsono, s.h. panitera pengganti, widi studi.sh |
natahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: mario suhartono pekerjaan direktur utama pt. mustika loan, alamat: jl. pinangki timur jakarta barat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut pemohon.telah memeriksa bukti bukti, telah mendengar saksi saksi danmei dan registrasi dengan puu ii yang kemudian diperbaiki pada tanggal juli telah mengajukan hal hal sebagai berikut: pemohon adalah direktur utama pt. mustika loan yang bergerak bidang pengembang, yang pada akhir akhir ini banyak melakukan investasi dalam kerjasama pemanfaatan tanah aset instansi pemerintah dengan cara kso bot. pemohon selaku pengembang merasa hak konstitusional dirugikan sehubungan dengan berlakunya beberapa dalam tahun sebagai berikut: hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan bangunan diatasnya. hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalamhak pengelolaan (2a) pejabat yang berwenang menandatangani dan menerbitkan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menerbitkan dimaksud pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat setoran bpt. tersebut, jelas jelas merugikan hak konstitusional pemohon, sebagaimana ketentuan tahun termasuk dalam hal ini perusahaan negara. tapi menurut ahli disini ada perbedaan prinsip antara hak perdata yang dipunyai oleh orang atau badan hukum dengan hak public yang dipunyai oleh instansi pemerintah, hak public yang dipunyai oleh instansi pemerintah tidak boleh dijual hanya diatur dalam kaitannya dengan icw untuk kekayaan negara boleh dihapuskan dengan izin presiden atau menteri keuangan itulah yang dimaksud hak pengelolaan, tapi dalam hakekatnya hak pengelolaan bukan hak atas tanah yang bersifat perdata tadi. bahwa mengenai hak hak atas tanah apa saja yang menjadi obyek bpt sebagaimana diatur dalam undang undang tahun bahwa hak hak atas tanah yang diatur rupa jadi dengan demikian otomatis itulah yang menjadi obyek bpt maksudnya kalau ada pemindahan hak itu kepada kedua belah pihak dari pihak pemilik kepada pihak kedua maka itu pihak kedua karena bpt atau kalau ada pemberian hak baru oleh pemerintah kepada badan hukum atau orang maka badan hukum atau orang iru akan terkena bpt macam macam hak itu yang dimaksud adalah sesuai dengan rupa. bahwa hak guna bangunan diatas hak pengelolaan dapat disamakan dengan hak guna bangunan diatas tanah negara dari istilahnya saja sudah tidak sama, satu hak guna bangunan diatas tanah negara itu artinya pemberian hak baru kepada orang atau badan hukum yang berasal dari tanah negara, dimana tanah negara itu juga bisa berasal dari hak hak lain melalui pembebasan tanah atau dari tanah negara murni langsung pemberian hak. sedangkan hak guna bangunan diatas hak pengelolaan yang dalam hal ini prosedurnya tidak sama dengan demikian substansinya juga tidak sama. hak guna bangunan diatas hak pengelolaan itu berdasarkan suatu perjanjian antara pengelola tanah milik negara, asset negara itu dengan pihak swasta itu nanti diberikan kewenangan untuk memanfaatkan tanah itu selama jangka waktu tertentu dan tidak boleh memindahkan hak pengelolaan. jadi pihak yang menerima pemanfaatan itu diberikan suatu label hukumnya hak yang lebih rendah dari itu dinamakan hak guna bangunan diatas hak pengelolaan yang pemberiannya bukan berdasarkan surat kuasa pemberian hak tapi berdasarkan perjanjian itu hakikatnya dalam rupa. bahwa tentang kapan saat mulai berhutang pajak bpt sebagaimana diatur dalam tahun kalau sekarang ini dikaitkan dengan saat berhutang pajak bpt sehubungan dengan adanya pemberian hak baru atau pemindahan hak. jadi dalam hal ini menurut hukum agraria ada haknya dulu baru ada pajaknya, kalau ada haknya pajaknya belum ada, jadi dalam arti kata ada surat kuasa pemberian hak dulu ini termasuk hak apa setelah itu dibawa kepada termasuk jenis hak yang kena bpt, setelah itu haknya sudah ada baru disitu dikenakan bpt itu menurut logikanya. bahwa tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hak hak atas tanah yaitu tentang pemahaman ahli mengenai permohonan pemohon karena ini tidak hanya berangkat dari persoalan hak atas tanah tapi juga persoalan mengenai ketentuan undang undang yang melahirkan objek pajak baru dijelaskan bahwa setelah ahli membaca isi permohonan pemohon ahli berpendapat adanya ketidaksinkronan antara jenis hak hak menurut rupa dengan jenis hak hak yang dimasukkan didalam objek bpt. menurut hakim anggota apabila itu tidak sinkron apakah itu ada normalnya karena menurut hakim anggota harus ada kesinkronan antara hak yang diatur oleh rupa dengan objek pajak dimana objek pajak ini adalah persoalan hukum pajak bukan persoalan mengenai hak atas tanah yang diatur oleh rupa, dimana sinkron itu harus ada oleh karena undang undang mengenai bpt mengatur pajak tentang perolehan hak atas tanah. jadi artinya undang undangnya bidangnya pajak tapi yang dipakai objeknyakarena sesuai dengan hukum khusus menteri pertanahan itu dalam hukum agraria. bahwa mengenai persoalan adanya bunyi undang undang itu adalah objek atas tanah kemudian substansinya menurut penilaian ahli ada hal yang diatur hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan rupa, kalau substansinya tetap seperti yang ada pada undang undang tahun tapi kemudian judul undang undang itu diubah,itu kemudian menjadikan persoalan hukum tidak dari sudut hukum pajaknya dirubah supaya tidak mempunyai satu penafsiran bahwa itu harus hak sebagaimana dianut didalam undang undang pokok agraria tapi substansinya tetap seperti yang ada sekarang, apabila ini ada persoalan hukumnya, menurut ahli kalau judulnya dirubah tidak dipergunakan substansi hukum agraria sebagai objeknya tentu saja tidak ada persoalan hukum, tapi kalau tetap dipergunakan objeknya yang diatur dalam rupa kalau terjadi ketidaksinkronan tetap saja menjadikan persoalan hukum. bahwa kemudian ada persoalan pembuat undang undang disini kemudian membuat objek pajak baru dalam hal ini yang dikeberatkan oleh pemohon itu sebetulnya tidak menjadi persoalan hukum asal itu tidak dimasukkan didalam judul undang undang seperti itu apakah hal itu dimungkinkan. bahwa menurut ahli didalam hukum agraria sudah diatur label dari macam pajak, jadi kalau akan dipungut pajak sesuai dengan hak hak tanah itu tentu seyogyanya labelnya sama karena ada prinsip disini uph bahwa hak atas tanah itu yang didalam itulah yang bersifat perdata dan itulah yang dikenakan pajak. kemudian hakim anggota menanyakan kembali kepada ahli apakah itu menjadi dua persoalan bahwa betul tentang penyebutan atas hak tanah terkait oleh rupa sedangkan kewenangan untuk membuat objek pajak baru itu sepenuhnya menjadi pemerintah kemudian itu dicantumkan atau diatur didalam undang undang tentang itu. bahwa tentang undang undang tahun mengenai undang undang pokok agraria yang menyebutkan beberapa hak,dalam hal ini hakim anggota menginginkan ahli untuk membacakan tersebut secara jelas. ahli membacakan tersebut yang menurut bahwa hak hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam adalahdari samapaibahwa tentangdimana didalamnya memuat mengenai objek pajak yang menjadi objek adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan, perolehan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi mengatakan bahwa hak pengelolaan. artinya hak pengelolaan itu diatur dengan undang undang dinyatakan oleh undang undang ini akibat dari pada pesan dari pada tadi dibukanya harus diatur dengan undang undang tidak boleh tidak diatur dengan undang undang. jadi menurut hakim anggota pernyataan bahwa hak atas tanah tidak saja seperti yang disebutkan tadi apakah sekarang sudah ada hak pengelolaannya. bahwa diatas hak pengelolaan bisa didirikan hak guna bangunan menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal september telah didengar keterangan dari dpr yang diwakili oleh anggota komisi h.m. saiful rachman, sh. dan dari pemerintah yang diwakili oleh kepala biro hukumnya menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal oktober telah didengar keterangan dari pemerintah yang diwakili oleh dirjen pajak hadi purnomo dan keterangan tertulisnya tertanggal oktober yang berisi: i.pendahuluan negara indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar menjamin perwujudan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakanlah pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata seluruh tanah air. pembangunan nasional memerlukan dana yang memadai, salah satu sumber utama dana tersebut berasal dari pajak. dalam undang undang dasar disebutengan demikian, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat,iberdasarkan hal tersebut, untuk melaksanakan pemungutan pajak, dibuatlah serangkaian produk perundang undangan perpajakan yang salah satunyatahun undang undang nomor tahun tentang bpt sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun mengatur mengenai aspek perpajakan perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pemungutan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. inisiatif merancang dan merumuskan rancangan undang undang tahun tentang bpt undang undang nomor tahun tentang bpt sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun datang dari pemerintah presiden) hal ini sesuai dengan amandemen undang undang dasar yang menyatakan bahwa: presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat. sesuai dengan amanat undang undang dasar yangmaka ruu tersebut dibahas melalui serangkaian proses pembahasan dan telah mendapatkan persetujuan bersama dpr dan presiden sehingga disetujui menjadi undang undang nomor tahun tentang bpt sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun dengan demikian undang undang bpt tersebut telah disetujui oleh rakyat sendiri melalui wakil wakil mereka parlemen (representative democracy) dan merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pemungutan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. il. keterangan dirjen pajak atas alasan alasan dan fakta fakta hukum yang disampaikan oleh pemohon: bahwa dirjen pajak berpendapat, berdasarkan tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah yang diundangkan setelah perubahan undang undang dasar negara tahun bahwa terbentuknya nomor tahun adalah atas perintah dari undang undang dasar sebagaimana perubahan tiga undang undang dasar yang disahkan pada tanggal november dengan demikian hanya undang undang yang dibuat setelah tanggal tersebut yang dapat diajukan uji materil mahkamah konstitusi ri. hal ini sesuai dengan azas hukum yang dianut bahwa pemberlakuan suatu peraturan perundang undangan tidak diperkenankan untuk berlaku surut, karena suatu peraturan perundang undangan selalu diberlakukan untuk mengikat kedepan. bahwa pada surat permohonan dan uraian tambahannya sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan pemohon, pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil bpt terhadap undang undang dasar dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan mengenai hak pengelolaan yang dicantumkan dalam angka dan dan huruf dalam undang undang nomor tahun tentang bpt sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tidak sinkron dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria rupa) dan peraturan perundangan pertanahan lainnya. ketentuan (2a) kontradiksi dengan ketentuan huruf dan status hak guna bangunan hgb) bukan pemberian hak baru atas tanah,. dan huruf huruf dan dan (2a) merugikan hak konstitusional pemohon karena bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa dalam bpt yang dimohonkan pengujian oleh pemohon tersebut selengkapnya berbunyi: angkapasa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. huruf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam adalah hak pengelolaanbahwa dirjen pajak tidak sependapat dengan pemohon yang menyatakan bahwa hak pengelolaan sebagai hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam angka dan huruf dalam bpt tidak sinkron dengan rupa (tidak efisien dan tidak adil) dengan alasan sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi adalah untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar hal tersebut dipertegas dengan huruftidak tepat apabila pemohon mengajukan permohonan untuk menguji bpt terhadap rupa dalam forum mahkamah konstitusi ini. bahwa angka dan pasa12 dan huruf dalam bpt adalah mengatur mengenai apa saja yang diperlakukan sebagai objek pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk keperluan perpajakan dan bukan mengatur mengenai masalah hak hak atas tanah pada umumnya sebagaimana dimaksud oleh pemohon. bahwa suatu instansi atau badan hukum pemerintah yang memegang hak pengelolaan menunjukkan bahwa instansi atau badan hukum pemerintah tersebut memperoleh penguasaan atas tanah negara baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya. bahwa sebagai pemegang hak pengelolaan, dalam diri instansi atau badan hukum pemerintah tersebut melekat suatu kewenangan untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai, menerima uang pemasukan ganti rugi dan atau wajib tahunan. pasa15 dan peraturan menteri agraria nomor tahun adapun alasan pengajuan permohonan judicial review terhadap tersebut, adalah karena: status hpl. bahwa pencantuman hak pengelolaan sebagai hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam dan huruf tahun adalah tidak adil dan tidak efisien, karena tentang hak atas tanah telah diatur secara jelas dalam tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria rupa) dan bertentangan dengan dan uud bahwa pencantuman tersebut sangat bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang menekankan adanya efesiensi dan berkeadilan, berkelanjutan serta tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang mengharuskan adanya kepastian hukum yang adil. bahwa pencantuman tersebut menjadikan para pengusaha pengembang termasuk efesiensi dalam bisnis pengembang. bahwa simpang siarnya pengaturan hak atas tanah yang seharusnya cukup diatur dalam hukum pertanahan rupa) tetapi diatur lagi dengan hukum pajak adalah bertentangan dengan prinsip prinsip hukum dan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan benar benar tidak adil dan tidak efisien. status hgb diatas hpl status hgb diatas hpl bukan pemberian hak baru atas tanah, melainkan merupakan pembebanan hak diatas tanah hpl. terjadinya hgb diatas hpl bukan berdasarkan pemberian hak, melainkan berdasarkan perjanjian antara pemegang hpl bahwa terhadap instansi atau badan hukum pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan juga dibebankan bpt karena dari segi perpajakan, terdapat perbuatan peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah oleh instansi atau badan hukum pemerintah. bahwa apabila pihak ketiga mendapatkan sebagian hak pengelolaan yang diberikan oleh instansi atau badan hukum pemerintah berupa hak guna bangunan dengan jangka waktu tertentu, maka atas perolehan hak tersebut pun dikenakan bea perolehan hak atas atas tanah dan atau bangunan, karena atas perbuatan atau peristiwa hukum tersebut tersebut pemegang hak atas tanah memperoleh manfaat ekonomis atas tanah, maka wajar apabila negara memungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana atur dalam bpt. bahwa apabila diuji dengan uud angka dan huruf bpt tidak bertentangan karena seluruh hak atas tanah secara implisit telah diakui dalam uud sebagaimana disebutkan dalamnegara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya berhak mengatur lebih lanjut tentang penguasaan tanah tersebut dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa salah satu cara untuk mencapai kemakmuran rakyat adalah dengan menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata seluruh tanah air. bahwa salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. bahwa dengan demikian pembebanan pajak bpt) terhadap subyek hukum atas tanah negara yang belum atau sudah dibebani suatu hak yang penguasaannya kemudian diserahkan kepada individu perorangan atau suatu badan hukum yang dianggap tidak adil oleh pemohon tidak relevan karena sesuaimaka sangatlah wajar apabila terhadap individu atau badan yang telah diberikan hak ekslusif oleh negara untuk mengolah atau menguasai tanah tersebut sesuai dengan prinsip efisiensi berkeadilan diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya terhadap negara dengan membayar pajak. selain itu hasil pajak yang berasal dari bpt ini dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat indonesia dengan perincian sebagaimana yang tertuang dalam (la), dan bpt yaitu1bahwa dirjen pajak tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa status hak guna bangunan hgb) atas hak pengelolaan bukan pemberian hak baru atas tanah. yang akan kami tanggapi sebagai berikut: sesuai undang undang bpt, yang menjadi obyek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. pemberian hak baru meliputi pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan pemberian hak baru luar pelepasan hak. pemberian hak guna bangunan hgb) baru atas hak pengelolaan adalah termasuk pemberian hak baru luar pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada huruf atas, sehingga terutang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) sejak saat diterbitkannya surat keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang. cc. terkait dengan pemberian hak pengelolaan kepada instansi tertentu, maka pemenuhan kewajiban bpt nya menjadi kewajiban instansi yang bersangkutan sebagai pihak yang menerima hak dan bukan pihak mitra sebagai investor. bahwa pengertian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf undang undang bpt,berdasarkan huruf maka perolehan hak pengelolaan tersebut menjadi obyek pajak bpt yang harus dibayar oleh instansi pemegang hak pengelolaan. bahwa apabila instansi pemegang hak pengelolaan tersebut kemudian menggunakan kewenangannya untuk menyerahkan bagian bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola tanah, maka telah terjadi peristiwa hukum baru yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan antara instansi pemegang hak pengelolaan kepada pihak ketiga yang telah menerima bagian bagian dari tanah atau yang bekerjasama dengan instansi pemegang hak pengelolaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan. oleh karena itu sudah sepatutnya, apabila pihak ketiga dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) karena pihak ketiga tersebut telah menerima kenikmatan, manfaat dari tanah yang digunakannya atau memanfaatkannya dalam jangka waktu tertentu. dalil pemohon pada halaman point yang menyebutkan bahwa pemohon mendapatkan beberapa kesulitan dalam menjalankan usaha berkaitan dengan penetapan hpl dan hgb atas hpl sebagai obyek bpt baru, akibatnya terhadap satu bidang tanah terkena pajak berganda, oleh karena tanah hgb atas hpl adalah sama dengan tanah hpl adalah tidak tepat karena dipandang dari sudut perpajakan yang berkaitan dengan saat terulangnya bpt terhadap tanah tersebut telah terjadi (dua) peristiwa hukum yang berbeda yaitu: dari negara kepada instansi atau badan pemerintah pemegang hak pengelolaan dan, dari instansi atau badan pemerintah pemegang hak pengelolaan kepada pihak ketiga. selain itu subyek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang harus membayar pajak bpt pun berbeda yaitu: dalam peristiwa hukum pertama, instansi atau badan pemerintah pemegang hak pengelolaan adalah subyek pajak bpt atas tanah yang diperolehnya, dalam peristiwa hukum kedua, pihak ketiga yang mendapat kewenangan atau hak atas tanah yang sama dari instansi atau badan pemerintah pemegang hak pengelolaan adalah subyek pajak bpt. bahwa dirjen pajak tidak sependapat dengan dalil pemohon pada halaman point huruf dan tambahan uraian penjelasan yang disampaikan pemohon tanggal oktober yang pada intinya menyatakan bahwa: dengan alasan sebagai berikut: bahwa dalam amandemen undang undang dasarbahwa bukti hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan adanya bpt sebagaimana didalilkan oleh pemohon adalah:y seperti ph, ppn, dan pbb setiap tahunnya: mengurus dan membiayai persertifikatan hpl a n instansi dan pensertifikatan hgb a n mitra pengembang: bahwa yang menjadi pangkal kesulitan pemohon dalam menjalankan bisnis usahanya bukan disebabkan oleh bpt, melainkan disebabkan oleh materi perjanjian kerjasama bot yang disepakati antara instansi atau badan pemerintah pemegang hpl dengan pemohon sebagai mitra bisnisnya. bahwa hal itu tercermin dari persyaratan perjanjian kso bot yang didalilkan oleh pemohon sebagai berikut: pihak mitra diwajibkan untuk mengurus dan membiayai pengosongan hunian liar atas lahan tersebut, pihak mitra diwajibkan mengurus dan membiayai penerbitan sertifikat hpl atas nama instansi bumn bumi: pihak mitra diwajibkan membayar uang kompensasi yang merupakan pemasukan kepada instansi bumn bumi): pihak mitra mengurus dan membiayai seluruh perizinan pembangunan proyek serta perpajakan: pihak mitra diberikan jangka waktu pengelolaan proyek selama tahun dengan status hak terikat yaitu hgb atas hpl, pihak mitra ketiga dengan alasan apapun dilarang untuk melakukan pengalihan hak atas tanah asset milik instansi bumn bumi. setelah berakhirnya perjanjian kso bot, tanah dan bangunan kembali kepada pemilik asset pemegang hpl). bahwa apabila dilihat dari salah satu isi materi perjanjian tersebut, pemohon diwajibkan untuk mengurus dan membiayai penerbitan sertifikat hpl atas nama instansi bumn bumi padahal baik ada maupun tidak ada perjanjian kerjasama kso bot, kewajiban untuk pensertifikatan hpl tetap berada pada instansi atau badan pemerintah pemegang hpl, jadi tidak tepat bahwa mengurus dan mensertifikatkan hpl atas nama instansi sebagaimana yang telah disepakati oleh pemohon dalam perjanjian kso bot melanggar hak konstitusional pemohon. bahwa asas yang erat kaitannya dengan perjanjian adalah asas konsensual yang termuat dalam kuh perdata, tersebut menetapkan bahwa harus ada kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri atau terdapat "konsensus" diantara para pihak, yang berarti kedua belah pihak mengetahui persyaratan persyaratan dan secara bebas para pihak setuju untuk diikat oleh ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. bahwa berdasarkan asas tersebut, pemohon sebagai salah satu pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk sepakat atau tidak sepakat terhadap persyaratan perjanjian kso bot yang didalilkan oleh pemohon. bahwa dengan demikian tidak selayaknya pemohon mengajukan permasalahan yang bersumber pada materi perjanjian kemitraan sebagaimana yang didalilkan pemohon ini forum mahkamah konstitusi. bahwa salah satu fungsi dari hukum adalah adanya kepastian hukum. bahwa bpt menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena setiap orang pribadi atau badan dapat mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana aspek perlakuan perpajakan dari suatusehingga orang pribadi atau badan dapat memprediksi berapa besar kewajiban perpajakan yang harus dibayar kepada negara. bahwa bpt tidak membeda bedakan perlakuan depan hukum. semua subjek pajak bpt yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan diperlakukan sama depan hukum, semuanya dikenakan kewajiban membayar pajak. bahwa perlakuan sama depan hukum tersebut tercermin dalam pasa14 dan bpt:hwa dirjen pajak tidak sependapat dengan dalil pemohon pada halaman pada point dan yang menyatakan bahwa ketentuan (2a) kontradiksi dengan ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun dan dalam rangka revisi undang undang nomor tahun seharusnya (2a) ini dihapus saja, karena bertentangan dengan huruf dan serta prosedur yang demikian itu tidak logis dengan alasan sebagai berikut: dalil dalil yang dikemukakan pemohon tentang fakta yuridis tidak sinetronnya huruf dan dengan (2a)tanpa disertai bukti dan dasar, karena yang dimaksudkan dalam huruf dan ditujukan pada ketentuan "saat dan tempat pajak yang terutang" sedangkan yang dimaksudkan dalam (2a) ditujukan pada "ketentuan bagi pejabat". dengan demikian tidak ada sama sekali pertentangan antara kedua tersebut, karena "saat dan tempat pajak yang terutang" adalah waktu yang menentukan dan tempat terjadinya perolehan hak, sedangkan "ketentuan bagi pejabat adalah aturan ketentuan atau tata cara bagaimana pejabat pembuat akta tanah notaris pejabat lelang melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat yang berkenaan dengan tugasnya yaitu: menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan: menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, pendaftaran peralihan hak atas tanah karena waris atau hibah wasiat, melaporkan pembuatan akta tau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. pada dasarnya ketentuan (2a) bpt dibuat dalam rangka mengamankan penerimaan negara yang berasal dari bpt, khususnya dalam hal pemberian hak baru. jika diperhatikan dengan seksama, bpt mengatur tentang ketentuan bagi pejabat yang tidak hanya berlaku bagi pejabat pertanahan, melainkan juga berlaku bagi pejabat pembuat akta tanah notaris yangpt. untuk menghindari perbedaan luas tanah dalam ssb dengan luas tanah dalam pemberian hak, sebelum melakukan pembayaran bpt, wajib pajak dapat meminta informasi dari bpn kantor pertanahan mengenai luas tanah yang akan dicantumkan dalam pemberian hak, misalnya setelah diperoleh luas tanah berdasarkan surat ukur atau gambar situasi. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka uraian pemohon tidak memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang mahkamah konstitusi sebagaimana disebutkan dalam butir undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. oleh karena itu dirjen pajak cg. direktorat jenderal pajak mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak seluruh permohonan judicial review dari pemohon. ill. kesimpulan pemohonecara material undang undang nomor tahun tentang bea dengan mitranya. hgb diatas hpl tidak berdiri sendiri, kewenangan pemeran hgb diatas hpl tidak penuh, hgb diatas hpl merupakan hak terkekang, karena menumpang diatas hpl adalah tidak adil mempersatukan hgb diatas hpl dengan hgb diatas tanah negara karena tidak sesuai dengan dan uud status hgb diatas hpl tidak sama dengan status hgb sebagai kelanjutan dari pelepasan hak (kode bpt dan hgb diluar pelepasan hak kode bpt karena mempunyai substansi yang berbeda, yaitu hak perdata dengan hak pemanfaatan. status hgb diatas hpl tidak diatur dalam tahun karena tidak mempunyai kode pengenaan bpt, sehingga tidak termasuk objek pajak bpt. saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah bangunan hal lain yang sangat merugikan adalah kontradiksi antara huruf dan dengan (2a) tahun (2a) berbunyi: pejabat yang berwenang menandatangani dan menertibkan pemberian hak atas tanah hanya dapat menandatangani dan menertibkan dimaksud pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa surat setoran bpt . hal ini berarti bahwa harus dilakukan pembayaran pajak terlebih dahulu, baru kemudian boleh ditandatangani dan diterbitkan pemberian hak. hal ini tidak logis, karena jika pemberian hak atas tanah belum ditandatangani dan belum diterbitkan, maka secara yuridis belum lahir hak atas tanah sehingga belum lahir hak atas tanah, sehingga belum ada kewajiban untuk membayar bpt. dengan adanya kontradiksi antara huruf dan dengan (2a) mengakibatkan tidak adanya kepastian perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan uud maka berdasarkan alasan alasan tersebut atas, dirjen pajak mohon kepada mahkamah konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak berdasar (zonder belang, het geen rechtstingang). menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal oktober telah didengar keterangan dari badan pertanahan negara yang diwakili oleh ramadi murad, sh. berdasarkan surat kuasa nomor: sp. dan keterangan tertulisnya tertanggal oktober yang menerangkan bahwa hak pengelolaan untuk pertama kali disebut dan diatur dalamperaturan menteri agraria nomor tahun tentang pendaftaran hak pakai dan hak pengelolaan dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang penguasaan tanah tanah negara . ketentuan hak pengelolaan dalam peraturan menteri agraria diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor. adanya hak pengelolaan dalam hukum tanah nasional tersirat dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun bahwa: dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan atas, negara dapat memberikan tanah yang demikian (yang dimaksudkan adalah tanah yang tidak dipunyaimenurut peruntukan dan keperluannya, misalnya dengan, atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing masing kemudian eksistensi hak pengelolaan tersebut mendapat pengaturan lebih lanjut oleh undang undang nomor tahun tentang rumah susun . peraturan pemerintah nomor tahun hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah sert negara dan hak pengelolaan. berdasarkan ketentuan peraturan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor tahun jo. peraturan pemerintahengan demikian hak pengelolaan bukan hak atas tanah yang murni, melainkan merup, sebagaimana diatur dalam rupa yang meliputi: merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah hak pengelolaan yang bersangkutan. menggunakan tanah hak pengelolaan tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya. menyerahkan bagian bagian dari pada tanah hak pengelolaan itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan kewenangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak pihak ketiga bersangkutan dilaksanakan oleh pejabat pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sehubungan dengan hal tersebut diatas maka yang dapat mempunyai atau menjadi subjek hak pengelolaan ialah: badan penguasa departemen, jawatan atau daerah swatantra) dan masyarakat masyarakat hukum adat rupa). badan hukum milik pemerintah yang seluruh modalnya dimiliki pemerintah pemerintah daerah dalam rangka pembangunan dan pengembangan wilayah, industri, pariwisata, pelabuhan, perumahan pemukiman peraturan mentri dalam negeri nomor tahun perum, persero atau bentuk lain yang bergerak bidang penyediaan, pengadaan dan pematangan tanah bagi kegiatan usaha peraturan menteri dalam negeri nomor tahun badan otorita keputusan presiden nomor tahun jo. nomor tahun berkaitan dengan bermacam macam subyek hak pengelolaan maka menurut jenis dan pengaturannya hak pengelolaan dibedakan menjadi: hak pengelolaan pelabuhan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelabuhan). hak pengelolaan otorita keputusan presiden nomor tahun tentang daerah industri pulau batam jo. keputusan presiden nomor tahun hak pengelolaan perumnas peraturan pemerintah nomor tahun jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentang perum perumnas). hak pengelolaan pemerintah daerah peraturan pemerintah nomor tahun hak pengelolaan transmigrasi undang undang nomor tahun tentang ketransmigrasian). hak pengelolaan instansi pemerintah keputusan presiden nomor tahun dan keputusan presiden nomor tahun tentang badan pengelola gelora senayan dan badan pengelola komplek kemayoran). hak pengelolaan industri pertanian pariwisata perkeretaapian peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengalihan bentuk perum kereta api menjadi persero). hak pengelolaan lainnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang kawasan berikat). dalam perkembangannya pemberian hak pengelolaan kepada subyek hak pengelolaan mengalami perubahan misalnya: hak pengelolaan pemerintah daerah tidak terbatas perumahan tetapi berkembang bidang lain (perdangan, pelabuhan dsb.) sebagai akibat implementasi undang undang nomor tahun hak pengelolaan dimohonkan atas tanah yang sudah merupkan aset kekayaan pemerintah daerah untuk diubah menjadi kegiatan komersil. hak pengelolaan digunakan sebagai suatu kebijakan agar aset pemerintah tidak hilang. sesuai salah satu keuangan pemegang hak pengelolaan untuk menyerahkan bagian bagian daripada tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka dimungkinkan diberikan hak atas tanah hak guna bangunan atas hak pengelolasuai dengan jangka waktu paling lama tahun, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama tahun undang undang nomor tahun pemberian hak guna bangunan diatas hak pengelolaan tetap dilaku peraturan pemerintah nomor tahun menimbang bahwa berdasarkan tahapan tahapan persidangan yang dilalui dimana telah mendengarkan keterangan pemohon, dpr, pemerintah dan ahli maka pemohon menyampaikan kesimpulannya dihadapan persidangan yang berisi: bahwa dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam pemohon menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi, yang telah memberikan arahan atas permohonan yang pemohon sampaikan sebagaimana terdaftar dalam perkara puu ii tentang permohonan judicial review terhadap tahun meskipun selama sidang berlangsung tidak jarang ada sikap dan tindakan pemohon yang mungkin kurang berkenan, khususnya pada saat pemohon menanggapi dan mengungkapkan fakta fakta tentang dirugikan dan dianggapnya hak hak konstitusional pemohon atas berlakunya dan huruf jo. angka dan (2a) tahun jo. tahun karena tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh ketentuan tersebut. namun dengan penuh pengertian, arif dan bijaksana, yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi, dapat memaklumi sikap dan tindakan pemohon selaku orang yang awam dalam bidang hukum, yaitu dengan cara memberikan arahan dan tanggapan terhadap permohonan pemohon. untuk itu, dalam kesempatan ini pula dan tanpa mengurangi rasa hormat pemohon kepada yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya apabila ada sikap dan tindakan pemohon yang kurang berkenan. setelah melalui perjuangan yang sangat panjang selama (enam) tahun, permasalahan yang dihadapi pemohon selaku pelaku ekonomi yang bergerak bidang pengembang yang selama ini banyak bekerjasama dengan instansi, kurang mendapatkan perhatian bahkan penyelesaian yang serius baik dari ditjen pajak, bpn, dpr, setneg bahkan presiden r.i. sekalipun. tetapi dengan terbentuknya mahkamah konstitusi, pemohon yang merupakan salah satu antara para pengembang yang bekerjasama dengan instansi bumn bumi, telah memberanikan dirinya untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap tahun khususnya angka dan huruf dan (2a) kepada mahkamah konstitusi yang mulia ini, yang langsung mendapat tanggapan positif yaitu dengan kesediaannya untuk menampung, memeriksa dan mengadili perkara ini. sebagaimana pemohon berulang ulang sampaikan dalam sidang yang mulia ini apa yang diperjuangkan pemohon adalah bukan semata mata untuk kepentingan pribadi melainkan sebagai wujud tanggung jawab moral pemohon selaku pelaku ekonomi termasuk para pengembang yang selama ini bekerjasama dengan instansi bumn bumi, yang prihatin terhadap keadaan nasib bangsa dan negara adanya kerjasama antara pemohon dengan instansi bumn bumi, yang berdasarkan perjanjian kso dengan cara bot merupakan suatu bentuk dukungan moral dan sumbangsih pemohon kepada negara guna mengamankan asset instansi bumn bumi dari occupation hunian liar, memberikan kepastian hukum atas tanah instansi (sertifikat), dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan asset instansi dengan jangka waktu tertentu, memberikan pemasukan bagi instansi bumn bumi, meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak properti serta menciptakan lapangan kerja. melalui mahkamah konstitusi inilah pemohon sangat menaruh harapan besar untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari mahkamah konstitusi yang mulia ini, sebagaimana yang diamanatkan perubahan kedua uud negara r.i.hal ini sejalan dengan bunyi penjelasan umum tahun tentang mahkamah konstitusi, yang menyatakan sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, maka salah satu substansi penting perubahan uud negara r.i.untuk itulah diharapkan dari keputusan yang dihasilkan oleh mahkamah konstitusi yang mulia ini bisa dijadikan pegangan baik bagi instansi bumn bumi selaku pemegang hpl, pemohon termasuk para pengembang yang selama ini telah melakukan kerjasama pemanfaatan tanah asset instansi bumn bumi serta menjadi bahan masukan dan koreksi bagi lembaga pembuat undang undang maupun pengambil pelaksana kebijakan. berkenaan dengan hal tersebut, maka untuk menindaklanjuti arahan yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konsitusi kepada pemohon dan untuk melengkapi fakta fakta sebagaimana yang pernah diungkapkan pemohon dalam sidang tanggal september maka demi kelengkapan dan kesempurnaan permohonan yang disampaikan secara resmi oleh pemohon, yang berisi lampiran data alat bukti sebagaimana permohonan judicial review tahun pada perkara puu ii pemohon sebelum pada kesimpulan terlebih dahulu perkenalkan memberikan uraian tambahan, untuk memperjelas dan mempertegas permohonan pemohon, adalah sebagai berikut: menurut tahun jo. tahun khususnya angka dan huruf secara eksplisit telah menetapkan bahwa hpl termasuk pengertian dan hak hak atas tanah sehingga dikenakan pajak bpt. kenyataan, implementasi ketentuan tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran bahkan kerancuan, yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum yang adil bagi instansi bumn bumi maupun pemohon selaku pengembang, yang sepatutnya dilindungi sebagaimana amanat perubahan kedua uud negara r.i. tahun dalam hukum agraria hak hak atas tanah memang telah diatur, sebagaimana dimaksud dalam rupa yang terdiri dari huruf s d selanjutnya dalam huruf ditegaskan bahwa hak hak lain yang tidak termasuk dalam hak hak atas tanah tersebut pada huruf s d akan ditetapkan dengan undang undang. tetapi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah undang undang dibidang agraria bukan sebaliknya. hal ini dimaksudkan agar ketentuan terkait yang juga mengatur mengenai agraria, tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam implementasinya atau rancu, seperti halnya penerapan tahun jo. tahun tentang bpt. oleh karena, hpl merupakan hak yang bersifat publik artinya hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya (subjek haknya),yang diberikan kepada: instansi pemerintah termasuk pemda, bumn: bumi: pt. persero: badan otorita, badan badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam angka tahun dan peraturan meng. agraria ka. bpn tahun dengan demikian konsepsi hpl, pada prinsipnya bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana dimaksud rupa (hm,hgu,hgb dan hp) tetapi kewenangan untuk: merencanakan peruntukan dan penggunaan bidang tanah yang dikuasai dengan hpl sesuai dengan tujuan pemberian haknya, menggunakan bagian bagian bidang bidang tanah untuk keperluan pemegang haknya, menyerahkan bagian bagian dari bidang tanah hpl tersebut kepada pihak lain yang memerlukan, sebagaimana menurut kabir hukum dan humas bpn dalam suratnya kepada pemohon, nd php. tanggal maret perihal klarifikasi status hpl bukti p2. maka, sangat realistis dan logis apabila tahun tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada bpn, hpl hanya dikenakan uang pemasukan rp. (nol rupiah), sebagaimana penjelasan huruf yang berbunyi hpl dikenakan uang pemasukan rp. (nol rupiah), mengingat hpl merupakan sebagian dari hak menguasai negara yang diberikan hak kepada pemegang haknya dan bersifat hukum publik bukti p2. hal ini sangat beralasan, karena hpl yang bersifat hak publik dengan beberapa kewenangan yang dimiliki itulah rupa), menjadikan hpl tidak dibebani pajak sebagaimana yang diberlakukan terhadap hak hak atas tanah lain seperti hm, hgb, hgu dan hp. ini dimaksudkan untuk mendorong investasi dalam memanfaatkan lahan instansi bumn bumi yang sudah ada melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak swasta pengembang mitra, agar dapat dikelola secara optimal, guna memberikan pemasukan bagi instansi bumn bumi maupun negara khususnya dalam penerimaan pajak properti berupa dan pn. jadi, apabila ketentuan angka dan huruf tahun jo. tahun, meskipun pemohon selaku pengembang sebenarnya telah menjalankan amanat perubahan uud negarinstansi bumn bumi juga telah menjalankan amanat uud negarerdasarkan hal tersebut, maka pemohon berkesimpulan bahwa angka dan huruf, dan perubahan keempat uud negara tahun hukum dan bertentangan dengan dan uud tersebut bertentangan dengan uud yaitu: dengan pemberlakuan tahun terutama huruf dan (2a) terdapat kerugian terhadap kepentingan pemohon dikarenakan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya keadilan sesuai amanat uud setelah perubahan, bab xiv dan bab xdasarkan alasan alasan tersebut, makaetapkan bahwa huruf dan (2a) tahun bertentangan dengan uud menetapkan bahwa huruf dan (2a) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. menetapkan bahwa hgb diatas hpl tidak dapat disamakan dengan hgb yang tercantum dalam huruf angka dan dan huruf tahun menurut tahun jo. tahun khususnya tentang status hgb sebagaimana dimaksud pada huruf yang perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf angka dan terdiri dari pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak (pembebasan tanah), luar pelepasan hak (tanah negara). kenyataan, berdasarkan perjanjian kso dengan cara bot antara pemohon dengan instansi bumn bumi, telah disyaratkan antara lain berisi: pemohon diberi jangka waktu pemanfaatan lahan selama tahun: pemohon diberi status hak yaitu hgb atas hpl: pemohon dengan alasan apapun juga dilarang untuk mengalihkan status hak atas tanah asset milik instansi, setelah berakhirnya perjanjian, tanah dan bangunan kembali kepada pemilik lahan (pemegang hpl instansi bumn bumi). sedangkan,berdasarkan fakta atas, menunjukkan tidak terjadi peralihan hak atas tanah instansi bumn bumi, karena merupakan hak pemanfaatan sewa tanah jangka waktu panjang. hgb atas hpl adalah bukan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak (pembebasan) dan atau diluar pelepasan hak baru (tanah negara) tetapi merupakan pembebanan hak, bukan hgb sebagaimana dimaksud dalam huruf jo. huruf tahun jo. tahun karena mempunyai substansi yang berbeda, yaitu hak perdata dengan hak pemanfaatan. hal ini sangat relevan dengan surat direktur pengadaan tanah instansi pemerintah ditujukan kepada direktur hukum pertanahan nd dati ! tgl pebruari perihal penyampaian surat direktur utama pt. mustika loan, khususnya angka .c. dan angka bukti p4. berdasarkan alasan tersebut atas, maka hgb atas hpl hanya dikenakan uang pemasukan sebesar (nol persen) sebagaimana telah diatur dalam peraturan meng. agraria kepala bpn tahun tentang pedoman penetapan uang pemasukan dalam pemberian hak atas tanah negara, khususnya huruf yang berbunyi untuk pemberian hgb atas tanah hak pengelolaan uang memasukannya ditetapkan bukti p4. mengenai perawakannya merujuk pada ketentuan surat edaran se pj. tanggal april khususnya angka jo. dan tahun tentang perubahan atasyang berbunyi .bagiyang semula dikenakan sebesar (enam persen) menjadi (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final bukti p4.. bukti hak konstitusional pemohon yang dirugikan, adalah sebagai berikut,i seperti ph, dan pbb setiap tahunnya: mengurus dan membiayai pensertifikatan hpl a n instansi dan pensertifikatan hgb a n mitra pengembang,. berkenaan dengan huruf atas, maka sangat tidak logis dan realistis apabila pemohon masih dibebankan lagi bpt atas pemanfaatan tanah hgb atas hpl sebagaimana yang diberlakukan dalam dan huruf dan huruf jo. angka tahun jo. tahun karena sebagai konsekuensinya, adalah: pembangunan maupun pengelolaan tanah hgb atas hpl yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari komitmen yang digariskan dalam perjanjian kso dengan cara bot antara pengembang dengan instansi bumn bumi, tidak berjalan sebagaimana mestinya (terhambat), sedangkan pemohon terikat pada jangka waktu perjanjian kso dengan cara bot: menghambat proses pensertifikatan tanah instansi yang disebabkan tidak adanya kepastian hukum atas tanah instansi yang akan diurus berstatus hpl dan hgb atas hpl atas nama mitra pemohon sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pembangunan, dengan tertundanya pensertifikatan tanah tersebut atas, mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan, menghambat terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan. sedangkan hal ini bertentangan dengan amanat uud negara r.i.enghambat penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak properti berupa dan padahal pemohon selama melakukan kerjasama dengan instansi terhadap pemanfaatan asset instansi memperoleh status hgb atas hpl, berdasarkan perjanjian kso dengan cara bot sebelum berlakunya tahun tidak ada hambatan kesulitan bahkan beban yang begitu berat termasuk dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. tetapi dengan lahirnya tahun khususnya yang tercantum dalammerugikan dan melanggar hak hak konstitusional pemohon termasuk para pengembang yang selama ini melakukan kerjasama terhadap pemanfaatan asset dengan instansi bumn bumi, karena ketentuan tersebut tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. berkenaan dengan hal hal tersebut atas, maka sepatutnya pemohon termasuk para pengembang yang bekerjasama dengan instansi bumn bumi memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena pemohon selaku pengembang juga pelaku ekonomi telah membantu instansi bumn bumi maupun pemerintah dalam hal: mengoptimalkan tanah asset instansi bumn bumi, mengamankan asset instansi dari occupation hunian liar, memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui pensertifikatan hpl atas nama instansi bumn bumi, yang seluruh pembiayaan dan kepengurusannya ditanggung sepenuhnya oleh mitra pemohon, turut berperan serta dalam menggerakkan roda perekonomian pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan pemasukan bagi instansi bumn bumi: meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak properti, menciptakan lapangan kerja, dalam rangka mengurangi beban pemerintah, guna mengurangi angka pengangguran, yang kesemuanya merupakan implementasi perwujudan dari amanat dan perubahan keempat uud negara r.i. tahun berdasarkan alasan tersebut atas, maka pemohon sangat keberatan dengan diberlakukannya dan hurufkarena dimasukkannya hpl dan hgb atas hpl sebagai objek pajak bpt bertentangan dengan perubahan kedua uud negara r.i. tahun oleh karena itu pemohon berkesimpuldan dan perubahan keempat uud negara r.i. tahun bahwa (2a) yang kontradiktif dengan huruf dan jo. tahun yang dalam implementasinya menimbulkan kerancuan, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon yang berimbas pada instansi bumn bumi yang bersangkutan serta para pengembang yang bekerjasama dengan instansi bumn bumi terhadap pemanfaatan asset instansi, yaitu tidak diperolehnya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. konsekuensinya pemohon harus menanggung kerugian materiil dan kerugian material, yaitu: kerugian materiil. kerugian materiil yang harus ditanggung dan menjadi tanggung jawab pemohon selama proses pengurusan dan pensertifikatan hpl dan hgb diatas hpl belum selesai penerbitannya, adalah sebagai berikut bila kewajiban pemohon harus melunasi bpt terlebih dahulu sebelum pemberian hak ditandatangani, sedangkan status haknya belum ada maka dapat menimbulkan biaya tinggi karena tidak adanya kepastian jangka waktu penerbitan hak atas tanah. sebagai bukti konkrit yaitu sesuai dengan ketentuan tahun jo. tahun besarnya penghitungan bpt adalah luas tanah nop besarnya pajak, sedangkan penetapan nop tiap tahunnya terus menerus meningkat, sehingga bpt yang harus dikeluarkan nilainya tidak menentu atau tidak pasti. pemohon harus mengeluarkan segala biaya biaya yang berkaitan dengan perjanjian kso bot, seperti kompensasi, biaya pengosongan hunian liar, biaya perijinan dan pembayaran pbb tiap tahunnya. kerugian materiil. kerugian materiil yang harus ditanggung pemohon, apabila pemohon dibebankan harus membayar bpt terlebih dahulu dan pejabat baru menandatangani dan menerbitkan pemberian hak, adalah sebagai berikut: tidak adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah instansi, karena proses pengurusan pemberian hak saja memakan waktu bertahun tahun (berdasarkan fakta yang dialami pemohon memakan waktu tahun). pemberian hak bukan merupakan sesuatu hak. jika (2a) tahun jo. tahun tetap diberlakukan, maka secara eksplisit bertentangan dengan makna dari pengertian tahun tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. untuk menghindari terjadinya kontradiksi implementasi (2a) tahun jo. tahun sebaiknya ditinjau kembali karena bertentangan dengan huruf dan dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi instansi bumn bumi maupun pemohon termasuk juga para pengembang yang bekerjasama dengan instansi ,sebagaimana usulan surat wakil kepala bpn kepada menkeu r.i. tanggal maret perihal pelaksanaan tahun tentang perubahan atas tahun tentang bpt, khususnya angka dan yang berbunyi: adanya perbedaan yang kontradiktif antara bunyi huruf dan dengan (2a). berkenaan dengan hal tersebut, maka kami mengusulkan agar terhadap berkas permohonan hak atas tanah yang akan diterbitkan pemberian hak atas tanahnya, tata cara pengenaan bpt masih dapat berpedoman pada tahun sesuai dengan tahun bukti berkenaan dengan hal tersebut, maka pemohon sangat berkeberatan dengan diberlakukannya (2a) tahun jo. tahun karena merugikan dan melanggar hak konstitusional pemohon, karena tidak memperoleh perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, yang seharusnya dilindungi haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai pelaku ekonomi, sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan kedua uud negara r.i. tahun dengan demikian pemohon berkesimpulan bahwa (2a)bahwa sejalan dengan upaya pemerintah, dalam hal mengamankan penerimaan negara yang berasal dari bpt. pemohon selaku pelaku ekonomi, pada prinsipnya sangat mendukung kebijakan pemerintah tersebut. untuk itulah pemohon selaku pengembang dengan didasari pada itikad baik dan tanggung jawab moral yang tinggi, berkaitan dengan masalah atas tidaklah bermaksud menghindari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak melainkan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal pemohon selaku pengembang yang telah menjalankan amanat dan perubahan keempat uud negara r.i. tahun melalui kerjasama dengan instansi berdasarkan perjanjian kso dengan cara bot. berdasarkan hal hal tersebut atas, karena hal ini sangat menyangkut hak konstitusional pemohon yang telah dirugikan dan dilanggar olehserta (2a) tahun jo. tahun karena tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, maka pemohon mohon kepada yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi dalam keputusannya, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. menetapkan bahwa dan huruf jo. angka tahun jo. tahun bertentangan dengan perubahan kedua dan dan perubahan keempat(2a) tahun jo. tahun bertentangan dengan perubahan keduahgb atas hpl tidak dapat disamakan dengan hgb yang tercantum dalam huruf yang perolehan haknya sebagaimana dimaksud huruf angka dan tahun jo. tahun memerintahkan agar yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum diumumkan dan dimuat dalam lembaran berita negara. memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan putusan iniahkamah memeriksa pokok perkara terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal hal sebagai berikut apakah mahkamah berwenang menguji permohonan pemohon: apakah pemohon, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo. terhadap kedua hal tersebut mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut kewenangan mahkamah menimbang bahwa undang undang dasar huruf nomoerintahkan agar yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberitahukan dan dimuat dalam lembaran negara. memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan putusan ini. menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil 'permohonannya pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut: bukti undang undang tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. bukti undang undangukti p21 undang undang tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria. bukti p2. peraturan menteri dalam negeri. bukti p2. peraturan pemerintah tahun tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. bukti p2. peraturan pemerintah tahun tentang pendaftaran tanah. bukti p2. penyampaiandan penjelasan mengenainimbang bahwa undang undang yang dimohonkan untuk diuji adalah undang undangyang diundangkan tanggal agustus terlepas dari perbedaan pendapat hakim konstitusi mengenai tahun mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan guo. kedudukan hukum legal standing) pemohon menimbang bahwa pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa adalah direktur utama pt. mustika loan yang bergerak bidang pengembangan yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang undang tahun yakni (2a) bertentangan dengan dan undang undang dasar , menimbang bahwa dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo mahkamah konstitusi. pokok perkara menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ketentuan dan huruf undang undang tahun yang mencantumkan hak pengelolaan sebagai hak atas tanah adalah tidak adil dan tidak efesien karena hak atas tanah telah diatur secara jelas dalam undang undang tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria rupa) dan bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diselenggarakan atas dasar efesiensi berkeadilan, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia yang mencanangkan adanya kepastian hukum seperti yang tercantum dalam dan undang undang dasarnya efisiensi dalam bisnis pengembang, menimbang bahwa rupa menyatakan atas dasar ketentuan dalam undang undang dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam bumi, air,, sehingg, menimbang bahwa rupa menyebutkankanlain serta badan badan hukum, serta rupa menyebutkanmenimbang bahwa adanya hak pengelolaan dalam hukum nasional tertuang dalam penjelasan umum (dua) rupa yang berbunyi dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan atas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada dan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing masing atau memberikan dalam pengelolaan kepada sesuatu badan penguasa selanjutnya mengenai tata cara pemberian hak atas tanah yang berkaitan dengan hak pengelolaan diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun sertadiatur dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun nn5nnnnnnnnnnn menimbang bahwa dari ketentuan tersebut atas maka perolehan hak pengelolaan menjadi obyek pajak seperti yang tercantum dalam undang undang tahun tentang bpt yang diubah dengan undang undang tahun adalah wajar dimana dalam pelaksanaannya seperti yang diterangkan oleh pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang menyebutkan bahwa apabila instansi pemegang hak pengelolaan kemudian menggunakan kewenangannya untuk dalam pengelolaan tanah, maka pihak ketiga dikenakan bpt karena pihak ketiga tersebut telah menerima kenikmatan manfaat dari tanah yang digunakannya : menimbang bahwa hal ini selaras dengan keterangan kuasa kepala badan pertanahan nasional menyebutkan . hak pengelolaan bukan hak atas tanah yang murni, melainkan merupa . menimbang bahwa pemberian hgb atas hpl tetap dilakukan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan (sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun nan2nnnnnnnn nnn nana menimbang bahwa dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun disebutkan bahwa perubahan atas undang undang tahun tentang bpt dimaksudkan untuk lebih memberi, hingga perlu memperluas cakupan oby: menimbang bahwa keterangan ahli drs. darin zen dalam persidangan tanggal agustus menerangkan antara lain karena undang undang mengenai bpt mengatur pajak tentang perolehanmenimbang bahwa dari fakta fakta tersebut atas mahkamah berpendapat bahwa tidak terbukti secara menyakinkan menurut nomor tahun bahwa dari undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar nnnnnnn menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa huruf ", dan hurufadalah kontradiksi dengan (2a) undang undang guo yang berbunyinn5n5nnnnnnn nba menimbang bahwa mahkamah berpendapat bahwa pencantuman atau pemberian syarat atas diterbitkannya surat keputusan (beschikking) dibenarkan oleh hukum administrasi negara. dengan demikian guo tidak saling bertentangan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak adanya keadilan sehingga mahkamah berpendapat bahwa guo tidak bertentangan dengan undang undang dasar menimbang bahwa pemohon mendalilkan guo tidak adil dan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum serta menimbulkan biaya ekonomi yang sangat tinggi sehingga pemohon selaku pengembang merasa tidak ada efisiensi dalam bisnis pengembang, mahkamah berpendapat bahwa "efisiensi berkeadilan dalam undang undang dasar bukan dalam arti efisiensi dalam suatu bisnis atau perusahaan, melainkan adalah mengenai sistem perekonomian nasional dimana dalam menjalankan efisiensi tidak boleh mengakibatkan ketidakadilan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, nnn nona menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan depan mahkamah guo tidak terbukti bertentangan dengan sampai dengan 28j undang undang dasar bahwa jika pemohon merasa keberatan atas ketentuan pajak yang harus dibayar, sesuai bunyi undang undang guo, pemohon dapat mengajukan badan peradilan pajak, bahkan dalam kondisi tertentu atas permohonan wajib pajak dengan keputusan menteri dapat dilakukan pengurangan pajak terutang sesuai undang undang 2nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnn menimbang bahwa berdasarkan pertimbang dengan meyakinkan sesuai ketentuan nomor tahun sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak, memperhatikan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, n 0nn0n lunakjumat tanggal desember oleh kami prof. dr. jimmy asshiddigie, sh. selaku ketua merangkap anggota didampingi oleh prof. dr. h.m. lica marzuki, sh, prof. h.a.s. jayabaya, sh, llm, achmad roestandi, sh, dewa gede laguna sh, mh, maruarar siahaan, sh, dan soedarsono, sh. masing masing sebagai anggota dan dibantu oleh ina zuchriyah, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan pemerintah. ketua, ttd prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. anggota anggota ttd ttd prof. dr. lica marzuki, s.h. prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m. ttd ttd prof. abdul mukti fadjar, s.h., m.s. achmad roestandi, s.h. ttd ttd dr. hartono, s.h, m.cl. dewa gede laguna, s.h., m.h. ttd ttd maruarar siahaan, s.h. soedarsono, s.h. panitera pengganti ttd ina zuchriyah, s.h. coret yang tidak perlu pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan. bukti p2. surat badan pertanahan nasional perihal klarifikasi status hpl. bukti p2bukti p3. surat direktur jenderal pajak bumi dan bangunan perihal masalah penerapan bpt terhadap pembebanan hak guna bangunan hgb) diatas hak pengelolaan hpl) kepada direktur utama pt. mustika loan. bukti p3. surat direktur pajak bumi dan bangunan perihal masalah bpt terhadap perolehan hgb atas hpl kepada direktur utama pt. mustika loan. bukti p3. surat direktur pbb dan bptkepada direktur utama pt. mustika loan. bukti p3. surat direktur pbb dan bpt perihal penjelasan atas pengenaan bpt terhadap perolehan hgb diatas hpl kepada direktur utama pt. mustika loan. bukti p4. peraturan mentri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak hak atas tanah negara. bukti p4. surat direktur jenderal agraria perihal penyerahan penggunaan bagaian tanah hak pengelolaan perum perumnas kepada pihak ketiga dalam bentuk kopling tanah matang ktm). bukti p4.. bukti p4. peraturan mentbukti p4. surat badan pertanahan nasional perihal penjelasan pengertian atas pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan diluar pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan tahun bukti p4. surat direktur pengadaan tanah instansi pemerintah kepada direktur hukum pertanahan perihal penyampaian surat direktur utama pt. mustika loan bukti p4. surat edaran se pj. tentang pengantar tentang peraturan pemerintah nomor tahun dan keputusan menteri keuangan nomor kmk. tanggal april serta keputusan direktur jenderal pajak nomor: kep pji2002 tanggal april tentang tata cara pemotongan dan pembayaran serta pelaporan pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. bukti surat badan pertanahan nasionalmenimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal juli pemohon dengan didampingi oleh staf ahli pertanahan dan legal officer telah memberikan keterangan persidangan. menimbang bahwa pemeriksaan persidangan pada hari rabu tanggal agustus pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon tetap pada dalil dalil permohonannya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal agustus pemohon selain mengajukan bukti bukti tertulis telah pula didengar keterangan ahli didalam persidangan yaitu drs. darin zen pembantu asisten menteri bidang tanah perkotaan. yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:: bahwa hukum pertanahan berkaitan dengan pengajuan judicial review terhadap huruf dan (2a) undang undang tahun yang pertama tentang apa saja hak hak atas tanah menurut undang undang pokok agraria, kedua bagaimana hakekatnya menurut undang undang tentang pengertian hak pengelolaan, ketiga hak hak atas tanah apa saja yang menjadi obyek bpt sebagaimana tertuang dalam undang undang tahun bahwa bahwa didalam undang undang pokok agraria itu hak hak atas tanah bersumber dari hak bangsa yaitu berdasarkan undang undang dasar yang menyebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dari undang undang dasar itu dijabarkan kepada rupa didalam rupa dinyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat memberikan hak kepada negara yang dinamakan hak menguasai negara. bersumber dari menguasai negara itu menurut undang undang pokok agraria hak menguasai negara itu berwujud atau isinya adalah merencanakan,menentukan dan peruntukan penggunaan air,bumi dan ruang angkasa serta kekayaan alamnya. kedua adalah dalam menentukan hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. ketiga adalah menentukan hubungan hukum mengenai transaksi atas bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, itu dinamakan hak menguasai dari negara dimana dari menguasai oleh negara itu akan dijabarkan kepada hak hak yang dapat diberikan kepada orang dan badan hukum dan itu diatur dalam (empat). menurut ahli hak yang diatur dalam undang undang pokok agraria itu ada (enam belas) macam yang memuat hak milik, hak guna bangunan, hak usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak hak lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan agraria. itu dinamakan hak hak atas tanah yang bersifat perdata (privat) kalau itu diberikan hak kepada orang atau badan hukum maka orang tersebut diperbolehkan menjual dan memanfaatkan hasilnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. bahwa menurut undang undang hakikat tentang pengertian hak pengelolaan menjelaskan bahwa didalam ditentukan macam macam hak yang bersifat privat perdata,kemudian didalam penjelasan undang undang pokok agraria ada dijelaskan dalam penjelasan umum angka dinyatakan hak menguasai dari negara itu memberi wewenang kepada negara untuk memberikan hak kepada orang dan badan hukum menjadi hak privat dan memberikan juga dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa disini disebut departemen jawatan atau daerah swatantra untuk dipergunakan melaksanakan tugasnya masing masing maksudnya hak publik. hak public diberikan kepada instansi pemerintah yaitu departemen jawatan atau swatantra,tapi sekarang diperluas |
pedoman penyusunan roadmap reformasi birokrasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah (akan: . tahun unit pengelola reformasi birokrasi nasional (urban) kementerian, dilihatmerana aan restrukturisasi analisis beban perencanaan rekrutmen dan ukk pelatihan organisasi kerja pegawai seleksi beng teras berbasis meta ea kerpetena lang naga jabatan analisis pengembangan pengembangan ber ennganperaland pegawai lana hari berjalan 50p breesmpbyad merasa tunjangan manajemen perubahan ena semen penguatan pengawasan internal pen tenl. berikut adalah format formulir yang digunakan: formulir inventarisasi dokumen nama program danananannnnnanannnananannnken alan nama kegiatan ken nan men penerapan nan pan annnananan nan anna tahun fan town anyer dilaksanakan ada lel7j| perencanaan peraturan wcooooo rencana kerja| soo mens pengembang | konsep ih, senen lan sistem 'sistem mena metodologi ., dst unsur sagonrenananaan pelaksana nnannnenanaa barra, ost hasil snnanganennte outcomes anne bean, ost sosialisasi nranapnanannan nak, ost nan tes lol baar, ost unsur saranennatnaa pelaksana snnanakanan barak, sosialisasi saenrantnnaan jane, ost penerapan (cacat rana, ost keterangan kolom: data untuk setiap jenis dokumen yang dimaksud kolom tahun dikeluarkan 6dan7 tim yang ditunjuk melaksanakan program diberikut adalah format formulir yang digunakan untuk menilai formulir status dokumen nama program kegiatan aspek penilaian indikator posisi bentuk| penilaian saran pekan maw dokumen oncom sts pee perencanaan aturan rencana kak "en pengembangan sistem konsep sistem metodologi kos nnnnnnnnn kena kena icon dan bnn dna dna ksskossinte dan dengan known kena siti bnn berani keterangan kolom:kator penilaian dengan kondisi keadaan dokumen. kolom status akhir dari dokumen yang ditandai dengan warna hijau, kuning dan merah. simbolisasi warna yang dituliskan ini . lembaga dan pemerintah daerah setiap tahun. format formulir yang digunakan untuk menyusun rencana aksi setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana lampiranpee memnteyaminsningrematempat yan pasang dan membangun sistem pengadaan dan seleksi mena lainnya pee . kat emboj jabatan bulan bet, co.ll pengembangan system aan maan mela went san tiada ian menara sngnarea inn. pane peta pan memperkuat pos rotasi, mutasi, promosi ,5bulan memperkuat detebese pegawai 20bulan ena kakak kesana halaman fee memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi beru ,5bulan akan penyusunan business process menghasikan sop bulan| meapn pan maa daftar isi bab pendahuluan latar belakang tujuan bab ii. gambaran umum pengertian prinsip dasar outline road map reformasi birokrasi langkah langkah konsolidasi rencana bab iii. aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi memahami substansi, outcomes, dan outputs setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi memahami keterkaitan antar program dan kegiatan reformasi birokrasi menetapkan tingkat penyelesaian program dan kegiatan reformasi birokrasi membuat rencana aksi untuk setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi mengkonsolidasikan semua rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi bab penutup kegiatan, seperti: penanggung jawab tiap program kegiatan, perkiraan biaya yang diperlukan serta target dan indikator pencapaiannya. selain itu, dalam menyusun roadmap, sangatlah penting bagi tim reformasi birokrasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif atas substansi, outputs, dan outcomes setiap kegiatan dan program, keterkaitan antar program kegiatan, serta kesiapan tim kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakannya. pemahaman ini dapat mempermudah perencanaan tahapan program dan kegiatan reformasi birokrasi hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyusun roadmap adalah kepatuhan pada prinsip prinsip dasar penyusunan roadmap sebagaimana yang terdapat dalam bab pedoman ini sehingga roadmap yang disusun dapat memberi manfaat yang berarti dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masing masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah. lampiran formulir rencana aksi program: kegiatan animasi hasilkan teyansau alokasi pepemacuasstem too iai dit pemeran imesdandoay oo oo i am. . pewsmamenanateyasanangamn loro " lho (lia pesaspemtantormdnfkagpetaag yoo www tinbrangagan u uv xuv v v lww aa. .5m5j. . (azan too i$ ai pemamaawaansstn po poo teo juru u ui j u u usai a i daikmwsma p (laa i )) af aa, a.a. )##f hk | nm. . jt1 kovenasdengan tanaman papan poo wis hewan salep possganrunensdenmaa | ) u i inn naa . lis pendertimeapentetaantaman ke aia ama aan egg im. ie. juonnonnaaevawai pt uu uua samar bpom d u u d u u u u u d u u ud d lil e keterangan kolom: kolom waktu kerja dari setiap anggota tim. kolom anggaran iter gemar nae) aan lan agregat rea)perlukan, anggara yangdan memberikan panduan teknis langkah langkah penyusunan roadmap reformasi birokrasi bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah.pelaksanaan program dan, ringkas. roadmap harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan, terukur. program, kegiatan, target, waktu, outputs dan outcomes harus dapat diukur, adjustable. roadmap dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan perbaikan yang diperlukan,outline road map reformasi birokrasi outline roadmap reformasi birokrasi kementerian lembaga dan pemerintah daerah mencakup |
kementerian negara pendayagunaan aparatur negara tahun menyiapkan nomor rekening dan nama pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian pemberian bantuan biaya. kementerian negara pan mengatur jadwal penandatanganan sekaligus menyiapkan dokumen perjanjian pemberian bantuan biaya dan dokumen lain yang dibutuhkan. setelah ditandatangani perjanjian pemberian bantuan biaya, selanjutnya kementerian negara pan memproses lebih lanjut untuk pencairan dananya. setelah penandatanganebagaimana dimaksud koordinator administrasi korban) segera menyiapkan proses pengajuan spp, dengan mekanisme sebagai berikut: membantu menetapkan alokasi anggaran kegiatan yang diusulkan untuk dicairkan, yang disesuaikan dengan kaki dan dipa. memeriksa sisa pagu anggaran yang tersedia. menyusun dan melengkapi dokumen dokumen yang diperlukan untuk proses pengajuan spp. mengajukan dokumen spp dimaksud kepada pejabat pembuat komitmen untuk ditandatangani. setelah menerima usulan pencairan dana dari korban, pejabat pembuat komitmen melakukan pengujian, dengan mekanisme sebagai berikut: memeriksa secara rinci kelengkapan dokumen pendukung sppnilai bantuan biaya pengadaan cons formasi tahun dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada masing masing instansi pengelola pengadaan cons. khusus untuk anggaran tim koordinasi, pejabat pembuat komitmecc. jadwal waktu pembayaran. menandatangani seluruh dokumen yang diperlukan dalam pengajuan spp. spp diajukan oleh penanggung jawab kegiataartemen keuangan. mekanisme pengajuan spp sebagai berikut: pengajuan spp korban mengajukan dokumen spp, sesuai mak, pagu awal dan sisa anggaran dalam dipa yang tersedia, kepada bendaharawan pengeluaran melalui pembantu bendahara yang ditunjuk. kegiatan yang diajukan spptelah menerima spp, pejabat penerbit spm ls menerbitkan spm dengan mekanisme sebagai berikut: penerimaan dan pengujian spp juzn xsetelah dilakukan pengujian terhadap spp ls pejabat penguji spp dan penandatangan spm menerbitkan spm ls dalam rangkap (tiga): lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada ppn: lembar ketiga sebagai tertinggal pada kementerian negara pan. spm ls yang diajukan ppn digunakan sebagai dasar penerbitan sp2d. spm ls dimaksud dihampiri: resume perjanjian pemberian bantuan biaya: spt: faktur pajak dan ssp khusus tim koordinasi pengadaan pns tingkat nasional). spm yang telah diterbitkan sp2d nya oleh ppn dan telah dicairkan (telah dilakukan pendekatan rekening kas negaramak: kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan subtg kuasa pa penerbit spm. selanjutnya spm perbaikan dimaksud dihampiri an. dengan surat keterangan tanggung jawab mutlak skt) ge. disampaikan kepada kepala kpn. az) mana nga sisa anggaran bantuan biaya pelaksanaan pengadaan cons formasi tahun harus segera disetor rekening kas negara. pengembalian sisa anggaran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan surat setoran pengembalian belanja ssp). bab pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran untuk keperluan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan cons formasi tahun bagi instansi penerima bantuan biaya pelaksanaan pengadaan cons formasi tahun baik instansi pusat maupun daerah serta tim pelaksana pengadaan pns tingkat nasional wajib: melakukan ketatausahaan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku: bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pengeluaran anggaran yang dikelolanya: cc. menyimpan seluruh dokumen keuangan asli (sebagai pertanggungjawaban keuangan), guna keperluan pemeriksaan: menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada kementerian negara pan paling lambat tanggal juni khusus bagi tim koordinasi pengadaan pns tingkat nasional dan tim pelaksana pengadaan pns tingkat nasional wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada menteri negara pan paling lambat tanggal november bab ketentuan lain lain pasaihal hal yang belum diatur, baris ken entertain negara pendis udan aparatur negara, ska pala aon set detik edy agar ashari mea mal uga #p| lln) eng ken ind padhaa wil ar: kementerian negara pendayagunaan aparatur negara tahunteri negara pendayagunaan aparatur negara menimbang: bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan cons formasi tahun seluruh instansi pusat dan daerah, telah ditetapkan anggarannya dalam dipa kementerian negara pendayagunaan aparatur negara tahun bahwa agar pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dialokasikan pada instansi pusat dan daerah dapat dilakukan dengan tertib, efisien, transparan, bertanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, makagingat:tlundang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negar jawaban bantuan biaya pengadaan cons formasi tahun atas beban dipa kementerian negara pan tahun bab ketentu:, surat perjanjian atau surat perintah kerja lainnyinstansi pengelola pengadaan cons, adalah kementerian lembaga provinsi kabupaten kota yang memperoleh formasi cons tahun dan tim pelaksana pusat pengadaan pns tingkat nasional tahun pejabat penandatangan perjanjian pemberian bantuan biaya pelaksanaan pengadaan cons formasi tahun atas beban dipa kementerian negara pan tahun adalah kuasa pengguna anggaran pada masing masing instansi pusat dan daerah. pejabat penanggung jawab pengadaan cons formasi tahun kementerian lembaga provinsi kabupaten kota adalah pejabat yang ditunjuk oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mengelola bantuan biaya pengadaan cons pada instansi pengelola pengadaan cons formasi tahun bab pejabat pengguna anggaran pasai pejabat kuasa pengguna anggaran kpa) untuk kegiatan pengadaan cons formasi tahun adalah kpa pada kementerian negara pan. menteri negara pendayagunaan aparatur negarambuat komitmen: pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani spm, cc., dalam hal pejabat'tahunbebankan dalam dipa tahun bab iii prosedur pengajuan spp dan penerbitan spm surat permintaan pembayaran spp) untuk kegiatan pengadaan cons formasi tahun atas beban dipa kementerian negara pan, diajukan melalui spp dengan perjanjian pemberian bantuan biaya pengadaan cons formasi antara kementerian negara pan dengan instansi pengelola pengadaan cons. kelengkapan spp ls dimaksud pada terdiri atas:urat penetapan alokasi bantuan biaya pengadaan cons formasi tahun kepada masing masing instansi pengelola pengadaan cons oleh menteri negara pendayagunaan aparatur negara: cc. akuntansi yang disetujui oleh kuasa atau pejabat yang ditunjuk: ringkasan perjanjian: spt. pajak yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran oleh instansi pengelola pengadaan cons dipungut dan disetor langsung rekening kas negara. khusus tim koordinasi pengadaan cons tingkat nasional, kelengkapan spp ls mengacu padakelengkapan spp ls sebagaimana dimaksud pada dan dibuat sekurang kurangnya rangkap empat dan disampaikan kepada: asli dan satu tembusan untuk penerbit spm, masing masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat perjanjian. penandatanganan perjanjian pemberian bantuan biaya antara kementerian negara pan dengan masing masing instansi pengelola pengadaan cons formasi tahun dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: penandatangan perjanjian pemberian bantuan biaya antara kementerian negara pan dengan instansi pusat dan tim pelaksana pengadaan cons tingkat nasional dilaksanakan kementerian negara pan. penandatangan perjanjian pemberian bantuan biaya antara kementerian negara pan dengan instansi daerah provinsi kabupaten kota) dilaksanakan secara regional, yaitu: wilayah barat dilaksanakan kementerian negara pan jakarta) yang meliputi wilayah provinsi nad, sumatera utara, kepulauan riau, riau, sumatera barat, jambi, bengkulu, bangka belitung, sumatera selatan, lampung, banten, dki jakarta, jawa barat, jateng, yogyakarta dan kalimantan barat, wilayah tengah dilaksanakan kantor gubernur jawa timur surabaya) yang meliputi wilayah provinsi jawa timur, bali, ntb, ntt, kalimantan timur, kalimantan tengah, dan kalimantan selatan. wilayah timur dilaksanakan kantor gubernur sulawesi selatan makassar) yang meliputi wilayah provinsiirian jaya barat. untuk keperluan pelaksanaan penandatangan perjanjian pemberian bantuan biaya, maka: masing masing instansi pengelola pengadaan cons formperaturan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cimahi, menimbang maka dipandang perlu mengganti peraturan daerahmbentuklegislasi panitia khususb viii teknik penyusunan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah bagian pertama teknik penyusunan ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturndangan peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah. peraturan walikotmberitahuan pengundangan peraturan daerah disampaikan kepada menteri dalam negeri dan gubernur propinsi jawa barat selambat lambatnya (empat belas) hari sejak tanggal diundangkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah diberi nama dan seri tertentu dengan jenis peraturan daerah tersebut. seri untuk lembaran daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga penyebarluasan pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah undangan dalam lembaran daerah. penyebarluasan lembaran daerah dilakukan dengan cara: diumumkan melalui media cetak dan media elektronik: diumumkan kantor kantor pemerintahan daerah sampai tingkat kelurahan dilingkungan kota cimahketentuan lain lain teknik penyusunan dan atau bentuk peraturdesember tentang pembentukan peraturan daerah teknik penyusunan peraturan daerah kerangka peraturan daerah. kerangka peraturan daerah terdiri atas: judul: pembukaan: batang tubuh: penutup: penjelasan (jika diperlukan): lampiran (jik: jenis, nomor, tahun pengundanganota cimahipada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan judul peraturan daerah yang diubah. contohjika peraturan daerah telah diubah lebih dari (satu) kali diantara kata perubahan dan atas disisipkan keterangan yang menunjukan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. peraturan daerah diadakan perubahan maksimal sebanyak (tiga) kali, apabila setelah (tiga) kali perubahan peraturan daerah, maka harus dibuat peraturan daerah yang baru. contoh peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor . tahun . tentangota cimahi nomor tahun tentang pencabutan peraturan daerah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan organi sasi perangkat pemerintah kota cimahnomor tahuntentang pembentukan peraturan daerah.: dasar hukum dan, dictum. pada pembukaandan dileta:tersebut memuat lebih dari (satu): bahwa .: bahwa.: bahwa.: jika konsideran: bahwa.penulisan undang undang, kedua huruf ditulis dengan huruf kapital: undang undang nomor tahun tentang .: undang undang nomor tahun tentang .: peraturan pemerintah nomor . tahun .: dictum:cimahi dan walikota cimahi, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakan tengah marjin. contohmenetapkan peraturan daerah tentang ijin pembuangan limbah cair: materi pokok yang diatur, cc. ketentuan pidana (jika diperlukandi buku (jika merupakan kodifikasi), bab, bagian dan paragraf. pengelompokan materi dalam buku,dudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dprdpasa diberi nomor urut dengan angka arab. huruf awal kata pasjika su. . al) b.,. . .: (dan, atau, dan atau)beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai lembagacimahisekretaris daerah selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kota cimahi. panitia legislasi adalah alat kelengkapan dprd yang khusus menangani bidang legislasi. peraturan walikota adalah peraturan yang bersifat mengatur yang dibuat oleh walikota.. . al. ., (dan, atau, dan atau) ., (dan, atau, dan atau) aa. .: (dan, atau, dan atau) cc). jika suatu rincian tersebut lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka dan seterusnya. . . .: (dan, atau, dan atau) chai ., (dan, atau, dan atau) aa. .: (dan, atau, dan atau) co). dog ., (dan, atau, dan atau) )ru:sehubungan adanya per. contoh: bab vii ketentuan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada adalah pelanggaran. rumusan ketentuan pidana dalam peraturan daerah bersifat alternatifbaru. jika suatu peraturan daerah berlaku urutandiberlakusurutkan dan tanggal mulai berlaku pengundangannya. mengingat berlakunya asas asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak berlaku urutan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaannama singkat: status peraturan daerah yang sudah ada, danterhindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan daerah yang sebenarnya sudah singkat. hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkatdalam peraturan daerah lama, dalam peraturan perundang undanganaerah dan peraturan walikota. babtambahan lembaran daerah nomor .)dan wilayah kota cimahi. peraturan daerah nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung kota cimahi. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pencabutan peraturan daerahtarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku. pada dasarnya setiap peraturan daerahdaerah yang bersangkutan dengan: menentukan tanggal tertentu saat peraturan daerah akan berlaku:daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh peraturan daerah lain yang lebih rendah. contoh: saat mulai berlakunya peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan peraturan walikota. ccperaturan daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif. pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan daerah adalah sama bagi seluruh bagian peraturan daerah dan seluruh wilayah daerah. contoh: peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkansaat mulai berlakunya peraturan daerahperaturan perundangan yang lebih tinggi. penutup penutup merupakan bagian : cc.: tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan: namajabatan: tanda tangan pejabat: dan 0dcontoh untuk penetapan: ditetapkan cimahi pada tanggal . wali kota cimahi: tanda tangan: dan 0d.etapan). jika dalam waktu paling lambatserta tahun dan nomor dari lembaran daerah. penulisan frase lembaran daerah dan berita daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. contoh: lembaran daerah kota cimahi tahun . nomor . seri . penjelasan (jika diperlukan) peraturan daerah dapatperaturan daerahprdatau dokumen lain, pengakuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya. dalam menyusun penjelasan demi harus mem,berdayaguna dan berhasilguna: kejelasan rumusan, keterbukaan. materi muatan peraturan daerah mengandung asas: pengayoman: kemanusiaan:pada istilah kata frase tersebut. contoh:daerah yang bersangkutan. ii. hal hal khusus pendelegasian wewenang peraturan daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada peraturan walikota dan atau keputusan walikota. pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi yang diatur, jenis peraturan walikota dan keputusan walikotatetapi materi itu harus diatur hanya dalam peraturan daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut peraturan walikota dan keputusan walikota, sedapat mungkin dihindari adanya delegasi bangko. pendelegasian kewenangan mengatur dari peraturan daerah kepada walikota atau kepala dinas lembaga teknis daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. peraturan walikotalingkungan pemerintah daerah atau instansi: pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu lingkungan . (nama instansi) .maka peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang lama. peraturan daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah yang setingkat. peraturan daerah tidak boleh mencabut peraturan perundang undangkata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.. contoh: memuat judul peraturan daerah yang diubah dengan menyebutkan lembaran daerah yang diubah dengan menyebutkan lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung (.memuat ketentuan saat mulai berlaku peraturan daerah. jika suatu perubahan mengakibatkan: sistematika peraturan daerah berubah atau, materi peraturan daerah berubah: lebih dari (lima puluh persen) atau, esensinya berubah. maka terhadapbaru mengenai masalah tersebut. iii. ragam bahasa.dalam merumuskan ketentuan peraturan daerah digunakanaerah dihindari penggunaan beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda. jika membuat pengakuan atau lain:jika dalam peraturan pelaksanaannyapenyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan pada terjemahannya dalam bahasa indonesiadiancam pidana penjara paling singkat (tiga) bulan atau pidana penjara paling lama (enam) bulan atau denda paling sedikit rp. (satu juta rupiah) dan paling banyak rp. (se ditempat awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat. bab iii materi peraturan daerah materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materisanksi administrasi seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar peraturan daerah kecuali koki magang. untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena maka) contoh jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ijdimasa depan. untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan contoh dan dapat menjadi . untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau contoh atau wajib memberikan . untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan atau digunakan kata wajib. jika kewajibanjjatau peraturan daerahyang diacu cukup dengan menggunakan fraseusaha kecil dan menengah, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada sampai dengan berlaku juga bagi koperasi, kecuali huruf kata pasa ini tidak perlu digunakan jika yang diacu merupakan salah satu dalam yang bersangkutan. contoh . izin sebagaimana dimaksud pada ini berlaku untuk (enam puluh) hari jika ada dua atau lebih pengakuan, urutan dari mengacu. . izin sebagaimana dimaksud dan dan diajukan kepada walikotaperaturan yang bersangkutan)atau peraturan walikota tersebut, gunakan frase tetap berlaku, kecuali . contoh pada saat peraturan daerah ini berlaku, peraturan daerah nomor . tahun . lembaran daerah tahun . nomor . tambahan lembaran daerah nomor .), masih tetap berlaku, kecuali sampai dengan iv. bentuk rancangan peraturan daerah bentuk peraturan daerah kota cimahi peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cimahi, menimbang bahwa .: bahwa .: dan seterusnya .: mengingat rancangan peraturan daerah pencabutan peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang pencabutan atas peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang . nama peraturan daerah yang dicabut dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa.: bahwa ncabutan peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang nama peraturan daerah yang dicabut peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah yang dicabut) yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kota cimahi tahun . nomor . seri . dan seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan (nama peraturan daerah yang dicabutnyusunan proliga antara dprd dan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh dprd melalui panitia legislasi. penyusunan proliga yang merupakan hak inisiatif dprd dikoordinasikan oleh panitia legislasi. penyusunan proliga lingkungan pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh kepala bagian hukum yang tugas dan tanggungdaerah sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dprd atau walikota, masing masing sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.daerah perubahan peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang perubahan atas peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang nama peraturan daerah yang diubah) atau perubahan kedua atas peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang nama peraturan daerah yang diubah) dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota cimahi, menimbang bahwa .: bahwarubahan. atas peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang. beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota cimahi nomor . tahun . tentang . (nama peraturan daerah yang diubah) yang telah diundangkan dalam lembaran daerah kota cimahi tahun . nomor . seri ., diubah sebagai berikut: t. walikota peraturan walikota kota cimahi nomor . tahun . tentang (nama peraturan walikota) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota cimahi, menimbang bahwa .: bahwa .: dan seterusnya .: mengingat .: b.: dan seterusnya .: memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang . nama peraturan walikota) bab ketentuan umum bab . bab . (dan seterusnya)walikota diatur dengan peraturan walikota. rancangan peraturan daerah yang berasal dari dprd dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau panitiadipersiapkan oleh walikota disampaikan dengan surat pengantar walikota kepada dprd. rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan oleh dprd disampaikan oleh pimpinan dprd kepada walikota dalam rapat paripurn |
(ai arap inn auketentuan tentang organ dan kepegawaian pada perusahaan daerah air minum tirtawening kota bandung telah diaturdalam rangka penguatan dewan pengawas sebagai bagian dari organ kepegawaian, diantaranya melalui penyempurnaan proses seleksi pengangkatan calon anggota dewan pengawas sehinggihuruf dihapus. ketentuan dan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: yang terdiri dari unsur: pemerintah daerah, profesional, dan akademisi. kriteria calon anggota dewan pengawas adalah sebagai berikut: yang . yang berasal dari unsur perangkat daerah berdasarkan surat penugasan dari walikota, yang berasal dari unsur professional, yaitu yang memiliki latar belakang bidang lingkungan hidup, keuangan, akuntansi dan atau manajemen perusahaan, cc. yang berasal dari unsur masyarakat konsumen, yaitu masyarakat pengguna layanan dam tirtawening. proses pengangkatan dewan pengawas dapat dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test), kecuali terhadap calon dewan pengawas yang berasal dari perangkat daerah tidak melalui uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test) namun melalui penugasan dari walikotalip sesuai dengan aslinya (sena akan papan ham, eric. atthaurig pembina tingkat nip. |
petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan apbn tahun surat edaran nomor se s.pan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia pembuatan berita acara nomor dan tanggal dipa yang dibebankan, nomor dan tanggal kontrak, nilai kontrak, lan tea rat jenis lingkup pekerjaan, kta: jadwal lingkup pekerjaan, ijp nilai pembayaran yang diminta. memeriksa a.roses penerbitan spm ls pengertian pembayaran langsung yang dimaksud pembayaran langsung adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh ppn kepada pihak yang berhak rekanan berdasarkan spm yang diterbitkan oleh pa kuasa atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah,bernilai atas rp. (lima juta rupiah): pembayaran langsung dilakukan untuk pembayaran gaji dan belanja pegawai lainnya. khusus gaji induk, nya harus sudah diterima ppn setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh seksi bank giro pos terkait dengan kelengkapan dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh pt. pos indonesia persero). penyampaian spm ls spm ls disampaikan oleh pa kuasa disertai dengan bukti pengeluaran yang sah:, jawab sepenuhnya atas kebenaran material dan akibat yang timbul dan penggunaan surat bukti dimaksud:, pada spm ls dilampirkan bukti yang sah dalam rangkap dua (asli dan tindakan) sesuai dengan peruntukan pembayaran, a.l (a) untuk belanja pegawai dilengkapi dengan daftar gaji gaji susulan kekurangan gaji lembur honor dan vokasi: (b) untuk belanja lainnya diluar belanja pegawai dilengkapi dengan kontrak spk pengadaan barang jasa: surat pernyataan kepala kantor satuan kerja atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai penetapan rekanan pemenang: berita acara penyelesaian pekerjaan berita acara serah terima pekerjaan dan berita acara pemeriksaan penyelesaian hasil pekerjaan: akuntansi yang disetujui oleh kepala kantor satuan kerja sebagai pa kuasa atau pejabat lain yang ditunjuk,: jaminan bank pembayaran melalui uang persediaan bendahara pengeluaran untuk membantu pengelolaan uang persedian, menteri negara pan menunjuk pejabat pembantu bendahara. dalam pelaksanaan tugasnya pembantu bendahara bertanggung jawab kepada bendahara pengeluaran. prosedur penggunaan uang persediaan pa kuasa menerbitkan spm yang dibebankan pada mata anggaran keluaran mak) untuk pengeluaran transit. ppn, berdasarkan spm up dimaksud pada angka atas pengeluaran melakukan pengisian kembali segera setelah dimaksud digunakan. pengisian kembali uang persediaan dilakukan dengan mengajukan spm gu kepada ppn pembayar9g)up masih cukup tersedia.. setoran sisa uang persediaan dimaksud, oleh ppn dibukukan sebagai pengembalian uang persediaan sesuai mata anggaran yang ditetapkan. petunjuk pelaksanaan uang persediaan uang persediaan dapat diberikan dalam batas batas sebagai berikut jenis belanja biaya yang dapat dimintakan uang persediaan uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaran belanja barang yaitu mak uang persediaan dapat tingginya sebesar rp. (rupiah) pengecualian terhadap hal hal yang diatur pada butir dan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan direktur jenderal perbendaharaan untuk instansi pusat: kepala kanwil direktorat jenderal perbendaharaan untuk instansi vertikal. ill. prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) spm disampaikan oleh pa kuasa melalui penerimaan spm. selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas kelengkapan berkas spm, mengisi check list, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan spm dan menyerahkan tanda terima. selanjutnya, spm diproses lebih lanjut untuk diterbitkan sp2d oleh kpk. iv. pelaporan realisasi apbn penanggung jawab kegiatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan, yang menyangkut substansi, keluaran yang ingin dicapai serta outcome yang diharapkan. untuk kepentingan pemeriksaan, penanggung jawab kegiatan wajib membuat laporan kegiatan pada setiap pengeluaran anggaran. koordinator administrasi wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan. kepala kantor satuan kerja membuat laporan bulanan realisasi anggaran yang dikelolanya kepada menteri pimpinan lembaga secara berjenjang melalui unit akuntansi sesuai ketentuan: yang berlaku. lain lain mekanisme pembayaran ini berlaku sejak ditetapkan mekanisme pembayaran pada akhir tahun anggaran diatur secara khusus oleh direktur jenderal perbendaharaankoordinasi koordinasi spk draft spp kontrak spp ls termin benar uji spm periksa semis salah bukti mev ind , p2 dls petunjuk teknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan apbn tahun para leluasa surat edaran nomor se s.pan kementerian negara pendayagunaan aparatur negara republik indonesia lampiran se s(jl aje benar draft spp ls spp sem s pm s ilj lampiran iii sea1 spembuat komitmen koordinasi koordinasi setuju dibayar bh (mah. pembebanan tpa benar pratt uji sem eu ill: semen ana yaaa salah! mana perpus pendapat dan daftar isi halaman surat edaran. wenennnnnnannnannnnnnnnnanakknnnnaan i. umum ii. prosedur penerbitan spm oleh pa kuasa . il. prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana (sp2d) .ooiooo#oow mna pelaporan realisasi apbn .iiooooooco w woo. lampiran anne nnnnnnnnnkknnnnannnnnn klan anna lampiran nnnenonnnnnnnnnnn nanas ramanteknis mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan apbn tahun dalam rangka melaksanakan apbn kementerian negara pan tahun dengan ini kami sampaikan petunjuk pelaksanaan mekanisme sistem pembayaran dalam pelaksanaan apbn tahun anggaran sebagai berikut i. pengguna anggaran pa kuasa pengguna anggaran kuasa pa) menyelenggarakan kegiatan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan telah dituangkan dalam dipa. untuk membayar tagihan (pengeluaran) akibat kegiatan yang diselenggarakannya, pa kuasa berhak memerintahkan kepada bun kuasa bun untuk melakukan pembayaran tagihan dimaksud atas beban apbn, dengan ketentuan bahwa pembayaran tagihan hanya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dipa berkenaan. bun melakukan kompilasi rencana penarikan dana dan rencana pendapatan yang diperkirakan dapat diterima tiap tiap satuan kerja yang merupakan bagian dan dipa, dalam suatu daftar rencana pengeluaran dan pendapatan apbn tahun anggaran kompilasi dilakukan dalam rangka penyusunan berdasarkan rencana arus kas pemerintah dalam tahun anggaran selanjutnya, berdasarkan rencana arus kas dimaksud, bun mengupayakan ketersedian dana dalam jumlah cukup setiap saat diperlukan guna menjamin terlaksananya pembayaran yang harus dilakukan sehubungan dengan penerbitan surat perintah membayar spm) oleh para pa kuasa pa. pelaksanaan apbn dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengadaan barang dan atau jasa yang saat ini masih berlaku, yaitu keputusan presiden nomor tahun pembayaran dilakukan melalui spm yang diterbitkan oleh pa kuasa dan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan spm sesuai format tersebut dalam lampiran surat edaran ini. spm ditandatangani oleh pa kuasa dan atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani spm, dan disampaikan kepada ppn, sebagai kuasa bendahara umum negara. berdasarkan spm tersebut, ppn selaku kuasa bun menerbitkan surat perintah pencairan dana sp2d) sesuai format tersebut dalam lampiran surat edaran ini yang ditujukan kepada bank operasional sebagai realisasi pembayaran. ii. prosedur penerbitan spm oleh pa kuasa penetapan pejabat kuasa dan penandatanganan spm pada setiap awal tahun anggaran, menteri negara pan selaku menerbitkan keputusan tentang penunjukan pejabat kuasa untuk satuan kerja, penanggung jawab kegiatan, koordinator administrasi: panitia pengadaan barang dan jasa, pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani spm: 9g) bendahara pengeluaran. pembantu bendahara pengeluaran: asli surat keputusan iia. huruf dan dimaksud disampaikan kepada kepala bppn selaku kuasa bun setelah dilengkapi dengan bukti identitas pejabat yang bersangkutan yang meliputi: nama, nip nrp, pangkat gol, ruang, jabatan, kantor satuan kerja, cap stempel kantor satuan kerja, dan spesimen tanda tangan. pembuatan komitmen kepala kantor selaku kuasa pa, dalam hal ini sekretaris menteri melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam dipa sesuai dengan kewenangannya. kuasa juga membuat keputusan keputusan kepegawaian (seperti pengangkatan pertama pegawai, pengangkatan pegawai dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, surat perintah dll): pejabat pembuat komitmen dan atau penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini para deputi atau pejabat yang ditunjuk, melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dipa, membuat keputusan keputusan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi. pejabat pembuat komitmen selanjutnya melaksanakan kegiatan administrasi, antara lain menandatangani kontrak keputusan, sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan pada masing masing program. panitia pengadaan barang jasa membuat rencana kegiatan yang menyangkut pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada program yang ditetapkan. keputusan keputusan atau tindakan dalam rangka pengadaan barang dan jasa antara lain kontrak jual beli, surat perintah kerja, dll. panitia pengadaan barang dan jasa bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak keputusan tersebut. penerbitan surat permintaan pembayaran spp) pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan kegiatanindramayu, selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud padadengan tipe aj, kecamatan arahan, dengan tipe aj, kecamatan balangan, dengan tipe kecamatan bangodua, dengan tipe kecamatan tongas, dengan tipe aj, kecamatan cantik, dengan tipe kecamatan dikepung, dengan tipe kecamatan gabuswetan, dengan tipe kecamatan antar, dengan tipe kecamatan haurgeulis, dengan tipe kecamatan indramayu, dengan tipe il. kecamatan jatibarang, dengan tipe kecamatan juntinyuat, dengan tipe aj, kecamatan kandanghaur, dengan tipe oo. kecamatan karangampel, dengan tipe kecamatan kedokanbunder, dengan tipe kecamatan kertasemaya, dengan tipe kecamatan kerangkeng, dengan tipe kecamatan kroya, dengan tipe kecamatan lele, dengan tipe kecamatan lohbener, dengan tipe aj, kecamatan sarang, dengan tipe kecamatan pasukan, dengan tipe kecamatan patrol, dengan tipe aj, kecamatan sindang, dengan tipe aj, kecamatan slide, dengan tipe aa. kecamatan sukagumiwang, dengan tipe aj, bb. kecamatan suara, dengan tipe cc. kecamatan terisi, dengan tipe dd. kecamatan tukang, dengan tipe ee. kecamatan didasari,pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikanpada pada dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdapat uptkabupatetata kerja perangkat daerah meliputi pengaturan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, pengendalian, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan hal mewakili. tugas dan fungsi, pengendalian, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara berjenjang denganperangkat daerah maupun dalam hubungan dengan instansi lain. hal mewakili sebagaimana dimaksud pada mengatur sebagai berikut dalam hal sekretaris daerah berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris daerah dapat menunjuk salah seorang asisten sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya, dan apabila asisten sekretaris daerah berhalangan menjalankan tugasnya, asisten sekretaris daerah dapat menunjuk salah seorang kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.sesuai dengan bidang tugasnya. dalam hal inspektur kepala dinas kepala badan berhalangan menjalankan tugasnya, inspektur kepala dinas kepala badan dapat menunjuk sekretaris atau salah seorang inspektur pembantu kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya. dalam hal camat berhalangan menjalankan tugasnya, camat dapat menunjuk sekretaris kecamatan atau salah seorang kepala seksi sesuai dengan bidang tugasnyakabupaten indramayu sebagai pelaksanabadan penanggulangan bencana daerah kabupaten indramayu sebagairumah sakit umum daerah indramayu dan rumah sakit umum daerah pantura m.a. sento patrol kabupaten indramayu tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya upt rumah sakit pada dinasdan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan mulai pada bulan januari tahun pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebelum peraturan daerah ini diundangkan, menjadi tanggung jawab pejabat lam, peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang dinas daerah kabupaten indramayu beserta perubahannyaeserta perubahannya, kecuali ketentuan yang mengatur kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten indramayu, rumah sakit umum daerah indramayu, dan rumah sakit umum daerah pantura mla. sento patrol kabupaten indramayu, peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia kabupaten indramayuindramayu., pemerintah kabupaten adalah pemerintah kabupaten indramayuat daerah adalah unsur staf pemerintah kabupaten indramayu,inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten indramayu, dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten indramayu, badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten indramayu, staf ahli adalah unsur pembantu bupati indramayu bidang pengkajian isu isu strategis pemerintahan daerah, kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkattahanan pangan tipe cc, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:a. bahwa peraturan daerah nomor tahun tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprd disusunlami perubahan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor tahun bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka peraturan daerah nomor tahun perlu diubah agarubahan atas peraturan daerah tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprdcimahi lembaran daerah kota cimahi: pemberian tunjangan perumahan sebagaimana yang dimaksud pada inisemula terdiri dari butir ditambah menjadi butir yakni butir yang berbunyi sebagai berikut pakaian dinas harian lengan panjang (satu) pasang dalam (satu) tahun. ketentuan semula terdiri dari diubah sehingga menjadi dan berbunyi sebagai berikut rencana kerja dprd dapat berupaantara dan disisipkan yakni za) yang berbunyi sebagai berikut (2a) tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada dianggarkan pada ponjelasan atas peraturan daerah kota cimahi nomor:umum dewan perwakilan rakyat daerah kota cimahi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan pemerintah daerah. dprd dan pemerintah daerah mempunyai hubungan kerja yang bersifat kemitraan dalam menyusun kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing masing, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. dprd memiliki (tiga) fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dprd mempunyai hak dan wewenang untuk menyusun peraturan daerah bersama pemerintah daerah. inisiatif penyusunan peraturan daerah disebut dengan hak inisiatif dprd. untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugasnya perlu diatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan dprd sebagaimana diamanatkan olel. demi angkaeliharaan kesehatan,angka cukup jelas angka butir cukup jelas angka cukup jelas angka (2a) cukup jelas cukup jelas tambahan lembaran daerah kota cimahi nomor |
ketetap: penetapan ketua mahkamah konstitusi republik indonesia tanggal juni nomor: puu ii tentang pembentukan panel hakim: surat permohonan tanggal juni yang telah diperbaiki tanggal juli tentang pengujiyang tercatat dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor: puu i1 tanggal juni dari moh. khalid widianto, sh., mh., mba, kepala bpd yabpeknas riau, beralamat komplek bsp jl. laksamana bintan sei panas batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada: drs. heri supriyadi wakil kepala direktorat hukum dan perlindungan konsumen adam kola, s.h. advokat kepala bagian perlindungan konsumen yabpeknas bpd riau, berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal juli penetapan ketua panel hakim tanggal juni nomor: puu ii tentang penetapan hari sidang pertama, berita acara persidangan tanggal juli dan agustus surat penarikan permohonan, bertanggal agustus ditandatangani oleh moh. khalid widianto, s.h., m.h., mba, kepala bpd yabpeknas riau, yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal agustus menimbang: republik indonesia: menetapkan: mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan perkara permohonan nomor: puu ii tentang penguji: memerintahkan kepada panitera untuk mencatat penarikan perkara nomor: puu ii tersebut dalam buku registrasi perkara konstitusi, demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan (sembilan) hakim mahkamah konstitusi pada hari senin, tanggal agustus dan diucapkan pada hari ini, selasa tanggal agustus dalam sidang pleno mahkamah konstitusi yang terbuka untuk umum oleh kami prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h., selaku ketua merangkap anggota, dan didampingi oleh achmad rustandi, s.h., prof. h.a.s. jayabaya s.h., ll.m., dewa gede laguna sh., mh., prof. mukti fadjar, s.h., ms, maruarar siahaan, s.h., dan soedarsono, s.h., masing masing sebagai hakim anggota dibantu oleh russian, s.h., mh., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon kuasa pemohon. ketua ttd prof. dr. jimmy asshiddigie. s.h, anggota anggota ttd ttd prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h achmad rustandi, s.h. ttd tdd prof. h.a.s. jayabaya. s.h.,llm dr. hartono, s.h. mcl ttd ttd dewa gede laguna, s.h.mh prof. mukti fadjar, s.h. ms. ttd ttd maruarar siahaan. s.h soedarsono, s.h, panitera pengganti russian s.h.mata tdan reformasi birokrasi republik indonesia:klampiran kedudukan kementerian pan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan: struktur organisasi dan profil manajemen kementerian pan dan rb:: nama program dan kegiatan, penanggung un pendayagunaan aparatur negara pupuk indonesia:lampiranunit kerja lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi wajib mengumpulkan age lampiran ti, menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia harus menyebutkan ppid) mencatat tanda bukti kepada permintaan informasi nama,alamat, semua yang ppid bahwa telah baik langsung secara subjek jenis informasi disebutkan oleh melakukan lisan, melalui surat yang diminta, bentuk pemohon informasi permintaan atau surat elektronik informasi yang diminta pada langkah informasi, dan atau mengunjungi website untuk we:lampiran saree pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia tim pengaduan dan pelayanan mengajukan keberatan sengketa pemohon ppid menyampaikan tim pengaduan dan pelayanan kepada atasan sengketa menganalisa dan meneruskan pengajuan kepada ppid atasan memberikan ppid menyampaikan tanggapan tanggapan terhadap terhadap keberatan yang diajukan keberatan yang diajukan pemohon informasi pemohon informasial:publik ind one, indantandalampiran menugaskan ppid danprasaranalampiranahn teo kalungyan tahun susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi lingkungan kementerian meswan reformasi birokrasi, sebagaimana telah diubah, terakhirdengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor tahunmutuskan:pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, lima pejabat pengelola:po indonesia kesembilan tim pengelola pengaduan dan pelayanan sengketa ::dae badan ara abubakar stir lampirantim pengelola pengaduan dan kabar hukumcn! indonesia, tan eps lain bae kanak azwar abubakar lampiranmenteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, paud grain per (ak teja mas azwar abubakar pia kemenyan no: 200iran mataen bea wan pare damri sana ema aan mean dona ena sendang tai bean wa" urai mau rei ker haa naa sen tega dea ana dra san ken app sea ben mun tan ane tan mere pan sean aan sean jaa sen dean nrp tak. (hak bapa senen ika una tangan yna map aa. jin oap aah sean ton snn karena jin den nga man bat sea ton esa bilas pena sena (pa nak: (ai sea mae teo ana tno neon ki, akal sit okt bet et: agen tenan maa laa tan. han cnn cannon he, ape ban pagu tag aan sen ug, sana pen alan sab) nai terra kari "ts ya, bar. mela tila tati mri kaban man sana san at! anta pet oam erna tan eni tik nai nan "at baal si: kata ten tak pen o3: eno setelah ant set dea ena aan bee! mean ate putar" ana wan lan pot yan mta hum bat aer pitt haa rar oni) ak. tapal fang ha hala jaka mann aoa pena ena kk" pia bao hana bun aaa dg peta mag tertata mega pai en. naa? ala tan dri pagi kti nan ae: bank pen opa hat nai well lereng nga ton het buah yan uan sian ala pan pur kuat han pel aa, dapa eri kai bni ps. bagai "ps ka, appa sea kana taka hate amen pen ane kan di" ipa atau wei dana jebat ind aan, tai pena buk fan la: pan ana had teja kana mam ana bia nanah tahi cha men ana tah tan maia dang nan nn: kep maa dana pap bea ana gita nag pin aan hei tana par mat tra, seni dai ara mind tan tan "nt terus tan naa anta ino ran ena tah gak aan meet nafa nt) nai ana ali aah ban mna ita anita na: tana msn sar na: na: mei sak kena daten ral tn: ann kak sudah eri tp: lng tea mara bos ana ta: mena pes elang menari tua eng aan nan tegas diy mea bau pup nan siak te! pes gta aoi sen ear batok ny: day kai his kari puri haa pan ati ea! "ai nan ge? pangan! eko, mere mama bana mia sae ane lau aeon ann rap bea sia az ilham nina ebi peni nga hanya aan teu pki "ea ata akar pes naga aan tank pakan jan din tepat ear. pia tang kai aja ea spa cakap liga maa kan kemas ane rig dan yong ter makan jaka mae 1g lena koni ka" rea ketiga mana can anda ope nak tks nang tai ane: aga denda epa perak naa ann sae anand per kang tae taka aur kat sera ini pan bara sea tea pee ali pai oat kata pengantar berdasarkan undang undang tahun tentang keterbukaan informasi publik, yang pada intinya setiap badan publik berkewajiban. sesuai dengan amanat undang undang tahun kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagai salah satu badan publik, telah membentuk pejabat pengelola info masi dan dokumentasi ppid) melalui keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, tahun tentang su sunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi lingkungan cement brian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, ppid berwenang mengkoordinasikan setiap unit kerja kementerian pan dan dalam pelayanan informasi publik: memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak,dirahasia akan pejabat atau petugas informasi bawah wewenangnya dan koor dinasnya untuk membuat, memelihara dan atau memutakhirkan data: membuat laporan setiap akhir tahun atas pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi lingkungan kementerian pan dan rb. selanjutnya untuk mengatur pelayanan informasi publik kepada ma syarikat lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi maka ditetapkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, tahun tentang pe pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi lingkungan kementerianuntuk memberikan pelayanan informasi secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab ke pada masyarakat. dengan terbitnya keputusan dan peraturan menteri pan dan verse but, merupakan acuan bagi unit yang ada lingkungan kementerian pan dan serta masyarakat yang membutuhkan informasi publik sehingga ter ciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. sekretaris kementerian pan dan lem tasik riyantooonwecmra pan reformasi birokrasi gaya pan apa masi |
nomor14 menimbang lembaran daerah kota depok peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang tahukota depok,;; diatur lebih lanjut; mengingat undang undang dasar negara republik indonesia tahunn'\ r'\ ""' "" t 1none~na 1akun ~nomor 1makanan lembaran negaral j.a"tj antara pemerintah1tentang pedoman penyerahan psu perumahan dan permukiman daerah; peraturan menteri peru mahan rakyat nomor tahun ten tang pedoman bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum psu) perumahan dan kawasan permukiman. babi ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan gem u tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah kotaurung:si :sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang terdiri dari bih dari (lima) kavling rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang bangun warn :sua ung dungan yang eruagr warn:satuan :satuan yang rna:sing rna::sat:na, date salah ber santipe:tunjukkan untuk fungsi loko katalog:r dan kegialatl komersial:rumahan dan per'alg tanpa membedakan agatha date:rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada satu kawasan. rencana induk ganjalan :rencana tapak {size plat) adalah rencana teknis peletakan bangunan semua1 ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan :suatu proyek yang e1an ur:san kan 01en uai yang berwenang. tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan kekutu:san walikota untuk rnernpru:se::tau sebagian psu berupa tanah dan tau bangunan dalam bentuk asset danjatau pengelolaan danjatau tanggungjawab dari pengembang kepada pemerintah kotjjpenghijauan dengan luas tanahfdaerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada. bab asas dan tujuan bagian kesatu asas penyerahan psu perumahan dan permukiman oleh pengembang kota depok dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan; akuntabilitas; kemanfaatan; kepastian hukum; keberpihakan; dan keberlanjutan. bagian kedua tujuan penyerahan psu perumahan dan permukiman oleh pengembang kota depok;i perumahan dan permukiman perumahan dan permukiman terdiri atas: perumahan tidak bersusun;dan rumah susun dan rukofrukan. bab; jaringan saluran pembuangan air lim miagaanfjtempat pemakamajalan umum; dan jaringan transportasi (termasuk halte, sub terminal, dan pasa14 wajib menyediakan psu. psu sebagaimana dimaksud pada disediakan <.jalan bentuk tanah dan bangunan untuk prasarana dan utilitas; dan tanah siap bangun untuk sarana. peruntukan tanah s1ap bangun untuk sarana sebagaimana dimaksud huruf dinyatakan secara tertulis di<.jalan rencana induk setelan. pengembang perumahan. t'l dan pemukiman. t'l dala.tn penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam: huruf angka sampai dengan angka bermotor<.lunasi <.lengan instansi terkait; huruf angka berkoordinasi dengan perusahaan daerah air min urn dam). pengembang perumahan dan pemukiman ti<.lak wajib menyediakan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf apabila instansi yang rnernbidangi tidak dapat menyediakan jaringan primerwalikotajtempat pemakaman yang berada luar lokasi perubahan dan perrnukirnan. salinan rencana induk danjatau rencana tapak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada u1oen kan kepada \.keturunan. rencana induk danjtau rencana tapak yang belum disahkan; dan rencana induk danjo40o o2o oooooruko bukan wajib menyediakano dari kdb. paragraf2 penyediaan sarana tpu pasa113; untuk perumahan dengan luas lahan kurang dari50 (lima puluh hektar), penyediaan sarana tpu dilakukan dalam atau luar lokasi perumahan;;: luas lantai bangunan nop perumahan) nop tanah makam mahan rth peru mahan) nop peru mahan rth peru mahan) nop peru mahan nop tanah pengganti paragraf4500m (lima ratus meter);500m (lima ratus meter); sarana ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diakses oleh warga pemilik bangunan peru mahan;6 pembangunan prasarana dan utilitas pasa117 pengembang wajib membangun prasarana dan utilitas sesuai dengan rencana induk dan ji penyerahan psu bagian kesatu umum psu yang telah disiapkan danjatau selesai dibangun oleh pengembang perumahan dan permukiman wajib diserahkan kepada pemerintah kota. psu yang wajib diserahkan kepada pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada meliputi: prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf;10. penyerahan psu pada rumah susun dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam penyerahan psu pada rukojrwalibadan pertanahan nasional bpn); organisasi perangkat daerah opd) teknis terkait; camat; dan lurah; melakukan inventarisasi psu sesuai permohonan penyerahan psu oleh pengembang; menyusun jadwal kerjalapangan;tiga berita acara serah terima pasa124yek yang akan diserahkan;dan lampiran lampiran, antara lain daftar dan gambar rencana induk danjjkota;;jenis, jumlah, lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; jadwalji jan jalan antara pengembang dengan pemerintah kota tentang penyerahan prasarana dan utilitas;; daftar dan gambar rencana induk danj; berita acara hasil pemeriksaanjsurat pelepasan hak atas tanah dan tau bangunan prasarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah kota;; gem kota;2 penyerahan tahap penyerahan tahap dilakukan oleh pengembang sebelum mengajukan izin mendirikan bangunan24aragraf3; dan sesuai dengan rencana induk danfatau rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah kota22.;walikota; 24; walikota menugaskan tim verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang akan diserahkan;;;; berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf ditandatangani oleh walikota dan pen gem bang. paragraf2walikota; surat permohonan sebagaimana huruf dilengkapi dengan berkas berkas persyaratan serah terima fisik; tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan psu yang akan diserahkan;tau rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah kota, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran psu;; bat satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan; hasil perbaikan; walikota menetapkan psu;walikota;; opd yang menerima asset psu melakukan pencatatan dalam daftar barang milik pengguna dump);i pengelolaan bagian pertama bahan kondisi alam; force majeure (bencana alam); program pemerintah;jtidak dipeliharj: pengembang membuat surat peyerahkan psu tersebut surat peringatan sebagaimana diterakhir kepada pengembang untuk penyerahan psu kepada pemerintah kota. jika dalametapkan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaikiforganisasi perangkat daerah yang berwenang mengelolapasa135 dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam huruf dankotakota dalam pembuatan akta notaris penyataan pelepasan hak atas tanah danjkota untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kantor pertanahan kota depokwalikota melalui pejabat yang ditunjuk membuat penyataan asset atassetelah kantor pertanahan kota depokdepokorganisasid vii bad vi; dipublikasikan kepada warga pemilik perumahan dan lembaga perbankan; permohonan pencabutan dari daftar anggota asosiasi peru mahan; pembatasan kegiatan pembangunan dan tau kegiatan usaha; pembatasan kegiatan pembangunan dan ;fatau denda maksimal rp. (lima puluh juta rupiah) tau sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. selain pidana kurungan danjatau denda sebagaimana dimaksud pada badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan status badan hukum. babi40;;; melakukan pemeriksaan terhadap orang danjatau badan usaha yang patut diduga melakukan pelanggaran peraturan daerah ini; melakukan pemeriksaan terhadap alat dan tau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan pelanggaran peraturan daerah ini;; melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan tau sarana yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan pelanggaran peraturan daerah ini; meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini; danji;;; untuk psu yang ditinggalkan pengembang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasa135 kota depok, hj. ety suryahati ditetapkan depok pada tanggal deseiilber lembaran daerah kota depok tahun nomor |
nomor menimbang lembaran daerah kota depok peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang penyelenggaraan kota layak anak dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depok, tahunota dalam penyelenggaraan kota layak anak;nomor tahunetapkanlenggaraan kota layak anak. babiprovinsi adalah pemerintah provinsi jawa baratkotaota layak anak adalah kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari pemerintah kotagugus tugas kota ota layak anak mana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui peraturan walikota. rencana aksi daerah kota otaotaial masyarakat yang melibatkan pemerintah kotawalikoot;jpsikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan keterangan tangan fisik dan psikologi. bab asas pasa12 penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah kota; kepentingan terbaik bagi anak; hak untuk hidup; kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak. babi tujuan dan prinsip bagian kesatu tujuan pasa13 peraturan penyelenggaran kota yak anak bertujuan untuk menjadi acuan penyelenggaran kota layak anak. penyelenggaraan kota layak anak oleh pemerintah kot; menjamin pemenuhan hak anak;ota layak anak yang diselenggarakan oleh pemerintah kotaiktu luang dan kegiatan budaya;aksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; 1ng mas1ng. babi ruang lingkup penyelenggaraan i kelembagaan kota layak anak bagian kesatu gugus tugas kota layak anakrganisasi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak kota depok. gugus tugas kota layak anak dievaluasi setiap tahun. tugas pokok gugus tugas kota layak anak meliputi: menetapkan tugas tugas dari anggota gugus tugas kota layak anak; melakukan sosialisasi, advokasi dan edukasi konsep kota layak anakota layak anak yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya; menyusun rencana aksi daerah kota layak anak tahunan dan mekanisme kerjanya; menyiapkan dan mengusulkan peraturan lainnya terkait kebijakan kota layak anak; melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan rad secara periodik;ota layak anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan kupu tuan walikota. bagian kedua sekretariat gugus tugas kota layak anakbagian ketiga anggaran untuk pencapaian indikator kota layak anak dialokasikan anggaran dari apbd kotadepok. bagian keempat peningkatan sdm gugus tugas kota layak anak pemerintah kotabagaimana dimaksud dalam secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan. bagian kelima rencana aksi daerah kotakota depokbagian keenam data anak pemerintah berkewajiban menyediakan data anak kota depotujuh forum anak pemerintah kotatau sumber sumber pembiayaan lainnya seluruh; menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya; mendapatkan informasi yang sehat dan aman; kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang seluruh bagi mereka; penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi publik tanpa seizin anak tersebut;;s;;pemerintah kotak tumbuh kembang anak dan melindungi anak anak pks dan abhota; penyediaan ruang menyusui kantor pemerintah dan pemerintah kota atau tempat tempat pelayanan publik; penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasina posyandu setiap rw; penyediaan air bersih; penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;engarnotappdb) line yang bersih dan adil; menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi; mewujudkan sekolah ramah anak setiap jen jang pendidikan; memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu. memfasilitasi siswa kademik, seni budaya dan olah raga;jpengasuhj;ota berkewajiban untuk memenuhi hak perlindungan khusus: membentuk pusat krisis anak tingkat kota; tugas pokok dan fungsi pusat krisis anak ditetapkan oleh walikota;;tau jasa yang ramah dan lain; siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan pekerjaan yang terburuk; mengalokasikan anggaran corporate social responsibility untuk mendukung program penyelenggaraan kota layak anak; penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif. babi undang pers dan kode etikota layak anak mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak. babi sans!; denda administratif; penghentian semen tara kegiatan; dan pasa126 tara sebagaimana dimaksud dalam huruf sanksi administratif berupa pencabutjatau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana. bab333 ketentuan peralihan tim kerja perlindungan anak dan tim gugus tugas kotawalikotab xiii ketentuanpenutup peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini wajib sudah tetapkan paling lambatkota depok hj. ety suryahati ditetapkan depok pada tanggal desember walikota depok nur mahmudi isma'il lembaran daerah kota depok tahun nomor umum penjelasan atas peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang penyelenggaraan kota layak anakotota_jelas pasa12 cukupjelas pasa13 huruf cukupjelas huruf cukup jelas huruf cukupjelas huruf cukupjelas huruf cukuppasa14 cukup cukupjelas pasa113 cukup jelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas pasa117 cukupjelas cukupjelas pasa119 cukupjelas cukupjelas hurufyang dimaksud dengan keluarga tidak mampu adalah keluarga tidak mampu penduduk kota depok. huruf cukupjelas huruf cukupjelas huruf cukupjelas huruf cukup jelas cukupjelas pasa121;tau; semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. huruf cukupjelas hurufpasa132 cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas pasa137 cukupjelas cukupjelas pasa139 cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas cukupjelas tambahan lembaran daerah kota nomor |
lembaran daerah kota depok nomor tahun peraturan daerah kotadepok nomor tahun tentang kepariwisataan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depok menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, pemerintah kota mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundang undangannasional, bahwa pembangunan kepariwisataan kota depok, bahwa peraturan daerah kota depok nomor tahun yang mengatur tentang izin usaha pariwisata sudah tidak sesuai lagi dengan undang undang nomor tahun tentang kepariwisataan, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penggantian ds5) kawasan strategis pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. bab usaha pariwisata bagian kesatu jenis usaha pariwisata usaha pariwisata meliputi: daya tarik wisata, kawasan pariwisata: jasa transportasi wisata: jasa perjalanan wisata: jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasijasa pramuwisata, il. wisata tirta: dan solus per agua (spa):engelolaan dan pengembangan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata religi dan atau daya tarik wisata buatan binaan manusia. pengelolaan usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada meliputi: pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan sungai, pengelolaan situ: pengelolaan perkebunan agro wisata, pengelolaan benda cagar budaya, pengelolaan struktur cagar budaya: pengelolaan situs cagar budaya, h.pengelolaan kawasan benda cagar budaya, pengelolapengelolaan kawasan wisata religi pengelolaan kesenian: pengelolaan atau pejabat yang ditunjuk(l), meliputi: a.penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata dalam kawasan pariwisata, dan b.perseorangan atau meliputi: angkutan jalan wisata, angkutan kereta api wisata: dan angkutan sungai dan danau wisata. usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada dan berbentuk badan hukum atau perseorbiro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pad usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh perseorangan atau : bar rumah minum: kafe: pusat jajanan makanan, if.tidak penyajiannya dalam (satu) tempat tetap yang atau pejabat yang ditunjukuvu " vila: pondok wisata: dan akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh walikota. jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: hotel bintang: dan hotel non bintangusaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam huruf diselenggarakan oleh perseorangan atau badan hukum,depokbintang diskotik, pub, bar hotel berbintang berbintang dan berbintang karaoke rumah bernyanyi, spa, panti pijat, dan wisata tir rumah bernyanyi, driving off' cc. rumah milyar, gelanggang renang:meliputi: kelab malam, diskotewalikota. jenis usaha karaoke rumah bernyanyi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sub jenis usaha karaoke rumah bernyanyidengan huruf serta diselenggarakan oleh hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangandalam hal terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada walikota wajib mencabut tiup yang telah dikeluarkrseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisataperseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiateveyang melakukan kegiatan usaha pariwisata. bagian perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisatsitu. jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada meliputi: wisata arung jeram, wisata dayung, cc. wisata akuatik jenis usaha wisata tirta lainnya yang ditetapkan oleh walikotabagian keempathukum atau tidak berbadan hukum dan atau perseorangan. bagian kelimabelas waktu operasional bar rumah minum sebagaimana dimaksud dalam huruf waktu operasional usahanya ditetapkan mulai pukul (dua belas) wib sampai dengan pukul (dua puluh empat) wib. kelab malam, diskotek, dan pub sebagaimana dimaksud dalam waktu operasional usahanya ditetapkan mulai pukul wib sampai dengan pukul (dua puluh empat) wib. bab atau pejabat yang ditunjuksekali. bagian kedua persyarat yang diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. bagian ketiga tata cara permohonan tanda daftar usaha pariwisata permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh perseorangan atau badan hukum kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk,tata cara permohonan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diatur lebih lanjutdalam diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotapejabat yang ditunjukkota. bagian kedua pembatalan walikota paling lambat hari kerja setelah dilakukan pembatalan. bab viii. berperan aktif dalam upaya pengembangan seni budaya daerahwujudkan dan meningkatkan sapta pesona pariwisata yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangsarana dan prasaranakota. setiap pemilik tiup rumah bernyanyi, panti pijat, spa, dan pub, dilarang mempekerjakan anak bawah umur. setiap penyelenggara usaha pariwisata jenis karaoke rumah bernyanyi, panti pijat dan spa dilarang menyediakan minuman beralkohol diatas (lima) persen sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. khusus untuk bar, kelab malam, diskotik, karaoke rumah bernyanyiviii badan promosi pariwisata daerah pemerintdalam ditetapkan dengan keputusan walikotakepariwisatadalam diatur dengan peraturan walikota. unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam setelah pelantikan seger,lompok sadar wisata disetiap destinasi pariwisata dapat dibentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan atau kelompok penggerak pariwisata kompepar): pembentukan kelompok sadar wisata dan atau kelompok penggerak pariwisata terdiri dari unsurengembangan kepariwisataan. kepengurusan pokdarwis terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota dan seksi seksi sesuai dengan kebutuh, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikotakotakota jawab bersama antara pemerintah,kota memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil bidang kepariwisataan. ketentuan mengenai pendanaan dan sumber pendanaan bagi usaha mikro dan kecil bidang kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikotaopd yang tugas pokok dan fungsinya menangani kepariwisataan: keanggotaan tuh terdiri dari unsur pemerintah kota, tni, kepolisian, kejaksaan, kantor kementerian agama, mui. dalam rangka pembinaan terhadap usaha kepariwisataan pemerintah kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setiap (tiga) bulan sekali oleh opd yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kepariwisataan. walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap seluruh jenis usaha kepariwisataan setiap penyelenggaraidalam gedung maupun diluar gedung yang diselenggarakan oleh jasa usaha pariwisata, wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan paling lambat (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan. walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan pertunjukan disertai penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk mematuhi peraturan perundang undang yang berlaku:, apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dipindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan, (l) masing masing diberikan dengan jeda waktu (tujuh) hari kerja. sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasjj vsatu) tahun dan denda paling banyak rp. (lima miliar rupiah)ancam pidana penjara sesuai dengan ketentuan kuhp dan atau undang undang bidang perlindungan anak dan narkotika. bab xvii ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka ijin usaha kepariwisataan yang sudah diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, maka penyelenggara usaha pariwisata wajibpengusaha jasa usaha pariwisatditetapkan. bab xvdepok nomor tahun tentang izin usaha pariwisata ja nur mahmudi isma'il diundangkan depok pada tanggal desember sekretaris daerahkota depok hj. ety suryahati lembaran daerah kota depok tahun nomogian kedua azas kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, kekeluargaan: cc. adil dan merata: keseimbangan: kemandirian: kelestarian, partisipatif, berkelanjutan demokratis: kesetaraan, kesatuan: dan pemerataan. bagian ketig dan citra bangsa memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa. bagian keempatmemperkukuh keutuhan negara kesatuan republik indonesia: bab pembangunan kepariwisataan bagian kesatu perencanaan pembangunan dan jenis pembangunan kepariwisataan penyusunan rencana induk pembangunan pariwisata daerah: pemerintah kota berkewajiban menyusun rencana induk pembangunan pariwisata daerah rida) dengan mengacu kepada rida nasional dan rida propinsipinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kota, penyusunan rida diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah untuk jangka waktu selama tahun dan melakukan review rida setiap tahun sekali. pembangunan kepariwisataan meliputi: industri pariwisata: destinasi pariwisata: cc. pemasaranpemberdayaan masyarakat dengan melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. bagian keempat pemasaran pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan baik tingkat kota, propinsi, nasional dan internasional dengan melibatkan pemerintah kota dan masyarakat serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra kota depok sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. bagian kelima kelembagaan pariwisata pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain pengembangan organisasi pemerintah kotabab iii kawasan strategis penetapan kawasan strategis pariwisata ditetapkan oleh pemerintberupa kawasan kuliner dan oleh oleh khas kota depok |
nomor lembaran daerah kota depok peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang tahun perubahan keempat atas peraturan daerah kota depok nomor tahun menimbang tentang organisasi perangkat daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depok,merintah serta dengan terbitnya surat dari lopp nomor ka diamanatkan agar seluruh daerah segera membentuk unit layanan pengadaan yang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa unit layanan pengadaan verse but mulai tahun bahwa berdasarkan surat menteri pendayagunaan aparatur negara nomor d.ii pan rb penempatan unit layanan pengadaan barang dan jasa dibentuk bagian tersendiri pada sekretariat bahan keempat atas peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang organisasi perangkatt~dan reformasi birokrasi mar tahun tentang road map reformasi birokrasdengan persetujuan bersama dewan perwakilan alf rakyat daerah kota depok dan walikota depok memutuskan peraturan daerah tent.ang perubahan keempat atas peraturan daerah kota depok nomor tahun tent. tahun lembaran daerah kota depok tahun nomorangka diubah, huruf ditambah (satu) angka yaitu angka dan ditambah (empat) yaitu danmembawakan asisten tata praja; asisten ekonomi, pembangunan dan sosial;: bagian organisasi dan tata laksana, membawakan sub bagian terdiri dari sub bagian kelembagaan; sub bagian penatalaksanaan;; sub bagian pertanahan; dan sub bagian kerja warn; sub bagian perundang undangan;; sub bagian protokol;; sub bagian perindustrian, perdagangan dan investasi;; sub bagian evaluasi pembangunan; sub bagian pengendalian pembangunan. bagian sosial, membawakan sub bagian terdiri dari sub bagian agama; sub bagian kesejahteraan rakyat; dan sub bagian pemberdayaan masyarakat. asisten administrasi, membawakan (tiga} bagian terdiri dari bagian umum, membawakan (tiga) sub bagian terdiri dari sub bagian perlengkapan; sub bagian tata usaha dan administrasi kepegawaian;; dan sub bagian pmb~; sub bagian evaluasi, pelaporan dan penyelesaian singgah; sub bagian pengadaan. kepala bagian layanan pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf angknit layanan pengadaan ulp) bersifat independen, akuntabel, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun dalam menetapkan penyedia barang jasa. uraian tugas kepala unit layanan pengadaan ulp) sebagaimana dimaksud pada dan pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan walikota dan keputusan walikota tersendiri. antara dan disisipkan yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pelaksana secara terintegrasi antara pengguna barang dan jasa dengan blp, berbasis teknologi informasi. penetapan rup oleh pengguna anggaran dilaksanakan paling lam bat bulan setelah penetapan apbd. perencanaan pemilihan penyedia barang dan jasa dilaksanakan oleh ppk paling lambat bulan dari jadwal pelaksanaan pengadaan yang tercantum dalam rup sebagaimana dimaksud pada tata cara pelaksanaan koordinasi dan penetapan jadwal pengadaan sebagaimana maksud dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan walikota. ketentuan pasa154 huruf pada peraturan daerah kota depok nomor tahun diu bah,dalam huruf tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. lamp dalam maka lampiran sebagaimana tercantum dalamubah. pasai pada saat peraturan daerah ini mulai berl~unit kerja baru, diselesaikan paling lambat bulan januari tahun pejabat pada organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan keempat berdasarkan peraturan daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka peraturan daerah desember walikota~ sell; nur mahmudi isma'il diundangkan depok pada tanggal desember daerah kota depok, hj. ety suryabati lembaran daerah kota depok tahun nomor sekretariat daerah asisten tata praja bag ian bagian bag ian bag ian bagian portal pemerintahan hukum humas& ekonomi protokol lampiran peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang perubahan empat atas peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang organisasi perangkat daerah sekretaris daerah [;[ asisten asisten ekbangsos administrasi bag ian bag ian bagian bag ian bag ian pembangunan sosial umum keuangan layanan pengadaan , j , ________ ________ ____ ___ _______ ________ ___ ___ _______ .j ___ .j subang subang subang subang subang subang subang kelompok subang pemerintahan kominfo subang koperasi& subalpina pelengkap perencanaan f kelembagaan ,._ f humas apem agama anggaran dan jabatan umum hukum umkm pembinaan fungsional subang utl a(.j subang subarmata subang evaluasi, subang subang subang subang perintah subang usahakan pelaporan penatalaksanaan pertanahan perlu protokol dan evaluasi kesra administrasi pembukuan, pembangunan evaluasi dan invest asi kepegawaian dan penyelesaian pelaporan singgah subang subang subang subang subang subang subang rumah subang subang analisa analisa per ian pengendapan pemberdayaan tangga formasi jabatan kerjasama dan advokasi kebijakan ketahanan pembangunan masyarakat sandi pengadaan otda hukum pub pangan garis koordinasi garis komando nur mahmud! isma'il |
lembaran daerah kota depok nomor tahun peraturan daerah kota depok nomor tahun tentang kawasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depokuntuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun jo. peraturan pemerintah nomor tahunpada tempatdalam hal tempat ktr sebagaimana dimaksud pada disewakan, pimpinan pada ktr yang telah ditetapkan sebagai ktr wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa dalam ktr. penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. pimpinan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai ktr wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. tempat khusus untuk merokok harus memenuhi kriteria sebagai berikut ruangtr wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, promosi dan atau penggunaan rokok dan atau produk tembakau lainnya. pengumuman dan tanda tanda larangan sebagaimana dimaksud pada wajib dipasang pintu masuk ktrtempat tempat tersebut. iklan rokok dan atau produk tembakau lainnya wajib untuk melakukan hal halseperti dalam iklan: tidak memperagakan, menggunakan, dan atau menampilkan wujud atau bentuk rokok dan atau produk tembakau lainnya atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek rokok dan atau produk tembakau lainnyadan atau produk tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: tidak diletakkan ktr: tidak diletakkan jalan utama atau protokol, harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak memotong jalan atau melintang, tidak melebihi ukuran (lima puluh) meter persegi: dan tidak melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah rokok. bab penetapan ktr bagian kesatu umum dengan peraturan daerah ini, tempat tempat atau area area tertentu dinyatakan sebagai ktr. tempat tempat atau area areadan sarana kesehatan. tempat umum sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pasar modern: pasar tradisional: cc. pertokoan, tempat wisata: tempat hiburan, hotel: restoran, halte, gedung kesenian bioskop: terminal, stasiun: dan il. sarana olahraga. bagian kedua larangan umum setiap orang dilarang melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan atau merusak pengumuman dan tanda tanda larangan merokok. setiap orang dan badan yang menjual rokok dan atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis dan bentuk rokok dan atau produk tembakau lainnya tetapi dapat ditunjukkan dengan tanda tulisan di sini tersedia rokok . setiap orang dan badan dilarang menjual produk tembakau: menggunakan mesin layan diri: kepada anak bawah usia (delapan belas) tahun: dan kepada perempuan hamilbadan dan atau perorangan yang diliput media dan atau produk tembakau lainnya. setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh rokok dan atau produk tembakau lainnya dan atau bertujuan untuk mempromosikan rokok dan atau produk tembakau lainnya dilarang mengikutsertakan anak bawah usia (delapan belas) tahun. bagian ketiga tempat umum setiap orang dilarang merokok tempat umum sebagaimana dimaksud dalamdalam larangan sebagaimana dimaksud pada dan sampai batas pagar batas terluar. bagian keempatlarangan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku sampai batas pagar bataslarangan sebagaimana dimaksud pada dan berlaku sampai batas pagar batas terluar. bagian keenambatas terluar. bagian ketujuhdelapansampai batas pagar batas terluar. setiap orang dan badan dilarang mempromosikan, mengiklankan rokok dan atau produk tembakaubagian kesembilansampai batas pagar batas terluar. setiap orang, badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, rokok dan atau produk tembakaulaporan bagian kesatuditujukan kepada pimpinan agar pelaksanaan ktr:pada ktr untuk mengefektifkan tempat tempat yang dimiliki atau dikelola olehtr: melakukan pembinaan kepada pimpinan ktr. bagian kedua pelaporan pimpinan wajib melaporkan pelaksanaan ktrbidang kesehatan, ketenteraman, ketertiban dan perhubungan wajib melaporkan pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan ktr kepada walikota. laporan sebagaimana dimaksud pada dan berupa laporan rutin, dan laporan insidental. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaporan diatur dengan peraturan walikota. bab pengendalian penyelenggaraan ktr bagian kesatu umum: dan ketaatan pimpinan terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan ktr. pasai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh pimpinan dan atau opd. pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh opd. bagian kedua pengawasan terhadap ketaatan orang paragraf pengawasan oleh pimpinan pimpinan wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada ktr yang menjadi tanggung jawabnya. dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pimpinandan atau produk tembakau lainnyamelakukan koordinasi dengan opd. paragraf petugas pengawas ktr dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pimpinanopd opdil), dilakukan melalui kunjungan lokasi ktr dan atau menindak lanjuti laporan pimpinan. kunjungan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak. opdwajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada opd dalam melaksanakan tugas pengawasan ktr. dalam melaksanakan tugasnya opd sebagaimana dimaksud dalam berwenang memasuki ktr, kantor dan atau tempat tempat lainnya, meminta keterangan kepada pimpinanyang melakukan pelanggaran, dan memerintahkan pimpinanenyelenggaraan ktr sebagaimana dimaksud dalam (l),yang melakukan pelanggaran. setiap pimpinan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian lingkungan ktrtr. masyarakat berperan aktif untuk mengatur ktr::impinan jika terjadi pelanggaran ktr, melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran. pemerintah kotasanksi administrasi (l)opd dan atau petugas pengawas berwenang untuk memerintahkan orang atau badan,petugas pengawas ktr sebagaimana dimaksud dalam yang tidak melaksanakan tugasnya dikenakan sanksi oleh pimpinan sesuai dengan undang undang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannyundang undang kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya. bab ketentuan pidana setiap orang yang melanggar ketentuan (l), (l), dan diancam dengan pidana kurungan paling lama (tujuh) hari atau denda paling banyak (satu juta rupiah). setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud padadan merupakan penerimaan daerah. selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana dimaksud pada badan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usahaada saat peraturan daerah ini diberlakukan, ketentuannomor tahunnur mahmudi isma'il diundangkan depok pada tanggal mei sekretaris depok hj. ety suryahati lembaran daerah kota depok tahun2014 nomor noref peraturan daerah kota depok, provinsi jawa barat: yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penertiban ktr, yang selanjutnya disebut opd adalah opd yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan, ketentraman, ketertiban, dan perhubunganluarbab azas, tujuan dan ruang lingkup bagian kesatu azas penetapan ktr berasaskan::gaturan ktr ngaturan ktr meliputi hak dan kewajiban, penetapan, pemanfaatan, pengendalian ktr, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta7(3a) dan ditambahkan (dua) yakni dansebagaimana dimaksud pada (3a) diatur dengan peraturan walikota. antara dan disisipkan (lima) yakni (la), (1b), (1c), (1d), dan (le), dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikutla)(1b)lc)(1d)(1ewalikota. ketentuwalikota tersendiriyakni sehingga berbunyi sebagai berikutetentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut walikota paling lambat awal bulan agustus tahun anggaran berjalan. pedoman sebagaimana dimaksud pada dalam bentuk surat edaran yang rancangannya disiapkan oleh tapi. rancanganketentuan diubahkepala skpd sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada ppidpenjabaran apbd menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, programketentukan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut investasi pemerintah daerah dilakuserta diantara dan disisipkan (dua) yakni (8a) dan (8bhurufrta s5) dihapussebagaimana dimaksud pada angka dan angkadan angka diubah, diantara angka dan angka disisipkan (satu) angka yakni angka 57a, sertota depok. provinsi adalah provinsi jawa barat. gubernur adalah gubernur jawa barsampah dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota depokbadan secara proporsional, efektif, dan efisien, bahwa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pengelolaan sampah menyatakan bahwa walikotasebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya: pengumpulan sampah:akan ditetapkan dalam peraturan walikota. bagian kedua pengurangan sampah kegiatan pengurangan sampah meliputi: pembatasan timbunan sampah (reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse): dan cc. pendaran ulang sampah (recycle): dan sistem penanganan sampah dilakukan dengan cara: pemilahan: pengumpulan: cc. pengangkutan:kegiatan pengelompokan sampah menjadi,sebagaimana dimaksud pada harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara laiotaups dan atau tpa. kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: pengumpulan sampah dilakukan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan: penyediaan tps dan atau ups yang aman bagi kesehatan dan lingkungan: tps dan atau ups sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memenuhi kriteria: l.sampah yang dibuang harus terpilih sebagaimana dimaksud dalamups diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota, pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga tps sampai ups dan atauoleh: lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh rt rw untuk sampah dari rumah tangga yang diangkut tps, pemerintah kecamatan untuk sampah organik dari tps ups, pemerintah kota untuk sampah residu dari tps tpa, pengelola kawasan untuk sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus yang telah terpilih, dari sumber sampah sampai tps, ups dan atau tpa, dan pemerintah kota untuups danjenis sarana pengangkutan sampah meliputi: gerobak sampah, motor sampah, atau truk sampah. sarana pengangkutan, dan tinggi bak maksimum (satu koma enam) meterups dan atau tpa, meliputi perubahan fisik, perubahan melalui proses kimia: dan cc. perubahan melalui proses biologingolahan sampah ups dan atau tpa sebagaimana dimaksud dalam tidak boleh merusak lingkungan dan atau merugikan kepentingan masyarakat. pengolahan sampah ups dan atau tpa sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu: fungsi dari ups dan atau tpaups, dan cc. pengolahan residu sampah. pengolahan sampah ups sebagaimana dimaksud padalahan urug terkendali (control land fill): metode lahan urug santer (sanitasi land fil): dan atau metode lain dengan teknologi ramah lingkungan. pengelola tps, upsps, ups dan atau tpa, menolak pembuangan sampah tps, upsps, ups dan atau tpa dari kegiatan yang bukan bagian dari kegiatan pengelolaan sampah. pemerintah kota, masyarakat, dan badan dapat memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan tps atau ups kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus sesuai kebutuhan. penyediaan tpsatau ups sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang kawasan. babkotaantara lain dengan membentuk bank sampah, dan mengusulkan kebutuhan tps kelurahanups kecamatanups oups atau tpa, dan cc. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampahkota, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lainnya: kerjapersamaan dari pemerintah: atau perizinan investasi swasta. kerjasama antar pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam dapat melibatkan dua atau lebih daerah provinsi ataulaksanaan kerjasama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, kerjasama pemerintah kota dengan swasta, pemberian investasi awal dan perizinan investasi swasta sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab vii retribusi pelayanan persamaan pemerintah kota pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah rumah tangga tidak dipungut retribusi. penetapan retribusi atas pelayanan persamaan selain dimaksud pada ditetapkan dalam peraturan daerah tersendiri. bab viii peran keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat pemerintah kotaadalah meningkatkan kepedulian setiap keluarga terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri,adalahoskala kota diluar pengadilan. penyelesaian sengketa pengelolaan sampah skala kotapengelolaan sampah dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pengumpulan sampah, pengangkutan sampahwalikota atau pejabat yang ditunjukpembiayaan pembiayaan penyediaan pengadaan sarana prasarana, sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh opd dibiayai dari apbd dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat. pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh pemerintah kota sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. bab xiii kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban paragraf pemerintah kota pemerintah kota wajib melaksanakan: pengurangan sampah:netapkan target pengurangan sampah secara bertahap, mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengurang, dan memsebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan cara: melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara berjenjang. pemerintah kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam melakukan pengolahan sampah dari fasilitas umum dan fasilitas sosial.berikan informasi tentang pengelolaan sampah dan menyebarluaskannya kepada masyarakat, dan pemerintah kecamatan menyelenggarakan pengolahan sampah ups. opd yang tugas pokok dan fungsinya bidang pengelolaan sampah menyelenggarakan pengolahan sampah tpa. ups atau tpa sebagaimana dimaksud pada dan adalah ups dan atau tpa yang dimiliki dan dikelola pemerintah kota. pemerintah kota, masyarakat menyediakan tps, ups dan atau tpa sesuai dengan kebutuhan. penyediaan tps, ups dan atauups dan atau tpa sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa bidang pengelolaan sampah. paragraf masyarakat masyarakat wajib melaksanakan: cc. pengurangan sampah,reduksi timbunan sampah sejak dari sumbernya, melakukan aktivitas perdagangan menggunakan wadah belanja ramah lingkungan,yiapkanmasyarakat menyediakan tps, dan atau ups sesuai dengan kebutuhan. penyediaan tps dandan atau ups sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota. paragraf badan badan wajib melaksanakan: pengurangan sampah dari kegiatan usaha, dan penanganan sampah. pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melaluigunakan bahan produksi yang , menerapkan teknologi bersih dan nirlimbah, menerapkkotamenampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen: menyediakan tps, dan atau ups sesuai dengan kebutuhan: tps dan atau ups sebagaimana dimaksud pada huruf, dan tps dan atau ups sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kotsarana pemilahan sampah: lokasi dan fasilitas tps,ebagaimana dimaksud pada huruf dalam skala kawasan. sarana pemilahan sampah skala kawasan yang disediakan oleh pengelola kawasan wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksudjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang persamaaups dan atau alat pengumpul untuk sampah terpilih secara aman bagi kesehatan dan lingkungan,yang tugas pokok dan fungsinya bidang pengelolaan sampah. setiap penyelenggara bangunan dan atau pemilik bangunan wajib menyediakan ups dan alat pengangkutan sampah (container untuk bangunan non hunian dengan luas lahan lebih besar atau sama dengan m?, menyediakan tempat pembuangan sampah sementara pss) dan atau ups untuk bangunan non hunian dengan luas lahan bawah m?, setiap penyelenggaraan bangunan fungsi hunian rumah tinggal deret dengan jumlah hunian paling sedikit (lima puluh) unit dan rumah susun fungsi hunian wajib menyediakan ups dan alat pengangkutan sampah (container) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kotagian kedua larangan setiap orang dilarang: membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan: mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun: cc. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan membuang sampah spesifikmenggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan memasukkan sampah dalam wilayah kota. bab xiv penghargaan, kompensasi dan sanksi bagian kesatu umum pemerintah kota dapat memberikan penghargaan, kompensasi dan sanksi kepada orang atau badanpenghargaan dan kompensasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah kota. bagian kedua penghargaan pemerintah kota dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada orang dannghargaan atau insentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa: pemberian penghargaan: pengurangan atau penghapusan retribusi pelayanan persamaan kebersihan: dan atau cc. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah. bagian ketig milik pemerintah kotopd yang tugas pokok dan fungsinya bidang pengelolaan sampah, opd sebagaimana dimaksud pada hurufempat sanksi pemerintah kota memberikan sanksi atau disinsentif kepada orang dan badan yang melakukan: pelanggaran terhadap larangan, pelanggaran tertib penanganan sampah, dan atau disinsentif kepada orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam dapat berupa pengenaan sanksi administras(l)huruf beri sanksi administratif berupa peringatan tertulis, dan atau dendjika pelanggar mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada dan mengulangi pelanggaran maka dikenakan denda administratif berupa: penghentian pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah, penghentian pengurangan retribusi pelayanan persamaan kebersihan, dan atau cc. pembebanan denda sebesar (tiga) kali biaya operasional pemilahan. biaya operasional sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan perkalian antara belanja operasi per (satu) tonwalikotaups dan atau tpa berwenang menolak pembuangan sampah ups dan atau tpa. sampah yang belum dipilah dapat diproses ups dan atau tpa setelah pembuang sampah membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam bab xvi ketentuan pidana setiap orang atau badan tanpa izin melakukan kegiatan pengelolaan sampahiancam dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan dalamberlaku, ketentuan huruf dan huruf,diorang adalah orang perseorangan sebagai pembawaotaotacc.bagian kesatu azas pengelolaan sampah berdasarkan azas: harmoni, dan kelestarian lingkungan: tanggung jawab: cc. berkelanjutan: manfaat: keadilan: kesadaran, kebersamaan: kesehatan: keamanan: dan nilai ekonomi. bagian kedua tujuan pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk: mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat semua kawasan, cc. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. bab perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah bagian kesatu perencanaan dan rencana induk paragraforencana induk pemerintah kota menyusun rencana induk pengelolaan sampah untuk jangka waktu (sepuluh) tahun yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan opd.i ketentuan umum dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan, dibentuk bpmptsp. bab iii kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan kedudukan bpmptsp sebagaimana dimaksud dalam merupakan unsur pendukung kepala daerah yang dipimpin oleh kepala bpmptsp yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. bpmptsizinan dan nonperizinan serta penanaman modal. dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada bpmptsp mempunyaidankepala bpmptsp mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal atas nama walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan. bab susunan organisasi susunan organisasi bpmptsp, terdiri atas kepala badan sekretaris, membawakan subbagian program dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian dan subbagian keuangan, bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, membawakan subbidang pelayanan dan subbidang perizinan dan non perizinan, bidang penanaman modal, membawakan subbidang pengembangan penanaman modal, dan subbidang promosi dan kerjasama, bidang data dan pengendalian, membawakan subbidang data, dan subbidang pengaduan dan pengendalian upt dandan fungsi susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab tim teknis dalam membantu pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal, walikotaketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis dapat bentuk unit pelaksana teknis bpmptsp. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit pelaksana teknis bpmptsp sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. bab viipmptsp. pasi nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada berdasarkan jenis,i tata kerja kepala badan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbidangpmptsp mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan sekretariat daerah dan hubungan koordinatif dan fungsional dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya. setiap pimpinan unit kerja lingkungan bpmptspeselonisasi lingkungan bpmptsp terdiri dari: kepala bpmptsp: kepala subbidang dan subbagian adalah pejabat eselon va, kepala upt adalah pejabat eselon va, dan pejabat lingkungan upt eselon vb. bab kepegawaian dan keuangan bagian kesatu kepegawaian pegawai yang ditugaskan lingkungan bpmptsp diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. pegawai yang ditugaskan lingkungan bpmptsp sebagai lingkungan bpmptsp sesuai ketentuan perundang undangan. bagian kedua keuangan pembiayaan penyelenggaraan kegiatan bpmptsp dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bpmptsp adalah satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran. bab ketentuan peralihan pelimpahan kewenangan atau pendelegasian kewenangan dalam hal perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal yang belum diberikan kepada kepala bpmptsp pada saat ditetapkannya peraturan daerah ini, dilakukan paling lambat (tiga) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan. penataan organisasi bpmptsp dilakukan penyesuaian paling lambat (tigketentuan dalam sampai dengdicabut dan dinyatakan tidak berlaku. peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini,pril walikota conomie tahu diundangkan gorontalo pada tanggal april sekretaris dae kota gorontalo, darwis salim pembina utama madya nip. lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor noref peraturan daerah kota gorontalo "ana penjelasan atas rancangdan nonperizinan. desentralisasi pemberian izin dan nonperizinan.. bpmptsp). dimana pemohon tidak bersentuhan langsung dengan berbagai satuan perangkat daembentukan organisasi dan tata kerja badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bpmptsp) pemerintah kota gorontalo telah memiliki perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. is kelompok jabatan fungsional subbab subbagian subbagian program dan umum dan keuangan pelaporan kepegawaian bidang pelayanan bidang bidang perizinan dan nonperizinan penanaman modal data dan pengendalian sub bidang sub bidang pengembangan sub bidang pelayanan penanaman modal data sub bidang sub bidang sub bidang pengaduan perizinan dan non promosi dan kerjasama dan pengendalian perizinan walikota ser martha tahu |
dak etenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota gorontalo, menimbang bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaminpekerja buruh, cc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakdan pembinaan. dinas adalah perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan. dewan pengupahan daerah adalah suatu lembaga non struktural yang bersifat tripartiupah minimum daerah adalah upah minimum daerahbilembaga pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat lpk adalah lembagatan. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan. bab asas dan tujuan pasaiiniarah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan ketenagakerjaan, pemerintah daerah dan menetapkab ruang lingkup ruang lingkup penyelenggaraan ketenagakerjaan meliputi: pelatihan dan pemasangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, tka, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial, fasilitas kerja, hubungan industrial,dan sanksi administratif. bab pelatihan dan pemasangan kerja bagian kesatu pelatihan paragraf peserta pelatihanparagraf lembaga pelatihan kerja lpk dapat diselenggarakan oleh: lpk pemerintah, atau lpk swasta. lpk swasta sebagaimana dimaksud pada huruf berbentuk badan hukum indonesia ataufasalserta pemasangan. sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit (enam puluh persen) dari besaran upah minimum daerahrnberirdagtulus. (l)rtem program pemasangan sebagaimana dimaksud pada (i)a..asai jangka waktu pemasangan dibatasi paling lama (earn) bulan dan tidak boleh diperpanjdan mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak dalam maupun diluar negeri. hak dan kesempatan untuk memilih mendapatkanba. dinas melaporkan setiap lowongan kerja kepada walikota dan dprd bidang ketenagakerjaanatas: penempatan tenaga kerja akl, penempatan tenaga kerja akad,dan penempatan tenaga kerja akan. pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada adalah: dinas bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan, danrusahaan penyedia jasa pekerja, lembaga penempatan tenaga kerja swasta, bursa kerja khusus disatuk. dinas dan lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada huruf dan hurufcara untuk mendapatkan izin tertulis, sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotadan rekomendasi dari walikota sebagai daerah penerima. (l)atau(l)setiap pengusaha yang memiliki tenaga kerja atas (seratus) orang wajib memperkerjakan penyandang disabilitasdinas. ketentuan lebih lanjut mengenailembaga penempatan tenaga kerja penyandang disabilitaswalikota. (l)ketentuan lebih lanjut untuk memperoleh izin, dan standar serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada dan diatur denganpenciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota.vii tka setiap pemberi kerja yang akan memperpanjang izin mempekerjakan tka. perusahaan yang memper, cc. melaporkan keadaan tkaengan peraturan walikot: perjanjian kerja terdiri atas: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan melawpekerjaanjanjian kerja harus sesuai dengan peraturan perundang undangan dan wajib dicatatkan dinas. bab perlindungan, pengupahan,hygiene perusahaan dan lingkungan kerja, moral dan kesusilaan:: fl.rusahaan wajib menerapkan manajemen keselamatan, dan kesehatan yang terintegrasi dengan sy, hygiene perusahaan, lingkungpengusaha yang memperkerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja sebagaimana maksud pada huru'dengsekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja (empat) jam terus menerus, istirahat shalat jumat, dan shalat (lima) waktu bagi yang beragama islam, ccbelas) bulan terus menerus, atau gugur kandungan, penyimpangan jam diluar kebiaspengusaha wajib(l)rkerjak,dan mencatatkan pelaksanaannya kepada dinas. tata cara pencatatan bagi pengusaha yang memperkerjakan perempuan antara pukul s d sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dengan peraturan walikota. pengusaha wajib memberikan bagi wanita yang beragama islam untuk melaksanakan kewajibannya agamanya dalam hal beribadah dan berhijab atau berkerudung area pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (l) gubernur dapat menetapkan upah minimum daerah. upah minimum daerah sebagaimana dimaksud pada harus lebih besar dari upah minimum provinsi. gubernur menetapkan upah minimum daerah dengan memperhatikan rekomendasi walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi. rekomendasi walikota sebagaimana dimaksud pada berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan daerah. dg rekomendasdaerahdaerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. (l)selain struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada pengusaha wajib memliki buku upabagian keempat thr (l)cc.daerah wajib membentuk dan mengoptimalkan lks tripartit dan dewan pengupahan daerah. semua kegiatan operasional dan kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud pada dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. paragraf lks tripartit lks tripartit daerah dibentuk oleh walikota. lks tripartit daerah bertanggung jawab kepada walikota. lks tripartit daerah mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran,daerah terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serikat buruh. susunan keanggotaan lks tripartit daerah terdiri atas: ketua merangkap anggota, dijabat oleh walikotaparagraf dewan pengupahan dewan pengupahan daerah bertugas: memberikan saran dan pertimbangan kepada walikota dalam rangka: pengusulan upah minimum daerah dan atau upah minimum sektoral daerah, dan penerapan sistem pengupahan tingkatwan pengupahan daerah(l) keanggotaan dewan pengupahan daerah, terdiri dari unsur pemerintah daerdaerah dari unsur pemerintah daerdaerahwan pengupahan daerah sebagaimana dimaksud pada berjumlah gasal. susunan keanggotaan dewan pengupahan daerah terdiri dari ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah daerdaerah yang mewakili perangkat daerah yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan,dan anggota. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas, dan wewenang lks tripartit dan dewan pengupahan daerah diatur dengan peraturan walikotkegiatan fasilitasi mediasi sebagaimana dimaksud pada dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,pada paling sedikit memuat: waktu(l)teuwarn(l)3ifus5), huruf sampai dengan dan dan s5), dikenakan sanksi administratifpasai pada saat peraturan daerah ini berlaku, lks tripartitdamn yana malayana namntanana nasr,lh lnnarnnn jet letnan malay all ali ciarsarnaari mali ikclalllali lvjacaclli all lokal git ctapraiti pali li1 aen tahu diundangkan gorontalo pada tanggal juli sekretaris daerancangan peraturan daerah kota gorontaldaerah untuk membangun kota gorontalomenyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah:a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, tent:dalamperangkat kabgan itu (l) tempat hiburan yang terdiri atas cafe, live music, rumah billiards dilarang melakukan kegiatan selama bulan suci ramadhan. tempat hiburan yang terdiri dari pub, diskotik, karaoke, club malam dilarang melakukan kegiatan selama bulan suci ramadhan, kamis malam dan hari besar keagamaan. bagian kedelapan tertib sosial paragraf sumbangan setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor, dan tempat umum tanpa izin. permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan harus memperoleh izin dari pemerintah daerah. paragraf undiansesuai peraturan perundang undangan. paragraf pengemis, pengamen, dan anak jalanan setiap orang dilarang: mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan atau sejenisnya jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum, atau perangkat kabar menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau pengamen untuk ditarik penghasilannya. paragraf perbuatan asusila setiap orang dilarang berbuat asusila jalan, jalur hijau, taman, kendaraan bermotor, rumah tempat tinggal, kost, kantor, dan tempat umum lainnyauruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial. bagian kesembilansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang wajib membawa kartu tanda penduduk pada saat bepergian. setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga, rukun warga, atau aparat kelurahanamah kost kontrakan, dan rumah susun, wajib melaporkan penghuninya kepada aparat kelurahan melalui pengurus rukun tetangga rukun warga setempat secara periodik. perangkat kabar bab pelaksanaan operasional penertiban pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja berkoordinasi dengan instansi terkait. satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang undangan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. satuan polisi pamong prajauan polisi pamong prajawalikota. bab partisipasi masyarakat setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jikrtiban umum. setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pencegahan terhadap hal yang berhubungan dengperangkat kabarrlindungan kepada pelapor diatur dengan peraturan walikota. bab vii pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggung jawab walikota dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum. (l)ngawasan terhadaprangkat kabar penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, penyitaan,dan atau penutupan pembongkarperangkat kabar asisten sekda ibisgret pit. muunyenomaf tam doku diundangkan gorontalo pada tanggal karet sekretaris kota gorontalo, madjid lembaran daerah kota gorontalo tahun nomor !. noref peraturan daerah kota gorontalo perangkat kabar penjelasan peraturan daerah kota gorontaloperangkat kabar tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitasyearsekda nan antertiban umum sama k. asisten sekdaatau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan. ketertiban umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. tempat umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus meneradalah bangunan gedung besertaan baik yang berbentuk rumah, toko, kios milik pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorang larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. perangkat kabar bana yaaberada pada instansi teknis untuk mengawal undang undang tertentungaturan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalan mencegah, mengawasi dan menindak setiap kegiatan yang melanggar ketertiban umum daerah. pengaturan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban umum. bab iii ruang lingkup pemerintah daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum. perangkat kabar asisten sekda penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada meliputi: tertib fasilitas umum, tertib lalu lintas dan jalan, cc. tertib bangunan tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha: tertib tempat hiburan dan tempat keramaian, tertib sosial: dan tertib kependudukan. bab ketertiban umum bagian kesatu tertib fasilitas umum setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum. setiap orang dilarang mengotori, merusak dan atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan. fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada adalah sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. bagian kedua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perangkat kabarsetiap pengendara kenderaan bermotor dilarang menimbulkan suara yang sifatnya menganggu ketertiban. (l)pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan ramb. setiap orang dilarang. izin penggunaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangrangkat kabar asisten sekda setiap orang dilarang: mengotori dan merusak jalan, memperbaiki dan atau mencuci kenderaan jalan,, pita pengaruh, membuat rintangan, dan atau menempatkan bahan material sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan, berjualan dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap jalan, bertempat tinggal tidur atas atau bawah jembatan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, trotoar, median jalan, menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan atau barang bekas bangunan jalan dan trotoar yang dapat mengganggulalu lintas lebih dari (satu kali dua puluh empat) jam, menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan,atau menyebarkan selebaran, brosur, pamphlet, dan sejenisnya sepanjang jalan umum. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari pemerintah daerah. bagian ketiga tertib bangunan kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah dan pemegang izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setiap orang yang mendirikan bangunan wajib: memilik izin mendirikan bangunan, mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif, perangkat kabarpengelolaan lingkungan, dan menjaga ketertiban, kerapuhan, dan kebersihan bahan material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan. bagian keempat tertib lingkungan paragraf jalur hijau pemerintah daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah. kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud padaingkungan pemerintah daerah bertanggungbagian kelima tertib sungai, drainase dan sumber air pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, drainase dan pelestarian sumber air. sean pemerintah daerah bersama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung bantaran sungai, drainase dan sumber sir. pemanfaatan sungai, saluran irigasi, drainase dan pelestarian sumber aiertib usaha (l) setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin. setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan atau menyimpang dari izin. ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. setiap orang wajib membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. waktu pelaksanaan usaha rumah makan, restoran, warung makan, selama bulan ramadhan dilarang melaksanakan kegiatan mulai pukul sampai dengan pukul kecuali hotel dan layanan pesan antar. bagian ketujuh tertib tempat hiburan dan tempat keramaian setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib mendapat izin. walikota menetapkan jenis tempat hiburan dan kegiatan keramaian. ketentuan mengenai izin penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan walikota. asisten sekda |
taka gorontalo, menimbang bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur utama yang memerlukan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka penyelenggaraan telekomunikasi demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, bahwa dalamaturan menteri komunikasi dan informatika nomor per m.kominfo tentang pedoman, pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi jokotaangunan menara telekomunikasi. bab ketentuanumumyang diberi kewenangan bidang penataan dan pembangunan menaruntuk tujuan penyelenggaragia menara telekomunikasi green field gf) adalah menara telekomunikasi yang didirikan diatas tanah. menara telekomunikasi roof top rt) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di,c punyasistem btstujuan dan ruang lingkup penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bertujuan sebagai pedoman pembangunan menara telekomunikasi daerahp ruang lingkup peraturan daerah ini terdiri atas pembangunan menara baru, pengaturan dan penataan infrastruktur telekomunikasi, perizinan pembangunan menara,dan pengawasan dan pengendalian. bab iii pembangunan menara barusesuai dengan standar baku tertentu, antara laintiga) penyelenggara telekomunikasi8 dengan memperhatikan daya dukung menara bersama, dan persyaratan struktur bangunan menara harus memenuhi standar nasional indonesia. ketentuan mengenai persyaratan struktur bangunan yang memenuhi standar nasional indonembangun menara penyedia menara wajib melakukan sosialisasi pendirian menara kepada warga sekitar menara. penyedia menara atau pengelola menara wajib mengamankan aset aset menara dan mengasuransikan menara miliknya, serta mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas setiap kejadian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakatsuai dengan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. babellditiang tiang penerangan jalan umum dandaerahajigorontalo. penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antenketentuan mengenai kajian teknis sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikotana dan perangkatnya. antenasebagaimana dimaksud pada yang terimplementasikan dalam notasi jarak antar menara yang digunakan,sebagaimana dimaksud pada dibagi dalam zona zona dengan memperhatikan: potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, keamanan, ketertiban, dan estetika lingkungan,dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. menara telekomunikasi yang dibagi dalam zona zona yang terletak dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalamgorontalo. paragraf pembagian zona menara telekomunikasi zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan'angkc sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan walikota. pemasangan perangkat microchela tipe outc sebagai pengganti radiolink pada sycctonfacc.alatlagdis5) terdidan tanggal izin mendirikan bangunan. ena bagian ketiga abisveketentuanyaa paragraf. sg penyelenggara telekomunikasi wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (celltelekomunikasi pembangunan menara harus memiliki izin mendirikan bangunan imb) dari walikota atau pejabat yang ditunjuk. pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang. pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan melalui badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.dinas yang diberi kewenangan bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi. penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh izin mendirikan bangunan imb). izin mendirikan bangunan imb)tiga) tahun sekali. untuk memperoleh izin mendirikan bangunan imb)wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut persyaratan administratif. persyaratan teknis persyaratan administratif yang dimaksud dalam huruf terdiri dariyang diberi kewenangan bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi, bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan atau perjanjian sewa menyewa sesuai perundang undangan yang berlakumbangunan menara bersama, izin gangguan dalam hal menggunakan catu daya menyertakan dokumen lingkungan hidup ukl) bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan pbb) (dua) tahun terakhir persyaratan teknis sebagaimana yang tercantum dalam huruf wajib diklarifikasi oleh konsultan konstruksi menara yang telah ditunjuk oleh dinas yang diberi kewenangan bidang penataan dan pembangunan menara telekomunikasitruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir. bab pengawasan dan pengendalian pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan menara dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan walikota. hasil dari pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada walikota, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya. tim sebagaimana dimaksud pada juga berperan sebagai fasilitator antara penyedia menara dengan masyarakat. pemerintah daerah melalui dinas menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tim untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan walikota. bab sanksi administrasi setiap penyedia menara dan atau pengelola menara yang melanggar ketentuan penataan dan pempencabutan izin, denda administratif: dan atau sanksi posisional. denda administratif sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyak rp. (lima puluh juta rupiah) dan disetor kas daerah, sanksi posisional sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: penyegelan, atau pembongkaran. s5) ketentuanvii(eksisting)(menara eksisting) dapat diarahkan menjadi menarapemerintah daerah, memenuhi syarat administratif, melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah. pengajuan permohonan untuk menjadi menara bersama sebagaimana tersebutmel pembangunan menara bersama berikutnya yang baru (sesuai dengan zonasi. bab v: :. mann marten tahu diundangkan ali gorontalo pada tanggal | : .e wiki sekretaris kota gorontalo darwis skota gorontalo umum dalam rangka pelaksanaan kewenangan bidang komunikasi dan informatika diperlukan sistem komunikasi dan informatika yang handal, aman, berdayaguna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen komunikasi dan informatika sedemikian rupa sehingga terwujud satu kesatuan yang utuh, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara yang satu dengan lainnya. dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, maka pemerintah daerah menyusun kebijakan regulasi melalui rancangan peraturan daerah kota gorontalo tentang penataan menara telekomunikasipas bupati polewali mandapolewali manddesadaerah kota kotatarif pajak per tahun. untuk nop diatas rp. (satu milyar) ditetapkan sebesar (nol koma dua persenterutang dipungut diempat pembayaranjanuari bupati polewali mandar ali baal masdar diundangkan polewali mandar pada tanggal, januariolewali mandarm:ngarahkan pembangunan kabupaten polewali mandar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan untukpolewali mandawilayah pulau sulawesi: peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilaykonservasi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk pelestarian sumberdaya alam h, sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan agromegaboard)mempunyai fungsi membantu bupati dalam koordinasi penataan ruang daerah. ruang lingkup wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten polewali mandar, secara geografis terletak pada posisi lintang selatan dan bujur timur, dengan luas wilayah darat t2. km? dan luas wilayah laut km0, serta panjang pantai t94, km. wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada terdiri atas (enam belas) kecamatan, meliputi: kecamatan sinambung, kecamatan balcanica, kecamatan limboto:, kecamatan tubi tanaman:, kecamatan alu, kecamatan campalagian, kecamatan luo, kecamatan wonomulyo, kecamatan matilei, kecamatan tayang, kecamatan matahari:, kecamatan bulo: kecamatan polewali, kecamatan binuang, oo. kecamatan andreaei, dan kecamatan matangnya. batas wilayah perencanaan, meliputi: sebelah utara berbatasan dengan kabupaten mamasa, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan, sebelah selatan berbatasan dengan selat makassar, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten majene. lingkup substansi rencana, meliputi: ketentuan umum,, ketentuan lain lain, ketentuan peralihan: dan il. ketentuan penutuppolewali mandar bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, selaras dengan kegiatan pembangunan daerah pada sektor unggulan agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh infrastruktur yang memadalayanan jaringan prasarana utama dan jaringan prasarana lainnya secarapengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan,, dan pengembangan ilmu pengetahuterdiri atas: menjaga koneksitas antar kawasan perkotaan,mbangkan infrastruktur permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka menjaga luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanimbangkan permukiman perkotaan melalui pembangunan perumahan secara vertikal dalam rangka efisiensi penggunaan lahan wilayah permukiman yang berkembang pesat, dan mendorong pengembangan kawasan perdesaan untuk dapat berswasembada. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata seluruh wilayah, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: memberikan akses antar pusat pusat kegiatan dan pusat pusat pemasaran outlet, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, terutama sentra sentra produksi pertanian serta kawasan strategis, mendorong pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi terutama kawasan terisolir, meningkatkan prasarana jaringan energi yang terbarukan dan tak terbarukan secara optimal, meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan, serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumberdaya air, dan meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah dan sistem jaringan drainase kawasan perkotaanterdiri atas: mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten dengan luas paling sedikit (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya, mengembalikan serta meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan, mengelola sumberdaya alam yang tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya, menyelesaikan kegiatan budidaya yang terdapat dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budidaya terbangun yang mengganggu, secara bertahap luar kawasan lindung, mengembangkan ruang terbuka hijau, dengan luas paling sedikit (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan, dan h.menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung. strategisebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumberdaya secara sinergis demi mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah, mengembangkan kegiatan budidaya unggulan secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan ekonomi kawasan, termasuk laut, pesisir dan pulau pulau kecil, mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik,organik untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten, sebagai daerah pendukung lahan pangan berkelanjutanegiatan budidaya laut secara lestari demi mempertahankan keberadaan ekosistem wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil, mencegah terjadinya hak kepemilikan perorangan terhadap hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi terbatas, h.menumbuhkembangkan fisik pusat kota dengan pemanfaatan ruang secara optimal, asri, dan lestari seperti kota tamanlahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor, mengembangkan lumbung desa modern, memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan, mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis, mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai eksporingkatkan status fungsi sawah secara bertahap, mempertahankan kualitas lingkungan hidup, j . meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian, dan mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. strategi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumahtangga, b.mengembangkan industri agribisnis yang mendukung komoditas agribisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan, mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil, mengembangkan kawasan industri menengah besar pada lokasi khusus yang strategis dengan penggunaan teknologi yang efisien dan efektif,mengembangkan zona industri politik berjauhan dengan kawasan permukiman, menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri, dan mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu baik jenis maupun tingkat keterkaitannya. strategi, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: mencegah atau membatasi pemanfaatan ruang kawasan strategis yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan, mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana, dalam dan sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya,, mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan energi secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, mendorong kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk koleksi jenis tumbuhan dan satwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata, mengembangkan kegiatan agropolitan yang memadukan agroindustri, agribisnis, agroedukasi, agrowisata, serta model rumah kebun klaster sentra sentra produksi komoditas pertanian unggulan, dan menumbuhkembangkan kegiatan megapolitan sebagai sentra produksi, pengolahan, pelayanan jasa, serta pemasaran komoditas kelautan dan perikanan pada klaster yang memilikigembangkan kegiatan budidaya secara selektif dalam dan sekitar kawasan pertahankeamterdiri ataspkw, pkl, lp, ppk, dan ppl. pkw sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu polewali kecamatan polewali. pkl sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu sidodadi kecamatan wonomulyo. sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: rappang kecamatan campalagian, dan sinambung kecamatan sinambung. ppk sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: batupanga kecamatan luo, dan peletakan kecamatan tayang. ppl sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: petoosang kecamatan alu, limboto kecamatan limboto: balcanica kecamatan balcanica, tanaman kecamatan tubi tanaman, andreaei kecamatan andreaei, amassangan kecamatan binuang, matilei kecamatan matilei, matahari kecamatan matahari, bulo kecamatan bulo, dan matangnya kecamatan matangnya. pengaturan lebih lanjut mengenai pusat pusat kegiatan akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri tentang rencana detail tata ruang rdr). bagian ketiga sistem jaringan prasarana utama sistem jaringan prasarana utama yang ada kabupaten polewali mandarlintas dan angkutan jalan, meliputi: jaringan jalan, jaringan prasarana lalulintas, dan jaringan pelayanan lalulintas. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka terdiri atas: jaringan jalan arteri primer sepanjang t68, kilometer, meliputi: ruas jalan batas kota majene batas kota polewali sepanjang t42, kilometer, ruas jalan m.r. muh. yamin sepanjang t2, kilometer, .ruas jalan batas kota polewali batas provinsi sulawesi selatan sepanjang t14, kilometer, ruas jalan hj. andi debu sepanjang t3, kilometer, ruas jalan tengku umar sepanjang t3, kilometer, dan ruas jalan ahmad yani sepanjang t1, kilometer. jaringan jalan kolektor primer, terdiri atas: ruas jalan polewali table sepanjang t20 kilometer, ruas jalan matilei matangnya sepanjang t45, kilometer, ruas jalan matangnya kepe (batas mamasa) sepanjang t6, kilometer, ruas jalan rombongan (batas majene) piring sepanjang t19, kilometer, ruas jalan piring matilei sepanjang t45, kilometer, ruas jalan pallangpallang (batas majene) tabung sepanjang t2, kilometer, ruas jalan tabung alu sepanjang t25, kilometer, ruas jalan alu sinambung sepanjang t15, kilometer, ruas jalan semarang (batas majene) galunglombok sepanjang t14, kilometer, ruas jalan pawang (batas majene) knitting sepanjang t6, kilometer. jaringan jalan lokal primer, terdiri atas: paku mola tanete kakek batetangnga kanang, marapu tanaman jl. salumandalang, jl. cokroaminoto jl. kartini jl. durian jl. mesjid jami, jl. mengundang jl. bahari jl. andi coming jl. gunung tammengundur jl. bolu jl. amman wenang jl. gunung mambulilling sulewatang darma, jl. cendrawasih jl. andi mattalitti jl. andi latanratu jl. kemakmuran, jl. manunggal mandate bassiana matahari table bassiana andreaei jl. gatot subroto jl. dg. mangimpung matahari peletakan jl. abdullah umar sumberejo peletakan peletakan iso kura membawa jl. kapten juliana wonomulyo ketapang peletakan rappang anda dumpling gales mampir jl. padiunggul sidodadi) bumiayu kebunsari gales pucceda kebunsari lama rupa arjosari matilei tenggelam pesanan semarang pajallungan parade katumbangan bottom ronde jl. harapan berburu label, lamasariang nano limboto, jl. amman wenang jl. dg. rios sinambung krama tammangalle, tayang alata papua sakura, papua ketimbang matangnya, silsila sattokko kurma batupanga, dan papan padangmawalle pulang. jaringan prasarana lalulintas sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas: terminal penumpang tipe kecamatan binuang, terminal penumpang tipe kecamatan wonomulyo, kecamatan sinambung, dan kecamatan polewali, terminal barang kecamatan binuang, dan jembatan timbang kecamatan binuang, jaringan layanan lalulintas sebagaimana dimaksud pada huruf angka terdiri atas: trayek angkutan barang, terdiri atas: polewali pinrang, polewali parepare, polewali mamasa, polewali makassar, dan polewali mamuju. trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi, terdiri atas: polewali pinrang parepare barru pangkep maros makassar, polewali pinrang sidrap soppeng bone kendari, polewali pinrang sidrap sengkang palopo, polewali majene mamuju pasangkayu palu, trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi, terdiri atas: polewali mamasa, polewali majene, dan polewali mamuju. trayek penumpang angkutan kota perdesaan, terdiri atas: polewali ibukota kecamatan dalam wilayah kabupaten, wonomulyo luo tubi tanaman, wonomulyo matilei bulo matangnya, wonomulyo matilei campalagian balcanica sinambung, sinambung limboto alu, sinambung majene, dan sinambung balcanica campalagian matilei wonomulyo. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: lintas penyeberangan, terdiri atas: tanaman pulo bottom sepanjang t1, kilometer, dan tanaman pulo tangga sepanjang t3, kilometer. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas: pelabuhan tanaman kecamatan binuang, pelabuhan pulo bottom kecamatan binuang, dan pelabuhan pulo tangga kecamatan binua umum yang menghubungkan ibukota provinsi sulawesi barat dengan ibukota provinsi sulawesi selatan, melintasi wilayah kecamatan: binuang polewali matahari wonomulyo matilei luo campalagian balcanica sinambung, sepanjang t60, kilometer, dan stasiun kereta api terdapat kecamatan: polewali, wonomulyo, campalagian dan sinambulintas pelayaran. tatanan kepelabuhanan kabupaten polewali mandar sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pelabuhan pengumpul, yaitu pelabuhan sirop kecamatan binuang, pelabuhan pengumpan, terdiri atas: pelabuhan labuan kecamatan campalagian, dan pelabuhan krama kecamatan sinambung. lintas pelayaran sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: lintas pelayaran pelabuhan sirop sirop tanjungpriuk, sirop tanjungmas, sirop tanjungpura, sirop belawan, sirop soekarno hatta, sirop kendari, sirop bitung, sirop palembang, sirop telukbayur, sirop tanjungpandan, sirop dumai, sirop benda, sirop lembar, sirop kupang, sirop ambon, sirop sorong, sirop parepare, sirop average, sirop biringkassi, sirop bajo, sirop pontianak, sirop samarinda, sirop balikpapan, sirop bontang, sirop sangat, sirop batulicin, sirop nunukan, sirop tarakan, sirop pulau daratan, sirop pulau ambo, sirop pulau nunukan, sirop pulau poongpoongan, sirop sebatik, sirop donggala, sirop pasangkayu, sirop ranges, sirop belangbelang, dan sirop paling sendang. lintas pelayaran pelabuhan labuan labuan parepare, labuan average, labuan biringkassi, labuan samarinda, labuan balikpapan, labuan bontang, labuan sangat, labuan batulicin, labuan tarakan, labuan nunukan, labuan donggala, labuan pasangkayu, labuan ranges, dan labuan belangbelang. lintas pelayaran pelabuhan krama krama parepare, krama average, krama mangarabombang, krama samarinda, krama balikpapan, krama bontang, krama sangat, krama batulicin, krama tarakan, krama nunukan, krama donggala, krama pasangkayu, krama ranges, dan krama belangbelrencana lokasi bandarudara pengumpan kecamatan sinambung yang masih perlu kajian lebih lanjutudara, terdapat kecamatan: binuang, andreaei, tayang, bulo, tubi tanaman, dan matangnya, pembangkit listrik tenaga surya, terdapat kecamatan: binuang, alu, bulo, tubi tanaman, limboto, andreaei, dan matangnya, pembangkit listrik tenaga bayu dan ombak, diarahkan wilayah pantai dan pulau pulau kecil serta wilayah yang belum dapat dijangkau jaringan listrik pln, dan sumber sumber panas bumi yang potensial dijadikan sumberdaya energi terdapat kecamatan: matangnya, tayang, matilei, luo, alu, dan balcanica, jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan tinggi suit) wilayah kabupaten meliputi kecamatan: binuang, andreaei, matahari, wonomulyo, matilei, luo, campalagian, balcanica dan sinambung. paragraf sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan telekomunikasi wilayah kabupatenterdiri atas, sentral telepon tomat sto) polewali, dan sentral telepon tomat sto) wonomulyo. sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi wilayah kecamatan: binuang, polewali, andreaei, matahari, luo, wonomulyo, tayang, matilei, campalagian, balcanica, sinambung, limboto, dan alu. sistem jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi wilayah yang tidak terjangkau sistem jaringan kabel dan sistem jaringan nirkabel selule(cat) cc. jaringan irigasi, prasarana air baku untuk air minum, jaringan air bersih kelompok pengguna, sistem pengendali banjir dan pengaman pantai, dan sistem pengendalian erosi dan longsor.. sebagaimana dimaksud pada huruf adalah maluku krama yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi dengan daerah aliran sungai das) sebagai berikut: das mandar meliputi wilayah kecamatan: alu, balcanica, limboto, luo, sinambung, dan tubi tanaman,) das also, meliputi wilayah kecamatan: alu, bulo, campalagian, limboto, luo, matilei, matangnya, tayang, tubi tanaman, dan wonomulyo, das matahari meliputi wilayah kecamatan: andreaei, binuang, bulo, matilei, matahari, matangnya, polewali, tayang, dan wonomulyo, das binuang, meliputi wilayah kecamatan: andreaei, binuang, dan polewali: das sirop, meliputi wilayah kecamatan binuang, dan das timo, meliputi wilayah kecamatan: balcanica, campalagian, limboto, dan sinambung. cat sebagaimana dimaksud pada huruf adalah cat polewali seluas km? yang merupakan cekungan air tanah yang terletak dalam satu wilayah kabupaten. pengembangan pengelolaan, yaitu daerah irigasi also sekkasekka kecamatan: matilei, campalagian, tayang, matahari, wonomulyo dan luo, daerah irigasi keuangan pemerintah provinsi, terdiri atas: daerah irigasi lake kecamatan tayang, dan daerah irigasi bandung kecamatan sinambung. daerah irigasi kewenangan pemerintah kabupaten, terdiri atas: daerah irigasi tandassura kecamatan limboto, daerah irigasi pula kecamatan binuang, daerah irigasi kalakuring kecamatan binuang, daerah irigasi pappandangan kecamatan andreaei, daerah irigasi kalimbubu kecamatan tayang, daerah irigasi soreang kecamatan andreaei, daerah irigasi kanopi kecamatan matahari, daerah irigasi mola kecamatan binuang, daerah irigasi iso kecamatan tayang, daerah irigasi galunggung kecamatan matahari, daerah irigasi kalumammang kecamatan alu, daerah irigasi matangnya kecamatan matangnya, daerah irigasi penantian kecamatan binuang, daerah irigasi tindakan kecamatan binuang, daerah irigasi barumun kecamatan matahari, daerah irigasi alata kecamatan tayang, daerah irigasi pappandangan kecamatan andreaei, daerah irigasi tempo kecamatan polewali, daerah irigasi passembarang kecamatan binuang, daerah irigasi matahari kecamatan matahari, daerah irigasi lemo kecamatan binuang, daerah irigasi tabung kecamatan tubi tanaman, daerah irigasi alapahang kecamatan tayang, daerah irigasi miring kecamatan binuang, daerah irigasi batu wonosari kecamatan tayang, daerah irigasi nenebece kecamatan matahari, daerah irigasi berangin kecamatan tubi tanaman, daerah irigasi lemogamba kecamatan matahari, daerah irigasi mambubatu kecamatan tayang, .daerah irigasi lama kecamatan limboto dan kecamatan sinambung, daerah irigasi libani kecamatan andreaei, daerah irigasi tayang kecamatan tayang, daerah irigasi sulewatang kecamatan polewali, daerah irigasi bungabunga kecamatan matahari, daerah irigasi kanang kecamatan binuang, daerah irigasi paku kecamatan binuang, daerah irigasi kunci kecamatan polewali, dan daerah irigasi rappang cured kecamatan tayang dan kecamatan matilei. pengembangan prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pemanfaatan sungai, terdiri atas: sungai kunci kecamatan andreaei, sungai iso kecamatan tayang, sungai mandar kecamatan limboto, sungai also kecamatan luo, sungai matamu kecamatan alu, dan sungai binuang kecamatan binuang, b.pembangunan sumber dan distribusi air minum untuk memenuhi kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan permukiman perkotaan. pengembangan jaringan air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: sistem perpipaan air minum untuk wilayah kecamatan andreaei, kecamatan polewali, dan kecamatan matahari:, sistem perpipaan air minum untuk wilayah kecamatan tayang, kecamatan wonomulyo, kecamatan campalagian, kecamatan matilei, dan kecamatan matahari: cc. sistem perpipaan air minum untuk wilayah kecamatan limboto, kecamatan sinambung, kecamatan balcanica, kecamatan alu, dan kecamatan campalagian, sistem perpipaan air minum untuk wilayah kecamatan luo, dan kecamatan matilei, dan sistem perpipaan air minum untuk wilayah kecamatan binuang. sistem pengendali banjir dan pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pembangunan prasarana pengendali banjir, pengerukan sungai, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai,dan pembangunan sarana pengamanan pantai dan pemecah ombak. sistem pengendali erosi dan longsor sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengendalian secara vegetatif, terdiri atas: penanaman pepohonan tanaman tahunan, penanaman semak, dan penanaman rumput. pengendalian secara mekanik, terdiri atas: pembangunan saluran drainase, pembangunan tanggul brondong, pembangunan trap trap terasering, dan pembangunan dam pengendalrencana tempat pengolahan sementara sampah tps) tersebar sekitar kawasan permukiman perkotaan, sampah terlebih dahulu dipilah berdasarkan jenis sebelum dibuang tempat pengolahan sementara, metode pengolahan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle) tempat pemrosesan akhir sampah tpa) dengan metode sanitasi landfill untuk melayani wilayah perkotaan, terletak kecamatan binuang, rencana pengolahan sampah luar kawasan perkotaan dilakukan dengan sistem pengolahan setempat.terdiri atas: pengelolaan limbah cair sistem setempat (on site sanitation) terdapat kawasan dengan kepadatan relatif rendah, menggunakan tangki septik dan perasaan, penyediaan prasarana jamban jamak mck pada kawasan permukiman transmigran dan berpenghasilan relative rendah, dengan kriteria unit jamban jamak mck melayani kk,relatif tinggi dengan menggunakan tangki septik komunal, dengan kriteria unit tangki septik komunal melayani kk, pembuangan air limbah rumahtangga lain (cuci, mandi) dapat dibuang saluran drainase yang ada, dan pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (b3) sebelum dibuang laut atau sungai harus sudah sesuai baku mutunya melalui pengujian, sistem pengelolaan limbah cair non domestik direncanakan agar masing masing industri yang ada harus memiliki instalasi pengolahan air limbah ipar) untuk mengolah limbah yang dihasilkan sesuai dengan karakteristiknya. sistem jaringan drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan sistem terbuka yang berfungsi membuang kelebihan air permukaan serta buangan air limbah yang sesuai dengan baku mutunya dari sistem pengolahan setempat sungai atau laut dengan mengacu pada rencana induk drainase. jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan jalur pengungsi dari permukiman padat penduduk menuju lapangan terbuka atau bukit penyelamatan pada ketinggian meter atas permukaan laut jika terjadi tsunami atau bencana almemperhatikan, dan rencana pola ruang wilayah kabupaten(a), seluas t72. hektar, meliputi: kawasan hutan lindung kecamatan alu dengan luas t15. hektar, kawasan hutan lindung kecamatan andreaei dengan luas t3. hektar, kawasan hutan lindung kecamatan binuang dengan luas t4. hektar. kawasan hutan lindung kecamatan bulo dengan luas hektar. kawasan hutan lindung kecamatan campalagian dengan luas t97, hektar, kawasan hutan lindung kecamatan limboto dengan luas t1. hektar, kawasan hutan lindung kecamatan luo dengan luas t73, hektar, kawasan hutan lindung kecamatan matahari dengan luas t2. hektar, kawasan hutan lindung kecamatan matangnya dengan luas t14. hektar, kawasan hutan lindung kecamatan tayang dengan luas t4. hektar, dan kawasan hutan lindung kecamatan tubi tanaman dengan luas t23.yaitu kawasan resapan air, dan kawasan resapan air mencakup seluruh kawasan hutan dan wilayah hulu daerah aliran sungai kabupaten polewali mandar, paragraf kawasan perlindungan setempat kawasan perlindungan setempat,jurang, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan. kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf terletak garis pantai sepanjang t94, (sembilan puluh empat koma dua belas) kilometer, mencakup kecamatan: sinambung, balcanica, campalagian, matilei, wonomulyo, matahari, polewali dan binuang, dengan ketentuan: daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal meter darikawasan perkotaan dan kawasan perdesaan mencakup seluruh wilayah kabupaten, dengan ketentuan:, ditetapkan sekurang kurangnya (tiga) meter, cc. sungai tidak bertanggal m?. danm?, ditetapkan sekurang kurangnya (lima puluh) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai tidak bertanggal dalam kawasan perkotaan,,, garis sempadan sungai tidak bertanggal yang berbatasan dengan jalan yaitu tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan:perlindungan terhadapawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdapat kecamatan: alu, andreaei, balcanica, binuang, matilei, bulo, limboto, matahari, matangnya, tayang, dan tubi tanaman. kawasan sempadan danau waduk sebagaimana dimaksud dalam huruf terletak bendung sekkasekka, serta embung yang ada kecamatan: andreaei, matilei, luo, tayang, binuang, alu dan tubi tanaman. kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu wilayah sekeliling mata air dengan radius (dua ratus) meter dari mata air yang terdapat wilayah kabupaten. ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar seluruh bagian kawasan perkotaan dengan ketentuan: luas minimal (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, dan setiap pusat desa dan kelurahan wajib memiliki alun alun atau lapangan sepakbola, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan pantai berhutan bakau, dan kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil. kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebarannya mencakup lokasi kecamatan: binuang, matahari, wonomulyo, dan campalagian, dengan luas t237 (dua ratus tiga puluh tujuh hektar). kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil sebagaimana dimaksud pada yaitu pulo bottom, pulo tangga, pulo penampang, pulo kemasan, pulo dead, pulo landed, pulo pasirputih dan pulo terusan kecamatan binuang. pengaturan lebih lanjut mengenai zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil akan diatur. paragraf kawasan rawan bencana alam kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan abrasi dan erosi pantaidalam huruf meliputi wilayah kecamatan: alu, tubi tanaman, balcanica, matilei, andreaei, bulo, tayang, tangga dan binuang. kawasan rawan abrasi dan erosi pantaigelombang pasang sebagaimana dimaksud pada huruf. kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi wilayah kecamatan: sinambung, limboto, campalagian, luo, matilei, wonomulyo, tayang, matahari, binuang, dan polewal, dan tubi tanaman,: alu, tubi tanaman, bulo, andreaei, dan matangnya,, dan kawasan rawan intrusi air laut meliputipenyebarannya meliputi kawasan lereng kaki gunung dan puncak gunung kecamatan alu, tubi tanaman, bulo, andreaei dan kecamatan matangnya. kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf terletak seluruh lokasi mata air wilayah kabupatenmencakup wilayah perairan teluk mandar. sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup perlindungan habitat penyu kawasan pesisir tanjung buku kecamatan matileiadalah kawasan hutan produksi terbatas hpt) seluas t24. hektar, meliputi: kawasan hutan produksi terbatas kecamatan bulo dengan luas t12. hektar, kawasan hutan produksi terbatas kecamatan luo dengan luas t402, hektar, kawasan hutan produksi terbatas kecamatan matahari dengan luas t3. hektar, kawasan hutan produksi terbatas kecamatan matangnya dengan luas t2. hektar, kawasan hutan produksi terbatas kecamatan tayang dengan luas t1. hektar: dan kawasan hutan produksi terbatas kecamatan tubi tanaman dengan luas t4., dan tubi tanaman. kawasan pertanian holtikultura sebagaimana dimaksud pada huruf tersebar kecamatan: binuang, andreaei, matahari, tayang, matangnya, wonomulyo, polewali, campalagian, dan tubi tanaman. kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan perkebunan kakao, dan matilei, dan kawasan perkebunan kelapa dalamkebunan kelapa sawit tersebar kecamatan: luo, campalagian, tubi tanaman, tayang, matilei, dan kawasan perkebunan kopi robusta tersebar kecamatan: binuang, andreaei, tayang, bulo, alu, limboto, tubi tanaman dan matangnya. kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: kawasan budidaya ternak besar, tersebar kecamatan:b.kawasan budidaya ternak kecil tersebar kecamatan:: binuang, matahari, wonomulyo, campalagian, sinambung dan limboto. kawasan pertanian tanaman pangan yang dan tubi tanaman sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas t14.ngolahan dan pemasaran hasil perikanan, kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi: jalur penangkapan ikan wilayah perairan pantai sejauh (dua) mil laut yang diukur mulai dari garis pantai saat air laut surut terendah, dan jalur penangkapan ikan wilayah perairan pantai luar (dua) mil laut sampai dengan (empat) mil laut. kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi: budidaya air tawar terdiri atas: budidaya kolam seluas t450 hektar tersebar kecamatan: alu, tubi tanaman, limboto, tayang, matahari, polewali, binuang, andreaei, matangnya dan bulo, budidaya sungai seluas t15, hektar tersebar kecamatan sinambung, limboto, tubi tanaman, matilei, luo, tayang, matahari, polewali, andreaei dan binuang. budidaya sawah seluas t292, hektar tersebar kecamatan alu, campalagian, luo, matilei, bulo, wonomulyo, matahari, polewali, binuang, dan andreaei. budidaya rawa seluas t388, hektar tersebar kecamatan campalagian, wonomulyo dan tayang. budidaya air laut wilayah perairan sejauh empat mil dari garis pantai seluas t460 km, terdiri atas: pengembangan keramba jaring apung kecamatan binuang, budidaya rumput laut seluas t2. hektar terletak kecamatan polewali dan binuang, budidaya air payau tambak ikan bandeng seluas t5. hektar tersebar kecamatan: sinambung, campalagian, wonomulyo, matilei, matahari, polewali dan binuang, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas: kawasan pengolahan ikan tersebar kecamatan sinambung, balcanica, campalagian, wonomulyo, matilei, matahari, polewali, dan binuang, dan kawasan pemasaran hasil perikanan tersebar kecamatan sinambung, campalagian, wonomulyo dan polewali, pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan pada tempat pelelangan ikan tpi) atau pangkalan pendaratan ikan ppi) kecamatan polewalgas dan minyaktambang biji besi terdapat kecamatan: tubi tanaman, tayang, matahari, binuang, andreaei, dan matangnya, kawasan peruntukan tambang gipsum terdapat kecamatan: sinambung, tubi tanaman, dan all, dan kawasan peruntukan tambang galena kecamatan andreaei. kawasan peruntukan pertambangan gas dan minyak bumi sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas tambang minyak bumi wilayah perairan teluk mandar. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf terletak kecamatan: matangnya, tayang, matilei, luo, alu dan balcanicpengolahan hasil pertanian kecamatan: polewali, wonomulyo dan binuang, kawasan peruntukan industri pengolahan hasil peternakan kecamatan: matahari, polewali dan binuang, dan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan kecamatan: wonomulyo, binuang dan polewalbudaya, dan kawasan peruntukan wisata alam. kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: wisata budaya tradisional mandar kecamatan: sinambung, limboto, balcanica, alu, campalagian, luo, dan tubi tanaman, dan wisata budaya tradisional jawa kecamatan wonomulyo. kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ,huruf terdiri atas: wisata pantai pulo sampai muara sungai also kecamatan matilei, b.wisata bawah laut (penyelaman snorkeling) sebelah utara pulo pasirputih kecamatan binuang, perairan pantai labuan kecamatan campalagian, perairan pelipis kecamatan balcanica, dan cc. wisata air terjun kecamatan: tayang, binuang dan andreaedaerah pesisir meliputi kecamatan: binuang, polewali, matahari, wonomulyo, matilei, campalagian, balcanica dan sinambung. kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf dikembangkan pusat pusat kegiatan perdesaankawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada dan dikembangkan dengan arahan meliputi: kawasan permukiman perkotaan daerah rawan terhadap tsunami atau berupa bukit penyelamatan, bangunan permukiman pusat kota terutama pkw, pkl dan yang padat penduduk, diarahkan pembangunan perubahannya vertikal, dan bangunan bangunan perumahan kawasan permukiman perdesadan kawasan peruntukan perdagangan. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: komando distrik militer kodim) terletak kecamatan polewali, komando rayon militer koramil) terletak kecamatan polewali: komando rayon militer koramil) terletak kecamatan matilei, komando rayon militer koramil) terletak kecamatan campalagian, komando rayon militer koramil) terletak kecamatan sinambung, dan batalyon infanteri yonif) kompi makasar terletak kecamatan polewali. kawasan peruntukan perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pusat perdagangan utama meliputi kecamatan polewali dan kecamatan wonomulyo, b.pusat perdagangan lokal meliputi seluruh kecamatan kecuali sebagaimana dimaksud dalam dan pusat perdagangan buah kecamatan: wonomulyo, matahari, polewali, binuang dan andreaei kajian secarapolewali mandar sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: kawasan lumbung beras provinsi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi kecamatan dan tubi tanaman, kawasan perkebunan kakao yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi untukan pariwisata budaya tradisional mandar yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya kecamatan: sinambung, limboto, balcanica, alu, campalagian, kecamatan luo dan tubi tanaman, kawasan tambang minyak bumi yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terletak perairan teluk mandar, kawasan bendung sekkasekka yang merupakletak kecamatan matilei: d seluas t72. hektar, yang tersebar kecamatan alu, andreaei, binuang, bulo, campalagian, limboto, luo, matahari, matangnya, tayang dan tubi tanamrkotaan, meliputi: kawasan strategis perkotaan polewali sebagai pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan, dan kawasan strategis perkotaan wonomulyo sebagai pusat kegiatan perdagangan. kawasan strategis megapolitan terletak kecamatan: wonomulyo, polewali, dan binuang, dan kawasan strategis agropolitan terletak kecamatan: matahari, andreaei, dan binuang. kawasan strategis wilayah kabupaten untuktaman hutan raya indorannuang kecamatan andreaei, dan kawasan strategis gugusan pulau pulau kecil kecamatan binuang. pengaturan lebih lanjut mengenai rencana kawasan strategis akan diatur melalui peraturan daerah tersendiri tentang rencana tata ruang kawasan strategis wilayah, sebagaimanketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran vi, dan. ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran dan. ketentuan mengenaipemerintah kecamatan desa kelurahanpemerintah kecamatan desa kelurahanpemberian kompensasi, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, dan cc. penghargaan. insentif yang diberikan kepada masyarakatdan retribusipemerintah kabupaten kepada pemerintah kecamatan desa kelurahan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk: pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti disinsentif yang pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif.perlu dibentuk badan koordinasi penataan ruang daerah board) dalam rangka untuk mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor antar daerah dalam bidang penataan ruanghak setiap orang dalam penataan ruang wilayah,setiap orang dalam penataan ruang wilayah,sesuai dengan aturan aturan penataan ruang yang ditetapkan dalam, identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, penyusunan konsepsi rencana peta ruang, dan penetapan rencana tata ruang. melakukan kerjasama dengan pemerintah dan atau sesama unsur masyarakat dalam penataanterkait yang ditunjuk olehmerintah daerah perlu, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang. ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapolewali mandar tahun dilengkapi dengan dokumeketentuan peralihan setelah peraturan daerah ini mulai berlaku, maka: semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang ada, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah inipembangunan yang belum dilaksanakan, izinnya disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, pembangunan yang sudah dilaksanapembangunandiselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat prosesnyaapril bupati polewali mandar, ali baal masdar diundangkan polewali mandar pada tanggal, april sekretaris daerah kabupaten polewali mandar, andiumum ruang adalah sumberdaya yang merupakan karunia dan amanah dari tuhan yang maha esa, untuk itu, ruang perlu disyukuri serta dikelola secara bijak dan berkelanjutan untuk dimanfaatkan dengan baik demi kemakmuran rakyat,ruang wilayah kabupaten adalah sebuah sub sistem dari ruang wilayah provinsi dan nasional, merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi. secara fungsional, ruang tidak mengenal batas wilayah, namun untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan rencana tata ruang yang disusun melalui proses analisis secara komprehensif, holistik, dan terpadu. analisis dibutuhkan demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar pemangku kepentingan. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan kabupaten polewali mandar pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan perencanaan wilayah secara terintegrasi. untuk itu, tata ruang wilayah kabupaten polewali mandar harus serasi dan terpadusekitarnya. fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah: sebagai arahan bagi pembangunan daerah kabupaten polewali mandar dalam (dua puluh) tahun mendatang, sebagai landasan kebijakan tentang arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten polewali mandar sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutakabupaten polewali mandar dan sebagai rujukan referensi dalam penyusunan rencana rinci tata ruang. kegunaan rencana tata ruang wilayah kabupaten polewali mandar adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan program jangka pendek daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.strategi mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan organik dengan cara mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida, serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis demi mewujudkan ketahanan pangan kabupaten sebagai daerah pendukung keberadaan lahrencana struktur ruang wilayah adalah gambaran struktur ruang wilayahdirencanakan, berupa susunan unsur unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan social, dan lingkungan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu sama laivinsi dan rencana tata ruang wilayah nasional huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. pusat kegiatan wilayah pkw) ditetapkan oleh pemerintah melalui rtrw nasional, pusat kegiatan lokal pkl) ditetapkan oleh pemerintah provinsi melalui rtrw provinsi mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. sedangkan pusat pelayanan kawasan ppk) dan pusat pelayanan lingkungan ppl) ditetapkan oleh pemerintah kabupaten mengikuti kriteriametode pengolahan sampah dengan sistim terdiri atas: reduce yaitu mengurangi pemakaian bahan bahan yang dapat menimbulkan sampah seperti plastik dan kertas yang merusak lingkungan, reuse yaitu memanfaatkan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, recycle yaitu mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. huruf metode sanitasi landfill atau metode lahan urug santer yang merupakan tahapan akhir dari proses penanganan sampah tempat pengolahan akhir tpa) yang aman dan ramah lingkungan. sampah yang dibuang tpa adalah hanya sampah perkotaan yang bukan berasal dari industri, atau rumahsakit yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. sampah kemudian ditumpuk dalam suatu cekungan yang didesain sesuai ketentuan teknis pada lahan yang luas, kemudian diurus dengan tanah agar tidak menyebarkan bau, kotoran, bibit penyakit dan mencemari lingkungan sekitar. huruf cukup jelas., yang ditinjau dari berbagai sudut pandang dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah nasional. huruf kawasan lindung meliputi: kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindunghutan raya dan taman wisata alam: kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan bencana alam geologi (gempa dan tsunami), kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan banjir, dan kawasan lindung lainnya, kawasan migrasi satwa dan kawasan terumbu karang. huruf kawasan budidayabudidayauas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan terutama pkw, dan pkl, minimal (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan. huruf pada setiap pusat desa dan kelurahan diwajibkan menyediakan alun alun atau lapangan sepakbola yang berfungsi sebagai ruang terbuka, selain itu, dapat berfungsi sebagai wadah bersosialisasi bagi warga, tempat berkumpul, pusat evakuasi jika terjadi bencana alam, juga berfungsi sebagai tempat bermain bagi anak yang semakin sulit mereka temukan terutama wilayah |
nan bian bupati polewali mandar peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun tentang pedoman pemberian nama jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati polewali mandar, menimbangpedoman pemberian nama jalan yang ada kabupaten polewali mandakolektorkolektorecamatan adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan. jalan desa adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan lingkungan sekunder yang menghubungkan antar persil (penghubung pemukiman atau dusun). nama jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud. bab maksud dan tujuan maksud penyusunan pedoman pemberian nama jalan, untuk menjadi acuan dalam pemberian dan penetapan nama nama jalan didaerah. tujuan pedoman pemberian dan penetapan nama jalan sebagaimana dimaksud pada yaitu sebagai berikut: a.untuk memberikan landasan hukum pemberian suatu nama jalansebagai pengawasan aset aset yang menjadi milik pemerintah daerah: dan d.penegasan atas keberadaan fungsi suatu kawasan. bab iii jenis, kewenangan pemberian dan penetapan nama jalan jenis jenis jalan umum terdiri jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.peraturan bupati. nama jalan yang diusulkan adalah berdasarkan salah satu kriteria sebagai berikut: a.nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal, b., fauna dan bentukan alam: d.nama nama yang mencerminkan semangat dan budaya. bab tata cara persetujuan penamaan pengajuan nama jalan ditujukan kepada bupati. pengajuan nama jalan sebagaimana dimaksud pada diatas dapat berasal dari organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan kelompok masyarakat lainnya. penetapan nama jalan ditetapkan dengan keputusan bupati. babmengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlakudaerah atau sumber dana lainnya. pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan plat yang berada lingkungan komplekspolewali mamasa nomor tahun tentang pemberian nama jalan, nomor lorong dan nomor rumah penduduk, toko, bangunan bangunan dan kantor kantor dalam kabupaten daerah tingkat polewali mamasa lembaran daerah kabupaten daerah polewali mamasdoman pemberian nama jallingkungan pemerintah kabupaten polewali mandarkuat dalam rangka peningkatan tertib administrasi negara dan tata ruang dalam wilayah kabupaten polewali mandar keberadaan pedoman pemberian nama jalantambahan lembaran daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun |
bupati polewali mandar peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun tentang perusahaan daerah air minumolewali mandar. dewan pengawas adalah dewan pengawas perusahaan daerah air minum kabupaten polewali mandar. direksi adalah direksi perusahaan daerah air minum kabupaten polewali mandar. pegawai adalah pegawai perusahaan daerah air minum kabupaten polewali manda atau pengguna jasa layanannama, logo, dan kedudukan bagian kesatu nama dan logo nama perusahaan daerah yang memberi pelayanan penyediaan air minum kabupaten polewali mandar bernama perusahaan daerah air minum wai tipalayo kabupaten polewali mandar. logo dam diatur dengan keputusan bupati atas usulan direksi. bagian kedua kedudukan dam berkedudukan secara tetap wilayah kabupaten polewali mandar. bab iii maksud dan tujuan maksud didirikannya dam, yakni menyelenggarakan pengelolaan air bersihmeningkatkan pelayanan umum yang berkualitas sesuai dengan harapan pelanggan dan masyarakat. tujuan didirikannya dam, yakni a.untuk memberikan pelayanan air bersih yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berkesinambungan bagi masyarakat, mendorong pengembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah pad). bab lapangan usaha dam mempunyai lapangan usaha, sebagai berikut penyediaan air minum yang memenuhi syarat syarat kesehatan bagi masyarakat kabupaten polewali mandar, dam terdiri dari: seluruh kekayaan (aktiva dan asia) dam, b.danb.menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum pemerintah kabupaten polewali mandar bidang pengelolaan dam, dan pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial. bab vdan mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahunnyamengenakan denda atau sanksi terhadap keterlambatan pembayaran tagihan, memutus sambungan langganan kepada para pemakai pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannyadan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. dam berkewajiban: memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi pelanggan sesuai standar yang ditetapkan, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan daindaklanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang disampaikan oleh pelanggan dambab viii hak dan kewajiban pelanggan setiap pelanggan dam mempunyai hak,b.mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihand.dan hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. setiap pelanggan air minum, berkewajiban: membayar tagihan rekening atas jasa pelayanan tepat pada waktu yang telah ditetapkair minumpenyesuaian tarif tahunanbupati melalui dewan pengawas untuk ditetapkan., dan denda pelanggaran.:selain pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud padaketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pokok pokok kepegawaian, struktur organisasi dan tata kerja dam diatur dengan peraturan bupati puluh ribu), dan b.untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut menguasai manajemen dam, b., menilai laporan triw, dengan ketentuan ketuatiga puluh lima keseratus) dari gaji direktur utama, danpadayang dapat diambil dari unsur pegawaixiii direksi bagian kesatu pengangkatan direksi diangkat oleh bupati, diutamakan bukan dari pegawai negeri sipil pns)trata satu s1)g.c.jabatan yang dapat menimbulkan benturandisesuaikan dengan kemampuan damerlibat dalam tindak pidana, mencapai batas usia (enam puluh) tahun,s5)nsiun pensiun direksi diatur berdasarkan dengan keputusan bupati. bagian ketujuh pesangon dan jasa pengabdian direksi berhak atas pesangon jasa pengabdiajasa pengabdian sebesar, danesangon diperhitungkan atas dasar tahun masa jabatan. direksi tidak berhak atas pesangon sebagaimana dimaksud padab xiv, jasa pengabdiiga kewajiban, larangan, dan sanksiapabila pegawai dam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dikenakan sanksi atauempat pemberhentian pegawai dam diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggargian kelimyang ditentukanxva.untuk dana pembangunan dan anggaran belanja daerah (lima puluh lima keseratus), b.untuk cadangan umum perusahaan (lima belas keseratus):, cc. sosial dan pendidikan (sepuluh keseratus): jasa produksi (sepuluh keseratus), dan sumbangan dana pensiun dan sebagainya 10y6dengan peraturan bupati. bab xvii pembinaan dan pengawasan pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh bupati. pengawasan perusahaan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaankabupaten. dalam pembubaran likuidasi, pemerintah kabupatendengan peraturan bupati. bab xix ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah tingkat kabupaten polewali mamasa nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum daerah tingkat kabupaten polewali mamasa lembaran daerah kabupaten daerah tingkat kabupaten polewali mamassahaan daerah air minum umum bahwa dengan semakin adanya tuntutan atas,perusahaan daerah air minukabupaten polewali mandar terus berupaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka pembenahan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengembangan sistem air minum yang dengan tegas menyatakan bahwademikian pula dengan adanya regulasidipedomani dalam rangka pembenahanpolewali mandar perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali peraturan daerah kabupaten polewali mandar tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum, makaturan daerah dimaksud perlu digantuntuk keseragaman dalam penyebutan dan sebagai identitas, ditetapkan nama bagi perusahaan daerah air minum kabupaten polewali mandar yakni perusahaan daerah air minum wai tipalayo kabupaten polewali munga pinjaman adalah bunga atas pinjaman yang menjadi tanggungan dam. ketentuan menyangkut peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan prinsip prinsip pemulihan biaya (cost recovery) yang mengandung maksud bahwa damireksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan kedua dapat dilakukan tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan karena dianggap bahwa pada masa jabatan sebelumnya telahpesangon disesuaikan |
sen run bupati polewali mandardengan rahmat tuhan yang maha esa bupati polewali mandar, menimbang bahwa sebagai pelaksanaan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, perlu diatur pengelolaan usaha pertambangan rakyat dengan peraturan daerah, bahwa peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun tentang pengelolaan usaha pertambangan sudah tidak sesuai dengan kondisiusahagelolaan usahadinas adalah dinas pertambangan energi dan mineral kabupaten polewali mandar. kepala dinas adalah kepala dinas pertambangan energi dan mineral kabupaten polewali mandarsebut pascaterbang adalah kegiatan ppr adalah bagian dari yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. turun produksi adalah nominal yang harus dibayarkan oleh pemegang ipr kepada negara atas mineral logam, bukan logam, batuan dan batubara yang tergali pada tiap tahapan kegiatan penambangan. turun tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan operasi produksi pada suatu wilayah kerja. bab maksud dan tujuan pengaturan pengelolaan pertambangan rakyatpertambangan rakyat dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan bab iiipertambangan terdiri dari wilayah usaha pertambangan wup), wilayah pertambangan rakyat wpr), dan wilayah pertambangan nasional wpn), dan bupati wajib diolah menjadi peta potensi mineral. data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh gubernur dan bupati wajib diolah menjadi peta potensi cadangan mineral. bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah didalam wilayah pertambangan menjadi wilayah pertambangan rakyat wpr) sebagaimana dimaksud dalam hurufwilayah pertambangan rakyat wpr) sebagaimana dimaksud pada ditetapkan denganan tepi sungai, mempunyai cadangan primer logamtambang, dan atau merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah kerjakan sekurang kurangnya (lima belas) tahun. dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat wpr)sebagaimana dimaksud dalam bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana wilayah pertambangan rakyat wpr) kepada masyarakat secara terbuka. bagian ketiga mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat wilayah dalam wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat wpr)ilayah pertambangan rakyatb izin pertambangan rakyat bagian kesatu jenis pertambangan rakyat kegiatan pertambangan rakyat digolongkanwilayah kegiatan pertambangan rakyatdua tata cara pemberian izin pertambangan rakyat izin pertambangan rakyat ipr) diberikan bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah. pemberian izin pertambangan rakyat ipr)zin pertambangan rakyat ipr)zin pertambangan rakyat ipr), pemohon harus memenuhi: a.persyaratan administratif, b.persyaratan teknis, dan c.persyaratan finansial. persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf untuk: a.orang perseorangan: dan pasfoto (dua) lembar. b.kelompok masyarakatdan pasfoto (dua) lembar. koperasi setempat, paling sedikit meliputi: surat permohonan, fotokopi ktp, fotokopi akte pendirian perusahaan koperasi, fotokopi nppas foto (dua) lembar, dan komoditas tambang yang dimohozin pertambangan rakyat ipr)zin pertambangan rakyat ipr)zin pertambangan rakyat ipr)izin pertambangan rakyat ipr) diberikan untuk (satu) jenis mineral dalam (satu) wilayah pertambangan rakyat wpr). pemegang izin pertambangan rakyat ipr) sebagaimana dimaksud pada yang menemukan mineral lain didalam wilayah pertambangan rakyat wpr) yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. pemegang izin pertambangan rakyat ipr) yang dimaksud pada wajib mengajukan permohonan i wajib melakukan kegiatan penambangan paling lambat (tiga) bulan setelah izin pertambangan rakyat ipr)zin pertambangan rakyat ipr) wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambanganrakyat. pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemberian dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan rakyat, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascaterbang, dan perencanaan dan penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan rakyat. bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang izin pertambangan rakyat ipr)rakyat. pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati mengangkat inspektur tambang dan membentuk tim pengawas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang izin pertambangan rakyat ipr). inspektur tambang dan tim pengawas sebagaimana dimaksud padazin pertambangan rakyat ipr)sebagaimana dimaksudtambangbagian kesatu ketentuan rakyat, dan atau cc. pencabutan izin pertambangan rakyat ipr). bagian kedua ketentuan pidana setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin pertambangan rakyat ipr) sebagaimana dimaksud dalam danmandar nomor tahun tentang pengelolaan pertambangan umumerdasarkan undang undang ini merupakan perintah untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan rakyat dinetap wpr harus berada dalam namun tidak boleh tumpang tindih denganmu daw. huruf dan gambut. cukup jelas cukup jelas persyaratan administrasi untuk koperasi adalah koperasi yang bergerak bidangpauntuk mengakomodir perkembangan iklim demokrasi pelaksanaan pemilihan kepala desa saat ini, maka perlu diadakan perubahan. beberapa ketentuan dalamubah sebagai berikut ketentuan ditambahkan (dua) defenisi sehingga berbunyi sebagai berikutterhadap pemilihan kepala desa antara huruf dan huruf disisipkan (satu) huruf, yakni huruf sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa, menetapkan tata cara pemilihan kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan pendaftaran penduduk wajib pilih, menerima pendaftaran,nghitungan suara pemilihan kepala desa, il.huruf diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut penyaringan tahap sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas a.pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh panitia pemilihan:ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut paling lambat (tiga) hari setelah penyaringan tahap yang dilakukan oleh panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf kelengkapan berkas balon kades diserahkan kepada camat. paling lambat (tujuh) hari setelah diteliti kebenaran dan keabsahannya, camat menyerahkan berkas balon kades panitia pengawas kabupaten. setelah menerima berkas balon kades dari camat, panitia pengawas kabupaten melakukan outentifikasi berkas. diantara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut setelah penyaringan tahap (pertama) sebagaimana dimaksud dalam selesai, dilanjutkan dengan penyaringan tahap (kedua) sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dilakukan oleh panitia pengawas kabupaten. paling lambat (tujuh) hari setelah penyaringan tahap il, panitia pengawas kabupaten menyerahkan hasil penyaringan tahap (pertama) dan tahap (kedua) kepada panitia pemilihan melalui camat untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan calon kepala desa. ketentuan pada diubah(kedua) sebagaimana dimaksud dalamsebagai berikut: kurang dari pemilih maksimal calon orang, pemilih maksimal calon orang, dan lebih dari pemilih maksimal calon orang. apabila bakal calon yang lulus sebagaimana dimaksud pada dan lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalamdiantara dan disisipkan (tiga) yakni (la), (1b) dan (1c) sehingga berbunyi sebagai berikut (la) dalam melaksanakan kampanye, calon kepala desa membentuk tim kampanye. (1b) calon kepala desa wajib melaporkan tim kampanye sebagaimana dimaksud pada (la) kepada panitia pemilihan. (1c) calon kepala desa wajib melaporkan dana kampanye kepada panitia pemilihan. ketentuan dalam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam kampanye, dilarang melibatkan: pegawai negeri, kepala desa, perangkat desa, dan panitia pemilihan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut setelah menerima surat suara dari panitia pemilihan, pemilih memeriksa atau meneliti, surat suara yang diterima,gembalikan surat suara yang cacat atau rusak kepada panitia pemilihan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutiubah sehingga berbunyi sebagai berikut laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh panitia pengawas lapangan kepada pengawas kabupaten selambat lambatnya (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan. diantara dan disisipkan (dua) dan 42b sehingga berbunyi sebagai berikut dalam hal laporan pelanggaran pilkades sebagaimana dimaksud pada telah dikaji dan terbukti kebenarannya sebagai sengketa pilkades, panitia pengawas kabupaten menyelesaikan sengketa pilkades (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai sengketa pilkades. permohonan ditulis dalam bahasa indonesia yang memuat syarat formal dan materil permohonan. hal hal lain terkait dengan teknis pengajuan dan mekanisme penyelesaian sengketa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan diubah sehingga terdiri dari (lima) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut panitia pengawas atau pemantau terbagi atas panitia pengawas atau pemantau kabupaten, dan panitia pengawas lapangan. panitia pengawas atau pemantau panitia pengawas atau pemantau kabupaten sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas dan wewenang: melakukan fasilitasi pemilihan kepala desa, b.menerima laporan pelanggaran peraturan perundang undangan pemilihan kepala desa dari panitia pengawas lapangandengan semua. panitia pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada danb.menerima laporan pelanggaran peraturan perundang undangan pemilihan kepala desa dari masyarakat dalam wilayah desa, meneruskan laporan kepada pengawas kabupaten, dan memberikan rekomendasi kepada pengawas atauidana antara dan disisipkan (dua puluh tujuh) yaknipaling (1c)umumseluruh ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemerintahan khususnya peraturan peraturan daerah harus menyesuaikan dengan undang undang nomor tahun dan perubahannya. bahwadalam pelaksanaannya belum dapat mengakomodir permasalahan yang terjadi lapangan, terutama yang berkaitan dengan sistem pengawasan pemilihan kepala desa, syarat syarat bakal calon kepala desa, alur tahapan penyaringan bakal calon kepala desa, mekanisme pelaporan dan penyelesaian masalah, serta jenis jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala desa. sehubungan dengan hal tersebut maka peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor tahun perlu diubah dengan menambah beberapa ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pencalonan, pemilihan dan pemberhentian kepala desa, gunaengan menuangkan dalam peraturan daerah. ii. demi anggota panitia pengawas lapangan diusulkan oleh bpd dan ditetapkan oleh bupati untuk ditugaskan melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa desa masing masing. cukup jelas cukup jelas usia pendaftar balon kades minimal tahun pada saat mendaftar tanpa ada batasan umur maksimal. panitia pemilihan desa memfasilitasi pelaksanaan penyaringan tahap (ujian tertulis dan wawancara) yang dilakukan oleh panitia pengawas kabupaten dengan mengajukan surat permohonan bantuan pelaksanaan kepada panitia pengawas kabupaten. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas (la) cukup jelas (1b) masing masing calon kepala desa melaporkan daftar nama timkampanyenya kepada panitia pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye (1tas. rp. surplus defisit). . rp. pembiayaan penerimaan pembiayaan . rp. pengeluaran pembiayaan . rp.ii. rp. selisih lebih (ber. rp. realisasi.. ah. rp. realisasi. . ll. selisih lebih ber. nh. rp. realisasi. .. rp. realis si. jeeeeaaa.a svg hisurat edaran gubernur sulawesi barat nomor perihal penyampaian pemberian bantuan keuangan khusus untuk pemerintah polewali manddprd dan nomor bupati polewali mandar nomor sumber tentang persetujuan dprd kabupaten polewali mandar atas peraturan daerah kabupaten polewali mandar tentang apbd perubahan tahun anggaran menjadi peraturan daerah, keputusan gubernur propinsi sulawesi barat nomor tahun tanggal, oktober tentang evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten polewali mandar tahun anggaran dan rancangan peraturan bupati polewali mandar tannan rp.naahibah tt. rp.rp. pemerintah dana penyesuaian semula bertambah (berkurang)jumlah belanja pegawai setelah perubahan rp.semula rp. bertambah (berkurang) rp. jumlah lpaerimaan kembali pemberian pinjaman semula rp. bertambah (berkurang) rp.bumi bank sul sel cab. polman semula rp. bertambah (berkurang) rp. penerimaan pinjamanlrt tas bupati polewali mandatelah mendapat persetuju' dana penyesuaiasejumlah rp. danadanya perubahan kebijakan nasional seiring dengan terbitnya rpm nasional tahun perubahan metode pengukuran beberapa indikator kinerja utama dan adanya perubahan struktur kelembagaan pemerintaho1)ubahan atas(rpm) kabupaten polewali mandar tahun ketentuadiubah sebagai berikut ketentuan dalam ubah sehingga berbunyi sebagai berikut sistematika rpdiumbangan ekonomi kreatif dengan rahmat tuhan yang maha esa wali kota pontianak, menimbang la. bahwa potensi ekonomi kreatif yang ada kota pontianakota pontianak dan pengendalian. jdih.pontianakkota.go.id dan terlindungi secara hukum yang berorientasi pada kegiatan ekonomijdih.pontianakkota.go.idndampingan hukum, mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dari pemerintah daerah, dan mendapatkan jaminan, dukungan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam berkewajiban:,yang berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan dalam pengembangan ekonomi kreatif. jdih.pontianakkota.go.id bab iii penataan ekonomi kreatif bagian kesatu perencanaan pemerintah daerah melakukan upaya penataan ekonomi kreatif melalui penyusunan rencana pengembangan ekonomi kreatif dalam bentuk rencana induk ekonomi kreatif untuk jangka waktu (dua puluh) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada terintegrasidengan melibatkan komite. bagian kedua pelaksanaan pemerintah daerah. dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah daerah, pemerintah daerah mempertimbangkan aspek pengembangandan cc. penyediaan prasaranament: cc. arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, mode, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, il.. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah difokuskan terhadap: pelaku ekonomi kreatif daerah, pemerintah daerah bekerjasama dengan: lembaga pendidikan, jdih.pontianakkota.go.id dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas kreatif, media, pemerintah daerah lain:'bagian kedua pendidikan ekonomi kreatif dan pengembangan riset pemerintah daerah mengembangkan sistem pendidikan ekonomi kreatif berbasiskan kreativitas, inovasi danekstrajdih.pontianakkota.go.idmengembangkan program kurikulum ektrakurikuleruntuk mengembangkan program kurikulum ektra, menyelenggarakan pengembangan riset bekerjapemerintah daerahjdih.pontianakkota.go.id pemerintah daerah dapat melakukan upaya pengembangan sumber pembiayaan alternatif dipadaatau pun perusahaan daerahmelakukan penyediaanengan peraturan wali kota. jdih.pontianakkota.go.id produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif daerah harus mencantumkan kata dan atau frasa pada produk ekonomi kreatif yang bermuatan lokal daerah.diatur dengan peraturan wali kota.:jdih.pontianakkota.go.id dan atau festival ekonomi kreatif daerah, provinsi, nasional dan internasional. dan praktisi perlindungan hak kekayaan intelektual.hasiljdih.pontianakkota.go.idpada berupa pemberian keterangan sebagai pelaku ekonomi kreatif daerahengan peraturan wali kota. bagian kesembilansarana dan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan industri kreatif, dan jdih.pontianakkota.go.idpbdwali kotcc.engan peraturan wali kota. bagian kesepuluhkeringanan pajak daerah, jdih.pontianakkota.go.idengan peraturan wali kota. bagian kesebelasketentuan lebih lanjut mengenaisektor ekonomi kreatif yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentumemprioritaskan penggunaan produk ekonomi kreatif daerahyang telah memprioritaskan penggunaan produk ekonomi kreatif daerah sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerahdalam kegiatan dan atau pembangunan sarana prasarana infrastruktur daerah.dua:,sebagaimana dimaksud pada diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pemerintah daerah mengupayakan kerja sama dengan pelaku usaha dan industri tingkat daerahjdih.pontianakkota.go.idpbd pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana anggaran pendapatan dan belanja nasionalengan peraturan wali kota. jdih.pontianakkota.go.id bab::.menetapkan pusat kreasi. pemerintah daerahsebagaimana dimaksud pada dapat dibangun dan atau dikembangkan pada tingkat daerahengan peraturan wali kotajdih.pontianakkota.go.id selain dibentuk oleh pemerintah daerah, pusat kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri kreatif dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan daerah menjadi kota kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua kota kreatif pemerintah daerahsebagai kota kreatif. pemerintah daerahsebagai kota kreatif.jdih.pontianakkota.go.id dalam hal daerahbertanggung, komunitas kreatif: perguruan tinggi, media, lembaga keuangan, dan atau masyarakat. bab vii komite pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif daerah dibentuk komite pengembangan ekonomi kreatif yang bersifat nonstruktural. keanggotaan komite pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: unsur pemerintah daerah, akademisi: cc. pelaku ekonomi kreatif' dunia usaha, unsur media,, dan agregator. komite pengembangan ekonomi kreatif mempunyai tugas: melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, jdih.pontianakkota.go.id penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas ekonomi kreatif baik tingkat daerahgembangan ekonomi kreatif diatur dengan peraturan wali kota. bab viii pendanaan ekonomi kreatif pendanaan pengembangan ekonomi kreatif dapat berasal dari: apbd:pendanaan pengembangan ekonomi kreatif dalam apbd sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. pendanasebagai kota kreatif tingkat provinsi, nasional dan atau internasional. pendanamemperluas sumber pendanaan dalam upayauntuk memastikan terselenggaranyagembangan ekonomi kreatif,jdih.pontianakkota.go.id n sesuai dengan aslinya ian hukum i (setda aga sh, nonngembangan ekonomi kreatif. ii. demipenajam paser utara baik disebabkan adanya pembentukan dan atau pemekaran organisasi perangkat daerah maupun perubahan tipe serta untuk melaksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan perdan huruf dalamiubah,pendapatan daerah dengan tipe melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah, badan keuangan dan aset daerah dengan tipe melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah.kecamatan babul dengan tipe kecamatan sepak dengan tipe diantara dan disisipkan (satu) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan daerah ini telah diundangkan, maka keseluruhan ketentuan yang mengatur nomenklatur badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan harus dibaca badan kepegawaian dan pengembangpembentukan perusahaan umum daerah benua taka belum memuat secara jelas ketentuan mengenai perubahan nama dari perusahaan umum daerahmenjadi perusahaan umum daerah benua taka, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan umum daerah benua taka dalam menjalankan usahanya, perlu melakukan perubah. beberapa ketentuan dalamlingkungan pemerintah kabupaten penajam paser utara. perusahaan umum daerah benua taka yang selanjutnya disebut pemuda benua taka adalah buminua takatentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan peraturan daerah ini didirikan pemuda benua taka. pemuda benua taka sebagaimana dimaksud pada merupakan perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah benua taka kabupatenperusahaan daerah kabupaten penajam paser utara. pemuda benua taka sebagaimana dimaksud pada danantara dan disisipkan (satu) yakni pasak sehingga berbunyi sebagai berikut: dengan perusahaan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, izin operasi dan izin lainnya seluruh atribut serta visi dan misi atas nama perusahaan daerah benua taka wajib dibaca sebagai atas nama pemuda benua taka. diantara bab dan bab disisipkan (satu) bab yakni bab iva yang berbunyi sebagai berikut: bab iva sumber modaldiantara dan disisipkan (satu) yakni yang berbunyi sebagai berikut: pemerintah daerah dapat melakukan penambahan modal kepada pemuda benua taka yang ditetapkan dengan peraturan daerah. penambahan modal daerahugasan pemerintah daerahenua taka. setiap penugasanketentuan bab diubah sehingga bab berbunyi sebagai berikut: bab organ pemuda benua taka bagian kesatu umum organ pemuda benua taka terdiri atas: kpm, dewan pengawas, dan direksi. bagian kedua dewan pengawas paragraf pengangkatan dewan pengawas dewan pengawas diangkat dengan keputusan bupati. dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada berasal dari kalangan professional sesuai dengan bidang usaha pemuda benua taka. untuk dapat diangkat sebagai dewan pengawas, harus memenuhi persyaratan: warga negara indonesia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki pengetahuan manajemen pemuda benua taka: bertempat tinggal tempat kedudukan pemuda benua taka: tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan daerah dan atau negara, tulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh lembaga independent dan profesional yang ditunjuk oleh bupati, menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tidak terkaiewan pengawas jumlah anggota dewan pengawas paling banyak (tiga) orang, seorang diantaranya ditetapkan oleh bupati sebagai ketua merangkap anggota, serta seorang sekretaris merangkap anggota(satu) kali masa jabatan. pengangkatan dewan pengawas untuk yang kedua kalinya dilakukan apabila: mampu mengawasi pemuda benua taka sesuai dengan program kerja, mampu memberikan saran kepada direksi agar pemuda benua takparagraf tugas dan wewenang dewan pengawas dewan pengawas mempunyai tugas: mengawasi kegiatan operasional pemuda benua takrencana perubahan status kekayaan pemuda benua takabenua taka. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada dewan pengawas bertanggung jawab kepada bupati. dewan pengawas mempunyai wewenang untumuda benua taka, cc. membahas dan mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan rap) bersama direksi atas persetujuan kpmbagian ketiga direksi paragraf pengangkatan bupati berwenang untuk menetapkan dan mengangkat direksi. rekrutmen calon direksi yang(dua) kali jumlah direksi yang dibutuhkan kepada bupati, untuk selanjutnya ditetapkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. direksi terdiri dari seorang direktur utama yang dibantu oleh paling banyak (tiga) orang direktur. pemilihan direksi diutamakan dari kalangan swasta atas usul dewan pengawas. dalam hal calon direksi bukan berasal dari kalangan swasta tetapihat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal sarjana strata satu s1), mempunyai pengalaman kerja minimal (lima) tahun dalam mengelola perusahaan, sesuai dengan bidang keahliannya, dan dibuktikan dengan surat keterangan referensi) dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya, membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan, wajib mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), tidak terikat hubungan keluarga dengantentuan hukum tetap dengan ancaman pidana (lima) tahun atau lebih. ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota direksi, diatur dengan peraturan bupati. paragraf masa jabatanireksi untuk kedua kalinya pada masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada dilakukan apabila direksi terbukti mampu menunjukkan kinerja baik dan ditetapkan berdasarkan keputusan bupati atas usulan dewan pengawas. kinerja baik sebagaimana dimaksud pada memenuhi kriteria sebagai berikut: terpenuhinya target bisnis pemuda, hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan asset pemuda bernilai sehat, dan meningkatnya laba perusahaan minimal dari realisasi laba per tahun sejak diangkat menjadi direksi. direksi yang diangkat untuk kedua kalinya sebagaimana dimaksud pada wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan sebagai direksi. direktur utama wajib menandatangani fakta integritas hadapan bupati. paragraf pemberhentian direksi anggota direksi berhenti, karena: meninggal dunia, masajabatannya berakhir,aragraf tugas dan wewenang direksi direksi mempunyai tugas: memimpin dan mengendalikan semua kegiatan pemuda, menyusun dan merencanakan rencana kerja (empat) tahunan dan tahunan pemuda kepada dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan, melakukan perubahan terhadap rencana kerja setelah mendapat persetujuan dewan pengawas, melaksanakan pembinaanwakili pemuda baik dalam dan luar pengadilan, dan menyampaikan laporan secara berkala pada setiap bulannya mengenai seluruh kegiatan neraca dan penghitungan laba keuntungan kepada dewan pengawas yang dihembuskan kepada bupati. dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada direksi bertanggung jawab kepada bupati. direksi mempunyai wewenang untukpada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pengelolaan migas dan pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah lainnya berdasarkan penugasan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan bupati. pada saat peraturan bupati tentang penugasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan maka, kegiatan pengelolaan migas dan pertambangan tidak lagi menjadi kegiatan pemuda benua taka kecuali peraturan bupati mengenai penugasan tersebut dicabut atap) reln nama syaiful bahari pekerjaan advokat map f1: alamat jalan banteng nomor rt rw. oni kelurahan geger, kecamatan cipayung, jakarta timur, dki jakarta sebagai nnn0n0n00 nal luna. pemohon nama arya kalian pekerjaan wiraswasta alamat jalan tri darma utama iv rt rw. kelurahan cilandak barat, kecamatan cilandak, jakarta selatan, dki jakarta sebagai n00 null una. pemohon il: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, masing masing nomor sk kani mk iv dan nomor sk kani mk iv bertanggal april memberi kuasa kepada regginaldo sultan, s.h., m.m., binsar ronique mindoro, s.h., riyanto citra buana, s.h., berlian sutanto, s.h., c.l.a., ridwan saidi tarigan, s.h., m.h., berusaha, s.h., grey hart, s.h., dan anggar fornawansyah, s.h., para advokat yang tergabung pada koalisi advokat nawacita indonesia kani) beralamat episentrum walk, 3rd floor, office suite jalan h.tentang kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia mk) dalam memeriksa pengujian undang undang terhadap undang undang dasar diatur dalam,nteri dalam negeri pernah memberikan pernyataan bahwa aturan cawapres dua periode masih jadi debat kusir yang sebagaimana termuat dalam pemberitaan media dengan judul berita mendagri sebut aturan cawapres dua periode masih jadi debat kusir" (situs berita: aturan cawapres dua periode masih jadi debat kusir, diakses tanggal mei (bukti serta akan bermaksud meminta fatwa mahkamah konstitusi terkait pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam uud yang mengandung multitafsif (situs berita: fatwa mk.html, diakses tanggal mei (bukti ).: bahwa menurut para pemohon, terhadap peristiwa peristiwa perdebatan yang telah terjadi atas, hendaknya dapat dilihat bahwa setiap warga negara mempunyai hak memilih sebagai sarana pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya, tanpa terbelenggu dengan aturan aturan yang sebenarnya saat ini telah menjadi multi tafsir, dan juga terhadap pihak pihak tertentu yang mempersoalkan aturan batasan dua periode masa jabatan presiden dan wakil presiden janganlah langsung dijustifikasi sebagai akal akalan atau kamuflase untuk memperpanjang sebuah kekuasaan. para pemohon tidak ingin kehilangan kesempatan untuk dapatdalam waktu dekat ini, yaitu tahun bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang memiliki hak pilih dan selalu aktif menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, yang sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun sebab para pemohon mempunyai kepedulian dan mempunyai hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung indonesia dan mengganggap pelaksanaan pemilihan umum serentak tersebut akan menjadi alat untuk menyalurkan hak pilihnya dan hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. karena itu ketentuan yang terdapat dalam penjelasan huruf pemilu, menurut para pemohon akan menimbulkan multitafsir dan atau menghilangkan kesempatan untukpara pemohon merasa potensial akan dirugikan akibat ketidakpastian tafsir penjelasan huruf pemilu yang bertentangan dengan ketentuan uud paraudpenjelasan huruf pemilu, maka: bahwa, dengan demikian, berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut atas, para pemohon memilikpenjelasan tersebut dalam pemilusatuan yang diatur dalam undang undang, cc. badan hukum politik dan privat, atau: lembaga negara, ii. pokok permohonan bahwa uud setelah mengalami (empat) kali amandemen semakin memberikan gambaran tegas bahwa indonesia adalah sebagai negara demokrasi yang kedaulatan langsung ada ditangan rakyat. implementasi kedaulatan berada ditangan rakyat tercermin dalam mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. , pada bagian lain uud menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . kedua landasan hukum tersebut menjadi peta jalan demokrasi yang kita pilih sebagai bangsa, bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tidak hanya mempraktikkan tatanan demokrasi bersih, tetapi juga memberikan peran lebih terhadap seluruh rakyat dalam menentukan pemimpinnya, kata kuncinya adalah partisipasi seluruh rakyat. dalam sistem pemilihan langsung ini, seluruh rakyat memiliki peran untuk menentukan kemajuan bangsanya melalui presiden dan wakil presiden yang dipilih. j.j. rousseau menyatakan bahwa kedaulatan tidak dapat direpresentasikan dengan dan oleh siapapun juga, sehingga demokrasi langsung adalah sarana terbaik bagi rakyat menentukan kehendaknya termasuk dalam hal menentukan pemimpinnya: j.j. rousseau menulis: kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan, para wakil rakyat tidak dan tidak akan dapat menjadi representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja dan mereka tidak dapat menentukan keputusan apapun secara final. beberapa hukum yang diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah sebuah kehampaan . . bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung hakikatnya adalah memberikan hak dasar kepada rakyat agar dapat menentukan putra putri terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini. hal ini dijamin oleh konstitusi berdasarkan uud kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar" dan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat bahwa hak dasar rakyat untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung tidak boleh dibatasi oleh instrumen hukum dalam bentuk peraturan apapun yang menyebabkan putra putri terbaik bangsa kehilangan kesempatan untuk dapat dipilih menjadi presiden atau wakil presiden karena adanya ketentuan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih dari (dua) kali periode meskipun tidak berturut turut.) bahwa pembatasan masa jabatan presiden dan atau wakil presiden lebih dari (dua) kali berturut turut dimaksudkan untuk menghindari hegemoni kekuasaan sebagaimana pernah terjadi negeri ini pada masa masa lampau, namun ketentuan dalam. masa jabatan , sudah lebih dari cukup untuk membatasi kekuasaan presiden dan wakil presiden dalam (dua) kali masa jabatan secara berturut turut. namun masih tetap terbuka peluang untuk dapat menjabat presiden dan wakil presiden kembali setelah ada jeda oleh periode atau masa jabatan presiden dan wakil presiden yang lainnya, alasan pengujian penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum sebagai berikut: bahwa rumusan huruf pemilu, menyebutkan(vide, bukti bahwa rumusan uud berbunyi: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . (vide bukti bahwa rumusan uud berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (vide bukti bahwa rumusan uud(vide bukti bahwa sesungguhnya uud tersebut merupakan pintu masuk lahirnya huruf nomor tahun tentang pemilu. namun penerapan huruf yang mengambil uud sebagai payung norma sangat dirasakan sudah tidak kontekstual lagi hari ini: bahwa perdebatan dalam pembahasan perubahan amandemen) uud melahirkan perbedaan penafsiran atas uud tersebut. perbedaan dan perdebatan pembahasan perubahan amandemen) uud sebagai original intent telah mendistorsi sebagian hak warga negara baik sebagai pemilih maupun dipilih yang mana hak hak tersebut telah pula dijamin pada danhal demikian itu adalah sebagai perwujudan manifestasi dari kedaulatan berada ditangan rakyat: bahwa selain itu, pengertian lebih lanjut dari uud seyogyanya sejalan dan senapan dengan pengertian pengertian lain dalam uud yang menjamin prinsip prinsip demokrasi langsung berjalan dengan jalan pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung dengan syarat pengaturan periode kekuasaan secara terbatas, sehingga, tetap dapat dicalonkan sepanjang jabatannya diperoleh tidak secara berturut turut (berbeda): bahwa meskipun permohonan para pemohon adalah tentang pengujian penjelasan huruf nomor tahun tentang pemilu, namun majelis pemeriksa perkara mahkamah konstitusi) dapat pula terlebih dahulu memberikan tafsiran terbatas terhadap uud sebagai salah satu (batu uji) dari permohonan para pemohon. hal demikian dimaksudkan agar uud dapat diterapkan secara kontekstual terhadap perkembangan masa dan kebutuhan hukum masyarakat, bahwa para pemohon mendudukkan uud sebagai batu uji terhadap penjelasan huruf dengan kedudukan makna sebagai berikut: bahwatersebut secara normatif dimaknai hanya sebatas mengatur periodisasi jabatan kekuasaan secara terbatas. bahwa uud dikaitkan dengan uud ialah merupakan norma selaras yang menjamin hak dipilih dan memilih dengan pengaturan periodisasi jabatan kekuasaan secara terbatas pada durasi waktu berturut turut semata serta dengan pasangan yang sama. bahwa dimungkinkan bagi mahkamah konstitusi untuk menafsirkan konstitusi diluar dari metode penafsiran originalisme yang berbeda dari original intens perumusan uud terutama apabila original intens perumusan uud tersebut mengandung multi tafsir dan atau diperlukan tafsiran baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. bagi mahkamah konstitusi menyelaraskan undang undang termasuk dalamnya konstitusi uud dengan perkembangan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi zamannya adalah pesan terpenting konstitusi dan cita cita reformasi, bahwa landasan konstitusionalitas mewajibkan mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi untuk senantiasa mengarahkan putusan putusannya dengan jalan menyesuaikan tafsir konstitusi dengan perkembangan masyarakat dan zaman bahkan bila perlu menabrak ketentuan formal (original intens) apabila dirasa berbeda haluan dengan kehendak dan perkembangan masyarakat.: bahwa oleh karena kondisi ketatanegaraan berkembang luar biasa, maka mahkamah konstitusi wajib meresponnya secara bijak dengan langkah terobosan yang luar biasa pula untuk mencapai suatu konstitusi yang berdasar kepada kehendak dan kesadaran masyarakat yang berkembang pada saat ini.: bahwa penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum pada frasa maupun tidak berturut turut mengandung tafsir yang tidak sejalan dan bertentangan sama sekali dengan dasar filosofis serta yuridis terhadap uud uud dan uud yang mana pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung terpasang oleh penjelasan yang memberi batas periodisasi.: bahwa pembatasan meskipun tidak berturut adalah tidak relevan. pembatasan masa jabatan dimaksud tidak sejalan dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. seyogyanya instrument hukum peraturan perundang undangan tidak boleh membatasi terlebih mengamputasi hak seseorang untuk dapat menjadi presiden dan wakil presiden meskipun telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden (dua) kali masa jabatan yang sama sepanjang tidak berturut turut: bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, tidak akan berdampak pada terhambatnya sirkulasi kepemimpinan nasional. pembatasan masa jabatan maksimal (dua) kali meskipun tidak secara berturut turut selain tidak relevan dengan pemilihan langsung oleh rakyat juga merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyatsangat tidak tepat, tidak cermat dan tidak hati hatioleh instrument hukum penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umumjustru menjadi kontradiksi dengan uud presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan uud kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar bahwa para pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden terbaik dibatasi dan diamputasi dengan penjelasan huruf sepanjang frasa maupun tidak berturut turiv. permohonan pemeriksaan prioritas bahwa mengingat tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun maka para pemohon memohon agar kiranya mahkamah berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendakputusan sebagai berikut: dalam permohonan prioritas: mengabulkan permohonan para pemohon.calon presiden dan wakil presiden dalam tahapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dalam pokok permohonan:emilihan umum frasa secara berturut turut maupun tidak berturut turut bertentangan dengan dan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara berturut turut,hurufcast,syaiful bahari, bukti fotokopi npp atas nama syaiful bahari, . bukti fotokopi kartu advokat atas nama syaiful bahari, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama arya kalian:, bukti fotokopi npp atas nama arya kalian, bukti fotokopi berita berjudul jika sby nyaris lagi akankah menang? , sby nyaris lagi di akankah menang.html, diunduh tanggal mei bukti fotokopi berita berjudul pakar hukum tata negara sebut sby bisa nyaris lagi dari: sebut sby bisa nyaris lagi .html, diunduh tanggal mei bukti fotokopi berita berjudul fahmi idris akan upayakan agar jusuf kalla bisa jadi cawapres jokowi , materi uud agar jusuf kalla bisa jadi cawapres jokowi.html, diunduh tanggal mei bukti fotokopi berita berjudul pdip pertimbangkan jusuf kalla jadi cawapres jokowi pilpres dip pertimbangkan jusuf kalla jadi cawapres jokowi di pilpres diunduh tanggal mei bukti fotokopi berita berjudul mendagri sebut aturan cawapres dua periode masih jadi debat kusir , mendagri sebut aturan cawapres dua periode masih jadi debat kusir, diunduh tanggal mei bukti fotokopi berita berjudul mendagri akan minta fatwa mk , fatwa mk.html, diundupembayar pajak wajib pajak: berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii menyatakan, yang pada pokokpara pemohon memiliki hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan dan uud berlakunya penjelasan huruf pemilu memusnahkan kesempatan para pemohon untukhuruf pemilu yang menyatakan,, merupakan penjelasan mengenai persyaratan seseorang untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. berdasarkan penjelasan huruf pemilu tersebut, hal paling mendasar yang harus dijelaskan adalah apakah memang terdapat hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh uud yang dirugikan dengan berlakunya penjelasan guo. dalam hal ini, putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi bertanggal juni pada pokoknya telah memberikan penegasan, yaitu . dengan menggunakan substansi putusan mahkamah konstitusi tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan penjelasan huruf pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para pemohon untuk menggunakan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam uud artinya, hak konstitusional para pemohon tidak menjadi hilang atau terganggu dengan berlakunya penjelasan huruf pemilu dimaksud. menimbang bahwa terkait dengan dalilmemang menunjukkan kerugian yang nyata. terkait dengan hal ini, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi yang telah diucapkan sebelumnya, secara substansial pun telah ditegaskan:oleh.i pemilu. i3.8j menimbang bahwa dengan demikian,payersihwal substansi penjelasan huruf pemilu, hak konstitusional para pemohon yang secara langsung berpotensi dirugikan dengan berlakunya penjelasan huruf pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam substansi putusan mahkamah konstitusi nomor puu xvi adalah sesedalam permohonan guo, para pemohon bukanlah huruf pemilumaria farida indrawi arief hid ttd. ttd. dewa gede laguna suhartono panitera pengganti, ttd rizki amalia bahwa dengan demikian, mahkamahuraian uraianpara pemohon atas penjelasan huruf pemilu terhadap dan uud kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional para pemohon.olitik dan privat, atau: lembaga negara, bahwa penjelasan menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan dengan ':lain (lima). hal ini sesuaibahwa, kedudukan hukum pemohon adalahberprofesi sebagai advokat (bukti concern terhadap isu isu pemilihan umum, yang telah mengikuti dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden secara langsung sejak pada tahun yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah republik indonesia, kemudian pemilihan presiden tahun tahun dan selanjutnya yang akan datang nanti yaitu pada tahun bahwa kedudukan hukum pemohon adalah adalah peroranganpemohon adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sejak tahun tahun dan tahun nanti, dengan mengingat usia pemohon masih relatif muda, tentunya masih akan mengikuti pesta pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden indonesia pada tahun tahun yang akan datang, . bahwa pemohon dan pemohon dalam kedudukannya telah memenuhi ketentuan huruf beserta penjelasannya, bahwa pemohon dan pemohon (para pemohon) dalam permohonan ini memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh uud dalam perkara ini antara lain: uud menyatakan, kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar', rumusan ini mengatur bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dimanifestasikan dalam uud dalam bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. hal tersebut sejalan dengan pengertian umum istilah dalam buku kesatu ketentuan umum, bab nomor tahun tentang pemilihan umum. pada berbunyiberbunyiuud berbunyi, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat uuddipastikan dapat terjadi atas berlakunya penjelasan huruf pemilu yang sedang diuji dalam perkara ini: bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah: bahwa prinsip dasar demokrasi ialah kedaulatan berada ditangan rakyat dan dimanifestasikan dalam bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung. pemilihan secara langsung memiliki (dua) alasan utama, pertama, dengan pemilihan secara langsung, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih dan menentukan presiden dan wakil presiden yang terbaik serta dikehendaki oleh rakyat. kedua, mempertegas sistem presidensial. pemilihan secara langsung merupakan hak dasar yang dijamin dalam konstitusi uud yang menyatakan: presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung . bahwa sebagai persyaratan untuk pendaftaran bagi calon presiden dan wakil presiden, huruf nomor tahun tentang pemilu merumuskan norma persyaratan pendaftaran sebagai berikut: . dengan penjelasan yang semakin menjauhkan dari prinsip dasar kedaulatan rakyat, yaknibahwa penjelasan pada frasa tidak berturut turut tidak bisa dimaknai sebagai pembatasan kekuasaan namun secara terbatas sangat dapat dimaknai sebagai upaya penjagalan hak rakyat untuk dapat memilih calon presiden dan wakil presiden terbaik yang dikehendaki rakyat. d. bahwa dengan diterapkannya norma penjelasan huruf pada frasa tidak berturut turu?' secara memangkas kesempatan calon calon presiden dan wakil presiden pilihan para pemohobahwa kesempatan sebagai pemilih untuk dapat secara otomatis sirna dan musnah dengan adanya frasa tidak berturut turut dalam penjelasan huruf nomor tahun tentang pemilu. padahal senjatanya hak hak sebagai pemilih tersebut telah dijamin dalam konstitusi uudbahwa dengan elaborasi pada poin poin atas, secara jelas tampak hubungan kausalitas antara diterapkannya frasa tidak berturut turut pada penjelasan huruf (n) dengan melanggarnya hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan hak untuk memilih, karena kehilangan kesempatan untuk dapat memilih calon presiden dan wakil presiden pilihadengan melanggarnya hak para pemohon tersebut, maka kerugian hak konstitusionalnya akan pulih dan tidak melanggar kembali manakala permohonan tersebut dapat dikabulkan: bahwa alasan alasan selain itu, setelah pemilihan presiden dan wakil presiden tahun yang lalu telah usai, isu perdebatan tentang batasan dua periode masa jabatan presiden dan wakil presiden mulai muncul dalam pemberitaan pemberitaan media yaitu sekitar tahun dengan salah satu judul berita jika sby nyaris lagi akankah menang? yang pada intinya membahas tentang peluang bapak susilo bambang yudhoyono pak sby) kembali ikut dalam pemilihan presiden tahun dengan didasarkan pada alasan bahwa memang tidak sedikit yang menginginkan lagi fiturnya pak sby untuk kembali maju sebagai presiden. (lihat situs berita: nyaris lagi di akankah menang.html, diakses tanggal mei (bukti bahwa jika disandarkan pada aturannya, dalam uud memang diatur bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periodemenurut banyak pihak dapatdan juga salah satu pakar hukum tata negara pun pernah menyampaikan pendapatnya dalam pemberitaan media dengan judul berita pakar hukum tata negara sebut sby bisa nyaris lagi yang pada intinya menyatakan bahwa pak sby bisa nyaris lagi pada tahun karena tidak ada aturan baku yang menyebut mantan presiden dilarang maju lagi jadi capres setelah lengser. dalam uud memang diatur bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode saja,(lima situs berita: hukum tata negara sebut sby bisa nyaris lagi .html, diakses tanggal mei (bukti bahwa jelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun isu perdebatan tentang batasan dua periode masa jabatan presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam pemberitaan pemberitaan media yaitu mulai sekitar bulan februari maret tahun ini dan terus berlangsung hingga saat ini, yang pada intinya membahas tentang peluang dan keinginan banyak pihak yang mengusung mendorong bapak jusuf kalla untuk kembali berduet dengan bapak joko widodo pemilihan presiden tahun nanti, yang antara lain para pemohon dapatkan dalam situs berita: materi uud agar jusuf kalla bisa jadi cawapres jokowi.html, diakses tanggal mei (bukti dan situs berita: pertimbangkan jusuf kalla jadi cawapres jokowi di pilpres diakses tanggal mei (bukti bahkan bapak tjahjo kumolo selakudr. harun rasyid, s.h., hum. tana: alamat perum bukit kayumanis blok rt. rw. kelurahan kayumanis, kecamatan tanah sereal, bogor, jawa barat sebagai 0n000050n0n050251 . pemohon nama hotman tambunan, s.t., mba. alamat jalan batu mutiara rt. rw. kelurahan kayu putih, kecamatan pulo gadung sebagai n 5n50 0n0n0050n0n050000 0n0 . pemohon nama dr. badan, s.h., m.h. alamat jalan raya curug agung nomor tanah baru beji, kota depok sebagai n 0n000050n0n000050 0n0 . pemohon nama novara, s.t, s.h. alamat permata depok regency emerald nomor rt. rw. kelurahan ratu. jaya, kecamatan cipayung, kota depok sebagai n 5n50 0n000050n0n050001 0n0 . pemohon merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] nama bakso anindito, s.h. alamat permata timur blk nomor rt. rw. kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, jakarta timur sebagai ll. pemohon selanjutnya disebut sebagai .meriksa bukti bukti para pemohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli para pemohon, ahli presiden, ahli dewan perwakilan rakyat, dan ahli pihak terkait komisi pemberantasan korupsipendahuluan sepanjang sejarah berdirinya indonesia, upaya pemberantasan korupsi selalu mengalami pasang surut. perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi sering berhasil mengendurkan langkah, daya upaya, dan semangat untuk merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid rapat rapat pemeriksaan: menghadirkan pakar: penyelidikan: honor anggota pansus, hanja, dan tim perumus: belanja perjalanan dinas: dan konsinyering: bahwa karena anggaran pengeluaran yang akan digunakan untuk melaksanakan hak angket oleh komisi iii dpr terhadap komisi pemberantasan korupsi diambil dari apbn dimana salah satu sumber apbn adalah pembayaran pajak termasuk pajak yang dibayarkan oleh pemohon, maka dengan pelaksanaan hak angket tersebut dapat diperhitungkan dengan pasti kerugianterhadap pemohon sebagai pembayar pajak yang patuh. singkatnya, potensi kerugian timbul karena uang pajak yang dibayarkan kepada negara oleh pemohon dan warga negara indonesia lainnya yang juga taat pajak telah digunakan untuk kepentingan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena dpr telah keliru menafsirkan ketentuan nomor tahun untuk itu permohonan judicial review atau constitutional review terhadap ketentuan nomor tahun yang diajukan oleh pemohon menjadi sangat relevan untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional terhadap pemohon maupun warga negara indonesia lainnya yang telah membayar pajakdengan taat kepada negara dan berharap uang pembayaran pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara yang sah, dan bermanfaat termasuk untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi pokok persoalan utama bangsa indonesia. bahwa selain sebagai warga negara pembayar pajak yang taat, para pemohon juga merupakan pegawai pada komisi pemberantasan korupsi sesuai surat keputusan pengangkatan para pemohon sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi (vide bukti dan bukti bahwa sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi, makasar pemohon mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk turut serta mendorong merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pertautan antara para pemohon dengan undang undang yang dimohonkan pengujian. bahwa uud telah mengamanatkan hak konstitusional dpr sebagaimana yang diatur dalam 20a uud yang menyatakan, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam lainmengingat hak angket merupakan hak konstitusional dpr yang dijamin uud maka dpr berpendapat bahwa para pemohon guo yang tidak berkedudukan sebagai anggota dpr serta tidak ada satu pun kerugian konstitusional yang kongkrit dan aktual yang dialami para pemohon dari berlakunya guo, maka jelas para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan perkara pengujian guo. bahwa pengaturan ketentuan guo tahun mengenai hak angket tidaklah mengakibatkan menghalangi, mengurangi, dan melanggar hakatur dalam uud bahwa ketentuan guo nomor tahun mengenai hak angket juga tidak mengakibatkan menghalangi, mengurangi, dan melanggarpengujian atas nomor tahun dalam perkara nomor puu xv pandangan umum. bahwaikutnya uudentukanterkait dengan lingkup fungsi kekuasaan kehakiman telah diatur dalam nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yaitu dalam yang mengaturuud juncto nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman tersebut sudah jelas bahwa pelaku kekuasaan kehakiman ialarena yang dimaksud kekuasaan kehakiman dalam angka nomor tahun adalah kekuasaan negara yangkpk tidak melaksanakan fungsi peradilan tetapi melaksanakan fungsi merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam kpk, menimbang bahwa merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpokok perkara dalam perkara nomor puu xv bahwa menurut para pemohon dalam perkara nomor puu xv perluasan dan penafsiran ketentuan tahun bertentangan dengemerintah non kementerian yang berkaitan dengan hal penting, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.atasi'dalil para pemohon dalam perkara nomor puu xv 2017yang menyatakan hilangnya kepastian hukum berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional salah satunya apbn telah digunakan untuk kegiatan yang tidak sah. (vide perbaikan permohonan halaman bahwa menurut dpr dalil para pemohon tersebut tidak berdasar, sebab pembentukan pansus angket kpk telah melalui mekanisme yang konstitusional yaitu dengan dilakukan pengesahan pansus angket kpk tersebut yang dimulai dari rapat paripurna tanggal april dimana perwakilan pengusul taufigulhadi f p. nasdem membacakan alasan usulan penggunaan hak angket tersebut dan rapat paripurna menyetujui penggunaan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kpk, yang selanjutnya pembentukan pansus angket kpk ditetapkan denganpada tanggal mei pengesahan rapat paripurna dpr dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidtelah diumumkan dalam berita negara nomor tanggal juli dengan demikian pembentukan pansus angket kpk sudah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan karenanya sangat beralasan hukum mahkamah menolak permohonan provisi para pemohon. bahwa dalil para pemohon dalam perkara nomor puu xv yang menyatakan pelaksanaan hak angket oleh pansus dpr berdasarkan penafsiran keliru terhadap nomor tahun dapat merusak tatanan hukum yaitu bekerjanya sistem hukum indonesia (vide perbaikan permohonan halaman bahwa dalil para pemohon tersebut tidak berdasar, karena itu dpr perlu memberikan penjelasan bahwa penggunaan hak angket dpr kepada kpk lebih pada pertimbangan bahwa dpr berkepentingan bahkan berkewajiban menjaga keberadaan kpk yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. kpk juga diharapkan menerapkan standar yang tinggi sesuai dengan prinsip due process law dalam penegakan hukum dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola kelembagaannya, sehingga mekanisme pengawasan oleh dpr dianggap perlu dilakukan. bahwa dalil para pemohon dalam perkara nomor puu xv menyatakan ketentuan nomor tahun mengandung ketidakjelasan rumusan atau multiimplikasinya timbul(vide perbaikan permohonan halaman bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa rumusan nomor tahun sudah sangat jelas dan terang bahwa hak angket adalah hak konstitusional dpr untuk melakukan. penyelidikan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidengan demikian rumusan nomor tahun tersebut tidak bertentangan dengan uud bahwa hak angket dpr merupakan hak konstitusional dpr yang harus diakui, dijamin dan dilindungi sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun tersebut.,presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima. tni, kapolri, jaksa agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerianmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid century. padahal bank indonesia juga merupakan lembaga negara yang independen, sebagaimana dinyatakan dalam uud yang menyatakan, negara memiliki suatu bank sentral susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab.pengaruhi oleh lembaga negara manapun, termasuk dalam penggunaan hak angket oleh dpr ri.kpk melaksanakan nomor tahun pelaksanaan undang nomor tahunmerupakan hal yang penting dan strategis kehidupan bermain: arakan, berdampak luas pada kehidupan berbangsa, dan bernegara masyarakat, berbangsa, dan bernegara. kpk dalam melaksanakan tugas, fungsi,,yinggung uud terkait alasanyaitu: tipikor:pidana korupsi. tipikor,pada saat pembentukan undang undang, seluruh pembahasan dan pendapat fraksi fraksi yang pada saat itu mengkhawatirkan soal tumpang tindih dengan lembaga lain yakni kepolisian dan kejaksaan yang merupakan lembaga eksekutif. tumpang tindih biasanya terjadi dalam satu organ lembaga kekuasaan itu sendiri. pada saat itu dijelaskan ada kekhawatiran timbulnya overlapping (tumpang tindih) dengan tugas polisi dan jaksa maka dilakukanlah pembatasan terhadap perkara korupsi yang dapat ditangani kpk dengan syarat syarat tertentu). tiga batasan inilah yang juga dapat menjadi obyek angket yakni pelaksanaan terhadap pelaksanaan kpk. bahwa apabila para pemohon mengajukan tafsir sebagaimana dalam permohonannya yang menafsirkan bahwa kpk masuk kekuasaan kehakiman, hal ini justru bertentangan dengan uud tahun dan nomor tahun karena kpk melaksanakan fungsi supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang dilakukan oleh fungsi kepolisian dan fungsi kejaksaan. bahwa berdasarkan penjelasan umum kpk, fungsi dari dibentuknyadan untuk melakukan supervisi,tidak ada satu dasar merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tercapainya visi dan misi komisi pemberantasan korupsi yaitu mewujudkan indonesia yang bersih dari korupsi . bahwa dalam ketentuan undang undang nomor tahun (bukti disdalam ketentuan undang undang nomor tahun dinyatakan:jadi, para pemohon sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsiusulan pelaksanaan hak angket dpr terhadap kpk berawal dari rapat dengar pendapat komisi iii dpr dengan kpk yang berlangsung pada tanggal sampai dengan april dalam pertemuan tersebut komis yang sedang ditangani kpk (bukti namun kpk menolak permintaan tersebut. bahwa karena kpk menolak permintaan tersebut, dpr kemudian membentuk pansus angket kpk dengan dasar pemahaman bahwa kpk adalah pelaksana undang undang yang dapat dikenakan hak angket sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun selanjutnya pansus angket kpk menyampaikan surat nomor pw dpr ri vi tanggal juni (bukti yang isinya meminta kpk untuk menghadirkan maryam haryana untuk diperiksa oleh pansus angket kpk, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukuman yang menyebutkan dengan jelas bahwa kpk melakukan fungsi kekuasaan kehakiman.bahwa terhadap permohonan para pemohon yang keberatan dengan pembentukan pansus hak angket dpr terhadap kpk, maka hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. bahwa menurut dpr guo sudah konstitusional karena tidak bertentangan dengan uud bahwa uud telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada dpr dan pemerintah untuk mengatur mengenai hak angket dpr ri. uud tidak memberikan batasan atau imitasi mengenaidpr dan pemerintah berkenaan hak merupakan pilihan hukum (legal policy) dari dpr dan pemerintah dan pilihan kebijakanbahwa berdasarkanrovisi menyatakan alasan permohonan provisi tidak berdasarkan hukum. menolak permohonan provisi para pemohon. dalam pokok perkara menyatakan bahwa parai2.6j menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli bernama margarita kamis dan umbu rata yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: margarita kamis terdapat empat masalah fundamental: pertama, apakah membatasi jangkauan berlakunya hak angket: objek, subjek dan cara penggunaannya, yang diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, bernilai hukum sebagai pembatasan terhadap jangkauan berlakunya hak angket sebagai hak dpr yang diatur dalam uud kedua, apakah mengualifisir yang diuji material dalam perkara ini sebagai yang berlaku secara bersyarat, yakni hanya berlaku terhadap organ lain, khususnya presiden, atau tidak menjangkau atau tidak meliputi organ independen, seperti kpk atau organ sejenis yang independennya dinyatakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid oleh uu, bukan oleh uud sama hukumnya dengan membatasi jangkauan berlakunya norma dalam uud ketiga, sahkan kpk menolak menundukkan diri pada hak angket dpr, dengan alasan kpk sebagai organ independen sehingga berada luar jangkauan angket, tetapi sepenuhnya menundukan diri pada rapat kerja dan atau rapat dengar pendapat umum (rdp) dengan dpr komisi, padahal kedua jenis rapat ini sama esensi konstitusionalnya, yakni perwujudan fungsi pengawasan dpr? keempat, apakah motif penggunaan hak angket, berkualifikasi hukum sebagai unsur unsur hukum dalam misalnya dan nomor tahun yang menentukan sah atau tidaknya penggunaan hak angket dpr? terhadap masalah yang pertama, rangkaian norma dalam dan uud sistematika dan uud dalam sifatnya berkaitan satu sama lainnya. mengatur jenis jenis fungsi dpr, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. dalam uud dinyatakan secara tegas dalam melaksanakan fungsinya, dan seterusfrasa dalam melaksanakan fungsinya yang terangkai dengan frasa selain hak yang diatur dalam lain undang undang dasar ini dalam uud bernilai hukum uud mengkerangkakan hak angket dalam fungsi pengawasan dpr, fungsi yang diatur dalam uud hak angket, dengan demikian, berinduk pada fungsi pengawasan dpr, atau memiliki esensi dan kapasitas sebagai wujud spesifik fungsi pengawasan, atau angket terserap dalam fungsi pengawasan dpr, yang diatur dalam uud harus diakui, uud sama sekali tidak mengatur, apalagi rigid, jangkauan, daya ikat dan daya berlaku hak angket, demikian juga tata cara penggunaannya, sama persis dengan uud yang mengatur jenis jenis fungsi dpr. soal hukum adalah apakah hak angket yang diatur secara umum, sama dengan fungsi dpr yang uga diatur secara umum, tidak sah ditujukan kepada organ negara yang bersifat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid independen, sifat yang diberikan oleh uu, bukan uud bila hak angket tidak dapat ditujukan kepada organ negara yang bersifat independen, karena tidak mengatur secara rigid subjek dan objek angket, mengapa hak fungsi pengawasan dpr, yang juga tidak diatur secara rigid dalam dapat ditujukan kepada organ independen, kpk? menolak tunduk dan atau terikat pada hak angket dpr sama hukumnya dengan membatasi secara absolut daya jangkau hak angket dpr. menariknya pembatasan daya jangkau hak angket dpr itu tidak dinyatakan dalam uud melainkan dalam yang isinya menyatakan organ negara itu bersifat independen. bila kelak menerima argumen ini, menguatkan dan menyatakan dalam amar putusannya, maka bukan saja ilmu hukum, melainkan hukum konstitusi indonesia mengalami perubahan fundamental. perubahan hukum itu berupa uud dalam kasus tertentu mengatur satu organ sebagai organ independen maka uud dalam kasus itu, tidak berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum indonesia. setidaknya kapasitas uud sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum indonesia tidak utuh, melainkan parsial, karena daya jangkau dan daya ikat norma dibatasi, parsial oleh yang isinya mengatur satu organ sebagai organ independen. ilmu hukum yang terbentuk bersamaan dengan lahirnya hukum baru itu adalah indonesia norma uud dapat dinyatakan tidak sah, terbatas daya jangkau dan daya ikat oleh uu. sistem hukum yang menempatkan uud sebagai induknya, berubah seketika, karena bukan uud yang menjadi penentu keabsahan norma hukum bawahnya, melainkan sebaliknya. negara hukum demokratis indonesia, kelak akan ditandai, salah satunya, dalam kasus tertentu, dengan pernyataan uud, dalam kasus tertentu, tidak serta merta berkedudukan sebagai hukum tertingi dalam sistem hukum indonesia. il. terhadap masalah kedua, yakni mengkualifisir dan lainnya yang mengatur penggunaan hak angket yang terdapat dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sebagai yang berlaku secara bersyarat, setidaknya tidak dapat ditujukan kepada kpk. cara itu bertentangan dengan uud menyatakan dan lainnya yang mengatur hak angket dalam nomor tahun tentang mpr, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dpr, dpd dan dprd, sama dengan menciptakan hukum positif baru, tentu melalui putusan mahkamah yang mulia ini, yang isinya berupa hak angket tidak dapat ditujukan kepada organ negara yang bersifat independen, setidaknya terhadap kpk. mahkamah hanya dapat menyatakan maksud yang sebenarnya yang dikehendaki oleh pembentuk dibalik satu norma uud, tentu didahului dengan pencarian dan analisis yang mendalam dan sungguh sungguh atas perdebatan dalam pembentukan norma itu. setelah mengetahui, dan meyakini maksud yang dikehendaki pembentuk norma uud, barulah mahkamah menyatakan maksud norma dalam itu, dan berpegang padanya, tidak untuk membuat dan atau menentukan batas jangkau atau pemberlakuan norma uud itu, melainkan menjadikannya sebagai sandaran penguji norma uu. yang mahkamah lakukan, tentu melalui putusan putusannya adalah menyatakan maksud yang sebenarnya dari norma uud, barulah noma itu digunakan sebagai sandaran dalam menguji derajat konstitusionalitas uu. berdasarkan norma uud yang telah mahkamah katakanlah, mahkamah mengulifisir atau menyatakan norma yang diujikan sah secara relatif sah secara bersyarat atau tidak sah bertentangan dengan norma uud yang dijadikan sandaran pengujian, bukan membatasi jangkauan berlakunya norma dalam uud mahkamah tidak akan melakukan penalaran silogistis, hanya karena frasa independen dan bebas dari kekuasaan manapun yang terdapat nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, kpk, memiliki kemiripan, bahkan kesamaan esensi dengan frasa merdeka dalam uud sehingga membuat penalaran hukum yang kurang lebih begini: organ independen, tidak bermakna lain selain tidak dapat dicampuri urusan oleh organ lain. memunculkan konsep independensi dan bebas dari campur tangan organ lain sebagai premis mayor, dan kpk adalah organ independen dijadikan sebagai premis minor, lalu menyimpulkan kpk sama dengan organ independen yang dinyatakan uud, dengan konsekuensi kpk berada luar pengawasan atau tidak menjadi subjek pengawasan dpr atau berada luar jangkauan fungsi pengawasan dpr, tidak berawalan hukum. penalaran seperti ini, tidak valid merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dilihat dari segi kaidah interpretasi. letak tidak kalinya, adalah adanya pengenyampingan sebagian aspek, terutama epistemologi, atas hal hukum yang dicari kemiripan sifatnya itu. organ pengadilan, nyata nyata diatur dalam uud hal yang tidak ditemukan untuk organ kpk. dilihat dari sudut epistemologis, pengadilan adalah organ yang mutlak ada dalam setiap negara, hal yang tidak berlaku, apalagi serta merta terhadap kpk. menyamakan kedua organ yang berbeda pengadilan dan kpk dalam esensi dan sifatnya, tak logis dalam metode penalaran, apalagi menyelamatkannya dengan norma norma dalam uud putusan mahkamah nomor puu xi empat tahun yang lalu, yang kamarnya secara substansial membatasi aspek aspek pada rancangan anggaran dan belanja negara yang disusun oleh pemerintah, yang dapat dijangkau oleh fungsi anggaran dpr, meyakinkan ahli menyatakan mahkamah tidak memiliki jalan pembesar menggunakan silogisme, menyatakan hak angket dpr tidak berlaku terhadap kpk, atau tidak dapat ditujukan kepada kpk. putusan ini justru memberi kepastian kepada ahli bahwa mahkamah mengakui eksistensi fungsi anggaran dpr. pengakuan itu dinyatakan dengan cara memastikan maksud sebenarnya dari uud tidak meliputi satuan tiga atau rincian teknis sebagaimana diatur dalam nomor nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. setelah memastikan maksud sebenarnya dari uud barulah mahkamah menentukan batas jangkau kewenangan anggaran dpr. batas jangkauannya berbentuk, rincian anggaran atau satuan tiga dalam rancangan anggaran dan belanja negara yang disusun oleh pemerintah, tidak dimaksudkan oleh uud sebagai unsur yang terjangkau oleh fungsi anggaran dpr. penalaran ini logis secara hukum, karena satu alasan: mahkamah mengakui fungsi anggaran dpr, tetapi memastikan maksud sebenarnya dari fungsi yang dinyatakan dalam tidak lebih dari membahas rancangan anggaran, sumbernya, besarannya dan cara mendapatkan, serta membelanjakannya, bukan rincian rincian belajarnya. penalaran ini logis, karena menurut uud pemerintahan yang memegang kewenangan merancang anggaran dan belanja negara, bukan dpr. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penetapan maksud norma dalam satu atau beberapa dalam uud sesungguhnya bersifat absolut. bertolak dari maksud itulah, mahkamah menentukan letak kewenangan. berdasarkan letak kewenangan itu, mahkamah menentukan ada atau tidaknya atau pengalihan kewenangan dari satu organ organ lainnya, untuk selanjutnya mengualifikasi hukumnya: norma dalam bertentangan dengan uud karena mengatur pengalihan kewenangan organ tertentu organ lainnya. iii. terhadap masalah ketiga, rdp dan angket berasal dari genus yang sama, yaitu fungsi pengawasan dpr. rdp digunakan untuk pengawasan dpr yang bersifat umum, dilaksanakan oleh komisi, yang berbeda dengan angket sebagai pengawasan khusus, dengan tujuan khusus, dan diselenggarakan oleh organ khusus, panitia khusus. oleh karena sama genusnya, yakni pengawasan dpr, maka secara hukum organ negara yang bersifat independen sekalipun, sifat yang dinyatakan dalam uu, tidak dapat memilih untuk hanya mengikatkan diri atau tunduk hanya pada salah satu antara dua jenis pengawasan tersebut. tunduk dan mengikatkan diri pada rdp sebagai salah bentuk atau cara pengawasan dpr, tetapi mengingkari angket yang juga merupakan salah satu jenis pengawasan dpr, yang diatur dalam uud secara hukum bertentangan dengan dan dan uud menolak tunduk pada hak angket, hak dpr yang nyata nyata diatur dalam uud dengan argumen kpk merupakan organ independen, organ yang menyandang karakter gusi pemerintah eksekutif, gusi legislatif dpr dan gusi yudikatif pengadilan memang menarik, dan memukau, tetapi bukan tanpa masalah konstitusional. masalah konstitusionalnya, antara lain: karakter karakter tersebut tidak disematkan oleh hukum positif, melainkan teoritik, disematkan oleh ilmuan hukum dan politik. menariknya fabricii girardi dan martino magenta, kedua penulis hebat ini mengutip verhoest all, yang menulis, there consensus how independence should conceptualized and operationalized, and studies use various strategies capture the idea that some regulators are more strongly isolated from external influence. pada artikel selanjutnya fabricii girardi dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid martino magenta mengutip pandangan santri yang menegaskan the concept organizational autonomy should not understood absolute but relative sense. pada kajian selanjutnya, kedua penulis mengulas formal independence dan facto independence. formal independen menunjuk pada teks uu, karena menyatakan begitu yakni organ itu independen, sementara facto independen menunjuk pada kenyataan empiris. perihal formal independence, karena didasarkan pada regulasi, sehingga keduanya memeriksa, chairperson and managemen board sebagai soal utama. terhadap masalah ini keduanya menyodorkan term office, appointment prosedur, dismissal procedures, renewability appointment, compatibility with the office, formal requirement independence. turut dibicarakan, tetapi sekali lagi tampak didasarkan pada teks, karena hanya menggambarkan hubungan chairperson dengan politisi, relationship with elected politician. pada unsur ini keduanya menyodorkan, sekali lagi, terlihat didasarkan pada teks, dinyatakan bebas secara formal, independence formally stated, memiliki kewajiban secara formal formal obligation dan keputusannya kuat, overtaking decisions. turut diperiksa pada kategori ini adalah keuangan dan organisasi, finance and organization, yang unsur unsurnya, sources the budget, agency's internal organization, dan control human resources: semuanya bersifat formal. empat, regulatory competencies, yang unsur unsurnya rule making, monitoring dan functioning, sebagaimana unsur lain sebelumnya juga hanya forma sifatnya. pada kategori kedua, facto independence, tentu bersifat empiris, karena isu isu yang diketengahkan girardi dan martino memerlukan pemeriksaan terhadap kenyataan faktual. dalam kerangka itu menyodorkan independence from politician dan form regulates. dalam menentukan independensi dari para politisi, keduanya menyodorkan variabel frequency revolving door, frequency contact, influence budget, influence internal organization, partisanship nominations, political vulnerability, dan external influence regulation. kenyataan kenyataan ini berguna, sebagaimana ditunjukan keduanya dalam uraian selanjutnya, menentukan derajat independen organ organ dimaksud. tetapi terlepas dari derajat independensi, tentu setelah kenyataan kenyataan yang muncul dari variabel variabel itu diperiksa dan diberi nilai, kenyataan itu merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hanya bernilai sebagai deskripsi teoritik, bukan hukum. kenyataan itu tidak mengubah status independen organ dimaksud, yang dinyatakan dalam uu. martino magenta dalam artikel legitimacy and accountability independence regulatory agencies: critical review yang dimuat dalam mengutip pendapat majene dan meier keduanya menulis the argument the following administrative bureaucracies general and regulatory agencies particular have been describe american literature fourth branch government , which independent design. tidak itu saja, magenta juga mengutip pandangan main maravaall dan preworski keduanya berpandangan, this sense, the independence can consider justified, exemplifies the separation power concept, that has enjoyed long history since montesguieu and france englightmen and typifies the modern constitutional state. dalam bahasa funk dan semann komisi independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan gua legislative , executive power' dan gusi judicial. lihat william funk dan richard season, administrative law: examples explanations hal dalam putusan nomor puu iv deskripsi deskripsi para ilmuan atas, terlepas dari soal metodologinya, bernilai, sekali lagi, tidak lebih sebagai teori, bukan hukum. sebagai teori, deskripsi diskrit tersebut menghadirkan perspektif teoritik dalam memahami lembaga serupa. agar tidak dinilai sebagai sekadar membedakan atau menyamakan, maka harus dialami lebih jauh epistemologisnya, termasuk dan tidak terbatas pada konteks sejarahnya, tetapi juga nilai sosial budaya, ekonomi, bahkan ideologis dibalik konsep itu. ini dimaksudkan agar tidak terjadi transplantasi hukum, bahkan kolonisasi hukum dalam bentuk yang lain negara ini. penyitaan kpk sebagai organ berkarakter eksekutif, legislatif dan yudikatif yang independennya dinyatakan dalam uu, bukan uud hanya dengan memfotocopy perspektif teoritik yang menurut martino magenta khas literatur amerika, sama dengan mengesampingkan perbedaan epistemologis antara indonesia dengan amerika. sekalipun tidak menyertakan perbedaan nilai nilai dasar, ideologis dan sosial budaya dua merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid negara ini dalam menjelaskan eksistensi kpk sebagai organ negara yang bersifat independen berkarakter eksekutif, legislatif dan yudikatif, sama hukumnya dengan menyamakan norma norma uud dengan norma uud amerika. erwin chemerinsky dalam bukunya constitutional law principles and policies, aspen law business, menulis, article the constitution, course, vest the legislative power congress. although federal agencies and departments have existed some from since the beginning american history, only the last century that congress has routinely delegate its legislative power executive agencies. pada bagian selanjutnya chemerinsky menyatakan, the creation the interstate commerce commission shared new era for federal government: the creation federal administrative agencies with broad powers. dijelaskan juga the constitution does not expressly mention such agencies and, fact, many ways they are tension with basic constitutional principles. virtually all these agencies possess remaking power and these rules have the force law. jelas, federal agency tumbuh bukan berdasarkan perintah uud, melainkan doktrin delegasi kewenangan, dan tumbuhnya, dalam sejarah hukum amerika, sebagaimana diuraikan chemerinsky baru pada akhir abad ke akhir abad inilah kongres rutin mendelegasikan kewenangannya kepada lembaga sejenis. bila perspektif chemerinsky ini digunakan sepenuhnya sebagai basis teori dalam menjelaskan eksistensi dan kewenangan kpk, maka namanya adalah semua kewenangan eksekutif dan legislatif kpk, didelegasikan oleh dpr sebagai organ pemegang kewenangan membentuk uu. pada titik ini muncul persoalan konstitusional. persoalannya adalah dpr tidak memegang kewenangan eksekutif. bagaimana atau dengan dasar konstitusional apa, dpr yang tidak memegang kewenangan eksekutif mendelegasikan kewenangan itu kepada kpk? menurut ahli masalah itu terpecahkan, berubah menjadi rasional dan sah, karena presiden ikut serta dalam membahas dan menyetujui bersama dpr rancangan kpk menjadi kpk. presidenlah yang mendelegasikan kewenangannya, bukan dpr. tesisnya bukan dpr yang mendelegasikan kewenangan eksekutif itu, tetapi presiden yang mendelegasikan. pendelegasian kewenangan eksekutif itu dilakukan, kewenangan yang merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid namun permintaan tersebut juga ditolak oleh kpk, karena seluruh informasi dan data yang berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e ktp masih bersifat tertutup sampai dengan dibuka sebagai pembuktian dalam sidang pengadilan. pansus angket kpk juga sempat menyatakan tidak akan melakukan pembahasan anggaran kpk dan kepolisian, karena menolak permintaan pansus angket kpk. konsekuensinya, kpk dan kepolisian tidak dapat melakukan perubahan atau penambahan anggaran pada tahun (buktifakta tersebut menunjukkan bagaimana dpr telahbahwa akibat penggunaan angket oleh dpr terhadap komisi pemberantasan korupsiomisi pemberantasan korupsiapalagi dalam sejarah pemberantasan korupsi tidak sedikit anggota dpr yang telah dituntut oleh komisi pemberantasan korupsi dan dijatuhi pidana oleh pengadilan tindak pidana korupsi. penggunaan kekuasaan oleh dpr melalui hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi secara nyata telah merusak tantangan penegakan hukum indonesia. kondisi ini jelastidak dapat lagi dilaksanakan lagi. demikian pula harapan para merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dipegang presiden dilakukan dengan cara menyatakannya dalam uu, yang dibuat bersama dan disetujui bersama antara dpr dengan presiden. delegasi kewenangan membuat dalam perspektif chemerinsky, dalam analisis ahli logis, koheren dengan fakta. dalam konstitusi amerika kewenangan membentuk uu, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh chemerinsky diletakan pada congres. presiden tidak ikut membahas congres. sedangkan indonesia, menurut uud presiden ikut membahas rancangan yang disetujui bersama antara dpr dengan presiden, ruu itu disahkan menjadi uu. tetapi bila perspektif chemerinsky tetap saja dianggap rasional diterapkan dalam kasus ini, maka akan menimbulkan persoalan hukum konstitusional. masalahnya apakah tindakan mendelegasikan kewenangan menimbulkan akibat hukum berupa mengakhiri sebagian atau seluruh kewenangan pengawasan dpr terhadap kpk? jawaban ahli negatif, tidak. delegasi kewenangan kewenangan itu, secara konstitusional tidak menjadi hal hukum yang mengakhiri kewenangan pengawasan dpr terhadap kpk. delegasi kewenangan itu, bahkan sifat organ kpk sebagai organ independen, tidak menghilangkan norma uud khususnya norma pengawasan dpr, karena satu hal, sebagaimana dijelaskan dibawah ini. uud tidak hanya mengatur fungsi legislasi, tetapi juga anggaran dan pengawasan. bentuk hukum dari ketiga fungsi tersebut berbeda antara satu dengan lainnya. fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk membentuk bersama dengan presiden. fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk membahas rencana anggaran dan belanja negara yang dirancang dan diajukan oleh presiden dpr. fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, termasuk rapat panitia khusus angket. praktis tidak semua fungsi dpr didelegasikan kepada kpk. fungsi anggaran dan pengawasan adalah dua fungsi dpr yang tidak didelegasikan kepada kpk. kalaupun hendak membenarkan konsep delegasi kewenangan khas literatur amerika, maka dalam kasus kita delegasinya bersifat parsial, hanya hal yang dinyatakan secara spesifik dalam kpk itulah yang didelegasikan. delegasi spesifik itulah, menurut ahli dinyatakan dalam kpk. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid fungsi anggaran dan pengawasan dpr tidak didelegasikan kepada kpk. hukumnya, kpk terikat pada fungsi anggaran dan pengawasan dpr. oleh karena itu, secara hukum kpk adalah subjek pengawasan, termasuk pengawasan yang dilakukan dalam bentuk panitia khusus angket dpr. masalahnya, penolakan terhadap pengawasan dpr melalui panitia khusus angket tidak semata mata didasarkan pada argumen kpk sebagai organ independen, tetapi kpk juga memiliki karakter, bahkan melaksanakan fungsi judicial. penyiaran kpk sebagai organ gusi judicial, sepintas tampak beralasan secara konstitusional. tetapi, diperlukan penegasan bahwa penyiaran itu tidak diberikan oleh hukum, melainkan teori, dan atau ilmuan, yang epistemologinya liberalistik, bukan pancasila. apakah lembaga badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan judicial, demi hukum menjadi lembaga judicial? apakah kpk memiliki tugas dan fungsi yang memiliki kemiripan dengan tugas dan atau fungsi pengadilan? fungsi judicial, mungkin dapat dibenarkan sebelum putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv yang esensinya menyatakan keberadaan pengadilan tipikor, yang terintegrasi dengan kpk bertentangan dengan uud bila sifat gusi judicial masih tetap disematkan kepada kpk, maka soal hukumnya adalah apakah penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan, supervisi penyidikan dan mengoordinasikan penyidikan dan penuntutan adalah aktifitas yang sedari awal, genusnya, adalah abdikasi memeriksa, mengadili dan memutus yang sepenuhnya bersifat yudisial? apakah tindakan ambil alih perkara korupsi dari kepolisian atau kejaksaan, dalam sifat dan kapasitasnya sedari awal adalah tindakan yudisial? uud mengatur, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung, dan badan peradilan yang berada bawahnya yang beradpengadilan pengadilan dalam lingkungan yang disebutkan dalam uud tidak pernah, sejauh ini, melakukan supervisi perkara kepolisian dan kejaksaan, mengoordinasikan perkara antar penyidik, misalnya koordinasi antara penyidik kpk dengan kepolisian dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kejaksaan untuk memastikan kelancaran penyidikan satu atau beberapa perkara dugaan tindak pidana korupsi. selain telah mendiskualifikasi konstitusionalitas pengadilan tipikor yang terintegrasi pada kpk, juga tugas dan fungsi kpk, yang dinyatakan dalam tidak memiliki kemiripan atau karakter yudisial, maka secara hukum kpk tidak memiliki karakter yudisial, atau karakter gusi judicial. oleh karena karakter yudisial tidak melekat pada kpk, maka namanya kpk berada dalam jangkauan kewenangan pengawasan dpr, tunduk dan terikat pada kewenangan tersebut. bila kelak argumen argumen teoritik liberalistik yang melahirkan tesis gusi eksekutif, gusi legislatif dan yudikatif disematkan pada kpk, diambil alih oleh dan dijadikan sebagian basis dalam pertimbangan hukumnya, sehingga membenarkan pembatasan penggunaan hak angket dpr yang diatur dalam uud terhadap kpk, yang eksistensinya diatur oleh uu, maka sulit untuk menolak tesis yang menyatakan terjadi liberalisasi senyap, setidaknya amerikanisasi senyap terhadap hukum konstitusi indonesia. bila tesis itu diabaikan, pengabaian itu tidak mengubah kenyataan hukum bahwa telah terjadi perubahan dalam tatanan hukum konstitusi indonesia. perubahannya, sebagaimana telah dijelaskan dimuka, uud hanya berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum indonesia sepanjang dan sejauh tidak ditujukan pada organ yang dibentuk oleh uu, yang isinya menyatakan organ tersebut bersifat independen. ilmu hukum konstitusi yang akan berkembang adalah, antaranya daya jangkau dan daya ikat uud tidak meliputi organ negara yang bersifat independen, sifat yang dinyatakan oleh uu. semua organ negara yang bersifat independen, karena dinyatakan begitu dalam yang membentuknya, par elemen, sama derajat konstitusionalitasnya dengan semua organ negara yang dinyatakan dalam uud iv. terhadap masalah keempat, motif pembentukan pansus angket, tidak memiliki sifat sebagai hal hukum yang menangguhkan, apalagi menghilangkan konstitusionalitas angket. andai penolakan kpk terhadap permintaan komisi ill untuk menyerahkan rekaman pembicaraan salah satu anggota dpr yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid diperiksa kpk, yang ucapan ucapan atau keterangannya, boleh jadi telah dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan dalam penyelidikan atau penyidikan menjadi motif pembentukan pansus angket kepada kpk, betapapun beralasan secara hukum, motif tersebut tidak melawan hukum, karena satu hal, angket adalah perbuatan hukum yang sah. angket diatur dalam uud sebagai hak dpr, yang genusnya berasal usul dari fungsi pengawasan dpr, fungsi yang diatur dalam uud jelas, angket merupakan satu entitas konstitusi yang sah. fungsi pengawasan dpr, yang angket menjadi bagian integral dalamnya, selalu sah dalam sifatnya sebagai hukum selama dan sejauh uud tidak menyatakan sebaliknya, mencabutnya atau menghapusnya. penggunaan hak angket, sama dengan pengawasan dpr yang diselenggarakan dalam bentuk rdp pada satu atau beberapa komisi sebagai alat kelengkapan dpr, bergantung sepenuhnya pada penilaian dpr terhadap keadaan keadaan hukum yang timbul dari pelaksanaan atau kebijakan yang dilakukan oleh organ organ negara atau pemerintah. motif, dalam penalaran hukum, terangkai atau terjalin utuh dengan perbuatan materil. motif, dengan demikian akan bersifat negatif, bila perbuatan materinya juga negatif, melawan hukum. demikian pula sebaliknya, dalam hal perbuatan materinya sah, positif secara hukum, maka motif dibalik perbuatan tersebut juga positif, tidak melawan hukum. praktis sifat negatif dibalik satu perbuatan, ditentukan oleh sifat perbuatan materinya. dalam hal perbuatan materinya negatif, melawan hukum, maka motif pun serta merta negatif. sifat negatif tidak dicari atau muncul dari dalam motif itu sendiri, melainkan muncul dan harus dicari pada perbuatan materinya. oleh karena angket adalah hak dpr, hal hukum yang sah, maka berdasarkan penalaran yang logis, pansus angket dpr untuk memeriksa pelaksanaan yang dilakukan oleh kpk, dengan alasan apapun, tidak dapat diskualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sekurang kurangnya melampaui hak itu atau kewenangan itu. berdasarkan nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, kpk, tidak diberi kewenangan dibidang kekuasaan kehakiman, memeriksa, mengadili dan memutus. satu perkara pidana, sekalipun perkara pidana korupsi. tidak satupun dalam kpk yang menandai wewenang dan tugas kpk memiliki karakter yudisial: merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid memeriksa, mengadili dan memutus. praktis seluruh tugas dan wewenang kpk adalah menegakan hukum, melaksanakan hukum dibidang pidana, khususnya pidana korupsi. kesimpulan independensi sebagai atribut hukum yang disematkan kepada organ negara yang dibentuk berdasarkan uu, tidak dapat digunakan sebagai hukum untuk menangguhkan sementara atau seterusnya, atau membatasi sebagian atau seluruh kewenangan pengawasan dpr, yang norma normalnya ditetapkan dalam dan uud membatasi jangkauan angket, dengan alasan kpk, organ yang dibentuk oleh uu, disematkan sebagai organ independen, sama hukumnya dengan membatasi jangkauan berlakunya norma uud atau membatasi jangkauan berlakunya norma uud menyelidiki, mendidik, mengoordinasikan, mensupervisi, mengambil alih perkara dari kepolisian dan atau kejaksaan, dalam sifat dan kapasitasnya adalah pelaksanaan hukum, uu. tugas dan wewenang ini, dalam sifat dan kapasitasnya tidak pernah dan tidak akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan tugas pengadilan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara. dalam keberadaannya sebagai organ yang melaksanakan hukum, bukan tugas judicial memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ada padanya, dalam kenyataan konstitusionalnya, kpk telah menundukkan diri pada fungsi pengawasan dpr melalui rapat dengar pendapat. oleh karena kpk telah menundukkan diri pada fungsi pengawasan dpr yang diselengarakan melalui rdp komisi iii, dan disebabkan angket adalah hak dpr yang merupakan bentuk khusus fungsi pengawasan dpr, maka secara hukum kpk menajdi objek, berada dalam jangkauan kewenangan pengawasan dpr yang dilakukan melalui angket. rasionalitas konstitusional penggunaan angket tidak ditentukan oleh motif penggunaannya, melainkan ditentukan oleh atribut konstitusi atas angket. dalam konteks ini angket diatur distribusi kepada dpr melalui sebagai hak dpr dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan, fungsi yang diatur dalam uud merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] umbu rata pertama, tentang hakikat konstitusional fungsi dan atau kewenangan kpk. kpk secara formal adalah badan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan undang undang (dalam hal ini tahun kpk). kpk adalah produk dari pelaksanaan kekuasaan konstitusional ranah kekuasaan legislatif atau kekuasaan pelaksanaan kekuasaan konstitusional ranah kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang undang. dalam kaitan dengan konstitusi, yaitu uud kpk dibentuk sebagai tindakan bersama oleh dpr (sebagai pemegang kekuasaan legislatif) dan presiden yang memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang undang. teks atau ketentuan konstitusionalnya menyatakan: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang uud duud dengan. kerangka berpikir demikian maka eksistensi kpk tidak memiliki dasar konstitusional, tetapi hanya dasar legalitas yaitu undang undang yang membentuknya. dasar konstitusional kpk bersifat tidak langsung, yaitu diperoleh dari kekuasaan konstitusional pembentuk undang undang (legislator, dpr bersama sama dengan presiden) untuk membentuk dan menetapkan undang undang juncto uud dalam posisi ini, isu hukumnya adalah: apakah legislator atau pembentuk undang undang memiliki kebebasan legislatif? tentu tidak, batas atasnya adalah konstitusi karena supaya undang undang valid maka kaitannya adalah undang undang harus memenuhi syarat konstitusionalitas kesesuaian dengan konstitusi. berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka yang kemudian menjadi isu substansial adalah adakah dasar pembesar konstitusional untuk eksistensi kpk, terutama fungsi dan kewenangannya, sehingga legislator diperkenankan untuk membentuk badan pemerintahan seperti kpk tersebut? teori yang mendasari jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah pembentukan kpk secara konstitusional mengandung makna tindakan legislatif dalam bentuk dispersi atau pemencaran kekuasaan eksekutif yang berada tangan presiden sebagai chief executive, yaitu berupa kewenangan untuk menjalankan hukum pidana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid materiil pemberantasan tindak pidana korupsi) berdasarkan hukum pidana formil kpk dan kurap). secara konseptual, terkait dengan konsep kekuasaan eksekutif, saikrishna prakash menjelaskan, the power execute the laws the quintessential executive power. fact, executive' comes from the verb 'to execute', which means perform, put into action. secara teoritis, dikaitkan dengan pendekatan konseptual untuk konsep kekuasaan eksekutif atas, kualifikasi fungsi dan kewenangan kpk sulit untuk menghindar dari akarnya sebagai fungsi dan kewenangan yang berakibat eksekutif. dalam situasi normal, menjalankan hukum pidana materiil dalam bentuk tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ada pada kepolisian negara republik indonesia dan kejaksaan republik indonesia yang notabene berada bawah domain kekuasaan eksekutif dengan presiden sebagai chief executive berdasarkan uud asas konstitusional dari uud tersebut adalah presiden melaksanakan sendiri kekuasaannya (kekuasaan eksekutif) atau pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dilakukan oleh para pembantunya baik secara delegasi maupun secara mandat (yang masing masing memiliki implikasi yuridis berbeda), termasuk dalam kasus ini adalah kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. secara fungsi dan kewenangan, fungsi dan kewenangan kpk adalah konsumen dengan fungsi dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan yang secara hakikat bersifat eksekutif karena lingkup dari fungsi dan kewenangan tersebut adalah to execute the laws. fungsi dan kewenangan yang demikian digariskan dalam sampai kpk. oleh karena itu, fungsi dan kewenangan kpk adalah fungsi dan kewenangan yang berada ranah eksekutif (to execute the laws). dengan demikian, berdasarkan pendekatan konseptual, fungsi dan kewenangan kpk adalah fungsi dan kewenangan eksekutif yang seharusnya satu jalur dengan kekuasaan presiden sebagai chief executive. akan tetapi eksistensi kpk adalah anomali (dengan independennya). jika situasinya normal, tentu tidak diperlukan kpk karena sudah ada badan pemerintahan spesifik yang menjalankan fungsi dan kewenangan seperti fungsi dan kewenangan kpk kepolisian dan kejaksaan). situasi inilah yang menjustifikasi tindakan legislator atau pembentuk undang undang untuk membentuk kpk dan sekaligus menjadi kebijakan legislatif ketika membentuk kpk. sementara dengan independensi, merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] sebagai eksekutif, kpk bukan kepanjangan tangan dari presiden dengan implikasi yuridis, sebagaimana dikonstruksikan oleh kpk, presiden tidak memiliki kekuasaan yang independen dalam proses pengangkatan dan pemberhentian komisioner komisioner kpk presiden tidak dapat mengangkat dan memberhentikan komisioner kpk secara unilateral dan setiap saat yang berbeda dengan perlakuan terhadap para pembantunya). tentang metode pengisian jabatan yang demikian ditentukan secara eksplisit diatur dalam kpk. perdebatan yang seharusnya masih bersifat terbuka adalah isu mengenai apakah dispersi atau pemancaran kekuasaan eksekutif pada presiden, dalam sistem presidensial, dapat dibenarkan secara konstitusional? secara asas tentu hal itu sudah terjadi (bahwa hasilnya ditanggapi sangat positif oleh publik yang mendukung kpk). untuk menegaskan argumen tersebut digunakan pendekatan konseptual perbandingan dengan mengacu pada opinion doctoral yang dikembangkan oleh yuris konstitusional amerika serikat. dalam teori konstitusi amerika serikat. dalam teori konstitusi amerika serikat, yang sistem pemerintahannya paralel dengan kita sama sama sistem presidensial, berkembang satu ajaran yang disebut dengan unitary executive dalam memaknai hakikat dari kekuasaan eksekutif yang ada pada presiden. ajaran tentang unitary executive tersebut diberi pengertian oleh steve calabresi christopher yoo sebagai broad presidential power removal and control over law execution. itu artinya, kekuasaan presiden diarahkan untuk mengajukan semua kegiatan law execution , termasuk aparaturnya, dalam bentuk kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat yang bersangkutan secara mandiri. dengan kemampuan melakukan itu maka idealnya presiden dapat melakukan kontrol secara ketat terhadap cabang kekuasaan eksekutif bawah tanggung jawabnya. berdasarkan pengertian tersebut maka sangat wajar jika eksistensi independent agencies yang menjalankan kekuasaan yang bersifat eksekutif tidak koheren dengan konsep unitary executive. hal itu nampak dari salah satu deskripsi ajaran tersebut yang menyatakan bahwa pembentukan independent agencies (badan pemerintahan independen) dengan ranah kekuasaan yang bersifat eksekutif tidak dapat dibenarkan dalam hubungan dengan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus sebagai chief executive nya sendiri. pandangan ini dikemukakan secara eksplisit oleh steven calabresi saikrishna prakash berikut ini: since the merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid president's grant the executive power exclusive, congress may not create other entities independent the president and let them exercise his executive power'. ajaran tentang unitary executive dikembangkan secara serius termasuk dengan mencari presidennya dalam praktik kekuasaan kepresidenan amerika serikat mana argumen untuk unitary executive tersebut mampu dijustifikasi afirmatif. pandangan hukum atas, tentunya dengan latar belakang proses legislatif amerika serikat yang agak berbeda dengan indonesia dalam prosedur atau mekanisme pembentukan undang undang, tetapi sama sama berbasis sistem presidensial, berposisi sebagai pendapat kontra terhadap eksistensi independent agencies indonesia, seperti kpk (salah satunya). eksistensi independent agencies seperti kpk kulit dicari justifikasinya berdasarkan asas konstitusional pada konstitusi presidensial seperti yang akhirnya berusaha dianut secara konsisten oleh uud justifikasi untuk independent agencies dalam hal ini kpk lebih bersifat konsekuensialis, yaitu disfungsi badan pemerintahan yang seharusnya menjalankan fungsi dan kewenangan itu sehingga solusinya adalah membentuk badan pemerintahan baru guna menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut (bandingkan dengan kpk). oleh karena itu, poin penting sini, pengamatan independent agencies seyogianya dihindarkan sama seperti kita menolak pengamatan uud sebelum perubahan. untuk itu, ruang perdebatan perlu diarahkan untuk menjawab isu yang lebih substantif yaitu adakah asas konstitusional yang dapat mendukung eksistensi independent agencies tersebut selain pertimbangan yang bersifat konsekuensialis? pada poin ini, independent agencies seperti kpk tidak lulus uji atas pertanyaan tersebut karena tidak didukung oleh asas konstitusional yang spesifik. kedua terkait independent agencies dan isu pengawasan politik oleh dewan perwakilan rakyat dpr). pengawasan politik oleh dpr diberikan jaminan secara konstitusional sebagai salah satu fungsi konstitusionalnya. uud menentukan, dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan . selanjutnya uud mengenumerasikan secara spesifik hak hak dpr dalam melaksanakan fungsinya (pengawasan) yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. sebagai catatan, hak hak yang disebut atas sesungguhnya adalah hak hak yang bersifat parelemnatarian yang seyogianya tidak diberlakukan dalam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sistem presidensial. namun demikian, karena ditetapkan dalam uud hak hak tersebut harus dianggap valid sehingga pelaksanaannya konstitusional. pada bagian ini akan dibahas isu kedua tentang kemungkinan dapat dilakukannya pengawasan politik oleh dpr terhadap independent agencies seperti kpk. isu pertama yang sudah dibahas atas menghasilkan kesimpulan bahwa kpk menjalankan fungsi dan kewenangan yang bersifat eksekutif sehingga ration personal memiliki kemungkinan untuk menjadi subjek pengawasan politik oleh dpr. untuk menjabarkan lebih lanjut pemikiran tersebut maka pembahasan ini akan didahului dengan penjelasan berdasarkan teori konstitusi perihal konsep independensi pada independent agencies. konsep independensi tersebut rupanya kurang banyak diperhatikan dalam diskursus konstitusional indonesia. landasan untuk mengklaim independensi kpk atau kpk sebagai independent agencies adaah kpkgaturan demikian tidak tepat secara teori konstitusi dan dapat menimbulkan kesan yang keliru tentang konsep independensi itu sendiri. kepolisian dan kejaksaan pun dalam menjalankan kewenangannya yang konsumen dengan kpk juga (harus) independen. kpk tersebut bukan penciri untuk kpk sebagai independent agency. konsepsi yang benar tentang independent agencies diutarakan oleh kiri data richard revisi yaitu agencies with for cause removal provision limiting the president's power remove the agencies's head cases efficiency, neglect duty, mafeasanec office . dengan pengertian lain, mengacu pendapat tersebut, indikator keindependenan kpk ada pada kpk, bukan kpk. ciri utama dari independent agencies adalah adanya jaminan atau perlindungan terhadap pejabat lingkungan independent agencies tersebut mana presiden tidak dapat mengangkat atau memberhentikan pejabat tersebut secara bebas. pemahaman yang berkembang tentang konsep independensi pada kpk, dalam hubungan dengan badan badan pemerintahan lain, secara konseptual mengandung contradiction terminus dalam sistem konstitusional berdasarkan asas konstitusionalisme. konsep independen tersebut tidak menafikan. situasi pengawasan. sementara independen dalam pengertian kpk adalah sejenis pleonasme karena memang demikianlah seharusnya kaidah yang berlaku. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemohon serta seluruh rakyat indonesia untuk mewujudkan indonesia yang lebih sejahtera karena bersih dari korupsi tidak dapat lagi tercapai.hak angket oleh dpr terhadap kpk tetap dilaksanakan berdasarkan penafsiran yang inkonstitusional terhadap ketentuan undang undang nomor tahuundang undang nomor tahun iv. alasan permohonan dalam pokok perkara iv. ketentuan undang undang nomor tahunketentuan undang undang dasar bahwa pemohon menilaitelah bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . bahwa indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan undang undang dasarfikir ini dikukuhkan kembali dalam amandemen ketiga uudmerdeka barat jakarta fax email hal yang prinsip bukan kpk tidak dapat menjadi target pengawasan politik seperti yang dilakukan oleh dpr, tetapi bagaimana seyogianya pengawasan itu dilakukan (terutama pengawasan tersebut dapat ditujukan atas hal apa). sebagiaan ditekankan dalam pengertian atas, sifat independen kpk adalah sebatas presiden, yang berada satu rumpun kekuasaan dengan kpk sebagai eksekutif (bahwa sebagai chief executive), tidak dapat bebas mengangkat dan memberhentikan komisioner komisioner kpk. independensi sebagai perlindungan terhadap kpk tidak lebih dari makna tersebut (misalnya untuk menghindari pengawasan atau oversight oleh badan pemerintahan lainnya seperti dpr). dengan demikian, berdasarkan kondisi hukum yang ada, existing law, untuk meniadakan kemungkinan pelaksanaan hak angket dpr maka satu satunya jalan adalah dengan melakukan perubahan uud dengan menghapuskan hak hak dpr yang bersifat parlementarian tersebut. jika hak tersebut masih eksis maka semua badan pemerintahan yang bersifat eksekutif (termasuk kpk) tidak dapat menghindar dari pelaksanaan hak angket dpr. selanjutnya isu yang didiskusikan secara lebih spesifik adalah aspek substantif dalam pengawasan politik oleh dpr kepada kpk (apa yang dapat menjadi objek pengawasan oleh dpr kepada kpk). pengawasan politik sangat penting karena latar belakang pembentukan kpk yang dilandasi oleh pemikiran yang bersifat extra constitutional. artinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan kpk merupakan sebuah anomali konstitusional, situasi konstitusional yang abnormal karena jika situasinya sebaiknya, maka pembentukan kpk tidak diperbolehkan secara konstitusional. menanggapi situasi ini tentu saja harus bertolak dari aspek aspek hukum terkait dengan situasi keabnormalan. kondisi abnormal yang melatarbelakangi pembentukan kpk tergambar secara eksplisit dalam tujuan pembentukan kpk yang dinyatakan dalam kpk sebagai berikut:tujuan ini, sebagai kebijakan legislatif dari pembentuk undang undang atau legislator, adalah respons atau tanggapan atas disfungsi badan badan pemerintahan dalam penerapan undang undang pidana, khususnya terhadap kasus kasus tindak pidana korupsi, yang seharusnya menjadi fungsi kepolisian dan kejaksaan. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kebijakan legislatif tas adalah kebijakan legislatif yang abnormal. untuk menjustifikasi abnormalitas itu maka digunakan jargon tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime sehingga peninjauannya juga harus menggunakan extra ordinary measures yang salah satu implikasinya adalah dengan me legal kan praktik penyadapan. tanda disadari, kebijakan ini sesungguhnya melemparkan sebuah bom waktu terhadap apa yang secara fundamental kita yakini sebagai asas konstitusional yaitu konstitusionalisme atau limited government, mana kita menundukkan diri. kpk, dengan desain tersebut, adalah lembaga pemerintahan yang secara ekstensif bertolak belakang dengan asas konstitusionalisme, dan lebih dekat dengan gagasan otoritarianisme, yaitu dengan memanfaatkan alasan kondisi extra ordinary tersebut yang tidak lain merupakan bentuk lunak dari pernyataan kedaruratan atau emergency. kita yang menyadari pentingnya gagasan kebebasan sipil (dalam bentuk perlindungan ham) sebagai asas atau prinsip hukum harus mewaspadai situasi demikian. dengan penjelasan latar belakang atas maka pengawasan politik oleh dpr kepada kpk justru sangat penting. namun banyak yang gagal paham dengan latar belakang institusional dari kpk tersebut, justru memberikan puja puji secara berlebihan terhadap kegirangan kpk dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. hak pihak ini adalah pihak yang (mungkin) belum seutuhnya mengerti logika hukum balik kebijakan meng extra ordinary kan kebijakan pemberantasan korupsi yang notabene atu varian dengan justifikasi situasi emergency yang harus sangat diwaspadai oleh rezim demokratis konstitusional. kebijakan meng extra ordinary kan kebijakan pemberantasan korupsi artinya kondisi normal dari pemberlakuan hukum tidak diakui. ini adalah bentuk lunak dari situasi emergency mana implikasinya asas dan ketentuan umum dari hukum yang berlaku pada situasi norma dikecualikan. pengecualian ini yang menimbulkan masalah karena dikuti dengan tindakan delegasi terhadap ham, yaitu hak atas kerahasiaan dalam komunikasi pribadi. situasi abnormal secara konstitusional tidak boleh bersifat permanen atau langgeng. bruce kerman yuris konstitusional terkemuka dari amerika serikat, menyatakan: governments should not permitted run wild even during the emergency: many extreme measures should remain off limits. nevertheless, the self conscious design emergency regime may .well the merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid best available defense against panic driven cycle permanent destruction. contrary, jika bukan panic driven cycle permanent destruction maka situasi emergency tidak dapat menjadi alasan, termasuk situasi extra ordinary, yang bersifat melegitimasi penggunaan extreme measures . kebiasaan meng extra ordinary kan sesuatu dalam hukum tidak boleh dibiarkan karena sama saja dengan menyatakan sedang berlangsungnya situasi emergency. oleh karena itu diperlukan pemahaman hukum yang tepat secara kontekstual terkait dengan aspek aspek hukum mengenai situasi extra ordinary tersebut. dengan demikian ibunya paling fundamental adalah pemberlakuan situasi extra ordinary tersebut harus dibatasi, tidak boleh tanpa batas. sekali lagi menurut kerman to avoid repeated cycle repression, defenders freedom must consider more hard headed doctrine one that allows short term emergency measures but draws the line against permanent restriction. above all else, must prevent politicians from exploiting komentar panic impose long lasting limitations liberty. bahkan dalam kasus sangat terkenal yaitu hamdan rumsfeld, dengan latar belakang tindakan pemerintah amerika serikat yang tengah gencar memerangi terorisme, mahkamah agung amerika serikat secara tegas mampu mempertahankan kaidah yang sangat penting bahwa: yaj case that may extraordinary importance resolved ordinary rules. kaidah ini bertentangan dengan kaidah yang berusaha dipertahankan oleh pemerintahan bush yang menghendaki new crisis paradigm' required that ordinary legal rules jettisoned harold hong koh, ). beranjak dari alur pemikiran sebelumnya, pengawasan politik oleh dpr terhadap kpk justru seharusnya dilakukan sejak lama, tidak saat ini saja. penilaian atau sikap kritis terhadap kpk, baik pro maupun kontra, cenderung terlalu dipolitisir karena diduga) banyak pihak yang sangat mendambakan panggung . sejatinya, penilaian kritis terhadap kpk mestinya dapat dilakukan secara jernih, yaitu tetap dalam frame hukum dengan melihat kembali hakikat institusional dari kpk itu sendiri. akan tetapi faktor ini justru tidak pernah disinggung, karena sikap kritis kepada kpk (diduga) lebih banyak bertolak dari aspek non yuridis, yaitu karena kepentingan politik. sikap ini tidak benar. begitu pula sebaliknya, serangan terhadap sikap kritis kepada kpk yang dilakukan oleh pihak lain dianggap atau dicap sebagai sikap anti pemberantasan korupsi. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid justru, sikap kritis secara yuridis diperlukan karena hakikat institusional inheren dari kpk sendiri yang menghendaki agar kewaspadaan senantiasa harus disodorkan secara tajam kepada kpk. disinilah (mungkin) kelalaian dpr. agar dpr berjalan jalur yang benar berdasarkan hukum dalam melakukan pengawasan politik kepada kpk, isu hukumnya adalah ranah pengawasan yang legitimate secara hukum. ranah pengawasan politik tersebut adalah doelmatigheidstoetsing yang pintu masuknya adalah kpk tentang tujuan pembentukan kpk. secara tersirat kpk mengandung mandat supaya, dengan pembentukan kpk, kpk mampu menghasilkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang berdaya guna dan berhasil guna (karena hal ini dipresumsikan tidak mampu dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan). secara teoritis, hadron menyatakan bahwa pengawasan atas aspek soelmatigheid ini ditujukan pada situasi setelah tindakan dilakukan (ex nunc), yang berbeda dengan aspek rechtmatigheid yang ditujukan pada situasi pada saat tindakan dilakukan (ex tuna). dalam pengertian demikian, aspek doelmatigheid berorientasi pada dampak (impact) yang dikehendaki setelah tindakan dilakukan. oleh karena itu isu utama dari aspek doelmatigheid ialah pertimbangan dari segi kemanfaatan atau utilitas, yang mencakup dua aspek, yaitu efektivitas dan efisiensi. aspek efektivitas merujuk pada kondisi ketercapaian tujuan atau sasaran. sementara aspek efisiensi merujuk pada kondisi kehebatan dalam proses mencapai tujuan (baca: meminimalisasi penggunaan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan). sifat dari doelmatigheidtoetsing adalah lebih politis ketimbang yuridis, sehingga pengawasan ini sejalan dengan fungsi pengawasan politik dpr dan pengawasan ini jelas legitimasi oleh pasal kpk. itu artinya, skenario pengawasan politik dpr dalam bentuk doelmatigheidtoetsing bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kpk dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya mampu mencapai tujuan seperti digariskan oleh undang undang yang notabene merupakan kebijakan legislatif yang mendasari pembentukan kpk (yang motivasinya bersifat abnormal tersebut). dengan demikian, pengawasan politik yang dilakukan oleh dpr tidak bertentangan pula dengan hakikat institusional dari kpk sebagai badan pemerintahan yang memiliki fungsi untuk menjalankan undang undang pidana materiil. tindakan menjalankan undang undang pidana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid materiil tersebut luar kontrol politik dpr: tetapi menjadi ranah kontrol yudisial oleh hakim pidana. tindakan ketika sedang menjalankan undang undang pidana materiil merupakan ranah rechtmatigheidstoetsing, seperti misalnya upaya hukum pra peradilan. lebih lanjut, sebagai pemegang kekuasaan legislatif, hidup dan mati kpk secara konstitusional berda tangan dpr dan presiden. oleh karena itu dpr tidak boleh membiarkan ciptaanya tersebut berada luar kontrol hukum karena menikmati kewenangan sangat besar atas nama hak untuk melakukan extra ordinary measures. kembali kepada isu utamanya, kebiasaan latar meng extra ordinary kan sesuatu ini yang perlu pembatasan. masalahnya adalah kebiasaan ini tidak secara kritis dikualifikasikan sebagai kebijakan emergency karen sifat emergency nya yang kurang terlampau eksplisit. padahal sesungguhnya secara hakikat hal itu sudah masuk dalam situasi emergency dengan kondisi pemberlakuan hukum yang berbeda seperti yang menjadi implikasi dari kpk itu sendiri yang menyimpang fungsi dan kewenangan umum dalam penerapan undang undang pidana materiil yang seharusnya menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan pada situasi normal. padahal, terkait dengan kondisi tersebut diikuti dengan penerapan klausul delegasi ham (terhadap hak atas kerahasiaan dalam komunikasi pribadi) melalui pelepasan penyadapan. ketentuan pembatasan yang dimaksudkan terdapat secara eksplisit dalam art. the international covenant civil and political rights occur) yang menyatakan: iberdasarkan ketentuan atas, penerapan delegasi ham (yang bermakna tindakan penarikan diri oleh negara dari kewajiban ham nya) bersifat situasional. itu artinya penerapan delegasi ham sangat bergantung pada situasi yang melatarbelakanginya. jika situasi tersebut berakhir maka delegasinya harus segara diakhiri. oleh karena itu, kesimpulan sebagai implikasinya, eksistensi kpk sendiri dengan watak yang demikian adalah hoc, tidak boleh permanen. gagasan penguatan kpk tidak memiliki dasar karena sifatnya yang hoc merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mengikuti ketentuan occur karena klaim extra ordinary measures nya merupakan praktik delegasi ham (kecuali jika ketentuan yang melegalkan penyadapan dihapuskan sehingga praktik delegasi ham tersebut menjadi tidak terjadi lagi). sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan dari keterangan ahli ini adalah: kpk adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, karena menjalankan fungsi dan kewenangan yang bersifat eksekutif, kpk sebagai independent agency tidak imun dari pengawasan politik oleh dpr, termasuk dalam penggunaan hak angket sebagaimana dianut dalam konstitusi kita (uud menimbang bahwa pihak terkait komisi pemberantasan korupsi memberikan keterangan yang dibacakan persidangan pada tanggal september yang pada pokoknya sebagai berikut: meskipun pokok perdebatan yang diajukan oleh pemohon dalam konstitusional review ini adalah pengujian norma undang undang nomor tahun namun bagaimanapun pangkal persoalannya berangkat dari penggunaan hak angket dpr terhadap komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara independen yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. pemohon menilai dpr telah keliru menginterpretasikan ketentuan undang undang nomor tahun" menurut pemohon ketentuan tersebut haruslahsehingga hak angket seharusnya tidak dapat dikenakan terhadap subjek lain diluar subjek dimaksud. pemohon juga menyakini bahwa penggunaan hak angket oleh dpr terhadap kpk berdasarkan penafsiran yang keliru atas ketentuan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid undang undang nomor tahun telah bertentangan dengan ketentuan dan uud ketentuan uud menyatakan indonesia adalah negara hukum, sehingga sebagai negara hukum mensyaratkan adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam cabang cabang kekuasaan yang secara tradisional terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, namun kemudian dalam perkembangan negara modern telah dikenal pula cabang kekuasaan diluar ketiga pembagian kekuasaan tersebut, yang disebut state auxiliary agency atau state independent agency. pemohon menilai hak angket dpr seharusnya tidak dapat digunakan terhadap kpk yang notabene merupakan state independent agency, oleh karenanya penggunaan hak angket terhadap kpk merupakan penerobosan terhadap wilayah kekuasaan yang telah dibagi bagi dan digariskan oleh konstitusi dan undang undang, sehingga perluasan pemaknaan dpr terhadap ketentuan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud demikian pula ketentuan undang undang nomor tahun yang telah menimbulkan berbagai penafsiran dan kontroversi, menurut pemohon mengandung ketidak belasan rumusan sehingga mengganggu kepastian hukum, dan untuk itu pemohon meminta mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang benar, pasti dan konstitusional. dalil dalil yang disampaikan oleh pemohon tersebut, pada dasarnya telah sejalan dengan pemikiran dan pemaknaan kpk sebagai pihak terkait terhadap ketentuan undang undang nomor tahun demikian pula kpk sebagai pihak terkait telah membaca dengan baik keterangan yang disampaikan oleh pemerintah dan dpr, serta mencermati pula keterangan dari ahli ahli yang telah diajukan oleh pemohon terutama dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m, dan prof. dr. yuliandri, s.h., m.h. menurut kpk keterangan yang telah disampaikan oleh ahli dr. zainal arifin mochtar yang termuat dalam risalah persidangan sebelumnya, menjadi dasar rasionalitas hukum yang meletakkan kpk sebagai lembaga negara independen yang tidak berada dibawah cabang kekuasaan manapun, meskipun fungsi fungsi yang dijalankan memiliki kesamaan dengan fungsi eksekutif, yudikatif bahkan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid legislatif dalam konteks self regulatory body sebagaimana diistilahkan campur sari oleh prof. jimmy ashidigi. pada saat bersamaan keterangan ahli tersebut mematahkan rasionalitas alasan kuasa pemerintah dan dpr, terutama mengenai hipotesisnya bahwa penggunaan hak angket dapat digunakan terhadap semua lembaga tetapi tidak kepada mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. pendapat tersebut kehilangan pijakan hukumnya karena gua non norma dimaknai secara luas maka norma tersebut tidak memberikan pengecualian maupun kekhususan bagi lembaga tertentu yang tidak dapat dikenakan angket. pandangan dpr tersebut terkesan sekedar menyenangkan hati mahkamah konstitusi karena kebetulan mahkamah yang akan menentukan hasilnya, ketimbang mendudukkan persoalan secara rasional dan konstitusional. ahli zainal arifin mochtar juga menyampaikan pandangan yang sejalan dengan pemahaman kpk sebagai pihak terkait terutama mengenai mekanisme hukum yang seharusnya dapat digunakan apabila terjadi kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh kpk. menurutnya, praperadilan atau gugatan keberatan melalui pengadilan negeri atau bahkan melaporkan kepada kepolisian atau penegak hukum adalah jalan hukum yang harusnya dikenakan terhadap kpk apabila ada kesalahan dalam proses penegakan hukum yang dilakukannya. cara ini dinilai lebih masuk akal untuk mendapatkan keputusan hukum yang final and binding, ketimbang menguji persoalan tersebut melalui sarana politik angket . angket sendiri menurut ahli zainal arifin mochtar seharusnya digunakan hanya terhadap presiden dan pejabat dibawahnya serta menyoal hal hal strategis dan besar bagi masyarakat. ini mengingat bahwa hakikat angket sesungguhnya adalah sarana untuk menjaga checks and balance system antara legislatif dan eksekutif. meski pada dasarnya kpk sebagai pihak terkait sepenuhnya sependapat dengan pemohon dan ahli ahli yang telah dihadirkan oleh para pemohon sebelumnya, namun sebagai pihak terkait kpk tetap perlu menyampaikan pandangan dan mengajukan bukti yang relevan terutama yang berkenaan langsung dengan kpk sebagai lembaga, supaya melengkapi pertimbangan yang mulia majelis hakim konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma yang diajukan oleh pemohon. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk itu setidaknya terdapat (tiga) pokok pikiran utama yang perlu ditegaskan dan dijelaskan secara ringkas dalam persidangan yang mulia ini: pertama, mengenai sejarah dan konsepsi kpk sebagai lembaga independen. kedua, mengenai konteks pelaksanaan hak angket dpr terhadap kpk. ketiga, mengenai konsekuensi logis pelaksanaan hak angket kpk terhadap penegakan hukum dan masa depan pemberantasan korupsi. sejarah panjang indonesia telah mencatat berbagai upaya membasmi wabah korupsi yang sejak lama menjadi penyakit akut bangsa ini. seperti kanker kronis yang terus mengalami metastasis , korupsi menggerogoti semua sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. sebut saja satu diantara sekian banyak persoalan bangsa ini, jika diurut akar persoalannya maka korupsi pasti ditemukan disana. sedemikian parahnya, sehingga korupsi telah mengancam asasi manusia indonesia, merusak pondasi perekonomian karena penguasaan kekayaan secara curang oleh segelintir orang, dan dalam skala luas korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang berdampak pada kemiskinan. korupsi memanipulasi bekerjanya mekanisme politik, sehingga sistem demokrasi tidak berjalan. pada sektor hukum, korupsi mencederai kepastian hukum, dan merampas keadilan. sedangkan dalam aspek sosial, korupsi telah mengaburkan nilai nilai dimasyarakat sehingga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan, pemerintahan, bahkan negara sebagai institusi tertinggi. memahami persoalan tersebut, pada masa orde lama, orde baru sampai dengan awal reformasi telah dibentuk berbagai lembaga, komite dan badan badan untuk memberantas korupsi, namun pada akhirnya berbagai badan dan komite tersebut dibubarkan atau menghilang tanpa memberikan kontribusi banyak terhadap pemberantasan korupsi. denny indralaya dalam bukunya jangan bunuh kpk menuliskan dengan baik sejarah pasang surut pemberantasan korupsi indonesia. dalam bukunya digambarkan bahwa intervensi dan lemahnya komitmen menjadi pangkal persoalan terganjalnya upaya pemberantasan korupsi pada masa itu. aparat penegak hukum, badan badan maupun komite khusus yang dibentuk dan berada dibawah pemerintah (eksekutif) dinilai tidak lagi. mampu melakukan pemberantasan korupsi. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pasca berakhirnya rezim orde baru, semangat reformasi mendorong lahirnya badan badan baru melalui amandemen konstitusi maupun undang undang baru. mahkamah konstitusi, komisi pemilihan umum, komisi yudisial dibentuk berdasarkan amandemen uud1945, sedangkan kpk dan beberapa institusi baru lainnya dibentuk berdasarkan undang undang. lembaga lembaga ini hadir pada masa transisi, memikul semangat perubahan dan pembaharuan, sehingga dilabeli sebagai anak kandung reformasi . hal itu disebutkan juga secara tegas dalam ketetapan mprkomisi pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun dan di design sebagai lembaga independen. ini ditegaskan dalam undang undang nomor tahunkan dalam penjelasan ditegaskan kembalipara penyusun undang undang nomor tahun sadar betul, bahwa korupsi sebagai extra ordinary crime hanya dapat diberantas dengan cara cara luar biasa, metode konvensional telah terbukti gagal. untuk itulah dibentuk lembaga khusus kpk, diberikan fungsi dan kewenangan khusus dan luas. melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen dan terbebas dari kekuasaan manapun. sekali lagi kata kuncinya adalah independensi , disana sesungguhnya diletakkan kekuatan pemberantasan korupsi. meskipun melaksanakan fungsi dan kewenangan penegakan hukum sebagaimana kepolisian dan kejaksaan, namun kpk sebagai lembaga independen tidak diletakkan dibawah struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. mekanisme dan bentuk pertanggungjawabannya juga diatur khusus. dalam merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmachtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang wenang. bahwa dalam pendekatannya konsep negara hukum dari waktu sewaktu terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan suasana dan jiwa jaman serta keadaan pada tiap tiap negara. negara hukum dalam istilah lain dapat dipersamakan dengan rechtsstaat' dan rule law' karena pada hakikat memiliki arah fikiran yang sama meskipun kemudian terdapat komponen substansi yang berbeda jika diperbandingkan. a.v. dicek, menekankan (tiga) unsur utama dalam the rule law . pertama, adanya supremasi hukum (supremacy law) untuk menentang pengaruh dari arbitrary powerdan meniadakan kesewenang wenangan yang luas dari pemerintah: kedua, adanya persamaan depan hukum (equality before the law) atau penunjukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law the land, ketiga, adanya prinsip prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen. sudarso gautam menggantikan unsur ketiga tersebut dengan menyebutnya konstitusi yang didasarkan atas hak hak perseorangan (the constitution based individual rights). sedangkan julius stahl mengembangkan empat prinsip rechtstaat', yaitu: pertamaundang undang nomor tahunundang undang tahun betul betul mendesain mekanisme dan bentuk tanggungjawab kelembagaan yang tidak memberi ruang terhadap intervensi atau campur tangan kekuasaan lain. mekanisme pertanggungjawabannya diatur secara limitation imperatif. komisi pemberantasan korupsi hanya bertanggungjawab kepada publik, tidak kepada lembaga kekuasaan lainnya. sedangkan laporan secara berkala dan terbuka disampaikan kepada presiden, dpr dan bpk namun bukan dalam makna pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban hanya kepada publik. jadi undang undang nomor tahun tidak semata mata hanya mencantumkan frasa independen tanpa meletakkan roh independensi dalam kelembagaan kpk. undang undang ingin memastikan dan menjamin independensi dalam pola, mekanisme kerja dan pertanggungjawaban komisi pemberantasan korupsi. sepanjang sejarah berdirinya komisi pemberantasan korupsi, telah begitu banyak perkara korupsi yang diajukan dan dihukum oleh pengadilan, namun demikian angka korupsi belum dapat dihilangkan seluruhnya, meski perlahan mulai terlihat perbaikan. setidaknya corruption perception index cpi) yang dipublikasikan transparency international sebagai rujukan dunia memperlihatkan angka perbaikan bagi indonesia, meski saat ini belum cukup memuaskan. pada tahun cpi indonesia setelah tahun sebelumnya score indonesia tahun dengan score dan pada tahun dengan score bagaimanapun ini merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memperlihatkan adanya perbaikan meskipun masih belum sesuai dengan apa yang kita cita citakan. kpk dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi kerap berhadapan dengan kekuasaan, ini adalah fakta yang tidak dapat dikesampingkan, mengingat langkah yang dilakukan kpk pasti akan mengganggu pelaku, bahkan kelompok yang menikmati korupsi. ada banyak peristiwa yang terjadi sepanjang berdirinya kpk yang dengan mudah dapat menggambarkan kenyataan tersebut. memahami keadaan tersebut maka sesungguhnya hanya komitmen dan kemauan politik yang kuat dari negara melalui pemerintah dalam arti luas, yang dapat menentukan keberlangsungan kpk dan keberlanjutan pemberantasan korupsi. kpk bisa saja punya semangat yang membara, punya strategi dan berbagai ide tentang pemberantasan korupsi, namun jika tidak didukung oleh pemerintah tentu tidak akan ada hasil yang dapat dicapai. bapak presiden joko widodo sendiri dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung kpk dan pemberantasan korupsi, secara khusus komitmen tersebut juga termuat dalam agenda prioritas presiden yang tertuang dalam nawacita, sehingga sudah sepatutnya pula seluruh elemen pemerintah dan bangsa memberikan komitmen dan dukungan yang sama dengan presiden. pada bagian kedua, perlu disampaikan kronologis peristiwa yang melatarbelakangi hak angket dpr terhadap kpk. fakta fakta yang dialami langsung oleh kpk yang saat itu diwakili oleh pimpinan dan beberapa staf, perlu disampaikan untuk melihat konteks yang mendasari munculnya hak angket dpr terhadap kpk. pada tanggal april dilaksanakan rdp antara kpk dengan komisi ill dpr ri. rapat dengar pendapat tersebut membahas berbagai hal, mulai dari soal penyidik independen, manajemen penyidikan sampai dengan laporan badan pemeriksa keuangan bpk) yang berjalan dengan lancar. persoalan timbul pada saat pembacaan kesimpulan rapat yang draft oleh komisi iii dpr dengan isi sebagai berikut: pertama, komisi iii mendesak kpk untuk segera menyelesaikan konflik internal kpk dan melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh pegawai kpk dalam rangka melalukan pembenahan sistem pengendalian internal kpk sesuai dengan peraturan perundang undangan guna mencegah pelemahan kpk dalam upaya pemberantasan korupsi, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kedua, komisi iii meminta kpk untuk lebih cermat dan akuntabel dalam penggunaan kewenangan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan perundang undangan guna menciptakan institusi kpk yang kredibel, akuntabel dan professional, ketiga, komisi ill memandang perlu adanya audit lanjutan bpk terkait kepatuhan kpk terhadap peraturan perundang undangan sebagai wujud implementasi prinsip transparansi, profesionalisme dan inferensi dalam pelaksanaan tugas kpk, dan keempat, komisi iii meminta kpk melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman bap atas nama maryam s. haryana tentang ada atau tidaknya penyebutan sejumlah anggota dewan. dari keempat kesimpulan rapat tersebut, kesimpulan pertama sampai dengan ketiga, tidak menjadi persoalan, bahkan sempat pimpinan sidang pada waktu itu mengetik palu untuk menyepakati. persoalan muncul terkait rekomendasi keempat dimana komisi iii meminta kpk agar membuka rekaman pemeriksaan atas nama maryam haryana. penolakan dilakukan oleh pimpinan kpk yang hadir pada waktu itu. selanjutnya, komisi iii tetap mendesak serta menyampaikan akan melakukan angket apabila kpk menolak membuka rekaman tersebut. meski begitu sikap pimpinan kpk tidak berubah pada waktu itu, dan akhirnya masing masing fraksi memberikan pandangan khusus terkait sikap kpk yang menolak pembukaan rekaman tersebut sehingga munculah kesimpulan untuk menggunakan hak angket terhadap kpk. dalam perjalanannya, pansus angket dpr terhadap kpk juga sempat mengirimkan surat kepada kpk untuk menghadirkan miriam haryana untuk diperiksa oleh pansus angket kpk, meskipun kpk juga menolak permintaan tersebut. jadi sekali lagi sulit untuk menangkap secara positif ide dibalik pansus angket kpk, karena fakta nya penggunaan hak angket dpr terhadap kpk adalah karena pimpinan kpk menolak untuk memutarkan rekaman dan menghadirkan maryam haryana karena saat ini yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum kpk. kpk memiliki dasar yang kuat dan patut untuk menolak permintaan dpr membuka rekaman tersebut. kpk menilai pembukaan rekaman tersebut telah nyata nyata melanggar prinsip prinsip dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu (integrated criminal justice system) dimana seharusnya rekaman tersebut hanya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dapat dibuka dalam proses penegakan hukum. selain itu, berpotensi terjadinya konflik kepentingan (conflict interest) karena tedapat nama nama anggota dewan yang terkait dalam rekaman tersebut, apalagi permintaan komisi iii dpr waktu itu justru menekankan pada nama nama yang disebutkan dalam rekaman dimaksud. dapat dibayangkan apabila kpk memenuhi permintaan tersebut. seluruh kasus yang ditangani kpk dan menyangkut anggota dpr akan berpotensi terus dibuka dengan pola yang sama sebelum penegakan hukum dilakukan. hal tersebut tidak sesuai dengan amanah yang diberikan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi sertamerupakan amanah reformasi untuk menjadikan penegakan hukum yang independen serta bebas dari segala intervensi. ketentuan perundang undangan sudah mengatur mekanisme untuk menguji validitas proses penegakan. dalam undang undang tindak pidana korupsi dan undang undang pengadilan tindak pidana korupsi misalnya, telah ditentukan mekanisme dan sistem pengujian terhadap proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kpk. ketentuan undang undang kpk juga menentukan bahwa kurap juga berlaku bagi kpk sepanjang tidak diatur berbeda dalam undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan kurap mengatur terperinci mekanisme acara dan prosedur yang harus dipenuhi untuk menguji validitas suatu perkara pidana. hukum acara mengatur minimum standar pembuktian dan cara pembuktiannya yang harus dipenuhi untuk membuktikan suatu tindak pidana. ada metode baku yang digunakan sama dan pasti terhadap semua penanganan perkara, sehingga kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum dapat diperoleh atau setidaknya didekati. hukum acara juga mengatur mekanisme tanggung gugat bagi pihak pihak yang merasa haknya dirampas atau dirugikan akibat tindakan aparat penegak hukum, baik melalui gugatan praperadilan, gugatan melalui pengadilan tindak pidana korupsi, laporan pidana yang disampaikan kepada aparat penegak hukum lain dalam hal hanyalah gunakan wewenang dilakukan oleh penegak hukum termasuk kpk dalamnya. jadi sebenarnya, sistem peradilan pidana sudah mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi dalam rangka penegakan hukum. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hal ini tentu berbeda dengan upaya politik yang digunakan oleh dpr melalui penerapan hak angket terhadap kpk. perkara atau persoalan yang diajukan dan diuji dalam pansus angket kpk yang dibentuk oleh dpr tidak memiliki metode uji yang baku sebagaimana mekanisme hukum. substansi pemeriksaan dapat terus berkembang tanpa ujung dan pangkal yang pasti. penggilingan opini dan berbagai manuver politik dapat dilakukan tanpa perlu bersandar pada validitas bukti serta cara pengujiannya, namun karena angket merupakan bagian dari mekanisme dan proses politik tentu pola dan cara tersebut dapat kita terima. berangkat dari kenyataan tersebut menjadi penting untuk memilah dan memilih apa issue atau persoalan yang secara rasional dapat diperiksa melalaui mekanisme angket. dalam konteks tersebut penjelasan undang undang nomor tahun yang membatasi penggunaan hak angket hanya untuk soal soal penting, strategis, dan berdampak luas, serta hanya terhadap presiden dan pejabat yang berada dibawah presiden menjadi rasional. ini mengingat cabang kekuasaan eksekutif juga memiliki kemampuan dan kekuasaan secara politik. karenanya angket dan hak hak lainnya yang dimiliki dpr merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menjaga agar tidak terjadi determinasi yang berlebihan dari kekuasan eksekutif dan demi menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balance). memahami konteks tersebut, maka penggunaan angket oleh dpr terhadap kpk menjadi tidak proporsional dan kehilangan pijakan rasionalitasnya. menjadi bias apabila substansi yang terkait dengan penegakan hukum apalagi yang berkaitan dengan perkara pidana yang seharusnya diproses dalam area hukum melalui sistem peradilan pidana kemudian dibawa ranah politik seperti apa yang sedang kita saksikan saat ini. penggunaan hak angket dpr terhadap kpk sebagai lembaga independen akan menjadi catatan sejarah penting dalam penegakan hukum dan sejarah pemberantasan korupsi indonesia. kpk meyakini jika penggunaan hak angket dpr terhadap kpk sebagai lembaga penegak hukum yang independen tidak dihentikan, maka peristiwa ini akan menjadi pintu masuk bagi kekuasaan politik untuk terus mencampuri kerja kerja penegakan hukum indonesia. hari ini kebetulan kpk yang sedang di angket oleh dpr, tapi besok bisa jadi penegak hukum lain yang seharusnya menjalankan fungsi secara independen seperti mahkamah agung, mahkamah konstitusi, bahkan kejaksaan dan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kepolisian diperhadapkan pada situasi yang sama. kalau ini terjadi, tentu sulit mengharapkan penegakan hukum dapat berjalan dalam coraknya yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat. untuk itu putusan mahkamah dalam pengujian konstitusional atau constitutional review dalam perkara ini akan sangat menentukan kemana arah penegakan hukum indonesia serta bagaimana masa depan dan keberlanjutan pemberantasan korupsi negeri ini. akhirnya berdasarkan pada seluruh penjelasan dan uraian yang kpk sampaikan atas, pihak terkait kpk memohon agar mahkamah konstitusi dapat memberikan pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan undang undang nomor tahun yaitu tetap konstitusional dan mengikat sepanjang dimaknai bahwa hak angket dpr dapat digunakan hanyaatau apabila mahkamah berpendapat lain maka dimohon putusan yang seadil adilnya. untuk mendukung keterangannya, pihak terkait komisi pemberantasan korupsi mengajukan bukti yang diberi tanda bukti pt berupa surat dari dpr kepada kpk perihal menghadirkan sdr. maryam haryana nomor pw dpr ri vi tanggal juni i2.8j menimbang bahwa pihak terkait komisi pemberantasan korupsi mengajukan dua orang ahli, reply harun dan muhammad arif setiawan yang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah tanggal oktober dan keterangan tertulis seorang ahli bernama indriyanto seno adji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: reply harun hak angket merupakan kewenangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia (selanjutnya disebut dpr ) yang diberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud melalui ketentuan perubahan kedu. uud mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut hak dprsemula, implementasi hak angket diatur dalam nomor tahun tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat yang kemudian dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu viii karena merupakan produk undang undang dasar sementara sehingga tidak sejalan dengan uud selanjutnya, implementasi hak angket dpr mengacu pada nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang telah digantikan dengan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd sebagaimana diubah dengan nomor tahun opini hukum ini bertitik tolak pada masalah batas kewenangan konstitusional (constitutional boundary) penggunaan hak angket, yaitu apakah yang menjadi batas dari penggunaan hak angket oleh dpr? kendati hak angket adalah hak konstitusional dpr, dalam hal penggunaannya pasti tunduk pada batas batas, baik yang ditentukan oleh konstitusi sendiri maupun oleh undang undang pelaksanaannya. selain itu, menurut ahli, penggunaan hak angket juga dibatasi filosofi hak angket, yaitu sebagai instrumen check and balances dalam sistem demokrasi presidensial, sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal april dpr menggelar sidang paripurna pengesahan usulan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi (selanjutnya disebut kpk ). selanjutnya pada tanggal mei dpr kembali menggelar rapat paripurna untuk membentuk panitia khusus pansus) hak angket dpr terhadap kpk, pelaksanaan hak angket dpr terhadap kpk menyisakan persoalan konstitusionalitas menyangkut keabsahan pelaksanaan hak angket tersebut: ketentuan nomor tahun mendefinisikan hak angket sebagai berikut:nomor tahun tersebut mengandung ketentuan ketentuan pokok sebagai dasar diadakannya hak angket yang meliputi:yang bertentangan dengan peraturan perundang undangangunaan hak angket sebagai hak konstitusional yang melekat pada kelembagaan dpr tidak dapat ditafsirkan dan dilaksanakan dalam konteks sebebas bebasnya, melainkan terikat dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan penjelasan nomor tahun frasa pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah dimaknai sebagaisecara konseptual ketentuan penjelasan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd mengatur hubungan pengawasan kelembagaan dpr terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, yang terbatas pada lembaga eksekutif (executive power) dan tidak dalam cakupan lembaga negara yang bersifat independen (independent agencies), bahwa dalam sejarahnya, keberadaan hak angket bermula dari right investigate and chaotic the abuses administration (hak untuk menyelidiki dan mengukur penyelewengan penyelewengan dalam administrasi pemerintahan) yang kemudian: bahwa berdasarkan aspek sejarahnya tersebut, dapat disimpulkan keberadaaan hak angket dalam sistem parlementer dipergunakan untuk memakzulkan pejabat negara, karena melakukan pelanggaran jabatan (right impeachment). sedangkan dalam konteks sistem presidensial indonesia, keberadaan hak angket diperuntukkan bagi pemerintah dalam kerangka sistem checks and balances, yang juga dapat berujung kepada pemakzulan khusus terhadap kepala pemerintahan (presiden). jadi, tidak ditujukan terhadap lembaga negara bersifat independen (independent agencies) seperti kpk: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dimasukkannya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat dalam uud tidak bisa dilepaskan dari perseteruan antara presiden abdurrahman wahid gus dur) dan dpr kala itu: dengan demikian pelaksanaan hak angket dpr terhadap kpk merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak angket (limitation powericonstitutional boundary) sebagaimana diatur dalam ketentuan nomor tahun beserta penjelasannya, karena secara kelembagaan, kpk bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintahan (executive power), melainkan lembaga negara yang bersifat independen (independent agencies), sebagaimana disebutkan dalam nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsindati demikian, bukan berarti dpr tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kpk. sebagai lembaga yang diberikan kewenangan konstitusional pengawasan, dpr tetap dapat mengawasi kinerja kpk melalui rapat rapat kerja yang diadakan, misalnya antara komisi iii dpr dan kpk. namun, sekali lagi, tidak dalam kerangka penggunaan hak angket yang secara filosofi merupakan hak pengawasan terhadap pemerintah dalam kerangka check and balances,penampakan kewenangan sebagaimana yang dilakukan dpr dalam melaksanakan hak angkatnya terhadap kpk. oleh karena itu, perlu kiranya mahkamah konstitusi memberikan tafsir konstitusional dengan menyatakan tidak sah penggunaan hak angket dpr terhadap kpk, karena bertentangan dengan ketentuan uud (prinsip negara hukum) dan melanggar batasan penggunaan hak angket (limitation power constitutional boundary) baik yang digariskan dalam ketentuan perundang undangan maupun dari maksud diadakannya hak angket itu sendiri dalam uud muhammad arif setiawan bahwa menurut pemohon, permohonan pengujian materiil. terhadap undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusigoid dprd disebabkan oleh karena dpr telah melakukan kekeliruan ketika menafsirkan ketentuan undang undang nomor tahun berkaitan dengan masalah penggunaan hak angket dpr terhadap komisi pemberantasan korupsi kpk), dimana menurut pemohon, dpr telah menafsirkan secara luas penggunaan hak angket tersebut yang semestinya tidak dapat digunakan terhadap kpk namun kemudian digunakan terhadap kpk yang sebenarnya merupakan state independent agency. . bahwa menurut pemohon ketentuan undang undang , harus, dan dengan demikian adalah keliru apabila dpr kemudian menggunakan hak angket terhadap kpk yang sebenarnya berada diluar subyek yang dimaksud dalam tersebut, atau dengan kata lain kpk sebenarnya bukanlah termasuk dari objek penyelidikan dari pelaksanaan hak angket dpr. bahwa menurut pemohon penggunaan hak angket dpr terhadap kpk merupakan penafsiran yang keliru atas ketentuan undang undang nomor tahun dan hal itu bertentangan dengan ketentuan dan uud berdasarkan penelusuran berita, tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya hak angket dpr terhadap kpk tidak terlepas dari permasalahan pencabutan bap seorang anggota dpr bernama maryam haryana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kip yang merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara untuk menjamin hak hak tersebut (negara didasarkan pada teori trias politika), ketiga, pemerintahan berdasarkan undang undang (wetmatigheid van bestuur) dan adanya peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara. sehingga dalam perkembangan negara modern saat ini, pendapat yang disampaikan oleh dicek dan stahl telah dipadukan sebagai dasar konsep negara hukum modern. bagan. perlindungan ham supremasi hukum bgn esai dapat gan men paten adanya peradilan administrasi hukum modernadanya pembatasan kekuasaan organ organ eksekutif independen peradilan bebas dan tidak memihak adanya peradilan tata usaha negara adanya peradilan tata negara (constitutional court) merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid sedang ditangani penegakan hukumnya oleh kpk. sekarang ini, maryam haryana yang mencabut keterangannya dalam bap dalam kasus dugaan korupsi e ktp dan kemudian memberikan keterangan yang berbeda persidangan menghadapi tuntutan pidana delapan tahun pidana penjara atas dakwaan melanggar undang undang tipikor republika, oktober masalah bermula dari pelaksanaan rdp antara kpk dengan komisi iii dpr pada april dimana dalam salah satu kesimpulannya komisi iii meminta kpk melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman bap atas nama maryam haryana tentang ada atau tidaknya penyebutan sejumlah anggota dewan, dan terhadap kesimpulan tersebut ternyata telah ditolak oleh pimpinan kpk yang hadir pada waktu itu dikarenakan maryam haryana pada saat itu sedang menjalani proses hukum kpk, meski didesak komisi iii dan akan dilakukan angket jika kpk tetap menolak permintaan tersebut, dan ternyata pimpinan kpk tetap menolak, sehingga akhirnya dpr betul betul menggulirkan hak angkatnya untuk melakukan penyelidikan terhadap kpk. dalam perspektif ilmu hukum acara pidana, mencermati kasus permintaan pembukaan rekaman seseorang yang sedang dalam proses hukum tingkat penyelidikan atau penyidikan oleh komisi iii dpr, dimana dalam rekaman tersebut didalamnya terdapat berbagai macam informasikan merupakan hasil penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus yang proses hukumnya masih berjalan tentu akan berpengaruh negatif terhadap kasus tersebut mengingat informasinya bisa jadi merupakan informasi rahasia yang tidak bisa sembarang dibuka kecuali untuk keperluan pembuktian persidangan pengadilan. oleh karena itu menurut ahli adalah sudah tepat apabila pimpinan kpk menolak permintaan komisi iii dpr agar kpk membuka rekaman hasil penyelidikan penyidikan diluar keperluan pembuktian persidangan pengadilan. bahwa ketika penolakan pimpinan kpk terhadap permintaan komisi iii dpr kemudian berakibat dpr kemudian menggunakan hak angkatnya terhadap kpk tentu menurut ahli situasinya bisa lebih mengkhawatirkan lagi karena selain dapat mempengaruhi independensi kpk juga dapat membuka rahasia informasi hasil penyelidikan penyidikan diluar merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid kepentingan pembuktian persidangan pengadilan, karena bagaimanapun pelaksanaan hak angket merupakan suatu mekanisme proses politik dpr yang kepentingannya berbeda dengan persidangan pengadilan yang merupakan proses hukum untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum hingga tercapainya keadilan. bahwa sesudah dpr membentuk pansus hak angket, maka pansus berdasarkan ketentuan undang undang md3 undang undang nomor tahun mempunyai kewenangan pendanaan untuk pelaksanaan bantuan kepolisian negara republik indonesia sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada anggaran dpr bahwa kewenangan tersebut telah nyata digunakan oleh pansus hak angket dpr untuk memanggil pihak pihak yang diinginkan bahkan termasuk pihak pihak yang sedang dalam proses hukum oleh kpk khususnya dalam kasus perkara e ktp dimana diduga juga melibatkan beberapa anggota dpr. dengan demikian bisa dipahami apabila ada pihak yang keberatan bahwa pelaksanaan hak angket dpr tersebut tidak semata mata untuk melaksanakan fungsi pengawasan dpr sebagaimana dalilnya dengan mempergunakan ketentuan undang undang md3 undang undang nomor tahun namun diduga terdapat usaha merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid untuk mempengaruhi upaya penegakan hukumnya, karena pelaksanaannya memangdugaan korupsi yang diduga melibatkan anggota dpr sebagaimana halnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e ktp. bahwa kewenangan yang dimiliki pansus hak angket dpr berdasarkan ketentuan md3 undang undang nomor tahun tersebut jelas terdapat kewenangan untuk memaksa hadir siapa saja yang dianggap perlu untuk diperiksa bahkan dapat dengan bantuan kepolisian jika pihak yang dipanggil mangkir tidak hadir, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi apabila kita mencermati kewenangan lainnya yang ditentukan dalam sebagai berikut: panitia angket punini diatur dalam demikian bunyinya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidberdasarkan ketentuan md3 undang undang nomor tahun tersebut pansus berwenang unturmasuk untuk memberikan juga dokumen yang diperlukan, dan apabila panggilan dan permintaan tersebut tidak dipenuhi mereka dapat dipaksa hadir oleh kepolisian negara atas permintaan pansus. kewenangan tersebut sudah pula dicoba untuk dipakai yaitu memanggil pimpinan kpk pansus namun meski ditolak oleh pimpinan kpk namun sepanjang yang diketahui ahli, pansus belum menggunakan kewenangannya untuk memaksa kpk hadir dengan bantuan dari kepolisian. menurut ahli, apabila kewenangan dan md3 undang undang nomor tahun tersebut dipergunakan panitia khusus angket untuk memanggil pimpinan dan atau pegawai kpk untuk didengar keterangannya termasuk untuk menyerahkan dokumen yang diminta panitia khusus tersebut dengan ataupun tanpa disertai ancaman untuk dilakukan pemaksaan melalui aparat kepolisian, maka sudah barang tentu hal itu dapat mengakibatkan tercederainya kemandirian kpk baik sebagai institusi penegakan hukum tindak pidana korupsi ataupun yang menyangkut kemandirian anggota komisi, hal mana tentu harus dicegah. kpk dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun yang lahir sesudah masa reformasi sebagai manifestasi dari pelaksanaan amanat yang digari. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid undang undang kpk (uu secara tegas telah menentukan bahwa kpk adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan ditegaskan lagi dalam bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan manapun itu adalah kekuatan yang dapat memppapun dengan alasan apapun. dengan mendasarkan pada ketentuan tentang kpk lengkap dengan tafsir resmi yang dimuat dalam bagian penjelasan dimaksud jelaslah bahwa sejak awal pendiriannya kpk memang telah dirancang sebagai lembaga negara khusus yang dibentuk untuk menjalankan misi khusus dengan serangkaian kewenangan yang khusus pula dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, dan salah satu kekhususan yang dilekatkan pada kpk agar bisa menjalankan tugas dan kewenangannya adalah diberi sifat independen serta dijauhkan dari pengaruh kekuasaan dan pihak manapun juga yang bisa mempengaruhi independensi kpk maupun anggota komisi secara individual. sehingga dalam konteks diatas itu pulalah ahli berpandangan bahwa pansus hak angket dpr terhadap kpk sangat mungkin dapat mempengaruhi independensi kpk dan atau anggota komisi secara individual sehingga dikhawatirkan dapat menghambat kelancaran dan kesuksesan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, tidak hanya karena pada saat yang sama pansus angket dpr terhadap kpk bekerja, pada saat yang sama pula kpk sedang menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menegakkan hukum tindak pidana korupsi yang bisa jadi juga melibatkan sebagian dari anggota dewan. apabila kpk bersifat independen lantas ada pertanyaan penting yang perlu dijawab berkaitan dengan masalah independensi kpk tersebut, yaitu apakah kpk memang tidak bisa diawasi oleh siapapun termasuk dpr? bahwa ahli berpandangan bahwa meski kpk itu bersifat independen namun tetap bisa diawasi bahkan oleh dpr, hanya saja tidak melalui merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid mekanisme hak angket tetapi melalui mekanisme lain yang sudah berjalan selama ini seperti rdp atau rapat dengar pendapat, namun pengawasan ini hanya menyangkut pengawasan dalam hubungan antar lembaga sekedar untuk memastikan apakah kpk sudah menjalankan tugas dan kewenangannya dengan efektif atau tidak terutama dalam fungsinya kpk bidang pencegahan tindak pidana korupsi, serta mencari dan menemukan solusi bersama untuk memecahkan masalah yang dihadapi kpk. bagaimana halnya dengan tugas dan kewenangan kpk bidang penindakan, apakah bisa diawasi? ahli berpandangan bahwa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan kpk bidang penindakan yang aktifitas utamanya adalah melakukan proses penegakan hukum (menyelidiki, mendidik dan menuntut) maka pengawasannya tentu melalui mekanisme hukum acara pidana yang berlaku. kurap undang undang nomor tahun sudah memberikan serangkaian proses dan prosedur yang wajib dilakukan oleh semua penegak hukum tak terkecuali terhadap kpk. apabila penegak hukum pidana (termasuk kpk) dalam tahap pemeriksaan pendahuluan melakukan kesalahan prosedur yang merugikan dan melanggar hak hak yuridis pihak tertentu, maka pihak yang dilanggar hak yuridisnya itu berhak menempuh prosedur hukum melalui mekanisme praperadilan. melalui mekanisme praperadilan ini penegak hukum pidana yang melakukan kesalahan prosedural seperti ketika menetapkan surat perintah penyidikan dan atau penuntutan, menetapkan tersangka, melakukan upaya paksa (menangkap, menahan, menggeledah, menyita ataupun memeriksa surat surat) apabila terbukti dapat dinyatakan oleh hakim praperadilan sebagai telah melakukan tindakan prosedur yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta dapat pula dijatuhi hukuman tertentu oleh hakim seperti perintah untuk menghentikan penyidikan, mengeluarkan dari tahanan dan lain sebagainya, bahkan jika penyidik penuntut umum dalam menjalankan prosedur penegakan hukum pidana telah merugikan dan atau mencemarkan nama baik hakim bisa menghukum pemberian ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan atau merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memerintahkan menyatakan pengembalian harkat dan martabat yang bersangkutan sebagaimana seperti sebelum terjadi perkara tersebut. kpk sendiri menurut pengamatan ahli telah pernah merasakan pengawasan yang dijalankan melalui mekanisme praperadilan ini. beberapa kasus telah menempatkan kpk pada pihak penegak hukum yang dinyatakan melakukan kesalahan prosedural yang merugikan hak yuridis tersangka seperti kasus praperadilan yang diajukan oleh komjen budi gunawan, arif sirajudin ilham, hadi purnomo dan lain lainnya, yang dengan demikian hal ini merupakan fakta bahwa ketika menjalankan tugas dan kewenangannya bidang penindakan kpk juga diawasi melalui lembaga praperadilan. undang undang nomor tahun tentang kpk yang sudah dengan tegas menentukan bahwa kpk itu bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden ri, dpr dan badan pemeriksa keuangan bpk), dimana pertanggungjawaban publik oleh kpk tersebut dilaku dan membuka informasi. terakhir dapat disimpulkan dan direkomendasikan oleh ahli bahwa hendaknya mahkamah dapat memberikan putusan penafsiran yang bersifat limitation imperatif terhadap ketentuan undang undang nomor tahun sehingga ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara meluas oleh dpr khususnya yang berkaitan dengan masalah penggunaan hak angket dpr, dimana hak angket dpr hendaknya dimaknai sebagai , sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa kpk tidak termasuk sebagai pihak yang dapat diselidiki melalui mekanisme hak angket dpr karena dapat mempengaruhi independensi. kpk maupun merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid independensi anggota komisi yang pada gilirannya dapat menghambat tujuan dibentuknya kpk untuk menanggulangi (mencegah dan menindak) perilaku korupsi yang merugikan bangsa dan negara. indriyanto seno adji pendahuluan beberapa waktu lalu, pernah terjadi hubungan antara lembaga negara yudikatif yang sungguh mengalami polemik substansial. betapa tidak, saat lalu, ide progresif komisi yudisial dengan alasan reformasi yudikatif menimbulkan pro kontra, dijadikan sandaran arah legalitas. ide melakukan re evaluasi melalui seleksi ulang para hakim agung aktif merupakan bentuk ketidakpercayaan komisi yudisial terhadap institusi peradilan tertinggi indonesia, ada semacam resistensi komisi yudisial sebagai representasi publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini. satu sisi, pengamat membenarkan ide komisi yudisial ini sebagai salah satu bentuk mosi tidak percaya kepada mahkamah agung sekaligus pembersihan terhadap mahkamah agung sebagai simbol institusi keadilan, tetapi pendapat lain menegaskan bahwa ide komisi yudisial justru menempatkan norma legislasi yang kontradiktif dan membentuk demoralisasi institusi keadilan tersebut, tidak dipungkiri lagi, ide progresif komisi yudisial ini merupakan kepanjangan dari proses kasus suap lembaga mahkamah agung dalam perkara probosutejo. ketidakhadiran ketua mahkamah agung atas panggilan komisi yudisial telah memicu ketegangan hubungan antara lembaga negara ini. namun demikian, ide seleksi hakim agung aktif ini perlu mendapat beberapa catatan perhatian prospektif dalam kaitan kekuasaan dan prestise sebagai alasan stereotipe yang klasik. fenomena interpelasi kelembagaan ini menunjukkan karakter disintegrasi dan memberikan ketidakteladanan hubungan antara lembaga negara. dan fenomena disintegrasi ini pulalah yang menimbulkan konsepsi yang sama dan menimpa kpk komisi pemberantasan korupsi) dari bentuk intervensi lainnya yang memang bertujuan penguatan bagi pelemahan kpk. parsialitas arah pelemahan terkait political corruption, penegakkan hukum atas masalah suap dan korupsi akan selalu menjadi bahasan dan ukuran untuk menentukan keseriusan tidaknya suatu lembaga negara manapun lembaga penegak hukum. dalam menangani korupsi tersebut. korupsi sebagai penyakit sosial. dapat dipastikan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid menjadi parameter depan terkait kebijakan negara dalam mengambil langkah perbaikan negara. kadangkala, langkah kebijakan negara menimbulkan gerak kontroversi hukum, karena itu kontroversi penegakelemahan kpk dapat terlihat sebagai berikut: pertama, dari sisi ketatanegaraan, hubungan antara lembaga negara penegak hukum seperti kpk dengan polri berdasarkan asas distribution power, sehingga setidak tidaknya ada koordinasi dan kooperasi antara kedua lembaga negara. hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekuasaan yang tersentralisasi pada satu lembaga, juga agar terhindar atau tidak adanya ppatrimonial kelembagaan, tetapi lebih melihat doelgerichte atau tujuan hasil akhir dari hubungan kelembagaan tersebut. pemikiran pentingnya pembagian kekuasaan ini (termasuk distribution power) tegas dalam konsep balance power yang diterapkan dalam seluruh sendi sendi kehidupan bernegara. separation power yang sudah tertinggal justru menempatkan posisi lembaga negara dilandasi adanya subjektivitas patrimonio kelembagaan, artinya yang diutamakan adalah kekuasaan dan prestise kelembagaan, sehingga dalam masalah ini yang terlihat arogansi kewenangan lembaga, tetapi hasil akhir kerja lembaga tidak menjadi fokus yang prioritas, dan hal ini yang tampak pada kepentingan pihak tertentu yang sengaja menimbulkan ketegangan hubungan antara kpk dengan polri. ketegangan interpelasi kelembagaan inilah, yang diakui atau tidak, sebagai salah satu pemicu timbulnya pacuan dan gesekan kelembagaan penegak hukum, karena itu konsepsi equal power dari lembaga penegak hukum merupakan salah satu alternatif meminimalisasi permasalahan. ketegangan sejarah dengan kehakiman melalui pola kewenangan administrasi kehakiman telah ditinggal, artinya pola separation power yang penuh dengan otoriter kelembagaan harus sudah tidak eksis lagi. kedua, dari sisi hukum, dalam menyikapi proses dan pola intervensi hukum tersebut, baik berbentuk gangguan, serangan maupun bersentuhan regulasi sebagai polemik adalah menjadi kewajaran apabila masyarakat memiliki harapan berlebihan searah denga kewenangan progresif dari kpk tersebut, sehingga segala bentuk, cara dan aplikasi intervensi dapat dijadikan suatu bagian tatanan pelemahan pemberantasan korupsi, namun demikian independensi haruslah diselaraskan dengan tata cara norma regulasi mengingat komunikasi diharapkan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid searah tanpa adanya miskomunikasi yang justru akan menciptakan dis integrasi kelembagaan negara maupun pelemahan penegak hukum.dan metode pelemahan kelembagaan dengan berlindung balik penguatan kpk, antara lain inisiatif dpr bagi revisi kpk beberapa tahun lalu. (a) revisi kpk atas inisiatif dpr yang non transparansi dan tidak disclosure akan memengaruhi eksistensi kpk sebagai penegak hukum dengan regulasi dan kewenangan yang bersifat khusus. (b) kpk masih sangat valid dan tetap dapat dipertahankan, dalam pengertian demikian, tidaklah diperlukan perubahan maupun revisi terhadap ini. kewenangan khusus memang menjadi basis kelembagaan kpk, antara lain terkait kpk, yang menempatkan kpk dalam tahap penyelidikan berwenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum alat bukti tersebut yang ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan (ott). kewenangan pada kpk ini merupakan marwah dan roh kelembagaan kpk, karena pada saat proses penyelidikan inilah kpk melakukan ott berdasarkan wewenang memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan minimum alat bukti. (c) penolakan revisi kpk dengan pemahaman bahwa perlu adanya harmonisasi dan konsistensi regulasi perundang undangan terkait kpk terlebih dahulu. suatu revisi atas kpk memerlukan pembahasan dengan pola sinkronisasi dan harmonisasi dengan rancangan yang terkait, seperti rancangan kuhp, kurap, tipikor, perampasan aset (implementasi nomor tahun tentang ratifikasi unca), pencucian uang, dan lain lain, karena itu usulan revisi kpk secara parsial ini justru terkesan adanya negative goal terhadap dampak eksistensi kelembagaan penegak hukum, termasuk kpk. kpk sudah beberapa menerima political pressure, dengan pola dan metode yang bervariatif. melalui pola sistem, maka ini memiliki makna yang komprehensif, apalagi bila pendekatan sistem ini dikaitkan dengan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid perlindungan hak asasi manusia. negara hukum yang bersifat demokratis (democratic rechtsstaat). negara hukum yang berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat) adanya transparansi dan kontrol sosial. negara yang berketurunan yang maha esa selanjutnya, dalam konteks permohonan constitutional review undang undang nomor tahun terhadap ketentuan undang undang dasar yang diajukan oleh pemohon guo, maka akan dinilai apakah terpenuhi prinsip prinsip negara hukum tersebut secara khusus terhadap berlakunya prinsip supremasi hukum dan pemisahan atau pembatasan kekuasaandalam konteks tersebut, hukum dapat dilihat sebagai sebuah sibagian yaitu strukturidimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid peranan institusi negara, seperti halnya dpr, yang sangat menentukan sebagai salah satu institusi kenegaraan dalam proses regulasi akhir terhadap ketentuan pemberantasan korupsi. (d) adanya basis terkait permasalahan yang telah bergulir dari dpr, yaitu terkait penyadapan dan merekam pembicaraan (yang memerlukan jin pengadilan dan dewan pengawas) sangat reduktif normalnya. penyadapan kpk berdasarkan suatu legal regulated khusus yang tetap adanya suatu kewajiban evaluasi atas tindakan ini, dan tentunya berlainan dengan penyadapan yang didasarkan legal court order terhadap kondisi umum dengan kewajiban memerlukan ijin pengadilan dibenarkan perbedaan sebagai lembaga khusus dan kewenangan khusus sebagai perluasan dan justifikasi dari asas the clear and present danger terhadap korupsi yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi genggaman wewenang kpk. dengan demikian, kpk sebagai lembaga yang memiliki karakter kekhususan, baik penanganan khusus maupun aturan kewenangan khusus, doktrin membenarkan bahwa penyadapan dan merekam pembicaraan didasarkan legal regulated sebagai justifikasi dari pelaksanaan asas the clear and present danger" yang tentunya tidak terikat pada ijin pengadilan yang berlaku pada tindakan dan kondisi yang bersifat umum. terkait sp3 hanyalah bersifat eksepsional dan limitation, yaitu dalam hal tersangka terdakwa saat proses pra adjudikasi meninggal dunia atau adanya kondisi brain damage permanent yang telah dinyatakan oleh lembaga medis yang formal dan kredibel sebagai unfit stand tiap, sehingga tidak perlu dilimpahkan yang memerlukan penetapan pengadilan untuk tidak berlanjutnya khusus tersebut. walaupun tetap menimbulkan polemik, memang sebaiknya dalam hal terjadi kondisi yang demikian, tidak diperlukan produk sp3, tetapi cukup keterangan administratif kelembagaan kpk untuk menutup kasus tersebut. produk sp3 ataupun keterangan administratif inipun tidak oleh dicampuri oleh dewan pengawas kpk yang sama sekali kewenangannya tidak bersifat teknis yuridis. terkait dewan pengawas merupakan lembaga non struktural luar kpk memang sebaiknya melakukan pengawasan terhadap perilaku, disiplin dan etika pimpinan kpk, dan sama sekali tidak melakukan pengawasan terhadap soal teknis yuridis kewenangan pimpinan kpk. terkait kewenangan kpk untuk pengangkatan penyelidik, penyidik, sedangkan penuntut umum adalah tetap jaksa yang diangkat berasal dari kejaksaan agung. namun demikian, sebagaimana dua kali merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid polemik terdahulu (sekitar bulan juni dan oktober sikap diferensial dpr yang kemungkinan justru akan melemahkan kewenangan kewenangan khusus kelembagaan kpk sangat tegas bermakna pada antara lain pada soal penyadapan yang harus seijin pengadilan dan atau dewan pengawas, penerbitan sp3 terkait alat bukti, pengangkatan penghentian penyelidikan kpk yang harus berasal dari institusi penegak hukum, penggeledahan dan penyitaan dengan bukti permulaan yang cukup pada tahap penyelidikan yang sebenarnya berbasis kurap kewajiban kpk membuat laporan kepada polri dan kejaksaan, apabila kpk menangani penyidikan terlebih dahulu. penuntutan diserahkan kepada jaksa pada kejaksaan, asumsi durasi kelembagaan kpk hanya tahun dan lain lain, yang kesemua inisiatif dpr akan menempatkan kpk sebagai ordinary commission saja, ekstrimnya memangkas kewenangan extra ordinary kpk. kalau kelak yang terjadi sedemikian, ketentuan ketentuan tersebut hanya antara yang langsung maupun tidak langsung akan mereduksi atau tegasnya bukti pelemahan kewenangan kpk. dalam hal bola liar dpr ini tetap bergulir, sebaiknya secara tegas presiden sebagai pemegang konsistensi komando pemberantasan korupsi, menyatakan menarik pemerintah dari pembahasan revisi kpk tersebut dan saat itu komitmen ini masih dipegang oleh presiden sebagai kepala negara. ketiga, dari sisi bentuk, soft revenge maupun hard revenge dan indonesia ini pun mengalami back pressure yang dilakukan tidak saja dalam bentuk soft maupun hard revenge, bahkan yang sudah mengarah pada tindakan vulgar dan barbar. semua ini merupakan bentuk intervensi terhadap pelemahan penegakkan hukum. back pressure terhadap kpk, misalnya saja terjadi berulangkali dan pihak pihak yang merasa terkena imbas penegakkan hukum kpk, yang selalu mengajukan dalih dan suatu argumentasi dengan tujuan penguatan kelembagaan kpk, walau publik meragukan argumentasi tersebut. (a) melalui cara soft revenge, suatu kehendak tekan balik berupa pembalasan yang dilakukan secara lunak halus. penekanan balik dalam bentuk soft revenge bisa dilakukan dengan mempergunakan basis kewenangan regulasi. tahun lalu misalnya, revisi kpk atau inisiatif dpr yang non transparansi dan tidak disclosure akan mempengaruhi eksistensi kpk sebagai penegak. hukum. contoh saja polemik mengenai pembatasan kewenangan dan ijin sadap dari pengadilan, masa waktu eksistensi tahun kelembagaan kpk, ketidakabsahan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penentuan minimum alat bukti pada tahap penyelidikan dan lain lainnya. perdebatan juga terjadi manakala pemerintah dan dpr membahas rancangan kuhp yang menghendaki adanya suatu unifikasi dan kodifikasi hukum pidana dalam satu kitab undang undang saja dan menarik delik delik korupsi sebagai suatu khusus, masuk dan terintegrasi dalam kuh pidana rancangan kuhp), sehingga ada pemahaman bahwa delik delik korupsi yang diintegrasikan dalam rancangan) kuhp sebagai tindak pidana umum, akan mengamputasi kewenangan kpk melakukan pemeriksaan delik korupsi sebagai tindak pidana khusus, walaupun pemerintah menjamin tidak akan ada amputasi kewenangan tersebut. korupsi kelembagaan ini tidaklah diartikan sebagai bentuk legitimasi lembaga terhadap perbuatan korupsi, tetapi lebih kepada penyimpangan tindakan kolektif terhadap kebijakan kebijakan negara yang merugikan keuangan negara, sehingga memberikan beban kontaminasi terhadap kelembagaan negara tersebut, sehingga halnya dpr yang berulangkali keterlibatannya anggota anggotanya secara individualitas terhadap kpk, individual corruption sebagai bentuk konvensional sudah tertinggal. lihat saja walau baru dibukanya kasus e ktp, sudah bertaburan dugaan anggota legislatif disebut dalam surat dakwaan kpk dan memang pada awal sidang paduan suara legislatif mulai muncul, baik pernyataan menyangkal, mencabut keterangan maupun yang tidak mengetahui ada tidaknya perbuatan suap tersebut. wajar saja paduan suara itu bergeming, dan wajar pulalah kpk menyebutkan nama nama popular politik itu dalam dakwaan mengingat standar prosedur kpk sudah dipahami bahwa penyebutan nama nama selalu diputuskan berbasis minimal alat bukti yang sah, jadi dari pendekatan antisipatif kpk, suatu paduan suara penyangkalan adalah sesuatu yang biasa dihadapi kpk yang memiliki data dan bukti yang sangat aktual dalam penanganan kasus kasus korupsi. dengan extra ordinary power yang dimiliki kpk, diharapkan pula segala bentuk cara dan aplikasi korupsi dapat dijadikan suatu bahagian tatanan pemberantasan korupsi yang harus diselaraskan dengan tata cara norma dan regulasi kelembagaan negara, (b) dengan model hard revenge, dalam pelaksanaan upaya paksa dengan basis pro justicia, pada tahap penyelidikan, suatu tindakan pencegahan bepergian merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keluar wilayah hukum indonesia, penggeledahan maupun penyitaan dibenarkan oleh regulasi kurap maupun kpk) bagi penegak hukum dengan pertimbangan terhadap fisik dan psikis pelaksanaan pencegahan bepergian keluar wilayah hukum indonesia, penggeledahan dan penyitaan tersebut tanpa melalui mekanisme lembaga yudikatif. kpk sebagai lembaga penegak hukum independen yang membantu pelaksanaan penegakkan hukum negara harus dilakukan secara melekat dan tetap berbasis koridor hukum, etika dan disiplin yang berlaku secara universal, yaitu sama sekali tidak dibenarkan untuk meninggalkan norma dan prinsip penegakan hukum. intimidasi sudah menjadi bagian rutin penegakkan hukum terhadap kejahatan terorganisir. lihat saja kematian hakim senior giovanni falcon tahun dari capai, italia, yang dikenal membongkar kartel mafia, akibat ledakan bom mobil yang dilakukan oleh elemen organized crimes mafia. juga tahun kematian kevin morris yang ditemukan dalam drum minyak dalam keadaan terseret, seorang deputy public prosecutor dari malaysia anti corruption commission, yang membongkar kasus korupsi pengadaan rumah sakit militer malaysia. bagi kpk tidak sedikit upaya perlawanan pihak tertentu terhadap pelaksanaan upaya paksa tersebut. dalam proses penyidikan, pencantuman nama saksi dan tersangka yang akan dikenakan upaya paksa pencegahan bepergian luar negeri dan kawan kawan adalah bahagian dari pendalaman dan pengembangan kasus yang sangat dibenarkan dan memang harus fiat execution sesuai perundangan. tidak sekali dua kali penindakan hukum kpk mengalami intimidasi dan ini menjadi bagian rutinitas dan imunitas bagi kpk, tetapi cara dan bentuk terhadap novel baswedan ini bukan lagi intimidasi bagi kpk, tetapi tindakan kekerasan dan penyiksaan yang vulgar dan barbar, yang tidak dapat ditolerir lagi, artinya penegak hukum wajib melakukan pengusutan tuntas yang tidak cukup tehadap pelaku eksekutor lapangan, tetapi kepada mastermind atau aktor intelektualnya yang akan sulit terungkap kebenarannya, mengingat kasus siram air keras kepada novel baswedan ini bukan kejahatan konvensional dan tradisonal, tetapi lebih kepada kejahatan politik yang terorganisir, sistematis dan terintegrasi terhadap penegakkan hukum kpk. (c) dapatlah diartikan bahwa upaya paksa (coercion force) yang dilakukan oleh kpk adalah dibenarkan sebagai suatu wetmatigheid, juga dibenarkan sebagai merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pelaksanaan kebijakan penegakan hukum, doelmatigheid, sehingga sama sekali tidak ada pelanggaran hukum, justru tindakan intimidasi dan kekerasan dalam rangka penegakan hukum sebagai suatu contempt face dan obstruction justice, dalam hal ini tipikor yang memuat unsur menggagalkan ataupun merintangi dalam proses penyelidikan. semua bentuk intervensi terhadap penegakkan hukum oleh kpk adalah sebagai basis yang menghendaki kelembagaan independen kpk sebagai parsialitas arah pelemahan, begitu pula dalam menuntaskan kasus mega proyek e ktp bawah ini. hak angket dpr polemik loyalitasnya agak diiris juga membaca headline kompas, sabtu, juni kpk dihabisi , betapa tidak, panitia angket kpk yang berdalih tidak bermaksud melemahkan atau membubarkan kpk, namun perubahan posisi sejumlah fraksi (kecuali, demokrat, pks, dan pkb dan terakhir pan dan gerindra) terkait hak angket menimbulkan keraguan pernyataan tersebut. dalam bukunya, white collar crime: 20th century crisis, august sesuai menegaskan bahwa krisis abad ke ini adalah melembanganya kejahatan kerah putih yang meliputi para birokrat politisi hampir semua sektor kelembagaan politik, dan inilah yang terinspirasi menimbulkan political revenge antara legislatif terhadap lembaga penegak hukum indonesia, dan fakta ini tidak sekali dua kali dialami lembaga anti rasa kpk. kita mengamati bentuk intervensi kelembagaan berdalih legalitas regulasi melalui revisi kpk bagi penguatan lembaga kpk, yang justru melemahkan kpk seperti menghilangkan wewenang penuntutan kpk, mengurangi wewenang sadap, memberi wewenang menghentikan penyidikan penuntut ataupun intimidasi dan teror kepada penyidik kpk novel baswedan yang hingga kini belum berhasil terungkap baik pelaku eksekutor lapangan apalagi master mind eksekutifnya. semua ini merupakan bentuk intervensi terhadap penegakan hukum dan bagian pola back pressure terhadap kpk tentunya berasal dari pihak pihak yang merasa terkena imbas penegakan hukum kpk. pengungkapan kasus ktp yang diduga melibatkan personalitas kelembagaan dpr dan aktor politik lainnya menjadi perseteruan baru dpr terhadap kpk. pencekalan terhadap ketua dpr menimbulkan reaksi keras dari pimpinan dpr, berkembang pula dengan penetapan tersangka maryam. haryana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dan markus nari yang sidangkakan memberikan keterangan tidak benar pengadilan dan ada usaha merintangi proses pro justicia tersebut. polemik pencekalan ketua dpr dan reaksi keras pimpinan dpr terhadap kpk, meskipun ditolak oleh publik dan diikuti dengan sejumlah kejanggalan antara lain beberapa anggota partai politik yang melakukan walk out, tetap saja pembentukan pansus hak angket bergulir walaupun formalitas persyaratan undang undang menjadi polemik. bagaimana eksistensi hak angket terhadap kpk ini dengan segala konsekuensinya, antara lain kinerja kpk atas pemeriksaan tersangka anggota dpr maryam haryana dan soal permintaan rekaman pemeriksaan maryam, tentunya semua ini akan menjadi beberapa catatan hukum tersendiri, baik terkait mekanisme maupun substansi pelaksanaan pansus hak angket bawah ini: kesatu, dari sisi formal prosedural, legalitas konstitusional atas hak angket memang dimiliki dpr, yaitu suatuyang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. permasalahan mekanisme dari persyaratan pansus ini adalah memaknai yang menyatakanatas semua unsur fraksi dpr . dalam pendekatan penafsiran dan konstruksi hukum interdisipliner secara substansial, khususnya facet hukum pidana dan hukum tata negara, makna semua unsur fraksi dprbisa diartikan lex stricta (seperti apa yang dibaca) dan lex certa (tidak bisa diartikan lain secara multitafsir). dengan demikian, pemaknaan semua unsur fraksi dpr haruslah dimaknai unsur fraksi sebagai suatu legalitas persyaratan hukum adanya pansus angket, dan denghukum. kedua, dalam hal dpr berpendapat bahwa pembentukan pansus angket sudah sesuai kuorum aturan tata tertib dpr tabib dpr), padahal md3 terkait pembentukan pansus tidak dikenal mekanisme kuorum dan bila diartikan paksa secara contrary, maka kuorum haruslah dimaknai dengan unsur fraksi merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid juga, bukan keberadaan dan keikutsertaan fraksi yang ada saja. pemaknaan kuorum pada tataran regulasi tabib dpr haruslah dilakukan sesuai perangkat dan tidak diperkenankan bertentangan dengan legalitas regulasi undang undang yang berada atasnya sesuai tingkatan hierarki dari asas lex superior derogat legi inferior, sehingga ketentuan regulasi yang lebih rendah tingkatannya tabib dpr) tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan perundang undangan yag lebih tinggi tingkatannya (uu pemaknaan paksaan atas kuorum berdasarkan tabib dpr merupakan fakta adanya ketidakabsahan pembentukan pansus angket ini adalah akibat suatu perbuatan yang untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan putusan hakim atau dan pemerintahan lain yang berkompeten atau pembatalan yang bersifat tune. ketiga, terkait dengan hadir atau tidaknya kelembagaan kpk pada forum hak angket dpr, sebagai perbandingan kelembagaan atas rapat dengar pendapat (rdp) adalah rdp antara mahkamah agung) dengan dpr. tidak pernah terdengar adanya rdp antara kedua lembaga ini, karena saingannya bahwa menolak dengar pendapat dengan dpr yang senjatanya telah melakukan dengan pendapat terkait teknis yudisial atas beberapa kasus yang ditangani mahkamah agung, karena forum rdp tidak pernah lagi dilakukan oleh ma. dpr memiliki kewenangan semacam subpoena berupa panggilan paksa terhadap badan hukum dan atau warga masyarakat sesuai tentang md3 (mpr, dpr, dpd, dprd) dan pengabaian atas panggilan kali berturut turut), adalah dengan sandera selama lamanya hari, tetapi ini tidak memberikan pengaturan subpoena maupun penyanderaan ini bagi pejabat negara dan atau pejabat pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa tata cara atau mekanisme dan saksi maupun dampaknya atas ketidakhadiran dalam rangka hak angket dpr, tidaklah memiliki dampak hukum dan politik apapun terhadap kelembagaan negara, termasuk kpk sebagai lembaga negara yang independen ini. memaknai hak angket tidak memiliki fiat eksekutorial baik terhadap dampak maupun saksinya terhadap kpk, baik secara hukum maupun politik ketatanegaraan. sifat non fiat eksekutorial ini berdasarkan pemahaman bahwa filosofi kesatu dai terkait hak angket adalah fungsi pengawasan berupa penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan, walaupun kpk adalah tidak dalam posisi sebagai subyek maupun obyek penyelidikan tersebut. filosofi kedua, bahwa hasil produk pansus angket adalah sebatas rekomendasi kepada presiden dan rekomendasi ini tidak memiliki daya fiat eksekutorial terhadap kpk. sebagai komparasi non fiat eksekutorial rekomendasi pansus angket adalah angket kpk akan kasus penjualan kapal lcc very large crude carrier) pertamina yang tidak dapat dilaksanakan oleh kpk ataupun rekomendasi angket kasus pelindo akhir tahun untuk menggunakan hak prerogatif presiden memberhentikan menteri bumn rini semar dan filosofi ketiga bahwa sistem ketatanegaraan yang berbasis presidensial tidak memberikan otoritas dpr untuk menentukan eksistensi status kenegaraan atas lembaga negara kementerian dan non kementerian maupun keanggotaannya atas terbitnya rekomendasi pansus angket. nampaknya, kehendak hak angket ini lebih tertuju pada kekuatan individual atau group vested interest, bukan mewakili dpr sebagai state institution interest mengingat in konsistensinya arah kerja pansus angket dna tidak seluruh keterwakilan partai politik mengajukan hak angket itu sendiri. keempat, dari sisi substansi, dalam pemahaman sistem peradilan pidana, proses penyidikan yang pro justicia, kpk memiliki otoritas penuh untuk tetap menolak membuka rekaman maryam dpr dengan dalih hak angket tersebut, dan sikap transparansi terhadap proses pro justicia ini hanya dapat dilakukan atas perintah peradilan dengan pertimbangan for the interest justice . kehendak paksaan dpr melalui hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kpk adalah sebagai dugaan bentuk obstruction justice inilah, tipikor menempatkan dengan sanksi pidana bagi perbuatan menghalangi halangi proses pro justicia ini. dalam hal diperlukan penyelidikan dpr kepada kpk atas tata kelola anggaran dan manajemen kelembagaan, yang seharusnya sudah cukup dalam tataran rapat dengar pendapat saja. pimpinan kpk era pertama, pernah melakukan penolakan hak angket terhadap kasus pro justicia penjualan kapal lcc pertamina dan atas penolakan inipun tidak ada sanksi dan dampak lainnya terhadap kpk. seharusnya due process law atas penindakan korupsi kelembagaan yang massif ini tidaklah dimaknai melalui revolusi hak angket dpr dengan jubah merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penguatan kelembagaan kpk yang justru menimbulkan permisif secara contrary bagi pelemahan dan pembubaran kpk. kesimpulan, yang dapat dipahami terkait hak angket dpr terhadap kelembagaan penegak hukum kpk yang memang menimbulkan polemik legallitasnya, antara lain yaitu: kontroversi penegaarsialitas pelemahan kepada kpk sebagai lembaga penegak hukum yang independen sudah berulangkali terjadi dan dalam bentuk dan sisi yang variatif, yaitu pelemahan dari sisi ketatanegaraan (sigma fabrikasi benturan kpk terhadap lembaga penegak hukum lainnya), dari sisi hukum (alasan evaluasi dan revisi kpk maupun harmonisasi rancangan kuhp dengan menempatkan delik delik korupsi sebagai tindak pidana umum dan tujuan yang terarah melegitimasi kelembagaan kpk), dari sisi back pressure berbentuk soft.dan hard revenge yang juga bertujuan akhir bagi melegitimasi kewenangan kpk. alasan penguatan kpk selalu dilakukan oleh pihak pihak berkepentinganyang sebenarnya merasa dirugikan oleh tindakan dan upaya paksa oleh kpk, tapi alasan penguatan ini justru menempatkan kelembagaan independen menjadi basis pelemahan dalam berbagai bentuk untuk melegitimasi eksistensi kpk, dan sekarang yang masih berlangsung melalui jubah legalitas hak angket yang berpolitik menentukan kpk sebagai subyek hak angket. selain kpk bukan sebagai subjek hak angket, permasalahan pemaknaan (tentang md3) yang menyatakan,dari semua unsur fraksi dpr .haruslah diartikan lex stricta (seperti apa yang dibaca) dan lex certa (tidak bida diartikan lain secara multitafsir. dengan demikian pemaknaan semua unsur fraksi dpr haruslah dimaknai unsur fraksi sebagai salah satulegalitas persyaratan hukum adanya pansus angket, dsecara hukum. dan karenanya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pembatalan segara keputusan dan rekomendasi hak angket dpr seharusnya bersifat tuna sejak awal. menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan para pemohon yang diterima kepaniteraanbahwa sebagai bagian dari sistem hukum, maka komisi pemberantasan korupsi merupakan bagian dari struktur yang berada dan bekerja dalam sistem hukum indonesia. sebagai lembaga penegakan hukum komisi pemberantasan korupsi dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. dalam ketentuan undang undang nomor tahun disebutlam kaitan dengan pokok permohonan constitutional review ini, sangat penting untuk menggaris bawahi prinsip independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagai landasan utama bagi komisi pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. selanjutnya sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun disebutsedangkan mengenai apa saja kewenangan dan wewenang komisi pemberantasan korupsi diatur terutama dalam sampai dengan dalam undang undang nomor tahun bahwa dalam konteks global, terdapat kewajiban perlindungan negara terhadap pegawai dan lembaga anti korupsi agar tetap independen dari segala intervensi. hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam dan united convention against corruption unca) yang merupakan kewajiban negara dan telah diratifikasi indonesia melaluidalam permohonannya para pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara indonesia (bukti dan juga pembayar pajak yang taat (bukti dan bukti sebagai pembayar pajak yang taat para pemohon membayarkan pajak penghasilannya dari hasil kompensasi bekerja sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi (bukti dan bukti pajak yang para pemohon bayarkan dikumpulkan oleh direktorat jenderal pajak, termasuk dalamnya dan pengawasan sebagaimana diatur dalam uud para pemohon menganggap potensial dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya yang telah ditafsirkan secara luas oleh dpr dengan keputusan penggunaan hak angket kepada kpk. menurut para pemohon sebagaimana disebutkan dalamsebagai pembayar pajak yang tawar para pemohon merasa potensial akan dirugikan karena pajak yang dibayarkan kepada negara telah digunakan untuk kepentingan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum dengan penggunaan hak angket untuk memeriksa kpk, yang mana pembiayaannya dibiayai oleh apbn sebesar rp. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid selain itu para pemohon juga merupakan pegawai kpk sesuai surat keputusan pengangkatan para pemohon sebagai pegawai kpk, yang mana sebagai pegawai kpk para pemohon mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk turut serta mendorong tercapainya visi dan misi kpk yaitu mewujudkan indonesia yang bersih dari korupsi . berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi, dinyatakan bahwa kpk terdiri atas: pimpinan kpk, tim penasihat, dan pegawai kpk sebagai pelaksana tugas. jadi para pemohon sebagai pegawai kpkakibat penggunaan angket oleh dpr terhadap kpk pkkondisi ini tidak dapat lagi dilaksanakan lagi. i3.6j menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, dihubungkan dengan paragraf dan mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang bekerja sebagai pegawai kpk sebagaimana dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan para pemohon sebagai pegawai kpk (bukti dan kartu tanda pegawai kpk (bukti substansi permohonan para pemohon adalah berkenaan dengan hak angket yang ditujukan cast kepada kpk, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan kpk dalam memberantas korupsi, merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, para pemohon telah jelas mengaitkan anggapan para pemohon atas kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya sehingga terlepas dari terbukti tidaknya dalil dalil para pemohon, namun secara langsung ataupun tidak langsung, penggunaan hak angket dpr kepada kpk akan berdampak pada pelaksanaan tugas para pemohon sebagai pegawai kpk. para pemohon sebagai pegawai kpk juga merupakan bagian dari institusi kpk yang akan diperiksa dengan hak angket dpr, sehingga para pemohon memiliki kepentingan atas institusi tempatnya bekerja, meskipun para pemohon tidak jelas mendalilkan kerugian hak konstitusionalnya, sebagai pegawai kpk para pemohon jelas memiliki kepentingan langsung akan kepastian hukum perihal keabsahan konstitusionalitas pelaksanaan hak angket oleh dpr yang ditujukan kepada lembaga tempat para pemohon bekerja, yaitu kpk, dengan demikian menurut mahkamah para pemohon telah jelas menguraikanantara kerugian dimaksud dengan berlakunya normhukum atas, makadan karena para pemohon mengajukan permohonan provisi maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan maka mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan provisi dari paraerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidisu konstitusional dari permohonan guo adalah bahwa pemohon menganggap bertentangan dengan dan uud dengan pokok pokok permohonan sebagai berikut:prinsip negara hukum yang termaktub dalam ketentuan uud yang mensyaratkan adanya supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmenurut para pemohon posisi kpk sebagai lembaga independen luar tiga cabang kekuasaan. berdasarkan dan undang undang nomor tahun juncto dan undang undang nomor tahun adalah lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan tindak pidana korupsi bukan dpr, cc.ketentuadengan alasan: ketentua. penggunaan hak angket oleh dpr berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap ketentuanluar pemerintah (eksekutif), seperti kpk, kpu, ma, bpk, terutama terkait dengan pelaksanaan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidi3. menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohonagustus dan seorang ahli zainal arifin mochtar yang didengarkan keterangannya pada persidangan mahkamah tanggal september yang selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa presiden telah memberikan keterangannya pada persidangan tanggal agustus dan mengajukan seorang ahli bernama maruarar siahaan yang keterangannya didengarkan pada persidangan mahkamah tanggal oktober sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa dpr telah memberikan keterangannya pada persidangan mahkamah tanggal september dan mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli bernama margarita kamis dan umbu rata, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa pihak terkait komisi pemberantasan korupsi telah memberikan keterangan persidangan mahkamah tanggal september dan mengajukan dua orang ahli bernama reply harun dan muhammad arif setiawan yang didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal oktober dan menyampaikan keterangan tertulis seorang ahli bernama indriyanto seno adji. pihak terkait juga menyampaikan bukti tertulis bertanda bukti ptara pemohon, keterangan presiden, keterangan dpr, keterangan komisi pemberantasan korupsi, serta ahli ahli dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid i3. menimbang bahwa terhadapfebruari dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan pemohon. dalam putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan antara lain:merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid pengaturan trias politika::merdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid kewenangan kepolisian dan atau kejaksaan. dengan demikian, dasar pembentukan kpk ialahmerdeka barat jakarta toba fax email: secretary@wahkamahkonsilustgoid each state party shall grant the body bodies referred paragraph this article the necessary independence, accordance with the fundasetiap negara peserta wajib memberikan kepada lembaga atau lembaga lembaga yang dimaksud dalamlembaga atau lembaga lembaga tersebut melaksanakan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh apapun yang tidak semestinya. sumber daya material dan staf yang memiliki keahlian khusus harus disediakan, apabila diperlukan, mereka harus diberikan pelatihan agar dapat menjalankan fungsi mereka) dansons shall granted the necessary independence, accordance with the fundamerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid.20jjl. merdeka barat jakarta telp. fax email: lembaga lembaga yang terkait. hal ini dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas vide huruf kpk. konsep akuntabilitas demikian tidak menutup prinsip checks and balances yang menjadi dasar hubungan antara lembaga lembaga negara yang ada. i3.16j) menimbang bahwa oleh karena mahkamah telah menyatakan pendiriannya mengenaipara pemohon guo, sehingga permohonan para pemohon haruswahiduddin adams ttd. ttd. santo maria farida indrawi ttd. ttd. saudi isratihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas tugas mereka.) bahwa sejak jaman orde lama, orde baru, bahkan masa reformasi telah didirikan beberapa lembaga atau panitia khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi indonesia. namun berbagai lembaga tesebut kemudian hilang atau dibubarkan. beberapa diantaranya dibubarkan setelah mencoba menangani kasus korupsi yang bersentuhan dengan kekuasaan. sebagai contoh, sebelum dibentuknya komisi pemberantasan korupsi, komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop) telah dilikuidasi karena ditengarai sempat meminta laporan kekayaan anggota dpr. demikian pula pada masa orde baru, pernah ditunjuk tim pemberantasan korupsi tpk) yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun sebelumya tim yang sama pernah juga ditunjuk pada masa orde lama berdasarkan undang undang nomor prp. tahun tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. salah satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan operasi budi . namun kemudian tim tim tersebut dibubarkan karena kalah dalam pertarungan memberantas korupsi. sejarah telah menunjukkan bagaimana upaya pemberantasan korupsi selalu dihadapkan oleh perlawanan dari berbagai pihak untuk menggagalkan bahkan memberangus upaya pemberantasan korupsi, baik dengan cara cara hukum maupun melalui mekanisme politik. bahwa melihat sejarah tersebut, menjadi sangat penting posisi kpk yang harus bebas dari intervensi lembaga lain sebagai bagian dari amanat pasca reformasi sesuai ketetapan majelis permusyawaratan rakyat nomor vbahwa penggunaan hak angket oleh dpr terhadap kpk dengan dasar perluasan pengertian sehingga termasuk dalamnya kpk sebagai objek penyelidikan angket secara nyata merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi, karena tindakan tersebutyang diduga melibatkan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid memberantas korupsi. dalam perjalanannya upaya pemberantasan korupsi selalu berhadapan dengan kelompok kelompok kepentingan yang terlanjur lama menikmati hasil jarahan melalui korupsi. kelompok ini bukan kelompok kecil, jumlahnya mungkin tidak sebesar jumlah rakyat yang menjadi korbannya, tapi mereka menguasai hajat hidup orang banyak, karenanya memiliki dukungan keuangan yang besar, akses informasi dan data yang luas, kekuasaan dan bahkan mungkin pengendalian terhadap pengelolaan dan organisasi negara. rasanya kita hampir lupa, kalau sudah banyak lembaga atau panitia khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi indonesia. sedikit mengulang sejarah,pada jaman orde lama, kepala staf angkatan darat pernah menerbitkan peraturan penguasa perang angkatan darat nomor prt perpu tanggal16 april tentang peraturan pemberantasan korupsi yang dilengkapi pembentukan badan koordinasi penilik harta benda. pada tahun pemerintah juga pernah membentuk badan pengawas kegiatan aparatur negara bahkan), namun tidak lebih dari (tiga) tahun bahkan dibubarkan oleh presiden sekar selanjutnya, pada tahun didirikan panitia retooling aparatur negara para) yang kemudian bubar dan digantikan dengan operasi budi, namun setelah menyelamatkan keuangan negara kurang lebih rp. milyar, operasi budi dibubarkan. pada masa orde baru, dibentuk tim pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh jaksa agung, tim tersebut selanjutnya digantikan oleh komisi yang diketuai oleh widodo, namun kemudian dibubarkan dan pada tahun tim pemberantasan korupsi dihidupkan kembali oleh presiden soeharto tanpa dasar surat keputusan, dan kemudian menghilang begitu saja tanpa terdengar kiprah maupun hasil kerjanya. pada era reformasi, pemerintah pernah membentuk komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara kpop), kemudian dibentuk pula tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi titik), namun kemudian upaya tersebut dirasakan tidak efektif menghadapi korupsi yang luar biasa sehingga kemudian dibentuklah komisi pemberantasan korupsi kpk) sebagai sebuah lembaga independen yang melaksanakan fungsi penindakan dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. kehadiran kpk tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pasca reformasi yang menginginkan indonesia yang bebas dari korupsi. hal tersebut sebagaimana merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid anggota dpr, diantaranya adalah perkara e ktp yang saat ini sedang diperiksa oleh kpk. bahwa alasan diajukannya angket oleh dpr terhadap kpk pada awalnya karena permasalah pencabutan bap oleh maryam haryana (anggota dpr) yang sempat dibahas pada saat rapat dengar pendapat dpr dan kpk tanggal april namun kemudian karena alasan tersebut menimbulkan pro kontra dimasyarakat maka alasan hak angket berkembang pula terhadap hasil pemeriksaan bpk terhadap kpk. bahwa sebagaimana telah pemohon uraikan pada bagian awal permohonan ini, sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak angket terhadap kpk, maka dpr berdasarkan surat nomor pw dpr ri vi tanggal juni meminta kpk untuk menghadirkan maryam haryana yang notabenemerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidmencermati fakta fakta tersebut atas, jelas alasan angket oleh dpr terhadap kpk merupakan intervensi dpr terhadap pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kpk. sistem peradilan pidana sendiri telah menentukan forum dan saluran hukum yang mestinya digunakan dalam hal terdapat keberatan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum baik penyelidik, penyidik, maupun penuntut umum khususnya kpk. bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) (p dinyatakan, pengadilan negeri berwenangdan penuntutan. demikian pula, undang undang nomor tahun menegaskan: dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan:tahun tetang hukum acara pidana,dengan demikian jelas, undang undang telah mempertimbangkan kemungkinan adanya proses kerja yang tidak sah atau tidak sesuai hukum dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kpk. undang undang, telah menentukan upaya hukum dan forum penyelesaian yang dapat ditempuh bagi pihak pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini kpk. tindakan penyelidik, penyidik dan penuntut baik berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bahkan mengenai penetapan tersangka, dapat diuji dan diperiksa bawahannya oleh hakim pengadilan negeri maupun hakim praperadilan yang tentu memiliki kompetensi dan pemahaman hukum yang baik serta melalui proses pemeriksaan yang objektif dan imperial. bahwa penggunaan hak angket oleh pansus dpr terhadap proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kpk, bukan merupakan upaya hukum melainkan langkah politik dan telah menyimpang dari forum yang sudah ditentukan tersebut. sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) maka pengujian dan review terhadap tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, termasuk pembuktian kebenaran perkara pidana semestinya dilakukan melalui lembaga peradilan, praperadilan ataupun pengadilan tipikor sebagaimana ditentukan undang undang. bahwa pelaksanaan hak angket oleh pansus dpr berdasarkan perluasan penafsiran terhadap undang undang nomor tahun. yang dilakukan oleh kpk, termasuk berbagai informasi dan. data data hasil merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidengan demikian pelaksanaan hak angket oleh pansus dpr terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk akan merusak sistem hukum yang seharusnya bekerja secara independen, mandiri, dan berdaulat dalam suatu tatanan hukum dan bangunan struktur hukum yang telah di design oleh undang undang. singkatnya, penggunaan hak angket oleh dpr terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kpk ataupun penegakan hukum lainnya jelas merupakan ancaman terhadap supremasi hukum indonesia. bahwa selain supremasi hukum maka ditekankan pula pentingnya pembatasan kekuasaan sebagai syarat suatu negara hukum. untuk membatasi kekuasaan pemerintah, seluruh kekuasaan dalam negara haruslah dipisah dan dibagi dalam kekuasaan yang mengenai bidang tertentu. salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya sistem peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak. bahwa selain terbagi dalam cabang cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif sebagaimana dirumuskan oleh montesguieu dan disebut kemudian oleh kant sebagai trias politika, maka saat ini telah berkembang organ negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan modern, salah satunya adalah komisi atau lembaga negara independen. perkembangan tesebut merupakan respons atas kompleksitas perkembangan ketatanegaraan dunia. sebagai perbandingan, bruce kerman menjelaskan bahwa struktur cabang kekuasaan pada sistem ketatanegaraan amerika serikat bukan lagi hanya tiga atau empat cabang, tetapi lima cabang kekuasaan, yakni. house merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid representative, senate, president chief executive, supreme court, and independent agencies. contoh lain, model separation powers dalam sistem pemerintahan semi presidensial adalah bentuk newest separation powers . sistem tersebutt head state, prime minister head executive, yudikatif, dan independent agencies. demikianlah perkembangan ketatanegaraan modern, telah meninggalkan model pemisahan kekuasaan yang diusulkan oleh montesguie yang hanya terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang dianggap tidak ideal lagi. perkembangan dalam sistem ketatanegaraan juga terjadi indonesia. pasca amandemen uud telah dibentuk beberapa lembaga negara dan komisi diluar badan badan yang telah ada sebelumnya, seperti mahkamah konstitusi, komisi pemilihan umum, dan komisi yudisial. selain berdasarkan uud perkembangan ketatanegaraan juga terjadi melalui pembentukan undang undang yang menetapkan terbentuknya lembaga atau komisi independen yang melaksanakan fungsi strategis dalam negara, termasuk didalamnya komisi pemberantasan korupsi, komisi nasional hak asasi manusia komnas ham), dewan pers, ombudsman republik indonesia, dan komisi penyiaran indonesia kpi). denny indralaya sebagaimana mengutip pendapat simo dan misiroglu menyebutkan komisi negara independen adalah lembaga negara federal yang tidak termasuk cabang kekuasaan eksekutif, dan karenanya tidak berada dibawah kontrol presiden. sedangkan malkovich dan gordon membagi komisi negara menjadi dua. pertama, dependent regulatory agencies as) dan independent regulatory boards and commissions cs). atau komisi dependen biasanya merupakan bagian dari departemen tertentu dalam pemerintahan, kabinet atau struktur eksekutif lainnya. sebaliknya iris adalah komisi negara yang independen, tidak berada dibawah satu cabang kekuasaan manapun, tidak pula eksekutif, sehingga dalam melaksanakan tugasnya lebih leluasa dan tidak dapat diintervensi. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] marshall berger, profesor hukum the columbus school law dan gary edges yang merupakan profesor hukum american university washington college law, memberikan definisi komisi independen yaitu: independent agencies the united states federal government are those agencies that exist outside the federal executive departments (those headed cabinet secretary) and the executive office the president. sedangkan jimmy asshiddigie menamakan komisi negara independen dan fungsi penghukuman. ini sejalan dengan pandangan funk dan season yang menilai komisi independen seringkali mempunyai kekuasaan gusi legislative, executive power dan gusi judicial. dalam ketatanegaraan amerika serikat misalnya, komisi negara independen dipisahkan dari badan eksekutif federal atau badan eksekutif lainnya baik struktur maupun fungsinya. kongres dapat menentukan secara tegas didalam undang undang bahwa komisi tersebut independen dan diberikan fungsi berbeda yang juga penting untuk menjalankan negara. singkatnya desain kekuasaan modern saat ini sudah menerima adanya cabang kekuasaan baru luar tiga cabang kekuasaan yang klasik: eksekutif, legislatif dan yudikatif. cabang kekuasaan yang baru itu adalah lembaga atau komisi negera independen. bahwa komisi pemberantasan korupsi merupakan komisi independen yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun secara tegas dalam undang undang nomor tahun disedangkan dalam penjelasan tegas pula dinyatakanmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. bahwa posisi kpk sebagai lembaga independen diluar tiga cabang kekuasaan tersebut ditegaskan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv (bukti mahkamah konstitusi dalam pertimbangannyabahwa penafsiran mengenai pentingnya independensi, hal tersebut ditegaskan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv yang dalam pertimbangannya mahkamah konstitusimerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidselanjutnya dan undang undang nomor tahun juncto dan undang undang nomor tahun telah menentukan lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan tindak pidana korupsi merupakanlembaga, dan bukan kewenangan dpr sebagai lembaga legislatif. pengadilan tindak pidana korupsi berwenang mengeksaminasi kasus kasus yang ditangani oleh kpk melalui pengujian bukti bukti depan persidangan demi mencari kebenaran materiil. demikian pula terhadap cara kerja kpk dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, maka kurap dan undang undang nomor tahun telah menentukan badan yudisial dalam hal ini pengadilan negeri dan praperadilan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap prosedur formil yang dilakukan oleh kpk dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. misalnya, pengadilan negeri atau praperadilan menilai tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kpk tidak sesuai hukum maka pengadilan dapat menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena penyidikan yang dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum acara, atau dalam hal praperadilan menilai penangkapan, penahanan, dan penyitaan yang dilakukan kpk tidak sesuai hukum maka pengadilan dapat menganulir tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan tersebut. bahwa undang undang telah mengatur sedemikian rupa mekanisme dan pola kerja struktur struktur dalam sistem hukum khususnya dalam sistem hukum pidana untuk tujuan dan kepentingan hukum tertentu. kewenangan eksaminasi perkara yang dilekatkan pada badan yudikatif bukan pada badan legislatif atau eksekutif harus dipahami secara logis telah mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, pembagian dan keseimbangan kekuasaan yang diberikan pada cabang cabang kekuasaan dimaksud. bahwa dengan demikianmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidbahwabahwa perlu menjadi pertimbangan, secara fakta, penyelenggaraan hak angket terhadap kpk berawal dari usulan beberapa anggota dpr muncul pada saat adanya rapat dengar pendapat komisi iii dpr dengan kpk yang berlangsung pada tanggal s.d. april dimana dalam pertemuan tersebut komisi ii. dalam rapat dengar pendapat tersebut komisi iii dpr secara khusus menyoroti pencabutan berita acara pemeriksaan bap) maryam haryana karena dugaan mendapat tekanan dari enam anggota komisi iii dpr, informasi mengenai hal tersebut disampaikan oleh (tiga) orang penyidik kpk pada persidangan pengadilan tipikor pada tanggal maret bahwa dalam rangka pelaksanaan hak angket dpr terhadap kpk, maka berdasarkan surat nomor pw dpr ri vi tanggal juni dpr meminta kpk untuk menghadirkan maryam haryana, dimana yang bersangkutanmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidtersebut membuktikan, bagaimana dpr menunjukkan danmodel penggunaan kekuasaan yang tanpa batasan oleh dpr dapat merusak upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh semua lembaga penegakan hukum khususnya komisi pemberantasan korupsi. dapat dibayangkan jika penegak hukum seperti kpk, mahkamah agung, bahkan mahkamah konstitusi memeriksa perkara yang berkaitan dengan kepentingan dpr atau anggotanya, maka dengan mudah instrumen kekuasaan legislatif digunakan untuk menekan bahkan mendelegitimasi kedudukan lembaga lembaga penegak hukum tersebut. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid tercantum dalam angka huruf(bukti untuk itu segala upaya melemahkan kpk adalah upaya untuk melawan semangat reformasi. demikianlah, hidup mati lembaga pemberantasan korupsi indonesia. sejarah menunjukkan bagaimana upaya pemberantasan korupsi sering dikenal oleh kekuasaan, terlebih jika upaya yang dilakukan bersinggungan dengan kepentingan kelompok berkuasa. sebagai warga negara indonesia, kami memiliki tanggung jawab untuk secara aktif terlibat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam pembukaanmewujudkannya, indonesia bersih dari korupsi merupakan prasyarat pasti dan utama yang harus dipenuhi. kami menyadari pula bahwa untuk menghadirkan indonesia yang bebas korupsi, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan, dan hal tersebut hanya dapat terlaksana bila penanganan korupsi dilakukan oleh lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. meski hari ini korupsi masih menjangkiti indonesia, namun kami sebagaimana juga rakyat indonesia masih memiliki harapan bahwa suatu hari nanti dapat menikmati jerih payah hasil pemberantasan korupsi yakni terwujudnya indonesia yang bebas dari korupsi, indonesia yang sejahtera dan makmur sebagaimana dicita citakan dalam uud pada saat ini dewan perwakilan rakyat telah menggulirkan pelaksanaan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi. dalam berbagai kesempatan media misalnya, anggota pansus melontarkan issue sinis dan penuh tendensius menyerang eksistensi kpk. kita dapat menyaksikan dpr dengan kekuasaannya seolah sedang berdiri menghadang upaya pemberantasan korupsi. semuanya, memanggil semua pihak termasuk tersangka yang sedang ditahan dan melaksanakan pemeriksaan pidana. mengancam dengan upaya paksa sampai dengan pembekuan anggaran kpk dan kepolisian jika menolak permintaan pansus angket dpr. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa sesuai penjelasan ketentuan undang undang nomor tahun subjek yang dapat dikenakan hak angket oleh dpr adalah pimpinan lembaga bukan lembaganya . sedangkan dalam ketentuan undang undang nomor tahun disebutkan subjek pimpinan lembaga yang dapat dikenakan hak angket adalah terbatas yaitumeskipun kapolri dan jaksa agung notabene merupakan penegak hukum sebagaimana pimpinan kpk namun terdapat perbedaan mendasar yang secara rasional dapat dipahami mengapa kapolri dan jaksa agung masuk sebagai subjek angket dpr sedangkan pimpinan kpk tidak termasuk subjek angket dpr. pertama, undang undang nomor tahun menegaskan kpk adalah lembaga independen, sehingga pimpinan kpk harus bebas dari kekuasaan manapun, sedangkan terhadap kapolri dan jaksa agung tidak ditegaskan mengenai hal tersebut, sehingga dalam banyak kesempatan presiden dapat saja memberikan arahan dan perintah terhadap kapolri dan jaksa agung sebagai bawahannya terkait dengan tugas penegakan hukum yang dimilikinya. kedua, pimpinan kpk dipilih melalui mekanisme khusus bukan dipilih oleh presiden sehingga pimpinan kpk tidak berada dibawah struktur presiden, sedangkan kapolri dan jaksa agung dipilih oleh presiden dan berada dibawah presiden. ketiga, tugas dan kewenangan pimpinan kpk hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, sehingga jika pimpinan kpk melakukan pelanggaran hukum atau penyelewengan maka dengan mudah dapat dilaporkan dan dituntut pidana yang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, sedangkan kapolri dan jaksa agung berwenang penuh atas penanganan semua tindak pidana, artinya dalam hal kapolri melakukan pelanggaran atau penyelewengan, maka sebagai pemegang kekuasaan dalam penyidikan seluruh tindak pidana tentu akan timbul banyak hambatan jika penyidikan dilakukan oleh institusi yang berada bawahnya, demikian pula jika jaksa agung melakukan pelanggaran atau penyelewengan, maka sebagai pemegang kekuasaan dalam penuntutan semua tindak pidana sangat potensial terjadi hambatan dalam penuntutan terhadap jaksa agung, dengan demikian menjadi rasional merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penggunaan hak angket terhadap kapolri dan jaksa agung sebagai upaya politik (check and balance) untuk memberikan keseimbangan kekuasaan terhadap kekuasaan eksekutif. lagi pula, mengingat kapolri dan jaksa agung secara struktur berada bawah presiden maka, apabila presiden melakukan pelanggaran pidana, terdapat kemungkinan kapolri dan jaksa agung akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan tindak pidana tersebut. dalam konteks inilah hak angket dpr sebagai mekanisme politik menjadi relevan digunakan untuk mendorong kapolri maupun jaksa agung untuk tetap melaksanakan penegakan hukum. sebagai tambahan, perlu diingat pula bahwa tugas dan fungsi kepolisian dan kejaksaan tidak hanya melakukan penyidikan dan penuntutan namun juga memiliki tugas lain yang juga strategis yaitu fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yang termasuk dalam objek angket sebagaimana dimaksud dalam bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas, maka penggunaan hak angket oleh dpr terhadap kpk berdasarkan penafsiran keliru yang digunakan oleh dpr atas ketentuan undang undang nomor tahun telah bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mensyaratkan adanya supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan. dengan demikian ketentuan undang undang nomor tahun yang telah ditafsirkan oleh dpr termasuk untuk melakukan penyelidikan terhadap komisi pemberantasan korupsi telah bertentangan dengan ketentuan uud iv. rumusan ketentuan undang undang tahubahwa selainkomisi pemberantasan korupsi telah bertentangan dengan ketentuan uud pemohon juga menilai ketentuan undang undang nomor tahun juga bertentangan dengan ketentumerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid. bahwa pemohon mengajukan judicial review atau constitutional reviewpenjelasan ketentuan undang undang nomor tahun menyataonsepsi norma dalam hukum dapat diuji validitasnya tidaklah berdasarkan realitas atau penerapannya tetapi diuji berdasarkan norma lainnya. sehingga dapat dikatakan suatu norma adalah bukan pernyataan tentang realitas sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah dengan ukuran realitas, singkatnya validitas norma tidak karena keberlakuannya, melainkan bersandar kembali kepada norma lain yang darinya norma pertama diturunkan. sehingga dalam tata hukum kemudian dikenal hierarki norma, yang melihat norma norma dalam aturan hukum secara berjenjang. kersen menggunakan istilah norma superior dan inferior, bagaimana kriterianya, hukum mengatur kriterianya sendiri yaitu sepanjang suatu norma merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid hukum menentukan cara norma lain dibuat dan juga isi dari norma tersebut. sehingga norma hukum dianggap. norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang.disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma, yang lebih rendah,. bahwa dalam tata hukum indonesia, uud sebagai konstitusi tertulis merupakan norma dasar yang telah diletakkan dalam kedudukan tertinggi (superior) pada hierarki peraturan perundang undangan. ketentuan undang undang nomor tahun memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan hierarki yaitu penyerangan setiap jenis peraturan perundang undangan yang didasarkansedangkan undang undang nomor tahun (bukti menentukan hierarkidan peraturan daerah kabupaten kota bahwa sebagai konstitusi tertulis yang merupakan norma dasar dan diletakkan dalam hierarki tertinggi peraturan perundang undangan, uud menyatakanketentuan uud merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh semua warga negara indonesia, yang diakui dan dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama dihadapan hukum. bahwa penilaian suatu norma adalah tidak jelas atau multi tafsir (multi interpretation) selalu dihubungkan dengan asas atau prinsip kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penyusunan peraturan perundang undangan. mengenai asas atau prinsip kepastian hukum dalam peraturan i.c van der lies dalam buku aslinya handbook wetgeving menyatakan bahwa: asas kepastian hukum menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati: khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diberlakukan surut tanpa alasan mendesak. memahami pandangan yang disampaikan oleh lies, maka ketentuan aturan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan perumusan yang jelas, tepat dan teliti maka perilaku atau pelaksanaan aturan baik bagi yang memerintah atau yang menjalankan perintah dapat diramalkan, sehingga kepastian hukum semakin besar dan pada saat bersamaan ruang gerak bagi pihak pihak yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan keinginan dan wawasannya sendiri semakin kecil. dengan mengeluarkan peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. masyarakat mengetahui apa yang harus mereka patuhi dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan dari pemerintah. melalui pengenalan akan peraturan hukum, perilaku (pihak) yang memerintah dan (pihak) yang diperintah menjadi dapat diramalkan: mereka akan berbuat seusai dengan apa yang diharapkan seharusnya dibuat oleh mereka. keterramalan dan bersama itu pula kepastian hukum akan semakin besar dengan semakin telitinya rumusan suatu norma. ini karena makin terbatasnya ruang gerak bagi pihak pihak yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid keinginan dan wawasannya sendiri: mereka dapat dan harus berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh peraturan . bahwa senada dengan lies, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana ditegaskan pula oleh prof. has jayabaya, s.h., ll.m membagi asas peraturan perundang undangan menjadi tiga bagian. pertama, asas asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. kedua, asas asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang undangan: dan ketiga, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan. dikatakannya, asas asas tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peraturan perundang undangan indonesia. dalam pembagian kelompok asas tersebut, undang undang nomor tahun menyebutkan asas kejelasan rumusan termasuk dalam bagian asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan. sedangkan asas ketertiban dan kepastian hukum masuk dalam bagian asas yang dikandung dalam materi muatan peraturan perundang undangan. lebih lanjut, ketentuan huruf undang undang nomor tahun menjelaskan: bahwa yang dimaksu. sedangkan apa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum disebutkan dalam penjelasan huruf undang undang nomor tahun . berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengujian konstitusionalitas suatu undang undang selain diperhadapkan dengan undang undang dasar maka dapat dilakukan pula. dengan melihat merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid penerapan asas asas yang relevan, dalam konteks ini adalah asas kepastian hukum dan kejelasan rumusan sebagai syarat validitas suatu undang undang. bahwa undang undang nomor tahun menyatakan,. bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bahwa secara tekstual tidak ada pemaknaan berbeda dalam kalimat: hak angket sebagaimana dimaksud pada huruf adalah hak dpr untuk melakukan penyelidikan ketentuan dalam kalimat tersebut menegaskan bahwa dpr memiliki hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan undang undang nomor tahun dimana disebutkan dpr mempunyai hak: interpolasi: angket, dan menyatakan pendapat. persoalan mucul ketika mencermati kalimat selanjutnya dalam pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintah . dalam penjelasan disebutketentuan dapat dibagi menjadi cluster. pertama, penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang. kedua, penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. ketiga, penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang undang dan kebijakan pemerintah. semua variabel tersebut seharusnya dibaca dengan menunjuk pada subjek yang meliputi seluruh objek atau sesuai penjelasan maka merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid addresadnya adalabaikundang undang nomor tahun seharusnya dapat dibaca dalam satu pemahaman dengan penjelasan sehingga pada dasarnya ketentuan telah membatasi objek dan subjek yang dapat dikenakan penyelidikan dengan hak angket yaitu terbatas pada pelaksanaan suatu undang undang dan atau kebijakan pemerintahsecara contrary pejabat atau lembaga lembaga diluar presiden, wakil presiden, menteri negara, panglima tni, kapolri, jaksa agung, dan pimpinanlembaga pemerintahan nonkementerian tidak dapat dikenakan hak angket dpr. bahwa meskipun ketentuan undang undang nomor tahun mestinya sudah jelas namun faktanya, ketentuan undang undang nomor tahun telah ditafsirkan secara keliru oleh dpr dengan memisahkan pemahaman dalam frasa: pelaksanaan undang undang dengan frasa kebijakan pemerintah . frasa pelaksanaan undang undang telah diartikan sebagai pelaksanaan undang undang dalam arti seluas luasnya sehingga tidak saja yang dilaksanakannamun dimaknai berlaku untuk semua lembaga yang bertugas dan berwenang melaksanakan undang undang, termasuk didalamnya kpu, komnas ham, bpk, mahkamah agung, mahkamah konstitusi, dan komisi pemberantasan korupsi yang merupakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lembaga negara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun state independent agency. sedangkan frasa kebijakan pemerintah telah diartikan dalam pemahaman yang lebih terbatas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan undang undang nomor tahun yaitutentuan undang undang nomor tahu, yaitu: pertama, apbn telah digunakan untuk kegiatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh dpr, padahal apbn tersebut salah satunya bersumber dari pajak termasuk pajak yang dibayarkan oleh pemohon (tax player), sehingga pemohon secara konstitusional telah dirugikan sebagaimana telah pemohon uraikan pada bagian awal permohonan ini. kedua, potensi kerugian sebagai warga negara indonesia yang seharusnya mendapatkan jaminan konstitusional terhadap perlindungan hukum termasuk dalam hal ini perlindungan dari kejahatan korupsi, namun karena adanya upaya komisi iii dpr yang menggunakan hak angket secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena memaknai secara keliru ketentuan undang undang nomor tahun maka perlindungan tersebut menjadi terganggu dan menjadi rentan terhadap rotasi politik yang sarat kepentingan. ketiga, penggunaan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi sebagai institusi penegak hukum yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun secara nyata akan mengganggu tugas dan fungsi komisi pemberantasan korupsi, bersamaan dengan itu akan timbul preseden buruk terhadap penegakan hukum termasuk kemungkinan digunakan kembali hak angket terhadap lembaga lembaga negara lain yang seharusnya bekerja merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid secara independen, mandiri dan objektif seperti lembaga peradilan, mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, bahkan mahkamah konstitusi sendiri dan lembaga lain yang juga merupakan pelaksana undang undang namun tidak berada diwilayah kekuasaan eksekutif. bahwa ketentuan undang undang nomor tahun mengandung ketidak belasan rumusan atau multi hal ini berimplikasi pada timbulnyabahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara yang menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. sedangkan penjelasan menyatakanindependensi suatu badan atau lembaga terbagi dalam dua bentuk yakni strukturnya yang bersifat independen dan fungsinya bersifat independen. artinya, strukturnya tidak berada dibawah kendali atau subordinasi lembaga lain, dan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus terbebas dari pengaruh atau intervensi lembaga lainnya. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun kpk tidak diletakkan dibawah perintah atau garis komando dari lembaga negara lainnya, oleh karenanya kpk tidak terdapat dalam garis struktur kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. sebagai pertanggungjawaban kerja kpk kepada publik, maka undang undang nomor tahun hanya mensyaratkan agar kpk menyampaikan laporan tahunan kepada presiden republik indonesia, dewan perwakilan rakyat dan badan pemeriksa keuangan. merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] tentu saja, dalil yang digunakan bahwa dpr bertanggungjawab menjalankan pengawasan, melaksanakan fungsi kontrol, karenanya berwenang memanggil atau memeriksa apa dan siapa pun juga, tanpa melihat proporsi dan tujuannya menjadi alasan pembesar yang dipaksakan untuk mengesampingkan nalar dan rasio publik. kami seperti juga publik menilai, pelaksanaan hak angket oleh dpr terhadap kpk telah mengancam dan mencederai independensi penegakan hukum maupun keberlanjutan pemberantasan korupsi indonesia. pelaksanaan hak angket oleh dpr terhadap kpk telah mengusik kami sebagai warga negara indonesia, terlebih lagi kami sebagai pihak yang terlibat langsung dalam upaya pemberantasan korupsi. hak konstitusional kami sebagai warga negara indonesia untuk menikmati masa depan negara sejahtera karena sudah bersih dari korupsi, terancam akibat pelaksanaan angket dpr terhadap kpk. sepatutnya pula hak angket yang merupakan hak istimewa dpr digunakan untuk kepentingan strategis dan bermanfaat luas bagi masyarakat, bukan sebaliknya digunakan untuk memeriksa hal hal teknis yang telah ditangani oleh lembaga lainnya, ataupun digunakan untukkepentingan politik kelompok atau individu tertentu. demikian pula biaya pansus angket yang dianggarkan sebesar rp. (tiga milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) (bukti diambil dari apbn yang bersumber dari pajak warga negara yang semestinya dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat bagi rakyat. alokasi tenaga dan waktu yang dimiliki dpr sebagai wakil rakyat mestinya dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas tugas lainnya yang jauh lebih penting dan berguna bagi kemaslahatan bangsa. seperti penyelesaian ruu perampasan asset, ruu pembatasan transaksi tunai dan ruu tindak pidana korupsi yang tidak kunjung rampung padahal sangat mendesak dan dibutuhkan oleh penegak hukum dalam mendorong efektifitas pemberantasan korupsi yang semakin berkembang. terlebih sejak tahun indonesia telah meratifikasi unc(bukti merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa sebagaimana pemohon telah sampaikan dibagian awal, seluruhperkara korupsi yang ditangani oleh kpk harus dibuktikan dihadapan pengadilan tipikor sebagai lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji dan memutuskan benar tidaknya terjadi tindak pidana korupsi. demikian pula terhadap proses kerja dan pelaksanaan kewenangan kpk, maka kurap dan undang undang tipikor telah menentukan lembaga praperadilan serta pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang menguji akuntabilitas kerja kpk. sistem peradilan pidana telah menentukan mekanisme hukum yang harus dilaksanakan untuk menjamin proses penegakan hukum dilaksanakan secara fair, akuntabel dan objektif. bahwa selain independen secara struktur, kpk juga independen secara fungsi. hal ini secara tegas disampaikan dalam ketentuan undang undang nomor tahun yaitu kpk dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya harus independen dan bebas dari kekuasaan manapun. bahwa mengenai sifat independensi suatu lembaga, mahkamah konstitusi juga telah menerima dan meneguhkan adanya lembaga negara independen, sebagaimana dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv (bukti yang menilai komisi pemilihan umum kpu) sebagai lembaga negara yang sifatnya independen atau mandiri dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya maka tidak terikat oleh keputusan rapat dengar pendapat dengan dpr. bahwa penggunaan hak angket oleh dpr berdasarkan penafsiran yang keliru terhadap ketentuan uuddiluar pemerintah (eksekutif), seperti kpk, kpu, ma, bpk, terutama terkait dengan pelaksanaandapat dibayangkan jika bpk mendapatkan temuan audit dpr yang akan merugikan atau berdampak terhadap kredibilitas dpr atau anggotanya maka dpr dapat serta merta menggunakan hak angkatnya untuk mengganjal pelaksanaan wewenang bpk tersebut. demikian pula jika ada pemohon yang mengajukan permohonan judicial review terhadap suatu peraturan perundang undangan yang akan mengurangi atau berdampak .merugikan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bagi kedudukan dpr atau anggotanya maka dengan mudah dpr dapat menggunakan hak angkatnya, dengan memeriksa atau melakukan penyelidikan terhadap berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas mahkamah konstitusi atau mahkamah agung, dan pada gilirannya akan menekan atau mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut. bahwa sampai hari ini tidak ada suatu parameter objektif dalam pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pansus angket kpk untuk menentukan tepat atau tidaknya suatu pelaksanaan undang undang. pansus angket dpr juga tidak memiliki pedoman maupun metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan pengujian dan pembuktian hukum terhadap substansi yang akan diselidiki. hal ini tentu berbeda dengan lembaga peradilan (yudikatif) yang memang telah desain dengan infrastruktur, metode dan perangkat uji yang sah dan pasti berdasarkan undang undang dan praktik peradilan. singkatnya, secara rasional penegakan hukum tidak mungkin diuji oleh lembaga legislatif yang tidak memiliki kapasitas dan perangkat hukum untuk memastikan benar tidaknyasuatu penegakan hukum. bahwa berdasarkan alasan alasan atas maka mahkamah konstitusi perlu meluruskan praktik tersebut dengan memberikan penafsiran konstitusional yang benar terhadap ketentuan undang undang nomor tahun yaitu dengan menyatakan bahwa ketentuan undang undang nomor tahun harus ditafsirkan bahwa penggunaan hak angket oleh dpr terkait dengan pelaksanaan suatu undang undang hanya dapat dilaksankanatau secara contrato hak angket dpr tidak dapat digunakan terhadap badan, lembaga atau pejabat diluardalam provisi bahwa karena mahkamah konstitusi mengatur bahwa putusan mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kerugian yang lebih jauh terhadap hak konstitusional para pemohon, para pemohon memohon agar majelis hakim. konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan panitia khusus pansus) merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid angket dpr terhadap kpk dan atau dewan perwakilan rakyat untuk menunda pelaksanaan hak angket terhadap kpk sampai dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo. bahwa walaupun mahkamah konstitusi tidak mengatur secara spesifik mengenai putusan provisi, namunagi pula mahkamah konstitusi dalam perkara yang lain sudah pernah menjatuhkan putusan sela sebagaimana putusan nomor puu vii (bukti dengan pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi tersebut menjadi sangat mendasar bagi mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan putusan sela dalam perkara guo. satu dan lain hal untuk menghindari kerugian yang lebih besar terhadap para pemohon sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahkan masyarakat indonesia atas penggunaan apbn yang bersumber dari pajak untuk pelaksanaan hak angket yang tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi. petit permohonan berdasarkan alasan alasan yang telah diuraikan atas serta berdasarkan bukti bukti terlampir, para pemohon memohon kepada yang mulia. majelis hakim konstitusi pada mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid uji materil (judicial review)dalam provisi menerima permohonan provisi para pemohon, memerintah kepada dewan perwakilan rakyat dan panitia khusus pansus) angket kpk untuk menghentikan semua kegiatan dan pelaksanaan hak angket terhadap kpk sampai dengan adanya putusan akhir mahkamah konstitusi terhadap pokok permohonan guo. dalam pokok perkaraah dan mengikat sepanjang dimaknai(ex ago bono). menimbang bahwa untuk menguatkanara pemohon merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp) para pemohon bukti fotokopi bukti potongan pajak penghasilan para pemohon bukti fotokopi surat keputusan pengangkatan para pemohon sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi bukti fotokopi kartu tanda pegawai kpkbukti fotokopi anggaran pansus angket kpk capai rp m untuk apa saja usus hak angket kpk butuh dana rp miliar untuk apa saja anggaran.pansus.hak. angket.kpk.capai.rp. .miliar bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengesahan united nations convention against corruptiodan nomor puu v bukti fotokopi putusan nomor puu vii atas pengujian perubahan kedua undang undang mahkamah konstitusi bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi bukti fotokopi jarang.maryam.hadir.pansus.angket.dijadwalkan.pemanggilan n.kedua bukti fotokopi pansus.angket.kpk.akan.minta.bantuan.polisi.untuk.panggil i.maryam tolak permintaan dpr hadirkan maryam kapolri ada hambatan hukum bukti fotokopi gara maryam dpr ancam lekukan anggaran kpk dan polri, diakses tanggal juli soal pembekuan anggaran fahri hamzah dpr perlu disiplinkan kpk?source zgraboards.com bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu ivputusan mahkamah konstitusi nomor puu xiv bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi1 bukti rekaman rapat dengar pendapat antara kpk dengan dpr merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid selain itu, para pemohon mengajukan seorang ahli bernama zainal arifin mochtar yang didengarkan keterangannya tanggal september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pendahuluan dewan perwakilan rakyat telah menggulirkan hak angket terhadap kpk. berdasarkan undang undang, kpk adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaannya bersifat independen. atas hal itu timbul dua hal yang harus diterangkan, pertama apa dan untuk siapakah hak angket itu? kedua adalah apakah lembaga negara independen itu? tentang hak angket dalam perkembangan konstitusi yang pernah diterapkan indonesia, pengaturan hak angket pernah termaktub dalam konstitusi republik indonesia konstitusi ris). hak angket diatur dalam konstitusi ris federal selanjutnya, undang undang dasar sementara tahun uud) memasukkan ketentuan tentang hak angket mirip dengan ketentuan yang tercantum dalam konstitusi ris. uud menyatakandalam pasca amandemen, hak angket disebut langsung dalam uud yaknntuk lebih menjelaskan eksistensi, hak angket yang pernah dan sudah diatur oleh konstitusi indonesia sangat perlu dikutip. misalnya, dalam dan konstitusi ris disebutkanyserikat. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid aturan yang serupa dengan dan juga diterapkan dalam dan uud yaitujdengan menggunakan interpretasi sistematis, maka dapat ditarik dua penjelasan sebagai berikut, pertama, bunyi dan serta konstitusi ris maupun dan serta uud menunjukkan bahwa konstitusi menghendaki hak angket dpr ditujukan pemerintah saja yang kemudian bisa dijelaskan oleh menteri menteri. kedua, jika dpr telah menerima puas dengan keterangan yang disampaikan oleh menteri, maka hak menyelidiki (angket) tidak perlu diaktifkan. hak angket hanya dan hanya jika dpr tidak puas dengan keterangan lisan maupun tertulis dari para menteri terkait suatu hal. bagaimana dengan maksud pengaturan angket dalam uud setelah diamandemen sebagaimana diatur dalam struktur uud secara lengkap berbunyi sebagai berikutapabila dibaca dengan lensa interpretasi komparatif yang membandingkan dengan bunyi dan serta konstitusi ris maupun dan serta uud, maka merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bunyi uud adalah rangkaian tidak terpisahkan dengan uud mana hak angket adalah bagian dari hak anggota untuk menanyai menyelidiki. sehingga jika disandingkan dengan ketentuan dalam konstitusi ris dan uud, maka hak angket dalam uud adalah ditujukan kabinet para menteri yang menjalankan tugas sebagai pembantu presiden. membaca hak angket dalam kaitan dengan presiden tentu saja adalah tatkala pengaktifan hak menyatakan pendapat untuk hal yang secara spesifik, semisal pemakzulan presiden. selanjutnya, dalam uud dinyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang hak dpr dan anggota dpr diatur lebih lanjut dengan undang undang. pasca amandemen uud setidaknya terdapat tiga undang undang yang mengatur tentang hak dpr dan anggota dpr. pertama nomor tahun kedua, nomor tahun ketiga, nomor tahun masing masing substansi yang mengandung ketentuan hak angket dalam ketiga undang undang atas ditulis dalam tabel sebagai berikut: huruf dpr mempunyai hak yang dimaksud dengan hak angketdiduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan dpr mempunyai hak cukup jelas huruf angket hak angket pelaksanaan suatu undang sebagaimana dimaksud undang dan atau kebijakan pada huruf pemerintah dapat berupa adalah hak dpr untuk kapolri, jaksa agung, pemerintah yang |atau pimpinan lembaga berkaitan dengan hal pemerintah non merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidpr mempunyai hak cukupjelas huruf angket hak angket pelaksanaan suatu sebagaimana dimaksud undang undang dan atau pada huruf kebijakan pemerintah dapat adalah hak dpr untuk berupa, kapolri, jaksa agung, pemerintah yang |atau pimpinan lembaga berkaitan dengan hal pemerintah nonketiga undang undang atas menunjukkan bahwa hak angket seharusnya hanya ditujukan untuk pemerintah saja. mana pemerintah dimaknai sebagai presiden, wakil presiden, dan para menterinya. hingga sebelum nomor tahun dpr masih sangat taat dengan pelaksanaan angket. angket yang diakukan masih pada sebatas pelaksanaan oleh pemerintah, bisa jadi termasuk lembaga lain apabila titik tidaknya adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah. bau pemerintah masih penting. akan tetapi yang terkini benar benar hanya menyasar lembaga negara yang luar pemerintah serta tak ada sangkut pautnya dengan pemerintah. terkhusus yang tengah diujikan ini, bunyi ternyata dapat ditafsirkan berbeda. pertama, ada yang mengatakan bahwa bunyi tersebut adalah terpisah antara pelaksanaan dan kebijakan oleh presiden dan pelaksanaan dan kebijakan oleh lembaga negara lainnya. hal ini misalnya merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid selanjutnya, berdasarkan pemikiran dan pandangan tersebut, para pemohon sebagai warga negara indonesia yang taat membayar pajak kepada negara, serta sebagai pegawai komisi pemberantasan korupsi mengajukan upaya hukum melalui judicial review atau constitutional review kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi agar tidak terjadi praktik yang keliru atau menyimpang akibat penafsiran yang unconstitutional terhadap undang undang nomor tahun dengan dasar dan alasan sebagai berikut: ii.hans kersen dalam buku aslinya general theory law and state, menegaskan pentingnya ada suatu lembaga selain organ legislatif yang dapat menguji apakah suatu undang undang sesuai atau tidak dengan dengan konstitusi, lembaga yang dimaksud adalah pengadilan konstitusi , yang melaksanakan pengawasan kekonstitusionalan . lembaga dimaksud dapat membatalkan suatu undang undang berdasarkan alasan alasan tertentu, yaitu bahwa organ legislatif telah membuat undang undang itu menurut cara lain, atau telah memberinya isi lain, daripada yang secara langsung ditetapkan oleh konstitusi.jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid dianut oleh dpr yang mengajukan angket dengan mengatakan bahwa lembaga negara independen sebagai pelaksana juga dapat diawasi oleh dpr sehingga dapat dilakukan proses angket dalamnya, jika tafsiran ini diterima, maka akan mendatangkan implikasi yang tidak kecil yakni betapa besarnya kewenangan angket tersebut. semua lembaga bahkan individu dalam negara ini melaksanakan serta berkewajiban tunduk dan patuh dalam pelaksanaan uu. apakah itu artinya semua lembaga negara yang ada republik ini dapat dilaksanakan angket atasnya? bagaimana jika ada putusan mahkamah konstitusi mk) atau mahkamah agung ma) yang? apakah itu berarti dan juga dapat dilakukan angket atasnya? jika dianggap tidak, maka mana batasannya? oleh karena sama sekali tidak memberikan demarkasi yang jelas tentang pelaksanaan tersebut. oleh karena itu mengapa sebaiknya serta seharusnya penafsiran dikembalikan konteks historik dan kontekstual sebenarnya dari angket itu yakni dalam kaitan dengan kebijakan dan pemerintah dalam menjalankan uu. kedua, penafsiran yang mengatakan dapat dilakukan angket oleh karena lembaga negara independen dianggap sebagai bagian dari executive agencies dan karenanya menjadi wajar jika dilakukan atasnya. untuk hal ini lebih detailnya akan dijelaskan bawah ini. tentang lembaga negara independen kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan, termasuk bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. salah satunya adalah lembaga negara independen. selanjutnya, lembaga negara independen dikategorikan sebagai lembaga negara tersendiri terpisah dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. independensi lembaga negara independen dikelompokan dalam beberapa derajat. misalnya, lembaga independen dikelompokan dalam beberapa derajat. misalnya, lembaga independen yang melaksanakan fungsi tertentu secara permanen, bersifat menunjang sehingga diberikan kewenangan untuk membentuk aturan sendiri, dimaksudkan untuk melakukan pengawasan tertentu, maupun merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid lembaga independen yang melaksanakan fungsi campuran antara relatif, administratif, pengawasan, dan penegakkan hukum sekaligus. sifat independen lembaga negara independen dapat dilacak dari ciri dan pola yang ada. contohnya, pemberhentian pejabatnya yang hanya dapat dilakukan oleh sebab dan mekanisme tertentu sebagaimana diatur oleh undang undang, kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, jumlah pimpinannya yang ganjil, sampai pada pemilihan pimpinan yang dilakukan secara tidak serentak. pertanyaannya, bagaimana menempatkan dalam struktur cabang kekuasaan negara? harus diingat, seiring dengan makin kompleksnya sistem ketatanegaraan dengan kewajiban negara mengurus warganya, kehadiran lembaga negara independen menempatkan lahirnya ide akan eksistensi cabang kekuasaan keempat dalam sistem ketatanegaraan amerika. peter strauss sudah menuliskan perihal the place agencies government, separation powers and the fourth branch . menggunakan tiga pendekatan untuk memahami empat independent agencies yang bersifat administratif inisebagai kekuasaan keempat yakni: pertama, secara separation powers dengan melihat pada karakteristik cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. kedua, melalui separation function yang melihatnya lebih pada beda fungsi. ketiga, dengan checks and balances yang mana ide besarnya memberikan kekuasaan kepada multiple authority dan berarti berujung pada degradasi penumpukan kekuasaan pada satu cabang sehingga berguna mengeliminasi tirani. meskipun kemudian, juga menekankan pentingnya memosisikan secara tepat peran presiden the unitary, politically, accountable, head all law administration bagi administrative agencies ini hadapan congress. pandangan tersebut kurang lebih dalam dengan yang dikatakan oleh yves men dan andrew knapp: regulatory danee the headless fourth branch the government). takes the form what are generally known independent regulator commission pertentangan soal bagaimana menempatkan lembaga negara independen dalam sistem separation power yang sudah aged juga dikemukakan oleh william funk dan season. dalam hal ini, funk dan season mengatakan merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid bahwa setidaknya terdapat dua persoalan utama untuk menempatkan lembaga negara independen dalam konsep separation powers. pertama, karena pada dasarnya beberapa lembaga negara independen sendiri menggabungkan beberapa sifat cabang kekuasaan eksekutif legislatif maupun yudikatif. khususnya, lembaga yang memiliki ciri gusi legislatif karena memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap publik melalui aturan yang dikeluarkannya. kewenangan eksekutif karena pada dasarnya juga menjadi pelaksana regulasi yang berkaitan dengannya. bahkan disebut gusi yudisial karena memiliki kewenangan untuk mengaplikasikan hukum dan aturan dalam kasus kasus konkret. sedangkan yang kedua menurut funk dan season adalah kencan bahwa lembaga negara independen tersebut bukan hanya mencampuradukkan kewenangan cabang cabang kekuasaan lainnya, tetapi juga pada hal tertentu dapat disebut memisahkan diri secara mutlak dari kontrol presiden. adalah bruce kerman yang kemudian menjelaskan bahwa struktur cabang kekuasaan sistem ketetangg, senate, president chief executive, supreme court, and independent agencies. hal yang dikatakan kerman dengan: .he american system contains (at least) five branch the bewildering institutional dynamic the americans federal system. the crucial question not complexity, bydengan menempatkan parlemen (dan eksekutif) sebagai pusat kekuasaan, sedangkan organ organ lainnya diciptakan, dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan parlemen. secara lengkap diutarakannya: the centerpiece model constrained parliamentarianism democratically elected house charge selecting government and acting ordinary legislation. the power this center checked and balanced host special purpose branches, each motivated one more the three basic concerns separations theory. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid pembatasan kekuasaan parlemen (dan eksekutif) ini, menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yang selama ini telah memotivasi kelahiran doktrin pemisahan kekuasan, yakni meliputi demokrasi, profesionalisme dan perlindungan hak hak dasar warga negara. kerman sekaligus menegaskan bahwa checks and balances seharusnya lebih disandarkan pada tiga prinsip tas, buka secara kaku hanya mendapatkannya pada yang main state's organs. hal yang kemudian semakin memperjelas bahwa cabang cabang kekuasaan negara semakin berkembang dan pola hubungannya semakin complicated. adapun kemudian cindy skich malah melihat model separation powers dalam sistem pemerintahan semi presidensial menjadi sebuah newest separation powers . sistem itu menempatkan enam cabang kekuasaan yang kemudian masing head state, prime minister head executive, yudikatif dan independent agencies sebagai enam cabang kekuasaan yang bekerja dalam sistem pemerintahan semi presidensial. paling tidak, hal itu nampak dari gejala sistem semi presidensial negara negara post communist rusia, republik weimar, dan fifth branch. indonesia, lahirnya lembaga negara independen dipicu oleh berbagai sebab. komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) lahir karena dilatarbelakangi oleh begitu banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. komisi pemberantasan korupsi muncul karena kebrutalan korupsi serta rusaknya pranata hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga peradilan berbagai tingkatan. contoh lainnya adalah ombudsman, lembaga negara independen ini eksis karena disebabkan oleh (i) penyakit birokrasi yang gemar berbenah ketika hanya ada pengawasan: (ii) kemalasan untuk melakukan pembenahan birokrasi, (ii) masih adanya model pengawasan serta pasif. komisi penyiaran indonesia kpi) dibentuk karena (i) adanya daulat publik atas ranah publik: (ii) bentuk checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif dalam mengatur media dan penyiaran, (iii) lebih beragamnya konten dan pemilik siaran, (iv) adanya desentralisasi penyiaran. keempat lembaga negara independen tersbeut menjadi bukti bahwa lembaga negara independen diakui eksistensinya. merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid artinya, tatkala menerjemahkan bahwa lembaga negara independen adalah bagian dari eksekutif tentu merupakan penerjemahan penempatan lembaga negara independen dalam struktur ketatanegaraan indonesia. akan tetapi, apapun penafsirannya, ini telah membuktikan dalil pemohon bahwa terdapat klausul yang teramat multi interpretasi dan sangat mungkin diterjemahkan menurut keinginan dan keyakinan masing masing pihak dan karenanya menjadi sangat relevan bagi mahkamah untuk melihat dan mendetailkan persoalan dan problem sebagaimana diajukan oleh pemohon.ambahan keterangan:merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected]. fungsi fungsi tersebut. uud dan menyediakan (bukti yang meng.agustusimerdeka barat jakarta telo fax ema [email protected]. angket merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected]. pokok permohonan para pemohon para pemohon menilai ketentuan yang ditafsirkan oleh dpr dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected]) telah bertentangan dengan ketentuan uud pelaksanaan hak angket oleh pansus dpr berdasarkan perluasan penafsiran terhadap yang dilakukan oleh kpk, termasuk berbagai informasi dan katadata hasilpr telah salah memahami konsep kata alternatif kumulatif dalam peraturan perundang undangan atau sengaja melakukan penyalahgunaan kewenangan hak angket itu. dpr memaknai bahwa seluruh pelaksanaan undang undang dapat dilakukan penyelidikan oleh dpr. selain hak angket untuk kpk bukanlah kewenangan dpr, hak angket terhadap kpk memiliki kelemahan substansial. kelemahan itu berkaitan dengan objek yang dipermasalahkan karena hak angket tersebut lebih terlihat untuk memperjuangkan kepentingan politik dan intervensi proses peradilan yang sedang berlangsung pengadilan tindak pidana korupsi. dengan demikian objek yang diusung dpr untuk menyelidiki proses berperkara kpk jauh dari yang ditentukan undang undang bahwa pada intinya pemohon menilai ketentuan beserta penjelasannya, dan undang undang nomor tahun tentang majelis permusyawaratserta uupada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana disampaikan pada keterangan pemerintah untuk perkara nomor puu xv dan nomor puu xv dengan beberapa penambahan,merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoidhal tersebut sejalan dengan uuddengan demikian menurut pemerintah pengaturan mengenai hak angket pada dasarnya merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) bagi pembentuk undang undang, mengingat pulmengenai pengertian hak angket oleh karena tidak ada ketentuan dalam uud yang mengatur mengenai lingkup hak angket, namun lingkupalam md3hal tersebut, dan karenanya pengaturan mengenai hak angket adalah pilihan kebijakan dari pembentuk undang undang dalam rangka melengkapi kekurangan pengaturan dalam uud bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan hak dpr dalam hal ini hak angket dpr, tidak hanya diatur dalam guo saja tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan rangkaian mengenai pelaksanaan hak angket dpr sebagaimana diatur dalam bab iii dpr, bagian kesepuluh pelaksanaan hak dpr, paragraf hak angket, sampai dengan md3, yang mana guo telah sangat jelas mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan hak angket.bahwa guo merupakan pilihan kebijakan pemerintah dan dpr guna memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan hak angketdan menyatberdasar danmenimbang bahwa presiden mengajukan satu orang ahli bernama maruarar siahaan:. angket dpr diaparat pemerintahan yang sudah ada (public distrust). dalam pelaksanaan tugas tugasvomomerdeka barat jakarta telo fax ema sekretaris@mahkemahkonsitus(bukti dan perkara nomor puu v (bukti(buktiadalah warga negara indonesia wni) yang sah sesuai dengan bukti kartu identitas penduduk yang dimiliki para pemohon (vide bukti demikian pulanpp) (vide buktiitu dimaksudkansegala kewenangannya yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] pajak dihitung dan dibayarkan secara progresif dari gaji pemohon yang merupakan kompensasi dari jerih payah pemohon sebagai pegawai yang melaksanakan pekerjaan bidang pemberantasan korupsi pada komisi pemberantasan korupsi sesuai buktisurat pemotongan pajak yang dipotong oleh kantor pajak pratama jakarta setiabudi satu dengan nomor urut atas nama harun rasyid, nomor urut atas nama hotman tambunan, nomor urut atas nama badan, nomor urut ats nama novara dan nomor urut atas nama bakso anindito (vide bukti'arti luas termasuk di. nomor tahun bahwa pada tanggal april rapat paripurna dewan perwakilan rakyat telah menyetujui penggunaan hak angket terhadap komisi pemberantasan korupsi kpk) yang diusulkan oleh sejumlah anggota dpr, meskipun mekanisme atau prosedur. hal tersebut sesuai denganbahwa penggunaan hak angket oleh komik iii dpr terhadap komisi pemberantasan korupsi dibiayai oleh anggaran dpr yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) sebesar rp. rp. (tiga milyar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan perincian: rapat rapat penyelidikan: merdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoiunyi yang menyatakan bahwairdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] dan merdeka barat jakarta telo fax ema [email protected] telah pula menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut. dalam perkara nomor puu xv bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian dalambahwa pada intinya para pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa ketentuan dalam guo bertentangan dengan uudguo,sebagaimana diamanatkan uud hak angket merupakan hak konstitusional dpr ri, sehingga tidak relevan apabila berlakunya guo yang mengatur hak angket dpr dianggap oleh para pemohon merugikan hak konstitusional para pemohon. berlakunya ketentuan guo sama sekali tidak menghalangi dan mengurangi hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon sebagai warga negara yang bukan merupakan anggota dpr ri. meskipun apabila guo diputuskan secara inkonstitusional bersyarat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap para pemohonmahkamah konstitusi terhadap legal standing pemohon dalam perkara nomor puu vmerdeka sarat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkoreltusigoid |
las bupati pati provinsi jawa tengahhurufdinas tenaga kerja adalah dinas tenaga kerja kabupaten pati. dinas pertanian adalah dinas pertanian kabupaten pati. bagian perekonomian adalah bagian perekonomian sekretariat daerah kabupaten pati. bantuan. berita acara verifikasi dan validasi calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau kabupaten pati tahun anggaran pada hari ini . tanggal.bulan.tahun dua ribu dua puluh dua bertempat . telah dilaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dbhcht kabupaten pati tahun anggaran setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut: data calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dbhchtlangsung tunai yang bersumber dari dbhcht kabupaten pati ta. telah dilakukan pendataan sesuai kondisi riil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. data calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dbhcht kabupaten pati tidak mendapatkan bantuan sosial (unsur perangkat daerah terkait: dinas sosial p3akb kabupaten pati bukan kabupaten pati dinas tenaga kerja kabupaten pati inspektorat daerah kabupaten pati dinas pertanian kabupaten pati sekretariat daerah kabupaten pati perwakilan perusahaan manajemen pt. djarum kudus manajemen pr. cikal kembar manajemen pt. tabel kuda kencana manajemen pr. naga biru federasi serikat pekerja rokok tembakau makanan minuman serikat pekerja seluruh indonesia kabupaten pati surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor ohh. yang bertanda tangan bawah ini nama nik nip: jabatan kepala dinas sosial p3akb kabupaten pati menyatakan dengan sesungguhnya data usulan penerima blt dbhcht dari kabupaten pati sebanyak eeeeee. oranginas sosial p3akb kabupaten pati format pakta integritas pakta integritas yang bertanda tangan dibawah ini nama nnananaananaaaan nip nnnanananananaai jabatan kepala dinas sosial p3akb kabupaten pati bahwa dalam menyampaikan data penerima manfaat calon penerima bantuan langsung tunai bagi buruh pabrik rokok yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau apbd kabupaten pati tahun anggaran dengan ini menyatakan bahwa tidak akan melaksanakan praktek korupsi, kolusi dan nepotismenyampaian data calon penerima manfaat bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. data yang disampaikan benar benar buruh pabrik rokok yang terdaftar sebagai buruh pabrik rokok wilayah kabupaten pati dan merupakan penduduk kabupaten pati. apabila melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pati, sen kepala dinas sosial p3akb kabupaten pati meterai bupati pati, ttd. haryanto sesuai dengan aslinya pas hukum, naa 'o, sh. pembina tingkat nippati. buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal dan bekerja secara langsung pada. buruh tani tembakau adalah pekerja pada pemilik lahan perkebunan tembakau dan akan mendapatkan upah dari pemilik lahan tersebutbab besaran pemerintah daerah memberikan blt dbhcht. blt dbhcht sebagaimana dimaksud dalam diberikan sebesar rp300. (tiga ratus ribu rupiah) bagi penduduk daerah yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok yang berada daerah. blt dbhcht sebagaimana dimaksud pada diberikan selama (empat) bulan yaitu pada bulan juni, juli, agustus dan september tahun yang disalurkan (satu) kali. pemberian blt dbhcht sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria sebagai berikut selektif: memenuhi. memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, dan sesuai tujuan penggunaan. bab iii penerima penerima blt dbhcht sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut terdaftar sebagai penduduk daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga, penduduk daerah yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, dan individu yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok. bantuan sosial lainnyabab pendataan dan penetapan penerima pendataan calon penerima blt dbhcht berasal dari data buruh pabrik rokok pada dinas tenaga kerja dan data buruh tani tembakau pada dinas pertanian. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. hasil verifikasi dan validasi data calon penerima blt dbhcht bersama perusahaan industri hasil tembakau dan perwakilan organisasi serikat pekerja. berdasarkan . berdasarkan data calon penerima blt dbhcht yang telah verifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada dinas sosial p3akb mengusulkan calon penerima blt dbhcht kepada bupati dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada bupati menetapkan penerima blt dbhcht. contoh format mengenai: usulan data calon penerima blt dbhcht, data calon penerima blt dbhcht, berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima blt dbhcht', surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan pakta integritas,iran dan penyaluran pencairan dan blt dbhcht dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dinas sosial p3akb menyalurkan blt dbhcht kepada penerima blt dbhcht berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam penyaluran blt dbhcht sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pt. bank jateng secara non tunai melalui virtual account. penyaluran blt dbhcht sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan syarat menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. pendataan . pendataan dan penyaluran blt dbhcht harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. blt dbhcht yang tidak tersalurkan dikembalikan rekening kas umum daerah. bab monitoring, evaluasi, dan pelaporan bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan blt dbhcht. dalam rangkakoordinasikan oleh dinas sosial p3akb. tim sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil monitoring dan evaluasisosial p3akb melaporkan penyaluran blt dbhcht kepada bupati dengan tembusan kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pati. pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan setelahcontoh format format usulan data calon penerima blt dbhcht (buruh pabrik rokokpabrik rokokuntuk buruh pabrik rokoktenaga kerja kabupaten pati format usulan penerima blt dbhcht (buruh tani tembakautani tembakauahwapertanian kabupaten pati data calon penerima bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kabupaten pati buruh pabrik rokok nama nik alamat perusahaan industri rokok lho lho ps. ohh kepala dinas tenaga kerja kabupaten pati buruh tani tembakau jean kepala dinas pertanian kabupaten pati, |
lipatubah sebagai berikut: ketentuan huruf dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi pengembangan penanaman modpenanaman modal dan yang terkait dengan bidang tugasnyadihapusj .gembangan penanaman modal: seksi perizinan investundangan yang terkait dengan seksiundangan untuk menjamin kepastian hukum, melaksanakan administrasi, inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan,. ketentuan disisipkan (satu) huruf, yakni huruf jl, sehingga berbunyi sebagai berikut: seksi perizinan usaha laizinan usaha laij j . penetapan pemberian fasilitas insentif dibidang penanaman modal, melaksanakan il. perizinan usaha lai pan bagian hukum yan (p3 i | seed ana (et ramit, sh., mh. pembina |
menteri jamin dan atau pengguna asprimo watukoserektur jenderal ..d. bedah ortopedi kecil per tindakandang per tindakan .d. besar per tindakan khusus.::.:: = .,: =::::::: u.b. ;_:.,_ kepala bagian t.u. kementerian ' . ' ' . . u' \um ======== .fl# ; ;; \ ~ ._ arif pintar vir~~~:,.~~:.: _,' nip .::.~asuhan keperawatan per hari s.d. tindakan per tindakan s.d. ruang intensive care unit icu) per hari administrasi rawat inap per s.d. kunjungan rawat jalan per .d. kunjungan rawat jalan pemeriksaan konsul tasi per pasien s.d jenis layanan satuan tarif rp) poli umum rawat jalan per tindakan s.d. poli bedah per tindakan poli kandungan clan kesehatan per tindakan s.d. ibu dan anak keluarga berencana poli gigi kecil per tindakan .d. sedang per tindakan s.d. besar per tindakan medical check mcu).d. visum repertum ver) luar per tindakan .d. tarif pusat pelayanan terpadu per tindakan .d. ppt) tindakan medis non operatif ruang rawat inap anak dan dewasa kecil per tindakan .d. sedang per tindakan s.d. jenis layanan satuan tarif rp)organjenis layanan satuan tarif rp) ruang instalasi gawat darurat igd) kecil per tindakan radiologi . per tindakan per tindakan s.d. center! keuangan republik indonesia, ttd. sri mulyani indraw berita daerah perlu kab. hsu tahun nomor ttg alih fungsi kegiatan sanggar belajar hlm dari kabupaten hulu sungai utarahulu sungai utara. kepala skb adalah kepala skb lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai utara. sanggar kegiatan belajar yang selanjutnya singkat skb adalah unit pelaksana teknis daerahlebih lanjut. bab alih fungsi dan kedudukan bagian kesatu alih fungsi skb lingkungan pemerintah kabupaten hulu sungai utara alih fungsikan menjadi satuan pnf sejenis. perlu kab. hsu tahun nomor ttg alih fungsi kegiatan sanggar belajar him dari skb tetap digunakan sebagai nomenklatur satuan pnf sejenis. bagian kedua kedudukan skb berkedudukan bawah dinas pendidikan kabupaten hulu sungai utara dan menyelenggarakan program pendidikan nonformal. skb sebagaimana dimaksud pada secara administratif bertanggung jawab kepada kepala dinas pendidikan dan secara teknis berkoordinasi dengan kepala bidang pembinaan paud dan pendidikan non formal dinas pendidikan kabupaten hulu sungai utara. bab iiidijabat oleh jabatan fungsional pamong belajar. urusan tata usaha dilaksanakan oleh seorang pelaksana sebagai koordinator. urusan tata usaha menjalankan tugasb tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas skb sebagai satuan pnf sejenispendidikan masyarakat. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada skb sebagai satuan pnf sejenis mempunyai fungsrlu kab. hsu tahun nomor ttg alih fungsi kegiatan sanggar belajar hlm dari pembimbing program paud dan pendidikan masyarakat masyarakat, pengembanganuraian tugas sebagaimana maksud pada sebagai berikut: merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi skb, merumuskan, menetapkan dan mengembangkan misi skb, cc. merumuskan, menetapkan, melaksanakan pembimbingan program paud dan pendidikan masyarakat dikb, perlu kab. hsu tahun nomor ttg alih fungsi kegiatan sanggar belajar hlm daringawasusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan. uraian tugas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja skb, melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran skb, melaksanakan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran skb, melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai lingkungan skb, melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya, melaksanakan pengelolaan data dan informasi pegawai lingkungan skb sama lingkungan skb, j . melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi lingkungan skbsanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan skb, melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana lingkungan skb, melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha: oo. melaksanamempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas skb sesuai keahlian dan kebutuhan. perlu kab. hsu tahun nomor ttg alih fungsi kegiatan sanggar belajar hlm dariskbskbkerja unit kerjangangkatan dan pemberhentian pengangkatan dan pemberhentian kepala skb ditetapkan oleh bupati atas usulan kepala dinas. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dan pelaksana pada urusan tata usaha skb dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. perlu kab. hsu tahun nomor ttg alih fungsi kegiatan sanggar belajar hlm dari bab vii pembiayaan pembiayaan skb dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten hulu sungai utara serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifates span sesi aslinya wis bagian kum, yan sega da: sofia syahrini, perlu kab. hsu tahun nomor ttg ngan bina tingkat (iv b) alih fungsi kegiatan sanggar belajar nip. him dari |
bupati buru peraturan bupati buru nomor tahun 2oi4 tentang pembentuk(an lembaga penyiaran publik loi(al radio riboo5 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, maka sambil menunggu persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kapal buru perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan lembaga penyiaran puh,lik lokal radio ribu fm; akan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d.alam huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio ribu fmuir[lndonesia tahun 2,ang und,ang nomor tahun s7|a85l; peraturan pemerintah nomor tahun oo52ao5 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor aa86l; peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengelolaan barang milik negara daerah lembaran negara depan indonesia tahun nomor tambahan terr.baran negara republik indonesia nomor o'{s tarian dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten buru lembaran daerah kabupaten buru tahun ol2 nomor o5); peraturan daerah kabupaten buru nomor tahun ol3o9); peraturan bupati buru nomor tahun al3 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten buru tahun anggaran ol+ berita daerah kabupaten buru tahun ol3 nomor memutus{an menetap kan peraturan bupati tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio ribi<yat daerah kabupaten buru. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten buru. lembaga penyiaran publik loka! yalrrg selaqjutni.a disingkat ppl adalah lernbaf l radio ribu yang selanjutnya disini<at lpp radio ribu adalah lembaga penyiaran publik lokal radio ribu kabupaten buru. dewan pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal radio riburn.t.u.pui tujuan lembaga penyiaran publik lokal radio ribu fm' t6. dewan direksi adalah unsur pimpinan ppl radio ribu yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal radio ribu fm. komisi penyiaran ind"ones daerah, yang selanjutnya disebut kpid, adalah lembaga n.grt, yang bersifat independen yang ada maluku, sebagai wujud parallaa2 tentang penyeckotaan tempat kemudi(an dengan peraturan bupati ini dibentuk lembaga penyiaran publik lokal radio ribu fm. tempat kedudukan radio ribu adalah kota namea kabupaten buru. bab iii maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai dasar hukum 4alam pemain rekan, pengelolaan dan operasional ppl radio ribu untuk jasa penyiaran radio. t\juan ditetapkan peraturan bupati ini agar radio ribu dapat untuk menyajikan prog.** siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yan"g beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam ' radio ribu sebagai lembaga penyiaran publik lokalbab perizinan untuk menyelenggarakan penyiaran, radio ribu wajib mendapatkan lain penyelengg.*u.rr penyiaran d,ari menteri komunikasi dan informatika republik indonesia melalui kpid bab tugas pokok, dan fungsi radio ribulnyelen ggaiakan penyiaran berjaringan dengan radio republik indonesia rr). radio riburadio ribu radio riborganisasi bagian kesatu susunan organisasi organisasi ppl radio ribu terdiri atas: dewan pengawas; dan dewan direksi. susunan organisasi ppl radio ribu sebagaimana dimaksud pada huruf d= "r, huruf diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati. bagian kedua dewan pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap ppl radio ribu dibentuk dewan pengawas yang d,diangkat dan bertanggung jawab kepada bupatirt'an direksi. menetapkan program umum lima tahun ppl radio ribu fm. dewan pengawas memiliki tugas sebagai berikut: mengawasi kinerja dewan direksi; mengawasi siaran; menjamin bahwa ppl radio main .r tetap berorientasi pada.atau pendapat publik mengenai siaran acara ppl radio ribu fmpl radio ribudan anggaran ppl radio ribu serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada bupati dengan tembusan dewan direksi; mengikuti perkembangan kegiatan ppl radio ribu dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada bupati dengan disertai saran atau langkan perbaikan yang harus ditempuh; memberikan saran dan pendapat kepada bupati terhadap laporan neraca dan rugi laba ppl radio ribu fm; memberikan pendapat dan saran kepada bupati dengan tembusan kepada dewan direksi *"rg"rrr i setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan ppl radio ribu fm; memberikan laporan kepada bupati dalam penganut atan dan pemberhentian direksi; melakukan tugas tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh bupati; dan memberikan laporan kepada bupati secara berkala (bulanan dpl radio ribu fm; ketentuan dan peraturan pendirian ppl radio ribu serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan ppl radio ribu yang merupakan tugas dan tanggung jawab direksi. besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan peraturllmuya; memimpin dan mengelola ppl radio ribu sesuai dengan tujuan d siaran; mengadakan dtahunan dan berkala; mewakili lpp radio ribu dalam dan luar pengadilan; susunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlakuriburincian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja ppl radio ribu ditetapkan oleh dewan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari bupati. bab vii penganti(atan dan pemberhentian dekat pengawas dan debibupati. penganut atan dan pemberhentian dewan pengawas ditetapkan keputusan pati. masa kerja dewan pengawas adalah (lima) tahun dan dapat dipilih hanya untuk (satu) kali masa kerja berikutnya. dengan kembali persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga.baik; cerpen,untuk mempertahankan peraturdengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan non partisan anggota dewan pengawas berhenti starr diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila: meninggal dunia; meng luncbupatibupati, dan berkelakuan baik' berpendidikan sarjana. pengalaman dalam bidang penyiaran publik serta bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;; tidak memiliki jabatan lain dalam bidang yang sama; dan non partisan. tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas. t2lsiang!<; mengundurkan diri; atau berhalangan peta1l ya jika dalam jangka waktu (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan airi se ' anggota dewan direksi yang sed.ang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melekuk.n ti.td*' yang "bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang warnsa persyarataniii tata ezu pa.salribu dilakukan oleh dewan direksi secara t<teg, dan dewan direksi, lfr* lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran ppl radio ribu fm. bab kei{ayan dan pendanaan bagian kesatu kekayaan kekayaan ppl radio ribu memakan kekayaan daerah yang tidak dipisah<an, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ,rrrdrrrg.t lrg berlaku dan d.dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional ya. besarnya kekal aan ppl radio ribu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedua pendanaan untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, ppl radio ribu memiliki sumber pendanaan yang berasal dari iuran pen syang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran'ribu setiap tahun disetujui oleh bupati atas usul dewan direksi dan diketahui dewan pengawas' bab rencana kerja dan anggaran lpp radio ribu wajib men arus lrn dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan jangka menengah kepada bupati; lpp radio ribu wajib men]rusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan pada pati. ppl radio ribu wajib men rusun dan menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada bupati berdasarkan rencana kena tahunan. bentuk, isi, dan tata cara pen1slpp radio mrimtf wajib'' tahun buku ppl radio ribu; permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;rib)(ii kep gaivaian pegawai ppl radio ribu adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten buru dan bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan per ajian kerja. persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai ppl radio ribadio riburadio riburiburadio ribu dapat ditetapkan jabatan fungsional tertenirr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiii ketentuan peralihan dewan pengawas dan dewan direksi ppl radio ribu harus sudah dibentuk prtirrg lambat (satu) tahun setelah peraturan bupati ini ditetapkan. selama dewan pengawas dan dewan terbentuk, kepala bagian hubungan daerah kabupaten buru selaku pengelolaan ppl radio ribu fm. direksi ppl radio ribu belum masyarakat dan protokol sekretariat penanggung jawab melaksanakan peraturan bupati ini mulai berlaku sejak januari ol4. bab xiv penutup pada tanggal diundangkan dan berlaku surran super ru, sugi diundangkan namea pada tanggal pebruari sekretaris daerah( ftxesuearen buru, abdul adji souls berita daerah kabupaten buru tahun 2ot4 nomor |
pemuda dan olahraga kabupaten buru tahun 2ouda dan olahraga kabupaten buru tahun 20uda dan olahraga kabupaten buruablad}rt2. t4.rmemutuskan menetapkan peraturan bupati buru tentang rencana strategis dinas pemuda dan olahraga kabupaten buru tahun bab ketentuan umum bagian kesatu dalam peraturan bupati burruda dan olahraga merupakan unsur kepemudaan dan olah ragauda dan olahragastrategis dinas pemuda dan olahraga kabupaten buru tahun ci17 2o22 ditetapkan oleh bupati kabupaten buru; dinas pemuda dan olahragpemuda dan olahraginas pemuda dan olahraga; rencana strategis dinas pemuda dan olahraga provinsi maluku bab renstra dinas pemuda dan olahraga tujuan, sasaran, strategis, dan arah kebijakan renstra dinas pemuda dan olahragamuda dan olahraguda dan olahraga sebagaimana terlampir dalam dokumen renstra dinas pemuda dan olahraga kabupaten buru tahun bolt 2a22 merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini. renstra dinas pemuda dan olahrag;pemuda dan olahraguda dan olahraga kabupaten buru tahun ol7 pengendalian dan evaluasi renstra dinas pemuda dan olahrag.muda dan olahragapemuda dan olahragu,v masuki diundangkan namea pada tanggal juni a18 suxnsterus daerah, kabupaten buru, ahm f\a ass;i pada para koordinasi asisten iii kepala bappeda kabar hukum berita daerah kabupaten burubahwa memenuhibaubau inilembaran daerah kota baubau. ditetapkan baubau pada tanggal, buli wali kota baubau, a.s.thamrin diundangkan baubau pada tanggal, uli sekretaris daerah,kota baubau, (para koordinasi papa lo. instansiunit kerja parse bpkapb .i roniimuhtar kato asper ro. ja. berita daerah kota baubau tahun nomor |
na ns, tak nim walikota tasikmalaya aia peraturan walikota tasikmalaya nomor tahun tentang penugasan guru sebagai kepala sekolguru sebagai pegawai negeri sipilwalikota tasikmalaya nomor tahun tentang pedoman pengangkatan kepala sekolah lingkungan pemerintah kota tasikmalaya danolah yang akan mencapai batas usia pensiun kurang dari (satu) tahun sejak diberlakukan peraturan walikota ini, dapat tetap ditugaskan sebagai kepala sekolah sampai batas usia pensiun tanpa dilakukan penilaian, dan hasil penilaian kinerja ditetapkan paling lambat tanggal desemberkepala sekolahnetapan masa tugas kepala sekolsekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa murid bawah pengawasan gurgangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolahkualitas pengelolaan satuan pendidikan untuk mewujudkan peningkatan mutupenugasan guru sebagai kepala sekolah, penyiapan calon kepala sekolah, proses pengangkatan kepala sekolah, masa tugas, pengembangan keprofesian berkelanjutan, penilaian kinerja kepala sekolah, dan pemindahan dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah. babpaling kurang (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah madrasah masing masing, kecuali taman kanak kanak tk) memiliki pengalaman mengajar paling kurang (tiga) tahun tk, memiliki golongan ruang paling rendah iii c bagi guru pegawai negeri sipil (pns)sasaran kinerja pegawai skp):guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah berdasarkan pada analisis kebutuhan dan formasi. analisis kebutuhan dan formasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinasberdasarkan proyeksi kebutuhan (dua) tahun yang akan datang. proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara resmi kepada semua sekolah dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi. kepala sekolah melakukan identifikasi terhadap guru potensial untuk dapat diusulkan sebagai calon kepala sekolahkepala dinas. pelaksanaan seleksi calon kepala sekolah dilaksanakan dengan cara seleksi administratif dan seleksi akademik. seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.. kepala dinas membentuk tim seleksi untuk melaksanakan seleksi administratif calon kepala sekolah. seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh badan sesuai peraturan perundang undangan. guru yang dinyatakan lulus seleksi administratif dan seleksi akademik ditetapkan sebagai calon kepala sekolah oleh kepala badan. guru yang telah lulus seleksi administratif dan akademik sebagaimana dimaksud dalam harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah diselenggarkan oleh badan bekerjasama dengan lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang undanganyang berwenangwalikota. tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada anggotanya terdiri dari unsur dinas, unsur badan dengan melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan kota tasikmalaya. hasil penilaian akseptabilitas disampaikan kepada walikota melalui badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai kepala sekolah. kepala sekolah diberi tunjangan sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab viidinyatakanprestasi tingkat kota provinsi nasional sebagaimana dimaksud pada adalah prestasi yang bersangkutan sebagai kepala sekolah dan atau prestasi sekolah yang dipimpinnya dengan ketentuan sebagai berikut prestasi yang bersangkutan sebagai kepala sekolah berprestasi dibuktikan dengan penetapan dari walikota untuk kepala sekolah berprestasi tingkat kota, gubernur untuk tingkat provinsi, atau pejabat yang berwenang untuk tingkat nasional. prestasi sekolah yang dipimpinnya, yang penilaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. prestasi sebagaimana dimaksud pada diperoleh paling lama untuk jangka waktu (satu) masa tugas terakhir. prestasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang sebagai berikut peringkat untuk tingkat kota, peringkat untuk tingkat provinsi, dan atau cc. peringkat iii untuk tingkat nasional. ketentuan mengenai prestasi sebagaimana dimaksud pada harus meningkat menjadi paling kurang satu tingkat lebih tinggi, untuk penugasan kepala sekolah pada masa tugas selanjutnya. ketentuan mengenai petunjuk teknis penilaian kinerja dan prestasi kepala sekolah disusun oleh kepala dinas. kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru. guru yang pernah ditugaskan menjadi kepala sekolah belum mempunyai sertifikat kepala sekolah yang telah melampaui masa tenggang paling kurang (satu) masa tugas, dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam bab viiitim penilai sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh kepala din. bab pemindahan dan pemberhentian tugas guru sebagai kepala sekolah kepala sekolah dapat dipindahkan setelah melaksanakan masa tugas dalam (satu) sekolah paling kurangpaling kurangketentuan peralihan pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka kepala sekolah yang sedang menjalani masa tugas kurang dari (empat) tahun ditetapkan kembali sebagai kepala sekolah,sisa masa tugas dalam (satu) periode penugasan yaitu selama (empat) tahun, kepala sekolah yang telah menjalani masa tugas lebih dari (empat) tahun sampai dengan kurang dari (delapan) tahun ditetapkan kembali sebagai kepala sekolahakhir masa tugas dalam (dua) periode penugasan yaitu selama (delapan) tahun, kepala sekolah yang telah menjalani masa tugas lebih dari (delapan) tahun tetap menjalankan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan ditetapkannya hasil penilaian kinerja yang dilakukan dengan cara sebagai berikut kinerja yang dinilai adalah kinerja pada (dua) tahun terakhir yaitu tahun pelajaran dan prestasi yang dinilai adalah prestasi pada kurun waktu (dua) tahun terakhir yaitu tahun pelajaran dan apabila berdasarkan hasil penilaian tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah, apabila berdasarkan hasil penilaian memenuhi syarat, maka yang bersangkutan ditetapkan kembali sebagai kepala sekolah sampai dengan sisa (satu) kali masa tugas, dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati paser, menimbang bahwa tarif retribusi padasudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian ddermaga angkutan sungairubah tarif retribusi dermaga angkutan sungai sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah kabupaten paser nomor tahun tentang retribusi dermaga angkutan sungai lembaran daerah kabupaten paser tahun nomor tarif retribusi dermaga angkutan sungai sebagaimana dimaksud pada diubah dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut jenis tarif tarif keterangan lama baru retribusi memasuki dermaga orang rp. rp. sekali masuk kendaraan tidak bermotor rp. rp. kendaraan bermotor sepeda motor rp. rp. pick up, sedan, jeep, mpu dan yang sejenis rp. rp. truk sedang, truk besar dan bus rp. rp. sekali masuk truk tempelan dan truk gandengan rp. rp. alat mekanik untuk bongkar muat dermaga crane rp. rp. forklift rp. rp. sekali masuk hewan setiap kali masuk kuda, sapi, kerbau dan hewan yang rp. rp. sejenis sekali rp. kambing, domba dan hewan yang rp. masuk per sejenis ekor ayam, bebek, angsa dan hewan yang rp. rp. sejenis retribusi tambat labuh retribusi tambat labuh berdasarkan isi kotor kapal gt) rp. rp. rp. rp. rp. rp. per rp. rp. hari sekali rp. rp. tambat rp. rp. rp. rp. lebih dari dikenai tambahan tarif rp. rp. kapal bermotor angkutan barang dengan bobot mati gt) ton m3 rp. rp. per ton m3 rp. rp. hari sekali ton m3 rp. rp. tambat ton m3 rp. rp. kapal tidak bermotor angkutan barang dengan bobot mati gt) s.d1 ton m3 rp. rp. per ton m3 rp. rp. hari sekali ton m3 rp. rp. tambat diatas ton m3 dikenai tambahan tarif rp. rp. kapal tidak bermotor angkutan barang dengan bobot mati s.d ton m3 rp. rp. ton m3 rp. rp. ton m3 rp. rp. perhari ton m3 rp. rp. sekali tambat diatas ton m3 dikenai tambahan rp. rp. tarif retribusi bongkar muat barang rp. ton m3 hari retribusi penumpukan barang hewan perhari barang rp. rp. ton m3 hari hewan kuda, sapi, kerbau dan hewan yang rp. rp. sejenis kambing, domba dan hewan yang rp. rp. sejenis per ekor ayam, bebek, angsa dan hewan yang rp. rp. sejenis retribusi tempat usaha lainnya dermaga retribusi menempati bangunan (ruko toko kantin wartel kios wc los), yaitu: bangunan yang dibangun dan dibiayai oleh pemerintah daerahdan dibiayai oleh pihak swasta diatas tanah pemdaatas kerjasama pemda dengan pihak swasta dikenai dari biaya yang dibutuhkan. retribusi sewa bulanan per m2, yaitu: konstruksi permanen (beton): ruko toko bertingkat (lantai iii) rp. rp. ruko toko bertingkat (lantai ii) rp. rp. per m? hari ruko toko bertingkat (lantai rp. rp. kios wartel warung kantin kafetaria rp. rp. los rp. rp. konstruksi semi permanen: kios wartel warung kantin kafetaria rp. rp. per m? hari los rp. rp. retribusi sewa harian per m2, yaitu: bangunan permanen rp. rp. semi permanen rp. rp. per m? hari los hamparan rp. rp. retribusi biaya balik nama bangunan pemerintah daerahswastakerjasama pemda dengan investor (swasta)retribusi kartu tanda pengenal tahun, yaitu: bangunan permanen rp. semi permanen rp. per petak los hamparan rp. retribusi masuk wc kamar mandi buang air kecil rp. rp. buang air besar rp. rp. per orang sekali mand |
petakdengan rahmat tuhan yang maha esa walikota kediri, menimbang bahwa dengan adanya ruslan aset tanah milik pemerintah kota kediri dengan pihak swasta, maka perlu penetapan tanah pengganti hasil ruslan untuk dikelola sebagai hak perangkat kelurahan eks kepala desa atau perangkat des. ketentuan dalamsebagaimana telah diubah dengan peraturan walikota kediri nomor tahun diubah sebagai berikut lampiran nomor urut kolom dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut tempat penambahan total $ agus subianto seb. persil kelurahan kediri, (luas m?) mampir shm ds. wonorejo (luas m3) wates shm ds. wonorejo (luas wates shm ds. wonorejo (luas m3) wates shm ds. wonorejo (luas wates shm kel. bawang (luas wates shm kel. bawang (luas watelembaran berita daerah kabupaten karawang ian reiupt) adalahpala upt adalah kepalauptpangkalan meliputi kecamatan pangkalan, kecamatan tegalsari. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan telukjambe timur meliputi kecamatan telukjambe timur, kecamatan telukjambe barat. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan karawang barat meliputi kecamatan karawang barat, kecamatan karawang timur. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan lari meliputi kecamatan lari, kecamatan sampel. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan cikampek meliputi kecamatan cikampek, kecamatan purwosari. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan tirtamulya meliputi kecamatan tirtamulya, kecamatan kota baru. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan jatisari meliputi kecamatan jatisari, kecamatan gandusari. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan cilamaya wetan meliputi kecamatan cilamaya wetan, kecamatan cilamaya kulon. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan telagasari meliputi kecamatan telagasari, kecamatan lemahabang. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan tempuran meliputi kecamatan tempuran, kecamatan clear. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan rawamerta meliputi kecamatan rawamerta, kecamatan majalaya. upt keluarga berencana dan pemberdayaan il. perempuan kecamatan rengasdengklok meliputi kecamatan rengasdengklok, kecamatan kutawaluya. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan pedas meliputi kecamatan pedas: kecamatan ibunya. upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kecamatan jayakarta meliputi kecamatan jayakarta, kecamatan tirtaajaya. upt keluarga berencana dan pemberdayaan oo. perempuan kecamatan batubara meliputi kecamatan batubara, kecamatan pakisjaya. bagian kedua kedudukan unit pelaksana teknis upt) adalah unsur pelaksana teknis badan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanbidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan) mempunyai fungsi penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan upt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pengelolaan kegiatanlaksanaan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. bab iii organisasi bagian kesatu unsur unsur organisasi unsur organisasi unit pelaksana teknis upt) terdiri atas pimpinan adalah kepala unit pelaksana teknis upt) keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pembantu pimpinan adalah sub. bagian tata usaha, pelaksana adalah petugas operasional bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanterdiri dari kepala unit pelaksana teknis upt), sub bagian tata usaha, petugas operasional bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, kelompok jabatan fungsional. struktur organisasi unit pelaksana teknis upt kepala unit pelaksana teknis upt) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh kepala badan. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada kepala unit pelaksana teknis upt) mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuuptpt menetapkan kebijakan teknis operasional upt sesuai dengan kebijakan umum daerah menetapkan rencana dan program kerja uptluarga berencana dan pemberdayaan perempuan,pt keluarga berencana dan pemberdayaan perempupt sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala badan melaksanakan tugas tugaskerja pt keluarga berencana dan pemberdayaan perempuptsub bagian tata usahapt menyiapkan bahan program rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja rutin pembangunan uptmelakukan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala upt. paragraf petugas operasional bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (l) petugas operasional bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada petugas operasional bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai fungsi penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, pengumpulan dan pengolahan data bidangngelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuuarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai rincian tugas merencanakan program kerja bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan melaksanakan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan merencanakan kegiatan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuanluarga berencana dan pemberdayaan perempuan,uptuptupt)keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, operasionalnya diselenggarakan oleh petugas operasional yang berada kelurahan desa, kepala unit pelaksana teknis upt) dalam teknis operasionalnya berkoordinasi dengan camat sedangkan teknis administrasi berkedudukan dibawah danunit pelaksana teknis uptuptuptkepala utd kelompok jabatan tea iii iii nnnnnnakanin petugas operasional bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bupati karawang, ttd ade swara |
slskarawang, diberikan tambahan penghasilan, yang diatur berdasarkbahwa untuk mengoptimalkan pengukuran tambahan penghasilan berdasarkan indikator yang obyektif, perlu diadakan perubahan kedua atasl.b kepala dinas dan lembek).sisten sekretaris daerah, mengarahkan,ruang lingkup dan dampak level faktor bobot levelkarakter pekerjaan seperti ini dilaksanakan oleh jenjang manajerial eselon iv. level pekerjaan yang diarahkan bersifat pekerjaan administrative atau pekerjaan teknis, mengarahkan segmen program,kantor atau unit kerja lapangan instansi yang berukuran sedang dan memiliki kerumitan terbatas kepala bidang, kepala bagian jasa atau produknya: menunjang dan cukup mempengaruhi pekerjaan teknis dan administratif unit kerja dalam suatu satuan organisasi atau segmen program yang setara.( sekretarisatau jasa diberikan, populasi yang dilayani boleh terkonsentrasi pada satu kota atau tersebar pada suatu wilayah geografis yang lebih luas. kepala kantorpemerintah daerah. camat level |program, manajemen, atau pegawai) lebih luas lingkup daerahdan program daerah. level ruang lingkup dan dampak mengarahkan suatu program yang ruang lingkup maupun dampak program atau organisasi yang diarahkan atausifat pekerjaan level faktor bobotiv.b membutuhkan pengetahuan dasar dalam pelaksanaannya, latihan singkat, dan bimbingan teknis. pekerjaan tingkat ini sudah mulai menuntut suatu pengetahuan analisis dan,, butuh penelaahan dan pengalaman yang banyak dan mendalam, membutuhkan inisiatif pribadi dan pelatihan dan pengetahuan teknis dengan aspek yang relatif cukup luas, butuh analisis dan kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap kebijakan kebijakan pada bidang bidang tertentu dengan ketelitian, perencanaan dan pertimbangan, serta membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak sifat pekerjaan yang ditangani cukup rumit, punya aspek spesifik yang cukup luas, memerlukan kepemimpinan manajerial,ibidang tertentu disertai kemampuan dalam menerapkan berbagai konsep, prinsip dan program kebijakan teknisbupati karawang, ade swara lampiran peraturan bupati karawang nomor tahun tanggal desember indikator bobot dan level penghitungan tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional khusus angka kredit dan inh. pengetahuan level faktor nilai level. level pengetahuan tentang prosedur, peraturan, atau operasi|. level pengetahuan danlevellevellevel. level pengetahuan tentang prinsip, konsep, dan metodologi| pekerjaan profesional atau pekerjaan administratif seperti pada levellevellevelpedoman yang digunakan level faktor nilai levelnologi umkompleksitas pekerjaan level faktor nilai level pekerjaan terdiri dari tugas tugas yang jelas dan||peraturan bupati karawang nomor tahun tentang jabatan fungsional umum,diubah sebagai berikut ketentuan bab iii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut bab iii ruang lingkup dan sasaran ruang lingkup pengukuran tambahan penghasilan dilakukan kepada pns cons sasaran pengukuran dengan penggunaan indikator dilakukan terhadap jabatan struktural jabatan fungsional khusus angka kredit ruang lingkup dan dampak level kriteria nilai levellevelhubungan personal level faktor nilai leveltujuan hubungan level kriteria nilai levelupaya fisik level kriteria nilai level pekerjaan adalah menetap. pegawai dapat duduk dengan| pekerjaan ini membutuhkan tenaga fisik yang besar dan|lingkungan pekerjaan level faktor nilai level kantor, ruang rapat dan pelatihan, perpustakaan bekerja disekitar benda bergerak, kereta, atau mesin. berhadapan dengan penyakit menular khusus level lingkungan pekerjaan membawa resiko tinggi dengan|tahun berjalketentuan bab dan diubah, sehingga bab berbunyi sebagai berikutbagi jabatan struktural terdiri dari rentang kendali, jenjang tanggung jawab, jumlah tugas, ruang lingkup dan dampak, sifat pekerjaan. kriteria faktor faktor obyektif tambahan penghasilan bagi jabatan fungsional khusus angka kredit terdiri dari pengetahuan, pedoman yang digunakan, kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup, hubungan personal, tujuan hubungan, upaya fisik, lingkungan pekerjaan. penjelasan tentang kriteria sebagaimana dimaksud paddari masing masing kriteria faktor faktor obyektif: menghitung jumlah seluruh bobot kriteria faktor faktor obyektif, menghitung jumlah tambahan penghasilan dengan perkalian antara jumlah kumulatif bobot dengan indeks nilai harga jabatan inh). ketentuan bab diubah dan ditambahkan (satu) baru yaitu sehingga berbunyi sebagai berikut bab50y6, pns dalam masa persalinan diberikan sebesar, pns dalam masa penahanan proses kasus hukum selama (dua puluh) hari, pns dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap, pns, pns yang dibebaskan sementara dari jabatan organik selama menjadi kepala desa perangkat desa. tambahan penghasilan bagi pns pindahan dari luar pemerintah daerah karawang diberikan setelah pegawai yang bersangkutan bekerja lingkungan pemerintah daerah selama enam bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataandesember indikator bobot dan level karakteristik penghitungan tambahan penghasilan bagi jabatan struktural indikator bobot dan level rentang kendali level faktor bobot pekerjaan pada level ini memerlukan rentang pengendalian yang pendek dan bersifat langsung dalam melaksanakan pekerjaan dan sedikitpelayanan dengan fungsi sejenis lebih kepada pekerjaan yang memerlukan inisiatif pribadi dan tidak memerlukan pengetahuan teknis tertentu, serta menuntut tanggungjawab pribadi terutama terhadap tugas yang dilakukan. pekerjaan pada level ini dilakukan oleh jabatan tingkat manajemen lapis bawah low management) setingkat eselon iv.b yang bersifat front service layanan langsung dengan masyarakat seperti halnya pada lingkup kelurahan atau unit layanan teknisa pada lingkup kecamatan atau unit layanan teknis.l.a pada tingkat ini memerlukan koordinasi dengan beberapa satuan kerja terhadap sejumlah program terkait dengan materi kajian kebijakan instansi atau kepala daerah sesuai lingkup kerjanya. rentangan hubungan sedikit lebar namun tidak memerlukan pendelegasian wewenang.tanggung jawab level faktor bobot berada pada satu atau beberapa tingkat bawah jabatan struktural tertinggi, misalnya jabatan yang paling rendah dalam hirarki struktural manajerial, atau jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi dalam mata rantai pengawasan langsung. kepada suatuumlah tugas level faktor bobotpada lingkup kecamatan, kelurahan dan atau unit layanan teknis.pada lingkup kecamatan kelurahan dan atau unit layanan teknis. contoh sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerahl |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.