Datasets:

just-108
/

C2

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 59.7k rows

text stringlengths 0 4.35M
salingubernur provinsi sulawesi barat nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah provinsi sulawesi barat: bahwa terdapat beberapa hal yang belum jelas dalam penerapan standar akuntansi sesuai amanahsehingga perlu penjelasan tambahan pada beberapa lampiran dalam peraturan gubernurpanasjdih provinsi sulawesi barat. mengubah lampiran ii. danengan menambah penjelasan sehingga lampiran i1. dan berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran, ttd drs. ismail zainuddin,panas lampiran peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahun tanggal meilawesi barat adapun lampiran lampiran peraturan gubernur nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang akan dilakukan penjelasan tambahan adalah sebagai berikut lampiran ii. kebijakan akuntansi persediaan dapat kami jelaskan bahwa metode yang digunakan untuk menghitung persediaan adalah sebagai berikut, membutuhkan kontrol yang besar dan memperhatikan masa berlakunya pemanfaatan barang, seperti obat obatan pada dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerahadapun penilaian terhadap persediaan tersebut adalah sebagai berikut, penilaian dengan metode fifa digunakan untuk menghitung persediaan obat obatan. adapun contoh perhitungan persediaan dengan menggunakan metode fifa adalah sebagai berikut masuk keluar saldo sisa tgl uraian saldo awal . obat ao\| . obat . obat . \|oni. obat. s0j\| . obat jdih provinsi sulawesi barat penilaian persediaan menggunakan metode periodik. persediaan akhir dihitung dan dinilai dengan menggunakan persediaan akhir dengan harga pembelian terakhir, penilaian dengan metode periodik digunakan untuk menghitung persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi yaitupersediaan bahan makanan pokok, dan persediaan bahan barang yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat penilaiankebijakan akuntansi investasi investasi non permanen) dapat kami jelaskan bahwa investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir masuk dalam kategori investasi jangka panjang. adapun tata cara penyisihan, perhitungan dana bergulir dan penetapan aging schedule adalah sebagai berikutpada nomorpada nomor huruf diklasifikasikan ataside pena selai bratpada nomornomorpada nomor huruf meliputi: penghapus bukan atau penghapusan bersyarat dana bergulir, dan penghapus tagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir. penghapusan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada peraturan perundang undangan. penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas dana bergulir dengan kelola sendiri, kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan tahun, dan atau,, ide pena selai brat, umur dana bergulir lebih dari tahun dan atau,,,kebijakan akuntansi atas penetapan aging schedule, kategori dan tingkat kolektibilitas serta presentase penyisihan dana bergulir diragukan tertatih adalah sebagai berikutdapun perhitungan aging schedule dalam bentuk tabel sebagai berikut umur tunggakan dana peni perkiraan bana suar bergulir tertatih os.d 1thn lancar ( 1thn s.d3thn kurang lancar ( 3this.d thn diragukan thn macet ide pena selai brat lampiran kebijakan akuntansi aset tetap terdapat tambahan penjelasan atas kebijakan akuntansi paragraf dimana perhitungan penyusutan dilakukan secara bulanan untuk setiap jenis aset tetap dandan renovasi disajikan pada tabel berikut persentase penambahan renovasi restorasi over masa uraian jenis dari nilai perolehan manfaat diluar penyusutan) tahun) alat besar alat besar darat overhaul alat besar apung overhaul alat bantu pemeliharaan tidak dikapitalisasi alat angkutan alat angkutan darat overhaul bermotor alat angkutan darat tak pemeliharaan tidak bermotor dikapitalisasi alat angkutan apung pemeliharaan tidak bermotor dikapitalisasi alat angkutan apung pemeliharaan tidak tak bermotor dikapitalisasi alat angkutan bermotor udara overhaul alat bengkel dan alat ukur alat bengkel bermesin pemeliharaan tidak dikapitalisasi mat bengkel tak ber pemeliharaan tidak mesinjdih provinsi sulawesi barat alat komunikasi pemeliharaan tidak dikapitalisasi dikapitalisasi navigasi dikapitalisasi kesehatan dikapitalisasipemeliharaan tidak kimia dikapitalisasi nuklir alat laboratorium fisika pemeliharaan tidak dikapitalisasi alat proteksi radiasi pemeliharaan tidak proteksi lingkungan dikapitalisasi radiation application pemeliharaan tidak destructive testing dikapitalisasi laboratory kapitalisasi alat laboratorium pemeliharaan tidak lingkungan dikapitalisasi hidup kapitalisasi hidrodinamika dikapitalisasi alat laboratorium standarisasi kalibrasi pemelihara aan tidak instrumentasi kapitalisasi dikapitalisasi senjata apipemeliharaan tidak dikapitalisasi peralatan komputer pemeliharaan tidak dikapitalisasi pemeliharaan tidak alat eksplorasi dikapitalisasi pemeliharaan tidak alat eksplorasi topografi dikapitalisasi dikapitalisasi kapitalisasi sim dikapitalisasi kapitalisasi jdih provinsi sulawesi barat alat produksi pengolahan dan pemurnian dikapitalisasi pala dikapitalisasi kemurnian dikapitalisasi pemeliharaan tidak dikapitalisasi alat peraga alat peraga pelatihan pemeliharaan tidak dan dikapitalisasi percontohan produksi kapitalisasi produksi dikapitalisasi pala dikapitalisasi rambu rambu lalu pemeliharaan tidak lintas dikapitalisasi darat rambu rambu lalu pemeliharaan tidak lintas dikapitalisasi udara ambu rambu lalu pemeliharaan tidak lintas dikapitali laut kapitalisasi peralatan olah raga peralatan olah raga pemeliharaan tidak dikapitalisasi bangunan gedung bangunan gedung renovasi empat kerja bangunan gedung renovasi empat tinggal prasasti jdih provinsi sulawesi barat bangunan menara renovasi peramban tugu titik kontrol prasasti tugu tanda batas renovasi jalan dan jembatan bangunan air bangunan air irigasi renovasi bangunan pengairan renovasi pasang y6o surut bangunan pengembangan rawa dan older renovasi bangunan pengaman sungai pantai penanggulangan bencana renovasi alam bangunan pengembangan sumber air dan tanah renovasi y60 bangunan air bersih air baku renovasi instalasi air kotor renovasi instalasi pengelolaan renovasi instalasi pengolahan bahan renovasi instalasi pembangkit listrik renovasi instalasi gardu listrik renovasi instalasi pertahanan renovasi instalasi gas renovasi y60 instalasi pengaman renovasi instalasi lain renovasi y60 jaringan jaringan air minum pemeliharaan tidak dikapitalisasialat musik modern band pemeliharaan tidak dikapitalisasi jdih provinsi sulawesi barat dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dan renovasi setelah memperhitungkdan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan gubernur provinsi sulawesi barat nomor tahun tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, lampiran ii. kebijakan akuntansi aset. penjelasan tambahan dan koreksi penyusutan terhadap kebijakan akuntansi point tentang penyusutan, dimana penyusutan aset tetap yang diperoleh pada tahun berjalan telah dilakukan penyusutan terhitung sejak adanya hak dan dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima (bast pho). adapun paragraf dalam kebijakan akuntansi yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut paragrafperolehan aset tersebut, paragrafkebijakan akuntansi untuk perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tahun berjalan adalah pendekatan tahunan dengan memperhitungkan penyusutan secara bulanan, yaitu penyusutan dihitung bulanan mulai tanggal perolehan sampai desemberopini peralatan dan mesin, terdiri atas: alat alat berat besar alat alat angkutan darat bermotor alat alat angkutan tidak bermotor alat alat angkutan apung bermotor alat alat angkutan apung tak bermotor alat alat angkut bermotor udaraumur ekonomis jenis aset tetap tahun)um listrik telepon gas, dll)akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset, jika memenuhi kriteria dan sebagai berikut: manfaat ekonomi atas barang aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis efisiensingembangan, klasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi atas aset tetap tersebut jdih provinsi sulawesi barat material melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. lampiran i1. kebijakan akuntansi beban komponen aset lancar dengan perhitungan secara bulanan tanpa memperhatikan tanggal transaksi. gubernur sulawesi barat, salinan sesuai dengan aslinya mamuju, tanggal anwar adnan saleh plt. kepala biro hukum, nur alam tahir, sh, pangkat pembina utama madya nip hdi paniai selama brat
salinan saad et, "uas gubernur sulawesi barat peraturan gubernur sulawesi barat nomor tahunperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada tata kelola pemerintahan yang modern yang ditandai dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju era digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi: bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sulawesi barat yang efektif dan didukung dengan tersedianya informasi dan pelayanan publik yang cepat, profesional dan transparan, perlu dilakukan pengadministrasian acara kegiatan pemerintahan daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terarah secara elektronik berbasis teknologi informasi dalam suatu sidih provinsi sulawesi baratia provinsi sulawesi barat sekretaris daerah. biro umum dan perlengkapan adalah biro umum dan perlengkapan sekretariat daerah provinsi sulawesi barat. kegiatan adalah aktifitas yang dilakukan opd atau instansi lain yang meliputi rapat rapat, seminar, work shop, uji publik rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan gubernur, baik yang dilaksanakan kantor gubernur maupun luar kantor gubernur. administrasi adalah tatalaksana dalam pengaturan kegiatan yang melibatkan gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan asisten sekretaris daerah, dan opdiih provinsi sulawesi barataplikasi adalah pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang diinginkan oleh pengguna. bab maksud dan tujuan bagian kesatu maksud pengaturan sistem pengadministrasian acara kegiatan secara elektronik dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah provinsi sulawesi barat dalam melakukan ketatausahaan dan mengoordinasikan acara kegiatan pimpinan dan organisasi perangkat daerah secara cepat, profesional, dan transparan. bagian kedua tujuan sistem pengadministrasian acara kegiatan secara elektronik bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan acara kegiatan pemerintah daerah secara tertib, lancar, teratur, terintegrasi, terarah, terkendali, dan terstruktur,mewujudkan pelaksanaan dan mengoordinasikan pelayanan kegiatan pimpinan, opd, dan tamu yang dilakukan biro umum dan perlengkapan, mewujudkan pelaksanaan dan mengoordinasikan pelayanan dalam acara kegiatan, secara cepat, professional, dan transparan'mendokumentasikan acara kegiatan pimpinan dan opd, menjamin kegiatan yang dilakukan opd tidak tumpang tindih dengan kegiatan opd lainnya. sistem pengadministrasian acara secara elektronik dilakukan untuk pengaturan pelayanan ketatausahaan, dih provinsi sulawesi barat pengaturan acara kegiatan yang dihadiri oleh: cc. penyebarluasan undangan mengenai acara kegiatan dan acara resmi yang diselenggarakan pemerintah daerah serta acara kenegaraan yang diselenggarakan daerah: mengoordinasikan acara kegiatan rapat rapat yang diselenggarakan opd: dan pelaporan hasil dan dokumentasi acara kegiatan secara elektronik. bab iii pengadministrasian acara kegiatan bagian kesatu jenis acara kegiatan jenis acara kegiatan terdiri atas acara kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi, dan acara kegiatan yang dilakukan opd. acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf diadministrasikan tata usaha pimpinan. acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf opd, diadministrasikan sekretariat opd. acara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas acara internal pimpinan, yaitu acara kegiatan pemerintah provinsi yang melibatkan unsur pimpinan, tidak merupakan kewenangan instansi lain, atau acara yang merupakan perintah langsung pimpinan, dan acara eksternal pimpinan, yaitu acara kegiatan yang diikuti oleh pemerintah provinsi yang diusulkan dari pihak luar pemerintah provinsi. acara kegiatan yang dilakukan oleh opd sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas acara internal opd, yaitu acara kegiatan yang diselenggarakan oleh opd dan mengundang pihak luar opd: dan acara eksternal opd, yaitu acara kegiatan yang diikuti oleh opd atas undangan pihak luar pemerintah provinsi. bagian kedua verifikasi dan validasi acara kegiatan sub bagian tata usaha pimpinan melakukan verifikasi dan validasi acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam secara elektronik, berupa dia provinsi sulawesi barat acara kegiatan internal dan eksternal pimpinan: dan acara kegiatan internal dan eksternal opd. hasil verifikasi dan validasi acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada sesuai materinya, disampaikan kepada pimpinan, dan atau opd. penyampaian hasil verifikasi dan validasi acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui teknologi informasi yang disajikan melalui display dan smartphone setiap pegawai negeri sipil opd. bagian ketiga pengadministrasian acara kegiatan sub bagian tata usaha pimpinan melakukan pengadministrasian acara kegiatan secara elektronik berdasarkan hasil verifikasi acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam melalui mekanisme sebagai berikut semua acara kegiatan beserta jadwalnya yang akan dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun opd disampaikan biro umum dan perlengkapan secara elektronik. pengadministrasian acara kegiatan yang memerlukan kehadiran gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, staf ahli gubernur, dan para asisten, dilakukan oleh sub bagian tata usaha pimpinan dengan berkoordinasi dengan bagian protokol: cc. pengadministrasian acara kegiatan yang dilakukan oleh opd yang tidak memerlukan kehadiran gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan para asisten, dilakukan oleh unit kerja opd yang menyelenggarakan fungsi ketatausahaan. acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihampiri dengan undangan surat resmi acara, jadwal susunan daftar acara, cc. unsur unsur yang diundang, naskah sambutan pengarahan, dan daftar nara sumber (kalau ada). bahan naskah sambutan pengarahan sebagaimana dimaksud pada huruf disiapkan oleh opd terkait dan disampaikan secara tertulis biro humas dan protokol, serta disampaikan secara elektronik sub bagian tata usaha pimpinan untuk disampaikan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan sambutan pengarahan sesuai jadwal waktu yang ditentukan. apabila gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah berhalangan hadir, biro umum meneruskan acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada kepada pejabat sesuai petunjuk arahan gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah. dia provinsi sulawesi barat bagian keempat penyiapan naskah sambutan, penjelasan, tanggapan dan pendapat akhir dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang dilakukan daerah, naskah sambutan gubernur disusun oleh biro humas dan protokol dengan berkoordinasi dengan opd terkait dan disampaikan secara elektronik melalui sub tata usaha pimpinan. naskah sambutan, penjelasan, tanggapan, dan pendapat akhir gubernur terhadap rancangan peraturan daerah, disusun oleh opd yang terkait dengan materi kegiatan dan berkoordinasi dengan biro humas dan protokol, dan disampaikan secara elektronik kepada sub bagian tata usaha pimpinan untuk dimasukkan dalam file elektronik. arsip naskah sambutan gubernur sebagaimana dimaksud pada disimpan biro humas dan protokol. bab pelaksanaan acara kegiatan biro umum mengadministrasikan acara kegiatan yang akan dilakukan opd, yang meliputi undangan surat resmi kegiatan: jadwal dan susunan acara kegiatan: daftar nara sumber, unsur dan jumlah peserta, dan naskah sambutan pembukaan acara pengarahan. pelaksanaan acara kegiatan dilakukan oleh opd sesuai jadwal waktu dan tempat yang telah dikoordinasikan oleh sub bagian tata usaha pimpinan biro umum dan perlengkapan. dalam hal terdapat perubahan jadwal pelaksanaan acara kegiatan, opd penyelenggara wajib mengoordinasikan kembali dengan sub bagian tata usaha pimpinan biro umum dan perlengkapan. dalam hal pembatalan acara kegiatan karena sesuatu hal, penyelenggara acara kegiatan wajib memberitahukan kepada sub bagian tata usaha pimpinan mengenai pembatalan acara kegiatan tersebut, dan menjadwalkan ulang dengan berkoordinasi dengan sub bagian tata usaha pimpinan. dalam hal terdapat acara kegiatan yang memerlukan kehadiran pimpinan waktunya bersamaan, sub bagian tata usaha pimpinan menyampaikan saran perubahan kepada opd, yaitu acara kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sesuai tempat dan waktu yang telah ditetapkan: atau acara kegiatan tersebut disarankan untuk diubah tempat atau waktunya. dalam hal surat mengenai acara kegiatan yang disampaikan oleh opd sub bagian tata usaha pimpinan tidak dilengkapi sebagaimana dih provinsi sulawesi barat ketentuan dalam sub bagian tata usaha pimpinan mengembalikan kepada opd yang bersangkutan untuk dilengkapi. sub bagian tata usaha pimpinan membuat daftar inventarisasi pelaksanaan acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam setiap bulan. daftar inventarisasi acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada memuat: nama opd penyelenggara kegiatan: judul acara kegiatan, jadwal dan susunan acara kegiatan, pimpinan yang membuka acara kegiatan atau memberikan sambutan atau pengarahan, nama nara sumber: jumlah peserta, dan sumber pembiayaan. surat dari dprd mengenai undangan rapat rapat dprd yang menggandakan sambutan dan penjelasan tanggapan pendapat akhir gubernur terhadap rancangan peraturan daerah, disampaikan oleh sub bagian tata usaha pimpinan kepada pimpinan dan opd secara elektronik sebagai bahan penyiapan naskah sambutan penjelasan tanggapan pendapat akhiroleh opd kepada biro humas dan protokol untuk disampaikan kepadasecara elektronik kepada sub bagian tata usaha pimpinan untuk dimasukkan dalam dokumentasi elektronik. bab sistem pengadministrasian acara berbasis teknologi informasi pengadministrasian acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dalam suatu sistem teknologi informasi secara terintegrasi dan terkendali oleh sub bagian tata usaha pimpinan. sistem sebagaimana dimaksud pada akan menampilkan acara kegiatan yang akan berlangsung dan laporan atas acara kegiatan yang telah terlaksana secara elektronik. undangan untuk membuka atau menghadiri acara kegiatan akan diterima oleh pimpinan dan setiap unsur opd melalui notifikasi, setelah acara masuk dalam sistem teknologi informasi bagi pimpinan pengadministrasian acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada tergambar dalam flowchart pengadministrasian acara kegiatan. dih provinsi sulawesi barat flowchart pengadministrasian acaretiap opd yang akan menyelenggarakan acara kegiatan, wajiban bab pelaporan opd yang melaksanakan acara kegiatan membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan kepada gubernur wakil gubernur, sekretaris daerah, inspektorat daerah, dan sub bagian tata usaha pimpinan. tembusan laporan pelaksanaan acara kegiatan kepada sub bagian tata usaha pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan secara elektronik. laporan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan: notelen rapat: foto foto, dan materi dari nara sumber (kalau ada). berdasarkan laporan pelaksanaan acara kegiatan dari opd sebagaimana dimaksud pada sub bagian tata usaha pimpinan membuat catatan dalam bentuk dokumen elektronik bahwa acara kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh opd. dokumentasi elektronik sebagaimana dimaksud pada dilakukan verifikasi dan validasi dan ditayangkan display dan smartphone. bab vii sanksi administratif setiap opd yang tidakikenai sanksi administratif berupa teguran lisan. dalam hal setelah dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan tetapi masih belum menggunakan aplikasi sistem pengadministrasian acara secara elektronik, maka opd yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. dih provinsi sulawesi barat bab viii ketentuan lain lain sebagai pedoman bagi opd dalam menyelenggarakan sistem pengadministrasian acara kegiatan secara elektronik, diperlukan sop sistem administrasi acara kegiatan secara elektronik. sopkum, ttd bujaeramy hassan, pangkat pembina nip. dih provinsi sulawesi barat
gubernur sumatera utara peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tentang pedoman penyusutan arsiparsip dinamis meliputi kegiatan: a.penciptaan arsip b.penggunaan arsip c.pemeliharaan arsip d.penyusutan arsip bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan arsip lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara perlu diatur tentangrnur nomor tahun tentang jadwal retensi arsip keuajadwal retensi arsip kepegawaiprovinsi sumatera utara adalah dinas perpustakaan dan arsip provinsi sumatera utperaturan gubernur gubernurruang lingkup dalam peraturan gubernur ini meliputi: pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis. bab pemindahan arsip pemindahan arsip dan cc. pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. pengolahan informasi arsip penyusunan daftar arsip inaktifperaturan gubernurgubernurselambat lambatnya (enam) bulan setelah retensi aktifnya habis berakhir. pap tir bab iii pemusnahan arsip pemusnahan arsip menjadi tanggungdengangubernur, dan pelaksanaan pemusnahan arsip sekurang kurangnya pimpinan unit kerja pimpinan unit pengolah arsiparis panitia penilai arsip yang memiliki retensi sekurang kurangnya (sepuluh) tahun dibentuk oleh pimpinan lembaga kearsipan daerah dengan keputusan gubernur dengan unsur sekurang kurangnya pimpinan lembaga kearsipan daerah pimpinan perangkat daerah yang arsipnya akan dimusnahkan arsiparis: membantu membuat daftar arsip usul musnah:: melaksanakan pemusnahan,i panitia penilai arsip dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan gubernurperaturan gubernur ini. pelaksanaan pemusnahan arsip dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani sekurang kurangnya oleh organisasi perangkat daerah yang arsipnya dimusnahkan, pimpinan lembaga kearsipan, dan disaksikan sekurang kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran v.a dan v.b peraturan gubernur ini. s5):: keputusan gubernur tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip: berita acara pemusnahan arsip: daftar arsip yang dimusnahkan. pemusnahan arsip dilaksanakan sekurang kurangnya (lima) tahun sekali::peraturan gubernur ini:: penetapan arsip statis yang akan diserahkan oleh organisasi perangkat daerah kepada lembaga kearsipan daerah: pelaksanaan penyerahan arsip statis yang dituangkan dalam berita acara penyerahan:peraturan gubernur ini. apabila arsip yang akan diserahkan tidak asli maka dilakukan autentikasi oleh pimpinan pencipta arsip. s5) penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada selambat lambatnysalinan sesi den aslinya gubernur sumatera utara, kepala biro hukum, ttd tengku erry nurani sulaiman pembina utama muda iv c) nip. pada tanggal aprildaftar arsip inaktif yang dipindahkan organisasi perangkat daerah .i.ooc bagian urban bidang seksi kode jenis seri tahun jumlah tingkat ket klasifikasi arsip perkembangan boks bedorganisasi.(asli copy tembusan).indahan arsip png bener pada hari ini .tanggal.bulan.tahun. ") nip nip diketahui oleh pimpinan organisasi perangkat daerah ttd nama nip lampiran iii peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal aprilrganisasi perangkat daerah) berdasarkan surat . pejabat pengirim surat) . nomor.tanggal., dalam ini telah dilakukan penilaian dari tanggal. s dl.o., terhadap daftaribannna mkhhamannee mmeneygena (.nip.,.jabatan.) anggota bea andmmmmnaen pena pan pemeran ( .nip.,.jabatan.) anggota ena gap ini hub penngeenfa pasek demo pom opa penenalata., asrancaren.a anggota peenemann enam kabel mebakimouman bow nip regen jadglatl sape.) anggota bra masa rhomankanana (. nip.,.jabatan.) lampiran peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal april daftar arsip usul musnah jenis tahun jumlah tingkat keterangan arsip perkembfsekurang kurangnya (sepuluh) tahun potong lewowinatisii haramta. lan nnnnnnnnanaaan kepala lembaga kearsipan kepala organisasi perangkat daerah yang arsipnya dimusnahkan saksi saksi: bagian hukum) .ooo inspektorat) .voodoo panitia) . wo. woo xxdibawah (sepuluh) tahun nomor . inna.eeeeeeeeeemore lka uraian kana align ons kepala organisasi . unit hukum unit pengawas internal . lampiran vii peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal april daftar arsip statis yang diserahkan perangkat daerah . je. alamat tekanan kode uraian tahun jumlah arsip keterangan klasifikasi informasi arsip) nama jelas) pel pee saman pte ceramahberisi uraian informasi yang terkandung dalam arsiplampiran viii peraturan gubernur sumatera utara nomor tahun tanggal aprilgubernur sumatera utara, ttd tengku erry nurani salinan resital engan aslinya lai pembina utama muda iv c)asisten administrasi umum adalah asisten administrasi umum sekretariat daerah provinsi gorontalo. kepala badan adalah kepala badan keuangan provinsi gorontalo. kepolisian daerah adalah kepolisian daerah gorontalo. dinas penanaman modal, esdm dan transmigrasi adalah dinas penanaman modal, energi sumber daya mineral dan transmigrasi provinsi gorontalo. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah dinas pekerjaan umum dan penataan ruangy: kewajaran, cc.: satuan kerja perangkat daerah unit kerja pengeloladan pengawas karo badan bawang:5):ng, cc.ce. pegawai pada bidang pendapatan pada badan keuangan diberi bobot dpt samgat menggunakan penilaian bobot jarak lokasi sesuai dengan kedudukan kantor upt samgat.nomor tahunperaturan gubernur gorontalo nomor tahunhitbadan keuangan provinsi gorontalo sebesar y0m1)odan badan keuangannanaman modal, esdm dan transmigrasibadan keuangan provinsi gorontalo sebesar y0. lai:15xcc. sekretaris daerah sebesar dan pejabat dan staf dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan badan keuangan provinsi gorontalo sebesar 70x.dan badan keuangan sebesar pembagian untuk pejabat dan staf dinas pekerjaan umum dan penataan ruangkerjaan umum dan penataan ruangsai, atu aan denspun day annes "inn wakil gubernur sebesar sekretaris daerah sebesar dansebesar dinas pertanian sebesar dan badan keuangan sebesar pembagian untuk pejabat dan staf dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian.lautan dan perikanan,badan keuangan sebesar adi15x dan sesuai dengan peraturan perpajakan. babi penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepala badan keuangangeertruida maria alvida van der veer (suster erica) cs. orang). kami, presiden republik indonesia membawa permohonan geertruida maria alvida van der veer suster erica) tertanggal kupang, juli permohonan rosalia maria van waterschoot suster apoloniana) tertanggal sambas, agustus permohonan pastor gerard nzenberg tertanggal ruteng, september permohonan agustinus johannes cornelis van der meer bruder conrad) tertanggal surabaya, mei permohonan johanna helena auguste lautan suster bernada), tertanggal baturaja, oktober dan permohonan tian tai tertanggal watampone, agustusgeertruida maria alvida van der veer suster erica), lahir hilversum nederland) pada tanggal maret bertempat tinggal djalan merdeka kupang rosalia maria van waterschoot suster polonia), lahir hontenisse nederland) pada tanggal maret bertempat tinggal djalan rumah sakit sambas bi. man rat presiden republik indonesia pastor gerard nzenberg, lahir boeken nederland) pada tanggal agustus bertempat tinggal djalan pastoran r.k. ruteng agustinus johannes cornelis van der meer bruder conrad), lahir elkaar nederland) pada tanggal april bertempat tinggal djalan raya dr. sutomo surabaya johanna helena auguste lautan suster bernada), lahir ller jerman barat) pada tanggal oktober bertempat tinggal air gading, baturaja tian tai, lahir merauke irian barat) pada tanggal oktober bertempat tinggal kampung pampanga temurun bonekoordinator kompartemen perindustrian rakjat tanggal desember ko xi1 menimbang bahwa untuk memperlancar tugas tugas pekerdjaan dewan sandang nasional dalam sidang distribusi, maka dipandang perlu adanja koordinasi antara dewan sandang nasional tersebut dengan menteri jang mengkoordinir distribusi, bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untukjurusan urusan distribusi dalam dewan sandang nasional tersebutdan mengatur urusan urusan distribusi didalam dewan sandang nasionalabdullah bin achmad. (abad cs. orang). kami, presiden republik indonesia membawa permohonan abdullah bin achmad abad tertanggal tulung agung, november permohonan rudolph nicolas sambaran tertanggal surabaya, juni permohonan e.m.m.claerhoudt (suster emmanuel) tertanggal pati, juni permohonan writes marcus constant jan tertanggal kwalasimpang, januari permohonan goes than nio tertanggal kudus, desember permohonan liem ping thing tertanggal kudus, desember permohonan tan bie dan tertanggal kudus, desember dan permohonan ang sing tiang tertanggal kudusabdullah bin achmad abad, lahir sebab hadramaut) pada tahun bertempat tinggal djalan selasih tulungagung, rudolph nicolas sambaran, lahir surabaya pada tanggal desember bertempat tinggal djalan tegalsari surabaya, ba. man (p3 sehat presiden republik indonesia e.m.m. claerhoudt suster emmanuel), lahir luis nederland) pada tanggal agustus bertempat tinggal djalan pangeran diponegoro pati, writes marcus constant jan, lahir kutaradja pada tanggal januari bertempat tinggal kebun medang ara, kwalasimpang, goes than nio, lahir kudus pada tanggal desember bertempat tinggal djalan stasiun kudus, liem ping jin, lahir kudus pada tanggal januari bertempat tinggal djalan bitinganbaru kudus, tan bie dan, lahir semarang pada tanggal januari bertempat tinggal djalan ngantenan kudus, ang sing tiang, lahir taju pada tanggal april bertempat tinggal djalan bitinganbaru kudus7jat penetapan presiden r.i. tahun ditetapkan bahwa ditiap kompartemen diadakan tugas tugas perencanaan pembangunan dengan petugas petugasnya bahwa berhubung dengan itu, perlu menempatkan band perencanaan dan penelitian departemen baperdep) dibawah pimpinan dan koordinasi badan perencanaan dan penelitian pembangunan kompartemen baperkom) mengingat alat undang undang dasar penetapan presiden r.i. tahun (disempurnakan), keputusan presiden r.i. tahun penetapan presiden r.i. tahun keputusan presiden r.i. tahun jo. keputusan presiden r.i. dan tahun mendengar presidium kabinet dikira. memutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang badan perencanaan dan penelitian pembangunan kompartemen. pertama ditiap kompartemen diadakan badan perencanaan dan penelitian pembangunan dengan singkatan baperkom jang langsung berada dalam bimbingan materi koordinator kompartemen. kedua . men ny) kpi presiden republik indonesia kedua baperkom bertugas langsung memimpin dan mengkoordinir pekerdjaan baperdep, untuk memperoleh kesatuan pola rencana didalam wewenang kompartemen. ketiga ketua dan anggota baperkom terdiri dari ahli ahli jang diangkat dan diberhentikan oleh menteri koordinat kompartemen dengan memperhatikan usul dari menteri jang bersangkutan. keempat baperkom dalam melaksanakan tugasnya mengindahkan ketetapan mars dan petunjuk petunjuk bappenas. kelima segala sesuatu jang belum diatur dalam keputusan presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur.t.d. sukarno
yan n17 sehsie joesie joe sing tertanggal singarajsie joe sing, lahir seririt pada tanggal juli bertempat tinggal seririt, singarajaan fen jean fen jeongfen jeong lahir didesa rahayu kawedanan manondjaja tasikmalaya pada tanggal desember bertempat tinggal djalan tjihideungfan linfan linfan lin, lahir tasikmalaya pada tanggal pebruari bertempat tinggal djalan pasar wetanwie tjwie tjong tertanggal makassar, novemberwie tjong lahir raha muna) pada tanggal agustus bertempat tinggal djalan ali malaka makassarhe jin liong dan the jinhe jin liong dan permohonan the jin sing masing masing tertanggal singaraja, june jin liong, lahir singaraja pada tanggal november bertempat tinggal djalan modjopahit singaraja the jin sing, lahir singaraja pada tanggal maret bertempat tinggal djalan modjopahit singarajaane p9 presiden republik indonesia
kavtimur surabaya (2x) bupati kepala daerah pacitan pacitan (2x) ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesiaroborobogan tentang mengadakan dan memungutgrobogan grobogan ex), departemen keuangan supp djakarta ex). ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, tt.d. sukar
mulan lan na7 wap! presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia tahun tentang perubahan pemungutan iuran untuk jajaran televisi republik indonesia. kami, presiden republik indonesia menimbang bahwa perlu dilaksanakan sejauh mungkin prinsip berdikari dalam bidang eksploitasi jajaran televisi republik indonesia bahwa untuk mempertahankan data guna setinggi tingginya dari jajaran televisi republik indonesia sebagai alat revolusi, perlu menyesuaikan jumlah sumbangan iuran dengan biasa eksploitasi jang diperhitungkan berdasarkan prinsip "cost accounting :penetapan presiden taun undang undang tahun tentang anggaran moneter memutuskan: menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang perubahan pemungutan iuran untuk jajaran televisi republik indonesia. merubah besarnya sumbangan iuran untuk tiap tiap pesawat penerima televisi seperti tersebut dalam keputusan presiden republik indonesia tahun mendjadi: rp. sepuluh ribu rupiah lama) sebulan bagi pesawat pesawat televisi jang assembling indonesia oleh leptin, rain dan gala. rp. lima belas ribu rupiah) lama) sebulan bagi pesawat pesawat televisi lainnya. . kal nn, wap presiden republik indonesia keputusan ini berlaku surut mulai tanggal januari ditetapkan djakarta pada tanggal januari presiden republik indonesia, ttd. sukarno
man pad nan presiden republik indonesia keputusan presiden republik indonesia nomor tahun kami pejabat republik indonesia menimbang :a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pengurusan masalah per istana indonesia perlu menyederhanakan pengurusan intan baik jang meliputi penambangan pengusahaannja maupun lain lain jang berhubungan dengan itu bahwa sesuai dengan keputusan presiden republik indonesia tahun pengaturan masalah per istana indonesia mendjadi hak dan wewenang badan intan indonesia jang dibentuk dengan keputusan presiden tersebut, dirasakan kurang sesuai dengan konstelasi sekarangmenjabat keputusan presiden r.i. tahun serta membubarkan badan intan indonesia jang dibentuk dengan keputusantersebut. kedua menjerahkan pertanggungan jawab pengurusan masalah per istana indonesia jang meliputi penambangan pengesahannya dan lain lain kegiatan jang berhubungan itu kepada menteri pertambangan. ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. surat keputusan ini disampaikan kepada bekas anggota anggota dewan intan menteri pertambangan. salinan ?. man nan presiden republik indonesia salinan surat keputusan ini disampaikan kepada semua menteri lembaga lembaga non departemen pimpinan dpr gr pimpinan mars. ditetapkan di: djakarta. pada tanggal: januari pejabat presiden republik indonesia soeharto jenderal tni.
eni mn) ny) nya n1ypresiden republik indonesia, menimbang bahwa untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna upaya pengelolaan gelanggang olahraga senayan dalam rangka meningkatkan peranan serta pemanfaatannya guna menunjang kegiatan dan mendukung kemajuan olahraga nasional, dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan gelanggang olahraga tersebut,pembentukan yayasan gelanggang olahraga bung karno, keputusan presiden nomor tahun tentang pedoman penggunaan gelora loka" yayasan bung karno, keputusan presiden nomor tahun serta memberhentikan dengan hormat pejabat pejabat yang diangkat dengan keputusan presiden ini disertai ucapan terima kasih atas segala jasa serta pengabdiannya. menetapkan: pertama: tanah yang diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan asian games tahun jakarta dan bangunan yang didirikan atasnya baik yang berada dalam maupun luar komplek gelanggang olahraga senayan, serta hasil hasil pembangunan atau pengembangannya, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disingkat tanah dan bangunan, adalah milik negara republik indonesia. penguasaan, pengelolaan, dan administrasi dari tanah dan bangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sekretariat negara. kedua: untuk mengelola dan mengusahakan pemanfaatan semua tanah dan bangunan tersebut, dibentuk badan pengelola gelanggang olahraga senayan, yang selanjutnya dalam keputusan presiden ini disingkat badan pengelola, yang mempunyai tugas mengurus dan memelihara semua tanah dan bangunan, mengelola dan mengusahakan pemanfaatan semua tanah dan bangunan untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan mendukung upaya untuk memasukannya. ketiga: . mean yan presiden republik indonesia ketiga: badan pengelola terdiri dari ketua: suhartono, sh., menteri sekretaris negara, anggota dr. abdul galur, menteri negara urusan pemuda dan olahraga: ir. sono sosrodarsono, menteri pekerjaan umum: ir. drs. ginanjar kartasasmita, menteri muda urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, suprapto, gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta, mayor jenderal tni. try sutrisno, panglima daerah militer jaya, drs. gatot subagyo, koni pusat. cc. seorang sekretaris yang diangkat oleh ketua badan pengelola. keempat:termaksud secara berkala, tertib dan teratur kepada presiden. kelima:presiden. dalam melaksanakan tugasnya sehari hari direksi pelaksana mendapatkan dan memperhatikan petunjuk petunjuk serta bimbinganraga nasional, direksi pelaksana dengan persetujuan badan pengelola berwenang mengadakan kerjasama dan atau perikatan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. direksi pelaksana bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala, tertib, dan teratur kepada badan pengelola. keenam: segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas badan pengelola dibebankan kepada sekretariat negara. ketujuh: dengan berlakunya keputusan presiden ini, maka tanggung jawab pengelolaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama berada pada badan pengelola. kedelapan: selama direksi pelaksana belum dibentuk, maka direktur gelora senayan yang selama ini menyelenggarakan pengelolaan atas tanah dan bagunan tersebut tetap melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut kepada badan pengelola. kesembilan: hal hal yang belum diaturwes presiden republik indonesia, menimbang bahwa dalam rangka memantapkan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan dibidang pertanahan, dipandang perlu mengubah susunan organisasi dan keanggotaan tim koordinasi penanganan masalah pertanahnanganan masalah pertanahan:. mengubah dictum ketiga sehingga berbunyi tim pertanahan terdiri dari menteri negara pendayagunaan ketua merangkap aparatur negara wakil ketua anggota bappenas menteri muda sekretaris kabinet wakil ketua merangkap anggota staf ahli menteri negara sekretaris merangkap pendayagunaan aparatur negara anggota bidang pertanahan direktur jenderal agraria, anggota departemen dalam negeri direktur jenderal moneter anggota dalam negeri, departemen keuangan direktur jendral cipta karya anggota departemen pekerjaan umum sekretaris menteri koordinator anggota bidang ekonomi, keuangan industri, dan pengawasan pembangunan setan sy) ny) wat presiden republik indo kesia kepala badan inventarisasi anggota dan tata guna hutan, departemen kehutanan asisten menteri negara anggota kependudukan dan lingkungan hidup bidang lingkungan hidup binaan deputi bidang pengendalian anggota pelaksanaan bappenas wakil dari komando operasi anggota pemulihan keamanan dan ketertib presiden republik indonesia, menimbang bahwa berdasarkan penelitian bidang sosial, ekonomi, kemampuan fisik alam, dan pertahanan keamanan, pulau flores, pulau alor, pulau sumba, dan pulau timor wilayah propinsi nusa tenggara timur memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai daerah asal transmigrasi, bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf dan sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun maka dipandang perlu menetapkan pulau pulau tersebut sebagai daerah asal transmigrasi. pertama pulau flores, pulau alor, pulau sumba, dan pulau timor wilayah propinsi nusa tenggara timur ditetapkan sebagai daerah asal transmigrasi. kedua penentuan lokasi penduduk yang akan ditransmigrasikan dari pulau pulau sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, dilakukan oleh menteri transmigrasi setelah dikoordinasikan dengan menteri dalam negeri dan gubernur kepala daerah tingkat nusa tenggara timur, sesuai dengan keputusan presiden nomor tahunpsa tetercapainya peningkatan pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi departemen pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam bab xiixii tentang kedudukan, tugas, pokok, dan susunan organisasi departemen pendidikan dan kebudayaan padadidikan dan latihan pegawai:: pusat penelitian arkeologi nasional: pusat teknologi komunikasi pendidikan dan kebudayaan, pusat grafika indonesia: pusat perbukuanmang sy) ny) nw)tingaleh krapyak untuk uji coba dan penetapan besarnya tarifalan bebas hambatan ruas semarang. bahwa dalam rangka pemantapan pembangunan jalan tol ruas jatingaleh krapyak untuk mengamati kemungkinan terjadinya tanah longsor dalam musim hujan kawasan kaligarang semarang, maka perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu dalam musim hujan. bahwa untuk pengoperasian uji coba jalan tol ruas jatingaleh krapyak tetap dipungut tol yang besarnya lebih rendah daripada tari tol sebagaimana ditetapkan dalam keputusan presiden nomor tahun bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut pada huruf dan huruf atas, pengoperasian jalan tol untuk uji coba dan penetapan besarnya tari tol uji coba perlu diaturmemutuskan menetapkan keputusan presiden republik indonesia tentang pengoperasian jalan tol jatingaleh krapyak untuk uji coba dan penetapan besarnya tari tol uji coba. pertama ruas jalan tol jatingaleh krapyak dioperasikan secara uji coba. kedua besarnya tari tol uji coba untuk ruas jatingaleh krapyak sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah kendaraan bermotor golongan rp. (dua ratus rupiah). kendaraan bermotor golongan rp. (lima ratus rupiah). ketiga jangka waktu uji coba ditetapkan sampai dengan peresmian ruas jalan tol jatingaleh krapyak. keempat selama masa uji coba sebagaimana dimaksud dalam dictum ketiga, pengoperasian ruas jalan tol jatingaleh krapyak berdasarkan ketentuan keputusan presiden nomor tahun ditunda sampai dengan saat peresmiannya. man sy) yan ny) wat presiden republik indo kesia kelimjanuari presiden republik indonesia ttd soehardengan rahmat tuhan yang maha esa menimbang bupati kepulauan sangiheewan perwakilan rakyat daerahis imp' dprd vii 2o14 tanggal juli ol4) i77),onegara pendayagunaan aparatur negara nomor per 22oim.pan 7l2oo8 tentang fungsional auditor dan angka kreditnya; t4. t6. t9. jabatan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor tahun oo9 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahoobanggaran benda papan dan belanja kepulauan sangihe tahun anggaran kabupaten kepulauan sangihe tahun tentang penjabaran daerah kabu paten berita daerah ol5 nomor menetapkan memutuskan peraturanbupatikepulauansangihetentang pemberiantambahanpenghasilanbagipegawai negerisipildilingkunganpemerintahdaerah kabupatenkepulauansangihetahunanggaran 20t5pulasan sangihe; pemerintah daerah adalah bupatidipdinas daerahadalahunsurpelaksana pemerintahan daerah; inspektorat, badan dan kantor adalah lembaga teknis daerahyangmempunyaifungsikoordinasidanperumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyaraka' d.ns dalamsatuanorganisasiyangdalampelaksanaantugasnya didasarkanpadakeahliandanatauketrampilan; jabatan fungsional terdiri dar; jabatan fungsional auditor jfa) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab'.alamnyaterdapatkepentingan negarasesuaidengan peraturan perundang undangan' yang diduduki oleh pegawai negeri sipildenganhakdankewajibandiberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang; i5. jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah( jfp2upd)adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup' tugas'; satuan kerja perangkat daerah selanjutnya disingka;; hari kerj;jektif, sesuai kalender kerja dan kemampuan keuangan daerah; tambahan penghasilan perhari adalah nilai total tambahan penghasilan bulanan dibagi jumlah hari kerja bulan berjalan; tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja., apoteker dan nurse si) yang bertugas rsud dan puskesmas serta puskesmas pembantu; sanksi adalah tanggungan tindakan hukuman untuk memaksa orang untuk menaati ketentuan yang berlaku. bab kedudukan protokoler protokoler posisi apel dan atau acara seremonial resmi pemerintah daerah bagi pejabat fungsional auditor jfa) dan pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah jfp2upd) diatur sebagai berikut jenjang utama auditor utama) setinggi tingginya sama dengan pejabat struktural eselon jenjang madya auditor madya p2upd madya) setinggi tingginya sama dengan pejabat struktural eselon jenjang muda auditor muda p2upd muda) setinggi tingginya sama dengan pejabat struktural eselon iii jenjang pertama auditor pertama p2upd pertama) setinggi tingginya sama dengan pejabat struktural eselon bab iii' dibayarkan pada akhir bulan desember tersebut' pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dan terdiri atas jumlah tambahan penghasilan per bulan dan per malam bagi pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud terdiri atas eselon sekretaris daerah rp' oo'ooo' bulan eselon asisten sekda, rp' oo0' ' bulan kepala dinas peka, inspektur, kepala bappeda, sekretaris dprd. kepala bad.anl dinas rp' ' bu1an staf ahli kepala bagian setda, rp' ' bulan camat, kepala bagian setwan, sekretaris pada, sekretaris ins rektorat, sekretaris dinas peka, kepala kantor, direktur rsud. eselon iii sekretaris dinas, rp' ' bulan sekretaris badan, inspektur pembantu. eselon iii: ka. bid. dinas peka. rp. , bulan eselon iii kepala bidang dinas, rp' o0o' , bulan kepala bidang badan, ktu dan kabid rsud, eselon eselon iii sekretaris kor pri, sekretaris kecamatan, eselon va: kasual kasi duka' rp' oo0' ' bulan kasual kasi sekretariat dewan, kasual kasi sekretariat daerah, lurah. eselon iva kasual kasi dinas, kasual kasi badan, kasual kasi kantor, rp. , bulan kasual kasi kecamatan, kasual kasi rsud, kepala puskesmas, sekretariat kor pri. eselon ivb: kasual kasi kelurahan' rp' ' bu1an sekretaris lurah. eselon ka. tata usaha smk ka. tata usaha smp sma ka. tata usaha puskesmas staf golongan iii dan staf golongan dan kepala utd dik pora kecamatan pengawas smp, sma smk pengawas tk sd t7.jabat fungsional auditor jfa) dan pejabat fungsional pengawas penyelam agar unsur meme rintihan jenjang utama auditor utama jenjang mad ya auditor mad ya p2upd mad rp. , bulan rp. , bulan rp. , bulan rp. , bulan rp. , bu1an rp. oo.ooot2 jenjang muda auditor muda p2upd muda rp' ' bulan jenjang pertama auditor pertama p2upd pertama rp' ' bu1an dokter paramedis golongan iii dan rp. .00o, bulan golongan dan rp' , bulan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, terdiri dari dokter ahli rp' ooo'0oo' bu1an dokter umum, dokter gigi, apoteker, rp. , bulan nurse s1) yang bertugas rsud, puskesmas, puskesmas pembantu' mitra spesialis rsud rp' o0o'rp. , bulan kecamatan more. dokter umum dan dokter gigi rp' o00' ' bulan kecamatan tatoareng dan kecamatan nusa tabukan' pegawai negeri sipil yang bertugas pulau kawin, kemboleng, white, mematuk, rp' ' bulan matutuang, kawaluso, dumarehe more, kalam, mahengetang, pira dan kahakitang' pegawai negeri sipil yang bertugas rp' ' bulan pulau yang jauh dari ibukota kabupaten pang, pa, been laut, been darat, belalang, batuwingkung, terang, guide, kec. nusa tabukan, dahulu' pegawai negeri sipil yang bertugas rp. .00o, bulan daratan pulau sangihe peta jauh dari ibukota kabu paten kampung guide kec. tabukan selatan, palang, levii, mantra, 4aa batunderang, lesu pu, sedang. pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja jaga malam) dokter ahli rp' oo' , f nalar dokter umum rsud rp' rnalatrr puskesmas rp' , malam paramedis rsud rp. 'ooo, malam puskesmas rp' 3o' , malam ka. ruangan instalasi dan pkm) rp. , bulan babi masuk kerja jam wita; apel pulang kerja jam wita; hari jumat apel masuk kerja jam wita; apel pulang kerja jam wita; t4 setiap pegawai negeri sipilwajibmenandatanganidaftarhadir; khusus penandatanganan daftar had.ri wita; jam wita; jari' wita; hari jumat jam wita; jar'n wita; jam wita; pemberian tambahan penghasilanbagi tenaga fungsional pendidikanya tenaga fungsional kesehatan,jammasukkerja danjampulangkerjadisesuaikandenganketentuanyangberlaku lingkungan instansi yang bersangkutan; tenaga fungsional pend.id.kanan tenaga fungsional kesehatan wajibmenandatanganidaftarhadirmasukdanpulangkerjadalam sehari; tenaga fungsional peneliti wajib menandatangani daftar hadir masukdanpulangkerjadalamseharidisesuaikandengan ketentuan yang berlaku lingkungan instansi yang bersangkudimana mereka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada yat pengecualian sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggungjawabdanpengawasanoleh kepala satuan kerjakan bersangkutan.menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja; pemberian tambahan penghasilan bag disesuaikan dengan jam masuk kerjadanjampulangkerjasesuaidenganketentuanyangberlaku. bab pembayaran dan pemotor\ikg,dipotong100%_tiapkalisebagaimanadimaksud 8hurufadan huruf,dipotong25%di;; perhitungan pemotongan' pemotonganpembayarar_ tambahan penghasilanbagi jabatan fungsional auditor( jfa)dan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusanpemerintahandi daerah( jfp2upd) sesuai dengan ketentuan' perhitunganpemotonganbesaran tambahan penghasilanadalah sebagai berikut jumlah tambahan penghasilansebulandibagidenganjumlah hari kerja dalam sebulan sama dengan jumlah tambahan penghasilan perhari' jumlah tambahan penghasilan perharidibagidenganjumlah jam kerja dalam sehari, maka didapatkan jumlah tambahan penghasilan perjam' pasai dalamhalmenunjangkelancaranpenyelenggaraantugasumum pemerintahan,pemerintah daerahdapatmenunda' bab pengecualian ptr mbayarantambahan; izin yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal heart dalam sebulan; sakit dengan pemberitahuan melalui surat dari yang bersangkutan maksimal han:dari pejabat yang berwenang; sakit lebih dan hari sampai dengan (enam) bulan dengan surat keterangan dokter pemerintah dan menunjukkan izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian; mengikuti pendidikan dan latihan teknis berdasarkan tzen atau surat tugas dari pejabat yang berwenang; mengikuti pendidikan penentangan struktural, fungsional serta kepemimpinan lainya; hari libur sesuai kalender pendidikan bagi pegawai fungsional pendidikan;hanya dibayarkan (satu) bulan; pegawai negeri sipil yang pindah kabupaten kepulauanulauan. pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas luar; sakit; izin; cuti bersalin.erintah daerah kabupaten kepulauan sangihe tidak dibayarkan tambahan penghasilan. bab vii;in ' t9 bab viii tatacara tata cara pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil tambahan penghasilan bagi setiap pegawai negeri sipil oleh unit kerja melalui bendahara pengeluaran bendahara pengeluaran pembantu dapat dibayarkan setiap hari; tata cara pencairan dana tambahan penghasilan pns dari rekening kas daerah menggunakan mekanisme pembayaran langsung ls); pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar spm) kepada bendahara umum daerah bud) kuasa bendahara umum daerah kuasa bud) dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir dan kartu kontrol masing masing pns; bendahara pengeluaran skpd bendahara pengeluaran pembantu unit kerja membayarkan tambahan penghasilan kepada setiap pns sesuai dengan jumlah kehadiran dan jumlah pembayaran yang dapat dilihat pada kartu kontrol masing masing pegawai yang telah dipakai oleh atasan langsung dan pejabat yang membidangi kepegawaianlpejabat yang ditunjuk pada skpd unit kerja, mengetahui kepala skpd; perhitungan tambahan penghasilan perhari dihitung berdasarkan ketentuan pada bab peraturan bupati ini; penandatanganan kartu kontrol dilakukan pada setiap pelaksanaan apel pagi, pengisian daftar hadir sebagaimana tercantum pada bab peraturan bupati ini, dan pelaksanaan apel sore; mempertimbangkan faktor lokasi jarak, rentang kendali dan atau karakteristik peka ejaan, penandatanganan kartu kontrol bagi pns pada skpd unit kerja tertentu diatur oleh kepala skpd unit kerja yang bersangkutan; bagi kpd unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf pembayaran tambahan penghasilan dapat dilakukan setiap bulan dengan wajib memberlakukan pengisian kartu kontrol sesuai ketentuan ini; atasan langsung dapat membatalkan para terhadap bawahannya apabila diketahui staf tersebut tidak melaksanakan pekerjaannya; kartu kontrol sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf sesuai dengan format pada lampiran peraturan bupati ini; dalam melaksanakan pemberian tambahan penghasilan ini, kepala skpd unit kerja bertanggung. peraturan bupati kepulauan sangihe nomor tahun ol4 tentang kedudukan protokoler dan tambahan penghasilan fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah pada inspektorat kabupaten kepulauan sangihe tahun anggaran keputusan bupati kepulauan sangihe nomor logo tahunkeputusan bupati kepulauan sangihe nomor 34l9 tahun tentang perubahan atas keputus.alam berita daerah kabupaten pulasan sangihe. ditetapkan tahuna pada tanggal, pri bupati kepulauan sangihe, hiro mus kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal, pril plt. sekretaris daerah berita daerah lahan sangihe, kondo kepulauan sangihe tahun 20t5 nomor zt t'llo zz?< ?vn lrr "or!n z<> re9 ;ri matt ef' dbff e3ssi #'.n rtl >h ed[o ,>, rt glo ,uh ta! pie cd@ cri tto :e> pra t\) fi1 c c z hi =o , o frl dzo efe zaf iyb =ctd i,=e e;e gee t{a idd!d oo5 trp e!o +!d !ao 0aa rqg i,:lo c2ax eft ftz z3l> . m [ec' trjiga ratus delapan juta lima puluh empat ribu tujuhwo\| kecamatan desa desa te temeatanauron so. io0. pagsmanteaa pagsmpawamaa eeemawarasune a00. balapan mor rp: empang harapan rp1. p3gsebamangara te teuunesematan io0. berasapyara mewurmeano torsaraoooo0 mean koma baeemanerah lo, r00. paeapusanar rp. pematang be jsoncamatamaa rp: balemuparar ar7,is8.ao0. beroraurumpang rp: a00. ramai panjang bofmamangara rp1. bapmbanaa beliuuksa s00001 ma. .or0, lmasmanaun i21s00150000\| baawrpawoune bomuraatana bagsoneatpapuan andamana pan heretik barang setara is. break batang utara rp: mo\| eecamamanypesa dea rawunasami horor01.1ooo0\| bakemmosa rp. 3busunkeer o5, pafbusunpesag pegsamartesta jseeonmsaa lo5s605500001 pemetaan akun m0000 b3 jwonoro c00. bagrenorurun loro. egsuwearserat befburansesamana lita. o00. map. lamar iiisisngooo0 eeeoraa paeabana paman jumlahkeselurumanadd oo) rp. bupati kayong utara, ttd hindi hamid
sem,jenrincian dana desa per desa kabupaten majene tahun anggaran alokasi hmm jae\| rp.) ibondeutara o720, ejbuttupamboang \| "obanuaadolang \| t13, pammggatan bej puma soisemdana u \| lombangtimur o720, t10, lom bona mmu o720, imekkatta selatan \| t92, tempo benar u20, tangga ato t03, heimanyamba t99455, turbo tengah 7s4472, bupati majene,dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan(no\| kecamatandesa 'o ) ) \| bhp setiap desa isomer te153000000 pan kata buron p3 sejahtera sar. pa simpang maa .t00. eenawaracung sai pemarapanmuria oan3a.s00, gampang harapan p3 sebaran gara oeununa selatan t.a00. hei ras jaya maa swrmeano pemain kimia 3emmanarar paabubangag sar.o00, penataan ata b a07000, sunat matamata mubarak poso.s00, report kumbang seat.t00, ramaupanyang t0. popasia gara arlmmbangara oar0.c00, pekusurmaru agmaspanaun s04ss0000 eawursawbuna sasi.a00, easwokparang a3: pa suneamabuan 3pamvuasang o004. emewukparane selatan to.aro.o0000 hwokbarang utara oma (ro kecamatandesa o ) \| shpdsetiap desa oo) imawunesarai ekemmosa eo03s. 3busunkecr abusunsesak s1. sita terapi isepownwaya setara akun 3wonorejo a0.a00, paroborurun s00. suca serep leburan sebatang aman o\|gemar tarian00o emo datang pata oomankesetoroman samp si7sis20000 bupati kayong utara, ttd hindi hamidkecamatandesa )o ) \| bird setiapdesa oo) isomer i0a010000 kat buron p3 dewantara s01s00, pa simpang maa eenawaragung pemarapanmuria oo. b00, gampang harapan p33 sebaran gara poeununa selatan soa.s00, beras jaya maa swrmeano pemain kimia b00, temmanarar taro papapubangag soal00, param ata sunat matamata o01.b00, semu barat s0000 pegulat kumbang ooa.s00, ramaupanyang pejantan gara armmbangara soal00, aeltusurmary ooa.s00, almaspanaun sort0000 eawursawbung ewokpamang ati pa suneamabuan 3panyuasang oa. s00, masuk datang selatan eukbamang utara tap kecamatandesa o ) \| bird setiapdesa oo) afmawunesatai sort0000 pekemmosa 3busunkeer oa.s00, abusunsesak sita terapi aan iserownwaya so1s0000 etana arum 3wonorejo paroborurun oa.s00, sungai serep peleburan sebatang soa.s00, aman o\|gemar so1s000o error rea pedagang a0000 pap oomankesetoroman sad bupati kayong utara, ttd hindi hamid
salinan bal ma, laighapusan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pulang pisau, menimbang bahwa untuk terbitnya penyelenggaraan penghapusan retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet, setiap bangunan yang sudah tidak layak dan kedaluwarsa dihapus retribusinya, bahwa untuk implementasiperlu dibuatpulang pisau tentang tata cara penghapusan retribusi izin mendirikan bangunanpresiden nomor tahun tentang pelayanan terpadu satu pintu bidang deregulasi dan penanaman modalghapusan retribusi izin mendirikan bangunanpulang pisau. badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pulang pisau selanjutnya disingkat bppkad adalah bppkad kabupaten pulang pisau. izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten pulang pisau berdasarkan peraturan bupatiretribusi daerah yang kedaluwarsa adalah penghapusan piutang retribusi daerah yang telah melampaui tenggang waktu (tiga) tahun. penelitian setempat atau penelitian administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran proses pemungutan retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. daftar usulan penghapusan retribusi daerah kedaluwarsa adalah daftar yang berisi piutang retribusi yang hak penasihatnya sudah kedaluwarsa dan atau yang sudah tidak dapat ditagih lagi. tata cara penghapusan retribusi daerah adalah tata cara penghapusan retribusi daerah dengan cara identifikasi pemeriksaan fisik lapangan bahwa retribusi daerah tersebut tidak dapat dipunguiutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah jenis retribusi izin mendirikan bangunan sarang burung walet, baik yang telah berubah maupun tercantum dalam skrk: skrdkbt: cc. surat keputusan pembetulan,yang dapat dihapus adalah semua jenis retribusi, meliputi kewajiban pokok retribusi hutang, baik yang telah berubah maupun tercantum dalam std, skr dokumen lain yang dipersamakan, dan cc.sebagaimana dimaksud dalam dapat dihapus karena piutang retribusi tersebut sudah kedaluwarsa, dan sebab lain sesuai dengan peraturan perundang undangan. piutang retribusi yang dapat dihapus karena sebab kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk wajib retribusi orang pribadi adalah piutang retribusi yang tidak dapat ditagih karena wajib retribusi dan atau penanggung retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, wajib retribusi dan atau penanggung retribusi tidak dapat ditemukan lagretribusi yang dapat dihapuskan karena sebab selain kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf untuk wajib retribusi badan adalah piutang retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena wajib obyek, ccbab tata cara penghapusan tata cara penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa sebagai berikut: perangkat daerah pengelola membuat daftar perkiraan usulan penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa sesuai dengan tahun anggaran. daftar perkiraan usulan penghapusan retribusi kedaluwarsa sekurang kurangnya memuat tentangjenis retribusi: tahun retribusi: dan jumlah piutang retribusi yang akan dihapus. daftar perkiraan usulan penghapusan retribusi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud huruf disampaikan kepada dpmptsp kabupaten pulang pisau. berdasarkan daftar perkiraan usulan penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk menentukan apakah usulan tersebut memenuhi syarat kedaluwarsa sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. penelitian setempat atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh bupati yang terdiri dari unsur: inspektorat, bppkad, dan perangkat daerah pengelola. tim sebagaimana dimaksud pada membuat laporan hasil penelitian yang mengurai keadaan wajib retribusi yang diusulkan untuk dihapus. laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (satu) bulan sejak dilakukan penelitian. laporan sebagaimana dimaksud memuat informasinomor dan tanggal std: skr dokumen lain yang dipersamakan, skrk: skrdkbt: surat keputusan pembetulan, surat keputusan pembatalan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan atau denda, jenis retribusi, tahun retribusi, jumlah piutang retribusi yang akan dihapus, dan keterangan dan hasil penelitian administratif dan penelitian lapangan. berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah membuat daftar usulan penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa dan mengajukan permohonan penghapusan kepada bupati. bupati mengeluarkan keputusan penghapusan retribusi kedaluwarsa dengan ketentuan keputusan bupati untuk jumlah sampai dengan rp. (lima miliar rupiah), dan keputusputusan bupati sebagaimana dimaksud perangkat daerah, dpmptsp dan badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyatetappaten pulang pisau, dis cini supriyadi
mp, buat .saceh singkilkabupatenap pada tanggal januari jumpai awal uuo iybunati aceh singkil, bau pal saw: tan 7uk inn kira "s3 bulmusrid diundangkan singkil pada tanggal tangan tampil awal sekretaris daerah kabupaten aceh il, berita daerah kabupaten aceh singkil tahun nomor tag
:j:,.i <;b +!s"v : :.ye! bupati barton ?u[ur. provisi{si kalih!r:ra$ te?ga}i peraturan b{'pati barito diteur orig talium 2oi. teittaitg tutijiik tei{3tis pei,aksara.x peheeriait peisgiia$ii a}e i{gila belas kepada p&jabat !$negara, hpr itt s,l{ dlt a}ignota detail pesta iil lain iff daerah, pe{esamegebi sipil iiiigk{iitgais pe}ieiittaii daerah kabisat eil barito ttir de1tugas r.itma tt}hati yai{g filia esa bi'pati bari,]ro tiri',r, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan tat peraturan perr:rata nomor tahun 2o1q tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor ?ahun ot6 r:lisan negara republik lndonesia, dan penerima pensil rn atau tunjangan,. perlu menetapkan.n peraturan bupati barito timur tentang petunjuk ?etnis pemberian penghasilan ketiga belas kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, dan pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah kabupaten barito timur; mengingat undang undang nomor ?ahun tentang pembentukan kabupaten katingan, kabupaten seruyan, kabupaten sukamara, kabupaten warna dau, kabupaten pulang pisau, kabupaten gunung ma.s, kabupaten barito timur dan kabupaten barito timur provinsi kalimantan tengah lembaran negara epub}ik indonesia tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor a18 o); undang undang nomor ?s5l; undang unda.ng nomor tahun oo4 tentang perbendaharaan,an negara lembaran negara republik indonesia tahun oo4 normal tambahan lembaran negara republik indonesia nomor s+rndangar. undang undang nomor tahun a nomor tabahan kembaran negara republik indonesia nomor sebagaimana telah dir.+lr{nomor o1}; peraturan pt:plernbaral negara republik indonesia nomor a7381; peraturan pr'plndonesia nomor 6322l,; peraturan pt,perintah nomor tahun tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor tahun a1lndonesia tahun a19 nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor fifa8); t2. peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor tahun oa(t;a36}ol9(ai{ peraturan bt'pati tentang petunjuk kil pelaksaitaait pemberian peitghasilait iga bei,as i(esai'a pf^'abad negara, pipit{ait ail anggota detail perwaiiili\n rai(yat daerah, dan pegawai negeri size liitgkt'ngan pe}perintah daerah i(abupateiy bari?o timur. bab i(etentuait i'l4. menetapkan t4) t1) pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah ketua, v{rnenutror.men pelaksanaan anggaran dpa}pm. bab pemberian tunjangan ketiga belas pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, dan pns diberikan t\ jangan ketiga belas. pns sebagaimana dimaksud pada termasuk rk pns yang ditugasi ; rn negara atau yang ditugaskan luar instansi pemerintah daerah baik dalam maupun luar negeri yang adanya dibayar oleh instansi tempat penugasannya, penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada {21huruf tidak diberikan kepada cons yang surat perintah melaksanakan t\gas (spot) setelah tanggal april a19. tunjangan ketiga belas bagi pejabat negarat4) {e} {2t penghasilan sebagaimana dimaksud pada t1)\jangan jabatan atau t\jangan umr:r, gaji pokok uang representasi, tunjaagarlrr tunjangan jabatan atau t\jangan umum sebagaimana atur dalam peraturan perundang undangan mengenai gaji. t5) tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada {a} terdiri dari t\rnjangnn jabatan struktural; tunjangan jabatan fungsional. besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk jenis tr.jangan tambahan penghasilan, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengafilanarr guru pns, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan dprd {tunjangan transportasi, perumahan, dan tunjangan lainnya yang sejenisment7t adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan. penghasilan sebagaimana dimaksud pada t3) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang pandangan dan ditanggung pemerintah daerah pas penerima gaji terusan dari pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, darr pns6pembayaran ttir{ja. bait kimia belas pasl tunjangan ketiga belas untuk pejabat negara, pimpinan dan anggota dprd, dan pns dibayarkan paling cepat pada minggu ketiga bulan juni. dalam hal t\ni. t8) pembayaran tunjangan ketiga daerah. ?angan spm mengajukan spm belas kepada bendahara umum spm t\.jangan ketiga belas sehagairnana dimaksud pada {li dibuat terpisah dengan menggunakan jenis spm spm tunjangan ketiga belas gaji untuk pembayaran gaji p<look uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; spm undangan ketiga belas pegawai lainnya untuk pembayaran tunjangan ketiga belas bagi pejabat negara pimpinan dan anggota dprd sebagaimana dimaksud pada angka\jangan ketiga belas. tata cara penerbitan dan pengajuan surat perintah pembayaran, spm dan sp2d tunjangan ketiga belas berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab peisdaitaa.r pendanaan pemberian tunjangan ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten barito timur. bab peiiceiidaliait ericl kepala perangkat daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran t\pajangan ketiga belas. t3) bib ditutup hal peraturan bupati ini mulai berlaku.l diundangkan. agar setiap ora:rg mengetahuinya, pengundangan peraturan bupati ini dengan dalam berita daerah kabupaten barito timur. pada tagagal rrreurerintahkaa per:empat_cahaya ditetapkan tamiang trayarlg diundangkan tamiang layang pada tangal mfi z0t9 rah i(kabupaten barito timur tahun zo19 n01,{or j''{ tl, 7t;v ,,il. '.c,,t \'z\\ lr ;. \ \ ii"i :ffi \,. ,. ffff ,\. f",: dan ketentukepala.vii pemberhentian anggota direksi jabatan anggota direksi berakhir apabila: meninggal dunia masa jabatannya berakhir,dam. direksi pada dai informasi pelaksanaan seleksi pemerintah kabupatentronik. media . media elektronik sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam laman pemerintah kabupaten dan atau laman damireksi pada dam dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atauttd munandar diundangkan sangat pada tanggal maret. waluyo heryawan pembina tk. nip. lampiranbobot penilaian dan nilai akhir uji kelayakan dan kepatutan penyeleksian direksi perusahaan daerah air minum kriteria bobot dan sistem penilaian ukk:jauh mana pengetahuan peserta test terhadap pengelolaa semakin tinggi skornya menunjukkan pengalaman atau pengetahuan yang bersangkutan terhadap pengelolaan perusahaan daerah air minum. nilai yang diperoleh atas indikator ukk. nilai akhir ukk yang akan direkomendasikan. tabel contoh cara perhitungan nilai akhir ukk nilai yang diperoleh aa. indikator ukk bobot penilaian atas indikator ukk nilai akhir indikator ukk fb) integritas dan mori ggkeemimpman pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oo0left oo memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi oo0last pomnilai pengalaman peserta rumuskan sebagai berikut: skor bobot pengalaman keahlian sejauh mana keahlian peserta test dalam mengelola produksi air dan manajemepada kriteria ini semakin tinggi skornya menunjukkan keahlian peserta yang bersangkutan terhadap pengelolaan produksi air dan manajemen perusahaan daerah air minum. nilai keahlian peserta rumuskan sebagai berikut skor bobot keahlian integritas dan moral cemas, sombong, jujur, sopan, menghadapi pendapat orang lain dan sebagainya. kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian fit and proper test, dengan bobot y4peserta rumuskan sebagai berikut skor bobot integritas dan moral kepemimpinan adapun pemahaman ilmu kepemimpinan (leadership) meliputi tingkat pengetahuan, kemampuan, dan wawasan pesertaadalah skor bobot nilai kepemimpinan. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sejauh mana kemampuan peserta test dapat memahami visi dan misi pemerintah daerah dan hubungannya dengan visi dan misi peserta calon direktur dalam memimpi6. pada kriteria ini, semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi tingkat pemahamannya atas penyelenggaraan pemerintah daerah. nilai peserta rumuskan sebagai berikut: skor bobot nilai pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi dalam hal ini sejauh mana kemauan peserta test untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat dilihat dan dinilai dari semangat kriteria ini merupakan factor pendukung dalam penilaian fit and proper test dengan bobot y0. pada kriteria ini, semakin tinggi skornya, maka semakin tinggi tingkat kemauan dan dedikasinya. nilai peserta dirumuskan sebagai berikut skor bobot nilai kemauan dan dedikasi. skor yang ditentukan untuk penilaian ukk tersebut diatas sebagai berikut: skor artinya buruk sekali skor artinya buruk skor artinya kurang sekali skor artinya kurang skor artinya cukup skor artinya cukup sekali skor artinya baik skor artinya baik sekali skor artinya sangat baik skor artinya sempurna tabel perhitungan nilai akhir ukk terdapat anggota dewan pengawas anggota komisaris atau anggota direksi badan usaha milik daerah aa. nilai yang diperoleh indikator ukk bobot penilaian atas indikator ukk nilai akhir indikator ukk fx) lowest kk: aan integritas dan sanam moral last o \| reemampman last o o\| pemahaman atas sa. penyelenggaraan pemerintah daerah 00left memiliki kemauan sn. yang kuat dan dedikasi tinggi lowest petunjuk pengisian diisi nomor halaman. indikator ukk. bobot penilaian indikator ukk atas pemahaman terhadap menyelenggarakan pemerintahan daerah terhadap anggota dewan pengawas atau anggota komisaris sebesar dan bobot penilaian indikprosesab iii syarat menjadi anggota direksilulus pelatihan manajemen air minum dalam atau luar negri yang telah terakreditasi paling rendah tingkat madyarkerja penuh waktu dan berdomisili wilayah kabupaten kutai timuru dan ipariloobab . bab anggota, tugas dan penetapan panitia seleksi bagian kesatu anggota panitia seleksi panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan: perangkat daerah: dan unsur independen dan atau perguruan tinggi. bagian kedua tugas panitia seleksi panitia seleksi bertugas: mene. proses etapan panitia seleksi panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. bab mekanisme seleksi dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalamsional sebagaimana dimaksud pada bertugas,, pengalaman mengelola perusahaan:(l)am, opini.
cal lan tee padanan bupati landak provinsi kalimantan baratdengan rahmat tuhan yang maha esa bupati landak4 tahun tentang perubahan atas undang undang nomorbab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud denganoopd: belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja oopd:: cc.landak meningkatnya komitmen semua jajaran pemerintah kabupaten landakwebsite jdih kabupaten landakopd dalam melaksanakan tugas dan fungsi::landaklandak tahun adalah terwujudnya pemerintahan berbasis kinerja landakfright sizingaparatur sumber daya manusiapelayanan publik pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat mental aparatur atau pola birokrasi dengan integritas dan kinerja yang pikir (mind set) dan tinggi budaya kerja (culture set) aparatur tabel program reformasi birokrasi dan hasil yang diharapkan diharapkan birokrasi pemerintahan yang penyusunan road map bersih reformasi birokrasi tahap dan bebas korupsi, mendorong perubahan dan nepotisme (budaya manajemen pola pikir dan budaya birokrasi yang bersih perubahan kerja aparatur dan mental peningkatan pemantauan melayani) serta aparatur pola dan evaluasi pelaksanaan integritas, pikir dan reformasi birokrasi profesionalisme, citra budaya kerja) aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan masyarakat penyusunan road map melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi peningkatan sistem pengendalian dalam penataan penyusunan produk penyusunan produk peraturan hukum daerah perundang penyusunan dan semakin undangan penyebarluasan produk berkualitas dan hukum daerah dan berpihak peraturan perundang pada publik, harmonis undangan lainnya dan tidak tumpang tindih. melakukan evaluasi organisasi kelembagaan kelembagaan organisasi penguatan melakukan penataan berbasis kinerja kelembagaan organisasi kelembagaan performance based melakukan evaluasi organization), tepat melakukan penataan dan cepat ukuran, organisasi kelembagaan efektif dan efisien. penguatan peningkatan proses bisnis penerapan sistem, penatalaksanaan standard operating proses procedure sop) dan prosedur kerja khususnya bidang yang pelayanan publik jelas, efektif, efisien, pengembangan cepat, government terukur sederhana, peningkatan keterbukaan spare, informasi publik paut, peningkatan penerapanpegawai dilaksanakan sistem secara transparan, informasi manajemen obyektif, akuntabel dan kepegawaian yang bebas korupsi, kolusi dan terintegrasi, dan nepotisme meningkatkan pengembangan pegawai profesionalisme berbasis kompetensi pegawai. promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon pengukuran kinerja individu kode etik kode perilaku pegawai penyempurnaan jabatan mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian penguatan dapat meningkatkan pengawasan gratifikasi kapasitas aparat pengawasan intern peningkatan penerapan pemerintah sistem pengendalian intern pemerintah ken akan penerapan bean aar pengelolaan penyelenggaraan pengaduan masyarakat pemerintahan yang merencanakan dan bersih dan bebas melaksanakan whistle korupsi, kolusi blowing system dan nepotisme, dan merencanakan dan mempertahankan opini penanganan benturan pengecualian kepentingan dari badan pemeriksa pembangunan zona keuangan. peningkatan peran aparat penerapan pengawasan intern pemerintah(pimpinan terlibat dalam disemua opd, meningkatkan pengelolaan menyempurnakan akuntabilitas kinerja integrasi perencanaan, (peningkatan kapasitas penganggaran dan sumber daya manusia manajemen kinerja, yang membidangi sistem serta akuntabilitas kinerja keterlibatan pimpinan instansi pemerintah, opd mulai dari penyusunan pedoman perencanaan, penilaian akuntabilitas kinerja, kinerja dan pelaporan revi indikator kinerja kinerja semakin utama, penyusunan meningkat, sehingga indikator kinerja individu dapat yang berkualitas berbasis mempertahankan nilai elektronik, membangun akuntabilitas kinerja dan mengembangkan instansi pemerintah penyusunan perjanjian bahkan meningkatkan kinerja pengukuran nilai akuntabilitas kinerja berbasis kinerja elektronik, membangun instansi pemerintah aplikasi cascading dari menjadi kinerja pohon kinerja peningkatan menerapkan standar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kualitas pelayanan pelayanan publik (memaklumkan standar publik pelayanan, perbaikan sesuai kebutuhan dan standard operating harapan masyarakat, procedure sop review dan standar pelayanan terlaksananya program melaksanakan budaya mall pelayanan publik, pelayanan prima dan terlaksananya (sosialisasi pelatihan, program monitoring mempermudah akses dan evaluasi layanan, pemberlakuan pelayanan publik sanksi reward bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan mal pelayanan publik, pelayanan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan melaksanakan program monitoring dan evaluasi pelayanan publik (sosialisasi bintik, upaya upaya peningkatan inovasi, budaya salam, senyum, sapa , layanan call monitoring layanan publik golek wins menyusun rumusan quick mendapatkan ikearmasi wins reformasi birokrasi momentum positif dan birokrasi meningkatkan menetapkan dan kepercayaan diri melaksanakan quick wins opd unit pelayanan reformasi birokrasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi langkah dan tahapan pelaksanaan quick wins pelaksanaan reformasi birokrasi reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat bab monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak upaya untuk melakukan reformasi birokrasi setiap opd dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan cara melakukandakndakpd unit kerja khusus ondakotepercaya aan masyarakat terhadap pemerintah kabupaten landaklandak telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh sungguh. landak, nip. na) als nana nan sort jesus pe. az) tri n i tai usus sengau sm3 massa ecg saat0 press3le bat ga3o1 s33e$ pai boa fat s5333 jpldata shisei3 soto adat ee32p eo5333 essusas lela esnigeshada sage, s3teka ake bapa sar asap gala gia sea as. pena dang inna g23 sesar asa o\|gari sereh adu ssi naa. sererpdsggena untepsg adat (pat nisa mak asem besar yes pulsa rs: ls) ke: rs) bil sis (2g mao (dasa see (es gas sasa jasa sai ej2 sesaat aan bos sis &.$ ssi slaxssnpsk sam engan asam &\|b \|elg mu, da. sisi? $$. (ber ase a5a sista, i33 anss gia enna ts\| sof ks) aka lu.h blogs astro asem ob. le) ar. p5: gerak tea aga sg53 sausndak. tim pengarah adalah tim pengarah pada tim reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak. tim pelaksana adalah tim pelaksana pada tim reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landaklandakndak. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten landandakndak tahun rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak yang tas en: tai dog salign e9pes alka pes ian eksis, s9) ses sen gak ban bnn: aga eggs anoda sees king dis panai eren args ang pia add ses ado93 sees338s ado khan s88 oli jam eg3 ist. sai \|(p egi sa1 (2d d.gdsasgb ona eta tua sen kop tes2 tara sis s0so080 ken ses3\| messisiyo332 9x ate ds2 (sa gas nan eg3 dis hal ela ana peer a503 #c23 eeeeee ses ois gt3 ss3 asas is553 se3536 esa set8 sr9 apa geser leo leo pala sol eee. dag ten . naa ke) tar bed rb, #5ep see krai pat e \| pai egi asia bai set atu kau ming ts! lag era kara lena bee sap93a angan besi tepi ea: beta sbs siber hf! sau sae ppa2 a33 s $ fi32p3 sy? bego pet ber para hanna lat hias tree bee aan tete bh. en: denrauet got mai lag sala t3843 hai hoo eul g33 er3e syo,g sani peek anna (s5 tts s35pps cepaganaiatanine haha efek wah leo pn: tai tee sasa eee yesdarap eka s2e rai lai san han men eat: ons sale tan, tag tiap era peri depan apsis s85 a53 bai masakan ata mpa ei3333 gaya s53p35 sas sdg sejak ada kara radon esensi (sx kaban fu) ss.sa sae nego, tarian aa: ten kasi dy3 oot ses3 sos es3 ana esa 3inygg see sedap smu ana tpi opa ss023 towns seal pia eenahaga? sega termg ada daan hina ted sgs nn: fka. gen berkelas tin eo5 jai soga tinais fu) bri seni dad eni bia ear33g ng: tai fee er,s smv ssm3ag peka ingatan tea sen: ena pare tebu men anion ye) egg pisa teler siggsga ana see ' \| k:! ks) san esa ren san eksis mag dies laga asia ang ge0gpa see ignea aang aas pbi ara esc sages ima a53 dos gula b0g3e ggu3 tea pe5 g2ei siap e33p3 png bola yes mei ea: fe333 sax ken sis pt, f55 (rb (s84 say bo. peng es, bee sus sis e$g s8. haag assets dea gas dnd asn dog byg5e tak keep ena dau bbb ted kenanga atasan tang series art 0sbg ban saus luu30 kes sis tan asa is3g ati bsd kei hip a03 ala ses hwa jasa eater eee she. sana s3253p $3eg sara 2a8 a53 h333 5i0e lte fest ist siapa sks balas perisa ulas 2gb aka bap ea: ke) s353o iss. pel ani siar asr apa msi ke) (ne (na ban ta: kaa mena saat sea (nj kam am a, san tera naa bea ar, aa. bh kan nyak pama lah be. den tan tik babe inn fade band eng: e893 (a53 lag ta: ku) is) "gs tar ls) aux g3213 dwiganda tar see tea tang eggs pase ea: ke. iipepiata hah leg ink per sena egg blake pn: kp) alai are essai ttm bia gt3 ise fe: pir tes aa, aam kep a33 then ca ka) e8s93 fai is33 kata) lah pana nila free jaja ses hata sasar taj mn legi aur jne gen of) kie) sita god dekebaga dam a33 rek: fe) is) upin tea ruh, nan teen see ion at. singgah han iniiiiinn lag sasa, sn3 gla pre jerggai? bdg dea kaki 5s. ira serat ts? r59 san eea tata sse esi bases ana tee: uses bandang hana rare saulasaa spl pena gea ehh ia) beds$ uus pra sb55 eren satu pmn mena gis pe3 tan tan del s5s33p3 jos (opa ea: eaa jeda apit ata sebgai orbit jaka ss0o3e3 sll lo. kz! ke) kan keran s5,2c grd u kal a88 segan per re: jamsadaaggan d3 ss. ag5 es! feri) fata ka! ka ) ec) l4p! kej atas gua nn: teman mena apel ks) tot some sad 3x2 esa omega3ss3 kej ' ! pes ran blok tipe kasasi songesahasg sega sas tas aga ada tom sle33c sies rig tracks kp! jen leg has sm. lan same peta kaga desa, sifat bata fvt3ss sastra ee33 (po3d akan ss33 one esa ase bea tea dat hsp g33429 \|($ e0ceres jes sa2$ pass sosis es2s kes #a5g (s8 sunan yes sp3ga asa saw isi sains s5a5a ses sie din gu2g pes ,i25 get agenda smp te333 adegan sbe aen03s (s9 sis0s9$ ingot2 oct pen si3es ses se3s se33 sets stop syarat ses5 ppp ma ama am. igo iss et) ana tersesat beda dea hak iwa nero,gg ppg gs333 eng eae ir33, dang s93a mi: manik jamu met sesi, pg3 sopir resmi safar a30 des dead tea easy dat pagoda (ga gaga naa io6e srs aan sea 9m2 basa exiguus seru le5 not "ar s08 swa bana sasak pala lis net go mer diduga2 les. isa eh, s.d mas aafilga iga kei koi es3 34m dead lisa nias iasa landasan masa #asasi (nj mati ist uta a98 pokok soda org daa arise2 sbs (ea haga ser k33 narasi sa3s3a selo s38 sis (fe v\| das dulu isu fee: tee bpr neo hong naa sah bebas baal. sisa 33a bkm hse gag salad a32 gejasafugis masi eka eer segar tau luna dadu pik, dkk! eksis ieee san deo komen sasa ruu yud ke) ma501 sisa bag kna kasad inai ak3 tan pin haa kas bis s5ra35p see losses kui jaan aaaammmmrrrrrmrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr www www www o juwana re: tea . . bom beo pssi est333 aras r33s bos ssb mw3$ :. tests tente dep3 end beres es3 ei3g3 era kah cree resi gang esa erp ser (8s uses e530300 8x83 ira) dva aek site hina para kebakaran ags kad lan kak an: bee: and aha ol. io8er asli0 (sia edr3 d$se5pe3 ef35 ulung tgn tam ma, asa sar see 3s. eni ere w05p ina pang pma aga alga nama $gad ann s5$ (3g her ank sole t9s sse a00 dla ses dies (ke a38 a13 sea co) las esl iii anda mui hain per pri nn? aaa semnnnnna tea tea aan tea las. 2010p 3aa euy ka, ptt des ag.$ lag aan isi tema pagi ato e5da tag gea nun sis theme easa egg ser. ts3 ks! ela besa ita eat pena tee des aer fee berg ses 253i 32g ana z5, alata sen ego . . #s$ re5 begin yag eas pesat iai pelat sg33$ tata fee tas aku p5, bias ep33 t33 fe! an) pns ses ran agus a8. see pose seed sadndak landakndak: bab gambaran birokrasi pemerintah kabupaten, bab iii agenda reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak, bab monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak, bab penutup. le) . jua) menamai ah ea) maa ts. ber dir l.xe3 ber aha ses des tag sgg suk des. pere: besi ra: benebgaaa ida eee een aga spa nite p32 size han3 oa: son tas fat saat s2$ esa be3 pena tenasia ade adan daa stic bta seng ping sanga nee naa s$$ jetis tee ema sas aek: other3 15an basa sis daieogi agp3 a.a ng, aaangasi ata renames moga geser opa bus sego yei ar3 sen ac e5, psr feb: gas, ha0sag linud te! hack se2e ar! fee mal om: siak sona rep nrg) jena3 berkata saas jala tai se2i3 sfsgggga (erat gut ef: staf san fan seh agra blu sea eng saha kara sang san aan sia . meet bae man than nana mama a nan res ten mea nan haa nan kel mes jana. kuman tanu naa p88 fe g bagai fal linen vee3 else s8. agama der mada ses: ps. free brg g$$ eas5a bahasa pas kah aib age era es: dasar era nina perri see besi3e besi e38 . tar o085 tetes ten gang (f3 hap eer rai basi es3 v3. ang lag bagi release pair sen bag serta ses era esa fei ani degagera rai han tan fs. tata hee naa ida biani pre bef gas pai fat 8a bana sri leh toni peng te) ena tee ry! tunas ran pes tae pnnnntoto sc, bisa gas aan pagi us50g3 naa big2r3 ata es $ agen kai e3505 ea: gada oxa asas32 beras ang gahani rta tee tara dam taman eta, ssi neng kala see gede bea sebagai iis ssp p : pegagan na) p38 raga a2$ sisa da0 kara min ses par eeeeff pbs login ts$ teu asia ae3 ten da3 pang rana tee oya kn) 5gp san aga kal es) pola si1938 nagan pgz3 sg$ er: sah gula esp eri fl! cs, ses ter sekat pan heri enix s.\| ses bnn ram kn) aan av: ren sen! lah tae par nun tin puan pa. ear aan fbs sangat kita sci jodi sina (ass a33 sel ss. gus suu beo set kei dgn wm, iga osu use duku en: alexa3 sss fog banssegang iam s3ssd t85 (eer3 ss. sianida tania tag ig. aoa han bea sem ne: muda bao eee is, san sa: saga tire san sop tan sud is2 bab gas pena mass u3sos\| kes t8l53 hnn oral vgs sang tatar a29 f20 get 5v$ talaga ae eee sa) vld rise pegang g'# dapat pen sama sisi (atra3 sis ing pen t5ys3, pig 3ssia e$b3 ist cia ehulema ea: sos anta $8g$ fasa urus sasosdsr ees gang sat asia em: ser naa fla lena sam ia3 capadaanaaa isis tas ssb sisa ugt dus ali. pan pemahaman ben pur an! d5. je! ega, verb di3 be3 dah pura9 rni coc ke: agen35 ian sa. seri sm0 ken ol.m t.s al) sar inn gin bigasianii etd (enedsdnagi agg ate5e3 sgp sig (ti six era 555x9 ee3 see ea: ah tai sasa ras eee sama pa) sid tr" eni los rai eos3 geo: set ke: (5ng3 gahisitaga ab3sal3 (f2 titus 2iat jafar faktanya dar (bsa tea: eraiasasi databases? as$ eiingesss sak sake ea a35 ite genas sana tai sei bean ia3 ata us pel rea beri $s55 ega saga ea! espana3esais sauasatsu srl dow3 sss esa a33g sifkakada das dna f f ten tani senen asa an . san bana maa p3ol353 ees$ tab sja og, bean hig3 petai ea: ese ss$e35 en) sman ef. 595ag sai lensa eg32 fsi edisi egg, e9f 8p keira bisa args5 sae tas bata pes pen png ben daa bah ega 5x oto 2tegas la,3g (s8 alta nh, ees33 bean ajal seeing &g3 seni arena m6. s504635 bh ang s32x sere ban naa eee beda pen er lug sis steel se03i esia sos esai tpa bali fee: ea: 5353p bra jaa pia eri nan: ping sit katak can: arg bora ra! ses ies ean ise$ .5i mer ong ss$ sis ska radar head bee tang sag lag jae dana: desc sn ass ane ber izg yg. ja: lej ah pra berat w sea daa jago \|.p53 grup sg058 sesi tag teluk set bag har 2ess3 e3r cippagnn das esa bs00 edge inersia digagas gaga a33 eg3 sng esa egasersg fan aus 8ne r39 ing dan da5 eta eta eros asma rss relief sega kera) ie: jan iis (e3g ea sea, eng up ibe sse situs see tia eren: sesaduys s3383g loe8 egi a35 ira.t dia sela as5g. bondage esa, host bb. sp3 pia asn meter badan a35 ke. api ke: ssp3l bl! am" bag tata ngo3 \|ila pasai, sg3 e53 sin sis 253a9k5 5x83 ser eee sei5r s0l5 ing test pan bet lee "ne mnt: kerk eka kodama ra) ctor basa sis sas moo s$a 23s ses pb3i0ene soros aas tuj p tea tel memmmmnn ses data nee esa mono teng menko m tan dee s55358 kog sagi nana ba. ta33 tara bel tea pedas gain bee gan #5e esl dpoagtan. a35 s2553 akan fee kana: bek tahi eps fsi p3g bsi iaf3s merek tee fee naa deer dag nek eha s1$ bat 2g3 bener eee tea sang3 2it3t sri fee fee han era pangilaiah elo sii nat see sid pada bia iehtiotrlia haa fs) oo5 tee ini ana hegehgas dangaadanggn kei tis ( b p3, mama ann le) marx dua rel men man nanga nee mena get bana ena ten open na te. gs. lagu s.g sing ngad sehati guns rent nan dang mendoan bea nan hai penekan wadan cat lapor ers pong jana fe3i saha see ess$ 3ease sap gn33 e3s hana bas btn kat phi gesa3 nan sars s8? a33 ren pan "tai ena tee sia is$ e52egi "re ep3 ensi3 si3332 err sea saja (pet eyes apa eee bees3 sera pen ken nai tata ran ggs app era datangi ts) "pe s392s85 jan per astaga tewas sas. ses tas dek a3. yos5, arengagan a33 eng isis pbs rsa da. ag. pes korea kaj tane a085 plak ali iso ke) tae kel app sea bs, eb$ behind nas kasa fee eka bomb $$ sig massa tan telan lais adab: senin sera big esa lagu ses s5. "aa mai ser gen ss5343 s3s lite tera sup3 ke) it5 sis3c senna asap333 ope casa ses ai kai sai edo ar3o (s8$ esai she sis ayah sss egg sepsis bata gag s.s 33xi ssopbau mama man ery lal tan rek: nej an) kah ega kelandnah bupati landak, ttd karolina margaret natasha diundangkan ngarang pada tanggal jalan sekretaris daerah kabupaten landak ttd vinsensius berita daerah kabupaten landak tahun logo nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum dan ham setda kab. landak, aman nip. lampiranroad map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak tahun bab pendahuluan road map reformasi birokrasi pemerintah kabupaten landak tahu landaklandaklandak. bab gambaran birokrasi pemerintah kabupaten landak gambaran umum birokrasi pemerintah kabupaten landaklandak:landak:.o: belum optimalnya oopd yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada o:opd lain. cclandak, pemanfaatan teknologi informasi belum merata semua unit kerja lingkungan pemerintah kabupaten::: pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan:: dan pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sy::
san antertib penyusutan dan penyelamatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu utara perlu ditetapkan jadwal retensi arsip, bahwa jadwal retensi arsip jra) fasilitasi dan substantif pemerintah kabupaten labuhanbatu utara telah mendapat persetujuan kepala arsip negara republik indonesia melalui surat kepala arsip negara republik indonesia nomor: b pkrakyat.. babatauinaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit kearsipan pusat. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya jadwal retensi arsip jra) fasilitasi dan substantif adalah untuk memberikan pemahaman mengenai garis besar dan ketentuan teknis tentang penyusutan dan penyelamatan arsip dilingkungan pemerintah daerah. tujuan disusunnya jadwal retensi arsip jra) fasilitasi dan substantif adalah sebagai acuan pelaksanaan penilaian arsip dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip, penyerahan arsip statis dan sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan arsip fasilitasi dan substantif berdasarkan nilai kegunaannya sertfasilitasi dan substantif, berupa jadwal retensi arsip yang terdiri dari: jadwal retensi arsip fasilitasi, dan jadwal retensi arsip substantif. jadwal retensi arsip fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi urusan keuangan. jadwal retensi arsip substantif sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi urusan perdagangan, urusan perhubungan, urusan perindustrian, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan komunikasi dan informatika, urusan ketenagakerjaan, urusan perencanaan pembangunan, urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, urusan sosial, urusan pemerintahan daerah, urusan kependudukan dan keluarga berencana, il. urusan keuangan pengawas keuangan), urusan pemujaan dan olahraga, urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya, oo. urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan. perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, urusan pekerjaan umum. jadwal retensi arsijadwal retensi arsip jadwal retensi arsip fasilitasi dan substantif pemerintah kabupaten labuhanbatu utara sebagai mana dimaksud dalamarsip pemusnahan arsip fasilitasi dan substantifsetelah mendapat persetujuan dari kepala arsip nasional republik indonesia. bab penilaian retensi arsip penilaian retensi arsip terdiri dari keterangan musnah, keterangan permanen, dan keterangan dinilai kembali. keterangan musnah sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder. keterangan. keterangan dinilai kembali sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan apabila dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum. dalam hal arsip telah habis potensinya tetapi masih digunakan untuk kepentingan maka dapat diperpanjang potensinya. perpanjangan retensi arsip ditetapkan oleh bupati berdasarkan usulan tim penilai arsi labuhanbatu utara jadwal retensi arsip fasilitasi fungsi keuangan pemerintahan daerah kabupaten labuhanbatu utara jangka waktu penyimpanan ho, jenis arsip aktif inaktifdokumen rencana kerja perangkattahun permanen dan pemda anggaran berakhir cc.opd yang telah disetujui oleh sekretaris daerah tahun setelah tahun tahun dinilai kembali anggaran berakhir dokumen rka opdapbd tahun setelah tahun tahun permanen anggaran berakhir @d.bupati perlu) tentang penjabaran apbd, dan renstrapermanenopd) perubahan dokumen pedoman penyusunan rka opd perubahan yang telah disetujui oleh sekretaris tahun setelah tahun tahun dinilai kembali daerah anggaran berakhir dokumen rka opd perubahan tahun setelah tahuna). nota keuangan pemerintah anggaran berakhir b). materi rapid jangka waktu penyimpanan ho, jenis arsip aktif inaktif keteranganmusnaoleh gubernur provinsi sumatera utaradpa) skpd yang telah disetujui sekretaris daerah tahun setelah tahun tahun permanepermanen daerah ppid) anggaran berakhir mmaspnap anak keterangan pelaksanaan anggaranpengguna barangsurat penyedia dana spp, spm, dan sp2d) up, gu,surat pemberitahuan pajak berhutang daerah speed) pbb p2a). pajak hotel pertanggung jawaban apbd b). pajak restoran disahkan dan tindak lanjut hasil c). pajak hiburan pemeriksaan telah selesai bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan bpt masam) nak keterangan surat ketetapan retribusi daerah tahun setelah perda tentang jawaban apbd retribusi pelayanan persamaan kebersihan disahkan, jawaban apbd retribusi persamaan kebersihan disahkan, dan tindak lanjut retribusi terminal hasil pemeriksaan telah retribusi tempat khusus parkir selesai tahun musnah retribusi pengendalian menara telekomunikasi pertanggung jawaban apbd retribusi izin mendirikan bangunan disahkan, dan tindak lanjut retribusi izin gangguan hasil pemeriksaan telah retribusi izin trayek selesai d). retribusi pengendalian lalu lintas jawaban apbd disahkan,masam) nakmakspermanesurat setoran bukan pajak ssp)permanen pertanggung jawaban apbd belanja barang jasa disahkan dan tindak lanjut hasil belanja modal pemeriksaan telah selesai dokumen belanja tidak langsung tahun setelah perda tentang tahun musnah pegawai pertanggung jawaban apbd hibah disahkan dan tindak lanjut hasilmaa anna, permen :: hiitititiii pembiayaan daerah bukti penerimaan pembiayaan tahun setelah perda tentang tahun musnah siapa pertanggung hasil ringkasan pengeluaran per rincian objek pemeriksaan telah selesaikeadaan kredit anggaran luka) bulanan triwulan semester bukti pengeluaran kas berikut laporannya jangka waktu penyimpanan ho, jenis arsip aktif inaktif keterangan daftar gaji tahun setelah perda tentang tahun musnah pertanggung jawaban apbd data rekening bendahara umum daerah bud) tahun setelah perda tentang tahun musnah pertanggung jawaban apbd neraca disahkan cc.eraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan abpdpinjaman berakhir jangka waktu penyimpanan ho,permanentahun setelah perjanjian tahun permanenjangka waktu penyimpanan ho, jenis arsip aktif inaktif keterangpertanggung copy disahkan dan tindak lanjut hasil cc.tahun setelah perda tentang tahun musnah daftar pembukuan pencarian pengeluaran dpp), daftar himpunan pencarian dhp) dan rekening koran pertanggung jawaban apbd disahkan dan tindak lanjut hasilmakstahun setelah perda tentang tahun permanen biaya pilkada dan bantuan pemilu pertanggung jawaban apbd disahkan, bawaslu, permohonan pengajuan rka kpud dan panas pertanggung jawaban apbd disahkan,sam) nak keterangan rencana anggaran satuan kerja rasa)bawaslu dan tahun setelah perda tentang tahun musnah bantuan biaya pemilu dari apbd pertanggung jawaban apbd disahkan,tahun setelah perda tentang tahun musnah dan pemilutahun setelah perda tentang tahun musnah jasa giro pertanggung ermasuk tahun setelah tahun tahun musnahmusnahmusnahpemerintahanpembukuan kas desa tahun setelah tahun tahun musnah buku kas umum anggaran berakhir buku bantu pengeluaran bukti pengeluaran keuangan kas desa tahun setelah serah terima tahun dinilai kembali laporan keuangan desa'a.tahun permaneakuntan la), laporan\| tahun setelah tindak lanjut tahun permanen auditor independen lai) yang memerlukan tindak lanjut (tl) selesai laporan hasil audit investigasi hai) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi tpk) dan setelah keputusan mempunyai tahun permanen memerlukan tindak lanjut kekuatan hukum tetap laporan aparat pemeriksa fungsional tahun setelah ditindaklanjuti tahun permanen a). lhp laporan hasil pemeriksaan)ditindaklanjuti tahun permanen laporan perkembangan barang milik negara daerah bmn d) tahun setelah ditindaklanjutisetelah ditindaklanjuti tahun musnah jangka waktu penyimpanan ho, jenis arsip aktif inaktif keterangatuntutan ganti rugi dilunasi lampiran nomor tahun tentang jadwal retensi fasilitasi dan substantif pemerintah kabupaten labuhanbatu utara jadwal retensi arsip substantif urusan perdagangan, perhubungan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah komunikasi dan informasi, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, perencanaan pembangunan, pariwisata, sosial, pemerintahan daerah, kependudukan dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, bencana kecelakaan dan kondisi bahaya,, dan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pemerintahan daerah kabupaten labuhanbatu utara bit il. urusan perdagangan #t kebijakan tahun sejak penetapan tahun permanen kebijakan tentang perdagangan dalam negeri, standarisasi dan perlindungan kebijakan yang terbaru konsumen, perdagangan luar negeritahun setelah proses tahun musnah kelembagaan dan penguatan usaha kegiatan dinyatakan selesai kelembagaan dilaksanakan penguatan usaha jasa perdagangan tahun setelah proses tahun musnah perdagangan berbasis elektronik kegiatan dinyatakan selesai perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis dilaksanakan wah: k$iiiitvet usaha dagang asing dan keagenan tahun setelah proses tahun musnah usaha dagang asing kegiatan dinyatakan selesai keagenan dilaksanakan informasi perusahaan tahun setelah proses tahun musnah pendaftaran perusahaan kegiatan dinyatakan selesai seksi analisa ktp dilaksanakan informasi perusahaan tahun setelah proses tahun musnah pengecer kegiatan dinyatakan selesai pemasoktahun musnah iklim usaha kegiatan dinyatakan selesai bimbingan teknis dilaksanakan fasilitasi usaha dan pemasaran tahun setelah proses tahun musnah fasilitasi usaha produktif kegiatan dinyatakan selesai pemasaran dilaksanakan pengembangan produk lokal tahun setelah proses tahun musnah penelaahan potensi produk kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi penguatan produk dilaksanakan pencitraan produk dalam negeri tahun setelah proses tahun musnah kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai peningkatan promosi dilaksanakan logistik dan sarana distribusi pengembangan sarana distribusi tahun setelah proses tahun musnah perencanaan kegiatan dinyatakan selesai bimbingan teknis pengembangan dilaksanakan pop map iwak keterangan wah: k$iiiitvet pengelolaan sarana distribusi tahun setelah proses tahun musnah bimbingan teknis pengelolaan kegiatan dinyatakan selesai evaluasi pengelolaan dilaksanakan kerja sama pengembangan sistem logistik tahun setelah proses tahun musnah pemerintah kegiatan dinyatakan selesai lembaga nonpemerintah dilaksanakan informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik tahun setelah proses tahun musnah informasi logistik kegiatan dinyatakan selesai bimbingan teknis penyedia jasa logistik dilaksanakan bahan pokok dan barang strategis informasi pasar tahun setelah proses tahun musnah informasi harga pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian kegiatan dinyatakan selesai informasi, analisis) dilaksanakan informasi nonharga pengumpulan, pengolahan data, penyiapan, penyajian informasi, analisis) hasil industri tahun setelah proses tahun musnah gula dan tepung kegiatan dinyatakan selesai minyak goreng dan garam dilaksanakan barang strategis tahun setelah proses tahun musnah hasil agro kegiatan dinyatakan selesai hasil industri dilaksanakan bahan pokok agro tahun setelah proses tahun musnah serealia kegiatan dinyatakan selesai hewan dan nonserelia dilaksanakan jangka waktu penyimpanan keterangan xbt (proses tahun permanen hubungan kelembagaan kegiatan dinyatakan selesai informasi standar dilaksanakan kerjasama standarisasi tahun setelah kerjasama tahun permanen kerjasama regional berakhir dan kewajiban kerjasama bilateral dan multilateral para pihak telah ditunaikan penerapan standar tahun setelah proses tahun permanen penerapan standar kegiatan dinyatakan selesai perumusan standar dilaksanakan pemberdayaan konsumen kerja sama, informasi, dan publikasi tahun setelah proses tahun musnah kerja sama kegiatan dinyatakan selesai informasi dan publikasi dilaksanakan analisa penyelenggara perlindungan konsumen tahun setelah proses tahun permanen konsultasi hukum kegiatan dinyatakan selesai analisis dilaksanakan bimbingan konsumen dan pelaku usaha tahun setelah proses tahun musnah bimbingan konsumen kegiatan selesai bimbingan pelaku usaha dilaksanakan iritasi tah fasilitasi kelembagaan tahun setelah proses ahun usia pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen pop map iwak keterangan wah: k$iiiitvet pengawasan barang beredar dan jasa jasa tahun setelah proses jasa distribusi kegiatan dinyatakan selesai tahun musnah dilaksanakan kerjasama tahun setelah kerjasama tahun musnah kerjasama baik lembaga pemerintah dan non pemerintah berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikansama metrologi legal dilaksanakan kelembagaan dan penilaian tahun setelah proses tahun permanen kelembagaan metrologi legal kegiatan dinyatakan selesai penilaian kelembagaan metrologi legal dilaksanakaninternasional dilaksanakan perdagangan luar negeri pengamanan perdagangan monitoring hambatan perdagangan tahun setelah proses tahun musnah monitoring kegiatan dinyatakan selesai evaluasi dilaksanakan jangka waktu penyimpanan keterangan wah: k$iiiitvet penanganan hambatan teknis perdagangan tahun setelah proses tahun musnah hambatan teknis perdagangan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan posisi dan pelaporan pengembangan pasar tahun setelah proses tahun musnah kelembagaan dan produk kegiatan dinyatakan selesai tata tertib dan kontrak dilaksanakan sistem informasi tahun setelah proses tahun musnah teknologi informasi kegiatan dinyatakan selesai data dilaksanakanselesai pembinaan pelaku sistem resi gudangselesai pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang dilaksanakan pengawasan sistem resi gudang tahun setelah proses tahun musnah pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi kegiatan dinyatakan selesai pengawasan lembaga penjamin dan agen penjuala4a\| xtc wtcii. urusan perhubungan kebijakan mengenai perhubungan darat, laut dan perkeretaapianlayanan penentuan lokasi terminal penumpang tipe tahun setelah proses tahun permanentransportasi jalan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai sarana angkutan jalanproses tahun permanen kegiatatahun musnah kegiatantahun permanen kegiatajak keputusan tahun permanen lama dinyatakan tidak berlaku lalu lintas jalanproses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan perlengkapan jalan: pedoman teknis perlengkapan jalan tahun setelah pedoman tahun permanen dinyatakan tidak berlaku oo. xbtpengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan tahun setelah proses tahun musnah kabupaten kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan angkutan jalan angkutan penumpang: tarif angkutan penumpang kelas ekonomi tahun sejak keputusan tahun musnah lama dinyatakan tidak berlaku angkutan perintis tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanak: system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan tahun setelah aplikasi tahun musnah dikembangkan tarif angkutan barang tahun setelah kebijakan lama dinyatakan tidak berlaku tahun musnah xbtpenyidikan pelanggaran tahun setelah proses tahun musnah lalu lintas dan angkutan jalan oleh penyidik pegawai jalantahun musnah pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kegiatan dinyatakan selesai kewenangan dilaksanakan bimbingan teknis penyidik pegawai negeri sipil: pengusulan pengangkatan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil tahun setelah proses tahun musnah ppn) kegiatan, tahun setelah proses tahun permanen penyeberangan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan vttahun permanen penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) kegiatantahun musnah sungai, danau dan penyeberangan kegiattahun musnah penyeberangan kegiattahun setelah proses tahun musnah sungai,danau dan penyeberangan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan xbt: tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kualifikasi unit pengkajian tahun setelah proses tahun musnahproses tahun permanen angkutan jalan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan zb pengembangan keselamatan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tahun setelah proses musnah kegiatan dinyatakan selesai tahun dilaksanakan harmonisasi kebijakan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan bina keselamatan angkutan umum keselamatan pengusahaan angkutan umum tahun setelah proses musnah kegiatan dinyatakan selesai tahun dilaksanakan keselamatan awak angkutan umum: tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesaisetelah proses tahun permanen kegiatatahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan inspeksi keselamatan: pedoman keselamatan tahun setelah proses tahun permanen kegiatatahun musnah transportasi jalan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan investigasi kecelakaan angkutan darat serta laik fungsi jalan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai diadakan perkeretaapian lalu lintas dan angkutan kereta api jaringan penataan jaringan tahun setelah proses tahun permanen penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah, panjang \|kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakanproses tahun permanen pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah kegiatan dinyatakan selesai dan panjang dilaksanakandibidang perkeretaapian jangka waktu penyimpanan jenis arsip aktif inaktif keterangan xbt rekomendasi mengenai dampak lingkungan bidang perkeretaapian lalu lintas lalu lintas antarkota danevaluasi angkutan tahun setelah proses tahun musnah lebaran, natal dan tahun baru kereta api antarkota dan kabupaten kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan lalu lintasjangka waktu penyimpanan keterangan xbtkabupaten angkutan angkutan antarkotakabupatenkabupaten masa rap twa keterangan investasiselesai penetapan, pemantauan izin usaha dan izin operasi dilaksanakan pelaksanaan, pemantauan promosi investasi perkeretaapian sarana perkeretaapianidentifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam audit peningkatan keselamatan tahun setelah proses tahun musnah pengembangan sistem informasi bidang peningkatan keselamatan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan analisis dan penanganan kecelakaan analisis kecelakaan tahun setelah proses tahun musnah pelaporan bidang penyebab kecelakaan kegiatan dinyatakan selesai pengembangan sistem informasi kecelakaan perkeretaapian dilaksanak.telah penetapan tahun permanen teknologi tinggi, industri kecil menengah, pengembangan kewilayahan industri, kerja kebijakan yang terbarurjasama tahun musnah industri tekstil dan aneka berakhir dan kewajiban tekstil para pihak telah terpenuhi pakaian jadi, tekstil lainnya aneka industri agro tahun musnah industri hasil hutan dan perkebunan kayu dan rotan tahun setelah kerjasama selulosa dan karet berakhir dan kewajiban hasil perkebunan non pangan lainnya para pihak telah ditunaikancc.ti industri unggulan berbasis tehnologi tinggi elektronika dan telematika industri software dan konten industri peralatan tehindustri kecil dan menengah industri pangan, kimia dan bahan bangunan pangan industri kimia dan bahan bangunan industri mesin perkakas dan pelestari lingkungan kerajinan sandang industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian dan alat beratwah: k$iiiitvetsusu dan minuman lainnya industri hijau tahun setelah proses tahun permanen industri manufaktur kegiatan dinyatakan selesai industri material dasar logam: logam besi, logam bukan besi dan logam dilaksanakanneka ?xz:,rti industri agro industri hasil hutan dan perkebunan tahun setelah proses tahun permanen industri material logamproses tahun permanen industri kimia, panganomponean lingkungan industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian dan alat berat pengkajian industri dan lingkungan hidup tahun setelah proses tahun permanen industri hijau kegiatan dinyatakan selesai pengembangan industri hijau dilaksanakan kerjapop ara, anak serangan tttt iv. urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ' )e kebijakan tahun sejak penetapan tahun permanen kebijakan dalam kelembagaan koperasi dan ukm, produksi, pembiayaan, kebijakan yang terbaru\|kelembagaan koperasi dan ukm organisasi koperasi dan ukm tahun setelah data tahun permanen organisasi koperasi dan ukm diperbaharui organisasi koperasi organisasi ukm badan hukum koperasi ketatausahaan badan hukum koperasi tahun setelah data tahun permanen evaluasi badan hukum koperasi diperbaharui penelaahan kasus hukum tahun setelah data tahun permanen kasus hukum koperasi diperbaharui kasus hukum ukmpop map iwak keterangan wah: k$iiiitvet tata laksana usaha mikro tahun setelah proses tahun permanen tata laksana usaha mikro kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan klasifikasi koperasi dan ukm tahun setelah proses tahun permanen klasifikasi koperasi dan ukm kegiatan dinyatakan selesai klasifikasi ukm dilaksanakan keanggotaan koperasi tahun setelah proses tahun permanen partisipasi usaha dan permodalan kegiatan dinyatakan selesai partisipasi usaha dilaksanakan partisipasi permodalkaderisasi tahun setelah proses tahun musnah penyuluhan kegiatan dinyatakevaluasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan (produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun setelah proses tahun musnah a). tanaman pangan kegiatan dinyatakan selesai padi dilaksanakan palawija b). holtikultura buah buahan dan tanaman obat tanaman hias dan sayur c). sarana sarana produksi sarana pengolahan kehutanan dan perkebunan tahun setelah proses tahun musnah a). kehutanan kegiatan dinyatakan selesai hutan produksi dilaksanakan hutan kemasyarakatan b). perkebunan tanaman semusim dan rempah rempah tanaman keras c). sarana sarana produksi sarana pengolahan perikanan dan peternakan tahun setelah proses tahun musnah a). perikanan kegiatan dinyatakan selesai perikanan tangkap dilaksanakan perikanan budidaya b). peternakan ternak besar ternak kecil wah: k$iiiitvet c). sarana sarana produksi sarana pengolahan industri kerajinan tahun setelah proses tahun musnah a). logam kegiatan dinyatakan selesai b). non logam dilaksanakan aneka usaha pariwisata, dan telekomunikasi tahun setelah proses tahun musnah pariwisata kegiatan dinyatakan selesai telekomunikasi dilaksanakan pemasaran dan jaringan usaha perdagangan dalam negeri a). pengadaan tahun setelah proses tahun musnah pengadaan sektor formal kegiatan dinyatakan selesai pengadaan sektor informal dilaksanakan b). distribusi distribusi sektor formal distribusi sektor informal c). pengembangan pengembangan sektor formal pengembangan sektor informal sarana dan prasarana pemasaran tahun setelah proses tahun musnah a).b). prasarana lembaga perantara fasilitasi hari wah: k$iiiitvet cda). kemitraan kegiatan dinyatakan selesai kemitraan koperasi dilaksanakan kemitraan ukm b). jaringan usaha jaringan usaha koperasi jaringan usaha ukm c)a).b). pengolahan informasi pengolahan informasi koperasi pengolahan informasi ukm c)musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan i(pengembangan sumber daya manusia pengembangan kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah a).mo\|o suara tawar keterangan wah: k$iiiitvet peningkatan sumber daya kewirausahaan b). penumbuhan kewirausahaan peningkatan kemampuan kewirausahaan evaluasi kewirausahaan c)a). diklat formal dan informal kegiatan dinyatakan selesai diklat formal dilaksanakan diklat informal b). diklat nonformal perangkat lunak sarana dan prasarana diklat c). kerjasama lembaga diklat hubungan lembaga diklat pemerintah hubungan lembaga diklat nonpemerintah peran serta masyarakat tahun setelah proses tahun musnah a).b))permanen a).b). monitoring dan evaluasi diklat formal dan informal monitoring dan evaluasi diklat formal pop map iwak keterangan wah: k$iiiitvet monitoring dan evaluasi diklat informal c)pemerintah advokasi tahun setelah proses tahun musnah a).b). advokasi kemitraan dan teknologi monitoring dan evaluasi diklat formal monitoring dan evaluasi diklat informal cc)a). produktivitas dan mutu pengembangan dan restrukturisasi usaha produktivitas dan mutu tahun setelah proses tahun musnah a). produktivitas kegiatan dinyatakan selesai inkubator teknologi dilaksanakan pengembangan klaster b). peningkatan mutu disain standarisasi restrukturisasi usaha tahun setelah proses tahun musnah a).b). restrukturisasi pendanaan pendanaan koperasi pendanaan ukm wah: k$iiiitvet c).saha kecil, menengah dan koperasi ukm) tahun setelah proses tahun musnah a).zero bisnis b). pengembangan kerja sama investasi usaha pengembangan pangan pengembangan non pangan c)proses tahun musnah a). fasilitasi transaksi kegiatan dinyatakan selesai dalam negeri dilaksanakan luar negeri b). kerja sama usaha pertukaran koperasi pertukaran ukm c)koperasi bisnis koperasi mo\|o suara tawar keterangan wah: k$iiiitvetukm bisnis ukmsumber daya manusia pembiayaan c)elah proses tahun permanen a). penyuluhan kegiatan dinyatakan selesai penyelenggaraan dilaksanakan materi penyuluhan b). pengkaderan penilaian pengembangan wah: k$iiiitvet c). kerja sama dan jaringan lembaga pemerintah lembaga nonpemerintah rol pemasaran mati keterangan c kebijakan kebijakan sumber daya dan informatika, penyelenggaraan informatika, aplikasi tahun sejak kebijakan tahun permanen informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan sarana informatika, yang terbaruinformatika tahun setelah proses tahun permanen teknik telekomunikasi kegiatan dinyatakan selesai teknik komunikasi radio dilaksanakanaplikasi informatika government tata kelola government tahun setelah sistem tahun musnah program government aplikasi ditingkatkan dan evaluasi government dikembangkan teknologi dan infrastruktur government tahun setelah sistem tahun musnah teknologi government aplikasi ditingkatkan dan infrastruktur government dikembangkan interoperabilitas dan interkonektivitas government tahun setelah sistem tahun musnah interoperabilitas government aplikasi ditingkatkan dan interkonektivitas government dikembangkan jangka waktu penyimpanan jenis arsip aktif inaktif keterangan :i3i hit#mia: aplikasi layanan kepemerintahan tahun setelah sistem tahun musnah aplikasi layanan kepemerintahan daerah aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan aplikasi layanan publik tahun setelah sistem tahun musnah inisiasi aplikasi layanan publik aplikasi ditingkatkan dan fasilitasi aplikasi layanan publik dikembangkan business tata kelola business tahun setelah sistem tahun musnah program business aplikasi ditingkatkan dan evaluasi business dikembangkan teknologi dan infrastruktur business tahun setelah sistem tahun musnah teknologi business aplikasi ditingkatkan dan infrastruktur business dikembangkan interoperabilitas dan interkonektivitas business tahun setelah sistem tahun musnah interoperabilitas business aplikasi ditingkatkan dan interkonektivitas business dikembangkan aplikasi layanan business tahun setelah sistem tahun musnah bidang usaha kecil dan mikro aplikasi ditingkatkan dan bidang usaha menengah dan besar dikembangkanwah: k$iiiitvet pemberdayaan informatika masyarakat tahun setelah proses tahun permanenwah: k$iiiitvetbudaya keamanan informasi tahun setelah proses tahun musnah penyidikan kegiatan dinyatakan selesai penindakan dilaksanakan \|politik dan kemanan kegiatan dinyatakan selesai hukum dan hak asasi manusia dilaksanakan informasi perekonomian tahun setelah proses tahun musnah keuangan, perbankan, dan jasa kegiatan dinyatakan selesai industri dan perdagangan dilaksanakan pop map iwak keterangan wah: k$iiiitvet informasi kesejahteraan rakyat tahun setelah proses tahun musnah agama, sosial, dan budaya kegiatan dinyatakan selesai pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup dilaksanakan pengelolaan media publik media cetak tahun setelah proses tahun musnah media online kegiatan dinyatakan selesai media luar ruang dan audio visualdata tahun musnah portal dan konten diperbaharui pengumpulan dan pengolahan data pengembangan aplikasi xbt statistik sektoral tahun setelah data tahun permanen pengumpulan diperbaharui pengolahan cc. publikasi dan destinasi pusat kerjasama kerja sama pemerintah pusat tahun setelah kerja sama tahun permanen sumber daya informatika dan penelitian dan pengembangan sumber daya berakhir dan kewajiban manusiinvestasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi pemerintah pusat kerja sama pemerintah daerahdaerahdaerah investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah kerja sama instansi pemerintah swastaswastswasta investasi dan pasar teknologi informasi dan komunikasi pemerintah swastawah: k$iiiitvetsumber daya dan perangkat informatika, penyelenggaraan tahun setelah proses tahun musnah informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan kegiatan dinyatakan selesai sarana informatika, informasi dan humas dilaksanakan evaluasi tahun setelah proses tahun musnah evaluasi sumber daya dan perangkat informatika, penyelenggaraan informatika, kegiatan dinyatakan selesai aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, data dan sarana dilaksanakan informatika, informasi dan humas masa rap twa keterangan ls) vi. urusan ketenagakerjaan .'? atauaerah dilaksanakanperusahaan swasta dilaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta iii \|(pembinaan pelatihan dan produktivitas program pelatihrogram pelatihan ketenagakerjaan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan bina lembaga dan sarana pelatihan kerja tahun permanen pengembangan sistem infomasi kelembagaan tahun setelah sistem informasi dikembangkan bimbingan pengelolaan sarana dan fasilitas lembaga pelatihan.mutu. tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan sistem pendanaan dan kerjasama antar lembaga tahun setelah proses tahun permanen a). sistem pendanaan pelatihan kegiatan dinyatakan selesai b). kerjasama antarlembaga dilaksanakan bina pemasangan pemasangan dalam negeri tahun setelah proses tahun musnah a). program pemasangan dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai b). bimbingan dan penyuluhan pemasangan dalam negeri dilaksanakan mo\|o suara tawar keterangan iii pemasangan luar negeri tahun setelah proses tahun musnah bimbingan dan penyuluhan pemasangan luar negeri kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan promosi dan jenjang pemasangan tahun setelah proses tahun musnah a). promosi dan sistem informasi pemasangan kegiatan dinyatakan selesai b).proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai a). promosi produktivitas dan kewirausahaan dilaksanakan b).a). sistem dan metode produktivitas kegiatan dinyatakan selesai b). alat dan teknis pengembanga). pengukuran produktivitas kegiatan dinyatakan selesai b). kajian produktivitas dilaksanakan pengembangan kewirausahaan tahun setelah proses tahun musnah a). pelatihan manajemen kewirausahaan kegiatan dinyatakan selesai b). bimbingan konsultasi dilaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja pengembangan pasar kerja tahun setelah proses tahun musnah informasi pasar kerja kegiatan dinyatakan selesai informasi pasar kerja dalam negeri dilaksanakan informasi pasar kerja luar negeri jangka waktu penyimpanan jenis arsip iiiantar kerja kegiatan dinyatakan selesai lokal akl) dilaksanakan kelembagaan penempatan tenaga kerjlatihan penyebarluasan teknologi tepat gunaperjanjian tahun permanen berakhir dan kewajiban parapihak telah ditunaikantahun setelah proses tahun musnah organisasi pekerja dan pengusaha kegiatan dinyatakan selesai organisasi pekerja dilaksanakan organisasi pengusahahubungan industrial kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penyelenggaraan penyuluhan masyarakat hubungan industrial oo. ?xztitit :5tpemberdayaan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan tahun setelah proses tahun permanen fungsionalitas perantara dan legitimasi mediator, konsiliator, dan arbiter kegiatan dinyatakan selesai hubungan industrial dilaksanakan kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan luar peradiloo. xbtk3\|kerjasama tingkat regional bidang pengembangan sdm dan kompetensi tahun setelah kerjasama tahun permanenoo. asa . mm urusan perencanaan pembangunan perumusan kebijakan rencana pembangunan nasional meliputijangka kebijakan vang terbarumusyawarah perencanaan pembangunan musrenbang musrenbang rpm rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan musrenbang kabupaten tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan musrenbang kecamatan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan musrenbang desa kelurahan tahun setelah proses tahun permantahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan rencana strategis perangkat daerah tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan program kerja tahunan usulan organisasi perangkat daerah opd) beserta data pendukungnya tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan program kerja tahunan opd tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan cc. program kerja tahunan pemerintah daerahpimpinan opd tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kepala daerah tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan berkala laporan triwulan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan semester tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan tahunan opd tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan tahunan daerah tahun setelah proses tahun permanenproses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan insidental tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan evaluasi program opd organisasi perangkat daerah)rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah tahun setelah proses tahun permanen sosialisasi dengan perangkat daerah dilaksanakan rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah penetapan perencanaan aksi strategis daerah tttt urusan pariwisata dan ekonomi kreatif kebijakan tahun sejak penetapan tahun permanen kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kebijakan dibidang kebijakan yang terbarua). kawasan pengembangan destinasi dan investasi pariwisata kegiatan dinyatakan selesai kawasan pengembangan destinasi pariwisata (perancangan destinasi pariwisata) dilaksanakan c).d).a).b).c). pengembangan daya tarik wisata kota pustaka tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan d).e). penghargaan pengelolaan daya tarik wisata cipta award) tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan industri pariwisata a).serta tirta dan spa. dilaksanakan b).c). kawasan ekonomi tahun setelah proses tahun musnah kawasan ekonomi khusus kegiatan dinyatakan selesai kawasan ekonomi lainnya dilaksanakan pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata a).b).)a). pengembangan wisata kuliner dan belanja kegiatan dinyatakan selesai b).raga c). pengembangan wisata alam dan budaya d).tahun setelah proses tahun permanen a). informasi pasar dalam negeri kegiatan dinyatakan selesai informasi pasar pariwisata dalam negeri dilaksanakan diseminasi informasi pasar pariwisata dalam negeri b).seminasi informasi pasar pariwisata luar negeri dilaksanakan c)d).:i3i hit#mia: promosi pariwisata luar negeri tahun setelah proses tahun musnah a). wilayah asean kegiatan dinyatakan selesai b). wilayah asia dilaksanakan c). wilayah timur tengah dan afrika d). wilayah amerika dan pasifik e). wilayah eropaindonesia tahun setelah proses tahun permanen a). strategi pencitraan indonesia kegiatan dinyatakan selesai perencanaan pencitraan indonesia dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pencitraan indonesia b).).insentif, event, dan minat khusus a). promosi kie korporasi korporasi dalam negeri korporasi luar negeri b). promosi kie pemerintah dan non pemerintah pemerintah non pemerintah c). promosi minat khusus wisata bahari wisata non bahari rol esaray anak. keterangan ea). program dan evaluasi b). data dan publikasi penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif a). program dan evaluasi b). data dan publikasi pengembangan sdm kepariwisataan dan ekonomi kreatif a). program dan evaluasi b). evaluasi dan kerjasama kompetensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif a). program dan evaluasi b). valuasi dan kerjasama pop map iwak keterangan om ix. urusan sosial ' v kebijakan tahun sejak penetapan tahun permanen kebijakan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jamidalam bentuk spk (pop ara, anak serangandinyatakan selesai rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napa dalam institusi dan luar dilaksanakanop ara, anak serangkeserasian sosialwah: k$iiiitvetsetelah proses tahun musnah seleksi dan verifikasi kegiatan dinyatakan selesai asuransi kesejahteraan sosial dilaksanakan kelembagaan pengelolaan premi bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan pendampingsosial dan penanggulangan kemiskinanrol pemasaran mati keterangan :i3i hit#mia:erah pengelolaan taman makam pahlawan standardisasi taman makam pahlawan masa rap twa keterangan tttt kebijakan tahun setelah kebijakan tahun permanen kebijakan dan standardisasi teknis bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa lama dinyatakan tidak dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, berlaktahun permanen penguatan ideologi negara kegiatan dinyatakan selesai implementasi ideologi negara dilaksanakan wawasan kebangsaan tahun setelah proses tahun permanen penguatan wawasan kebangsaan kegiatan dinyatakan selesai pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan implementasi bela negara tahun setelah proses tahun permanen pendidikan bela negara kegiatan dinyatakan selesai pemberdayaan bela negara dilaksanakan nilai nilai sejarah kebangsaan tahun setelah proses tahun permanen penguatan nilai nilai sejarah kegiatan dinyatakan selesai implementasi nilai nilai sejarah dilaksanakan penerbitan rekomendasi penelitian pembauran dan kewarganegaraan tahun setelah proses tahun permanen pembinaan pembauran kebangsaan kegiatan dinyatakan selesai pembinaan kewarganegaraan dilaksanaktahun permanen kegiatantahun permanen kegiatatahun permanen pedoman kewaspadaan nasional kegiatanpelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing kegiatan dinyatakan selesai tahun permanen surat pemberitahuan penelitian orang asing dilaksanakanfasilitasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan wah: k$iiiitvet data forum komunikasi umat beragama kub) kabupaten tahun setelah proses tahun permanen kegiatatahun musnah kegiatantahun musnah kegiatantahun permanen pendaftaran ormas kegiatan dinyatakan selesai database ormas dilaksanakan laporan hasil kerjasama kegiatan dengan ormas lnl tahun setelah proses tahun permanen kegiatatahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan fasilitasi sengketa ormas tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan fasilitasi ormas tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan wah: k$iiiitvet masalah sosial kemasyarakatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan masalah sosial kemasyarakatan tahun setelah proses tahun musnah kegiatantahun musnah implementasi kebijakan politik kegiatan dinyatakan selesai sosialisasi dan publikasi best practice dan inovasi dilaksanakanproses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan partai politik yang tidak memperoleh kursimusnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan database parpol tahun setelah data tahun permanen diperbaharui (update)pemerintahan umum dekonsentrasi dan kerjasamdekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan tahun setelah proses tahun musnah evaluasi kerjasama daerah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan fasilitasi kecamatan fasilitasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan database pembentukkoordinasitahun setelah proses musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan tahun monitoring dan evaluasi tahun setelah proses tahun permanen evaluasi kinerja kecamatan kegiwilayah administrasi dan perbatasan tahun setelah proses tahun permanen toponimi dan data wilayah kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan dilaksanakan evaluasi kegiatan toponimi xbtetapan batas antar daerahusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong dilaksanakansumberdaya alam dilaksanakanhubungan darat, dilaksanakan laut dan udara kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebasada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan dilaksanakan bebas pertanahan dan kawasan khusus tahun setelah proses penyelenggaraan urusan pertanahan kegiatan dinyatakan selesai tahun permanen penyelesaian sengketa pertanahan dilaksanakairan, kelautan dilaksanakccjangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangsetelah proses tahun musnah fasilitasi, bimbingan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dilaksanakansetelah proses tahun permanen pemekaran, kegiatantahun setelah proses tahun permanen lembaga kegiatan dinyatakan selesai penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dilaksanakan administrasi kepala daerah dan dprd tahun setelah proses tahun permanen kegiatatahun permanen dprd dibidang pemerintahan kegiattahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan asosiasi daerah tahun setelah proses tahun musnah xbt kegiatantahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan kapasitas daerah tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakanxbttahun permanen evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah kegiatantahun permanen evaluasi tata ruang kawasan kegiatan dinyatakan selesai pembinaan tata ruang kawasan dilaksanakan implementasi konservasi dan rehabilitasi tahun setelah proses tahun permanen evaluasi pelaksanaan konservasi kegiatan dinyatakan selesai evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan implementasi perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya air tahun setelah proses tahun permanen evaluasi pengembangan potensi sumber daya air kegiatan dinyatakan selesai evaluasi pemanfaatan sumber daya air dilaksanakan implementasi pengendalian lingkungan hidup tahun setelah proses tahun permanen pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup kegiatansetelah proses tahun permanen identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah kegiatantahun permanen pelaksanaan promosi ekonomi daerah kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan investasi daerah dilaksanakan sarana dan prasarana perekonomian daerah tahun setelah proses tahun permanen pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan perindustrian daerah dilaksanakan kemitraan usaha tahun setelah proses tahun permanen perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah kegiatan dinyatakan selesai pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah dilaksanakan kelembagaan ekonomi daerah tahun setelah proses tahun permanen pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah kegiatan dinyatakan selesai penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah dilaksanakan penataan perkotaan perencanaan pengendalian perkotaan tahun setelah proses tahun permanen evaluasi perencanaan perkotaan kegiatan dinyatakan selesai pengendalian penataan perkotaan dilaksanaktahun permanen kegiatan dinyatakan selesai pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaantahun permanen pengendalian kerjasama perkotaan antar negara kegiatan dinyatakan selesai pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan dilaksanakan perkotaan pemberdayaan masyarakat dan desa pemerintahan desa dan kelurahan tahun sejak proses tahun permanen fasilitasi pengembangan desa dan kelurahan kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan pengembangan desajakjak proses tahun musnah pelaksanaan penataan kelembagaan badan permusyawaratan desa kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan penataan kewenangan badan permusyawaratan desa dilaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa tahun sejakkegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan dilaksanakan.zte.pelaporan kinerja pembangunan desa dilaksanakan pendataan potensi masyarakat inventarisasi potensi masyarakat tahun setelah proses tahun musnah (a) profil desa kegiatan dinyatakan dilaksanakan evaluasi perkembangan masyarakat tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan dilaksanakan pengembangan kawasan perdesaan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan pelaksanaan identifikasi dan analisa penataan ruang kawasanpelatihan kegiatan dinyatakan masyarakat selesai dilaksanakanxbt budaya nusantara tahun setelah proses tahun musnah.dilaksanakan. pembinaan, perlindungan hak hak perempuan dan ketidaksetaraan gender...lumbung kegiatan dinyatakan selesai pangan dilaksanakan.setelah proses tahun musnah pelaksanaan peningkatan kerjasama dan permodalan usaha perkreditan dan kegiatan dinyatakan selesai simpan pinjam dilaksanakan. (b) inventarisasi dan pemetaan potensi desa exit (c) inventarisasi badan usaha milik desa (d) usaha ekonomi desa simpan pinjam (e)(a) identifikasi produk unggulan perdesaan dilaksanakdesa (b) fasilitasi sarana dan prasarana desa (c) sistem penilaian kinerja pasar desa lomba pasar desa (d) monitoring dan evaluasi (e)(a) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dilaksanakandilaksanakan (a) identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan (b) fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesadesa tertinggal (b) fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal (c) monitoring dan evaluasi sumber tahun musnah pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan kegiatan dinyatakan selesai perdesaan dilaksanaktahun setelah proses tahun musnah pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan kegiatan dinyatakan selesai pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman dilaksanakan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi perdesaan tahun setelah proses tahun musnah pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan dilaksanakan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi perdesaan tahun setelah proses tahun musnah pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan dilaksanakan \|kependudukan dan pencatatan sipil "ibis pendaftaran penduduk identitas penduduk tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduktahun permanen fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk wni kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing dilaksanakan fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat pindah datang penduduk antar negara tahun setelah proses tahun permanen fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk indonesia keluar kegiatan dinyatakan selesai negeri dan wni dari luar negeri dilaksanakantahun permanen fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang dilaksanakantahun musnah monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk kegiatan dinyatakan selesai evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk dilaksanatahun permanen fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian dilaksanakoo. xxctit titi dan kematian perkawinan dan perceraian tahun setelah proses tahun permanen fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian kegiatan dinyatakan selesai agama islam dilaksanakancc. pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan tahun setelah proses tahun permanen pembatalan akta kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakantahun permanen pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat kelahiran kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan pelayanan pencatatan kewarganegaraan akibat non kelahiran dilaksanaktahun permanen penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil kegiatan dinyatakan selesai monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil dilaksanakan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil xbt pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun setelah sistem tahun permanen sistem informasi administrasi kependudukan aplikasi ditingkattahun permanen pengembangan sistem kelembagaan kegiatan dinyatakan selesai pengembangan sumber daya manusia dilaksanakantahun permanen pengelolaan data administrasi kependudukan kegiatan dinyatakan selesai pemeliharaan database administrasi kependudukan dilaksanatahun musnah penyajian informasi administrasi kependudukan kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik dilaksanakantahun setelah proses tahun permanen kuantitas penduduk kegiatatahun permanen kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemudatahun permanen pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen dilaksanakan kebijakan mobilitas penduduk perlindungan dan pemberdayaan penduduk tahun setelah proses tahun permanen pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk dilaksanaktahun permanensetelah proses tahun permanen indikator kependudukan kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan analisis indikator kependudukantahun permanen pelaksanaan analisis proyeksi penduduk kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk dilaksanakantahun permanen pelaksanaan perencanaan kependudukan kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan dilaksanatahun permanen penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga internasional kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakantahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan keuangan daerah anggaran daerah anggaran daerah wilayah tahun setelah proses tahun musnah fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan kegiatan dinyatakan selesai teknis dilaksanakanoo. xbt dukungan teknis anggaran daerah tahun setelah proses tahun musnah penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah kegiatan dinyatakan selesai penyusunan tatalaksana anggaran daerah dilaksanakansetelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pendapatan dan investasi daerah pajak daerah dan retribusi daerah tahun setelah proses tahun musnah fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi kegiatan dinyatakan selesai daerah dilaksanakantahun musnah fasilitasi serta bimbingan teknis bidang usaha milik daerah lembaga kegiatan dinyatakan selesai keuangan dilaksanaktahun musnah analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan \|kegiatan dinyatakan selesai dan evaluasi bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilaksanakanoo. pengelolaan kekayaan daerah tahun setelah proses tahun permanen fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah dilaksanakantahun setelah proses tahun permanen fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah kegiatan dinyatakan selesai daerah dan atau badan usaha milik daerah dilaksanakantahun musnah koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi kegiatan dinyatakan selesai umum dilaksanakantahun musnah koordinasi penyiapan data dasar kegiatan dinyatakan selesai sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus dilaksanakantahun musnah koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi kegiatan dinyatakan selesai hasil pajak dan sumber daya alam dilaksanakantahun musnah sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus kegiatan dinyatakan selesai sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya dilaksanakantahun musnah penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan kegiatan dinyatakan selesai penyiapan dukungan teknis dana perimbangantahun musnah fasilitasi serta bimbingan teknis bidang akuntansi dan pertanggungjawaban \|kegiatan dinyatakan selesaikinerja dan kapasitas \|dan evaluasi tahun musnah penyiapan bahan bantuan keterangan ahli bidang keuangan daerah kegiatantahun permanen penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dinyatakan selesai pelaksanaan keuangan daerah dilaksanakanttt urusan kependudukan dan keluarga berencanad prosedur kriteria spk) perumusan dan penerapan standar memorandum understandingfasilitas pemajuan kebijakan pengendalian penduduk a). penyiapan fasilitastahun permanen profil dan proyeksi penduduk kegiatan dinyatakan selesai a). data profil dan proyeksi penduduk dilaksanakan wah: k$iiiitvet b).analisis sosial tahun setelah proses tahun permanen analisis ekonomi kegiatan dinyatakan selesai analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan dilaksanakproses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakatahun setelah proses tahun musnah peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan \|kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakrkotaan peningkatan akses keluarga berencana pria tahun setelah proses tahun musnah peningkatan partisipasi keluarga berencana pria kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan kesehatan reproduksi a). kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan b). pencegahan pra menstruasi syndrome dan hiv aids tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan c). pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga bina keluarga balita dan anak a).).a).pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat dilaksanakan b).tahanan remaja kegiatan dinyatakan selesai evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja dilaksanakan pop map iwak keterangpengembangan program bina ketahanan keluarga rentan dilaksanakan pelembagaan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan tahun setelah proses tahun musnahgiatan dinyatakan selesai keluargaa).tangan jenis arsip aktif inaktif ket b). pelembagaan pusat pelayanan keluarga sejahtera tahun setelah proses tahun musnahdilaksanakan cc).pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga dilaksanakan advokasi dan informasi advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi a). pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi tahun setelah proses tahun permanen perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi kegiatan dinyatakan selesai evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi dilaksanakan b). advokasi dan pencitraan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan c). komunikasi, informasi dan edukasi promosi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan sarana produksi media komunikasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan produk media komunikasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan bina hubungan antar lembaga). hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi kegiatan dinyatakan selesai pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai dilaksanakan b).).a). tenaga lini lapangan pengembangan tenagaenaga lini lapangan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan b). institusi masyarakat pedesaan pengembangan institusi masyarakat pedesainstitusi masyarakat pedesaan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan c)proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanaktahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakancc. analisis dan evaluasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakatahun setelah proses tahun permanen a). sistem aplikasi dan bank data kegiatan dinyatakan selesai pengembangan sistem aplikasi dilaksanakan pengelolaan bank data b). infrastruktur teknologi informasi jangka waktu penyimpanan jenis arsip aktif inaktif keterangan wah: k$iiiitvet pengembangan infrastruktur teknologi informasi tahun setelah sistem tahun permanen aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan (upgrade) pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan c). dokumentasi dan penyebarluasan informasi tahun setelah proses tahun musnah dokumentasi dan perpustakaan kegiatan dinyatakan selesai pengelolaan situs bukan dan media konferensi dilaksanakan (x. urusan keuangan (pengawasan keuangan) . kebijakan pengawasan bidang keuangan daerah, penyelenggaraan keuangan tahun sejak penetapan tahun permanen daerah, dan investigasirencana pengawasan rencana strategis pengawasan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan rencana kerja pengawasan tahunanngawasan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penetapan kinerja tahunan pengawasan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan rekor pengawasan tingkat daerah tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan hasil pelaksanaan pengawasan xbt audit tahun setelah proses tahun musnah kecuali utk hasil audit yang berskala nasional kegiatan dinyatakan selesai kasus korupsi, hasil audit terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai dilaksanakan dan tindak moneylaundry lanjut hasil pengawasan dengan ancaman hasil audit terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada hukuman tahun instansi pemerintah, badan hukum lain dan wajib bayar serta kasus perdata hasil audit terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah secara arbitrase hasil audit terhadap program kegiatan strategis bidang pendidikan dan dengan sengketa kesehatan tdp kekayaan hasil audit terhadap pembiayaan pembangunan daerah alam, wilayah dan hasil audit investigasi terhadap penyimpangan yang terindikasi merugikan aset negara keuangproses tahun musnah hasil audit terhadap pengelolaan penerimaan pajak, kegiatan dinyatakan selesai hasil audit terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada dilaksanakan dan tindak hasil audit terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah, lanjut hasil pengawasan hasil audit terhadap pemanfaatan aset daerah, selesai. hasil audit terhadap program kegiatan strategis bidang pendidikan dan kesehatan, hasil audit terhadap pembiayaan pembangunan daerah,: hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan daerah dan hasil audit lainnya. hasil pengawasan tahun setelah proses tahun permanen hasil pengawasan dan pembinaan tahunan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan dan tindak lanjut hasil pengawasan hasil revi tahun setelah proses tahun musnah xbt hasil pelaksanaan revi atas laporan keuangan instansi pemerintah daerah kegiatan dinyatakan selesai hasil pelaksanaan revi atas laporan kinerja instansi pemerintah daerah dilaksanakan dan tindak hasil pelaksanaan revi atas penyusunan anggaran pemerintah daerah lanjut hasil pengawasan selesai. hasil evaluasi tahun setelah proses tahun musnah hasil evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai kegiatan dinyatakan selesai hasil evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada dilaksanakan instansi pemerintah, badan hukum lain dan wajib bayar hasil evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah, hasil evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah, hasil evaluasi terhadap program kegiatan strategis bidang pendidikan dan kesehatan, hasil evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan daerah, hasil) hasil pemantauan monitoring hasil monitoring dana alokasi khusus dak)proses tahun musnah hasil pembinaan kapabilitas api kegiatan dinyatakan selesai hasil asistensi atas revi laporan keuangan dan kinerja dilaksanakan hasil pelaksanaan sosialisasi, konsulta. analisis evaluasi dan pengolahan hasil pengawasannalisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan ku. urusan pemuda dan olahraga masa rap twa keterangan . . kebijakan pemuda dan olah raga meliputi kebijakan bidang pemberdayaan tahun sejak penetapan tahun permanen pemuda, pengembangan pemuda, kebudayaan olahraga, peningkatan prestasi keputusan yang terbarukajian rekomendasi kepemudaan melalui forumembangan tahun setelah proses tahun permanen potensi nasional kegiatan dinyatakan selesai potensi internasional pertukaran pemuda) dilaksanakan peningkatan wawasan pemuda wawasan kebangsoo. kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan wawasan lingkuprogram tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan oo. xbt evaluasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pemanfaatan ipteko. xbt pengkaderrintisorganisasi kepemudaan dilaksanakoo.lintas sektoral dilaksanakanan olahraga rekreasi olahraga masswah: k$iiiitvettahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan layanan khusus tahun setelah proses tahun musnah olahraga usia dini dan lansia kegiatan dinyatakan selesai olahraga penyandang cacatproses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan daerah tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakantahun setelah proses tahun permanen program kegiatan dinyatakan selesai evaluasi dilaksanakan rol pemasaran mati keterangan :i3i hit#mia: kompetisi tahun setelah proses tahun permanen nasional kegiatan dinyatakan selesai internasional dilaksanakan iptek olahraga penerapan tahun setelah proses tahun permanen identifikasi kajian kegiatan dinyatakan selesai pendayagunaan dilaksanatahun musnah jasa olahraga kegiatan dinyatakan selesai produk olahraga dilaksanakan manajemen industri olahraga jangka waktu penyimpanan jenis arsip aktif inaktif keterangan wah: k$iiiitvet promosi olahraga tahun setelah proses tahun musnah penelusuran kegiatan dinyatakan selesai penyelenggaraan dilaksanakoo. i# :it xiv. urusan bencana, kecelakaan dan kondisi bahaya sub penanggulangan bencana dan logistik dan peralattahun permanen pencegahan kegiatan dinyatakan selesai pengkajian resiko dilaksanakan pengelolaan resiko mitigasi mitigasi struktur mitigasi non struktur pemberdayaan masyarakat peran lembaga usaha tahun setelah proses tahun musnah usaha padat modal kegiatan dinyatakan selesai usaha padat karya dilaksanakan peran organisasi sosial masyarakatdinyatakan selesai pemantauan dan peringatan dilaksanakan perencanaan siaga kebutuhan dan potensi sumber daya tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penerapan rencana strategis tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakandinyatakan selesai pengendalian dilaksanakan dinyatakan selesai pendataan darurat dilaksanakanmo\|o suara tawar keterangan wah: k$iiiitvetdinyatakan selesai bantuan sandang dilaksanakandinyatakan selesai angkutan dilaksanakan perbaikan sarana vital tahun setelah proses tahun permanen prasarana sosial kegiatan dinyatakan selesai prasarana ekonomi dilaksanakan c). pemantauan dan pelaporan pemantauanrehabilitasi dan rekonstruksiselesai inventarisasi fisikdinyatakan selesai rehabilitasi fasilitas umum dilaksanakanpemulihan dan peningkatan sosial budaya dilaksanakankompensasi dan pengembalian hak pengungsi kompensasidinyatakan selesaitahun musnah penyimpanan dan distribusi tahun setelah proses tahun musnah penyimpanan kegiatan dinyatakan selesai distribusi dilaksanakan peralatanpenyimpanan dan pemeliharaan tahun setelah proses tahun musnah penyimpanan kegiatan dinyatakan selesai pemeliharaan dilaksanakan xbt data statistik kebencanaan laporan statistik bulanan, triwulanan, dan semester tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan laporan statistik tahunan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan oo. $5tt penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi perumusan kebijakan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan tahun setelah penetapan tahun permanen penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi kebijakan vang terbarupenelitian dan pengkajian rencana kerja tahun setelah proses tahun permanen master plan rencana strategis kegiatan dinyatakan selesai berkas kontrak kerjasama material transfer agreement (mta) dilaksanakansetelah proses tahun musnah dokumen formulir pendukung instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan kegiatan dinyatakan selesai alat dan bahan dan lain lain. dilaksanakan pelaksanaan penelitian pengkajian tahun setelah proses tahun permanen prosedur petunjuk kegiatan dinyatakan selesai data primer dilaksanakanjangka waktu penyimpanan jenis arsip keterangan . hasil penelitian pengkajian rekomendasi tahun setelah proses tahun permanen laporan hasil penelitian dan hasil luaran kegiatan dinyatakan selesai rekomendasi dilaksanakan hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan \|pengembangan dan inovasi rencana kerja tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan administrasi pengembangan dan inovasihasil pengembangan inovasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan dokumen penerapan pemanfaatan pendayagunaan replikasi prototipe hasil tahun setelah proses tahun permanen penelitian pengkajian perekayasaan pengembangan inovasi masyarakat, dunia kegiatan dinyatakan selesai industri, pemerintahan dilaksanakan oo. naa emas". . ama advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan tahun setelah proses tahun musnah teknologi kegiatan dinyatakan selesai promosi dilaksanakan pemasyarakatan pembinaan penelitian pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan tahun setelah proses tahun musnah dan teknologi kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakantahun setelah proses tahun permanen penerbitan: jurnal buletin ilmiah, bahan publikasi khusus dilaksanakan leaflet dan booklet kamus istilah forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan tahun musnah teknologi tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan oo. layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan iptek tahun setelah proses tahun musnah jasa laboratorium pengujian kegiatan dinyatakan selesai jasa teknologi produksi dilaksanakanoo. perumusan kebijakan teknis dan strategi pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun sejak penetapan tahun permanen meliputi: sumber daya air, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, penyediaan keputusan yang terbaru perumahan dan pengembangan infrastruktur wilayah atau sejak keputusan lama pengkajian dan pengusulan kebijakan dinyatakan tidak berlaku.musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengaturan dan pemantauan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai pemantauan, evaluasi dan koordinasi lembaga wadah koordinasi, pengelola tahun setelah proses tahun musnah sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat bidang pengelolaan kegiatan dinyatakan selesai sumber daya air dilaksanakan pop ara, anak serangan ?xztitit :5t pemanfaatan sumber daya air tahun setelah proses tahun permanen studi kelayakan kerjasama pemerintah dan badan usaha kegiatan dinyatakan selesai perencanaan teknis desain pengembangan sumber daya air dilaksanakantelah proses tahun musnah kegiatantelah proses tahun permanen evaluasi kelayakan pengembangan sumber daya air kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan keterpaduan pemrograman tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan evaluasi dan manajemen mutu tahun setelah proses tahun musnah evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program kegiatan dinyatakan selesai pelaporan dilaksanakan informasi dan data sumber daya airsungai pembinaan pengendalian konstruksi dan pengelolaan drainase utama perkotaan tahun setelah proses tahun musnah kegiatanperencanaan sungahasil audit konstruksi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan dokumen detail desain konstruksi sungai. tahun setelah proses tahun permanenmasa rap twa keterangan ?xztitit :5t pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawadan pelaporan tahun setelah proses tahun musnahaudit teknis tahun setelah proses tahun permanen kegiataaudit teknis tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik jaringan sumber daya air tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan \|(bina marga pengembangan jaringan jalan perencanaan dan sistem jaringan tahun setelah proses tahun permanen perencanaan strategis kegiatan dinyatakan selesai sistem jaringan dilaksanakan rol pemasaran mati keterangan iii program dan anggaran penyelenggaraan jalan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan aplikasi manajemen jalan analisa data jalan daerah tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan sistem jalan dan jembatan daerahlingkungan dan keselamatan jalan tahun setelah proses tahun permanen teknik lingkungan bidang jalan kegiatan dinyatakan selesai keselamatan jalan dilaksanakan audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaanan pelaporan dilaksanakan pembangunan jalan manajemen konstruksi program dan anggararsip aktif inaktif keterangan ?xztitit :5t pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan daerahingkungan tahun setelah proses tahun musnah kegiatanalu lintasmutukesehatan dan keselamatan kerjapengendalian intern pemerintah bidang jalujian mutu konstruksi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penetapan leger jalan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan geometrik, perkerasan dan drainase pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan tahun setelah proses tahun musnah teknologi tinggi drainase jalan kegiatansetelah proses tahun permanen dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, sistem kegiatan dinyatakan selesai manajemen mutu dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan serta sistem pengendalian intern pemerintah bidang jalan pop ara, anak serangan ?xztitit :5t rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan kabupaten tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai jembatan dilaksanakan perencanaan dan pemrograman pengolahan, analisis dan validasi data jembatan kabupaten tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi tahun setelah proses tahun musnah bencana alam kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan audit keselamatan jembatan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan tahun setelah proses tahun permanen survey khusus jembatan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah tahun setelah proses tahun musnah penyelenggaraan jembatan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan tahun setelah proses tahun musnah jembatan kabupaten kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pop ara, anak serangan ?xztitit :5t penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan tahun setelah proses tahun musnah jembatan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pembinaan dan bantuan teknik sistem manajemen keselamatan dan tahun setelah proses tahun musnah kesehatan kerja smk3) pembangunan dan preservasi jembatan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pelaksanaan pengujian mutu konstruksi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan teknik jembatan pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunerta pengembangan perencanaan teknis tahun setelah proses tahun musnah pembangunan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khususmusnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan fasilitasi penetapan laik fungsi jembatilaksanakan cipta karya keterpaduan infrastruktur permukiman keterpaduan perencanaan dan kemitraan tahun setelah proses tahun permanen keterpaduan perencanaan pembangunan kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi kemitraan dilaksanakan keterpaduan pembiayaan tahun setelah proses tahun musnah penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan dilaksanaktahun setelah proses tahun musnah berjalan kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pemantauan dan pelaporan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pengelolaan data tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakanngembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan kegiatan dinyatakan selesai lingkungankawasan permukiman?xztitit :5t kawasan permukimankawasan permukiman khusus pembangunan kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tahun setelah proses tahun permanetahun setelah proses tahun permanen jaringan kemitraan kegiatiiianalisa teknis tahun sesupervisi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pop map iwak keterangan iiipengelolaan sistem informasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan khusus pembangunan ruang terbuka hijauruang terbuka hijau tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan standarisasi dan kelembagaan fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pelembagaan pengaturan tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan?xztitit :5t pembinaan sumber daya manusia tahun setelah proses tahun musnah kegiatanpenyediaan air minupop ara, anak serangan ?xztitit :5t sistem penyediaan air minumsistem penyediaan air minum khusus. tahun setelah proses tahun permanen pembangunan pengembangan kawasan rawan bencana, pasca bencana dan \|kegiatan dinyatakan selesai kawasan tertentu. dilaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pembangunan kawasan, rawan bencana, tahun setelah proses tahun musnah pasca bencana dan kawasan tertentu..penyediaan air minumpenyediaan air minum tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesaidiaan air minumdiaan air minum kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum tahun setelah proses tahun permanen kegiataelolaan air limbah dan serah terima aset tahun setelah proses tahun permanen kegiatasetelah proses tahun permanen kawasatelah proses tahun permanen pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainasehatan lingkungan permukimanhatan lingkungan permukiman kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan bina konstruksirencanaan, pemantauan, dan evaluasi tahun setelah proses tahun musnah kegiatantelah proses tahun musnahketerangan iii bina penyelenggaraan jasa konstruksi sistem penyelenggaratrakstruksi berkelanjutnajemen mutubina kelembagaan dan sumber daya konstruksi kelembagaan pemerintah dan masyarakatterial dan peralatanteknologi konstruksi dan produk dalam negerusaha jasaiii binaerapangembangan profesi jasa konstruksi tahun setelah proses tahun permanen standarisasi profesi kegiatan dinyatakan selesai fasilitasi penyetaraan kompetensi dilaksanakan produktivitaserja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi kerjasamamberdayaan wilayah tahun setelah proses tahun musnah penjaminan mutu kegiatan dinyatakan selesai bimbingan teknis dan supervisi dilaksanakantelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan iii pengelolaan data dan informasi sumber daya tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pelaksanaan pengendalian mutu tahun setelah proses tahun permanen peningkatan kapasitas jasa konstruksi kegiatan dinyatakan selesai penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan pelaporan dan pengawasan tahun setelah proses tahun musnah kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan penerapan teknologikerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi tahun setelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan fasilitasi pengembangan dan penyebarluasan materdea material dan peralatantelah proses tahun permanen kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan pengelolaan data dan aset tahun setelah proses tahun permanen
kobetimurperlu menyesuai, yakni: ketentuan ditambah (satu) angka yakni angka sehingga berbunyi sebagai berikut: daerah adalah kabupatengugus tugas satuan tugas percepatan penanganan corona virus disease covid kabupaten kutai timurkutai timur. penyidikketentuan . ketentuan ditambah (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:melaksanakan isolasi mandiri bagi pasien yang terkonfirmasi positif covid berdasarkan penetapan dari dinas kesehatan atau pusat kesehatan masyarakat tidak memperkenankan pengunjung masuk tempat kegiatan usaha apabila tidak menggunakan masker. cc.wajib menggunakan aplikasi pedulilindungi atau teguran tertulis, kerja sosial membersihkan fasilitas umum, sanksi yang bersifat pembinaan, dan atau d.menyediakan sembilan belasorang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tindakan berupa jemput paksa dan dilakukan karantina pada rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. setiap empat. setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan, pedagang kaki lima lapak jajantig.menyediakan (dua ratus) masker untuk diserahkan tim gugus tugas pemerintah daerah guna dibagikan kepada masyarakat kutai timur, draw yah berita daerah kabupaten kutai timur tahun nomor
cat tara ar! salinan ter cbesaran danarn, lun elit tea ojoitangaun des jawaban tbaramban oo) tawaran o7j tpivair mandi ootarwin (so jearumanoi papua hanya oo) oo) arfearumano teununemanau 7sez220oo (rp 301ses200 dse barumun kasal oo) bas ltawitone o irama masing kawan juameinong jbatumerah ) \| doa suami hong jar jampi hong kusam8i hii oo) rp) pas juampikong matang rus oo ) oo) jampi hong blok gamawan )\| rp ) mol kecamatan soo dawapesa tahap tahap mah bupati balangan, ttd salinan sesuai dengan aslinya ansharuddin kabar. hukum setda iwan setiap, nip.contoh laporan realisasi penggunaan dana desa laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran pemerintah desa oo. kecamatan soo. kabupaten balangan pagu dana desa: kode tanggal bukti penerimaan pengeluaran saldo ker..a.anaanaahw lud kepala desa. salinan sesuai dengan aslinya bupati balangan, kabar. hukum setda kabur kalangan tta iwan setiap, banget pon nip) dari anggaran dana desa bagi dengan jumlah desa secara nasional. alokasi formula adalahbab besaran dana desa dengan peraturan bupati ini ditetapkan besaran dana desa untuk setiap desa kabupaten balangan tahun anggaran besaran dana desa yang diterima desa setiap tahun anggaran dalam apb desa dan dikelola dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai januari s d desember. besaran dantatacara perhitungan dan penetapan rincian dana desa dilakukan berdasarkan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii mekanisme dan tahap penyaluran penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara rsud untuk selanjutnya dilakukan pemindahukuan dari rsud rkd. pemindahbukuan dari rsud rkd #tdan fotokopi npp atas nama bendahara desadana desa tahun anggaranpaling lambat minggu ke (dua)idukung dengan bukti yang lengkap dan sah termasuk pajak y6)dan fotokopi rekening tabungan atas nama pemerintah desadana desa tahapkabupaten balangan paling lambat minggu ke (dua) bulan julogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun berdasarkan peraturan menteri desaoleh masyarakat desa. kepala desa bertanggung jawab aesa berwenang untuk mengembangkan jenis jenis kegiatan lainnya diluar daftar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dantermasuk dalam lingkup urussetelah bupati menerima berkas usulan dari kepala desa yang diketahui oleh badan permusyawaratan desa dan rekomendasi tertulis dari camat. babc.g dpmd dan bkd. laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada terdiri darisebagaimana dimaksud dalam dan bupati dapat menunda penyaluran dana desa.dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan siapa tidak wajar, bupati dapat mengurangi penyaluran dana desa. siapmengenai pemberian sanksi berupa penundaan dan pengurangan penyaluran dana desa mengacu pada mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku. bab viidana desasebagaimana dimaksud padadana desadana desadana desa, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desadana desadana desa beserta berkas kelengkapannya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan danadana desa serta laporan realisasi penyerapan dana setiap tahap penyaluran dana desa, dan melaporkan melaksanakan dana desa pada seluruh desa wilayah kerjanya kepada bupati. pengawasan atas pengelolaan dana desakabupaten balangan ajejual ibuntukarau hum teatumsang jua sirap hua tica run halong isumsekacung jawaban jepara jawaban jawaban ayan jputatbasiun
rrtanitanian daerah kabupaten buton selatan. bupati adalah bupati buton selatan. dinas adalah dinas pertanian kabupaten buton selatan. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian kabupaten buton selatan. sekretaris dinas adalah sekretaris dinas pertaninomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam adalah dinas pertanimengoordinasikan penyelenggararasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang perkebunan dan holtikultura, bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner, unit pelaksana teknis daerahtanian, mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program kegiatan sub kegiatan bidang pertanitanian, pengendalian pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan daerah bidang pertanian, mengoordinasikan pelaksanaan rencana strategi dan kebijakan bidang pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pertanipertanipertanirasarana, sarana dan penyuluhan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, dipimpin oleh kepala bidang prasarana, sarana dan penyuluhan yang berada dibawah dan bertanggungnyusun bahan kebijakan daerah bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, melaksanakan kebijakan daerah bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, dan melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasirasarana, sarana dan penyuluhan, mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, penyusunan rencana program dan atau kegiatan serta anggaran bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana dinas, pelaksanaan penyuluhan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan prasarana, sarana dan penyuluhyang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan daerah bidang tanaman pangan, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, melaksanakan kebijakan daerah bidang tanaman pangan, melakukan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan, pelayanan usaha dan perlindungan tanaman, dan melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang tanaman pangan. kepalatanaman pangan, mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan bidang tanaman pangan, penyusunan rencana program dan atau kegiatan dan anggaran bidang tanaman pangan, pelaksanaan pengawasan pengelolaanrkebunan dan holtikultura bidang perkebunan dan holtikultura dipimpin oleh kepala bidang perkebunan dan holtikultura yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. kepala bidang perkebunan dan holtikultura sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan daerah bidang perkebunan dan holtikultura, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang perkebunan dan holtikultura, melaksanakan kebijakan daerah bidang perkebunan dan holtikultura, melakukan pengembangan teknologi produksi perkebunan, pelayanan usaha dan perlindungan tanaman serta pengalihan hasil dan pemasaran produk perkebunan, dan melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang perkebunan dan holtikultura. kepala bidang perkebunan dan holtikulturkebunan dan holtikultura, mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan bidang perkebunan dan holtikultura, cc. penyusunan rencana program dan atau kegiatan dan anggaran bidang perkebunan dan holtikultura, pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pengembangan produksi serta pemasaran dan promosi hasil perkebunan dan holtikultura, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perkebunan dan holternakan dan kesehatan hewan veteriner bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner dipimpin oleh kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner yangveteriner sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner: mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner, melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner, melakukan pengembangan usaha kesehatan ternak dan hewan veteriner, dan melakukan pemantauan, penguatan, perlindungan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner. kepala bidang peternakan dan kesehatan hewan veterineternakan dan kesehatan hewan veteriner: mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner: penyusunan rencana program dan atau kegiatan dan anggaran bidang peternakan dan kesehatan hewan veteriner, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha peternakan dan kesehatan hewan vereine, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan veterinernggak januari ti'buton selatan, n6, urusan diundangkan batang sen pada tanggal januari tana mah kan jl, pan sek aris daerah kabupaten buton selatan, "aau ( (setda, otanian kabupaten buton selatan susunan organisasi dinas pertanian kabupaten buton selatan sekretaris dinas kelompok jabatan fungsional kerennarernareenanaen ttl emo dewasa dan kelompok bag umum dan fungsional kepegawaian bidang bidang bidang bidang prasarana, sarana tanaman pangan perkebunan dan peternakan dan dan penyuluhan holtikultura kesehatan hewan veterineran? ton selatan, cha la'ode urusan ton ses
berita daerah kabupaten bandung hy nomor tahun peraturan bupati bandung nomor tahun tentang penggunaan uang persedian (up), ganti uang (gu) dan tambahan uang (tu) dila. bahwa penyelenggaraan program, kegiatan dan pelayanan pemerintah daerah oleh perangkat daerah harus dapat terselenggara dengan lancar, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sejak dimulainya pelaksanaan tahun anggaran sampai dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran: bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah dapat diberi persediaan uang kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sebagaimana diamanatkan oleh undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negggunaan uang persediaan up), ganti uang gu) dan tambahan uang tu)gunaan uang persediaan (up), ganti uang (gu) dan tambahan uang (tusekretariatingkat dprd adalah dprd kabupaten bandung. sekretariat dprd yang selanjutnya disingka. unit kerja adalah bagian dari skpd yang melaksanakan satu atau beberapa program danyang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan dprd kabupatentetapkan oleh kepalunit kerja skpd yang ditetapkan dengan keputusan kepala skpd. bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara daerah untukdinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dprk)dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dprk)uang persediaan yang selanjutnya disingkat adalah uang yang diberikan kepada skpd sebagai uang kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. ganti uang yang selanjutnya disingkat adalah tambahan uang sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan. tambahan uang yang selanjutnya disingkat adalah tambahan uang untuk mencukupi persediaan ubab pengelolaan uang persediaan untuk mendukung kelancaran tugas tugas, dengan menerbitkan spm tu. uang persediaan up), ganti uang gu) dan atau tambahan uang tu) disimpan pada rekening bendahara pengeluaran. bab iii penggunaan uang persediaan (up), ganti uang (gu) dan tambahan uang (tu) bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya,melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya, untuk belanja yang bersifat mengikalat tulis kantor, makan minum dan biaya lembur untuk keperluanbelanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah membayar dari pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan pada tidak dipenuhi. persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ini, yaitu untuk pembayaran kepada pihak yang menyediakan barang jasa persyaratannya berpedomanbab pembayaran kepada penyedia barang jasa pembayaran untuk pihak yang menyediakan barang jasa atau pembayaran kepada penyedia barang jasa selain dari uang persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran masing masing skpd. pembayaran untuk pihak yang menyediakan barang jasa atau pembayaran kepada penyedia barang jasa sebagaimana dimaksud pada huruf dan setinggi tingginya sebesar rp. (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan setiap bulan. kecuali untuk kebutuhan yang sifatnya sangat mendesabar sebaranangunan gedung pemerintahandaerah pemerintahan daerah perumahan daerah industri daerah rekreasi transportasi assainering kesehatan lingkungan annnnnnnn tata lingkungan daerah hutan dearah pertanian daerah pemukiman pusat pertumbuhan transportasi annnnnnnn annnnnnnn annnnnnnn annnnnnnn5 nnn5 a nnn nnn5 a nnn a nnn a nnn a nnn a nnn air minum intake transisi air baku instalasi pengolahan distribusi annnnnn annnnnn annnnnn annnnnn annnnnn pengawasan perincian ketiga pengawasan bidang urusan dalam bidang peralatan a nnn nnn5 a nnn bidang organisasi penatalaksanaan a nnn a nnn a nnn bidang pemerintahan nn nn nnnnnnn nn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn bidang politik nnn n nnn n nnnnnnn nnn n nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn bidang keamanan ketertiban nnnnnnn nnnnnnn annnnnn nnnnnnn annnnnn annnnnn annnnnn annnnnn annnnnn bidang kesra annnnnn annnnnn anna annnnnn anna anna anna anna anna bidang perekonompekerjaan umum annnnnn annnnnn 2nnnnnnnnn annnnnn 2nnnnnnnnn 2nnnnnnnnn 2nnnnnnnnn 2nnnnnnnnn 2nnnnnnnnn 2nnnnnnnnpegawauangan annnnnn annnnnn nnnnnnn annnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn kepegawaian perincian ketiga kepegawaian annnnnn annnnnn nnnnnnn annnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn nnnnnnnn mutasi pengangkatan kenaikan gaji berkala kenaikan pangkat pemindahan berbantuan terasering penunjukan tugas belajar wajib militer mutasi pegawai instansi lain annnnnn kedudukan perhitungan masa kerja penyesuaian pangkat gaji penghargaan ijazah jenjang pangkat nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn annnnnn annnnnn penilaian penghargaan hukuman konduite ujian dinas penilaian kehidupan pegawai rehabilitasi a nnnnnnnna a nnnnnnnna a nnnnnnnna tata usaha kepegawaian formasi bezzeting registrasi daftar riw pekerjaan kewenangan mutasi kepegawaian penggajian sumpah pegawai korps pegawai nnnnnnnnn pemberhentian permintaan sendiri dengan hak pensiun karena meninggal alasan lain uang pesangon uang tunggu untuk sementara waktu tidak dengan hormat nnnnnnnnnn pendidikan pegawai perencanaan pendidikan reguler pendidikan non reguler pendidikan keluar negeri metode tenaga pengajar administrasi pendidikan fasilitas sarana keuangan perincian ketiga keuangan nota keuangan apbn apbd annnnnnnnnnnnnnn ann anna ann anna ann anna ann anna ann anna anggaran rutin pembangunan anggaran belanja tambahan dik dip annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn otorisasi rutin pembangunan siap ralat annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnn verifikasi rutin pembangunan penerimaan rutin pembangunan nota pemeriksaan pemindahan pembukuan spp) annnnnn annnnnn pembukuan penyusunan perhitungan anggaran permintaan data anggaran an nnn nnn an nnn nnn an nnn nnn an nnn nnn an nnn nnn an nnn nnn an nnn nnn perbendaharaan tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan penghapusan kekayaan negara penunjukan bendahara spesimen tanda tangan surat tagihan piutang nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 pembinaan perbendaharaan pemeriksaan kas bendaharawan laporan keuangan bendaharawan nnn n nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 pendapatan perimbangan keuangan subsidi pajak, ikeda retribusi bea cukai pungutan bantuan presiden nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnn n nnn n nnnnnnnnnn5 nnn n nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnnn5 bendaharawan spp teguran annnnnnnnnn annnnnnnnnnn annnnnnnnnnn annnnnnnnnnn annnnnnnnnnn annnnnnnnnnn annnnnnnnnnn pola klasifikasi umum umum lambang garuda bendera kebangsaan daerah daerah provinsi daerah kabupaten kota land tanda kehormatan penghargaan untuk pegawai lihatspanduk undangan tanda jabatan pamong praja pamong lainnya nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn urusan dalam gedung kantor termasuk instalasi prasarana fisik pamong praja kantor dinas badan provinsi rumah dinas rumah pejabat negarjasa air penerangan listrik jasa listrik telepon keamanan ketertiban kantor kebersihan protokol upacara bendera tata tempat pemasangan gambar presidenannnnn kekayaan daerah nannnnn nannnnn 2n2 n5n nannnnn 2n2 n5n 2n2 n5n 2n2 n5n 2n2 n5n 2n2 n5nanannnn nan nanannnn nan kearsipan ekspedisi surat pengantar salah kirim pola klasifikasi penataan berkas penyusuna nnn a nnn a nnn perencanaan meliputi rencana pembangunan lima tahun,. dik. dup. dip laporan fisik dan keuangan proyek pembangunan, siap tender, pemborong dan sebagainya. replika pelita daerah tambahan kode wilayah bantuan pembangunan daerah. tambahelitian bidang pemerintahan diklasifikasikan disini proyek prasarana fisik pemerintahan. tambahan perincian pada contoh proyek ketentaraan bidang politik bidang keamanan dan ketertiban tambahan perincian dan contoh proyek kepada kerajaan bidang kesejahteraan rakyat tambah susunan tata cap stempel stempel jabatan stempel dinas papan nama instansi pemerintah non pemerintah nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnn penelitian riset survey kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dan instansi lain a nnn a nnn konferensiannnnnn annnnnn annnnnndan tinggi negara perjalanan pegawai tinggi dalam negeri perjalanan tamu asing daerah perjalanan presiden wakil presiden luar neganegeri pemerintahaan menteri interim sidang kabinet, sidang stabilisasi ekonomi sama antar departemen pemerintahan provinsi laporan daerah tambahan kode wilayah monografi tambahan kode wilayah koordinasi instansi tingkat provinsi dinas otonomi instansi vertikal gubernurwakil gubernur tambahan kode wilayah meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan pemberhentian, serah terima jabatan dsb sekretaris daerah tambahan kode wilayah meliputi pencalonan, serah terima jabatan forum koordinasi pemerintah daerah meliputi pemerintah provinsi musica tingkat forum pap panitia anggaran provinsi forum koordinasi lainnya. pembentukan pemekaran wilayah pembentukan daerah otonomi pembentukan batas wilayahsungai, pulau, selat, jalan dan sebagainya pembagian wilayah kota dan sebagainyark panitia anggaran kabupaten kota forum koordinasi lainnyapemberian dan penggantian nama kota, daerah dannnnnnnnnn desa kelurahan pemerintahan desa meliputi pencalonan, pemilihan, pengamatan, pemberhentian dan sebagainya penghasilan pamong praja kekayaan desa dewarukun tetangga, rukun warga rukun kampungan nn annan anna an nn an nn dprd tingkat keanggotaan pencalonan pengangkatan pemberhentian recall meninggal pelanggaran pelanggaran reses kesejahteraan keuangan penghargaan hak sekretaris dprd tingkat annan nnnnnnnnn annan nnnnnnnnn annan nnnnnnnnn annan nnnnnnnnn hukum konstitusi abi dasar hukum undang undang dasar garis besar haluan negara perdata tanah rumah utang piutang gadai hipotek tarian pidanaeri lembaga non departemen gubernur bupati walikota madya instruksi presiden menteri lembaga non departemen gubernur bupati walikota madepublik indonesia luar negeri pbb laporan n nnnnnnnnnn n nnnnnnnnnn n nnnnnnnnnn politik politik kebijaksanaan umum orde baru ninnin ninnin ninnin ninnin ninnin ninnin ninnin kepartaian partai demokrasi indonesia golongan karya partai persatuan pembangunan ninnin ninnin ninnin ninnin ninnin ninnipbapri reda utama berdasarkan kerohanian muhammadiyah persatuan serikat islam ninnin ninnin ninnin ninnin ninnin ninnin organisasi profesi danpemuda pancasila angkatan muda pembaharuan indonesia organisasi pemuda lainnyakop)asa wanita indonesia himpunan wanita karya pembangunan pergerakan wanita nasional indonesia perhimpunan anggrek indonesia organisasi wanita lainnyagaraan pemilu keamanan ketertiban keamanan ketertibapertahanan darurat laut udara perbatasan mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn kemiliteran latihan militer wajib militer operasi militer kekaryaan abri pejabat sipil dari abri klasifikasi kekaryaan abri amd musim nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn nn nnnnnnn nnn nn nnnnnnn nnn nn nnnnnnn pertahanan sipil lintas nnn nn nnnnnnn nnn nn nnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn mnannnnnnnn n mnannnnnnnn n mnannnnnnnn n mnannnnnnnn n mnannnnnnnn n kejahatan makar pembentukan pembunuhnan n ninnin nan n ninnin nan n ninnin kecelakaan darat udara laut sungai danau mann nnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn aan nn nnnnnnnn aan nn nnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn aan nn nnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn nnn anna mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn mnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnannnnnnnnn mann ninnin nana mann ninnin nana mann ninnin nana mann ninnin nana mann ninnin nan kesejahteraan rakyat kesejahteraan rakyat nnnnnnnnn nnnnnnnnn .nnnnnnnn nnnnnnnnn .nnnnnnnn .nnnnnnnn .nnnnnnnn .nnnnnnnn .nnnnnnnn lkdkolahan dan perlindunganandesasumber daya desaan piagam pengembangan kawasan terpadu program inpsnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn pendidikan pendidikan khusus.an mapas, perpeloncoan tujuan belajar hari libur uang sekolah klasifikasi disini spp bea siswa metode belajar kuliah ceramah, simposium diskusigerakan jum'at bersih kusta kelamin frambosia t.b.c epidemiologi karantina etika kolera imunisasi survailense abies anjing gila pemberantasan pencegahan penyakit menular sumber binatang malaria dengue hemorrhagic fever demam berdarah dhf malaria serangga hygiene sanitasin2 nnn agama islam peribadatan sholat zakat, fitrah puasa haji. jangan diklasifikasikan disini lihat mto rumah ibadah tokoh masyarakattal mal dsb pendidik rohaniawan, pastur mazhab organisasi gerejani hindu peribadatan rumah ibadah tokoh agama rohaniawan mazhab organisasi keagamaan budha peribadatan rumah ibadah tokoh agama rohaniawan mazhab organisasi keagamaan urusan haji onh manasik nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn. panti asuhan panti jompo bimbingan sosial masyarakat suku terasing meliputi bimbingan pmi makam umum pahlawan khusus keluarga, raja krematorium kependudukan kewarganegaraan indonesia w.n.ti aslstate lessan lapangan pkb pos desa akseptor catatan sipil 2n 2n media mas,al hubungan masyarakat internet perekonomian perekonomian dewan stabilisasi pertani kencana dakabalarea pengadaan pangan pengadaan sandang perijinan pada umumnya. untuk perijinan suatu bidang, diklasifikasikan pada masalahnya. nnnnnnnnnn5 nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn perdagangan diklasifikasikan disini tatanama promosi perdagangan pekan raya iklan pameran pameran non komersial lihat pelelangan tera pemasaran sembilan bahan pokok.gang kaki lima kios ekspor impor perdagangan antar pulau perdagangan luar negeri peti kemas termasuk tangki penyimpanan minyak goreng. pergudangan aneka usaha perdagangan koperasi untuk bud, kud, lihat klas nnnnnnn pertanian tanaman pangan program bimas idmas kredit usaha tani kut penyuluhan produksi padi sawah gogo huma palawija kacang, petani lahan kritis kta bina usaha pasca panen kehutanan program hak pengusaha hutan tataguna hutan perbedaan hutan tumpangan pemisahan ikan, pembenihan ikan dan budidaya ikan areal perikanan ikan hias rumput laut mina padi sarana peralatan a11telor daging kulit sarana usaha peternakan kandang lahan kebunnnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnn nnnnnnnnolahan, pemurnian, pengaturannya bahan galian strategis bahan galian golongan minyak bumi, abituren cair, lilin dan gas alam abituren padat, aspal antrasit, batu bara, batu bauksit, tembaga, timah, seng emas, platina, perak, air raksa, intan arsip, artman, bismut rutenium, cerium, dan logam logam langkah lainnya berilium, korundum, zircon, kristal kuarsa kolot, flowispor, barit yodium, brom. kor, belerang bahan galian yang tidak termasuk golongan dan dan pasi keamanan lalu lintas, rambu rambu angkutan jalan raya perijinan terminal alat angkut angkakeretaapian pintu lintas kereta pai signala pos telekomunikasi telepon telegram tele ssb satelit stasiun bumi pariwisata dan rekreasi obyek kepariwisataan taman mini indonesia tmii perhotelan travel service tempat rekreasi sea world meteorologi curah hujan ramalan cuaca.nnnnnnnn .nnnnnnnn .nnnnnnnn annnnnn fisc kedutaanmb panitia pelaksana penguasaan milik belanda) badan hukum asing belanda prk pemulihan hak perpres hak pengelolaan perumnas, bonded ware house, industrial estate, real estate.nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn pekerjaan umum dan keterangan pekerjaan umum dan keterangan tata bangunan konstruksi, dan industri konstruksi. kontraktor pemborong tender penunjukan prakualifikasi daftar rekaman mampu drm tanda daftar rekaman tdr arsitektur bahan bangunan tanah dan batu seperti batu belah steen slag, split dsb. aspal (aspal buatan aspal alam buatan besi dan logam lainnya besi beton besi profil konstruksi paku alumunium bahan bahan pelindung dan pengawet cat, tech cil, pengawet kayu semen kayunec
bupati jepara provinsi jawa tengah peraturan bupati jepara nomor tahundengan rahmat tuhan yang maha esa bupati jepardana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupatbelanja daerah kabupaten jepara tahunbab ketentuan umum dalam peraturan bupati jeparaebut rpm desrencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari rpm desasa pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat kpa,. kantor pelayanan perbendaharaan negara yang selanjutnya disingkat ppn, adalah instansi pemerintahan yang bawah naungan kementerian keuangan yang menangani keuangan. pembagian, penetapan dan pengelolaan rincian dana desa setiapdanaepara rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten jepara. rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten jepara. rasio ikg setiap desa terhadap ikg desa kabupaten jepara. kab kota alokasi formula kabupaten jepara. peraturan bupati ini menetapkdan. penyaluran dana desa dari rsud rkd tahap dilaksanakan setelah bupati menerimasebelumnya dari petinggsebelumnya dari petinggi. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada hurufhak asal usul desa dan kewenangan lokal desa serta disepakati dalam musyawarah desa yang tertuang dalam apb des. prioritas penggunatetapi dianggap penting dan mendesak, dengan memastikan bahwa pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada daninggmelalui camat sebagaimana form terlampir dalam lampiran iii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturantinggi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada bupati. bukti pengeluaran, bukti fisik spj dan bukti penggunaan keuangan dana desa harus mendapat pengesahandesa tentang kebenaran dokumen tersebut. bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan dana desa hanya dapat diperiksa oleh lembaga pengawas dan pemeriksa fungsional atau lembaga pengawas dan pemeriksa lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. petinggi bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan dana desa. bab pembinaan dan pengawasan guna pengoptimalan dan peningkatan kinerja pengelolaan dana desa, maka dibentuk tim pembina tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camatdana desa dan penyusunan rpj des, des, rap des, apb des, penjabaran apb desbulan, menyampaikan rekapitulasi laporan bulanan penggunaan dana desa kepada bupati. monitoring sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan terhadap: a.cc. penyampaian laporan realisasi administrasi penggunaan dana desa. lpa dana desa. evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan terhadap: perhitungan rencana penggunaan dana desa. realisasi administrasi penggunaan dana desa. hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desaelitidana desa, melaporkan pelaksanaan tugas kepada bupati. pengawasan penggunaan dana desa bisa dilaksanakan oleh bpd, masyarakat dan lembaga pengawasan fungsional lainnya,tinggurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret supervision model the prosecutors and employees prosecutors deputy attorney general for supervision sulit setyowati faculty law, university pulang guntarto widodo faculty law, university pulang abstrak pengawasan terhadap kinerja dan perilaku kejaksaan dan kantor kejaksaan baik dalam maupun luar kantor adalah wewenang (dua) badan pengawas, yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. model pengawasan yang diterapkan oleh wakil jaksa agung untuk pengawasan bersifat represif yang memiliki kelemahan. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengawasan karyawan jaksa dan penuntut oleh wakil jaksa agung untuk pengawasan dan mengetahui konstruksi baru model pengawasan untuk jaksa dan karyawan jaksa oleh kantor kejaksaan agung republik indonesia. jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan penelitian kualitatif. data kualitatif berupa data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur, khususnya undang undang nomor tahun tentang kejaksaan agung republik indonesia dan peraturan presiden nomor tahun tentang komisi kejaksaan republik indonesia. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme pengawasan terhadap jaksa dan karyawan jaksa, oleh karena itu pengawas internal dan pengawas eksternal jaksa penuntut perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas kinerja dan perilaku jaksa dan karyawan jaksa. kata kunci: model, pengawasan jaksa, wakil jaksa agung untuk pengawasan. abstract supervision the performance and behavior prosecutors and prosecutors' offices both inside and outside the office the authority (two) supervisor body, namely the internal supervisorybody and the external supervisorybody. the supervisor model implemented the deputy attorney general for supervision depressive that have weaknesses. the formulation the problem this research are how the prosecutor and prosecutor's employee supervision model the deputy attorney general for supervision how the new construction the supervision model for prosecutors and prosecutors' employee the attorney general's office the republic indonesia. this type research sociological legal research, with qualitative research approach. qualitative data the form primary data sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees . obtained through observation and interviews, while secondary data obtained through literature study, especially law concerning the indonesian attorney general's office and presidential regulation concerning the attorney commission republic indonesia. the results showed that there was dualisme supervision prosecutors and prosecutors' employees, therefore internal supervisor and prosecutors' external supervisor need work together improve the quality the performance and behavior prosecutors and prosecutors' employee. keywords: model: supervision: prosecutor: deputy attorney general for supervision. introduction inspiration the rule law has been initiated since plato's concept: that good governance based good legal arrangements called nomor. the idea popular rule law the 17th century result the political situation europe which was dominated absolutism. the concept the rule law then developed two legal systems, namely the continental european system with the term rechsstaat and the anglo saxon system with the term rule law. the rule law develops anglo saxon countries, such the united states. the concept continental european legal state rechsstaat was pioneered immanuel kant and frederick julius stahl.' the existence the republic indonesia attorney's office the perspective the concept rechstaat, the concept the rule law, and the concept the indonesian rule law should realized through the concept the distribution power law enforcement the republic indonesia. the presence the prosecutor's office the world justice is: first, preventive effort, limit, reduce prevent the power government state administration (the concept rechtstaat) which suspected being arbitrary which can detrimental both the people and the government itself, even prevent collusion, corruption and nepotisme kkn). second, the position and function independent and independent body carry out its duties and authority law enforcement order create fair, independent and independent justice system (the rule law concept). third, maintaining the harmonis relationship between rights and obligations between the government and the people through the task titik triwulan titik, konstruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen uud prenadamedia group, jakarta, page. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret the role internal supervision catalyst related quality assurance, internal control apparatus has the role motivation, guiding and moving the organization and ensuring there are violations applicable regulations and ps, where related the development values, morals, and culture organization conducted the long run. the provision quality assurance aims ensure that the activities the organization carried out have produced outputs that can meet the needs its users. the role catalyst, the internal supervisor plays the role fasilitator and agent change. based government regulation concerning the government internal control system spip), the government internal oversight apparatus api) has two important roles, namely unity, providing adequate confidence compliance, saving, efficiency, and effectiveness achieving the objectives carrying out the duties and functions government agencies, and second, provide early warning and increase the effectiveness risk management carrying out the duties and functions government agencies. internal supervision expected quality assurance (quality assurance) that can guarantee the activities the organization can run efficiently, effectively, and accordance with applicable regulations. president joko widodo the government internal supervision meeting the government dated may among others, stated that api's capability level was targeted reach level and level the capability api level intended that api must able assess the efficiency, economic effectiveness activity and able provide consultation governance, risk management and internal control. the deputy attorney general for supervision the government internal supervisor apparatus api) the attorney general's office the republic indonesia, actually has very strategic role for the realization just law enforcement. the field supervision must able ensure that the law enforcement process carried out accordance with applicable regulations, both the level legislation and technical instructions the republic indonesia attorney's office. the field supervision must also able encourage and motivated prosecutors that carrying out their duties, they always uphold the values honesty and values that live society. efforts realize the role the field effective supervision requires strengthening from various aspects, including human resources), ibid., page. kejaksaan agung republik indonesia, laporan rapat kerja nasional kejaksaan tahun bali, november page. kejaksaan republik indonesia, laporan hasil rapat kerja teknis bidang pengawasan tahun tanggal juli page. sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees institutions, business processes, regulations, and budgets. example terms hr, there still need recruit auditors and increase their competence through training, in house training, focus group discussions. some important factors that support the achievement the effectiveness supervision, including professional expertise, quality functional supervision, organizational independence, career path, and leadership support. connection with the above, the deputy attorney general for supervision internal supervisor apparatus within the republic indonesia prosecutors office accordance with the regulation the attorney general the republic indonesia number: per dated march dated march concerning administrdated july carrying out internal oversight tasks within the republic indonesia prosecutor's office through functional supervision activities, which include general inspection leadership inspection, special inspection, case monitoring and inspection. the implementation functional supervision activities based the annual supervision work program ppt), which contains the time implementation, the object inspection, the target inspection, and the execution with the inspection material based the audit work program pkp). based these provisions, currently the field supervision carrying out functional supervision still shows the role watchdog which oriented towards the findings the examination results and punishment for each violation, that not uncommon find the findings the audit results repeatedly administrative matters such filling case handling register. the supervision sector has not been able play the role assistance for other fields effort achieve performance effectively and efficiently. the field supervision expected play role prevention and early warning system (early warning system) prevent the occurrence disciplinary violations, violations the code ethics and violations the law the prosecutor's office. therefore, joint commitment the field supervision needed change the paradigm carrying out their duties and obtain support from other fields the attorney generals office implementing the above paradigm changes. ibid., page. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret closing conclusion model supervision prosecutors and attorney general staff the junior attorney general supervision, conducted the form inherent supervision and functional supervision that depressive, still has many weaknesses. the new construction the supervision model prosecutors and prosecutors 'offices the attorney general's office the republic indonesia, carried out internal supervision attorney general for supervision) the performance and behavior prosecutors and prosecutors' officers has experienced shift from watchdog consultant and catalyst. recommendation internal supervisor deputy attorney general for supervision) and external supervisor attorney commission the republic indonesia) must continue work together improve supervision the performance and behavior prosecutors and prosecutors' officers create better prosecutor's office. references books bambang waluyo, reform the development the indonesian attorney general's office the republic indonesia attorney's appeal, badan penerbit fakultas hukum universitas indonesia,reference, south jakarta, mensen dinamo, state administrative law, jala permata aksara, jakarta, titik triwulan titik, indonesian constitutional law construction post amendment the constitution, prenadamedia group, jakarta, yudi kristiani, awaiting the prosecutors' progressively satjipto rahardjo and the progressive law urgency and criticism, huma jakarta, jakarta, journals, magazines, newspapers bambang waluyo, questioning amendment law number concerning the attorney general the republic indonesia journal sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees bina adhyaksa volume number marchbagi manan dalam mei susanto, right questionnaire function oversight the people's legislative assembly study the constitutional court's decision number: puu xv judicial journal.l volume number december ita anastianah, the role wage forming civil society, case study al amin islamic boarding school panduan sumenep madura al awal journal wage and islamic economics. volume number july attorney general r.i., attorney general's republic indonesia annual report attorney general r.i., jakarta,ort the results the supervisor technical working meeting, july marwan effendy, welcoming the revision law concerning the attorney the legislative initiative journal bina adhyaksa volume iiijoko subagyo, actualization legal culture the era democracy", journal bina adhyaksa volumesulit setyowati, normative legal review public examination results court decisions corruption cases", surya kencana satu journal: the dynamics legal and justice problems, volume number march regulation the attorney general the republic indonesia number: per a ja. dated march dated march concerning the implementa ja july jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret prosecution (law enforcement) the judicial process (the concept the indonesian rule law).? the attorney general's office, law enforcement agency, the first priority for state institution implementing bureaucrat reform program whose implementation coordinated the ministry pan rb. through bureaucrat reforms, expected that good governance can realized well the creation modern organization that priorities public services law enforcement. bureaucrat reform implemented through system reform which includes: institutional reform, business processes, and human resources. through this bureaucrat reform, hoped that least bureaucracy will obtained which illustrates the process democratization, bureaucracy's effectiveness and efficiency, transparency and accountability, and responsibility the framework providing excellent service the community. satjipto rahardjo said "law enforce must have progressive thinking carrying out their duties the field law, both police, prosecutors, judges and lawyers." the law must able explore and find justice progressively. this progressively demands increase the profesionalisme law enforcement officers, that will foster public respect and respect for the law, while increasing the authority the law." increasing the profesionalisme law enforcement officers, urgent need that must done law enforcement agencies, because profesionalisme the key the realization justice and public welfare. the increase profesionalisme law enforcement officers must not stop, even though today's reality shows that people's appreciation for law enforcement has weakened, because number law enforcement officials have been involved various legal cases. actions law enforcement officials that are against the law such corruption, manipulation the rule law, discrimination law enforcement, etc. have worsens the image the law the eyes the public. the duties and authority the indonesian attorney general's office, normative affirmed article law number year concerning marwan effendy, menyongsong revisi undang undang tahun tentang kejaksaan inisiatif legislatif, jurnal bina adhyaksa volume iii nomor juli jakarta: pusat penelitian dan pengembangan kejaksaan agung republik indonesia, page. bambang waluyo, reformasi pembinaan sumber daya manusia kejaksaan dalam bunga rampai kejaksaan republik indonesia, badan penerbit fakultas hukum universitas indonesia, page. joko subagyo, aktualisasi budaya hukumdalam era demokrasi, jurnal bina adhyaksa volume nomor juli jakarta: pusat penelitian dan pengembangan kejaksaan agung republik indonesia, page. ibid., page. sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees . the attorney general's office the republic indonesia, which states that the prosecutor's office has the duties and authority the field criminal, civil and state administration, well organizing activities the field public order and peace. besides that certain criminal acts, the attorney general's office given the authority conduct investigation. this based the provisions law number concerning the attorney general's office the republic indonesia, law number concerning human rights courts,' law number amended and supplemented law number concerning amendment law number concerning eradication corruption,? and law number concerning the corruption eradication commission. based the above, the fundamental question how the level success supervision increasing the profesionalisme the prosecutor's performance. the answer that the prosecutor's office must able properly carry out the duties and functions mandated the law mentioned above. this important emphasize, that the supervision spirit not promoted from the root, which just punish people without clear purpose direction. another thing that less important the external control supervision the community over the running independent judiciary. the formation the attorney commission the republic indonesia very urgent need external oversight body the prosecutor's office, because not enough just internal supervision stipulated the regulation the attorney general the republic indonesia number: per dated july concerning amendments the regulation the attorney general the republic indonesiawhich regulates hurufngadilan hak asasi manusia,omisi pemberantasan tindak pidana korupsi. sulit setyowati,, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan, volume nomor maret page. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret procedures for inherent supervision that are carried out continuously with due regard management control systems. supervision the performance and behavior prosecutors and prosecutors' administrative staff, both inside and outside the office, the authority (two) supervisor institutions, namely internal supervisor and external supervisor. internal oversight carried out the deputy attorney general for supervision and external supervisor carried out the republic indonesia prosecutors' commission. the deputy attorney general for supervision the republic indonesia carries out supervision applying depressive supervision models that actually have many weaknesses and have the potential for violations. supervision conducted the deputy attorney general for supervision the republic indonesia limited depressive supervision result the conventional prosecutor's bureaucrat system. this line with the opinion yudi kristiani, who stated that: the prosecutors bureaucrat conventionally shows how hegemony realistic realistic concepts has ripped the prosecutors bureaucracy. that the logic law has been reduced bureaucrat logic which emphasizes rule the only way thinking law enforcement. seen from the field case handling control, the conventionally the attorney's bureaucracy has the potential become source irregularities the attorney's bureaucracy which difficult stop, because the existence any irregularities lies behind the mechanism for the handling case handling. when viewed from the aspect law enforcement, the prosecutor's bureaucrat conventionally makes the attorney general lose chance effort manifest the institutional legitimacy the public interest every law enforcement policy implemented the prosecutor's office. the number prosecutors and prosecutors who committed violations and received disciplinary sentences from july are follows:'! jenis hukuman januari juli) aja gs jajar seed \|a\|won diolah dari laporan tahunan kejaksaan republik indonesia tahun sampai dengan sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees . umah taj asal sumber: data sunproglapnil bidang pengawasan pada kejaksaan agung r.i. this condition can also seen from the number public complaint reports received the prosecutors' commission, which can sought decrease number, preventive supervision model applied. because preventive supervision can more optimal than the implementation depressive supervision models. problems based the background above, this research problem can formulated follows: first, what the current model supervision prosecutors and prosecutors' employees conducted the deputy attorney general for supervision second, what the new construction the supervision model for prosecutors and prosecutors' offices the attorney general's office the republic indonesia research method this research type sociological legal research (socio legal research) which sees law empirical social phenomenon. the method used this study qualitative method using descriptive analysis.'? this study uses primary data through observation and interviews, while secondary data obtained through library research, especially law concerning the attorney general's office the republic indonesia and presidential regulation concerning the republic indonesia prosecutors' commission. result and discussion oversight model attorney general and attorney general staff supervising attorney general the realization the concept separation powers initiated montesguieu, practice difficult even give birth the arbitrariness each branch power, therefore modification theory born ita anastianah, peran wakaf dalam membentuk civil society, studi kasus pesantren al amin panduan sumenep madura, al awal jurnal wakaf dan ekonomi islam volume nomor juli page. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret such the theory power sharing (checks and balances)." supervision the main scope authority possessed the bearer state power implemented various models. institutional oversight itself law concept can found state administrative law. oversight the administration government, especially the legal aspects public services least carried out way that according mensen dinamo follows: inherent supervision, namely supervision conducted the direct supervisor, accordance with statutory provisions, functional supervision, namely supervision carried out functional supervisor officers accordance with statutory provisions and community oversight, namely supervision conducted the community, the form reports complaints from the public about irregularities and weaknesses the administration public services. the three ways supervision, can model supervision prosecutors and prosecutors' officers which includes supervision performance and supervision their behavior. line with the opinion r.m. rachman, that also important perfect article paragraph law associated with optimal protection for prosecutors and their families. protection accordance with the provisions article and article the united nations guidelines the role prosecutors united nations guidelines the role prosecutors), which states follows:" the state should guarantee that prosecutors can carry out their professional functions without intimidation, obstruction, harassment, improper intervention unfair protection from civil, criminal other liability and prosecutors and their families should physically protected the authorities their security threatened the implementation the prosecution function. maintaining commitment and consistency carrying out tasks requires guidance, code ethics and supervision prosecutors. the internal mainly the attorney general for supervision and external affairs based article law number the prosecutors' commission. provisions for guidance, code ethics and supervision related punishment. therefore the balance award. addition protection and rewards other forms, the provisions the prosecutor's allowance article law bagi manan dalam mei susanto, hak angket sebagai fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat kajian putusan mahkamah konstitusi nomor: puu xv jurnal yudisial volume nomor desember page. mensen dinamo, hukum administrasi negara, jala permata aksara, jakarta, hae bambang waluyo, menyoal perubahan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, jurnal bina adhyaksa volume nomor maret jakarta: pusat penelitian dan pengembangan kejaksaan agung republik indonesia, page. sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees . number should better maintained and realized despite regeneration. departing from the oversight model known the country's administrative law, the performance prosecutors carrying out prosecution tasks mainly carried out more functional supervision. supervision functional prosecutors the republic indonesia prosecutor's commission the deputy attorney general for supervision the republic indonesia has not been carried out optimal yet. optimization reflected the arrest prosecutors who have ignored public services that should their duty. for this reason, change supervision model that can carried out for prosecutors needed. based the regulation the attorney general the republic indonesia kerja) per dated march concerning the implementation the republic indonesia prosecutor's office oversight stated that supervision wasiat) supervision carried out structural officials subordinate direct all activities each work unit that the prosecutor's strategic plan can achieved effectively and efficiently, whereas functional oversight wasal) supervision carried out functional oversight officials all elements the prosecutor's office and attitudes, behaviors and speech prosecutors' officers.'$ regulation the attorney general the republic indonesia number: per dated: july concerning amendments the regulation the attorney generalthat the form supervision article consists inherent supervision and functional supervision. wasiat series activities that are continuous control, carried out direct superior subordinate, preventive depressive that the implementation subordinate' tasks carried out effectively and efficiently accordance with the planned activities and applicable laws and regulations. whereas wasal oversight carried out functional supervision officers both internal and external government the government, which carried out eri sarana head the sunproglapnil supervision division the attorney general's office the republic indonesia the results interview the sunproglapnil office monday, july west indonesia time stated that the prosecutor commission's domain encourages oversight public complaints reports with two options namely deepen and take over. whereas supervision the deputy attorney general for supervision jam was) accordance with regulation per a ja implementing two supervisor functions, namely supervision wasiat) and functional supervision wasal) which are the prerogative rights jam was. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret the implementation general governmental and development tasks accordance with the plans and regulations force." the supervisor function attached accordance with article the attorney general's regulation the republic indonesia number: per dated: july are: preventing and taking action that routine and development tasks and attitudes, behavior and speech said the attorney general's office was carried out accordance with statutory regulations, strategic plans and policies set the attorney general, uphold discipline, improve work ethic, and build cooperation, carry out the steps fostering, empowering, controlling, and monitoring the deficiencies and deviations found effort optimized the implementation the tasks each work unit, take steps award recommendations regarding work performance found. the provisions article the attorney general's regulation the republic indonesia number: per dated: july regulates functional oversight functions are: preventing and taking action that routine and development tasks well attitudes, behavior and speech said the attorney general's staff were carried out accordance with the laws and regulations, work plans and work programs and policies determined the attorney general: take steps the form inspection, control and enforcement deviations found: follow the attached supervision report one the bases for the implementation functional supervision. the form functional supervision article consists of: supervision behind the desk, leadership inspection, general inspection, monitoring, special inspection: case inspection. furthermore, the prosecutor's external supervision carried out the prosecutors' commission established under article law number concerning the republic indonesia prosecutor's office form community participation improve the prosecutors office law enforcement institution, well being strategic partner existing internal oversight institutions. with the existence this external oversight commission, will not only able spur the performance the internal control apparatus that can carry out its duties effectively, efficiently, according presidential instruction number concerning guidelines for supervision implementation there are (two) forms supervision, namely: supervision carried out the leaders supervisor each organizational unit work unit against their subordinate commonly called inherent supervision (wasiat) and supervision carried out the relevant functional supervision apparatus functional (wasal) supervision. seesouth jakarta: references, page. sulit setyowati guntarto widodo supervision model the prosecutors and employees and structured, but the future can encourage the performance the prosecutor's office apparatus better and line with the expectations the community. thus the prosecutors commission expected make the prosecutors' room debate and abuse their authority even more limited. internal attorney general oversight carried out the junior attorney general supervision watchdog improving the performance prosecutors and prosecutors' officers. new construction model for supervision prosecutors and prosecutors' officers the attorney general's office the republic indonesia the new construction the internal supervision model the performance and behavior prosecutors and prosecutors has undergone shift from watchdog consultant and catalyst. the old paradigm watchdog, the internal control apparatus has the role monitoring operational activities and providing warnings irregularities, through observation, calculation and re checking activities ensure that all operational activities are accordance with applicable regulations and standard operating procedures sop). the watchdog's role generally produces recommendations that have short term impact, which improvement over the mistakes that have occurred.' the role internal supervision consultant,?? this role the internal control apparatus expected able provide suggestions for improvement and participate actively making improvements ensure all activities have been carried out effectively, efficiently, and use resources that are economically owned assist the duties leaders the operational level. the examination carried out ensure that the organization has used the organization's resources economically, efficiently and effectively that can assessed whether management has carried out organizational activities that lead its objectives. the internal control apparatus actively acts fasilitator discuss the right choices solve the problem. improve and enhance the effectiveness and efficiency organizational operations. marwan effendy, op. cit., page. attorney general's office the republic indonesia, republic indonesia attorney national work meeting bali, november page. dayan the examining attorney the banten high prosecutors office the interview results tuesday, july wib stated that "preventive supervision prosecutors and prosecutors' officers the banten high prosecutors work unit the supervisor assistant conducted through the gravity control unit, conflict interests, and the extortion saber unit manifestation the supervision sector acts catalyst, consulting and assurance.
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret analisis perlindungan hukum terhadap geopark nasional ciledug sebagai kawasan berwisata kabupaten sukabumi provinsi jawa barat hendrik faso siregar fakultas hukum universitas pulang nuri fakultas hukum universitas pulang siti nurwullan fakultas hukum universitas pulang abstrak taman bumi geopark nasional ciledug provinsi jawa barat. oleh karena itu jaminan keamanan kenyamanan dan bebas dari ancaman pengrusakan serta terciptanya jaminan pengembangan ekonomi kawasan berwisata harus diciptakan. tujuan penelitian ini untuk mengetahuidan. metode penelitian yuridis empiris, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. hasil penelitian menunjukan pertama,keduakata kunci: perlindungan: geopark: berwisata unesco global geopark: pelestarian abstract national geopark park ciledug, west java province ecotourism area which there must preservation biodiversity, biodiversity, and cultural diversity especially the main requirements international hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark. geopark must preservation biodiversity, biodiversity, and cultural diversity. therefore, security guarantees comfort and free from the threat destruction and the creation guarantees for economic development the ecotourism region must created. the purpose this study was determine the form legal protection the sukabumi regional government against the ciledug national geopark ecotourism area and what efforts were made the government and the community protecting the ciledug national geopark ecotourism area. juridical research methods empiris, data analysis used qualitative normative ways with reinforcement field data. the results the research show that, first, the legal protection the local government against ciledug national geopark has made efforts but has not been maximized. second, the efforts made the regional government are the establishment ciledug national geopark management body the effort preservation, control and utilization. community efforts carry out the conservation movement independently synergy with the local government. keywords: protection: geopark ecotourism unesco global geopark: preservation. pendahuluan sebuah prestasi bagi pemerintah daerah sukabumi karena geopark nasional ciledug yang terletak palabuhanratu kabupaten sukabumi resmi ditetapkan menjadi bagian dari jaringan geopark dunia atau unesco global geopark ugg). geopark nasional ciledug merupakan suatu kawasan yang memiliki unsur penyusun geologis yang kaya (mineral batuan, fosil, struktur, bentang alam), termasuk juga dari sisi arkeologi, ekologi (flora, fauna, serta ekosistem) dan budaya (berupa peninggalan manusia masa lalu dan masa kini) yang ada dalamnya, dimana penduduk setempat menjadi aktor penting yang secara aktif berperan dalam melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam tersebut. sebagai taman bumi geopark nasional ciledug, untuk itulah menurut penulis harus ada perlindungan hukum terhadap geopark ciledug sebagai kawasan berwisata agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya sekaligus melestarikan geopark nasional ciledug. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten sukabumi. sebahagian besar berwisata nasional ciledug berada dalam kawasan lindung sehingga diperlukan peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang pengelolaan kawasan lindung... kondisi kawasan lindung jawa barat mengalami degradasi yang serius baik kualitas maupun kuantitas konflik penguasaan pemanfaatan lahan serta berkurangnya rasa kepedulian dan kebersamaan.vinsi daerah tingkat satu jawa barat. gubernur jawa barat memberi perhatian penuh pada pengembangan kawasan geopark ciledug sehingga melalui keputusan gubernur jawa barat nomor kep. rek tentang tim koordinasi kawasan geopark ciledug daerah kabupaten sukabumi, dan dalam rangka pengembangan kawasan geopark ciledug daerah kabupaten sukabumi telah ditetapkan keputusan gubernur jawa barat kep. rek tentang tim koordinasi kawasan geopark ciledug daerah kabupaten sukabumi dan dalam rangka mengusulkan kawasan geopark citah sebagai geopark nasional dan global, perlu dukungan dan peran aktif dari semua organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah provinsi jawa barat dan pemerintah daerah kabupaten sukabumi yang terkait dengan pengembangan kawasan geopark ciledug daerah kabupaten sukabumi. keputusan gubernur jawa barat nomor kep.. dalam rangka percepatan pengembangan kawasan ciledug daerah kabupaten sukabumi sebagai kawasan geopark dilakukan penelitian agar sesuai ketentuan kawasan geopark yang mengintegrasikan aspek konservasi pendidikan dan hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark.a) pengembangan ekonomi lokal. untuk percepatan pengembangan kawasan ciledug sebagai kawasan geopark sebagaimana dimaksud pada pertimbangan atas, perlu bentuk tim operasionalsusunan personalia badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug daerah sukabumi. untuk melaksanakan ketentu, perlu atur lebih lanjut susunan personalia badankawasan geopark nasional ciledug palabuhanratu daerah kabupaten sukabumi. kawasan ciledug palabuhanratu daerah keragaman dan estetika serta menimbulkan daya tarik wisata,yang perlu dikembangkan, dikelola,dan dilestarikan secara terpadu dan terkoordinasi. pengembangan, pengelolaan, dan pelestarian kawasan ciledug pelabuhan ratu sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah propinsi jawa barat nomor tahun tentang perlindungan lingkungan geologi. pemerintah provinsi jawaban telah mengeluarkuntuk melaksanakan pelestarian, pengendalian, pemanfaatan, kawasan lindung khususnya kawasan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi, perlu bentuk badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas maka perlu ditetapkan peraturan gubernur jawa barat tentang badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi. maksud dibentuknya badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi adalah terselenggaranya pengelolaan,pembangunan, pengembangan kawasan lindung khususnya kawasan geopark nasional ciledug darah kabupaten sukabumi dalam rangka pelestarian, pemanfaatan, pengendalian kawan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi. tujuan dibentuknya badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug daerah kabupaten sukabumi adalah untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan,badan pengelola kawasan geopark nasional ciledug mempunyai tugas pokok jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret merumuskan, menetapkan kebijakan teknis, program penataan, pembangunan dan pengelolaan kawasan geopark nasional ciledug, melaksanakan sinergitas antar program kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten sukabumi, pemangku kepentingan dan masyarakat kawasan geopark nasional ciledug. melalui peraturan gubernur jawa barat nomor tahun pengembangan kawasan geopark daerah provinsi jawa barat,. kawasan geopark memil dan keragaman budaya (cultural diversity).. partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam perlindungan berwisata yang berkelanjutan. geopark ciledug palabuhanratu, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh geopark geopark lain yang telah ada indonesia. dimana geoparknya mengunggulkan situs warisangeologi terkemuka yang bernilai internasional berupa fosil tektonik tumbukan lempengbenua dan lempeng samudra yang terjadi pada zaman kapur, serta morfologi amfiteater yang spektakuler. sehingga menjadi objek penelitian yang sangat penting secarainternasional dan menjadi pendukung dalam aspek edukasi geologi kepada masyrakatawam dari berbagai kalangan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda beda. pengunjung akan memperoleh informasi baru tentang sebagian sejarah dan perkembanganbumi melalui para pemandu wisata. geopark adalah sebuah wilayah geografis tunggal atau gabungan yang memiliki situs warisan geologi (geosite) dan bentang alam yang bernilai tinggi, terkait aspek warisan geologi (geoheritage), keragaman geologi (geodiverity), keanekaragaman biodiversity, dan keragaman budaya (cultural diversity), serta dikelola untuk kepentingan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarkat lokal secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarhendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark.a) keputusan bupati sukabumi nomor kep. disparbudpora tentang penetapan kawasan geopark ciledug kabupaten sukabumi, menegaskanciledug.geopark ciledug. pengembangan kawasan ciledug merupakan amanat peraturan daerah jawa barat nomor tahun tentang perlindungan lingkungan geologi yaitu untuk melindungi kawasan kawasan lindung geologi jawa barat, termasuk salah satunya adalah kawasan ciledug. kawasan geopark ciledug sebagaimana maksud dalam keputusan bupati ini merupakan kawasan lindung geologi sehingga konsekuensi hukum dari keluarnya keputusan bupati ini pembiayaan yang diperlukan untuk perlindungan dan pengembangan kawasan geopark ciledug bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) dan anggaran pendapatan belanja nasional apbn) serta pihak pihak lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan geopark nasional perlu menetapkan keputusan ketua tim koordinasi percepatan pembangunan geopark ciledug tentang pembentukan tim penyusun dossier geopark ciledug kabupaten sukabumirakat dalam hal mengelola setiap situs. kebijakan pembangunan berkelanjutan yang akan ditetapkan oleh badan pengelola geopark berkaitan dengan penyelenggaraan geo heritage, geo education dan geo tourism mencakup: perlindungan terhadap situs situs geologi melalui bupati dan kca dari badan geologi, implementasi hasil melintasi kawasan geopark yang membedakan antara zona intisebagai zona konservasi dan secara khusus peruntukannya bagi penelitian dan jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret wisataterbatas dan zona penyangga yang dikembangkan menjadi pusat pengembangan pariwisata. penyusunan database situs situs geologi, biologi dan budayalmplementasi masterplan dan ded kawasan geopark ciledug palabuhanratu yangtelah disusun, penyusunan rencana aksi multi pihak ram ip) sebagai rencana jangka pendek yang melibatkan berbagai dinas pemerintah yang berhubungan dalam pengembangan kawasangeopark. meningkatkan jumlah bahan informasi terbit tentang perlindungan warisan alam, danbudaya dan lingkungan, membuat bahan pendidikan tentang geopark dan konservasi dalam bentuk film dokumenter, video, slideshow, komputer interaktif, khusus untuk anak sekolah. meningkatkan promosi nilai ilmiah kawasan geopark sehingga menarik ilmuwan,mahasiswa dan murid murid untuk melakukan penelitian dan penulis karya ilmiah menyusun program pendidikan lingkungan formal (masuk dalam kurikulum sekolah) maupun tidak formal kepada masyrakat disekitar geopark maupun pengunjung. membuat kajian potensi kebencanaan, tsunami, longsor, gempa bumi, maupunkebakaran hutan, menambah sarana dan prasarana wisata dalam kawasan geopark, termasuk museum pusat penelitian dan pusat kegiatan budaya: membuat kalender kegitan yang diselenggarakan dalam kawasan geopark selama 1tahun: pengintegrasian jalur kendaraan umum, jalan kaki, off road, jalur sepeda menuju dandidalam kawasan geopark. melakukan pelatihan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pemandu wisata, pelaku usaha perekonomian seperti kuliner dan cinderamata maupun berupa produkunggulan dari tiap desa dalam kawasan geopark, meningkatkan sarana infrastuktur jalan utama dan jalan sirip menuju kawasan geoparkserta membuat papan informasi menuju kawasan maupun disetiap situs. menyusun naskah kerjasama penelitian dengan instansi terkait dan perguruan tinggiserta pihak pengembang pariwisata, menciptakan geo product seperti makanan, minuman dan kerajinan lokal yang khassebagai replika dari bentuk batuan, fosil maupun bentuk landscape, menyelenggarakan wisata khusus geologi bagi anak anak sekolah yang dipandu oleh ahlinya. prinsip dasar dalam program pemberdayaan masyarakat adalah memberikan aksesyang lebih luas kepada masyarakat untuk bisa mandiri. program harus dirancang mencakup partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga setiap program akan menjadi saranapembelajaran bersama untuk program pembelajaran berikutnya yang lebih baik. hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap eparki e3 penutup simpulanarakat dalam hal mengelola setiap situs. saran pertama, pemerintah harus melakukan kajian yang lebih mendalam khususnya terhadap aspek yuridis, teoritis dan normative perlindungan hukum geopark demi keberlangsungan dan pengembangan geopark nasional ciledug palabuhanratu. kedua, kepada pemerintah dan masyarakat perlu adanya kajian secara yuridis dan ekonomis dibentuknya badan khusus yang otonom dalam mengelola baik sarana dan dana untuk menghindari kebijakan yang saling tumpang tindih, dan bila dimungkinkan dapat dikelola pihak swasta bersama pemda sukabumi serta kementrian yang terkait. ketiga, kepada pemerintah daerah perlu kajian yang lebih mendalam khususnya terhadap aspek yuridis, teoritis dan normative peran pemerintah daerah sukabumi dalam menjalankan pengelolaan geopark nasional ciledugphillips hadron., perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, pt. bina ilmu, surabaya,yogyakartrasjid, lili, filsafat hukum, remaja karya, bandung, sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu penghantar, liberty, yogyakarta, kementerian pariwisata, pemerintah provinsi jawa barat, pemerintah kabupaten sukabumi, masterplan geopark ciledug palabuhanratu sukabumi, pemerintah kabupaten sukabumi provinsi jawa barat, dokumen pengusul geopark ciledug palabuhanratu menjadi anggota jaringan geopark nasional indonesia, jurnal dalam jurnal rechtsregel, volume darsiharjo, upi supriatna, ilham mohammad saputradalam jurnal manajemen resort dan leisure vol. april hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap eparki e3 internet berwisata: pengertian, aktivitas, tujuan, manfaat dan contohnya geologi berwisata, diakses tanggal agustustahun dan peraturan menteri lingkungan hidup r.i. tahun galamedia press, jakarta, . peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengembangan taman bumi geopark),undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepariwisataperaturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengembangan taman bumi geopark). jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret landasan hukum sebagai payung hukum penataan kawasan berwisata geopark nasional ciledug harus bersifat holistik, mendasar dan berkelanjutan, terlepas dari hal tersebut ikut sertanya masyarakat lokal sangatlah penting dan strategis dalam pemberdayaan potensi alam berwisata geopark nasional ciledug. perkembangan kawasan berwisata yang berbasis keragaman alam geopark nasional ciledug pada akhirnya tidak diharapkan akan menjadi ancaman terhadap kelestarian taman bumi geopark) nasional ciledug palabuhanratu, tetapi sebaliknya justru diharapkan pembangunan kawasan berwisata ciledugbagaimanakedua, metode penelitian penelitian ini dilakukan pada wilayah kabupaten sukabumi, yang merupakan salah satu kota provinsi jawa barat. pemilihan lokasi kabupaten bogor dengan pertimbangan bahwa geopark ciledug berlokasi kabupaten sukabumi meliputi beberapa desa yang berada diwilayah kabupaten sukabumi. geopark ciledug sebagai warisan alam dunia dan khususnya indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya baik meliputi konservasi, pendidikan, dan berwisata. jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (secondary data) dan data primer (primary data). data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sudah tersedia dalam bentuk buku buku atau dokumen yang biasanya disediakan perpustakaan, atau milik pribadi. sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, peraturan yang masih berlaku dan terkait. hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark. metode dan teknik pengumpulan data,seminar yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap geopark nasional ciledug. wawancara (interview) terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview)laksanaan perlindungan hukum terhadap geopark nasional ciledug sebagai kawasan berwisata kabupaten sukabumi. observasi, yaitu mengadakan penelitian dengan terjun langsung pada objek yang dijadikan sasaran untuk memperoleh sumber sumber datdimensi perlindungan hukum taman bumi indonesia dan relevansi pada perlindungan geopark nasional ciledug palabuhanratu. banyak teori hukum yang berkembang dalam khasanah ilmu hukum normatif mengkaji tentang perlindungan hukum, sehingga secara holistik teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan pada masyarakat secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: perlindungan yang bersifat preventif, dan perlindungan represif perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak phillips hadron, perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, pt. bina ilmu, surabaya, .hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. perlindungan hukum yang preventif ini, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif. perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, dan perlindungan hukum yang resepsi berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui institusi yang ada. dalam kajian fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (law tool sosial engineering) maka hukum melindungi kepentingan manusia, dalam kaitan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, roscoe pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yang meliputi public interest (kepentingan umum) social interest (kepentingan masyarakat) dan privat interest (kepentingan individual)? para ahli hukum tentu sepakat hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta untuk membagi hak dan kewajiban, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia tentu berbeda dengan norma norma yang lain. sudiro mertokusumo mengemukakan norma hukum tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. berpendapat bahwa, dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia,. dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarada tiga hal yang dapat dianalisis dari pandangan sudiro mertokusumo. ketiga hal itu meliputi: fungsi hukum, tujuan hukum, dan tugas hukum. fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang: tertib, ketertiban, dan keseimbangan. keseimbangan adalah suatu keadaan mana masyarakat hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding. artinya, tidak ada masyarakat lili rasyid, filsafat hukum, remaja karya, bandung, .hlm. sudiro mertokusumo, mengenal hukum suatu pengantar, liberty, yogyakarta, hlm. hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark.a) yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya (sama rasa). masyarakat yang tertib merupakan masyarakat yang teratur, sopan, dan menaati berbagai peraturan perundang undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. ketertiban suatu keadaan mana masyarakatnya hidup serba teratur baik. sementara tugas hukum yang utama adalah: membagi hak dan kewajiban antarperorangan dalam masyarakat, membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum. menyimpulkan pendapat dari dua ahli hukum atas maka dasar perlindungan hukum pada geopark taman alam) bertujuan preventif atau pencegahan kerusakan alam dan pelestarian alam dengan tugas hukum yang utama memelihara kepastian hukum agar nantinya terjamin ketertiban dan keseimbangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam undang undang republik indonesia tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. dalam undang undang republik indonesia tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bab ketentuan umum butir ke jelaskanerangkat dari ketentuan undang undang republik indonesia tahun bab ketentuan umum butir ke atas maka perlindungan hukum terhadap geopark atau taman bumi dapat dilihat dalam aturan aturan yang berisi norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua masyarakat indonesia, dibuat oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dapat asas kebebasan bertindak). terkait definisi geopark atau taman bumi dapat dilihat dalam peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tentang pengembangan taman bumi geopark), dalam bab ketentuan umum butir taman bumi (geopark) yang selanjutnya jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maretsecara teknis yuridis geopark atau taman alam merupakan kawasan cagar alam geologi dan dan cagar alam budaya, melalu,undang undang tahun tentang pemerintahan daerah urgensi dimensional perlindungan hukum taman bumi atau geopark indonesia dan relevansi pada geopark ciledug sebagai kawasan berwisata dalam kajian ini adalah dapat dilihat dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepariwisataan, dalam pertimbangan huruf (a) dijelaskan keadaan alam, flora, fauna peninggalan purbakala peninggalan sejarah seni dan budaya yang dimiliki geopark ciledug merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan atau berwisata untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. semangat perlindungan geopark ciledug sebagai salah satu cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalamtentu pasarkan pada undang undang republik indonesia nomor tahun tentang cagar budaya, hal ini disebabkan karena geopark ciledug yang merupakan salah satu cagar budaya dan merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan masyarakat sekitarnya tentu memiliki artigeopark ciledug perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindunganuntuk melestarikan geopark ciledug sebagai cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya geopark ciledug khususnya. cagar budaya geopark ciledug dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan ini dan mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark.a) begitu pula dengan cagar alam geologi geopark ciledug palabuhanratu merupakan objek geologi yang terbentuk secara alami dan karena keunikannya memerlukan upaya perlindungan, sementara kawasan alam geologi geopark ciledug adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi geopark ciledug, hal ini disebabkan karena keragaman geologi (biodiversity) geopark ciledug memiliki nilai warisan geologi (geoheritage) yang terkait dengan keanekaragaman (biodiversity) dan keragaman budaya (cultural diversity), serta dapat manfaatkan melalui konsep pengembangan taman bumi yang berkelanjutan, utamanya dalam rangka pengembangan destinasi berwisata kabupaten sukabumi. pemerintah provinsi jawa barat dan pemda sukabumi diharapkan mengembangkan taman bumi geopark) ciledug secara komprehensif dan holistik melalui (tiga) pilar yang berwisata, dan menurut hemat penulis diperlukan tata kelola pengembangan taman bumi geopark) yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah sukabumi khususnya dalam rangka pengembangan yang berkelanjutan. aspek strategis perlindungan hukum berwisata sebagai destinasi wisata geopark nasional ciledug palabuhanratu. dalam undang undang undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepariwisataan dijelaskanmentara pariwisata dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah. terencana terpadu dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional. berwisata geoturism) berasal dari kata geo yang artinya bumi dan tourism yang artinya wisata. berwisata merupakan suatu jenis pariwisata berkelanjutan dan bersifat konservasi berkaitan dengan jenis jenis sumber daya alam (bentuk bentang alam, batuan fosil, struktur geologi, dan sejarah jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret kebumian) suatu wilayah dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman proses fenomena yang terjadi alam. kenampakan geologis permukaan bumi pada setiap wilayah berbeda beda dengan ciri khasnya masing masing. rangkaian bentang alam yang indah dan unik terbentuk dari jenis jenis patahan (sesar) atau tumpukan lempeng seperti perbukitan kerucut, goa bawah tanah, air sungai bawah tanah, danau alam, danau vulkanik, mata air, pantai karang, telaga, pegunungan dengan landscape dan hawa sejuknya, gunung berapi yang tidak aktif maupun masih aktif, bentuk tekstur dan struktur batuan yang beragam, gua gua kars dihiasi ornamen kalsit seperti stalakmit dan stalaktit, batu aliran serta berbagai macam jenis unsur lain yang sangat bagus apabila dijadikan sebagai pariwisata. nilai strategis berwisata dalam perlindungan hukum dan pengembangan pariwisata berupa kawasan strategis pariwisata yang dapat didefinisikanketahanan dan keamanan. pemerintah provinsi jawa barat memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengelola kawasan kawasan geopark sebgai kawasan berwisata, hal ini dapat dilihat dalam.rek tentang susunan personalia badan pengelola kawasan nasional berwisata: pengertian, aktivitas, tujuan, manfaat dan contohnya tanggal agustus hendrik faso siregar nuri siti nurwulan analisis perlindungan hukum terhadap geopark.a) geopark ciledug daerah kabupaten sukabumi: guna meningkatkan sarana dan prasarana serta daya dukung bagi kelangsungan berwisata ciledug pemerintah daerah sukabumi telah mengeluarkan peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga. perda ini difokuskan menata destinasi wisata deng pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam bentuk retribusi tempat rekreasi dan retribusi tempat olah raga yang secara implisit dan definitive serta dapat dipertanggungjawabkan. pengembangan berwisata ciledug tidak terlepas dari diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi. berkait dengan pengembangan berwisata yang berkelanjutan mak produktif, dan berkelanjutan. diperlukan sinkronisasi terhadap rencana tata ruang kabupaten sukabumi. melaluiriparia)., dan berkesinambungan dengan pengembangan partisipasi masyarakat sesuai, rechtsregel ilmu hukum, volume hlm.
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku dan korban tindak pidana airlangga justicia magister hukum universitas airlangga abstrak. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan, dan. metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, perbandingan hukum dan kajian kepustakaan yang dikuatkan data lapangan. hasil penelitian menunjukan hakikat penyelesaian luar pengadilan adalah restoratif justice. sistem yang dianut oleh kurap adalah retributive justiceata kunci: penyelesaian: perkara: luar pengadilan: pelaku: korban. abstract the criminal justice system must reviewed order see wider interest, not only focused retaliation for the perpetrators crimes, but also the interests victims crime should noted. the existing protection the criminal procedure code more protects the rights perpetrators crime than the rights interests victims criminal acts. the purpose this study determine the nature the settlement cases outside the court between perpetrators and victims crime, and reformation criminal law policies implementing the nature the settlement criminal cases outside the court between victims and perpetrators crime. normative juridical research methods with legislative approach, legal airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. comparisons and literature studies are strengthened field data. the results showed that the nature settlement outside the court restoration justice. the system adopted the criminal procedure code retributive justice, where the point protection offenders oriented, not restoration justice. reconceptualization and coordination the criminal justice system are necessary and very urgent carried out, order create law enforcement based justice for all. keywords: settlement, case: out out, the perpetrators, victim. pendahuluan hukum sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sehingga pertimbangan rasional dapat menerima kehadiran hukum sebagai tatanan nilai nilai dan norma norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan keteraturan sosial dan tidak membenarkan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. oleh karena itu, hukum merupakan unsur penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. mewujudkan hal tersebut, maka hukum menjadi perwujudan dari (empat) sistem norma kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum itu sendiri. sejalan dengan hal ini, meuwissen sebagaimana dikutip arif sidharth' berpandangan bahwa hukum merupakan catatan yang berupaya memengaruhi perilaku manusia sehingga pemenuhan kebutuhan kebutuhan dan keperluan keperluannya dilakukan dengan cara proporsional berdasarkan moral atau adil serta prinsip prinsip umum yang dibenarkan. pergeseran pemahaman tentang hukum sebagai kaidah dan unsur penting sebagai sarana mencapai keadilan, meuwissen juga mengemukakan ada (empat) momen penting yang menandai hukum yaitu:? pertama momen formal normatif yang menempatkan hukum sebagai tatanan formal yang bertujuan menegakkan perdamaian, ketertiban, harmoni dan kepastian hukum. kedua momen formal faktual yang mencerminkan hukum sebagai gejala kekuasaan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. ketiga momen material normatif dengan menitikberatkan bahwa hukum harusnya memuat aspek etis. keempat momen material faktual yang mensyaratkan bahwa hukum pada arif sidharth, ketertiban yang adil, grassindo, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret pembahasan hakikat penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan adapun yang menjadi cikal bakal konsep restoration justice ini berawal dari peristiwa vandalism yang dilakukan oleh dua orang pemuda pemabuk yang berasal dari kota almira provinsi ontario kanada pada tahun kedua orang pelaku pemabuk tersebut dalam kondisi dibawah pengaruh alcohol melakukan pengrusakan terhadap sejumlah property milik dua puluh orang yang berada kota tersebut, setelah diamankan oleh aparat, kedua puluh orang tersebut sepakat untuk melakukan mediasi yang bertujuan untuk mengganti segala akibat kerusakan yang ditimbulkan, karena korban berpendapat sekalipun para pelaku pidana dengan sangat berat, mereka tetap mengalami kerugian oleh para pelaku. oleh karena itu kedua puluh korban tersebut melakukan suatu proses dinamakan victim offender mediation, yang menghasilkan kesepakatan para pelaku tidak akan dipidana akan tetapi memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan vandalism tersebut. hal inilah yang menjadi konsep restoration justice. perkara pidana, merupakan suatu kelanjutan dari suatu tindak pidana yang sudah memasuki proses hukum pidana pro justicia), baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun persidangan didepan pengadilan sampai dengan dilakukannya eksekusi kepada terpidana. merujuk pada pembahasan dalam bab sebelumnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana secara konvensional sangatlah membutuhkan waktu dan tenaga serta biaya yang tidak sedikit, dan karena ketidak efektif itulah maka penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu dirasa masih jauh dari harapan. untuk itu perlu ada suatu cara cara yang efektif dan efisien yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan mediasi penal. mediasi penal penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain:? mediation criminal cases atau mediation penal matters yang dalam istilah belanda disebut strafbemiddeling, dalam istilah jerman disebut der aufergerichtliche atau glich (disingkat ata), dan dalam bahasa perancis disebut sebagai de mediation penal . karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dan korban, maka disebut juga dengan istilah victim offender mediation bara nawawi arief, diedit kembali darihlm. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. vom) , mater offer ausgleich toa), atau offender victim arrangement ova). mediasi penal dapat pula disebut sebagai penyelesaian perkara yang memiliki kemiripan karateristik dengan penyelesaian perkara secara perdata yang disebut sebagai penyelesaian sengketa alternatif alternative dispute resolution adr), adr pada umumnya dilaksanakan dalam ranah sengketa sengketa kepercayaan, adr tidak dapat diberlakukan dalam perkara pidana proses pidana. berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku indonesia saat ini pada prinsipnya tindak pidana tidak dapat diselesaikan dengan cara adr, walaupun dalam hal hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan. penyelesaian perkara diluar pengadilan antara pelaku dan korban tindak pidana dilakukan dapat dengan cara bermusyawarah negosiasi yang dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi antara para pihaknya. perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana berbagai negara, terdapat kecenderungan yang sangat kuat untuk menggunakan cara cara penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan, yaitu dengan mediasi penal sebagai salah satu cara alternatif untuk menyelesaikan permasalahan terutama dalam hukum pidana. menurut prof elev frehsee , meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu. bertolak dari uraian atas, maka kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogianya ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral. baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non penal baik dengan menggunakan pembinaan atau penyembuhan terpidana pelanggar hukum (treatment offenders) maupun dengan pembinaan penyembuhan masyarakat (treatment society). pengertian treatment society? dapat dilihat dalam arti upaya pembinaan penyembuhan masyarakat dari kondisi kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan (antara lain faktor kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, serta diskriminasi rasial dan sosial). penegakan hukum pidana dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara cara yang tergolong kuno apabila dipertemukan dengan perkembangan zaman. selaras dengan perkembangan zaman menuju arah bid, hlm. bara nawawi arif, beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana,ume nomor maret modernitas, perlu dikaji ulang mengenai substansi maupun sanksi sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana tersebut dan sudah barang tentu ditujukan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. namun kenyataan ini berbanding terbalik dengan masih adanya hukum pidana dalam beberapa ketentuan peraturan perundang undangan indonesia yang seharusnya dapat dinilai tidak perlu ada sanksi pidana didalamnya. hukum berisi nilai nilai dan asas asas yang berkedudukan relatif otonom. fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penanggulangan kejahatan harus berorientasi kepada asas asas tersebut. artikulasi dan penyebaran dari asas asas ini tergantung dari kondisi kondisi sosial. ini berarti bahwa asas asas itu terbuka, luwes dan tidak bersifat absolute seperti pandangan yuridis namun terkesan tradisional. bertitik tolak dari pandangan friedman dikaitkan dengan penyelesaian masalah luar pengadilan dengan pendekatan konsep mediasi penal dalam praktek sering dilakukan baik dalam lingkup masyarakat konvensional maupun masyarakat modern meskipun dalam praktek terdapat banyak kepala dikarenakan bahwa meskipun suatu tindak pidana yang telah diselesaikan diluar pengadilan melalui konsep mediasi melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan disepakati dan dijalankan oleh kedua belah pihak. namun faktanya masih tetap saja proses lembaga pengadilan dengan alasan ketentuan hukum yang berlaku mewajibkan seperti itu. praktek penyelesaian tindak pidana luar pengadilan mediasi penal) yang selama dilakukan oleh kelompok kelompok masyarakat dengan konsep mediasi ini diakui tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme mediasi, namun tetap saja diproses pengadilan sesuai hukum yang berlaku padahal asas hukum mengatakan bahwa kesesakan atau perjanjian kedua belah pihak kekuatannya sama dengan undang undang (pasta sun pertanda). perkembangan konsep dan teori dalam hukum pidana serta penggunaan konsep restoration justice sebagai penopang sistem peradilan pidana yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh pada perkembangan pemahaman tentang konsep restoration justice itu sendiri sehingga terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan restoration justice tersebut. adapun terminology yang digunakan untuk menggambarkan konsep restoration justice tersebut diantaranya adalah komunitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. reparative justice (keadilan separatis), dan community justice (keadilan masyarakat). merujuk pada pandangan atas, maka prinsip dasar dalam pelaksanaan restoration justice adalah keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan., siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya, pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian. mengacu pada prinsip prinsip tersebut atas, terdapat empat nilai utama, yaitu encounter (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian. amends (perbaikan), dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya. dan integration (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. mengenai kerugian korban, kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental. usaha usaha pencegahan terjadinya harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain, penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebarluasan informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukan daerah korban korban kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan undang undang yang mengatur dan menjamin hak dan kewajiban korban. bertolak dari pandangan atas, maka perlindungan dan pemenuhan terhadap hak korban tindak pidana pada prinsipnya diakui sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), tetapi permasalahannya adalah apakah penuntut umum dan hakim yang memutus perkara pidana mempertimbangangkan dan menetapkan dalam putusnya terkait dengan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban yang fva anjani sulfa dan indriyanti seno adji, op. cit. hlm. ridwan mansyngalami kerugian materil dan materil. pemikiran perlindungan terhadap korban secara tidak langsung melalui substansi peraturan perundang undangan memberikan perspektif (pandangan) kritis bagi hukum positif saat ini, seperti dalam kuhp dan perundang undangan lainnya hendaknya diorientasikan terhadap perkembangan nilai kemanusiaan yang beradab yang senantiasa sesuaikan dengan prinsip prinsip dan nilai nilai kehidupan berbangsa dalam mewujudkan cita cita indonesia.? sesuai dengan cita cita yang termuat dalam alinea ke pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia.sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu kajian hukum pidana dalam artian formil hukum penitensi) dengan kitab undang undang hukum acara pidana sebagai instrumen hukum formil pada umumnya. kurap diundangkan oleh pemerintah pada tanggal desember melalui lembaran negara republik indonesia tahun nomor dan dilengkapi dengan penjelasannya pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan kurap yang termuat dalam lembaran negara republik indonesia nomor tahun dan mulai berlaku secara efektif pada agustus peraturan pelaksanaan ini juga dilengkapi dengan adanya penjelasan yang termuat dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dan kemudian dilengkapi dengan keputusan menteri kehakiman republik indonesia nomor .pw. tahun tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap. hadirnya kitab undang undang hukum acara pidana kurap) telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh kitab undang undang hukum acara pidana kurap) dalam posisi his entity and dignity human being yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai nilai luhur kemanusiaan. akan tetapi seiring perjalanannya hingga sekarang walaupun dengan hadirnya kurap tidak serta merta memberikan keadilan baik pada pelaku tindak pidana (tersangka terdakwa) maupun korban tindak pidana. setelah memasuki usia kurap yang kurang lebih selama (tiga puluh) tahun keberlakuannya, telah muncul suatu keinginan agar kurap dapat sesegera mungkin diperbaharui danhlm. andi sofyan, hukum acara pidana suatu pengantar, cangkang education, yogyakarta, hlm. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. disempurnakan karena sudah dianggap usang dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana pada saat diundangkannya. hal ini disebabkan oleh kekakuan kekakuan dan tidak luasnya sistem pelaksanaan hukum acara pidana yang terhubung dengan sistem peradilan pidana criminal justice system). peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum. kegiatan peradilan pidana adalah meliputi kegiatan yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. proses yang berjalan dengan serangkaian dan berurutan itu menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. keseluruhan proses itu bekerja didalam suatu sistem, sehingga antara masing masing lembaga itu bekerja sebagai sub sistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya. masing masing sub sistem sebagai lembaga penegak hukum pidana material itu bekerja dan landasannya adalah hukum acara pidana yang bersumber pada kitab undang undang hukum acara pidana kurap). sehubungan dengan itu, maka diartikan dengan sistem peradilan pidana itu. kari husin dengan mengutip penjelasan ali said, selaku menteri kehakiman republik indonesia yang dikemukakan pada waktu pembukaan seminar unsafe jakarta pada tahun menyatakan bahwa: penggunaan kata sistem dalam istilah sistem peradilan pidana adalah berarti kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. ini berarti pula bahwa unsur unsur yang saya sebut atas tadi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah sub sistem dari peradilan pidana, yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing masing sub sistem kearah tercapainya tujuan bersama itu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana yang didalam bahasa inggris disebut sebagai criminal justice system adalah suatu sistem memprosesnya suatu peradilan pidana, masing masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terpidana, yang bekerja secara bersama sama, terpadu didalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.hlm.hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret untuk dapat memahami arti dan konsep sistem peradilan pidana dapat diikuti pandangan dari beberapa sarjana yang ada. begitupula mengenai penggunaan sistem didalam proses peradilan pidana ini, terdapat komponen komponen fungsi (lembaga) atau sub sistem yang menurut alan coffey, dkk disebut sebagai segmen, dimana masing masing fungsi itu harus saling berhubungan dan bekerjasama. sebagaimana dikatakan olehnya bahwa: criminal justice can function systematically only the degree that each segment the system takes into account all other segments. order words, the system more systematic than the relationship between police and court, prosecution and corrections, corrections and law, and forth. the absence functional relationship between segments, the criminal justice system vulnerable fragmentation and effectiveness. oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana perlu dicegah adanya fragmentasi (fragmentation) tersebut, yang maksudnya masing masing fungsi bekerja sendiri sendiri, tanpa memperhatikan inter relationship (hubungan) diantara segmen segmen lainnya. kerjasama itu ibarat suatu bekerjanya jam dinding, bila salah satu onderdilnya tidak berfungsi atau tidak baik fungsinya, akan mengacaukan bekerjanya jam itu secara keseluruhan. dari hal tersebut menurut alan coffey berlakunya hukum sebab akibat (cause and effect). untuk menghindari adanya fragmentasi ini kiranya perlu diperhatikan konsep integrated approach dari hiroshi ishikawa yang mengatakan antara lain bahwa komponen komponen fungsi itu walaupun fungsinya berbeda beda dan berdiri sendiri sendiri (diversity) tetapi harus mempunyai satu tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (unity) yang saling mengikat erat seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan sipir) seperti dikatakan bahwa: criminal justice agencies including the police, prosecutor, judiciary, institusional and non institusional correction should compared with chain gears, and each them should precise and tenacious maintaining good combination with each other . walaupun masing masing mempunyai tugas sendiri sendiri didalam proses peradilan pidana tetapi didalam melaksanakan tugasnya itu harus diarahkan pada tujuan atau persepsi yang sama. tujuan bersama yang dikehendaki tersebut dapat terwujud sesungguhnya tergantung dari politik alan coffeyhlm. dalam buku faal, bid, hlm. hiroshi ishikawa, integrated approach more effective administration criminal justice margono reksodipuro, ibid, hlm. dalam buku faal, ibid, hlm. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. kriminal masing masing negara tersebut. unsur unsur sistem peradilan pidana criminal justice system) juga dalam bekerjanya dipengaruhi oleh lapisan lapisan masyarakat, dalam artian pelaku kejahatan, petugas petugas lembaga maupun hukumnya dipengaruhi oleh lapisan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat seperti lapisan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik dan pada setiap lapisan dipengaruhi dan tergantung dari lapisan yang lebih luas, yang terhadap keseluruhannya bila diperhatikan juga merupakan suatu sistem. dalam sistem peradilan pidana criminal justice system), dengan berlakunya asas yang sangat terkenal dalam ranah hukum pidana materil yang menganut norma lapangan yakni asas legalitas tidak diatur berarti boleh dilakukan), serta hukum acara pidana sebagai hukum formil yang mengandung norma kewenangan didalam substansi peraturannya (tidak diatur berarti tidak boleh untuk dilakukan) menjadikan hukum pidana terkesan sangat kaku dan tidak luwes didalam perkembangannya. sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkembangan masyarakat jauh melebihi perkembangan hukum yang ada. tidak jarang karena perkembangan masyarakat menjadikan terdapat beberapa instrumen hukum yang sudah tidak lagi cocok apabila disandingkan dengan masyarakat. konseptualisasi hukum seakan sangat sulit dilakukan oleh hukum pidana karena adanya asas legalitas tersebut menjadikan penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan ketertiban menjadi semakin tidak efektif dan efisien dan cenderung berjalan sangat lambat mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai pada tingkat pemidanaankecenderungan terdapat perbedaan antara law book dengan law action menjadikan kita sebaiknya tidak menutup mata atas ketertutupan suatu kebakaran dalam sistem peradilan pidana criminal justice system). secara terminologi kebijakan berasal dari istilah policy inggris) atau politiek belanda). terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalambidang penyusunan peraturan perundang undangan dan mengalokasikan hukum peraturan dalam jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat warga negara). bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau strafrechtspolitiek. pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. menurut sudarto, politik hukum adalah :dari negara melalui badan badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita citakan.? bertolak dari pengertian demikian sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa masa yang akan datang. dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang undangan pidana yang baik. menurut mahmud mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana indonesia masa yang akan datang dengan melihat pengakuannya saat ini. pengertian demikian terlihat pula dalam definisi penal policy dari marc angel yakni suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan milik mulyadi, bunga rapai hukum pidana perspektif teoritis dan praktik, pt. alumni bandung, ,hlm.hlm. sudarto, hukum dan hukum pidana, bandung, alumni, hlm. sudarto, hukum pidana dan perkembangan masyarakat, bandung, sinar baru, hlm. ibid. hlm. ibid. hlm. danhlm.airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. hukum positif dirumuskan secara lebih baik . melihat dari uraian atas yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (the positive rules) dalam definisi marc angel itu jelas adalah peraturan perundangundangan dengan hukum pidana. dengan demikian, istilah penal policy menurut marc angel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana yang dikemukakan oleh sudarto. menurut murder", strafrechtspolitiek ialah garis kebijakan untuk menentukan: seberapa jauh ketentuan ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui: apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan. definisi murder atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut marc angel dalam bara nawawi arief, yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: peraturan peraturan hukum pidana dan saksinya: suatu prosedur hukum pidana: dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana. usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. dalam artian kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. dilihat dari politik kriminal, makpolitik atau kebijakan hukum pidana sering dikatakan sebagai bagian dari penegakan hukum (law enforcement policy). selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social welfare). oleh karena itu, wajar pula apabilsial policy). kebijakan sosial (social policy) apat diartikan sebagai segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. pengertian social policy dalam tulisan ini mencakup juga didalamnya social welfare policy dan social defence policy . melihat penjelasan atas dapat ditegaskan, bahwa pembaharuan ibid. ma. murder dalam, bukunya bara nawawi ariefibid. hal. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret prinsipnya berkaitan dengan keperluan keperluan manusia akan hukum itu sendiri. seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran hukumnya, serta pandangan pandangan kritis dalam upaya mengembangkan jiwa hukum (volkgeist) dan jiwa keadilan dalam masyarakat, maka konsep keadilan pun mengalami pergeseran menuju arah keadilan yang lebih mengutamakan manfaat bagi para pihak (utility), bukan hanya sekedar keadilan hukum yang hanya berlandaskan kepastian hukum semata. hal ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem (permasalahan) sebagai akibat dari adanya perbedaan yang ideal dan yang aktual das pollen das sein), antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya dengan yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan ius constitute lus constituendum). standar dan nilai nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. penyimpangan terhadap nilai nilai yang ada dalam masyarakat membawa kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat? dan dapat juga dikaji melalui pendekatan kriminologi terkait hal ini. selanjutnya terkait dengan konflik dan penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, maka dalam menyelesaikan konflik yang terjadi penyimpangan perilaku dalam masyarakat tersebut lakukan dengan sebuah lembaga yang dikenal dengan sistem peradilan pidana criminal justice system)? guna menjalankan upaya penegakan hukum khususnya hukum pidana, yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu ronny hanitijo soemitro, beberapa masalah dalam sudi hukum dan masyarakat, remaja karya, bandung, hlm. apabila ditinjau dari aspek kriminologi, kejahatan cukup unik bila dibandingkan dengan jenis kejahatan konvensional. beberapa unsur kajian dalam kriminologi, seperti unsur pelaku, korban dan reaksi sosial yang selalu menjadi bahasan utamanya, memperjelas keunikan dan kejahatan lingkungan tersebut. dalam unsur pelaku, kejahatan konvensional dapat dilakukan oleh individu, namun dapat pula kolektif. sementara pelaku kejahatan lingkungan dilakukan secara kolektif, termasuk yang dilakukan oleh badan hukum (masuk kategori corporate crime) yang akan dikaji secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya terkait subyek hukum pidana yang bukan orang sich naturlijk persoon)hlm. sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai criminal justice process yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana lembaga pemasyarakatan. romli atmasasmita, sistem peradilan pidana indonesia, putra jardin, jakarta, hlm. hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (penal policy). latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut. pembaharuan hukum pidana secara umum mempunyai makna sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum indonesia. sebagai suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus menerus. salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan saksinya yang berupa pidana. namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. dalam hal ini peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian disamping delik aduan, biasanya masyarakat menyelesaikan sendiri perkara pidana dengan mediasi yaitu dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga kdrt), sekalipun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan delik aduan, akan tetapi berdasarkan alasan untuk kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga maka penyelesaian secara mediasi sering menjadi pilihan. perlu diingat bahwasanya mediasi penal bukan dipakai dalam semua jenis tindak pidana saja, mediasi penal yang proporsional lah yang menjadi tujuan dalam semangat memperbaiki (restoration) terhadap suatu tindak pidana yang sudah terjadi. mediasi penal melihat adanya suatu kemungkinan kemungkinan yang dapat dikatakan menyimpang asas legalitas, namun secara konseptual masih mencerminkan suatu keadilan dan malah dapat lebih membuat suatu ketertiban dapat dilaksanakan daripada memakai cara cara penegakan hukum pidana konvensional. integrasi penyelesaian perkara pidana antara pelaku dan korban kejahatan tindak pidana diluar lembaga peradilan dalam sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan tingkatan umi rumah, membangun konstruksi politik hukum mediasi penal, mmh, jurnal jilid nomor. september hlm. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. tahapan penegakkan hukum didalam sistem peradilan pidana criminal justice system). kepolisian negara republik indonesia polri) sebagai yang pertama sekali berada dalam sistem penegakkan hukum pidana mempunyai kewenangan untuk menentukan terkait beberapa tindakan atau perbuatan yang terjadi baik berupa aduan maupun temuan terkait dugaan terjadinya tindak pidana dapat diteruskan ataukah tidak. adanya penyaringan penyaringan perkara yang masuk dalam proses peradilan pidana ini, sebagai realisasi dari kebutuhan kebutuhan praktis sistem peradilan pidana criminal justice system), asas dan tujuan dari sistem peradilan pidana criminal justice system) itu sendiri maupun karena semakin berkembangnya aliran aliran modern dewasa ini baik bidang perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang langsung atau tidak sangat mempengaruhi nilai nilai perkembangan masyarakat. polri memiliki kewenangan terkait diteruskan atau tidak ditemukannya suatu perbuatan kedalam proses peradilan pidanadengan alasan alasan tertentu. dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas misalnya, atau kekerasan dalam rumah tangga kdrt), apabila polisi hanya menilai hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai. perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. namu demikian jika suatu perbuatan tersebut menimbulkan suatu kerugian yang amat besar seperti hilangnya nyawa, mediasi penal nampaknya sangat sulit untuk dilakukan. diskresi dalam kepolisian sebagaimana digambarkan oleh henry more j.r adalah sebagai berikut: every policeman, every prosecutor, every court and every post sentence agency performed his its responsibility strict accordance with rules law, precisely and narrowly laid down, the criminal law would ordered but intolerance. living would steril compliance with soul killing rules and taboo. comparison, primitive tribal society would seem free, indeed yet there are those who believe that the maximum substitution rules law for discretion desirable. the believe that the faal, penyaringan perkara pidana oleh polisi diskresi kepolisian), loc. cit, hlm. harry moore j.r, critical issue law enforcement, the w.h anderson company, hlm. ibid, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret improvement crime control away from larger lesser areas discretion and more rules law diskresi pada tingkat kepolisian yang dilakukan agar dibedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi lainnya. oleh karena itulah, apabila berbicara mengenai diskresi kepolisian didalam sistem peradilan pidana criminal justice system), maka akan terdapat suatu hubungan antara pembahasan hukum, diskresi, kepolisian dan sistem peradilan pidana criminal justice system) itu sendiri. tahapan pertama dalam kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana penyelidikan diatur dalam angka kurap jo. angka undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepolisian, bahwauntuk penyidikan diatur dalam ketentuan angka kurap angka undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kepolisian, bahwa yang dimaksud dengalat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidananya dan menemukan kerangkanya proses penyidikan dalam hal ini upaya paksa penangkapan terhadap tersangka merupakan suatu proses terakhir dalam tahapan penyidikan, setelah melalui serangkaian proses mencari dan mengumpulkan alat bukti tersebut. dalam mediasi penal, sudah barang tentu antara pelaku dan korban tindak pidana serta merta sudah berada dalam posisinya masing masing. pelaku sudah terang dan jelas sebagai tersangka dalam hal ini dan korban pun demikian. apabila penyidik menjalankan mediasi penal, seluruh rangkaian mencari dan mengumpulkan alat bukti tersebut akan secara lebih cepat dan efisien akan dapat dipangkas. sudah barang tentu hal ini menjadikan lebih efektifnya kinerja dari kepolisian itu sendiri. hanya saja setelahnya diserahkan kepada para pihak dalam hal ini pelaku dan korban tindak pidana untuk menilai sendiri dan membuat adjudikasi sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak. hal hal seperti inilah yang akan menimbulkan kepuasan bagi para pihak karena diri sendirinyalah yang langsung berperan dalam perkara yang menyangkut dirinya pula. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. penutup simpulankemukakan ketentuan ketentuan yang melindungi:saran kepada pemerintah, perlu dibuatnya aturan kebijakan mengenai penyelesaian perkara luarpersidangan (mediasi) tingkat penyidikan, dan bahkan tingkat penuntutan oleh penuntut umum. dibuatnya aturan tersebut baik dapat berupa undang undang atau peraturan pemerintah supaya lebih melegitimasi dan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menilai tindakannya, kepada penegak hukum, penting dibuatnya aturan yang sama dengan yang ada hukum acara perdata, hakim lebih mengutamakan mediasi para pihak (pelaku dan korban) kejahatan yang ada. dan perlu dibuat suatu upaya pencegahan (preventif) semua tingkat sistem peradilan pidana yang adaandi sofyan, hukum acara pidana suatu pengantar, cangkang education, yogyakarta, arif sidharth, ketertiban yang adil, grassindo, jakarta,bara nawawi arief, beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, citra aditya bakti, bandung, bara nawawi arief,dirdjosiswono, pengantar ilmu hukum, raja grafindo persada, jakarta, didik enero purwoleksono, hukum pidana, airlangga university press, surabaya, didik enero purwoleksono, hukum acara pidana, airlangga university press, surabaya, coffey, alaneddy o.s diaries, pengantar hukum pidana internasional, serangga,utchinson terry, researching and writing law, law book co, sidney australia,milik mulyadi, bunga rapai hukum pidana perspektif teoritis dan praktik, pt. alumni bandung,airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelakuromli atmasasmita, sistem peradilan pidana indonesia, putra jardin, jakarta, ridwan mansronny hanitijo soemitro, beberapa masalah dalam sudi hukum dan masyarakat, remaja karya, bandung, rena yulia, viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, graha ilmu, yogyakarta, soedirman haji, paman,sudarto, hukum dan hukum pidana, bandung, alumni, ., hukum pidana dan perkembangan masyarakat, bandung, sinar baru, peter mahmud marzuki, penelitian hukum, kencana grenada media group, jakartajurnal karya ilmiah bappenas republik indonesia, matriks bidang pembangunan dokumen rpm, jakarta, bappenas ri, umi rumah, membangun konstruksi politik hukum mediasi penal, mmh, jurnal jilid nomor september komisi kejaksaan, laporan penelitian biaya penanganan perkara pidana umum, jakarta, komisi kejaksaan,airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. dalam suatu aturan tentang prosedur hukum yang dikenal dengan hukum acara pidana', sebagai dasar dari pelaksanaan hukum pidana dan jaminan atas pelaksanaan hukum. proses ini melibatkan beberapa pihak yakni kepolisian, kejaksaan dan badan peradilan hakim), dalam proses peradilan ini hatilah yang menjadi puncak terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana criminal justice system). karena putusan vonis yang dijatuhkannya membawa dampak yang luas tidak hanya terhadap pelaku terdakwa, korban atau keluarganya akan tetapi masyarakat secara keseluruhan. sistem peradilan pidana criminal justice system) yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat untuk memperoleh keadilan dirasakan kurang maksimal dan tidak memberikan proporsi yang seimbang antara perlindungan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. fokus perlindungan masih diberikan kepada pelaku sementara korban hanya sebagai pelengkap saja dan bersifat pasif. korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan, sehingga posisi korban hanya sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif." korban dalam suatu tindak pidana posisinya tidak menguntungkan, oleh karena korban dalam sistem peradilan pidana criminal justice system) hanya sebagai figuran (pelengkap), bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). kepentingan korban kurang begitu mendapat perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada bagaimana memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dan hal itu masih melekat pada fenomena pembalasan belaka. sejarah hukum samurai, perhatiannya lebih terfokus pada masalah aspek teologis dari hukum pidana, yakni bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukannya, akibatnya masalah masalah mengenai korban terluput dari perhatian. sistem peradilan pidana criminal justice system) melalui peraturan perundang undangan indonesia, khususnya undang undang nomor tahun dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara. eddy o.s diaries, pengantar hukum pidana internasional, serangga, hlm. hukum acara pidana merupaka suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala ada sangkaan akan, sedang dan atau sudah terjadi tindak pidana. didik enero purwoleksono, hukum pidana, airlangga university press, surabaya, hlm.lm. ibid rena yulia, viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, graha ilmu, yogyakarta, hlm, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor mareyang disingkat dengan kurap, menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana criminal justice system), belum sepenuhnya mencantumkan, terhadap apa yang diisyaratkan dalam uud nri dan falsafah negara pancasila. hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana criminal justice system) sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam sistem peradilan perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana pengadilan melainkan harus melalui instansi yang tunjuk kepolisian dan kejaksaan).'' sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana (satu) pihak dengan polisi dan jaksa pihak lainnya hanyalah bersifat simbolik semata, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang atur dalam hukum perdata. polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri uraian atas menunjukan bahwadikemukakan ketentuan ketentuan yang melindungi memperhatikanhlm. soedirman, paman, hajihlm airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. pandangan retribusi mengandaikan jawab moralnya masing masing. pandangan ini dikatakan bersifat melihat belakang (backward looking). disamping just desert model juga terdapat model lain yaitu restoration justice yang merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama sama memecahkan masalah serta menangani akibat yang akan muncul masa yang akan datang." pada konteks ini, maka tindak pidana dalam pandangan restoration justice adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia sehingga pelaku tindak pidana berkewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati. terdapat beberapa alasan mengenai kurang optimalnya sistem peradilan pidana criminal justice system) indonesia mulai dari tingkat penyelidikan sampai pada tahapan pemidanaan. hal ini dapat dikaji dan dibuktikan dengan data data yang ada sebagai berikut: tabel tindak pidana menurut kepolisian negara republik indonesia tahun berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat kitakaji bersama bahwa kuantitas kriminal yang ada cenderung fluktuatif yakni pada tahun mengalami peningkatan, namun tahun mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, untuk selanjutnya tahun kuantitashlm. badan statistik melalui biro pengendalian operasi mabes polri, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret kriminalitas terus mengalami peningkatan. hal ini menjadi pertanda bahwasanya tingkat kriminalitas cenderung naik setiap tahunnya. data tersebut tidak menutup kemungkinan masih terdapat kasus yang tidak diketahui oleh pihak kepolisian negara republik indonesia baik itu karena tidak adanya aduan atau laporan dari masyarakat, juga tidak diketahui oleh pihak polri sendiri. semakin meningkatnya angka kriminalitas disebabkan oleh rasio jumlah antara anggota polri aparat penegak hukum) dengan masyarakat tidak seimbang. rasio yang ada saat ini adalah artinya (satu) orang polisi mempunyai tugas mengawasi sebanyak (lima ratus tujuh puluh lima) orang lainnya' . dimana kejahatan dapat timbul dari sisi mana saja, hal ini tidaklah efektif apabila semua tindak pidana harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana criminal justice system). harus ada pendekatan yang lebih bersifat rekonsiliasi dengan semangat memperbaiki dan memperbaharui dalam hukum acara pidana tersebut. pendekatan restoration justice sebagaimana diuraikan atas pada prinsipnya merupakan proses penyederhanaan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat berbasis pada kesepakatan antara pihak yang melakukan tindak pidana dengan pihak korban akibat tindak pidana tersebut yang dilakukan tanpa melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana yang hanya menitikberatkan pada perlindungan pelaku tindak pidana (offender oriented). berdasarkan uraian atas, maka restoration justice sesungguhnya mengurangi peran pemerintah untuk melakukan monopoli dengan formalisme sistem peradilan pidana criminal justice system) yang cenderung tidak memuaskan para pencari keadilan khususnya para korban sehingga sehingga secara tidak langsung korban berada pada posisi sebagai unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya serta mengembalikan sistem nilai sosialnyamereka. sebagaimana diatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan mediasi penal) antara pelaku dan korban, erat kaitannya dengan hukum acara pidana yang ada. sebagaimana telah diketahui bahwa hukum acara pidana merupakan suatu proses atau prosedur atau tata cara yang harus kompas.com, rasio polisi dan masyarakat edisi selasa maret diakses melalui situs dikunjungi pada tanggal mei pukul wib. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. dilakukan atau diterapkan oleh aparat penegak hukum manakala diangkat terjadi suatu tindak pidana. hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur oleh hukum acara pidana merupakan norma kewenangan (bevoegdheidsnormen). penyelesaian perkara pidana diluar persidangan, terdapat beberapa contoh, antara lain perkara kekerasan dalam rumah tangga kdrt) dengan laporan polisi nomor lp iv sultra res kendari: perkara penganiayaan dengan laporan polisi nomor: lp iv sultra res kendari sek sororia dan perkara tindak pidana kekerasan penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama (pengeroyokan) dengan laporan polisi nomor: lp viii sultra res kendari, tanggal agustus semua perkara pidana sebagaimana telah disebutkan diatas, tidak sampai persidangan, akan tetapi para pihak (pelaku dan korban) lebih memilih melakukan mediasi (perdamaian) terkait perkara pidana yang ada, dengan hasil suatu permohonan pencabutan laporan agar suatu laporan tindak pidana tersebut tidak diteruskan tahapan selanjutnya. penyelesaian perkara pidana melalui jalur diluar persidangan juga mempunyai sisi positif dalam hal pendanaan dan anggaran yang harus dikeluarkan dalam membiayai suatu perkara yang ada, bukan hanya dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam tubuh polri, permasalahan anggaran perkara juga dialami oleh institusi kejaksaan. pada tahun kejaksaan republik indonesia dapat melakukan penuntutan sebanyak kasus, akan tetapi jumlah perkara yang dituntut tidak sesuai dengan penganggaran yang dilakukan oleh kejaksaan. dalam laporan tahunan kejaksaan republik indonesia tahun kejaksaan menganggarkan kasus tindak pidana umum hidup) yang akan dituntut, dari data tersebut artinya kejaksaan hanya dapat menuntut sebanyak dari anggaran yang tersedia''. akibatnya, sejumlah jaksa mengeluhkan besaran anggaran yang tidak mencukupi untuk menyelesaikan suatu perkara, terutama wilayah wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi yang besar. sistem penganggaran kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut setiap tahunnya, selaku lembaga yang berada dibawah presiden, kejaksaan perlu mengikuti target kebijakan yang ditentukan pemerintah. dalam hal penegakkan hukum, kejaksaan ditargetkan didik enero purwoleksono, hukum acara pidana, airlangga university press, surabaya, hlm. kejaksaan republik indonesia, profil kejaksaan http: birokrasi, dikunjungi pada tanggal mei pukul wib. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret untuk menyelesaikan perkara pidana umum hidup) sebanyak (seratus tiga puluh dua ribu) perkara pada tahun '?. dikarenakan jumlah perkara yang masuk persidangan dengan kondisi anggaran yang ada tidak sebanding, maka penegakkan hukum menjadi kurang efektif. terkait pelaksanaan pemidanaan terhadap terpidana dalam lembaga pemasyarakatan pun tampaknya menjadi perhatian pula. hal ini disebabkan karena tidak sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. menteri hukum dan hak asasi manusia kemenkumham) madonna lalu'? kembali mengeluhkan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. karena dalam kurun waktu setengah tahun saja jumlah narapidana dapat meningkat sebanyak (dua puluh tiga) ribu orang. data yang terkumpul kemenkumham menyatakan hingga oktober jumlah narapidana seluruh lembaga pemasyarakatan indonesia mencapai seratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua) orang, dan jumlah tersebut meningkat menjadi (seratus delapan puluh) ribu lebih narapidana pada bulan april terkait biaya konsumsi yang harus dikeluarkan negara bagi para narapidana mencapai rp. triliun dalam satu tahun, dimana rinciannya uang makan per hari mencapai rp. per orang. masalah terkait pelaksanaan pemidanaan didalam lembaga pemasyarakatan ini ditambahi pula dengan meledaknya jumlah tindak pidana yang justru dilakukan oleh para narapidana terpidana. terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan atas, penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol terhadap perkembangan tindak pidana itu sendiri. keterlibatan pelaku dan korban dalam menyelesaikan konflik sebagai akibat adanya tindak pidana penulis tertarik untuk menikahinya dalam penelitian hukum ini. banyaknya persoalan yang mendasar dari penyelesaian perkara antara korban dan pelaku penting untuk reformasi mengenai sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada penyelesaian luar pengadilan berbasis restoratif justice system. permasalahan berdasarkan latar belakang masalah atas, maka pertanyaan hukum isu hukum yang muncul kemudian adalah pertama, bagaimana hakikat penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan bappenas republik indonesia, matriks bidang pembangunan dokumen rpm, jakarta, bappenas ri, hlm. triliun untuk makan narapidana, diakses pada senin, juni pukul wib. airlangga justicia penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku. kedua, bagaimanametode penelitian penelitian hukum legal research) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum jurisprudence). penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji tentang norma norma seperti dikatakan oleh boediono dirjosiswo ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah kaidah dengan dogmatik hukum dan atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai kaidah.? penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian yang menurut terry hutchinson sebagai theoretical research , yaitu research which poster more complete understanding the conceptual basis legal principles and the combined effects range rules and procedures that touch particular area activity . bagi hutchinson, theoretical research merupakan penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap dari dasar konseptual dari asas asas hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh dasar konseptual tersebut. penelitian ini tidak saja dimaksudkan untuk memahami hakikat penyelesaian perkara luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan saja tetapi juga untuk mengkritisi suatu kebijakan hukum pidana dan pelaksanaan pidana menurut hukum positif sekarang. penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)?, serta pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). dirdjosiswono, pengantar ilmu hukum, raja grafindo persada, jakarta, hlm. hutchinson, terry, researching and writing law, law book co, sidney australia, hlm. peter mahmud marzuki, penelitian hukum, kencana grenada media group, jakarta, hlm.
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu dalam ketenagakerjaan abdul azis fakultas hukum universitas pulang musik. aan handayani fakultas hukum universitas pulang herlina basri fakultas hukum universitas pulang basri abstrak perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban perusahaan. hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja yang salah satunya bersifat waktu tertentu. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan hak pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu dan perlindungan hukum pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu. metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. hasil penelitian menunjukkata kunci: perlindungan hukum: pekerja: perjanjian kerja, waktu tertentu. abstract basically, work agreement must contain provisions relating employment relations, namely labor rights and obligations well company rights and obligations. the employment relationship between the employer and the recipient the work outlined the form work agreement, one which certain time. the purpose this study was determine the worker's rights guarantee for certain time work agreements and legal protection workers for certain time work agreements. normative abdul azis aan handayani herlina basri perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerja. juridical research methods, using secondary data from the literature analyzed normative qualitative manner. the results showed first, the guarantee workers' rights the company workers for certain time work agreement has not provided certainty because the company has not fully applied the labor rules accordance with the laws and regulations, second, legal protection the form granting restitution, compensation, medical services, and legal assistance, including protection workers who have entered into work agreements for certain period time has not been fully carried out. keywords: legal protection: workers: employment agreement: certain time. pendahuluan pada dasarnya ada dua kategori dalam kaitan seseorang melakukan pekerjaan, yaitu pertama, yang melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri (sekerja) dan kedua, yang melakukan pekerjaan untuk orang pihak lain. pada dasarnya bekerja untuk pihak lain dengan harapan akan mendapat imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, sebagaimana pengertian pekerja berdasarkan pengertian perundang undangan, yaitu bahwtentuan hukum perburuhan berlaku terhadap hubungan hukum yang berasal dari adanya suatu perjanjian, yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja pihak yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang diadakan. sebagai dasar hubungan hukum yang menjadi pusat dari hukum perburuan adalah perjanjian kerja (arbeidsoveenkomst). dengan diadakan perjanjian kerja maka terjalin hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja yang bersangkutan, dan selanjutnya akan berlaku ketentuan tentang hukum perburuhan antara lain mengenai syarat syarat kerja, jaminan social, kesehatan dan keselamatan kerja, penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja. hubungan pengusaha dan tenaga kerja yang bekerja bersama sama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dalam hukum ketenagakerjaan dikenal dengan isti, yang indonesia, undang undang ketenagakerjaan, tahun tahun tln ps. angka iman soepomo, pengantar hukum perburuan, jabatan, jakarta, hlm. hlm msi mulyono dkk, asas asas hukum perburuhan, rajawali pers, jakarta, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret hak untuk melakukan mogok kerja. mogok kerja sebagai hak dasar pekerja buruh dan serikat pekerja buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan uuk th. psl. ). hak atas kesehatan dan keselamatan kerja). setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan pada waktu dia bekerja oleh karena itu pengusaha wajib melengkapi sarana dan prasarana sesuai undang undang nomor tahun tentang keselamatan kerja. hak untuk mendapat perlakuan yang sama. setiap buruh perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perlakuan yang diskriminatif. hak atas perlakukan yang sama ditempat kerja dilindungi dalam uudtahun tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, merupakan hasil ratifikasi dari konvensi ilo mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan. hak atas pesangon bila phk. ketika berakhirnya hubungan kerja karena adanya phk yang dilakukan oleh pihak pengusaha semua hak diatas menjadi gugur, namun pengusaha wajib memenuhi hak atas pesangon buruh dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. besar kecilnya perhitungan uang pesangon ini dihitung berdasarkan lamanya masa kerja. perlindungan hukum terhadap pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu hukum menentukan kepentingan kepentingan masyarakat yang dapat ditingkatkan menjadi hak hak hukum yang dapat dipaksakan pembunuhannya. hak diberikan kepada pendukung hak yang sering dikenal dengan identitas hukum yang dapat berupa orang perorangan secara kodrati dan dapat juga entitas hukum nir kodrati yaitu entitas hukum atas hasil rekaan hukum. terkait perlindungan hukum, philips hadron mengatakan bahwa selalu berkaitan dengan kekuasaan. ada dua kekuasaan yang selalu menjadi undang undang ketenagakerjaan th. psllm.abdul azis aan handayani herlina basri perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerja.dalam suatu perjanjian ketenagakerjaan terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu buruh pekerja, pengusaha pemberi kerja, organisasi buruh pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah kelima unsur tersebut akan saling berpengaruh dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungan industrial. perjanjian kerja dapat memiliki jangka waktu tertentu pwt) atau jangka waktu tidak tertentu (pitt) memiliki syarat kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihakapabila tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, maka perjanjian kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum. perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukumdengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. pengertian atas mengundang beberapa ahli untukjoni bambang, hukum ketenagakerjaan, pustaka seti, bandung, hlm. soerjani soeharto, pengantar penelitian hukum, press. jakarta, hlm. satjipto rahardjo, ilmu hukum, citra aditya bakti, cetakan ke bandung, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin kelangsungannya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa adanya adanya tekanan dari pihak yang kuatkepada pihak yang lemah. untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. perlindungan tenaga kerja sangat mendapat perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. beberapa dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan antaranya mengatur hal itu salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada ketentuan secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyairlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum pengertian perlindungan hukumyang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu bagi perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk yang tertentu. jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak pengusaha atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. undang undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh pengusaha. apalagi perjanjian yang diadakan secara lisan, perjanjian yang dibuat tertulispun biasanya diadakan dengan singkat sekali, tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal kitab undang undang hukum perdata kuh per). ketentuan ini juga tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa abdul hakim, op. cit, hlm., abdul azis aan handayani herlina basri perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerjajanjikan: pekerjaan yang dijanjikan tidak bolehkesepakatan kedua belah pihak yang lazim disebut kesepakatanatau sepakat, setia sekata mengenai hal haltentang ketenagakerjaan). selain itu seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu jiwanya atau waras. adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dalam istilah kuh per adalah hal tertentu. pekerjaan yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja antar pekerja dengan pengusaha, yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak. obyek perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. jenis pekerjaan yang diperjanjikan merupakan salah satu unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas. pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan, kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyat indonesia sebagaimana dirumuskan dalam alania keempat pembukaan undang undang dasar r.i tahun selanjutnya dicantumkan dalam undang undang dasar bahwa negara indonesia adalah negara hukum, sehingga segala usaha yang dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada rakyat indonesia haruslah berdasarkan hukumisaran ada beberapa saran yang dapat penulis berikan. pertama, kepada perusahaan harus menegakan norma jaminan hak pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu, pada tahap melakukan suatu perjanjian kerja sebaiknya dilakukan secara tertulis walaupun secara tidak tertulispun sah diamati undang undang, hal ini guna untuk memberikan bukti yang kuat terhadap hak hak pekerja yang melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. kedua, kepada pihak terkait perlindungan hukum pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu, hukum memberikan perlindungan melalui mekanisme penerapan peraturan perundang undangan maupun norma yang tidak tertulis, untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu, pengusaha ataupun pemerintah harus memberikan pelatihan kerja dan jaminan untuk kelangsungan pekerja waktu tertentu, karena pekerjaan yang mereka lakukan hanya sisanya sementara tidak menjamin akan dilakukan pengupahan secara terus menerus. disinilah posisi pengusaha dan pemerintah harus berupaya untuk mengatasi masalah ini, gunanya adalah menegang banyaknya pengangguran akibat perjanjian waktu kerja yang tertentu. daftar pustaka buku abdul hakim, hukum ketenagakerjaan indonesia, pt. citra aditif bakti, bandung, adrian studi, hukum perburuhan, sinar grafika, jakarta, aloysius mulyono dkk, asas asas hukum perburuhan, rajawali pers, jakarta, iman soepomo, pengantar hukum perburuan, jabatan, jakarta, joni bambang, hukum ketenagakerjaan, pustaka setia, bandung, abdul azis aan handayani herlina basri perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerja. rupiah dada afrizal, undang undang ketenagakerjaan aplikasinya, dunia cerdas, jakarta, said mohammad rifai novel, hukum ketenagakerjaan hakikat cita keadilan dalam sistem ketenagakerjaan, ketika ditata, bandung, subjektif, aneka perjanjian, penerbit alumni, bandung, soerjani soeharto, pengantar penelitian hukum, press, jakarta, satjipto rahardjo, ilmu hukum, cetakan ke citra aditya bakti, bandung, jurnal karya ilmiahlmalperaturan perundang undangan kitab undang undang hukum perdata per) undang undang tahun tentang ketenagakerjaan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep men vi tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep men tentang penyerahan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan lain. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. setiap hubungan kerja ini secara otomatis akan terikat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang dibuatnya. jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak atau perjanjian kerja tidak tetap. status pekerjanya adalah pekerja tidak tetap atau pekerja kontrak. sedangkan untuk perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut dengan perjanjian kerja tetap dan status pekerjanya adalah pekerja tetap. perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha yang hanya. perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis undang undang tahun tentang ketenagakerjaan). ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja. perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan. setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan upah yang layak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. dalam angka undang undang tahun tentang ketenagakerjaan, berdasarkan pengaturan tersebut dapat kita ketahui bahwa upah, maka disepakati adanya ham hak asasi manusia). ham ini telah diatur sejak desember tahun dalam deklarasi universal hak asasi manusia dunam), yang didalamnya termuat kandungan hak sipil politik abdul hakim, hukum ketenagakerjaan indonesia, pt. citra aditif bakti, bandungdan hak ekonomi, sosial budaya. kemudian pada tahun pbb membuat dua instrumen terpisah yaitu covenant internasional tentang hak hak sipil politik dan covenant internasional tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya. adanya covenant ini hak asasi manusia tidak hanya sebagai pernyataan moral yang tidak mengikat secara hukum akan tetapi dengan adanya covenant ini dapat mengikat secara legal hukum atas pelaksanaan hak asasi manusia. hak buruh lahir sebagai konsekuensi (akibat) adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha instansi. hak buruh indonesia diatur dalam undang undang ketenagakerjaan tahun uuk th. ).tidak semua perusahaan bisa menerapkan dari sisi pemberian upah pada pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang undangan terutama perusahaan perusahaan kecil jadi didalam hal ini pemerintah seharusnya bisa lebih memperhatikan pekerja buruh dengan lebih baik lagi agar pekerja buruh bisa menerima upah yang lebih baik lagi. dalam undang undang tahunan tenaga kerja memiliki peran penting bagi pembangunan, sehingga sudah wajar jika diadakannya perlindungan hukum bagi pekerja melalui perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap kesejahteraannya termasuk mendapatkan upah yang setimpal dengan pekerjaan yang telah rupiah dada afrizal, undang undang ketenagakerjaan aplikasinya, dunia cerdas. jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret dilakukan. hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum, termasuk diantaranya mengenai pengaturan pengupahan tenaga kerja yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pengaturan pengupahan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja buruh dalam melaksanakan pekerjaannya agar terjamin dan memiliki kepastian dalam hal upah. oleh karena itu yang menjadi dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja. atas dasar perjanjian kerja itu kemudian muncul unsur pekerjaan, upah dan perintah. dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah suatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. dengan kata lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja .$ permasalahan berdasarkan latar belakang masalah atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana jaminan hak pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentu dan kedua bagaimana perlindungan hukum pekerja atas perjanjian kerja waktu tertentuproblem identification . penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah. metode pengumpulan data yang diterapmaksud menafsirkan serta membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan per undang undangan tentang hukum ketenagakerjaan dan teori berdasarkan referensi para ahli yang berkaitan masalah ketenagakerjaan pada perjanjian kerja waktu tertentu. metode analisis kualitatif, berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, perundang undangan. kemudian dianalisis dengan normatifnya undang undang, teori dan pendapat para ahli yang berkaitan, sehingga dapat disimpulkan tentang perlindungan hak pekerja terhadap perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan pemberlakuan undang undang ketenagakerjaan. adrian studi, hukum perburuhan, sinar grafika, jakartasan jaminan hak pekerja pada perjanjian kerja waktu tertentu perihal pengertian perjanjian kerja, ada lagi pendapat subjektif beliau menyatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan teratas (bahasa belanda dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh). ' perjanjian kerja yang didasarkan pada pengertian undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. dalam undang undang tahun tentang ketenagakerjaan.erdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. prinsip perjanjian kerja waktu tertentu. beberapa prinsip perjanjian kerja waktu tertentu yang perlu diperhatikan antara lain harus dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia dan huruf latin, minimal rangkap dua, apabila dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa asing dan terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku bahasa indonesia,paling lama tiga tahun termasuk jika ada perpanjangan atau pembaharuan, pembaharuan pwt dilakukan setelah tenggang waktu tiga puluh hari sejak berakhirnya perjanjian, tidak dapat diadakan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja dan upah dan syarat kerja yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan subjektif, aneka perjanjian, penerbit alumni, bandung, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama pkb), dan peraturan perundang udangan. apabila prinsip pwt dilanggar terhadap huruf sampai dengan huruf maka secara hukum pwt menjadi pitt: terhadap huruf maka tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan. syarat syarat pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu. sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya, perjanjian kerja waktu tertentu pwt) harus memenuhi syarat syarat pembuatan, baik syarat materil maupun formil. dalam undang undang nomor tahun syarat materil diatur dalam dan sedangkan syarat formil diatur dalam dan seperti dalam undang undang nomer tahun diatur bahwa pwt tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. jadi, jika ada pwt yang mensyaratkan masa percobaan, maka masa percobaan dalam pwt tersebut batal demi hukum. akibat hukumnya pwt tersebut menjadi pitt. syarat syarat kerja yang dimuat dalam pwt tidak boleh lebih rendah dari syarat syarat kerja yang termuat dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam dua rangkap untuk masing masing pengusaha dan pekerja buruh. mengingat perlunya pencatatan pwt sebagaimana diatur dalam keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi nomor kep. men vi maka ditambah satu rangkap lagi yaitu untuk instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten kota setempat. pencatatan dilakukan selambat lambatnya tujuh hari kerja sejak penandatanganan perjanjian kerja. segala hal dan atau biaya yang timbul atas pembuatan pwt menjadi tanggung jawab pengusaha undang undang tahun ). jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu. mengenai jangka waktu pwt diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa pwt dapat diperpanjang atau diperbarui pilih salah satu dengan jangka waktu paling lama tiga tahun. yang dimaksud diperpanjang ialah melanjutkan hubungan kerja setelah pwt berakhir tanpa adanya pemutusan hubungan kerja. sedangkan pembaharuan adalah melakukan hubungan kerja baru setelah pwt pertama berakhir melalui pemutusan hubungan kerja dengan tenggang waktu hari, jangka waktu pwt dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama satu tahun undang undang nomor tahun abdul hakim, hukum ketenagakerjaan indonesia, pt. citra aditif bakti, bandung, hlm. ibid.ruan pwt hanya boleh dilakukan sekali dan paling lama dua tahun undang undang nomor tahun dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati dalam pwt, secara otomatis hubungan kerja berakhir demi hukum. jika disimpulkan, secara otomatis jangka waktu pwt keseluruhan hanya boleh berlangsung selama tiga tahun, baik untuk perpanjangan maupun untuk pembaharuan, perubahan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tentu. perubahan pwt menjadi pitt merupakan salah satu akibat dari tidak permata dalam menyusun suatu perjanjian kerja. ketentuan mengenai perubahan pwt menjadi pitt telah diatur dalam dan undang undang nomor tahun dan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor v1hak atas upah. upah pokok tunjangan tetap (tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran kerja), seperti tunjangan masa kerja, tunjangan keluarga tunjangan tidak tetap (tunjangan yang dipengaruhi oleh kehadiran kerja), seperti: premi hadir, transportasi, makan. peraturan pelindung konvensi ilo tentang kesetaraan pengupahan, yang diratifikasi menjadi tahun deklarasi cedar, yang telah diratifikasi menjadi tahun declaration human rights dunam) uud setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya . ketenagakerjaan tahun tahun tentang pengupahan. bid., hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret hak atas jaminan sosial. jaminan sosial merupakan jaminan yang diberikan kepada seseorang atas resiko sosial yang dialaminya karena bekerja. jaminan sosial tersebut meliputi: jaminan pelayanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian: jaminan hari tua, jaminan perumahan, jaminan kesehatan reproduksi: jaminan keluarga: jaminan perlindungan hukum. jaminan sosial ini berlaku pada buruh perempuan dan buruh laki laki. jaminan sosial ini merupakan kompensasi atas hilangnya waktu dan tenaga akibat pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang buruh. jaminan sosial juga berfungsi sebagai jaminan keamanan atas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang buruh. jaminan sosial ini juga berfungsi untuk jaminan keamanan bagi keluarga buruh. dalam aturan ketenagakerjaan jaminan sosial bagi buruh indonesia dicover oleh jamsostek. hanya saja jamsostek belum mampu mengcover semua jaminan tersebut. jaminan yang recover oleh jamsostek baru pada: jaminan pelayanan lesehan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian. itupun pada prakteknya belum semua dinikmati buruh, karena adanya perusahaan yang nakal yang sebarannya selalu kurang pada jamsostek. hak atas tunjangan selain mendapatkan upah, setiap buruh berhak atas tunjangan. tunjangan ini dibagi menjadi tunjangan tetap: tunjangan yang wajib diterima buruh tanpa dipengaruhi kehadiran kerja. misal: tunjangan keluarga, tunjangan masa kerja, thr dll. tunjangan tidak tetap: tunjangan yang diterima buruh berdasarkan kehadiran mereka ditempat kerja. misal: tunjangan transportasi, makan, premi hadir. tunjangan ini biasanya merupakan komponen dari upah, selain upah pokok. hak waktu istirahat dan cuti setiap buruh berhak menikmati waktu istirahat. waktu istirahat sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. selama menikmati cuti tersebut buruh berhak untuk tetap mendapatkan upah. apabila buruh tidak mengambil hak cutienya maka buruh berhak menerima uang pengganti dari hak cuti tersebut. pengaturan tentang hak cuti terdapat pada uuk tahun hak cuti ini meliputi cuti sakit, cuti haid, cuti melahirkan, cuti kawin, cuti keluarga meninggal, cuti menghitamkan anak, cuti tahunan dll uuk th. psl. ). abdul azis aan handayani herlina basri perlindungan hukum hak pekerja pada perjanjian kerja. hak untuk menikmati hari libur dan uang lembur hak ini terkait dengan waktu kerja buruh. dalam uuk tahun menyatakan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. waktu kerja bagi buruh adaah jam dalam hari yang berarti jam dalam minggu untuk hari kerja dalam minggu atau jam dalam hari dan jam dalam minggu untuk hari kerja dalam minggu. artinya dalam minggu minimal buruh dapat menikmati hari libur minimal hari ketika waktu kerjanya jam kerja. buruh tidak wajib bekerja pada hari hari libur resmi. pengusaha yang memperkerjakan buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat: ada persetujuan dari buruh yang bersangkutan. artinya buruh berhak untuk menolak kerja lembur. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak jam dalam hari dan jam dalam minggu. pengusaha diatas wajib membayar upah kerja lembur, yang ketentuan besarnya diatur dalam keputusan menteri. hak atas kebebasan berorganisasi berserikat). setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh uuk th. psl. dalam menjamin kebebasan berserikat bagi buruh, pemerintah mengaturnya dalam undang undang tahun tentang serikat pekerja serikat buruh (mengatur tentang hak dan kewajiban dan pengusaha sampai dengan pkb). hak hak reproduksi. hak reproduksi adalah hak untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi agar hal tersebut dapat terwujud. perempuan memiliki hak khusus terkait dengan fungsi reproduksinya misalnya hak cuti haid, hak cuti melahirkan selama bulan sebelum dan sesudah melahirkan, serta hak untuk menyusui anaknya uuk th. psl. selain itu khusus untuk buruh perempuan juga diatur dalam uuk th. psl. ). hak untuk melaksanakan ibadah. pengusaha wajib memberikan kesempatan secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya uuk th. psl.
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret yurisdiksi kontentioasa dalam penanganan perkara permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas irfan fahmi fakultas hukum universitas pulang e mail: fan.elkindyegmail.com abstrak pemeriksaan terhadap perseroan terbatas adalah salah satu bentuk upaya hukum dalam undang undang tahun tentang perseroan terbatas. penelitian bertujuan untuk mengetahui proses mendapatkan data atau keterangan berkaitan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi, dan dewan komisaris, yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, pemegang saham' atau pihak lain dan penerapan yurisdiksi pada pemeriksaan permohonan pengadilan negeri. metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis data normatif kualitatif. hasil penelitian menunjukan pertama,: keduakata kunci: yurisdiksi permohonan: pemeriksaan: perseroan terbatas. abstract examination limited liability companies form legal remedies article law concerning limited liability companies. the research aims find out the process obtaining 'data' 'information' relating alleged illegal acts committed the company, members the board directors, and the board commissioners, which cause harm the company, shareholders' other parties' and the application jurisdiction examination the application the district court. normative juridical research methods with qualitative normative data analysis techniques. the results the research show that first, this legal remedy was submitted the district court those who have legal standing, namely shareholders, irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. other parties, and the prosecutor's office: second, adjudicating petition this type, the district court applies non uniform procedural civil law. some were tried applying voluntary jurisdiction, and there were others applying continua jurisdiction. differences the application civil procedural law the district court adjudicating cases this type petition, could potentially create the absence legal certainty the trial limited liability company hearings. keywords: jurisdiction, petition: examination, limited liability company. pendahuluan dalam rangka antisipasi menyelesaikan perselisihan antara para pemangku kepentingan dalam perseroan terbatas pt), undang undang tahun menyediakan dua model upaya hukum yang dapat digunakan oleh pihak pihak berkepentingan untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang dihadapi dalam perseroan. upaya hukum menurut penjelasan undang undang tahun tentang hak asasi manusia adalah: .. adapun dua model upaya hukum yang disediakan dalam undang undang tahun tentang perseroan terbatas, adalah upaya hukum berupa gugatan' dan upaya hukum permohonan'. kedua upaya hukum ini merupakan upaya hukum yang prosedur serta tata cara pelaksanaannya berada dalam lingkup hukum acara perdata, sehingga keduanya disebut juga sebagai perkara perdata?. dalam undang undang tahun sedikitnya tercatat ada (tujuh) bentuk upaya hukum gugatan! dan (tujuh) bentuk upaya hukum permohonan. dalam naskah akademik rancangan undang undang hukum acara perdata yang disusun oleh badan pembinaan hukum nasional bpn), gugatan didefinisikan sebagai: tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan. sedangkan permohonan adalah: tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dan diajukan pengadilan untuk mendapat penetapan pengadilan .hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret'? dapat dijelaskan sejatinya bahwa ada perbedaan yang tegas penanganan perkara perdata pada yurisdiksi volunteer dan kontentiosa. perbedaan tersebut antaranya sebagai berikut: pertama, sebagaimana diuraikan atas, bahwa dalam perkara perdata pada yurisdiksi volunteer, tidak ada muatan sengketa atau perselisihan, sehingga proses pemeriksaannya bersifat parte (sepihak). sedangkan pada yurisdiksi kontentiosa terdapat perselisihan atau sengketa. kedua, pada yurisdiksi volunteer, pihak yang mengajukan perkara perdata pengadilan adalah dengan menyampaikan surat yang disebut dengan istilah surat permohonan', sementara dalam perkara yurisdiksi kontentiosa, disebut dengan surat gugatan'. ketiga, pada yurisdiksi volunteer, hanya ada satu pihak saja yang terlibat, yaitu pihak pemohon'. dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan sebagai lawan, karenanya tidak ada pula pihak yang didudukkan sebagai memohon' atau 'tergugat', hal tersebut dikarenakan tidak adanya muatan sengketa dalam perkara volunteer. sementara dalam yurisdiksi kontentiosa, terdapat pihak yang saling berlawanan. yaitu pihak penggugat dan tergugat', yang satu sama lain saling menuntut atau mempertahankan haknya. keempat, perkara perdata pada yurisdiksi volunteer umumnya diadili dengan hakim tunggal. sementara perkara pada yurisdiksi kontentiosa diadili dengan hakim majelis yang terdiri dari (tiga) orang anggota majelis, dengan (satu) orang merangkap sebagai ketua majelis. kelima, keputusan hakim atas hasil dari proses pemeriksaan perkara perdata pada yurisdiksi volunteer berupa penetapan (beschikking). sedangkan dalam perkara pada yurisdiksi kontentiosa, keputusan hakim berupa putusan . isi dictum penetapan! hakim hanya bersifat declaration dan tidak bersifat condemnation atau constitution seperti halnya terdapat pada putusan . dictum bersifat deklaratif (declaration) adalah dictum putusan atau om. yahya harahap, hukum perseroan terbatas, sinar grafika, jakarta, hlm. irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. penetapan yang isinya berupa penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta oleh pihak pemohon. sedangkan kondemnatoir (condemnation) adalah dictum putusan yang bersifat hukuman untuk melakukan suatu tindakan. adapun konstitutif adalah dictum putusan yang membuat atau menciptakan suatu keadaan yang baru. keenam, perbedaan antara yurisdiksi volunteer dan kontentiosa terletak pada jenis upaya hukum yang bisa ditempuh oleh pihak pihak yang keberatan atas penetapan atau putusan yang dibuat oleh pengadilan tingkat pertama. upaya hukum banding pengadilan tinggi dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan negeri, bagi pihak pihak yang hadir dipanggil dalam persidangan perkara pada yurisdiksi kontentiosa. atau jika tidak hadir memenuhi panggilan sidang sehingga akhirnya putusan dijatuhkan secara verse, maka upaya hukumnya adalah gugatan perlawanan (verzet). sedangkan dalam perkara yurisdiksi volunteer, pihak pemohon yang keberatan atas penetapan hakim yang tidak mengabulkan surat permohonan', maka dapat menempuh upaya hukum kasasi mahkamah agung. adapun pihak pihak yang tidak terlibat dalam perkara permohonan volunteer, namun dirugikan kepentingan atas isi penetapan hakim, maka terdapat pilihan upaya hukum yang bisa dilakukan. yaitu dengan mengajukan perlawanan selama proses pemeriksaan permohonan volunteer berlangsung, atau mengajukan gugatan perdata, atau mengajukan pembatalan penetapan kepada mahkamah agung atau mengajukan peninjauan kembali. ketujuh, perbedaan yang terakhir antara yurisdiksi volunteer dan kontentiosa adalah dalam hal pelaksanaan keputusan hakim atau eksekusi. dalam hukum acara perdata ada (tiga) jenis eksekusi, yaitu eksekusi pembayaran uang, eksekusi riil, eksekusi menghukum melakukan perbuatan, dan eksekusi parade. yahya harahap menjelaskan yang pada intinya bahwa dalam melaksanakan eksekusi putusan, terdapat hal hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat agar eksekusi dapat dijalankan. yaitu antaranya: putusan sudah berkekuatan hukum tetap, putusan bersifat partai (contention) sehingga mengikat tehadap pihak lain, amar putusan harus bersifat kondemnatoir, dan amar putusan yang bersifat deklaratif' tidak melekat kekuatan eksekutorial', walaupun putusan tersebut lahir dari gugatan kontentiosa.'' penjelasan yahya harahap atas secara tidak langsung menegaskan bahwa penetapan' hakim yang lahir dari proses pemeriksaan perkara pada yurisdiksi volunteer, tidak melekat kekuatan eksekutorial, karena sifat dictum um. yahya harahap, hukum acara perdata., op. cit., hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret dalam penetapan' tidak memiliki sifat kondemnatoir. dengan demikian perbedaan antara yurisdiksi volunteer dan kontentiosa terletak pada yaitu: penetapan hakim dalam perkara yurisdiksi volunteer sudah dipastikan tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan sebaliknya putusan dalam perkara yurisdiksi kontentiosa dapat memiliki kekuatan eksekutorial sepanjang memenuhi syarat sebagai putusan yang dapat dieksekusi. untuk melengkapi gambaran mengenai pengertian yurisdiksi volunteer dan perbedaannya yurisdiksi kontentiosa, berikut adalah kutipan dari pertimbangan hukum penetapan yang dibuat oleh hakim pengadilan negeri jakarta selatan dalam perkara yurisdiksi volunteer pada perkara pdt. pn. jkt. sel: menimbang, bahwa perkara volunteer permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan, dimana permohonan dapat diajukan apabila: masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya pada prinsipnya tanpa sengketa pada pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex party. menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yurisdiksi volunteer, merujuk dan penjelasan undang undang tahun sebagaimana telah dirubah dengan undang undang tahun yang sekarang telah diubah dengan undang undang tahun menimbang, bahwa secara exceptional penjelasan undang undang tahun memberi kewenangan atau yurisdiksi volunteer kepada pengadilan, hal itu juga ditegaskan dalam putusan mahkamah agung pdt dilaksanakan dengan ketentuan undang undang tahun tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau jurisdiction, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi volunteer (volunteer jurisdiction) yang lazim disebut perkara permohonan namun kewenangan itu terbatas pada hal hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan memang memperluas kewenangan itu sampai pada hal hal yang ada agensinya, itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara volentair yang mengadung sengketa secara partai yang harus diputus secara konstitutif, maka dengan demikian bertitik tolak dengan ketentuan itu, kepada pengadilan negeri diberi kewenangan volentair jurisdiksi volunteer) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau ex party dalam keadaan sangat terbatas atau eksepsional dalam hal tertentu saja: dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. undang undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara volunteer melalui permohonan. uraian atas sudah cukup kiranya dalam memberikan gambaran mengenai yurisdiksi volunteer serta penerapannya, dan juga gambaran tersebut akan sekaligus memberikan perbedaan antara yurisdiksi volunteer dengan yurisdiksi kontentiosa. namun demikian, perkara pemeriksaan perseroan berdasar undang undang tahun dalam praktiknya akan sangat sulit untuk diterapkan oleh pengadilan negeri dengan yurisdiksi volunteer murni. setidaknya ada dua faktor yang membuat perkara pemeriksaan perseroan sulit diwujudkan dengan yurisdiksi volunteer murni. faktor pertama, karena sudah ada preseden, dimana penetapan pengadilan dalam perkara permohonan yang didasarkan pada undang undang tahun (kini telah diubah dengan undang undang tahun ternyata penetapan tersebut dibatalkan oleh hakim kasasi sebagaimana dalam putusan kasasi pdt inti alasan dibatalkan penetapan tersebut adalah karena hakim kasasi menilai bahwa pengadilan negeri atau tingkat pertama telah keliru memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang didasarkan pada undang undang tentang perseroan terbatas dengan yurisdiksi volunteer murni, tanpa mendengarkan tanggapan dari pihak lain sebagai lawan." faktor kedua adalah karena mahkamah agung sendiri sudah memberikan pedoman atau petunjuk agar setiap perkara permohonan yang didasarkan pada undang undang tahun harus diperiksa dengan yurisdiksi kontentiosa. pedoman dan petunjuk yang dimaksud, adalah berupa hasil rakernas denpasar tahun dan berupa buku pedoman teknis pengadilan negeri jakarta selatan, penetapan pdt. pn. jkt. sel, hlm. perkara yang diputus dalam putusan kasasi pdt adalah perkara gugatan pembatalan penetapan' pengadilan negeri jakarta pusat pdt. pn. jkt. pst. penetapan tersebut merupakan penetapan yang mengabulkan permohonan menyengsarakan sendiri rups tahunan yang diajukan oleh pemegang saham berdasarkan tahun (kini telah diubah menjadi undang undang tahun penetapan tersebut digugat oleh pihak perseroan yang diwakili presiden direktur oleh karena penetapan tersebut dinilai keliru diadili dengan menggunakan yurisdiksi volunteer murni. atas gugatan pembatalan tersebut, akhirnya hakim kasasi mahkamah agung membatalkan penetapan tersebut, dengan pokok pertimbangan adalah bahwa pengadilan negeri keliru mengijinkan tergugat untuk menyelenggarakan rups tanpa terlebih dahulu harus meminta keterangan dari direksi dan komisaris bumibangka lestari. sehingga dalil tergugat saat mengajukan permohonan tidak dapat diuji kebenarannya. isi hasil rakernas pada butir (b) dan (c) menyatakan: (b) permohonan yang dalamnya dapat menimbulkan suatu sengketa merupakan jurisdiction contention. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret administrasi dan teknis perawi lan perdata umum dan perdata khusus yang diterbitkan pada tahun dua faktor atas kiranya yang menjadikan dalam praktik peradilan, pengadilan negeri tidak memeriksa perkara permohonan pemeriksaan perseroan dengan yurisdiksi volunteer murni, melainkan dengan yurisdiksi kontentiosa. hal ini setidaknya terjadi pada perkara pemeriksaan perseroan berikut ini antara: bie melawan bbb sebagaimana penetapan pengadilan negeri jakarta utara pdt. pn. jkt. juncto putusan kasasi pdt much melawan internasional islamic boarding school sebagaimana penetapan pengadilan negeri jakarta selatan pdt. pn. jkt. sel: deddy hartawan dkk melawan malindo lestari jaya tbkbaharuddin dkk melawan taman olahraga jagorawi sebagaimana penetapan pengadilan negeri cibinong pdt. pn. cbn. juncto putusan kasasi pdt bank ratu dalam likuidasi) melawan bank ifilihat: mahkamah agung republik indonesia, petunjuk mahkamah agung republik indonesia hasil rakernas denpasar pada september buku pedoman lihat: mahkamah agung republik indonesia, buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, hlm. dalam perkara ini, hakim yang mengadili berjumlah (tiga) orang hakim. permohonan pemeriksaan perseroan dalam perkara ini dikabulkan. pihak memohon dalam perkara ini keberatan dengan penerapan yurisdiksi kontentiosa, dan berpendapat hakim keliru mengadili perkara ini dengan yurisdiksi kontentiosa. antara perkara permohonan pemeriksaan perseroan yang diadili dengan yurisdiksi kontentiosa, hanya perkara pada penetapan pdt. pn. cbn yang oleh pihak pohonnya semula perkara diajukan dengan yurisdiksi volunteer murni, akan tetapi saat perkara mulai diperiksa oleh hakim, hakim memutuskan untuk memanggil pihak lain sebagai memohon untuk dimintai tanggapan atau bantahan atas dalil permohonan pemohon. sehingga akhirnya perkara tersebut diadili dengan yurisdiksi kontentiosa. permohonan pemeriksaan perseroan dalam perkara ini ditolak. irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. body santoso melawan santoso teknindo sebagaimana dalam penetapan pengadilan negeri tangerang pdt. pn. tng: jakarta propertinya melawan harvesting asset management sebagaimana dalam penetapan pengadilan negeri jakarta selatan pdt. p pn. jkt. sel. megawati wijaya melawan sahid megatronik perkasa sebagaimana dalam penetapan pengadilan negeri jakarta pusat pdt. pn. jkt. pst juncto putusan kasasi pdt delapan perkara atas, adalah merupakan perkara permohonan pemeriksaan perseroan yang diperiksa dan diadili dengan yurisdiksi kontentiosa. sebagian antara perkara tersebut, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan bahwa hasil rakernas denpasar dijadikan rujukan atau pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pemeriksaan perseroan dengan yurisdiksi kontentiosa. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hukum hakim seperti berikut: menimbang, bahwa meskipun perkara ini sifatnya permohonan namun dari hasil rakernas denpasar harus diperiksa secara contention jurisdiction, bukan secara volunteer jurisdiction. maka untuk memenuhi azas audi altera parte oleh karenanya sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam perma tahun meskipun penerapan yurisdiksi kontentiosa pada perkara pemeriksaan perseroan berpedoman pada hasil rakernas denpasar', akan tetapi tidak semua para pihak yang berperkara mau menerima penerapan tersebut. dua dari delapan perkara pemeriksaan perseroan atas, terjadi penolakan dan keberatan serta menentang penerapan yurisdiksi kontentiosa, dan tetap mendalilkan bahwa seharusnya perkara pemeriksaan perseroan tetap diperiksa dengan yurisdiksi volunteer murni, sesuai dengan apa yang diatur secara tegas dalam norma undang undang tahun permohonan pemeriksaan perseroan dalam perkara ini ditolak, dan perkara diadili dengan hakim tunggal. permohonan pemeriksaan perseroan dalam perkara ini dikabulkan, dan perkara diadili dengan hakim majelis orang. permohonan pemeriksaan perseroan dikabulkan. pertimbangan hukum ini ada pada halaman penetapan pdt pn. jkt. ut. selain itu, subtansi pertimbangan hukum tersebut juga terdapat pada penetapan pdt. pn. tng, penetapan pdt. p pn. jkt. sel, dan putusan kasasi pdt pihak pihak yang menentang penerapan yurisdiksi kontentiosa antaranya, pihak memohon dalam perkara penetapan pdt. pn. jkt. sel, pihak pemohon jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret adapun yahya harahap, meskipun pada prinsipnya berpendapat bahwa perkara pemeriksaan perseroan adalah perkara yang diadili dengan yurisdiksi volunteer murni, akan tetapi memberikan pendapat secara alternatif, sebagaimana pendapatnya seperti berikut: .@pa yang dikemukakan atas penerapan yurisdiksi volunteer murni adalah penerapan penegakan hukum dan tata tertib berbicara secara sempit atau strict law. namun dari pendekatan prinsip peradilan yang fair (fair trial), tidak salah memeriksa dan mendengar keterangan pihak yang terlibat, seperti anggota direksi dan dewan komisaris, dengan syarat pemeriksaan terhadap mereka tidak boleh mengakibatkan proses penyelesaian permohonan mengalami keterlambatan. bukankah rasio yang melatarbelakangi pemeriksaan terhadap perseroan, sengaja oleh pembuat undang undang berbentuk permohonan, agar proses penyelesaian sesuai dengan prinsip peradilan sederhana dan cepat (simple, and speedy) supaya kegiatan perseroan tidak terganggu. esensi pendapat yahya harahap atas, nampak sejalan dengan pedoman penerapan yurisdiksi kontentiosa atas perkara pemeriksaan perseroan yang terdapat pada hasil rakernas denpasar', dan buku pedoman teknis. yaitu sama sama mengedepankan asas audi altered parte dalam mengadili permohonan pemeriksaan perseroan. dimana dengan asas tersebut, maka pihak pihak terkait dalam perkara pemeriksaan perseroan diberikan kesempatan untuk didengarkan keterangannya. hanya saja bagi yahya harahap, penerapan yurisdiksi kontentiosa bersifat fakultatif (bukan keharusan), hal ini terlihat dari caranya menggunakan pilihan kata tidak salah . sementara hasil rakernas denpasar' dan buku pedoman teknis' nampak jelas bahwa penerapan yurisdiksi kontentiosa adalah bersifat imperatif (keharusan), hal ini dikuatkan dengan adanya putusan kasasi pdt yang membatalkan penetapan pengadilan negeri karena mengadili perkara permohonan yang didasarkan pada undang undang tahun dengan yurisdiksi volunteer murni. meskipun putusan kasasi tersebut menguatkan dan mengukuhkan eksistensi penerapan yurisdiksi kontentiosa dalam perkara pemeriksaan perseroan, akan tetapi landasan hukum yang dijadikan rujukan penggunaan yurisdiksi kontentiosa, sesungguhnya belum dapat menyelesaikan persoalan secara tuntas. penerapan yurisdiksi volunteer murni tetap masih berpotensi untuk diperdebatkan oleh pihak pihak berperkara, dan bahkan masih tetap dapat diterapkan oleh hakim yang mengadili. dalam perkara penetapan pdt. pn. cbn, pihak memohon dalam perkara penetapan pdt. pn. jkt. yahya harahap, hukum perseroan., op. cit., hlm. irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. penutup simpulan permohonan pemeriksaan diajukan kepada pengadilan negeri yang meliputi domisili perseroan berada.saran kepada mahkamah agung agar memberikan pedoman kepada hakim untuk menerapkan yurisdiksi kontentiosa secara penuh dalam mengadili perkara pemeriksaan perseroan, namun tetap diberlakukan hukum acara bersifat khusus (extra ordinary), sama halnya seperti dalam perkara perselisihan hubungan industrial dan perkara kepailitan, yang ditentukan secara limitation jangka waktu penyelesaiannya, dan tidak ada upaya hukum banding, melainkan langsung kasasi, kepada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat agar melakukan penguatan regulasi pada aspek hukum formil maupun materiil perkara pemeriksaan perseroan, yaitu dengan merevisi undang undang tahun tentang perseroan terbatas, agar perkara pemeriksaan perseroan dapat dinikmati manfaatnya secara nyata dan memberi perlindungan hukum kepada pemohon' yang beritikad baik serta kepastian hukum akan tercapainya tujuan pemeriksaan perseroan. seperti antaranya memberlakukan adanya norma sanksi kepada pihak pihak yang tidak melaksanakan keputusan hakim atau menghalangi dan menghambat pelaksanaan eksekusi pemeriksaan perseroaninto nadapdap, hukum perseroan terbatas, jalan permata aksara, jakartaperlindungan pemegang saham minoritas, bandung: cv. utomo, yahya harahap, hukum acara perdata:., hukum perseroan terbatas, sinar grafika, jakarta,peraturan perundang undangan: undang undang republik indonesia dan penjelasannyarbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif lembaran negara republik indonesia nomor tahun tambahan lembaran negara nomor peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang prosedur mediasi pengadilan. putusan penetapan pengadilan: penetapan pengadilan negeri jakarta utara nomor pdt. pn. jkt. utr tanggal september tentang perkara antara buana inti energi dengan bangun bejana buana. penetapan pengadilan negeri jakarta selatan, pdt. pn. jkt. sel. putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor pdt tanggal oktober antara buana inti energi dengan bangun bejana buana. irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. laporan:mahkamah agung, keputusan hasil rakernas mahkamah agung denpasar bali, september jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret satu dari tujuh bentuk upaya hukum permohonan yang diatur dalam undang undang tahun adalah upaya hukum pemeriksaan terhadap perseroan . upaya hukum permohonan ini memiliki kedudukan istimewa, karena diatur secara khusus pada bab hingga berbeda dengan bentuk upaya hukum permohonan lainnya yang tidak diatur secara khusus dalam satu bab. ini menunjukkan bahwa upaya hukum pemeriksaan terhadap perseroan' adalah bagian yang sangat penting dalam hukum perseroan terbatas. munir fuad mengkategorikan pemeriksaan terhadap perseroan merupakan bagian dari model permohonan yang menerapkan doktrin dalam hukum korporasi modern, yaitu tepatnya doktrin gugatan derivatif derivative action suit). pemeriksaan terhadap perseroan? dalam praktik disebut juga dengan istilah pemeriksaan perseroan? (tanpa kata 'terhadap ), merupakan upaya hukum yang tujuannya agar dapat dilakukan suatu pemeriksaan perseroupaya hukum ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan negeri yang meliputi kedudukan perseroan. pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan adalah pemegang saham (yang memiliki jumlah sedikitnya dari jumlah saham), pihak ketiga (berdasarkan suatu perjanjian), dan atau kejaksaan (mewakili kepentingan publik). apabila permohonan dikabulkan oleh hakim, maka hakim akan mengangkat sedikitnya tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan perseroan. ahli tersebut mulai bekerja melakukan pemeriksaan terhitung sejak tanggal diangkat untuk jangka waktu paling lama (sembilan puluh) hari. selanjutnya hasil laporan pemeriksaan diserahkan oleh ahli kepada ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan menyerahkannya kepada pihak pemohon dan perseroan. selanjutnya tindak lanjut dari hasil pemeriksaan akan ditentukan sendiri oleh pihak pemohon. namun sangat dimungkinkan apabila hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum, maka hasil laporan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan langkah upaya hukum lanjutan, baik itu ranah pidana maupun perdata. karena dalam kenyataannya terdapat ketidakseragaman cara mengadili permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diterapkan oleh pengadilan negeriirfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. dimana terdapat suatu perkara diperiksa dengan yurisdiksi volunteer dan pada perkara lain justru diperiksa dengan yurisdiksi kontentiosa. permasalahan berdasarkan uraian latar belakang atas, maka pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah: pertama, bagaimanakah prosedur dan tata cara permohonan pemeriksaan terhadap perseroan yang diatur dalam undang undang tahun tentang perseroan terbatas, dan kedua, bagaimanakah penerapan yurisdiksi kontentiosa dalam pelaksanaan peradilan dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan pengadilan negeri, metode penelitian pada penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang fokusnya diarahkan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, penetapan hakim, serta bahan bahan hukum lainnya. penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. selanjutnya bahan bahan hukum tersebut atas akan diolah serta dianalisis dan dikaji dengan analisa normatif kualitatif, sehingga akhirnya dapat tergambar dan terungkap mengenai solusi apa yang dihasilkan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan jurnal ini. pembahasan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas sebagai upaya hukum berdasarkan yurisdiksi pengadilan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas atau sering disingkat dengan pemeriksaan perseroan merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang disediakan oleh hukum perseroan cast undang undang tahun tentang perseroan terbatas, kepada pihak pihak berkepentingan dengan jalannya perseroan. penulis mencatat, sesungguhnya ada dua bentuk model upaya hukum dalam undang undang tahun tentang perseroan terbatas, yaitu upaya hukum gugatan dan permohonan'. upaya hukum gugatan terdiri dari tujuh bentuk gugatan, dan upaya hukum permohonan' juga terdiri dari tujuh bentuk permohonan.' into nadapdap dalam bukunya secara sederhana merumuskan bahwa, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret .maksud dan tujuan dari pemeriksaan terhadap perseroan terbatas untuk mendudukkan kembali prinsip prinsip dalam menjalankan tugas perseroan terbatas, karena baik direksi maupun komisaris diwajibkan beritikad baik dan penuh tanggungjawab demi kepentingan perseroan terbatas . sementara itu dalam rumusan undang undang tahun tentang perseroan terbatas, dapat dibaca secara tersurat mengenai tujuan dari permohonan pemeriksaan perseroan yang sesungguhnya adalah upaya untuk mendapatkan data atau keterangan . hal ini sebagaimana dinyatakan dalam yaitu::lanjutnya memiliki penjelasan resmi seperti berikut:adapun undang undang tahun tentang perseroan terbatas mengatur bahwa:meskipun disebut sebut adanya dugaan perbuatan melawan hukum sebagai syarat pemeriksaan perseroan, namun into nadapdap menggaris bawahi bahwa yang diputuskan oleh hakim dalam pemeriksaan perseroan adalah bukan adanya perbuatan melawan hukum, melainkan hanya sebatas pada untuk mendapatkan data atau keterangan yang dibutuhkan oleh pihak yang merasa dirugikan." yahya harahap berpendapat lain, pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun perkara pemeriksaan perseroan tidak into nadapdap, hukum perseroan terbatas berdasarkan undang undang tahun cet. ke ll, penerbit aksara, jakarta, hlm. into op. cit., hlm. irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. memutus ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum, akan tetapi ketika hakim mengabulkan pemeriksaan perseroan, maka hakim tentu terlebih dahulu harus membuktikan apakah benar terdapat dugaan perbuatan melawan hukum. hal ini penting agar permohonan pemeriksaan perseroan tidak diajukan secara sewenang wenang. persoalan kemudian adalah, apa yang hendak dinilai oleh hakim sebagai bukti. apakah hakim membuktikan telah terjadi perbuatan melawan hukum, atau cukup terbukti dugaannya saja. jika hanya dugaan yang dibuktikan, maka dugaan dalam kualitas macam mana yang bisa memenuhi syarat untuk dikabulkan permohonan pemeriksaan perseroan. yahya harahap menjawab persoalan pembuktian dugaan' ini dengan mengacu pada ketentuan hir dan kuh perdata. kedua tersebut mengatur alat bukti perpangkatan dalam perkara perdata. intinya bahwa pembuktian dugaan' yang memiliki kualitas sebagai alat bukti untuk menjadi dasar mengabulkan permohonan pemeriksaan perseroan, adalah pembuktian seperti halnya hakim menjadikan perpangkatan sebagai alat bukti. untuk menjadikan perpangkatan' sebagai alat bukti, menurut yahya harahap adalah dengan cara menarik kesimpulan dari suatu peristiwa, suatu hal atau tindakan yang terjadi, dan dari kesimpulan tersebut kemudian ditemukan indikasi atau fakta adanya unsur perbuatan melawan hukum dalam peristiwa, hal atau kejadian yang dilakukan oleh perseroan, anggota direksi, atau dewan komisaris. yurisdiksi absolut dan relatif undang undang tahun tentang perseroan terbatas sudah secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara permohonan pemeriksaan perseroan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan. norma pada ini sesungguhnya menetapkan dua bentuk yurisdiksi secara sekaligus. yaitu yurisdiksi absolut dan yurisdiksi relatif. yurisdiksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kekuasaan mengadili, lingkup kuasa kehakiman, peradilan. yurisdiksi absolut merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh suatu badan peradilan bawah mahkamah agung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman. indonesia, ada (lima) badan peradilan. yaitu terdiri dari (empat) badan peradilan bawah mahkamah agung (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara), dan (satu) lagi merupakan badan peradilan luar mahkamah agung, yaitu badan peradilan yang diselenggarakan oleh mahkamah yahya harahap, hukum perseroan. op. cit., hlm. ibid., hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret konstitusi. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman. selanjutnya undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman, memberikan wewenang kepada peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang peradilan umum merupakan payung hukum lex specialis bagi badan peradilan umum. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi merupakan pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan umum. pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan tinggi merupakan pengadilan banding.negeri berkedudukan ibukota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi kabupaten kota (lihat dan undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang peradilan umum). dalam penjelasan undang undang tahun tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. penjelasan ini menegaskan bahwa perkara permohonan pemeriksaan perseroan bukan ditujukan kepada pengadilan negeri tempat dimana terdapat kantor cabang kegiatan usaha dari perseroan, melainkan tempat kantor pusat perseroan. menerapkan yurisdiksi kontentiosa undang undang tahun tentang perseroan terbatas sudah sangat jelas dan tegas mengatur siapa saja pihak yang berwenang memiliki legal standing sebagai pemohon' untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan. akan tetapi, dalam hingga tidak ada sama sekali menyebutkan pihak pihak mana yang dapat dijadikan sebagai memohon'. ketiadaan pengaturan tersebut yang sekiranya membuat para penulis buku yang bertemakan hukum perseroan terbatas seperti yahya harahap, munir fuad, into nadapdap, dan rai wijaya tidak membahas secara tegas mengenai keharusan adanya pihak memohon' dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan. yahya harahap menulis pendapatnya seperti berikut: ditinjau dari segi teknis yudisial atau teknis peradilan: permintaan pemeriksaan terhadap perseroan pengadilan negeri adalah bersifat irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. peradilan volunteer (voluntary rechtspraak, voluntary jurisdiction) yakni permohonan secara sepihak dari pemohon tanpa ada pihak lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, dan proses pemeriksaannya benar benar murni secara ex parte yakni secara sepihak atau unilateral, dalam hal ini hanya pemohon saja yang diperiksa tanpa bantahan (vermeer, resistance) dari pihak lain. kalau begitu bertitik tolak dari ketentuan dikaitkan dengan teknis peradilan, dalam proses pemeriksaan pengadilan cukup memanggil dan memeriksa pemohon saja secara sepihak. pengadilan tidak wajib memanggil dan memeriksa pihak perseroan, anggota direksi atau dewan komisaris yang bersangkutan.' praktik penerapan yurisdiksi kontentiosa oleh pengadilan negeri dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan berpedoman pada apa yang tertuang dalam buku pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus yang diterbitkan pada tahun berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung republik indonesia nomor kma sk iv tentang memberlakukan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. dalam buku tersebut, tepatnya pada halaman butir angka bagian pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, ditulis bahwa: pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan. walaupun dalam redaksi undang undang disebutkan bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang berkepentingan antara lain sebagaimana tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. dan undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai perkara volunteer yang diperiksa secara parte, karena dalamnya terdapat kepentingan orang lain, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan ibid., hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret cara contentious, yaitu pihak pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai memohon, sehingga asas audi altera parte terpenuhi. jauh sebelumnya pada tanggal september rapat kerja nasional rakernas) mahkamah agung denpasar bali telah merumuskan suatu pedoman bersifat petunjuk mahkamah agung' agar pengadilan negeri mengadili perkara pemeriksaan perseroan dengan yurisdiksi kontentiosa. hal ini sebagaimana tertuang pada butir (b) dan (c) bawah ini: (b) permohonan yang dalamnya dapat menimbulkan suatu sengketa merupakan jurisdiction contention.meskipun (dua) sumber pedoman tersebut atas ditujukan untuk perkara pemeriksaan perseroan yang didasarkan pada undang undang tahun akan tetapi pengadilan negeri tetap menjadikannya sebagai pedoman dalam mengadili perkara permohonan pemeriksaan perseroan yang didasarkan pada undang undang tahun tentang perseroan terbatas. substansi norma yang mengatur tentang pemeriksaan perseroan antara kedua undang undang tersebut memang tidak jauh berbeda. pengaturan mengenai pemeriksaan perseroan dalam undang undang tahun bersifat melengkapi dari yang ada pada undang undang sebelumnya. berdasarkan uraian tersebut, maka pengajuan perkara permohonan pemeriksaan perseroan tidak dapat diajukan secara sepihak dengan yurisdiksi volunteer, melainkan harus dengan melibatkan pihak lain sebagai lawan yang didudukkan sebagai pihak tergugat' atau memohon'. legal standing pihak memohon berdasarkan pembahasan atas, maka perkara permohonan pemeriksaan perseroan haruslah melibatkan pihak lain sebagai lawan. dalam hal ini permohonan tidak diajukan secara sepihak (volunteer), melainkan permohonan diajukan dengan mekanisme yurisdiksi kontentiosa, yaituhlm. mahkamah agung, keputusan hasil rakernas mahkamah agung denpasar bali, september irfan fahmi yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara. melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbeda atau berlawanan. dalam praktik peradilan perkara perdata, pihak yang menjadi lawan dalam suatu gugatan atau permohonan biasa disebut dengan sebutan tergugat atau memohon'. oleh karena pihak yang mengajukan perkara permohonan pemeriksaan perseroan disebut sebagai pemohon', maka pihak sebagai lawan dari pemohon' disebut dengan sebutan memohon'. siapakah pihak yang memiliki legal standing untuk dijadikan sebagai pihak memohon' dalam permohonan pemeriksaan perseroan? undang undang tahun tentang perseroan terbatas tidak menyebutkan secara eksplisit pihak mana saja yang dapat didudukkan sebagai memohon'. akan tetapi karena dalam pokok perkara ini yang diperiksa adalah perseroan sebagai badan hukum, maka tentulah perseroan sebagai badan hukum haruslah menjadi pihak yang paling diutamakan memiliki legal standing untuk dijadikan sebagai pihak memohon' dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan. dalam praktiknya, pengadilan negeri mengadili perkara permohonan pemeriksaan perseroan dengan selalu melibatkan pihak perseroan sebagai memohon'. sejauh ini belum pernah ada anggota direksi atau dewan komisaris yang juga dilibatkan sebagai pihak lawan dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan. bila memposisikan perseroan? sebagai pihak memohon? dalam perkara permohonan pemeriksaan perseroan, maka muka persidangan yang akan hadir mewakili perseroan adalah direksi, sebagai organ perseroan yang mewakili perseroan baik dalam maupun luar pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang perseroan terbatas. analisis penerapan yurisdiksi kontentiosa dalam pemeriksaan permohonan perseroan secara eksplisit undang undang tahun yang merupakan landasan hukum bagi pemeriksaan perseroan, mengatur bahwa prosedur permohonan pemeriksaan perseroan dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan dan bukan dengan surat gugatan . hal tersebut menandakan bahwa perkara pemeriksaan perseroan adalah perkara yang diperiksa dan diselesaikan dengan yurisdiksi volunteer, dan bukan dengan yurisdiksi kontentiosa. yahya harahap, seorang mantan hakim agung, mendukung dan setuju bahwa perkara permohonan pemeriksaan perseroan berdasar diperiksa dan diadili dengan yurisdiksi volunteer, sebagaimana pendapatnya seperti berikut:
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret efektivitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum terhadap penetapan tersangka eliminasi putusan pid. pra pn. jak. bar) risky saldo fakultas hukum universitas pulang e mail: abstrak dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kurap pada putusan nomor pid. pra pn. jak. bar). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas permohonan praperadilan upaya hukum terhadap penetapan tersangka, dan hambatan hambatan dalam pelaksanaan praperadilan pada perkara pid. pra pn. jak.bar). metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur dianalisis dengan normatif kualitatif. hasil penelitian menunjukkata kunci: praperadilan: upaya hukum: penetapan, tersangka. abstract the basis the court's authority examine and decide arterial lawsuit regarding the illegally determining suspect stipulated article the law the republic indonesia number concerning kurap decision number pid. pra pn. jak. bar) this study aims determine the effectiveness arterial petition for legal remedies against the determination suspects and obstacles the implementation arterial cases pid. pra pn. west jakarta). normative juridical research methods with literature review approach were analyzed with qualitative normative. the results the research show that, first, arterial legal remedies are guide effective protecting the rights suspects because they have binding legal force, second, the obstacles faced the community justification adjudicating judges and litigation technicians are inconsistent their application. keywords: arterial: legal efforts determination: suspect. risky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. pendahuluan berdasarkan pengaturannya hukum pidana dibedakan dalam hukum pidana formil dan hukum pidana materil. jika hukum pidana materil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materil itu. hukum acara pidana yang lazim disebut dengan terminologi bahasa belanda formel strafrecht atau strafprocessrecht sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiel.' selain itu, kehadiran hukum acara pidana menjadi penting karena menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah masyarakat main hakim sendiri? salah satu dari perlindungan atau jaminan hak asasi manusia terletak pada realisasi penyelengaraan praperadilan, ganti rugi, dan rehabilitasi yang diatur dalam dan kurap. ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang menjurus kepada sifat arbiter, dan administratif, dengan keputusan berupa suatu penetapan. penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya juga menjadi bagian integral dari politik sosial (social policy), hal mana indonesia lazim dinotasikan dengan istilah law enforcement. selanjutnya kebijakan ini diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). hukum acara pidana indonesia yang diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap) berdasarkan undang undang tahun yang dianggap sebagai karya agung bangsa indonesia sangat menekankan penghormatan dan perlindungan ham. kurap lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana memperlihatkan ciri yang humanis, dan merupakan cara baru yang dianut indonesia. tujuan dibentuknya kurap ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya pemberlakuan kurap ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban. milik mulyadi, hukum acara pidana, normatif, teoritis, praktik dan permasalahan nya, alumni, bandung, hlm. bambang purnomo, orientasi hukum acara pidana indonesia, marta, yogyakarta hlm. al. wisnubroto dan widiatarna, pembaharuan hukum acara pidana, pt. citra aditya bakti, bandung, hlm. am. solehudin, tindak pidana perbankan, raja grafindo persada, jakarta bulat mien mukmin, aspek hukum pidana dan kriminologi sebuah bunga rampai), alumni, bandung, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan tersangka, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi dibatalkan bahwa dalam rangka mencegah kesewenang wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penyitaan, penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfirmasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. mengenai hal terakhir ini, dalam bahwa tidak mewajibkan penyidik (ic memohon) untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka cast pemohon, akan tetapi berdasarkan doktrin,ahwa perbuatan hukum memohon dengan melakukan sita terhadap asli surat surat lirik yang sebelumnya dalam penguasaan pemohon sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat berwenang wenang mengingat kepentingan akan surat tersebut dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penyitaan tersebut, bahwa ditanya lirik lirik asli tersebut dengan dimaksudkan sebagai barang bukti sebagaimana yang dibanggakan memohon kepada pemohon tanpa melihat kesesuaian dengan bukti atau setidaknya dua alat bukti yang mengaitkan barang bukti tersebut berupa lirik lirik asli yang dimaksud adlah diperoleh oleh pemohon dari perbuatan pidana atau perbuatan melawan hukum?, sebagai mana dapat dianalogikan bahwa seseorang dibebankan suatu perkara dan diamanahkan untuk mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan. namun, upaya untuk mewujudkannya tentu harus ditopang dengan berbagai faktor faktor pendukung, seperti, terkumpul nya bukti bukti, saksikan lain sebagainya agar dapat memutus putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi pihak pihak tertentu, maupun bagi seluruh pihak. indonesia, perwujudan keadilan dapat ditebak kan melalui paradigm perlindungan hak konstitusional warga negara yang termaktub dalam perubahan uud hal tersebut merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuh nya kekuasaan orde baru pada tahun ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat factor penyebab otoritarian orde baru hanya pada manusia sebagai pelaku nya, tetapi karena kelemahan system hukum dan ketatanegaraan. risky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. kelemahan dan ketidaksempurnaan konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti. perubahan uud menegaskan adanya prinsip checks and balances dimana terbagi adanya tiga kekuasaan utama disamping terdapat kekuasaan kekuasaan lainnya yang melengkapi tiga kekuasaan utama tersebut. tiga kekuasaan utama tersebut dapat dikategorikan sebagai primary constitutional organs yakni: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. serta terdapat lembaga lembaga penunjang atau pendukung (auxiliary state organs). keseluruhan lembaga lembaga negara tersebut merupakan bagian bagian dari negara sebagai suatu organisasi. konsekuensi nya, masing masing menjalankan fungsi tertentu dan saling berhubungan sehingga memerlukan pengaturan dan pemahaman yang tepat untuk benar benar berjalan sebagai suatu sistem. karena perubahan mendasar inilah maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). telah sejak lama bangsa indonesia begitu mendambakan kehadiran system kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum bawah undang undang dasar oleh sebab itu, desakan akan pengujian peraturan perundang undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan dibawah undang undang uu) melainkan juga atas terhadap uud. kewenangan melakukan pengujian terhadap uud itu diberikan kepada sebuah mahkamah sendiri diluar mahkamah agung ma). atas dasar pemikiran itu, adanya yang berdiri sendiri samping menjadi sebuah keniscayaan pengujian undang undang merupakan sebuah pengujian atas norma yang nantinya akan mengikat warga negara. keberadaan mahkamah konstitusi tidak hanya sebagai sebuah lembaga yang hanya pemberi abdikasi dan meninggalkan keputusan tersebut untuk pemerintah jalankan dan untuk pembentuk undang undang pahami."lm., perannya paramita, jakarta, hlm. jimmy asshiddigie, menuju negara hukum yang demokratis, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi ri, jakarta, hlm.hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan penutup simpuldalam hal kewenangan yang dilaksanakan secara berlebihan dan secara sewenang wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain luar dari yang ditentukan secara tegas dalam kuhp, maka pengujian atas keabsahan penggunaan dari kewenangan tersebut dilakukan melalui pranata praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara. praperadilan sebagaimana diatur dalam sampai dengan kurap harus dimaknai dan diartikan sebagai wadah untuk menguji perbuatan hukum, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan adalah untuk menguji sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik. saran ketentuan huruf dalam proses pemeriksaan praperadilan, ketentuan tersebut dirasa belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak asasi manusia. selain itu, berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan praperadilan pun juga belum diatur secara jelas sehingga berakibat bisa menimbun kan selisih pendapat dalam penerapan. oleh karena itu, kitab undang undang hukum acara pidana sebagi hasil karya agung bangsa indonesia masih memerlukan perubahan dan atau penempur naan, khususnya yang berkaitan dengan praperadilan. kepada pemerintah diharapkan adanya pengawasan eksternal yang memiliki daya kontrol agar menghindari terjadi nya putusan praperadilan yang menyatakan gugurnya permohonan praperadilan. dengan demikian diharapkan aparatur penegak hukum (penyidik atau penuntut umum) agar tidak tergesa gesa melakukan pelimpahan perkara pengadilan. sehingga pemeriksaan permohonan praperadilan dapat diakhiri dengan putusan yang mempertimbangkan obyek pra peradilan secara tuntas. risky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. daftar pustaka , perannya paramita, jakarta, al. wisnubroto dan widiatarna, pembaharuan hukum acara pidana , pt. citra aditya bakti, bandung bambang purnomo, orientasi hukum acara pidana indonesia , marta, yogyakarta jimmy asshiddigie, menuju negara hukum yang demokratis , sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi ri, jakarta, ri, jakarta, milik mulyadi, hukum acara pidana, normatif, teoritis, praktik dan permasalahan nya , alumni, bandung yahya harahap, pembahasan, permasalahan, penerapan kurap pemeriksaan sidang banding, kasasi, dan peninjauan kembali) , sinar grafika, jakarta hanafi samawi, ganti rugi dan rehabilitasi menurut kurap , perannya paramita, cetakan kedua, jakarta, solehudin, tindak pidana perbankan , raja grafindo persada, jakarta mien mukmin, aspek hukum pidana dan kriminologi sebuah bunga rampai) , alumni, bandung tanusubroto, peranan praperadilan dalam hukum acara pidana , penerbit alumni, bandung, jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu permasalahan berdasarkan masalah tersebut atas, maka penulis merumuskan masalah yang diteliti sebagai berikut bagaimana efektivitas permohonan pra peradilan dalam upaya hukum terhadap penetapan tersangka pid. pra pn. jak.bar hambatan hambatan dalam pelaksanaan praperadilan pada perkara pid. pra pn. jak.barsebagaimana ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kurap. teknik analisis data dilakukan dengan normatif kualitatif. pembahasan efektivitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum terhadap penetapan tersangka pid. pra pn. jak.bar) rangkaian proses kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulasi, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif. efektivitas formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan perumus kan sesuatu dalam peraturan perundang undangan. kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundang undangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang wenangrisky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manudalam butir menyebutk dan permintaan ganti rugiapa yang dirumuskan dalam butir kurap dipertegas dalam kurap yang menyebutkdanmengenai rumusan ini, dalam penjelasan kurap disebutkan penjelasan huruf kurap penghentian penuntutan bukanlah pendampingan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung .pertimbangan ini adalah suatu sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. pendapat yang wajar dalam masalah ini adalah bahwa penuntut umum perlu berusaha menghindarkan diri dari terjadinya praperadilan yang diselenggarakan menurut kurap ini. saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah juga merupakan upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerembab dalam pemeriksaan praperadilan.' hanafi samawi, ganti rugi dan rehabilitasi menurut kurap, perannya paramita, cetakan kedua, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret dalam penjelasan undang undang hanya yang diberi komentar, bahwa ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. praperadilan itu tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari pengadilan. praperadilan sebagaimana ditentukan dalam kurap adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam undang undang ini yaitu(kecuali terhadap pendampingan perkara untuk kepentingan umum oleh jaksa agungah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktiankarena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan pengadilan negeri permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan pengadilan negeri wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diwakilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan tindakan lain yang secara memperhatikan praktek peradilan melalui putusan praperadilan atas penetapan tersangka tersebut diatas serta pertimbangan hukum majelis haim konstitusi dalam putusan mahkamah institusi republik indonesia nomor puu xi1 tanggal april yang berbunyi, oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan tanusubroto, peranan praperadilan dalam hukum acara pidana, penerbit alumni, bandung, hlm. risky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. perampasan terhadap hak asasi manusia maka harus eradilan hal tersebut semata mata untuk melindungitik sa dan meletusnya namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tidak kemudian diartikan bahawa tersangka tersebut tida bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama hadapan hukum. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum putusan hal maka cukup alasan hukumnya bagi pemohon untuk menguji keabsahan penetapan pemohon merujuk sebagai tersangka melalui praperadilan, hambatan hambatan pelaksanaan permohonan praperadilan sesuai ketentuan tahun tentang kurap. praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri yang berfungsi sebagai pengawasan. pengawasan yang dilakukan praperadilan adalah pengawasan terhadap segala tindakan paksa yang dilakukan saat penangkapan atau penahanan yang bertujuan untuk melindungi hak hak tersangka. putusan praperadilan menjadi ramai semenjak permohonan praperadilan oleh komjen pol budi gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi kpk) telah dikabulkan sebagian oleh hakim pengadilan negeri jakarta selatan. satu sisi menghormati putusan hakim pengadilan negeri jakarta selatan sebagai bentuk penghormatan kebebasan hakimdalam undang undang nomorkan suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa hal tersebut yang membuat hakim pengadilan negeri jakarta selatan menerima praperadilan komjen pol budi gunawan atas penetapan tersangka. tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat hal hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan praperadilan sebagaimana ketentuan yang telah diatur undang undang antara nya: jangka waktu pemeriksaan, dalam ketentuan huruf kurap dinyatakan bahwa dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. tersebut tidak secara jelas merumuskan apakah waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan itu berarti dihitung tiga hari sejak register kepaniteraan pidana, atau dihitung tiga hari sejak berkas perkara perkara itu sampai kepada hakim yang ditunjuk untuk memeriksanya. selain itu, dalam kurap juga telah menentukan bahwa hakim diberi batas waktu selama tujuh hari) untuk menjatuhkan putusannya. akan tetapi, ketentuan ini tidak menjelaskan secara jelas kapan dihitung tenggang waktu tujuh hari tersebut. apakah dihitung dari tanggal penerimaan atau dari tanggal sejak register sehingga berakibat bisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapan. dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi jangka waktu tujuh hari. namun sayangnya, dalam kurap tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat. adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan sidang praperadilan. apabila maka permintaan tersebut menjadi gugur. hal tersebut telah diatur dalam ketentuan huruf kurap. kalau proses peradilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya menjadi gugur karena perkara pokoknya mulai disidangkan, maka penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka yang keputusannya jadi dasar pembebasan tersangka jadi hilang dan akibatnya tersangka tetap dalam tahanan. system peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas. dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan dan tidak sebaliknya praperadilan jadi gugur sebelum selesai. dalam pelaksanaan eksekusi putusan risky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. sulit dilaksanakan walau pemohon telah mengajukan untuk dilakukan eksekusi putusan agar polri mengembalikan barang bukti terhadap pemohon praperadilan namun putusan putusan tetap sulit dilaksanakan tradisi menghadap tetap harus dijalankan. tentang hukumnya bahwa tanggal agustus pemohon melaui surat panggilan dari polres jakarta barat nomor: sp vii res termuat diperiksa sebagai tersangka dan pada hari senin tanggal agustus pukul wib telah dilakukan pemeriksaan kepada pemohon sebagai tersangka oleh memohon lapas ketapang kalimantan barat: bahwa penetapan tersangka (ic pemohon) tersebut oleh memohon ternyata belumlah memiliki alat bukti sebelum dikonfrontir bukti bukti yang menyebabkan ihwal apakah hal tersebut adalah perbuatan pidana, padahal melalui kuasa hukum cast pemohon telah menjelaskan dan menunjukan bukti kepada memohon, bahwa antara pemohon dan pelapor (pemilik tanah) terikat perjanjian pengikatan jual beli dan sejumlah pembayaran pembayaran yang sah. lapas kelas ketapang kalimantan barat serta dampingi oleh kami selaku kuasa hukum, bahwa merujuk amar utusan mahkamah konstitusi republik indonesia putusan nomor ppu xii tanggal april terkait norma angka kurap, maka terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka ini muncul pertanyaan bahwa untuk menjawab pertanyaan diatas, maka terhadap tindakan memohon menetapkan pemohon sebagai tersangka harus uji dengan norma angka angka angka kurap dibungkam dengan norma kurap untuk menilai apakah tindakan memohon dalam perkara guo ini sah atau tidak sah, bahwa norma angka kurap oleh mahkamah konstitusi republik indonesia telah diputus dalam putusan nomor puu x11 tanggal april dengan amar yang berbunyi(sepanjangdan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam undang undang noor tahun tentang hukum acara pidana: bahwa berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor puu xii tanggal april maka norma angka kurap harus dimaknai: tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang termuat dalam patut diduga sebagai pelaku tindak pidana : bahwa menunjuk norma angka kurap, selanjutnya muncul pertanyaan: kapan minimal dua alat bukti itu dapat oleh memohon apakah minimal dua alat bukti itu dapat pada tahap penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka kurap?, ataukah pada tahap penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam angka kurap?:" bahwa menjawab pertanyaan atas, jelas dan terang bahwa norma angka kurap menyebutkan penyelidikan diartikan sebagai, sedangkan penyidikan ditentukan dalam angka kurap, yaitu serangkaian tindakan dalam mengumpulkan buku dengan bukti membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan kerangkanya bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh kurap sebagaimana termuat dalam norma angka angka kurap, maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian untuk mencari dan menemukan turunan putusan pengadilan negeri jakarta barat dalam perkara pid pra pn.jkt brt risky saldo efektifitas permohonan praperadilan dalam upaya hukum. suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyelidikan). untuk itu, awal diperlukan keterangan dari pihak pihak yang terkait dan bukti bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana. setelah proses penyidikan tersebut dilalui, maka dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi penyidikan). kemudian untuk meminta keterangan dari pihak pihak yang terkait dan pengumpulan bukti bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah terjadi menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa kerangkanya. rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur yang diwakili ditempuh oleh memohon untuk mencapai proses penentuan pemohon sebagai tersangka. adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik penyidik cast memohon) tidak sewenang wenang mengingat pemohon mempunyai hak asasi yang harus dilindungi, bahwa dasar hukum bagi memohon dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri pemohon dalam perkara guo adalah kurap, yang mana ketentuan angka kurap mengatur bahwa penyelidikan bertujusedangkan pengumpulan bukti bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan kerangkanya dilakukan pada saat penyelidikan sebagaimana ketentuan angka kurap, oleh karenanya cukup alasan hukumnya dan sangat berdasar ketika samapai dalam tahap akhir penyelidikan, yang didapat memohon sebagai kesimpulan adalah berupa menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana , dan bukan serta merta memohon sudah menentukan calon kerangkanya (ic. pemohon), bahwa tindak penyidik (ic. memohon) untuk menentukan pemohon sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari system penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam kurap, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam kurap atau perundang undangan yang berlaku. artinya, setiap proses yang akan ditempuh oleh memohon haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi pemohon yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. apabila prosedur sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh memohon dalam menetapkan pemohon sebagai
jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan perkawinan campuran dan berstatus tenaga kerja asing yuli iskandar fakultas hukum universitas pulang abstrak globalisasi telah menimbulkan tuntutan dunia kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri, hal ini memberikan dampak terhadap lalu lintas orang diantara negara negara dunia dan tentu berimplikasi terhadap bagaimana sebuah negara mengatur orang asing yang ingin tinggal negara tersebut. terlebih lagi jika warga negara asing tersebut melakukan pernikahan campur dengan warga negara indonesia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap warga negara asing dan tenaga kerja asing indonesia dan pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan kawin campur dengan warga negara indonesia dan memiliki hak bekerja indonesia. penelitian ini bersifat yuridis normatif yang merupakan kajian normatif dengan dengan deskriptif analisis. hasil penelitian menunjukata kunci aturan hukum, tenaga kerja asing: perkawinan campuran. abstract globalization has led the demands the world work both domestically and abroad, this has impact the traffic people between countries the world and course has implications for how country regulates foreigners who want live the country. even more these foreign nationals have mixed marriages with indonesian citizens. this study aims determine the legal arrangements against foreign nationals and foreign workers indonesia and legal arrangements against foreigners who intermarry with indonesian citizens and have the right work indonesia. this research normative juridical which normative study with descriptive analysis. the results the research show that, first, the government has not yet actually implemented legal politics regarding foreigners foreign workers. second, the legal rules foreign nationals who engage mixed marriages are often violated law. yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. keywords: role law, foreign workers: mixed marriage. pendahuluan maraknya pembangunan infrastruktur yang melibatkan investor asing telah memberikan dampak negatif terhadap demografi indonesia. betapa tidak, investasi asing yang masuk indonesia diikuti oleh masuknya ratusan bahkan ribuan tenaga asing indonesia. hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi negara indonesia. beberapa waktu yang lalu kita dirobohkan dengan kabar bahwa tenaga kerja asing yang bekerja secara ilegal jauh lebih banyak dari pekerja asing yang bekerja secara legal. bahkan, dede yusuf ketua komisi dpr ri) memperkirakan tenaga kerja asing ilegal jumlahnya tiga kali lipat dari tenaga kerja sing yang bekerja secara resmi.' selain tenaga kerja asing ilegal, muncul juga permasalahan tenaga kerja asing yang tidak memiliki keahlian khusus skill), padahal menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan mengharuskan tenaga kerja asing yang bekerja indonesia memiliki keahlian khusus dan hanya menduduki jabatan khusus berdasarkan keahliannya (baca manager). keberadaan tenaga kerja asing non skill ini memang tidak dapat diabaikan keberadaannya, bahkan ombudsman dalam wawancaranya dengan tempo? mengatakan bahwa tenaga kerja asing ini didominasi oleh tenaga kerja asing yang berasal dari tiongkok, masalah yang muncul diantaranya banyak terdapat tenaga kerja asing skill, kemudian banyak tenaga kerja asing yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang tercantum pada visa kerja dan izin mempekerjakan tenaga asing ita) selain itu juga masih banyak ditemukan pekerja asing yang masih aktif bekerja padahal ijin tinggal mereka sudah habis. permasalahan lain yang muncul adalah pekerja asing yang menikah campur dengan warga negara indonesia. permasalahan tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan tentu tidak dapat dianggap remeh, selain mengancam lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal, keberadaan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi syarat dalam jangka panjang akan mengancam kedaulatan negara. pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan terhadap keberadaan tenaga asing ini untuk memastikan bahwa proses aktivitas tenaga kerja asing indonesia sesuai dengan aturan yang berlaku. dari yang legal, diakses hari rabu februari jam read ombudsman arus tenaga kerja asing tiongkok begitu deras full&view ok, diakses februari jam jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. kemudian dalam ditentukanmudian dalam diaturmasuk indonesia dengan tujuan untuk bekerja indonesia, selain harus mematuhi ketentuan undang undang keimigrasian juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. undang undang ketenagakerjaan (selanjutnya disebut uuk) telah mengatur syarat syarat bagi orang asing yang akan bekerja indonesia (selanjutnya disebut tenaga kerja asing tka). implementasi kebijakan pemerintah yang baru bidang keimigrasian dan juga bidang ketenagakerjaan terhadap orang asing pelaku kawin campur diberikan untuk bekerja dan berusaha indonesia menarik untuk diteliti, bagaimana pengawasan warga negara asing yang kawin campur dalam memperoleh pekerjaan, apakah peraturan yang ada telah menjamin kepastian hukum atas hak warga negara asing yang kawin campur dalam melakukan pekerjaan indonesia, mengingat ada kesuburan norma nomor tahun tentang keimigrasian, serta belum jelasnya bagi wna pelaku perkawinan campuran jika bekerja disektor informal, punya usaha sendiri dan tidak berbadan hukum atau membantu istri atau suami wni perusahaan milik keluarga (berbentuk cv), apakah bisa bekerja dan apakah harus mengurus ita izin mempekerjakan tenaga asing) masih ada ketidakjelasan dan kesuburan norma tentang hak memperoleh pekerjaan bagi warga negara asing pelaku perkawinan campuran dalam hal jika mereka akan bekerja atau berusaha sektor informal, tidak diatur dengan jelas. pengaturan tentang ketenagakerjaan tersebut hanya mengatur tentang tka yang formil namun bagi orang asing pelaku kawin campur yang bekerja non formil untuk bisa bertahan hidup dan menafkahi keluarganya belum diatur dan masih belum jelas, mengingat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang jabatan jabatan tertentu yang dapat dan atau larang diduduki oleh tka hanya mengatur sektor formal pekerjaan yang terklasifikasi standar internasional. undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. menurut hasil penelitian charles christian?? bahwa undang undang keimigrasian yang baru yaitu undang undang nomor tahun yang memberikan kesempatan kepada orang asing pelaku kawin campur dengan sponsor istri atau suami untuk bekerja indonesia, bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yaitu undang undang nomor tahun yang mana masih mengharuskan setiap orang asing yang bekerja indonesia memiliki sponsor dari perusahaan tempat dimana mereka bekerja, sehingga terlihat kedua undang undang tersebut mengalami disharmoni dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wna khususnya orang asing pelaku kawin campur yang ingin bekerja indonesia. untuk mengatasi disharmoni kedua aturan perundang undangan tersebut maka pada tahun menteri tenaga kerja mengeluarkan peraturan menteri nomor nomor tahun tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagai sebagai petunjuk teknis dari s d uuk sehingga khusus untuk orang asing yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara indonesia tetap dapat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya sesuai dengan undang undang keimigrasian. dalam ketentuan undang undang kewarganegaraan ini tidak ditentukan bahwa seorang warga negara asing yang kawin dengan warga negara indonesia maka secara otomatis menjadi warga negara indonesia, namun merek, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan ri. namun jika mereka ingin menetap indonesia tetap dengan kewarganegaraan mereka maka ketentuan yang berlaku adalah bahwa warga negara asing pelaku kawin campur selama tinggal indonesia harus memiliki izin tinggal dan izin tinggal tersebut diberikan berdasarkan visa yang dimiliki. bagi warga negara asing pelaku perkawinan campuran jika akan bekerja sebagai tenaga kerja asing indonesia tetap perlu penjamin selaku pemberi kerja yang akan mengurus rata maupun ita nya, dan penjamin yang dalam hal ini korporasilah yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada wilayah indonesia, hal ini diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keimigrasian, dimana ditentukan bahwajurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan dan perubahan alamat, namun pengaturan tentang kaidah hukum yang menjelaskan konsepsi konsepsi tanggung jawab penjamin sebagai pemberi kerja atas keberadaan dan kegiatan orang asing masih kabur, dalam ketentuan umum belum dijelaskan secara jelas dan pasti, apa yang dimaksud pada kata penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, mengingat ada dua pihak yang bertanggung jawab terhadap orang asing pelaku perkawinan campuran yang juga akan menjadi tka, penanggung jawab yang dalam hal ini adalah suami istri warga negara asing, sementara jika orang asing pelaku perkawinan campuran akan menjadi tenaga kerja asing dia wajib memiliki penjamin sebagai pemberi kerja. penutup simpuletentuan ini bertolak belakang dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yang mengisyaratkan bahwa orang asing yang akan bekerja indonesia harus ada sponsor dan penjamin dan harus mengikuti ketentuan undang undang ketenagakerjaan. tentu kedua hal berbeda dalam dua undang undang ini mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi orang asing yang melakukan perkawinan campur dengan warga negara indonesia. saran pemerintah harus cermat dalam memberikan kebijakan kepada warga negara asing dalam hal tenaga kerja asing dan harus lebih ketat dalam aturan dan pelaksanaannya: lembaga keimigrasian harus menerapkan aturan secara ketat kepada orang asing dan menegakan ketentuan peraturan perundang undangan. pengaturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adakalanya melibatkan lintas sektor dan lintas instansi, oleh karena itu ketelitian dan kebersamaan dalam pembentukan peraturan perundang undangan merupakan suatu keharusan. ketidak teliti dalam membentuk peraturan akan menyebabkan disharmoni diantara peraturan satu dengan peraturan yang lain. yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. daftar pustaka bukuhj. jum anggiani, hukum administrasi negara, graha ilmu, yogyakarta, hr. ridwan, hukum administrasi negara, raja grafindo persada, jakartamoh. mahfud md., hukum dan pilar pilar demokrasi, tanpa tahun mochtar kusumaatmadja dan etta goes, pengantar hukum internasional, pt. alumni, bandung. mukti fadjar, tipe negara hukum, bayu media publishing, malang, atul huda, hukum tata negara indonesia, raja grafindo persada, jakarta, sudiro mertokusumo, teori hukum, universitas atmajaya, yogyakarta,jurnalfashion irman, september jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret pengaturan tenaga kerja asing sebetulnya telah diatur melaluundang undang nomor tahun tentang keimigrasian telah menetapkan bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah indonesia harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah dan harus melalui pemeriksaan petugas imigrasi.? undang undang ketenagakerjaan juga mengatur bahwa sejumlah syarat syarat tertentu." dari sekian banyak permasalahan tentang tenaga kerja asing yang bekerja indonesia, terdapat permasalahan yang unik berkaitan dengan aturan tenaga kerja asing yang melakukan nikah campur dengan warga negara indonesia. aturan undang undang keimigrasian bertolakbelakang dengan aturan ketenagakerjaan indonesia. orang asing yang menikah campur mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan ijin tinggal sementara dan kemudahan untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. hal ini memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap orang baik laki laki ataupun perempuan untuk memperoleh kewarganegaraan indonesia karena asas penyatuan keluarga atau karena perkawinan dan berhak untuk hidup layak indonesia. ketentuan ini memberikan peluang kepada perorangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. hal ini tentu secara normatif akan berbenturan dengan undang undang ketenagakerjaan dimana setiap orang asing yang akan bekerja indonesia harus berdasarkan permintaan perusahaan pemberi kerja yang diajukan kepada menteri terkait. berdasarkan hal tersebut maka dalam artikel ini penulis hanya akan terbatas membahas bagaimana solusi hukum terhadap orang asing yang menikah campur dengan warga negara indonesia dan memiliki hak untuk bekerja dikaitkan dengan ketentuan undang undang keimigrasian dan undang undang ketenagakerjaan melalui artikel yang berjudul perlindungan hukum terhadap orang asing yang menikah campur dengan warga negara indonesia dan memiliki hak bekerja ditinjau dar permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang permasalahan atas, penulis akan secara khusus mengkaji pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap warga negara asing dan tenaga kerja asing indonesia kedua, lihat undang undang nomor tahun tentang keimigrasian. lihat undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaanhlm. yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. bagaimana pengaturan hukum terhadap tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara indonesiayuridis berartipenelitian hukum normatif diteliti sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi, hal itu dapat ditinjau secara vertikal yakni apakah perundang undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan dengan perundang undangan lain, khususnya antara undang undang nomor tahun tentang keimigrasian dengan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. pembahasan pengaturan hukum terhadap warga negara asing dan tenaga kerja asing indonesia indonesia adalah negara hukum'. berbicara mengenai negara hukum sesungguhnya melalui proses yang sangat panjang, beberapa filsuf terdahulu sepeti aristotle, montesgue, jhon locke dan lain masing masing memiliki pandangan berbeda tentang negara hukum. secara global concept, dalam negara hukum sesungguhnya terdapat dua aliran yaitu konsep negara hukum beraliran eropa kontinental atau yang dikenal dengan istilah rechtstaat dan negara hukum konsep anglo saxon atau yang dikenal dengan istilah rule law." penggunaan istilah negara hukum selain rechtstaat juga dikenal dengan the rule law inggris dan government law but not man. konsep rechtstaat lahir dalam upaya mengurangi keabsolutan raja pada saat itu, untuk itu dilakukan perjanjian masyarakat dengan rajanya. perjanjianundang undang dasarhlm. atul huda, hukum tata negaratersebut menyepakati bahwa masyarakat memberikan kekuasaan pemerintahan kepada raja, dan raja harus dapat menjamin ketentraman kepada masyarakat. perjanjian tersebut dikenal dengan istilah kontrak sosial social contract).' menurut friedrich julius stahl sebagaimana dikutip oleh moh mahfud md"! negara hukum (rechtsstaat) harus memiliki ciri ciri, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan (wetmatigheid van bestuur) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan independen) menurut dicek sebagaimana dikutip oleh ridwan", rule law mengandung unsur unsur antara lain: supremasi aturan aturan hukum supremacy the law) yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang wenang (absence arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum equality before the law) dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat terjaminnya hak hak manusia oleh undang undang (di negera lain oleh undang undang dasar) serta keputusan keputusan pengadilan konsep anglo saxon lahir dilatar belakangi dengan banyaknya kritikan kritikan yang dilakukan oleh rakyat kepada kekuasaan raja yang absolut, kritikan kritikan tersebut lambat laun dapat menghilangkan keabsolutan raja dan diakhiri dengan pembentukan badan perwakilan rakyat sebagai partner raja dalam menjalankan kekuasaan negara.'? konsep rechtstaat lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan montesguieu dan j.j. rousseau dan memiliki ciri ciri adanya supremasi hukum (supremacy law): adanya kedudukan yang sama depan hukum (equality before the law) baik bagi rakyat biasa maupun pejabat dan adanya penegasan serta perlindungan hak hak manusia melalui konstitusi (constitution based individual rights and enforced the courts) dan keputusan keputusan pengadilan. indonesia sebagai negara hukum konsepnya sedikit berbeda dengan kedua konsep negara hukum diatas. konsep rechtstaat dan konsep rule law adalah konsep negara hukum yang berasal dari negara yang ibid, hlm. moh. mahfud md., hukum dan pilar pilar demokrasi, hlm. hr. ridwan, hukum administrasi negara, raja grafindo persada, jakarta, kalihlm. yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. berideologikan liberalisme dan individualisme, sedangkan indonesia memiliki ideologi sendiri yang kita kenal dengan pancasila. perbedaan lainnya dapat ditemukan pada bagaimana pancasila memperlakukan dan mengakui individu. dalam konsep negara hukum anglo saxon dan eropa kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar, sedangkan indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam pembukaan uud alinea iv. lewat fakta tersebut juga, menurut azhari'', konsep negara hukum indonesia dirumuskan sebagai negara kesejahteraan welfare staat). jadi negara hukum indonesia walaupun mengadopsi konsep yang sama dengan rechstaat dan rule law, tetapi secara implementasi indonesia melaksanakan konsep negara hukumnya berdasarkan pancasila. negara indonesia menganut sistem hukum positif. hukum positif adalah suatu tatanan kaidah yang menetukan bagaimana suatu kehidupan bersama atau masyarakat tertentu pada suatu waktu diatur dan bagaimana seyogyanya orang itu berperilaku satu sama lain, maupun terhadap masyarakat atau sebaliknya. konstitusi negara indonesia juga menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau yang lebih dikenal dengan negara kesejahteraan (welfare staat). prinsip ini menugaskan kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik dibidang politik, maupun dibidang sosial budaya dan ekonomi.'$ dalam rangka mewujudkan perlindungan kepada masyarakat, negara diberikan kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. hukum dibuat untuk mengatur ketertiban masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan umum. dalam negara hukum, semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum aturan tertentu yang sepakati, oleh karena itu dalam negara hukum dikenal asas legalitas dan asas kepastian hukum. kedua asas ini merupakan elemen penting dan tidak boleh tidak ada dalam negara hukum."' asas legalitas memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan apapun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan harus ada aturan perundang undangan yang mengaturnya. berdasarkan hal tersebut maka jika penulis kaitkan dengan tema tulisan ini maka lalu lintas orang asing yang masuk indonesia diatur berdasarkan undang undang yang digunakan untuk membatasi kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum. pembatasan ini menjadi penting untuk mengimbangi kewenangan yang diberikan kepada ibid sudiro mertokusumo, teori hukum, universitas atmajaya, yogyakarta, hlm. hj. jum anggiani, hukum administrasi negara, graha ilmu, yogyakarta, .hlm. mukti fadjar, tipe negara hukum, bayu media publishing, malang, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan volume nomor maret pemerintah dan untuk mencegah agar penguasa tidak melanggarrelevan dengan hal ini maka pengawasan hukum oleh pemerintah terhadap warga negara asing yang kawin campur dalam rangka penyatuan keluarga diberikan hak hak dasarnya untuk melakukan pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai tenaga kerja asing, ini merupakan ketentuan yang menjamin kepastian hukum bagi warga negara asing yang kawin campur yaitu hak memperoleh pekerjaan sebagai tenaga kerja asing. orang asing atau warga negara asing wna) adalah orang yang bukan warga negara indonesia. melalui pengertian ini maka setiap orang yang bukan warga negara indonesia diperlakukan sebagai orang asing.' sedangkan tenaga kerja asing tka) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja wilayah indonesia. setiap warga negara asing yang akan masuk dan tinggal indonesia harus memiliki ijin tinggal. ijin tinggal tersebut diberlakukan untuk memenuhi prinsip kedaulatan negara. prinsip kedaulatan negara (state sovereignty) merupakan salah satu prinsip penting didalam hukum internasional, bahkan termasuk salah satu prinsip atau doktrin jus cohen yaitu suatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar. menurut mochtar kusumaatmadja dan etta goes konsep kedaulatan negara memiliki makna bahwa suatu negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan. ruang berlaku kekuasaan ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan didalam batas wilayahnya. sebagai contoh ketika negara berbatasan dengan negara maka diluar batas wilayah negara atau didalam wilayah negara maka negara lah yang memiliki kekuasaan tertinggi bukan negara dengan kata lain bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya, yaitu kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu dan kekuasaan akan berkahir dimana kekuasaan suatu negara lain dimulai angka undang undang nomor tahun tentang keimigrasian. undang undang nomor tahun tentang kewarganegaraan angka undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan undang undang nomor tahun tentang keimigrasian. fashion irman,, mochtar kusumaatmadja dan etta goes, pengantar hukum internasional, pt. alumni, bandung, hlm. yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. jadi prinsip kedaulatan negara tegasnya bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. negara yang berdaulat memiliki hak hak lain berupa kekuasaan kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik: kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing, hak hak istimewa perwakilan diplomatiknya negara lain dan yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya. dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara khususnya dalam menerapkan prinsip absolute sovereignty yang ditemukan oleh jean bodi yang menjadi dasar suatu negara untuk menolak kedatangan atau keberadaan seorang asing wilayahnya, dan kaitannya dengan peran serta fungsi keimigrasian dalam melaksanakan kedaulatan mutlak ini berhak menolak kedatangan atau keberadaan seorang asing wilayahnya dan hal ini tidak dapat diintervensi oleh negara atau pihak lain, serta adanya hak eksklusif dari negara berdaulat. berdasarkan kedaulatan yang dimiliki suatu negara maka kewenangan yang dimiliki meliputi kewenangan legislatif, kewenangan administratif dan kewenangan yudisial. dalam perkembangannya ketiga kewenangan tersebut diakui sebagai tiga lingkungan yurisdiksi, yaitu jurisdiction prescribed merupakan kewenangan negara dalam menetapkan suatu peraturan perundang undangan serta menetapkan berlakunya hukum nasional terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan. jurisdiction adjudicate merupakan kewenangan negara untuk melaksanakan penuntutan dan mengadili kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan. jurisdiction enforce merupakan kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang undangan nasional terhadap yang membahayakan kepentingan negara atau warga negara yang bersangkutan. secara normatif, pengaturan tentang keluar masuk orang asing wilayah indonesia diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keimigrasian. implementasi dari undang undang tersebut dilakukan oleh lembaga negara yang mengurus bidang keimigrasian. relevan dengan hal tersebut bahwa dalam melaksanakan fungsi keimigrasian khususnya fungsi keamanan negara, imigrasi berperan sebagai penjaga pintu gerbang negara, karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dan dari wilayah indonesihlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan fungsi keimigrasian sepanjang garis perbatasan wilayah indonesia merupakan kewenangan instansi imigrasi dan dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tpi tempat pemeriksaan imigrasi) dan pos lintas batas. secara normatif tpi merupakan tempat yang legalisasi oleh menteri hukum dan ham sebagai pintu gerbang negara indonesia. sebagai jalur resmi, tpi memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah mata hukum. sehinggaran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengawasan keluar masuknya orang dari dan dalam wilayah indonesia, pemberian izin keimigrasian serta pengawasan keimigrasian tentang keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada wilayah republik indonesia. pengawasan terhadap orang asing yang masuk atau keluar wilayah berlaku ketentuan dan peraturan keimigrasian indonesia, antara lain: setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah negara adalah sah apabila mendapat izin masuk atau izin keluar dari pejabat imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan tpi tempat pemeriksaan imigrasi) setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara harus mempunyai surat perjalanan atas namanya yang sah dan berlaku pejabat imigrasi berwenang memeriksa setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara republik indonesia pejabat imigrasi berwenang menolak atau memberi izin masuk atau keluar wilayah negara ijin tinggal terbatas adalah kita itas) adalah izin yang diberikan pada orang asing pemegang izin tinggal sementara. ijin tinggal sementara diberikan pihak imigrasi kepadaundanganhlm. undang undang nomor tahun tentang keimigrasian yuli iskandar pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan. orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia. disisi lain bagi orang asing yang bekerja indonesia diatur dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan ditentukan syarat syarat dan kewajiban pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memperoleh izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (yang selanjutnya disingkat dengan rata), wajib melakukan penunjukan tenaga kerja warga negara asing sebagai pendamping tenaga kerja asing serta kewajiban untuk memulangkan tenaga kerja asing negara asalnya jika hubungan kerja telah berakhir. orang asing yang datang indonesia dapat bekerja apabila ada yang mempekerjakan dan pekerjaan tersebut harus benar benar sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki serta dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang ada dalam negeri. dengan demikian orang asing yang hanya memiliki kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dalam segeralah yang dapat diberikan izin masuk dan tinggal untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing tka) indonesia, dengan kata lain hanya orang asing yang memiliki kualifikasi yang benar benar dibutuhkan oleh pasar kerja indonesia yang bisa bekerja indonesia dan akan diberikan visa tinggal terbatas untuk bekerja indonesia. pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara indonesia orang asing indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan indonesia karena melakukan perkawinan dengan warga negara asing, perolehan warga negara asing tersebut tanpa melihat jenis kelamin warga negara asing yang menikah laki atau perempuan hal ini didasarkan atas asas kesetaraan dan keadilan gender. perolehan warga negara asing melalui perkawinan ini diatur dalam ditentukanbagi laki laki asing aturan ini merupakan suatu kemudahan yang baru, karena undang undang yang lama untuk menjadi warga negara asing harus melalui prosedur kewarganegaraan. pada undang undang nomor tahun ditentukan
gama kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi universitas cung fakultas teknik jl. prof. dr. sumantri bojonegoro bandar lampung telp. fax www . oo l.\|. keputusan dekan fakultas teknik universitas lampung nomor318 un26. pp"program studi arsitektur: permeristekdikti nega: pertama nama namsunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini: pengarah prof. suharno, sc., ph. ketua panji kurniawan, s.t., sc. sekertaris yunita kesuma, s.t., m.t. bendahara diana lisa s.t., m.t. anggota drs. pandang, m.t. agung cahya nugroho, s.t., m.t. kelak hendro basuki, s.t., m.t. sushi muda wibawa, s.t., m.t. m.m. timbullah susunan, s.t., m.t. daud hanuman, s.t. nugroho ifadianto, s.t., sc. dini ardilla, s.t., m.t. fadilah russiatm, s.t., m.t. dr. ir. citra persada, s.t., sc. kedu:sae dekan lan dang aas tembusan: ## nir1962071719870310021 rektor universitas lampung, ketua program studi arsitektur unila ybs untuk dilaksanakan.
bupati kerinci provinsi jambi peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tentang biaya transportasi jemaah haji dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kerinci, menimbang wa. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyediaan transportasi ibadah haji bagi masyarakat kabupaten kerinci perlu diatur biaya transportasi haji, bahwa pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan hajiwajib membiayai transportasi haji, bahwa untuk kepastian hukumnya biaya transportasi jemaah haji: iiibiaya transportasi jemaahpembinaan sebagaimana dimaksud pada diarahkan untuk: meningkatkan pelayanan pada jemaah calon haji dan atau jemaah haji, terpenuhinya kebutuhan jemaah calon haji dan atau jemaat haji akan pelayanan transportasi yang cukup, aman, dan bermutpungutan liar terhadap biaya transportasi, dan memberikan kemudahan dalam rangka menunjang pelaksanaan ibadah haji. bagian kedua pengawasan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan biaya tranportasi haji dilaksanakan oleh bupati. bab viii ketentuan penutup peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan palinga: daerah kabupaten kerinci. ditetapkan sungai penuh pada tanggal acute bupati kerinci, adirozal diundangkan sungai penuh pada tanggal sek aris daerah kabupaten kerinci zulfahmi. lembaran daerah kabupaten kerinci tahun nomor
np remas pama walikota bandungan dokumen pelaksanaan anggaran dinas pendidikan kota bandung tahun anggaran telah dialokasikan dana bantuan operasional sekolah bos), bawah sekolah, dan bawah mahasiswa pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan program penyelenggaraan sekolah gratis,ngelolaan bantuan operasional sekolah bos), bawah sekolah, dan bawah mahasiswaekolah atau madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah atauatau kurang mampu dalam mengurangi beban biaya pendidikan. bantuan walikota khusus sekolah yang selanjutnya disingkat bawah sekolah adalah bantuan pemerintah daerah bagi siswa miskin atau tidak mampu pada jenjang pendidikan sma ma smk negeri dan swasta selain penyelenggara program sekolah gratis dan warga belajar paket a b c. bantuan walikota khusus mahasiswa yang selanjutnya disingkat bawah mahasiswa adalah bantuan pemerintah daerah untuk menunjang pembiayaan pendidikan bagi warga kota bandung yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi negeri dan swasta atau lembaga pendidikan tinggipetunjuk pelaksanaan pengelolaan bos kota bandung, bawah sekolah, dan bawah mahasiswa, sebagai berikut: babi pendahuluan, bab bantuan operasional sekolah bantuan walikota khusus sekolah, dan bantuan walikota khusus mahasiswa, babdik. metelkunay, sh.,mh. pembina nip. untuk lampiran silahkan hubungi dinas pendidikan kota bandung jalan jenderal achmad yani bandung atau jdih bagian hukum dan ham sekretariat daerah kota bandung
peran spm quality assuranceran spm quality assurance.merintahan , perlunya perbaikan kinerja secara terus menerus pada operasi pelaksanaan urusan pemerintahan , dan besarnya resiko yang dijumpai dalam menjalankan managemen urusan pemerintahan , ketiga hal tersebut membutuhkan tersedianya auditor internal yang kompeten (dalam dikenal dengan istilah inspektur dan pembantu inspektur). lingkungan manajemen pemerintahan memerlukan suatu sistem pengendalian intern yang memadai yang secara efektif dan efisien mampu menjalankan fungsi pengukuran, analisa dan monitoring perbaikan kinerja, sebagai bagian manajemen pemerintahan yang menyeluruh (komprehensif). karenanya peran auditor yang tergabung dalam api perlu diperluas sehingga tidak semata mata hanya melakukan pengawasan yang mengukur aspek financial saja, tetapi juga mengukur keberhasilan pencapaian sasaran mutu (untuk pelayanan urusan wajib spm) dan dalam jangka panjang keberhasilan merealisasikan kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan mengacu amanah uud yaitu "menciptakan masyarakat yang adil dan makmur . auditor internal, perannya tidak terbatas hanya memberikan penilaian aktivitas semata, tapi juga memberikan masukan yang berdampak dilakukannya tindakan koreksi dan tindakan preventif oleh pimpinan puncak organisasi, dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan . tindakan tersebut gunanya untuk meningkatkan kapasitas organisasi akan keberhasilan melaksanakan setiap urusan baik urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, maupun urusan wajib dan urusan pilihan seluruhnya berhasil dilaksanakan mengacu pada target yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan termasuk spm. pengawasannya dilakukan secara berjenjang sampai setingkat pemerintahan desa. eva kem antena kem dan level) nva "bagaimana diketahui ajang dihasilkansesilar harapan penggunarayananp terkait kualitas efektivitas sistem managemen mutu pelayanan) nan kaa karo deras randa era partner add akbar aka ann ana ena ana nani metoda apa digunakan men check integritas informasi digunakan? (informasi data dikomunikasikan dari level managemen terbawah s d pimpinan puncak: dlm proses penyampaiannya, tiap level managemen kemungkinan menghapus data, utamanya terkait kinerja buruknya) bagaimana hasil relevan diteruskan penanggung jawab \|. menindak lanjutnya mengkoreksinya? (terkait langsung dengan efektifitas smm perubahan kebijakan sasaran mutu kementerian land pemda yang dampaknya akan sangat dalam pada karyawan, komunikasinya harus dilakukan berhati hati dgn cara tepat) tindakan apa telah diambil saat terakhir kali check ini dilakukan berdampak pada perubahan kebijakan sasaran mutu kementerian land pemda? level proses ditjen dinas level): pertanyaan apa yang rencanakan untuk dihasilkan? apa purpose (perlunya) bisnis proses kerja terkait ditjen proses dinas ditetapkan? (tentunya untuk melaksanakan pelayanan berbagai urusan pemerintahan misal layanan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perhubungan dil) apa sasaran mutu ditjen proses dinas telah ditetapkan mengacu kebijakan mutu pelaksanaan pala urusan pemerintahan kementerian land pemda? (kontribusi sasaran mutu tersebut pada realisasi mutu pelayanan urusan pemerintahan di kementerian land pemda? kebijakan mutu menjadi aims pimpinan puncak mencakup visions, values, missions, sasaran strategis) bagaimana relasi tiap sasaran mutu ditjen proses dinas terhadap kebijakan mutu kementerian land pemda akan pelayanan urusan pemerintahan? (harus ada kesesuaian sasaran mutu ditjen proses dinas dengan kebijakan mutu kementerian land pemda yang diacu, kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan kementerian land pemda diterjemahkan dalam berbagai sasaran relevan ditjen proses dinas kebijakan mutu kementerian land pemda mana akan direalisasikan oleh ditjen proses dinas data ditarik menang merah antara sasaran mutu ditjen proses dinas dan sen akan mutu pelayanan urusan pemerintah level kementerian land pemda level proses ditjen dinas level): pertanyaan" bagaimana hubungan dari berbagai sasaran mutu pelayanan ditjen dinas dibuat relevan dengan kebijakan mutu pelayanan yang dijalankan kementerian land pemda? bagaimana sasaran mutu ditjen dinas dikomunikasikan? (umumnya penyebab utama kegagalan pencapaiannya, karena kurang dimengertinya berbagai kebijakan mutu dan sasaran mutu ada, misal spm) ssa bagaimana pengertian akan berbagai sasaran mutu pelayanan ditjen dinas dikonfirmasikan? (jika tidak dimengerti, managemen harus menganalisa akar masalahnya secara tuntas dan memecahkannya, karena pelayanan urusan wajib pemerintahan kualitasnya minimum harus sesuai spm, jika sasaran mutunya tidak dimengerti, sulit untuk direalisasikan) catatan: audit ini seharusnya dilakukan level bisnis proses, bukan level struktur organisasi ditjen dinas untuk memudahkan, di asumsikan fungsi ditjen dinas identik dgn fungsi suatu bisnis proses. naa nana level proses dinas level): pertanyaan \|. bagaimana merealisasikan hasil tersebut? sebutkan tahapan kunci (key stages) terkait berbagai proses yang ditetapkan untu mencapai sasaran mutu pelayanan urusan pemerintahan ditjen dinas (tahapan kunci sub proses kunci yang berdampak besar terhadap keberhasilan kinerja pelayanan: jika diketahui, dapat diturunkan informasi spesifik input apa saja yang dibutuhkan dan intermediate produk apa saja yang dihasilkan yang tentu saja harus diadakan dihasilkan secara tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah untuk menjamin kinerja pelayanan ditjen dinas berhasil dilayani sesuai dengan yang dijanjikan misal sesuai spm) output spesifik apa yang dihasilkan dari setiap tahapan sub process kunci ditjen dinas tersebut? (hal ini perlu diketahui untk minimize kegagalan pelayanan ditjen dinas tiap sasaran mutu pelayanan ditjen dinas bergantung pada berbagai output spesifik tsb) analisa apa sudah dilakukan menentukan berbagai faktor berpengaruh pada tercapainya target kinerja output setiap sub proses kunci di ditjen dinas (dapat digunakan proses flow diagram melakukan pompa, process failure modes and effects analyses: hasil analisisnya harus dimanfaatkan mencegah terjadinya kegagalan pelayanan) level proses dinas level): pertanyaan bagaimana hasil analisa tersebut diakomodasi dalam tahapan design berbagai bisnis proses pelayanan urusan pemerintahan yang ditjen dinas (apa fakta bukti pendukung bahwa kriteria input output telah didefinisikan, skills kompetensi ditetapkan, informasi bahan baku dibutuhkan tersedia tiap surprises, dan link antar sub proses didefinisikan) bagaimana dapat dijamin tiap sub proses mampu hasilkan kinerja sesuai target ditetapkan untuk realisasi sasaran mutu setiap bisnis proses ditjen dinas (hal ini telah dianalisa tuntas sebelum bisnis prosesnya diaktifkan) ukuran indikator apa yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan proses pelayanan atau kinerja proses ditjen dinas kinerjanya sesuai yang direncanakan? (indikator ini diperlukan dapat berhasil melakukan pengendalian proses, supaya kinerja ditjen dinas sesuai sasaran mutu pelayanan telah ditetapkan) level proses dinas level): pertanyaan bagaimana merealisasikan hasil tersebut? berapa besaran target disetiap key stages sub proses kunci ditjen dinas (quantity, quality dan timing) cz metoda pengukurannya bagaimana dan seberapa sering dilakukan (frekuensinya)? (tergantung jenis sub proses kunci misal untuk sub proses pengadaan, kinerja supplier diukur akan ketepatan terkait waktu spesifikasi jumlah, kinerja sub proses pendidikan dasar yang diukur ratio lulusan memenuhi target kinerja acuan kualitas pemda dil) bagaimana integritas dari metoda pengukuran dijaga agar konsistensi hasil pengukuran dapat direalisasikan? (setiap hasil pengukuran harus akurat: jika alat umurnya adalah orang (misal auditor), kompetensi auditor dikalibrasi dengan fit proper test: untuk alat ukur lainnya kalibrasinya sesuai dgn ketentuan formalnya misal kalibrasi timbangan dll) level proses dinas level): pertanyaan" bagaimana meresisesikan hasil tersebut? bagaimana hasil pengukuran tersebut direkam dan didokumentasikan ditjen dinas uz bagaimana hasil pengukuran diteruskan pada pejabat yang bertanggung jawab dirjen dinas untuk ditindak lanjuti? (umumnya tindakan koreksi tidak dilakukan berdasarkan hasil hanya satu pengukuran, trend penyimpangan dari target kinerja dianalisa dari hasil plot berbagai pengukuran, dan kemudian ditindaklanjuti, karenanya dokumentasi hasil pengukuran harus baik) tindakan apa yang telah diambil, mengacu hasil pengukuran terakhir, yang berdampak pada perbaikan kinerja ditiap sub proses ditjen dinas area informasi yang dibutuhkan agar kinerja proses ditjen dinas sesuai yang direncanakan? (informasi merupakan bagian integral dari proses, setiap sub proses sangat bergantung pada sub proses lainnya: hubungan kinerja antar sub proses dipertukarkan melalui informasi) pee level proses dinas level): pertanyaan kempagaimana merealisasikan hasil tersebut? bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan pada staff yang mengoperasikan berbagai aktivitas rencana kerja ditjen dinas (melalui training, staff dapat mengetahui informasi yang harus dibuat dimanfaatkan olehnya: untuk yang informal melalui mulut kemelut dil) waruga bagaimana kemahiran, validitas integritas dari informasi ini dijaga ditjen dinas (perlu diketahui ruang lingkup control system memanfaatkan informasi tersebut) uz3 bagaimana diketahui bahwa berbagai aktivitas ditjen dinas kinerja pelaksanaannya telah sesuai dengan direncanakan? e25 tindakan apa yang diambil, jika suatu aktivitas ditjen dinas kinerjanya tidak sesuai dengan yang direncanakan? pat level proses ditjen dinas level) pertanyaan" alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran mutu pelaksanaan urusan pemerintahan ditjen dinas berapa besaran targetnya telah disetujui bersama? bagaimana hasil pengukuran proses ditjen dinas direkam, disimpan& dimanfaatkan terkait pelayanan urusan pemerintahan? hasilnya bagaimana, jika dibandingkan dengan berbagai target yang telah ditetapkan ditjen dinas (jika hasilnya dibawah target kinerja, upaya apa yang telah dilakukan untuk mengetahui penyebabnya dan untuk mengembalikan kinerjanya agar kembali sesuai dgn yang direncanakan?) metoda pengukurannya bagaimana free. pengukurannya? w2373a7a3a20 metoda apa yang digunakan menjaga integritas hasil pengukuran? bagaimana berbagaianalisa apa sudah dilakukan terkait perbedaan target kinerja dgn kinerja ritualnya: apa penyebab perbedaan tersebut? e43sz252 perbaikan apa saja sudah dilakukan terkait hasil review kinerja ditjen dinas sebelumnya (last review) yang berhasil meningkatkan kinerja kementerian land pemda menjadi lebih baik? @asian enmsbbmasoanosnoeesussnnnnnnrnnnmmannnanonn bnn lele level proses ditjen dinas level): pertanyaan" bagaimana disetanul hasil dicapai dgn cara varval? check lists (daftar periksa) macam apa yang digunakan untuk verifikasi implementasi proses ditjen dinas konsisten dgn kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan kementerian land pemda? jika tidak konsisten, artinya hasil kerja ditjen dinas dicapai tidak dengan cara terbaik) check lists (daftar periksa) macam apa yang digunakan untuk verifikasi setiap kegiatan pelayanan urusan pemerintahan dilaksanakan mengacu metoda kerja best practice? (apakah ditjen dinas pernah mensurvei, kemungkinan tersedianya metoda proses sejenis yang lebih baik untuk setiap sub prosesnya) bagaimana best practice didefinisikan ditjen dinas (di proses ditjen dinas level, banyak tersedia kesempatan melakukan benchmarking terkait kualitas bisnis proses atau sub prosesnya, baik dengan membandingkannya sesama dinas didalam pemda, maupun dengan dinas sejenis pemda lainnya) keooomonmennonrennannmonnnn nnm level proses dition dinas layo) pertanyaan" bagaimana diketahui hasil itu dijual dgn cara terbaik? terkait nulitas sfislansi sista manuaygomnan mutu pelayaran) metoda apa digunakan untuk melakukan checks tersebut dan seberapa sering dilakukan (freguencynya)? (ketakutan dilecehkan harus disisihkan: metoda best practice dihasilkan dari proses perbaikan kegagalan, setiap aparatur terlibat disuatu bisnis proses harus diikut sertakan mencari metoda kerja terbaik: kontribusinya harus dihargai) siapa yang terlibat dalam assessment ini? (pihak terkait mengoperasikan proses lainnya misal pihak yang mensupply input maupun pihak memanfaatkan output dari proses yang di assess, harus dilibatkan) bagaimana hasil assessment direkam dan didokumentasikan? (hasil assessment yang berbentuk analisa benchmarking, surveys atau study literatur, journal teknis dll. temuan kunci (key findings) kesimpulan harus direkam didokumentasikan dalam hasil assessment. level prosa5 dition dinas loyal): pertanyaan" bagaimana diketahui hasil dicapai dyn cara terbaik? terkait kualitas efisiensi sistem manayernen mutu pelayaran) bagaimana berbagai hasil assessment disampaikan pejabat yang bertanggung jawab untuk menindak lanjutnya mengkoreksinya? (perbaikan kualitas proses adalah usaha bersama dilakukan secara teamrock: penanggung jawab proses ditjen dinas harus mengambil peran aktif didalam menindaklanjuti perbaikannya) perbaikan apa saja telah dihasilkan sejak review terakhir (last review) atas suatu proses ditjen dinas tanyakan pada beberapa orang terlibat dalam suatu proses diperbaiki ditjen dinas jika ditanya tidak dapat merasakan menjelaskan adanya perbaikan, secara kinerja proses, tidak terjadi ada perbaikan ditjen dinas bagaimana kinerja perbaikan proses ditjen dinas diukur? dalam setiap program perbaikan, kinerja proses harus diukur dan diperbandingkan sebelum dan sesudah perbaikan diselesaikan) level pros23 dirjen dinas loyal): pertanyaan sayaluana diketahui apa dihasilkan seyal harapan pengguna layanan? check lists (daftar periksa) apa saja diacu, verifikasi sasaran mutu pelayanan ditjen dinas tetap relevan untuk pencapaian realisasi kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan kementerian land pemda? managemen review dalam iso kadang diinterpretasikan pimpinan puncak sebagai pertemuan sekali selesai: kenyataannya untuk dapat mengambil keputusan yang berbasiskan fakta dan data, pertemuan sifatnya harus berkelanjutan melibatkan seluruh level) metoda digunakan melaksanakan checks tsb seberapa sering dilakukan (freguencynya)? (pada proses ditjen dinas level, hal ini terkait verifikasi pemenuhan harapan pengguna ji layanan dan kinerja pencapaian targets kinerja: selanjutnya digunakan verifikasi kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan dinas hasil checks menjadi masukan pimpinan dinas antisipasi berbagai hal, baik yang terkait harapan pengguna layanan, maupun kinerja proses yang tidak sesuai target kinerja). level pros25 dieja dinas legal): pertanyaan bagakaang dikstanul ava dihasilkan sesuai daratan pengguna layanan? terkait kultus efaktiyitus sistem manayernen mutu pelayanan) siapa terlibat dlm review tersebut? perubahan lingkungan strategis mempengaruhi seluruh karyawan harus diantisipasi: partisipasinya, dim managemen review seluruh pihak harus terlibat: perubahan berpengaruh hanya pada satu proses atau dinas tertentu, saat management review hanya pihak terkena dampak saja yang diikutkan) bagaimana hasil managemen review tersebut direkam didokumentasikan? (keputusan merubah proses bahkan merubah ditjen dinas dan berbagai target sasaran mutunya, adalah suatu keputusan berdampak sangat besar, karenanya harus diverifikasi apakah keputusan tersebut tepat, dan berbagai perubahan tersebut benar benar diperlukan) level gross5 dija dinas label): pertanyaan saygalmana diketahui asa (yg dihasilkan sesuai daratan pengguna layanan? metoda apa yang digunakan untuk menjaga integritas berbagai informasi yang digunakan pada managemen review? penanggung jawab proses pimpinan ditjen dinas harus menyadari, informasi yang diterima ditemukannya berasal dari dan diteruskan keberbagai bagian kementerian land pemda mungkin disaring oleh pihak yang terkena dampak, perlu diyakinkan, informasi penting terkait dinasnya sampai pimpinan puncak: mungkin saja yang bertanggung jawab atas penyampaian informasi tersebut ada pada orang tertentu dalam rantai penyampaian informasi) bagaimana hasil reviews tersebut disampaikan pada pejabat yang bertanggung jawab untuk menindak lanjutnya mengkoreksinya? tindakan apa saja yang sudah diambil sejak checks terakhir dilakukan, yang menghasilkan adanya perubahan pada sasaran mutu dan kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahannya kementerian land pemda? layan ogsratonal lava!) pertanyaan role apa yang anda perankan dalam mengoperasikan suatu aktifitas upt tempat anda bekerja atau suatu sub proses dari ditjen dinas (untuk non upt)? apa alasannya (purpose) aktifitas atau peran tersebut perlu dilakukan yang dikaitkan dengan sasaran mutu ditjen dinas sebutkan tujuan apa saja yang harus direalisasikan, terkait dengan role dari berbagai aktivitas yang anda lakukan sehari hari? baya oosreijonsl baya rertanvaani apa kriteria yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan aya sehari hari anda dinyatakan dapat mulai dikerjakan? informasi resources apa saja diperlukan untuk dapat memulai menyelesaikan pekerjaan anda? tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan input yang akan anda gunakan? apa saja step step utamanya dari pekerjaan yang anda tangani? apa yang akan anda lakukan jika terjadi sesuatu hal diluar yang direncanakan atau diluar yang biasa dihadapi? pane ana pms san loyal oooeroral loyal): pertanyaan men aina inul ganda sana rame ukuran apa yang digunakan untuk verifikasi bahwa sasaran mutu dari pekerjaan yang anda lakukan telah tercapai? jika sasaran mutu tersebut kuantifikasi target kinerja, berapa besaran target kinerja yang telah disetujui bersama? bagaimana level kinerja anda dalam memenuhi berbagai target kinerja tersebut: alat ukur dan indikator apa yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian target dan seberapa sering diakuinya (freguencynya) bagaimana caranya meyakinkan bahwa integritas hasil pengukuran kinerjanya terjaga secara baik? bagaimana hasil pengukuran kinerja tersebut direkam dan didokumentasikan? analisa apa yang dilakukan menentukan penyebab adanya perbedaan hasil kinerja dengan target yang telah ditetapkan? peningkatan hasil kinerja apa saja yang sudah diperoleh sejak review terakhir terkait pekerjaan yang anda lakukan? evo nll yareijonsil bayi) pertanyaan bagaimana diketahui hasil itu disalah dgn cara terbalik bagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan pekerjaan sub proses yang anda tangani dilakukan dengan cara yang paling efisien? checks (daftar periksa) apa saja yang digunakan dilaksanakan untuk verifikasi metoda kerja yang anda gunakan adalah metoda kerja best practice? bagaimana metoda kerja best practice anda definisikan? oooreonal loyal). pertanyaan bagamanabiketaniin dak oskatelasloan pan yna tayang kait kualitas efektivitas sistem managemen mutu pelayanan) kapan tanggal terakhir dikonfirmasi, bahwa sasaran mutu dari pekerjaan yang anda lakukan dianggap tetap relevant dengan berbagai kebijakan mutu pelayanan urusan kepemerintahan yang telah ditetapkan kementerian land pemda? siapa yang terlibat dalam review tersebut? tindak lanjut apa yang telah ditetapkan terkait hasil review tersebut, yang berdampak pada dirumahnya sasaran mutu dari aktivitas kerja yang anda lakukan? lampiran iii auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan pelayanan prima tahap lanjut sesudah berhasil menerapkan spm) masukan penyempurnaan draft pedoman evaluasi kinerja reformasi birokrasi adalah suatu tindakan yang dampaknya sangat dalam terhadap perbaikan kualitas birokrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. karenanya jika akan dibuat kebijakan baru, hal ini harus mengacu kajian mekanisme kerja yang sudah terbukti mapan dan dianggap sebagai best practices kelas dunia. mengacu pada kriteria ini diberikan beberapa masukan penyempurnaan pedoman evaluasi kinerja organisasi kementerian lembaga sbb: draft pedoman evaluasi kinerja kementerian pan diperkirakan dibuat mengacu metoda malcolm balige. beberapa pertanyaan berikut perlu dijawab. apakah metoda evaluasi versi menpan sudah pernah diuji lapangan? jika sudah, apakah pernah dianalisa berbagai kekurangannya dan dirumuskan perbaikannya? apakah kajian akademis dalam merumuskan kebijakan mengacu masukan hasil uji coba lapangan tersedia? berdasarkan analisa sepintas, daftar pertanyaan yang dibuat sangat mungkin jawabannya ya . untuk menghindarkan unit kerja yang tidak qualified dapat menjawab ya, setiap pertanyaan dalam list sebaiknya dilengkapi beberapa pertanyaan turunan, yang akan menggiring unit kerja yang tidak qualified tidak dapat membuat bukti formal yang sifatnya meng ada ada, yang identik tidak dapat menjawab ya demikian juga klasifikasi komponen organisasi dan komponen penganggaran idealnya merupakan sub komponen. kami menyarankan agar metoda originalnya diacu secara konsisten utuh dengan tidak menyimpang, dikarenakan metoda generik ini sudah merupakan facto standar managemen pelayanan kelas dunia yang sudah teruji dan sudah disempurnakan selama puluhan tahun. tingkat kepercayaan dunia akan kemajuan kualitas pemerintahan, jika dikomunikasikan menggunakan standar acuan dunia malcolm balige, akan menjadikan citra bangsa yang terpuruk dapat diperbaiki secara signifikan. bukan hanya investor jenis excellent (saat sekarang diperkirakan investor hitam berbondong masuk indonesia dan menghancurkan lingkungan hidup dan mencuri berbagai kekayaan bangsa) yang tergiur masuk indonesia, tetapi juga rating kredibilitas bangsa apakah itu dari sisi ekonomi (yang diperingkat oleh standar and poor dil) maupun dari sisi pembangunan manusia (yang diperingkat oleh united nations menggunakan human development index dil), seluruh peringkat dunianya akan dapat diperbaiki secara signifikan. metoda managemen pelayanan prima terbaik kelas dunia (service excellent) adalah metoda malcolm balige. metoda ini merupakan sistem managemen terpadu dalam bentuk satu kesatuan subsistem pelayanan yang berbagai komponennya dirangkai jadi satu kesatuan sistem yang tertata secara komprehensif lengkap. metoda ini merupakan sistem managemen best practices kelas dunia yang sudah diuji coba puluhan tahun. setiap tahun metoda ini direvisi. versi terakhirnya adalah versi tahun metoda ini dilengkapi panduan evaluasi, dimana examines dibimbing untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara pelayanan dengan memanfaatkan panduan tersebut. panduan malcolm balige terdiri dari dua kelompok panduan evaluasi yang menjadi acuan examines didalam melakukan evaluasi atas suatu organisasi yang akan dinilai: panduan untuk "evaluasi kinerja proses yang akan menilai tahapan kemajuan implementasinya dari )implementasi yang paling dasar yaitu sekedar hanya approach apakah itu dalam bentuk pengembangan berbagai metoda kerja pelayanan (lengkap dengan rencana strategisnya) tapi hanya kertas, )meningkat jadi dilakukan deployment , artinya renstra diacu untuk menyusun rencana aksi dan rencana aksi diimplementasikan secara nyata,( meningkat lagi dengan dilakukan penyempurnaan melalui learning" dimana setiap kegagalan (peluang kegagalan) ditindaklanjuti dengan perbaikan metoda kerja, (l4) dan yang paling ideal jika tercapai fasa integration dimana berbagai komponen bisnis proses pelayanan dirangkai dengan keterpaduan yang tingkat integrasinya semakin meningkat. hal ini belum terlihat diterapkan dalam pedoman evaluasi kinerja. ui. panduan "evaluasi kinerja hasil yang tahapan kemajuannya dibagi dari ii. penerapan pengukuran kinerja hasi! dalam bentuk yang paling primitif yaitu sekedar: hanya mengukur kondisi leve "kinerja hasil (saat kini). pengukuran meningkat menjadi secara formal melakukan pengukuran periodik tahunan dilengkapi analisa trend selanjutnya kinerja tersebut diperbandingkan dengan kinerja terbaik disekitarnya comparison menggunakan pendekatan benchmarking selanjutnya berbagai pengukuran yang ada dikonsolidasikan, dengan kata lain ada linkage dari berbagai hasil pengukuran atas "kinerja hasil sehingga data dan informasi "kinerja outcome dapat diturunkan, ii. selanjutnya meningkat dengan menerapkan analisa secara periodik untuk menurunkan informasi gap mengacu berbagai target keberhasilan yang telah ditetapkan. hal ini belum terlihat diterapkan dalam usulan pedoman evaluasi kinerja. komponen penilaian dalam usulan pedoman masih tercampur aduk dalam kriteria referenced evaluation dikarenakan belum mengelompokkan evaluasi dengan pendekatan "evaluasi kinerja proses dan evaluasi "kinerja hasil yang terpisah. sangat mendukung dilakukannya reformasi evaluasi penilaian laki dengan menekankan pentingnya pengukuran kinerja hasil, akan tetapi sebaiknya tidak mengabaikan aspek lainnya yang mendukung "kinerja hasil tersebut dapat direalisasikan. sangat disarankan pedoman evaluasi kinerja yang dibuat kementerian pan, dalam melakukan modifikasi metoda malcolm balige jangan menyimpang dari prinsip dasarnya. contoh, metoda malcolm balige menganjurkan pemanfaatan metoda sistem managemen mutu iso dalam mengevaluasi kualitas sistem pelayanan kriteria managemen proses malcolm balige kriteria metoda malcolm balige juga menekankan perlunya dilakukan maksimalisasi eksploitasi berbagai peluang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi "kinerja hasil dengan memanfaatkan metoda lean six sigma seperti dalam evaluasi kriteria pencapaian hasil malcolm balige kriteria karenanya kami sangat menganjurkan konsep pelayanan prima malcolm balige sebaiknya tidak dimodifikasi. mengacu modifikasi yang dilakukan deputi akuntabilitas dalam draft pedoman evaluasi kinerja organisasi kementerian lembaga, berbagai filosofi dan prinsip dasar yang disebutkan diatas menjadi tidak lagi diacu, dan berbagai alat bantu evaluasi yang tersedia seperti yang diuraikan dalam point. menjadi tidak memanfaatkan. berbagai perangkat lunak erp kelas dunia enterprise resource planning) yang dikembangkan dunia antara lain oracle finance, sap, microsoft erp dil yang juga merupakan facto standar ict information and communication technology) menjadi sulit digunakan indonesia dikarenakan usulan versi menpan dikembangkan belum sesuai versi originalnya (jika dipaksakan, biaya implementasinya sangat mahal). contoh, dengan menggunakan berbagai perangkat lunak erp kelas dunia ini, pencatatan dan administrasi "kinerja hasil dapat dilakukan secara cepat dan terstruktur memanfaatkan metoda balance scorecard. berbagai "kinerja hasil yang ditampilkan diklasifikasikan atas (empat) dimensi "kinerja hasi? dengan pendekatan balance score card: learning and growth, internal processing, customer, dan financial kinerja ditampilkan diinformasikan menggunakan aplikasi cockpit dengan berbagai alat ukur kinerja yang disejajarkan disandingkan mirip berbagai indikator instrument dalam dashboard mobil pesawat. implementasi malcolm balige diberbagai organisasi kelas dunia umumnya mengandalkan aplikasi erp kelas dunia ini dalam menata dan meng evaluasi data dan informasi terkait "kinerja proses "kinerja hasil . salah interpretasi sebaiknya dihindarkan. jangan sampai ada yang menyimpulkan bahwa metoda sistem managemen mutu iso metoda lean six sigma dan metoda balance scorecard diperlakukan sebagai metoda alternatif dari malcolm balige . ketiga metoda yang disebutkan terdahulu merupakan bagian integral dari implementasi metoda malcolm balige . metoda malcolm balige hanya mungkin diterapkan secara baik jika ketiga metoda terdahulu telah diterapkan dalam suatu organisasi. pendekatan implementasi yang yang sesuai filosofi dasar dan prinsip dasar metoda malcolm balige menjadikan berbagai konsultan baik lokal maupun dunia, tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk percepatan implementasinya, yang identik dilakukannya percepatan reformasi birokrasi. saat sekarang pedomannya sangat ditunggu oleh berbagai instansi pemerintah. kebijakan yang dibuat tanpa uji lapangan selain masih banyak kelemahan juga sulit diandalkan untuk dapat memecahkan permasalahan mendasar yang ada pemerintahan. kebijakan yang dibuat mengacu pada standar yang sudah teruji seperti malcolm balige, biaya implementasinya akan menjadi relatif terjangkau, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan relatif lebih singkat, dikarenakan berbagai tenaga ahlinya dan berbagai alat bantu implementasi seperti pada point. sudah tersedia baik level lokal maupun dunia dan dapat dimanfaatkan segera.tandar pelayanan prima (spp) kementerian negara pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik balige national quality program ijuk criteria for performance excellence balige criteria for performance excellence framework: systems perspective smuironinwa ralatiorahip, and challenge kontan asal aan business nak. elinone ana apron market focus management heh shen kriteria performance excellence pelayanan prima fokus dan pertimbangan menggunakan kriteria: business results hasil): instansi pemerintah dibentuk untuk menghasilkan outcome yang sesuai harapan pengguna layanan. definisi outcome tidak terbatas pada products services outcomes . outcomes dapat berbentuk kepuasan pengguna layanan(rakyat) , kinerja financial markets", kinerja sdm (human resources), kinerja organizational effectiveness , kinerja leadership dan social responsibilities . tidak mungkin kinerja products services" hasilnya prima jika kinerja sdm kualitasnya mengecewakan dll. nonprescriptive disesuaikan mengacu kebutuhan spesifik instansi pemerintah. tiap instansi pemerintah memiliki lingkungan internal eksternal yang berbeda. ketujuh category kriteria, diinterpretasikan dan disesuaikan mengacu kebutuhan spesifik suatu instansi pemerintah. fokus implementasinya harus selalu pada results dan bukannya pada pembuatan pesan struktur organisasi semata. pemilihan tools, teknik, sistem, struktur organisasi instansi pemerintah sifatnya tergantung pada ukuran tipe pelayanan urusan pemerintah, organizational relationship dll. fokus implementasi diarahkan pada pemuasan kebutuhan bersama mendorong terbentuknya saling pengertian, alignment integrasi, tidak semata mata hanya pada formalisasi prosedur bersama, system perspectives" berbasiskan proses, untuk dapat memelihara dan mencapai hasil pelayanan urusan pemerintah yang optimum outcome benefit impact). penerapan learning cycles (dalam rangkaian pca) baik untuk employees learning maupun organizational leading, cyclenya terdiri dari: plan(design berbagai proses lengkap dengan indikator kinerjanya) dolexecuting plans) checklassessing progress&capturing new knowledge) act(revisi perencanaan berdasarkan hasil assessment, learning, input baru, kebutuhan baru dan kesempatan berinovasi) alat diagnosa kinerja dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan. kriteria pelayanan prima" terdiri ari persyaratan (items) sebagai acuan untuk menilai kualitas pelayanan kinerja instansi pemerintah (turunan dari ketujuh kategori besar penilaian seperti diringkas dalam diagram diatas) core values acuan tiap kriteria penilai kinerja yan prima) visionary leadership (pimpinan puncak wawasan kepemimpinannya (leadership's horizon) berpandangan jauh kedepan) customer driven excellence ( melayani rakyat dengan prima motto pendorong peningkatan kinerja) organizational personal learning (pengalaman karyawan bawahan s d pimpinan puncak didalam tindakan koreksi dan preventif, berbagai lokasinya, direkam diacu, untuk menyempurnakan metoda kerja pelayanan urusan pemerintahan secara berkelanjutan) paling employees partners (karyawan gpartnerisupplier dianggap jadi asset utama sangat bernilai) ability (ketangguhan instansi pemerintah didalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis) focus the future (rencana strategis rencana aksinya terfokus pada masa depan bangsa) managing for innovation mampu mentransformasikan berbagai inovasi jadi sumbar utama idea perbaikan metoda kerja untuk peningkatan kinerja pelayanan urusan pemerintahan) management fact (semua kebijakan dan keputusan dalam menentukan arah strategis berikut berbagai sasaran mutu dan rencana aksinya, disusun mengacu fakta dan data, utamanya data kinerja) social responsibility (kebijakan strategis nilai nilai yang diacu instansi pemerintah, penetapannya mempertimbangkan berbagai tujuan nasional internasional akan pelestarian lingkungan hidup, peak governance, dan tanggung jawab sosial lainnya, utamanya yang berdampak besar bagi kelompok masyarakat uncmasyarakat jelata (langsung tidak langsung) focus results and creating value (fokus perencanaan bukannya pada metoda kerja formal proses kerja semata, tetapi setiap penyempurnaan metoda kerja bisnis proses kerja, tujuannya untuk peningkatan kinerja penciptaan nilai bagi keberhasilan memberikan pelayanan prima) systems perspective (pelayanan prima identik menerapkan seluruh core values" diatas, dengan pendekatan system perspectives. artinya, membangun sistem managemen mutu menyeluruh yang mengcover seluruh instansi pemerintah secara terintegrasi: iso pengelompokan kriteria penilai kinerja yan prima kelompok penilai organizational profile profil instansi pemerintah). kriteria ini untuk memberikan penilaian atas gambaran kinerja saat kini, akan tingkat kesempurnaan terhadap pemenuhan persyaratan di tujuh) kategori penilaian pelayanan prima (penilaian dibantu dengan alat bantu seperti iso ataupun lean six sigma) kelompok nilai kinerja yan prima atau performance excellence. terdiri dari (tiga) kelompok nilai kinerja: kinerja leadership leadership triad penilaian leadership strategic planning customer& market focus) kinerja measurement, analyses dan knowledge management penilaian kinerja outcomes results triad penilaian human resources focus process managemen suits). link yang menghubungkan kedua triad dan menggambarkan bahwa outcomes "pelayanan dengan kualitas prima hanya dapat diwujudkan jika perencanaan strategis berikut rencana aksinya kualitasnya baik dibawah pengarahankeperrimpinan yang berhasil menerapkan seluruh core values . dengan kata lain leadership triad dan results triad merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan, systems perspective. measurement, analyses, and knowledge management merupakan fondasi keberhasilan untuk. menjalankan secara baik, berbagai proses leadership triad dan results triad. kelemahan pemerintah dan pemda berikut bpr dan dpr nya, tdak melakukan bahkan tidak memiliki sistem pengukuran, analisa dan knowledge managemen, sehingga berbagai kegagalan pelayanan publik sifatnya selalu berulang, contoh izin pertambangan yang menghancurkan hutan lindung, izin yang tidak sesuai tata ruang, ilegal logging, illegal fishing, penyelundupan bbm, pupuk, beras, gula dil)) auepwag clay aeqm week new j0jasa\| lele tenis oga usu keju lau :pag jun "iijgnd queue aej zsef buses geolog veyeipafusw bau seysedey sesegledwaw suci week bursa soysanul ylu bus jun verse legal kejepit tejluip blue jung bau solo win 36s keju9u hyun :u6jelek #vbyisesijeojip messed aoy ewen sosbud sisi lebegieg u2regia uep ew6isis sense buewlebeg bujureaj buonezjuefio beliau uep (sungai) awoogno eliot ueyreguod eyed nanya aje jan sny ebeluaw burwlebeg ehir riset eflauly n9e baru rejiurp, sestuebio uepseyegay veysnyojure lu, ueyefigay eurasia) eyed tefiauny uestegsog warsi genus upu abjad veyusgwaw uejsetsgoy bed yedwepsag gue swept uebuejuej edy #(p auuzuekejad sescu tebeguag isesijeuc sejak uep 'wos 'he aje sepeda resep eup abjad situs! gegen) adele epn euz eja ye)yaj lewis wagon uexnyuauaw gug uejyingas nasa klein ue6neuen ede 'ea ehir 4isueysu! idepeyip bue ewen bur juj uesegwebyejep berbasis) eyed bayerns ve6venue) g'zd veep yajosadwaw jun vejegwey neue vesejegssjoy edy 4iue ajp bue jesedjenojuay seni weiepip jewel equip (nmi) ewe elderly soyeyipuj jokowi bue mun junedwoy mesedwoy ubjegwes "ba yip gijuny wein jones xdejayp eyed bue) j0xe j jojowejej te6edisi lau isis eyed yruebuadieg buka jngasyay ewen sopyej ine gbuadip bue ewen ueyegrusd yey ing ingat ie) ejn )nej les ede beringas 'ea &,iis elisuiy, bunynpusw gue ewen oyyr sojoweseg uesegweb eipasuaj eyed #lingasuoy seed injebuaw bue aubrey yeong tsueysulyepuwog) azure3 sales yejuuawag sue jsu\| un? uep efe yei ueyeejueunp 6ue seed rebro1e9) jeuoiseu eyes under 'jeon jex reg alue aey gue: swe uep ujsnpuj using wn\|ad uep anal seinen suewrebeg gehumnedwoy isis vewegureb bir isauopuj\| jmodwoy isis uesegweb end sub)su! jun) musawoy kebun segoe$ bizasia) eyed keju nalar isuejsuj jinadwoy uebunybury e'zd yellow aad isuejsu) uebuejuey'zd (ymuuowad veuekejad sejsedey resegsedwow hyun ueumwop debuts ijsem \|sanur tebegiag vera) yeg sekjen ag iip2 aubrey neyduelie essay auueyunyng gue zsef vep buses yarosadwaw resep aye1 setan debbueig inersia) zsef uep unpaid te6p9sag veyunjngwaw bue ave) redup ausrueyas yes auuejsewagay leisure ag) (enfuaw bunsbuej undang any buah gelap yayuyowad uej9g jepnpeseppnej\| vevebuniyad sel seed yansen jadiyyadns 'sejak seed 'uejeyasay sel seed 'ueyipipuad sel seed eyed' seed swsiueyaw infejaw ueyinjesip vijgnd usuekej zsef denga 'fesyen gekuewenn jardins sebuah ebf ayan) upu ej eundbued ve6uap diysuoneja! uep seyiunuoy wastu yaw veyipgweb eyp aueljaung ebrey uep sibayens dua unse aua week!p bayi uenyegjaw jun brasil bizasia eyed, (sand veveferod ilusinya sejynyaja ueneybuusw eybuei we2p upuiwop debuts auuesag jojngusip uep siayddns sedisuad uegegjow sebuah u2yyiubis sees very dunia mand zsef guest veyeipa aus resep pse bau seyjsedeyi) lfuoyeaio danjen) yeguej tentu upediouod uep aysasoud sus be0yag guelunuaw sj0glisin puanddns luayejp bue ede uela ueyegwed "ba bip ise laun, umyenfuwew jun jes beui udeg tegas awayenuoypanddns veyedwsuaw bue ueyefigay lipase) eyed, oye japjoyayag (je aye) usupkej sel wundibusd yejuuawag isu eju\| usepesagay sebuah ye1o yeiy gue yodwojay ebay uep uedejey uep usynyngan year epe bue ueyegwes laju seisi veyusgip gue upu eja isesieuoise jadi seri info yen) autres ssepjoyaygjs eup aej pundbuad verse ueynjngay ves2greg aue aero mem bue usas jae veyegwen avewejn sepjoyayejs vep wwr jawa ing telinga 'ba bir popasia jawojsn9 @jiyold jep ned, "ehuueue abjad yoga) (yesno yejuuawad aoudwed) xpu! yejuuaurag asueisu\| "round usudund ayu yesus hda) piso soubuonon) aeiejur buah, juru om05) regime( bun see rebung eveuredeg auadueunon inn viewer web eyf #ubnbulojip vexdejalip buton veyeligp eyed, howe issues sdiysuonejay g'\|d ladang seisi upper isesyevoisejado anyebuow gue yonpoig jeloueulj isejnbay ros bue kebun sur wisnu 2plays rengas auvebuepunsag uzinjesaj bunga 'ba ehir cehuupynyuagwad resep tpeluaw gug uebuepun duepuryag ueinjejsg sis) yeiy, gelas ede sejjise 'ueyeredag bojouya\| webtun6 bua eyes aujewsoj play epoca eye jun uses ugp bening sebuah index guen jew jo4 nnw vowabeuewy tesis week njzwojp 20x iow edy, ngs asing gor up, daophom ubneiwbi los iseng3 joins vem2gwi) jeauwas 2dai kacey 'ueyodwojabuag veweguweg auyolg umyegweb ehir press) wgs old eyed, lugndelo sense abisiaisiw' ssodsng isesibumoh buku6eg vexsejor auelisy asing ueysegweb ehir gjewuoj pedas gosip vep uexdejayp play keping uep sense 'isi 'isi 'asing used, gueyngas ehir 4levis sayap juuewsg sue) su\| veyjiseyip gue suren zsef unpaid eyed, yyejujowog sur suj bunyi6ujy e'jd "(efusi bayerns kebun gun nge bus) auewein gurus ynseuya) yejuuewag isuejsuj auuejel ueynyuauew bue sore rebegiog yahya ",yejuyawag issue su\| aoyewran ansyonyeyey, veregweo :upyeju drag sun jue ajaw bur yejuyowog suegsuy isduisag' iyo uoyeziued uuerejiuag penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai kinerja leadership kinerja kepemimpinan pimpinan puncak instansi pemerintah penetapan vision dan values: apakah tersedia mekanisme proses formal untuk menetapkan visi dan values serta mengimplementasikannya? jika ya, bagaimana pimpinan puncak menetapkan visi values? bagaimana mengimplementasikannya sehingga dijiwai oleh setiap karyawan, suppliers, partners dan pengguna layanannya (rakyat)? bagaimana nya merefleksikan komitmennya terhadap berbagai nilai tersebut dalam berbagai tindakan dan kerja hariannya (menerapkan setiap core values" dalam kerja hariannya) apakah tersedia kebijakan yang menekankan kepatuhan hukum dan juga etika umum yang harus diacu? jika ya, bagaimana pimpinan puncak menciptakan iklim kerja patuh hukum dan perilaku kerja sesuai etika umum? apakah "kinerja hasil" difokuskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat? jika ya, bagaimana pimpinan puncak membina instalasinya mampu berpartisipasi dalam proses pen angkatan kesejahteraan rakyat berkelanjutan bagaimana pimpinan puncak membentuk iklim kerja yang mendorong perbaikan kinerja, pencapaian sasaran strategis, inovasi, dan juga tahanannya? bagaimana lingkungan kerja diciptakan membentuk organizational employee leading? bagaimana karyawan dilibatkan dalam perencanaan suksesi penyiapan pimpinan mendatang komunikasi dan kinerja instansi pemerintah: apakah tersedia mekanisme untuk mengkomunikan hasil kinerja"? jika ya, bagaimana pimpinan puncak berkomunikasi, memberdayakan dan memotivasi seluruh karyawannya? bagaimana pimpinan puncak mendorong keterbukaan dan komunikasi dua arah diseluruh instalasinya? bagaimana pimpinan puncak memberi pengakuan kinerja dan memberi penghargaan terhadap karyawannya untuk meningkatkan kinerja instalasinya yang sifatnya fokus terhadap pengguna layanan apakah visi dijadikan sebagai fokus untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi? jika ya, bagaimana pimpinan puncak membangun dan menyempurnakan bisnis proses yang fokus pada pencapaian tujuannya, memperbaiki kinerjanya, dan mencapai visinya? bagaimana pimpinan puncak memfokuskan penciptaan penyeimbangan values pengguna layanan dan stakeholders lainnya, menyangkut ekspektasi kinerja instalasinya dimata stakeholedersnya? tida mungkin pemerintah dapat menyediakan jasa dan barang publik dalam jumlah dan kualitas memadai memadai tanpa melibatkan investors swasta (pihak investor swasta adalah stake holders utama instansi pemerintah)organizational governance penatakerjaan governance): apakah governance systems" terkait masalah berikut tersedia? tanggung jawab managemen terhadap berbagai kebijakan publik yang sudah dibuatnya (jika kebijakan salah koreksinya bagaimana jika benar bagaimana menyempurnakannya) tanggung jawab fiskal (bayar pajak, dan berbagai ketentuan fiskal lainnya) transparansi kerja kebijakan" disclosure governance board dpr, dprd wakil rakyat). independensi (bebas campur tangan) pelaksanaan internal dan eksternal audit. perlindungan kepentingan stakeholders. apakah tersedia mekanisme performance appraisal bagi pimpinan puncak? jika ya, bagaimana kinerja pimpinan puncak di evaluasi (bupati gubernur dirjen dil)? bagaimana kinerja governance board dievaluasi dpr dprd)? bagaimana pimpinan puncak dan governance board memanfaatkan hasil evolusinya, untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan penyempurnaan sistem governance board" berikut sistem kepemimpinannya ? bagaimana pimpinan puncak dapat menciptakan instalasinya berperan positif bagi keberlangsungan hidup bangsa? bagaimana pimpinan puncak membentuk iklim kerja yang mendorong: perbaikan kinerja, mencapai berbagai tujuan strategis, inovasi, dan ketahanan'ability bangsa? bagaimana lingkungan kerja dikembangkan untuk membentuk organizational employee learning? bagaimana karyawan dilibatkan secara aktif dalam perencanaan suksesi penyiapan pimpinan yad? reformasi birokrasi mengacu kaidah iso didalam rangka meminimalkan kegagalan pencapaian berbagai tujuan pendayagunaan aparatur negara mengacu perintah peraturan perundang undangan, hal tersebut harus dimulai dari formalisasi kebijakan mutu pendayagunaan aparatur negara, yang kemudian diformalkan sebagai acuan nasional. untuk dapat merealisasikan kebijakan mutu, perlu dibuatkan perencanaan strategisnya yang didalam rencananya ditetapkan berbagai bisnis proses utama untuk mengimplementasikan kebijakan mutu. kelembagaan organisasi pemerintah, jika dibangun mengacu bisnis proses utamanya didalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan pencapaian tujuan negara yang diformalkan dalam kebijakan mutu lengkap dengan berbagai sasaran mutunya , hal tersebut akan memudahkan didalam mendelegasikan akuntabilitasnya. setiap kebijakan mutu nasional (tujuan jangka panjang) perlu dilengkapi sasaran mutu nasional (tujuan jangka menengah), contoh sasaran mutu spm (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan wajib (pp setiap spm, keberhasilan mengimplementasikannya, perlu secara berkala diukur menggunakan indicator kinerja utama iku per men pan saat sekarang, spm sangat sulit diterapkan dikarenakan delegasi akuntabilitas pelaksanaannya tidak jelas didefinisikan dan tidak didukung kebijakan reward and punishment (suatu instansi akan merasa tidak bermasalah untuk tidak menerapkan spm, dikarenakan punishmentnya tidak didefinisikan). tanpa tersedianya informasi akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang idealnya mendelegasikan secara tajam pada berbagai instansi pemerintah, kebijakan reward dan punishment tidak akan pernah dapat ditetapkan dan diacu secara nasional, spm hanyalah suatu acuan formal tertulis yang menjadi target yang wajib direalisasikan pemerintah. apakah mungkin spm dapat diimplementasikan setiap pelayanan urusan pemerintahan wajib, jika fungsi fungsi managerial pac, tidak diimplementasikan secara lengkap dan utuh instansi pelaksananya? pasti tidak. perencanaan realisasi pelayanan publik mengharuskan dipilihnya ditetapkannya berbagai bisnis proses utama untuk realisasi pencapaian sasaran mutu pelayanan publik, agar berhasil dilaksanakan paling sedikit sesuai spm. seluruh bisnis proses utama dirangkai dalam satu sistem managemen mutu yang komprehensif terpadu untuk merealisasikan kebijakan mutu bernegara. dikarenakan ketidak pengertian aparatur, banyak membuat sasaran mutu pelayanan prima sebagai target kinerjanya, walau untuk pelayanan berkualitas minimal spm) saja belum sanggupperilaku hukum dan etika: apakah issue besar yang berdampak pada kepuasan customer diacu dan diselesaikan? jika ya, bagaimana pimpinan puncak menyelesaikan kejadian berdampak besar pada pengguna layanan (rakyatnya) akibat buruknya perencanaan, pelaksanaan pengawasan pelayanan misal busung lapar, gedung sekolah merata rusak, jalan propinsi kabupaten lokal merata rusak, harga bahan pokok ekstrim naik turun akibat ulah spekulatif, pemilik truk overload dibiarkan merusak jalan, pengembang real estate dibiarkan melanggar ketentuan tata ruang penyediaan fasilitas umum" dil. apakah ada program compliance measures (misal audit pelayanan mengacu spm), bagaimana mekanisme eksekusinya berikut berbagai targetnya dalam menerapkan tertib hukum merasionalisasi layanan barang jasa umum (mekanisme pelayanan pasar). apakah tersedia mekanisme kerja yang mempromote iklim kerja dan kode etik kerja diacu berikut mekanisme govemancenya? jika bagaimana pimpinan puncak ciptakan iklim kerja mem promote menjamin ode etik kerja bernilai tinggi, secara konsisten diacu diseluruh interaksi kerja dengan stakeholders? proses utama, alat ukur beserta indikator apa saja tersedia untuk memonitor pelaksanaan governance termasuk pelaksanaan kode etik kerja dgn pengguna layanan dan partner stakeholders lainnya? dukungan terhadap kelompok masyarakat kunci: apakah kelompok masyarakat kunci ditetapkan secara formal? jika ya, bagaimana pimpinan puncak selalu mensupport kelompok masyarakat kunci rakyat jelata dalam rangka menjalankan amanah uud. bagaimana caranya mengidentifikasi kelompok masyarakat kunci (misal rakyat jelata yang membutuhkan pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar dengan biaya terjangkau, dll) dan menentukan area penekanan guna keberhasilan pl. mendukung kelompok masyarakat kunci tersebut? sebutkan kelompok masyarakat kunci yang secara formal telah ditetapkan? bagaimana pimpinan puncak dan aparalurnya berpartisipasi untuk support kelompok masyarakat kunci? gunakan acuan united nation: milenium development goals. dan human development index. penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai kinerja perencanaan strategis kinerja pengembangan strategi bagaimana strategi dikembangkan)? proses pengembangan strategi: apakah tersedia mekanisme pengembangan rencana strategis mengacu "kinerja hasil"? jika ya, bagaimana perencanaan strategis dilakukan? sebutkan proses tahapan utamanya? pejabat penting mana saja yang terlibat? bagaimana potential blind spots diidentifikasi? berapa tahun (range waktu) periode jangka pendek jangka panjang didefinisikan? gambarkan mekanisme proses penetapan range waktu tersebut sehingga dianggap memadai? bagaimana proses perencanaan strategis disesuaikan time horizons tersebut? apakah analisa slot dilakukan? jika ya, bagaimana dapat diyakinkan perencanaan strategis menjawab berbagai permasalahan dibawah? bagaimana data yang relevan dikumpulkan dan dianalisa, sebagai bagian integral tahapan proses perencanaan strategis?: strengths, weakness, opportunities dan threats tanpa mengumpulkan menganalisa data tersebut, dipastikan cepat lambat kinerja instansi akan berdampak pada kinerja bangsa) indikasi awal adanya pergeseran perubahan besar lingkungan strategis instansi pemerintah terkait perkembangan teknologi, pasar, kompetisi, ataupun perubahan peraturan. eksistensi instansi pemerintah dalam jangka panjang, dan kemampuan tetap melayani walau terjadi bencana kejadian darurat sejenis lainnya, kemampuan melaksanakan menjalankan perencanaan strategis. penetapan tujuan strategis: apakah tujuan strategis mengacu kinerja hasil" ditetapkan? apa saja tujuan strategisnyaberikut jangka waktu merealisasikan tiap tujuan tersebut? apa tujuan terpenting dari berbagai tujuan strategis yang ada? apakah ada keterkaitan tujuan strategis dengan tantangan dalam jika ya, bagaimana tujuan strategis dapat menjawab tantangan seperti yang diuraikan dalam tantangan instansi pemerintah. bagaimana dapat dipastikan berbagai tujuan strategis mampu menjawab tantangan masa depan jangka pendek maupun panjang. secara seimbang? bagaimana dapat dipastikan berbagai tujuan strategis secara seimbang menjawab harapan berbagai stakeholder kunci, utamanya harapan rakyat? penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai kinerja perencanaan strategis kinerja implementasi strategi bagaimana mengimplementasikannya)? pengembangan dan implementasi rencana aksi action plan): apakah rencana aksi diturunkan dari rencana strategis didalam merealisasikan "kinerja hasil"? jika ya,bagaimana rencana aksi dikembangkan diimplementasikan? bagaimana sumber daya dialokasikan (uang, sarana prasarana, karyawan dil) untuk dapat melaksanakan rencana aksi? bagaimana diyakinkan setiap perubahan dampak dari dilaksanakannya rencana aksi, sifatnya berkelanjutan (permanen)? apakah dilakukan revisi rencana aksi jika kondisi lingkungan strategis berubah? jika ya, bagaimana proses penyesuaian rencana aksi disiapkan dan dijalankan yang mengharuskan dilakukannya modifikasi berbagai rencana aksi apakah ditetapkan rencana aksi kunci berikut berbagai indikator kinerja utamanya iku)? jika ya, sebulan berbagai rencana aksi kunci jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan? perubahan kunci apa saja yang telah dilakukan, jika ada, saat pelaksanaan rencana aksi yang berpengaruh pada kinerja produk jasa layanan dan juga pada kinerja kepuasan pengguna layanan, dan bagaimana rencana aksi tersebut dioperasikan? apakah tersedia rencana aksi kunci didalam mengembangkan nya? jika ya, apa saja rencana aksi kunci tersebut. apakah rencana aksi tersebut mengacu perencanaan strategis jangka pendek jangka panjang untuk keberhasilan pencapaian tujuan strategis menyangkut kinerja hasil"? apakah indikator kinerja utama ditetapkan? jika ya, apa saja ukuran kinerja utama yang telah ditetapkan terkait rencana aksi beserta indikatornya untuk memonitor mengevaluasi progress pelaksanaan rencana aksinya? bagaimana dapat diyakinkan, seluruh pengukuran pelaksanaan rencana aksi mampu mendorong alignment jika kinerja hasil" juga bergantung pada keberhasilan instansi terkait lainnya? bagaimana diyakinkan, sistem pengukuran yang ada telah mengcover seluruh area implementasi kunci seluruh stakeholders? target kinerja dalam rencana aksi (proyeksi target): apakah target target keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja hasi" ditetapkan? jika ya, untuk kinerja utama seperti yang diuraikan dalam rencana proyeksi targetnya apakah ditetapkan dan diacu secara konsisten, baik untuk target jangka pendek maupun panjang? bagaimana kesetaraan besaran target tersebut jika dibandingkan berbagai target yang telah ditetapkan instansi pemerintah sejenis lainnya (misa! pemda lainnya dinegara lainnya? bagaimana target tersebut jika dibandingkan mengacu benchmark industri sejenis, kinerja masa lampau, apakah memadai? jika ada gap yang significance dibandingkan benchmark, bagaimana hal tersebut diatasi? kategori penilai kinerja fokus pada pengguna layanan dan pasar : pengetahuan akan pengguna layanan harapan rakyat) pasar pengetahuan ini menjadi sumber utama informasi terkait kebutuhan, harapan, dan selera pengguna layanan (rakyat berikut pasar yang digunakannya), untuk menjamin adanya relevansi produk jasa layanan yang tersedia, dan juga untuk pengembangan produk jasa layanan baru. apakah profile pengguna layanan tersedia? jika ya, bagaimana pengguna layanan, grup pengguna layanan, segmentasi pasar diidentifikasi? bagaimana cara menetapkan siapa pengguna layanan, grup pengguna layanan, dan segmen asar yang akan dilayani langsung, dan yang dilayani tidak langsung melalui partisipasi investors rs, sekolah, berbagai jenis pasar swalayan, jalan raya dll)? bagaimana pengguna layanan pasar tersebut dilayani dikota negara lainnya dan bagaimana mereka diikutsertakan dalam perhitungan besaran potensial pengguna layanan ataupun besaran market yang dilayani instansi pemerintah? apakah tersedia proses mekanisme komunikasi dengan pengguna layanan? jika ya, bagaimana instansi pemerintah mendengar memutuskan menyediakan yang dibutuhkan pengguna layanan (rakyat) dan bagaimana analisa dampak keputusan tersebut terhadap peningkatan kepuasan pengguna layanan? bagaimana perubahan harapan pengguna layanan dideteksi (termasuk berbagai features yang diminta ada dalam produk jasa layanan)? bagaimana metoda identifikasinya di divariasikan menjadi sesuai karakteristik kelompok pengguna layanan (teritorial agama dil)? bagaimana masukan feedback pengguna layanan bekas pengguna layanan dimanfaatkan, baik yang menyangkut penggunaan produk jasanya maupun spesialisasinya (pasarnya dapat berbentuk pasar dilayani langsung pemerintah seperti layanan ktp, sim dil atau dilayani pengusaha swasta melalui fasilitasi pemerintah seperti supermarket, toko eceran dil), royalti pengguna layanan terhadap produk dn lokal, win loss analyses, keluhan pengguna layanan, untuk keperluan perencanaan pro uct jasa layanan dan untuk fasilitasi penyempurnaan proses produksi pengembangan produk jasa layanan baru? bagaimana informasi feed back tersebut dimanfaatkan instansi pemerintah untuk lebih fokus pada keberhasilan peningkatan kepuasan pengguna layanan? apakah tersedia mekanisme untuk modernisasi metoda pelayanan? jika ya, bagaimana metoda pelayanan tersebut dijaga tetap update sehingga selalu sesuai arah dan kebutuhan industri sejenis yang dilayani, termasuk dinamika perubahan pasarnya catatan: pengertian pasar tidak terbatas pada pengertian yang umum diacu. contoh, pasar bagi kementerian pan adalah seluruh instansi pemerintah. customernya adalah masing masing unit kerja yang jadi pengguna layanan (pasar monopoli). penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai fokus pada pengguna layanan dan pasar kinerja hubungan dengan pengguna layanan crm) kepausannya pembangunan mekanisme kerja hubungan dengan pengguna layanan: jelaskan bagaimana hubungan dengan pengguna layanan dibangun, didalam rangka merangkul dan memakannya. bagaimana kepuasan pengguna layanan didefinisikan? apakah tersedia mekanisme customer relationship management? jika ya, bagaimana hubungan dengan pengguna layanan dibangun dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan harapannya, s d diperolehnya referensi positif darinya? apakah tersedia sarana call center dengan berbagi mode media komunikasinya? jika ya, bagaimana mekanisme kunci dibangun instansi pemerintah terkait akses pengguna layanan akan informasi yang dibutuhkannya, melakukan transaksi bisnis, maupun mengajukan complaint? sebutkan mekanisme kunci tersebut? bagaimana ditetapkan kebutuhan akan mekanisme kota yang dianggap penting oleh pen guna layanan untuk setiap mode access yang akan disukai pengguna layanan (telepon, ax,surat, galang langsung di) bagaimana dapat diyakinkan bahwa kebutuhan akan mekanisme kontak tersebut, pelayanannya terpenuhi, yang meliputi berbagai proses internal dan melibatkan petugas yang kompeten menjawab memuaskan kebutuhan tersebut (misal resolusi complaint, bimbingan teknis, koreksi mekanisme kerja yang jadi akar kegagalan pelayanan dil)? apakah sarana call center dan crm diintegrasikan dengan berbagai unit kerja yang akan menindaklanjutinya? jika ya, bagaimana keluhan dan saran pengguna layanan dikelola? bagaimana dapat diyakinkan setiap keluhan dan saran pengguna layanan diselesaikan secara cepat dan tuntas? bagaimana ketidakpuasan pengguna layanan diantisipasi untuk dapat diminimalkan (sesuai kemampuan instansi pemerintah) dalam rangka menjaga pengguna layanan tetap loyal pada pemerintah (tidak pindah sekota lainnnya senegara lainnya dil)? bagaimana data complain? dan saran di agregasikan untuk dianalisa serta dimanfaatkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong partner suppliers instansi pemerintah (investor atau entrepreneurs) berkinerja lebih baik? apakah tersedia mekanisme untuk modernisasi sarana komunikasi dengan pengguna layanan? jika ya, bagaimana mekanisme hubungan dengan pengguna layanan selalu dimutakhirkan, sesuai arah dan kebutuhan yang ada diberbagai industri sejenis? catatan: crm customer relationship management managemen relasi dgn pengguna layanan penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai kinerja fokus pada pengguna layanan& pasar: kinerja hubungan dengan pengguna layanan crm) kepausannya penetapan kepuasan pengguna layanan: apakah tersedia kriteria untuk mengkategorisasikan kepuasan pengguna layanan? jika ya, bagaimana kekuasaan, ketidakpuasan, dan loyalty pengguna layanan didefinisikan dan ditetapkan (gambarkan mekanisme proses penetapannya)? bagaimana penetapan tersebut divariasikan jadi sesuai karakteristik berbagai grup pengguna layanan? bagaimana diyakinkan harapan pengguna layanan dapat ditangkap mekanisme metoda kerja yang ada, selanjutnya dimanfaatkan untuk diantisipasi lebih dari yang diharapkan pengguna layanan? hal yang sama, untuk dapat mempertahankan pengguna layanan dan mendapatkan referensi positif darinya? bagaimana berbagai informasi tersebut dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan? apakah tersedia kriteria untuk mengkategorisasikan kualitas pelayanan? jika ya, bagaimana kualitas produk jasa layanan yang ditawarkan (berikut kualitas pelayanannya), disesuaikan dengan cepat, karena sifatnya tanggap atas feed back pengguna layanan, gambarkan mekanismenya? (mekanisme transaksinya sesuai harapan pengguna layanan) apakah benchmarking kinerja kecepatan antisipasi masukan pengguna layanan tersedia? jika ya, bagaimana informasi kepuasan pengguna layanan (rakyat) diperoleh dan dimanfaatkan secara cepat: cepat, mengacu hal yang sama yang dilakukan penyedia layanan sejenis (di kota lain negara lainnya) ataupun mengacu benchmark industri sejenis (di dalam dan luar negeri)? apakah tersedia mekanisme untuk memodernisasi call center dan crm? jika ya, bagaimana pendekatan approach mekanisme kerja untuk menetapkan tingkat kepuasan pengguna layanan (rakyat) (feed back tetap terjaga selalu update) sesuai arah dan kebutuhan industri sejenis sektor sejenis? auueiseyesoy vep muses) urueweay, solo wn, sejipgejja! uep sejubajul, isejnye, jpu week urureliaj resep (e ausemsadoud) auyijw yes pesan yejuyowag isuejsu\| 25pajak uep sew laju eren intybus aua bue jey eueurebeg 'ea exr #isesiuebio yui hpajmoui iseuuojul eye see eje yzne ueinyejip yexedw( tebpemouyi uewejeb uag juj e sekjen urjeyburuag "epz bue sengoeid seg lebeguag yep isejuswadui guys ueynyejaw kelpnuo beda eje iseyynuop "issued 'sieiddns 'queue aej sung5ued uep yep menjajal bue uewejebuad uep menyewa sad jesus "meme aye dens ueynyejip bue useless peron meme aie desas jeju uep yep (uewejedued uep uenyejabuad) bpamouy jasa uep uejndwnbuag indung jey (ey lede9usw ryan ejo1 (uejuvaweg isuejsuj menyewa buah uep were guez uawebeuew) eipejmouy jeuoneziuebio grebeg ehir #uowabruewy spejmouy swslusyew kinetis) dong susu, gudujebeuew sbpamouy) uewejebusg usable nyawa sug su\| ebay ue6unggun week jupyay 1ojouyaj veyegruad e6nf vep sjuafas yysnpuj re6agung ueynyngay yue jenis isesiwj bus uep sempit apsis susunebeg ehir #iseuuojul uep jep useipafuad lsileyswi isesiwapoluswi jun blsiueysw ip3 sis) katup gekuutej jeiruep isenyis neue europa tpelsej exil usemyos arempury was unse lue) 'ejn tuejayzog apps ingasuay ise judul lepas jojo leynsedip jeep suewiebeg arenosa jersesig eliot sisi raw eipasuey yevedwle) #(veyisejadofpjueyeundip yepnuu) apoofy json uep pindah jupe aeosodip jeep) ojgeyjos causeway yey guard uep yeung jex guzman veygsedip jeep eueunebeg ever 4riset ella, yeo) setuju! vep eye ueuswebuad swsueyow undvegip yexedytz) gehueliay ueunyngay tensai usus aej punhbued uep susuyed 'suayjddns 'meme iny ynunjas sosyeip pasca) resep inisial iseuugjul uep rep euewreheg lueyejposip ueyynyngip bue jseunojuj uep bowie beg ehir #,i ise eliouny, kedua yreyuej gue iseuuojui vep jep isen stulupebusui jun sukses eipasiay remedy( gp) (a6paimouy) uewejebuag uep isewuojuj uowabeuey haur z'p "(o6)36poimouy uswabeuew uep sisijeuy seinen6uog terluar bayi edulis queue sejak fadly relung isubisui isbn rebegpeg elias dni6 ueyysngs ipjp tugas ia) lejedwasey uep sejuoud usul beg #isenoujeg urged waray upejdiousd emas "uejnfuejayiag bje9os cepogo! epp eyed "unyjegaod sejuoud jebegtogon auisejsueiy euswlebeg'e ehir dupe abjad veyreyad sejuoud ebegieg eyed veyisejsu rmp mal aai ise seed yy(z) aksi bareng uebunybu burjuej uep ueynyngay ueyegruad (sedisyue buah week keju og isuejsuj uendweway juawsesse jun urmbejub ing sie) manna) busuljebeg curse euedusi deposit elias uenfeway ynseuuaj bajunya menang begun depeway jejak essay uenfeway edf uep jnnedwoy beliau yjuuewag sue saya jejjuaw jun vemeejue gs) malai puewlebeg jeusgyyes kepe main) week 1gu2 bug ueindusay embed veyunekau odds usu jun ueynyejp efek ede esijeuy cangasag menari week isedisuedieg gedung usuiduid eueurebeg aumeaessw jun jewajuj masjid wendujeujey bueuneeg uep 'maja woman sue suj efloupj bure beg &,isbn dari, mej uep see heyne p eyed major cloudy cehyewaysya ue6uny gun uep under week yep veydeseuip yeon bue ibu ueinynbued penuh) auewepn 'ueyggrusd depewej jujsuas seinen gua apsis veyulye alp buewlebeg ule\| lebar ip) sjuafos imanmu ueynyngoy uep yue census degan hyun leisure seinen gua sensus wap wws jun basal eye spesies ub1bo lysenou\| buosopuow uesnyndoy uejjgwe bed second buy week ueynsew sebelas weuyouag koy) ewen uebupueasad verse uaw nyu 'inya eie9as 'iseuloju\| jep pun6buah 'vexdejajip uep ujjidip future6eg ehir leluasa) sey eliauiy, yesus) bunkewyduag eusiueyaw eyed cewek elioupg vejedeouad inyndusw ayun vexdejaup yes ede soyeyipuyueinyn puisi2 berdua yes ssseiboud ibni uep wbajens senin) depan keras hay ssasboud issuu jul nnsewua)) (sepyosuoryal) ire eliaury dewey tujuan uep queue envoy pseudo uejjsewagay ueinsnjauod) bunder menyadap imun se1 bnp uep byes 'uayindwnyjp dip lag 4sue suj veyuningip bue iseuwojul uep jep eusunedeg lei3sisi sey daun, isemsiuiwpp owsiveyow yesno guy urinynbuag (sp) ymjunaurag !sueysuj ellaury mandy sisi uy using enburg 26pa imun ueejojabuag s ije uy inen uag lejjuag hbase wig uesuefejag eluduly tejluod ausejuawajduj veyyepnusw eybuei week lueydejauow vey2 gue seg sejujaisyey buru ueyeipakuaw jun nyeri ibu juga) uvebugl sengit avawsiueyaw auyregas uep 'elon dna6 neue npiypuj sepeda jewuojuj under jeuuoj eje das reg yejsueuy uou under jejsueuy anjung week vey jeep nasi) uenyebuad peque punya uep veinygjad jenis uf2j joyce) te6else uep jump bue ueyusey jana 'ejaaupy debu buah uryisejaujp bue song uep jsowoid auwerepip ynseuuaj auueununy jjuasuj uep pem! yapyeid iebpgjag has ama isesuadwoy nes week lloyd ederogeg ales neue puas puas das wewnyejp efek pede gue jenpinipuj eyed verse gajapip bue elo seni upijabuag usuewjad undneje sasodway eue das 'fewsojut under pewuoj veyeyapuad sebuah ueyxodwoaip auinyesede wgs busurebeg eyuruyaduaw eju wad susu bursa2i gue se6ny uep era usejojaduag mnp ajuan 'ulang indah 'mwang6 'gedung iniyaup buepig jeda 'isya5 yeon) uawabeuew jana gegsagip blue voswedns yapen wen) sel uriyabuag jan uoy ehiayad snsnyy "uejupowag suejsuj veyelioyadip bue yeuo layar undneje ema nana emban peak lan ideal embel lny ned senegal xep3 omega was) meme ey urijaduag heyn nasi (ey rede uep isesiuebio vexnyelip bed ueurduyd undneje yue buah uowodzuew sape lap open neburg tendard setu u0jb9 iseslapey vedeyuad blisiueyaw ssi3i eyed(c) uno isupisui tup ajip 6ue sejunwoy epe gup sen debuts sue uepuwad uep cheng "api rebegsng ipembw epe fuel was resep eurwrebeg lubiuyowl og isubisui besi89 ingatan) elioypd sasujod uep 'uny uayadip 'veni nig jember upewauad so903 evewiedeg 'ea ehir bupueuryouag (bebas nopp buah jsuejsu umur buk sjualos wwajsis sebuah young uexyagured uep july ejov eye week!p, mpedwoy aureus bue unusual p s @uty ip ten vep ameba jep isensiuwpe tsejbajuuaj gue juawynusa! busi bipasha every(z) aehuvoyy ip voye gue meme aset uji yep ueuyowag susu upynjngay jenson) ekuynsuayywaey invyaag bunyyyew ip yyyuapip jeep puewiebeg ehir #isesiuedio ea) anna yeon dens week (seung senyisods noebuaw uejegel isuajodwoy vetoed bipasha) eyed( uojssanbogd teori3 bunyi) july eod uep tembak lesung (se) was omega beliau apsis) swaps mom laut 6g)(eisnuewy aeg degung) snow sedih osa ulang lejluag wobajey kulit queue ehog kidul lejluag aureus abjad second studio sekjen eye buruan emas (pe aye)ueuekej eun65uad eyed snow auynyuagyey kelley guolopuaui sengit isu) lema) yapjeid uep meme aset isejsasd uenyehuad (sewa) isesuadwoy apsis buzuebeg htkoea) ubur ae) eun gua uedesey ueunyngay iunuswau urjiseyagay uep (jse eun) solo9yno urjedeouad eyed snow auynyuagaag bunynpuaw resep meme jey elisuiy uelejuag persis euewlebeg ketus12 berfusi useursyejod uejjseijagay eyed jsngujuorua uep bup euouiag eliot kebun buy auynyuagua) duoyopuaw resep (meme below urjejued 1sey yong play uem alex efioupi uejeyuad wojsjs future beg yip sey lion, noebuew wgs jesreidde awstueyaw erasia) eyed wey sas juswebeusu govetuojisd sekda wi) tempat2y sjy sel ueejojabuag cekueliay bunyi guy week epe bek (6ojouyay ueyegnuod siuafas ujsnpuj usyryngay use lenses (ulein) ayepogdn jelas ebefip decay avo1emys memicu sasis ynseulia) is2u jojo\| uep eye sepa abad ousjueyaui bupuyebeg los se2jujube jsesiwapo list jun lsi lega erasia) eyed (p) aueljay seyo uyrunjes uep elly jun yrunjasip autem uey meluap gue jebegusg uep buueysip uep begin biaya bue is8j uno) eusujebeg iue b1o mos pun uejyeay tebegseg uep dpajmouy see saya jew inyesede eyed (e) cehujue arsip bue (pe yei) queue aej sung gua dlp gue eff uep awnyesede was bug seni bus bue uwupyjwad uep asing 'copy jedegusg isesjeydeybuow new alloy apsis eupunebeg ehir dusun abjad isjueya eye linda atau jun inside yninjes ueyeunbip jeep bue perahu! iseylunwoy swsjueyau eurasia) eyed duevdeisip bue isle beruas yrunjas ueyeuesyejaw seung uep fake) usus aej sun sued uedezey vep ueynyngay teases juekejaw new der hyun syn8 busway ueyeydduaw duri kejepit flag asing uep jsenouj yusuuamodwa jpetsjul 'eweseloy auynjuagnoy buczopusu 'imesede sisi was teborg pickup guez ueyysey usejojabuod xnseuuej) auueyey bny uep ueeliayad benua eropa buah lanow6d #musisi pupus bag eyrir sueyaiduwod bue vowabeuey seuunosay win sws iue kipas ja) uje) ej2y bue isesiueguo jnyyngs uep riset elev, sejelas masjid sisi jeju wiu! yuj ipasuay eyed\|) whom juawobeuet uokezjue ioj coy urejojabuog uejsesjuebiobuag ego) bue ,riset elebi, isesiees uejsewegay exbuei week auueweje6ued ueyjeejuewew uep jelajah ngeles bue elsayad) gurweaj sefojdws isenjowsu jeep gue auueuey play ubybuesyejsw kejepit ejuyawag isuejsuj bey swsiueyaw euewiebeg (se) mas ueyegyag efioury (envoy apsis) swaps duo eliaury \| g )feisnuewy aeg begins) sny4 sadinosay seling keji udg mobayey ubluearej duty ejrlues lebar uep ley kebun6u! induk atau auveyreguad second vexdejauau hyun (2w091n0 syynso iae efikasi,, bagian sebuah uan elo angan 1uowusasse jse benua) je62gag eususebeg "ba ehir ,ise eliauiy, sebuah veyiseja:oxp wos vesenday juawsasse jersey evade cekuveme uay elias iseapow usesenday rsejyefasay rjeyburuad wes6osd usnsh aua eye: week 'ume sejanyapod undneye ages) ebay urjewejasay (sakura0 u6) ume aset wieidwonyueynjay isuasgg meme iny isuajal kebun pedas autres joyeyipu u2nbejubwsw yejuvow ad isueisu) cubwieg2g #epe buka meme tey adp vobaney reegoap ebnfuep "ep2 guez also saling began hyun keyensis lay pag gas io) ueimynbuad vep epoca supunebeg jup mme jey iseayow uep 'upsenday (buron jam) ueesayyefasay y2y6un ueynyudusul eung ueinynduad jugwsesse veynyejsw jun biasa bue ede jewyoj epoca "ea ehir demi u2y uesenday ueinynbuad vexnyejp remedy (e) suatu ag isurisuj 2p2 bue meme sey adg uep uobayey tebeguagip bni pe bue play sfn tefiegrag iseuemag bus gus ueynngay gua defenses new insya) jey suewrebeg kekuuexuningyp bue ueuekej uep siyouag ebeg uag uptempo aus indera gunynpip y2mp aset eusurebeg ehir autem upy ueulbujay ueyensasip siyauag versi wad eyed 4es ibu was beliau sebua) siyaueg ueyogwad edwlp every (z) mej isubisui meme uny adp uep lobayey ebay en6 kebegyag eye) veyisejusw basis jngassaj duty j0)ye) 'ebegyag gurunebeg aujseanow uep 'uesenday 'ure aip usesayyelosay kebun eyed ynsebuadiag bue 'urxdeyonp young 40me) busunebeg los shaun eyed ynuebuadieg bue jonny some esque uexnyenp remedy (uonpejsnes pounds aojdwa) avuesendey meme alex deletion uebunyng g auujej ye1nep uetpefay eye suzduag tpefiey enix yyg buah ysesedoyog pede kejar deis yejuyawag susu\| veyunba jeep euswrebeg ehir ainuyuod sseuisng gue) sejak was buried aovabunuoo epos eyed2) #sawwowobia upp jonas james 'grey rebus (elias sunybun isipuoy wejnyuny ueepagsed yeysuaueyip) elias yun ebay yedwojay lebegsagip (eps ey!) upiyubis ateis gue les ede usepagag #yejuuawag isuejsuj essay webunyuj\| resep saywovob uep anas hayes "yoo yea) ekar abuse uexdejanp ede uep inynbuod. jojeyipui epe edy #ingasiay leroy kebun buy senjang ueyeybuwaw iby kejepit vemibgiiip ingasisj uembairy burma seg (sarwouobye ajunaas ags 'upon) so1would:o eyes pindah 'ure yes bue essay bun guy jnyecud seas semen guna help jeep supuneheg dewa) ese das wexdesatp joo diduga yexedwi\|) "ume aip bay ise uep 'ugsendoy 'upeuayyefasay regex guru eyed isnguyuonyag bue elias play round buy eseyhaw waw yejuyewag iuris rebel (ez muonpdejsyes bujang jam) meme area uesenday uersayyelasay ella 'c xersnuew aeg jagung) sny4 sedunosay dewey jauh terluar mobajey 000l) kuil club sejak tejiuad cekuseanpafgo bujuueej redesuaw bnf uep aubrey ury uegweduow uep auefioy ueyresojo luwu kejepit autem ai2y nyuegwaw ingin ptu you uep jewish) owisiubyoli ueyyeejue wsw yej uva wad suejsuj eueurebeg 4un bung nunsyewas ausuoyod vex guegwoliusw hyun seenhotujp wejumouled # musisi\| meme iey buewredeg "eh ehir eisestuebuo bening buah auipegud venin) vebuegwadued veyisestuanyuisbuaw hyun beg menjad eng eyed teme upy tab ueb uep serang els uly issue byo efiouyy under jenpratpur ejoupg dewey tujuan urjjseysagay moe bus ""senyenotp veynejad uep veyipipuad persis seyarnjaya bueunebeg ciamis is!s isenjena veynyerp eyed lugjunawa susu\| ubp query yap ingasiaj unjrysey upp menyewa buah 'senja meme ale nenek) ueyusue modi jeep meme aset yejosodp bus bpojmouy) jeg uyy2oy uep uenyejaduad euewinbeg je nin bold sebuah leyisebatut uows blue bpamouy yeyedyis) cutsefemoy kansas ueynejad ueyipipuad ref boja aged week sep auto blue uep josjasadns 'efroyod rep 3ndu burung beg 4update buaya ingsun ueunejed uep vevipipuad eururebeg ehir srepiig wes bold vexsumdwakus hyun jnnejajui susu eya eja si6) yevedwlp) cueunejed undneje ueypipuod week veneejusuip bpamouy buses, rose eueunebeg zeliayad vedurgwaduad usp usunejad yemppuad ueynjngo seiya) bundweyp uep ye9ip bujukan erojobuad sederet uep yosiasodns induk eueuebeg ehir vexnsew lebegyag ndebuaw ueinfuejayseg sides ueyeuindwasip jejiid uexedwe) geboy unjewejasay anne suatu penjualan ueynuswad vefuejuej gemella hyun ebf veniwag gupujdurwodey uso below uendwewoy bungo bed ruas 'sjusjg yopjesd uegnyuny jyunusurew ajssomyp 'neg efsoyod isepuojuo usung gemefuau uedurgwabuad ueynerod'ueyipipuad eusutebeg yip celah deis ips! neg abad yeyagwaw utisapp onihepia remedy 4gosip elo vejewejasay depuis yexedwiz) pekan borjuis ubp ueyipipuad 've surgwabuod eye meme aset ueynyngoy jenson burgos eselon buefued gus uep papua bull wen ingat gemella ungu lep vejipipuad bubble seg ju2l uuawag iuris ebay bunyi suj sojouyoy veyegrusd desa aus vendweway vep 'eben uejeybutuad 'elaujy umunya gua year) uny yejesew ryan sure usj\|s8y090y usynyngoy gemefuaw jngassaj apsis eusurebeg ausasoud sisi depp jse eueduo) ses idea lejseyoge eyed pengjnuoysog uebuegwo buah emplod 'uryipipuad dosis euelurebeg emi time baung leysesyealalu wejjseyrega due) week ueumnggy n9e bus ubice jepit yexedyt\|) tebu eheupsg elias ejov @fuwnyuogyay apel isngujuoyag ubp 'keju wag isueisuj kedua0 senin) aujedeayo) gunynpuow resep veyunje vebuegwsabued buruan 'ueyipipuad bueureteg (sz) (euyawog suejsuj pengujung he20)) none ano bururee sofojdug fiery z's s9)(ersnuewy aeg jagung) snow s221n0s9y ewn terjual hobayey elit queue afejog uiy 'tejludd penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai kinerja process management kinerja value creation processes (tiap bisnis proses ditetapkan untuk ciptakan nilai tambah) value creation processes: bagaimana berbagai aspek kunci instansi pemerintah dikelola secara baik, terkait proses produksi produk jasa layanan agar menjadi sesuai kebutuhan harapan pengguna layanan (rakyat): berbagai proses utama seharusnya design menghasilkan outcome berupa timbulnya loyalitas pengguna layanan (rakyat). apakah dilakukan kajian mekanisme kerja dalam bentuk analisa bisnis proses untuk merealisasikan kinerja hasil'? jika ya, bagaimana instansi pemerintah menetapkan berbagai proses kuncijutama terkait keberhasilan menciptakan value (nilai tambah) dalam setiap proses pelayanannya sesuai kebutuhan harapan pengguna layanan (rakyat)? apa saja produk&jasa layanan utama instansi pemerintah: sebutkan berbagai bisnis proses utama untuk menghiasi annya (dalam rangka membuat meningkatkan value nilai tambahnya)? bagaimana tiap proses tersebut berkontribusi ada kesuksesan instansi pemerintah pada peningkatan value nilai tamba (dalam bentuk uang, nilai social atau bentuk lainnya), sesuai kewajaran (makin mahal biaya mengoperasikan prosesnya, kontribusi nilai tambah dari suatu bisnis proses yang dilembagakan harus semakin besar)? apakah dilakukan kajian analisa input dalam rangka keberhasilan merealisasikan 'kerja hasil ? jika ya, bagaimana ditetapkan instansi pemerintah, kebutuhan input berbagai proses utamanya, masukan kebutuhan harapan pengguna layanan, masukan suppliers, partners pihak lain yang berkolaborasi, sesuai dengan kewajaran? apa kebutuhan kunci utamanya? apakah dibangun sistem managemen mutu yang meliputi keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan? jika ya, bagaimana berbagai proses tersebut design dapat memenuhi kebutuhan instansi pemerintah? bagaimana ketersediaan teknologi baru menjadi memanfaatkan, demikian juga knowledge organisasi, dan berbagai ketahanan baru yang harus ada dalam proses, saat mendesain berbagai bisnis proses utama tersebut? bagaimana diikutsertakan (saat men align berbagai proses utama) faktor cycle time, cost control, dan berbagai faktor efisiensi dan efektivitas lainnya? bagaimana berbagai proses utama tersebut diterapkan dan bagaimana diyakinkan semua resources kebutuhan input yang telah ditetapkan dalam mesinnya dapat dipenuhi? apakah seluruh haf ini menjadi pertimbangan utama saat mendesain kelembagaannya? apakah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala? jika ya, apa saja alat ukur utama yang tersedia beserta indikatornya, untuk mengkontrol meningkatkan kinerja berbagai proses utama pada point dalam rang menciptakan value nilai tambah? bagaimana didalam mengoperasi kerja harapkan proses utama tersebut, berbagai key requirement prosesnya terjamin tersedia? bagaimana hasi pengukuran internal berbagai proses utama dimanfaatkan dalam rangka keberhasilan mengelolanya? penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai process management kinerja value creation processes (proses kerja menciptakan nilai) proses kunci utama penciptaan nilai kinerja proses utama: value creation processes apakah dilakukan analisa biaya didalam rangka merealisasikan kinerja hasil"? jika ya, bagaimana biaya total merasionalisasi proses kunci utama penciptaan nilai diminimalkan dengan meminimalkan biaya terkait garansi, inspection, tests, audit proses kinerja? bagaimana kegagalan produk dan kesalahan pelayanan, atau work apat dicegah dikurangi yang berdampak pada peminimuman biaya garansi? apakah tersedia mekanisme kerja formal untuk perbaikan kinerja mengacu metodologi iso jika ya, bagaimana kinerja proses kunci utama penciptaan nilai selalu ditingkatkan untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dan mengurangi ketidak konsisten an produksi (variability kualitas produk jasa layanan), menaikkan kualitas produk dan jasa layanan, dan bagaimana menjaga berbagai proses kunci utama tersebut tetap dapat mengikuti arah dan kebutuhan pengguna layanan terkini, bahkan menjadi penentu arah? catatan: proses kunci penciptaan nilai proses utama, merupakan faktor terpenting milik instansi pemerintah untuk berhasil menjalankan bisnisnya, yan: mengakibatkannya selalu memiliki competitive advantage dibandingkan instansi pemerintah sejenis lainnya dinegara lain pemda lainnya. berbagai proses kunci tersebut dijalankan karyawan instansi pemerintah yang membawa instansi pemerintah menjadi berhasil didalam menyediakan produk dan jasa layanan yang sifatnya memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan, dan stakeholders lainnya. proses kunci penciptaan nilai mencakup berbagai proses utama yang ada, dimana melalui proses kunci tersebut, instansi pemerintah dapa menghasilkan nilai nilai tertinggi yang ada dalam produk dan jasa layanannya, dengan kata lain berbagai proses utama instansi pemerintah design dengan pertimbangan mampu menghasilkan berbagai nilai tambah value terbaik, ada dalam produk dan jasa yang dihasilkannya. produksi produksi baik tuk meningkatkan keberhasilannya dan juga mengurangi ketidak onsistenan produksi dan proses produksinya, sebaiknya instansi pemerintah menerapkan standar iso lean enterprise system berikut six sigma methodology. yawafeuew voyeysiulwpe yuawabeuew cloud yuswobeuew lacunosa! dewey yuawabeuew aubrey yuswabeuew jepusulj anjung jag bue uejerbay injejaw yeuesyeiip auuebunynp bue auueley ise jadi gunynpusw gue uee aeigwad sasojd rebel:ag tunas usepebuad sasis ynsewyaj iui gunynpuad sao auewejn sel neue buses ueyjiseybuew upj wej 'ewen solid issaocud u01) anyer) keju ueejdiduad second se6eg1eg vep vejisewagay yoddnsuew jun xnjuagip bue sosbud 1e6else yejepe bunynpuad sao1g "ubb)e) lefuuig) jeinuep ueipeley rebegog neue euedueg ipelsey evil selip pede ingesuey masjid rebeguag uep senado uebunsbuejyagay euewebeg evi buluuejd aoe buku pipes) yeyedwz) esuoisusdxo oleh ueekeigwsd uep 'elias sosbud urunjas uses buo!se jadi uee aeigwad yes) sijeuetp jelsueulj misal buewrebeg eps bue eye jay lensa (ip besar debuts gue aig ueyynyngusaw gue s1es6 jij sejak yes yeni uejemesad ueyeligay 'sijejb resep veyipipuad ueyeligay uenyeyagwad juo9) eurasia) auueyuningip bue ue6uebuenay jagung ueyulye ip resep eueulebeg olewyeseg aujejis bue reg sisi uebuegwabuad ueynyejp bur #ilusi bue jeisueuy xep jagung uep idnynyip jeep uegilemay uniknya embed ueydejayp jeep euewlebeg #(e gunynpuad masjid under ewen sosbud ying) ep2 bue sosbud nanas isesijeuoisesodo asigwew jun jdnynduaw aujeisueuy aep jagung utwefuaw jeep araujo wag isuejsuj bub wle6eg ehir auejewag uni uesodej nymag mo\|j use esiibue ueynyejip uexboyi sye dual) puo ise jad ubu bdu slam (op) reuossesadg ureueduahag song yep bunynpuag sao1g :(cg) yuawabeuew ss2201g ho6aye eui queue sejak elder reload #iseaoui uep (efejag 24eng) guinea asing auynyusya) buovopuaw bug week autres masjid uep play yun tebeguag sebuah areas pareja rossa uzp auuejleged bupwlebeg #hye) sapu jsiusig ueynjngay uep yee guegwayiad tensai ebefip decay gunynpusd sosbud iebegjag upy pela uep use ae\| esefgunpud sekjen venes gula (queue aej sej6level sekjen agenda) :synod eol9 (6ueunbusw aujourd suejsuj elrsuly semen gula ey6ues week uegnfueyayyag jelas ying yoga\| sengit bunynpuad masjid puurebeg &isu je6 aig upwnutujued ezd yedwepiag bue gueunyipyyebaoip heden modal neue upu abjad veyeyesay uep ynpcud uee6ebay bupulebeg beliau season yzne 'sisa1 "suonyoadsui "sue jeb jean aig ueyunwiuaw uejsewagay sebuah ueywnunujulip bunynpuad masjid jego) aig sueunebeg ejr jersey early, veysesyeyaw gue week veydesayp adueinsse ajeng epojawu yeyedyis) gekuejojabuswu uepsewagay exbuwu week uemeejuewip gunynpuad second se6agung yep jerami upinynbuad eueuredeg celpasua weh jeep ausesoid juawajinbai fo) 1e5egypt gayo) bunynpuad masjid yey kelas ueyiselado buah kejepit eueunebeg #ingsun) bunynpuad sosbud elu ueyendujudu januoybuew guru week awoyeyipul erosa bizasia) bue ewen any jee les ede "ba ehir bunynpuad masjid melaui ejekan seinen6uad ueynyepp eyed wp) eehuubisop week ueydejap meja) bue judas veymngay lensa eip3s4a) gs) gunynpuad sosbud ueuranga rebegsag veyunje resep susurebeg angga bunynpuad second tebeaysg bisapuau sees veybugua nyi isuarsya seru raja us6usp yeuo) due autres bunuh joke ieb2g109 fano9 3so9 ayagonpojd 'own aj2 pupwiebeg lunynpua sosbud ufiisep wpp uembejuulj) resep anbe) ueusyejay eye ueynyngay uep bjpelm jeuopezrueh:o 'reg boyouyja) rueuebeg keju w3d sue suj ewen veyninga tebegsag lynuswaul resep jun ubisepip bunynpuad sao1d eueunebeg ,ise beliau, ulysses ijearsw embel kejepit ewejnyouny masjid ugjisewsgay eyed noe6us ueynyejip segel ses issue empat every(e) bunynpuad sosbud wein ueynyngny edy #ueynyngay jenis stayed "susijddns 'use ej eun g5ued uep veynsew adas jeussya pulau ueynsew ueybunjiwadwaw yes bue bunynpuad sosbud induk ueunjngay ueydejanp aue1e9 susullebeg ehir #6unynpuad second hyun jadi ueynjngay esi benny yeyedyi2) lena ueejdjouog yeg iej usejdiduag ewe yijuny so1g agung yoddnsusw sweep elem gunynpuad sosbud beringas auewejn bunynpued sosbud ueydeyausw yejuyawag sue suj busway5eg bunynpued sescu esyjeue upnyejp yexedyi,) tsessoso1g bumeddns bunynpuad seong ec9 (op) revorsezadg uee duo!ag sao uep bunynpuag second gg) juswobeuew ssadoig fejluag eye edulis queue sejak judul rejludd game any uuesendyepnoy undneye uesendoy 'meme key uresoyyefosay peta) ewen melaui joyeyipu! veinynbued psy "span uep jang sesat eda jag ehir amb upy kesenian bevajyelasay yua) esque pus)) steve eip3 sio) every (e) (soya butsuen uep '"syuawanasdun soueuayad gofar uo gujweaj 'perang woo mesin 'sejak uojjse95ns pug suoyeaouui seinen gua diubah @uowdojoaop pue bujuseoj aojdwo yeyraj invasi) ewe elu jolenipui letnan gua riset span jonas vejesag depag bif e,uem b u benda jada 1sey elu, span esipeue uexnyejp every soswedns range66uad one 'sey2) uopowoud jeusajul uep wonuajas sakojdwa yuswanosdu oke suoneyo! gol 'uoneoyissep uep elon (seyyijdujs sas\| ueanynbuad xnseuuaj) auseyanyayo uep (souruuoped was syim) efek persis efiauny yea) burn lauh soyexpul sun nuad psy pukul jong uesesag eselon eyj e.ugm alex uesenday usul, epeweg ueinynbued uynyeyp remedy (\|) won wbj2p ueyieunip bue codes (meme u2y) inyesede wos ueeueouasad on) jsesjuedio isle eaeaea) ngebut (rua) above) gje ueyieinjp gue josep iebegiag depeyiaj ssauanisuodsas veyujunagua study aus laura town) g w0 bayer week ueysejalip bush ede dua tensai study kobayey were uewoderp gue atau (seh sans sog mos ulun sounding sadinosay mewah elderly $' "ehusesod (sense bawah lulus play yun efa isusjsiya uep sejynyaya vey2wed saw tul laut 1saipul 'eyes eyes gua under welunowad nae addnl usaha san long sed atau ueimyndued e uye aey busujebegas gawe ueunynhuad neue based undneye jeuojbas 1seed 'ujung semedi) auunyngwnyed yung eys vowel units29 (es assessed efsoupy yedyaj burn teori j0bmipui binynbued riset spasi jang ursesag ede jag yip ,(disusun ebaupj, spun situs ubynyejip eyed meuojseu janai tepung njensip jualan jysnpu! ejj jel eliaupy jejowrsed vesesag sejak uluusuaj ausnueyas juga!a) neg ellaunyag aye ueyynngp ekuynpuud bue seed lson yip gunung intip bue seed segar seed ynyuogyag eyed) seed jseyasey menyadap jun ledwepunuad ueunyerad sepak eujgip bung bus aungsnpuj efsoury #sewiojuj ueyuninusw e16u2) week vexnyerp urmynbuad (sainseaw ayano uap 'eakojdwo jod pape anya "one jiro origin aupinby yuswbas saujoysna jawab aingeryoud amaenyoud 'subjek gunerado vegan jesse judul auj winner res iui uesejalued noebuaw ueininbuad) cub1nyeri vebuenay laut teman buah auyakey kena "eau uya bang elisupy ausiwouoya regu 'sungai jerausuy rebeguag gauge ueinynbuad ynseuwa) 'buenos efioupy burung efraujy soyeyipu yesus spam uep jana usueseg ndelag "ek evi ipjoub lauh, ejekan ueinynbund ueynyeup saved (\|) sensor pin #ied euj seroang awet rejoueujy efidury sp) solid tujuan yobajey ewi bubar ida bidik keji uad queue agj sun squad bue json bunny ueueunduegwad blj oga sweep aurea false rebegiag uep sjewajal "suara ne aoj hadas "uue aej pun buah ueyyag bue jeju psdasuad kedua) 'ewen laut joyeyipui ueinynbuad jse 'span jang\| ursesag desa ehir .eundduad uesenday ise eliouly, spray es2ue uexnyejip eyed estuafas sup ej sebuah bue autres yejuyawag isuejsuj sawooynopjnsa) ueybupuzgyadip eyf yngasya) ise supujebeg queue ae\| sun gua uesendjeppo unnyu bersenda yaa) ewen melaui jojeyipu veynynduad ise span uep jana uesesag deog ehir issue arj sun bed uesenday beliau ejekan seinen squad ueynyehip remedy sisa sn9oj jewojsny ctl sawooyng sn204 sawoysng eliaury (sruofas 6uea uje uejulow isubisuj urea yun beauty jana uesesag ppeuiyouag drug) e ubupuegwad jep ueyeyes uep 'sjuafas pod dno! uep sial see jngasuag sawogjnossjinsal ubp rensen) ueyisejuawbas 'yejunowag su rsu\| ueyiiseuip bue sgoyuas panoid koy lebegiag nine ujgeyay ueydejaj sawooynossynsal belitung ueyuodejaw weeping estualas ueuekej zsef ynpojd veyjisey buah eff bue (babu jen uep kejepit) auujej sjuafas yejuuawag suejsuj laut yana ueber veybupuegp jngasyay beliau lane ueiesag busurebeg lububae\| eun bed uedesey uep usynyngay jynuowau jeep jey jebegiog uep yup teweh laun 10e ipu uep jnn jee yeun g6usu intip asupan nymag july sees yej uya od sue)su) syj ise bue use zsef ynpoud efiaujy jana ueseseg rebel bir s3woong segala opold eliauty ejeruag essay using gua veynyenp eyed sawodjng saoyuas g3onpongebauy (oz) sawang ajngisuodsay gedog djysiapeo1 saloon ssaudandoy3 jeuoyezjue bi0 sewodgng @d1today eun 'h' sawodgng yosef fejoueui4 ' ' sewooyng sn207 jawoysng z' sawoogng adjnuas pue 3opold '\|' jasa wo9 jno yodwojay (wua) jep upaya gp) sawang tejiuag baja (ann) sewa ueueferda harry renda mengacu standar internasional iso yang diturunkan dari sistem managemen generic pac, berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan tersebut haruslah secara benar diimplementasikan. smm iso memformalkan berbagai persyaratan pac dalam bentuk check list lengkap unsur managemen, yang seluruhnya harus dibangun dan diterapkan secara konsisten organisasi yang mutu pelayanannya akan dijamin . tidak mungkin organisasi dapat memenuhi janji layanannya secara konsisten sepanjang tahun jika satu saja dari persyaratan managemen pac tidak diimplementasikan. dapat dibayangkan hanya untuk memenuhi standar pelayanan minimal saja sudah sangat sulit (artinya jika diaudit organisasinya seharusnya lolos proses sertifikasi iso dan bagaimana mungkin suatu instansi pemerintah berani menetapkan sasaran mutu pelayanan prima sebagai janji layanannya? gambaran ini merupakan representasi betapa gap kompetensi yang sangat besar ada berbagai instansi pemerintah didalam menjalankan perintah peraturan perundang undangan, yaitu memberikan pelayanan ke bidang urusan pemerintahan wajib dengan kualitas paling sedikit sesuai spm. untuk men check apakah suatu organisasi siap memberikan pelayanan publik sesuai spm, diberikan alat bantu auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan spm dalam lampiran ii. dan bagi organisasi yang merasa mampu memberikan pelayanan publik prima, diberikan alat bantu pengujiannya yaitu auditor questions dalam verifikasi kesiapan penerapan pelayanan prima lampiran iii. untuk dapat menerapkan pelayanan prima, hal tersebut menuntut organisasi sudah lolos uji mengacu jawaban seluruh pertanyaan lampiran spm. (pertanyaan yang harus dijawab adalah paket lampiran lampiran iii, dengan kata lain berhasil dulu terapkan spm, baru sesudahnya pelayanan prima). contoh: departemen keuangan didalam memperbaiki proses pelayanan yang diberikan diberbagai unit kerjanya, pertama tama menetapkan standar mutu layanan yang dianutnya sebagai sasaran mutu setiap proses pelayanan, apakah itu ditjen bea cukai, ataupun ditjen pajak dan ditjen perbendaharaan negara. melanjutkan dilakukan bisnis proses re engineering dengan merombak secara total mekanisme kerja internalnya, dengan menetapkan setiap bisnis proses utama yang diperlukan untuk dapat memenuhi standar mutu pelayanan. seluruh bisnis proses tersebut dirangkai dalam satu kesatuan sistem pelayanan. kemudian struktur organisasinya disesuaikan dengan berbagai bisnis proses utama yang ditetapkan dalam sistem pelayanan tersebut. setiap formasi yang ada dalam mekanisme pelayanan, ditetapkan persyaratan kompetensinya, dan tiap aparatur yang dipilih untuk duduk dalam penilai kinerja pelayanan prima kategori penilai outcomes organizational effectiveness outcomes organizational effectiveness results: pengukuran ini harus dilakukan pada berbagai proses utama seperti yang dijelaskan dalam profile, item dan item item apakah dilakukan analisa trends kinerja effectiveness realisasi kinerja hasil"key value creation processesapakah pengukuran pada juga dilakukan pada berbagai proses kunciutamaberbagai proses utama?leadership social responsibilities outcomes leadership social responsibility results: apakah dilakukan pengukuran kinerja effectiveness realisasi kinerja sosial responsibility" (lihat pertanyaan )? berapa besaran level dan trends, hasil pengukuran indikator kinerja utama terkait kinerja perencanaan strategis bentuk berbagai rencana aksinya akan berbagai target strategis dan target operational yang telah ditetapkan? berapa besaran level dan trends, hasil pengukuran indikator kinerja utama dilingkungan pimpinan puncak dan governance board dpr dprd dil) terkait kinerja keberhasilan penerapan perilaku etika kode etik dan juga keberhasilan didalam memperoleh stakeholders trust (utamanya rakyat dan investor)? berapa besaran level dan trends, hasil pengukuran terkait berbagai pelanggaran yang dilakukan pimpinan puncak maupun governance boards terhadap kode etik tersebut? penemuan penting apa yang ada dan trendy, terkait akuntabilitas fiskal (bayar pajak dan ketentuan fiskal lainnya secara bertanggung jawab) dilihat dari kacamata internal dan eksternal instansi pemerintah, sesuai kewajaran yang berlaku? berapa besaran level, hasil pengukuran indikator kinerja utama terkait tingkat kepatuhan hukum akan peraturan dan perundang undangan? berapa besaran level, hasil pengukuran indikator kinerja utama terkait tingkat kebaikan sebagai warga negara yang baik didalam mendukung key communities lingkungan kerja instansi pemerintah? lampiran contoh penyusunan kerangka acuan kerja: adminstrasi sistem kepegawaian aparatur negara ena optimalisasi pengembangan single identification untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kedeputian bidang pelayanan publik kementerian pendayagunaan aparatur negara pendahuluan pelayanan publik sektoral saat sekarang umumnya dilayani tidak terintegrasi. pelayanan diberbagai dinas pemda dan direktorat jenderal departemen teknis dilakukan terkoyak kotak belum berbasiskan proses terpadu. model pelayanan demikian sulit diandalkan untuk menciptakan iklim pembangunan ideal untuk memajukan kesejahteraan umum. singkatnya, program peningkatan kualitas pelayanan publik, saat sekarang belum dibuat mengacu data kependudukan perizinan yang seharusnya lengkap, akurat, termutahirkan, dan pada data historical perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk sebagai subjek (bukan objek) dari setiap program pembangunan. data dasar yang bersih dari kontaminasi ktp rangkap perizinan rangkap, belum tersedia. diperlukan percepatan menyelesaikannya melalui pembangunan single identity identification number identitas tunggal) yang setelah diwacanakan lebih dari (empat) tahun, data acuan kebijakan mutu berikut sasaran mutu identitas tunggal yang mengacu nik tersebut belum sepenuhnya tersedia. nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun tentang pedoman pembentukan standar pelayanan minimal spm, mewajibkan penanggung jawab sektor paling lambat tahun sudah membentuk spm, dan juga paling lambat tahun merevisi semua aturan berkaitan spm yang bertentangan dengan tahun walau ketentuan ini sudah berjalan lebih dari satu tahun belum ada rencana aksi nasional tersedia menindak lanjutnya. dalam membangun standar pelayanan minimal spm, unsur penerapan identitas tunggal mekanisme kerja pelayanan publik sudah seharusnya diadopsi sebagai bagian integral spm. selain mempercepat pelaksanaan perintah administrasi kependudukan, yang membatasi dalam tahun (paling lambat tahun nik sebagai identitas tunggal sin) harus sudah terwujud bagi seluruh warga negara, dan juga identitas tunggal tersebut harus dimanfaatkan setiap proses pelayanan publik pada tahun berbagai kegagalan pelayanan publik dalam skala kolosal saat sekarang marak terjadi, contoh illegal logging, illegal fishing, penyelundupan bbm berbagai komoditi timah gula, mutu pelayanan pendidikan kesehatan yang memprihatinkan dll. kegagalan tersebut dikarenakan metoda birokrasi pelayanannya perlu dimodernisasi. saat sekarang tidak tersedia acuan baku nasional kualitas pelayanan, yang dilengkapi kebijakan mutu dan sasaran mutu. perizinan ganda dan ktp ganda yang disalahgunakan pelaku hitam melakukan manipulasi marak ditemukan, salah satu penyebabnya dikarenakan perintah yang mewajibkan nik dicantumkan setiap dokumen pelayanan publik belum direalisasikan. tumpang tindih kewenangan mengakibatkan akuntabilitas penyusunan standar mutu pelayanan wajib mengacu nomor32 tahun dan nomor tahun tidak jelas penanggung jawabnya. banyak pelayanan wajib terabaikan. contoh pelayanan pendidikan kesehatan orang miskin misal pemulung (tidak didefinisikan instansi yang bertanggung jawab atas pelayanannya). dampaknya pada pemenuhan kewajiban negara sesuai amanah uud, banyak yang yang terpenuhi secara baik dan tidak jelas penanggung jawabnya. masalah kualitas pelayanan publik kinerjanya langka diukur. perencanaan dan realisasi pencapaian sasaran mutu umumnya menggunakan indikator yang kurang lazim dipakai untuk mengukur kinerja pelayanannya. kualitas pelayanannya tidak mungkin ditingkatkan jika institusi pelaksananya (terutama yang terkait pelayanan perizinan) tumpang tindih dipecah berbagai instansi yang jumlahnya sangat banyaknya. pendekatan manual yang fractured, selain memboroskan anggaran dan memperpanjang rantai birokrasi (antar sesama instansi pusat, antar instansi pusat dengan instansi daerah, dan antar sesama instansi daerah), menimbulkan celah hukum, yang dengan mudah dapat dieksploitasi. akibat dari kelemahan managemen pelayanan seperti disebutkan diatas, keterkaitan dokumen pelayanan publik card) dengan individu pemegang card dengan mudah dapat dimanipulasi, dikarenakan belum tersedia mekanisme kerja yang mampu melakukan penelusuran orisinalitas. misal saat sekarang sangat mudah membuat ktp asli tapi palsu menggunakan nik legal tapi tidak tunggal (bukan sin), dikarenakan seseorang dapat memiliki lebih dari satu nik. individu tersebut dapat membentuk perusahaan dan mengurus berbagai izin legalisasi usaha yang bersifat manipulatif. celah tersebut jadi lahan subur oknum pejabat pengusaha hitam yang merajalela melakukan, penjarahan berbentuk illegal logging, illegal fishing, penyelundupan komoditi bersubsidi bbm, pupuk) komoditi lainnya. dimana negara secara efektif belum mampu untuk menandainya. contoh, ilegal logging karena begitu dalam penyimpanannya penyimpanannya membuat presiden mengeluarkan inpres nomor tahun untuk mengatasinya. permasalahan sistem remunerasi dan manfaat identitas tunggal sistem remunerasi belum memacu peningkatan kinerja pelayanan publik temuan sementara yang sifatnya kasar, memperkirakan tersedia peluang besar didalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik. saat sekarang sesuai hasil pengolahan data sensus pns, ditemukan sekitar ribu nip pns digunakan lebih dari satu orang. juga diperkirakan ada sekitar ribu pns yang status keberadaannya belum jelas. sesuai uraian dalam gambar sistem remunerasi nasional design nya belum holistik: negara belum menciptakan mekanisme audit riil pegawai, sehingga sejak merdeka sampai saat sekarang belum sekalipun dilakukan audit jumlah pegawai yang digaji negara. hasil sensus pns tahun walaupun sudah selesai diolah lebih dari tahun, datanya belum dimanfaatkan untuk melakukan cleaning data pegawai . departemen keuangan punya dataset sendiri, sebagai referensi pembayaran gaji dan belum menggunakan data hasil sensus. design mekanisme remunerasi nasional memiliki kelemahan fundamental, sesuai mekanisme kerja gambar link verifikasi data pegawai antara database pegawai bkn dan database departemen keuangan belum dibangun. ditjen perbendaharaan dep keu memperoleh data dari list pegawai yang dikompilasi berdasarkan berbagai yang dimiliki tiap pegawai ditiap instansi. negara memelihara dataset (kenyataannya karena bkd birokepegawaian pemda instansi juga memilikinya). seharusnya datasetnya sumbernya satu. pemeliharaan multi dataset ini, menciptakan peluang besar seperti diberitakan berbagai guntingan koran misal manipulasi kenaikan golongan pangkat, dan sangat menghambat usaha peningkatan kinerja pelayanan dan juga memboroskan dana apbn d. bkn belum terbuka akan sharing pemanfaatan data pegawai, bahkan terhadap kementerian pan. idealnya seluruh instansi pemerintah memanfaatkannya, utamanya untuk menyiapkan program optimisasi stilisasi aparatur sekitarnya masing masing. data pegawai menjadi "komoditi tidak resmi . untuk memperolehnya dibutuhkan usaha ekstra keras pihak yang membutuhkannya. akibatnya, sebagian kebijakan yang sudah dan yang akan dibuat tiap kedeputian paguyuban pan tidak mengacu "fakta dan data kepegawaian. hal ini mendorong seluruh instansi pemerintah membangun database kepiawaiannya unit kerjanya masing masing. contoh database yang berkualitas baik ada pemda jawa timur (diperkirakan datanya lebih akurat dari data milik bkn hasil sensus). pemborosan dana apbn d ini sebenarnya dapat dicegah dengan membangun mekanisme kerja terintegrasi lintas instansi. mekanisme relasi kerja pendayagunaan pns untuk pelayanan publik belum tersedia. seperti digambarkan dalam gambar kementerian pan belum menyiapkan kebijakan relasi bisnis proses formal antar seluruh kedeputian paguyuban pan dengan seluruh dinas instansi sektoral yang memberikan pelayanan publik langsung, maupun tidak langsung. terlebih lagi sistem remunerasi yang mampu memacu kinerja pelayanan publik belum diakomodasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dikarenakan ketiadaan link antara data kepegawaian bkn dengan mekanisme pembayaran remunerasi yang dilakukan dep keu serta data kinerja setiap unit kerja melalui mekanisme sakit. dengan demikian kebijakan kesejahteraan pegawai terbatas hanya untuk penggajian, dan sangat sulit diperluas mencakup kebijakan reward and punishment dalam bentuk carrot and stick. jika keempat masalah dasar diatas berhasil diatasi, beberapa hal positif berikut, dengan mudah dapat direalisasikan: produktivitas nasional dapat ditingkatkan secara luar biasa, hanya dengan membangun smm berikut database aparatur berbasiskan identitas tunggal lingkungan paguyuban pan. seluruh kebijakan fundamental struktural yang berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas metoda kerja pemerintahan yang terfokus pada usaha meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, multiplier effect nya sangat besar pada peningkatan produktivitas nasional segala segi usaha peningkatan kesejahteraan rakyat indonesia. kerugian nasional akibat ketiadaan bisnis proses lintas instansi ini luar biasa besarnya, contoh dampak negatif kebijakan remunerasi dan kepegawaian yang tidak kondusif seperti diuraikan dalam point hal ini hanya mungkin diperbaiki jika bisnis proses level makro, hubungan kerja mengacu sistem managemen mutu diseluruh kedeputian paguyuban pan dengan instansi sektoral (lihat gambar berhasil dibangun. singkatnya belum tersedia referensi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai instruksi presiden nomor tahun yang akan diwujudkan melalui reformasi birokrasi. kesimpulannya, peluang peningkatan produktivitas nasional aparatur luar biasa besarannya. tersedianya peluang besar pendanaan reformasi remunerasi dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik. indikatornya, hasil sensus nasional tahun menunjukkan adanya pegawai fiktif sekitar ribuan orang dihitung mengacu selisih formal jumlah total pns bkn sebelum sensus dan sesudah sensus. walau sensus pns sudah selesai tahun, belum ditemukan satu orangtua pegawai fiktif. pemborosan dana apbn tahunan terus berlanjut minimum 300ribu rp0. juta (gaji minimum pns) rp2. triliun per tahun. pagu indikatif yang diacu dep keu akan alokasi remunerasi apbn, belum mengikutkan fakta adanya pegawai fiktif tersebut. setiap tahun, kebutuhan dananya selalu meningkat, termasuk sesudah sensus. belum pernah terjadi penurunan pagu indikatif tahun yang mendukung argumen data kepegawaian belum diaudit. didalam memecahkan permasalahan besar diatas untuk melaksanakan perintah presiden dalam inpres nomor tahun wacana peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan kkn, secara kurang tepat diterjemahkan umumnya oleh banyak pimpinan instansi pemerintah. gambar mekanisme remunerasi mesinnya tidak utuh rentan kkn metoda penghubung link mekanisme pengalokasian mekanisme remunerasi untuk gaji bulanan bisnis prosesnya tidak pernah dibuat) dep keu check dep keu minta bkn ketersediaan persetujuan buat list jumlah pns dana apbn dpr sesuai pangkat dan jabatan kementerian pan buat perhitungan remunerasi tabel struktur gaji aparatur mengacu kepangkatan masa kerja alokasi apbn kementerian pan buat s551 untuk remunerasi tabel tunjangan jabatan bau mekanisme pengalokasian dana apbn sst3t untuk remunerasi p32o221 opens ec) sasana ss2t fa8g$ sari asa w g$5s22 dep keu check plafon dana ss3 setiap unit yang meminta gaji set sisa biro keuangan pusat daerah buat list pegawai mengacu hardcore ces8 nan alokasi gaji bulanan tiap pegawai yang an, pegawai yang akan digaji tiap unit kerja kementerian pan buat perhitungan remunerasi bulanan mania ama kera oleh dep keu mengacu list pegawai ara pan selatan masa kerja yang disiapkan unit kerja) kementerian pan buat tabel tunjangan jabatan mekanisme remunerasi gaji bulanan oleh dep keu berbagai formasi diuji secara menyeluruh akan kompetensi dan integritasnya. tanpa komitmen yang tinggi dari pimpinan puncak departemen keuangan, mustahil reformasi birokrasi yang sangat mendalam ini dapat berhasil diterapkan. walaupun belum satu tahun berjalan buah buah positif reformasi birokrasinya mulai terlihat contoh, pelayanan yang diberikan kpp percontohan dari total ppn, standar mutu pelayanannya secara konsisten diacu, dimana tidak ditemukan lagi model pelayanan orang per orang yang tidak jelas sistem pelayanannya dan sangat rentan kkn, yang juga menjadikan satker (satuan kerja) harus menyiapkan uang pelican untuk mempercepat berkasnya selesai diproses. kantor pelayanan pajak yang dulu tersebar diberbagai lokasi, dan dilayani tidak terpadu satu atap, sekarang pola pelayanannya diberbagai kota sudah satu atap dan dilayani sesuai standar mutu pelayanan dilokasi percontohan. sasaran mutu pelayanan yang ditetapkan diacu secara konsisten. penyelundupan pupuk bersubsidi yang mulai tertangkap ditjen bea cukai berupa container pupuk yang akan diselundupkan malaysia merupakan indikasi awal keberhasilan pencegahan penyelundupan komoditi bersubsidi yang sebelumnya tidak pernah terbongkar, walau diduga ada dimana mana sebagaimana diberitakan diberbagai koran. dikarenakan membangun itu adalah suatu proses, tidak mungkin seluruhnya berubah jadi baik dalam waktu singkat. yang penting instalasinya berani mengikat dirinya dengan target mutu pelayanan, dan sasaran target mutu diacu sebagai janji kinerja untuk mempertanggungjawabkan tunjangan kinerja yang sudah diberikan kepadanya. masyarakat didorong untuk berani menuntut standar mutu pelayanan yang dijanjikan. target kinerja penyelesaian reformasi menyeluruh dalam bentuk penjadwalan tahapan pembangunannya, diseluruh indonesia, harus dilakukan penuh perhitungan. scorecard kinerjanya dapat terancam jika jadwalnya ditetapkan secara ceroboh. sesuai masukan berbagai dirjen yang terlibat didalam melakukan reformasi birokrasi, masalah kualitas kompetensi. sdm adalah masalah besar yang dihadapinya. demikian juga tantangan tingkat pembenahan yang sangat dalam, mengacu istilah dirjen bea cukai seolah olah membenahi bisnis proses jaman jahiliyah. departemen keuangan "tahu dan sadar bahwa menerapkan "standar mutu pelayanan minimal secara nasional adalah tugas pembangunan yang sangat besar dan sangat sulit. karenanya pengalaman didalam membangun sistem managemen berbagai kantor percontohan, diacu olehnya sebagai "patokan perencanaan penjadwalan penyelesaian pembangunan nasionalnya. pembenahan struktural fundamental skala nasional tidaklah mungkin dapat diselesaikan secara instan , bahkan normalnya memakan waktu puluhan tahun. berbagai komentar sinis yang diberikan pengamat, menunjukkan gambaran parahnya masalah yang harus dibenahi, umumnya banyak tidak disadari publik, gambar relasi organisasi dan tupoksi business processes sistem pendayagunaan aparatur negara tidak tersedia tidak pernah dibuat) accountability measurement and institution affairs analyses affairs affairs .! human resources citizen's affairs ela public services and) welfare 'systemana organisasi procedures kementerian affairs pan bisnis proses sistem tata laksana pelayanan sistem laki bkn dep i &iii) ket biner artur dep administrasi pendataan sat aparatur id, citizen's bpk pendayagunaan aparatur welfare audit internal peningkatan esa seluruh sektor pelayanan mutu pelayanan berkelanjutan tanpa. sistem pengukuran anri sr citizens's welfare dokumentasi arsip program dep vi) dep pembangunan nasional metoda mon pengukuran kinerja aparatur lan tupoksi peningkatan kompetensi sistem recruitment, placement paguyuban aparatur regeneration dep l pan permasalahan negara yang begitu kompleks membutuhkan senjata pemecah masalah sekelas besaran permasalahannya. delegasi akuntabilitas berikut kinerja aparaturnya seharusnya dapat di tracking melalui identitas tunggal jika tersedia mekanisme kerja seperti dalam gambar gov bidang aparatur memanfaatkan single identification number mengacu nik). nyatanya metoda tersebut belum dimanfaatkan pimpinan instansi, dengan alasan terlalu kompleks. (bandingkan dengan metoda kerja administrasi remunerasi administrasi pegawai yang kualitasnya sudah tertinggal, sejak proklamasi s d sekarang belum dimodernisasi). perencanaan nasional belum menyentuh masalah fundamental akan berbagai kegagalan pelayanan publik dan umumnya hanya berputar pada hal imajiner, jauh dari dunia nyata. contoh, walaupun media pers secara gencar memberitakan kinerja yang kurang baik dari pelayanan publik akibat kurang pertamanya sistem regulasi dan administrasi data pns berikut data kinerjanya, hal tersebut belum ditanggapi serius dalam bentuk program nyata. sistem remunerasi dan administrasi kepegawaian berikut kinerjanya merupakan fondasi keberhasilan menjalankan misi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan kkn. nyatanya, prioritasnya belum jadi prioritas utama. tindakan aktifnya: masalah yang sedemikian besar didelegasikan kesalahan (dalam hal ini bkn) yang seharusnya langsung ditangani kementerian pan dan pendanaan pembangunannya belum dialokasikan dengan prioritas utama. kinerja pemerintah akan peningkatan kualitas pelayanan publik tidak mungkin diwujudkan, tanpa sistem administrasi remunerasi data kepegawaian dibuat menjadi terpadu. suatu hal mustahil untuk dapat mengurus juta pegawai yang bekerja ribuan unit organisasi mandiri pemerintah dari pusat s d pemerintah kabupaten kota, jika administrasinya mengandalkan teknologi antik berupa sistem database yang walaupun mengggunakan komputer, tidak ada bedanya dibandingkan sistem manual. untuk dapat menemukan ribuan pegawai yang keberadaannya tidak jelas, dan ribuan pegawai dengan satu nip yang digunakan beberapa pegawai, yang dampak langsung kerugian finansialnya lebih dari rp2. triliun tahun, hal tersebut memerlukan mekanisme kerja elektronik canggih seperti memanfaatkan verifikasi digital finger print electronic fpe (sidik jari digital). pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah sebetulnya siapa yang bertanggung jawab dinegara ini atas kinerja buruk seperti contoh diatas? kinerja identik "ada target yang dikejar . indikator kinerja sebaiknya dipilih sesuai permasalahan besar bangsa, utamanya berbagai kegagalan memberikan pelayanan publik sesuai harapan rakyatnya. sayangnya belum satupun instansi pemerintah dibebankan target keberhasilan yang tajam, misal membereskan sistem remunerasi dan administrasi data pns berikut data kinerjanya paling lambat selesai tahun itulah sebabnya, banyak pegawai negeri menganggur terselubung. jam kerja produksinya kurang dari walau seharusnya mengacu data ratio pegawai, bekerja ekstra keras (karena terbatasnya jumlah sdm). untuk indonesia ratio pns jumlah penduduknya sekitar jauh dibawah negara tetangga (diatas bahkan sangat jauh dibawah negara maju (umumnya diatas )!. tidak wajar jika kementerian instansi pemerintah, tidak dibebankan secara tajam target keberhasilan. saat sekarang belum jelas didefinisikan kriteria kinerja pemanfaatan dana apbn apbd bagaimana seharusnya dipertanggung jawabkan (lihat gambar mekanisme kerja yang belum berbasiskan smm menjadikan kinerja belum diukur memanfaatkan indikator yang tepat yang identik walau berita kegagalan pelayanan publik marak diberitakan diberbagai sektor, belum satupun pejabat negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya. jika ditanyakan pada pimpinan instansi pemerintah, target pelayanan publik apa yang dibebankan padanya, sehingga instalasinya dialokasikan sejumlah dana apbn d? banyak yang belum dapat menjawabnya. dengan kata lain bagaimana sistem pertanggungan jawaban pemanfaatan dana apbn d didefinisikan, hal ini menjadi pertanyaan besar yang perlu segera dijawab? fungsi fasilitasi untuk memberdayakan lan, bkn, anri dan bpk didalam menjawab masalah pendayagunaan aparatur negara, adalah fungsi utama kementerian pan. seharusnya jangan sampai pola kerjanya terlalu bebas seperti sekarang? sehingga bkn. lan, anri dan bpk berjalan dengan arah kurang jelas, terutama bkn yang menekankan perundang undangan (walaupun hal tersebut hanya mengatur masalah administrasi data pegawai). dibuat untuk melindungi kepentingan publik dan tidak sepatutnya disalahgunakan. pembuat kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara, adalah menpan sesuai ketentuan yang berlaku. kurang bijak jika data pns tertutup dan terbatas bkn dimana hanya bkn yang punya akses langsung memanfaatkannya. langkah ini merupakan langkah awal untuk berhasil menjawab berbagai permasalahan yang diuraikan dalam gambar (satu) menuju keberhasilan memberikan pelayanan publik yang lihat lampiran l ratio pegawai negeri terhadap total populasi. lihat gambar sistem remunerasi dan hubungan kerja pan yang fractured, akar buruknya kualitas pelayanan. tajam mendelegasikan dan diimplementasikan melalui organisasi pemerintah yang menjawab tuntas seluruh pertanyaan dalam gambar solusi pemecahan masalah yang bersifat mempercepat keberhasilannya, sekaligus dapat berperan didalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. hal pembangunan bisnis proses ini sebaiknya segera dilakukan melalui pembangunan sistem remunerasi administrasi pns berikut data kinerjanya yang diintegrasikan dengan pembangunan identitas tunggal sin) mengacu nomor induk kependudukan nik). pembangunan mekanisme kerja pelayanan publik yang bersifat meminimalkan pengaruh kkn, hanya dapat diwujudkan jika dibangun mekanisme kerja elektronis lintas instansi yang gambaran ringkasnya adalah sbb (gambar bean aamntna gambar gov bidang aparatur memanfaatkan single identification number it sin) mengacu nik per mpn nak enak kek kena tema werken eka beken kakak ank nan kerana nek kanan bae ran era ene ekenererk nan kakek reg key nen nnis elemen krs nan administrasi pns administrasi pns administrasi pns administrasi pns administrasi pns dep. keuangan dep dari paguyuban. menpan dep kum dang ac lainnya (ok asli sisi sebelah atas: murni administrasi data, kinerja remunerasi pegawai akan tetapi kariernya mencakup informasi pegawai: pelayanan aparatur sebagai pns: dan informasi layanan publik nip pegawai sisi sebelah bawah: sebagai pilot project kementerian pan menginisiasi murni administrasi (sin) dalam rangka pelayanan publik pembangunan (sin) melalui pembangunan sen database kepegawaian kartu pelayanan publiknya mencakup berbagai informasi layanan publik administrasi data, kinerja dan remunerasi. pegawai (sin) ah! dan kinerja pelayanan bertahap akan diisi: awalnya hanya ktp, paspor dan perpajakan dan negeri sipil" sekarang sedang dirancang sucoofindo sumbertiaik menpan). selanjutnya dikembangkan dengan target jenis pelayanan bersama bkn, terbatas hanya untuk karpet single idsetty elektron). referensi kinerja mengacu lampiran mengacu nomorinduk dalam rangka pelayanan kependudukan)) remunerasi pns secara elektronik pui ik: ant ae. menpan dep. keuangan pasa database milik unit yang menyelenggarakan pelayanan publik, jadi acuan utama untuk pelayanan. fungsi itsi jembatan virtual untuk database tersebut menjadi dapat aksesoleh penanggung jawab pelayanan sektor lainnya. tidak ada sistem dan database pelayanan yang sudah beroperaskyang dirubah" apalagi diganti dengan sistem baru. layanan aparatur sebagai rakyat biasa: sistem bar ekstensi pilot project diatas (sin) formatnya dalam bentuk finger print elektronik, untuk mencegah duplikasi penerbitan pr: (uji coba (sin) sebelum skala pengambangan nasional art passport kartu pajak, dan berbagarkartu identitas lainnya, utamanya terkait jaring pengaman. launching) sosial. kedalam setiap record individual yang ada dalam database instansi yang memberikan pelayanan, ter akan ditambahkan data elemen finger print elektronik oma pns sebagai rakyat biasa dilayani instansi pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan mengingat nomornya pada setiap finger print elektronik, akan yang sudah memiliki database elektronik ditjen pajak, ditjen dibuatkan padanan nomor identitas pelayaran pub mengaji nic dikarenakan teknologi gis saat \|: imigrasi, dan berbagai dinas kependudukan) dengan sekarang sudah sangat maju contoh google earth", dalam rangka memudahkan pengolahan data menggunakan karpet elektronik. selanjutnyajika adainstansi statistik kinerja pelayanan, dianjurkan nop pbb ditjen pajak juga diacu sebagai.media data agregasi lainnya sektor pelayanan segera akan bergabung, hal ini uan kependudukan, pajak, danimigrasi, \|. (a) dn) pns pelayanan publik. pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik pelayanan publik ana se) dition adminduk dpn) sektortainnya contoh implementasinya: dikarenakan pembangunan skala nasional membutuhkan suatu referensi acuan yang sifatnya sudah pasti, pembuatan prototype harus dilakukan sebelum rencana pembangunan nasional diimplementasikan. protokol kerja lintas instansi, berbagai bisnis proses yang perlu dibangun, dan pengintegrasian berbagi bisnis proses dalam satu kesatuan sistem nasional, hal ini harus dituntaskan pada saat pengembangan prototype yang kemudian diuji lapangankan melalui penerapan pilot project implementasi beberapa unit kerja terpilih. dikarenakan masalah sertifikat kepemilikan tanah yang sifatnya rangkap saat sekarang marak diberitakan berbagai media, dan dampaknya sangat dalam terhadap kesejahteraan rakyat, diusulkan untuk pilot projectnya adalah administrasi sistem kepegawaian negara pada urusan pelayanan sertifikasi tanah dengan menggunakan skema kerja dalam gambar pembangunan mekanisme kerja elektronik ini dapat mengkonversi pelayanan metoda manual sbb: ditjen pajak direktorat pbb sudah memiliki jaringan sistem pengolahan data yang berisi database kopling (lebih dari juta kopling) milik penduduk indonesia yang tersimpan lebih dari kantor pelayanan pajak kpp) seluruh indonesia, dan juga mengadministrasi data individual aparaturnya dalam database kepegawaian ditjen pajak. badan pertanahan nasional secara manual meng diadministrasikan sertifikat tanah milik penduduk indonesia berbagai kantornya seluruh indonesia, dan juga mengadministrasi secara elektronik data individual aparaturnya dalam database kepegawaian bpn. bkn mengadministrasikan data seluruh aparatur negara yang tersimpan dalam server milik bkn, yang tidak terintegrasi dengan database aparatur point dan point ketiga instansi pemerintah tersebut bekerja secara terisolasi terpisah, dikarenakan tidak ada keterkaitan pengolahan data berikut ketiadaan link elektronik diantara ketiganya. menjadi: jaringan pengolahan data ditjen pajak berikut database kopling dan pemilik kaplingnya, dapat dimanfaatkan secara nasional. bpn melakukan verifikasi kopling yang ada database ditjen pajak yang sudah memiliki sertifikat. diperkirakan kurang dari total kopling yang ada database ditjen pajak yang sudah memiliki sertifikat, yang kedalamnya dapat ditambahkan identitas tunggal berupa finger print electronic fpe. seluruh buku tanah yang ada bpn dikonversikan menjadi buku tanah elektronik, memanfaatkan jaringan sistem pengolahan data ditjen pajak, dan selanjutnya dimanfaatkan bersama antara ditjen pajak dan bpn untuk memberikan pelayanan publik bidang pertanahan dan perpajakan. penambahan data fpe dikelola langsung oleh bpn, dengan mewajibkan seluruh pemilik sertifikat untuk mendaftar ulang dan mencantumkan data fpe, ii. jaringan pengolah data kepegawaian bkn, ditjen pajak, dan bpn, kedalam masing masing record pegawainya ditambahkan fpe. melalui fpe, tiap aparatur, record kepegawaian yang ada bkn dengan mudah di matching dengan record kepegawaian yang ada bpn dan ditjen pajak. selanjutnya setelah dilakukan variasi data dan cleaning data, sumber data aparatur yang ada ditiap instansi diacu bkn sebagai master record yang seluruhnya mirror dikonsolidasikan kedalam database bkn. setiap ada promosi dan pergantian jabatan atau perubahan data aparatur lainnya, jika proses approvalnya tuntas diselesaikan melalui form&work flow elektronik, secara otomatis mirror databasenya bkn melahirkan. data kepegawaian nasional jadi tersedia yang sifatnya akurat, termutahirkan dan tunggal. ii. menggunakan database aparatur yang terintegrasi secara nasional, delegasi konversi data sertifikat tanah seperti point i., akuntabilitas penyelesaian kerjanya dapat didelegasikan secara tajam memanfaatkan jaringan data kepegawaian yang sudah dibangun point ii. fpe yang merupakan identitas tunggal, menjadikan tidaklah mungkin terjadi manipulasi data pejabat ataupun aparatur, yang saat sekarang sesuai keterangan menpan ada sekitar ribu nip yang digunakan lebih dari satu pegawai, dan ada sekitar ribuan pegawai yang fisiknya tidak jelas dimana. setiap sertifikat yang diterbitkan bpn, pejabat bpn yang memberikan approval secara elektronik namanya terekam, dikarenakan jaringan pengolah data ditjen pajak bpn terhubung secara elektronik dengan jaringan pengolah data bkn, melalui identitas tunggal fpe. selanjutnya setiap fpe diberikan nomor riil berupa nik yang sifatnya tunggal, jika database kependudukan sudah diintegrasikan dengan proses integrasi seperti diuraikan dalam dan yang digambarkan secara jelas relasinya dalam gambar demikian juga jenis pelayanan lainnya yang pelayanan publiknya akan dilayani memanfaatkan identitas tunggal. singkatnya lihat gambar sambar pengembangan gov identitas tunggal it(sin) nik terwujudnya pelayanan publik menuju pelayanan prima melalui tahapan awal perwujudan pelayanan publik yang memenuhi kriteria spm. dan terintegrasi lintas sektoral, bertulang punggungan ben ama administrasi elektronik handal mengacu best practice sesuai.benchmark kelas dunia pelayanan tujuan sek sektoral terintegrasi berbasiskan: comment spm standar pelayanan shima) . sasar terealisasikannya single identity number irisan) mengacu nik sg terealisasikannya optimalisasi investasi dan pemanfaatan sarana prasarana teknologi informasi secara lintas instansi lintas'sektoral terwujudnya formasi sdm aparatur sektoral pelayanan dengan kompetensi jabatan terdefinisikan sesuai persyaratan jabatan mengacu kualitas benchmark kelas.dunia,. terwujudnya' efisiensi& efektivitas kinerja pelayanan sebanding benchmark.best practice dunia tea tama transaksi riil pelayanan lintas instansi lintas sektoral dikota metropolitan pesimistis indikator. dilayani secara ril elektronik dan optimistik. kota metropolitan (tahun ). penangan haa eta sana keluar an ega kualitas pelayanan publik meningkat dan kkn menurun (lihat kriteria terlampir) hasil keluhan masyarakat atas administrasi hak atas tanah berkurang s d perizinan asli tapi palsu terutama yang berbau illegal logging dan illegal fishing dapat dicegah sampai keluhan masyarakat penanam modal berkurang secara signifikan s d saranaipengaduan masyarakat dan penyaluran subsidi bbm terkait jaring pengaman sosial dan pupuk dilayani dengansatana, crm customer relationship managementkelas dunia. inventarisasi dan check duplikasi sarana dan prasarana diseluruh instansi pemerintah naa mana inventarisasi program berjalan dan rencana program komputerisasi skala besar diseluruh kegiatan maa: instansi pemerintah pusat dan daerah berikut analisa indikasi terjadinya duplikasi pokok remix penyiapan sarana dan prasarana serta protokol kerja terkait pemanfaatan bersama hiw, benar p.s serta sdm teknologi informasi. lintas instansi lintas sektoral di. pemerintah pusat merealisasikan gov sesuai target yang dirinci.dalam indikator keluaran hasil. meeting item dan dalam kegiatan pokok se. waktu item dalam kegiatan pokok pelaksana an: ra) item dalam kegiatan pokok untuk kota metropolitan. bear tem dalam kegiatan pokok untukibukota'propinsi depdagri kementerian pan bee mana departemen kominfo instansi bpn dan dinas pertanahan kas bkpm dan bkpm pelaksana: ho. departemen perindustrian asa departemen perdagangan sato departemen esdm das den yan ust departemen keuangan . saran bae bappenas gambar identitas tunggal it sin) nik terwujudnya mekanisme pertukaran informasi lintas instansi lintas sektoral dalam rangka tujuan meningkatkan kualitas pelayananisetiap instansi,yang melakukan pelayanan ubi:., . sasaran ktp rangkap dapat dicegah dan keakuratan data diberbagai sektor terwujud seluruh pejabat penanggung jawab perizinan sektoral jelas terdefinisikan, datanya mengacu data kependudukan yang diadministrasikan masing masing dinas kependudukan terwujudnya perencanaan pembangunan nasional, sektoral, regional yang tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat biaya mengacu profil kependudukan yang bebas ktp rangkap terwujudnya peningkatan efisiensi efektivitas tatalaksana administrasi pelayanan umum. lintas. sektoral diseluruh instansi baik pemerintah, bumn, maupun pelaku swasta murni: transaksi riil pelayanan elektronik lintas instansi lintas sektoral terwujud dikota metropolitan indikator dan jika mungkin ibukota propinsi, seluruh sumber data yang dibutuhkannya secara riil. keluaran online di link secara elektronik langsung ke instansi yang mengadministrasikan data'primernya. hasil ki) keakuratan data penanggung jawab perizinan terwujud rakyat hanya perlu mengingat satu nomor identitas untuk memperoleh pelayanan diseluruh sektor, dan kerahasiaan data pribadi tetap terjaga (database tetap dikontrol pemilik data) sosial security sistem atau jaring pengaman sosial berfungsi secara baik dan pelayanan nya kualitasnya meningkat menuju kualitas benchmark pelayanan sosial kelas dunia: tidak perlu dilakukan subsidi bbm dan pupuk langsung pada produk: subsidi levelnya'orang seorang. uji coba selektif memanfaatkan nik terkait beberapa sumber data tertentu dipilih data kepegawaian terkait: datakependudukan, data imigrasi, data pajak sebagai basis data awal dalam rangka pembuatan prototype dan pilot project:it(sin) uji coba link elektronik untuk beberapa instansi pemerintah terpilih skala kecil (prototype): giat penyelesaian link elektronik keseluruh instansi terkait: untuk administrasi data kepegawaian dan juga pelayanan sebagian dari instansi penyedia data pokok uji coba link elektronik online bertahap seluruh unit kerja pemerintah dan sebagian aan dari instansi penyedia data tana pemanfaatan nik sebagai nomor identitas pelayanan publik kota metropolitan dengan tidak merubah sistem administrasi sektoral yang ada dinas unit kerja matching nik denga primary key sumber data sektoral) penerbitan smart card bagi segmen penduduk.yang merasa perluuntuk son memanfaatkannya dikota metropolitan waktu item dan dalam kegiatan pokok item dalam kegiatan pokok aan pelaksanaan item dan dalam kegiatan pokok untuk kota metropolitan depdagri kaa r001 kementerian pan instansi departemen kominfo ditjen imigrasi ditjen pajak departemen perdagangan \|. departemen perindustrian instansi lain yang masuk dalam instansi penyediadata lingkup kegiatan mewujudkan landasan menyeluruh (conceptual design) mengenai cara mempercepat pembangunan identitas tunggal it) untuk pelayanan publik yang coveragenya meliputi: metoda yang paling tepat untuk mencapai sasaran, landasan untuk mempercepat pembangunan identitas tunggal it), keberhasilan membangun data base elektronik kepegawaian (pns) sebagai basis kebijakan reward and punishment untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik nasional. hal ini akan direalisasikan dengan membangun mekanisme kerja yang mampu menjawab permasalahan seperti yang diuraikan dalam pendahuluan: masalah link administrasi data aparatur antara instansi pemerintah dan bkn yang bersifat mampu telusur pejabat yang terlibat dalam proses penerbitan berbagai dokumen pelayanan public seperti ktp, passport, dokumen pajak, sertifikat tanah dll masalah link administrasi data sebagai basis remunerasi antara instansi pemerintah dan departemen keuangan yang bersifat mampu telusur pejabat yang terlibat dalam proses penetapan remunerasi yang mampu telusur atas penetapannya (menjawab permasalahan nip ganda ribuan orang), dan pegawai fiktif yang levelnya s d ribuan orang. masalah keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan nomor tahun tentang administrasi kependudukan dengan mendesain system yang sesuai dengan persyaratan keamanan data iso (dulu dikenal dengan nama masalah jaminan kepastian hukum dari berbagai dokumen yang dihasilkan dengan membangun mekanisme kerja yang sesuai standar internasional yang mampu memberikan jaminan kualitas, dengan kata lain membangun sistem managemen mutu yang sesuai persyaratan iso berbagai kegagalan pembangunan nasional yang masing masing membebani apbn puluhan juta us$ dimasa lampau, seperti simetri, induk, pengadaan mainframe computer diperindah, depan, super computer ristek yang seluruhnya tidak memanfaatkan secara baik, umumnya dikarenakan pembangunannya tidak dilakukan bertahap terencana. jalur normal yang seharusnya ditempuh tidak pernah dilakukan saat pembangunannya. versi hal. gambaran lengkap reformasi birokrasi departemen keuangan dapat dilihat dalam majalah layanan publik kementerian pan, tahun iii edisi komentar dan berita koran yang tidak berdasarkan fakta dan data sebaiknya tidak perlu ditanggapi serius oleh suatu instansi pemerintah yang sedang melakukan reformasi birokrasi, dikarenakan mafia pengusaha hitam dan oknum pejabat yang berusaha mempertahankan status guo bisnis nya, dengan segala daya uangnya akan mempengaruhi massa dengan cara apapun agar proses reformasi birokrasi dihambat, bahkan digagalkan. mereka tidak akan mau kehilangan penghasilan hitamnya yang dimensinya puluhan miliar us$ tahun. analisa slot mengacu berbagai peran dan berbagai target keberhasilan pendayagunaan aparatur negara yang harus direalisasikan negara, perlu dilakukan analisa slot apakah tujuan negara yang didelegasikan kementerian pan terkait reformasi birokrasi dapat tercapai dengan baik sesuai perintah peraturan perundang undangan . hasil analisa slot ringkasannya adalah sebagai berikut: komitmen pimpinan puncak yang belum diacu sepenuhnya secara formal berbagai tujuan tinggi akan pemanfaatan negara yang seharusnya direalisasikan menpan. teknologi informasi dan akibatnya belum dibuat berbagai strategi dan bisnis proses komunikasi tik) didalam hal pencapaiannya, contoh kapan sistem administrasi meningkatkan kinerja aparatur kepegawaian negara harus selesai (berikut bisnis proses dan unit kerja untuk dan protocol kerja lintas instansi)? kapan sistem melaksanakan perintah peraturan administrasi kinerja baik individual maupun level unit kerja perundang undangan. harus selesai (berikut bisnis proses dan protocol kerja lintas presiden memberikan instansi)? dll. tanpa berbagai hal ini tajam terdefinisikan, kewenangan yang tinggi pada sulit (bahkan tidak mungkin) dimulai proses konversi menpan untuk melakukan metoda kerjanya ke metoda elektronik (e gov) dan sulit reformasi birokrasi dan bahkan tidak mungkin dibangun sistem remunerasi percepatan pemberantasan kkn mengacu reward punishment. inpres tahun mengacu gap pengetahuan yang sangat besar akan pengertian keberhasilan negara maju yang gov yang menganggap "pembangunan gov identik sudah melakukan reformasi dengan pengadaan sarana teknologi informasi dan birokrasi, hal ini identik komunikasi tik semata , dan bukannya reformasi metoda membangun gov dan untuk kerja dalam bentuk business process re engineering . fasilitasi keberhasilannya, bahkan sangat minim ketersediaan tenaga aparatur siap pakai presiden mengeluarkan inpres (kompetensinya memadai) bahkan untuk kompetensi tahun minimal berupa pemanfaatan berbagai fungsi elektronik bebagai kegagalan yang generic baku seperti e mail, e project, e scheduling dll. tercermin dengan tingginya tingkat dengan kata lain budaya kerja pns masih mengacu perkara yang melibatkan pejabat paradigma lama yang focus pada mekanisme kerja tinggi pemerintah, dpr dan manual yang tidak sesuai tuntutan zaman (mekanisme dprd, hal tersebut menuntut birokrasi manual rentan dieksploitasi dalam rangka karenanya kegiatan pemecahan permasalahan seharusnya dilakukan secara bertahap sebagai berikut: membuat prototype yang merupakan perwujudan nyata dari conceptual design. membangun basic design mengacu hasil analisa prototype. membuat blue print pembangunan berwujud detail design. membangun pilot project untuk menyempurnakan blue print pembangunan. keberhasilan melalui seluruh tahapan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembangunan nasional skala penuh (jika point s d belum tuntas dikerjakan, pendanaan pembiayaan program pembangunan level nasional seharusnya tidak dibenarkan untuk dicairkan). sangat tidak wajar jika negara melakukan investasi dalam besaran puluhan juta bahkan ratusan juta uss (triliunan rupiah) bidang pemanfaatan teknologi informasi, tanpa melalui tahapan seperti disebutkan diatas. karenanya untuk pembangunan mengacu gambar dan tahapan awalnya diwujudkan melalui tahap awal berupa uji konsep melalui pembuatan prototype, yang selanjutnya jika berhasil, akan dibangun pilot projectnya pada tahun jika uji konsep gagal artinya pilot projectnya harus ditunda, yang berarti dana pembangunan tahap lanjutnya tidak dapat dicairkan, sampai konsep finalnya berhasil diformulasikan. pembangunan database pns yang akan dimanfaatkan bersama dengan dep keu dan seluruh instansi pemerintah untuk administrasi remunerasi berbasiskan identitas tunggal, akan dibangun dan diselesaikan pada tahun setelah uji coba dalam tahapan pilot project berhasil diselesaikan. uji pemanfaatannya untuk pelayanan publik dan sistem remunerasi berbasiskan kinerja, baru dapat dilakukan tahun uji coba awalnya sebelum digunakan secara massal bagi seluruh penduduk adalah dalam bentuk pelayanan publik dengan pengguna layanan aparatur negara , mengacu nik dari seluruh aparatur yang butuh pelayanan publik, misal pelayanan pembuatan passport, pelayanan ktp, ataupun pelayanan lainnya seperti yang digambarkan pada bagian bawah gambar dampak pembangunan prototype ini akan memperkecil resiko kegagalan pembangunan pada tahapan skala nasional, dan mempercepat proses perwujudan tersedianya database dan mekanisme kerja elektronis kepegawaian pns yang juga mengcover sistem yang dapat memfasilitasi terwujudnya remunerasi pns berbasiskan kinerja. versi hal. tidak ada pembangunan yang sifatnya instan. jangan berbagai kegagalan masa lalu menjadi terulang kembali, dan juga jangan sampai dana apbn digunakan untuk sesuatu yang sifatnya pemborosan yaitu membangun sistem nasional tanpa melalui tahapan prototype dan pilot project yang identik memperbesar resiko kegagalan. demikian juga sistem yang sudah ada, jangan sampai tidak dimanfaatkan akibat salah interpretasi ketentuan administrasi kependudukan yang mewajibkan seluruh identitas pelayanan publik wajib mencantumkan nik, contoh database yang sudah ada ditjen pajak, ditjen imigrasi, dan demikian juga database kependudukan dinas pemda jangan menjadi mubazir. mengacu gambar integrasi database dilakukan dengan memanfaatkan nik dan media finger print electronic (fpe) sebagai jembatan untuk proses matching data, sehingga berbagai sumber data yang ada dapat dimanfaatkan secara optimum. tujuan, sasaran dan dampak khusus tahun alokasi anggaran yang ada, dimanfaatkan membangun prototype pemanfaatan identitas tunggal sebagai cikal bakal pembangunan database elektronik pns, dan juga pembangunan cikal bakal pembangunan mekanisme kerja pelayanan publik memanfaatkan identitas tunggal. target sasaran keberhasilan pembangunannya antara lain: tersedianya prototype yang menjadi basis acuan pembuatan blue print pembangunan pilot project, yang pilot projectnya diperkirakan baru dapat dimulai tahun pilot project yang akan dilakukan pada tahun akan diuji cobaan kota atau kabupaten yang dianggap paling siap untuk dapat memberikan pelayanan publik terpadu mengacu identitas tunggal berbasiskan nik. kandidat kota atau kabupaten tersebut adalah salah satu dari kota atau kabupaten pilihan, jembrana, sragen, bontang, surabaya, sidoarjo, balikpapan dll. tersedianya masukan penting, untuk pembangunan mekanisme kerja dan penyiapan protokol kerja lintas instansi, didalam mempersiapkan berbagai aturan main formal, yang sifatnya mengatur secara tajam tugas pokok dan fungsi berbagai instansi pelayanan publik yang terlibat didalam menerapkan mekanisme kerja berbasiskan sistem elektronis mengacu identitas tunggal dimana sistem kerjanya akan diuji sertifikasi iso (tahun dalam hal: sistem remunerasi yang mampu mengakomodasi reward and punishment mengacu kinerja didalam keberhasilan pencapaian berbagai target terkait dengan pemecahan masalah besar bangsa didalam hal pelayanan publik, versi hal. contoh pemberian reward sebanding besaran prestasi pejabat instansi terkait dan penduduk yang berjasa yaitu berhasil menggagalkan illegal logging, illegal fishing, penyelundupan dll. (lihat indikator keluaran gambar perlindungan data dan keamanan data mengacu iso (dulu dikenal dengan nama iso diberbagai instansi agar kerahasiaan data dan akuntabilitas aparatur pengelola data dapat diwujudkan, sekaligus terdefinisikan secara tajam akuntabilitas berbagai instansi dan individual pejabatnya yang memanfaatkan berbagai data yang tersedia dalam database elektronik pns dan pelayanan publik tersebut. pembangunan sistem managemen mutu iso berbagai instansi yang terlibat dalam pengoperasian sistem database elektronik pns, dan pelayanan publik seluruh indonesia, dan juga diluar negeri. dampak negatif jika ketiga hal ini tidak dituntaskan, tidak mungkin nik berbentuk identitas tunggal bagi seluruh penduduk dapat direalisasikan tahun konsekuensinya tidak mungkin pelayanan publik berbasiskan nik tunggal dapat diwujudkan tahun jika kegagalan pencapaian ini terjadi, pemerintah dianggap belum berhasil menjalankan perintah seperti yang diberikan dalam administrasi kependudukan. jadwal pelaksanaan pelaksanaan program sifatnya multi years mulai tahun s d tahun (lihat gambar dan gambar jika mencakup seluruh kabupaten dan kota diperkirakan tidak akan selesai sebelum tahun dikarenakan untuk daerah tertinggal, mekanisme kerja pemda dan kompetensi aparaturnya perlu disiapkan terlebih dahulu. khusus tahun ruang lingkupnya dibatasi membangun prototype pemanfaatan identitas tunggal untuk referensi pembangunan database elektronik pns, dan cikal bakal sistem pelayanan publik memanfaatkan identitas tunggal. detail jadwal implementasinya dapat dilihat dalam lampiran. kegiatan tahun summary jadwal pelaksanaannya adalah sbb: versi hal. versi hal. na: di. alel isis bastian nanensnmenaan ol! nan isa mal sal! ia! z1) sihir tulis kiran . kg) bil a85 sin seni id sen g\|sis mela is! kal aa issn obb isl las dns fila d lai "ja leh) i3\| sem .isl ipin tadi im: si: 3ul sss ses rio om3 sxx6ey aa olx hri sisi s8) ie9 bei ie) az) $ss eesapgt si: s8) see szgkapis t3\| uci esl sega baja ing i2i a28 ajal 8ig3 5c03#kadang satu es. mag sat sena rpa penata see opospshbs s3) awal ipa) set fhatetsasbas33 s5) beda adat rss goal (2s epa kar: ,\| fe$ t35 lal eee 335p elf bee (sj uga 13r,g \|e\| less abs k33 oil bela m\|s$ a53 log sis rai sis tel . c (si se t oo, sls oks ee pat ss) ml, isis fee deo lis says fa5e isis s31s0s iss situs isi sls al: ska s33325 (ap \|( ioi bis spo none gbu t fall hei ang \|\| lan pembiayaan pembiayaan kegiatan dibebankan pada anggaran program kajian pengembangan identitas tunggal dalam rangka peningkatan pelayanan publik. uraiannya dapat dilihat dalam lampiran versi hal. administrasi kepegawaian secara elektronik sin masalah data kepegawaian kor pan nas .e pembangunan pilot project pembangunan mekanisme mekanisme administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian secara elektronik secara elektronik non fokus pidato presiden) koordinasi menpan bkn dan instansi pelayanan adm. kependudukan, imigrasi, (ana perpajakan dan pertanahan) pembuatan blueprint acuan untuk uji pilot project mekanisme administrasi kepegawaian pen secara elektronik pembangunan nasional mekanisme administrasi kepegawaiankepegawaian approval menpan sen jet pembangunan nasional mekanisme administrasi kepegawaian mad secara elektronik instansi daerah persetujuan seluruh pihak untuk menerapkan mekanisme administrasi kepegawaian presentasi awal prototype hasil analisa secara elektronik solusi awal mekanisme kerja administrasi data kepegawaian usulan solusi terkait issue peresmian presiden administrasi kepegawaian leverpiasi mekanisme administrasi pembicaraan level teknis pembicaraan leve jha kepegawaian usulan mesanismia ara secara elektronik administrasi kepegawaian secara elektronik administrasi remunerasi memanfaatkan administrasi kepegawaian secara elektronik untuk akomodasi peningkatan kinerja pelayanan publik masalah data beda kepegawaian kor pan nas pembangunan mekanisme administrasi remunerasi mengacu bri pembangunan pilot project kinerja secara elektronik mekanisme administrasi remunerasi fokus pidato presiden) mengacu kinerja secara elektronik maa koordinasi menpan dep. keu dan depdagri gks mekanisme\| remunerasi "3g memanfaatkan administrasi pembuatan blueprint acuan kepegawaian $secara elektronik) untuk uji pilot project mekanisme administrasi remunerasi mengacu kinerja secara elektronik gate pembangunan nasional mekanisme administrasi remunerasi mengacu kinerjaremunerasi bidang perpajakan, bea cukai, pertanahan, approval menpan kependudukan dan tenaga kerja in) pembangunan nasional mekanisme administrasi remunerasi mengacu kinerja secara elektronik instansi daerah presentasi awal prototype hasil analisa solusi awal mekanisme kerja persetujuan seluruh pihak terlibat administrasi remunerasi pilot project menerapkan mekanisme administrasi remunerasi mengacu kinerja secara elektronik a.a usul peresmian presiden bulan solusi terkait issue mekanisme administrasi administrasi remunerasi mengacu pembicaraan level pimpinan remunerasi mengacu kinerja kinerja secara elektronik usulan mekanisme baru secara elektronik pembicaraan level teknis 9administrasi remunerasi mengacu kinerja secara elektronik ae" pan eta tua naa 5iz dilakukannya reformasi melakukan manipulasi, kkn perbuatan kriminal lainnya). birokrasi oleh seluruh kalangan. sistem karir dan remunerasi pps yang tidak membedakan sesuai inpres tahun prestasi kinerja aparatur dalam bentuk reward and menpan ditunjuk presiden untuk punishment (baik financial maupun non financial) mengkoordinasikannya (dictum menjadikan frustasi banyak anak bangsa yang dan dictum .e) berkompetensi tinggi, yang saat sekarang banyak yang kabur dan dibajak malaysia, singapore, australia dll. telah tersedianya teknologi model penerapan nasional single window sudah jadi informasi yang relative jauh sarana generic negara tetangga. indonesia belum lebih mudah diimplementasikan menerapkannya baik untuk transportasi laut maupun udara. relative lebih murah hal ini menjadikan indonesia tidak menjadi tujuan akhir harganya, membangun gov awal dari sistem transportasi dunia. singapore, malaysia dil (dibandingkan tahun lalu), jadi pelabuhan utama dunia untuk fasilitasi ekspor impor bahkan teknologi tersebut barang asal dan indonesia. daya saing pengusaha tersedia s d level outsourcing nasional jadi diperlebar. keinginan bangsa berhasil dengan biaya murah (contoh meningkatkan iklim investasi menjadi terancam. nasional google app untuk fasilitasi single window hanya dapat direalisasikan melalui re mekanisme kerja berbasiskan engineering bisnis proses lintas instansi yang terlibat elektronik dan e bay untuk transaksi ini, sebelum sistem elektroniknya dibangun pelelangan secara elektronik dll). diimplementasikan (identik bangun gov.) juga tersedia perangkat lunak reformasi birokrasi definisinya tidak jelas, dan business process management umumnya belum mengacu perintah peraturan perundang yang akan membantu pemerintah undangan. contoh, nomor tahun tentang didalam menanamkan delegasi adminduk, memerintahkan tahun seluruh dokumen akuntabilitas kinerja saat pengenal public sim, ktp, passport dil) harus melakukan reformasi birokrasi. menggunakan nik sebagai identity yang sifatnya tunggal. tersedia peluang saving pemerintah diperkirakan, bahkan dipastikan gagal pemanfaatan dana apbn d, memenuhi perintah ini, mengacu model kerja saat contoh jika tersedia sarana kini, (terkait strategi pendayagunaan aparaturnya untuk administrasi elektronik aparatur merealisasikannya, bisnis prosesnya tidak dibangun). negara berbasiskan identitas banyak contoh lainnya akan ancaman gagalnya pemerintah tunggal, dapat dihemat mengimplementasikan perintah (misal spm dili). acuan rpetriliun th hanya dari eliminasi yang tidak jelas akan reformasi birokrasi, mengancam pegawai fiktif cacat hukum. hal gagalnya dibangunnya mekanisme kerja gov yang identik ini hanya dapat direalisasikan jika mengancam keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan dibangun mekanisme kerja publik indonesia. sistem gov hanya dapat dibangun elektronik lintas instansi, identik dan diimplementasikan, jika konsep reformasi bisnis dengan membangun gov. proses sebagai fondasi reformasi birokrasi jelas tersedia peluang untuk didefinisikan, berikut delegasi akuntabilitas pejabat yang membangun mekanisme reward akan melaksanakannya. dan punishment jika sarana risiko pemerintah melanggar peraturan perundang administrasi kinerja perorangan undangan sangat tinggi a.l. terkait perintah: dan kinerja instansi tersedia. berikut dan pp38 spm produktivitas aparatur negara harus tersedia paling lambat akhir dan seluruh dapat ditingkatkan lebih dari pelayanan urusan pemerintah paling lambat harus ( biaya yang dikeluarkan per satu dilengkapi norma, standar, prosedur dan kriteria terkait satuan output yang dihasilkan dengan pelayanannya. apbn d sangat tinggi", contoh dan berikut dan spj fiktif, manipulasi harga memerintahkan kinerja pelaksanaan berbagai satuan, replikasi pembangunan program pembangunan harus dilaporkan presiden dalam seperti bongkar pasang pagar laporan pertanggung jawaban pemerintah akan keuangan ruang toilet, izin yang sifatnya dan kinerja seperti yang direncanakan dalam apbn paling kkn contoh imb jalur hijau imb lambat akhir dilokasi sarana publik yang memerintahkan paling lambat akhir tahun bertentangan dengan tata ruang seluruh proses pelayanan public dilakukan terintegrasi dli). nilai ekivalennya sayangnya melalui mekanisme gov dengan memanfaatkan nik. total apbn atau target sangat tidak realistic dikarenakan rp300 triliunftahun. kkn ini persyaratan kerahasiaan data juga diatur dalam ini. hanya mungkin dicegah melalui dibutuhkan waktu yang lama untuk merealisasikannya, mekanisme kerja yang mampu tetapi karena merupakan perintah pemerintah wajib mengintegrasikan sarana mematuhinya. administrasi keuangan nasional tupoksi nasional menpan adalah melakukan dan sarana administrasi kinerja pengawasan dan pendayagunaan aparatur didalam rangka nasional yang secara elektronik pelaksanaan berbagai urusan pemerintah mengacu mampu teregistrasi seluruh peraturan perundang undangan, menpan kemungkinan program rka k lid yang tiap akan melanggar peraturan perundang undangan jika programnya wajib dilaporkan tidak dapat menyediakan sistem money pelaksanaan progressnya secara elektronik berbagai perintah peraturan perundang undangan diatas, (sarana elektronik ini sudah terkait due date point i point point sistem money dimanfaatkan secara generic tersebut harus siap tersedia sebelum due date point diseluruh negara maju). jatuh tempo yaitu akhir tahun analisa slot menyimpulkan peran pendayagunaan aparatur negara kementerian pan berikut paguyubannya sangatlah strategis didalam memfasilitasi reformasi birokrasi nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan kkn. peran strategis tersebut terkait langsung bisnis proses mewujudkan keberhasilan merealisasikan berbagai peluang dan meminimalkan kemungkinan terwujudnya berbagai ancaman sesuai matrik slot. dalam analisa slot terlihat bahwa kekuatan weakness threat (jauh lebih besar dari) strength opportunity, yang berarti risiko kegagalan merealisasikan tujuan reformasi birokrasi sangat tinggi . seluruh kelemahan ancaman beserta kekuatan peluang mengindikasikan bahwa untuk memperbesar peluang keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan kkn melalui reformasi birokrasi, solusi utamanya mengandalkan bisnis proses pemecahan masalah pendayagunaan aparatur negara, yang sarat dengan pemanfaatan fools government. melihat peluang net benefit yang sangat besar yang tersedia, sangatlah wajar jika pemerintah (utamanya kementerian pan berikut paguyubannya) jangan terlambat lambat merealisasikan berbagai peluang tersebut. nilai tahunan potensi saving yang dihamburkan besarannya ratusan triliun rupiah tahun untuk setiap penundaan satu tahun. kerugiannya akan berlipat ganda sesuai jumlah tahun keterlambatan. sudah seharusnya target keberhasilan pendayagunaan aparatur negara melalui reformasi birokrasi, terkait peran men pan, didefinisikan secara tajam. penetapan setiap target sasaran mutu spm harus dilengkapi indicator kinerja progres keberhasilan pelaksanaannya, dan juga delegasi akuntabilitasnya didefinisikan secara tajam, agar tidak terjadi debat kusir dan saling lempar tanggung jawab jika terjadi keterlambatan ataupun kegagalan pelaksanaannya. wacana pemikiran yang membatasi ruang lingkup kerja berbagai deputi kementerian pan hanya untuk keperluan internal kementerian pan, perlu disingkirkan. program pendayagunaan aparatur negara adalah program nasional. argumen ini diberikan, dikarenakan kurang luasnya wacana pola pikir yang mendasari penyusunan berbagai program kerja yang tercantum dalam rka k l tiap kedeputian pan, yang dengan sendirinya perlu direformasi secara total. jika dianalisa, lebih dari program kerja dalam rka k l kementerian pan tidak terfokus pada peran strategis menpan, didalam menyusun kebijakan strategis nasional dan rencana aksi pemerintah untuk keberhasilan melaksanakan perintah peraturan perundang undangan akan pendayagunaan aparatur negara. menpan diminta peraturan perundang undangan melakukan koordinasi reformasi birokrasi, yang identik melakukan koordinasi business process re engineering secara nasional. idealnya reformasi dimulai dengan membereskan protocol kerja lintas instansi untuk berbagai pelayanan publik yang saaat sekarang selain tumpang tindih bahkan sangat banyak yang masih vacuum (tidak tersedia). secara bersamaan sekaligus dilakukan konversi metoda kerja yang sarat dengan bisnis proses manual (tidak sesuai tuntutan zaman dan rentan kkn), metoda kerja berbasiskan elektronik (yang secara generic digunakan seluruh negara maju bahkan diberbagai negara berkembang seperti dinegara tetangga). salah satu contoh pembangunannya, berupa percepatan pembangunan national single window nsw pelayanan ekspor impor skala nasional (dalam analisa slot dianggap sebagai ancaman). saat sekarang berbagai komoditi yang diekspor maupun diimpor indonesia, pemain utama dunia memilih singapore dan malaysia sebagai hub utama transportasi komoditinya. pelabuhan dan airport indonesia hanya diperlakukan sebagai feeder, dikarenakan sangat rendahnya kualitas reliability pelayanan pelabuhan lokal termasuk tanjung priok, akibat belum diterapkannya nsw. kondisi ini membuat daya saing pengusaha nasional menjadi terpuruk. semakin lambat nsw direalisasikan identik semakin lama daya saing bangsa dibiarkan tetap terpuruk. jika dianalisa berbagai judul program yang tercantum dalam rka k l belum ditemukan satupun instansi pusat yang menganggarkan program realisasi pembangunan national single window, dan tidak ditemukan satupun tindakan money nasional! yang mempermasalahkan ketiadaan ini secara formal, termasuk money yang dilakukan kementerian pan. yang ada masih terbatas dalam bentuk wacana, sebagaimana berbagai pengamat memberikan komentar dalam berbagai berita koran, dan walau ditjen bea cukai serius untuk menerapkannya, tapi sayang tidak diprogramkan dalam rka k l dua tugas pokok menpan sesuai perpres per. menpan per m.pan adalah mengkoordinasikan dan melaksanakan secara nasional perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara berikut kebijakan pengawasannya. tidak ada instansi lain diberikan kewenangan melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai inpres tahun selain menpan berikut seluruh deputinya. perintah ini diterjemahkan secara tidak tepat dimana peran ini hanya dilakukan deputi pengawasan men pan. demikian juga money progress pelaksanaan berbagai perintah peraturan perundang undangan lainnya, akan pelaksanaannya oleh seluruh instansi pemerintah, men pan idealnya melaporkannya pada presiden. kinerja tersebut selanjutnya dilaporkan presiden pada dpr. perintah pelaporan kinerja ditekankan ulang dalam nomor tahun pembangunan government mengacu peraturan perundang undangan, dan mempertimbangkan matrik analisa slot, kewajiban yang dibebankan pada pemerintah terkait pendayagunaan aparatur negara, due date nya jelas didefinisikan dan dengan demikian harus diantisipasi agar pelaksanaannya tidak terlambat. realisasinya perlu dimonitor dan progress kinerjanya dievaluasi secara berkelanjutan. mekanisme kerja yang melibatkan instansi pusat, propinsi, dan lebih dari kabupaten kota sudah sewajarnya dilakukan berbasiskan protocol kerja elektronik. tidak mungkin seluruh instansi pemerintah yang jumlahnya sangat banyak dapat bekerja sama dengan baik, jika hanya mengandalkan metoda kerja manual. karenanya, berbagai hal berikut perlu segera dibangun, agar pemerintah didalam melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan kkn tidak dianggap melanggar peraturan perundang undangan terkait due date penyelesaiannya, antara lain: ketersediaan sistem, bisnis proses, serta terimplementasikannya standar pelayanan minimal spm (pp nomor tahun dan nomor tahun spm) urusan wajib pelayanan public. sesuai intruksi presiden, rumusan kebijakan penjelasan singkat akan berbagai istilah yang ip) digunakan: sa! balance scorecard: tracking rekaman kinerja dari setiap program pendukung spm dapat ditata dan diadministrasikan secara baik menggunakan balance scorecard, misal kinerja program keberhasilan memberikan pelayanan sekolah dasar apk, apm, nem) mengacu spm, kinerja pelayanan ibu hamil didalam merealisasikan kali kunjungan perawatan ibu hamil) mengacu spm disetiap kecamatan seluruh indonesia. kinerja dilihat dari berbagai sudut pandang (perspektif) keberhasilan kinerja a.l. (a) kinerja mendapatkan dana untuk membiayai pelayanan dimensi financial), (b) kinerja keberhasilan untuk menjawab complain keluhan dan merealisasikan berbagai keinginan yang diajukan oleh penerima layanan dimensi customer), (c) kinerja untuk membangun dan menyempurnakan metoda kerja pemberian pelayanan dimensi process), (d) kinerja mendapatkan recruitment dan menjadikan kompetensi aparatur sesuai dengan persyaratan kerja dimensi learning growth). seluruh kinerja dari berbagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program keempat dimensi pendukung pelayanan ini dicatat dan informasi statistic kinerjanya diturunkan secara berkala. balance scorecard adalah metoda yang paling tepat untuk menjalankan fungsi dalam pac (control). smm iso pelaksanaan pelayanan publik yang kualitasnya dipantau dan dijamin spm), hanya dapat dilakukan jika organisasinya membangun seluruh mekanisme kerja yang dipersyaratkan prinsip managemen generic pac. iso adalah tools managemen untuk diagnostic kelengkapan fungsi apa sudah dibangun dan berfungsi dengan baik suatu organisasi yang ditugaskan negara untuk memberikan pelayanan publik. diberbagai sektor misal pelayanan sekolah dasar, pelayanan ibu hamil dll, di check apa seluruh unsur poa nya dibangun dan dijalankan sesuai perencanaan. jika ada salah satu unsur managemen tidak diterapkan, dapat disimpulkan organisasi tersebut akan gagal memberikan pelayanan publik sesuai spm. lean six sigma: perbaikan kinerja pelayanan publik hanya mungkin dapat dilakukan secara sempurna jika penanganannya dilakukan dengan cara terbaik dalam hal ini menggunakan metoda lean six sigma. jika berbagai hasil pengukuran yang direkam dalam berbagai score card balanced score card) ditindak lanjuti dengan melakukan "tindakan koreksi tindakan pencegahan yang sifatnya permanen (akan masalahnya dicari, ditemukan dan kemudian dikoreksi secara tuntas) kesalahan yang sama tidak akan berulang dimasa depan. lean six sigma merupakan alat bantu generic terbaik untuk melakukan analisa dan kemudian hasil analisa tersebut dijadikan dasar untuk melakukan koreksi permanen. fungsi ini merupakan tools untuk menjalankan fungsi dalam pac act). metoda ini sarat menggunakan statistik sebagai sarana dasar untuk. melakukan analisa dan mengukur dampak perbaikan yang dihasilkan. penyusunan dan penetapan kinerjanya berikut money progress implementasinya harus tersedia paling lambat akhir inpres nomor dictum .b presiden memerintahkan menpfasilitasi kementerian pan, untuk akomodasi keberhasilannya, berupa pembangunan blueprint sistem repository elektronik nasional yang menampung informasi progress implementasi spm yang setiap nya dikembangkan tiap penanggung jawab berbagai bidang urusan pemerintahan wajib , yang protocol pengoperasian sistemnya sesuai dibangun depdagri. spm tersebut akan diacu seluruh pemda didalam melayani rakyatnya. fasilitasnya, misalkan dengan melakukan modifikasi sarana tik koroner nasional! berbasiskan web, yang saat sekarang tersedia terbatas kementerian pan. siapapun yang membangun sarana ini, yang penting adalah, terlaksananya perintah pembangunan implementasi kinerja utamanya spm sebelum akhir agar pemerintah tidak melanggar dan suatu target yang tidak realistic bahkan dari sudut pandang optimistic, impossible, tetapi pemerintah tidak punya pilihan lain. terlalu banyak waktu yang telah dihamburkan. ketersedian blueprint sistem dan bisnis proses pelaporan kinerja. sesuai perintah sistem tersebut harus sudah mulai dijalankan secara nasional tahun fasilitasi kementerian pan, untuk mengakomodasi keberhasilannya, berupa pembangunan blueprint sistem nasionalnya termasuk repository elektronik untuk menampung seluruh laki (yang sudah dilengkapi iku indikator kinerja utama) dari seluruh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sarana tik koroner (protocol kerja berbasiskan web). target mengacu due date 2006nya, penyelesaian modifikasi sarana koroner untuk repository elektronik harus selesai tahun agar pemerintah tidak terlambat merealisasikan tersedianya laporan kinerja, dengan kata lain tidak melanggar (pelaksanaan spm) dan (pelaporan kinerja). suatu target yang tidak realistic bahkan dari sudut pandang optimistic, impossible. tetapi pemerintah tidak punya pilihan lain. sesuai inpres dictum menpan diperintahkketersediaan blue print administrasi sistem kepegawaian aparatur negara sebagai acuan keberhasilan merealisasikan pembangunan database aparatur negara yang lengkap, akurat dan mutakhir . target penyelesaian blue, print akhir tahun sejak tahun menpan diperintahkan inpres nomor dictum melakukan pengkajian perbaikan sistem kepegawaian negara. sudah tiga tahun berlalu tetapi belum terlihat kejelasan kapan database kepegawaian negara yang akurat update tersedia (termasuk blueprintnya nasionalnya). kebijakan reward and punishment dalam rangka implementasi tunjangan kinerja, hanya dapat diwujudkan jika database aparatur yang akurat, lengkap dan termutahirkan, tersedia. fasilitasi kementerian pan adalah dalam percepatan penyelesaiannya dimulai dari tahap penyusunan kerangka acuan kerja, pelelangan s d tersedianya blue print nasionalnya yang merupakan hasil kristalisasi masukan pembangunan berbagai prototype akan protocol mekanisme kerja lintas instansi secara elektronik, yang sudah diuji cobaan melalui pilot project nasional, dibeberapa kabupaten kota pilihan. kondisi nyatanya: pola kerja pembangunan level nasional blue pintunya belum tersedia (yang sudah teruji melalui prototype dan pilot project). instansi pemerintah banyak mengusulkan program nasional tanpa didukung fakta dan data lengkap termasuk feasibility study, analisa prototype, analisa pilot project, dan blueprint nasional. bahkan analisisnya terbatas hanya berupa proposal kurang dari lembar yang minim berbicara fakta statistik dan kebutuhan sumber daya. program yang data pendukungnya tidak jelas tersebut, anehnya sangat gampang disetujui dpr, yang setiap proyeknya dapat memakan dana pembangunan apbn ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. umumnya program pembangunan tersebut gagal. sedihnya, tidak pernah dimintakan pertanggung jawaban kinerja dari pejabat pengusulnya, contoh simetri, siak dil. akibat mudahnya mempertanggung jawabkan kinerja, berbagai penyimpangan marak diberitakan pers misal terkait dana taktis contoh kpu, departemen kelautan dan perikanan, bank indonesia dll yang menjadi gambaran, pemerintah perlu belajar dari kegagalannya dan melakukan tindakan koreksi dan pencegahan. hal ini hanya dapat dilakukan jika tersedia laporan kinerja aparatur yang sistematik. tanpa tersedianya database kepegawaian nasional yang akurat, mustahil data kinerja dapat diwujudkan. jika sistem ini berhasil dibangun, potensi saving apbn triliun tahun dapat direalisasikan hanya dari eliminasi pegawai fiktif tidak berkinerja. semakin lama ditunda, semakin besar kerugian negara. idealnya penyimpanannya dicegah sesegera (lihat lampiran usulan pembangunan administrasi sistem kepegawaian aparatur negara ). ketersediaan blue print fasilitasi transaksi pelayanan public lintas instansi secara elektronik. indikator kinerja utamanya nya berupa: tersedianya prototype link elektronik pelayanan publik yang berjalan baik yang melibatkan menpan sebagai fasilitator hub pertukaran data pelayanan publik nasional, bkn, depkes, depdagri, pemda dan beberapa instansi pemberi layanan public sebagai acuan model pembangunan protocol nasional paling lambat akhir (misal bpn didalam menerbitkan sertifikat tanah cukup banyak yang bermasalah dipilih sebagai locus prototype),. prototype dilanjutkan pembangunan pilot project. produk fisiknya berupa tersedianya blue print pembangunan nasional yang dijadikan acuan pembangunan skala nasional. blue print idealnya siap digunakan paling lambat akhir tahun agar target seluruh pelayanan publik dilayani mengacu nik tunggal pada tahun dapat tercapai, sesuai perintah nya adalah, pilot projectnya berjalan mulus dibeberapa kota pilihan (misal jembrana, sragen, balikpapan). suatu target pembangunan yang sangat sangat ambisius. artinya adalah sangat sulit direalisasikan. keempat sasaran strategis nasional sesuai perintah peraturan perundang undangan diatas baru merupakan sebagian realisasi dari berbagai perintah yang ada. jangan sampai sasaran antara dijadikan sasaran utama , contoh, tersedianya hardware dan software dijadikan sasaran keberhasilan nasional didalam melaksanakan perintah peraturan perundang undangan. keempat sasaran strategis nasional pendayagunaan aparatur negara tersebut, jika berhasil direalisasikan, menjadikan terwujudnya fondasi pelaksanaan berbagai perintah peraturan perundang undangan yang saat sekarang banyak yang terabaikan. jika dianalisa berbagai program rka k l instansi pusat, umumnya polanya mirip yaitu menjadikan pembangunan sarana dan prasarana, melakukan pengkajian (input) dll yang sebetulnya adalah sasaran antara, dijadikan sebagai tujuan utama yang seluruhnya tidak jelas keterkaitannya dengan keberhasilan pencapaian tujuan sasaran strategis nasional seperti keempat sasaran strategis mengacu perintah peraturan perundang undangan diatas. setiap sasaran strategis yang dirumuskan, untuk keberhasilan mencapainya (mengacu perintah peraturan perundang undangan), bisnis proses utamanya harus dibangun dan ditetapkan. seluruh bisnis proses utama perlu dirangkai dalam satu kesatuan kerja sistem terpadu yang komprehensif. pembentukan kelembagaan organisasi instansi pemerintah, saat sekarang belum mengacu pada bisnis proses utama yang ditetapkan . akibatnya banyak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kerja yang mengakibatkan ketidak belasan delegasi akuntabilitas. tumpang tindih kewenangan akuntabilitas yang menimbulkan celah administrasi yang mudah dieksploitasi pengusaha hitam dan oknum pejabat inilah yang merupakan akar masalah terjadinya berbagai kegagalan pelayanan public yang saat sekarang marak dimana mana dengan kerugian nasional yang sangat besar. contoh kasus babi dengan nilai ratusan triliun rupiah, berbagai kasus illegal logging dengan nilai total miliar us$ tahun, berbagai kasus illegal fishing dengan nilai total miliar us$ tahun, berbagai kasus penyelundupan pasir dan komoditi bersubsidi seperti bbm dan pupuk dengan nilai total miliar us$ tahun dll yang total kerugian negaranya lebih dari us$ miliar tahun. suatu salah urus yang dimensinya terlalu besar. sesuai prinsip managemen pac plan organize actualite control, reformasi birokrasi diharapkan mampu menyelesaikan bisnis process re engineering dengan pendekatan komprehensif untuk mengkoreksi berbagai permasalahan tumpang tindih ketiadaan delegasi akuntabilitas yang sangat merugikan negara ini. dengan bisnis proses re engineering yang baik, delegasi akuntabilitas pelaksanaan berbagai bisnis proses utama tersebut menjadi tajam, dan target waktu pencapaian penyelesaian setiap sasaran strategis nasional menjadi secara rigid ditetapkan dan diacu saat penyusunan berbagai program rka k l. bisnis process re engineering akan: mereformasi kelembagaan instansi pemerintah menjadi sesuai perintah organisasinya dibentuk mengacu hasil kajian data olahan bisnis proses re engineeringnya (yang sudah diuji cobaan melalui prototype dan pilot project dan bukannya dipecahkan melalui mekanisme trial and error coba coba yang selain membuang waktu, biayanya sangatlah mahal). setiap bisnis proses utamanya ditetapkan indikator kinerja utamanya iku dan target date pencapaian sasarannya terkait kinerja untuk: merealisasikan spm, merealisasikan pelaporan kinerja berbasiskan janji layanan yang diformalkan melalui iku yang di link dengan mekanisme reward and punishment (yang selanjutnya kinerjanya dikonsolidasikan dan dilaporkan secara nasional melalui pembangunan sistem akuntansi yang baik), mewujudkan tersedianya database aparatur yang lengkap, akurat dan update sebagai sarana untuk mengolah data reward and punishment (anggaran berbasiskan kinerja), (4mewujudkan sistem pelayanan public yang professional yang berbasiskan mekanisme kerja elektronik terpadu lintas instansi, mengacu identitas tunggal nik (e government, yang salah satu contohnya adalah national single window). sesuai analisa slot, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tik) level adopsinya sudah serupa pemanfaatan barang komoditi. fasilitasi google app. dan bay perlu dipertimbangkan untuk fasa transisi awal dalam rangka meminimalkan biaya pembangunan (fasa prototyping). melalui pendekatan ini biaya pembangunan blue print nasional saat pengembangan prototype pilot project untuk menanamkan proses delegasi akuntabilitas pelaksanaan kinerjanya, dapat diminimalkan, berikut pembangunan prosedur kerja lintas instansi, instruksi kerja dan form form kerjanya yang memudahkan setiap instansi melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan, sesuai tugas pokoknya masing masing. output hasil kerja dari prototyping dan pilot project adalah, blue print gambaran mekanisme kerja nasional dalam satu kesatuan virtual sistem managemen mutu nasional menjadi tersedia untuk diformalkan jadi kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, minimum, kualitasnya sesuai spm, dan dilayani secara komprehensif terintegrasi lintas instansi sesuai perintah dan blue print tersebut akan jadi acuan nasional pelaksanaan reformasi birokrasi, seperti diperintahkan berikut dan protocol kerja manual sudah waktunya dikonversi menjadi protocol kerja elektronis. sarana elektronik hanyalah sarana penunjang tools, dan bukannya tujuan. jangan sampai terjadi, keberhasilan pembangunan infrastruktur elektronik government dijadikan tujuan utama, yang seharusnya sebagai sasaran antara untuk meningkatkan produktivitas (efisiensi&efektivitas) bangsa memberikan pelayanan publik dan pemberantasan kkn. peran pembangunan infrastruktur elektronis fungsinya terbatas pada peran pendukung, sesuai terjemahan kata government pemerintahan berbasiskan metoda kerja elektronik . penanggung jawab keberhasilan pencapaian berbagai sasaran strategis nasional, seperti diperintahkan peraturan perundang undangan tetap dipuncak penanggung jawab organisasi manual, yaitu pimpinan puncak berbagai instansi yang didelegasikan berbagai urusan pemerintahan. keberhasilan inilah yang utama untuk dinilai. masalah penetapan kompetensi aparatur diberbagai formasi instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tiap bisnis proses utama pelayanan yang didelegasikan instalasinya, idealnya penetapannya menunggu gambaran bisnis proses utamanya telah tersedia secara lengkap. saat sekarang definisi kompetensi jabatan struktural belum mengacu berbagai persyaratan bisnis proses. bagaimana mungkin kompetensi dapat ditetapkan tanpa mengetahui metoda kerja yang melekat dan ada dalam menjalankan suatu bisnis proses utama tertentu? contoh yang sudah berhasil melaksanakannya dengan baik dan mapan adalah organisasi tni. pola karir yang ada saat kini, berupa siapapun dapat menduduki jabatan apapun asal pangkat pegawai negerinya sesuai, perlu direformasi total, hal ini menjadikan, posisi yang sangat teknis disuatu formasi tertentu dengan mudah didelegasikan pejabat yang tidak memiliki latar belakang pengalaman kompetensi memadai. identik merencanakan kegagalan sejak awal. kata kunci keberhasilannya, sesuai matrik slot, keempat sasaran strategis yang menjadi turunan perintah peraturan perundang undangan harus diformalkan terlebih dahulu sebagai sasaran strategis nasional. mengacu sasaran ini, lakukan analisa dan tetapkan berbagai bisnis proses utama guna merealisasikan sasaran strategisnya. selanjutnya, simpulkan (b)bisnis proses utama mana yang harus difasilitasi dengan menggunakan sarana pendukung elektronik penuh lintas instansi, bisnis proses mana yang dilaksanakan secara gabungan elektronik dan manual, dan bisnis proses mana yang tetap dilakukan dengan sepenuhnya proses manual. barulah sesudahnya dikembangkan bentuk organisasi untuk menjalankan berbagai bisnis proses tersebut, yang delegasi akuntabilitasnya jangan tumpang tindih dan harus lengkap (seluruh bisnis proses utama mendelegasikan habis berbagai instansi pemerintah) terkait kewenangan dan kewajiban organisasi dalam hal menjalankan setiap bisnis proses utama proses pencapaian keempat sasaran nasional diatas. tetapkan kompetensi aparatur yang akan menduduki berbagai formasi jabatan berbagai instansi pemerintah, yang tentunya harus bertanggung jawab atas keberhasilan dan pengendalian suatu bisnis proses utama pelayanan urusan pemerintahan tertentu. mengacu kompetensi minimum yang sudah ditetapkan tersebut lakukan analisa gap, dan kembangkan berbagai program training, development ataupun recruitment yang bertujuan mengkoreksi gap yang ada. jika seluruh persyaratan iso yang sebagian diantaranya sudah disebutkan diatas diterapkan, berbagai peluang besar nasional turunan analisa slot dapat direalisasikan dengan mudah, dan berbagai ancaman besar nasional yang ada mengacu analisa slot dapat dicegah. ringkasan pertimbangan utamanya sesuai teori managemen generic yang umum diacu dunia, pembentukan suatu organisasi tidaklah terlepas dari tujuan misi dibentuknya suatu organisasi. perlu ditekankan ulang, (dikarenakan prosesnya tidaklah wajar) hal ini harus sesegera mungkin ditinggalkan, terkait pola pembentukan organisasi i)tanpa mengetahui sasaran atau tujuan dibentuknya organisasi dan tampa terlebih dahulu mengetahui dan menetapkan bisnis proses utama yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. organisasi bukanlah produk atau tujuan, tetapi sarana utama untuk pencapaian tujuan. dengan demikian tidak tepat suatu organisasi dibentuk tanpa mendefinisikan delegasi tanggung jawab (akuntabilitas) yang dilengkapi iku untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuannya. suatu tujuan hanya mungkin dicapai jika bisnis proses utama yang dipilih untuk pencapaian tujuan ditetapkan dan pilihannya tepat. keterkaitan antara satu bisnis proses utama dengan "bisnis proses utama lainnya dibangun dalam suatu sistem terpadu. mengacu sistem yang telah ditetapkan inilah, baru secara wajar dapat dibentuk struktur organisasi, yang mencakup seluruh bisnis proses utamanya didalam mewujudkan keberhasilan merealisasikan misi utamanya (melalui pencapaian tujuan berikut berbagai sasaran yang telah ditetapkan, untuk dicapainya). sesuai perintah peraturan perundang undangan, berbagai organisasi pemerintah, sasarannya diberikan dalam berbagai misi pimpinan puncak yang dijadikan dasar alasan dibentuknya instansi tersebut (mengacu seluruhnya ada urusan pemerintahan). hanya sedikit instansi pemerintah yang menetapkan bisnis proses utamanya didalam rangka keberhasilan pencapaian misinya. umumnya struktur organisasi yang ada dibuat tidak mengacu bisnis proses utama yang idealnya, seharusnya (sudah) dipilih sebelum struktur organisasinya ditetapkan. hal inilah yang harus dibenahi dalam reformasi birokrasi. indikator keberhasilannya, jika mayoritas pegawainya dapat menyebut tupoksi diluar kepala, dikarenakan sehari hari yang dikerjakannya sesuai tupoksi tertulisnya, organisasi tersebut dibangun mengacu bisnis proses utama yang ditetapkan untuk pencapaian misinya. karenanya segala perencanaan pembangunan dan rekomendasi yang akan diajukan berbagai instansi pemerintah idealnya harus diuji pada keberhasilan pencapaian tujuan misi berikut berbagai sasarannya yang didelegasikan pada setiap instansi pemerintah dengan mempertimbangkan perintah peraturan dan perundang undangan terkait berbagai urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan kementerian land. mengacu nomor tahun ada urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan paling sedikit kualitas pelayanannya sesuai spm, dan urusan pemerintahan pilihan dan berbagai urusan lainnya yang harus dilaksanakan paling sedikit kualitas pelayanannya mengacu standar acuan lainnya. iii. contoh implementasi reformasi birokrasi: pemda jembrana sertifikasi iso pembangunan government reformasi birokrasi pemda jembrana sudah dilakukan sejak tahun saat sekarang pemda jembrana merupakan satu satunya pemerintah daerah yang berhasil merampingkan menormalisasikan struktur organisasinya menjadi normal (mengacu umumnya organisasi pemerintah yang ada sekarang dapat dikatakan sangat ramping). jumlah dinasnya hanya tujuh, jauh dibawah ceiling yang dibolehkan yaitu maximum (dua belas) dinas. jumlah total unit kerja seluruh pemda termasuk badan dan kantor hanya (sebelas) satuan kerja perangkat daerah, jauh dibawah limit atas yang diperkenankan dalam yaitu maximum (dua puluh lima) satuan kerja. mulai tahun pemda jembrana melengkapi proses reformasinya dengan membangun sistem managemen mutu iso diberbagai unit kerjanya. hal ini dimulai dengan membangun smm dinas informasi komunikasi pelayanan umum perhubungan data inkomyahud), yang berhasil memperoleh sertifikat iso pada akhir tahun program pembangunan sistem managemen mutu iso dilanjutkan pada tahun dimana dinas kesehatan sosial, dinas pendidikan kebudayaan pariwisata, bahasa, setda yang ruang lingkupnya adalah seluruh bagian yang ada dunia kerjanya, direncanakan pada akhir tahun sudah selesai dibangun nya. pada saat yang sama juga dibangun sistem managemen mutu iso diseluruh kecamatan yang ada jembrana. proses sertifikasi sistem managemen mutu smm, berbagai satuan kerja ini, akan dilakukan pada akhir bulan desember dan sertifikasinya diharapkan paling lambat bulan pebruari tahun berhasil diperoleh. dengan demikian total sertifikat iso yang ada pemda jembrana ada sertifikat, jika seluruhnya berhasil lolos proses sertifikasi iso pemda jembrana berharap dapat menjadi pemda pertama indonesia yang seluruh metoda kerjanya berbasiskan sistem managemen mutu iso progressnya sudah mencapai lebih dari dari keseluruhan unit kerja yang ada pemda jembrana. gambaran singkat proses pembangunan smm iso program besar reformasi birokrasi dilakukan bupati jembrana, dalam rangka membangun bisnis proses pelayanan publik yang mekanisme kerjanya bersifat mendelegasikan akuntabilitas pelayanan secara tajam. reformasi birokrasi dilaksanakan sampai dengan unit pemerintahan terkecil yaitu kelurahan. pelayanan publik direalisasikan dengan memberdayakan kembali fungsi posyandu dengan format baru yaitu posyandu, yang ruang lingkup kerjanya tidak hanya menangani masalah keluarga berencana dan kesehatan ibu dan anak. posyandu dengan format baru adalah pola kerja pelayanan level kelurahan yang memadukan berbagai pelayanan publik dalam kesatuan kerja pelayanan yang terkoordinasi secara terpadu oleh lurah kepala desa sebagai kepanjangan tangan dari camat yang juga merupakan kepanjangan tangan dari bupati. seluruh program kerjanya merupakan bagian integral program kerja pemda yang diarahkan bupati yang rencana programnya dipersiapkan berbagai dinas dan pelaksanaannya dikoordinasikan camat diseluruh kelurahan yang ada disuatu kecamatan. proses pembangunan mekanisme kerja terpadu ini sudah berjalan, dan seluruh kecamatan sudah menerapkannya. mekanisme kerja terpadu tersebut masuk dalam ruang lingkup smm kecamatan dan akan disertifikasi pada akhir tahun program penyuluhan pertanian, pendidikan, perikanan, kesehatan dll yang dulu dilakukan secara tidak terpadu dan langsung oleh masing masing dinas, sekarang dipadukan dalam satu kesatuan kerja yang saling mengisi satu dengan yang lain yang pelaksanaannya dikoordinasikan camat. peran lurah kepala desa adalah menjadwalkan kegiatan dunia teritorial terkecil (kelurahan) dan keberhasilan eksekusi lapangannya menjadi tanggung jawab lurah kepala desa. juga dibangun mekanisme kerja kecamatan terpadu jadi satu satuan kerja dengan program dinas. keterpaduannya mencakup mekanisme kerja penyusunan rencana aksi berbagai pelayanan publik misal pelayanan pendidikan, kesehatan dll. koordinasi lapangannya secara formal dilakukan oleh berbagai kepala seksi kecamatan yang dikontrol langsung oleh camat. camat mendapatkan pengarahan dari berbagai kepala dinas untuk melaksanakan berbagai program kerja sektoral pemda. dinas pendidikan dan dinas kesehatan yang dulu secara langsung melaksanakan program kerjanya lapangan, sekarang perannya dibatasi hanya menyusun program pembangunannya berikut pembuatan kebijakan pelaksanaannya dalam bentuk rencana aksi. rencana aksi tersebut didelegasikan pada kecamatan (mirip fungsi kontraktor pelaksana). seluruh petugas outdoor penilik sekolah ada dibawah service excellence malcolm balige: spm digunakan sebagai acuan unit kerja yang memberikan pelayanan publik agar jangan sampai kinerja pelayanan yang diberikan pemerintah lebih buruk dari yang dijanjikan. bagaimana caranya melayani dengan prima? berbagai unsur managemen pac yang dibangun unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang sudah dibangun sebaiknya disempurnakan mengacu prinsip best practice. metoda malcolm bridge mempersyaratkan pengukuran kinerja harus dilakukan secara lengkap komprehensif terintegrasi, mengacu target hasil yang ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan aksi, dan kemudian seluruh hasilnya diperbandingkan dengan kinerja terbaik yang ada (diorganisasi lain didalam dan diluar negeri). dengan menggunakan metoda ini "unit kerja pemberi layanan dan unit kerja pembinaan menjadi didorong untuk memberikan pelayanan tidak hanya sekedar mengacu spm, akan tetapi mengacu kualitas pelayanan prima dikarenakan kinerjanya selalu dibandingkan dengan unit kerja terbaik yang ada. unsur kepemimpinan tidak hanya diacu sebagai wacana. keberhasilan kepemimpinan dari pimpinan puncak membawa unit kerjanya dimasukan memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik kelasnya disekitarnya. hasil diukur secara formal dari berbagai parameter sudut keberhasilan: (a)menghasilkan produk jasa terbaik disekitarnya, (b)dimana tingkat complain pelanggan minimum serta berbagai keinginan pelanggan mampu ditangkap dan kemudian direalisasikan, (c) dengan produktivitas tertinggi yang tercermin dalam kinerja financial dari unit kerja yang memberikan pelayanan, (d)dimana karyawan nya dimotivasi dan difasilitasi untuk berkinerja maksimum didalam mewujudkan hasil (a)(b)#(c) yang merupakan hasil dampak dari inovasinya, dan juga hasil efisiensi dan efektivitas kerja yang diciptakannya dll, (e) dan secara organisasi hasil (a)#(b)#(c)(d) saling memperkuat bersinergi, dimana link keterkaitan antar hasil sifatnya saling mendukung secara terintegrasi (f) keseluruhan hasil hanya dapat diwujudkan jika kepemimpinan yang baik didalam mengelola hasil (a)#(b) hc)#(d) he) dapat dimaksimalkan (kinerja pimpinan terkait langsung dengan keberhasilan pencapaian berbagai target organisasi yang ditetapkan dalam kacamata perspektif jangka panjang, artinya dinilai kinerjanya atas sosial responsibilitasnya). koordinasi kepala seksi pendidikan. demikian juga seluruh penilik kesehatan ada dibawah koordinasi kepala seksi kesehatan dll. semua kepala seksi kecamatan langsung bawah komando camat, dan bukannya dibawah perintah kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesra dil (dulu langsung dikontrol kepala dinas). mekanisme kerja yang sama berlaku umum untuk pelayanan publik lainnya. seluruh mekanisme kerja pelayanan pendidikan, kesehatan dil yang ada level kecamatan, dibangun nya sesuai persyaratan yang diwajibkan standar iso melalui program bantuan konsultan yang dipersiapkan kementerian pan. mekanisme kerja ini mulai disertifikasi akhir tahun pola kerja terpadu kecamatan dan berbagai dinas dinas kes sos, dinas dik bud par, dinas yahud) berikut setda dan bahasa dalam satu kesatuan sistem managemen mutu yang komprehensif, yang memenuhi seluruh persyaratan smm iso berhasil diterapkan dan dijalankan jembrana secara formal pada akhir tahun dengan telah selesainya dibangunnya smm terpadu level pemda jembrana. dalam rangka mendukung kelancaran pelayanan umum berbagai unit kerjanya, kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan pelayanan dan pembangunan pemda jembrana, proses pengadaan induknya dilakukan secara terpadu oleh bagian umum dan bagian perlengkapan, setda. mekanisme kerja formalnya disempurnakan mengacu smm iso (merupakan hasil penyempurnaan mekanisme kerja sebelumnya yang kualitasnya juga sudah sangat baik). smm yang disempurnakan tersebut sudah digunakan sejak oktober tahun kedua bagian setda ini menunjang pelaksanaan kegiatan pemda secara terpadu, utamanya untuk keberhasilan didalam memberikan pelayanan publik sesuai spm ataupun standar acuan lainnya. seluruh sasaran mutu pelayanan yang sudah ditetapkan berbagai dinasnya, benar diacu dan benar diukur apakah dapat dicapai atau tidak. artinya timing pengadaan sarana dan prasina disesuaikan dengan seluruh kebutuhan yang ada, mengacu rencana kerja formal pemda jembrana (s d unit kerja terkecil yaitu kelurahan), secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat spesifikasi. mekanisme kerja terpadu ini sistem managemen mutunya akan disertifikasi iso akhir desember smm yang sama terkait pengadaan pegawai, pelatihan dll dibangun bidang kepegawaian, setda. seluruh administrasi kepegawaian pemda jembrana, dokumentasi dan rekamannya ditata dengan menggunakan sistem kerja yang memenuhi seluruh persyaratan smm iso mekanisme kerja terpadu tersebut saat sekarang sudah selesai dibangun, dan akan disertifikasi iso pada akhir tahun pengawasan terpadu yang dilakukan bahasa, metoda kerjanya disesuaikan standar internasional iso didalam menjalankan tupoksinya, "standar iso yang merupakan acuan pelaksaan audit internal smm iso digunakan sebagai pedoman didalam rangka melakukan audit internal untuk pengukuran, analisa dan peningkatan mutu pelayanan publik. smm bahasa selesai dibangun oktober yang sifatnya menjadi bagian integral mekanisme kerja terpadu pemda jembrana sampai unit kerja terkecil yang ada kelurahan desa. mekanisme kerja terpadu dalam bentuk smm iso bahasa sudah selesai dibangun dan akan disertifikasi iso pada akhir tahun penyiapan program yang dilakukan dinas pendidikan budaya pariwisata dan dinas kesehatan sosial, yang sebelumnyapun sudah sangat baik, mekanisme kerja pelayanannya disempurnakan dengan membangun smm pelayanan yang memenuhi seluruh persyaratan smm iso dinas kes sos dan dinas dik bud par, mekanisme kerjanya selesai disempurnakan oktober dan dapat dianggap sudah memenuhi seluruh persyaratan iso mekanisme kerja yang sebelumnya sudah merupakan mekanisme kerja terbaik indonesia, berhasil dibuat menjadi lebih baik lagi. mekanisme kerja tersebut akan disertifikasi iso diakhir tahun sebagai referensi pembanding, satu satunya pemda yang berani dan berhasil menjamin bebas biaya pendidikan anak bangsa untuk program pendidikan tahun (s d lulus smu), jika anak didik memilih sekolah negeri, hanyalah pemda jembrana. kebijakan ini bukan hanya kertas, tetapi benar dijalankan dilapangan. mekanisme pelayanannya sudah mapan (tidak ada satupun aparatur yang terlibat yang berani membebani anak bangsa yang dididik dengan pungutan tidak resmi). bahkan untuk murid pilihan yang rantingnya terbaik dibentuk satu smp dan smu unggulan yang juga gratis biayanya ditanggung negara, dimana seluruh muridnya diantar jemput dengan bis sekolah, dan juga diberikan makan siang, karena jam kegiatannya s d jam sore. dapat dibayangkan kebanggaan anak bangsa ini akan perhatian pemerintahnya didalam menyiarkannya sebagai generasi penerus bangsa. dijamin rasa cinta bangsawan akan terbentuk, dikarenakan pelayanan yang diberikan ini merupakan dambaan seluruh rakyat indonesia. pemda jembrana menganggap, setiap anak harus diberi peluang untuk dapat jadi pimpinan bangsa, karena persyaratan pendidikan minimum jadi calon presiden adalah lulusan smu. demikian juga dalam bidang pelayanan kesehatan, seluruh sumber daya yang dimiliki pemda jembrana yang jumlahnya tidaklah berlimpah dimanfaatkan dengan maksimum mungkin. puskesmas dalam pengertian pelayanan indoor, dokter dan bidan jkj jaminan kesehatan jembrana) dikondisikan untuk bersaing positif didalam melayani rakyat jembrana. kepala seksi kesehatan dijadikan kepala puskesmas. rakyat dibolehkan untuk memilih sendiri dokter puskesmas indoor bidan yang dibutuhkannya, dan dengan sendirinya dia hanya akan datang ketempat yang dianggap dapat memakannya. seluruh pelayanan dasar ini diberikan gratis biayanya ditanggung pemerintah, melalui program jaminan kesehatan jembrana. pelayanan masyarakat yang sangat mendasar ini mekanisme kerjanya sudah mapan dan tidak ada satupun aparatur yang terlibat yang berani membebani rakyat dengan biaya tidak resmi. dapat dijamin rasa cinta rakyat terhadap bangsanya akan terbentuk dikarenakan pemerintahnya benar melayaninya secara baik. seluruh rakyatnya tidak perlu membayar untuk pelayanan kesehatan dasar, karena biayanya sudah ditanggung pemerintah. pemda jembrana bukanlah pemda yang kaya akan berbagai sumber pendanaan, bahkan masuk kategori pemda dalam kelompok klasifikasi apbd terkecil mengacu walaupun tidak kaya, nyatanya dengan melakukan reformasi birokrasi secara benar, dana yang jumlahnya tidak banyak ini berhasil dimanfaatkan secara optimum bahkan s d level mampu membiayai pelayanan perdikan gratis bagi seluruh warganya s d lulus smu, dan juga membiayai pelayanan kesehatan dasar gratis bagi seluruh rakyatnya. seluruh mekanisme kerja diberbagai unit kerja pemda jembrana, saat sekarang sudah difasilitasi jaringan infrastruktur komunikasi internet yang menjadi media utama untuk melakukan komunikasi video dan suara. net yang berbasiskan open source ini, menghubungkan seluruh pejabat pemda dari pimpinan puncak s d pelaksana terbawah (lurah). koneksi backbonenya sudah selesai dibangun pada bulan september, yang mencakup seluruh wawasan kerja pemda jembrana sampai dengan wawasan kerja seluruh kelurahan. saat sekarang seluruh lurah sudah menggunakan net untuk berkomunikasi dengan bupati dan pimpinan lainnya yang ada setda dan diberbagai dinas dll. hotspot yang ada disetiap kantor kelurahan dan juga sebagian besar yang ada jembrana, merupakan sarana percepatan menjadikan masyarakatnya melek internet dan sekaligus memiliki akses internet. sangat sedikit negeri yang belum memiliki akses internet jembrana, dan direncanakan pada akhir januari tahun seluruh smp negeri jembrana juga akan memiliki akses internet ini. saat sekarang belum ditemukan satupun kabupaten atau kota indonesia yang memiliki sarana hot spot koneksi internet tersedia sedemikian luas yang mencakup seluruh murahnya dan juga sebagian besar dan smp nya, kecuali jembrana. yang lebih menggembirakan, seluruh jaringan data informasi dibangun diatas perangkat lunak open source. progress implementasi government jembrana dalam kunjungan awal desember diperoleh fakta, pemanfaatan pertukaran data melalui jembrana net net, belum dicakup secara formal dalam ruang lingkup smm. walaupun metoda kerja manual yang ada diseluruh unit kerja yang akan disertifikasi, telah sesuai dengan berbagai persyaratan yang ada dalam standar smm iso tetapi juga diinginkan net dimanfaatkan secara formal sebagai sarana komunikasi utama antar unit kerja. artinya dilakukan formalisasi modifikasi metoda kerja yang tadinya cara kerjanya manual menjadi cara kerja elektronik, dan formalisasi tersebut masuk dalam ruang lingkup smm yang akan disertifikasi iso kontraktor memang memiliki alasan benar dan kuat didalam pendekatan pembangunannya, yaitu, dikarenakan metoda kerja elektronik ini baru mulai dibangun pertengahan tahun dan mulai dapat digunakan pada bulan oktober (baru sebagian). diperkirakan sarana elektronis tersebut tidak siap untuk digunakan dalam pekerjaan sehari hari sampai permulaan tahun depan. tetapi kenyataannya, dorongan yang sangat kuat dari pimpinan puncak pemda jembrana, menjadikan pembangunannya dapat dipercepat, dan siap digunakan pada akhir november walaupun waktunya tidak memungkinkan untuk menjadikan net digunakan secara penuh pada tahun ini, diminta kontraktor membantu pemda jembrana memodifikasi nya, agar prosedur kerja dengan memanfaatkan sarana elektronik ini siap dijadikan sarana utama komunikasi didalam menerapkan smm, paling lambat pertengahan tahun untuk menjaga agar tidak terjadi kegagalan proses sertifikasi (gagal memperoleh sertifikat), dalam manual mutu dan berbagai prosedur yang dibangun, diformalkan ketentuan, masa transisi metoda kerja manual nematoda kerja elektronik dilakukan dalam satu tahun. dengan pendekatan ini, pada saat lembaga sertifikasi smm (lss) melakukan audit sertifikasi, yang diacu untuk diverifikasi adalah metoda kerja menjualnya. akan tetapi pada surveillance audit yang akan dilakukan tahun depan, lss akan men check implementasi metoda kerja elektronik apa benar sudah menggantikan metoda kerja manual seperti yang dijanjikan. karenanya diminta kontraktor untuk mengakomodasinya. walau hal ini tidak secara spesific ditetapkan masuk dalam ruang lingkup kerja kontraktor, kontraktor bersedia membantu pemda jembrana memodifikasi seluruh prosedur yang terkait pemanfaatan sarana elektronik net. arahan acuan yang diberikan untuk melakukan modifikasi diberikan dalam paragraf sarana laci elektronis untuk menyimpan dokumen dan rekaman . pada pertengahan desember pimpinan pemda jembrana (diwakili asisten ii) melakukan pen check an akhir, utamanya terkait tindakan perbaikan berbagai temuan catatan hasil internal audit yang dilakukan dimasing masing unit kerja yang akan disertifikasi. unit kerja yang audit terdiri dari unit kerja yang seluruhnya akan disertifikasi pada akhir desember yaitu: setda (seluruh bagiannya masuk ruang lingkup pembangunan smm bagian), bahasa (seluruh bagiannya masuk ruang lingkup), kecamatan (seluruh bagiannya masuk ruang lingkup) untuk seluruh kecamatan yang ada jembrana yang jumlahnya kecamatan, dinas kesehatan sosial (seluruh bagiannya masuk ruang lingkup ), dinas pendidikan budaya pariwisata (semua bagiannya masuk ruang ruang lingkup). seluruh managemen representatif yang bertanggung jawab akan keberhasilan pembangunan smm hadir dan masing masing memberikan laporan terkait kemajuan perbaikan nya dan juga persiapan proses sertifikasi dunia kerjanya. dalam pertemuan ini diingatkan agar sebelum tanggal desember setiap unit kerja harus sudah melakukan rapat tinjauan managemen yang merupakan salah satu persyaratan wajib untuk proses sertifikasi. agenda dalam rapat tinjauan managemen harus mengikutkan pembahasan, terkait seluruh hasil audit internal berikut status tindakan koreksi dan preventif yang sudah diimplementasikan, hasil survey kepuasan masyarakat (seluruh unit kerja yang akan disertifikasi sudah melaksanakan survey kepuasan dari customernya masing masing menggunakan format survey kep menpan nomor tahun tanpa hal ini dilakukan, dapat dipastikan unit kerjanya tidak akan lolos proses sertifikasi. juga diberikan pengertian pada seluruh yang hadir, bahwa rapat tinjauan managemen yang sesuai persyaratan smm iso adalah model ideal untuk ditiru pemda saat menyelenggarakan rapat pimpinan (rapi). mengacu kacamata smm, hendaknya rapi difokuskan pada keberhasilan organisasi untuk memecahkan berbagai permasalahan besar yang dihadapinya ataupun check keberhasilan kegagalan pencapaian sasaran mutu pelayanan pemda. setiap masalah yang dibicarakan harus dilengkapi fakta data kinerja organisasi, antara lain rekaman hasil audit internal, rekaman umpan balik pelanggan, rekaman kinerja proses dan rekaman kesesuaian produk yang dihasilkan dil. mekanisme kerja elektronik memanfaatkan jembrana net net, diminta untuk di implementasikan pada berbagai unit kerja, untuk segera mungkin mulai menggunakannya. jika memungkinkan, metoda kerja elektronik ini masuk dalam ruang lingkup yang akan disertifikasi. bagi yang belum siap, unit kerja tersebut harus melakukan revisi prosedur kerja setelah proses sertifikasi selesai dan harus siap sebelum pertengahan yang mencakup: mekanisme kerja rujukan dan pengendalian dokumen dan rekaman smm dari seluruh unit kerja, yang terdiri dari manual mutunya, berikut prosedur kerja, instruksi kerja, maupun form form kerja yang diacu. seluruh dokumen dan rekaman ini wajib diarsipkan dalam laci elektronik oleh masing masing unit kerja yang sudah membangun nya. versi terbaru seluruh dokumentasi ini, wajib disimpan dalam laci elektronik masing masing unit kerja dan wajib diakses melalui jembrana net, untuk diacu dalam pelaksanaan tugas sehari harinya. mekanisme otomatisasi administrasi pemanfaatan asset seperti ruang rapat, permintaan peminjaman kendaraan dinas, permintaan pemeliharaan diluar jadwal pemeliharaan rutin dil, seluruhnya wajib difasilitasi net. dengan kata lain transaksinya seluruhnya dilakukan secara elektronis. proses permintaan ruang rapat, peminjaman kendaraan secara langsung diajukan oleh berbagai aparatur yang membutuhkan melalui net, dan akan ditanggapi secara langsung oleh bagian umum juga melalui net. instruksi bupati sosialisasikan melalui net. dikarenakan seluruh lurah, camat dan pejabat dinas, badan, kantor yang ada jembrana sudah terhubung melalui internetnya net, seluruh pejabat wajib mengikuti instruksi tersebut sejak diinstruksikan. proses sosialisasi berbagai kebijakan pemda menjadi dilakukan secara instan. mekanisme kerja ini dimintakan masuk dalam ruang lingkup smm yang sedang dibangun. data individual masyarakat miskin, yang saat sekarang sudah dimasukkan dengan menggunakan sarana net, mekanisme kerja elektroniknya akan diformalkan dalam smm. pemasukan data dan pemutakhiran data, tanggung jawabnya ada kelurahan dan datanya wajib dimutakhirkan setiap bulan melalui terminal masing masing yang ada kelurahan. dengan demikian seluruh pejabat pemda yang terlibat dalam pelayanan masyarakat miskin dapat mengakses informasi terkini secara live online melalui net, dimana data dasarnya yang tersedia sifatnya lengkap, akurat dan termutahirkan setiap akhir bulan. sarana laci elektronik untuk menyimpan dokumen rekaman beberapa hal yang perlu dimodifikasi untuk peningkatan pemanfaatan net, dilakukan melalui modifikasi struktur laci elektronis yang sudah ada net, berupa penambahan hal hal berikut: struktur pemda yang digambarkan dalam struktur laci elektronis yang ada, wajib disempurnakan. struktur yang ada dimodifikasi dengan menambahkan warna mengacu pada level keberhasilan unit kerja didalam pembangunan nya. jenis warna yang mewakili tingkat keberhasilan pembangunan smm tersebut adalah: il. warna merah: merepresentasikan kondisi unit kerja belum membangun smm iso secara formal dalam kerja hariannya. warna kuning: merepresentasikan kondisi unit kerja sedang atau sudah selesai membangun smm iso secara formal dalam kerja hariannya tetapi belum lolos sertifikasi. warna hijau: merepresentasikan kondisi unit kerja sudah membangun smm iso dan lolos sertifikasi. laci elektronis milik setiap unit kerja, dilengkapi dengan berbagai sub laci. seluruh informasi dan data yang tersimpan dalam laci elektronis ini dapat diakses dari lokasi s d desa manapun yang ada jembrana. laci turunan strukturnya adalah sebagai berikut: sub laci manual mutu prosedur standar kerja form berikut sub laci managemen representativenya mr versi current arsip historical versi lama sub laci rekaman pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan ii. audit internal iii. pemantauan dan pengukuran proses dan produk rekaman lainnya. khusus untuk setda, mengacu struktur yang ada j net, struktur setda langsung direpresentasikan oleh seluruh bagian yang ada setda, dokumentari setda akan disimpan laci folder dari bagian yang kabarnya menjadi mr. saat sekarang bagian tersebut adalah hot. keterangan: point. (sub laci manual mutu) laci elektronis ini akan menampung seluruh dokumentasi smm yang sudah dibangun terkecuali rekaman. seluruh versi hardcore yang saat sekarang dimanfaatkan unit kerja, versi elektroniknya di upload keladi unit kerja dari pemilik smm. laci versi current hanya akan berisi versi terakhir dari nya. historical arsip smm terkait versi sebelumnya dari smm yang sudah direvisi, disimpan dalam laci arsip historical versi lama . point. (sub laci rekaman) kedalam laci pemantauan dan pengukuran , kepuasan pelanggan , versi rekaman elektronik seluruh rekaman hardcore terkait kepuasan pelanggan wajib upload keladi elektronis ini. label folder penampung berbagai rekaman tersebut diberi nama sesuai nama periode saat data kepuasan pelanggan diperoleh misal rekaman survey ikm semester disimpan folder dengan nama semester kedalam laci audit internal disimpan seluruh rekaman yang terkait hasil audit internal tertentu, yang dikelompokkan berdasarkan tanggal dilaksanakannya audit internal (menggunakan label nama folder tanggal dilaksanakannya audit), terkecuali rekaman terkait hasil tindakan koreksi dan preventif dari setiap tkp permintaan tindakan koreksi dan pencegahan). kedalam laci rekaman lainnya disimpan seluruh rekaman diluar berbagai rekaman yang disebutkan diatas. contoh, rekaman terkait tindakan koreksi dan preventif dari setiap tkp. rekaman tersebut dikelompokkan atas tanggal pelaksanaan audionya (menggunakan label nama folder tanggal dilaksanakannya audit). sarana laci elektronik dokumentasi kinerja beberapa hal yang perlu dimodifikasi dalam smm dalam rangka mewajibkan pemanfaatan net, procedure pengendalian rekaman kinerja dari berbagai unit kerja yang sudah dibangun nya harus dimodifikasi, dan kedalamnya ditambahkan hal hal berikut: perlu dibuatkan folder kinerja setiap laci elektronis milik masing masing unit kerja. folder kinerja tersebut akan menampung data kinerja terkait pelaksanaan berbagai sasaran mutu yang sudah ditetapkan masing masing unit kerja. setiap folder elektronis milik sd smp sma harus dilengkapi folder kinerja. data uan, apk, apm dll setiap hardcopynya harus dibuatkan versi elektroniknya dan upload kedalam folder kinerja. berbagai indicator kinerja lainnya yang sudah ditetapkan dalam sasaran mutu unit kerja, misal indicator untuk memantau kecenderungan dalam rangka memperkirakan hasil uan, maupun indicator sasaran mutu lainnya, seluruhnya harus upload dan ditampung dalam folder kinerjasecara lengkap dan akurat kedalam berbagai laci kinerja. jika ada satu penilik sekolah disatu kecamatan, sesuai mekanisme kerja yang ada dalam prosedur manual. prosedur terkait pelaporan kinerja oleh penilik sekolah, dimodifikasi dengan kewajibannya memasukkan data kinerja keladi kinerja, dari berbagai sekolah yang dialaminya. demikian juga dengan berbagai data kinerja pelayanan lainnya. rekaman di upload, menggunakan format baku. rekaman tersebut sifatnya permanent dan tidak dapat dihapus dirubah. tujuannya agar tidak terjadi manipulasi kinerja. rekaman ini menjadi referensi abadi data kinerja berbagai unit kerja misal data uan apk apm suatu sd smp smsetiap folder kecamatan harus dilengkapi folder kinerja yang akan menampung berbagai data kinerja program mengacu berbagai sasaran mutu milik kecamatan (terkecuali rekaman kinerja sd smp sma). kedalam folder kinerja dimasukkan rekaman kinerja misal puskesmas dll yang sudah dibuatkan referensi acuan sasaran mutu formalnya. berbagai program milik dinas lessons baik program indoor maupun outdoor yang menjadi object money kasih kesehatan kecamatan (yang juga bertindak sebagai kepala puskesmas), pengumpulan data kinerjanya dilakukan oleh pemiliknya (petugas outdoor). setiap sasaran mutu yang ditetapkan dinas kes sos, rekaman kinerjanya dimasukkan dalam laci kinerja . penilik kesehatan kecamatan bertanggung jawab memasukkan kinerja program misal yang ada puskesmas indoor, kinerja dokter bidan jkj terkait program p3pkl, kinerja yankee, kinerja bin kes mas dll sesuai acuan format yang sudah ditetapkan. berbagai form tersebut di upload folder kinerjanya masing masingkinerja secara lengkap dan akurat dalam laci kinerjanya masing masing. jika ada satu penilik kesehatan disatu kecamatan yang. prosedur terkait pelaporan kinerja oleh penilik kesehatan juga dimodifikasi dengan kewajibannya memasukkan data keladi kinerja, dari berbagai program kesehatan yang dialaminya. hal yang serupa harus dilaporkan terkait kinerja berbagai urusan pelayanan publik lainnya. rekaman di upload menggunakan format baku. rekaman tersebut sifatnya permanent dan tidak dapat dihapus atau dirubah. rekaman kinerja menjadi referensi abadi data kinerja berbagai unit kerja misal data kinerja terkait kesehatan masyarakat yang dilayani disuatu kelurahan, yang dilaporkan mengacu format bakunykinerja pemasukan data dan pemutakhiran data berbagai aplikasi yang ada sima dan kantata, setiap prosedur terkait dengan rekaman yang ada diberbagai unit kerja dimodifikasi. batas waktu data entry secara elektronik ditetapkan. kualitas kelengkapan data dan akurasi data, serta ketepatan waktu melaporkan juga dijadikan sasaran mutu dalam rangka mendorong setiap penilik (petugas outdoor) kecamatan yang bertanggung jawab atas pengumpulan data, tidak hanya melaporkan nama saja, tetapi juga wajib mengkontrol kelengkapan data dan kebenaran data terkait setiap nama yang melaporkannya. pemutakhiran data pribadi keluarga miskin difasilitasi oleh mekanisme kerja yang ada sima dan kantata, dan dijadikan data acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan, seperti yang sudah dijalankan secara manual. penyiapan kompetensi personil aparatur inti pelaksanaan implementasi smm jembrana, evaluasi kesiapan personilnya dilakukan dengan uji kompetensi, dimana kontraktor yang membangun smm iso diwajibkan memberikan training lead auditor bertaraf internasional, pada aparatur terpilih pemda jembrana dan kemudian mengujinya melalui uji kompetensi. penyelenggara training, daftar isi pendahuluan .corescocooveneeoee0er0enne nenas ii. reformasi birokrasi mengacu kaidah iso .occ# wo0moo.ooo. aa. analisa slot erncaonrom nan tenananamnamannanaananaannmnn mma naa pembangunan e government l.coooooo# women nenek menanam mama aman aan: lag ringkasan pertimbangan adanya rrnnennrane rnn anna mna aan ii. contoh implementasi reformasi birokrasi: pemda jembrana sertifikasi iso pembangunan government . gambaran singkat proses pembangunan smm iso pentananenena tanaman progress implementasi government jembrana.o.oor. were enrennn nana sarana laci elektronik untuk menyimpan dokumen rekaman senter tanah anna nana sarana laci elektronik dokumentasi kie lara c0cnnenrnnrnnnnn taman penyiapan kompetensi personil aparatur rara rnnvrrnr0nnnnnnnnnn ank iv. perubahan paradigma pengawasan pelayanan publik. auditor air dedak nama quality asset anc rr00000000n aan ana definisi internal auditing auditor internal petani tenan anakan nana anna nama maman tugas, fungsi auditor internal been dana pan app ppn aep epa papayanannnnnannanananan peran fungsi pengawasan pelayanan publik dalam implementasi quality assurance .oo.cooccoor.#coor. woo #.###ec0##max penjelasan singkat dari setiap peran auditor metal.v.an r00ningen nenek tenan menilai keselarasan kebijakan pimpinan puncak organisasi terhadap kebijakan nasional naa naa ana anameneanaaannanaa nana ana aan anna ama. dipilih kontraktor dari united kingdom, dan instruktur nya juga dari uk. peserta training adalah hasil saringan berbagai aparatur pemda yang sebelumnya telah dilatih kompetensi internal auditor dan masuk kategori peserta terbaik (baik yang pelatihannya dilakukan setahun yang lalu saat dinas inkomyahud dibangun nya, maupun yang yang baru saja diselenggarakan pada bulan lalu). keduapuluh aparatur tersebut dilatih lebih lanjut akan kompetensi lead auditor oleh lembaga pelatihan internasional. dari yang dilatih orang dinominasikan lulus. digunakan istilah nominasi dikarenakan keputusan akhir ada pada lembaga training yang berlokasi united kingdom. total personil pemda jembrana yang sudah dilatih untuk melakukan internal audit sistem managemen mutu lebih dari orang, yang seluruhnya dilatih dalam kelas terpisah (sebelum diselenggarakannya training lead auditor), dimulai dari tahun lalu. saat mengikuti pelatihan internal audit, peserta training lead auditor diwajibkan melakukan riil audit disuatu organisasi yang sudah memiliki sertifikat iso dibentuk kelompok tim audit yang akan mengaudit empat bidang dinas inkomyahud, yaitu bidang tu, bidang perhubungan, bidang data dan bidang pelayanan umum. keempat tim ini didalam melaksanakan internal audionya, seluruhnya melaksanakannya dengan kualitas cukup baik. selanjutnya ke peserta training lead auditor ini akan dijadikan personil inti yang akan melakukan internal audit keseluruh unit kerja kecamatan, dinas, bahasa, setda) yang akan disertifikasi mengacu program pembangunan smm jembrana. pelaksanaan internal audit dilakukan pada tanggal november tim yang dibentuk ada (sebelas) tim. (sembilan) tim melakukan internal audit delapan bagian yang ada sekretariat daerah pemda jembrana, dan tim mengaudit setda yang dilaksanakan pada tanggal november tanggal november diapit unit bawasada tim), dinas kesehatan dan sosial tim), dinas pendidikan dan budak tim) dengan total tim yang diturunkan pada hari kedua ada tim. setiap tim anggotanya orang. pada tanggal november keempat kecamatan yang ada jembrana audit oleh empat tim audit, dengan jumlah internal auditor yang diturunkan dalam setiap tim adalah orang. proses penyiapan kompetensi berbagai personil kabupaten jembrana sifat pelaksanaannya sangat intensif, mengingat keberhasilan pembangunan sistem managemen mutu disuatu organisasi utamanya mengandalkan pada faktor keberhasilan mempersiapkan kecukupan kompetensi personilnya, menjadi minimum sesuai yang dipersyaratkan smm iso pelatihan aparatur inti pemda jembrana bahkan diperluas s d pelatihan kompetensi lead auditor, seperti yang sudah disebutkan diatas. didalam rangka mencheck kesiapan berbagai unit kerja, sebelum dilaksanakan certification audit, seluruh management representative mr) dari seluruh unit kerja yang akan disertifikasi dikumpulkan. seluruh yang hadir diminta memberikan gambaran kesiapan pembangunan smm unit kerjanya masing masing. sebelum pertemuan ini, dilakukan kunjungan incognita lokasi kecamatan (ada kecamatan), bagian umum setda, bagian kepemerintahan setda, dinas dik budak. fakta lapangan inilah yang dijadikan masukan dalam diskusi dengan pada jumat sore. hal yang menggembirakan, pada saat kunjungan bagian pemerintahan, setda, pimpinan bagian pemerintahan menginformasikan bahwa mekanisme penyusunan anggaran yang pola formalnya sebelumnya diterapkan hanya sampai kecamatan, mulai tahun anggaran hal penyusunan program pembangunan melalui musrenbang, mekanismenya diperluas s d kelurahan. dengan demikian kelurahan diminta mengajukan usulan program pembangunannya masing masing melalui musrenbang level desa. mekanisme baru ini belum dibuatkan prosedur formalnya, dan kabid pemerintahan berjanji menyusun sop formal tersebut yang kemudian akan ditambahkan pada smm setda. pada kunjungan bagian umum, dianjurkan pada pimpinan dan staffnya untuk mengkonversi metoda administrasi manual akan pengelolaan asset pemda mekanisme kerja elektronik memanfaatkan net. kepala bagian umum setuju mengimplementasikan metoda kerja elektronik ini dan membangun prosedurnya dan kemudian diintegrasikan pada smm setda. prosedur ini akan menggantikan prosedur manual yang ada dalam smm iso milik setda yang digunakan saat kini. jadwal implementasi penuh direncanakan paling lambat juni yang artinya adalah pada bulan juni pelayanan pemanfaatan asset bersama jembrana, hanya dapat dilayani jika permintaannya diajukan melalui mekanisme permintaan melalui net, contoh pengajuan permintaan ruang rapat, peminjaman kendaraan dil. dalam pertemuan dengan seluruh mr, sebagian ada yang masih berpandangan bahwa pekerjaan pembangunan smm merupakan beban tambahan baginya. diberikan penjelasan bahwa jangan membangun prosedur yang sifatnya tidak diperlukan, dan apa yang dibangun dalam nya haruslah merupakan formalisasi pekerjaan sehari hari yang dilakukan oleh seluruh pegawai, yang tidak ada bedanya dengan yang dikerjakan sehari hari. setelah diberikan penjelasan tersebut, dan juga diterangkan berbagai keuntungannya misal, dengan adanya smm, proses pelatihan pegawai baru menjadi dimudahkan, serta dengan terdefiniskannya secara tajam akuntabilitas kerja menjadikan proses pengendalian kerja dimudahkan baik dari segi penuntutan kinerja maupun pertanggung jawaban penggunaan anggaran. seluruh menjadi berubah pola pandangnya, dan menjadi bersikap positif terhadap program pembangunan smm. bahkan tanpa diminta ada unit kerja yang akan mencheck kesiapan unit kerjanya dengan mengundang pimpinan subunit kerja (seluruh bagian setda). seluruh kepala bagian akan diminta untuk mengevaluasi dan memecahkan berbagai ketidak sempurnakan, untuk mencegah kemungkinan kegagalan memperoleh sertifikat iso unit kerja tersebut tahu kalau ada salah satu bagian yang tidak lolos audit sertifikasi, seluruh bagian lainnya akan terkena dampaknya, berupa tertundanya perolehan sertifikat iso dunia kerjanya. jika seluruh unit kerja yang sudah dibangun nya pemda jembrana berhasil lolos audit sertifikasi, jumlah tambahan sertifikat iso yang akan dimiliki pemda jembrana akan bertambah kecamatan (seluruh kecamatan yang ada jembrana) dinas bahasa setda dengan total tambahan sertifikat ada sertifikat. iv. perubahan paradigma pengawasan pelayanan publik auditor internal seperti didefinisikan bapak quality assurance dering, seharusnya pendekatan implementasi quality assurance didalam melaksanakan urusan pemerintahan, dibuat mengacu tujuan kebijakan mutu pelayanan berikut berbagai sasaran mutunya, dimana proses penyempurnaan pelayanannya dijalankan secara berkelanjutan mengikuti cycle pca plan, do, check dan act yang tidak berbeda dari pelaksanaan fungsi tan managerial pac. auditor internal sebagai bagian manajemen, adalah orang yang peranannya sangat penting didalam memberikan masukan terkait dengan tindakan pengendalian. masukan tersebut digunakan pimpinan puncak, untuk menjaga dan menjamin agar sistem dan prosedur yang dilaksanakan organisasinya secara berkelanjutan disempurnakan, dalam rangka keberhasilan merealisasikan sasaran mutu (untuk pelayanan wajib spm), yang akhirnya mampu merealisasikan tujuan kebijakan mutu pelayanan pemerintah sesuai yang ditetapkan peraturan perundang undangan. pp. dan mewajibkan disusunnya dan ditetapkannya sasaran mutu bagi setiap urusan wajib dalam bentuk standar pelayanan minimal spm). dari sudut pengelompokan fungsi managemen, tupoksi organisasi pemerintah terbagi atas urusan pemerintahan" yang menjalankan fungsi operasional atau fungsi pelayanan langsung pada masyarakat dan urusan pemerintahan yang menjalankan fungsi pendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya organisasi lainnya seperti diatur dalam dan fungsi pelayanan langsung adalah fungsi implementasi spm didalam menyediakan produk layanan menjadi sesuai maunya rakyatnya., contoh, penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh departemen pendidikan nasional berikut dinas pendidikan yang ada pemda. fungsi pendukung adalah fungsi penyediaan berbagai sumber daya (sdm, uang, bahan baku, sarana dan prasarana dil) kinerja fasilitasnya menjadi tersedia tepat waktu, tepat lokasi, tepat jumlah dan tepat spesifikasi untuk pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan . contoh pelaksana fungsi pendukung adalah fungsi yang dijalankan kementerian pan, departemen keuangan dil. ketepatan pencapaian kinerja penting, karena bila setiap aktivitas organisasi berhasil dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya, mutu pelayanan berbagai urusan pemerintahan , seluruhnya dapat dihasilkan dengan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan, contoh sesuai spm. fungsi pengawasan melalui auditor internal sangatlah penting agar organisasi berhasil menjalankan setiap aktivitasnya sesuai perencanaannya. agar program pelayanan dilaksanakan dengan hasil sesuai maunya rakyatnya, pimpinan puncak harus memastikan, segala aktivitas yang dijalankannya sesuai "aturan main yang diformalkan dalam sistem managemen mutu, smm", dimana tujuan kebijakan mutu berikut sasaran mutunya yang diacu adalah hasil kristalisasi dari berbagai harapan rakyat. hal ini berarti tujuan kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan berikut berbagai sasaran mutunya benar dijadikan pedoman pelayanan, dan direalisasikan melalui mekanisme kerja formal dalam satu kesatuan smm pelayanan komprehensif integratif. seluruh unsur managemen mutu harus lengkap tersedia dibangun didalam nya. salah satu acuan standar dunia akan kelengkapan persyaratan manajemennya adalah smm iso auditor internal organisasi pemerintahan, wajib melakukan evaluasi untuk memastikan "aturan dan berbagai persyaratan standar yang diacu apakah diikuti dengan benar oleh setiap elemen organisasi. auditor internal menjalankan peran kritis dalam rangka meyakinkan manajemen puncak (dalam rangka menjaga) bahwa segala aktivitas operasi organisasi telah dijalankan sesuai yang direncanakan dan kinerjanya mampu merealisasikan pelayanan sesuai standar acuannya. bila mekanisme pengawasan ini dapat direalisasikan, pelayanan apapun yang dilakukan pemerintah, minimal dilayani sesuai standar acuan mutunya yang sifatnya mampu memenuhi kebutuhan para stakeholders nya untuk urusan pemerintahan wajib, standar acuan tersebut adalah spm. quality assurance menurut wikipedia, quality assurance adalah seluruh rencana dan tindakan yang sistematis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar atau kriteria mutu yang ditetapkan. memberikan keyakinan" identik dengan seluruh hal yang berkaitan kemampuan melaksanakan pac yang diintegrasikan dalam nya, kualitasnya dipercaya mampu merealisasikan target mutu yang dianutnya paling sedikit realisasinya sesuai yang dijanjikan spm). penerapan quality assurance organisasi pemerintahan adalah untuk memberikan keyakinan pada pengguna jasa layanan, bahwa aktivitas pelayanannya telah sesuai praktik praktik terbaik (best practices), yang berkaitan dengan: pelaksanaan urusan wajib. hal tersebut dilaksanakan minimum sesuai spm. demikian juga pelaksanaan urusan pilihan dan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat , dilaksanakan mengacu standar yang ditetapkan. produktivitas (efektivitas efisiensi) operasi pelayanan urusan pemerintahan": keandalan pelaporan: ketaatan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. fungsi quality assurance saat sekarang menjadi salah satu fungsi penting managemen dalam setiap organisasi modern. manajemen organisasi yang berpikir strategis kedepan, selalu berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepada pengguna layanannya dalam rangka menjaga eksistensinya. produk layanan yang diberikan organisasi, harus dihasilkan melalui mekanisme kerja yang dapat menjamin layanan tersebut mutu pelayanannya dapat diandalkan, dan sesuai dengan maunya pengguna layanannya. proses pelayanannya dilakukan berpedoman pada standar kriteria (berbagai persyaratan yang diacu) yang dapat diandalkan dan pedoman tersebut secara tuntas sudah menampung berbagai harapan dari masyarakatnya. untuk pelaksanaan urusan wajib, standar ataupun kriteria (berbagai persyaratan yang diacu) diformalkan dalam spm, dan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan" lainnya acuannya adalah standar pelayanan lainnya. dengan sendirinya, pemerintah dalam menghasilkan jasa layanannya harus membangun sistem managemen mutu yang berpedoman pada kebijakan mutu berikut berbagai sasaran mutu bernegara. kebijakan mutu pelayanan urusan wajib berikut sasaran mutunya formalisasinya adalah spm. demikian juga untuk standar pelayanan urusan pemerintahan lainnya. selanjutnya, pelayanan berbagai urusan pemerintahan" direalisasikan dengan membangun dan memformalkan standar operating procedure, instruksi kerja, dan berbagai form kerja sebagai media komunikasinya. inilah yang dimaksud dengan sistem managemen mutu. persyaratan standar tidak terbatas hanya pada persyaratan spesifikasi teknis spesifikasi umum berbentuk "standar produk standar layanan spm urusan wajib ataupun standar acuan lainnya untuk urusan pilihan dan urusan lainnya), tetapi juga pada persyaratan "standar managemen dari proses produksi ataupun proses pelayanan, contoh sistem managemen mutu iso sandar managemen tersebut kualitasnya harus memadai dalam arti kata memiliki proses perencanaan yang baik, didukung personalia berkompetensi memadai yang seluruh personilnya dilengkapi sarana dan prasarana kerja yang baik, mekanisme kerja realisasi produk yang baik, serta dilengkapi pengendalian dan pengawasan yang memadai berbentuk pengukuran analisa perbaikan kinerja mengacu siklus managemen mutu p d c a. seluruh hal tersebut dijalankan untuk keberhasilan melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya paling sedikit sesuai spm atau standar acuan lainnya yang ringkasannya seperti dalam gambar dibawah: sistem managemen mutu pelayanan publik urusan pemerintahan id: lingkup dari'sistem sistem managemen mutu pelayanan cena tngteaaaak kejtrnnd act lara makanan check reborn kepulauan mlanyarakai lih input but,hi iran nnyeme piala randa begal han agama tan krpptamn sistim (manajemen mutu) dinas pemda instansi pusat dalam pala memuaskan rakyat the organization system satisfy.its citizens) definisi internal auditing auditor internal definisi internal auditing mengacu paradigma baru sesuai the institute internal auditor adalah internal auditing independent, objective assurance and consulting activity designed add value and improve organization's operations. helps organization accomplish its objectives bringinges . definisi tersebut secara spesifik menyebutkan fungsi auditor internal terdiri dari fungsi pemberian jaminan (assurance) dan fungsi pemberian konsultansi jaminan (consulting activity) yang dilakukan secara obyektif dan independent. dengan penggabungan kedua fungsi tersebut auditor internal wajib memberikan masukan pada pimpinan puncak yang akan menambah value nilai berbentuk perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas managemen didalam hal merasionalisasi organisasi. contoh implementasinya instansi pemerintahan pusat, pengawasan yang dilakukan auditor internal yang utamanya dilakukan inspektorat, aktivitasnya adalah menjamin dan mendorong direktoratnya bertanggung jawab untuk keberhasilan setiap pelayanan urusan wajib yang didelegasikan pada instalasinya menjadi memiliki spm. untuk instansi pemerintah daerah, pengawasan the institute internal auditors, auditor internal termasuk inspektorat aktivitas utamanya adalah menjamin dan mendorong dinasnya agar setiap pelayanan wajib yang didelegasikan pada instalasinya menjadi dilaksanakan mengacu spm atau standar pelayanan lainnya. kedua fungsi tersebut (fungsi penjaminan dan fungsi konsultansi jaminan) dijalankan melalui rekomendasi permintaan tindakan korektif dan preventif tkp) yang diturunkan dari hasil audit. rekomendasi atau tkp bersifat memberikan dorongan positif kepada organisasinya untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang sudah diformalkan dalam kebijakan dan sasaran mutunya. rekomendasi tkp tersebut merupakan hasil evaluasi sistematis dan tepat atas pelaksanaan kegiatan dan program organisasi. masukannya dikomunikasikan dengan menggunakan media rekaman berbentuk potret pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan" yang diambil dari sudut pandang yang sifatnya mampu memberikan gambaran kinerja organisasi pada pimpinan puncak, dalam rangka melihat kelemahan yang ada dalam sistem managemen mutunya. kelemahan tersebut jika tidak diantisipasi akan berdampak terjadinya berbagai penyimpangan kemungkinan kegagalan pencapaian spm atau standar acuan lainnya. catatan (dalam api dikenal dengan istilah rekomendasi) atau car (collective and preventive action request permintaan tindakan koreksi dan preventif tkp) baik yang bersifat minor maupun major menjadi masukan utama pimpinan puncak dalam tinjauan managemen untuk melakukan tindakan koreksi maupun tindakan preventif, jika memang ditemukan kegagalan atau peluang kegagalan pelayanan akan berbagai urusan pemerintahan". implementasi fungsi quality assurance akan meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan didalam meminimalkan resiko terjadinya kegagalan pelayanan urusan wajib tidak mengacu spm" dan urusan pemerintahan lainnya tidak mengacu standar acuan pelayanan lainnya", dan juga meningkatkan kualitas bisnis proses pemerintahan secara berkelanjutan. definisi internal auditing diatas yang dilansir tahun berbeda dengan definisi internal auditing sebelumnya yang menjadi dasar acuan paradigma lama (dimana paradigma lama tersebut masih diacu sampai sekarang) yaitu independent appraisal function established within organization service the organization. control which functions examining and evaluating the adeguacy and effectiveness other controls pada dasarnya definisi mengacu paradigma lama mengatakan fungsi auditor internal adalah suatu fungsi pelayanan appraisal independent yang diberikan terhadap suatu organisasi. fungsi pengendaliannya, terbatas hanya pada pengujian dan evaluasi kecukupan dan efektivitas fungsi control lainnya. dengan kata lain mengacu paradigma lama, fungsi auditor internal hanyalah sebagai penjaga (watchdog) pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya" terbatas pada kesesuaiannya dengan peraturan perundang undangan , tanpa perlu memberikan masukan apakah mekanisme kerjanya perlu diperbaiki disempurnakan (melalui rekomendasi permintaan tindakan koreksi ataupun tindakan preventif) dalam rangka menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. mengacu definisi paradigma lama, walaupun terjadi hal hal yang menghambat dan merugikan negara tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan lainnya menjadi sesuai spm dan standar acuan lainnya, selama pelaksanaannya tidak bertentangan peraturan dan perundangan, dianggap sistemnya sudah berjalan baik, walau terjadi secara mencolok mata pemusnahan hutan lindung dengan kerugian nasional miliar us$ tahun, illegal fishing yang menguras potensi sumber daya laut yang mengancam kelestarian keanekaragaman laut dengan kerugian nasional miliar us$ tahun, penyalahgunaan bbm dan pupuk bersubsidi oleh industri komersial penyelundupan dengan kerugian nasional miliar us$ tahun, pemanfaatan dana apbn d untuk berbagai urusan yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat (bangun kantor rumah dinas yang sangat mewah lengkap dengan mobil mewahnya) dil, seperti yang marak terjadi sekarang. berbagai vonis pengadilan yang membebaskan berbagai pejabat publik dari tuduhan merugikan negara menjadi dimungkinkan karena sempitnya pendefinisian yang ada atas kerugian negara mengacu paradigma lama tersebut, contoh jika pejabat yang diadili mengembalikan uang yang dipermasalahkan dalam jumlah nominal saat terjadinya permasalahan, dianggap tidak terjadi kerugian negara. time value money (bunga uang), nilai kegagalan pelayanan publik akibat permasalahan tersebut, kerugian korban rakyat jelata yang gagal dilayani, dikarenakan berbagai hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan dianggap tidak relevan untuk dinilai. paradigma lama hanya mengacu pada peraturan perundangundangan secara kacamata kuda. terdapat perbedaan mendasar dari kedua definisi diatas. definisi paradigma baru memfokuskan fungsi internal auditing dalam organisasi sebagai unsur yang memberikan dorongan terhadap tercapainya berbagai tujuan dan sasaran organisasi secara efisien dan efektif. untuk urusan pemerintahan", keberhasilan didalam memberikan pelayanan urusan wajib" menjadi sesuai spm, spm ditetapkan mengacu harapan masyarakat. demikian juga pelayanan urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya , seluruhnya dilayani mengacu standar acuan pelayanannya. hasil audit yang diberikan internal auditor, berbentuk catatan rekomendasi hasil audit, digunakan untuk melakukan tindakan koreksi tindakan preventif dalam rangka menjamin keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, sekaligus mengawasi..oooooooo.mean enamvoodoo woomomnneannanan vi. quality assurance pada lembaga internal audit.e.o. standar kualitas auditor internal.voodoo. wo.o.oomomennanannanananan nenek anan lampiran quality assurance dan peran internal auditor lampiran auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan standar pelayanan minimal spm standar lainnya lampiran iii auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan pelayanan prima lampiran contoh penyusunan kerangka acuan kerja: administrasi sistem kepegawaian aparatur negara fungsi fungsi pelayanan urusan pemerintahan dilaksanakan tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan. fungsi penjaminan yang ada saat sekarang, masih mengacu definisi paradigma lama. yang dijamin terbatas pada pelaksanaan fungsi penjagaan agar tidak menyimpang dari peraturan perundang undangan. kekuatan paradigma baru terletak pada luasnya cakupan dan jangkauan fungsi penjaminan auditor internal. keluasan fungsi tersebut ditunjukkan dengan bertambahnya wawasan fungsi, yang tidak sekedar sebagai penjaga namun lebih luas lagi, yaitu memberikan keyakinan setiap fungsi manajemen plan check act ataupun plan organize actualite control) benar secara efektif dan efisien diimplementasikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran negara didalam rangka memuaskan customernya rakyatnya. dampak samping diterapkannya paradigma baru ini, seluruh aset organisasi menjadi terjaga dan memanfaatkan dengan baik yang identik dilaksanakannya percepatan pemberantasan korupsi sesuai instruksi presiden nomor tahun fungsi konsultansi jaminan dari auditor internal, hasil kerjanya dikomunikasikan menggunakan media rekaman berupa potret hasil audit yang diambil dari sudut yang tepat. potret tersebut secara tidak langsung memberikan pendapat saran perbaikan terhadap pimpinan puncak akan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. mengacu standar internasional, setiap catatan rekomendasi yang diberikan auditor harus ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi ataupun tindakan preventif (dilakukan penyelesaian tuntas atas car collective and preventive action request). catatan tersebut tidak akan ditutup (closing) auditor, sebelum akar permasalahan penyebab terjadinya penyimpangan kegagalan pelayanan ditemukan dikoreksi pihak yang diaudit (audit) secara tuntas unit kerja yang bermasalah. kekuatan lain dari paradigma baru adalah ditutupnya inovasi dan kreatifitas managemen dalam menjalankan fungsinya, karena managemen tersebut harus mengevaluasi dan kemudian mengkoreksi sampai tuntas setiap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan dan program pelayanan urusan pemerintahan. dengan paradigma baru, kejadian illegal logging, illegal fishing, penyelundupan komoditi bersubsidi, penggelembungan nilai proyek, penyalahgunaan jabatan didalam hal membuat kebijakan publik dll, akan dapat dicegah dikarenakan berbagai kelemahan yang ada dalam sistem kerjanya secara tuntas dikoreksi, yang saat sekarang dianggap biasa dan sulit diberantas. kelemahan paradigma baru untuk diterapkan organisasi pemerintah, kualifikasi kompetensi auditor internalnya sebagian besar menjadi harus disesuaikan, ditinjau dari sudut ketersediaan sdm berkualitas baik yang saat sekarang minim jumlahnya, artinya, inspektur dan pembantu inspektur yang ada maupun auditor internal lainnya, pengetahuannya harus ditambah dengan ilmu ilmu manajemen baru. auditor internal tersebut harus mempunyai kemauan kuat agar dirinya secara berkelanjutan mampu menyesuaikan pengetahuannya dengan perkembangan dinamika kemajuan metoda managemen yang luar biasa pesatnya. hal ini dikategorikan sebagai kelemahan, karena umumnya aparatur inspektorat baik dibuat maupun didaerah kompetensinya masih dalam wawasan kompetensi mengacu paradigma lama. dibutuhkan pelatihan dan pengembangan yang massif untuk dapat mengubah peran inspektur (mengacu paradigma lama) menjadi sesuai peran internal auditor mengacu paradigma baru, dalam rangka mewujudkan quality assurance bagi seluruh pelayanan urusan wajib" menjadi mengacu spm dan nya ditetapkan mengacu harapan rakyatnya. demikian juga pelayanan urusan pilihan , dan urusan pemerintahan" lainnya, seluruhnya menjadi dilayani mengacu standar acuan pelayanannya masing masing. tugas, fungsi auditor internal aktifitas yang dilakukan auditor internal merupakan bagian dari kerangka kerja manajemen keseluruhan, terutama pada sistem pengendalian internal, namun pelaksanaan fungsi pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan kewajiban auditor internal. pelaksanaan rekomendasi tkp yang terkait fungsi internal control merupakan tugas pimpinan puncak. fungsi auditor internal, terfokus hanya pada "pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan internal kontrol organisasi", agar praktek praktek serta prosedur kerja riil tidak menyimpang dari persyaratan smm sistem managemen mutu) formalnya, dalam rangka keberhasilan memberikan jaminan kepastian quality assurance pada pengguna layanannya. gao dalam standar akuntansi pemerintahnya mendefinisikan tugas dan fungsi auditor internal sebagai berikut a.memberikan keyakinan apakah laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dalam segala aspek dan sesuai dengan standar akuntansi yang ada: memberikan laporan khusus terhadap pemeriksaan terhadap elemen yang spesifik: merevisi informasi keuangan interim atau tengah tahunan: melaporkan proses transaksi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah: e. melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan ketentuan dan peraturan yang ada: government accounting office, yellow book, melakukan fungsi prestasi atas permintaan: menyajikan penilaian yang memadai atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan oleh manajemen: melakukan penilaian apakah misi, tujuan dan sasaran organisasi telah dapat dicapai dengan efektif dan efisien: meyakinkan bahwa sistem informasi manajemen telah dilaksanakan dengan baik. selain itu, organisasi audit juga memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam segala penugasan: penilaian profesional tetap dipergunakan dalam tugas dan juga dalam proses pelaporan: pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga yang profesional dan trampil serta memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tugasnya: revi internal independen sebaiknya dilakukan secara periodik. ditinjau dari tugas dan fungsi auditor internal sebagaimana telah disebutkan diatas, sifatnya tidak terbatas hanya pada pengawasan keuangan atau kinerja keuangan semata. tupoksi auditor internal mengacu paradigma baru lebih luas yang juga mencakup segi non financial yang dalam hal ini adalah kinerja keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. memerintahkan agar setiap instansi pemerintah dan pemda membuat laporan kinerja pencapaian sasaran program sebagai pelengkap laporan kinerja keuangan. kinerja pencapaian sasaran program umumnya ditetapkan dalam besaran keberhasilan memberikan pelayanan publik apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan mutu berikut berbagai sasaran mutunya. penilaian kinerja pencapaian sasaran program secara periodic diorganisasi modern, saat sekarang menjadi unsur penilaian yang sangat penting. kinerja non keuangan tersebut akan menentukan apakah suatu organisasi dapat berhasil ataukah akan gagal didalam mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkannya mengacu potret kinerja organisasi saat sesaat sebagaimana hasil pengukuran kinerja pelayanan menunjukkannya. nomor inpres nomor berikut kep. men pan nomor sakit), kep. men pan nomor . laki) dan per. men pan nomor indikator kinerja utama) mengatur hal pengukuran kinerja non keuangan ini lebih lanjut. kinerja keuangan hanya menunjukkan apakah anggaran telah terserap bagi pelaksanaan program atau kegiatan dalam bentuk pertanggung jawaban kwitansi, namun tidak dapat menunjukkan sampai sejauh mana organisasi berhasil mencapai tujuan dan sasarannya sesuai misi pelayanan terhadap rakyat nya yang diformalkan dalam amanat peraturan perundang undangan. amanat tersebut adalah:: setiap pelayanan urusan pemerintahan , untuk pelayanan urusan wajib sasaran mutunya diformalkan dalam spm, dan untuk urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya sasaran mutunya diformalkan dalam standar acuan pelayanan lainnya. dalam melaksanakan berbagai fungsi auditor internal mengacu paradigma baru, untuk jaminan keberhasilan pelaksanaannya, terlebih dahulu perlu ditanyakan apakah organisasinya telah memiliki sistem yang memadai untuk dapat mengukur kinerja non keuangannya. pengukuran kinerja non keuangan sangat penting sebagai sarana memperoleh informasi, sudah sejauh mana suatu organisasi melaksanakan misinya, ataupun sudah sejauh mana pencapaian sasaran mutu dan kebijakan mutu pelayanannya. pengukuran keberhasilannya dilakukan mengacu berbagai indikator yang ditetapkan secara spesifik dan tepat indikator kinerja utama iku) terkait keberhasilan pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya. pelaksanaan misi suatu instansi pemerintah dimulai dari penyusunan rencana strategis pembangunan jangka menengah, yang merupakan penerjemahan rencana pembangunan jangka panjang rpm). rencana strategis tersebut berisikan berbagai tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode jangka menengah tertentu, (lima tahunan) berbentuk rpm d. perencanaan strategis harus terfokus pada keberhasilan menjalankan misi pemerintah didalam memberikan pelayanan urusan wajib bidang), urusan pilihan, dan juga urusan pemerintahan lainnya (keseluruhannya bidang). setiap urusan wajib harus diurai atas berbagai produk layanan ditiap bidang urusan wajib. setiap produk layanan ditiap bidang urusan wajib harus dilengkapi spm. mengacu setiap bidang urusan pemerintahan (ada bidang, yang dulu dikenal dengan istilah sektor) diurai atas sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang. tentu saja pendefinisian produk layanan dalam setiap sub sub bidang urusan wajib, harus mengacu produk layanan yang memang secara mendasar dibutuhkan masyarakat, contoh produk layanan pendidikan dasar a.l. berbentuk jasa layanan pendidikan diberbagai kelas yang ada disekolah dasar (dari kelas s d kelas setiap program pendidikan ditiap kelas pendidikan dasar spm nya didefinisikan secara rinci, ditetapkan, dan kemudian diacu sebagai referensi penilaian keberhasilan kinerja pelayanan. selanjutnya rencana jangka menengah rpm dijabarkan dalam rencana aksi tahunan berbentuk rencana kerja pemerintah daerah, rkp d. rencana tersebut berisikan target target kinerja yang harus dicapai disetiap tahun bersangkutan, dalam periode jangka menengah lima tahunan. berbagai target direncanakan direalisasikan melalui rencana aksi yang pendanaannya dirinci dicantumkan rka k l atau read., target target inilah yang menjadi salah satu obyek utama pengawasan auditor internal agar organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran seperti yang telah ditetapkannya semula. untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara kontinyu akan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kerangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dimana referensi penilaiannya mengacu indicator kinerja utama iku) yang lebih dikenal dengan istilah key performance indicator seperti yang diatur dalam per men pan nomor peran fungsi pengawasan pelayanan publik dalam implementasi quality assurance sesuai uraian yang diberikan dalam bab terdahulu, peran utama auditor internal utamanya membantu pimpinan puncak organisasi didalam mencapai tujuan organisasi yang secara formal sudah diterjemahkan kedalam kebijakan mutu pelayanan berikut berbagai sasaran mutu pelayanannya. auditor internal secara sistematis harus mengevaluasi dan memberikan masukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen, utamanya yang terkait dengan managemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan sistem managemen mutu pelayanannya. masukan tersebut jadi masukan utama pimpinan puncak dalam tinjauan managemen untuk memutuskan tindakan koreksi maupun tindakan preventif jika memang ditemukan kegagalan peluang kegagalan merealisasikan berbagai sasaran mutu pelayanannya yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan merealisasikan kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan"nya. masukan internal auditor secara signifikan akan: meningkatkan efektivitas manajemen didalam meminimalkan resiko kegagalan pelaksanaan urusan wajib menjadi mengacu spm dan urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya menjadi mengacu standar pelayanan lainnya": ii. meningkatkan efektifitas pengendalian pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya", serta: ii. meningkatkan kualitas bisnis proses pemerintahan didalam melaksanakan berbagai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya secara berkelanjutan. fungsi audit internal merupakan bagian integral dari suatu sistem manajemen pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan". seorang auditor internal haruslah dapat memberikan gambaran menyeluruh kinerja organisasinya, melalui hasil audit yang diambil dipotret dari berbagai sudut pelaksanaan fungsi managemen didalam usahanya untuk mencapai sarapan dan tujuan organisasi. tujuan diterapkannya proses audit adalah agar organisasinya dapat memberikan jaminan bahwa segala aktivitas dan operasi organisasi dilaksanakan sesuai standar operasi mengacu berbagai persyaratan sistem managemen mutu dan juga sesuai kebijakan dan sasaran mutu yang seluruhnya ditetapkan secara formal oleh pimpinan puncak dan dikomunikasikan keseluruh aparaturnya. untuk keberhasilannya, seorang auditor internal harus dapat meyakinkan dirinya sendiri dan selanjutnya pihak manajemen organisasinya, bahwa sistem pengendalian intern organisasi telah memenuhi seluruh persyaratan dalam standar managemen yang dianutnya. artinya, pengendalian intern organisasi dapat dipercaya dan andal dalam menjaga kinerja pelayanannya selalu mampu mewujudkan berbagai sasaran mutu yang dasarnya dan akhirnya dalam jangka panjang mampu merealisasikan kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan" nya. hasil akhir dari sistem pengendalian intern yang baik adalah uang, sarana, prasarana, dan tenaga kerja yang dimiliki instansi menjadi memanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin, sistem dan prosedur operasi berjalan sesuai yang ditetapkan dalam persyaratan nya, serta kinerja organisasi didalam mencapai sasaran mutu dan kebijakan mutu pelayanannya sesuai target yang sudah diformalkan dalam perencanaannya, dan smm mampu secara berkelanjutan disempurnakan, yang akhirnya dapat meminimalkan terjadinya kesalahan (maupun kecurangan) dalam operasi kerja hariannya. prinsip ini merupakan ketentuan generic sistem managemen mutu iso contoh pemda yang sudah mengimplementasikannya adalah pemda jembrana, bali. seorang auditor internal harus memiliki keyakinan bahwa setiap unit kerja berikut seluruh karyawannya telah dilibatkan penuh didalam hal menjalankan berbagai aktivitas pelayanan urusan pemerintahan sesuai yang digariskan manajemen dan pimpinan puncak. hal ini berarti, setiap unit kerja mempunyai standar kinerja yang dibuat mengacu kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan berikut berbagai sasaran mutu formalnya. standar kinerja dilengkapi indikator pengukur kinerja yang target kinerjanya merupakan hasil kesepakatan bersama baik berupa kinerja produk maupun kinerja proses yang wajib direalisasikan setiap unit kerja organisasi. auditor internal wajib melakukan penilaian apakah standar yang disepakati diikuti dan bebas dari kesalahan atau berbagai penyelewengan. dengan melakukan pengukuran yang dilakukan secara periodik (mengacu standar kinerja), dapat dicegah kemungkinan kegagalan pencapaian target kinerja sejak dini yang identik dengan mengurangi potensi kerugian yang dapat mengancam keberlangsungan operasi pelaksanaan urusan pemerintahan". dalam konteks quality assurance, auditor internal harus dapat memberikan keyakinan pada setiap stakeholder organisasi bahwa produk jasa layanan yang diberikan tiap unit kerja baik kinerja individu maupun kinerja unit keseluruhan, terjaga kualitasnya dan juga memenuhi target kinerjanya didalam hal merealisasikan pelayanan urusan pemerintahan . dengan demikian organisasi dapat memberikan jaminan kepuasan kepada yang membutuhkan produk atau jasa layanannya (customer's satisfaction). singkatnya, pengguna layanan yakin bahwa pelayanan seluruh urusan pemerintahan yang diterimanya kualitasnya sesuai standar pelayanan seperti yang dijanjikan kepadanya, dimana pelayanan urusan wajib sesuai spm, dan pelayanan urusan pilihan dan urusan pemerintahan" lainnya sesuai standar pelayanan lainnya yang diacu. berkaitan dengan peran auditor internal sebagai 'assure (pemberi jaminan) pada berbagai unit kerja organisasi pemerintah, perannya adalah sebagai berikut: menilai keselarasan kebijakan pimpinan puncak organisasi terhadap kebijakan nasional::,:: penjelasan singkat dari setiap peran auditor internal, menilai keselarasan kebijakan pimpinan puncak organisasi terhadap kebijakan nasional peran ini untuk meyakinkan perencanaan strategis organisasi dilakukan selaras kebijakan dan peraturan yang mengatur organisasinya, utamanya dalam pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya . delegasi tugas pokok dan wewenang sesuatu unit kerja pemerintah adalah dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan" seperti yang diatur dalam nomor nomor nomor nomor dan berbagai peraturan perundang undangan lainnya. oleh karena itu, auditor internal perlu memverifikasi bahwa aktivitas instalasinya tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. fungsi auditor internal juga mencakup identifikasi berbagai produk hasil layanan yang diberikan organisasinya kepada stakeholdermya apakah sudah dilengkapi spm standar lainnya, dimana berbagai standar tersebut diacu untuk penilaian kinerja organisasinya. dalam melaksanakan fungsi tersebut, auditor internal harus mampu mengidentifikasi berbagai peran dan juga target kinerja yang dimandatkan didelegasikan negara kepada organisasinya melalui berbagai peraturan perundang undangan, terutama yang terkait rencana pembangunan jangka menengah rpm d), rencana kerja pemerintah rkp d), dan tugas pokok dan fungsi yang jadi kewenangan organisasinya dalam hal melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya", termasuk perintah khusus presiden contoh inpres tahun selanjutnya auditor internal harus dapat memastikan berbagai kewajiban, kewenangan, peran dan perintah tersebut telah dituangkan dalam suatu perencanaan strategis yang dilengkapi dengan berbagai program kerja rencana aksi dalam rka kl atau read yang masing masing memiiki sasaran mutu yang jelas yang akan dicapai melalui berbagai program yang telah ditetapkan tersebut. beberapa langkah kerja yang dapat dilakukan untuk melaksanakan peran nomor ini antara lain: langkah kerja. referensi. program mengidentifikasi berbagai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya yang didelegasikan negara organisasi (berikut unit kerjanya): meng identifikasi berbagai peraturan perundang undangan lainnya yang memberikan kewenangan dan kewajiban khusus organisasi (berikut unit kerjanya): meng identifikasi kondisi saat kini acuan besaran target kinerja strategis nasional yang harus diwujudkan organisasi (berikut unit kerjanya), sesuai perintah peraturan perundang undangan terkait berbagai tujuan nasional yang ditetapkan rpm d nasional yang didelegasikan reorganisasi yang selanjutnya diformalkan sebagai sasaran strategis organisasinya (kebijakan mutu unit kerjanya). meng identifikasi perencanaan strategis organisasi lain yang terkait erat dengan usaha pencapaian keberhasilan berbagai target kinerja strategis nasional (kebijakan mutu nasional) yang berkaitan dengan sasaran strategis organisasi (berikut unit kerjanya): menyiapkan rpm organisasi secara menyeluruh turunan rpm nasional yang sudah mempertimbangkan hasil analisis terkait apakah seluruh kewenangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban pada butir sampai telah utuh tersedia (untuk keberhasilan melaksanakan rpj nya) dan apakah seluruh target kinerja strategis nasional yang didelegasikan organisasinya sudah diterjemahkan dalam perencanaan strategisnya. lihat inpres nomor tahun nomor tahun kep men pan nomor tentang sakit dan nomor . tentang laki. didalam mempersiapkan rpm, ringkasan langkahnya yang dikelompokkan atas fungsi fungsi pendayagunaan aparatur negara adalah sebagai berikut: terkait kelembagaan dan tata laksana, perencanaan strategis scope nasional rpm nasional) fokus perencanaan strategis rpm) pelaksanaan urusan pemerintahan adalah pada kepuasan pengguna layanan (rakyat) dan keberhasilan pelayanannya, baik pelayanan tersebut diberikan melalui mekanisme pasar seperti berbagai pasar barang dan jasa dasar yang dibutuhkan masyarakat ataupun pelayanannya langsung dilakukan instansi pemerintah pengguna layanan (contoh rsu puskesmas). pengukuran, analyses dan pengelolaan knowledge. value creation process (proses penciptaan nilai tambah). setiap bisnis proses disetiap unit kerja yang dibentuk, sifatnya secara party akumulatif menambah nilai benefit pada peningkatan kesejahteraan rakyat (jangan pernah membentuk satu unit kerja yang tidak menghasilkan manfaat apapun bagi rakyat). . terkait pendayagunaan aparatur sdm aparatur, berbagai pencapaian target kinerja strategis nasional hanya mungkin dimaksimalkan keberhasilan pencapaiannya jika perencanaan strategisnya mempertimbangkan hal berikut: work systems employee learning motivation kesejahteraan dan kepuasan karyawan terkait akuntabilitas dan pengawasan: berbagai target kinerja strategis pelayanan urusan pemerintahan (sesuai peraturan perundang undangan) seluruhnya merupakan penerjemahan berbagai tujuan negara yang tercantum dalam uud. tiap tujuan strategis nasional dilengkapi indikator kinerja strategis indikator kinerja utama) yang akan menjadi set point acuan sistem pengendalian internal keberhasilan kinerja outcomes setiap jenis pelayanan urusan pemerintahan, didalam rangka membentuk masyarakat indonesia yang adil dan makmur, yang terdiri dari: product service outcomes customer focus outcomes financial market outcomes pendayagunaan aparatur outcomes organizational effectiveness outcomes jomamtssememnowma melakukan analisa dalam rangka pemilihan, penetapan, dan penggunaan indikator kinerja utama iku akan keberhasilan organisasi didalam mewujudkan sasaran strategis nasionalnya. artinya setiap sasaran strategis, pencapaian target kinerjanya diformalkan dalam bentuk kebijakan mutu pelayanan (lengkap dengan nya) berikut berbagai sasaran mutunya misalkan spm akan pelaksanaan berbagai pelayanan urusan pemerintahan": melakukan penilaian apakah perencanaan strategis sudah menetapkan bebagai bisnis proses yang sudah seharusnya ada yang dirangkai dalam suatu sistem pelayanan. selanjutnya apakah sistem pelayanan tersebut dilengkapi dengan struktur organisasi yang memadai untuk menjalankannya, setiap formasi dalam struktur organisasi diisi sdm aparatur yang kompetensinya memadai jika tidak memadai, mentrigger disahkannya program pelatihan atau dilakukannya recruitment sesuai perencanaan operasional point peran auditor internal . dalam menyusun perencanaan strategisnya telah dilakukan analisa strengths, weaknesses, opportunities, threats dan juga analisa kemampuan menjalankan melaksanakan perencanaan strategisnya yang intinya adalah verifikasi kewajaran berbagai sasaran mutu yang ditetapkan dalam perencanaan strategis, apakah wajar atau tidak wajar. catatan: analisa ini jarang dilakukan instansi pemerintah. biasanya target sasaran strategis yang ditetapkan dibuat terlalu ambisius karena memang target tersebut tidak pernah diukur keberhasilan mencapainya tidak dilaporkan progres pencapaiannya.sebelum perencanaan operasional diformalkan dalam rkp (rencana aksi yang menjadi inti peran nomor. ini), terlebih dahulu harus ditinjau ulang apakah seluruh peran kewenangan untuk melaksanakan kewajiban yang didelegasikan organisasi lengkap dan memadai (mengacu berbagai target kinerja strategisnya yang diformalkan ditetapkan dalam rpm). telah memadai artinya tersedia kewenangan cukup untuk dapat merealisasikan segala sasaran mutunya (utamanya spm urusan wajib). setiap tujuan strategis rpm, untuk keberhasilan pencapaian targetnya, disiapkan perencanaan operasionalnya dalam bentuk rencana aksi. besaran target operasional (sasaran mutu) turunan sasaran strategis sebelum ditetapkan dalam perencanaan formalnya diverifikasi apakah telah sesuai perintah peraturan perundang undangan dalam rangka terlaksananya urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi misi organisasi (jika tidak sesuai, tidak mungkin misi organisasi dapat dijalankan). setiap perencanaan operasional dalam bentuk rencana aksi dilengkapi sasaran operasional berbentuk sasaran mutu pelayanan urusan pemerintah", dan kemudian kebutuhan sumber dayanya harus dianalisa dalam perhitungan rencana anggaran, agar berbagai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya" dapat dilayani sesuai spm atau standar acuan lainnya. peng anggaran pembiayaan setiap program, formalisasinya ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran rka k l read). keberhasilan pelaksanaan berbagai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya" kinerjanya diukur dengan memilih, menetapkan menggunakan indikator kinerja operasional yang sesuai. validasi akhir kesesuaian besaran target kinerja dalam sasaran mutu dengan besaran target nasional rpm (yang diperintahkan dalam peraturan perundang undangan) terkait pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya" perlu dilakukan sebelum perencanaannya diformalkan. target kinerja yang ditetapkan dalam sasaran mutu rka k l, tidak boleh lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam rpm d maupun dalam rkp d, bahkan jika memungkinkan diatas besaran target nasional. dengan melakukan berbagai analisa ini diharapkan seluruh kebijakan sasaran mutu yang diterapkan pimpinan organisasi diseluruh unit kerjanya, menjadi terfokus pada pencapaian target kinerja nasional sesuai perannya masing masing, mengacu akuntabilitas,kewenangan, dan kualitas pelayanan yang memenuhi harapan masyarakatsebagai berikut: langkah kerja referensi program. menjabarkan perencanaan strategis kedalam perencanaan kinerja tahunan untuk seluruh unit kerja yang ada organisasi. penjabaran tersebut dalam rangka keberhasilan pemerintah untuk dapat berhasil melaksanakan berbagai urusan pemerintahan menjadi sesuai acuan standar kinerja nasionalnya, contoh urusan wajib pelayanannya dilaksanakan sesuai spm. keberhasilan ini akibat adanya perencanaan operasional yang memadai. kinerja tahunan, sesuai nomor harus dilaporkan secara berkala bersamaan dengan pertanggungjawaban apbn tahunan yang diberikan presiden pada dpr. menetapkan kebijakan umum organisasi untuk mewujudkan rencana kinerja tahunan dalam bentuk berbagai sasaran mutu pelayanan, yang disesuaikan misi yang diemban organisasi terkait berbagai urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan pemerintahan lainnya . setiap sasaran mutu (untuk pelayanan wajib spm), dilengkapi indikator kinerja yang sesuai, lihat per menpan nomor tahun dan berbagai referensi peraturan perundang undangan lainnya. menetapkan kebijakan operasional pelaksanaan rkp d yang aktivitasnya didetaillkan lebih lanjut dalam rka kl read. setiap program dalam rka kl atau read memiliki keterkaitan benang merah dengan rkp d. jika diperlukan, target strategis rkp d rpm nya direvisi melalui mekanisme tinjauan managemen mengacu kondisi kinerja sesaat dan lingkungan strategis terkini terkait: survey kepuasan masyarakat, hasil internal audit hasil pengukuran kinerja produk maupun kinerja proses, status tindakan preventif maupun tindakan korektif, tindak lanjut tinjauan managemen tahun sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem managemen mutu smm) misal akibat introduksi teknologi baru yang berdampak sangat bsn langkah kerja referensi program suntikan pada kinerja pencapaian sasaran" ataupun kejadian luar biasa seperti bencana alam dil untuk hal yang negatif dan windmill profit dll untuk hal yang positif. setiap target kinerja terkait tiap sasaran mutu yang merupakan penerjemahan target kinerja strategis dilengkapi indikator kinerja operasional yang besaran targetnya ditetapkan. perencanaan kinerja tahunan, besaran targetnya harus sesuai paling sedikit sama dengan target kinerja yang harus dicapai pada suatu tahun tertentu dalam rkp d turunan rpm d mengacu peraturan perundang undangan, misal seluruh instansi pusat dalam dua tahun harus melengkapi setiap nya urusan wajib menjadi tersedia untuk diacu oleh pemda, lihat tahun dan per men pan nomor ringkasnya: penetapan target kinerja operasional telah melalui evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta tingkat kebutuhan kedepan yang diharuskan, dan juga sesuai perintah peraturan perundang undangan: 'b. telah terdapat indikator kinerja operasional (rencana aksi) yang memadai untuk setiap sasaran mutu organisasi (turunan indikator kinerja utama) maupun indikator kegiatan yang akan digunakan mengukur keberhasilan berbagai kegiatan yang dilaksanakan suatu organisasi: cg. telah terdapat kerangka hubungan logis antara indikator kinerja utama, indikator kinerja operasional (kinerja rencana aksi) dan indikator kegiatan yang seluruhnya harus selaras disesuaikan dengan target standar kinerja nasional terkait urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya mengacu peraturan perundang undangan. rencana kinerja tahunan dilengkapi kerangka acuan langkah kerja. rene pra nan, mean kas kerja: rencana aksi mala pelaksanaan kak tor) dari berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut, kerangka acuan kegiatan telah mempertimbangkan standar kinerja pelaksanaan kegiatan, jadwal pelaksanaan dan ketersediaan sumber daya yang ada: kerangka acuan kegiatan telah mempertimbangkan standar biaya yang berlaku: rencana kinerja tahunan dan kerangka acuan kegiatan merupakan bahan usulan pengajuan anggaran organisasi: telah ditetapkan kebijakan pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada: menilai standar acuan kinerja berikut kualitas kelengkapannya fungsi ini diadakan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan jasa layanan urusan pemerintahan", dilakukan sesuai standar yang ditetapkan peraturan perundang undangan. standar acuan kinerja disusun dengan mempertimbangkan kelaziman yang berlaku serta secara normatif dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya pada masyarakat. standar acuan kinerja yang ditetapkan sedapat mungkin mengakomodasi berbagai keinginan dan harapan stakeholder organisasi, utamanya masyarakat. untuk urusan wajib standarnya adalah spm. seluruh perencanaan strategis pelaksanaan urusan pemerintahan"nya berikut berbagai perencanaan operasional didalam pelaksanaannya, kinerjanya harus dinilai "mengacu keberhasilan merealisasikan seluruh pelayanan urusan wajib, kualitasnya paling sedikit sesuai spm, dan pelayanan urusan pilihan berikut pelayanan urusan pemerintahan lainnya berhasil dilaksanakan paling sedikit sesuai standar acuannya. standar acuan kinerja tersebut merupakan gambaran persyaratan detail setiap jenis pelayanan dalam bentuk spesifikasi berbagai produk layanan urusan pemerintahan" baik produk layanan urusan wajib, maupun produk layanan urusan pilihan dan produk layanan urusan pemerintahan lainnya . dalam sistem managemen mutu iso pengukuran kinerja terkait standar acuan kinerja dibagi atas dua jenis pengukuran kinerja: (i)pengukuran kesesuaian kinerja produk jasa layanan mengacu standar produknya misal spm, pengukuran kesesuaian kinerja berbagai proses yang menghasilkan berbagai produk jasa layanan tersebut mengacu standar kinerja prosesnya. pengukuran kinerja yang dilakukan secara teratur berkala, jika tidak dibarengi pembangunan mekanisme kerja pendokumentasian rekaman" (dari berbagai hasil pengukurannya), akan menjadikan usaha pengukuran kinerja tersebut menjadi sia sia. kualitas mekanisme kerja untuk mendokumentasikan hasil pengukuran (bisnis proses pendokumentasiannya) harus mampu menjamin terealisasikannya integritas data terkait keaslian dan kelengkapan hasil pengukuran kinerja. secara nasional dokumentasi hasil pengukuran kinerja belum pernah dilakukan pemerintah. alasan pentingnya dokumentasi hasil pengukuran "kesesuaian kinerja dengan standar acuan kinerjanya , diberikan dalam beberapa argument berikut: saat sekarang banyak dokumen berbagai kinerja program nasional yang hilang atau isinya dirubah, contoh hilangnya dokumen asli surat perintah sebelas maret", adanya sertifikat rangkap dalam skala jumlah kolosal seperti kasus merula, jakarta", hilangnya berbagai dokumen terkait pembuatan kontrak pembangkit listrik panas bumi karana bodas yang menyebabkan indonesia kalah dalam arbitrase internasional dan harus bayar denda us$ juta , adanya konflik pernyataan antara menteri kehutanan dengan kadal riau akan status legalitas jutaan kayu tebangan yang potensi nilai kerugian negaranya triliunan rupiah seperti diberitakan koran dan media massa lainnya dimana hutan primer alami yang kaya keanekaragaman yang sudah terbatas jumlahnya dipertanyakan dibenarkan tidak dibenarkan (?) untuk ditebang 00an seen angka. kerja referensi. program lakukan identifikasi jenis kegiatan dan layanan yang harus diberikan oleh setiap unit kerja dalam lakukan identifikasi persyaratan teknis yang jabatan semi sat mana\| langkah kerja . referensi program spesifikasi layanan terkait urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya yang dilayani unit kerja, utamanya pelayanan urusan wajib. jika produk layanan terkait urusan. wajib belum memiliki spm, kementerian lpn nya harus membuatkan nya. mengacu nomor paling lambat tahun harus secara tuntas selesai dibuat. selanjutnya menurut tahun dan tahun setiap urusan wajib yang sudah memiliki spm, pemda wajib memberikan pelayanannya, dengan kualitas paling sedikit sesuai spm dalam tenggang periode waktu tertentu. meyakinkan apakah sudah diformalkan kebijakan yang mengatur mekanisme kerja pengendalian kualitas pelayanan urusan pemerintahan . spm hanyalah sekedar acuan formal tertulis semata. jika mekanisme kerja merealisasikannya tidak ada, sampai kapanpun spm tidak pernah dapat direalisasikan. karenanya, seluruh unsur persyaratan managemen mutu dalam bentuk sistem managemen mutu akan fungsi managerial pac atau pca, harus dibangun secara lengkap dan tuntas. satu saja dari fungsi atau persyaratan managemen yang seharusnya diimplementasikan ternyata tidak diterapkan, dijamin unit kerjanya tidak akan mampu memberikan pelayanan secara konsisten minimum sesuai spm. salah satu contoh alat uji lengkap atau tidaknya implementasi fungsi management, adalah uji sertifikasi iso artinya, untuk dapat merealisasikan quality assurance pelayanan urusan wajib sesuai standar langkah kerja referensi program pelayanan minimal, harus tersedia mekanisme kerja sistem managemen mutu yang terdiri dari subsistem yang mengatur bagaimana tanggung jawab managemen puncak berupa komitmen melaksanakan berbagai urusan pemerintahan : komitmen tersebut ditetapkan diimplementasikan. kebijakan yang ditetapkan pimpinan puncak tersebut mengatur agar kinerja organisasi terfokus pada: a). antisipasi customer complain yang berdampak pada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. commitment tersebut direfleksikan dengan dianutnya kebijakan mutu dan sasaran mutu pelayanan: b).tersedianya mekanisme kerja untuk merealisasikan kebijakan mutu pelayanan yang diurai atas berbagai sasaran mutu, c). tersedianya mekanisme kerja untuk mempertanggung jawabkan pencapaian kinerja. setiap target kinerjanya akuntabilitasnya ditetapkan secara tajam, dibarengi delegasi wewenang yang cukup dan sistem komunikasi internal yang memadai: d).tersedianya mekanisme kerja untuk melakukan tinjauan managemen kinerja organisasi didalam hal pencapaian sasaran mutunya target kinerjanya, subsistem yang mengatur pengelolaan sumber daya manusia, uang, sarana dan prasina. tersedianya mekanisme kerja yang mampu mengelola secara baik seluruh sumber daya manusianya, dimana kompetensi, kesadaran, tingkat pelatihan yang dimiliki aparaturnya berikut mekanisme pelatihannya sesuai dengan yang dibutuhkan (mengacu hasil pendahuluan keberhasilan suatu organisasi didalam merealisasikan berbagai tujuan dan sasarannya menjadi sesuai dengan misinya, tidak terlepas dari pengetahuan dan kemampuan pimpinan puncak menjalankan manajemen organisasi mengacu kaidah manajerial: planning (perencanaan), organizing (organisasi), activating (pelaksanaan), dan controlling (pengendalian) pac. kemampuan pimpinan puncak dalam melakukan perencanaan, sangat menentukan nasib organisasi kedepan. perencanaan yang baik akan membawa organisasinya kearah yang lebih menjanjikan. sebaliknya perencanaan yang buruk menyebabkan organisasi tidak dapat bertahan terhadap kerasnya persaingan. struktur organisasi pemerintah harus mencerminkan bagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ditetapkan sesuai dengan misi masing masing instansi pemerintah. struktur tersebut merupakan hasil penerjemahan berbagai bisnis proses yang dijalankan organisasi. setiap unit prosesnya dibangun dan ditetapkan untuk keberhasilan merealisasikan berbagai tujuan dan sasaran yang diformalkan dalam bentuk kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan berikut berbagai sasaran mutu pelayanannya. kemampuan manajemen menjalankan organisasi melalui pembagian yang tajam delegasi tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja, akan memudahkan penerapan akuntabilitas kinerja pencapaian tujuan sasaran organisasi dengan menerapkan fungsi controlling (c). implementasi berbagai kaidah management ini seluruh jenjang pemerintahan menjadikan, didalam mendelegasikan akuntabilitas secara tajam setiap unit kerja akan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya , hal tersebut dibuat mengacu perintah dan berbagai peraturan per undang undangan lainnya. setiap unit kerjanya disaat membangun dan mengoperasikan berbagai unsur managerial, pac, mekanisme kerja pemerintahannya terfokus pada keberhasilan pelaksanaan proses pencapaian tujuan dan sasaran bernegara yang diformalkan dalam tupoksinya, seluruhnya dijalankan dengan seefektif seefisien mungkin. tiap tugas pokok dan fungsi yang didelegasikan setiap instansi pemerintah pelaksanaannya dibuat mengacu suatu target kualitas tertentu, secara tepat waktu tepat biaya tepat standar dalam arti yang luas, akan pelaksanaan berbagai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya seperti yang diatur pp. dan peraturan perundang undangan lainnya. penilaian kinerja langkah kerja. . referensi' program. inna analisa gap kompetensi): tersedianya mekanisme kerja yang menjamin prasarana, sarana dan lingkungan kerja sesuai yang dipersyaratkan smm: tersedianya mekanisme kerja untuk melakukan perencanaan realisasi layanan untuk urusan wajib, urusan pilihan, ataupun urusan pemerintahan lainnya , yang harus didukung: a).mekanisme kerja yang mampu memfasilitasi hubungan komunikasi yang baik dengan pengguna layanan (rakyat) didalam hal menampung berbagai harapannya yang diformalkan dalam spm: b).mekanisme kerja untuk pengadaan berbagai faktor produksi yang dibutuhkan (uang, sarana, prasarana, sdm dil) dimana seluruh faktor produksi tersedia secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat spesifikasi: c).tersedianya mekanisme kerja untuk menghasilkan produk layanan diselesaikan dengan tuntas, d).tersedianya mekanisme kerja menjaga sarana pemantauan pengukuran kinerja, seluruhnya dapat dikendalikan baik: tersedianya mekanisme kerja yang baik untuk melakukan pengukuran, analisis, dan perbaikan kinerja terkait pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya . mekanisme kerja terdiri dari: a).sub proses yang sifatnya mampu mengukur kepuasan pengguna layanan secara riil, b).sub proses untuk melakukan tindakan koreksi secara cepat begitu penyimpangan kinerja ditemukan, c).sub proses untuk mengakomodasi berbagai tindakan pencegahan kegagalan wn9l langkah kerja referensi program pelayanan dapat diaktivasi sebelum kegagalan terjadi, d).sub proses pengendalian produk yang tidak sesuai kualitasnya dengan spm. peran ini merupakan peran utama internal auditor diberbagai unit kerja organisasi. fungsi ini diadakan untuk meyakinkan seluruh stakeholders akan benar atau tidaknya, seluruh mekanisme kerja berikut persyaratannya yang ada dalam smm diacu dalam pelaksanaan pelayanan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya . artinya, adanya kesesuaian conformity nya setiap mekanisme kerja dengan nya seperti diuraikan dalam peran nomor diatas. berbagai standar yang diacu tidak ditetapkan sekedar hiasan dinding dan rak buku semata, namun benar setiap persyaratannya dilaksanakan organisasi, dipatuhi dan selalu up date agar kualitas pelayanan urusan pemerintahan tetap relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakatnya. untuk meyakinkan seluruh standar yang ada telah dilaksanakan secara benar, secara berkala perlu dilakukan external audit oleh pihak independen yang dianggap tepat menilai kepatuhan terhadap berbagai standar acuan tersebut. pihak independen diberikan kewenangan untuk menolak hasil kerja yang dilaporkan dalam laporan kinerja jika pelayanannya dilaksanakan tidak melalui mekanisme kerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam standar acuannya. sebagai contoh, proses verifikasi implementasi smm oleh external auditor (lss) umum diterapkan didunia internasional yang tidak lain adalah sertifikasi smm iso berikut surveillance audionya. sesuai nomor tahun kinerja setiap instansi pemerintah wajib dilaporkan. proses verifikasi kinerja internal yang dilakukan secara rutin berkala, hal tersebut umum dilaksanakan melalui audit internal oleh internal auditor. internal auditor, sesuai ketentuan internasional harus berasal dari pihak independen dari unit kerja yang sama namun tidak secara langsung melaksanakan proses kerja tersebut, misal dilakukan divisi lainnya atau dari satuan pengawas internal inspektorat. mengacu standar internasional iso yang juga dipersyaratkan oleh smm iso proses audit didefinisikan sebagai: proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit, mengevaluasinya secara objektif dalam menentukan sejauh mana kriteria (persyaratan) yang diacu dalam audit dipenuhi. audit tersebut terdiri dari dua jenis audit yang metoda audionya diterapkan secara serial berturutan: pertama lakukan audit kecukupan. setelah organisasi dinyatakan lolos audit kecukupan baru dilakukan audit kesesuaian pelayanan urusan pemerintahan dengan standar acuan kinerjanya. audit kecukupan adalah audit terhadap aspek "sistem dokumentasi berikut rekamannya dan juga pemeliharaannya dalam memenuhi kriteria audit (persyaratan yang diacu, misal smm pelaksanaan spm). audit kesesuaian adalah audit pemeriksaan rinci "kesesuaian pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan terhadap prosedur kendali sasaran mutu (contoh smm pelaksanaan spm) dan kesesuaiannya dengan persyaratan peraturan perundang undangan . juga diaudit keefektifan didalam penerapannya. alat bantu dalam bentuk auditor questions untuk melaksanakan fungsi auditor internal, sebagai penjamin mutu diberikan lampiran quality assurance dan peran auditor internal" yang terdiri dari: lampiran auditor @questions didalam verifikasi kesiapan penerapan standar pelayanan minimal spm standar lainnya. lampiran auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan pelayanan prima (ditanyakan satu paket dengan point artinya jika belum berhasil menerapkan spm tidak mungkin dapat memberikan pelayanan prima). prinsip prinsip yang diacu didalam melakukan audit, harus mempertimbangkan perilaku etis, presentasi secara benar, pengutamaan profesionalisme, independen, pendekatan atas dasar fakta. langkah kerja yang terkait peran internal auditor untuk peran nomor antara lain: langkah kerja . referensi program, dikonfirmasikan adanya kebijakan untuk melakukan audit internal berjenjang didalam memantau mekanisme pengendalian kualitas pelayanan "berbagai urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya . kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang undangan atau melalui penetapan pimpinan puncak. tetapkan program audit. secara spesifik disebutkan: tujuan dilakukannya audit, penanggung jawabnya, kes, bener tingkah kerja. referensi program kerja rencana aksi kompetensi auditor termasuk kompetensi team lehernya mekanismenya harus ditetapkan, dan juga prosedur yang digunakan didalam melakukan audit ditetapkan. dalam program audit, aktivitas audit internal yang direncanakan tersebut terdiri dari: melaksanakan tinjauan dokumen, persiapan kegiatan audit lapangan, pelaksanaan kegiatan audit lapangan: menyiapkan, mengesahkan mendistribusikan laporan audit, penyelesaian audit, pelaksanaan tindak lanjut audit. implementasikan program audit. kegiatannya terdiri dari: menetapkan jadwal pelaksanaan audit yang ditetapkan melalui persetujuan bersama setelah rencana program audit dikomunikasikan kepada pihak terkait: memastikan pemilihan tim audit: menyediakan sumber daya yang diperlukan tim audit: memastikan pelaksanaan audit dilaksanakan sesuai program audit, memastikan pengendalian rekaman kegiatan audit yang rekamannya terdiri dari: rencana audit, laporan audit, laporan ketidaksesuaian, laporan tindakan korektif dan tindakan preventif, laporan tindak lanjut jika ada), kerja rencana. aks hasil tinjauan program audit, cc. rekaman yang terkait dengan auditor yang mencakup hal seperti kompetensi dan evaluasi kinerja auditor, seleksi tim audit, dan pemeliharaan peningkatan kompetensi. memastikan tinjauan dan pengesahan laporan audit serta memastikan mendistribusikannya kepada pihak yang diaudit dan pihak lain yang telah ditentukan: memastikan tindak lanjut hasil audit, jika ada lakukan monitoring penerapan program audit. pada interval tertentu program audit ditinjau untuk menilai apakah tujuan audit dipenuhi dan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan mutunya. hasil tinjauannya dilaporkan pada pimpinan puncak. peninjauan dilakukan didalam rangka verifikasi kemampuan tim audit untuk menerapkan rencana audit, kesesuaian dengan program dan jadwal audit, dan juga untuk menanggapi umpan balik dari client, audit dan auditor, peran nomor dan peran nomor sebenarnya sudah tercakup dalam peran nomor s d seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. untuk masa transisi, utamanya bagi organisasi pemerintah yang sedang membangun sistem managemen mutunya, peran ini dikedepankan dalam rangka keberhasilan melalui masa transisi tersebutsebagaimana telah diuraikan bab ii, telah terjadi perubahan paradigma auditor internal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap cara memandang pengendalian intern, sehingga perlu mendefinisikan kembali pengendalian intern, dan (berbagai persyaratan yang diacu) untuk menentukan efektivitas pengendalian intern. dengan pendekatan paradigma baru, pengendalian diperluas secara substansial, tidak hanya mempertimbangkan penilaian pengendalian keras (hard controls) seperti pemisahan fungsi dalam struktur organisasi, tetapi juga pengendalian lunak (soft controls) seperti kompetensi dan profesionalisme pegawai. pendekatan ini berfokus pada kepuasan pengguna layanan pelanggan (customer focused) dan berorientasi pada hasil results (outcome oriented). berdasarkan pendekatan paradigma baru, terdapat (lima) komponen utama pengendalian intern, yaitu: pemantauan dan pengukuran: (a)kepuasan pengguna layanan, (b) kinerja dari nya melalui audit internal apakah memenuhi pengaturan yang direncanakan dan juga apakah umumnya diterapkan dan dipelihara, kemampuan proses menghasilkan produk layanan sesuai dengan rencana kinerja proses, (d) kesesuaian produk layanan dengan persyaratannya, pengendalian produk yang tidak sesuai dengan persyaratannya, monitoring dalam bentuk analisis data hasil pemantauan dan pengukuran di point pemantauan dan pengukuran) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan: tinjauan managemen yang masukannya terdiri dari "hasil audit, umpan balik pengguna layanan, kinerja proses dan kesesuaian produk, status tindakan korektif preventif, tindak lanjut tinjauan managemen yang lalu, perubahan yang dapat berpengaruh pada smm" dan keluarannya terdiri dari "keputusan perbaikan pada sistem managemen mutunya berikut prosesnya, keputusan perbaikan pada produk layanan berkaitan dengan persyaratan yang diberikan pengguna layanan, keputusan penyediaan sumber daya yang diperlukan : keputusan yang diambil pimpinan puncak dalam tinjauan managemen digunakan sebagai dasar melaksanakan tindakan perbaikan yang sifatnya berkesinambungan berupa (a)tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaikan untuk mencegah terulangnya ketidak sesuaikan, tindakan preventif untuk menghilangkan penyebab ketidak sesuaikan potensial. kelima komponen utama diatas bergabung membentuk suatu sistem pengendalian internal yang terintegrasi. untuk memastikan bahwa pengendalian intern berjalan secara efektif didalam mengendalikan kinerja organisasi terhadapa pencapaian sasaran mutu dan kebijakan mutunya (sasaran dan tujuan organisasi), seluruh komponen pengendalian ini harus ada dan berfungsi. mekanisme lengkap dari pengendalian intern ini dapat dilihat dalam standar nasional indonesia iso snimengacu spm), urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya mengacu standar lainnya) yang dibebankan pada unit organisasinya kualitas produk layanan yang dihasilkan suatu organisasi dapat dipilah atas .kesesuaiannya dengan peraturan perundang undangan dan pemenuhan harapan masyarakat. capaian kinerja pelayanan urusan pemerintahan perlu dibandingkan dengan target level kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. capaian kinerja mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan telah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan serta terpenuhinya layanan urusan pemerintahan yang dihasilkan organisasi sesuai harapan masyarakat dan stakeholder organisasi lainnya. jika layanan yang dihasilkan organisasi telah memenuhi harapan seluruh stakeholder, dapat dikatakan organisasi telah memiliki suatu mekanisme kerja yang memadai, sejak tahapan penyusunan perencanaan hingga pelaksanaan kerja. untuk menilai kesesuaian mutu pelayanan urusan pemerintahan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dilakukan dengan cara pemantauan dan pengukuran seperti yang sudah dijelaskan point untuk menilai kualitas laporan keuangan organisasi. penilaiannya adalah kualitas opini dari eksternal auditor. evaluasi untuk menilai persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan urusan pemerintahan sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana organisasi dapat memenuhi harapan masyarakat dan stakeholder lainnya atas jasa layanan yang telah dihasilkannya. dengan mengetahui persepsi masyarakat, organisasi dapat melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja pelayanan pada berbagai tingkatan dalam rangka keberhasilan memenuhi harapan masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. era globalisasi menuntut setiap organisasi (termasuk sektor publik) mampu memberikan pelayanan yang baik. idealnya mampu memberikan pelayanan prima kepada pihak pihak terkait. setiap pelayanan urusan pemerintahan harus mengacu pada standar pelayanan, untuk urusan wajib pemerintah minimum sesuai spm. untuk mengetahui kepuasan masyarakat, dapat dilakukan dengan cara menilai persepsi melalui survey atas suatu target grup. target group adalah kelompok masyarakat penerima layanan pihak yang menjadi objek survey persepsi kualitas pelaksanaan pencapaian sasaran program. karenanya perlu dilakukan identifikasi apakah target menerima manfaat dari pelaksanaan program dan apakah output yang dihasilkan telah memenuhi harapan sesuai dengan yang diinginkan target group ini. berikut digambarkan langkah langkah penyusunan dan penggunaan kuesioner untuk mengidentifikasi persepsi mutu dari manfaat yang diperoleh target group atas suatu program pelayanan urusan pemerintahan. langkah langkah langkah menentukan mengembangkan menggunakan kebutuhan dan mengevaluasi kuesioner langkah kebutuhan masyarakat akan mutu layanan menentukan target kinerja mutu layanan yang diberikan yang diurai atas berbagai persyaratan. pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat sangat penting, karena akan memberikan suatu pemahaman yang lebih baik mengenai cara masyarakat pengguna layanan mengartikan mutu dan memudahkan pengembangan kuesioner kepuasan masyarakat penerima layanan. suatu produk layanan biasanya dinilai berdasarkan karakteristiknya. contoh, setelah mendapatkan pelayanan (menerima kredit bank, menjadi penumpang salah satu moda transportasi milik pemerintah, atau melakukan pembayaran rekening telepon atau listrik) masyarakat dapat menilai produsen pemberi layanan. penilaiannya dapat berupa melayani dengan cepat, berada tempat kerja pada saat dibutuhkan, melayani dengan perilaku yang menyenangkan dil. uraian persepsi ini menunjukkan adanya tiga aspek yang berbeda tentang kualitas pelayanan, yaitu: daya tanggap (responsiveness), ketersediaan (availability), dan profesionalisme (profesionalisme) didalam menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan. tiga aspek ini hanya menunjukkan sebagian dari berbagai kemungkinan dimensi dan karakteristik pelayanan. dimensi lainnya apakah pelayanannya menyenangkan (convenience), dan tepat waktu (timelines) dan sebagainya. dengan menentukan kebutuhan masyarakat pengguna jasa penerima layanan, akan dapat disusun suatu daftar dimensi mutu dan karakteristik yang penting untuk menilai kualitas produk jasa layanan. dengan mengetahui dimensi mutu layanan akan dapat diketahui bagaimana masyarakat pengguna jasa layanan mendefinisikan mutu produk jasa layanan yang diterimanya dan pengetahuan ini dapat digunakan untuk melakukan koreksi dalam rangka meningkatkan mutu layanannya menjadi sesuai dengan maunya masyarakat. langkah tujuan dari langkah ini adalah untuk mengembangkan kuesioner yang memungkinkan tertuanya informasi khusus tentang persepsi masyarakat pengguna jasa layanan. dalam mengembangkan kuesioner penting sekali untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dari masyarakat penerima layanan mencerminkan informasi yang andal dan sahih (reliable and valid). pada survey persepsi masyarakat penerima layanan, terkait mutu suatu produk layanan dan kepuasan menyeluruh, indikator petunjuk yang dapat dilihat dan dirasa dapat diacu seperti, layananpersepsi yang mungkin mewakili tingkalangkah pada langkah ini dimungkinkan untuk memperoleh informasi khusus tentang persepsi masyarakat. acuan lebih lanjut dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat diberikan dalam kep. men pan nomor tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat. menjadi dimudahkan dengan adanya target tersebut. mengacu urusan pemerintahan terdiri dari urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. untuk keberhasilan pelaksanaannya berbagai urusan tersebut harus dilengkapi norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan instansi pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. dalam dan diatur: urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan peraturan perundang undangankriemerintahan itu sendiri didefinisikan sebagaimampuan menciptakan strategi berikut berbagai rencana aksinya dalam rangka menjadikan setiap urusan wajib dapat dilayani sesuai target spm standar pelayanan minimal), sebagai acuan utama penilaian kinerja pelayanannya, kemampuan tersebut merupakan faktor kritis didalam keberhasilan organisasi menjalankan perintah peraturan perundang undangan. demikian juga dengan pelayanan urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya menjadi dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang diacu. artinya, diciptakan strategy berikut berbagai rencana aksinya. dengan demikian tiap gugus manajemen organisasi haruslah memiliki kemampuan dibidangnya masing masing guna mendukung lancarnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. salah satu bagian dari fungsi manajemen adalah pengendalian dan pengawasan. dalam menjalankan urusan pemerintahan hal ini berarti, seluruh kegiatan dan program organisasi dikendalikan dan diawasi sedemikian rupa sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran tidak menyimpang dari target yang seharusnya dicapai. target acuan tersebut adalah kebijakan dan sasaran mutu bernegara. unsur pengendaliannya terdiri dari pengukuran, analisa dan monitoring tindakan koreksi dan tindakan preventif , didalam vi. quality assurance pada lembaga internal audit standar kualitas auditor internal agar dapat melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, auditor internal harus memiliki standar kinerja tertentu agar mutu hasil pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan. pentingnya standar profesi auditor internal span) dapat dilihat dari kedudukannya sebagai salah satu kerangka pelaksanaan praktik praktik profesional audit internal. sebagaimana telah dikembangkan oleh the institute internal auditor iia). professional practices framework terdiri dari tiga kategori. yaitu: the code ethics and standards, yang merupakan pedoman dasar dalam menjalankan praktik audit internal, practice advisories, yang merupakan interpretasi penerapan standards dalam lingkungan audit internal tertentu. development and practice aids, yang meliputi berbagai materi yang dikembangkan oleh iia seperti hasil penelitian, buku buku, seminar, dan bentuk bentuk produk dan layanan lain yang berkaitan dengan praktik audit internal. pentingnya span juga dapat dilihat dari kegunaannya. menurut iia, kegunaan span adalah sebagai berikut: memberikan gambaran prinsip prinsip dasar penerapan praktik audit internal menetapkan kerangka kerja untuk meningkatkan dan memajukan nilai tambah audit internal menentukan ukuran dasar untuk mengevaluasi kinerja audit internal mendorong peningkatan proses dan operasi organisasi hai lain yang cukup penting akan penerapan quality assurance pada lembaga internal audit, adalah upaya untuk meraih sertifikasi iso dari smm unit kerjanya, yang merupakan langkah langkah dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan audit dan hasil audit secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan baik menggunakan jasa intern maupun menggunakan jasa eastern. indikator kinerja auditor internal seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa unit kerja yang melakukan internal audit merupakan bagian dari kerangka suatu sistem pemerintahan sehingga kinerja unit kerjanya juga harus diukur sebagaimana kinerja unit kerja lainnya diukur. pengukuran kinerja pencapaian sasaran mutu dan kebijakan mutu unit kerja lembaga internal audit diturunkan dari gambaran kinerja auditor internalnya didalam menjalankan fungsi internal audit, melalui suatu mekanisme pengukuran kinerja menggunakan alat ukur indikator kinerja. pengukuran kinerja merupakan salah satu bagian penting akan keberhasilan lembaga internal audit berikut keberhasilan auditor internalnya didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. sistem pengukuran kinerja dapat memberikan berbagai informasi mengenai kualitas input, output, dan outcome yang hasil pengukurannya diperoleh melalui proses internal audit, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dengan sendirinya proses tersebut juga harus diterapkan pada lembaga internal audit (berikut auditor internalnya). suatu sistem pemantauan kinerja yang baik akan membantu organisasi untuk dapat berhasil melaporkan kemajuan pencapaian sasaran dan tujuan strategis dalam bentuk sasaran mutu dan kebijakan mutu pelayanan. informasi kinerja merupakan bagian integral dari masukan untuk proses pengambilan keputusan manajemen. lembaga internal audit, kinerjanya harus diukur mengacu pelaksanaan tupoksi lembaga internal audit, antara lain memantau kualitas pelayanan terhadap audit yang diberikan auditor dan juga melaporkan apa yang telah mereka capai. secara eksternal, ukuran ukuran kinerja lembaga internal audit dan editornya merupakan hal penting akan hal pendelegasian akuntabilitas yang efektif. dengan adanya informasi kinerja lembaga auditor internal, stakeholder organisasi dapat memberikan kontribusinya dalam rangka penyempurnaan mekanisme kerja lembaga tersebut yang berdampak positif pada penyempurnaan kebijakan mutu pelayanan organisasi bagi kepentingan rakyat banyak. berikut ini terdapat beberapa contoh indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk mengindikasikan keberhasilan atau kegagalan dari dari suatu lembaga internal audit didalam menjalankan fungsi audit internalnya: jumlah waktu kontak efektif dengan pelanggan audit ukuran ini merupakan waktu yang dihabiskan auditor untuk mengadakan kontak dengan pelanggannya dalam usaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai standar auditing yang ada. dalam setiap penugasan, berbagai kontak dengan pelanggan harus didokumentasikan. kontak yang baik dapat didefinisikan sebagai suatu pertukaran ide yang baik antara auditor dan audit dimana hasil pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu pengertian yang lebih baik atas akuntabilitas kinerja yang telah dijalankan instansi pemerintah yang diaudit. kontak langsung dengan pelanggan audit ini akan ditaksir dan dicatat dalam sistem informasi manajemen. pelaksanaan audit dan pengertian rupiah ukuran ini akan menunjukkan tingkat cakupan pelaksanaan pekerjaan audit yang sesuai dengan standar auditing yang berlaku. pada setiap akhir pelaksanaan pekerjaan, indikator ini akan menunjukkan besarnya rupiah yang tercakup didalam ruang lingkup pelaksanaan suatu pekerjaan audit. besarnya rupiah tersebut akan ditunjukkan oleh besarnya aset aset dan transaksi transaksi yang masuk dalam ruang lingkup audit. apabila terdapat transaksi sama yang merupakan obyek dari beberapa pemeriksaan, maka harus diambil tindakan yang hati hati agar tidak terjadi penghitungan dua kali untuk jumlah yang sama terkait suatu transaksi yang sama tersebut. jumlah rekomendasi yang disetujui ukuran ini akan menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan akuntabilitas terkait pelaksanaan suatu audit. rekomendasi yang dapat disetujui suatu instansi pemerintah yang diaudit secara tidak langsung menggambarkan kualitas auditor didalam merumuskan suatu rekomendasi yang tentu saja dirasakan berguna bagi audit. rekomendasi tersebut dalam iso dikenal dengan nama car collective and preventive action request. dalam setiap penugasan, persetujuan atas rekomendasi yang disetujui audit diindikasikan dengan respons yang diberikannya. jumlah rekomendasi yang diimplementasikan dalam iso rekomendasi ini diistilahkan dengan nama tindakan preventif dan tindakan koreksi. ukuran ini menunjukkan efektivitas proses audit secara keseluruhan. setiap rekomendasi akan diikuti hingga penyelesaiannya. manajemen organisasi akan memberikan tanggal penyelesaian, dan kemudian audit akan dilanjutkan guna menentukan sampai sejauh mana manajemen telah melaksanakan tujuan dari diberikannya rekomendasi. semakin banyak rekomendasi yang diimplementasikan audit, kinerja lembaga internal audit (yang diwakili oleh kinerja auditor internal) akan semakin baik. jumlah laporan audit yang diterbitkan ukuran ini akan menunjukkan usaha untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan sampai sejauh mana tingkat akuntabilitas yang telah dicapai oleh manajemen. laporan audit yang diterbitkan dihitung dari jumlah laporan yang sesuai dengan standar auditing yang berlaku, yang telah diterbitkan selama tahun berjalan. persentase x5) rencana audit yang diwujudkan ukuran ini untuk menunjukkan tingkat efisiensi yang mencerminkan secara tidak langsung kualitas dari rencana yang telah ditetapkan lembaga internal audit. jumlah ini didefinisikan dari jumlah total pekerjaan yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total pekerjaan yang direncanakan akan diselesaikan dalam rencana audit tahunan. tingkat pelayanan kepada pelanggan ukuran ini akan menunjukkan kualitas pelayanan audit sebagaimana dipersepsikan oleh pelanggan. pada saat selesainya setiap penugasan audit, sebuah survey akan dilakukan dengan mengirimkan formulir kepada audit. audit kemudian akan memberikan rating terhadap beberapa aspek qualitative dari pelayanan audit yang diberikan dan kemudian mengembalikan formulir yang telah diisi kapada pihak auditor. pertanyaan pertanyaan yang dapat dimasukkan dalam survey tersebut, misalnya: komunikasi yang dilaksanakan dengan pelanggan waktu yang dihabiskan dalam proses audit tingkat gangguan terhadap kegiatan rutin audit yang disebabkan oleh pelaksanaan audit tingkat perhatian yang diberikan terhadap jenis kegiatan dan program dari audit waktu yang diberikan untuk mengkomunikasikan hasil status pelaksanaan audit tingkat keahlian yang ditunjukkan oleh auditor terhadap jenis usaha dari audit pendekatan konstruktif dan positif, profesionalisme dan penghargaan yang ditunjukkan oleh auditor dokumentasi terhadap simpulan dan opini dari tim audit keakuratan dari hasil audit yang dilaporkan dan tingkat rekomendasi yang telah sesuai dengan standar yang berlaku kejelasan dan penjelasan logis dari laporan audit rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan tingkat "pertambahan nilai" secara keseluruhan yang disebabkan oleh adanya audit laporan yang tepat waktu ukuran ini merupakan salah satu ukuran lain yang akan menunjukkan kualitas dari pelaksanaan audit dengan asumsi bahwa semakin cepat laporan hasil audit disampaikan maka laporan tersebut akan semakin berguna bagi manajemen untuk mengadakan pembenahan dalam sistem manajerialnya. jumlah waktu audit efektif ukuran ini akan menunjukkan tingkat penggunaan sumber daya yang ada dalam kaitannya dengan pencapaian misi organisasi. \|lampiran quality assurance dan peran internal auditor (jo par dari: auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan spm standar lainnya auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan pelayanan prima lingkungan instansi pemerintah kementerian negara pendayagunaan aparatur negara bagaimana quality assurance oa) dilihat dari kacamata pemerintah? kemampuan untuk dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan urusan pemerintahan minimum sesuai yang dijanjikan, contoh untuk urusan wajib acuannya standar pelayanan minimal spm). gea ' tidak ada spm dan standar acuan urusan lainnya yang ditetapkan pemerintah tanpa melalui proses analisa kemampuan in, jika sudah ditetapkan dalam bentuk spesifikasi lengkap produk jasa layanan urusan pemerintahan diberbagai ber sae bean pelayanan urusan wajib mengacu jzo institusi pelaksananya benar mampu untuk merealisasikannya. dilakukan analisa, terkait mampu atau tidaknya memberikan mengacu spm atau standar acuan lainnya. pengecekan dilakukan melalui uji berbagai hana haa managemen yang ana dipenuhi, untuk dapat memberikan pelayanan sesuai spm'atau standar acuan lainnya. ana kah dapat ind oun akan metoda iso atau metoda yuan assurance lainnya. dengan kata lain quality assurance, pola benar mengacu dering cycle dalam bentuk plan do check act pca). gambarkan persyaratannya? kebijakan mutu pelayanan urusan pemerintahan dibuat mengacu spm atau standar acuan lainnya, dan diformalkan sebagai kebijakan mutu instansi pelaksananya (pemda provinsi, kabupaten dan kota, ataupun berbagai direktorat teknis pemerintah yang langsung memberikan tunas) pelayanan langsing ataupun fungsi pendukung). kebijakan mutu berikut berbagai sasaran mutunya direalisasikan melalui sistem managemen formal yang dikenal dengan nama sistem managemen mutu smm). smm diuji 'dan lolos uji. kelengkapan fungsi managemen dalam smm? mekanisme tinjauan managemen untuk perbaikan yang berkelanjutan, seluruh komponen smm diuji. lolos uji. pengujian dilakukan.atas kualitas berbagai.fungsi managemen berikut: hen ' a) kualitas mangan nan managemen pimpinan puncak dalam mengimplementasikan smm diuji:dan'lolos uji mengacu! komitmen implementasi berlaga persyaratan" a.i, fokus pasa pengguna layanan, formalisasi kebijakan dan sasaran mutu, melakukan money dan menindaklanjuti hasil money. kualitas "managemen berbagai sumber daya yang dibutuhkan , diujikan lolos uji c). kualitas "managemen prosa produksi dalam rangka realisasi produk layanan diuji dan.lolos uji. kualitas managemen oara monitoring, analisa, dan perbaikan , diuji dan lolos uji. apa peran auditor internal pemda unit kerja dalam menerapkan spm? melakukan reassessment terapm melakukan internal audit secara berkala sesuai jadwal yang sudah ditentukan, didalam hal memenuhi seluruh persyaratan terkait mengacu spm spm dan standar pelayanan prima apakah acuan auditor jika ada instansi pemda yang meng adopsi pelayanan iik dengan standar pelayanan diatas spm: acuannya mengacu berbagai kriteria untuk dapat memberikan pelayanan prima. apasajakriterianya? ina kriterianya dibuat mengacu usa penilaian service excellence sesuai metoda balige national quality program bop), yang terdiri dari (tujuh) kategori penilaian pelayanan prima, dan category penilaian profil'instansi kinerja pelayanan prima, fokus utamanya adalah dalam hal kan lapangan pelayanan dilihat dari berbagai sudut pandang pandang penilaian hasil results) peran auditor internal pemda unit kerja dalam menerapkan pelayanan prima? melakukan reassessment.tandar pelayanan prima melakukan internal audit secara berkala sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, didalam hal memenuhi seluruh persyaratan terkait mengacu standar pelayanan prima kas rangka keberhasilan pencapaian berbagai sasaran mutu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya yang mampu merealisasikan kebijakan mutu bernegara sesuai amanah uud mencapai masyarakat indonesia yang adil dan makmur . karenanya paradigma pengawasan harus dirubah menjadi, merealisasikan fungsi auditor internal sebagai pemberi jaminan (assurance) dan konsultansi jaminan (consulting activity) yang mendorong direktorat dan dinas memberikan pelayanan sesuai standar yang diacu dan juga "bertanggung jawab atas pelayanan urusan pemerintahan . dengan kata lain auditor internal wajib memberikan masukan pada pimpinan puncak yang masukannya akan menambah nilai value dan meningkatkan merasionalisasi organisasinya. ringkasnya, untuk instansi pemerintah pusat, inspektorat wajib menjamin dan mendorong direktoratnya bertanggung jawab dalam menjadikan setiap urusan wajib memiliki spm dan untuk urusan pemerintahan lainnya juga dibuatkan standar acuan pengukur kinerja pelayanannya. untuk instansi pemerintah daerah, inspektorat wajib menjamin dan mendorong dinasnya bertanggungjawab menjadikan setiap pelayanan urusan wajib dilaksanakan mengacu spm, dan setiap urusan pemerintahan lainnya dilaksanakan mengacu standar acuannya. seluruh tindakan auditor internal ini harus dilakukan secara obyektif dan independent. keseluruhan fungsi manajerial tersebut pac) pelaksanaanya membentuk satu siklus yang tidak terpisahkan atas komponennya, didalam menjalankan roda organisasi pemerintahan untuk pencapaian sasaran dan mutu pelayanan urusan pemerintahan. untuk menjamin keseluruhan fungsi manajemen pac) secara konsisten diimplementasikan, mekanisme check dalam bentuk audit yang ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan pencegahan identik dengan implementasi control (pengendalian dan pengawasan), perlu dilakukan secara berkelanjutan. pengukuran, analisa dan monitoring pelaksanaan perbaikan kinerja mengacu standar kinerja apakah spm ataukah standar acuan lainnya, keseluruhannya menjadikan pelaksanaan pelayanan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pemerintahan lainnya , tidak menyimpang dari sasaran mutunya. peraturan perundang undangan mengamanatkan, untuk setiap urusan wajib, menteri pimpinan land harus menyusun spm (sesuai urusan pemerintahan yang dibina olehnya). spm tersebut kemudian diacu pemerintah daerah didalam melaksanakan pelayanan berbagai urusan wajib yang harus dilaksanakannya. menteri pimpinan land juga harus menyiapkan standar acuan lainnya untuk urusan pilihan dan urusan pemerintahan lainnya . dalam kaitannya dengan i)panjangnya rentang kendali manajemen urusan lampiran auditor questions didalam verifikasi kesiapan penerapan standar pelayanan minimal spm dan berbagai standar acuan lainnyaii standar pelayanan minimal spm) atau standar acuan lainnya kementerian negara pendayagunaan aparatur negara meme eat sistem managemen mutu pelayanan publik. iso lingkup dari 'sistem pakan a0151 act jaan akuntabilitas ancien check vps jika realisasi dut pra produk atau jasa sistim (manajemen mutu) pemerintah& pemda dalam pelaksanaan pelayanan publik urusan pemerintahan the organization system satisfy its citizens) klasifikasi hasil swa assessment pelayanan publik urusan pemerintahan tingkat tingkat kinerja smm panduan kematangan pelayanan tidak ada tidak terbukti adanya pendekatan sistematis, tidak kena ada hasil, hasilnya buruk atau tidak dapat diperkirakan didalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan . ktb eni pendekatan sistematis berdasarkan masalah atau korektif. data minimal tentang hasil perbaikan tersedia secara minimal didalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan . wis pendekatan secara sistematis berdasarkan test were sel proses. tahap awal dari perbaikan sistematis, tersedia data tentang kesesuaian dan ada kecenderungan perbaikan didalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan". penekanan proses perbaikan digunakan. hasilnya baik dan perbaikan kecenderungan perbaikan dilestarikan didalam hal rene pelaksanaan urusan pemerintahan". besa proses perbaikan terpadu kuat, hasil tolok nah banding kelasnya diperagakan didalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan". logika praktis: pelayanan prima mampu memenuhi harapan pengguna layanan rakyat tidak mungkin prima jika spm saja belum mampu tupoksi katakan dan tulis apa yang dikerjakan kenyataan apakah yang dikerjakan ditulis sesuai yang dikatakan?? iso buktikan pertanyaan diatas dapat terjawab jika instansi pemerintah dapat mendefinisikan produk jasa layanan yang dihasilkannya (lengkap dengan acuan spesifikasi formalnya) untuk pelayanan urusan wajib contoh bidang pendidikan, atau bidang kesehatan, atau bidang kimpraswil, ataupun pelayanan urusan pemerintahan lainnya. pertanyaan selanjutnya akan mutu pelayanan urusan pemerintahan tersebut (mengacu tupoksi): apakah dihasilkan sesuai harapan pengguna layanan? berbagai level managemen untuk check pendefinisian dan pelaksanaan tupoksi level organisasi kementerian land pemda enterprise level level pimpinan puncak) level ditjen dinas pemda bisnis proses level) in. level operasional upt kementerian blu (misal rumah sakit), upt pemda berbagai, upt, sekolah, samgat dil) ruang lingkup pembangunan sistem managemen mutu ditetapkan secara spesifik, apakah pada level iii, atau level il, atau level konsekuensinya jika dipilih level lebih tinggi misal level berarti seluruh mekanisme kerja level turunannya menjadi tercakup dalam sistem managemen mutu. referensi utama uud45 kewajiban utama pemerintah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan memajukan kesejahteraan um33 (pengaturan perizinan) tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (basah28h(basal \|. fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara negara setiap orang berhak atas jaminan sosial . pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermanfaat (28h mencerdaskan kehidupan bangs negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya apbn (pasat lima pertanyaan dasar untuk menguji tupoksi telah dilaksanakan dengan pendekatan proses check konsistensi mutu pelayanan urusan wajib mengacu spm) what are you trying do? how you make happen? how you know it's right? id. how you know it's the best way doing it? howto you know it's the right thing do? apa yang engkau rencanakan untuk dihasilkan? bagaimana.engkau.merealisasikannya? ic.ie.pemerintahanwuuo: referensi: iso auditor questions. david hole john thompson lima pertanyaan dasar untuk menguji tupoksi telah dilaksanakan dengan pendekatan proses mengacu harapan masyarakat check konsistensi mutu pelayanan urusan wajib mengacu spm dan urusan pemerintahan lainnya mengacu standar acuannya) pertanyaan sama ditanyakan pada berbagai level managemen level kementerian land pemda enterprise level) jl. level direktorat jenderal dinas pemda bisnis proses level) iii. level operasional upt kementerian upt pemda berbagai blu (misal rumah sakit), upt, sekolah, samgat dil) ia. apa yang engkau rencanakan untuk dihasilkan? bagaimana engkau merealisasikannya?kepemerintahan uc: referensi: iso auditor questions. david hole john thompson prinsip delapan) prinsip managemen mutu dalam mewujudkan pelayanan urusan pemerintahan kualitasnya minimum sesuai spm standar acuan lainnya fokus pada harapan rakyat (pengguna layanan) kepemimpinan (didalam menerapkan standar mutu) pelibatan anggota (didalam menerapkan standar mutu) pendekatan proses (didalam menerapkan standar mutu) pendekatan sistem pada managemen (idem) perbaikan berkesinambungan (idem) pendekatan fakta pada pengambilan keputusan hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok (idem. keppres tahun catatan: didalam menjawab pertanyaan dibawah, sesuaikan pilihan kementerian land pemda dengan organisasi yang akan diaudit. demikian juga dengan pilihan proses ditjen dinas (pilih hanya salah satu)!!! antena ppn ane anak teng rencanakan untuk dinaikan apa purpose(perlunya) atau misi dibentuknya kementerian land pemda dikaitkan dengan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan? (tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat) analisa apa yang sudah dilakukan untuk menentukan critical factors yang berpengaruh pada pencapaian purpose misi yang diterjemahkan dalam kebijakan mutu berikut berbagai sasaran mutu pelayanan urusan kepemerintahan spm dll)? (berbagai factor yang perlu dikontrol kementerian land pemda) bagaimana critical factors diidentifikasi dan dievaluasi? (tentu saja pemilihannya tidak dengan mengkopi mencomot) kebijakan (contoh spm) apa yang sudah ditetapkan sebagai acuan kerja kementerian land pemda untuk mewujudkan purpose misinya? bagaimana proses untuk menetapkan kebijakan kementerian land pemda? bagaimana kebijakan (contoh spm) tersebut disosialisasikan keseluruh organisasi kementerian land pemda (dan dimengerti seluruh aparaturnya)? bagaimana keterlibatan aparatur kementerian land pemda disaat menyusun dan menetapkan kebijakan (contoh spm) tersebut? indikator dan ukuran apa yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan kebijakannya (contoh spm) terkait pelaksanaan berbagai urusan kepemerintahan? kementenany land pem delete)preman bea apa purpose(perlunya) misi dibentuknya kementerian land pemda? (tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat) suatu organisasi yang tidak pernah mempertanyakan: apakah melaksanakan pelayanan urusan kepemerintahan sesuai harapan pengguna layanannya (rakyat)? apakah tujuannya dan besaran target kinerjanya didalam hal melayani pelayanan urusan pemerintahan tersebut dan bagaimana berbagai persyaratannya? apakah target kinerjanya diformalkan dalam standar evaluasi kinerja laki contoh standar pelayanan minimal spm)? organisasi tersebut dipastikan akan gagal memenuhi purpose misi dibentuknya organisasi tersebut. go) komponen land pama baya) penamaan apa tahapan kuncinya (key stages) saat menetapkan kebijakan mutu berikut berbagai sasaran mutunya yang akan dicapai dan juga berbagai proses utama untuk pencapaiannya? analisa apa yang sudah dilakukan untuk dapat mengetahui level kinerja saat kini terkait kebutuhan saat sekarang yang akan datang, dan berbagai harapan dari rakyatnya? riset apa yang sudah dilakukan akan harapan rakyatnya? (riset dilakukan berkelanjutan: harapan sifatnya dinamik) bagaimana hasil riset ini integritasnya dapat dijaga? peraturan perundang undangan apa saja yang berpengaruh pada misi kementerian land pemda tindak lanjut target apa saja yang ditetapkan, terkait hasil riset didalam merealisasikan beban kinerja keberhasilan kementerian land pemda untuk melaksanakan misinya?'? iya (mantan kan arndti loyal): aan han belgainnand merealisasikan hasil tersandi eh. l,kememeusma analisa yang sudah dilakukan untuk membalance berbagai kebijakan mutu (tujuan) sasaran mutu (sasaran) pelayanan urusan pemerintahan dan penetapan prioritasnya? produk, jasa, pasar projek apa saja yang perlu diadakan untuk merealisasikan berbagai tujuan tersebut? produk, jasa, pasar projek apa saja yang perlu dibatalkan karena tidak lagi sesuai dengan tujuan yang ada? bagaimana resiko kegagalan pencapaian kebijakan mutu dan sasaran mutu identifikasi dan dianalisa? set proses terinterkoneksi (kelompok proses) apa saja ditetapkan dapat menghasilkan dan menyalurkan produk jasa layanan dibutuhkan kepada pengguna layanan? mekanisme apa saja sudah ditetapkan menarik produk yang gagal atau membatalkan suatu proyek yang dianggap gagal? (contoh imb yang tidak sesuai tata ruang, izin penambangan terbuka dikawasan hutan lindung dll) ana nana, ara kena para real para bera ann tee tele mengenai land pemda level ema yen stp uber dar belgalinnana merealisasikan hasil tersayujt? analisa apa saja sudah dilakukan dalam menetapkan struktur organisasi lingkungan kerja untuk keberhasilan menjalankan berbagai bisnis proses sudah ditetapkan? bagaimana struktur organisasi kementerian land pemda dihasilkan dari analisa tersebut? lihat slide logika praktis) apakah pejabat bertanggung jawab atas pencapaian berbagai target kinerja terkait kebijakan mutu sasaran mutu dilibatkan saat perencanaannya dan bagaimana kelihatannya? : bagaimana perencanaan kementerian land pemda untuk pencapaian kebijakan mutu tujuan) berikut sasaran mutu pelayanan urusan pemerintahan" implementasikan lingkungan organisasi kementerian land pemda? g15354551553) bagaimana caranya meyakinkan bahwa perencanaan strategis kementerian land pemda mencapai berbagai target ona pelayanan terkait kebijakan mutu (tujuan) pelayanan urusan pemerintah an, diketahui dimengerti setiap level organisasi kementerian land pemda? bagaimana perencanaan strategis tersebut dimutakhirkan dan integritasnya dipelihara, sehingga setiap perubahannya versi perencanaan terakhir, selalu diacu oleh diseluruh organisasi kementerian land pemda? nkementenan land) perda lava panai bagan ikea aoa dipakai lain sesi mangan alat ukur apa digunakan berikut indikatornya mengukur level capaian target kne terkait kinerja realisasi kebijakan mutu pegangan pelayanan rusak pemerintahan kementerian land pemda? berapa besaran target kinerja tersebut telah disetujui bersama? bagaimana hasil capaian kinerja dibandingkan target kinerja yang telah ditetapkan dlm peraturan perundang undangan (misal apa sesuai spm)? metoda pengukurannya bagaimana, dan frekuensinya berapa kali dilakukan dalam satu tahun? tindakan atau metoda apa sudah pan kementerian land pemda untuk menjaga integritas hasil pengukuran? (kinerja dilaporkan sesuai kenyataan lapangannya) bagaimana hasil pengukuran tersebut, dikonsolidasikan jadi satu kesatuan hasil untuk check kinerja terkonsolidasi outcome (mengacu indikator kinerja utama) kementerian land pemda? e:s52 bagaimana gagaljika terjadi kegagalan pencapaian target kinerja, analisa apa yang dilakukan mengetahui akar permasalahannya?e:: perbaikan apa sis pake sudah dilakukan terkait hasil review kinerja kementerian land pemda sebelumnya (last review performance)? es:s1 ia kementerian land pemda level) peran saint baganmanarbiketahiln asi disapa dgn saran ernaikea aya pena) bagaimana caranya men check verifikasi kesesuaian sistem managemen mutu smm) diimplementasikan kementerian land pemda, dengan kebijakan mutu dan values ditetapkannya untuk pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan? hasilnya bagaimana, saat check terakhir kesesuaian nya? (apa pengimplementasian sesuai target kebijakan mutu (misal spm). sesuai tidaknya dilihat dari dampak pada ketersediaan budget, sdm, sarana, prasarana lingkungan kena yang memadai. seluruh sumber daya tsb dapat disediakan secara tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dll?) checks (pemeriksaan) macam apa dilakukan verifikasi kebijakan mutu pelayanan kementerian land pemda berikut berbagai sasaran mutunya nya, apakah kinerjanya dicapai dengan cara efisien? efisiensi pemanfaatan knowledge, waktu, uang dil) kriteria yang digunakan untuk menetapkan bahwa smm kementerian land pemda adalah efisien? kean tahap identifikasi harapan pengguna layanannya (rakyatnya) s d berhasil dipuaskan) bagaimana hasil analisa minggunya. saat terakhir kali checks smm ini dilakukan? (perlu diperbandingkan dan cara benchmarking, apa kinerjanya, terbaik lingkungan kementerian land pemda alania wo) "bayak kementerian land pemda feveija pes ban bagaimana dikstinu hasil htu diposisi gaet aro! enable tas sistem managemen mutu kayen metoda digunakan untuk melakukan mengecek an ini, dan frekuensinya berapa kali per tahun? pimpinan puncak harumkan untuk me review smm secara berkala) siapa terlibat dalam melakukan assessment smm tersebut? (rekaman terkait hasil assesmentnya tersedia atau tidak?) bagaimana hasil assessment direkam didokumentasikan? (hasil rekaman assessment digunakan untuk masukan tinjauan managemen, keputusan diambil pimpinan akan salah jika hasil assessment, pendapatannya direkam secara tidak akurat) bagaimana hasil assessment yang relevan diteruskan pahat yang bertanggung jawab untuk menindak lanjutnya mengkoreksinya (apa dianjurkan karyawan memberikan masukan perbaikan secara proaktif: jika karyawan dilibatkan apa usulannya pernah ditindaklanjuti?) s. tindakan apa yang sudah dilakukan, saat terakhir kali checks ini dilakukan, yang menghasilkan perbaikan efisiensi smm dan bagaimana perbaikan tersebut diukur? mela kementerian semua leve nee nenas bagaimana diketahui apa dinas kan sesuai harapan penggunaayananga mensos kualitas efektivitas sistem managemen mutu pelayanan) checking apa saja sudah dilakukan, verifikasi berbagai target kinerja organisasi, masih relevan dengan purpose misi kementerian land pemda didalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan? (apakah kebijakan sasaran mutunya masih relevan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis) metoda apa digunakan lakukan checking tsb: berapa sering dilakukan frekuensinya? (perubahan lingkungan strategis selalu diantisipasi secara tepat waktu tepat reaksi) siapa yang terlibat dalam revisinya? (audit melibatkan seluruh level kementerian land pemda: informasi masukan sebaiknya dikonsolidasikan secara bottom up) bagaimana hasil assessment ini direkam didokumentasikan? rekaman akan digunakan dalam tinjauan managemen: pengambilan keputusan akan mengacu fakta rekaman hasil audit. karenanya catatan rekaman tersebut harus akurat) gg3
jurnal darya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan eliminasi putusan nomor: pid. pn .tng) karton fakultas hukum universitas pulang kartonoshimhegmail.com abstrak perbuatan persetubuhan dalam kuhp termasuk kategori kejahatan terhadap kesusilaan yaitu salah satu kejahatan yang dikenal dengan perzinahan atau mudah (overset). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana hakim mempertimbangkan dasar dasar hukum materiil dalam putusan nomor: pid. pn.tng menerapkan dakwaan ke dan hakim dalam memutus perkara perzinahan nomor pid. pn.tng terkait bw, sudah tepat dalam penerapannya. metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. hasil penelitian menunjukan unsur unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan ini telah terpenuhi dan penerapan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim kurang tepat karena salah satu terdakwa tidak tunduk pada mengingat dalam harus adanya putusan cerai terlebih dahulu. hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perzinahan perkara nomor: pid. pn.tng lebih didasarkan pertimbangan dari sisi psikologis terdakwa untuk perbaikan diri, hal ini terlihat dalam pemberian hukuman didasarkan unsur ke huruf kuhp tidak terpenuhi sehingga unsur kabur dan dipaksakan. kata kunci: penerapan sanksi, tindak pidana, perzinahan. abstract the act intercourse the criminal code included the category crimes against defence, which one the crimes known adultery whether (overset). this study aims find out and analyze how the judge considers the legal basis material the decision number: pid. pn.tng applying the indictment article paragraph and the judge deciding the case adultery number pid pn.tng related article bw, appropriate its application. the juridical normative research method based literature data that analyzed qualitative normative manner. the results the research show that the elements adultery this decision have been fulfilled and the application article paragraph which used legal basis for judges' karton penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. considerations incorrect because one the defendants not subject article considering that paragraph article there must bea divorce decision first first. the judge conviction criminal adultery case number: pid. pn.tng more based consideration from the psychological side the defendant for self improvement, this can seen the sentence given based the elements article paragraph the letter criminal code not fulfilled that the elements article are blurred and forced. keywords: position sanctions criminal act, adultery. pendahuluan era modern yang millennial semakin pesat perkembangan peradaban manusia, canggihnya teknologi komunikasi, semakin beragam pula tingkah polah manusia serta problematika sosial yang terjadi masyarakat. perkembangan media sosial dewasa ini, sedikit banyaknya telah memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku manusia dengan pergaulan tanpa batasan, tidak mengindahkan norma norma hukum yang berlaku masyarakat dan menafikan ajaran agama, sehingga menjadi keprihatinan bagi kita umat yang beragama. gaya hidup sex bebas acap kali dilakukan oleh laki laki dan perempuan yang bukan muridnya dan tanpa adanya status hubungan pernikahan yang sah menurut aturan hukum perkawinan. bentuk tingkah laku seksual yang kerap terjadi adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki pasangan sah melalui ikatan perkawinan. hukum indonesia tidak mendefinisikan khusus terkait perselingkuhan ini, jika merujuk kamus besar bahasa indonesia, selingkuh berarti menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri dan menyeleweng .' salah satu perilaku yang diatur terkait perselingkuhan dalam pernikahan adalah perzinahan dalam konteks hukum islam dan overset dalam literatur hukum pidana. merajalelanya perzinahan dalam kehidupan masyarakat telah menodai adanya suatu ikatan suci dalam perkawinan. dengan adanya sebuah perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang diakses tanggal, januari jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan penutup simpulan hasil dari penelitian dan pembahasan ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut: putusan sanksi pidana kurungan (enam) bulan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam penerapannya sudah sesuai kalau dikaitkan hukum pidana materil dalam ke huruf kuhp dan sudah menjelaskan unsur unsur tindak pidana perzinahan. meskipun saksinya dirasakan terlalu ringan karena sistem pemidanaan dalam kuhp menggunakan pidana maksimal. dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan terdakwa had setiawan dalam perkara putusan nomor: pid. pn.tng lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman berdasarkan ke huruf kuhp, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam saran kepada masyarakat agar lebih menjaga keharmonisan dalam keluarga, memahami kelebihan dan kekurangan pasangannya sehingga meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi. kepada para hakim dalam menjatuhkan putusan lebih sistematik, menjaga ketepatan yuridis normative, memperhatikan aspek aspek hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan dan harus secara tegas memberikan putusan yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang bersifat progresif. karton penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. daftar pustaka buku abdurrahman doi, tindak pidana dalam syariat islam, rangka cipta, jakarta, abu monarki, membangun rumah tangga dalam islam, pt. berlian putih, pekan baru, alami ghazali, pelajaran hukum pidana, raja grafindo persada, jakarta, ahmad wardi music, hukum pidana islam, sinar grafika, jakarta,zaenal arifin dan asal salin, pidana islam indonesia, pustaka firdaus, jakarta, muhammad abdul kadir, hukum perdata indonesia, pt. citra aditif bakti, bandung, moeljatno, asas asas hukum pidana indonesia, bina aksara, jakarta, soesilo, kitab undang undang hukum pidana kuhp) serta komentar komentarnya lengkap demi polita: bogor, tt, kitab undang undang hukum pidana kuhp), cipta jenaka, bogor, tt, kapita semesta hukum pidana, alumni, bandung, salim hs, pengantar hukum perdata bw), sinar grafika, jakarta, sudarto, hukum pidana badan penyediaan bahan bahan kuliah undip, semarang, tt, hukum pidana jilid ia, badan penyediaan bahan bahan kuliah undip, semarang, teguh prasetyo, kriminalisasi dalam hukum pidana, nusa media, bandung, topo santoso, seksualitas dan hukum pidana, ind hill, jakarta, jurnal kautsar ramadhan, eko rahardjo, gunawan jatmiko, dikutip dari: diakses tanggal februari pukul bintang wicaksono, dikutip dari dalam r kuhp diakses tanggal februari jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah suatu peraturan perundang undangan mengenai perkawinan hukum islam sangat tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku zina baik yang sudah kawin atau belum, atas dasar hubungan sama sama cinta atau tidak ada rasa cinta. hamzah hasan menyatakan, seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina muatan dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina giru muatan . dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara zina dalam perspektif hukum syar' islam) dan kuhp kitab undang undang hukum pidana indonesia). menurut salim menyatakan bahwa, pernikahan dalam waktu yang sama, seorang laki laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya, dan seorang perempuan hanya diperbolehkan satu orang laki laki sebagai suaminya. perzinahan dalam pandangan soesilo, merupakaneri atau suaminya. supaya masuk ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak . lebih lanjut soesilo berpendapat peraturan perundang undangan indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat, karena hal tersebut terlihat dari tindakan kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah .' tindak pidana perzinahan dalam kuhp termasuk jenis kejahatan terhadap kesusilaan, hal ini dikemukakan muhammad abdul kadir, bahwa: kejahatan yang dimaksud telah dimuat dalam kurang lebih (lima) yaitu (perzinaan), (pemerkosaan bersetubuh), (bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya dalam keadaan pingsan), (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya) abu monarki, membangun rumah tangga dalam islam, pt. berlian putih, pekan baru, hlm. ahmad wardi music, hukum pidana islam, sinar grafika, jakarta, hlm.hlm. salim hs, pengantar hukum perdata bw), sinar grafika, jakarta, hlmsoesilo, kitab undang undang hukum pidana kuhp), cipta jenaka, bogor, hlm. karton penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya kawanan dan menimbulkan luka luka atau kematian) . apabila mengacu dalam aturan kuhp yang ada saat ini, terdapat syarat syarat seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan perzinahan yaitu: melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki laki bukan suaminya atau bukan isterinya, tidak menundukkan dirinya pada kuh perdata, telah diketahui pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristeri, dan berlaku ketentuan kuh perdata bagi pasangan bersetubuhnya itu . dalam penelitian ini, mengangkat kasus tindak pidana perzinahan yang terjadi kabupaten tangerang banten, bahwa suami dari perempuan yang mengetahui istrinya diketahui telah melakukan perzinahan dengan laki laki lain, telah diketahui status laki laki tersebut yaitu sudah menikah dengan istri sahnya, dan pada akhirnya pihak laki laki tersebut melaporkan kepada polisi dengan laporan bahwa istrinya itu telah melakukan perzinahan, dan pihak suami melaporkan dengan ke selanjutnya dalam persidangan diketahui bahwa pihak terdakwa (laki laki) tersebut secara undang undang tidak tunduk terhadap kuh perdata karena pihak terdakwa (laki laki) tersebut beragama muslim islam), dan pihak terdakwa (perempuan) beragama kristen maka sudah jelas secara undang undang tunduk pada kuh perdata, dan oleh karena itu maka sudah seharusnya dalam laporan ke tidak terpenuhi. permasalahan berdasarkan latar belakang atas, dapat ditemukan rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: pertama, bagaimana penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak pidana perzinahan? kedua, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam perkara nomor: pid. pn.tng? muhammad abdul kadir, hukum perdata indonesia, pt. citra aditif bakti, bandung, hlm. bintang wicaksono, dikutip dari kuhp diakses tanggal februari jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan metode penelitian penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, dan kajian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari buku buku hukum, kitab undang undang hukum pidana, undang undang perkawinan, kompilasi hukum islam ataupun norma norma yang mengatur tentang perzinahan, teori hukum atau doktrin doktrin hukum. pembahasan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perzinahan zina secara bahasa berarti aisyah, yaitu perbuatan keji. pengertian zina secara istilah menurut abdurrahman doi, berarti hubungan kelamin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan .' hal senada juga dikemukakan oleh ahmad wardi, bahw dikategorikan perzinahan. dalam istilah bahasa belanda disebut overset demikian pula termaktub dalam kuhp. overset dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kesetiaan dalam hubungan perkawinan. sedangkan noon langemayer mengutarakan bahwa, perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, sedangkan orang yang tidak terikat dalam suatu pernikahan, dalam perbuatan itu adalah turut serta (medepleger). " tidak jauh berbeda juga dengan pendapat soesilo yang menjelaskan bahwa, zina adalahsar dapat dibidangnya pelaku adalah adanya asas kesalahan atau adanya asas legalitas. menurut teguh prasetyo, mengartikan bahwa, pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana .' hal ini berarti pelaku abdurrahman doi, tindak pidana dalam syariat islam, rangka cipta, jakarta, hlm. ahmad wardi music, op.cit, hlm. topo santoso, seksualitas dan hukum pidana, ind hill, jakarta, hlm. subid, hlm. mr. soesilo, loc.cit, hlm. teguh prasetyo, kriminalisasi dalam hukum pidana, nusa media, bandung, hlm. karton penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. dapat diberikan sanksi pidana jika memenuhi unsur unsur kesalahan. menurut moeljatno, menyatakan bahwa: tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur unsur lahir, oleh ka. ' berdasarkan hal tersebut atas sudarto, mengungkapkan hal yang senada yaitu: tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang undang dan tidak dibenarkan (an objective breach panel provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhbaru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut . selanjutnya, sudarto menyatakan bahwa, sini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (keine strife ohne schulz atau geen strait zonder schulz atau nulla pone sine culpa). culpa sini dalam arti yang lebih luas, meliputi juga kesengajaan .'? kesalahan, yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. seorang pria dan wanita yang telah menikah melakukan hubungan perzinahan, padahal keadaan jiwa dan kesadarannya mengetahui, bahwa berlaku baginya atau pun seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, maka patula cela itu diperolehnya dengan diterapkannya sanksi pidana.' menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan. keberadaannya menurut teguh prasetyo, memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu moeljatno, asas asas hukum pidana indonesia, bina aksara, jakarta, hlm. sudarto, hukum pidana badan penyediaan bahan bahan kuliah undip, semarang, hlm. ibid zaenal arifin dan asal salim, pidana islam indonesia, pustaka firdaus, jakarta, hlm. jurnal surya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma . menurut sudarto, mengatakan bahwa: sanksi dalam hukum pidana dapat kategorikan menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. ide dasarnya berbeda kedua duanya, sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan. sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: untuk apa diadakan pemidanaan itu . tindak pidana perzinahan dalam lingkup hukum pidana indonesia termasuk tindak pidana aduan, artinya tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana harus terlebih dahulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan. soesilo menegaskan bahwa: kuhp merupakan suatu delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak isteri atau suami yang dipermalukan dirugikan . pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dakwaan pidana terhadap pelaku perzinahan kasus posisi awal mula perkenalan had setiawan dan bun fie bertemu mitra gading serpong kemudian diajak hotel didunia km. jalan raya serpong tangerang. sejak bulan agustus sampai maret antara had setiawan dan bun fie sudah sering melakukan hendak hotel didunia jalan raya serpong km. tangerang dan hotel sion holiday jalan raya serpong km. samping indah kiat tangerang. antara had setiawan dan bun fie telah terikat perkawinan dengan pasangannya masing masing berdasarkan fakta fakta dalam persidangan, dan pembuktian terkait unsur unsur tindak pidana, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan primer: ke huruf kuhp dakwaan jaksa dalam kasus ini jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap tindak pidana perzinahan terdakwa had setiawan, antara lain sebagai berikut: menyatakan terdakwa had setiawan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam huruf kuhp. teguh prasetyo, op.cit., hlm. sudarto, hukum pidana jilid badan penyediaan bahan bahan kuliah undip, semarang, hlm. alami ghazali, pelajaran hukum pidana, raja grafindo persada, jakarta, soesilo, loc.cit, hlm. karton penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. menjatuhkan pidana kepada terdakwa had setiawan dengan pidana penjara selama (enam) bulan dengan masa percobaan (sepuluh) bulan. cc. menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara dirampas untuk dimusnahkan. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. (seribu rupiah) dakwaan primaire selalu dengan ancaman hukuman yang terberat, karena dalam hal ini hanya ada satu perbuatan pidana jadi bukan kumulatif. dalam konteks kasus ini penulis berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum jika dilihat dari aspek perbuatan para terdakwa yang merugikan, meresahkan bahkan menghinakan pasangannya yang dilakukan secara berulang, seyogyanya didakwa dengan tuntutan maksimal. menurut ted honderich, berpendapat bahwa, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) karena terdakwa berlaku secara sah melawan hukum . dikaitkan dengan teori absolut (teori retribusi) seharusnya terdakwa menerima sanksi terberat demi kesalahannya karena menurut yong ohoitimur pemidanaan menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkannya dan pemidanaan ini dibenarkan secara moral . hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi mandat dan wewenang oleh undang undang untuk mengadili hal ini termaktub dalam kurap. pengertian yang senada juga terdapat dalam undang undang tahun tentang kekuasaan kehakim. dalam tersebut dinyatakan bahwa hakimnaungan mahkamah agung. dalam menjalankan kewenangannya, hakim harus bertanggungjawab untuk bekerja secara profesional, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori teori ilmu hukum, perundang undangan dan doktrin doktrin hukum. sehingga dalam kualitasnya tidak jarang seorang hakim dianggap tidak adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara tertentu, beragam sikap dan tanggapan dari ted honderich dalam teguh prasetyo, loc.cit.,hlm. yong ohoitimur dalam teguh prasetyo, op. cit., hlm. jurnal darya kencana satu dinamika masalah hukum dan keadilan berbagai pihak yang merasa dirugikan ada yang mengecam, merendahkan, bahkan mengejek hakim dengan bahasa yang kasar dan tidak proporsional. sudarto berpendapat bahwa, hakim memberikan keputusannya mencakup hal hal sebagai berikut: keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya: keputusan mengenai hukumannya, yaitu dan keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana . seorang hakim dalam memberikan dasar pertimbangannya sebelum memutuskan suatu perkara harus benar benar mempertimbangkan dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni bukan hanya mendasarkan kepada pertimbangan yuridis semata tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan norma norma yang hidup dalam masyarakat. secara yuridis, dalam kurap mengatur bahwa: seorang hakim pada saat menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidanalat bukti sah yang dimaksudkan adalah keterangan saksi, keterangan ahli: surat: petunjuk: dan keterangan terdakwa, atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan kurap) . dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dalam putusan nomor: pid. pn.tng adalah: tergantung dari dakwaan yang ajukan oleh jaksa, semua unsur unsur dari masing masing kejahatan akan dipertimbangkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan. hal hal yang memberatkan: terdakwa tidak mengakui perbuatannya. akibat perbuatan terdakwa, hubungan suami isteri antara saksi agus pranata halim dan bun fie fie menjadi tidak akur rukun lagi. hal hal yang meringankan: kautsar ramadhan, eko rahardjo, gunawan jatmiko, dikutip dari: diakses tanggal februari pukul soeharto, kapita semesta hukum pidana, alumni, bandung, hlm. terjadi, soesilo, kitab undang undang hukum acara pidana dengan penjelasan resmi dan komentar, polita bogor, hlm. karton penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. terdakwa belum pernah dihukum, berdasarkan dakwaan penuntut umum, majelis hakim memberikan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan uraian uraian fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dibawakan kepadanya. menimbang, bahwa didasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim memperhatikan pembuktian terkait unsur unsur tindak pidana dalam ke kuhp, sebagai berikut: seorang pria yang telah kawin dimaksud dengan seorang pria yang telah kawin adalah tentu menunjuk kepada had setiawan yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa. berdasarkan berita acara penyidikan dari penyidik terdakwa menerangkan telah menikah dengan istrinya ely nurmayanti pada tanggal januari sesuai dengan buku nikah telah memiliki (satu) orang istri dan (dua) orang anak, unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa masih dalam ikatan perkawinan. berbuat zirah, kuh perdata berlaku padanya. terdakwa had setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan. maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan selama (enam) bulan. majelis hakim dalam perkara ini, tidak menemukan alasan pembesar dan hal hal yang meringankan dari pelaku perzinahan. dalam konteks ini, majelis hakim seharusnya menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dengan hukuman yang seberat beratnya dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman pidana maksimum berupa pidana penjara selama (sembilan) bulan sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam kuhp. dan dalam dasar pertimbangannya majlis hakim tidak memperhatikan norma norma dalam masyarakat, aspek aspek sosiologis dan psikologis pihak yang dirugikan yaitu suami korban bahkan isteri pelaku sendiri.
salinan nim raga trans, bupati magelang provinsi jawa tengah peraturan bupati magelang nomor tahun tentang pedoman pengembangan desa kelurahan layak anakdesa kelurahamemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pedombab pembiayaan pembiayaan pengembangan desa kelurahan layakformat hasil penilaian desa kelurahan layak anak format hasil penilaian desa kelurahan layak anak kecamatan fee terbentuk gugus tugas desa kelurahan layak sudahterbertuk aap got tugas desa keluhan nan kelembagaan desa kelurahan anak bidakeada anak melaksanakan pertemuan gugus tugas desa tidak melaksanakan tersusun rencana aksi desa kelurahan layak anak sudah tersusun seni ana dalam ata apb desa atau belanja langsung kelurahan takada mena anta dasar pemenuhan hamdan memata perlindungan anak tingkat kecamatan belum memiliki ho. peran aktif masyarakat ada dalam pemenuhan hak peran aktif masyarakatnya pem bag keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan dunia usaha sudah terlibat pem dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan adainovasi san ketan inovasi dalam pemenuhan bea klaster hak sipildankebebasan sekupang akta kelahiran halngsedis oojumlahanakse kecamatan bawah jumlah anak kecamatan terbentuk forum anak desa kelurahan sudah terbentuk \|heraanaan pembangunan besar keran batan eat ban page klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan terbentuk pusat informasi dan konseling remaja ada ken terbentuk bina keluarga remaja aktif ada ema angka usia perkawinan menurun menu p kisterkesehatan dasar dan kesejahteraan posyandu terintegrasi dengan paud dan bkb terintegrasi prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar ran i angka kematian bayi paling tinggi sebesar sper1.000kelahtanhidup bean oon angka kematian balita paling tinggi sebesar 8per1000kelahiranhidup bea terpenuhi imunisasi dasar lengkap baling sedikit appa ditetapkannya kawasan tanpa rokok tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan antar desa, mangpekyanandikeramatan,tenyaribatat belum ditetapkan kawasantanparokok klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terbentuk sekolah ramah anak pada jenjang sebanyak pendidikan dasar belum terbentuk atau terbentuk kurang dari terbentuk paud yang terintegrasi posyandu dan lebih dari jumlah desa kelurahan bina keluarga balita sama atau kurang dari partisipasi anak mengikut paud meningkat meningkat tidak meningkat adanya perpustakaan taman bacaan desa lada kelurahan tidak ada klaster perlindungan khusus aaa$ terbentuk ppt desa kelurahan sudah terbentuk belumterbentuk salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ketua tim verifikasi desa kelurahan layak anak imam laksana s.h. hum. socio000000cocooooooooooooooooooococ o(cococcccc. pangkat pembina nip nippola koordinasi antar kelembagaan keterangan salinan sesuai dengan aslinya garis lini bupati magelang, kepala bagian hukum, garis koordinasi ttd atas konsultasi, pelaporan kebawah disposisi, arahan, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi zaenal arifin imam laksana, s.h., hum. pembina nip. lampiran iii peraturan bupati magelang nomor tahun tentang pedoman pengembangan desa kelurahan layak anak laporan perkembangan desa kelurahan layak anak s.d. semester . tahun. gg" sasaran terbentuk gugus tugas desa kelurahan layak anak \|. lo. dalam kelembagaan desa kelurahan layak anak kelurahan layak anak tersusun rencana aksi desa kelurahan layak anak apb desa atau belanja langsung kelurahan anak tingkat kecamatan perlindungan anak ena ram penamaan badan perlindungan anak hak anak cakupanaktakelahiran \|. bo. lo. terbentuk forum anak desa kelurahan yo. perencanaan pembangunan desa kelurahan terbentuk pusat informasi dan konseling remajaaktf po. terbentuk bina keluarga remajaaktf \| . angkausiaperkawinanmenurun posyandu terintegrasi dengan paud dan bkb ' ) \| prevalensigiziburuk angkakematianbayi angkakematianbalta terpenuhiimunisasidasarlengkap ditetapkannyakawasantanparokok pendidikan dasar terbentuk paud yang terintegrasi posyandu dan dia ketuanya bala ran poamtudan partisipasi anak mengikuti paud meningkat kelurahan terbentuk pet desa telaahan kepala desa lurah . joi. salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, imam laksana, s.h., hum. pembina bupati magelang, nip. ttd zaenal arifindesa kelurahan layak anak adalah lembaga koordinatif tingkat desa kelurahan yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desa kelurahaesa kelurahan layak anak adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan desaforum anak desa kelurahan adalah organisasi tingkat desa kelurahapusat pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat dengan ppt, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh kepala desa dan konselibab prinsip pengembangan desa kelurahan layak anak pengembangan desa kelurahan layak anak dilaksanakan berdasarkan prinsip,g mempengaruhi dirinya. pengembangan desa kelurahan layak anak diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputipada dituangkan dalam rencana aksi desa kelurahan layak anak. strategi pengembangan desa kelurahan layak anak berupa pengintegrasiiii tahapan pengembangan tahapan pengembangan desa kelurahan layak anak meliputi: pembentukan meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan. pemantauan, evaluasi: dan pelaporan. bab pembentukan tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: penandatanganan komitmen tertulis oleh kepala desa lurah, pembentukan gugus tugas desa kelurahan layak anak, ppt, dan forum anak desa kelurahan, dan cc. pengumpulan data dasar dan analisis situasi data anak. tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka berupa penyusunan rencana aksi desa kelurahan layak anak. penyusunan rencana aksi desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh gugus tugas desa kelurahan layak anak. rencana aksi desa layak anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan desa. rencana aksi kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan lurah. tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi desa kelurahan layak anak oleh gugus tugas desa kelurahacc.tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka adalah penetapan desa kelurahan sebagai desa kelurahan layak anak oleh bupati. penetapan desa kelurahan sebagai desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada setelah dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria desa kelurahan layak anak. kriteria desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penguatan kelembagaan, meliputi: terbentuknya gugus tugas desa kelurahan layak anak, adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kelembagaan desa kelurahan layak anak, gugus tugas desa kelurahan layak anak melaksanakan pertemuan paling sedikit (satu) kali dalam setahun, tersusunnya rencana aksi desa kelurahan layak anak, adanya program kegiatan responsif anak dalam apb desa atau belanja langsung kelurahan. memiliki data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat desa, mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak tingkat desa kelurahan, dan dapat melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak. klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi: cakupan akta kelahiran paling sedikit (sembilan puluh lima persen), terbentuknya forum anak desa kelurahan, dan forum anak desa terlibat musrenbang dusun lingkungan dan atau desa kelurahan, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi: posyandu terintegrasi pendidikan anak usia dini paud) dan bina keluarga balita bkb): prevalensi gizi buruk paling tinggi sebesar ,05y6 (nol koma nol lima persen), angka kematian bayi paling tinggi sebesar per (enam koma lima per seribu) kelahiran hidup, angka kematian balita paling tinggi sebesar per (delapan per seribu) kelahiran hidup, terpenuhi imunisasi dasar lengkap sebesar (sembilan puluh enam koma lima), dan terdapat kawasan tanpa rokok tempat pendidikan, tempat layanan kesehatan, ruang pelayanan kantor desa kelurahan, tempat ibadah, atau ruang publik lainnya sesuai kondisi lokal wilayah. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi terbentuknya pusat informasi dan konseling remaja pik r), terbentuknya bina keluarga remaja bkr), dan angka usia perkawinan anak menurun klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi: sebanyak (seratus persen) sekolah pada jenjang pendidikan dasar merupakan sekolah ramah anak, pendidikan anak usia dini paud) yang terintegrasi dengan pos pelayanan terpadu posyandu) dan bina keluarga balita bkb) partisipasi anak mengikuti paud meningkat, adanya perpustakaan taman bacaan desa kelurahan. klaster perlindungan khusus adalah terbentuk pusat pelayanan terpadu ppt) desa kelurahan. penetapan desa kelurahan layak anak dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: verifikasi dan penilaian terhadap pemenuhan kriteria desa kelurahan layak anak oleh tim pengembangan desa kelurahan layak anak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara, berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan rekomendasi kepada bupati sebagai dasar penetapan desa kelurahan layak anak. penetapan desa kelurahan layak anak dengan keputusan bupati. contoh format hasil verifikasigembangan desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan bupati. struktur organisasi dan susunan keanggotaan tim pengembangan desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: tim pengarah ketua sekretaris daerah anggota asisten ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat tim pelaksana ketua sekretaris daerah sekretaris kepala skpd yang membidangi perlindungan anak cc. anggota paling sedikit terdiri dari: kepala dan atau pejabat skpd yang membidangi perencanaan daerah, kepala dan atau pejabat skpd yang membidangi pendidikan, kepala dan atau pejabat skpd yang membidangi kesehatan, pejabat skpd yang membidangi perlindungan anak, kepala dan atau pejabat skpd yang membidangi pemerintahan umum, kepala dan atau pejabat skpd yang membidangi pemerintahan desa, kepala dan atau pejabat skpd yang membidangi sosial, pengurus tim penggerak pkk kabupaten, camat, lsm pemerhati perlindungan anak, forum anak kecamatan, dan organisasi keagamaan. tim pengembangan desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam bertugas: melakukan verifikasiyampaikan rekomendasi kepada bupati untuk ditetapkan menjadi desa kelurahan layak anak, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan desa kelurahan layak anak. bab kelembagaan dan hubungan kerja gugus tugas desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf angka ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. gugus tugas desa kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas pokok: mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan desa kelurahan layak anak, menyusun rencana aksi desa kelurahan layak anak, melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan desa kelurahan layak anak, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rencana aksi desa kelurahaesa kelurahan layak anak, dan membuat laporan kepada bupati magelang melalui camat. struktur organisasi dan susunan keanggotaan gugus tugas desa kelurahan layak anak sebagaimana pada paling sedikit terdiri dari: ketua dijabat oleh kepala desa lurah, sekretaris dijabat oleh sekretaris desa kelurahan atau pejabat lain yang ditunjuk, kelompok kerja klaster hak sipil dan kebebasan dengan koordinator dijabat oleh kepala seksi pada pemerintah desa kelurahan yang membidangi pelayanan akta kelahiran atau pejabat lain yang ditunjuk, kelompok kerja klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan koordinator dijabat oleh ketua tim penggerak pkk desa kelurahan atau pejabat lain yang ditunjuk, kelompok kerja klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan koordinator dijabat oleh bidan desa bidan atau pejabat lain yang ditunjuk, kelompok kerja klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan koordinator dijabat oleh lembaga kemasyarakatan pelaku pendidikan pemerhati pendidikan, dan kelompok kerja klaster perlindungan khusus dengan koordinator dijabat oleh kepala seksi pada pemerintah desa kelurahan yang membidangi kesejahteraan sosial atau pejabat lain yang ditunjuk. ppt desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. struktur organisasi dan susunan keanggotaan ppt desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: ketua dijabat oleh kepala desa, sekretaris dijabat oleh sekretaris desa atau pejabat lain yang ditunjuk, divisi pencegahan dan informasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan atau diskriminasi, divisi pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan korban kekerasan dan atau diskriminasi, dan divisi pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan atau diskriminasi. forum anak desa kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan dengan keputusan kepala desa lurah. forum anak desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas: mewadahi partisipasi anak dalam pembangunan dengan berperan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik dalam pengambilan kebijakan, mewadahi pengembangan bakat, minat, kemampuan, dan pemanfaatan waktu luang, dan membahas isu atau permasalahan anak. struktur organisasi forum anak desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit terdiri dari: ketua: sekretaris, divisi sosialisasi, divisi jaringan dan penguatan kelembagaan, divisi data dan informasi, dan divisi bakat dan kreativitas. susunan pengurus forum anak kecamatan sebagaimana dimaksud pada sebagian berasal dari pengurus forum anak desa. pola koordinasi antar kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dan antar kelembagaan dengan kelembagaan tingkatpengembangan desa kelurahan layak anak. pemantauan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh tim pengembangan desa kelurahan layak anak secara berkala setiap (duakriteria desa kelurahan layak anakbupati melakukan evaluasi terhadap desa kelurahan layak anak(dua) tahun sekali. dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada desa kelurahan anak anak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai desa kelurahan layak anak, penetapan sebagai desa kelurahan layak anak dicabut. kepala desa lurah wajib menyampaikan laporan kepada bupati melalui camat setelah desa kelurahan ditetapkan menjadi desa kelurahan layak anak. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap (enam) bulan disertai dengan dokumentasi kegiatan desa kelurahan layak anak. camat menyampaikan telaahan atas laporan kepala desa lurah sebagaimana dimaksud pada kepada bupati melalui sekretaris daerah. format laporberkewajiban melakukan pembinaan pengembangan desa kelurahan layakningkatkan pengembangan desa kelurahan layak anak. pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan pengembangan desa kelurahan layak anakgembangan desa kelurahan layak
peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tent ang perubahanbahwa dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan permasalahan teknis dalam pengelolaan pajak daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah nomor tahun ten tang pajak dea; undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bupati kerinci provinsi jambi tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar (tiga belas persen) dari dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun ten tang pajak daerah lembaran daerah kabupaten kerinci tahun nomor diubah sebagai berikut: peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tentang pajak daerah. menetapkanclan bupati kerinci lembaran daerah kabupaten kerinci tahun nomor(; diundangkan sungai penuh pada tanggal l'f ~~!,er aris daerah kabupaten kerinci, air6zr ditetapkan sungai penuh pada tanggal ''f o\lbl?zrketentuan pengelolaan, penagihan dan pertanggungjawaban pajak daerah sebelum berlakunya peraturan daerah ini, berpedoman pada peraturan daerah nomor tahun tentang pajakda saat peraturan daerah ini mulai berlakuengan nop sebagai berikut: tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nop sampai dengan rpl. (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar (nol koma satu persen); dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nop atas rpl. (satu milyar) ditetapkan sebesar (nol koma dua puluh dua persen). ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:dalam peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun pajak mineral bukan logam dan batuan tetapkan sebesar (dua puluh lima persen) dan pajak pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar (nol koma dua persen), maka untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan serta sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan dunia usaha, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan disesuaikan dengan kemajuan dan kondisi masyarakat. dalam pelaksanaan peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun ten tang pajak daerah hasil dari pungutan pajak belum optimal sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai, terutama dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan, hal ini disebabkan adanya keengganan dan keberatan dari masyarakat untuk membayar pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan karena tarifnya relatif tinggi dan tidak ada perbedaan antara tarif pajak bumi dan bangunan antara nop dibawah rp. (satu milyar) dengan yang atas rp. (satu milyar). besarnya penerimaan pemerintah daerah dari pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak, maka wajib pajak harus diberi motivasi dan menumbuhkan kesadaran untuk pembayaran pajak dan adanya peraturan perundang undangan yang jelas sebagai landasan dan pedoman dalam pengelolaan pajak, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi wajib pajak dan pengelola pajak, disamping itu juga kewajiban pajak tidak memberatkan bagi masyarakat clan dunia usaha. pajak merapikan kewajiban setiap warga negara, karena dengan uang hasil pajak pemerintah dapat melanjutkan pembangunan. pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat, karena kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, sehingga pajak tersebut akan dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. umum penjelasan atas peraturan daerah kabupaten kerinci nomor tahun tent ang perubahan atas peraturan daerah nomor tahun tentang pajak daerah ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.
bak yaa kementerian pendayagunaan aparatur negara (sin pet tel? yan ra. aa, pad tum kementerian pendayagunaan aparatur negara bidang program bagaimana upaya untuk merespon tuntutan reformasi birokrasi? jawaban reformasi birokrasi merupakan langkah penataan secara sistematis dan terencana untuk melakukan perubahan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan birokrasi pemerintah agar lebih efisien, efektif, profesional, dan akuntabel. upaya yang dilakukan: penataan kelembagaan dan penatalaksanaan instansi pemerintah dengan cara mengevaluasi beban kerja, menghapus dan menggabungkan, mengintegrasikan fungsi yang bersesuaian guna terciptanya struktur organisasi pemerintah yang rasional, mekanisme, sistem dan prosedur kerja, serta tata hubungan kewenangan dan tanggung jawab yang efisien, efektif, dinamis dan proporsional sesuai dengan beban kerja yang riil. penataan dan pengembangan sistem manajemen sdm aparatur, meliputi upaya perbaikan rasio jumlah, distribusi, komposisi, dan lokasi pns serta pengembangan kualitas profesionalisme pegawai, peningkatan kompetensi sesuai jabatan, penerapan pola karier yang jelas, penataan administrasi dan sistem informasi kepegawaian yang akurat, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan akhlak, moral dan etika dalam membangun pns yang berakhlak mulia serta semangat dan etos kerja yang produktif. penataan sistem pengawasan dan akuntabilitas, meliputi upaya penyempurnaan kebijakan mengenai pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat dan pengendalian intern manajemen serta mengefektifkan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan, peningkatan koordinasi aparat penegak hukum, pengobatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi, pejabat dan pemerintah. peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain dengan upaya mengintensifkan langkah penyempurnaan kebijakan dan penyederhanaan sistem dan prosedur (deregulasi dan debirokratisasi), pengembangan pola pelayanan terpadu, peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan moral etika aparat petugas pelayanan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan. pengembangan budaya kerja dan etika kerja, dilakukan antara lain dengan sosialisasi dan menerapkan nilai nilai budaya dan etika kerja pada jajaran instansi pemerintah untuk menunjang terciptanya iklim kerja dan etos kerja yang kondusif dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi kerja. upaya apa untuk mencapai clean government dengan kapasitas dan kemampuan aparatur negara, apa tahapannya jawaban samping telah dilakukan reformasi birokrasi dengan langkah sebagaimana tersebut pada jawaban nomor juga telah disosialisasikan dan dikampanyekan penerapan prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, intensifikasi dan percepatan pemberantasan kkn, peningkatan koordinasi pencegahan dan pemberantasan kkn pada seluruh instansi, serta mendorong para pejabat penyelenggara negara agar melaporkan kekayaan dan membuat laporan akuntabilitas masing masing instansi pemerintah tepat waktu. maju terus pak menteri pan, kami pns banten sangat terbantu dengan langkah:langkah bapak. jawaban terima kasih, kami telah dan terus mendorong pns agar samping harus profesional, andal dan mumpuni, mereka juga harus senantiasa memberi contoh pola hidup hemat, tidak boros, berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. saya sering melakukan sidak guna melihat kinerja aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada publik. tahun yang lalu, bulan september telah saya canangkan sebagai bulan peningkatan pelayanan publik, dan tahun telah saya canangkan pula sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. maksudnya tidak lain agar aparatur negara senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. pada tanggal september yang lalu, telah diberikan penghargaan kepada unit unit pelayanan percontohan instansi pemerintah pusat dan daerah departemen land dan propinsi kabupaten kota), pns teladan, petugas mercu suar, perlintasan kereta api, pengamat gunung berapi, dan gubernur walikota bupati camat yang berprestasi dalam inovasi. sejak awal penugasan sebagai men. pan, saya menaruh komitmen tinggi terhadap nasib dan kesejahteraan pns. berbagai terobosan sudah dilakukan untuk itu, antara lain dengan mengusulkan kepada presiden empat alternatif penggajian pns, pengadaan perumahan yang harganya terjangkau, dan pemberian gaji ke kami sangat bangga dengan bapak karena telah konsisten dalam berbicara dan berbuat. maju terus pak. jawaban terima kasih. dorongan anda telah memberikan semangat yang terus berkobar dalam hati saya untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. yang terus saya tekankan kepada setiap aparatur negara bahwa dalam percaturan politik nasional hendaknya pns harus netral dari pengaruh partai politik, dalam arti dilarang menjadi anggota atau pengurus dalamnya. hal ini telah diamanatkan dalam nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian. apa dampak bom kuningan pagi tadi terhadap indonesia baik dari segi persatuan dan kesatuan, ekonomi, dan lain lain jawaban bom yang meledak kedutaan besar australia, berdampak semakin meningkatnya rasa solidaritas, persatuan dan kesatuan rakyat dalam berbangsa dan bernegara untuk menentang terorisme, karena faktanya rakyat kecil yang tidak berdosa yang menjadi korban. sedangkan dampak negatif dari segi ekonomi dirasakan hanya sesaat, hal ini khususnya terjadi pada tingkat penghunian hotel berbintang dan kunjungan objek wisata yang menurun. namun dalam segi ekonomi makro dan ekonomi sektor riil tidak terjadi perubahan yang signifikan baik terhadap harga mata uang asing dan harga indeks gabungan bursa efek jakarta. keberhasilan melulu yang dibendung dengungan sementara rakyat berteriak kelaparan, contoh praktis adalah kredit lunak yang sementara berjalan sekarang hanya terbatas pada kalangan anak pejabat semuanya, sementara rakyat ekonomi lemah tidak dapat sama sekali, apakah ini yang namanya pemerataan ekonomi. jawaban dalam pemberian kredit lunak kepada para pelaku ekonomi lemah, selama ini pemerintah tidak mendiskriminasikan latar belakang pemohon kredit. permohonan akan disetujui sepanjang persyaratan dalam pengajuan kredit tersebut dipenuhi secara lengkap. permasalahan yang saudara hadapi kemungkinan, karena ketidak lengkap persyaratan yang diperlukan. kebijakan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat (masyarakat kecil) sehingga dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik (bebas dari kemiskinan). jawaban sejalan dengan lahirnya nomor tahun tentang pemerintahan daerah secara substansial merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan reformasi. pada "era otonomi daerah" ini, suatu hal yang paling mendasar". oleh karena itu, kebijakan pokok dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dalam otonomi daerah antara lain adalah "peningkatan atau perbaikan fungsi pelayanan publik . masih banyak aparatur yang mau uang saja tapi kerja banyak mbalelonya. jawaban dalam kondisi pelayanan masyarakat dewasa ini, masih terdapat banyak keluhan dan kelemahan pelayanan yang kurang memuaskan keinginan masyarakat, seperti prosedur yang berbelit belit, tidak ada kepastian waktu dan tarif pelayanan, kurang transparan, dan sikap petugas atau aparat yang kurang responsif. sehubungan kondisi demikian, salah satu langkah strategis untuk memperbaikinya ditempuh upaya melakukan penilaian dan penghargaan kepada unit pelayanan yang telah menunjukkan kinerja baik dan penghargaan kepada pns teladan dalam pelaksanaan tugas. sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima, terus diupayakan produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, serta menjamin rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat. kebijakan dan program yang telah dilakukan antara lain: deregulasi dan debirokratisasi peraturan perundang undangan bidang pelayanan publik, pengembangan unit pelayanan terpadu, penetapan berbagai standar pelayanan publik, pembentukan dan pengembangan unit pemantau pelayanan publik. peningkatan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik. dalam rangka pengembangan k. pengembangan dan pemanfaatan e government dalam pelayanan publik, dengan upaya komputerisasi proses pelayanan publik dan pembangunan sistem pelayanan publik melalui jaringan sistem on line. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, antara lain pelibatan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan dan pemberian penghargaan citra pelayanan prima, pelibatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan bidang pelayanan publik, dan penanganan tindaklanjut pengaduan dan keluhan masyarakat ditunjang dengan penerbitan pedoman penanganan pengaduan masyarakat. penilaian dan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan yang berprestasi, percontohan dan pemberian penghargaan kepada pns teladan dalam pelaksanaan tugas. 9g. pencanangan bulan peningkatan pelayanan publik"februari sebagai upaya stimulan untuk memotivasi perbaikan mutu pelayanan publik. pak menteri saya merasa sangat senang akan sepak terjang bapak maju terus pantang mundur pak bangkitkan semangat kerja pegawai negeri. jawaban nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil yang antara lain berisi kewajiban dan larangan, seharusnya dipatuhi dan terus menerus ditingkatkan pelaksanaannya. rpp pengganti nomor tahun sudah diajukan kepada presiden sehingga akan sesuai dengan tuntutan masa kini. sejalan dengan itu, pasang nilai nilai budaya kerja aparatur negara terus ditumbuhkembangkan, menuju pegawai negeri yang produktif, efisien dan efektif. pengembangan budaya kerja diikuti dengan mind set, management beliefs dan values, menemukenali karakter dan jati diri. profesionalitas terus dikembangkan, didukung pengalaman, keterampilan, dan peningkatan pengetahuan, menuju pegawai yang berakhlak mulia (jujur, teladan, terpercaya, kreatif, dan konsisten). dengan melaksanakan asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn (keterbukaan, tertib penyelenggaraan negara, kepastian hukum, kepentingan umum, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas), kita berusaha, dan bebas kkn, dengan ciri keterbukaan, supervisi, efisien dan efektif, responsif, partisipatif, punya visi strategis (berwawasan depan), penegakan hukum, akuntabilitas, kesamaan atau kesetaraan, dan profesionalitas. pak menteri mohon tunjukkan hasil perubahan yang tampak pada aparatur negara yang sudah diberdayakan secara tahun pemerintahan kabinet gotong royong. jawaban bidang kelembagaan, sudah ditata kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain penataan kementerian, land, unit pelayanan teknis, dan kelembagaan lain sesuai amanat undang undang nomor tahun tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang undangan terkait lainnya. bidang sumber daya manusia aparatur, dilakukan penataan diklat berbasis kompetensi dan kinerja, penerimaan pegawai secara terbuka, penataan kepegawaian, pencatatan pegawai melalui pupus pendataan ulang pegawai negeri sipil), per desember tercatat orang (sebelumnya sering disebutkan juta orang). juga telah diusulkan kepada presiden ri, empat alternatif penggajian pegawai negeri. samping itu juga telah diselesaikan revisi nomor tahun dan pemberian sanksi kepada pegawai tidak disiplin, dan telah disusun etika pns dan jiwa korps (korea). bidang penatalaksanaan, makin besar perhatian pegawai terhadap upaya upaya efisiensi, disiplin kerja, penghematan, dan kesederhanaan hidup, antara lain ditunjukkan dengan penghematan atk, penggunaan pakaian seragam kerja, penghematan sarana dan prasarana kerja, penjemputan tamu tidak berlebihan, dan perjalanan dinas secara selektif. bidang akuntabilitas aparatur, terlihat kemajuan dalam pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laki). bidang pengawasan, telah ditingkatkan koordinasi penanganan tindak lanjut hasil pengawasan, peningkatan koordinasi pengawasan pusat dan daerah, penanganan tindaklanjut pengaduan masyarakat melalui tromol pos dan pemberian sanksi kepada para pelanggar. bidang pelayanan publik, terus menerus diupayakan penciptaan pelayanan publik yang prima, antara lain melalui sosialisasi pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan indeks kepuasan masyarakat, pencanangan bulan dan tahun peningkatan pelayanan publik, pemberian penghargaan kepada instansi dan perorangan yang berprestasi. bidang program, telah berjalan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan aparatur negara pusat dan daerah, antara lain melalui rakorpannas, forkompanda, fortekpan, sosialisasi, dan kajian. sejumlah peraturan perundang undangan, keputusan men. pan, dan surat edaran men. pan telah diterbitkan dalam rangka lebih mendayagunakan aparatur negara. minimal telah diterbitkan,sedangendayagunaan aparatur negara. mengingat begitu banyak kendala yang dihadapi, tidak semua permasalahan dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekejap., integrasi dan sinkronisasi yang baik. pak, apakah ada lembaga khusus yang menampung keluhan, masukan, laporan dan aspirasi pns? jawaban setiap pns dapat menyampaikan laporan tertulis dengan jelas, menyebutkan nama, nip, tempat kerja, dan alamat rumahnya, kepada tromol pos yang dikoordinasikan oleh deputi men. pan bidang pengawasan. pns juga dapat melaporkan kepada deputi men. pan bidang pelayanan publik dan komisi ombudsman nasional, tentang berbagai hal penyimpangan dalam pemberian pelayanan publik (pelayanan umum). sudah ada nota kesepakatan bersama nomor: skb m.pan i dan nomor: kon u i tanggal januari antara kementerian pendayagunaan aparatur negara dan komisi ombudsman nasional tentang upaya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan publik oleh penyelenggara pemerintahan. bidang sumber daya manusia, pns dapat melaporkan kepada badan pengelola kepegawaian bapak), mengenai berbagai hal yang menyangkut status kepegawaian. kepada deputi men. pan bidang akuntabilitas aparatur, pns dapat melaporkan tentang hal hal yang terkait dengan pelaporan akuntabilitas. pada dalamnya, setiap pns dan masyarakat indonesia dapat menyampaikan laporan, pemikiran, dan saran kepada jajaran kementerian pendayagunaan aparatur negara men. pan, segmen. pan, para deputi, dan para staf ahli), dan lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh men. pan, yaitu bkn badan kepegawaian negara), lan lembaga administrasi negara), anri arsip nasional republik indonesia), dan bpk badan pengawasan keuangan dan pembangunan). bidang kelembagaan apakah pendayagunaan aparatur dan penataan organisasi pemerintah sekarang ini sudah mendekati kondisi ideal? bagaimana kondisi ideal tersebut? jawaban tanggapan aparatur negara yang ideal memang sangat relatif, karena tidak atau belum ada ukurannya. dari sisi pendayagunaan aparatur, sebenarnya yang dimaksud dengan aparatur yang ideal adalah: organisasikelembagaan pemerintah yang proporsional (rightsizing) yang melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien menuju pencapaian visi dan misi yang dikehendaki dalam rangka pencapaian tujuan nasional: sdm aparatur yang profesional dan berkarakter, bermoral, berjiwa korea dan penuh pengabdian kepada masyarakat, baik dalam jumlah maupun kualitas, tatalaksana atau sistem kerja yang praktis, jelas, teratur dan tertata baik antara seluruh lembaga negara dan lembaga pemerintah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas, sistem pengawasan yang efektif yang mampu mencegah terjadinya kebocoran dan atau penyimpangan tugas: akuntabilitas kinerja birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik: terciptanya pelayanan publik yang prima, didukung kompetensi petugas pelayanan. oleh karena itu, secara jujur diakui bahwa sampai saat ini kondisi aparatur negara memang belum cukup ideal, tetapi berbagai langkah dan kebijakan terus diupayakan, yang kesemuanya semata mata diterjunkan untuk menciptakan figur aparatur negara yang ideal yang mampu melaksanakan tugas tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien dan mampu menjadi panutan masyarakat. hal ini tentunya membutuhkan waktu dan proses yang berkesinambungan. dan untuk itu kata kuncinya adalah komitmen yang kuat dari seluruh penyelenggara negara, agar mampu mewujudkan pemerintahan yang baik yang mampu melayani dengan baik dan memuaskan masyarakat. mohon dengan hormat bapak meninjau pelaksanaan tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah kab. malang. sisi lain terjadi penciuman organisasi, terjadi pengurangan jabatan struktural namun begitu malah mempromosikan pegawai, bahkan yang semula jadi pimpinannya ganti menjadi bawahannya. jawaban tanggapan peraturan pemerintah pp) nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah merupakan penyempurnaan dari nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah. tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan yang menegaskan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan perda sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. tersebut baru efektif diberlakukan secara penuh nanti pada tanggal februari atau (dua) tahun sejak diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam persiapan penataan kepegawaian yang ditimbulkan dari tersebut, misalnya dengan mengembangkan jabatan jabatan fungsional lingkungannya. samping itu nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah dapat dimanfaatkan sebagai instrumen seleksi pegawai yang profesional sesuai dengan persyaratan standar kompetensi jabatan. bagi daerah yang telah menetapkan organisasi perangkatnya berdasarkan nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah mungkin ada pengurangan jabatan struktural. penyelesaian masalah ini diharapkan antara lain dapat dipecahkan dengan pengembangan jabatan fungsional. mengenai penempatan dalam jabatan, harus memperhatikan kompetensi jabatan. samping itu juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. disadari bahwa fakta empiris organisasi perangkat daerah seperti ataskrit kebijakan bidang kelembagaan daerah sekadar sirih reformasi birokrasi merupakan keniscayaan hakim' yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari agenda perubahan bangsa indonesia. sebagai suatu keniscayaan, reformasi birokrasi merupakan kesadaran komunal seluruh komponen bangsa indonesia setelah menyadari betapa buruknya kinerja birokrasi masa lalu yang memperparah kondisi krisis negara kita. betapa tidak, masyarakat kerapkali menilai dan menyaksikan terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme kkn) kalangan birokrasi tanpa bisa berbuat sesuatu untuk mengubahnya, ditambah lagi dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik tertentu. belajar dari pengalaman buruk masa lalu itulah, kementerian pendayagunaan aparatur negara kementerian pan) sebagai institusi yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan langkah strategis dalam hal perumusan kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara telah menyusun agenda reformasi birokrasi yang bertumpu pada penyempurnaan sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur (sdm aparatur), tatalaksana, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik dan pengawasan. sebagaimana kita ketahui, birokrasi merupakan salah satu pilar utama penggerak roda pemerintahan, karena berada pada deretan paling depan untuk melayani kepentingan masyarakat. tanpa birokrasi yang profesional dan akuntabel, tidak mungkin pemerintahan akan berjalan secara efektif dan produktif. kita patut bersyukur bahwa tengah tengah gelombang krisis yang melanda bangsa kita dan riuh rendahnya proses politik dengan segala dinamika dan euforianya, birokrasi masih tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai unsur pelayan masyarakat (public service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development). dengan demikian, pemerintahan masih berjalan relatif stabil, efektif dan menjalankan amanat konstitusi secara terencana, terukur dan terkoordinasi. dalam periode kabinet gotong royong yang terbebani dengan masalah lama yang belum terselesaikan, sedikit demi sedikit mulai dilakukan penataan, sehingga organisasi yang akan dibentuk didasari dengan pertimbangan yang lebih terukur. merdeka demi keutuhan bangsa dan negara ri. otonomi kota, kabupaten ditinjau kembali. sdm dan ekonomi tumbuh. jawaban tanggapan kementerian pan telah memberikan masukan untuk menyempurnakan nomor tahun tentang pemerintahan daerah. pada prinsipnya substansi penyempurnaan tersebut tetap mengedepankan keutuhan nkri sebagaimana saudara harapkan. pada tanggal september revisi tersebut telah disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi uu. dengan revisi ini diharapkan otonomi daerah semakin berjalan lancar. menurut bapak konsep pan yang bagaimana yang dapat mendorong otda yang efektif? jawaban tanggapan konsep pan agar dapat mendorong otonomi daerah yang efektif pada prinsipnya terletak pada kejelasan dan ketepatan pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, maupun pemerintah daerah kabupaten kota. dalam nomor tahun tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom telah dipetakan kewenangan terutama pemerintah pusat dan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom. sedangkan isi pokok undang undang tersebut memberikan pengaturan yang lebih rinci dan tegas tentang otonomi daerah, desentralisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. kewenangan bagi daerah kabupaten kota belum dapat dipetakan secara rinci sehingga masih memerlukan penjabaran lebih lanjut. tentu saja apabila kewenangan masing masing pemerintahan tersebut sudah jelas dan tepat, pemerintah tinggal memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan. namun telah ada kewenangan yang telah dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten kota yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah yang bersangkutan. karena otonomi daerah dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya setempat bagi kesejahteraan masyarakat, maka perlu peran aktif masyarakat untuk melaksanakan prinsip good governance seperti transparansi, keterbukaan, kepastian hukum dan akuntabel. disarankan agar dampak nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah tidak terjadi pensiun dini jawaban tanggapan nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah dimaksudkan untuk menata organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing masing daerah. kemungkinan dampak yang akan timbul dari penataan tersebut adalah berkurangnya jumlah jabatan struktural yang ada sekarang. namun bagi pemegang jabatan tersebut masih tetap menjadi pns sepanjang belum sampai pada batas usia pensiun tahun). dengan demikian tidak perlu khawatir adanya kebijakan pensiun dini terhadap pegawai. bagi pns yang tidak lagi menduduki jabatan struktural, dimungkinkan diangkat dalam jabatan fungsional apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan. lan memang top tiap organisasi pakai jawaban tanggapan sesuai dengdisebutkan fungsi lan antara lain: pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara. dari dua fungsi tersebut, dapat kami sampaikan bahwa lan telah melaksanakan bermacam macam kegiatan pengkajian dan konsultasi dalam upaya peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, baik yang diselenggarakan pusat maupun daerah. beberapa produk yang dihasilkan dari kegiatan kajian tersebut, antara lain tersusunnya pedoman penyusunan laki dan buku sanksi yang terdiri dari (tiga) jilid, saat ini dijadikan acuan bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. samping melaksanakan kegiatan pengkajian, lan juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sdm melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) baik diklat fungsional, teknis, maupun struktural yang diikuti oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. dalam kaitannya dengan pelaksanaan diklat tersebut, lan juga mempunyai kewenangan dalam menyusun standar dan pedoman diklat fungsional, teknis, dan struktural serta mengeluarkan sertifikat dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam keppres dimaksud. dengan melihat tugas, fungsi dan kewenangan tersebut, maka sangat beralasan jika setiap organisasi pemerintah memanfaatkan produk lan dalam upaya meningkatkan kualitas institusi maupun sumber daya aparatur yang dimiliki. saya dukung pak faisal taman, format kabinet gotong royong tepat, termasuk dukungan kembalinya institusi sejenis departemen penerangan namun beda fungsinya. jawaban tanggapan proses demokrasi yang sedang berlangsung indonesia perlu disikapi secara tepat dengan menyiapkan seluruh aspek tatanan kepemerintahan yang baik. proses tersebut mencakup pula penataan administrasi publik yang nantinya akan menjadikan lembaga pemerintah menjadi lebih profesional dan seminimal mungkin terhindar dari berbagai pengaruh diskontinuitas proses politik seperti suksesi kepemimpinan nasional. pada mekanisme lima tahunan tersebut, terjadi pembentukan kabinet untuk menjalankan roda pemerintahan yang baru. berdasarkan sistem pemerintahan presidensiil yang dianut oleh indonesia, presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan kabinetnya. namun dalam perkembangannya, telah dilakukan amandemen terhadap pada pasai uud yang mengamanatkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang . untuk itu, saat ini telah disiapkan rancangan undang undang tentang kementerian negara. perlu diingat bahwa penyusunan ruu tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak prerogatif presiden. presiden tetap mempunyai keleluasaan untuk menentukan susunan menteri menteri yang akan membantunya dalam penyelenggaraan pemerintahan. masa mendatang, proses penyusunan kabinet tidak semata mata didasari oleh proses tawar menawar politik atau pembagian kekuasaan, tetapi nantinya dilandasi oleh kebutuhan nyata secara rasional dan obyektif. sebagaimana ditetapkan dalam pembangunan jangka menengah pjm) dan uud urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi tetap memegang peranan penting dalam proses kecerdasan bangsa. untuk itu, diperlukan adanya dukungan struktur dalam suatu wadah, apapun namanya yang mempunyai fungsi utama dengan lingkup tugas sebagai berikut: jaringan komunikasi dan informasi, pemanfaatan informasi, telematika, pos dan telekomunikasi. dalam pelaksanaan tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah ditemukan pada beberapa daerah yang tidak layak penambahan jumlah dinas karena data yang diusulkan ternyata tidak sesuai dengan yang ada lapangan. bagaimana? jawaban tanggapan setiap pembentukan organisasi sekecil apapun akan berimplikasi pada pegawai, pembiayaan, dan peralatan. oleh karena itu pembentukannya harus betul betul didasarkan atas kebutuhan yang digambarkan melalui visi dan misi organisasi, bukan semata hanya mencarikan tempat bagi yang belum mendapatkan tempat. oleh karena itu pembentukan perangkat daerah hendaknya tetap berpedoman pada kriteria dalam lampiran nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah. bagaimana struktur organisasi men pan depan agar supaya pan lebih efektif? jawaban tanggapan secara khusus dari sisi birokrasi, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan adalah pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan yang tinggi, rendahnya kinerja sumberdayasehingga belum meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja serta rendahnya kesejahteraan pns. kementerian pan bertanggungjawab dalam penyusunan kelembagaan pemerintah secara proporsional, responsif dan dinamis terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. kelembagaan harus menjadi lokomotif yang paling utama dalam membangun birokrasi yang efisien. selanjutnya perhatian harus ditujukan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur yang perlu terus menerus dilakukan sebagai pendorong terciptanya sumberdaya manusia aparatur yang profesional. demikian pula fungsi penatalaksanaan harus pula menjadi perhatian agar jalannya birokrasi dapat sesuai dengan tatanan kepemerintahan yang baik dimana sektor pemerintah harus pula memberdayakan sektor masyarakat dan swasta secara seimbang. selain itu dengan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk membangun birokrasi yang bersih, fungsi pengawasan aparatur negara perlu lebih diefektifkan sejalan dengan dilakukannya efisiensi terhadap lembaga pengawasan yang ada saat ini. dalam melaksanakan urusan pemerintahan kementerian pan mempunyai visi yaitu "menjadi institusi terdepan dalam perumusan dan pengendalikementerian pan telah menetapkan misi yaitu mewujudkan kebijakdaya manusia aparatur yang profesional, handal dan bermoral. misi tersebut dijabarkan dalam rencana strategis pendayagunaan aparatur negara sebagsistem, kebijakan, peraturan perundang undangan serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas dan produktivitas pelaksanaan tugas umum pemerintahan. urusan pemerintahan yang saat ini dilaksanakan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara pan) meliputi urusan: kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, penatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik, pengawasan, dan koordinasi program oleh karena itu fungsi tersebut harus diwadahi dalam suatu organisasi yang proporsional sesuai dengan visi, misi dan strategi yang akan dicanangkan kementerian pan setidaknya untuk lima tahun depan. organisasi yang proporsional tidak dimaksudkan untuk membangun organisasi yang terlalu ramping karena akan menyulitkan pelaksanaan visi, misi dan strategi yang akan dicapai. tidak juga terlalu besar karena organisasi yang besar berpotensi adanya tumpang tindih tugas, membentuk organisasi yang idle, dan pemborosan anggaran. untuk itu struktur organisasi kementerian pan masa datang harus sesuai dengan kebutuhan yang nyata dan sesuai dengan lingkup tugasnya yaitu kelembagaan: sumberdaya manusia aparatur, penatalaksanaan dan pelayanan publik: akuntabilitas dan pengawasan. pak kapan tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah paling lambat diberlakukan, daerah kami kabupaten lebak masih banyak yang belum tahu. jawaban tanggapan sesuai ketentuan nomor tahun pelaksanaan pedoman organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud baru akan berlaku efektif selambat lambatnya tanggal februari atau (dua) tahun setelah diterbitkan. bagi daerah yang sudah mampu melaksanakannya sebelum tenggang waktu (dua) tahun tersebut tentu saja sangat dihargai. demi efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, seyogyanya peraturan organisasi perangkat daerah segera diterapkan. bidang sdm aparatur pak menteri, kapan tentang disiplin pns diperbarui karena sudah tidak bermanfaat lagi bagi pns yang bandel atau malas merauke). jawaban pada saat ini rancangan peraturan pemerintah pengganti nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil sudah diajukan kepada presiden. peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil telah mengatur antara lain tentang jenis pelanggaran dan tingkat hukuman bagi pegawai negeri sipil yang terdiri dari tingkat hukuman ringan, sedang dan berat. dalam penyempurnaan peraturan pemerintah tersebut, tingkat hukuman diklasifikasikan dengan menggunakan indikator, sehingga dengan mudah dapat diterapkan mana hukuman ringan, sedang dan berat. kepada atasan yang tidak menghukum dapat dikenakan sanksi. untuk pak men pan ketua umum kopi: bagaimana langkah kopi agar pns profesional melalui jalur pendidikan formal. jawaban korps pegawai republik indonesia kopi) adalah satu satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai republik indonesia, guna lebih meningkatkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan dan pelaksanaan pembangunan. kopi bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan serta membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta mengembangkan kesetiaan terhadap negara dan pemerintah. kopi terus mendorong pemerintah untuk memberikan beasiswa atau penugasan belajar pns baik dalam negeri maupun luar negeri. sejalan dengan itu kopi sesuai kemampuannya telah mencoba memberikan beasiswa bagi keluarga para pns yang kurang mampu. pak faisal, bagaimana komitmen bapak, untuk membentuk aparatur negara yang bersih alias tidak korup. dari yatimullah, orang sumbawa asli, guru cirebon. jawaban undang undang yang mengatur pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara agar tidak melakukan tindakan korupsi, tidak netral, dan tidak diskriminatif telah ada. kementerian pan selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan tersebut setiap instansi dan melakukan tindakan terhadap setiap pns yang melanggar ketentuan dimaksud sesuai dengan tingkat kesalahannya. tiga bulan setelah dilantik menjadi men. pan, dilakukan pertemuan dengan para irjen departemen dan inspektur utama land untuk menyamakan pengertian tentang pelaksanaan tugas pengawasan. pertemuan sejenis dilakukan dengan para sekjen dan sesama, membahas tugas tugas administrasi pemerintahan yang bersih dan teratur. akhir tahun men. pan mengeluarkan surat edaran tentang efisiensi, disiplin dan kesederhanaan hidup, antara lain berisi penghematan dalam perbuatan dan naskah dinas, pengadaan sarana dan prasarana kerja, hemat air, listrik, telepon dan gas, menghindari acara seremonial, perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang selektif dan pengaturan pakaian kerja dengan menggunakan jas hanya pada acara tertentu. selanjutnya dikeluarkan surat edaran tentang intensifikasi dan percepatan pemberantasan kkn dan surat edaran tentang kewajiban melaporkan kekayaan pejabat. juga dikeluarkan surat edaran tentang kepekaan aparatur negara terhadap kondisi masyarakat negara dengan anjuran tidak menyelenggarakan resepsi pesta mewah, tidak melakukan pungutan, tidak menerima hadiah atau kenang kenangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, dan berusaha melakukan penghematan dan efisiensi berbagai bidang kegiatan aparatur negara. dalam mengakomodir berbagai keluhan masyarakat, khususnya sorotan terhadap tindakan korupsi, men. pan melakukan pertemuan dengan kapolri dan jaksa agung jakarta. pada tanggal desember denpasar, bali dilakukan rapat koordinasi peningkatan pemberantasan kkn, dihadiri kapolri beserta kapolda dan jaksa agung beserta kejati dan aparat pengawasan bpk, bahasa) se indonesia. selanjutnya ditingkatkan koordinasi pengawasan antar pejabat pengawas lingkungan departemen, land, bpk, bpk, polri, kejaksaan, dan pemerintah daerah bahasa. dengan kpk juga dilakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya menggunakan laki sebagai alat pencegahan korupsi dan meningkatkan koordinasi aparat pengawasan. dari aspek peraturan perundang undangan, telah dikeluarkan keppres nomor tahun yang menugaskan men. pan sebagai koordinator pelaksana tugas pengawasan. khusus untuk membentuk aparatur negara yang bersih dan tidak korup, antara lain melaksanakan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan pengawasan, mematuhi pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mengembangkan nilai nilai budaya kerja aparatur negara, mengatur penatalaksanaan pemerintahan yang tertib dan efisien, dan menciptakan pelayanan publik yang prima. sistem karier dan promosi departemen agama masih kacau, seperti halnya jabatan ka. kanwil departemen agama dki yang kosong hampir satu tahun. ada apa. jawabngamanatkan bahwa pengangkatan pnsns dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.berkaitan dengan pengangkatan ka. kanwil departemen agama dki yang kosong pihak departemen agama harus tetap memperhatikan persyaratan persyaratan tersebut. dan pemulihan kembali sektor kehidupan masyarakat yang semula terhambat. sektor ekonomi makro dan dunia usaha, perlahan tapi pasti telah tumbuh mengangkat derajat harkat bangsa, keamanan sudah mulai kondusif sehingga berbagai konflik sosial semakin mengecil bahkan berhasil diredam. kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin tinggi, seiring dengan proses penegakan hukum dan perlindungan ham yang terus menerus dilakukan. demikian pula dengan penataan birokrasi, secara sistematis dan terencana dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah bawah koordinasi kementerian pan. komitmen dan langkah.melakukan reformasi birokrasi telah terbangun dan berjalan secara sistematis dan bertahap, baik melalui kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara maupun koordinasi kegiatan pendayagunaan aparatur negara dengan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. hasil pendataan ulang pegawai negeri sipil pupus)sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan kebijakan guna penataan kelembagaan, antara lain menerbitkan nomor tahun tentang pedoman organisasi perangkat daerah, rasionalisasi, dan perampingan struktur organisasi pada instansi pusat sesuai dengan kebutuhan beban tugas secara proporsional, serta penyusunan rancangan undang undang ruu) tentang kementerian negara sebagai bekal bagi presiden terpilih hasil pemilu untuk menyusun kabinet. pada aspek penatalaksanaan, telah dilakukan penyempurnaan sistem dan tata hubungan kerja, penyederhanaan prosedur, tata hubungan kewenangan dan tanggungjawab pada instansi pemerintah baik pusat dan daerah. untuk menghindari intervensi politik disarankan pembina kepegawaian daerah adalah sekda. jawaban kami menyambut baik, usulan mengenai pejabat pembina kepegawaian daerah adalah sekretaris daerah. peraturan pemerintah nomor tahun tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pns adalah pejabat pembina kepegawaian pusat menteri, jaksa agung, pimpinan sekretariat lembaga kepresidenan, pimpinan land, pejabat pembina kepegawaian propinsi gubernur), dan pejabat pembina kepegawaian kabupaten kota bupati walikota). terhadap usulan pejabat pembina kepegawaian daerah adalah sekda perlu dikaji secara mendalam dilihat dari aspek politik, substansi dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. apa manfaat adanya kopi bagi pns. jawaban bahwa tujuan negara kesatuan negara republik indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila yang menjadi cita cita bangsa dan negara. untuk mewujudkan tujuan dimaksud mutlak diperlukan adanya pemerintah yang stabil dan berwibawa. untuk hal tersebut diperlukan adanya pegawai yang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdiannya sebagai alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. guna mewujudkan dasar pemikiran dimaksud diperlukan suatu wadah untuk menghimpun segenap pegawai negeri sipil sebagai satu satunya wadah diluar kedinasan agar tidak terkoyak kotak yang diberi nama kopi. manfaat dengan terbentuknya kopi dapat memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta menampung aspirasi para pns dan menjembatani setiap permasalahan yang timbul dalam masalah manajemen kepegawaian. sebagai contoh turut membantu para pns yang terlibat dalam sengketa kepegawaian dalam badan pertimbangan kepegawaian. pak menteri, apakah sanksi bagi pns yang tidak masuk kerja satu bulan berturut turut. jawaban peraturan pemerintah nomor tahun tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil telah mengatur kewajiban dan larangan bagi pns termasuk kewajiban terhadap ketentuan jam kerja. dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberhentian pns diatur tentang pemberhentian bagi pns yang meninggalkan tugas dari mulai penghentian pembayaran gajinya sampai pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat tergantung dari hasil pemeriksaan. bagaimana netralitas pns terhadap kekuatan politik dan dalam partai politik saat ini. jawaban amanat undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahudimaksud, pns dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. dalam upaya menjadikan pns netral dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pns pns yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai pns. pada saat ini kementerian pan telah menyiapkan rpp tentang netralitas pns sebagai pelaksanaan undang undang nomor tahun bagaimana ijin belajar, bila kuliah dilakukan sabtu dan minggu dan cara penyesuaian golongan jawaban ijin belajar dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. ijin belajar diberikan kepada pns yang memiliki prestasi kerja yang baik. program pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi serta program pendidikan yang akan diikuti telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang. penyesuaian golongan dimungkinkan apabila tersedia formasi pada instansi yang bersangkutan. apakah diklat pns dapat meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan pns jawaban diklat pns diarahkan pada peningkatan kompetensi pns sesuai dengan tuntutan jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional untuk mengoptimalkan manfaat diklat bagi pns dan organisasi, dilakukan penelusuran kebutuhan diklat sesuai dengan tuntutan kompetensi setiap jabatan, penyusunan program diklat, rekrutmen dan seleksi peserta diklat secara obyektif dan transparan, penyelenggaraan diklat, evaluasi penyelenggaran diklat serta evaluasi program diklat termasuk kemanfaatan hasil diklat bagi pns dan organisasi. pak menteri, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimohon diklat struktural tidak dibatasi umur. jawaban pelaksanaan diklat baik struktural maupun fungsional pada hakekatnya merupakan investasi pemerintah, yang berarti setiap pengeluaran anggaran selalu dikaitkan dengan perhitungan cost and benefit ratio, yaitu setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki nilai guna yang optimal bagi organisasi, negara dan masyarakat. oleh karena itu, pembatasan usia pada setiap diklat selalu dengan pertimbangan nilai guna yang lebih panjang. diklat kebanyakan dilakukan dengan sistem famili, mengapa kebanyakan begitu mohon jawaban pak menteri jawaban penyelenggaran diklat diatur oleh instansi pembina diklat, yaitu lan. dalam pedoman penyelenggaraan diklat disebutkan bahwa rekrutmen dan seleksi diklat dilakukan secara obyektif dan transparan, melalui mekanisme pengumuman secara terbuka atau edaran kepada setiap instansi. instansi menyebarluaskan pengumuman kepada setiap pns lingkungan masing masing. kemudian pengusulan diklat dilakukan oleh masing masing unit kerja pada setiap instansi. seleksi diklat dilakukan oleh suatu tim dengan parameter yang jelas dan transparan. pak menurut pembinaan pns berdasarkan sistem merit dan sistem prestasi kerja. kenyataan dilapangan adalah spoil system kkn) saya usul pakai system prestasi kerja. jawaban saya setuju dengan usul saudara. nomor tahun yang telah diubah dengan nomor tahun menyebutkan bahwa pembinaan pns berdasarkan sistem merit dan sistem prestasi kerja dengan titik berat pada sistem prestasi kerja. untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut maka kami telah menyusun rpp tentang penilaian prestasi kerja, sebagai pengganti nomor tahun tentang dp3. bagaimana jalan keluar akibat nomor tahun karena banyak yang kehilangan jabatan daerah? jawaban banyak pns yang kurang memahami tentang jenis jabatan lingkungan pemerintahan. jabatan terdiri dari (dua) jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. jabatan struktural adalah jabatan manajerial yang memimpin suatu unit kerja, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang melaksanakan fungsi tertentu non manajerial. jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional tertentu (angka kredit) dan jabatan fungsional lainnya (non angka kredit). undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa pns diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. ini berarti bahwa pns dapat diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional. dengan demikian tidak ada pns yang kehilangan jabatan. tentang jabatan struktural yang lepas akibat nomor tahun dapat langsung dipindahkan jabatan fungsional tertentu (angka kredit) sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. pejabat seperti itu tidak harus dipindahkan jabatan fungsional tertentu (angka kredit) tetapi dapat pula dipindahkan jabatan fungsional lainnya (non angka kredit) disesuaikan dengan persyaratan jabatannya. mohon jabatan fungsional bagi pns yang bukan tenaga akademis yang telah ada men nya untuk diperhatikan dan diwujudkan. jawaban telah diterbitkan kepmen. pan tentang jabatan fungsional angka kredit. jabatan fungsional tersebut terdiri atas jabatan fungsional yang berjenjang ahli dan terampil. jabatan fungsional untuk jenjang terampil mensyaratkan pendidikan sta, dii, atau diri. sebagai contoh, jabatan fungsional pranata komputer. dengan persyaratan terampil untuk pendidikan sta maka jabatan fungsional tersebut dapat diduduki pns yang bukan tenaga akademis, contohnya untuk jabatan litkayasa dan pranata komputer. bagaimana kalau masa jabatan struktural dibatasi maksimal tahun agar pejabat tidak seperti raja? jawaban sesungguhnya berapa lama seseorang duduk dalam suatu jabatan bergantung pada prestasinya dan peluang adanya formasi jabatan lain yang memungkinkan untuk mutasi atau promosi. memang pemindahan dari suatu jabatan jabatan lain merupakan alur karier. dengan demikian setiap instansi harus disusun terlebih dahulu alur karier yang jelas yang dapat dipergunakan untuk mewadahi pengembangan prestasi pegawai. apakah pola mutasi dan rotasi pegawai dibakukan dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua instansi pemerintah? jawaban kementerian pan sedang menyusun rancangan keppres tentang pola dasar karier. rancangan keppres tersebut memberikan panduan kepada instansi pemerintah untuk menyusun alur karier masing masing instalasinya. dengan alur karier tersebut maka pola rotasi dan mutasi menjadi baku menurut aturan dalam alur karier. kegunaan lain dari penetapan alur karier adalah pns memiliki gambaran yang jelas tentang masa depan pengembangan karier. bidang tatalaksana mengapa bapak lebih memikirkan mengganti hari libur daripada meningkatkan kinerja pegawai. contoh, jika hari besar pas minggu diganti hari lain. jawaban tujuan tentang efisiensi, disiplin, dan kinerja pegawai telah diatur melalui surat edaran men. pan nomor tahun jauh sebelum pengaturan hari libur yang ditetapkan melalui skb tiga menteri pada tahun penggantian libur hari besar yang jatuh pada hari minggu dengan hari senin adalah dalam rangka melindungi hak pegawai, sehingga diharapkan dengan melindunginya hak pegawai akan menumbuhkan rasa aman pada diri pegawai yang selanjutnya bisa mendorong motivasi bekerja yang lebih baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja pegawai. oleh karena itu, penggantian libur hari besar tersebut tidak semata mata mengganti hari libur saja, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. administrasi dan birokrasi khususnya perhubungan laut, dan instansi yang terkait sangat memprihatinkan, karena saya pelaut, jadi saya mengalami hal terebut hampir seluruh indonesia, juga dephub pusat jakarta. jawaban pengalaman saudara akan menjadi perhatian kami, dan insya allah akan segera ditindaklanjuti. kementerian pan dalam rangka mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain kep men. pan nomor kep m.pan tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, nomor kep m.pan tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat, dasih banyak sistem dan prosedur pelayanan umum yang bertele tele setiap meja minta uang lelah. sarannya: pangkas habis saja pak. jawaban saya setuju dengan saran anda, karena prinsip pelayanan umum adalah kesederhanaan prosedur, dan keramahan, serta kenyamanan sesuai dengan kepmen. pan nomor kep m.pan prosedur pelayanan merupakan salah satu persyaratan standar pelayanan, disamping waktu, biaya, produk, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan. otomatisasi perkantoran apakah menimbulkan pengangguran. jawaban era transformasi teknologi mengharuskan setiap instansi untuk menggunakan manajemen modern, sehingga tidak terisolir terutama dengan dunia luar. untuk dapat mengejar ketertinggalan dari negara lain, perlu dilakukan otomatisasi perkantoran. dalam hal ini aparatur mempunyai peranan yang sangat besar, sehingga aparatur perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya terutama dalam menggunakan peralatan modern. apabila aparatur tidak mampu mengadaptasi manajemen modern, maka secara tidak langsung akan tersingkirkan secara alamiah. pada dasarnya pemerintah tidak melakukan phk hanya karena adanya otomatisasi perkantoran. bagaimana tanggung jawab bumn kepada calon mahasiswa yang tidak mampu untuk mengecap pendidikan tinggi? jawaban biaya pendidikan memang tidak murah. pemerintah belum mampu sepenuhnya membiayai pendidikan warga negaranya. meskipun demikian, perguruan tinggi negeri ptn) yang telah menjadi badan hukum milik negara bumn), seperti ugm, itb, ui, ipb, dan usu, adalah universitas pemerintah yang tetap melaksanakan "mandatory services" bidang pendidikan tinggi. oleh karena itu, ptn tersebut tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang tidak mampu namun berprestasi dengan memberi beasiswa penuh dan masuk tanpa tes. peluang dan kesempatan beasiswa dimaksud pada masing masing ptn tersebut berkisar dari jumlah mahasiswa baru. kapan hari kerja diberlakukan kembali? jawaban pemberlakuan kembali hari kerja sebenarnya baru merupakan wacana. saat ini sedang dilakukan pengkajian secara intensif pelaksanaan atau hari kerja oleh tim independen bawah koordinasi kementerian pan. perlu swastanisasi birokrat agar negara ini keluar dari krisis. jawaban sejalan dengan kebijakan deregulasi, salah satunya bidang pendayagunaan aparatur negara adalah privatisasi dan korporatisasi terhadap unit pelayanan pemerintah. pada tahap awal ini, pemerintah telah melakukan swastanisasi. swastanisasi birokrat merupakan kegiatan yang sistemik dan terus menerus. hal ini terkait dengan perubahan seperti corporate culture, pns berjiwa enterpreneur, remunerasi dan meritokrasi, customer driven, partisipatif, rekrutmen yang menghasilkan bibit unggul, penataan sistem kepegawaian,manajemen kepegawaian berbasis kinerja, dan sistem keuangan berbasis kinerja. penerapan hari kerja daerah perlu ditinjau kembali, karena kurang efektif dalam melayani masyarakat. jawaban keppres menetapkan hari kerja (dengan jumlah jam kerja efektif per minggu) bagi lembaga instansi pemerintah pusat dan dki jakarta. untuk daerah lain dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing. namun bagi unit kerja yang tugasnya bersifat pemberian layanan kepada masyarakat tetap melaksanakan hari kerja. pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengevaluasi pelaksanaan hari kerja dan dimungkinkan untuk kembali hari kerja. pak menteri, apakah ada aturan tentang apel pagi dan bisa dipecat apabila tidak apel dan dipotong gajinya. jawaban dasar hukum pelaksanaan apel pagi pns hingga saat ini belum ada. namun diharapkan dengan apel pagi dan bahkan sore bagi pns diharapkan dapat meningkatkan disiplin pns. sedangkan bagi pegawai yang sering tidak mengikuti atau bahkan tidak lemah mengikuti, dapat dikenakan sanksi berdasarkan nomor tahun tentang disiplin pegawai. pak menteri tolong sidak samgat daan mogok, situ sarangnya korupsi. jawaban terima kasih atas saran anda, saya telah melakukan sidak tempat dimaksud. ada larangan menggunakan sandal (harus memaki sepatu) dalam berurusan dengan kantor samgat. tetapi anehnya disediakan penyewaan sepatu rp. sampai dengan rp. , . kondisi ini sekarang sudah ditiadakan dan berangsur baik. kapan lagi kunjungan terpadu bapak menteri, kami sangat merasakan manfaatnya. jawaban kementerian pan telah pemprograman, untuk melakukan kunjungan terpadu beberapa daerah dan kantor yang dianggap perlu, dan akan selalu memantau hasilnya. antara lain bandara soekarno hatta, batam dan rumah sakit. saran buat pak men. pan, supaya disain seragam kopi diubah. sms ini juga mewakili rekan rekan yang kebetulan juga berpikiran sama. jawaban disain seragam kopi yang sekarang telah disesuaikan dengan asas netralitas kopi dan reformasi. pak menteri mengenai kkn kantor yang mengurusi pajak kendaraan kalau niat dan ada keberanian saya kira gampang, tapi kenapa dibiarkan? jawaban dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kami telah melakukan sidak beberapa unit yang melayani masyarakat termasuk kantor yang mengurusi pajak kendaraan. kami masih mengharapkan masukan dan laporan dari masyarakat, baik melalui media massa maupun langsung kementerian pan, untuk ditindaklanjuti. laporan dapat disampaikan langsung kementerian pan atau tromol pos dalam upaya pembinaan aparatur yang berorientasi pada birokrasi profesional karier yang handal, netral serta bebas kkn dan senantiasa mempunyai komitmen pada keutuhan negara kesatuan republik indonesia nkri), telah dilakukan perubahan dan penyempurnaan ketentuan perundangan, termasuk menggalang koordinasi dalam penataan kebijakan dan pembinaan karier pada unsur sdm aparatur. program yang telah dilaksanakan antara lain restrukturisasi dan relokasi pns, pelimpahan pns dari pusat daerah, penerapan kebijakan zero growth, pengetatan rekrutmen yang telah menurunkan jumlah pns: melaksanakan pupus, sehingga berhasil mendata jumlah pns per desember ialah orang. langkah ini ditindaklanjuti dengan pengembangan sistem informasi dan database pns secara nasional, pemantapan konsep kepegawaian yang unified, melalui pengembangan pola karier terbuka secara nasional dengan penyempurnaan beberapa ketentuan peraturan yang terkait: menyiapkan rancangan ketentuan perundangan dalam upaya penyiapan manajemen kepegawaian yang berorientasi sistem merit dan kinerja: disiapkan sistem remunerasi yang layak, dan adil, yang berbasis kinerja. guna membantu perbaikan kesejahteraan pns, pemerintah juga telah mengeluarkan gaji ketigabelas kepada seluruh pns, polri dan tni termasuk pensiunnya. seiring dengan penataan aspek moral dan perilaku sdm aparatur, sebagaimana disinggung dalam ketetapan mpr nomor tahun mengamanatkan" pemberantasan kkn, penegakan dan kepastian hukum, dan reformasi birokrasi, sedangkan untuk pembenahan kultur birokrasi diamanatkan dalam ketetapan mpr nomor tahun dan ketetapan mpr nomor tahun mengamanatkan gerakan penghematan nasional, telah diupayakan pengembangan dan penyempurnaan ketentuan mengenai etika dan disiplin bagi pns, ditunjang dengan merasionalisasi pengembangan nilai nilai budaya kerja aparatur negara, serta disiapkan ruu mengenai pengaturan perilaku aparat negara. untuk mengantisipasi pengaruh kehidupan politik, telah dikembangkan konsep netralitas pns. langkah kongkritnya telah dilakukan upaya pembinaan dan penindakan administratif terhadap sejumlah pns yang bergabung dalam parpol tertentu, diantaranya orang pns telah diproses pemberhentiannya. saran, agar semua pns segala pakaian dinasnya diwajibkan busana muslim nonmuslim disesuaikan. apa lagi untuk siswa siswi guna memperbaiki moral bangsa yang sudah rusak ini. terima kasih, dari hamba allah yang hina banjarmasin. jawaban saran anda sangat bagus dan dapat dipertimbangkan. pada dasarnya pns semestinya menggunakan pakaian kerja yang sopan (menutupi aurat, terutama bagi wanita) sehingga tidak menimbulkan pemikiran yang tidak tidak bagi yang melihatnya. saat ini kementerian pendayagunaan aparatur negara sedang menyusun ketentuan tentang pakaian kerja pns. emas indonesia timur bakal terkemuka luar negeri, bagaimana itu bisa dibiarkan. jawaban berkaitan dengan investasi kita mendasari pada perjanjian dan apabila sudah ada kontrak karya dengan pma, hal itu harus ditaati. sedangkan untuk selanjutnya kita harus lebih selektif dalam menandatangani perjanjian pma. selamat malam pak menteri, kenapa pns lain tidak pakai tanda pangkat seperti bea cukai dan dllajvr? jawaban sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pns harus menggunakan tanda pangkat. pakaian khusus seperti petugas bea cukai, imigrasi dan kejaksaan, agar mudah diketahui dan dikenal. ada juga pakaian tertentu, antara lain yang digunakan oleh petugas laboratorium, tenaga medis dan paramedis. pakaian kerja sehari hari bagi pns cukup menggunakan logo instansi, tanda pengenal, tulisan nama, dan lambang kopi. pak, tolong perbaiki struktur gaji pns. jawaban empat alternatif struktur gaji pns telah dituangkan dalam rancangan keppres yang masih menunggu persetujuan presiden. jika keuangan negara sudah memungkinkan, diharapkan keputusan presiden dimaksud dapat ditetapkan. pak menteri, dapatkah kiranya iman dan akhlak diutamakan bagi penyelenggaraan negara agar punya rasa takut pada penciptanya. jawaban peningkatan iman, akhlak dan tawa kalangan pns telah banyak dilaksanakan oleh instansi kantor pemerintah dan kopi. saat ini lingkungan instansi pemerintah telah banyak berdiri masjid (tempat ibadah), samping itu juga sering diselenggarakan pengajian, ceramah agama (bagi yang beragama islam), dan bagi yang nonmuslim kristen protestan) juga diselenggarakan kebaktian pada saat tertentu. penerapan nilai nilai budaya kerja dan etika kehidupan berbangsa dimaksudkan untuk mengembangkan profesionalitas dan akhlak mulia yang ditandai oleh sifat sifat jujur, teladan, terpercaya, kreatif dan konsisten, serta kinerja produktif. masing masing pakaian seragam dengan corak mutu yang berbeda, sedang staf yang hanya mengharapkan gaji bulan sebulan sebagaimana bapak sebutkan tadi hanya ratusan ribu bulan, untuk rumah tangga saja tidak cukup, apalagi untuk lain lain, mohon pertimbangan bapak menteri terima kasih atas perhatiannya. jawaban penggunaan pakaian seragam, sebenarnya bertujuan untuk menunjukkan kesederhanaan pada pns dan mengurangi rasa kecemburuan sosial kalangan pns itu sendiri. apabila tidak menggunakan pakaian seragam, akan dapat menimbulkan pemborosan dan kecemburuan sosial. pak menteri, efektifitas jam kerja pns dari pukul berapa sampai pukul berapa? jawaban sesuai ketentuan keppres nomor tahun tentang hari kerja lingkungan lembaga pemerintah, jam kerja efektif pns jam per minggu. untuk lembaga pemerintah pusat, pemerintah dki jakarta, lembaga pemerintah pusat yang berada daerah, pemerintah daerah tingkat dan yang telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri atau menteri teknis yang bersangkutan dan telah mendapat persetujuan men. pan memberlakukan hari kerja per minggu senin jum'at), diatur sebagai berikut hari senin s.d. kamis pukul waktu istirahat pukul hari jum'at pukul waktu istirahat pukul adapun pemerintah daerah yang masih memberlakukan hari kerja dengan jumlah jam kerja jam per minggu, masih tetap menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam keppres yaitu hari senin kamis pukul hari jum'at pukul hari sabtu pukul hasil kajian sementara beberapa propinsi, kabupaten dan kota, yang dilakukan oleh lembaga independen, jam kerja efektif pns terjadi pada pagi hari sebelum makan siang, efektif jam. berdasarkan data ini, perlu diamati lebih lanjut pelaksanaan atau hari kerja dan kemungkinan menambah jam kerja menjadi jam per minggu, seperti yang dilaksanakan negara tetangga. bidang akuntabilitas aparatur apakah sistem anggaran berbasis kinerja cukup efektif? jawaban efektif, dalam artian bahwa penggunaan anggaran dapat lebih mudah diperkirakan apa hasilnya. dalam anggaran berbasis kinerja, prosesnya harus diawali dengan goal setting yaitu penetapan hasil atau kinerja yang ingin dicapai, lalu penetapan strategi untuk mencapai kinerja berupa program dan kegiatan, dan pada gilirannya dihitung kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan itu. ungkapan singkat dalam bahasa asing adalah performance first, money then. dengan demikian jika setelah merealisasikan anggaran suatu instansi pemerintah tidak dapat menunjukkan hasilnya sesuai dengan kinerja yang direncanakan, maka dapat dilakukan pengurangan alokasi anggaran pada periode berikutnya. bahkan jika secara ekstrim dari realisasi anggaran instansi pemerintah itu tidak menghasilkan apa apa, maka instansi itu dapat menanggung konsekuensi tidak lagi menerima alokasi anggaran, performance money, atau dengan kata lain perlu dipertimbangkan keberadaannya. apa makna dan manfaatnya instansi pemerintah menyampaikan laki? jawaban menyampaikan laki merupakan wujud pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas dan wewenang kepada pihak yang memberikan tugas atau kewenangan itu. dalam konteks akuntabilitas manajerial bawahan menyampaikan pertanggungjawaban kepada atasan, dan dalam konteks akuntabilitas publik pimpinan tertinggi instansi pemerintah mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai kepada masyarakat. laki diharapkan memuat informasi kinerja yang pada hakekatnya merupakan penjelasan mengenai baik keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan misi instansi pemerintah yang bersangkutan. manfaat laki adalah sebagai kaca diri, yaitu sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan kinerja. apakah setelah menyampaikan laki berarti sudah menyampaikan amanah? apa ukuran prestasi kerja? jawaban sekiranya laki telah dibuat sesuai dengan kaidah penyusunan laki yang baik, maka menyampaikan laki dapat diartikan menjalankan amanah. perlu diketahui bahwa konsep amanah merupakan salah satu konsep yang mendasari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah skip). artinya, siapapun yang mendapatkan tugas atau kewenangan, harus menjalankan tugas dan kewenangan dengan baik dan jujur, dan pada gilirannya harus melaporkan kepada yang memberikan tugas dan kewenangan itu dengan baik dan jujur pula. ukuran prestasi kerja (hasil atau kinerja) adalah ketercapaian hasil yang ditargetkan, bukan tersebarnya anggaran semata dan juga tidak sebatas hasil yang hanya berupa keluaran (outpost) melainkan sampai dengan manfaat (outcome) dari keluaran itu.bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan. alat umurnya disebut indikator kinerja, yang harus dipilih dengan seksama agar dapat dengan tepat mengukur tingkat keberhasilan pencapaian hasil yang ditargetkan. siapa yang harus membuat laki? jawaban menurut inpres nomor tahun tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah skip), yang diwajibkan membuat laki adalah instansi pemerintah mulai dari eselon atas. akan tetapi, sesuai konsep amanah, sesungguhnya tidak perlu pembatasan tersebut dalam artian bahwa laki dibuat oleh siapa saja tanpa melihat tingkat eselon organisasi, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan misi atau bagian dari misi yang diemban oleh instansi itu. pada tahap pembelajaran implementasi sistem skip sekarang ini, pembatasan seperti itu dapat diartikan bahwa pada gilirannya nanti laki eselon atas dapat menjadi trigger sekaligus mendorong penyusunan laki eselon bawahnya. laporan akuntabilitas kinerja, dengan format tersendiri, sesungguhnya perlu dibuat oleh para penyelenggara pemerintahan secara individu. bidang pelayanan publik pak, tolong tertekan petugas loket penyeberangan merak dan bakaheuni untuk ferry yang suka menipu. lihat harian kompas tanggal september kolom pembaca. jawaban kementerian pan telah melakukan koordinasi dengan departemen perhubungan dan perum asap untuk menertibkan petugas loket penyeberangan merak dan bakaheuni. semoga pelayanan umum sana semakin baik. ndak perlu ada men. pan tetap terpuruk kalau cuma sidak tanpa program. yang jelas cuma cari popularitas dan banyak omong doang. jawaban kementerian pan masih diperlukan untuk mengatur permasalahan aparatur negara dan bukan hanya masalah pelayanan publik saja. kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, penatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan program pendayagunaan aparatur negara perlu dikoordinasikan dengan baik. bagaimana dengan kantor panas yang memang saat ini sering melakukan pungli sim, stok, dan lain lain) kok aparat snya nggak ditindak dimutasi (berkala) jawaban pungli dapat dikurangi melalui bantuan masyarakat dengan melakukan pengurusan semua jenis pelayanan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan dan tanpa perantara atau calo. aparat yang terbukti melakukan pungli atauperlukah pelayanan publik dilakukan secara elektronis jawaban pelayanan publik yang dilakukan secara elektronis dimaksudkan untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas pelayanan pada jenis pelayanan tertentu, sehingga memberi manfaat dan kemudahan bagi masyarakat yang dilayani. pelayanan publik secara elektronis mendorong keterbukaan, ketertiban, dan akuntabilitas, yang pada gilirannya menciptakan tata pemerintah yang baik, bersih dan bebas kkn. tingkatkan terus pak, sdm kita agar pelayanan meningkat, terima kasih. jawaban untuk meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan sdm penyelenggara pelayanan melalui pelatihan kepemimpinan, teknis, dan fungsional. sejalan dengan itu petugas pelayanan harus menegakkan tujuh asas penyelenggaraan negara, yaitu kepastian hukum, tertib, keterbukaan, kepentingan umum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. dinas kesehatan kab. mojokerto untuk gurus akreditasi harus bayar rp. keluar rp. jawaban sekiranya laporan tersebut benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebaiknya segera dilaporkan kepada kementerian pan melalui tromol pos disertai bukti. bagaimana dengan perda yang tidak relevan, contoh tentang izin bongkar muat jawaban terhadap perda yang tidak relevan harus deregulasi dan ditetapkan perda baru yang lebih kondusif. penghargaan kepada pns terpencil sangat mendukung motivasi kerja. jawaban dalam rangka pembinaan karier dan prestasi kerja, pemerintah telah memberikan penghargaan kepada pns daerah terpencil dan akan terus dikembangkan dengan peraturan perundang undangan. pak menteri yang terhormat koda dumai rata rata mau enaknya sendiri. ktp, surat tanah dan lain lain, dipungut biaya tidak sesuai ketentuan. jam pagi masih duduk warung kopi. jawaban dalam pelayanan publik telah ditentukan tarif sesuai dengan peraturan. sedangkan disiplin pns akan terus ditingkatkan sesuai dengan peraturan disiplin pns, terlebih penegakan hukum perlu terus ditingkatkan. pengaduan masyarakat dapat dilaporkan kepada unit kerja dan aparat pengawasan setempat atau tromol pos pak menteri, kondisi pelayanan publik sangat memprihatinkan. upaya apa yang telah dan akan dilaksanakan. jawaban pemerintah sedang menyiapkan undang undang tentang pelayanan publik. kementerian pan telah menerbitkan pedoman umum pelayanan publik, pedoman umum penyelenggaraan penyusunan indeks kepuasan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. selain menyiapkan undang undang diatas, kementerian pan terus mendorong instansi dan unit kerja pelayanan terus menerus meningkatkan pelayanan menuju pada pelayanan prima. soal pungli oleh aparat kelurahan, kecamatan untuk urusan ktp dan lain lain, selalu dimintai uang dan begitu juga kantor bpn kota kab. jawaban masyarakat diminta partisipasinya untuk ikut mengawasi jalannya pelayanan publik melalui tromol pos samping itu disiplin pns akan terus digalakkan dan penerapan serta penegakan hukum terus ditingkatkan. eselon menemukan persoalan dan menerapkan aturan pada tingkat eselon memberikan kebijaksanaan padahal aturan sudah jelas tidak bisa dibijaksanai maka pegawai rendahan yang kena dampaknya dianggap menantang atasan karena sudah ketemu atasan dalam kamar tertentu penuh rahasia kkn itulah yang terjadi selama ini dalam pelayanan. jawaban penegakan hukum dan pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat program terhadap disiplin pns akan terus digalakkan. setiap petugas dan pejabat yang melakukan pelanggaran akan ditindak dengan tegas. tara kabupaten karo sumatera utara harganya rp. tolong ditindaklanjuti. jawaban saya kurang mengerti apa yang dimaksud, namun saya akan mencoba untuk menghubungi pemerintah kabupaten karo sumatera utara untuk mengetahui duduk masalahnya dan bagaimana jalan keluarnya. yth. bapak menteri tolong birokrasi instansi yang menangani urusan dengan rakyat supaya jangan dipersulit. jawaban pemerintah telah melakukan berbagai upaya, agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat semakin dipermudah, diantaranya: melakukan gerakan kesadaran oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tentang pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pencanangan tahun peningkatan pelayanan publik. memasyarakatkan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penerapan percontohan pelayanan kepada masyarakat dengan mengajak partisipasi masyarakat. cc. melakukan inspeksi mendadak kepada unit pelayanan. memberikan sanksi kepada aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan buruk kepada masyarakat sekaligus memberikan penghargaan kepada unit pelayanan dan petugas yang telah memperlihatkan kinerja baik. polisi kalau dilapisi kejadian pencurian kehilangan, minta uang kertas, masa sih tidak ada anggarannya jawaban setahu saya memang anggaran pemerintah terbatas, termasuk kepolisian. namun jangan dijadikan alasan untuk meminta imbalan terhadap apa yang menjadi kewajibannya. pak, kenapa biaya mencari sim mencapai rp. aslinya cuma rp. pelaku supaya ditindak. jawaban saya telah berkali kali melakukan inspeksi mendadak. dari hasil pemantauan saya, cukup sulit juga memberantas perkalian ini. namun pihak kepolisian sudah bersungguh sungguh untuk memberantas perkalian tersebut. kadang kadang masyarakat juga yang mendorong timbulnya perkalian ini, karena ingin memudahkan permasalahan dengan cara yang kurang baik. saran saya kepada masyarakat, taat saja prosedur yang telah ditetapkan, insya allah pelayanan sim akan berjalan sesuai dengan ketentuan. saya lihat dari segi pelayanan aparatur sudah ada peningkatan. apa bisa dipertahankan kabupaten kami sedang menerapkan indeks kepuasan masyarakat, terima kasih bapak menteri dan ibu presiden. jawaban soal kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat saya kira sudah merupakan tekad pemerintah kita. untuk itu kami memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat agar upaya pemerintah ini terus berlanjut. mengenai penerapan indeks kepuasan masyarakat ikm) yang sudah diterapkan kabupaten saudara, saya menyampaikan penghargaan. mudah mudahan langkah pemerintah kabupaten saudara akan segera diikuti oleh pemerintah daerah yang lain. terima kasih bapak menteri atas pemberian penghargaan kepada pns yang menjadi pegawai teladan. jawaban semoga dengan penghargaan tersebut dapat memotivasi pegawai negeri sipil lainnya. untuk meningkatkan kinerjanya. pak menteri berapa sebenarnya biaya pengurusan ktp karena sekarang ini bisa s d ribu dari kepala desa s d camat. dari kabupaten samosir. jawaban biaya pembuatan ktp telah diatur oleh masing masing pemerintah daerah. sekiranya terjadi penyimpangan dalam pemungutan tarif, agar segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. informasi biaya sim nias rpsedangkan untuk melanjutkan pemberantasan kkn, antara lain telah dilakukan kebijakan untuk mendorong seluruh instansi pemerintah agar melaksanakan peningkatan intensifikasi dan percepatan pemberantasan kkn. upaya ini ditunjang dengan peningkatan kegiatan koordinasi aparat pengawasan fungsional internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti praktek pelanggaran atau tindak pidana kkn, serta telah diupayakan mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk dan bpk. dari segi manajemen pertanggungjawaban, telah diupayakan untuk memperlancar laporan akuntabilitas instansi pemerintah laki). dalam bidang pelayanan publik, telah dilaksanakan program untuk mewujudkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, mudah, biaya terjangkau, pasti dan nyaman. langkah kebijakan yang terus diupayakan antara lain melalui deregulasi dan debirokratisasi peraturan perundangan bidang pelayanan publik, mengupayakan peningkatan profesionalisme penyelenggara pelayanan publik, didukung penyiapan ketentuan standar pelayanan publik, mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, ditunjang dengan pencanangan bulan peningkatan pelayanan publik pada september dan dilanjutkan pencanangan tahun sebagai tahun peningkatan pelayanan publik, penerapan pola penyelenggaraan pelayanan publik (fungsional, terpusat, terpadu): pemberian pelayanan kepada penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita, penyelesaian pengaduan masyarakat dan sengketa pelayanan, penerapan indeks kepuasan masyarakat, pemberian penghargaan citra pelayanan prima kepada unit kerja dan perorangan yang berprestasi bidang pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (e government), dan kerjasama dengan komisi ombudsman nasional. jelas kiranya bahwa serangkaian langkah strategis telah dan akan terus dikembangkan dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat indonesia. untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai langkah strategis yang telah dilakukan serta upaya lanjutan masa depan, menteri pendayagunaan aparatur negara hadir sebagai narasumber pada acara gotong royong bapak menteri saya perpanjang sim singkawang habis bikin akte nikah catatan sipil bagaimana tanggapan bapak? jawaban kementerian pan sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk menertibkan pengurusan sim, stok dan lain sebagainya. biaya sim ribu, sim ribu polresta malang, apa benar resminya seperti ituapa yang disampaikan pak menteri dengan flow chart yang baik dalam pengurusan sim namun mau lebih cepat lewat petugas, kalau seperti flow chart waktu sangat lama, bagaimana menurut bapak menterilain. pengurusan melalui petugas dimaksud, berarti menyalahi prosedur dan biasanya biaya lebih tinggi. bidang pengawasan apakah betul tromol pos masih berfungsi? jawaban sejak tromol pos dibentuk pada tahun sampai dengan sekarang masih tetap berfungsi, meskipun penanganannya beralih dari kantor wakil presiden kantor menko cabang pan, dan sekarang oleh kementerian pan. apakah wasiat sekarang masih digalakkan? jawaban ya, pelaksanaan wasiat digalakkan kembali dengan konsepsi yang diperbaiki. untuk itu, men. pan menerbitkan surat keputusapa bedanya wasiat konsep lama dan konsep yang baru jawaban konsepsi pengawasan melekat yang berlaku selama ini ditekankan kepada pengawasan dari atasan kepada bawahan dan kewajiban perencanaan serta pelaporan realisasi program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat wasiat). hal ini perlu ditinjau kembali karena kurang sesuai dengan kaidah pengawasan melekat yang berlaku umum dan kurang mendukung tuntutan arah terselenggaranya kepemerintahan yang baik. konsep pengawasan melekat yang seharusnya disebut dengan sistem pengendalian item didefinisikan sebagaipenerapan pengawasan melekat merupakan resultats dari (delapan) unsur yang saling terkait, yaitu pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, seria supervisi dan review intern. pak menteri, saya ntb. setelah otonomi daerah kok kkn merajalela? bagaimana tanggapan bapak? jawaban itulah dampak dari pelaksanaan otonomi daerah yang kebebasan. walaupun niat tulus dari pemerintah dalam mencanangkan program otonomi daerah begitu mulia, namun sayangnya, pelaksanaan otonomi sering dipahami secara keliru oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. banyaknya kkn daerah juga disebabkan kurang berfungsinya pengawasan oleh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. insya allah, setelah berjalan lebih dari lima tahun, undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah direvisi. samping itu, kementerian pan juga merencanakan akan menyusun undang undang tentang sistem pengawasan nasional, sebagai payung untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. dengan adanya dua terobosan ini, saya berharap pemerintahan yang akan datang dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan terutama daerah secara lebih baik sehingga tercapai pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan profesional. bom selalu terjadi indonesia sebab karena putusan pengadilan terlalu ringan, tidak langsung dihukum mati. jawaban pelaku pengeboman perlu dijatuhi hukuman yang lebih berat, seperti yang terlihat pada pelaku bom bali. namun proses hukum harus tetap dijalankan, yang prosedurnya harus melalui pertahanan sesuai kurap. ba. bagaimana sikap terhadap hasil penyidikan bawaslu purwakarta atas terjadinya pelanggaran pemilu? jawaban jika terjadi pelanggaran pemilu oleh setiap pns, maka harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. namun dalam kasus purwakarta sebagaimana diberitakan media massa, tidak terdapat bukti pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bupati purwakarta maupun oleh camat dan lurah (sebagai pns). hal ini didasarkan atas laporan panitia pengawas pemilu purwakarta dan sesuai hasil klarifikasi tim men. pan atas kasus tersebut. dengan demikian tidak ada pihak yang perlu mendapatkan sanksi. 6b. apakah pada setiap instansi pemerintah terdapat aparat pengawasan internal pemerintah? jawaban pada setiap instansi pemerintah terdapat api aparat pengawasan internal pemerintah) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan instansi pemerintah tersebut. bpk adalah api yang bertugas melakukan pengawasan khususnya terhadap seluruh instansi pemerintah pusat. setiap pemerintahan daerah terdapat bahasa yang melakukan pengawasan atas instansi pemerintah daerah masing masing. inspektorat jenderal, inspektorat utama, dan inspektorat merupakan api pusat yang melakukan pengawasan fungsional lingkungan instansi masing masing. 6c. sudah adakah perlindungan kepada orang yang melaporkan adanya kkn bagaimana bentuknya? jawaban pengamanan pelapor yang menyampaikan pengakuannya kepada tromol pos atau kementerian pan yang identitasnya jelas, dilakukan dengan menutup identitas pelapor pada surat pengaduan atau dengan merahasiakan pada saat penyaluran surat pengaduan tersebut kepada instansi yang berwenang. apa kiat bapak memberantas korupsi pegawai negeri? jawaban kita tidak bosan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kalangan pns, baik melalui upaya yang bersifat himbauan moral dengan menyebarkan poster tentang pemberantasan kkn maupun melalui upaya yang lebih konkrit berupa peningkatan koordinasi pengawasan antar aparat pengawasan intern pemerintah api) agar pengawasan dapat lebih efektif dan efisien. selain itu kementerian pan juga meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum maupun komisi pemberantasan korupsi kpk). upaya yang bersifat jangka panjang antara lain berupa perbaikan sistem penggajian pns yang layak. salah satu diantaranya yang telah dikerjakan sampai saat ini adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi pencegahan dan penanganan kkn. sesungguhnya sejak saya menjadi menteri pan, kementerian pan secara periodik bulan sekali) telah melaksanakan rapat koordinasi dengan para inspektur jenderal departemen dan inspektur utama land guna menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan item pemerintah api). ini adalah suatu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada publik tentang pelaksanaan pengawasan yang dikoordinasikan men. pan. semua permasalahan, temuan, saran, dan tindak lanjut kita bicarakan forum itu. yang terbukti melakukan tindak pidana akan segera dilimpahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. jadi, tidak benar kalau pemerintah menutup nutupi penyimpangan yang terjadi. hal yang lain adalah dengan melakukan sosialisasi dan internalisasi pengawasan melekat seperti ditegaskan dalam surat keputusan men. pmasyarakat ende menginginkan untuk kirimkan tim kpk untuk periksa bupati dan dprd tentang gaji yang dibayar kepada dprd dan kkn lainnya. thanks! jawaban silakan mengirimkan pengaduan kepada kpk atau kepada tromol pos kari akan menindaklanjuti sesuai dengan substansi dan proporsinya. masih banyak pejabat kita yang buruk mentalitas dan kualitasnya. dan saya pernah melaporkan penyimpangan kepada men. pan via e mail tapi tidak ada respon belas. jawaban silakan tulis kembali tromol pos dengan bukti yang kuat. insya allah, kami akan menindaklanjutinya. pak men pan, kalau kami lihat kualitas yang ada pada pns saat ini kebanyakan mentalitas buka laci alias ada uang anda kami layani, bagaimana bapak bisa mengawasi secara kontinu apa. bpk yakin pembantu bapak bisa dijamin kejujurannya? saya rasa pns itu harus diberi pendidikan mentalitas hati nurani, sekian terima kasihsamping, kami juga akan tegur atasan langsungnya. perlu diketahui bahwa bpk bukan aparat men. pan, namun tetap ada prosedur untuk menindak jika memang ada yang melakukan penyimpangan. selamat atas jerih payah dalam pembenahan sistem. dukungan untuk sistem pengawasan perlu lebih jelas arahnya. jawaban pada saat ini kami sedang menyusun ruu tentang sistem pengawasan nasional yang mencakup pengawasan melekat (sisdalmen), pengawasan fungsional dan pengawasan oleh masyarakat (asas). dengan adanya tersebut diharapkan sinergi antar unsur pengawasan dapat tercipta kinerja pengawasan dalam rangka pencegahan kkn dapat ditingkatkan. dukungan masyarakat memang tetap diperlukan dalam pemberantasan kkn. apakah pungutan oleh aparat dan digunakan langsung sebagaimana biaya operasional kegiatan instansi dapat dibenarkan? jawaban untuk unit atau instansi tertentu (unit swadaya atau sekarang bumn) diperkenankan memungut dan menggunakan langsung sesuai dengan aturan yang ada. namun dalam hal tidak ditetapkan dalam peraturan, segala pungutan dianggap pungli. kkn masih tetap marak. men pan perlu bikin satgas semacam optik dulu yang penuh wibawa. jawaban bila diperlukan, kami dapat membentuk tim gabungan internet untuk menyelidiki kasus kasus penyelewengan kekuasaan, sebagaimana yang ditegaskan dalam men. pan nomor m.pan tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat. semoga perjuangan bapak menteri untuk memberantas kkn dapat berhasil. adang, subang jabar. jawaban terima kasih atas dukungan anda dan kami selalu mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat. men. pan, ada deputi pengawasan, apakah tugasnya, apakah tidak menambah tumpang tindih? jawaban memang benar hal tersebut berdasarkan keppres nomor tahun tentang perubahan atas keputusajustru dengan adanya deputi bidang pengawasan men pan pengawasan yang dilakukan oleh api dapat lebih terkoordinasi dan tidak tumpang tindih (overlapping) sehingga pengawasan dapat lebih efektif dan efisien. perlu kami tambahkan deputi bidang pengawasan tidak melakukan pengawasan namun lebih berperan sebagai pengatur (wasit) dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh api. pak men pan, kira kira berapa tahun lagi kkn bisa diberantas? jawaban kami tidak berani memberi target waktu karena pemberantasan korupsi mencakup banyak dimensi yaitu dimulai dari manusia pelaku korupsi itu sendiri yang mencakup moral, agama, gaya hidup, lingkungan, dan lain lain. dengan kemauan yang keras dari pemerintah untuk memberantas korupsi dan pengawasan yang ketat dari masyarakat lsm), mudah mudahan kkn dapat dikurangi secara bertahap. kkn tidak mungkin dihapuskan, tetapi harus ditekan sekecil mungkin secara terus menerus tanpa batas waktu. a47. apa tindakan realistik untuk berantas kkn pns? berapa lama diperlukan? hati hati kejujuran bapak diketahui yang atas. jawaban kami melakukan sidak unit pemerintah yang memberi pelayanan publik dan situ rawan atas tindakan pungli, melakukan sosialisasi tentang korupsi kalangan pns misalnya dengan menyebarkan poster tentang pemberantasan kkn yang dimulai dari diri kita.sendiri dan lingkungan kita. selain itu deputi bidang pengawasan juga melakukan koordinasi pengawasan dengan aparat pengawasan intern. pemerintah api) agar pengawasan dapat lebih efektif dan efisien serta melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum maupun kpk. dan kami tidak merasa ragu karena kami lakukan semuanya itu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. tindakan yang paling realistik adalah mengetahui akar penyebab terjadinya kkn dan menghilangkan akar penyebab tersebut dengan cara mengubah peraturan perundang undangan yang menghambat pemberantasan kkn, melakukan langkah operasional dalam bentuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku kkn, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kkn. pak faisal, apakah anda setuju korupsi pns dapat diberantas kalau generasi birokrat sekarang dihapus? jawaban mengubah mental birokrat lebih penting daripada menggantinya. dalam hal ini, akar penyebab terjadinya kkn perlu dipahami terlebih dahulu sebelum diambil tindakan untuk menghilangkannya. sejujurnya korupsi dalam arti luas telah menjadi bagian dari sistem. setuju? jawaban saya kurang sependapat karena sistem itu sendiri diciptakan untuk memperkecil kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh manusia. namun sebaik apapun sistem dibuat, kalau manusia pelakunya tidak bermoral, maka sistem tersebut juga tidak ada hasilnya. seperti yang kami terangan muka, mengubah sistem lebih penting dari mengganti orang. saya keluar dari pns tahun karena tak mungkin terhindar dari korupsi yang telah melembaga. jawaban walaupun anda telah keluar dari pns kami harapkan laporan sejujurnya dari anda, oknum dari instansi mana yang masih melakukan korupsi dan kami menyediakan sarana pengaduan anda melalui tromol pos sekali lagi saya katakan bahwa kami sedang berupaya keras untuk mengubah sistem, tetapi tidak mengganti orang, kecuali dia sudah terbukti melakukan pelanggaran. bagaimana bapak menyikapi birokrasi instansi pemerintah? jawaban memang dalam beberapa kesempatan kami telah mengakui bahwa pada saat ini pns masih sering melakukan pelanggaran disiplin, masih rendah etos kerjanya, masih boros, masih sering menyalahgunakan jabatan dan melakukan penyimpangan. perubahan arah perbaikan tidak seperti membalik telapak tangan, tetapi memerlukan waktu dan proses yang panjang. sebaiknya kopi membentuk partai. jawaban kami tidak setuju kalau kopi membentuk partai karena dalam munas kopi maupun bunyi panca prasetya kopi bahwa sebagai abdi masyarakat dan negara, kopi harus netral kepada siapapun termasuk terhadap partai politik. apa tindakan bapak, kalau masih jam dinas pns banyak berkeliaran rumah kopi dan tempat milyar? jawaban saya akan menindak siapapun yang melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu, termasuk pelanggaran jam kerja. tolong kirim riau saat ini, pns dinas pun gencar kknmalam pak men. pan, kalau dilihat pada daerah kami riau secara umum, pegawai lebih kaya dari pengusaha. jadi yang dibutuhkan adalah implementasi dari aturan itu, bukan lip service. jawaban benar sekali, peraturan dibuat untuk dipatuhi oleh siapa saja.bagian mana korupsi paling besar bawah kementerian bapak, kira kira berapa rupiah pertahun? bagaimana kkn bagian kepegawaian? jawaban kami belum dapat data laporan dari staf, bagian mana kementerian yang kami pimpin ini yang paling banyak melakukan korupsi dan bila anda mempunyai data yang akurat kami persilakan anda menginformasikan langsung kepada kami atau melalui tromol pos dan kami tidak segan untuk menindak staf kami yang terindikasi melakukan kkn. dan dalam waktu dekat ini kementerian pan akan kami bentuk api yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada kementerian dan api inilah yang merupakan mata dan telinga saya. apakah pak menteri tahu ada instansi yang tidak efektif? jawaban saya tahu karena mempunyai tugas untuk mengatur aparatur negara dan mempunyai deputi yang menangani masalah sumber daya manusia, kelembagaan, dan pengawasan. dengan laporan dari masyarakat, kami akan sangat terbantu. pak, kami dialami atasan karena membongkar kasus korupsi rp. milyar politeknik plg, bagaimana? jawabanmerajut masa depan yang disiarkan melalui tvri pada hari kamis tanggal september pukul s.d. wib. acara berformat talkshow yang dipandu oleh peter gotha dan eka shanty dari tvri itu, berhasil menarik minat pemirsa seluruh tanah air untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada nara sumber. hal itu terbukti dengan mengalirnya short message service sms) dari para pemirsa untuk menanyakan dan menanggapi berbagai hal yang berkaitan dengan masalah bidang pendayagunaan aparatur negara, baik berupa keluhan tentang terjadinya praktek kkn yang dilakukan oleh aparatur negara, maupun konsepsi mengenai arah kebijakan bidang pendayagunaan aparatur negara dan masalah 'aktual lainnya. mengingat keterbatasan waktu untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan pemirsa melalui sms pada acara tersebut, kementerian pendayagunaan aparatur negara mengambil prakarsa untuk menghimpun daftar pertanyaan sekaligus jawabannya sebagai dokumentasi sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan reformasi birokrasi pada khususnya dan reformasi kenegaraan pada umumnya. pertanyaan dan jawaban sms tersebut kami dikelompokkan sesuai dengan bidang tugas lingkungan kementerian pan agar lebih sistematis dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. penutup gotong royong merajut masa depan adalah suatu ungkapan indah yang menggambarkan kematangan rencana, kebersamaan langkah, keterpaduan tugas dan harapan depan yang lebih baik. suatu upaya bersama telah dilalui dengan rangkaian tugas pemerintahan dan kenegaraan yang bersifat strategis dan berdimensi luas, seperti pemulihan keamanan masyarakat, perbaikan ekonomi, peningkatan taraf hidup rakyat, penegakkan hukum dan ham, reformasi birokrasi dan sejumlah agenda penting nasional lainnya. hasil nyata sudah terlihat, iklim kehidupan berdemokrasi telah tumbuh, kemajuan berbagai bidang juga sudah mulai tampak. jika ada kekurangan dan beberapa masalah yang belum optimal diselesaikan, bukan berarti kita tidak pernah berbuat, melainkan karena harus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan program prioritas lainnya yang juga harus terus diupayakan agar membuahkan harapan. masa depan tidak boleh diabaikan, harus diraih dengan langkah konstruktif dan produktif melalui kerja keras dan profesionalisme semua warga masyarakat, terutama aparatur negara. dari ungkapan pertanyaan dan tanggapan para pemirsa yang dikirimkan melalui sms pada acara gotong royong merajut masa depan tergambar sikap tulus masyarakat untuk mendukung segala langkah positif terhadap kebijakan kementerian pan melakukan reformasi birokrasi, sekaligus harapan agar segala penyimpangan dan tindakan kkn yang merugikan masyarakat oleh segelintir oknum aparatur negara segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi duri dalam daging. dukungan dan harapan masyarakat itu, janganlah disia siakan karena tanpa mereka kita yang berada jajaran birokrasi pemerintahan tidak akan berarti. kita berharap agar kesinambungan program yang telah dilakukan oleh kementerian pan akan terus berlanjut untuk menuntaskan reformasi birokrasi dengan tetap mendengarkan suara hati masyarakat sebagaimana yang tergambar dalam pertanyaan melalui sms tersebut. semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan bimbingan kepada bangsa indonesia untuk melanjutkan pembangunan segala bidang demi kesejahteraan seluruh rakyat dari sabang sampai merauke. daftar isi halaman sekadar sirih .coor wooooommntananesnsenetnnaanannnaan daftar ee0none nenek nenek nenek ena aan sanam bidang program .ooo.oooooombeeenaneneneenaanananananaan bidang kelembagaan .coo.coo o.ooooooomooooo bidang sdm aparatur .ooooccoooooooommmentarnna bidang tatalaksana .oo woo.oooooooooeretena bidang akuntabilitas aparat .ooooooooooeceee bidang pelayanan publik .oxcooomemaaeseneesnaneaan bidang pengawas .oo woo.oomsneretea penutup en cocoon0e0enne nenek anna
na? bupati hulu sungai utara provinsi kalimantan selatan peraturan bupati hulu sungai utara nomor 31ao. permendagri nomor tahun disebutkan bahwa rencana kersehubungan telah ditetapkannya peraturan bupati nomor tahun tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten hulu sungai utara tahun maka untuk mematuhi ketentuokok tentang tahun pokok pengelolaan keuangan daerah lembaran daerah kabupaten hulu sungai utara tahun nomor kabupaten hulu sungai utara nomor erahaaturan per tahun2012 wilayah uang atau rencana tentang kabupaten hulu sungai utara tahun2012kabupaten hulu sungai utara nomor tahun tambahan beritatambahan berita daerahyang selanjutnya disingkat senja perangkat daerah adalah bagian dari dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rka perangkat daerah tahun put), hasil (out come) maupun dampak (impact) put). bab kedudukan sensenja perangkat daerah berpedoman kepada renstra perangkat daerah tahundigunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rkd. senja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran rka) perangkat daerah. sistematika penulisan sensensen31a. buah pasangan sesuai aslinya isl. pala bagian kum, isa sofia syahrini, neng pembina tingkat (iv b) nip.
lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal juli angka romawi iv, arah kebijakan penggunaan add, huruf dirubah sebagai berikut: cc. operasional lembaga kemasyarakatan desa meliputi pkk desa, lpml, karang taruna, rt rw dan operasional lintas angka romawi penggunaan add, huruf penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dirubahnomorntuan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut: kepala desa rp. sekretaris desa non pns rp. perangkat desa rp. angka romawi penggunaan add, huruf tunjangan badan permusyawaratan desa dirubah sebagai berikut: ketua rp. wakil ketua rp. sekretaris rp. anggota rp. angka romawi penggunaan add, huruf angka dirubah sebagai berikut: insentif rt rw rp. per bulan angka romawi penggunaan add, huruf ditambah angka sebagai berikut operasional lintas rp. per tahun angka romawi penggunaan add, ketentuan penggunaan add, huruf dirubah sebagai berikut: pelaksanaan penghasilan tetap, bantuan operasional maupun insentif lembaga kemasyarakatan desa dan lintas adalah sebagai berikut penerimatetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang undangan. pertanggungjawaban penerimaanbubuhi stempel dan dilampirkan pada saat pengajuan penyaluran dana kabupaten. pertanggungjawaban penggunaan belanja pegawai berupa tunjangan bpd, insentif rt rw dan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dilengkapi bukti bukti penerimaan dana, dilaporkan setiap bulannya kepada camat dalam rangka realisasi anggarannya. camat sesuai dengan kewenangannya bertindak untuk melakukan verifikasi secara teliti dan sebenar benarnya keberadaan kepala desa dan perangkat desa, bpd, lintas, pkk desa, rt rw dan unsur lkd lainnya (lpm, karang taruna) sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.besaran add dibagikan secara proporsional untuk desa se kabupaten jemberfasilitator administrasi camat . (nama) (nama) pemerintah kabupaten jember sekretariat kabupaten nmansrten no, tneannnn telp, serena meranadimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. senananang blnnannanaann2015mp, anne emopakta integritas dengan menggunakan besaran awal sebelum apbdditambah jumlah besaran add setelah apbd sebesar: rp. dengan menggunakan besaran awal sebelum apbdalokasi dana desa add) tahap ditambah besaran tambahan add setelah apbd desa. kecamatan . tahun jumlah uang rp. lereetennannan bersonerss2015 yang menerima, kepala desa .voodoo.ooo. bendahara desa .o. mengetahui, camat wo. pemerintah kabupaten jember laporan keadaan kas alokasi dana desa (add) desa . kecamatan . s d triwulan. tahun anggaran triwulan yang lalu laporan triwulan laporan triwulan iii laporan triwulan sisa pada akhir triwulan kode rekening kegiatan pagu anggaran pep pan bl: bo 2o bebe las esp esp pama pesan nata penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya pesan tunjangan bpd tea kaa tea pesan sent raw tan nata dna operasional int tea kaa tea operasional karang taruna tan nata dna operasional tea tea operational lintas tea nata pen dna operasional pemerintah desa tea kan pemberdayaan masyarakat tan dna pan pan kepala desa .o. bendahara desa . mengetahui, camat wo. pemberi ntah kabupaten jember laporan keadaan kas alokasi dana desa (add) desa. kecamatan . tri wulan.tahun anggaran pengeluaran kode pagu penerimaan rekening kegiatan anggaran s d sekarang s d sisa kas sisa anggaran men menekan mean matan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya pemanenan glennnnnnen.n kepala desa. bendahara desa. mengetahui, camat.panannaanannnnan kepala desa ennnnnnnanananann bendahara desa ennnnnnnanananann tahun anggaran prrnnannnnnnnnnann bulan prrnnannnnnnnnnann kode spj sisa pagu lay devanagari bendahara oo penghasilan tetap kepala desa dan penamaan doo dop lz2\| tunjangan bpp yoo imsentitrmmw poo lal loperasionaltm is\| operasional karang taruna yoo \|s\| operasional pkk operasional pemerintahbesa \|s\| pemberdayaan masyarakat man vena oo ceng titian pol jumlah penerimaan pengeluaran penghasilan tetap kepala desa dan tenar esa doo oumanganspo u u u u semata t u u tu u u teserasonatteas wow w w uv isl operasional karang taruna bel tooerasionarpk www w w u rerasionaitinms t u u \|s\| operasional pemerintahbesa jolo pemberdayaan masyarakat .man vena opa denga taimiain jumtanpengeturan yo isatdokastsumtantst) kepala desa sc. ben antara desa snnananananannnan mengetahui, snnnanannnanannan camat er. solomon. nip, rencana penggunaan dana alokasi dana desa (add) desa .o.oo. kecamatan oo. tahun kode pagu rencana penggunaan dan rekening anggaran tahap tahap! al2 lha dan perangkat desa lainnya paman mengetahui, erna telan kepala desa .ebook.o. bendahara desa . mengetahui, camat .eecooesensaranalokasi dana desa setiap desa dihitung berdasarkan: alokasi dana desa minimaldana desa proporsional (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk: (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin: (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah: dan (tiga puluh ke,254 angka romawi vi, perhitungan besaran add, huruf ketentuan perhitungan besaran add, ditambah dan sebagai berikut(50x), yang semula berbunyi fotokopi pemdes apb desa tahun yang telah diundangkan, dirubah sebagai berikut fotokopi pemdes apb desa dan atau pemdes perubahan apb desa tahun yang telah diundangkan pemerintah kabupaten jember (ea kecamatan cc. yunani no, ntt telp, sernanannn erersann senangnya tenn. nomor . kepada sifat penting yth. sdr. pimpinan pt. bank jatim lampiran satu) lembar: jumlah anggaran rp. snnansnnantnnanan jumlah s d bulan lalu rp. snnnnnenanananan jumlah yang diminta rp. snnansnnantnnanan transfer rekening rp. snnannnnnnnnnaaan rencana penggunaan dana add untuk kegiatan terlampir) tunai rp. sen nnn nana nanah sisa anggaran rp. snnannnnnnnniai pemerintah kabupaten jember sa) an, kecamatan . ag nni no, sate telp, tenenesnenanetn meemeteaan penamaan) tel. nomor . kepada sifat penting yth. sdr. pimpinan pt. bank jatim lampiranpagu anggaran rp santana total add keseluruhan) jumlah anggaran tahap . rp. snanannanntanann besaran tahap yang diminta) jumlah s d bulan lalu rp. snnnanena nana yang telah ditransfer sebelumnya rekening desa) jumlah yang diminta rp. snnananannannanaan transfer rekening rp. sennnnannananan (pt kades dan perangkat desa sesuai bulan) tunai rp. snnnnnanananannnann (bpd, rt rw direalisasikan sesuai bulan sedangkan lainnya sekaligus) sisa anggaran rp. nnnnnnnnkhusus tahap lampiran peraturan bupati jember bagi desa yang telah merealisasikan nomor tahun add tahap dengan menggunakan tanggal juli besaran awal sebelum apbdranata instansi pranata dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan surat keputusan bupati jember nomor #erseeenenenenunranata dalam hal ini bertindak dalam jabatan berdasarkan surat keputusan kepala desa sana nomor heresurat keputusan bupati nomor. tentang besaran alokasi dana desa kabupaten jember tahun surat keputusan bupati nomor. tentang tambahan besaran alokasiperaturan desa. nomor. tahun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. tahun untuk mengadakan ikatan kontrak swakelola, guna melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari tambahan alokasi dana desa ooo wo2015ooco wyang semula berbunyi fotokopi keputusan kepala desa tentang rt rw, pkk, karang taruna, dan lpml dirubah sebagai berikut: fotokopi keputusan kepala desa tentang lembaga rt rw, pkk, karang taruna, lintas dan lpmlditambahkan sebagai berikutfotokopi kades tentang pembentukan lembaga lintas angka romawi ix, mekanisme pencairan alokasi dana desa, huruf dirubah sebagai berikut: pencairan dana tunjangan bpd, insentif rt rw, operasional pkk desa, operasional lkd lainnya, operasional lintas dan operasional pemerintahan desa serta pemberdayaan fisik infrastruktur direalisasikan secara tunai oleh kepala desa dan bendahara desa lampiran peraturan bupati jember nomor tahun tanggal juli pemerintah kabupaten jember kecamatan .c.con. desa .ana senananang, than. nomor .ibertahap alokasi dana desa add)bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan alokasi dana desa add) tahap . (. dari desa . kecamatan . sebesar rp. seelal foto copy keputusan bupati tentang bpd yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat berwenang kal foto copy berita acara peresmian bpd lal foto copy keputusan kepala desa tentang rt rw, pkk, karang taruna dan lpmllal foto copy pemdes pertanggungjawabankal foto copy surat pertanggungjawaban dana tahun tecamat . fasilitator administrasi (nama) nip. mama pemerintah kabupaten jember sekretariat kabupaten nnnmneneriti no, nsnriirn telp, sennteten terenonannkal foto copy keputusan bupati tentang bpd yang disahkan dan dilegalisir oleh pejabat berwenang lal foto copy berita acara peresmian bpd kal foto copy keputusan kepala desa tentang rt rw, pkk, karang taruna dan lpml tenkal foto copy pemdes pertanggungjawablal foto copy surat pertanggungjawaban dana tahuk.dimohon dengan hormat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. sananannng tlananananananip, sen rennarenr annatentegentasdan sertifikat tandan sertifikat tan:tim teknis sertifikat tanah ditetapkan dengan keputusan kepala kantor pertanahan nasional tanjung jabung timursertifikat tanah samudra, mensosialisasikan program sertifikat tanah samudra tingkat kecamatan, monitoring dan mengevaluasi kemajuan program sertifikat tanah samudra secara berkala: melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada tim koordinasidengan tembusan kepala bappeda kabupaten dan asisten perekonomian dan pembangunan kabupaten: dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran program sertifikat tanah samudra. pelaksanaan program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra tahun harus selesai paling lambat pada akhir desember program bedah rumah dan sertifikat tandan sertifikat tandan sertifikat tanah samudra kabupaten tanjung jabung timur. babberita daerah kabupaten tanjung jabung timur tahun nomodan sertifikat tanah samudra tahun kabupaten tanjung jabung timur. alokasi dana bedah rumah dan sertifikat tanah samudra tahun dana sertifikat kecamatan unit jumlah rp) pendukung bendahara ulu 'lengang sso000000 muara sabak barat muara sabak timur kuala jambi nipah panjangdan sertifikat tandan sertifikat tan dan persil sertifikat. sasaran sertifikat tanah gratis berikutnya sebanyak persil adalah tanah yang rumahnya dibedah pada program bedah rumah tahun sasaran penerima program bedah rumah samudra: kepala keluarga kk) sangat miskin beserta anggota keluarganya sesuai dengan sensus penduduk tahun dan pendataan pls oleh bps kabupaten tanjung jabung timur, serta data base penduduk miskin hasil verifikasi bappeda provinsi jambi tahunpls tahun olehcc., penerima bantuan program bedah rumah dan sertifikat samudradan sertifikat tanah samudra pada tingkat kecamatan berdasarkan petunjuk teknis program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra tahun penyusunan kegiatan bedah rumah dan sertifikat tanah samudra sebagaimana dimaksudprogram bedah rumah dan sertifikat tanah samudra dialokasikan sebesar rp. (lima milyar sembilan ratus juta rupiah) melalui dana apbd kabupaten tanjung jabung timur tahun anggaran dana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud yang bersumber dari apbd kabupaten tahun anggaran untuk kecamatan sebesar rp. (seratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan dpa kecamatan, untuk kegiatan koordinasi tingkat kabupaten sebesar rp. (seratus jutadan sertifikat tanfebruartahun dan pendataan pls oleh bps sertadan sertifikat tanlurahharus mengusulkan calon penerima sertifikat kepada bupati melaluibadan pertanahan nasional bpn) jajarannya membantu dan memfasilitasi kepala keluarga calon penerima sertifikat tanah gratis untuk melengkapi bahan persyaratan teknis diantaranya ktp yang masih berlaku, alas hak (bukti penguasaan tanah) meliputi akte jual beli hibah surat jual beli sporadik, dan surat keterangan yang menyatakan tanah tidak dalam sengketa. kepala desa lurah berkewajiban menyiapkan persyaratan teknis kepala keluarga calon penerima sertifikat gratis, menunjuk batas batas tanah yang akan disertifikasi, serta membantu memasang tanda batas tanah yang telah sertifikat. alokasi dana untuk sertifikat tanah maksimal sebesar rp. (satu juta rupiah) per persil dengan ketentuan alokasi dana sertifikat rp. per persil dengan peruntukan bagi biaya pnb pendapatan negara bukan pajak) maksimal rp camat dapat mengajukan seluruh biaya pembuatan sertifikat kepada dead sesuai dengan pagu yang tertera dalam didan sertifikat tanbpn kabupaten tanjung jabung timur bertanggung jawab terhadap kegiatan sertifikat tanah samudradan sertifikat tandan sertifikat tanah samudra. monitoring dilaksanakan oleh tim koordinasi program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra dan atau petugas yang ditunjuk oleh tim pengawas teknis bedah rumah serta tim teknis sertifikat tanan sertifikat tandan sertifikat tandan sertifikat tanah samudra berdasarkan indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat,dan sertifikat tanah samudra dilaksanakan oleh tim koordinasi program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra, berdasarkan laporan dari camat, laporan dari tim pengawas teknis bedah rumah, tim teknis sertifikat tanah dan kunjungan langsung lapangan. evaluasi program bedah rumah dan sertifikat tandan sertifikat tanah samudra perlu dibentuk tim koordinasi program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra sebagaimana dimaksud dalam dan tim koordinasi program bedah rumah dan sertifikat tanperekonomian dan pembangunan, bappeda, dinas pekerjaan umum, bpn, inspektorat, dead, bagian pembangunan setda dan camat. tugas tim koordinasi program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra, mensosialisasikan program bedah rumah dan sertifikat tanah samudra tingkat kabupaten: monitoring dan mengevaluasi program bedah rumah dan sertifikat tandan melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada bupati, bedah rumah dan tim teknis sertifikat tanteknis sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada berasal dari bpn, bappeda, dan bagian pemerintahan setda kabupaten dengan susunan penanggung jawab kepala bpn pelaksana harian kepala seksi bpn kabupaten staf bappeda dan bagian pemerintahan setda (jumlah sesuai dengan kebutuhan dan jumlah kecamatan)
tema tan walikota yogyakarta peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang gerakan segera amatwujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan adanya suatu gerakan bersama dengan menanamkan dan mengembangan nilai nilai kemandirian, kepedulian, kedisiplinan dan kebersamaan melalui gerakan segera amat, bahwa dalam rangka mewujudkan gerakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, maka diperlukan peran aparatur pemerintah kota yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian target program penanggulangan kemiskinan kota yogyakarta, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atas, maka perlu dirumuskan konsep gerakan masyar. lembaran daerah tahun nomor memutuskan menetapkan peraturan walikota yogyakarta tentang gerakan segera amtim koordinasi penanggulangan kemiskinan kota yogyakarta dan koordinator gerakan segera amat. gerakan semangat gotong royong agape majene ngayogyokarto yang selanjutnya disebut gerakan segera amat adalah gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan dengan lebih menekankan pada penanaman dan pengembangan nilai nilai kemandirian, kepedulian, kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih sejahtera. paseduluran segera amat adalah forum silaturahmi dan komunikasi dalam rangka penyelarasan kegiatan dengan jiwa segera amat. logo segera amat adalah logo yang dipergunakan sebagai simbol dari perwujudan gerakan segera amat. bab maksud dan tujuan maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan gerakan segera amat kota yogyakarta. tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran aparatur pemerintah kota yogyakarta dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka pembangunan khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui gerakan segera amat bab iii gerakan segera amat bagian kesatu visi misi dan logo visi segera amat adalah seraya nyawiji bila gumreget dibangun diri ian nagari bersama bersatu ikhlas untuk membangun diri dan negara. misi segera amat adalah sebagai berikut menanamkan nilai nilai luhur segera amat, mengembangkan gerakan segera amat tingkat basis, dan cc. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan. logo dan makna logo segera amat adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. mars segera amat adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan walikota ini. logo segera amat dapat digunakan dalam pin, cinderamata, poster, pamflet, dan leaflet. ukuran logo segera amat disesuaikan dengan penggunaan. penggunaan logo segera amat pada naskah dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota. bagian kedua nilai nilai segera amat jiwa yang dibangun dalam segera amat terdiri dari kemandirian: kedisiplinan: kepedulian: dan kebersamaan. penjabaran mengenai jiwa yang dibangun dalam segera amat adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran iii peraturan walikota ini. prinsip pelaksanaan segera amat meliputi meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan atas dasar kesadaran bersama untuk mewujudkan masyarakat yang kuat dan sejahtera, dan membangun motivasi untuk senantiasa bersemangat atas dasar nilai nilai segera amat. bagian ketiga pelaksanaan pelaksanaan gerakan segera amat dikoordinasikan pada tingkat kota oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kota, tingkat kelurahan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kelurahan, dan tingkat basis (masyarakat) oleh pengurus rukun warga: dalam pelaksanaan gerakan segera amat sebagaimana dimaksud dalam huruf atas, dapat dibentuk paseduluran segera amat. peran kpk sebagai berikut pada tingkat kota mengkoordinasikan proses pembinaan dalam pelaksanaan gerakan segera amat, dan pada tingkat kelurahan mengkoordinasikan proses pembinaan pelaksanaan gerakan segera amat pada tingkat rukun warga. peran skpd dalam gerakan segera amat sebagai berikut mengintegrasikan potensi dan aspirasi gerakan segera amat yang ada masyarakat dalam perencanaan, program dan kegiatan: dan melaksanakan koordinasi perencanaan, konsolidasi, fasilitasi, evaluasi serta monitoring dengan semangat segera amat. skpd yang berperan dalam gerakan segera amat sebagaimana dimaksud pada adalah skpd yang mempunyai fungsi penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan sarana prasarana. peran pengurus rukun warga sebagai penggerak bagi proses silaturahmi dan komunikasi paseduluran segera amat. peran kelompok masyarakat adalah sebagai pelaksana berbagai kegiatan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, fisik dan lingkungan yang dijiwai dengan semangat segera amat. bab ketentuanjuni logo segera amat bentuk dan makna logo segera amat logo segera amat berbentuk gunungan, gunungan merupakan simbol kehidupan, jadi setiap gambar yang berada dalamnya melambangkan seluruh alam raya beserta isinya mulai dari manusia sampai dengan hewan serta hutan dan perlengkapannya. kehidupan dalam kesatuan kebersamaan. makna logo segera amat putih bermakna suci atau tulus, serta memberi kesan kesederhanaan, kebersihan, tanpa pamrih, kedamaian, pencapaian diri, spiritualitas, kesempurnaan, kebersihan, cahaya, tak bersalah, keamanan dan persatuan. hijau menunjukkan warna bumi, kelimpahan, kesuburan, pertumbuhan, muda, kesuksesan materi, pembaharuan, daya tahan, keseimbangan dan persahabatan. kuning merujuk pada matahari, ingatan,, optimisme, terang cerdas serta kemajuan keberhasilan. merah melambangkan kesan energi, kekuatan, keberanian, kebulatan tekad, hasrat, keberanian, pencapaian tujuan, perjuangan, perhatian serta kecepatanjuni penjabaran jiwa yang dibangun dalam segera amat kemandirian dalam kehidupan kita harus kerja keras, percaya diri: cc. tangguh, pantang menyerah, ketidaktergantungan, kemauan keras: motivasi, inovatif, sabar dan cermat,dan bersyukur. kedisiplinan dalam kehidupan kita harus jujur, taat pada aturan: tepat waktu, konsisten: konsekuen: mawas diri, dan bertanggung jawab. kepedulian dalam kehidupan kita harus kasih sayang kepada sesama, suka menolong membantu, cc. menghormati menghargai sesama, tidak diskriminatif kesetaraan, solidaritas sosial, harmoni keseimbangan, pro aktif dalam kebaikan: teposeliro (jawa), ii. handarbeni, dan tanggap. kebersamaan dalam kehidupan kita harus gotong royong, setiawan: cc. ikhlas, rukun: dan mengutamakan kepentingan bersama. skema koordinasi gerakan segera amat lo kelompok kelompok kelompok masyarakat masyarakat masyarakatuni mars segera amat segera amat ciptaan guard cipta body handoko mar to nga go tong ro yong ma ju ne ngayogyokar gum re get sa wi ji ka pe se sa mi se al22221 .\|l1. beh ma kar yo a mba gun di ri lan na ga tyo ing jan ji go tong ro yong sar to man di kup sandang pangan cu kup ke se hat an kup kim wa tak sa trio ne te pra setyo pe du du li se sami ne te pi janji sang nde rek gus . lesessa oa132321 cu kup pendidikan kup ing pa karya nja ga pra ja me men ma karya ngu ge mi tak kang man diri war yub ing bra yan har kal muk walikota yogyakarta, ttd herry widianto
man trenlurahudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini,lurahpelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada lurah walikotaurusan pekerjaan umum, urusan lingkungan hidup: urusan perdagangan. pelimpahan sebagaimana dimaksud pada (dua) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi. rincian urusan yang dilimpahkan kepada lurah sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran peraturan walikotalaksanakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan: fasilitasi: mediasi: penyelenggaraan,lurah dilengkapi dengan2012ino\| urusan subbidang sub subbidang urusanyangdilimpahkan keterangan soo koo otonomi daerah, pemerintahan umum fasilitasi tugas pembantuan pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, tugas pemerintahan tingkat kelurahan administrasi keuangan, membantu penyelenggaraan administrasi batasan membantu adalah perangkat daerah, kependudukan tingkat kelurahan koordinasi, penunjukan personil, kepegawaian dan penandatanganan formulir persandianmasyarakat dalam satu kelurahan pelaksanaan penyelesaian konflik masyarakat dalam satu kelurahan pembinaan potensi wilayah tingkat kelurahan bekerja sama dengan skpd unit kerja terkait dinas pelayanan umum pelaksanaan pelayanan umum tingkat kelurahan ketentraman dan ketertiban\| pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan umum serta perlindungan ketentraman dan ketertiban umum yang masyarakat bersifat non justicia tingkat kelurahanlurahan pengembangan wilayah pengelolaan pengembangan potensi unggulan wilayah tingkat kelurahan sesuai kondisi masing masing wilayah berkoordinasi dengan skpd unit kerja terkait manajemen pengurangan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam resiko bencana pengurangan resiko bencana, penanganan tanggap darurat dan pasca bencana tingkat kelurahan ino\| urusan subbidang sub subbidang urusanyangdilimpahkan keterangan soo koomasyarakat dan desa kelurahan kelurahan penyusunan data base penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan penguatan kelembagaan pemantapan data profil pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan partisipasi masyarakat penguatan kelembagaan pelaksanaan penguatan kelembagaan masyarakat rt, rw, lpml dan lembaga masyarakat tingkat kelurahan sosial lainnya lingkup kota secara langsung dibina wilayah wilayah dapat berkoordinasi dengan skpd unit kerja terkait masyarakat tingkat kelurahan nonblok jalan oleh kimpraswil pengembangan manajemen pengembangan manajemen pembangunan semangat segera amat yakni pembangunan partisipatif partisipatif masyarakat tingkat kelurahan peran serta masyarakat (swadaya masyarakat) dalam pembangunan sesuai wilayah masing masing perlu lebih ditingkatkan pemberdayaan adat dan pemberdayaan perempuan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan pengembangan perempuan tingkat kelurahan kehidupan sosial budaya pembinaan dan pendampingan perlindungan masyarakat anak tingkat kelurahan pemberdayaan dan kesejahte pembinaan pelaksanaan gerakan pemberdayaan rain keluarga pkk) dan kesejahteraan keluarga pkk) tingkat kelurahan peningkatan kesejahteraan pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan sosial kesejahteraan sosial tingkat kelurahan pemberdayaan usaha pemberdayaan ekonomi pembinaan pemberdayaan ekonomi penduduk pembinaan meliputi pembinaan ekonomi masyarakat penduduk miskin miskin tingkat kelurahan kelompok, memotivasi, fasilitasi, membantu promosi, membantu pemasaran produk pengembangan usaha ekonomi pembinaan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok keluarga dan kelompok masyarakat tingkat masyarakat kelurahan ino\| urusan subbidang sub subbidang urusanyangdilimpahkan keterangan pengembangan produksi dan pembinaan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha pemasaran hasil usaha masyarakat tingkat masyarakat kelurahan pengembangan pertanian pembinaan pengembangan pertanian pangan dan pembinaan meliputi kelembagaan, pangan dan peningkatan peningkatan ketahanan pangan masyarakat tingkat distribusi raskin dan motivasi, ketahanan pangan masyarakat kelurahan membantu promosi pekerjaan umum prasarana dasar perlu pembangunan dan pengusahaan peningkatan dan pemeliharaan jalan yang peningkatan dan pemeliharaan iman tidak bernomor ruas dengan konstruksi non meliputi perencanaan, pelaksanaan, aspal pengawasan, pelaporan perbaikan dan peningkatan jalan inspeksi a, re, kebersihan wilayah tingkat kelurahan pembangunan pembinaan dan motivasi pengelolaan sampah bangunan gedung dan pengaturan pemberian rekomendasi atau keterangan terhadap batasan rekomendasi adalah lingkungan permohonan izin mendirikan bangunan imb) mengetahui atas permohonan izin mendirikan bangunan imb) pembangunan penyelengaraan bangunan gedung dan lingkungan pembangunan dan atau dengan berbasis pemberdayaan masyarakat pemeliharaan balai yang berada tanah pemkot rehabilitasi pemeliharaan gedung kantor kelurahan non struktur pemeliharaan peralatan kantor kelurahju) lingkungan lingkungan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan urusan sub bidang sub sub bidang urusan yang dilimpahkan keterangan aan lingkungan hidup pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka contoh persona, taman selain hijau kawasan lingkungan tingkat kelurahan dipinggir jalan protokol perdagangan perdagangan dalam negeriizin gangguan pemberian rekomendasi atau keterangan batasan rekomendasi adalah terhadap permohonan izin lokasi pedagang mengetahui atas permohonan izin kaki lima lokasi pedagang kaki lima pemberian keterangan terhadap semua jenis contoh keringanan tunggakan permohonan selain imb dan selain izin biaya pendidikan, rekomendasi gangguan keterangan pengantar miskin, rekomendasi adopsi anak, rekomendasi pencairan dana untuk orang cacat, ijin pengumpulan sumbangan sosial, keringanan biaya kesehatan dsb belajar masyarakat kota yogyakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa kepedulian masyarakat terhadap pendidikan khususnya keluarga sangat menentukan keberhasilan pendidikan dan untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada peserta didik, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan budaya membaca dan belajar bagi peserta didik dan warga masyarakat kota yogyakarta, maka perlu diadakan jam belajarmemutuskan menetapkan peraturan walikota yogyakarta tentang penyelenggaraan jam belajar masyarakat kota yogyakarta bab ketentuan umum dalam peraturan walikota yogyakarta ini yang dimaksud dengan:gerakan belajar anggota masyarakat yang selanjutnya disebut gerbangmas adalah gerakan masyarakat dalam pelaksanaan jam belajar masyarakatwarga yang bertempat tinggal kota yogyakarta. rukun warga yang selanjutnya disingkat adalah rukun warga kota yogyakarta. kelurahan adalah kelurahan kota yogyakarta. kecamatan adalah kecamatan kota yogyakarta dinas adalah dinas pendidikan kota yogyakarta. pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah(d0) jbm dimaksudkan untuk: mendorong masyarakat meningkatkan semangat belajar, menciptakan suasana belajar yang kondusif lingkungan keluarga dan masyarakat. jbm bertujuan untuk: menciptakan kesadaran masyarakat daerah, mewujudkan daerah sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan inklusif: bab iii penyelenggaraan bagian kesatu umum (l) penyelenggaraan jbm dilaksanakan oleh peserta didik dan masyarakat melalui gerbangmas. kegiatan gerbangmas sebagaimana pada antara lain: fasilitasi sarana belajar, pendampingan proses belajar: konsultasi belajar, dan penghimpunan dana. peserta didik sebagaimana dimaksud pada harus melaksanakan hal hal sebagai berikut: belajar rumah atau fasilitas belajar lainnya, dan mentaati tata tertib pelaksanaan jbm. masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus melaksanakan hal hal sebagai berikut: membentuk kelompok kerja pokja) jbm, dan berpartisipasi aktif dalam terlaksananya jbm. bagian kedua waktu jbm dilaksanakan paling sedikit (dua) jam setiap hari antara pukul wib sampai dengan wib. bagian ketiga kelompok kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf dibentuk setiap rw. kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut menyusun program kerja jbm, membuat tata tertib jbm: melaksanakan penyuluhan jbm, memfasilitasi pelaksanaan jbm, memantau pelaksanaan jbm, dan menggerakkan gerbangmas dalam pelaksanaan jbm. tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit terdiri dari: waktu jbm: tidak menyalakan televisi dan media hiburan lainnya pada saat pelaksanaan jbm, dan orangtua berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan jbm. bab pembinaan (l) dinas, kecamatan, dan kelurahan wajib melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan jbm, dan lomba jbm.. unsur tim pembina tingkat kota sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari: walikota, asisten perekonomian dan pembangunan, kantor kementerian agama kota yogyakarta, dewan pendidikan: badan perencanaan pembangunan daerah dinas pendidikan: bagian tata pemerintahan, kantor pemberdayaan masyarakat dan perempuan, tim penggerak pkk tingkat kota. s5) unsur tim pembina tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari: kecamatan, kantor urusan agama kecamatan, tim penggerak pkk tingkatsebagaimana dimaksud paling sedikit terdiri dari: kelurahan: lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan, badan keswadayaan masyarakat, tim penggerak pkk tingkat kelurahan, ikatan pekerja sosial masyarakat tingkat kelurahan. bab pembiayaan biaya penyelenggaraan jbm dapat diperoleh dari: anggaran pendapatan dan belanja pemerintah,sehubungan dengan perkembangan pelayanan dan dinamika kebijakan bidang kesehatan rumah sakit umum daerah kota yogyakarta, maka perlu adanya penyesuaian tarif rumah sakit, bahwsudah tidak relevanrawat intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: icu, iccu, hcu: picu: nica, dan isolasi. rawat rehabilitasi pada rawat inap sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan instalasi rehabilitasi medis. tarif ruang perawatan dan rawat intensif meliputi tarif pemakaian ruang dan akomodasi gizi pasien. besaran tarif pemakaian ruang dan akomodasi gizjenis pelayanan jenis pelayanan medis pada rawat inap meliputi: visite dan pelayanan konsultasi, tindakan operatif', tindakan non operatif, persalinan, dan tindakan dan asuhan keperawatan. tarif pelayanan visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: visite dokter umum, visite dokter spesialis, cc. visite dokter sub spesialis, konsultasi gizi: konsultasi psikologi, dan konsultasi farmasi. tarif tindakan operatif pada rawat inappada rawat inappelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: parts normal, parts dengan tindakan pervaginam, dan cc. pelayanan bayi baru lahir. tarif parts dengan tindakan pervaginam sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: parts dengan penyulut ringan, parts dengan penyulut berat, cc. curetage ringan, dan curetage berat. tarif pelayanan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada huruf dibedakan berdasarkan kasus kelahiran, yaitu resusitasi neonatus pada: parts normal, parts dengan penyulut ringan, parts dengan penyulut berat, dan sectio caesarea (sc). tarif asuhan keperawatan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi perawatan: minimal care moderate care cc. perawatan maksimal high care, dan intensive care. tarif rawat inap bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada huruf dikenakan sebesar (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibu. tarif pelayanan gizi pada icu iccu hcu picu nica mengikuti tarif akomodasi rawat inap sebelum masuk icu iccu hcu picu nica. dalam hal diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis, tindakan keperawatan, tindakan elektromedis, pelayanan rehabilitasi medis dan perawatan jenazah, maka biaya dibayar terpisah dari tarif pemakaian ruang dan akomodasi gizi. besaran tarif pelayanan medis pada rawat inapinap. besaran tarif tindakan medis pada rawat inapvisite dan pelayanan konsultpersaliinap sebagaimana dimaksud dalam dan rincian tindakan non operatif rawat inap sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan direktur. ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan direktur. bagian keenam rawat darurat paragraf tempat pelayanan tempat pelayanan pada rawat darurat meliputi instalasi rawat darurat. paragraf jenis pelayanan jenis pelayanan medis pada rawat darurat meliputi: pemeriksaan dan konsultasi, tindakan operatif', tindakan non operatif, tindakan dan asuhan keperawatan, dan observasi. tarif pelayanan pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: pemeriksaan rawat darurat, konsultasi spesialis jam kerja (datang): konsultasi diluar jam kerja (datang), dan konsultasi diluar jam kerja (telpon). tarif tindakan operatif pada rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi menjadi tindakan operatif: kecil: sedang, besar, dan khusus. tarif tindakan non operatif pada rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf dibagi menjadi tindakan non operatif: kecil: sedang, besar, dan khusus. untuk pasien rawat darurat dengan asuhan keperawatan kurang dari (enam) jam, maka dikenakan tarif minimal care. untuk pasien rawat darurat dengan asuhan keperawatan lebih dari (enam) jam dikenakan tarif moderate care. dalam hal diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif dan tindakan keperawatan mandiri serta pelayanan rehabilitasi medik pelayanan medis pada rawat darurat, maka biayanya dibayar secara terpisah dari tarif pelayanan pemeriksaan dan konsultasi oleh penderita sesuai tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis pemeriksaan dan atau tindakan. untuk pasien rawat darurat yang memerlukan asuhan keperawatan, maka ditambah biaya asuhan keperawatan sesuai dengan jenis asuhan keperawatan. untuk pasien rawat darurat, tarif diluar jam kerja (telepon) dalam rangkaian visite ditentukan (satu) pasien paling banyak (tiga) kali dalam (dua puluh empat) jam. untuk pasien rawat darurat tarif tindakan code blue sekunder setara dengan resusitasi jantung paru. besaran tarif pelayanan medis pada rawat daruratdarurat. besaran tarif tindakan medis pada rawat daruratpenunjang medisj . akupuntur, hemodialisa: il. endoskopi, kemoterapi, konsultasi psikologi, dan ditambah dengan biaya bahan medis pakai habis penggunaan (split) jika diperlukan ditambah pajak pertambahan nilaigiatan non pelayanan kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: pendidikan dan pelatihan, penelitian, medikolegal:, dan kegiatan non pelayanan lainnya. kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pendidikan dan pelatihan dokter muda, pendidikan dan pelatihan keperawatan, cc. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan lain dan tenaga umum, dan praktek kerja lapangamedicolegal sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: visum repertum luar): surat keterangan diagnostik, dan cc. surat keterangan asuransi. kegiatan non pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: sewa alat atau lahan atau ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional. besaran tarif kegiatan nogenaan tarif pelayan. dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada atau keluarganya menghendaki kelas lain, maka pasien, keluarga atau pihak yang mengirimkan pasien rsud bersedia menanggung pembiayaan. pengenaan tarif pelayanan kesehatan pasien kehakiman, tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada dibebankan kepada pasien, keluarganya atau yang mengirimkan pasien kepada rumah sakit umum daerah. penjagaan pasien kehakiman, tahanan dan narapidana sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab pihak yang mengirim pasien dengan melakukan koordinasi bersama pihak yang berwajib sesuai kewenangannya. bab iii keringanan, pembebasan tarif pelayanan dan potongan harga bagian kesatu keringanan tarif pelayanan pengenaan tarif pelayanan dapat diberikan keringanan. walikota mendelegasikan wewenang pemberian keringanan kepada direktur. besaran keringanan pengenaan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling banyak sebesar (tujuh puluh lima persen) dari tarif pelayanan. mekanisme pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. bagian kedua pembebasan tarif pelayanan pengenaan tarif pelayanan dapat diberikan pembebasan. pembebasan tarif pelayanan dilakukan oleh walikota untuk pasien yang memiliki kartu tanda penduduk daerah: tidak mampu membayar, atau cc. pasien berdasarkan kondisi dan atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan blue rsud dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pasien yang memiliki kartu tanda penduduk daerah dan tidak mampu membayar sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dengan kategori ketidakmampuan finansial dan tidak adanya dukungan sosial. pasien berdasarkan kondisi dan atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada hurufan bencana alam lainnya, kejadian yang diakibatkan kerusuhan atau huru hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan atau peralatan kesehatan menjadi rusak, atau kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan alat medis atau standar prosedur operasional atau human error atau kerusakan sarana dan prasarana yang menimbulkan korban. bagian ketiga potongan harga tarif pelayanan potongan harga dapat diberikan paling banyak sebesar (tujuh puluh lima persen) dari tarif. potongan harga sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pengguna jasa pelayanan dalam rangka kegiatan promosi bakti sosial kerjasama atau kegiatan sosial sejenisnya. walikota mendelegasikan wewenang pemberian potongan harga sebagaimana dimaksud pada kepada direktur. mekanisme potongan harga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. bab kerjasama pelayanan rumah sakit yang dapat dikerjasamakan meliputi: pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, dan pelayanan yang tidak dapat dilakukan oleh blue rsud. kerjasama sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. bab peninjauan tarif pelayanan tarif pelayanan rsud dapat dilakukan peninjauan paling lama (tiga) tahun sejak ditetapkannya peraturan walikota ini. peninjauan tarif pelayanan rsud sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara sebagian atau peluruhmemutuskan:badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah yang selanjutnya disingkat blue rsud adalah institusi pelayanan kesehatan milik pemerintahdirektur adalah pemimpin badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kota yogyakarta. tarif rumah sakitnrawat jalan tarif pelayanan pemeriksaan dan konsultasi sematastpaeag tempat piksel omar tempat patas tomat toon tarif tindakan operatif tarif tindakan non operatif keterangan: pada tindakan operatif dan non operatif penggunaan obat obatan dan alat habis pakai medis diperhitungkan tersendiri serta tindakan medistarif tindakan medis gigi dan mulut .tindakan medis dasar umum gstinerersatan tindakan medis khusus iman kei tompasttin .tindakan medis spesialistik sesama pastinya name resin komposit laboratorium teknik gigi dasar pelayanan homepage baamnaantamsas aon kunjungan fisioterapis, termasuk terapi maa perawatan homepage shift pagi dan sore shift mtindakan dan rawat darurat pelayanan tindakan keperawatan mandiri setang penindakan asam kemasan soo pesmemeaatmse (gemar anon pemasangan career fertindatan sis asuhan keperawatan jenis pelayanan tarif rp hari) maximal high carepada rawat inap pemakaian ruang rawat inap gfiromodasireasir srono pemakaian ruang icu iccu hcu nica picu pelayanan gizi tarif visite dan pelayanan konsultasi rawat inap ruang perawatan dokter umum icu iccu hcu nica picu dokter umum nnn perinatal dokter umum bipesutmsrmiaa uje tempat persona soo00 emaaspitas osutasitamat temsamanmomasiob tenang tarif tindakan operatif tarif tindakan non operatif besaran tarif persalinan pelayanan kebidanan bisastasaa resusitasi neonatus pelayanan tarif rp) persalinan normal persalinan dengan penyulut ringan persalinan dengan penyulut berat sectio caesarea sc) walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut pelayanan pemeriksaan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pemeriksaan fisik atau klinis, wawancara, test dan pemeriksaan lainnya dalam rangka mengetahui kondisi kesehatan pasienasuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi antarainap adalah pelayanan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap rumah sakit. rrawat rehabilitasirehabilitasi untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. instalasi rehabilitasi medis adalah tempat pelayanan rawat rehabilitasi. intensive care unit yang selanjutnya disingkat icu adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau kondisi pasien secara intensif dan komprehensif karena pasien mengalami cedera dan trauma berat atau mengidap penyakit yang sangat serius. intensive cardiology care unit yang selanjutnya disingkat iccu adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau pasien penyakit jantung secara intensif dan komprehensif. high care unit yang selanjutnya disingkat hcu adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau kondisi pasien stabil dan sadar tetapi masih memerlukan pengobatan dan perawatan secara ketat.medis pada rawat darurat tarif pemeriksaan dan konsultasi rawat darurat jenis pelayanan tarif rp) rawat darurat konsultasi spesialis jam kerja datang) konsultasi diluar jam kerja datang) konsultasi diluar jam kerja telpon) tarif tindakan operatif rawat darurat jenis tindakan tarif rp) tarif tindakan non operatif rawat darurat jenis tindakan tarif rppenunjang medis pelayanan laboratorium patologi klinik meme patologi anatomi staoesampapamer stabardenaan orraain tokoh mikrobiologi klinik aamremea pelayanan radiologi gemar bea mana mene sojamrmasattagap 273so0 sejaseraantas aon sejsersas sea ajasercaseam esooog tomography angiography) man jeserpas aman koma tenan pojesermastonkaas sejpamarcapa maa bebe mana cryptography cr dr cr dr diagnostik elektromedis rehabilitasi medik neonatal intensive care unit yang selanjutnya disingkat nica adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau khusus untuk bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan setelah proses persalinan. pediatric intensive care unit yang selanjutnya disingkat picu adalah unit layanan kesehatan untuk merawat dan memantau pasien anak berusia bayi hari sampai dengan anak remaja berusia tahun dengan gangguan kesehatan serius atau yang berada dalam kondisi kritisnaan tarif kepada pengguna jasa atas kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan blue rsud. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini untuk memberikan kepastian kepada pengguna jasa pelayanan atas tarif blue rsud, meningkatkan mutu pelayanan, dan pengembangan pelayanan blue rsud. tarif rumah sakitnk darah srawunroteasad soo ajamsaayae sortie sratestat woong farmasi konsultasi gizi pemulasaraan jenazah penyimpanan jenazah dengan almari osntsarmaat asrooon siang prensifremerisan s00001 pengamansaras siman a00 jenis pemeriksaan tarif rp) tes abs tes vmi tes sms tes was tes misckegiatan non pelayanan pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan dokter muda dokter muda (per orang minggu) kedokteran umum kedokteran gigi muda (per orang hari) kedokteran umum kedokteran gigi orientasi (per orang hari) kedokteran umum kedokteran gigi asa prana pendidikan dan pelatihan keperawatan praktik (per orang hari) praktik praktik peminatan ners praktik praktik div praktik diri ujian praktik (per kali ujian orang) ners div pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan lain dan tenaga umum praktik (per orang hari) praktik praktik praktik profesi praktik praktik div praktik diri ujian praktik (per orang ujian) div diri pendidikan dan pelatihan lainnya kunjungan survey studi banding (orang hari) instansi lembaga div pre post test (orang hari) praktik profesi praktik praktik praktik praktik div praktik diri kepengurusan memorandum understanding) penerbitan dukungan instansi institusi dan program baru untuk program studi baru program studi untuk prodi perpanjangan program studi jangka waktu tahun jangka waktu tahun owner mesitasfnanarai permintaan dokumen (akreditasi dokumen oam sonam biaya paket pelatihan wajib dasar rumah sakit biaya pelaksanaan orang hari sertifikat orang lembar sewa manekin tanpa monitor hari sewa manekin dengan monitor hari narasumber (per jpl) narasumber nasional internasional ahli profesi narasumber orientasi penelitian penelitian (per orang judul) instansi lembaga div wawancara (per responden) instansi lembaga div kuesioner (per responden) instansi lembaga div pengambilan data medical record (per status) instansi lembaga div penerbitan ethical clearance ec) (per orang instansi) multi center internasional multi center nasional dari sponsor hibah continuing review pds s2 s3 s1 div dih medikolegal rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat dmmeteatn tas tabemrsesa esa ssatkesaman dapat eurasia kada see surat keterangan pemeriksaan oman roh aan fabamertmim anon0 jeberersesas oom east pemeriksa petis walikota yogyakarta, ttd haryadi sudut bab tarif rumah sakit bagian kesatu kewenangan penetapan dan komponen tarif direktur menyusun tarif rumah sakit berdasarkan biaya satuan pembiayapelayanan. biaya operasional pelayanan dan jasa, dan belanja modal. tarif sebagaimana dimaksud pada diusulkan kepada walikota. dalam hal usulan tarif sebagaimana dimaksud pada disetujui, maka walikota mengatur tarif dengan peraturan walikota. direktur dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis pelayanan baru yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada harus ditetapkan dengan peraturan walikota paling lambat (enam) bulan sejak ditetapkan. dalam hal terdapat selisih antara tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada dengan tarif yang telah diatur sebagaimana dimaksud pada menjadi tanggung jawab rsud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. tarif kegiatan pelayanan dan non pelayanan rsud terdiri atas: komponen jasa sarana ,dan komponen jasa pelayanan. besaran komponen sebagaimana dimaksud pada huruf paling kecil (lima puluh lima persen). besaran komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf paling besar (empat puluh lima persen). besaran komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan direktur. bagian kedua objek dan subjek tarif objek tarif rumah sakit merupakan seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan rsud. subjek tarif rsud merupakan perorangan maupun badan hukum yang menggunakan jasa kegiatan pelayanan dan non pelayanan rsud. bagian ketiga kegiatan pelayanan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan. tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelayanan: rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat. jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas pelayanan: medis: dan penunjang medis. bagian keempat rawat jalan paragraf tempat pelayanan tempat pelayanan pada rawat jalan, meliputi: poliklinik, kamar operasi, dan rawat rehabilitasi. poliklinik sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: poliklinik umum atau poliklinik gigi umum, poliklinik spesialis atau poliklinik gigi spesialis, dan poliklinik sub spesialis. kamar operasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan instalasi bedah sentral. rawat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan instalasi rehabilitasi medis. paragraf jenis pelayanan jenis pelayanan medis pada rawat jalan meliputi: pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan, tindakan operatif rawat jalan, tindakan non operatif rawat jalan, tindakan medis gigi dan mulut rawat jalan, tindakan keperawatan mandiri dan asuhan keperawatan rawat jalan: dan pelayanan home care, tarif pelayanan pemeriksaan dan konsultasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: pemeriksaan dokter umum: pemeriksaan dokter spesialis, cc. pemeriksaan dokter sub spesialis, konsultasi antar poliklinik spesialis, konsultasi gizi, dan konsultasi psikologi. tindakan operatif rawat jalan merupakan tindakan pembedahan yang tidak memerlukan pasien menginap rsud. tarif tindakan operatif rawat jalanrawat jalantindakan medis gigi dan mulut rawat jalan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: tindakan medis dasar umum, tindakan medis khusus: tindakan medis spesialistik, dan laboratorium teknik gigi dasar. besaran tarif pelayanan medis pada rawat jalanjalan. besaran tarif tindakan medis pada rawat jalanmedis gigi dan mulutkeperawatan mandiri dan asuhan keperawjalan sebagaimana dimaksud dalam dan rincian tindakan non operatif rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan keputusan direktur. bagian kelima rawat inap paragraf tempat pelayanan tempat pelayanan pada rawat inap meliputi: ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin: rawat intensif, dan rawat rehabilitasi ruang perawatan sebagaimana dimaksud dalam huruf yaitu ruang perawatan: utama, kelas, dan perinatal. ruang perawatan utama sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi menjadi: utama aj, utama dan utama ruang perawatan kelas sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi menjadi: kelas kelas ii: dan kelas iii. ruang perawatan perinatal sebagaimana dimaksud pada huruf dibagi menjadi: a.kelas b.kelas ii: dan c.kelas iii. kamar operasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan instalasi bedah sentral. kamar bersalin sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan unit pelayanan yang berfungsi sebagai ruang persalinan.
.d):, dinas bangunan gedung dan aset daerah,:sebut dalam lampiran iisebut dalam lampiran vii peraturan walikota ini:usa slidibidang pengawasan lingkungan pemerintah kota yogyakarta sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah: bahwa berdasarkan peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang tenaga ahli walikota yogyakarta keberadaan tenaga ahli dibidang pengawasan belum mewadahi dalam peraturan tersebut maka perlu mengatur kembali tenaga ahli walikota lingkungan pemerintah kota yogyakarta:kemasyarakatan: tenaga ahli walikota bidang perekonomian daerah: tenaga ahli walikota bidang keuangan dan aset daerah tenaga ahli walikota bidang hukum, tenaga ahli walikota bidang pengawasan internallebih lanjut masing masing tenaga ahli walikota pada atas: tenaga ahli walikota bidang kemasyarak,cc. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional,, pariwisata: melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh walikota. tenaga ahli walikota bidang keuangan dan asetuangan dan aset daerahuangan dan aset daerah, memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang keuangan dan aset daerah, memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah: melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh walikota, tenaga ahli walikota bidang hukum:walikota, tenaga ahli walikota bidang pengawasan internalpengawasan internalgawasan internal, memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah pengawasan internal, memberikan konsultasi bidang pengawasan internal, melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh walikota,.tenaga ahli walikota. pengangkatan tenaga ahli walikota: mengundurkan diri, tenaga ahli walikotawalikotapaling banyakimpan dan menjaga rahasia jabatan, mengutamakan kepentingan pemerintah daerah,protokolbagian kesatu masa kerja masa kerja tenaga ahli walikota adalahla tas walikota yogyakarta peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tentang pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota yogyakarta, menimbang bahwa dana bantuan operasional sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah dipergunakan untuk peningkatan kesempatan persatuan pendidikan dengan mutu yang terjamin, maka agar pelaksanaan bantuan operasional sekolah dapat berjalan secara optimal diperlukan pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah:atuan pendidikanngelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos): maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri sebesar (dua puluh persen). cc. penggunaan dana untuk honorarium guru honorer padabagi sekolah yang telah menerima dana alokasi khusus dak) atau dana lain dari pemerintah, tidak diperkenankan menggunakan dana bos untuk peruntukan yang sama, setiap pengeluaran belanja yang dibiayai dengan dana bos berpedoman kepada peraturan walikota yang mengatur tentang standarisasi barang dan jasa, penggunaan dana bos untuk transportasi dan honorarium, jika dana bos yang diterima oleh satuan pendidikanatuan pendidikan harus segera melapor kepada dinas pendidikan:. sisa dana bos tingkat sekolah pada akhir tahun anggaran tidak disetorkan kembali kas daerah dan dapat digunakan untuk biaya operasional sekolah pada tahun anggaran berikutnya. sisa dana bos sebagaimana dimaksud pada dilaporkan oleh masing masing kepala sekolah kepada tim manajemen bos. tim manajemen bos sebagaimana dimaksud pada menyampaikan laporan realisasi (seratus persen) sesuai dengan penerimaan kepala sekolah pendidikan selaku pembantu bendahara pengeluaran pembantu ppp) kepada walikota. bagian keempat mekanisme pembelian barang jasa sekolah pembelian barang jasa dilakukan oleh tim dengan menggunakan prinsip prinsip sebagai berikut: tim harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan penyedia barang jasa, tim harus memperhatikan kualitas barang jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga: timmeliharaan sarana prasarana satuan pendidikan, tim harus menerapkan prinsip prinsip berikut: membuat rencana kerja:sarana prasarana satuan pendidikan. bab tata tertib pengelolaan bos bagian kesatu tata tertib bagi tim manajemen bos kota tim manajemen bos kota dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah menjadi penyedia barang jasa pada satuan pendidikan lingkungan kerjanya,bagian kedua tata tertib penggunaan dana bos sekolah dilarang melakukan manipulasi data jumlah siswa, menjadi penyedia barang jasa pada satuan pendidikan lingkungan kerjanya, cc. menyimpan dana bos dalam jangka waktu lama dengan maksud digunakan, meminjamkan dana bos kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikanatuan pendidikan), (digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat, membangun gedung ruangan baru: membeli bahan peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran:kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasionaloo. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosialisasi pendampingan terkait bos. sekolah wajib mengumumkan rencana penggunaan dana bos, mengelola dana bos secara transparan dan bertanggung jawab: cc. mengumumkan hasil dan harga pembelian barang jasatuan pendidikan. bab vii pedoman pengadaan buku teks pelajaran bagian kesatu ketentuan yang harus diikuti sekolahuntuk, bukan buku bekas. buku teks pelajaran digunakan sebagai acuan wajib oleh guru dan siswaatuan pendidikan, dan dipinjamkan secara cuma cuma kepada siswa sertabagian keduaawal tahun ajaran baru atau awal semester, semua buku yang akan dibeli telah tersedia untuk seluruh siswa.:layak oleh pemerintah: bila buku teks yang telah dinilai layak oleh pemerintah belum tersedia, maka buku yang dibeli dipilih oleh satuan pendidikan. buku yang dibeli digandakan harus mencakup satu siswa satu buku. cc. pemilihan buku yang dibeli digandakan didasarkan pada hasil rapat guru tingkat sekolah: jenis buku yang dibeli digandakan untuk sekolah setingkat dan smp adalah sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan bos dari kementerian pendidikan nasional yang berlaku:atuan pendidikan harus membeli kekurangannya dan dapat membeli buku untuk mengganti yang telah rusak. bagian ketiga mekanisme prosedur pembelian buku oleh sekolahbuku dapat dibeli oleh sekolah langsung distributor buku atau pengecer buku sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. pemilihan toko buku distributor harus mengacu pada prinsip harga paling ekonomis, kualitas, ketersediaan buku dan kecepatan pengiriman buku sampai sekolah. harga buku harus mengikuti peraturan menteri pendidikan nasional tentang harga eceran tertinggi. segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan. format dan bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran iii peraturan ini. bab viii monitoring dan pelaporan kegiatan monitoring dilakukan oleh tim manajemen bos kota yang bersifat supervisi teknis untuk membantu menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan pengelolaan bos. monitoring ditujukan untuk memantau: penyaluran dan penyerapan dana sekolah: penggunaan dana tingkat sekolah. monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. monitoring dapat juga melibatkan pengawas sekolah. sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program bos pengelola program tingkat kota dan sekolah diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. pihak terkait sebagaimana dimaksud pada adalah tim manajemen bos kota untuk pengelola program tingkat sekolah dan tim manajemen bos pusat atau tim manajemen bos provinsi untuk pengelola program tingkat kota. laporan sebagaimana dimaksud padayarakat. untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan berpedoman pada ketentuan perundang undangan yang berlaku. bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada tersebut dalam lampiran peraturan ini. bab pengawasan dalam rangka menunjang akuntabilitas pelaksanaan bos dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam rangka pelaksanaan pengawasan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pengelolaan bos, melalui email @jogjakarta.go.id nomor telepon sms terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada tim manajemen bosota maupunurat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas $s1# nomor perihal hibah dan bantuanota yogyakartayogyakarta,. j.i20. mengetahui: manager bos kab kota nama sekolah. kepala sekolah materai rp. nama terang stempel) nama terang stempelbentuk dan isi naskah perjanjian hibah daerah (nph) bw c w s1# ss4# (5s4# pada hari ini makanan kanan tanggal manna nana bulan manan tah un. wee. yang bertandatangan bawah ini: i. nama bank kanan nana pangkat pakan jabatan panknknannnnn anna instansi makanan kanan alamat makanan nana yang bertindak untuk dan atas nama walikota kota yogyakarta yang selanjutnya disebut pihak pertama il. nama pekaakannana kanan akan ktp sarankan jabatan kepala sekolah nama alamat plakat kec lou. kab kota. kegiatan bantuan operasional sekolah bos) yang bertindak untuk dan atas nama . week. sekolah) kel. . kec. keekeeeeaaaan kota yogyakarta selanjutnya dalampanen aan ((e rupiahyogyakarta tahun : melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku:di:ota yogyakarta:pnnananannnnnnanananannnnnnnnannnnnnnnnnnannnnanna. men catatan untuk nph:walikota yogyakarta ttd herry widianto lampiran iii :peraturan walikota yogyakarta nomor tahun tanggal juli berita acara penetapan judul buku yang akan dibeli dengan dana bos ms, pemerintah kota yogyakarta dinas pendidikan jalan hayam buruk telepon yogyakarta berita acara penetapan judul buku yang akan dibeli dengan dana bos tahun anggaran . . pada hari ini .iio. tanggal lon durian tahun dua ribu kennnnnknensn telah diselenggarakan rapat penetapan judul buku yang akan dibeli dengan dana bos tahun anggaran . . kota yogyakarta untuk: sekolah ann nan nan ann nan panen nan ann nan aaa aaa aan ann ejaan alamat pkkakknnnnnnnnnnasaaaaannan nenek jumlah siswa parakakannnnnn alokasi dana bos: rp. s.oooooocoow woo. jalanan dengan rincian sebagai berikut: judul buku pengarang penerbit jumlah jumlah buku dana naa dec nn. www yogyakarta, .ooooooo .d0. komite sekolah kepala sekolah walikota yogyakarta ttd herry widianto lampiran iv:peraturan walikota yogyakarta nomor tahunpejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah bud). sekolah adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertamekolah. bantuan operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disebut bos adalah dana dari pemerintah yang ditransfer kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar daerah bab maksud dan tujuan maksud adanya pedoman pengelolaan dana bos adalah agar proses penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan monitoring dana bos sesuai dengan peraturan yang berlaku. tujuan adanya pedoman pengelolaan dana bos adalah agar penyelenggaraan pendidikan daerah dapat berjalan dengan baik sehingga mutu pendidikan dapat meningkat. petunjuk teknis penggunaan dana bos ditetapkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana bos dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini. bab iii implementasi bos bagian kesatu jenis biaya pendidikan biaya satuan pendidikan merupakananggal juli bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban bos format bos k1 diisi oleh sekolah dikirim tim manajemen bos kota rencana kerja dan anggaran uu: satuan pendidikan . sd smp sma smk .o.c.o# oo. tahun anggaran . . urusan sekolah urusan wajib pendidikan satuan pendidikan nnannankannannn nana akan anakan ringkasan anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan .oo#ooo.o jumlah (rp) cc xti pendapatan aa50, lilit pendapatan (bana apbd kota yogyakarta (bana apbd propinsi d.ly (bana apbn nain lain pendapatan sumber yang sah iii lilit berang a50, litt belanja dak langsung loh belanda pegawai tttt belanja langsung belanda pegawai lol belanja barang dan jasa tol belanyamodal lil loo surplus (defisit:\| pengguna anggaran ketua komite kepala sekolah nama snnnnnnnnannnaaann nama mannnannnannnaaann nip, aon emamonamamn rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahun ajaran .ooo wninannankode rekening kode rekening sisa tahun lalu program sekolah kurikulum pendapatan rutin kenekantnknnnnaaaan gaji pns kretananlnnannnanaan tenan kesiswaan bantuan operasional sekolah sarana prasarana bos pusat kenetenanknlnanaanan bos propinsi keninennnnnnasanaanan bos daerah humas bantuan kennakananaannanaakaan penari kerumah tanggapan pendapatan asli sekolah kenekantnknnnnaaaan tenan lain lain jumlah penerimaan jumlah pengeluaranncana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (raps) tahun ajaran woourut kode rekening uraian uraian jumlah dalam program sekolah kurikulum kesiswaan sarana prasarana humas kerumah tanggapan lain lain jumlah penerimaan alaalisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran tahun ajaran . periode tanggal: aa. core men nanti, tanaman triwulan .) nama sekolah kecamatan: kabupaten kota diisi oleh sekolah provinsi dikirim tim manajemen bos kab kota kode uraian urusan kegiatan jumlah bantuan pendapatan asli pusat provinsi kab kota lain sekolah penerimaan oti jpenceuarawsetaa: program sekolah: kurikulum kesiswaan sarana prasarana humas kerumah tanggapan lain lain subtotat program sekolah ionerosmamserorar v p u l uv uou belanja pegawai belanja barang dan jasa ibukota non program sekat na. folat pengejaran belanja(ls142) ngga. men ten. komite sekolah mengetahui menanantananaanan anna 20h. kepala sekolah bendahara nip. nip. buku kas umum bulan sn. nama sekolah kota disimpan sekolah propinsi debit) kredit) rp) po) no) no) po) no) no) po) no) ben pen pena dna din pen ll no) bio jumlah sa. jumlahnya bulantatu jumlah seluruhnya sisa kas yogyakarta, . . mengetahui dibuat oleh kepala sekolah bendahara nip nip untuk setiap akhir triwulan, buku kas umum ditambahi berita acara penutupan kas dibawahnya, dengan format seperti bawah ini: buku kas umum bulan cccccc.cocoonoan nama sekolah kecamatan kota propinsi tanggal kode rekening uraian penerimaan pengeluaran saldo debit) kredit) rp) jumladsd.\| jumlah s d bulan lalu naa jumlah seluruhnya aan silakan pada hari ini, . tanggal . bulan . tahun dua ribu . buku kas umum ditutup oleh kami karena ada pemeriksaan dari atasan langsung didapat kas sebesar wrn nennnnnnnnentennannnnnann ooennnnnnnnnnnnnnenaaaa lx) terdiri dari uang tunai sisa bank surat berharga jumlah mengetahui dibuat oleh kepala sekolah bendahara nip nip buku kas dibuka kembali oleh kami pada tanggal . . buku pembantu kas bulan soo nama sekolah kota disimpan sekolah propinsi debit) kredit) rp) ala bal oo. leo re leo leo re oo. leo oo. leo jumtadsa m \| poo jumlah s a bulantatu too loo jumlah seluruhnya silakan tuo yogyakarta, . . mengetahui dibuat oleh kepala sekolah bendahara nip nip buku pembantu bank bulan linn nama sekolah han pen nnnnnpapn eeee aan papan format bos k5 desa kecamatan han pen nnnnnpapn eeee aan papan diisi oleh bendahara guru kabupaten ann pen ppn nan nnn panen lenan dan disimpan sekolah provinsi pantat nan tanggal kode penerimaan pengeluaran debit) kredit) yogyakarta, . . mengetahui dibuat oleh kepala sekolah bendahara nip nip buku pembantu pajak bulan mma desa kecamatan pnp nan ann pen dpn dpn dana enn pen penny ann nan diisi oleh bendahara kabupaten danknknknknnnn nana disimpan sekolah provinsi panklkkknkaknnnennaeaeeaneaaakanaa oren rea2 pena teman (oo yogyakarta, . . mengetahui dibuat oleh kepala sekolah bendahara nip nip pemerintah kota yogyakarta buku rekapitulasi pengeluaran perincian belanja unit kerja nama sekolah) urusan kurikulum kesiswaan sarira humas rumah tangga lainnya) kegiatan nama kegiatan) jumlah anggaran rp. tahun anggaran bulan laki tani salah bulanan humans bulan yogyakarta, . . mengetahui dibuat oleh kepala sekolah bendahara nip nip contoh bend pemerintah kota yogyakarta bukti kas pengeluaran terima dari nana uang sebesar dekkkakataankakal aan aan untuk pembayaran inn yogyakarta, januari . terbilang rp. pengguna anggaran ppt bendahara pengeluaran yang menerima kepala sekolah nama sekolah . barang tersebut sudah diterima telah dipungut telah dibukukan dengan cukup dan baik tgl maret ph21 kode rekening ph22 tahun anggaran ph23: ccdaerah, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.gian kedua penerima bos semua sekolah sd sdb smp small smp negeri wajib menerima dana bos. bila satuan pendidikan tersebut menolak bos, maka satuan pendidikanatuan pendidikan dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin satuan pendidikanerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikanatuan pendidikanbagian kedua program bos program program bos dapat dikelompokkan menjadidan program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. realisasi anggaran bulan s.ooc oo. nama sekolah kecamatan kota propinsi nama kegiatan anggaran belanja pegawai belanja barang dan jasa belanja modal total belanja jrurikuum poo ? juta semester (kesiswaan aaa wn. . . pus yoo ee. kerumah tanggapan jantan is. total belanja total belanja s d bulan lalu total belanja seluruhnya spj kode uraian sisa kas lalu alo lo. iruriruam ireswam isaramaprasarana kerumahtanggaan (pain human tuo penyetoran pajak oopamm eno dorman man dare empang sumpah penyetoran pajak jomampexcervaransrrurumya o\| isarporas yogyakarta, .oo. mengetahui atasan langsung bendahara tanggal nomor nama dan tanda tangan pemerintah kota yogyakarta laporan pertanggung jawaban bendahara nama sekolah .ooo ooo nama sekolah kepala sekolah bendahara tahun anggaran bulan februari jom sisa pagu ini ati kan (edan swacawas ate pan ancaman bae ini (ox jkurisuum me00000\| r00000\| r00000\| r000. kesiswaan isaranarrasarana irerumantanggan yo tu . jaman jerwermmaan yoo lk ik ini a iseeorssoo ieotonganrajaa too tu to utk am jarwo na . aren lho anna . jerenesaato jsumanpenerimaanpajaa te jsomanreserimaansesurunnya lho yogyakarta, .ooo. mengetahui atasan langsung bendahara walikota yogyakarta ttd herry widianto program bos sebagaimana dimaksud dalamatuan pendidikan karena tidak mampu membayar iuran pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan:, demikian juga apaatuan pendidikanbagian kedua manajemen berbasis sekolah mbs)na bos dikelola secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. dana bos dikelola sesuai rencana kerja tahunan rkt) dalam bentuk rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah raps) dan mengacu pada rencana jangka menengah yang disusun (empat) tahunan. sasaran program bos meliputi semua satuan pendidikan sd sdb dan smp small baik negeri maupun swasta daerah. program kejar paket dan paket tidak termasuk sasaran dari program bos ini. besar biaya bos yang diterima oleh sekolah termasuk untuk bos buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. dana bos diberikan selama (dua belas) bulan untuk periode januari sampai desember. penyaluran dana dilakukan denganbab organisasi pelaksana organisasi pelaksana bos meliputi tim manajemen bos tingkat kota tim tingkat sekolah organisasi tim manajemen bos tingkat kota terdiri dari tim pengarah: tim manajemen bos yang terdiri dari penanggungjawab, tim pelaksana bos. tim tingkat sekolah terdiri dari penanggungjawab adalah kepala satuan pendidikan sekaligus sebagai pembantu bendahara pengeluaran pembantu ppp. anggota bendahara bos satuan pendidikan: satu orang dari unsur orang tua siswa luar komite sekolah. tim manajemen bos sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. tim tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah. bab prosedur pelaksanaan dan penggunaan dana bos bagian kesatu penetapan alokasi penetapan alokasi dana bos dilaksanakan sebagai berikut: untuk sekolah negeri, besaran alokasi dana bos setiap sekolah sudah ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional: untuk sekolah swasta, besaran alokasi dana bos setiap sekolah ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman kepada alokasi yang ditetapkan kementerian pendidikan nasional: apabila terjadi kesalahan terhadap penetapan oleh kementerian pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf dinas pendidikan segera mengajukan perubahan penetapan kepada kementerian pendidikan nasional: sambil menunggu perubahan penetapan oleh kementerian pendidikan nasional, dinas pendidikan dapat mengusulkan alokasi dan usulan penetapan oleh walikota mendasarkan pada perhitungan alokasi bos untuk daerah. bagian kedua penyaluran dana paragraf umum penyaluran alokasi dana bos sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut dana bos bagidinas pendidikan:atuan pendidikan swasta yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah ppid),: walikota menunjuk pejabat yang menangani program kegiatan dana bos sebagai kuasa pengguna anggaran kpa) dan menunjuk salah satu pegawai dinas pendidikan sebagai bendahara pengeluaran pembantu bpp), kepala satuan pendidikan sekaligus sebagai pembantu bendahara pengeluaran pembantu ppp), kepala sekolah menunjuk bendahara bos sekolah untuk membantu mengelola dana bos, paragraf penyaluran bos untuk sekolah negerilangsung ls) kepada kpa setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah pengajuan surat permintaan pembayaran spp) setiap triwulan diatur sebagai berikut: tri wulan dihampiri kelengkapan dokumen: alokasi dana bos, penunjukan kpa dan bendahara pengeluaran pembantu bpp), daftar penerimaan masing masing sekolah penerima dana bos, bukti kas pengeluaran. tri wulan dan iii dihampiri kelengkapan dokumen: daftar penerimaan masing masing sekolah penerima dana bos, bukti kas pengeluaran. tri wulan dihampiri kelengkapan dokumen: alokasi perubahan dana bos, daftar penerimaan masing masing sekolah penerima dana bos, bukti kas pengeluaran. kpa menerbitkan surat perintah membayar spm) langsung ls) yang disampaikan kepada kuasa bud untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sp2d), bendahara pengeluaran pembantu dinas pendidikan mentransfer dana bos yang diterima dari kuasa bud langsung rekening masing masing sekolah untuk pembayaran kegiatan bos masing masing satuan pendidikan: proses penyelesaian penyaluran dana bos sebagaimana dimaksud pada huruf dan paling lama (tujuh) hari kerja, kepala sekolahtiap sekolah dengan melampirkan data jumlah murid: realisasi penggunaan dana bos yang dilaporkan kepala sekolah dicatat dalam buku kas umum oleh bendahara pengeluaran pembantu kpa dinas pendidikan berikut pengelompokan realisasi anggaran per jenis belanja,, bentuk dan isi surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut termuat dalam lampiran peraturan ini pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan huruf dan dengan memperhatikan perubahan alokasi per satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan nasional, dinasatuan pendidikan pada huruf kepada kementerian pendidikan nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah. paragraf penyaluran dana bos untuk sekolah swasta penyaluran alokasi dana bos untuk sekolah swasta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan ini. sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada wajib membuat rencana penggunaan dana bos sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja sekolah abs).antara walikota dengan masing masing kepala sekolah swasta. selain rencana penggunaan dana bos sebagaimana dimaksud pada untuk penyaluran dana bos sekolah swasta, sekolah harus melampaui dokumen sebagai berikutbentuk dan isi dokumen naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut termuat dalam lampiran peraturan ini.dinaskepala sekolah melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan kepada tim manajemen bos kota meliputi laporan realisasi penggunaan dana per sumber sumber dana, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bankktor toko supplier) dan sekolah juga wajib mengarsipkan untuk bahan audit. laporan pertanggung jawaban keuangan disampaikan kepada tim manajemen bos kota setiap triwulan paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya triwulan tersebut dengankolah dengan melampirkan data jumlah murid.. pencairan triwulan kedua dan seterusnya diajukan dinas pajak daerah dan pengelolaan keuangan melalui dinas pendidikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan dengan memperhatikan perubahan alokasi per satuan pendidikan. bagian ketigaatuan pendidikanabs, samping dana yang diperoleh dari pemerintah daerahesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku saat itu. jika buku dimaksud belum ada sekolah belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka satuan pendidikanatuan pendidikan: cc. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaanatuan pendidikanpadaatuan pendidikanatuan pendidikan lainnya, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. untuk satuan pendidikanatuan pendidikanatuan pendidikanatuan pendidikani.: apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan hurufatuan pendidikan.standar harga satuan dasar bahan jobammemes hasan esa paausappiang oto eaupecantotsam jena desaupeant2em aseton doaupecanttem hofbawpecanosem list kasar hampa 0st hor\|anah pihak (@cedff tanah buton pasien jason ear mie aseton rear meleset psofbeton rear metan pes eta maa issasitaon dsaitton rear mas beton ready mix doo tabesmama beton rear mea2s dsebeton reaaymeaso aas o0\| dsobeton rear mars amis deo\|beton rear mado deretan rear mea2s asas o0\| derfbeton rear meast ers000\| denbeton rear years a01 dee\|kamma curug beton ormas pas o0\| tiang pancang win pie ready kolot seno ena pancang ready uk. t120x20, k30 0m hoo.toko0\| tiang pancang win ready uk. k300 0m tiang pancang win ready uk. k30 0m aaron o0\| tiang pancang win ready uk. t130x30, kaso ego ario aing pancang win ready uk. k300 om te000000\| tina pancang win pie ready uk. k350 0m eo6soo ina pancang win ready uk. k30020m tiang pancang win ready uk. x92x32 k350 m o2a.to0 (topic 02x02x6meter kas0 besi vlr d13 probe)) e20ooo0\| der indie02x02x6meter kas tesi uir pos bg) ego winnie025x025x0meer k350 besi ulr d16 pos 20100ooo0\| shesipie 0x045x4meter kso esi ulr das pos dg) hestpie 00x015x5meer kas besi uir das pos de) shesipie 02x045x0meer kas besi dhs pos de) a50 o0\| sewa pompa ready imam jer\|bahan pasti cirebon jeokanteenikerbbeon6bus jan juga caps pondasi agregat muw dos isp( laps pondasi agregat lampau jiv betantakketamuk geram oma o0\| \|ivbetantakketam seen o0\| \|iv betantakketam be am 001i jiv betantakketam te am emo o0\| jhv betantakketam bersolo0\| \|hv betantakketam toko am poto \|hv betantakketam sam ao20s00 iv betantakketam kudeta am ato o0\| \|kv betantakketam sito am hokvbetantetam io am asas00 ioubetantetam urea 0sesat iobetantetam sie a o1s7ooo0\| his ko betantetam o am oo28.oo0\| dia ho betantetam urai o2soo0\| dis kv.tasi bengkiatuk bb am cikkeam) die kv asi bengkiatuk ttm cik kelam) 2es2soo dar \|kv.asi bengkiatuk be am (kelam) eeo2oo0\| dio. bengkiatuk ketam) esto.ooo0\| (io kv as bengkiatuk sao am ketam (ao\|kusen bentuk mosoooo\| jai kusen esei bangkratuksf sto0000 jarkusenky keseituto soo. las \|kv. masi mabanguk belamugk kelam) soo0.oo lakon cabang fla ketam) soo. las \|kv. masi mabanguk me am odkketam) se28.toko0\| masi cabang uk. bam odkketam) ser o0\| dar ks. masi mabanguk sho am ketam ao2as00. laku. masi mabanguk gho am ketam) masa7ooo0\| das kuasi mabanguk62 gtkketam) anon panas madang aaa ketam) t55oo0\| dan ko. cabang bas am ctkketam) arearooon\| dar kv. masi cabang ba2 am ketam) seno ky. klas cabang uk. (ketam doo ky. klas cabang uk. (ketam dom) apem dae kvwastituk ham gemetar assn.aoo0\| dar \|isapan beta ketaatan das \|bahan beta tekketam \|so\|papankaru kesir(mabengjtdkkeam (io pankara resmi(ambeng) ketam ear o0\| jan pankara resitdkketam osis o0\| pasaman miasta pam apan sampiran o0\| das rengiatkam kastukiibam te0woo0\| jas kasupotitoom dar kawucemoukidoken jam woo0\| jas kawucemoukidoken06 jago emo jas kawucemoukidoken poso kawucemoukidoken bbm soo der kawucemoukidoken apm oran o0\| dsrfkawu simoianf batas 00m o0\| fatal jae woo0\| isamupytom jas jaman batam soo defembesarsemabun one o0\| \|aamir ekspor ester aniisetara bum pesan do\|eatbasarseara momen hate soo ejamumanmumumw besimemeneg pekamattaapenaat ngo pekamatamar issn pobandaasrpi220m soo boke bengkel plat (oh nn ''"?mm' ::n,h bafikasattas efkaathamena n00001 (am pekamatkasa leave pipasanansasam s00001 ppasamanisanar ss10000 i2of pipagahansaia pan ppasamanisaataa eef pipasahansaiatapr piagamanisa2" jas pipagahansdia2gt pas pipagamanisaia" pipagahansaiaan cool par ppasamanisgasi pass pipasahansdiagat foginggate iso rangka alumnus tax ss00o001 angka aluminium tangan meter das (kusen aluminium putih mer kusen aluminium 37itam meter eso0oo0 das piksel minum silver meter sooko0 rangka baja ringan zincalume (rusa tanpa urai dalam berangsur temp rangka baja ringan zincatume (russoolr) tanpa juri dalam bentang maid rangka baja ringan zincaume (russlolor dengan juri dalam bentang sid gm) rangka baja ringan zincatume (russoolr) dengan jurai dalam bentang male 30m) a0 rangka baja ringan zincaume (rusapolos) tanpa jurai dalam bentangsid16m) rangka baja ringan zincatume (russpolos) tanpa jurai dalam bentang mad rangka baja ringan zincaume (russpolos) dengan jai dalam bentang sid gm) rangka baja ringan zincalume (truss polos) dengan jurai dalam bentang s d dan mama jas anokabajatuss(078em pas rangka bajatuss (065m) isefatumunium komposit rangkabes aro0001 isa disangka pleno metal fung pemasangan iss besistamesi" iss0000 isefbesitempa solo0 elammemeanmua emesetndaa pafemgsetpiaa fikuncitanam2slag setaraf belah t0001 nay pam pesat \|semengieaipe royal20 eos \|semengieaipe pemda025 iso \|somengmeainpe passes2s sio pandang soo atap ketat supesheet o25 pola aro atap meta superhero025 (oo eno o0\| jarfatep tambeokosteoo jas atap timbeokoss(ehog 2st jar atepponeamonat dar noktutungan genteng metlkotak soon noktutungan genteng metlstoretoa k035 eos oo\| nortutungan tim deok polos) ons o0\| seng plat bjs (lebar cm) do00 plat datar color tarfamatmesaomang peneianpa jag\|name gelombang persegi035polo) jas zincaume gelombang persegi oa0poa) goo \|so\| zncatume gelombang persegi o40toko) \|st\|zincaume gelombang persegi035(coo ego (sz \|imeaume gelombang persegi oa0toon atummum fat seatmap street sheet030tulus ooo0 dsr\|atapsteei sheet03stuns sep ego atan steam sheet harus ame) \|so atap steel sheet025tus ru. meraheautuah atap step sheet 301urus (oru.mean. coat mau brutus) atap steel sheet 035lurus (oke merahuhlaumuda goo der \|atan sesi sheet dots (om) doa atap steel sheet04 stres meraheaumuda dot \|atan sesi sheet030lengkung me) ooo0 (es atap steel sheet0135lengkung give) ooo.o0 dee\|atap steel sheet0lengkung (seh soo akan step seed 030lengkung (oru merah, coat man war brutus) robot atap steel seed 035lengkung (okt bru. merah. hlau muda) den atan sesi sheet odolengkung om) ta20000 (io atap stee1 sheet lengkung (ru merah mlaumudai \|7t now patung sesi sheath s0tebar33amm we) now patung seed shot035tebar3game(given now rabung seed shot0.25tebar3game(oru merahihiautuay now patung steel seat0.20tebar33a (oru merah. cok mau abrutuai now rabung steel shot0.35tebar33amm (cow bru merah hau muda) now patung street seat tebar3gammtoru) dig now rabung seed sheet0.45tebar3game(oru merahhiaumuda nov patung seed seat00tebarseomm iwan now patung seed shot035tears0ommiven soon now rabung seed shot0.25tears0omm(oru merahmiautuay now patung steel seat0.20tears00mm (oru merah. cok mau aboutus) now rabung steel shot0.35tebar500mm (cor merah hau muda) nov patung steel seat otebarseomm(oru) now rabung seed sheet0.45tears0 omm(oru merah miaumuda) alabama koh kasa obat2 lagoon jaksa obat2 eno paksa obat2 too kasa obat212mm evo dewasa rante3mm soon jelas ratentzsmm ensoooo akar raentrtmm soo pakar ratentat2mm aon jaksa camat23mm soon atas emit28mm good jaksa repsottesmm asa ooo rakasa paste3mm rakasa random soon jaksa rare team ulammmarae triple triplex mana men lajammsama \|ktsetiokok east toto) jan o\|shomersprarsetara too jam ppapemondaipe non ppapemondasu rio paparan" femapamondap eos peapemondas tao ppapemondaat o0\| par piapemondat eso0\| papeda1ga norway pns ppa pvc wox wam osn ppa pvc dag woxwam soo o0\| pipa pvc woxwam dar ppa vedi sla dewan anton jar\| ppapvediat bermain jago jan\|papeda# dewa asaooo\| jar pipa cda dewasa jas piapvedia dewa ios o0\| ielamumuremessaua rpp iii mmmm x. . des u eawandeat kuat ox2dem ooo0 jajawandeat ukuanisx3em adat ukuran20added eawandeat ukuran20dem basandi ukuran10x20om jeawcandi uwanisxadom fawtandi uran20xa0om jabawpastorso ukuran0x2bam ooo jafar posters ukuanisxa0em jio\|baw pastors ukuran20atom jin fba bai green ukuran10x20om jilbab baitreen ukuanisxa0om jia\|baw bai green ukuran2oxide jar\|eaw grant umantebaredem a200 pelemmarautusmae demam on250wat pama onr3wat aan gee ooo0 pasar onrrowai aan watt watt . bala ooo pepe meme prov pepat bela nam mao pepe mer pepe atm meme poo pesawat papa mor pepe meme pee makan2smm meme pon peolpoementerew pselemagamung ez7 pssfrurarrt poo pensdasumber soo (ne mcs \|is7 istana momen uk214, meter (lengkap kim tiang) sosio0. \|ist (stang momen 2x2 meter (lengkap kim tiang) en, to0 \|isa istana momen meter (lengkap kim' tiang) \|ioo (stang momen 2x4 meter (lengkap kim tiang) ga8,r00. \|iot (stang momen 2x6 meter (lengkap kim' tiang) ro0 ee walikota pontianak, ttd sutarmidji
nan thkondisisikketentuanasmalizar, pembina tk. nip.
k5) men walikota pontianak peraturan walikota pontianak nomor tahun tentang kriteria jabatan struktural dilingkungan pemerintah kota pontianak dengan rahmad tuhan yang maha esa walikota pontianak menimbang bahwa dalam rangka penerapan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan nomor tahun tentang pedoman umum pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, bahwa untuk melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan rotasi mutasi jabatan struktural, maka perlu menetapkan kriteria jabatan struktural dilingkungan pemerintah kota pontianak. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atas, perlu ditetapkan dalam suatu,egawai negeri sipil dalam jabatan strukturalkriteria jabatan struktural pemerintah daerah adalah pemerintah kota pontianak pejabat pembina kepegawaian adalah walikota pontianak pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil pemerintah kota pontianak jabatan karier adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional yang hanya dapat diduduki pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kota pontianakdilingkungan pemerintah kota pontianak pejabat struktural adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural pada unit unit kerja pemerintah kota pontianak eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam satuan organisasi unit unit pemerintah kota pontianak. kriteria jabatan struktural adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sipil untuk menduduki suatu jabatan struktural. babi kriteria jabatan struktural lingkungan pemerintah kota pontianak sebagai pedoman tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pemerintah kota pontianak dalam menetapkan calon pejabat struktural dilingkungan pemerintah kota pontianak bab iii kriteria jabatan struktural jabatan struktural eselon ii.b syarat jabatan struktural eselon ii.b pangkat gol. ruang pangkat maksimal pembina utama muda tv e) pangkat awal pembina tk. (iv b) pangkat minimal pembina iv a) dengan sebutan pj. pendidikan minimal lulusan strata s1telah mengikuti diklaim tk. iiiiikarya tulis membuat makalah yang berkaitan dengan jabatan yang akan diduduki promosi) jabatan struktural eselon iii syarat jabatan struktural eselon iii.aa camat)diploma diutamakan jurusan ilmu pemerintahanbagi pejabat yang diangkat dalam jabatan camat yang tidak sesuai dengan pendidikan ilmu pemerintahan diwajibkan untuk mengikuti diklat teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat pengalaman jabatan diutamakan pernahalam kategori baik.b pangkat gol. ruang pangkat maksimal pembina iv a) pangkat awal penata tk. (iii d) pangkat minimal penata iii civ.aa (lurah)diutamakan jurusan ilmu pemerintahan cc.b pangkat gol. ruang pangkat maksimal penata iii c) pangkat awal penata muda tk. (iii b) pangkat minimal penata muda ii av.a pangkat gol. ruang pangkat maksimal penata muda tk. (iii pangkat awal penata muda iii a) pangkat minimal pengatur tk. (ii dbab ketentuan lain lain dalam keadaan tertentu pejabat pembina kepegawaian kota pontianak dapat mengambil keputusan diluar dari ketentuan yang berlaku. bab ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan walikota ini maka keputusan dan ketentuan lain yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan peraturan walikota inikemudian sesuai ketentu, ttd mohamed skip berita daerah kota pontianak tahun nomor
gan . walikota singkawang men provinsi kalimantan barat peraturan walikota singkawang nomor tahun maa tentang petunjuk pelaksanaan retribusi izin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa walikota singkawang, menimbang bahwa untuk melaksanakan 'ketentuan dan pan peraturan daerah kota singkawang nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu, perlu menetapkanken nan lembaran negara republik indonesia nomor kena undang undang nomor tahun tentang &sana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang tana undang nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor. tahun gamnbrubana tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemiingiitan,beaag, sand6. peraturan walikota nomor. tahun tentang tugas alaizin trayek. babi ketentuan umum tahias perhubungan, komunikasi dan informatika kota singkawangwrite. normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari meteri! tata cara pemungutan dan penagihan retribusi (l)'a. pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada petugas pemungut.. bendahara penerima dalam waktu jam harus segera menyetorkan hasil retribusi kas daerah dengan, menggunakan ssd. tan babi pemanfaatan tan pemanfaatan dari penerimaan retribusi izin trayek, minimal (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan angkutan umum. aan. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut .a. wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada. walikota melalui dinas teknis selambat lambatnya (sepuluh) hari sejak diterimanya skr: b.iitiisan atas permohonan yang diajukan) keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa menerima atau menolak, mean .d. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf telah lewat: dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. ten babi . pengembalian kelebihan pembayaran retribusi lau nana: mantangagaag aan(aret2104 walikota singkawang, awang ishak diundangkan singkawang pada tanggal maret ani sekretaris daerah kota singkawang, ttd bra syech bandar berita daerah kota singkawang tahun nomor salinan sesuai dengan aslinya kepala: ffkukum dan perundang undangan mmm leung can dek map xasmalizar, no, pembina nan temp19681016 ken lampiran ben pan peraturan walikota singkawang nomor tahun tentang petunjuk pelaksanaan retribusi izin trayek bentuk dan isi surat ketetapan retribusi daerah lan berupa karcis retribusi izin trayek bentuk skr izin trayek pemerintah kota skr surat ketetapan seri: 000xx singkawang retribusi daerah) dinas perhubungan dan kominfo tan jl. kridasana singkawang orang mobil penumpang rp. a33 os dt borang berkecil 3o000o 0rang bus sedang rp. tebihdari orang bus besar respon angkutan khusus rptsooo ct. bentuk skr izin insidentil. pemerintah kota skr surat ketetapan seri: no: 000xxx. singkawang retribusi daerah) dinas perhubungan dan kominfo jl. kridasana singkawang bean tempat duduk saat borang. mobilpenumpang rp. sid orang buskeci. rp. sid orang bus sedang rp. lebih dari28 orang bus besar rptzsoo lo) . walikota singkawang, ttd awang ishak pas salinan sesuai dengan aslinya kepala asia hukum dan perundang undangan pnp ker asmalizmr, sh. pembina kadar naa s mp19681016
ngadaan barang jasa lingkungan pemerintah kota pontianakkedulembaga pemantau independen pengadaan barang jasa pemerintah lingkungan pemerintah kota pontianak berita daerah tahun nomorperaturan walikota pontianak nomor tahun tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah unit layanan pengadaan barang jasberapa ketentuan dalamsemua lampiran yang ada diubah sehingga berbunyi sebagai berikut format rup melaluiswakelola kelola pengumuman rencana umum pengadaan barang jasa pemerintah nomor: tanggal: pa kpa kementerian lembu aga pemerintah daerah institusi lainnya k l d i). alamat . iii. meng umumkan rencana umum pengadaan barang jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran ., sepertitersebut dibawah ini pelaksanaan pelaksanaan satuan kerja kegiatan pengadaan lokasi sumber lelang seleksi pekerjaan kegiatan pekerja dana ker kode nama swakelola penguatan apbn apb awal selesai awal selesai pontianak, . pa kpa walikota pontianak, lampiran pontianak, kepada nomor yth. pejabat pengadaan lampiran #. halaman berkas mu. kota pontianak perihal perintah untuk memproses pengadaan di langsung pontianak dengan hormat, dengan ini kami sampaikan daftar kegiatan pekerjaan agar dapat segera diproses dengan cara pengadaan langsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku. ear kegiatan coco. woman oman kanan sebanyak . unit sebanyak . unit bersama ini juga kami lampirkan harga perkiraan sendiri hps) untuk kegiatan tersebut diatas. (hal hal lain yang dianggap perlu) demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. pejabat pembuat komitmen walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran iii harga perkiraan sendiri (hps) skpd enannannannannaanaan kegiatan dana tahun anggaran peranan lana harga satuan jumlah uraian pekerjaan spesifikasi rp) rp) pengadaan . snnananaa unit spesifikasi pengadaan. snnananaa unit spesifikasi pontianak, . pejabat pembuat komitmen ) walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran permintaan usulan penawaran nomor kepada yth toko . cv, anna. alamat nnnnnnnnnnnnnnnannnnnalaaaaaa sehubungan dengan adanya kegiatan kanan pada keaaaaanaanaanea kota pontianak pada tahun anggaran ., dengan ini kami meminta usulan penawaran barang barang sebagai berikut: pengadaan personal unit paenaninannnnnnannn dobelaala harga sudah komputer (dibiarkan (dibiarkan termasuk kosong) kosong) pajak spesifikasi: (isi sesuai spesifikasi dari ppk) pengadaan ups unit paenaninannnnnnannn dobelaala harga sudah (dibiarkan (dibiarkan termasuk spesifikasi kosong) kosong) pajak (isi sesuai spesifikasi dari ppk) sore mmm demikian pesanan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. pontianak, . pejabat pengadaan kene kota pontianak, walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran penawaran nomor kepada yth pejabat pengadaan pada . kota pontianak sehubungan dengan surat permintaan usulan penawaran no: . tanggal penamaan engan ini kami sampaikan penawaran berikut fana unit harga sudah spesifikasi: termasuk . (isi sesuai bon pajak pesanan) peranan unit harga spesifikasi sudah . (isi sesuai bon termasuk pesanan) pajak demikian penawaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. pontianak, . toko cv. anna rerwonneranen nnnnannanaan walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran berita acara negosiasi nomor pakan pada hari ini . tanggal . tahun ., kami yang bertandatangan dibawah ini mengadakan rapat negosiasi harga untuk pekerjaan sebagai berikut harga harga harga uraian volume satuan jum lah penawaran negosiasi ket nit) rp) p.) rp.) rp.) demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. pontianak, . menyetujui toko cv. arnxenneoanennntanananannannan pejabat pengadaan walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran vii pontianak, . . nomor lnnanernnnnnnnnannnannalaa lamp. (satu) berkas perihal penyampaian hasil pengadaan langsung kegiatan .oooooooooooooooooooooooooooooooooooo pekerjaan .oooooooooooooooocoooo.o.ooooooo kepada yth. pejabat pembuat komitmen kegiatan .oooooooooooooooooooooooooooooooooooo kota pontianak t.a. pontianak dengan hormat, dengan ini kami sampaikan hasil pengadaan langsung untuk pekerjaan benanennnnannnnaannnanaae pada kegiatan . dengan hasil sebagai berikut nama penyedia jasa nnnannnnnnenananllanalaaaaaaaaaaan alamat annannnnnnnnnanannnanaalnalaalaalaaaaan nama pimpinan knnnanannnnnneennnneelnnnellaneekaan nilai hps rp. (kneeeennlaaaae rupiah) nilai penawaran rp. (kneeeennlaaaae rupiah) hasil negosiasi (jikaada) rp. (kneeeennlaaaae rupiah) demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. pejabat pengadaan barang jasa knnannaaennannnaanaaa kota pontianak walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran viii berita acara pemeriksaan barangnananaanaaana nana jabatan pejabat penerima hasil pekerjaan alamat nnanananaananaaanaananaaaaan dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap belanja modal pengadaan . untuk kegiatan . jj. yang dipesan dari nama perusahaan pon nnnnnnnnnnnnnnnaannnllnllanaaa alamat nnnnnannnnnnnannalannlnnnnllnllllllllnlnaaaaa berdasarkan bon pesanan . tanggal. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut harga uraian banyaknya satuan jumlah hasil rp.) pemeriksaan rp.) ponanaananannllll. unit spesifikasi dan jumlah spesifikasi:nnnanaannnnnlel. unit spesifikasi dan jumlah spesifikasiberdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang barang yang diperiksa telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dengan jumlah yang cukup dan kondisi yang baik, sehingga barang barang tersebut dapat diterima.senanaaama kota pontianak toko cv. anne. nnnnnnnnnnnnkn direktur walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran berita acara serah terima barang pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun dua ribu ., kami yang bertanda tangan bawah ini nama annnnnnnanannnnnanlnnakanaaan jabatan direktur cv. alamat ananananananananananannananen selaku pihak pertama yang menyerahkan nama annnnanaannnnnnanananaaaaaaaan jabatan pejabat penerima hasil pekerjaan alamat daan aan 2n222222n25n22n25n2525555 selaku pihak kedua yang menerima . pihak pertama dengan ini menyatakan telah menyerahkan dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang female tanggal . barang barang sebagai berikut harga uraian banyaknya satuan jumlah kondisi rp ) rp.) ponanannaanaaalllll unit kondisi baik dan spesifikasi: dapat haa (diisi sesuai dipergunakan spesifikasi barang yang diperiksa nnnananananaa. ups unit kondisi baik dan spesifikasi dapat haa (diisi sesuai dipergunakan spesifikasi barang yang diperiksakene kota pontianak toko cv. anne. nnnnnnnnnnnnkn direktur mengetahui, pejabat pembuat komitmen walikota pontianak, peaaaaanan. kota pontianak ttd lampiran berita acara pembayaran trnnnnnnnnnnannnnnnnaa kegiatan epa ann ann ann nan een ieee ane nan jenner ann panen pekerjaan epa ann ann ann nan een ieee ane nan jenner ann panen sumber dana apbd kota pontianakknnaennnntannananakann nana jabatan pejabat pembuat komitmen ppk) alamat kantor kananaanaa nana nama kegiatan penanannnnnnnnnnnkanaaaanaaaaan a 2nan0nnananunnananun unt selanjutnya disebut pihak pertama 25n5n0n00n0000. nama knntennnanannanan akan anna jabatan alamat kantor selanjutnya disebut pihak kedua . berdasarkan berita acara pemeriksaan barang . tanggal., dan berdasarkan berita acara serah terima barang .o.iii. tanggal .iieooeeeee, bahwa untuk pekerjaan . pada kegiatan ., pihak kedua telah menyerahkan barang seperti tersebut(bnannnnnnannnnnnnnanannaannnnnnannanlaaaaaaas rupiah), pihak kedua, pejabat pembuat komitmen toko nan annnnnnnnnnnnnnnnaa direktur pimpinan walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran penanannananan sudah terima dari pengguna anggaran pa) . kota pontianak banyaknya uang nnnannnennnneana nana naa naa naas asas terbilang) untuk pembayaran belanja .o.cbooo wom nana. berdasarkan bon pesanan . tanggal . berita acara pembayaran . tanggal. pontianak, toko cv. .e.cororeweseesenseneenenn0nenennnennnnnnnnan direktur pimpinan pengguna anggaran bendahara pengeluaran tanggal lunas walikota pontianak, ttd sutarmidji lampiran xii berita acara serah terima pada hari ini ., tanggal . bulan . tahun dua ribu ., kami yang bertanda tangan bawah ini nama nanannannnnnnnanlnanlaaalaaaaan jabatan pejabat pembuat komitmen ppk) alamat ananananananananananuanananen selaku pihak pertama yang menyerahkan nama nnnnnntannnnnnanlanaaakaaaa jabatan pengguna anggaran pa) alamat nnaaananaaaa nana 2222nnnnnnnnnnnnnnn selaku pihak kedua yang menerima dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan barang nomor . berita acara serah terima barang nomor .ooo berita acara pembayaran nomor .ooooooco. maka dengan ini menyatakan sebagai berikut pihak pertamaatas merupakan bagianpertama kepada pihak kedua, maka pihak pertamapertamadaftar pengadaan barang jasa yang diserah terimakan dari ppk kepada tahun so. paket kode rek. volume nama merk lokasi dan tgl dan tgl data dan tgl ket. pekerjaan anggaran kontrak penyedia spesifikasi pemeriksaan serah terima ppk dukung perjanjian php dgn penyedia le, lae io log a a a a a a a a a a a nnlan walikota mojokerto provinsi jawa timur, maka perlu mencabutemutuskan menetapkan peraturan walikota mojokerto:h m. si. pembina nip. penjelasan ataspenjelasan umumaka terjadi dualisme pengaturan tentang tambahan penghasilan bagi aparat pengawasan intern pemerintah kota mojokerto sehingga perlu dilakukanii. penjelasan demi cukup jelas. cukup jelas. tambahan berita daerah kota mojokerto tahun nomor
tin ne ipar.sebagai pelaksanaan lebih lanjutbidang pendidikan, meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sekolah menengah kejuruan, dan sejenisnya.resmi yang dikecualikan pengenalanny: wajib pajak orang pribadilima puluh persen) per ketetapan pajak. wajib pajak badan, dan untuk .hektar (satu hektar)luasan lebih dari hektar (satu hektar)dan tamtama atau setara)golongan iii bintara atau setara)golongan perwira atau setara):pah minimum kabupaten kota umk) pada tahun yang berlaku saat itu perbulan, diberikan pengurangan sebesar (dua puluh persen) dari pbb perdesaan dan perkotaan yang terutang, untuk .(tujuh puluh lima persen) dariseratusmeningkat lebih, meliputi: perguruan tinggi swasta(tujuh puluh lima persen) dari pbb perdesaan dan perkotaan yang terutangduapuluh lima persen) dari pbb perdesaan dan perkotaan yang terutang. karena tujuh puluh lima persen), dari pbb perdesaan dan perkotaan yang terutang2. (dua juta rupiah) per tahun, luas bangunan sampai dengan (seribu meter persegi), luas tanah sampai dengan m2? (sepuluh ribu meter persegi): dan jumlah mahasiswa sampai dengan (seribu lima ratus) mahasiswa..: (tiga) bulan sejak diterbitkannya spot atau skpd pbb perdesaan dan perkotaan atau (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pembayar(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya std pbb perdesaan dan perkotaan. (tiga) perdesaan dan perkotaan, std pbb perdesaan dan perkotaan.ktp dan atau identitas lain sehingga kewajiban membayar pbb perdesaan dan perkotaan sulit dipenuhi berupa: fotokopi keputusan pensiuslip gaji pensiun atau dokumen sejenis lainnyaperdesaan dan perkotaanktp dan atau identitas lainnya, fotokopi . fotokopi kartu keluarga, fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenisspot tahun berkenaanfbila ada): fotokopi keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada), surat keterangan dari instansi terkaitfotokopi. fotokopi bukti pelunasan pbb perdesaan dan perkotaan tahun pajak sebelumnya, dan surat keterangan dari instansi terkaitbangunan ramah lingkunganruang terbuka hijaufotokopi. fotokopi laporan keuangan dan atau laporan penerimaan dan pengeluaran rutin. fotokopi keputusan pengurangan tahun sebelumnya (bila ada)surat keterangan melaksanakan fungsi sosial tertentu dari instansi berwenang. surat keterangan dari instansi terkait sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar bias. dalam hal pbb perdesaan dan perkotaan yang terutangnsiunan badan usaha milik negara pensiunan badan usaha milik daerahatagunung meletus, tsunami dan bencana lainnya, dalam atuh tempo pembayaradalam hal tidak diajukan keberatan atas spot. permohonan diajukan kepada walikotaidentitas sejenis untuk semua pemohon. fotokopi spot yang dimohonkan pengurangan. pada tahun pajak yang sama. . kepala badanbadanuntuk satu ketetapan pajak. tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam yaitu. kepala badanbadan berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk satu ketetapan pajak. keputusan sebagaimana dimaksud pada didasarkan padakeputusan sebagaimana dimaksud pada dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan. penelitian atau penghapusan sanksi administratifadan. walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak berwenang: pajak terutangatau std, atau skpd, dan atau membatalkan spot, skpd, std, atau skpd, yang tidak benar. kewenangankpd pbb perdesaan dan perkotaan, dan atau, std pbb perdesaan dan perkota, std, skpd pbb perdesaan dan perkotaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan terhadap spot, skpd, std, skpd karena: bukan merupakan objek pbb perdesaan dan perkotaan: adanya satu objek pbb perdesaan dan perkotaan yang terbit dua lebih spot, dan adanya . adanya spot atas tanah yang sudah terbagi habis dan masing masing bagian sudah terbit spot tersendiriatau std pbb perdesaan dan perkotaan: diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang jelas, diajukan kepada walikota melalui kepala badan: dihampiri fotokopi spot, skpd atau stddan surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan harus dihampiri dengan surat kuasa khusus apabila surat permohonan tidak ditandatangani oleh wajib pajak. permohonan penguranganperdesaan dan perkotaan atau std pbb perdesaan dan perkotaanyang dimohonkan disertai alasan yang jelas, diajukan kepada walikota melalui kepala badan: dihampiri fotokopi asli spot, skpd pbb perdesaan dan perkotaan atau std pbb perdesaan dan perkotaan, wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas spot atau skpd pbb perdesaan dan. permohonan pengurangan spot, skpd pbb perdesaan dan perkotaan, std pbb perdesaan dan perdesaan dan perkotaan std pbb perdesaan dan perkotaan,: diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan alasan yang jelas, diajukan kepada walikota melalui kepala badan:, diajukan .. harus dihampiri dengan surat kuasa khususataurumah singgah anak jalanan dan sejenisnya, bidang kesehatan, meliputi rumah sakit pemerintah dan pusat kesehatan masyarakat milik pemerintah, bidang .
lampiran peraturan walikota pasuruan nomor tahun tentang pedoman tata naskah dinas lingkungan pemerintah kota pasuruan format pengetikan naskah dinas (batas margin atas) pemerintah kota pasuruan fta dinas badan .oo.o. nae jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) (ey website woo email, lo. tanggal, bulan, tahun kepada a nomor pon rani dari rana yp. nana kenakan enam aan aan sifat kenanketanann anlnannnnann nana lampiran? hal nnaanenanannnnnnnnnnnaa keneninannunnnnan nana nana kenanketannnannanaaa knnanananana kennanenananannna kenankntanannnannnnnananknannannaan 155i kenatenennnntanannn kenakalan nana lankaanaaan tanaman kebutuhan kepala dinas badan .araeoooo. nama jelas pangkat nip. tembusan dst. (batas margin bawah) contoh lembar para pejabat lembar para pejabat surat nanananannannnannannaaaa tanggal han pena pen ppp arena nomor nanananannannnannannaaaa sifat nanananannannnannannaaaa lampiran? makanan hal nananananaannnann naa menerangkan bahwakonsep dan isi naskah dinas tersebutsudah kami bacaan benar sesuai ketentuan yang berlaku. keputusan sekretaris daerah uas pemerintah kota pasuruan sekretariat daerah kop perangkat jalan., telepon, (.) (.) kode pos (.) daerah sa) web site woo emas, oom. keputusan sekretaris daerah kota pasuruan penomoran ditulis dengan tentang judul keputusan pama aan ana nana naa naa aan nan asas san sandaran ditulis dengan huruf kapital sekretaris daerah kota pasuruan memuat alasan menimbang han panai mannnnnnynnannnna nan anakan panai tentangperlu ditetapkan bahwa woo seen nana ana keputusan dan seterusnya, memuat mengingat undang undang .voodoo woo woo wo co ketentuan peraturan pemerintah .oooooooooooooooooooooommk menanam nan mena nananaanaaaannannaan tentang kebijakan yang kota sesuai dengan alamat instansi dan ditulis tanggal ditetapkan anna cenonnennnnnnnanaan penandatanganan pada tanggal . sekretaris daerah namajabatan dan ttd nama lengkap yang ditulis salinan sesuai dengan aslinya nama jelas huruf kepala bagian hukum pangkat engan huru kapital nip. ttd nama jelas pangkat nip. keputusan kepala perangkat daerah pemerintah kota pasuruan dinas badan ene o oooooooooooooo. kop perangkat jala n., telepon, (.) (.) kode pos (.) daerah web site .voodoo bil, lo. keputusan kepala dinas badan . maan nomor . tahun . angka bulat tentang judul keputusan bana ditulis dengan huruf kapital kepala dinas badan ooh menimbang dana anna maan masa asas memuat alasan b. bahwa tentangperlu ditetapkan dan seterusnya, keputusan mengingat undang undang .i.oooooooeekkaknknnk ang peraturan pemerintah . j.ook memuat ketentuan dan seterusnya, perundang undangan yang memutuskan menjadi dasar ditetapkannya peraturan menetapkan kedua mean nana memuat ketiga substansi tentang keempat bana kebijakan yang ditetapkan kota sesuai dengan alamat instansi dan ditulis tanggal ditetapkan .ooooooooo. penandatanganan pada tanggal . kepala dinas badan . namajabatan dan ttd nama lengkap yang ditulis nama jelas dengan huruf pangkat kapital nip. naskah dinas penugasan surat perintah surat perintah walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah lain dicetak walikota pasuruan surat perintah penomoran yang nomor berurutan dalam satutahun nama (yang memberi daan manna manan mean ana mana memuat identitas yang perintah) memberi jabatan pena menanam nana meaaaamananaan perintah memerintahkan kepada nama prmnannnan kelamaan ana enam memuat identitas pejabat nip men eeteteaaananaananaaaaaan yang diberikan jabatan penanaman perintah untuk memuat informasi maa aaa aaa aaa ata mengenai maksud dan tujuan surat meneteskan anakan nana aaaaaaaaaaaan perintah diterbitkan ditetapkan .o. pada tanggal .surat perintah walikota a.n. sekretaris daerah gan pemerintah kota pasuruan sekretariat daerah kop perangkat kera jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) daerah web site cor. email, sr. surat perintah penomoran yang nomor nanah ana. berurutan dalam satutahun nama (yang memberi penaaanannana menanam menanam memuat identitas yang perintah) memberi memerintahkan kepada nama kenaananannan keanananaannan kemenakan memuat identitas pejabat nip mena tenan ana aakaanaaaaan yang diberikan jabatan enanannnnnnnnnnnnnnnannannnnnannasnannaannna perintah untuk memuat nan informasi menandakan ana anna nana nana aman nana aan ana ama aan ana eanaaaaaa mengenai aan maksud dan tujuan surat menanam perintah diterbitkan ditetapkan .okapital nama jelas pangkat nip. iii. surat perintah perangkat daerah gan pemerintah kota pasuruan tan dinas badan sence.eononeoa:. kop perangkat kera jalan. telepon, (.) (.) kode pos (.) daerah aa) website. ema il, donor. surat perintah penomoran yang nomor sana berurutan dalam satutahun nama (yang memberi penaaaaanaan menanam anna saat memuat identitas yang perintah) memberi memerintahkan kepada nama penannnnnnnnnn teanannnannann anna memuat identitas pejabat nip mena tenan ana aakaanaaaaan yang diberikan cc. jabatan enanannnnnnnnnnnnnnnannannnnnannasnannaannna perintah untuk memuat informasi menandakan ana anna nana nana aman nana aan ana ama aan ana eanaaaaaa mengenai maksud dan tujuan surat menanam perintah diterbitkan ditetapkan di. pada tanggal .tugas surat tugas walikota pasuruan garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah lain dicetak walikota pasuruan surat tugas penomoran yang nomor berurutan dalam satutahun dasar memuat dasarupn epa pede apn ane app ape appear memuat identitas pejabat yang diberikan nama nan perintah pangkat gol annnanannnannnnnnaanaann anna jabatan han pop ppn ppp upn ppp apn epa epp ape pep substansi arahan yang nnnannnnnanannnnnannanan aannannananananaanananana naanananananananaann anal diperintahkan ditetapkan . pada tanggal . namajabatan dan walikota pasuruan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital nama jelas ii. surat tugas walikota a.n. sekretaris daerah kaa pemerintah kota pasuruan kop perangkat sekretariat daerahee n0noonananannnnnnnanap ppp ppp ppn upn per era tapi erp pep epp memuat identitas pejabat yang diberikan pangkat gol annnanannnannnnnnaanaann anna jabatan han ana ppn ppp ppn upn pipa era ded epp app app epa substansi arahan nnnannnnnnnannnnnnannanan nnanannaaanannaaananann aaanananaanananaann anal diperintahkan ditetapkan di. pada tanggal .iii. surat tugas perangkat daerah kaa pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan .(edan aaaaaamemuat identitas pejabat yang diberikansubstansi arahan nnnannnnnanannnnanannanan aanananananananaannanann ananananaana canaan anal diperintahkan ditetapkan .ooo pada tanggal. kepala dinas badan . nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital nama jelas pangkat nip. surat perjalanan dinas lambang kop naskah dinas daerah perangkat daerah nomor drnnnananannnnnkanannnaan lembar drnnnananannnnnkanannnaan nomor darnnnananannnn akan surat perjalanan dinas (spd) wi pejabat berwenang yang memberi perintah nama pegawai yang diperintahkan pangkat golongan ruang jabatan maksud perjalanan alat angkutan yang dipergunakan tempat berangkat tempat tujuan lamanya perjalanan tanggal berangkat cc. tanggal harus kembali pembebanan anggaran instansi kode rekening keterangan lain lain dikeluarkan pada tanggal pejabat yang berwenang nama jelas pangkat nip. il. spp nnnntannannannnaasa berangkat dari (tempat kedudukan pada tanggal nanannnanannnnnaaan nnnntannannannnaasa selaku pelaksana teknis kegiatan tiba nananannnnnnannnnananaan tiba nnkanannanlsannsannaaaan pada tanggal anlanannnannnnnnannannaail. tiba nnnanannanannnnannaaaaa tiba nanannnnnnnanaaannnanaasa pada tanggal nnlanannnannnnnnanannaaan pada tanggal: .ioioioooooooo kepala anlanannnannnnnnannannaaaaan kepala nnannnenannnnannnnannaaaaan iv. tiba nananannnnnnannnnananaan tiba nnkanannanlsannsannaaaan pada tanggal nnlanannnannnnnnananntiba kembali di? telah diperiksa dengan keterangan bahwa (tempat kedudukan) .o.o.ooo.. ii. format naskah dinas naskah dinas arahan naskah dinas pengaturan peraturan daerah garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah dicetak walikota pasuruan peraturan daerah kota pasuruan penomoran urubah .ooooco wlnnnnnanaann nana allklakalaalag memuat alasan . dnn nan nnnnnnnlann akn ditetapkannya, dan seterusnya, maksud dan tujuan mengingat undang undang .ooooooeklnkk peraturan pemerintah . dan seterusnya: memuat peraturan yang dengan persetujuan bersama menjadi dasar ditetapkannya dewan perwakilan rakyat daerah kota pasuruan peraturanini dan walikota pasuruan memutuskan menetapkan peraturan daerah tentang ee. ank (dan seterusnya) memuat substansi nenek asuruan. ditetapkan di. an. pada tanggal. ditulis tanggal penandatanganan walikota pasuruan ttd nama jelas namajabatan dan nama lengkap diundangkan . yang ditulis pada tanggal . dengan huruf sekretaris daerah kota pasuruan kapital ttd tanggal diundangkan nama jelas nama jabatan dan pangkat nama lengkap nip. yang ditulis lembaran daerah kota pasuruan dengan huruf tahun ee. cerezo.iii. nomor seo. kapital laporan perjalanan dinas dasar ill petunjuk arahan yang diberikan viii. masalah temuan ix. saran tindakan lain lain tempat, tanggal bulan tahun pelapor lembar disposisi pemerintah kota pasuruan satuan kerja perangkat daerah lembar disposisi surat dari diterima tanggal: memuat asal, tanggal surat nomor agenda nomor, tanggal surat, tanggal nomor surat: sifat surat diterima, nomor agenda sangat segera segera dan sifat surat rahasia biasa diteruskan kepada dengan hormat harap nama pejabat benananannann anna proses lebih lanjut yang diberi disposisi serta kenkananann anna koordinasi konfirmasi bagaimana disposisi lao onninnnnnn anne pandan ann nnnnnnnannn aan aappaaaanaani ditindaklanjuti isi disposisi memuat catatan dan atauarahan pemberi disposisi iii. format naskah dinas korespondensi naskah dinas korespondensi intern nota dinas perangkat daerah kota pasuruan unit kerja nota dinas kepada rknnnnnnannnnannan menanamkan aan dari nkankannannnnannnn kenelananaana lal aaa aan tanggal rknnnnnnannnnannan menanamkan aan nomor nkanknnanannnnnann kenllanananan mean sifat nkanknnnnannannnan kemanan kemana lampiran rknnnnnnannnnannan menanamkan aan hal nkanknnanannnnnann kenllanananan mean memuat kenaannanannannnaan anna nana namanya anna ana mean naa aaaaaa kan aaaaaa laa tanaman aan laporan pemberitahuan daan manan ann nana mana nan ann nan nan mana aan nan ann man aan naa nana anna sarankan permintaan atau apaan kanan aan aan mena sana kepada pejabat laitembusan dibubuhi stempel dst. nota pengajuan konsep naskah dinas perangkat daerah kota pasuruan unit kerja tempat, tanggal bulan tahun tanggal pembuatan surat serta nomor tanah nana yth. nnneernnn ena nona anna alamat tujuan nota pengajuan konsep naskah dinas diisi dengan bentuk disampaikan dengan hormat konsep naskah dinas .o.ooooco woo momo naskah dinas tanjakan disampaikan kepada kennnanannaannnn anal alan anna laman dari penananananannaan naa aan tentang lennanannnann kenalan kemanan catatan penanaman aan mena melannnaan lampiran kennnanannaannnannaan ana anakan nan anna nana untuk mohon tanda tangan .ooo woo oo. disposisi pimpinadibubuhi stempel format memorandum memorandum yang ditandatangani walikota wakil walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah lan dicetak hina walikota pasuruan memorandum dari alankannnnnnn kenakan ena tekanan enam kepada nnnnaannaannnn enanknnnnnnan keamanan kanan anna .cc.ooocococ. so.ccocooococococ. .cocoon.oc. .c.cocok. .cocoon.oc. memuat asal, materi berisi #cccooococoocoooooco kasussaan #ccccoocococooooooo(co( kaasssssanan .cc.cocok.oc. substanmemorandum. daerah see jalan. telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) website. email, leone memorandum dari anannnnnnanlnn kena ella akan ena kepada nnnnaannaannnn enanknnnnnnan keamanan kanan anna #occccoocoocoocoo#oco((( kna #.cccooocoooocooo .cc.ccoocoococooca. .c.oclc. knnananannann enananannanaanan enaanaaaanan aanaaaanaa anananaanaan memuat asal, materi berisi #cccooococoocoooooco kasussaan #occcoocooococoo(co krsssasasssaan .cc.cocok.oc. substansi tempat, tanggal bulan tahun kepala dinas badan . namajabatan dan nama lengkap nama jelas yang ditulis pangkat dengan huruf nip. kapital tembusan dst. format naskah dinas korespondensi eastern surat biasa surat biasa surat biasa yang ditandatangani walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah lain dicetak hip walikota pasuruan tempat, tanggal tempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor train yth. annnannnn menaati tenan kam ditutup lampiran anannannnnnaa hal pan ppp ppp ppe ppp pena ypp senna memuat substansi suratsurat biasa yang ditandatangani sekretaris daerah kop perangkat pemerintah kota pasuruan daerah sekretariat daerah jalan. telepon, (.) (.) kode pos (.) an) website. ema il, donor. tempat, tanggal tempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor pond tan yth. nnnnaan teninnnnnn anna anna dituju lampiran dana hal ppp pen pee pee pep substansi surat a.n. walikota pasuruan sekretaris daerah namajabatan dan nama lengkap yang ditulis huruf nama jelas kana pangkat nip. tembusan dst. iii. surat biasa yang ditandatangani kepala perangkat daerah kop perangkat aka pemerintah kota pasuruan daerah dinas badan .cbooo.voodoo. cafe jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) bea) website we. oi. omo. email nomor tempat, tanggal tempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor pom tanah yth. nnnnaan teninnnnnn anna anna sifat kemanan menananasannanaan ena naman akan pihak yang ditutup lampiran anannannnnnaa hal nnannnnnnnnnnnnnnn nana knitnanannnnnnnannnnanaan aan aan ana aan aan ana memuat ame substansi surat kepala dinas badan . namajabatan dan nama lengkap yang ditulis nana jelas dengan huruf pangkat kapital tembusan dst. surat lin surat izisurat lain penomoran ditulis dengan nomor sena) entah ono anna angka bulat tentang dasar pen pep edan ppn ppe ppp ppu ppa ppa ppn epa pnp aed app arp rpp ppp pipa ppa pap ppp plat mengizinkan memuat dasar diberikannya ijin dan identitas kepada yang diberikan nama han pena ppnupnp epp app ende ape ape ppp ppn ppp ppa pen dept app app app ape pipa ppe ppa ppa ape apni ijin alamat nnmannannan menlanlannnanaaaaana nan ena ditetapkan di. pada tanggal . walikota wakil walikota pasuruan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf nama jelas kapital tembusan dst. peraturanperaturan walikota pasuruan.o.oooooooe dental memuat alasan dakwa .ooo dee ddeennaknnnnn anakan nakal ditetapkannya, dan seterusnya: maksud dan tujuan mengingat undang undang .ooooooooneekkkknl peraturan pemerintah . j.obe dan seterusnya memuat peraturan yang memutuskan menjadi dasar ditetapkannya menetapkan peraturan walikota tentang oo. kena peraturan ini (dan seterusnya) memuat substansi aan peratu.oo. pada tanggal .oo. ditulis tanggal penandatanganan walikota pasuruan ttd namajabatan dan nama jelas nama lengkap yang ditulis diundangkan .dengan huruf tahun .o.cbooo.o nomor seo. kapital ii. surat izinae) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) dm) website. email, oo. surat lin penomoran ditulis dengan nomor angka bulat tentang dasar nnannanaan menenalannnnananana makanan nana nana mengenakan memuat dasar diberikannya kepada ijin dan identitas yang diberikan nama nnnaannnn kenalan mena ann nanaaaan ijin alamat nnnaannnnn kena manna nana ditetapkan dinama jelas kapital pangkat nip. tembusan dst. iii. surat izin yang ditandatangani kepala perangkat daerah kop perangkat pemerintah kota pasuruan daerah dinas badan .eeevoo.ooo. aan jalan., telepon, (.) fax, l.) kode pos (.) website. email, .iiiioi. surat lain penomoran ditulis dengan nomor sena) entah ono anna angka bulat tentang dasar pan pen pep ppp anda ppp ppp ope upn ppa ppa pre ape aed aeparpppppppap pipa ppa ppp apr mengizinkan memuat dasar diberikannya ijin dan identitas kepada yang diberikan nama nnmannannan menlanlannnanaaaaana nan ena izin alamat nnmannannan menlanlannnanaaaaana nan ena ditetapkan di. pada tanggal . kepala dinas badan . namajabatan dan nama lengkap yang ditulis nama jelas dengan huruf pangkat kapital nip. tembusan dst. surat undangan surat undangtempat, tanggal bulan tahun tanggal penetapan nomor pal rona yth. nnnnaan teninnnnnn anna anna sifat para tenan ketenaran aan pihak yang dituju lampiran anannanannnnan hal undangan knnkannanntnnatanmnanaaann hari apn pen upn ppp uep unp erp pede pipa ppp ppp pee epa epa pen app ape aep app apps ape pop tanggal: naneennnnnnannnnanannnnnnnnnnnnnnannnanannnnnanaanannnanaannnan tempat akannnannannnnannaannannnaan anna nana anakan acara upn ppn upn ppp epp unp erp pap nan pap ppp pee per ppa per pere epa apa app app appear walikotanwakil walikota pasuruan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis nama jelas dengan huruf kapital tembusan dst. ii. surat undangansean) jalan., telepon, (.) (l.) kode pos (.) arun website. emb il, lo. tempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor pond tan yth. nnnnaan teninnnnnn anna anna sifat pama dan maan menanam samaran pihak yang dituju lampiran panama hal undangan ananananannannannanaananaaan hari nan nan nan nan ann nan pena nnaenaneen ann nan been ane penari tanggal: naneenennnnannnnanannnnnnnnnnnnnnannannannnnnanaanannnan naungan tempat akannnannnnnnnannaannnnnnanaan anna nana nmanaanan acara pan pan ann nan ann pan ann pena nen ane aee nrp nan ann narnia a.n. walikota pasuruan sekretaris daerahii. surat undanganee coacoomoo daerah koadtaa jalan. telepon, (.) (.) kode pos (.) aa) web site lo. mati, tempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor pom tanam tanah nan yth. nnnnaan teninnnnnn anna anna sifat pra perak nana enam maan pihak yang dituju lampiran paman hal undangan pennnnunnannunnnnannannan hari upn ppn upn ppp epp unp erp pap nan pap ppp pee per ppa per pere epa apa app app appear tanggal: neneennnnnnannnnanannnnnnnnnnnnnnannnanannnnnanannaannnnanaannnn tempat anannnannnnnnnnannannannnanaana aan nana tanaman acara upn ppn upn ppp epp unp erp pap nan pap ppp pee per ppa per pere epa apa app app appearv. format naskah dinas khusus format surat perjanjian surat perjanjierjanjian aoi judul perjanjian serta penomoran tentang yang berurutan dalam satumanananananann aananaanaanaaaaaaaaan nana aaaaaaaaa anna aan manan mengadakan dan . pihak kei menandatangani perjanjian penamaan pihak . kawanan meneanaaaannanaaananaaaaanan amanwali. surat perjanjian yang ditandatangani sekretaris daerah utn pemerintah kota pasuruan kop perangkat sekretariat daerah oa) jalan. telepon, (.) (.) kode pos (.) an) website .o.o.o woo m email nonememuat identitas ini: pihak yang nnnananannnanan anna anna ansekretaris daerah i. surat perjanjian yang ditandatangani kepala perangkat daerah pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan ee.coooooooo.o. ganga jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) (ey) site .o.oooooooooo embed, eos.nnnananannnanan anna anna nakepala badan dinas .format surat kuasa surat kuassurat kuasa penomoran yang nomor mon berurutan dalam satutahun yang bertanda tangan dibawa ini memuat nama nalatannn kemenakan bela menaaaanaannn nanannanaaaan identitas yang jabatan nanananaan kenananaaanan mean menanam enam memberikan berkedudukan :weroreran kenannannnnnn menata annanaan ena aan kuasa selanjutnya disebut pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada nama memuat identitas yang berkedudukan ?.eneeenane tennntnnnnn anna klan naa aaa aaa aan anna aan ana pernyataanwalikota pasuruan namai amajabatan dan nama ditulis dengan huruf kapital nama jelas nama jelas pangkat nip. ii. surat kuasaberurutan dalamketan kanan aan ana aaananaaan naa memberikan berkedudukan ?.enenenane tennnnnnnnn anna anna kuasa selanjutnya disebut pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada nama perkenalan keamanan elllanaaaa lanka kanan memuat identitas yang berkedudukan ?.eneoeane sennnnnnnnn ena alan nanasekretaris daerah kota pasuruan amajabatan dan nama ditulis dengan huruf kapital nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip. nip. peraturan bersama walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah pln dicetak walikota pasuruan peraturan bersama walikota pasuruan dan walikota eos penomoran nomor . tahun . ditulis dengan nomor . tahun . angka bulat tentang judul peraturan mana anita ditulis dengan huruf kapital walikota pasuruan dan walikota oo menimbang bah dd donn kanak memuat alasan . dnn nan nnn ankle ditetapkannya, dan seterusnya: maksud dan tujuan mengingat undang undang .ooooooooklnkk peraturan pemerintah . dan seterusnya: memuat peraturan yang memutuskan menjadi dasar ditetapkannya peraturanini menetapkan peraturan bersama walikota tentang oo anannnaannnannn anna (dan seterusnya) memuat substansi nenek aan peraturan peraturan bersamadi. an. pada tanggal. ditulis tanggal penandatanganan walikota on walikota pasuruan ttd ttd namajabatan dan nama jelas nama jelas nama lengkap yang ditulis diundangkanpemrakarsa) dengan huruf tahun ceennmnnia nomor seen nenek kapital iii. surat kuasa yang ditandatangani kepala perangkat daerah gen pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan eee.o.oooooooonomor mon berurutan dalam satutahunanna anna aan lana anna anakan memberikan berkedudukan ?.eneoeane sennnnnnnnn ena alan nana kuasa selanjutnya disebut pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa substitusi kepada nama nnnananan kenakalan anakan lana aaaaaa eeakanaanaaaan memuat identitas yang berkedudukan ?.enenenane sennntnnnnn nana analkepala dinas badan . namajabatan dan nama ditulis dengan huruf kapital nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip. nip. format berita acara berita acarberita acara. penomoran yang berurutan dalam nomor anannnnna tnnnnnnnn tnnnnnad rencana satutahun pada hari ini ., tanggal ., tmen nana lean nana mena aaa yang selanjutnya kegiatan disebut pihak kedua kanan tekanan kenakan akan meanwalikota pasuruan nama jelas nama jelas pangkat nip. tandatangan para pihak mengetahui mengesahkan nama jelas pangkat nip. ii. berita acara yang ditandatangani sekretaris daerah pemerintah kota pasuruan kop terangkat sekretariat daerah jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ite ser. rerernnnnroei main, series anon berita acara. penomoran yang berurutan dalam nomor e2nnennneh enntenana ente ennnanaa satutahun pada hari ini ., tanggal ., fah . jj. kami masing masing nnnnnnnnnnnnnn kenannnnnnnannnannn anna anna nan enyang kegiatan selanjutnyasekretaris daerah kota pasuruan nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip. nip. tandatangan para pihak mengetahui mengesahkan nama jelas pangkat nip. iii. berita acara yang ditandatangani kepala perangkat daerah pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan ee .oeoooooooo. jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ite ser .nn.anorerernnnnnoen main, sereeeannanen berita acara. penomoran yang berurutan dalam nomor ser enenatah menentang tnnennnena ena satutahun pada hari ini ., tanggal ., fdean mann menanam: yang selanjutnya kegiatankepala dinas badan . nama jelas nama jelas pangkat pangkat nip. nip. tandatanganpara pihak mengetahui mengesahkan nama jelas pangkat nip. format surat keterangan surat keterangsurat keterangan penomoran yang berurutan dalam nomor rananaviva tnnnnnnnnal nona nana. satutahun yang bertanda tangan baw ini jabatan kanlananlannnan eneenaananaanaaa tekanan akanuna nan ann panen are nan ann peenannp ara apa apnpaanni memuat identitas umur nananannnanan menanam yang diberikan kebangsaan daan memamanmnannan nanauat informasi berikan bant tafasilit mengenai maksud memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya. dan tujuan surat demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. keterangan diterbitkantembusan dst. ii. surat keterangan yang ditandatangani sekretaris daerah pemerintah kota pasuruan kop perangkat sekretariat daerah telaga jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) na) sie rn. rererrerernnnn email, seremkakannnnanaan menanam aan lena enasannnannaaan anil la. pangkat golongan ann ana ana nna nan nan aaaaannanaaanenenanaaaeaaanan. tembusan dst. iii. surat keterangan yang ditandatangani kepala perangkat daerah pemerintah kota pasuruan kop perangkat pia dinas badan se .ceo.ooo.oo. telaga jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) na) sie anne. erereenrennnn mba, error kkmnannnanaaan kennaasameaaa aan menanam aan nana anpan nan ann nna nan nan ana ana nan anenananaeeaaanakan menannnannannnannn atembusan dst. format surat pengantar surat pengantarmes jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) web site .oro w.#oom mo. email rom tempat, tanggal bulan tahun tempat dan tanggal yth. anti nana nba dikeluarkannya surat serta nan alamat tujuan surat pengantar jenis yang dikirim banyaknya diterima tanggal . sekretaris daerah kota pasuruan yang menerima nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf nama jelas kapital nama jelas pangkat pangkat nip. nip. ii. surat pengantarserve. daerah mean jalan., telepon, (em.) fax, (osn) kode pes (.) aa) web site we. rring.o. embed, lon. tempat, tanggal bulan tahun tempat dan tanggal yth. anti nana nana dikeluarkannya surat serta ara alamat tujuan surat pengantar jenis yang dikirim banyaknya namajabatan dan diterima tanggal . kepala dinas badan . nama lengkap yang ditulis yang menerima dengan huruf kapital nama jelas pangkat nama jelas np. pangkat nip. format pengumuman pengumumpenomoran yang berurutan dalam pengumuman satutahun tentang judul kenaennann anna nan anak nan aan aan nana pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital memuat alasan peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal pata tertentu yang dianggap mendesak tempat, tanggal bulan tahun walikota wakil walikota nama jabatan pasuruan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital nama jelas tembusan dst. instruksiinstruksi walikota pasuruan ditulis dengan nomor me. angka bulat tentang judul instruksi aaaaaa naa naa naa aan nanas asaaanan ditulis dengan huruf kapital walikota pasuruan dalam rangka .ooooooooooooo# www # wo# wmnnannnnnnnnnannnannnnnnnannnannann memuat latar dengan ini menginstruksikan belakang kepada tentang perlu ban ditetapkan memuat untuk substansi kesatu dam aaa aan nana ana naa anna aan ann nan nan nan ann ann nan anna asn ana san ana anak tentang arahan yang kedua banua diinstruksikan ketiga dan seterusnya. instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan . ditulis tan gagal pada tanggal . penandatanganan walikota pasuruan sapi ttd namajabatan dan aliran sesuai dengan aslinya nama lengkap kepala bagian hukum nama jelas yang ditulis dengan huruf ttd kapital nama jelas pangkat nip. ii. pengumuman yang ditandatangani sekretaris daerah gran pemerintah kota pasuruan kop perangkat pil sekretariat daerahpemberitahuan tentang hal anna tertentu yang data dianggap mendesak tempat, tanggal bulan tahun sekretaris daerah kota pasuruaniii. pengumuman yang ditandatangani kepala perangkat daerah gran pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan oo.sasa pemberitahuan tentang hal anna tertentu yang dianggap mendesak tempat, tanggal bulan tahun kepala dinas badan .naskah dinas lainnya nebula gan pemerintah kota pasuruan kop perangkat lina sekretariat daerah daerah lag ia: jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) oei al) web site anne ren renncenrnann em, en. sea nebula sidang rapat kkkakaaaaaaan kakak aan ana aan hari tanggal klkkaaakan anna aan aan jam panggilan kkkakaaaaaaan kakak aan ana aan jam sidang rapat llakaaakna akan kana nana ena aan acara pom lkkkankna aan eka laila penutup pimpinan sidang rapat ketua katakana kkn kanan kata anna nana laa aan naa sekretaris nkkaknaannnnan kanal nana ella nata nian anna pencatat katakana kkn kanan kata anna nana laa aan naa peserta sidang rapat pon nknananknnnknk laka aan dst. kegiatan sidang rapat nenanannnannnnnnn dst. kata pembukaan kkaakaaananaan aan ana ena aan pembahasan kkkakkaa kkn akan kanan laen lala ana keputusan kkaakaaananaan aan ana ena aan tempat, tanggal bulan tahun pimpinan sidang rapat nama jabatan namajabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital nama jelas pangkat nip format daftar hadir daftar hadir rapat uan pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan .e.o.ooooooooo daerah dental jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) site .o.nsssaienan emban, serena seo daftar hadir pertemuan rapat hari han ppp ppn ppn ppp upn open pep pep epa app ape app epa ppa ppa ppp apa tanggal nano oeconnnnnnnnnn menannnnnannlnnnnnann laka jam han ppp ppn ppp upn arena pep app pep apn pad app ape paper opera ppe ppp apa tempat aknnannnnnannnaann menlaannnnankannnnn rencana anna acara han ppp ppn ppp upn arena pep app pep apn pad app ape paper opera ppe ppp apa ma. nip jabatan instansi tanda tangan dskapital nama jelas pangkat nip. format rekomendasi rekomendasi yang ditandatangani walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah lain dicetak walikota pasuruan rekomendasi anonim. penomoran yang berurutan dalam nomor serve eeeeooneta satutahun memuat dasar ban peraturan dasar menimbang aan mean naa penanaman mennnana ditetapkannya surat rekomendasi walikota pasuruan, memberikan rekomendasi kepada memuat dasar identitas yang menimbang daan maa anna menanam mann mamanya diberikan rekomendasi aan maa asa memuat alasan tentang perlunya dibuat demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. rekomendasi tempat, tanggal bulan tahun kepala dinas badan . namajabatan dan nama lengkap yang ditulis nama jelas dengan huruf pers kapital pangkat pita nip. ii. rekomendasi yang ditandatangani kepala perangkat daerah pemerintah kota pasuruan kor perangkat area dinas badan .eeo.voodoo. mera jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) sam) web site eren ran como. pemain, saran rekomendasi ionioninnnnnnnnnn nomor oo. penomoran yang berurutan dalam satutahun dasar nnaannnnn kenalan enam ena nana memuat menimbang eta peraturan dasar ditetapkannya surat kepala dinas badan ., memberikan rekomendasi kepada rekomendasi dasar nnaannnnn kenalan enam ena nana memuat menimbang angan anna eat anna ana aan aan anna nan aan identitas yang diberikan rekomendasi memuat alasan tentang perlunya demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. dibuat rekomendanama jelas dengan huruf kapital format radiogram radiogram yang ditandatangani walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah nan ss dicetak walikota pasuruan formulir berita register klasifikasi segera ccc ttk dum ttk hbs tanggal pembuatan . kode lalu lintas pengirim walikota operator nama tanda tangan ii. radiogram yang ditandatangani a.n. walikota pemerintah kota pasuruan kop perangkat fila sekretariat daerah daerah jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) eu) web site .ooioooooo embed, woo. formulir berita register panggilan jenis koor derajat klasifikasi segera ccc ttk dum ttk hbs tanggal pembuatan . kode lalu lintas pengirim nama jabatan operator nama tanda tangan format kriptografi pemerintah kota pasukan dimas komunikasi, informatika dan statistik kawat sandi tl. kepada dar dinas kominfo rahasia perhatikan security kilat odor titik pos signs cofyyt some cercle repo shaf raga song sayur titik jews header disco cje kkji facts feuds guide btva oscar punya jpn fakta pojok method reyog minor jiten koma selo only top ulang debut lokal sesi evil yue order cbo seru hero aheffv ewihkx adm putro pemda fault etcsl game sky osp gpcm they check jodoh mwoiszs riuh ulc xml gaya yeh auto0 ordo puebi tulip sbg cite tepat cermin sik lists jica woody hide3 aro pasuruan, tanggal bulan tahm kadis kominfo hama pangkat nip, format surat pernyataan melaksanakan tugas pemerintah kota pasuruan dinas badan rvvevorooooooooo kop perangkat kera jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) daerah ata) web site none. n. ema il, lennon. surat pernyataan melaksanakan tugas penomoran yang nomor berurutan dalam satutahun yangbertandatangan bawahan memuat identitas yang pangkat golongan ruang nnnnannnnannn lnnanaannaannn kemanan anna jabatan nnnnannannnn nenek alan laman menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pegas negeri sipil yang tersebut baw ini memuat identitas pejabat nama mennnanananananan menata anna kanan nana yang diberikan pangkat golongan ruang nnnnannnnannn lnnanaannaannn kemanan anna jabatan penaaanakannnnn menaaanaan menara ana kealanannanannaaan berdasarkan keputusan . . nomor . tanggal. dan maksud dan tujuan terhitung mulai tanggal . . . telah nyata melaksanakan tugas sebagai . diterbitkannya kranamanananan menanam aa. terhitung mulai tanggal . surat keterangan melaksanakan tugasnbi surat edaran walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah wana dicetak walikota pasuruan tempat, tempat, tanggal bulan tahun tanggal penetapan surat edaran tentang bana memuat pamamaaa aman pemberitahuan tertanggal nama nana iain ann aaa tertentu yang pipa ann papan pena pen nan aan peranan arena nan aaa ara pan ana pena aaaapaani dianggap penting dan mendesakformat surat panggilan surat panggilatempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor pond nah on. yth. nnnnann anti anna alba sifat pra perak nana enam maan pihak yang dituju lampiran paman tau hal panggilan pnininananannnnnsannaannnan dengan ini diminta kedatangan saudara . lonan nan pena ann nen nan nen aan ane arena antara demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.surat panggilan yang ditandatangani kepala perangkat daerah pen pemerintah kota pasuruan kop perangkat pia dinas badan e oo.voodoo. daerah napa) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) we) website. emb il, oo. tempat, tanggal bulan tahun penetapan nomor pond nah on. yth. nnnnann anti anna alba sifat perak menanam aman pihak yang dituju lampiran paman tau hal panggilan pnininannnnnnnnnyannaannnan dengan ini diminta kedatangan saudara . pnp pena nennnennnannnnean ann per ann ane pena perannya demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.format https https yang ditandatangani walikota garudaendapan nana anak memuat tempattanggal lahir kevananatanannnan nana tenan nan identitas nip nrp kemeenkanatananan anna laa yang pas foto pangkat gol. ruang kewaaninnnnaan atasan ole diberikan jabatan kekanantnntnnnan endapan nana anak https lulus pada pendidikan dan pelatihan . see ae. yang diselenggarakan oleh badan kepegawaian daerah kota pasuruan dari tanggal nama keesaan mai dengan . yang .kokoro co. jabatan dan nama lengkap tempat, tanggal bulan tahun yang walikotanwakil walikota pasuruan ditulis dengan huruf nama jelas kapital https yang ditandatangani walikota bersama lan garuda spknomor anon ennnanen tenant kanan dicetak lembaga administrasi negarakanantnntnnnan endapan nana anak identitas tempattanggal lahir knaankannnnnnn onananannnanannal ona yang pas foto nip nrp meta menang diberikan pangkat gol. ruang krakanknknnnnann oenananknanananannn aan https jabatan kekanantnntnnnan endapan nana anak lulus nama pada pendidikan dan pelatihan . ae. yang diselenggarakan oleh badan kepegawaian daerah kota pasuruan dari tanggal bat tan jabatan kemarau sampai dengan .diisi.i. yang meliputi .i. senen dan nama tempat, tanggal bulan tahun lengkap yang lembaga administrasi negara walikotamwakil walikota pasuruan ditulis dengan huruf nama jelas nama jelas kapital nip bagian belakang https daftar mata diklat ho. mata diklat jam pembelajaran w sesuai kegiatan diselenggar tempat, tanggal bulan tahun kepala badan kepegawaian daerah kota pasuruan nama jelas pangkat nip. format sertifikat sertifikat yang ditandatangani walikota garuda kuning sana emas walikota pasuruan dengan perisai sertifikat berwarna nomor anon ennnanen tenant kanan yangnana nana nana memuat tempattanggal lahir kewaanunnnnnnann ona ena identitas nip nrp kemeenkanatananan nanah anna yang pas foto pangkat gol. ruang kenuatankanananan denananannnaananna onnkantnkkana diberikan jabatan kekanantnntnnnan endapan nana anak sertifikatlensa sanam nama jabatan dan nama tempat, tanggal bulan tahun lengkap walikotamwakil walikota pasuruan ditulis dengan nama jelas huruf kapital ii. sertifikat yang ditandatangani kepala perangkat daerah pemerintah kota pasuruan sekretariat dinas badan me. (sn kop mula jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) kat ly) website mail orang sertifikat nomor ara nennnnnnnn tenant maan kannannnnannann nana nana enam identitas tempat tanggal lahir kranantnnntannnn oananannnaanananal ona yang diberikan pas foto pangkat gol. ruang nun ann nan sertifikat jabatan kenakan anna nanaama dengan lane. jabatan dan nama tempat, tanggal bulan tahun lengkap sekretaris kepala dinas badan . yang ditulis dengan nama jelas huruf pangkat kapital bagian belakang sertifikat daftar mata diklat ho. mata pelatihan topik jam pelatihan se w sesuai kegiatan diselenggar keterangan apabila diperlukan format piagam penghargaan piagam penghargaiagam penghargaan walikota pasuruanopo ppp ppp npnupp epa pre epa pena espa ape ape erp nap instansi opo ppp ppp npnupp epa pre epa pena espa ape ape erp napiagam penghargaan yang ditandatangani kepala perangkat daerah can pemerintah kota pasuruan dinas badan me. kop perangkat songo! jalan., telepon, (.) fax, l.) kode pos (.) daerah naa! ike srrrrnnanneserernnnnnen embun, error noer piagam penghargaan kepala badan keegan akan daerahnmantannnnnaaan kenalan alan instansi nmantannnnnaaan kenalan aledaran walikota a.n. sekretaris daerah pemerintah kota pasuruan kop perangkat sekretariat daerah daerah ande) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) wes web site war. were nenoonennnn embed, eren eno ononooona tanggal tanggal bulan tahun penetapan pihak yang dituju surat edaran tentang memuat mena anna aan tana ana nan aan nana nana ana anakan aan kana ana pemberitahuan tertanggal tertentu yang kecaman anta tatanan anna nana nana aan naa aan akan anakan ana dianggap penting bam aan dan mendesak vi. laporan laporlaporan a.n. walikota yang ditandatangani sekretaris daerah can pemerintah kota pasuruan oil sekretariat daerah kop perangkat naa jalan., telepon, (.) (.) kode pos (.) daerah ala) website. email, .iii.vii. telaahan staf kop naskah dinas perangkat daerah telaahan staf kepada nnnnnnnnannnnannn anakan aeanaaannan maan aan dari nnnnnnnannnnannan layanan aenalnanannann aan tanggal rknnnnnnannnnannan menanamkan aan nomor nnnnnnnannnnnan anna menanaaaananan aan lampiran rknnnnnnannnnannan menanamkan aan hal nnnnnnnannnnannan layanan aenalnanannann aan pokok persoalan deklankatannnan annealanaaaannn ena nana pra anggapan peknnnannnnnannn anakan aan lanaaaanaan ii. fakta faktayang mempengaruhi .iiioocsennnnnnnnnnnnnnnn anna anna iv. analisis deklankatannnan annealanaaaannn ena nana kesimpulan peknnnannnnnannn anakan aan lanaaaanaan vi. saran deklankatannnan annealanaaaannn ena nana nama jabatan nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan nama jelas huruf kapital pangkat nip. tembusan dst. viii. penempatan dan penandatanganan penempatan a.n. (atas nama) dan u.b. (untuk beliau), plt, plh, pejabat), penjabat) dan penjabat sementara). penggunaan dan penandatanganan naskah dinas penandatanganan naskah dinas oleh walikota walikota pasuruan nama jelas oleh wakil walikota wakil walikota pasuruan nama jelas penggunaan plh. plh. walikota pasuruan wakil walikota nama jelas penggunaan plh. plh. walikota pasuruan sekretaris daerah nama jelas pangkat nip. penggunaan plt. plt. walikota pasuruan wakil walikota nama jelas penggunaan plt. plt. walikota pasuruan sekretaris daerah nama jelas pangkat nip. penggunaan pj. pj. walikota pasuruan nama jelas penggunaan js. js. walikota pasuruan nama jelas penggunaan a.n. a.n. walikota pasuruan sekretaris daerah nama jelas pangkat nip. penggunaan u.b. a.n. walikota pasuruan sekretaris daerah u.b. asisten . nama jelas pangkat nip. penggunaan pj. pejabat) contoh pejabat sekretaris daerah pj. sekretaris daerah kota pasuruan nama jelas pangkat nip. penggunaan pj. penjabat) contoh penjabat kepala daerah pj. walikota pasuruan nama jelas penggunaan js. penjabat sementara) contoh penjabat sementara js. walikota pasuruan kepala daerah nama jelas penandatanganan naskah dinas oleh pimpinan perangkat daerah kepala dinas badan . nama jelas pangkat nip. penggunaan a.n. a.n. kepala dinas badan . sekretaris bidang . nama jelas pangkat nip. oo. penggunaan plh. plh. kepala dinas badan . sekretaris bidang . nama jelas pangkat nip. penggunaan plt. contoh pelaksana tugas plt. kepala dinas badan . kepala dinas badan nama jelas pangkat nip. penggunaan pj. contoh penggunaan pj. kepala dinas badan . nama jelas pangkat nip. ik. format kop naskah dinas kop naskah dinas jabatan kop naskah dinas walikota png walikota pasuruan kop naskah dinas pimpinan dprd gan dewan perwakilan rakyat daerah fin kota pasuruan mean) jalan. telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ber) waria neon embed, lennon. tita pai kop naskah dinas perangkat daerah kop perangkat daerah pemerintah kota pasuruan cia inspektorat naga: jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) web site wrn. mom. email. nnn uan pemerintah kota pasuruan tah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah memasok jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) website. email, ui. gan pemerintah kota pasuruan sekretariat daerah (kel) jalan. telepon, (.) (.) kode pos (.) web site .ii.ooo.o. embed, leo. gan pemerintah kota pasuruan dinas badan were. naa m3) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ka, web site .i.oro.o. embed, leo. kop naskah unit pelaksana teknis dan kelurahan pemerintah kota pasuruan dinas badan . lee) jalan. telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) kar srrnnn.rrorrrnn.ordo email, were. gen pemerintah kota pasuruan kecamatan sercssceaceneea (ea kelurahan. er) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ite w.oo.ooo.ooo.oo email rnnnoo. kop naskah dinas sekolah san pemerintah kota pasuruan dinas pendidikan dan kebudayaan (ea sekolah dasar negeri . ear) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) website. email, .i. gan pemerintah kota pasuruan dinas pendidikan dan kebudayaan adha sekolah menengah pertama negeri mr. jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) site s.rre.rring.ornnnrennn man, ser een xenon sampul naskah dinas sampul walikota png walikota pasuruan kepada nomor yth. so. aer cannannnnannnnna koo sampul ketua dprd gan dewan perwakilan rakyat daerah kota pasuruan man) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ma) web site .ii.o.o email, io. kepada nomor yth. so. aer cannannnnannnnna penanam sampul perangkat daerah pemerintah kota pasuruan fals inspektorat kan jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) aa) web site wo. embed, lon. kepada nomor yth. so. aer cannannnnannnnna koo gan pemerintah kota pasuruan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah demi jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) ar) web site .cbooo.o email, oo. kepada nomor nah yth. sdr. sena noni mna gan pemerintah kota pasuruan tia sekretariat daerah jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) naa website .ooooooo mati, lenovo oo. kepada nomor nah yth. sdr. sena noni mna aman pemerintah kota pasuruan dinas badan .press. kane naa) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) web site war. r.m on. embed, roro. kepada nomor aah yth. sdr. sena noni mna sampul unit pelaksana teknis dan kelurahan pemerintah kota pasuruan dinas badan . akan upt sreeveneeasonon jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) web site .cbooo email, lena. kepada nomor nah yth. sdr. sena noni mna surat edaran perangkat daerah can pemerintah kota pasuruan kop perangkat dinas badan ee. daerah jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) nara) size .rrr.rr .ernronnan eme, sen. ono oo. tanggal tanggal bulan tahun penetapan pihak yang dituju surat edaran tentang memuat sana pemberitahuan tertanggal tertentu yang dianggap penting dan mendesak kepala dinas badan oo. namajabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan nana jelas huruf kapital pangkat nip (en pemerintah kota pasuruan (pia kecamatan . (ea kelurahan cannon samaran aa) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) website. mati, kepada nomor nah yth. soft. nnenenenannknnnn sampul sekolah lan pemerintah kota pasuruan dinas pendidikan dan kebudayaan mede) sekolah dasar negeri .o.o. mao) jalan., telepon, (.) fax, (.) kode pos (.) web site lo. mati, oo. kepada nomor nah yth. soft. sannanennannnnnnaaa (an pemerintah kota pasuruan dinas pendidikan dan kebudayaan sekolah menengah pertama negeri. (un) jalan., telepon, (.) fax, l.) kode pos (.) sepi web site .ii. email, io. kepada nomor nah yth. soft. nnenenenannknnnn xi. papan nama perangkat daerah contoh jl. pahlawan telp. pasuruan kode pos contoh pemerintah kota pasuruan sekretariat daerah jl. pahlawan telp. pasuruan kode pos contoh pemerintah kota pasuruan dinas badan . annanrakmaannn no, . telp. la. k7. pasuruan kode pos contoh pemerintah kota pasuruan dinas . annanrakmaannn no, . telp. la. k7. pasuruan kode pos contoh pemerintah kota pasuruan inspektorat sanmmemaamman no, . telp. so. pasuruan kode pos contoh pemerintah kota pasuruan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sanneemmmaan telp. see. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman sannmenemmemnan telp. seo. dinas lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan rnammmemamaan telp. obat) sen. kode pos contoh pemerintah kota pasuruan kecamatan aa. kelurahan candu sanmmemaamman no, . telp. so. pasuruan kode pos xii. stempel stempel jabatan yang menggunakan lambang. (yg 4cm yang tidak menggunakan lambang. \|item 27em 380m contoh stempel jabatan walikota walikota xxx xx: pasuruan xxx lambang negara contoh stempel jabatan ketua dprd kota pasuruan ketua dewan perwakilan rakyat daerah xxx xx: kota pasuruan xxx lambang negara stempel perangkat daerah contoh stempel sekretariat daerah pemerintah kota xx: pasuruan xxx sekretariat daerah contoh stempel sekretariat dprd kota pasuruan pemerintah kota bosses pasuruan pa, xxx sekretariat dprd contoh stempel dinas badan (an pemerintah kota xxx j.xx: pasuruan "ji xxx dinas badan contoh stempel inspektorat kota pasuruan xo0 pemerintah kota xx: pasuruan xxx: inspektorat contoh stempel unit pelaksana teknis. xo0 pemerintah kota pasuruan xxx dinas xenon eennnnaan xxx upt bnnennenamamaan contoh stempel kelurahan pemerintah kota pasuruan 20x xx. kecamatan se. xxx kelurahan s. contoh stempel sekolah (an (aa pemerintah kota pasuruan xxx xx: dinas pendidikan dan kebudayaan xxx sdi smp see errerermneamananwalikota pasuruan, ttd. afifullah yusuf naskah dinas penetapan keputusan walikota garuda kuning emas dengan perisai berwarna yangtelah dicetak walikota pasuruan keputusan walikota pasuruan penomoran angka bulat tentang judul keputusan inn nata nan ann nananannananaanannn ditulis dengan huruf kapital walikota pasuruan memuat alasan menimbang pan pinyin manannnnnnnana nan aan tentang perlu ditetapkan bahwa@ ma. menenteng keputusan dan seterusnya, memuat mengingat undang undang .o.oooooooooooomooco woo) ketentuan peraturan pemerintah.han ana ann ann nennannn apn panen ann ann anna ran ann rnn ana enna napanani substansi tentang kedua kebijakan yang ketiga knknnanaanan anna naa nana ditetapkan kota sesuai dengan alamat instansi dan ditulis tanggal ditetapkan .cbooo.ooooooo. penandatanganan pada tanggal. walikota pasuruan namajabatan dan ttd nama lengkap salinan sesuai dengan aslinya nama jelas ditulis kepala bagian hukum engan huru kapital ttd nama jelas pangkat nip.
kang pan, walikota tomohon ka! ft.bada menimbang bahwa dalam memaksimalkan dan memperlancar pengelolaan rencana kerja perangkat daerah kota tomohon tahun sapa anggaran bahwa untuk tertib pengunaan anggaran dimaksud\| perlu v0. mengatur standarisasi honorarium jasa dan biaya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimas pada: huruf dan perlu menetapkan peraturan walikota memohon ke:\| provinsi aga sulawesi. negara republik indonesia nomormelintsebagaimana telah diubah" lintah lembaran negara tahun nomor : menteri dalam negeri nomor tahun tentang perubahan kedbaran: daerah kota tomohon nomor sebagaimana t. kota tomohon tahun color memutuskan: menetapkan peraturan walikota tentang perubahan\|oa, beberapa ketentuan dalam lampiraiubah sebagaimana tersebut. pora ka: dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan walikota ini. htomohon.kabar hukum gan jimmyifeidie eman kaban keuangan daerah diundangkan tomohon pada tanggal juli penakeputusan walikota tomohon nomor tanggal juli standarisasi honorarium dan biaya dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan pemerintah kota tomohon tahun anggaran panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi ketua sekretaris anggota anggota sekretariattamewurkaa kabar hukum katun kesan daan morvlberore saran
ss, la: tema tan walikota salatiga provinsi jawa tengah peraturan walikota salatiga nomor hun tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan pasar daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa wali, perlu menetapkan peraturan walikotasebagaimana, dan perlindungan pasar tradisionalelolaan pasargian keempat penyelenggaraan ktp dan sip paragraf ktp dan sip setiap pedagang pasar yang berjualan pasar daerah wajib memiliki ktp. ktp sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dimiliki oleh (satu) orang pedagang pasar. ktp sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat data mengenai nomor induk kependudukan nik), nomor ktp, nama, alamat rumah, nomor telepon dan pas foto. masa berlaku ktp sebagaimana dimaksud pada selama pedagang pasar masih berjualan pasar daerah. setiap pedagang pasar wajib membawa ktp pada saat berjualan pasar daerah. setiap pedagang pasar yang menggunakan fasilitas pasar daerah wajib memiliki sip. sip sebagaimana dimaksud pada (i) terdiri atas sip ruko, sip kios, sip los dan sip pelataran. pedagang pasar dapat memiliki lebih dari (satu) sip sebagaimana dimaksud pada dalam (satu) pasar daerah atau lebih. sip sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk (satu) ruko, (satu) kios, (satu) los, dan (satu) petak pelataran. kepemilikan sip sebagaimana dimaksud pada paling banyak (dua) untuk masing masing ruko, kios, los dan petak pelataran dalam (satu) pasar daerah. sip sebagaimana dimaksud pada bukan merupakan bukti kepemilikan atas ruko, kios, los dan atau petak pelataran. sip sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat data mengenai nomor ktp, nama pedagang pasar, alamat rumah, jenis dagangan, letak dan ukuran tempat berjualan, waktu berjualan dan lokasi pasar daerah. masa berlaku sip ruko dan sip kios sebagaimana dimaksud dalam selama (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya. masa berlaku sip los dan sip pelataran sebagaimana dimaksud dalam selama (dua) tahun, serta dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya. pedagang pasar wajib membawa memasang sip tempat paragraf penerbitan ktp pelayanan penerbitan ktp terdiri atas: ktp baru, perubahan ktp: penggantian ktp, dan pencabutan ktp. ktbaru. perubahan ktp sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dalam hal terdapat perubahan data pada ktp. penggantian ktp sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dalam hal ktp hilang atau rusak. pencabutan ktktp baru, perubahan ktp, penggantian ktp dan pencabutan ktp sebagaimana dimaksud dalam penerbitan ktp baru, perubahan ktp dan penggantian ktp sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan permohonan pedagang pasar. pencabutan ktp sebagaimana dimaksud pada il), dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris dalam hal pedagang pasar meninggal dunia. pencabutan kts5) dalam hal ktp dicabut sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: sip atas nama pedagang pasar yang bersangkutan pada semua pasar daerah dicabut: dan pedagang pasar dapat mengajukan permohonan ktp dan sip baru paling singkat (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya pencabutan ktp, pedagang pasar mengajukan permohonan ktp baru, perubahan ktp atau penggantian ktartu tanda penduduk ktp): pas foto terbaru: surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pasar daerah: surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib pasar daerah: ktp lama, dalam hal perubahan ktp karena rusak: surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dalam hal penggantian ktp karena hilangktp dan selanjutnya diserahkan kepada pedagang pasar. penerbitan ktp sebagaimana dimaksud pada (s)ktp kepada kepala disaat. permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengisi formulir dengan melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut: asli ktktp dan selanjutnya menarik ktp dari kepemilikan ahli waris. pencabutan ktp sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database pasar daerah. paragraf penerbitan sip pelayanan penerbitan sip terdiri atas: sip baru, perpanjangan sip: cc. perubahan sip: penggantian sip: dan pencabutan sip. sitempat berjualan yang baru. perpanjangan sip sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan untuk sip yang telah berakhir masa berlakunya pada tempat berjualan yang sama. perubahan sip sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dalam hal terdapat perubahan data pada penggantian sip sebagaimana dimaksud pada huruf diterbitkan dalam hal sip hilang atau rusak. pencabutan sisip baru, perpanjangan sip, perubahan sip, penggantian sip dan pencabutan sip sebagaimana dimaksud dalam penerbitan sip baru, perpanjangan sip, perubahan sip dan penggantian sip sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan permohonan pedagang pasar. pencabutan sip sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan permohonan ahli waris dalam hal pedagang pasar meninggal dunia. pencabutan sipencabutan sip sebagaimana dimaksud pada atau dapat dilakukan untuk (satu) sip atau beberapa sip secara sekaligus atas nama pedagang pasar yang bersangkutan. pedagang pasar mengajukan permohonan sip baru, perpanjangan sip, perubahan sip atau penggantitp: pas foto terbaru, cc. surat pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib pasar daerah: sip lama, dalam hal perpanjangan sip atau perubahan sip karena rusak: surat keterangan kehilangan dari kepolisian, dalam hal penggantian sip karena hilang. permohonan perpanjangan sip sebagaimana dimaksud pada diajukan paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku sip. disaat melakukan pemeriksaan administrasi dan atau peninjauan lapangan terhadap kelengkapan dan atau kebenaran berkas persyaratan permohonan sip sebagaimana dimaksud dalam dalam hal hasil pemeriksaan administrasi dan atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada telah dinyatakan lengkap dan benar, dituangkan dalam berita acara. berita acara hasil pemeriksaan administrasi dan atau peninjauan lapangansip dan selanjutnya diserahkan kepada pedagang pasar. penerbitan sip sebagaimana dimaksud padaasli sisip dan selanjutnya menarik sip dari kepemilikan ahli waris. pencabutan sip sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai dasar pemutakhiran database pasar daerah. bab penataan pasar daerah (l) penataan pasar daerah terdiri atas: penataan bangunan pasar daerah, dan penataan kawasan pasar daerah. pelaksanaan penataan bangunan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf berpedoman pada rencana tata bangunan dan lingkungan pasar daerah. penataan kawasan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penetapan lokasi pasar daerah: pengembangan pasar daerah, relokasi pasar daerah: penataan zonasi blok tempat usaha dalam pasar daerah. pelaksanaan penetapan lokasi pasar daerah, pengembangan pasar daerah dan relokasi pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf berpedoman pada rencana tata ruang daerah dan rencana pembangunan daerah. s5) penataan zonasi blok tempat usaha dalam pasar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:dua ratus) meter dari batas terluar bangunan pasar,danseratus) meter dari batas terluar bangunan teknis penataan zonasi blok tempat usaha dalam pasar daerah sebagaimana dimaksud pada s5) dilaksanakan oleh kepala disaat. relokasi pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan cara pemindahan pedagang pasar dari pasar daerah lama pasar daerah baru. pemindahan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan penerbitan sip lokasi pasar daerah baru. penataan pedagang pasar pasar daerah baru hasil relokasi sebagaimana dimaksud pada dengan mengutamakan pedagang pasar yang direlokasi serta memperhatikan daya tampung pasar. teknis pelaksanaan relokasi pasar daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala disaat. bab waktu operasional pasar daerah waktu operasional pasar daerah terdiri atas: waktu operasional umum, dan waktu operasional khusus. waktu operasional umum sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku untuk semua pasar daerah yaitu buka setiap hari mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. waktu operasional khusus sebagaimana dimaksud pada huruf diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pasar pagi, yaitu buka setiap hari mulai pukul wib sampai dengan pukul wib: dan pasar malam, yaitu buka setiap hari mulai pukul wib sampai dengan pukul wib. teknis pelaksanaan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada (\|) dilakukan oleh kepala disaat. bab paguyuban pedagang pasar daerah disaat memfasilitasi pembentukan dan pembinaan paguyuban pedagang pasar sebagai mitra pengelolaan pasar daerah. paguyuban pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada berperan: membina kerukunan antar pedagang pasar: memberikan kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pasar daerah: cc. menggerakkan pedagang pasar dalam upaya pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar dame bab vii kemitraan disaat dapat melakukan kemitraan dengan perorangan atau badan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar daerah. kemitraan sebagaimana dimaksud pada meliputi: kontrak pelayanan, penyelenggaraan kegiatan promosi (event), cc. penyaluran modal usaha, dan bentuk kemitraan lainnya. kontrak pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa pengelolaan toilet umum, pelayanan parkir, pelayanan penitipan barang. penyelenggaraan kegiatan promosi (event) sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa perlombaan, promosi stan produk barang jasa, dan panggung hiburan. bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada berupa kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian antara kepala disaat selaku pengguna barang dengan mitra kerja sama. pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan dibidang barang milik daerah. bab viii pembiayaan pembiayaan atas pengelolaan pasar daerah bersumber dari apbd dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. bab tata cara pengenaan sanksi administratif pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah tentang pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional dan peraturan walikota iningosongan dan penyitaan: pembatalan izin, dan atau denda administratif dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam (\|) dapat berasal dari: temuan langsung, hasil penertiban, atau cc. laporan. temuan langsung sebagaimana dimaksud pada il) huruf dilakukan oleh petugas disaat yang melihat atau mendengar secara langsung adanya dugaan pelanggaran dan dapat disertai dengan bukti gambar atau suara. hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh personel atau tim yang mendapat penugasan untuk melakukan penertiban. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis mengenai adanya dugaan pelanggaran. laporan tertulis oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan identitas pelapor secara jelas dan dapat disertai dengan bukti gambar atau suara. dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dilaporkan kepada kepala utd pasar. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud kepala utd pasar melaporkan secara tertulis adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan walikota dan dapat disertai dengan bukti pendukung kepada kepala disaat. berdasarkan perintah kepala disaat, kepala utd pasar melakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan cara: klarifikasi kepada pelanggar, dan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan keterangan dan bukti pendukung adanya pelanggaran. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala utd dan pelanggar, yang memuat pengakuan atau tidak adanya pengakuan oleh pelanggar atas dugaan pelanggaran. dalam hal pelanggar tidak menandatangani berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada tetap dinyatakan sah sebagai bukti pendukung, dan kepala utd memberikan catatan khusus pada berkas berita acara tersebut. kepala utd pasar melaporkan hasil penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan berita acara hasil klarifikasi kepada kepala disaat. berdasarkan laporan kepala utd pasar sebagaimana dimaksud pada kepala disaat menerbitkan surat peringatan pertama kepada pelanggar yang memuat paling sedikit mengenai: perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran, ketentuan dalam peraturan daerah dan atau peraturan walikota yang dilanggar, dan jangka waktu tindak lanjut atas peringatan tersebut paling lama (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat peringatan oleh pelanggar. dalam hal pelanggar tidak menindaklanjuti isi peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada kepala disaat menerbitkan peringatan kedua kepada pelanggar dengan mencantumkan jangka waktu paling lama (tiga) hari terhitung sejak diterimanya surat peringatan kedua. dalam jangka waktu peringatan pertama dan atau peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada dan atau kepala utd pasar melakukan pemantauan dan melaporkan tindak lanjut peringatan pertama dan atau peringatan kedua oleh pelanggar kepada kepala disaat. dalam hal pelanggar tidak menindaklanjuti isi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada kepala disaat menerbitkan peringatan ketiga kepada pelanggar yang memuat pengenaan salah satu atau beberapa bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf bagi pedagang pasar yang tidak membawa ktp atau memasang sip dapat langsung dikenakan peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa larangankegiatan sebagaimana dimaksud pada tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh pelanggar. penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa larangan penggunaan fasilitas tertentu dalam pasar daerah dalam jangka waktu paling lama (tigapelayanan umum sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan sebagai berikut: pelanggar dapat berjualan: dan tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh pelanggar. penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penyegelan tempatutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada tidak menghapuskan kewajiban pembayaran retribusi pelayanan pasar oleh laa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf ce, berupa pencabutan ktp dan atau sip oleh kepala disaat. berdasarkan pencabutan ktp dan atau sip sebagaimana dimaksud pada kepala utd pasar menerbitkan surat perintah pengosongan yang ditujukan kepada pelanggar. berdasarkan surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada pelanggar wajib mengosongkan tempat berjualan paling lama (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerbitan, dengan ketentuan biaya pengosongan ditanggung sepenuhnya oleh pelanggar. dalam hal pelanggar tidak melaksanakan pengosongan tempat berjualan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada kepala disaat menerbitkan surat perintah penyitaan kepada kepala utd pasar untuk melakukan penyitaan terhadap semua barang yang ada pada tempat berjualan pelanggar. penyitaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penyitaan yang ditandatangani oleh kepala utd pasar dan pelanggar. dalam hal pelanggar tidak menandatangani berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada s5), kepala utd tetap melaksanakan penyitaan dengan memberikan catatan khusus pada berkas berita acara penyitaan. barang sitaan sebagaimana dimaksud pada disimpan oleh disaat dan dapat diambil oleh pelanggar dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya berita acara sebagaimana dimaksud pada pengambilan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala disaat dan pelanggardapat diberikan perpanjangan waktu paling lama (tujuh) hari kalender dan dikenakan denda administrasimaka barang sitaan dicatat sebagai perolehan barang milik daerahdalam hal dikemudian hari terbukti terdapat data yang tidak benar dalam pengurusan ktp dan atau sip. pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ditindaklanjuti dengan pencabutan ktp dan atau sip sebagaimana dimaksud dalam denda administratif sebagaimana dimaksud dalam sebesar paling banyak rp500. (lima ratus ribu rupiah). penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada merupakan penerimaan daerah.) dinas perdagangan, yang selanjutnya disingkat disaat adalah dinas perdagangan kota salatiga. unit pelaksana teknis dinas pasar, selanjutnya disingkat utd pasar adalah unit pelaksana teknis dinas pasar pada disa termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los atau tempat berjualan lainyang selanjutnya disebut pasar adalah pasar rakyat yang dibangun dan dikelolaumum adalah pasar yang memperjualbelikan jenis dagangan kebutuhan umum. l1. pasar khusus adalah pasar yang memperjualbelikan jenis dagangan kebutuhan tertentu. klasifikasi pasar adalah penggolongan pasar dalam kelas pasar berdasarkan indikator yang telah ditentukan. kelas pasar adalah tingkatan pasar sesuai dengan klasifikasi pasar, yang dipergunakan sebagai acuan pengelolaan pasar dan pemungutan retribusi. bangunan pasar adalah semua bangunan dalam areal pasar dengan bentuk apapun. rumah toko yang selanjutnya disingkat ruko adalah bangunan berlantai (dua) atau lebih dalam lokasi pasar yang diizinkan, dimana lantai dasar dipergunakan sebagai tempat berjualan barang jasa dan lantas atasnya dipergunakan sebagai tempat tinggalsarana berjualan sebagai tempat berjualan barang atau jasa. pelataran adalah tempat atau lahan terbuka arca pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang obrolan tebakan. tempat umum adalah tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat lain atas tanah negara yang berada luar batas pasar. pedagang pasar yang selanjutnya disebut pedagang adalah orang dan atau badanin" bab ketentuan lain lain format ktp, sip ruko, sip kios, sip los dan sip pelataranada saat penanganan dugaan pelanggaran administrasi terdapat indikasi dugaan tindak pidana, maka penyelesaian hukum dilaksanakan secara terkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. setiap pengenaan sanksi administratif menjadi dasar pemutakhiran database pasar daerah. bab ketentuan peralihan dalam hal pedagang pasar mempunyai piutang retribusi pelayanan pasar, maka penerbitan sip hanya dapat dilaksanakan setelah piutang tersebut dinyatakan lunas. pelunasan piutang sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. disaat melaksanakan pendataan dan pendaftaran pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam dan paling lama (enam) bulan sejak berlakunya peraturan walikota ini. hasil pendataan dan pendaftaran pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada berupa penerbitan ktp, sip ruko, sip kios, sip los dan sip pelataran. bagi pedagang kaki lima pkl) yang berjualan dalam lingkungan pasar daerah dan memiliki surat tanda daftar usaha std) diterbitkan ktp dan selanjutnya disebut pedagang obrolan tebakan. penerbitan sip kios, sip los dan sip pelataran sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai pengganti surat penunjukan sp) los atau surat tanda daftar usaha pedagang kaki lima std pkl) yang telah dimiliki oleh pedagang pasar. sip kiosberakhirnya masa berlaku sip kios tersebut. pelaksanaan kemitraan pengelolaan pasar daerah yang telah dikerjasamakan sebelum berlakunya peraturan walikota ini wajib disesuaikan paling lama (enam) bulan sejak berlakunya peraturan walikotagustus oggi yulianto diundangkan salatiga pada tanggal agustus sekretaris daerah kota salatiga, fakruroji berita daerah kota salatiga tahun nomorsaat kepada (satu) orang atau (satu) badan usaha sebagai bukti identitas sebagai pedagang pasar. surat izin penempatan yang selanjutnya disingkat sip adalah izin yang diberikan disaat kepada orang atau badan usaha yang menggunakan ruko, kios, los atau pelataran pasar. pedagang ruko kios adalah pedagang yang memiliki ktp dan sip ruko kios. pedagang los adalah pedagang yang memiliki ktp dan sip los. pedagang obrolan tebakan adalah pedagang yang memiliki ktp dan sip pelataran. jenis dagangan pasar adalah macam dagangan yang dijual pedagang pasarpemerintah atau badan atau perseoranganretribusi adalah retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kota salatiga nomor tahun tentang retribusi jasa angasyarakat adalah pedagang pasar, penduduk sekitar pasar, konsumen dan pengunjung pasar. maksud ditetapkannya peraturan walikota ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah, pedagang, pihak ketiga, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan, pemberdayaan, dan perlindungan pasar. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah mewujudkan tata kelola pasar daerah yang tertib, bersih dan sehat melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan antara pemerintah daerah, pedagang, pihak ketiga, masyarakat dan pemangku kepentingan. ruang lingkup peraturan walikota ini adalah: klasifikasi pasar daerah, penataan pedagang pasar, penataan pasar daerah, waktu operasional pasar daerah, ce. paguyuban pedagang pasar, kemitraan: pembiayaan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif. bab klasifikasi pasar daerah jenis pasar daerah berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, terdiri atas: pasar umum, dan pasar khusus. pasar umum sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pasar raya pasar raya ii: pasar bauran pasar bauran ii: pasar rejosari, fr. pasar jetis: pasar tamansari: pasar center: pasar bayangan: pasar kencang, pasar eks hasil: dan il. pasar pagi. pasar khusus sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pasar ayam, yaitu pasar khusus yang memperjualbelikan berbagai jenis unggas, pasar ayam higienis, yaitu pasar khusus yang memperjualbelikan ayam potong dan ikan segar: shopping center, khusus memperjualbelikan barang bekas (kritikan): pasar banyu putih, yaitu pasar khusus yang memperjualbelikan unggas dan hewan pakan ternak, ec. pasar andong, yaitu pasar khusus yang memperjualbelikan barang bekas (kritikan) dan aksesoris: pasar sepeda, yaitu pasar khusus yang memperjualbelikan sepeda dan atau perlengkapannya,dan pasar tani, yaitu pasar khusus yang memperjualbelikan hasil produk pertanian. setiap pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam diklasifikasikan berdasarkan indikator: lokasi, fasilitas, cc. omset: dan jumlah pedagang. indikator lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kategorisasi pasar daerah berdasarkan indikator letak strategis pasar daerah terdiri atas: lokasi strategis lokasi strategis il, dan lokasi strategis iii.jalur utama) dan jalan hasanuddin,di luar jalur utama), jalan pahlawan, jalan osamaliki, jalan imam bonjol dan areal terminal tamansari: dan kategori lokasi strategis iii sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah yang terletak luar lokasi strategis dan lokasi strategis ii. indikator fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kategorisasi pasar daerah berdasarkan indikator kelengkapan sarana dan prasarana terdiri atas: fasilitas tingkat fasilitas tingkat ii: dan fasilitas tingkat ii: areal parkir: tempat pembuangan sampah sementara tps) bank sampah:: ii. tempat instalasi pengelolaan tag hidran, fasilitas pemadam kebakaran, il. arca bongkar muat dagangan, sarana penyandang cacat lanjut usia, aksesjalan dan pintu, oo. jaringan listrik, alat jaringan telekomunikasi (radio tv ht cctv wi fi), ruang (space) iklan stan promosi, pos pelayanan tera ulang alat ukur timbangan dan takaran perlengkapannya http), alat transportasi, klinik kesehatan, uu. ruang terbuka hijau, tempat penitipan barang, dan atau pojok laktas, sanitasi drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat instalasi pengelolaan limbah, j . hidran, fasilitas pemadam kebakaran, aksesjalan dan pintu, jaringan listrik, alat jaringan telekomunikasi (radio tv ht), oo. ruang (space) iklan stan promosi: pos pelayanan tera ulang alat ukur timbangan dan takaran perlengkapannya http): gg. alat transportasi, ruang terbuka hijau, ss. tempat penitipan barang, dan atau pojok laktasi. kategori fasilitas tingkat iii, 'hidran: fasilitas pemadam kebakaran: aksesjalan dan pintu, il. jaringan listrik, alat jaringan telekomunikasi (radio tv ht): ruang (space) oo. alat transportasi, ruang terbuka hijau, dan atau gg. tempat penitipan barang. indikator omset sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kategorisasi pasar daerah berdasarkan indikator jumlah keseluruhan transaksi per hari dalam (satu) pasar daerah, terdiri atas: tinggi, sedang, dan rendah. kategori omset tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas rp100. (seratus juta rupiah) per hari. kategori omset sedang sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas rp10. (sepuluh juta rupiah) sampai dengan rp100. (seratus juta rupiah) per hari. kategori omset rendah sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah dengan jumlah omset sampai dengan rp10. (sepuluh juta rupiah) per hari. indikator jumlah pedagang sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kategorisasi pasar daerah berdasarkan indikator jumlah pedagang yang memiliki ktp dan sip dalam (satu) pasar daerah terdiri atas: tinggi, sedang, dan rendah. kategori jumlah pedagang tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit atas (lima ratus) orang. kategori jumlah pedagang sedang sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit (seratus) orang sampai dengan (lima ratus) orang. kategori jumlah pedagang rendah sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu pasar daerah dengan jumlah pedagang kurang dari (seratus) orang. berdasarkan kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan klasifikasi pasar daerah terdiri atas: kelas kelas ii: dan kelas iii.kategori fasilitasi tingkat kategori omset tinggi: dan kategori jumlah pedagang anggi:, kategori fasilitasi tingkat ii: cc. kategori omset sedang, dan kategori jumlah pedagang sedang. kelas iiii: kategori fasilitasi tingkat iii, cc. kategori omset rendah, dan kategori jumlah pedagang rendah. pasar daerah berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan walikota. bab ill penataan pedagang pasar bagian kesatu umum penataan pedagang pasar dilaksanakan dengan cara: pendataan pedagang pasar, pendaftaran pedagang, dan penyelenggaraan sip dan ktp. bagian kedua pendataan pedagang pasar pendataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan dengan cara: membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan: memetakan lokasi: dan melakukan validasi pemutakhiran data. pendataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh disaat dengan melibatkan paguyuban pedagang. pendataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam meliputi: identitas pedagang pasar, lokasi pasar: jenis dagangan: dan modal usaha. hasil pendataan pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada digunakan sebagai dasar untuk penataan pedagang pasar dan pemberdayaan pedagang pasar. pendataan identitas pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf berdasarkan ktp el atau bukti kependudukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pendataan lokasi pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa tempat dalam pasar daerah yang dipergunakan oleh pedagang. lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada yaitu ruko, kios, los, dan pelataran. pendataan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf disesuaikan dengan jenis dagangan pedagang. pendataan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi omset usaha, sumber permodalan, dan skala permodalan. bagian ketiga pendaftaran pedagang pasar pendaftaran pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf dimaksudkan untuk pengendalian pedagang pasar dan menjamin kepastian hukum. pendaftaran pedagang pasar sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh disaat dengan melibatkan perangkat daerah unit kerja terkait dan paguyuban pasar daerah. pendaftaran pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam dilakukan terhadap: pedagang pasar lama, dan pedagang pasar baru. pedagang pasar lamatelahdan telah terdaftar dalam database disaat, atau pedagang pasar yang telah memiliki ktp dan atau sip. pedagang pasar barubelumserta belum terdaftar dalam database disaat,dan atau pedagang pasar yang akan berusaha pasar daerah. hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan ktp da:a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentu, direksi menyusun dan menyiapkan laporan tahunan kepada peraturan wali kota salatiga nomor tahun jdih.salatiga.go.id walikota melalui dewan pengawas guna mendapatkan pengesahan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf telah diaudit oleh kantor akuntan publik riza, adi, syahril dan rekan nomor00008 au. tanggal maret serta telah mendapatkan persetujuan dewan pengawas sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat dewan pengawas tentang pembahasan laporan tahunan dam kota salatiga tahuns5)esahklaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada merupakan laporan pertanggungjawaban dan perhitungan akhir atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan rap)han layanan data dan informasi seksi seksi seksi persandian jejaring komunikasi publik sistem informasi walikota salatiga, ttd yulianto
kl) dna aaapublik secara prima dibidang ketenagakerjaan, perlu diselenggarakan pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi melalui sistem elektronikyang mengatur mengenai persyaratan dan tata carasertifikat elektroniapabila penyelesaian oleh dispernaker sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui mediasi dan para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan hubungan industrial provinsi jawa tengah. tata cara pengajuan gugserikat pekerja serikat buruh dan pengusaha akan melakukan perubahan pkb yang sedang berlaku, maka perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan. perubahan pkb sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pkb yang masih berlakubagian kedua pendaftaran pkb pengusaha mengajukan pendaftaran pkb kepada kepala dispernaker melalui mufakat onlineatas meterai cukup. format pengajuan pendaftarrektor meneliti kelengkapan persyaratan pengajuan pendaftaran pkb sebagaimana dimaksud dalam kepala dispernaker sebagaimana dimaksud pada wajib menerbitkan keputusan pendaftaran pkb dalam waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkapkepala dispernakermateri pkb sebagaimana yang dimaksud pada kepala dispernaker memberi catatan pada keputusan pendaftaran pkb.dibidang ketenagakerjaan. pengusaha, serikat pekerja serikat buruh, bab mufakat online pelayanan pengesahan dan pendaftaran pkb dilaksanakan melalui mufakat online yang merupakan sistem layanan yang terkoneksi dengan jaringan internet (online system). mufakat online sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh dispernaker. pengembangan mufakat online sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab pembinaan dan pengawasan walikota melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan mufakat online. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dispernaker, meliputi: sosialisasi dan bimbingan teknis, pemberian petunjuk teknis, pembuatan standar operasional prosedur, dan monitoring dan evaluasi. pengawasan umum atas penyelenggaraan mufakat onlineralihan semua keputusan pengesahan dan keputusan pendaftaran pkb yang diterbitkan sebelum berlakunya peraturan walikota ini, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir. semua pengajuan permohonan pengesahan dan pendaftaran pkb yang belum diterbitkan keputusan oleh kepala dispernaker diproses melalui mufakat online berdasarkaturan perusahaan kop perusahaan dennaanannananaananananaaaana ee, dan tanggal) kepada hal permohonan pengesahan kenanananananananananana anna anomor usaha tanggalses orang jumlah pekerja cabang laki laki :. orang wanita penateses orang konsep baru pembaharuan yang . kali (sebutkan) (coret yang tidak perlu) tanggal berlakunya yang baru upah pekerja bulanan minimum rp. oo. maximum rp. oo. upah pekerja harian minimum rp. oo. maximum rp. sistem hubungan kerja untuk waktu tertentu . orang untuk waktu tidak kennananaanananann tertentu lampiran: nama nama cabang perusahaan masing masing beserta alamat, jenis usaha dan jumlah pekerja. konsep yang akan disahkan eksemplar). yang lama terakhir beserta surat keputusannya. surat usul perbaikan percobaan yang akan diadakan dengan memberi penjelasan penjelasannya bagi yang akan diperbaharui. surat persetujuan dari pimpinan serikat pekerja yang menyatakan belum siap mampu meningkatkan menjadi pkb (jika sudah ada serikat pekerja). fotokopi tanda keanggotaan dan fotokopi pembayaran terakhir bpjs. pimpinan perusahaan catatan setiap berkas dipakai disetiap lebarnya oleh manajemendengan ini, kami yang bertanda tangan bawah ini menyatakan sebagai berikut: perusahaan telah menyampaikan naskah rancangan pt. .j. dengan surat tanggal ., nomor iii. kepada serikat pekerja serikat buruh dan atau wakil pekerja buruh dari setiap unit kerja perusahaan. untuk itu, kami telah memberikan saran dan pertimbangan terhadap naskah rancangan tanggal . sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan ketenagakerjaan. pengusaha dalam rangka menyusun naskah pp, telah memperhatikan saran dan pertimbangan serikat pekerja serikat buruh dan atau wakil pekerja buruh dan tidak lebih rendah dari lama. demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. bennaanaaanan ee, dan tanggal) pihak pihak yang menyatakan, pengusaha, wakil pekerja atau buruh taannoenaneknanannnnnaaan nama unit divisi serikat tanda pekerja se tangan materai rp. ikat buruh ) loh drs bara keterangan "): apabila perusahaan belum terbentuk serikat pekerja serikat buruh, maka yang memberikan saran dan pertimbangan adalah wakil pekerja buruh dari unit divisi. apabila perusahaan telah terbentuk serikat pekerja serikat buruh, maka yang memberikan saran dan pertimbangan adalah serikat pekerja serikat buruhyang bertanda tangan bawah ini: nama donakannaanaan kan nan nan nana anna aan anna aan aan aan alamat bongaanananaananaanaa nana aan jabatan bongaanananaananaanaa nana aan dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini perusahaan kami taateeeeleahk tidak ada serikat pekerja serikat buruh. menaananaananan kelas (kota dan tanggal) meterai rp. direkturubahan peraturan perusahaan kop perusahaan denaaanannananaaanaaaanana ea, dan tanggal) kepada hal permohonan pengesahan kenananananananananana nana ana perubahperubtanggal usahates orang jumlah pekerja cabang laki laki :. orang wanita penatetes orang konsep perubahan baru pembaharuan yang . kali (sebutkan) (coret yang tidak perlu) tanggal berlakunya perubahan upah pekerja bulanan minimum rp. oo. maximum rp. upah pekerja harian minimum rp. oo. maximum rp. untuk waktu petanananananenae. orang tertentu untuk waktu tidak bekaaanaaanananan. orang tertentu lampiran: kesepakatan antara pengusaha dengan serikat pekerja serikat buruh atau wakil pekerja buruh tentang perubahan pp. surat keputusan pengesahan yang lama. pimpinan perusahaan,ngajuan pendaftaran perjanjian kerja bersama kop perusahaan mennaanaanananaananaaaaanaan, ee, oot dan tanggal) kepada hal pendaftaran pkb daanananananaanananan aan bersama ini kami ajukan permohonan pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb) sebagaimana yang diatur dalam pelaksanaan undang undang tahun tentang ketenagakerjaan, dengan beberapa keterangan perusahaan sebagai berikut: nama perusahaan alamat perusahaan telepon tahun pendirian perusahaanama direktur pimpinan perusahaan jumlah pekerja laki laki perempuan daerah operasi provinsi nama serikat pekerja serikat buruh pendaftaran serikat pekerja serikat buruh alamat serikat pekerja serikat buruh jumlah anggota upah tertinggi terendah waktu berlaku pkb tanggal. s @ lo. pkb yang didaftar yang dst) anggota indo anggota bpjs koperasi pekerja memutuskan:ingkat dispernaker adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja daerah. peraturan perusahaan, yang selanjutnya disingkat pp,,spernaker,waktu tertentu, yang selanjutnya disingkat pwt,jumlah pekerja pwt kit pimpinan perusahaan, tanda tangan stempel walikota salatiga, ttd yulianto perjanjian kerja waktu tidak tertentu, yang selanjutnya disebut pitt,ufakat online adalah proses pelayanan pembuatan dan pengesahan serta pembuatan dan pendaftaran pkb dengan menggunakan teknologi informasi agar diperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan akurat. korektor adalah pegawai dispernaker yang bertugas meneliti permohonan pengesahan dan pendaftaran pkb. maksud ditetapkannya peraturan walikota ini digunakan sebagai pedoman bagi dispernaker dan pengusaha dalam penyelenggaraan mufakat online. tujuan ditetapkannya peraturan walikota ini adalah: terwujudnya kepatuhan pengusaha dalam pemenuhan kewajiban pembuatan dan pendaftaran pkb, dan terselenggaranya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan publik dibidang tenaga kerja melalui mufakat online. bab peraturan perusahaan (pp) bagian kesatu pembuatanp.satu perusahaan hanya dapat dibuat satu yang berlaku bagi seluruh pekerja buruh perusahaan yang bersangkutan baik pwt maupun kit. dalam hal perusahasebagaimana dimaksud pada memuat ketentuan yang berlaku umum seluruh cabang unit perwakilan perusahaan.unit kerja perwakilan perusahaan masing masing. dalam hal turunan sebagaimana dimaksud pada belum disahkan oleh kepala dispernakersebagaimana dimaksudpekerja buruh sebagaimana dimaksud pada diwakilkan oledisamping memperhatikan saran dan pertimbangan dari pengurus serikat pekerja serikat buruh juga harusmbuatan sebagaimana dimaksud dalam merupakan kewajiban dan tanggung jawab pengusahangesahan dilakukan oleh kepala dispernaker untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam (satu) wilayah daerah. pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonan pengesahan kepada kepala dispernaker melalui mufakat online. permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan dokumen berupa: naskah yang telahorektor melakukan penelitian terhadap: kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lama (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan. bentuk permohonan pengesahan, surat pernyataan sebagai bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja serikat buruh, dan surat pernyataan sebagai bukti tidak ada serikat pekerja serikat buruh perusahaandalam tidak memenuhi persyaratan, maka korektor memberitahukan melalui mufakat online kepada pengusaha mengenai perbaikan rancangan pp. dalam jangka waktu paling lama (empat belas harirancangan yang telah diperbaiki kepada kepala dispernaker melalui mufakat online. dalam hal pengusaha tidak menyampaikan kembali perbaikan rancangan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada maka proses pengesahan dimulai dari awal sebagaimana dimaksud dalam jika berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam atau dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, maka kepala dispernaker wajib mengesahkan dengan menerbitkan keputusan. proses penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (tiga) hari kerja sejak dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap. dalam halperpanjangan sebagaimana dimaksud pada diberikan paling lama (satu) tahun. persyaratan dan tata cara permohonan perpanjangan masa berlakutiga perubahan dalam hal perusahaan akan mengadakan perubahan isi dalam kurundari kepala dispernaker. apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada tidak mendapat pengesahan dari kepala dispernaker, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada. bentuk permohoperubahempat pembaharuan pengusaha wajib mengajukan pembaharuan paling lama (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya pp, kepada kepala dispernaker untuk mendapat pengesahan. persyaratan dan tata cara permohonan pembaharub iii perjanjian kerja bersama (pkb) bagian kesatu pembuatan pkbspernaker dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. perundingan pkb sebagaimana dimaksud pada harus didasari itikad baik dan kemauan bebas oleh kedua belah pihak. perundingan pkb sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. lamanya mas. pkb turunan sebagaimana dimaksud pada, danpemungutan suara sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh panitia yang terdiri dari pengurus serikat pekerja serikat buruh dan wakil wakil dari pekerja buruh yang bukan anggota serikat pekerja serikat buruh. dalam jangka waktu (tiga puluh) hari setelah pembentukannya, panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada telah mengumumkan hasil pemungutan suara. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan paling cepat (tujuh) hari setelah pemberitahuan pemungutan suara oleh panitia. panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada memberitahukan tanggal pelaksanaan pemungutan suara kepada kepala dispernaker dan pengusaha, untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara. panitia pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada harus memberi kesempatan kepada serikat pekerja serikat buruh untuk menjelaskan program kerjanya kepada pekerja buruh perusahaan untuk mendapatkan dukungan dalam pembuatan pkb. penjelasan program kerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan luar jam kerja pada tempat yang disepakati oleh panitia pemungutan suara dan pengusaha. tempat dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh panitia pemungutan suara dengan mempertimbangkan jadwal kerja pekerja buruh agar tidak mengganggu proses produksi. penghitungan suara disaksikan oleh perwakilan dari pengusahpaling banyak sejumlah (tiga) serikat pekerja serikat buruh yang masing masing anggotanya paling sedikitpaling sedikitsebagaimana dimaksud dalamdalam hal penentuan serikat pekerja serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan melalui verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh, maka verifikasi dilakukan oleh panitia yang terdiri dari wakil pengurus serikat pekerja serikat buruh yang ada perusahaan dengan disaksikan oleh perwakilan dispernaker dan pengusaha. verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan bukti kartu tanda anggota berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun dan apabila terdapat kartu tanda anggota lebih dari (satu), maka kartu tanda anggota yang sah adalah kartu tanda anggota yang terakhir. hasil pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan saksi saksi sebagaimana dimaksud dalam yang hasilnya mengikat bagi serikat pekerja serikat buruh perusahaan. pelaksanaan verifikasi dilakukan tempat tempat kerja yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu proses produksi dalam waktu (satu) hari kerja yang disepakati serikat pekerja serikat buruh. pengusaha maupun serikat pekerja serikat buruh dilarang melakukan tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi. jangka waktu verifikasi keanggotaan serikat pekerja serikat buruh paling lama dilaksanakan (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan verifikasi dari pengusahaatau pernyataan secara tertulis dari pekerja buruh perusahaan yang tidak memiliki kartu tanda anggota, dan bukti sebagai karyawan perusahaan tersebut. perundingan pembuatan pkb sebagaimana dimaksud dalam dimulai dengan menyepakati tata tertib perundinganbagaimana dimaksud dalamspernakerhuruf maka kedua belah pihak dapat menjadwalkanspernaker untuk dilakukan penyelesaian. penyelesaiansuai ketentuan peraturan perundang undangan. kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada memuat syarat: pihak pihak yang melakukan perundingan, nama dan alamat perusahaan, dan cc. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihaditetapkan perubahdisusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioridanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan. perubahan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan pedoman penyusunan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota tidore kepulauan tahun ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota tidore kepulauan tahun memuat materi pokok antara lainmateri pokok perubahan rencana kerja pemerintah daerah kota tidore kepulauanuli sekretaris daerahasa bupati sukabumi peraturan daerah kabupaten sukabumi nomor tahun tentang kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur dan pelatihan kerja dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sukabumi, menimbang bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi diperlukan hubungan kerjasama antara opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan mitrakerjasama antarrjasama adalah pemanfaatan sumber daya opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang meliputi sumber daya manusia, program kegiatan pembelajaran, uji kompetensi, sarana dan prasarana serta hasil produk jasa. mitra kerjasama adalah lembaga pemerintah dan atau non pemerintah yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang melakukan kerjasama kedaulatan dengan opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. pendidikan dan pelatihan aparatur yang selanjutnya disebut diklat aparatur adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur pemerintyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah keseluruhan proses kegiatan yang dimulai dari analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan. uji kompetensi adalah pengukuran kemampuan seseorang setelah mengikuti proses belajar mengajar dan atau ketika akan dan atau telah memasuki dunia pekerjaan. instansi pembina pendidikan dan pelatihan aparatur adalah lembaga administrasi negara lan) republik indonesia. instansi pembina pelatihan kerja adalah kementerian tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia. tempat uji kompetensi yang selanjutnya disebuembaga sertifikasi profesi berlisensi. lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan pemerintah yang mendapat pengakuan resmi dari instansi pembina untuk menyelenggarakan suatu diklat, pelatihan kerja tertentu dan uji kompetensi. peserta siswa pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut peserta siswa diklat adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. peserta siswa pelatihan kerja yang selanjutnya disebut peserta siswa pelatihan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti pelatihan kerja opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. peserta siswa uji kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti uji kompetensi kerja opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. pihak swasta adalah seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari masyarakat, perusahaan, dunia usaha, dunia industri, sekolah lembaga pendidikan luar organisasi lembaga pemerintah. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang selanjutnya disebut diklaim adalah prosesroses belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis jenjang jabatan fungsional masing masing. pendidikan dan pelatihan teknis adalah proses belajar mengajaradalah proses belajar mengajar yang dipersyaratkerja yang menitikberatkan pada peningkatan keterampilan bagi masyarakat. pelatihan kewirausahaan adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan wirausahpembekalan teknis bimbingan teknis adalah proses pemahaman pedoman kerja atau petunjuk pelaksanaan kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran proses pekerjaan serta pencapaian tujuan dan sasaran pekerjaan yang telah ditetapkan. sosialisasi adalah penyampaian informasi tentang berbagai peraturan perundang undangan yang harus diketahui, dipahami dan ditaati oleh semua pihak. seminar lokakarya adalah sebuah bentuk pengkajian akademis yang dilaksanakan lembaga pendidikan dan pelatihan atau oleh organisasi profesi tertentu yang berfokus pada sebuah topik untuk pemecahan masalah workshop adalah tempat pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja sesuai dengan standar kerja. sertifikat diklat adalah surat tanda tamat pendidikan pelatihan https) merupakan instrumen untuk pengawasan legalitas dari hasil penyelenggaraan diklat yang dikeluarkan oleh lembaga diklat terakreditasi. fasilitasi adalah bentuk kerjasama, dimanaengiriman adalah bentuk kerjasama, dimanapihak mitra kerjasama sebagai pengirim peserta siswa. konsultasi kedaulatan adalah kegiatan pemberian jasa konsultasi yang meliputi pengembangan program kegiatan diklat aparatur dan pelatihan kerja. jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang diberikan oleh opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan kepada pihak mitra kerjasamamelatih pegawai negeri sipil dan atau non pegawai negeri sipil instruktunsor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan atau assessment penilaian kompetensi. pelatihan kerja swadaya adalah pendidikan dan pelatihan, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh peserta siswa, baik secara perseorangan maupun kelompok dan atau pihak pengirim. bab kerjasama pendidikan dan pelatihan bagian kesatu sasaran, maksud dan tujuan kerjasama sasaran kerjasama adalah terwujudnya peserta siswa diklat aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang berkompeten sesuai dengan standar kompetensi bidang tugas dan jabatan pekerjaan masing masing. maksud kerjasama adalah terselenggaranya penyelenggaraan diklat aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang sesuai dengan standar lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi. tujuan kerjasama adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya pada opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. sumber daya sebagaimana dimaksud pada meliputi: sumber daya manusia, program kegiatan pembelajaran, uji kompetensi, d.hasil produk jasa oleh pihak mitra kerjasama yang saling menguntungkan. bagian kedua prinsip kerjasama kerjasama dilakukan denganmitra dan obyek kerjasama mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi pemerintah pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa, cc. swasta perusahaan, lembaga pendidikan, masyarakat, dan atau lembaga lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. obyek kerjasampenyelenggaraan diklat aparatur sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat iv, pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan dan iii, cc. pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional. penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan berbasis masyarakat, cc. pelatihan kewirausahaan, pembuatan produk barang dan atau pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah produk barang yang dihasilkan dari pelatihan kerja dan pemanfaatan jasa kedaulatan. bagian keempat pola kerjasama pola kerjasama dilaksanakan oleh opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan sesuai kewenangan yang ada, melalui pola fasilitasi, pola pengiriman. ketentuan teknis mengenai hak dan kewajiban antara opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan dituangkan dalam naskah kesepakatan kerjasama. dalam pola fasilitasi,ola fasilitasi sebagaimana dimaksud paddan pembuatan produk barang dan atau pemanfaatan jasa. kesepakatan mengenai kerjasama menggunakan pola fasilitasiperaturan perundang undangan. dalam pola pengiriman,mitra kerjasama sebagai pihak yang mengirim peserta siswa. pola pengiriman sebagaimana dimaksud pada meliputi penyelenggaraan diklat aparatur, penyelenggaraan pelatihan kerja, cc. penyelenggaraan uji kompetensi. dalam pola pengiriman pada pelaksanaan pelatihan kerja dan uji kompetensi dapat dilakukan antara opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan pihak swasta dan masyarakat yang anggarannya bersumber dari biaya swadaya. kesepakatan mengenai kerjasama menggunakan pola pengirimanketentuan peraturan perundang undangan. bagian kelima tata cara pelaksanaan kerjasama kerjasama pola fasilitasi dan pola pengiriman diawali dari inisiasi opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan cara mengumumkan obyek dan waktu yang dapat dikerjasamakan sesuai kewenangannya. kerjasama pola fasilitasi dan pola pengiriman dilakukan dengan cara mitra kerjasama membuat usulan kerjasama kepada kepala opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. kerjasama dapat ditindaklanjuti apabila pihak opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dan mitra kerjasama telah sepakat serta memenuhi prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam kerjasama yang dilaksanakan dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan mengenai tata cara kerjasama pendidikan dan pelatihan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab iii pembiayaan bagian kesatu nama, obyek, subyek pembiayaan dengan nama pola kerjasama kedaulatan dilakukan pemungutan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagai penerimaan lain lain pendapatan asli daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam penyelenggaraan pola kerjasama kedaulatan sebagaimana dimaksud pada untuk pemakaian kekayaan milik opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan, dipungut retribusi berdasarkan peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. obyek pengenaan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihansubyek pengenaan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam adalah setiap orang dan atau lembaga pemerintah provinsi kabupaten kota, pemerintah desa, pihak swasta perusahaan pengusaha, sekolah dan masyarakat yang melakukan kerjasama. pembiayaan jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam termasuk golongan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. bagian kedua prinsip dan cara mengukur tingkat penggunan jasa prinsip penetapan jasa penyelenggaraan kerjasama didasarkan dengan memperhatikan komponen kebutuhan penyelenggaraan kerjasama yang meliputi administrasi diklat aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi, bahan latihan dan bahan uji kompetensi, cc. pengadaan pedoman diklat, pelatihan kerja dan uji kompetensi, pengadaan modul bahan ajar hand out material, jasa pengajar widyaiswara instruktur assessor narasumber moderator dan panitia penyelenggara, pengadaan kit kebutuhan peserta siswa, pengadaan konsumsi, jasa pelayanan kesehatan, monitoring, evaluasi dan pengendalian, jasa pemeliharaan dan jasa kebersihan, pengadaan sertifikat, dan atau biaya sertifikasi kompetensi. tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jangka waktu, lokasi, naskah, buah, paket, unit, set, berat, isi volume dan ketebalan. tarif jasa penyelengaraan kerjasama digolongkan berdasarkan jenis kerjasama yang diselenggarakan dan jangka waktu sebagaimana tercantum dalam naskah kerjasama dan atau perjanjian kerjasama. klasifikasi jenis, besaran dan cara pengenaan tarif jasa penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bagian ketiga tata cara pemungutan dan pembayaran jasa yang dikenakan pada objek dan subjek kerjasama dipungut oleh opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran jasa penyelenggaraan kerjasama diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pembayaran jasa penyelenggaraan kerjasama dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. bab sanksi administratif mitra kerjasama yang melakukan wanprestasi terhadap sebagian dan atau seluruh ketentuan yang tercantum dalam nota kesepakatan, diberikan sanksi administratif berupa pembatalan kerjasama dari opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. dalam hal mitra kerjasama melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada maka segala biaya kerjasama yang sudah dikeluarkan oleh mitra kerjasama tidak dapat dikembalikan. bab koordinasi, konsultasi dan pelaporan dalam setiap pelaksanaan kerjasama, opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah daerah provinsi dan instansi pembina. penyelenggaraan diklat aparatur, pelatihan kerja dan uji kompetensi yang dilaksanakan wajib dikoordinasikan dengan opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. wajib dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada dalam rangka penerapan manajemen pelayanan pendidikan dan pelatihan satu pintu, untuk memantapkan kedudukan dan kewenangan serta menghindari duplikasi program program diluar opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan. kepala opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan setiap pelaksanaan kerjasamakerjasama antara opd yang membidangi pendidikan dan pelatihan dengan mitra kerjasama dilakukan oleh bupati. bupati dapat menugaskan opd yang membidangi pembinaan dan pengawasan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama kedaulatdan ) an)hingga diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikandilaksanakan menurut norma norma kependidikan, sehingga diperlukan adanya pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan kabupaten landakdidikekolah pendidikan menengah atau yang sederajat, peserta didik wajib menjalankan agama yang dianutnya masing masing. bagian keempat pendidikan tinggi (l) pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarkat bertujuilmu pengetahuan, tekhnologi dan seniilayanan khusus. peserta didik pada jenjang pendidikan dasar daerah terpencil dan keluarga miskin dibebaskan dari biaya pendidikanbupati. pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi tenaga guru danagamabupati. guru minimal memiliki pendidikan sarjana dan atau sederajat dengan s1 d iv. guru harus lulusan dari lembaga pendidikan tenaga pendidikan.lulus sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab kepala sekolah madrasahbupati atas usulan dari dinas atau kantor departemen agamasesarana dan biaya pengadaan sarana pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. (l) buku pelajaran untuk sekolah disusun berdasarkan kurikulum sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan keputusan bupati. buku pelajaran dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan bupati. pendanaan pendidikan dasar dan menengah pendidikan tersebut. pengelolaan dana pendidikan dasar dan pendidikan menengahdiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab kurikulum kurikulum pada sekolah madrasah daerah disusun berdasarkan standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahberwawasan nasional dan bersifat terpadu. kurikulum tingkat satuan pendidikan daerah ditetapkan dengan keputusan bupatipendidikan bahasa indonesia, pendidikan matematika, pendidikan ipa: pendidikan ips, pendidikan bahasa inggris. kurikulum pendidikan dasar dan menengah,, bahasa dan budaya daerah, pendidikan jasmani dan kesehatan, kerajinan dan kesenian. untuk menunjang pencapaian target kurikulum setiap lembaga pendidikan wajib memiliki perpustakaan yang lengkap dan memenuhi standar. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bab xiiam belajar sehari pada sekolah dasar dan menengah diatur sebagai berikut: kelas sekolah dasar dari pukul s d tiba, kelas dan iii sekolah dasar dari pukul s d tiba, kelas s d sekolah dasar dari pukul s d tiba, kelas vii s d sekolah lanjutan pertama dari pukul s d tiba, kelas s d xii sekolah lanjutan atas dari pukul s d tiba. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan keputusan bupati. hari hari libur sekolah madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh bupati dengmadrasah yang diselenggarakan oleh yayasan perorangan dapat mengatur, hari hari leburnya sendiri dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada @). bab xiidaerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas kelas ii,v penilaian untuk mengukur kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian. penilaian peserta didik sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan pada: hasil belajar peserta didik oleh pendidik, hasil belajar peserta didik pada suatu sekolah dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan, hasil belajar peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah:raturan perundang undangan. secara berkala dan berkelanjutan pemerintah daerbupati dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xvi dewan pendidikan daerah dan komite sekolah madrasah (l) dewan pendidikan daerahdaerah sebagaimana dimaksud dalam diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh bupati atas persetujuan dprd. masa bakti keanggotaan dewan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada adalah (empat) tahun. kepengurusan dewan pendidikan daerorganisasi, tata kerja dan hubungan fungsional dewan pendidikan daerah dan komite sekolah komite madrasah diatur dengan peraturan bupati. bab xvii tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan penanggung jawab pendidikan daerah adalah bupati yang pengelolaannya dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan. (dl) tanggung jawab penyelenggaraan sistem pendidikan daerah adalah dinas. pengelolaan sekolah sd, smp, sma dan smk) diurus oleh dinas dan pengelolaan madrasah min, man) diurus oleh kantor departemen agama. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. pengelolaan sekolah dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh yayasan perorangan dilaksanakan sesuai denganbupati berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap16istem pendidikan daerahbidang pendidikan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten landak. pengaturan mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan dalam peraturan daerah ini meliputi ketentuan mengenai wajib belajar, pendirian, penutupan, akreditasi, dan penerimaan siswa, jalur dan jenis dan jenjang pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, kepala sekolah madrasah, sarana, biaya dan kurikulum, hari belajar dan hari libur, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah madrasah, tanggung jawabpemberian pendidikan luar biasa kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik dan atau mental sebagai salah satu wujud bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara mendiskriminasi. cukup jelas cukup jelas maksud dari ketentuan ini adalah bahwa pendirian sekolahistem pendidiselanjutnya disingkat sekda adalah sekretaris daerah kabupaten landak dinas daerah dan lembaga teknisingkandidikan kabupaten landak. departemen agama adalah kantor departemevisi, misi dan kaidah penyelenggaraan pendidikan visi penyelenggaraan pendidikan daerah adalah terselenggaranya pendidikan yang berbasis kompetisi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, bermoral, maju dan mandiri agar mampu menghadapi tantangan global. misi penyelenggaraan pendidikan adalah untuk: mewujudkan mutu pendidikan pra sekolah dan sekolah yang memenuhi standar. terwujudnya pendidikan luar sekolah, pemuda, olah raga, dan perpustakaan secara adil dan merata. menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan akuntabel. penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan dan keterbukaan serta bertanggung jawab. bab iiiwajib belajar setiap warga masyarakat yang berusia (tujuh) tahun sampai dengan (lima belas) tahun harus mengikuti program wajib belajar pendidikan dasbaik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. wajib belajar perdikan dasar sebagaimana dimaksud pada adalah mulai dari sekolah dasar sd mi) dan sekolah menengah pertama smp m ts), dan atau sederajat. ketentuan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikanketentuan sebagaimana yang dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab pendirian, penutupan, akreditasi, dan penerimaan siswa bagian pertama pendirian sekolah madrasah pendirian sekolah madrasah ataudaerah. pendirian sekolah madrasahnegeri atau yayasanatau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada dan meliputi. bagi sekolah madrasah atau satuan pendidikan yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana sendiri, maka diberi tenggang waktu selama (tiga) tahun untuk memiliki fasilitas dan sarana prasarana dimaksud. pendirian sekolah madrasah atau satuan pendidikan harus mendapat rekomendasi dari dinas dan atau kantor departemen agama daerah sesuai dengan jenis dan jenjang satuan pendidikan sebagai instansi teknis. pendirian sekolah madrasah atau satuan pendidikan harus mendapat izin pendirian dari pemerintah daerah. bagian kedua penutupan sekolah madrasah sekolah madrasahharus. bagian ketiga akreditasisampai pendidikan tingkat menengah dalam rangka menjamin mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, kantor agama dan pengawas sekolah madrasah),empatbaru tidak boleh melebihi (empat puluh) peserta didik. ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab jalur dan jenis pendidikan pendidikan dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan noluarga, kelompok belajar, kursus kursus dan sejenisnya. bab vii dan atau sederajat. s5) jenjang pendidikan tinggi terdiri dari universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik. lamanya belajar untuk jenjang pendidikan dasar adalah (sembilan) tahun dan jenjang pendidikan menengah selama (tiga, madrasah ibtidaiyah mi), sekolah dasar luar biasa sdb):ada sekolah pendidikan dasar atau yang sederajat, peserta didik wajib menjalankan agama yang dianutnya masing masing: sekolah menengah kejuruan smk), madrasah aliyah ma): sekolah menengah kedinasan, sekolah menengah luar biasa.
aan bupati garut peraturan daerah kabupaten garut nomor tahun tentang pembentukan dana cadangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati garut, menimbang :a.ngalokasian dana melalui pembentukan dana cadangcadbab tujuan pembentukan dana cadangan daerah bertujuan untuk mendanai program danrogram dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonomi baru dob) kabupaten garut selatan. bab iii besaran dana cadangan daerah besaran alokasi dana cadangan daerah ditetapkan sebesar rp. (dua belas miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: untuk tahun kesatu ditetapkan sebesar rp. (lima miliar rupiah), untuk tahun kedua ditetapkan sebesar rp. (lima miliar rupiah), dan cc. untuk tahun ketiga ditetapkan sebesar rp. (dua miliar rupiah). pemenuhan dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada dimulai dari tahun bab sumber dana cadangan daerah dana cadangan daerah bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah. bab jenis pengeluaran, penggunaan dan penempatan dana cadangan daerah pencairan dana cadangan daerahncairan dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan daerah dari rekening dana cadangan daerahdaerah, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang undangan. dana cadangan daerah disimpan atas nama pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bunga deviden yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud pada secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. bab pengeloltidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah ini. program dan kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan apabila dana cadangan daerahaerahdaerahdaerah yang masih tersisa pada rekening dana cadangan daerah, dipindahbukukan rekening kas umum daerah. dalam hal dana cadangan daerah yang ditempatkan pada rekening sebagaimana dimaksud dalam belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan daerah dimaksuderah dan penempatannya dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada menambah jumlah dana cadangan daerahataukegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. bab vii pertanggungjawaban dan pengawasan pertanggungjawaban dana cadangan daerah berpedoman pada peraturan perundang undangan bidang pengelolaan keuanganremas salinanpemerintah daerah telah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, bahwatelah menetapmaka pemungutan retribusi berupapada huruf sudah tidak sesuai lagisebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesierah. dalam upaytersebut, pemerintah daerah telah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukanrangka penyelenggaraan administrasi kependudukan daerah, pemerintah kabupaten purworejo memberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan tempat tinggal, kutipan akta pencatatan sipil dan salinan akta pencatatan sipil serta pelayanan administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.masih memerlukan peran serta dan dukungan masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas pelayanan pencetakan kartu tanda penduduk dan akta sejalan dengan dinamika perubahan peraturan perundang undangan tingkat pusat, khususnya yang mengatur kependudukan,ditegaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. ketentuan tersebut lebih lanjut ditegaskan kembaldengan terbitnya undang undang dan peraturan daerah tersebut, maka pemungutan retribusi ataspurworejo nomor tahun menjadi bertentangan dengan undang undang dan peraturan daerah. sesuai hierarki peraturan perundang undangan dan asas hukum bidang peraturan perundang undangan, maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan keberadaannya dikesampingkan dengan adanya peraturan daerah yang diterbitkan kemudian dan mengatur hal yang sama. dengan demikian makautlakpurworejo nomor:
zip paksdalam rangka mengoptimalkan dan upaya perbaikan kinerja guna meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan perusahaan daerah air minum dammeningkatkan penerimaan deviden dan meningkatkan sharing kepemilikan pada perseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah serta untuk penyehatan serta pengembangan cakupan pelayanan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf huruf dan huruf tersebut(apbd)rseroan terbatas bank pembangunan daerah jawa tengah adalah bank pembangunan daerah jawa tengah. perusahaan daerah air minum adalah dat. bank pembangunan daerah jawa tengah, daapbd)penyertaan modal daerah pada dam tirta bening kabupaten pati sebesar rp. (enamplt. bupati pati, wakil bupati, ttd. budiyoncakupan pelayanan air minum dengan penambahan sambungan rumah melalui program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) dan peningkatan sharing kepemilikan saham pada bank pembangunan daerah jawa tengah. melalui penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan kinerja bumi melalui pembagian hasil usaha devidendapat mengikuti program hibah masyarakat berpenghasilan rendah mbr) yang direncanakan sebanyak diharuskan ada penyertaan modal daerah sebanyaktahapan verifikasi, pemerintah kabupaten pati akan mendapatkan hibah sebesar rp. juta per yang masuk kas daerah. dengan tambahan yang menjadi asset dam tirta bening tersebut, kedepan akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan air. namun kami ingatkan bahwa dam harus tetap menjaga kualitas pelayanan baik dari segi kualitas air maupun kontinuitasdelapandelapan milyar rupiah). untuk tahun ini rencana dilakukan tambahan sehingga jumlah keseluruhan penyertaan modal sesuai road map sampai akhir tahun sebesar rp. (lima puluh enam milyarmenimbang walikota payakumbuh propinsi sumatera barat peraturan daerah kota payakumbuh racun ore tentang pertanggunctiawaban pelat{santan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran dengan rahmat ti'ikan yang maha esa walikota payakumbuh, bahwa untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomor tahun o14 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan rtanggungjawaban pelaksanaan apbd kota payakumbuh tahun anggaran ril. ,:,1o.mpinan dan kedudukan protokoler dan keuangan anggota dewan perwakilan rakyat daerah 16l,t2ony.usulan daerah provinsi dan mcrintahan daerah kabupaten kot52tel; peraturan pemerintah nomor tahun ol2 ten l,.usulpayakumbuh nomor tahun tentang organisasi dalri lembaga teknis lingkungan pemerintah kota payakumbuh (l,gao13l lembaga teknis lingkungan pemerintah kota payakumbuh lembaran daerah kota payakumbuh tahun nomor t2);trlr (ko3); peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun }llo13o15 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kota payakumbuh nomor tahun ol5 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran o15;20i3 nomor dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat da"meraih kota payakumbuh dan 1walikota payakumbuh memutuskan: menetap kan; laporan perubahan saldo anggaran lebih laporan operasional lo) laporan perubahan ekuitas lpe) laporan artio3. .o42.oo2,oo belanja rp. 69a. surplus defisit pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. surplus defisit sisa lebih pembiayaan anggaran tahun yang berkenaan rp. rp isasi pendapatan sejumlah rp, o7. dengan rincian sebagai berikut (2lpendapatan setelah perubahan realisasi rp. rp. o42.oo2, selisihlebih (kurang) rp. o7.4o9.oi9,oo selisih angga ran dengan realisasi belanja sejumlah rp.( .3a3. dengan rincian sebagai berikut selisih lebih (kurang) rp. (5o. ,ooselisih lebih (kurang) rp. o4. ,oo selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah rp. s.o12.82i. dengan rincian sebagai berikut anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan realisasi rp. .1a7.o53. surplus density setelah perubahan realisasi .r87. oo) ,oo anggaran belanja setelah perubahan rp. realisasi rp. rp. .s84. ,0o anggaran pembiayaan neto setelah rp. perubahan realisasi rp. oo. selisih lebih (kurang) rp. neraca sebagaimana dimaksud pada desember tahun sebagai berikut jumlah aset rp. jumlah kewajiban rp. jumlah ekuitas rp. huruf per .75t. ,ooub total (a b) rp. sisa lebih kurang pembiayaan rp. anggaran lpa kpa) sub total (c+d) rp. koreksi kesalahan pembukuan rp. tahun sebelumnya saldo anggaran lebih akhir (e+f) rp. laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf .t47. ,oo .t47. ,oo ,oo ,oo o,oopendapatan beban surplus density) kegiatan operasional surplus defisit) dari non kegiatan ekuitas awa surplus defisit dampak kumulatif perubahan kebijakan desa lahan mendasar ekuitas akhir t3. ,oo rp. rp. rp. o3,oo rp. operasional surplus defisit) sebelum pos biasa pos luar biasa surplus ( defisit) luar rp. o3,oo rp. o3,oo laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf per desember tahun sebagai berikut rp. rp. rp. .o51. rp. laporan a bendahara pengeluaran per rp. desember saldo kas akhir per desember tahun rp. ,0o) (ssdaerah belanja daerah menurut urt per jabatanstar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;\mpiranmiiftar pinjaman dal obligasi daerah; daftar penyisihan piutang tidak tertatih; daftar dana bergulir dan penyisihan dara bergulir; daftar kewajiban jangka pendek; daftar kelas iban jangka panjang; dan1n1plat6qr ro16 walikota payakumbuh riza falopi diundangkan payakumbuh pada tanggal j(tx\tt$ zo\q sekretaris daerah kota payakumbuh benci lembaran daerah kota payakumbuh tahun 20i6 nomor.i!. noref, ptr aturan daerah kota payakumbuh propinsi sumatera barat:pemudaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati karanganyar, menimbang bahwa dalam rangka wujudkan pem uda kabupaten karanganyar yang mandiri, beri dan bertaqwa kepada tuhan yang aha esa perlu diberikan penyadaran, pem bersamaan dan pengen tangan secara optimal dan berkesinam bunga; bahwa pem uda memiliki peran yang, terarah, terpadu dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kepe udaan, pem perintah daerah udaan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim maksud dalam huruf huruf dan huruf perlu menetapkan peraturan daerah tentang kepemudaan. kesia nomor undang undang nomor ahun tentang kepe udagerakan pram ukorganisasi asyarakatan lembaran negara republik indonesia tahun nomor bahan negara republik indonesia nomor sebagai ana telah diubah menjadi undang undang nomor tahun tentang penetaporganisasi kem asyarakatan negara republik indonesia tahun nomor tam bahn tangan wirausahawan dan kepeloporan pem uda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepe uddalam penyelenggaraan pelayanan kepe udaan lembaran negara republik indonesia tahun nomornegara republik indonesia tenangan daerah. pem uda adalah warga negara indonesia yang tsuki periode perum bulan dan persen tangan yang berusia (enam belas) tahun sam pai dengan usia (tiga puluh) tahun. kepe udaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jaw ab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita cita pem uda. pelayanan kepe udaan adalah penyadaran, pem bersamaan, dan pengen tangan kepe pimpinan, kew wirausahawan, serta kepeloporan pem uda. penyadaran pem uda adalah kegiatan yang diarahkan alam dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda. pem bersamaan pem uda adalah kegiatan bangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. pengen tangan kepemimpinan pem uda adalah kegiatan engel bangka potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta menggerakan pem uda. pengen tangan wirausahawan pem uda adalah kegiatan engel bangka potensi ketam plan dan kem pendirian beru sah pengen tangan kepeloporan pem uda adalah kegiatan engel bangka potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan berikan jalan keluar atas berbagai adalah. kem citraan adalah kerjasama bangun sinergi bangun potensi pem uda dengan prinsip saling butuhkan, saling perkuat dan saling menguntungkan. organisasi kepe udaan adalah wadah pengen tangan potensi pem uda. penghargaan adalah pengakuan atas prestasi bidang kepe udaan yang diw wujudkan dalam bentuk material non material. masyarakat adalah warga negara indonesia yang punyai perhatian dan peranan dalam bidang kepe udaan. prasarana kepe udaan adalah tem pat atau ruang term masuk lingkungan yang digunakan pelayanan kepe udaan. sarana kepe udaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan ntuk pelayanan kepe udaan. bab asas, fungsi, dan tujuan bagian kesatu asas kepe udaan daerah dibangun berdasarkan asas: ketuhanan yang aha esa; kem anusiaan; kebangsaan; kebhinekaan; dem gratis; keadilan; partisipatif; kebersam aan; kesetaraan; dan kem pendirian. bagian kedua fungsi pelayanan kepe udaan daerah berfungsi sebagai wahana tuk berdasarkan dan engel bangka potensi pem uda dalam segala aspek kehidupan term masyarakat, berbangsa, dan bernegara bangunan kepe udaan bertujuan wujudkan pem uda yang berkepribadian, bertakwa kepada tuhan yang aha esa, berakhlak usia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dem gratis, bertanggung jaw ab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepe pinang, kew wirausahawan, kepeloporan, dan kebangsaansatuan republik indonesia. bab iii tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah pem perintah daerah bertugas elak san kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kew kenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. pem perintah daerah bertanggung jaw melaksanakan penyadaran, pem bersamaan, dan pengen tangan potensi pem uda berdasarkan kewenangan dan tanggung jaw anya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. tanggung jaw pem perintah daerah sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan san pem perintahkan bidang kepemudaan. dalam melaksanakan tanggung jaw anya, perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang kepe udaan sebagai ana dim maksud pada melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. kewenangan pem perintah daerah sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pem bangunan daerah. perencanaan pem bangunan daerah sebagai ana dim maksud pada mencakup rencana pem bangunan jangka panjang daerah; rencana pem bangunan jangka menengah daerah; dan rencana kerja pem perintah daerah. ntuk percepat tujuan pelaksanaan kebijakan kepe udaan daerah, pem perintah daerah menyusun rencana aksi daerah sesuai dengan perencanaan pem bangunan daerah. bab peran, tanggung jawab dan hak pemuda pem bangunan daerah. peran aktif pem uda sebagai kekuatan moral sebagai ana dim maksud dalam diwujudkan dengan num bunker bangka aspek etik, moralitas dan akhlak usia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; perkuat dan tak engel bangka nilai nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan ental spiritual; meningkatkan kesadaran hukum peran aktif pem uda sebagai kontrol sosial sebagai ana dim maksud dalam diw wujudkan dengan perkuat wawasan kebangsaan; bangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara; bangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum meningkatkan partisipasi dalam perum san kebijakan publik; enam transparansi dan akuntabilitas publik; berikan kem dahan akses informasi. peran aktif pem uda sebagai agen perubahan sebagai ana dim maksud diw wujudkan dengan engel bangka: pendidikan politik dan dem okratisasi; sum berdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilm pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, budaya, dan pariwisata; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kew wirausahawan; kepe pinang dan kepeloporan pemuda. dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagai ana dim maksud dalam pem perintah daerah, badan hukum organisasi kem asyarakatan, dan pelaku saha memberi peluang, fasilitas, dan bim ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif pemuda diatur dalam peraturan bupati. pem uda bertanggung jawberkuku persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan konstitusi, dem orasi, dan tegaknya hukum meningkatkan kecerdasan masyarakat; meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; meningkatkan daya saing dan kem pendirian ekonomi bangsa. setiap pem udaan tanpa diskrit invasi; akses pengen tangan diri; dan keset papan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dengan asan, evaluasi, dan dengan bilan keputusan strategis program kepe udaan. setiap pem udaan dilakukan melalui penyadaran; pem bersamaan; dan pengen tangan. bagian kedua penyadaran penyadaran sebagai ana dim maksud dalam merupakan gerakan pem uda dalam aspek ideologi, politik, hukum ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan team ananpenyadaran sebagai ana dim maksud pada difasilitasi oleh pem perintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. penyadaran sebagai ana dim maksud pada diw wujudkan melalui pendidikan agam dan akhlak mulia; pendidikan wawasan kebangsaan; penuh bulan kesadaran dalam kehidupan term masyarakat, berbangsa dan bernegara; penuh bulan sem sangat bela negara; pem santapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal; pem alam kem pendirian ekonomi; penyiapan program regenerasi berbagai bidang. per ajudan kegiatan penyadaran sebagai ana dim maksud dalam dapat dilakukan dalam bentuk kajian agam spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan term masyarakat; sem sinar, diskusi, tem ilmiah kepe udaan dalam rangka meningkatkan pem alam terhadap tatanan kehidupan politik dem orasi yang berlandaskan nilai nilai dem orasi dan kearifan lokal; lokakarya, pelatihan, dan pam eran produk kreatif pem uda dalam rangka meningkatkan sem sangat kew wirausahawan kalangan pemuda; jam bore dan tem kreatifitas kepe udaan dalam meningkatkan pem alam sosial budaya dan ekonomi tuk bangun kem pendirian pemuda; tem wicara debat kepe udaan dalam rangka meningkatkan pem alam kehidupan term masyarakat, berbangsa dan bernegara; dan kegiatan lain yang mendukung penyadaran pemuda. pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda sebagai ana dim maksud pada dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi san kepe udaan, organisasi kepe udaan, melibatkan pihak ketiga. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagai ana dim maksud pada dan diatur dalam peraturan bupati. bagian ketiga pem bersamaan pem bersamaan sebagai ana dim maksud dalam dilaksanakan secara terencana, sistem atas, dan berkelanjutan tuk meningkatkan potensi dan kualitas jam ani, ental spiritual, pengetahuan, serta keenam plan diri dan organisasi menuju kem pendirian pemuda. pem bersamaan sebagai ana dim maksud pada difasilitasi oleh, pem perintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan. pem bersamaan sebagai ana dim maksud pada yang difasilitasi oleh pem perintah daerah dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan tak pendirian ekonomi pemuda; peningkatan kualitas jam ani, seni, budaya pem uda; dan penyelenggaraan penelitian dan dendam ringan kegiatan kepemudaan. pelaksanaan kegiatan pem bersamaan pem uda sebagai ana dim ; pem berikan beasiswa bagi pem uda berprestasi; pem bangunan jejaring tar pem uda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional; pem santapan sah ekonomi produktif bagi pemuda; pem pilihan wirausaha uda pemuda berprestasi tingkat daerah; num bukan ajang festival kreativitas pem uda daerah; dan penyelenggaraan person baan yang sesuai dengan karakteristik kepe udaan dalam rangka engel bangka nat, bakat dan kem puan pem uda; dan kegiatan lain yang mendukung pem bersamaan pem uda. ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pem bersamaan pem uda sebagai ana dim maksud pada sam pai dengan diatur dalam peraturan bupati. bagian keempat pengembangan paragraf umum pengen tangan sebagai ana dim maksud dalam ditujukan tuk menggali potensi dan jati diri pem uda. pengen tangan sebagai ana dim maksud pada dilakukan melalui pengen tangan kepemimpinan pemuda; pengen tangan kew wirausahawan pem uda; dan pengen tangan kepeloporan pemuda. paragraf pengen tangan kepemimpinan pem uda pengen tangan kepemimpinan pem uda sebagai ana dim maksud dalam huruf ditujukan agar pem uda engel bangka visi dan potensi kepe pinang sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan menangani berbagai perm kesalahan dan isu isu yang berke bang. pengen tangan kepemimpinan pem uda sebagai ana dim maksud ila san melalui: pendidikan dan pelatihan; pengkaderan; pembimbingan; dendam ringan; forum kepe pimpinan pemuda. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengen tangan kepemimpinan pem uda diatur dalam peraturan bupati. paragraf pengen tangan wirausahawan pem uda pengen tangan kew wirausahawan pem uda sebagi ana dim maksud dalam huruf dilaksanakan sesuai nat, bakat, potensi pem uda, potensi daerah, dan arah pem bangunan daerah. pem perintah daerah, organisasi kepe udaan masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap nat, bakat, serta potensi pemuda. pem perintah daerah melakukan pem ejaan potensi daerah dalam rangka pengen tangan kewirausahaan pemuda. pengen tangan kew wirausahawan pem uda sebagi ana dim maksud pada dilaksanakan melalui pelatihan; penyuluhan; pem dagangan; pembimbingan; dendam ringan; kemitraan; promosi; ban akses perm dalan. dalam rangka pelaksanaan pengen tangan kewirausahaan pem uda melalui pelatihan, penyuluhan, pemasangan, pem bim ringan, dan dendam ringan sebagai ana dim maksud dalam huruf sam pai dengan huruf aka pem perintah daerah sesuai kewenangan mem fasilitasi melalui: penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga dendam ping; penyediaan tenaga penyuluh; penyediaan dan pengen tangan kurikulum penyediaan inkubator wirausaha pemuda; penyediaan prasarana dan sarana; penyediaan pendanaan sesuai kem puan keuangan daerah; dan penyediaan balai latihan kerja. pelaksanaan pengembangan wirausahawan pemuda melalui kemitraan sebagai ana dim maksud dalam huruf merupakan tugas pem perintah daerah dalam mem fasilitasi antara pem uda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka perluas jejaring kew wirausahawan. fasilitasi yang dilakukan pem perintah daerah sebagai ana dim maksud pada diselenggarakan melalui: pengen tangan kualitas sum ber daya manusia; pem berikan bantuan manajer en; pengalihan teknologi dan dukungan teknis; perluasan akses pasar; penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan perm dalan. pelaksanaan pengembangan wirausahawan pemuda melalui promosi sebagai ana dim maksud dalam ruf menjadi tugas pem perintah daerah untuk mem fasilitasi melalui penyelenggaraan pam eran wirausaha uda, daerah, nasional, regional, internasional; pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa; penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemu uan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual; pengen tangan jejaring promosi dan pem ajaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; gelar karya atau dem nitrasi produk. pelaksanaan pengen tangan wirausahawan pemuda melalui bantuan akses perm dalan sebagai ana dim maksud dalam huruf menjadi tugas pem perintah daerah dalam berikan kem dahan terbentuknya lembaga perm dalan kew wirausahawan pemuda daerah. paragraf pengembangan kepeloporan pem uda pengen tangan kepeloporan pem uda sebagai ana dim maksud dalam huruf diselenggarakan bangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan team anan serta ilmu pengetahuan dan teknologiketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengen tangan kepeloporan pem uda sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagai ana dim maksud dalam dapat dilakukan oleh perangkat daerah terkait, organisasi kepemudaan, melibatkan pihak ketiga. bab koordinasi dan kemitraan kepemudaan pem perintah daerah dan organisasi kepe udaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepe udaan bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. kem citraan sebagai ana dim maksud pada dilakukan dengan perhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. kem citraan sebagai ana dim maksud pada dan dapat dilakukan pada tingkat daerah, nasional dan internasional. ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagai ana dim maksud pada sam pai dengan diatur dalam peraturan bupati. pem perintah daerah dapat menjadi fasilitator dalam kem citraan secara sinergis antara pem uda, organisasi kepe udaan, pihak ketiga. dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan pem udaan daerah, organisasi kepe udaan dan masyarakat dapat bentuk forum koordinasi dan kom animasi pem uda daerah. forum koordinasi dan komunikasi pem uda daerah sebagai ana dim maksud berfungsi berikan pasukan kepada pem perintah daerah terkait pelayanan kepe udaan daerah. una mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepe udaan, bupati bentuk tim koordinasi pelayanan kepe udaan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, organisasi, personalia, dan mekanisme kerja tim koordinasi pelayanan kepe udaan daerah sebagai ana dim maksud pada diatur dalamntuk melaksanakan pelayanan kepe udaan, pem perintah daerah menyediakan prasarana kepe udaan; dan sarana kepemudaan. prasarana kepe udaan sebagai ana dim maksud dalam huruf terdiri dari sentra pem bersamaan pemuda; koperasi pemuda; pondok pemuda; gelanggang pem uda atau mahasiswa pusat pendidikan dan pelatihan pemuda; perpustakaan; prasarana lain. penyediaan prasarana kepe udaan sebagai ana dim maksud pada dilakukan dengan perhatikan potensi, jum lah, dan jenis serta stan prasarana pada asing m asing kegiatan yang meliputi penyadaran pemuda; pem bersamaan pemuda; dan pengen tangan kepe pinang, kew wirausahawan, dan kepeloporan pemuda. penyediaan prasarana kepe udaan sebagai ana dim maksud pada dilaksanakan dengan udaan sebagai ana dim maksud pada disesuaikan dengan kem puan keuangan daerah. sarana kepe udaan sebagai ana dim maksud huruf disediakan oleh pem perintah daerah berupa peralatan dan perlengkapan. pem perintah daerah dalam penyediaan prasarana dan saran kepe udaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepe udaan, pelaku sah tau masyarakat. organisasi kepemudaan, pelaku usaha, tau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana pem udaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pem perintah daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepe perintah daerah wajib pertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepe udaan yang telah ada. dalam hal terdapat pengen tangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepe udaan yang ada dianggap tidak layak, pem perintah daerah dapat pindahkan tem pat yang lebih layak dan strategis. bagian kedua pengelolaan prasarana dan sarana pengelolaan prasarana dan sarana kepe udaan meliputi: pem angkatan; pem peliharaan; dan pengawasan. pem angkatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai ana dim maksud dalam huruf bertujuan tuk meningkatkan upaya pengen tangan pelayanan kepemudaan. pem angkatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai ana dim maksud pada dilakukan dengan perhatikan fungsi sosial dan budaya. prasarana dan sarana kepe udaan dapat dim manfaatkan ntuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepe udaan dan tidak rusak prasarana dan sarana kepemudaan. pem peliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai ana dim p bunga dengan menyediakan antara lain tenaga pem pelihara yang kompeten; kelengkapan sarana pem peliharaan sesuai standar; dan dukungan pendanaan. pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai ana dim maksud dalam huruf milik pem perintah daerah menjadi tanggung jaw bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah bidang pangan asan. organisasi kepe udaan masyarakat dapat berperan serta dalam dengan asan pem angkatan dan pem peliharaan prasarana dan sarana kepe udaan milik pem perintah daerah. pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagai ana dim maksud pada dan ditujukan enam pem angkatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan pem peliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan. pem p udaan sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. penggunaan prasarana sarana kepemudaan milik pem perintah daerah dikenakan retribusi yang besaran sebagai ana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah. bab viii organisasi kepemudaan organisasi kepe udaan dibentuk oleh pemuda. organisasi kepe udaan sebagai ana dim maksud pada dapat dibentuk berdasarkan kejam aan asas, agam ideologi, profesi, udaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup desa kelurahan, lingkup kecam atan, lingkup kabupaten, lingkup pelajaran formal atau non formal, dan lingkup kem mahasiswa aan. organisasi kepe udaan berfungsi mendukung kepentingan daerah dan nasional, berdasarkan potensi, serta engel bangka kepe pimpinan, kew wirausahawan, dan kepeloporan. organisasi kepe udaan sebagai ana dim maksud pada sekurang kurangnya memiliki keanggotaan; kepengurusan; tata laksana kesekretariatan dan keuangan; anggaran dasar dan anggaran rum tangga. ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pem udaan diatur dalam peraturan bupati. bab peran serta masyarakat masyarakat punyai tanggung jaw ab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan wujudkan pelayanan kepe udaan. peran serta masyarakat sebagai ana dim maksud pada diselenggarakan dengan: melakukan saha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang rusak; melakukan saha pem bersamaan pem uda sesuai dengan tan masyarakat; pelatih pem uda dalam pengen tangan kepe pinang, kew wirausahawan, kepeloporan; menyediakan prasarana dan sarana pengen tangan diri pemuda; menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial kalangan pemuda; bab penghargaan pem perintah daerah berikan penghargaan kepada pem uda yang berprestasi; dan organisasi kepe udaan, organisasi kem asyarakatan, lembaga pem perintahkan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan yang berjasa berprestasi dalam ajukan potensi pemuda. penghargaan sebagai ana dim maksud pada dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jam inan hari tua, bentuk penghargaan lainnya yang term manfaat. penghargaan sebagai ana dim maksud pada dapat diberikan oleh badan usaha, organisasi kepe udaan, kelompok masyarakat, atau perorangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagai ana dim maksud pada sam pai dengan diatur dalam peraturan bupati. bab kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sam dalam negeri luar negeri sesuai kegiatan pem uda program pem bangunan kepemudaan. kerjasama sebagai ana dim maksud pada difasilitasi oleh pem perintah daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii data dan informasi pem perintah daerah menyelenggarakan sistem informasi kepe udaan guna berikan layanan data dan informasi bagi pem uda serta layanan kegiatan pemuda. data dan informasi kepe udaan sebagai ana dim maksud pada dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan uru san pem perintahkan bidang kepemudaan. bab xiii pendanaan pendanaan pelayanan kepe udaan menjadi tanggung jaw bersama antara pem perintah daerah, organisasi kepe udaan dan masyarakat. sum ber pendanaan pelayanan kepe udaan diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; organisasi kepe udaan sum tangan dari masyarakat yang tidak mengikat; sum ber lain yang sah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku. pengelolaan dana pelayanan pem udaan sebagai ana dim maksud dalam didasarkan pada prinsip keadilan, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabel. pem perintah daerah berkewajiban menyediakan dana mendukung pelayanan kepe udaan daerah. pem perintah daerah berkewajiban menyediakan dana dan akses perm dalan mendukung pengen tangan kew wirausahawan pem uda daerah. dalam hal akses perm dalan tuk mendukung pengen tangan wirausahawan pem uda sebagai ana dim maksud pada pem perintah daerah dapat bentuk lembaga perm dalan kew wirausahawan pemuda. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja lem bagi perm dalan kew wirausahawan pem uda sebagai ana dim maksud pada diatur dalam peraturan bupati. bab xiv ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini aka organisasi kepe udaan dan berbagai kegiatan pelayanan kepe udaan arus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lamttd saksi salinan sesuai dengan aslinya sekretariat daerah kabupaten karanganyar kepala bagian umum zul )idh nip. zul 197f penjelasan atas peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang kepemudaan umum generasi uda merupakan garda terdepan yang diharapkan negara mengawal pat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. potensi kepe udaan indonesia begitu besar sehingga peran pem uda sangat sentral, strategis dan diam dalam mengantarkan kem ajuan sebuah negara. masa depan bangsa ada tangan para pem adanya sehingga pem uda perlu mendapatkan pem binaan, diarahkan dan diem bangka sem sangat nasionalis enya. pem uda yang mempunyai sem sangat binaan generasi uda pada asa kini butuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pem perintah. dalam proses pem bangunan bangsa, pem uda merupakan kekuatan oral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai per ajudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pem bangunan nasional. ntuk itu tanggung jaw dan peran strategis pem uda segala dimensi pem nat undang undang asar negara republik indonesia tahun dengan berasaskan ketuhanan yang aha esa, kem anusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, dem gratis, keadilan, partisipatif, kebersam aan, kesetaraan dan kem pendirian. dalam pelaksanaan pelayanan kepe udaan yang berfungsi menyadarkan, berdasarkan dan engel bangka potensi pem uda dalam bidang kepe pinang, kew wirausahawan dan kepeloporan. pelayanan kepe udaan diem bangka sesuai dengan karakteristik pem uda yang memiliki sem sangat juang, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, diam is, reform futuristik tan meninggalkan budaya bangsa indonesia yang tercera dalam kebhinekatunggalikaan. kebijakan strategi pem bersamaan kepe udaan punyai tujuan yang jelas untuk perkuat ketahanan nasional dengan wujudkan pem uda indonesia yang ber asan kebangsaan, cerdas, tram pil, kreatif, memiliki daya saing dan berakhlak usia. strategi tersebut dilakukan berupa pem bersamaan generasi uda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. saha pengen tangan pem bersamaan ini merupakan program pem bangunan yang bersifat lintas sektoral dan enem pakan pem uda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pem uda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam bangun jatidiri secara bertanggung jawab. demi cukup jelas. huruf yang dim maksud dengan asas ketuhanan yang maha esa adalah bahwa pem bangunan kepe udaan menjamin kebebasan pem uda menjalankan kehidupan beragam menurut dan kepercayaan yang berdasarkan ketuhanan yang aha esa. huruf yang dim maksud dengan asas kem anusiaan adalah bahwa pem bangunan kepe udaan berikan perlindungan dan penghobi atan hak hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pem uda secara proporsional. huruf yang dim maksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa pem bangunan kepe udaan num bukan sem sangat kebangsaan dan nasionalis kalangan pem uda serta enam umumnya negara satuan republik indonesia. huruf yang dim maksud dengan asas kebhinekaan adalah bahwa pem bangunan kepe udaan perhatikan beragam penduduk, agam suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut adalah adalah dalam kehidupan term masyarakat, berbangsa dan bernegara. huruf yang dim maksud dengan asas dem gratis adalah bahwa pem bangunan kepe udaan menghidupkan dan num bunker bangka sem sangat usia arah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam pecahkan perm kesalahan dan mencari jalan keluar terhadap perm kesalahan yang dihadapi pem uda. huruf yang dim maksud dengan asas keadilan adalah bahwa pem bangunan kepe udaan berikan kejam aan keset papan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya. huruf yang dim maksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pem bangunan kepe udaan enam keikutsertaan pem uda secara aktif dalam kehidupan term masyarakat, berbangsa, dan bernegara. huruf yang dim maksud dengan asas kebersam aan adalah bahwa pem bangunan kepe udaan menjamin pem uda untuk bersama pem perintah daerah, dan masyarakat dalam pelayanan kepemudaan. huruf yang dim maksud dengan asas kesetaraan adalah bahwa pem bangunan kepe udaan enam pem uda untuk mendapatkan kejam aan dalam pelayanan. huruf yang dim maksud dengan asas kem pendirian adalah bahwa pem bangunan kepe udaan num bukan kem puan pem uda maksud dengan kekuatan oral adalah bahwa peran aktif pem uda mengutak maksud dengan pengaruh destruktif tara lain bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, hiv a1ds, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancam menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya kom itm dan rasa kebangsaan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dim maksud dengan pem uda yang berprestasi adalah setiap pem uda yang telah menghasilkan dan n tangan kepeloporan pem entuk penghargaan lainnya yang term manfaat adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pem berikan rekor endash, bantuan, dan subsidi tim ulus kegiatandaerah. yang dim maksud dengan "berkewajiban menyediakan dana mendukung pengen tangan kewirausahaan pemuda" adalah bahwa pem perintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lem bagi perm dalan kew wirausahawan pemuda. yang dim maksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit penyertaan modal dari lembaga perm dalan bagi kegiatan pengembangan wirausahawan pemuda. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tambahan lembaran daerah kabupaten karanganyartambang batubara,era yang berusaha dalam lapangan pertambangan batubara mengingat: undang undang dasar, sub dan dan.badan pimpinan umum perusahaan perusahaan tambang batubara negara. babi pendirian dengan nama badan pimpinan umum perusahaan perusahaan tambang batubara negara selanjutnya disebut b.p.u. perusahaan perusahaan tambang batubara negaraawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan perusahaan negara, serta pula menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan perusahaan negara, sebagai tercantum dalam sub dan danbab anggaran dasar. ketentuan umum b.p.u. perusahaan perusahaan tambang batubarab.p.u. perusahaan perusahaan tambang batubara. direksi" ialah direksi b.p.u. perusahaan perusahaan tambang batub. pengurusan hal hal mengenai pembiayaan. pengaturan penjualan hasil produksi perusahaan dalam lingkungannya. mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam bidang teknik: organisasi dan administrasi: cc. personalia dan pendidikan. modal modal perusahaan ditetapkan sebesar (satu) .,,dapat menyerahkan menyelenggarak.p.u. baik sendiri, maupun bersama sama. direksi menentukan kebijakatakerjabperusahaan perusahaan tambang umum negara penghasilan badan pimpinan umum perusahaan perusahaan tambang umum negara terdiri dari iuran wajib pembayaran jasa dari perusahaan dimaksudkan dalam menurut jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh direksi b.p.u. dengan persetujuan menteri pembayaran pembaru.p.u.perusahaan perusahaan tambang umum negarasejati bhakti presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu segera melaksanakan undang undang prp. tahun terhadap perusahaan milik negara yang berada dalam lingkungan departemen perdagangan, bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara menurut undang undang prp. tahun yang berusaha dalam lapangan perdagangan, mengingat: undang undang prp. tahun lembaran negara undang undang prp. tahun lembaran negarasejati bhakti. bab pendirian dengan nama perusahaan negara p.n.) sejati bhaktibawah ini:dalam perusahaan yang tersebut dalam .n. sejati bhakti. segala hakyang namanya bawah ini dan perusahaan perusahaan milik negara yang akan ditentukan lebih lanjut oleh menteri perdagangan, dengan ini diserahkan kepada perusahaan yang tersebut dalam rdagangan. bab anggaran dasar ketentuan umum p.n. sejati bhaktdagangan perusahaan" ialah p.n. sejati bhakti direksi" ialah direksi perusahaan, impor barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok, distribusi barang niaga umum, terutama barang kebutuhan pokok bagi rakyat, baik yang diimpor, maupun yang dihasilkan didalam negeri ekspor hasil bumi, tambang, kerajinan dan sebagainya membantu dalam arti kata seluas luasnya perkembangan usaha koperasi modal perusahaan ditetapkan sebesar rppresiden direktur. gaji dan,aua,ngtambang emas tiktok. mengingat: undang undang dasar, undang undang nomor prp.tambang mas tiktok. bab pendirian dengan nama perusahaan negara p.n. tambang mas tiktoksegala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari perusahaan yang masuk pada perusahaan negara tambang mas tiktok dahulu, beralih kepada p.n. tambang mas tiktok. bab anggaran dasar ketentuan umum p.n. tambang mas tiktokp.n. tambang mas tiktok direksi" ialah direksi perusahaan b.p.u." ialah b.p.u. perusahaan perusahaan tambang umum perusahaanlapangan penambangan, pemuaian, pengolahan dan penjualan mas dan lain lain bahan galian, yang terdapat bersama dengan bahan tersebut atas, dalam satu lapisan keresidenan banten, yang batas batasnya akan ditetapkan oleh menteri. modal modal perusahaan ditetapkan sebesar (enam puluh) juta rupiah modal ini dapat ditambah dengan ketentuan ketentuan peraturan pemerintah,perusahaan perusahaan tambang umum negartambang batubara negara sifat hubungan pembagian tugas dan pekerjaan antara perusahaan dan b.p.u. perusahaan perusahaan tambang batubara negara, oleh pemerintah. penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuemas tiktok"badan muatan indonesia" presiden republik indonesia, menimbang: bahwa dengan peraturan pemerintah nomor tahun telah didirikan perusahaan negara badan muatan indonesia": bahwa peraturan pemerintah tersebut atas perlu disesuaikan dengan pedoman pedoman pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan undang undang nomor prp. tahun mengingat:nomor tahun tentang pendirian badan muatan indonesia, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: bab pendirian. dengan nama perusahaan negara pn) badan muatan indonesia disingkat bmi didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam undang undang nomor prp. tahun bab anggaran dasar. ketentuan umum. pn. bm. cc. perusahaan" ialah bmi: direksi" ialah direksi perusahaan: bpu" ialah badan pimpinan umum pelayaran biara yangbmi.lapangan usaha perusahaan ialah: membukukan muatan yang akan diangkut ke dan dari luar negeri, dengan menunjuk kapal pengangkut bagi semua muatan untuk mana urusan pengangkatannya terletak pada fihak pembeli atau penjual indonesia, menyelenggarakan pekerjaan lain yang perlu guna kelancaran pelaksanaan pengangkutan ke dan dari luar negeri. modal modal perusahaan ditetapkan sementara rp. tigpu pelayaran niagitu berakhir anggota yang bersangkutan dapat dianggap,ankomisyaran niaga. hal hal tersebut bawah ini adalah wewenang bpu: meminjam atau membuat perjanjian pinjaman uang, investasi modal dan peralatan perusahaan: cc. penetapan struktur organisasi perusahaan, : ,acara dan waktu yang ditentukan oleh bpu.industri alat pengangkutan presiden republik indonesia, menimbang: bahwa perlu segera melaksanakan undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor terhadap perusahaan perusahaan negara yang berada diindustrian dasar. mengingat: undang undang dasar: sub dan dan undang undang,industri alat pengangkutan. bab pendirian. dengan nama badan pimpinan umum bpu) industri alat pengangkutan disingkat bpu pengangkutanuasai dan mengurus perusahaan perusahaan negara, sebagai tercantum dalam sub dan 4d,segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari bank pembangunan indonesia disingkat bagindo) dalam lingkungan industri alat pengangkutan dialihkan kepada bpu pengangkutan. pelaksanaan peleburan termaksud dalam diatur oleh menteri perindustrian dasar pertambangan. bab anggaran dasar ketentuan umum. bpu pengangkutcc. perusahaan" ialah bpu industri alat pengangkutan: direksi" ialah direksi bpu industri alat pengangkut, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materia, pengurusan hal hal mengenai pembiayaan: pengaturan penjualan hasil produksi perusahaan dalam lingkungannya, mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam bidang: tehnik: organisasi dan administrasi: personalia. modal. modal perusahaan ditetapkan (satuj.terdiri dari seorang presiden direktur dan dibantu oleh tidak lebih dari (empat) orang direktur.yang bertanggung jawab atas bidangnya masing masing. dengan tidak mengurangi ketentuan dalam presiden direktur bertanggung jawab pada menteri dan para direktur bertanggungjawab ota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik..kembali. dalam hal ldapat menyerahkan penyelenggarapu baik sendiri, maupun bersama samaananindustri alat pengangkutan penghasilan badan pimpinan umum industri dan alat listrik terdiri dari: iuran wajib pembayaran jasa dari perusahaan perusahaan dimaksud dalam menurut jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh direksi bpu dengan persetujuan menteri: pembayaran pembayarpu. laporan perhitungannindustri alat pengangkutan presiden republik indonesia serikat, menimbang bahwa perlu diadakan ketentuan ketentuan menjalankan lebih lanjut untuk melaksanakan persetujuan perihal pembagian warganegara, yang dilampirkan pada persetujuan perpindahan, yang tercapai pada konperensi meja bundar den haag pada tanggal november mengingat konstitusi: memutuskan menetapkan peraturan pemerintahketerangan tentang memilih atau menolak kebangsaan indonesia dapat dinyatakan, dengan bebas dari pada meterai dan biaya, oleh orang yang bersangkutan sendiri atau, jika belum dewasa, oleh wakilnya yang sah dengan lisan hadapan ataupun dengan surat kepada hakim perdata harian biasa orang yang bersangkutan, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang itu, jika bertempat tinggal pulau jawa atau pulau madura: hakim perdata tersebut atas, atau bupati ataupun pejabat pamong praja lain sederajat bupati, yang daerahnya meliputi tempat tinggal orang yang bersangkutan, jika bertempat tinggal indonesia, luar pulau jawa dan pulau madura, komisaris agung republik indonesia serikat pada pemerintah kerajaan belanda, jika orang yang bersangkutan bertempat tinggal dalam daerah kerajaan belanda: wakil diplomatik atau konsol republik indonesia serikat atau pejabat lain yang disertai mengurus kepentingan indonesia pada sesuatu negara asing, yang daerahnya meliputi tempat tinggal orang yang bersangkutan, jika bertempat tinggal luar daerah peserta uni: pengadilan negeri (sekarang landgerecht") jakarta, jika orang yang bersangkutan bertempat tinggal luar daerah peserta uni dan tiada ada salah seorang pejabat tersebut pada angka yang daerahnya meliputi tempat tinggalnya. keterangan yang dinyatakan, baik dengan lisan maupun dengan surat, harus disertai pemberian pemberian yang dapat cukup memberi penunjukan sepintas lalu (summer) kepada pejabat, bahwa orang yang bersangkutan memenuhi syarat syarat untuk memilih atau menolak kebangsaan indonesia, dan jika keterangan dinyatakan oleh orang lain, maka harus dibuktikan bahwa orang ini adalah wakil yang sah dari orang yang bersangkutan. dari keterangan yang dinyatakan dengan lisan yang pemberian pemberian atau buktinya termaksud dalam mencukupi, pejabat tersebut dalam membuat surat catatan dalam empat rangkap yang ditanda tangannya, menurut model yang terlampir pada peraturan pemerintah ini. keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan indonesia yang dinyatakan dengan surat, harus dikirimkan dalam empat rangkap dan harus menyebutkan hal hal tentang diri orang yang bersangkutan yang menunjukkan berhak memilih atau menolak kebangsaan indonesia, sebagaimana tertera dalam model tersebut atas. tanda tangan atau cap (empu) jari yang dibunuh bawah surat menyatakan keterangan, harus dinyatakan sahnya menurut aturan aturan yang berlaku untuk orang yang menyatakan keterangan. jika hal hal yang disebutkan dalam surat menyatakan keterangan menurut pendapat pejabat yang menerimanya cukup ditunjukkan sepintas lalu dengan pemberian pemberian yang disertakan pada surat menyatakan keterangan, maka bawah masing masing lembar olehnya dibunuh keterangan yang ditanda tangannya sebagai berikut diterima . (nama tempat kantor pejabat) pada tanggal . (hari bulan dan tahun) sana ana (jabatan) sana. (tanda tangan pejabat) sanak (nama pejabat). selembar surat catatan menyatakan keterangan atau selembar surat menyatakan keterangan yang sudah dibunuh keterangan penerimaan oleh pejabat diberikan atau dikirimkan kepada orang yang menyatakan keterangan, dan berlaku sebagai bukti tentang menyatakan keterangan. dua lembar dikirimkan kepada menteri kehakiman republik indonesia serikat, dan selembar lagi disimpan oleh pejabat dengan dijahit dalam suatu berkas bersama dengan surat surat (catatan) menyatakan keterangan yang lain, dengan diberi nomor urut menurut hari pembuatan atau penerimaan. berkas itu jika sudah cukup tebal setidak tidaknya pada akhir tahun dijilid dengan diberi samak yang kuat. jika pejabat menganggap pemberian pemberian yang disertakan pada keterangan tidak cukup memberi penunjukan sepintas lalu akan hak orang yang bersangkutan atau bukti akan hak orang yang menyatakan untuk orang lain, maka semua surat olehnya dikembalikan kepada yang menyatakan keterangan, dengan membunuh keterangan bawah surat menyatakan keterangan itu, sebagai berikut dikembalikan karena . (alasan pengembalian) sa. aan. (nama tempat kantor pejabat) pada tanggal . (hari bulan dan tahun) kanan (jabatan) sana (tanda tangan pejabat) sana (nama pejabat). menteri kehakiman dalam kementeriannya dan masing masing pejabat tersebut dalam dalam kantornya, memelihara sebuah daftar untuk pencatatan keterangan memilih, dan sebuah daftar lagi untuk pencatatan keterangan menolak kebangsaan indonesia, masing masing disusun seperti model yang terlampir pada peraturan pemerintah ini, hanya dengan perbedaan nama. semua keterangan yang diterima, baik yang dinyatakan dengan lisan maupun yang dikirimkan dengan surat, segera setelah surat catatannya dibuat atau keterangan penerimaan termaksud dalam dibunuh, oleh pejabat dicatat dalam daftar. dari dua lembar surat (catatan) menyatakan keterangan yang diterima, menteri kehakiman memisahkan selembar untuk, bersama dengan semua surat (catatan) menyatakan keterangan yang diterima dalam masa satu bulan kalender disampaikan kepada pemerintah kerajaan belanda dengan melalui komisaris agung kerajaan belanda pada pemerintah republik indonesia serikat, pada permulaan bulan yang berikut. selembar lagi disimpan sebagaimana tertera dalam kalimat kedua dan ketiga. menteri kehakiman mengusahakan pemuatan semua keterangan, yang diterima dalam masa satu bulan kalender, dalam berita negara republik indonesia serikat, pada bulan yang berikut. jika menteri kehakiman dapat mengetahui, bahwa seorang yang keterangannya tentang memilih atau menolak kebangsaan indonesia telah diterima, sesungguhnya tidak memenuhi syarat, maka segera mengembalikan surat (catatan) menyatakan keterangan yang masih ada dalam kementeriannya kepada orang yang menyatakan keterangan, dengan melalui pejabat yang menerimanya agar supaya daftar dan berkasnya dibetulkan. hal ini oleh menteri kehakiman diberitahukan kepada komisaris agung kerajaan belanda pada pemerintah republik indonesia serikat, jika perlu, dan disiarkan juga dalam berita negara. pemilihan atau penolakan kebangsaan indonesia mulai berlaku pada hari surat catatan menyatakan keterangan dibuat atau pada hari surat menyatakan keterangan diterima oleh pejabat yang berwajib. jikalau dengan suatu keputusan hakim diputus, bahwa orang yang bersangkutan dan atau orang yang menyatakan keterangan, yang tidak diterima oleh pejabat sesungguhnya memenuhi syarat syarat, maka pemilihan atau penolakan kebangsaan indonesia oleh orang itu berlaku juga mulai pada hari surat catatan tentang keterangan yang tidak diterima, seharusnya dibuat atau pada hari surat menyatakan keterangannya diterima oleh pejabat itu. guna itu orang yang bersangkutan dapat mengirimkan tiga lembar salinan yang sah dari keputusan hakim itu kepada yang berwajib. pejabat tersebut dan menteri kehakiman berbuat dengan salinan keputusan hakim yang sah ini seperti dengan surat menyatakan keterangan, yang dibunuh keterangan penerimaan. peraturan pemerintah ini dapat disebut peraturan pemerintah pelaksanaan pembagian warganegara". peraturan pemerintah ini segera berlaku dan berlaku surut sampai pada waktu pemulihan kedaulatjanuari presiden republik indonesia serikat, untuk beliau perdana menteri, mohammad hatta menteri kehakiman (soepomo) diumumkan jakarta, pada tanggal januari menteri kehakiman (soepomo) penjelasan peraturan pemerintahumum, persetujuan perihal pembagian warganegara bermaksud membagi antara republik indonesia serikat dan kerajaan belanda orang orang, yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan menurut wet van desember not nederlandsch het ingezetenschap" dan wet van pebruari houdende regering van het nederlandsch onderdaanschap van niet nederlands", termasuk kartanegara belanda. akan tetapi pertalian dengan salah satu negara ini tidak dipaksakan kepada orang orang yang dianggap sudah dapat menentukan kebangsaannya sendiri yaitu orang yang sudah dewasa atau yang tidak mempunyai orang tua (lagi) yang menjelang waktu penyerahan kedaulatan kartanegara belanda dan yang dianggap mempunyai cukup alasan untuk lebih suka menerima pertalian dengan negara yang lain. keinginan akan memilih atau menolak pertalian (kebangsaan) ini harus dinyatakan dalam keterangan kepada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. sudah menjadi pengetahuan dalam hukum kartanegara, bahwa kebangsaan seseorang adalah suatu status, yang pada umumnya tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan dengan pasti, dan yang hanya dipersoalkan bila ada sesuatu hal atau perkara sekitar kebangsaan seseorang itu. instansi (administrasi) pemerintah yang menerima suatu menyatakan keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan, tidak dapat dan memang juga tidak berkuasa memutuskan selaku konstitutif maupun deklarator tentang kebangsaan orang yang menyatakan keterangan itu. sebaliknya untuk menyatakan keterangan, orang harus kartanegara belanda menjelang waktu penyerahan kedaulatan dan pada waktu menyatakan itu, serta harus memenuhi beberapa syarat lagi. jadi instansi pemerintah itu tidak boleh bersikap sama sekali pasif dan menerima semua keterangan yang dinyatakan oleh segala orang. maka untuk menerima sesuatu keterangan perlukah instansi tersebut dengan pemeriksaan secara sepintas lalu (summer)dapat percaya, bahwa orang yang bersangkutan berhak untuk memilih atau menolak kebangsaan. pun penerimaan menyatakan keterangan oleh menteri kehakiman tidak lebih artinya dari pada penerimaan oleh instansi itu. maka seorang yang tidak diterima keterangannya, dapat minta keputusan hakim (pengadilan). demi sebaiknya keterangan dinyatakan dihadapan atau disampaikan kepada hakim (dalam hal ini sebagai pejabat administrasi), karena hakim adalah seorang pejabat yang biasa menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan soal soal hukum dan pembuktian. akan tetapi, daerah daerah yang berhubungan dengan luasnya sukar bagi penduduknya untuk menghadap kepada hakim guna menyatakan keterangan, maka keterangan itu dapat dinyatakan (juga) kepada pejabat lain. telah diterangkan atas apakah arti penerimaan keterangan. maka cukuplah jika pejabat dengan sepintas lalu (summer) dapat percaya akan keterangan yang dinyatakan. hanya terhadap orang yang menyatakan keterangan untuk orang lain, hak untuk itu harus dibuktikan. surat catatan (procesverbaal) tentang keterangan yang dinyatakan dengan lisan dan surat menyatakan keterangan dibuat dalam empat rangkap supaya semua instansi yang bersangkutan mendapat aslinya, yang memuat tanda tangan cap jari orang yang menyatakan keterangan. tanggal pembuatan surat catatan dan tanggal penerimaan surat menyatakan keterangan penting karena mulai tanggal itu bersatulah pemilihan atau penolakan kebangsaan. maka orang yang menyatakan keterangan diberi selembar surat catatan atau dapat kembali selembar surat menyatakan keterangan untuk bukti tentang menyatakan keterangan. pengembalian dengan tanggal perlu, berhubung dengan kemungkinan pengajuan muka pengadilan tertera dalam kalimat kedua. pengajuan sesuatu hal untuk mendapatkan keputusan atau penetapan hakim adalah termasuk hak hak dasar manusia. dan umumnya dalam hal menerima keterangan menteri kehakiman bersikap pasif. jika mendapat penunjukan penunjukan yang cukup kuat bahwa penerimaan itu tidak benar, maka barulah bertindak aktif. juga tindakan menteri kehakiman ini tidak mempunyai kekuatan konstitutif. dan sudah terangpresiden republik indonesia, menimbang:rkreditan dirasa perlu adanya suatu lembaga asuransi kredit yang bergerak sektor usaha perasuransian dengan bentuk perusahaan perseroan terbatas: bahwa sebagian dari modal dasar perusahaan perseroan terbatas termaksud pada sub diatas berasal dari kekayaan negara republik indonesia yang dipisahkan: bahwa sesuai dengan ketentuantersebut harus diatur dengan peraturan pemerintahtahun undang undang tahunbab penyertaan modal negara. negara republik indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham,dalam ini: membantu kelancaran pengarahan dan pengamanan perkreditan bankbank terutama dibidang bidang usaha menengah dan kecil dengan jalan: membuat dan menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap resiko atas kredit yang diberikan oleh bank bank dalam arti kata yang seluas luasnya, memberikan dan menerima perantaraan dalam penutupan perjanjian pertanggungan terhadap risiko atas kredit bank. dapat menutup perjanjian pertanggungan (asuransi) terhadap risiko atas kredit lainnya luar perbankan. dapat membuat dan menutup perjanjian pertanggungan ulang (re asu rasi) serta melakukan usaha usaha yang langsung dan tidak langsung erat hubungannya dengan ketentuan yang dimaksud dalam sub dan ini. bab iii modal persero. modal dasar perusahaan perseroan persero) tersebut dalam peraturan pemerintah ini berjumlah rp. (lima milyar rupiah) yang terbagi atas saham saham. saham perusahaan perseroan tersebut dalam ini terbagi atas: helai saham prioritas, nominal rp. (satu juta rupiah). helai saham biasa, nominal rp. (satu juta rupiah). dari jumlah saham tersebut dalam ini pada saat pendirian perusahaan perseroan persero) tersebut diambil oleh: negara republik indonesia sejumlah helai saham prioritas. bank indonesia sejumlah helai saham prioritas. ketentuan ketentuan lainnya mengenai permodalan perusahaan perseroan persero) diatur dalam anggaran dasarnya. babpersero)tahun tentang perusahaan perseroan persero).njabat negara lainnya diundangkan jakarta, pada tanggal januari sekretaris negara republik indonesia, alamsyah mayor jenderal t.presiden republik indonesia, menimbang bahwayang modalnya merupakanversluijs uitgevers maatschappij n.v. serta n.v. technische uitgevers stamnakan nasionalisasi dan yang kemudian berdasarkan surat keputusan wakil menteri pertama menteri penerangan nomor iw.m.p. bch jis. surat surat keputusan menteri penerangan nomor sk m dan nomor sk pengurusan dan pengelolaannya dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan nama perusahaan negara p.n.) praja paramita". mengingat . elang naif nln,bidang penerbitanusaha penerbitan dan pemasaran barang barang cetakan dalam arti kata, versluijs uitsgevers maatschappij n.v. dan n.v. technische uitgevers stam, yang nilainya akan ditetapkan secara bersama oleh menteri keuangan dan menteri penerangan. perusahaan . presiden republik indonesia perusahaan perusahaan tersebut pada ini, adalah perusahaan perusahaan yang berada bawah pengurusan dan pengelolaanyang semula masing masingnya merupakan perusahaan milik belanda yang dikenakan nasionalisasinnerberdirinya persero, makadinyatakan bubar. semua . wara presiden republik indonesia semua hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan ketentuan tersebut pada iniuatu perjanjian antara perusahaan negara praja paramita" dengan pihak lainnegara p.n.) praja paramita" beralih pada persero alamsyah letnan jenderal t.n.i.dan perusahaan negara dok dan perkapalan surabayaetapkan status dari kekayaan n.v. surabaya seem" dan perusahaan galangan kapal sumber bhatia" sebagaimana yang berdasarkan keputusan presiden nomor tahun diambil alih seluruhnya untuk dimiliki oleh negara republik indonesia dan yang dalam perkembangan selanjutnya masing masing dimasukkan kedalam perusahaan negara pelayaran nasional indonesia" dan perusahaan negara dok dan perkapalan surabaya,, bahwa karena sebelum diambil alih oleh negara, dalam n.v. surabaya seem" dan perusahaan galangan kapal sumber bhatia" terdapat kekayaan dari perseroan terbatas indonesian shipbuilding company ltd." disingkat kinship p.t.", maka sejalan dengan tindakan tersebut pada sub diatas, perlu dilakukan perhitungan keuangan sebagai ganti rugi kepada kinship p.t.", yang dibebankan kepada anggaran belanja negara. mengingat . mea yan bay presiden republik indonesia mengingat undang undang dasar,ambahan modal perusahaan negara pelayaran nasional indonesia" dan perusahaan negara dok dan perkapalan surabaya. . man bay presiden republik indonesia kekayaan n.v. surabaya seem" dan perusahaan galangan kapal sumber bhatia".yang merupakan kekayaan negara berdasarkan keputusan presiden nomor tahun yang dalam perkembangan selanjutnya masing masing dimasukan kedalam perusahaan negara pelayaran nasional indonesia":perusahaan dok dan perkapalan surabaytetapkan statusnya. nilai dari kekayaan n.v. surabaya seem" yang ditetapkan sebagai penambahan modal dari perusahaan negara pelayaran nasional indonesia" sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar rp. (tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah dan dua puluh sen). nilai . man presiden republik indonesia nilai dari kekayaan perusahaan galangan kapal sumber bhatia" yang ditetapkan sebagai penambahan modal dari perusahaan negara dok dan perkapalan surabaya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar rp. (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah dan sembilan puluh lima sen). perhitungan keuangan antara negara dengan perseroan terbatas indonesian shipbuilding company ltd." disingkat kinship p.t." sebagaimana yang didirikan jakarta dengan akta notaris raden mas seroja nomor tertanggal agustus sebagai akibat yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut pada peraturan pemerintah ini, diselesaikan dalam bentuk pemberian ganti rugi kepada kinship p.t." sebesar rp. (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah dan tiga belas sen). pelaksanaan perhitungan keuangan dengan kinship p.t." sebagaimana yang dimaksud dalam ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran dan tahun tahun anggaran berikutnya, yang akan diaturaa. bahwa dalam rangka integrasi angkatan bersenjata republik indonesia telah ditetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kepangkatan militer polisi dalam abri dengan sebutan sebutan yang lebih diseragamkan. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf diatas perlu mengadakan perubahan tambahan padabri mengingat undang undang dasar peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia jiseraturan . miaftar daftar skala gaji tercantum dalam lampiran lampiran dan peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara tahun nomor diganti dengan (satu) daftar skala gaji baru sebagaimana terlampir pada peraturan pemerintah ini. penyesuaian sebutan pangkat dan penyesuaian pangkat serta gaji berhubung dengan perubahan tersebut pada peraturan pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri pertahanan dan keamanan. peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal juni agar . man ddengan telah ditetapkanny yang mengatur tentang penyeragaman atas sebutan sebutan kepangkatan dalam angkatan bersenjata republik indonesia, maka perlu diadakan perubahan tam.g. abri ii. demi untuk lebih memantapkan makna integrasi angkatan bersenjata republik indonesia, maka perlu pula daftar skala gaji a l, dan sebagai lampiran peraturan pemerintah nomor tahun lembaran negara republik indonesia tahun nomor tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia dirubah menjadi satu daftar skala gaji yang mencakup (tiga) angkatan dan polri. . min cpi presiden republik indonesia berhubung dengan telah diundangkannyyang menyeragamkan sebutan sebutan kepangkatan maka penyesuaian penyebutan pangkat dan penyesuaian pangkat serta gaji diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri pertahanan keamanan. cukup jelas. tambahan lembaran negara republik indonesia nomor min pia presiden republik indonesia bawah ini terdapat
rms, dinyatakan bahwa:pm ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan menteingkapencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputiatuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah skpd provinsi sumatera utara. rencana strategis satuan kerja perangkat kerja daerah yang selanjutnya disingkakerja daerah yang selanjutnya disebut senja skpd adalah dokumen perencanaan satuan perangkat kerjadisusun memuat visi, misi dan prioritas program pembangunan gubernur wakil gubernur terpilih, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah periode tahun berpedoman kepada ipjp provinsi dan rtrw provinsi: dokumen perencanaan pembangunan daerah, penjabaran visi, misi dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana tercantum dalam lampiran buku rpm provinsi sumatera utara tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. bab iii ruang lingkup sistematika rpm, bab analisis isu isu strategis: bab visi, misi, tujuan dan sasaran: bab strategi dan arah kebijakan:: bab pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan bab penutup rpm menjadi pedoman bagi penyusunan rkd provinsi sumatera utara selama kurun waktu tahun satuan kerja perangkat daerah dalam menyusunnyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota provinsi sumatera utara. babgubernur melalui bappeda provinsprovinsi dan antar kabupaten kota tatacara pengendalian dan evaluasinjelasan umum provinsi sumatera utara merupakan provinsi terbesar diluar pulau jawa dilihat dari jumlah penduduk, yang memiliki peran yang sangat strategis wilayah indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertambangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan manca negara bagian utara pulau sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga malaysia, singapura dan thailand. dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan wilayah sumatera utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek agar perencanaoleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. padaundang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa calon kepala daerah wajib menyampaikan visi, misi dan program secara tertulis. visi dan misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerahpm tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. rpmrpm tahun adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis bagi menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan provinsi sumatera utaracuan dasar dalam menentukan arah kebijakan danprovinsi sumatera utara bersam dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerahpengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi dan antarkabupaten kota mencakup perumusan visi, misidilakukan melaui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rpm ditetapkan. pengendalian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemantauan dan supervisi, mencakup program pembangunan derah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan,evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun dengan menggunakan hasil evaluasi rkd provinsi. cukup jelas cukup jelas. tambahan lembaran daerah provinsi sumatera utara nomor
yaa salinan walikotadengan rahmat tuhan yang maha esa walikota jambi, menimbang bahwa penetapan lambang dan motto daerah yang merupakan gambaran historis, filosofis, ideologis dan identitas daerah baik berbentuk gambar maupun petuah, bahwa dalam rangka penetapan lambang dan motto daerah sebagaimana dimaksud pada huruf perlu disesuaikan dengan dasar historis, filosofis, ideologis dan identitas daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap lambang dan mottobeberapa ketentuan dalam peraturan daerah kota jambi nomor tahun tentang lambang dan motto kota jambi diubah sebagai berikut ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kota jambi mempunyai motto tanah pilih pusako batuah yang tertera pada lambang kota jambi dan mempunyai pengertian secara harfiah tanah adalah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi diatas sekali atau keadaan bumi disuatu tempat, pilih adalah pilihan yang dipilih dari yang lain dengan teliti, cc. pusako adalah warisan harta benda peninggalan yang turun temurun, batuah adalah yang memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh yang laia suukamarakalimantan tengahmerintah kabupaten sukamara merupakan salah satu menyetor modal dasar pada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah kalimantan tengahkabupaten sukamara perlu melakukan penyertaan modal pada perseroan terbatas penjaminan kredit daerah kalimantan tengah, bahwa sebagaisahaan penjamin kredit dan perusahaan ulang kreditukamara. perseroan terbatas penjaminan kredit daerah provinsi kalimantan tengah, yang selanjutnya disingkat pt. jamkrida kalteng,. modal dalam aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanampenjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima krediapat umum pemegang saham, yang selanjutnya disingkat rups, adalah rapat umum pemegang saham pt. jamkrida kalteng. bab maksud dan tujuan penyertaan modal pemerintah kabupaten sukamara pada pt. jamkrida kalteng dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas, dan kemampuan teknologi. tujuan modal pemerintah kabupaten sukamara pada pt. jamkrida kalteng adalah, khususnya kabupaten sukamara. bab iii penyertaan modal pemerintah kabupaten sukamara melakukan penyertaan modalsebagai berikut apbd tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar rupiah), perubahan apbd tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar rupiah), dan apbd tahun anggaran sebesar rp. (satu milyar rupiah). dalam rangka penyertaan modal pemerintah kabupaten sukamara pada pt. jamkrida kalteng sebagaimana dimaksud dalam bupati sukamara memproses penyertaan modalahkan pada pt. jamkrida kalteng. besarnya keuntungan ditetapkan oleh rupsadaengan demikian diharapkan bisapenjaminan kredit daerah provinsi kalimantan tengah. jugasehingga sangat disadari perlunya membentuk peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah ini,an keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan badan usaha sesuai fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing masing. yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal tersebuyaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus bisalaksanaan penyertaan modal daerah ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan salah satu metode atau cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik sektor ekonomi, sosial serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi kalimantan tengah umumnya dan bisa meningkatkan pendapatan daerah kabupaten sukamara khususnya dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. salah satu upaya mendorong pembangunan daerah, perlu didukung melalui sumber sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah yaituraturan daerah nomor tahun tentang retribusi perizinan tertentu belum mengatur tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asingcc. bahwa obyek retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing dinilai cukup besar dan merupakan potensi:asing, peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman penetapan izin gangguan didaerah, kotadiantara angka dan disisipkan (tujuh) angka yakni, angka 48a, angka 48b, angka 48c, angka 48d, angka 48e, angka 48f dan 48gbatas untuk mendirikan bangunan dari jalan, sungai saluran irigasi, rawa situ, jalan kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa minyak, pipa gas dan cerobong pembakaran gas (flare stackaris sempadan jalansampai dengan (lima puluh persen) dari kegiatan bangunan tersebut. rehab ringan adalah perbaikan bangunan yang memiliki surat imb,usahajalmberi kerjaoleh walikota kepada pemberi kerja tenaga kerja asingdihapus ketentuan dalam bab ditambah bagian yakni bagian kelima dan diantara dan disisipkan (delapan) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut bagian kelima retribusi perpanjangan ita paragraf nama, obyek dan subjek retribusi perpanjangan itakatenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk paragraf cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi perpanjangan ita tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu perpanjangan ita paragraf prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perpanjangan it perpanjangan ita dan kegiatan pengembangan keahlian serta keterampilan tenaga kerja lokal. paragraf struktur dan besarnya tarif retribusi perpanjangan ita besarnya tarif retribusi perpanjangan ita sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebesar us$ (seratus dolar amerika) per bulan untuk setiap tka. retribusi perpanjangan ita dibayar dimuka untuk masa (satu)lakukan selambat lambatnya (satu) bulan sebelum masa berlaku ita atau perpanjangan ita berakhir. pemberi kerja yang mempekerjakan tka kurang dari (satu) bulan wajib membayar retribusi sebesar (seratus) usd (dollar amerika) untuk setiap tka yang dipekerjakantata cara perpanjangan ita ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan ita diatur dengan peraturan walikota. ketentuan dalam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut kota untuk melakukan pemungutan retribusi perpanjangan ita yang lokasi kerjanya kabupaten kotatangerang nomor
menimbang mengingat: bupati pamekasan provinsi jawa timur peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun 2ot4 tentang penertiban kegiatan pada bul til ramaikan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pamekasan, bahwa masyarakat kabupaten pamekasan pada hakekatnya masyarakat religius yang menjunjung tinggi nilai nilai agama dalam tata kehidupan bermasyarakat; bahwa gerakan pembangunan masyarakat islami gerbangsalam) diantaranya bentuk uan untuk men aga nilai nilai islami masyarakat termasuk dalam bulan ramadhan; bahwa dalam rangka menghormati dan menjaga kesucian bulan ramadhan dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan beragama, sosial, serta budaya, maka perlu dibuat aturan penertiban terhadap beberapa kegiatan atau aktivitas bulan ramadhtiban kegiatan pada bulan ramadhsaa\4l oea014t2.nertiban kegiatan pada bulan ramadhan. bab kttentuait i'ulan ramadhan adalah bulan bagi umat islam diwajibkan untuk berpuasbaik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran. penertiban kegiatan pada bulan ramadhan adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan agar masyarakat kabupaten pamekasan dapat melakukan ibadah bulan ramadhan dengan baik. bab penertiban ktgiatait untuk mewujudkan suasana hikmat, khusyuk dan harmonis bulan ramadhan, perlu dilakukan penertiban. penertiban sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap kegiatan usaha yang berkaitan dengan restoran; kegiatan usaha yang berkaitan dengan hiburan; kegiatanlusaha yang berkaitan dengan petasan dan sejenisnya. setiap orang dalam menjalankan usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memperhatikan dengan sungguh sungguh hal hal yang dapat mengganggu kenikmatan, kekhususan, dan keharmonisan bulan ramadhan. setiap orang yang membuka restoran dengan maksud menyediakan makanan dan atau minuman bagi orang yang akan berbuka puasa dimulai dari pukul wib. setiap toko dan atau sejenisnya yang menjual aneka barang kebutuhan sehari hari serta juga menjual makanan, minuman dan atau sejenisnya dalam kemasan tetap dapat berjalan seperti biasa. setiap orang yang membuka usaha restoran terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir depan restoran. setiap orang dilarang menjalankan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat mengganggu kenikmatan, kekhususan, dan keharmonisan bulan ramadhan. dikecualikan dari ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada adalah usaha hiburan yang ditujukan bagi anak anak. setiap orang dilarang membuat, menjual, menggunakan, dan membunyikan petasan, meriam bambu, dan atau sejenisnya yang menimbulkan letusan selama bulan ramadhan bab iii peran serta masyarat(at setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan secara aktif menjaga ketertiban selama bulan ramadhan. peran aktif setiap orang atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada diwujudkan dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan secara simpatik dan humanis; memberikan nasihat, teguran, dxtlatau peringatan kepada orang yang melakukan pelanggaran serta memberikan informasi kepada instansi yang berwenang; memberikan informasi kepada aparat yang berwenang tentang terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. setiap orang atau kelompok masyarakat dalam menjalankan peran sertanya sebagaimana dimaksud dalam dilarang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun non fisik dalam rangka menegakkan peraturan daerah ini. bab pembina ail dayksi ad}i iil strait bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan atau sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada adalah pencabutan izin usaha; tidak menerbitkanizin usaha selama bulan ramadhan; dan atau penutupan tempat usaha; dan atau jenisi(etentuait eil dikait penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan melakukan penyidikan terhadapatau jelas; meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf meminta keterangan dan bahan bukti dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti gempa buku, nyidikan atas laporan sebagaimana dimaksud padalaporanvii i(btentuait pidato setiap ora.ng rng atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuankeieittufebruari2 ols sekretaris daerah kabur.te\pamekasan, 'h* alwi lembaran daerah kabupaten pamekasan tahun nomor achmad syafii penjelasan atas peraturan daerah kabupaten pamekasan nomor tahun 2oi4 tentang penertiban ntgiatait pai)a kulit ramai'ikan umum bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten pamekasan dengan kehidupan masyarakat yang agamis utamanya bulan ramadhan, menuntut terciptanya suasana yang kondusif, tertib, dan aman. oleh karena itu, diperlukan suatu landasan hukum dalam rangka meminimalisasi terjadinya hal hal yang dapat mengganggu kekhususan dan kenikmatan umat islam dalam berpuasa dengan suatu peraturan daerah. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. yang dimaksud dengan toko dan atau sejenisnya adalah seperti toko kelontong yang menjual sembako dan sejenisnya. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.
salinan sikmalaya, menimbang:tasikmalaya, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu, bahwa pengendalian tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta memperhatikan peran serta semua sektor termasuk sektorpenyidik pegawai negeri sipilearah ini yang dimaksud dengan:kantor lingkungan hidup yang selanjutnya disebut klh adalah kantor lingkungan hidup kabupaten tasikmalwakilyidalam lingkungan hidup, antara tumbuhan tumbuhan, binatang dan jasa renik dan lingkungan non hi. pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dalam upaya keberlanjutan lingkungan yang baik dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok kelestarian hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air tanah.. pembayaran jasa lingkungan adalah pembayaran jasa lingkungan terhadap objek objek jasa lingkungan demi pelestariannya. kompensasi jasa lingkungan adalah mekanisme pembayaran antar daerah yang diberikan oleh pemanfaatan jasa lingkungan demi pelestarian lingkungan. imbal jasa lingkungan adalah pembayaran yang diberikan oleh manfaat jasa dalam rangka fungsi pelestari, kearifan lokaltasikmalay pemerintah daerah bertugas dan berwenangmbangun kesadaran lingkungan bagi masyarakat dalam membantu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup, oo.daerah penetapan wilayah ekoregion daerahdan budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, hasil inventarisasi lingkungan hidup daerah. penetapan wilayah ekoregion daerah dilaksanakan dengan mengacu kepada wilayah ekoregion yang ditetapkan oleh tingkat pusat dan provinsi. penetapan wilayah ekoregion daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupatidaerah. apple daerah disusun berdasarkan: apple provinsi, dan penetapan wilayah ekoregion dearah. apple daerah sebagaimana dimaksud dalam disusun oleh bupati. penyusunan apple daerahasikmalayatasikmalayakabupaten tasikmalayan ditetapkann ditetapkan dengan peraturan bupatigambut, kriteria baku kerusakan karst, dan kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu,daerah. komisi penilai amdal daerah dibentuk ditetapkan dengan keputusan bupati. keanggotaan komisi penilai amdal daerah,ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, ahli lain dan bidang ilmu terkait, cc. pakar independen dan sekretariat yang ditetapkan oleh bupati. berdasarkan hasil penilaian komisi penilai amdal daerah, bupati sesuai kewenangannyn ditetapkanuntukn ditetapkan denganpenanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang usahanya beresiko tinggi dan atau yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang undangan untuk melakukan audit lingkungan hidup secara berkala dan mengacu ken ditetapkann ditetapkan dengan peraturan bupati. bab vii imbal jasa lingkungan bagian kesatu tujuan tujuan pengelolaan jasa lingkungan yaitu: untuk mewujudkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, meningkatkan kepedulian para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan sebagai output dari kinerja ekologis sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan, cc. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, meningkatkan kepastian dan jaminan tersedianya kompensasi imbal jasa bagi perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. bagian kedua ruang lingkup untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan jasa lingkungan yang dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat disusun pola pengelolaannya jasa lingkungan. pola pengelolaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada disusun berdasarkan prinsip keterpaduan antara hulu dan hilir. penyusunan pola pengelolaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan melibatkan peran para pihak seluas luasnya. pola pengelolaan jasa lingkungan didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan jasa lingkungan. bagian ketiga pelaksanaan pelaksanaan jasa lingkungan dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan jasa lingkungan. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan prinsip keadilan lingkungan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan jasa lingkungan secara berkelanjutan. untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan jasa lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pemerintah kabupaten dapat menerapkan dan mengembangkan, kompensasi jasa lingkungan, imbal jasa lingkungan, dan biaya jasa lingkungan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. ketentuan dan tata cara pengelolaan imbal jasa lingkungan akan atur dan ditetapkan dengan peraturan bupatin ditetapkan dengan peraturan bupati. babwenang, dan identitas registrasi yang diterbitkan oleh kementplh melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada wilayahnyadan atau pelaku usaha yangtata cara pengelolaan diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagian kedua pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun setiap orang dan atau pelaku usahaizin sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk minyak pelumas dan ataurizinan dan kegiatan pengelolaan diatur dan ditetapkann ditetapkannyyang melakukan usahayang melakukan usahatasikmalaya, cc. memasukkan limbah dalam wilayah kabupaten tasikmalayyang berada wilayah daerah,bupati memeberikan sanksi administratif, yang terdiri darlpl bidangsetiap orang dan atau badan usahandalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup,xviii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan daerah ini, seluruh peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup,peraturan daerah kabupaten tasikmalaya nomor tahun tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran daerah kabupaten tasikmalaya tahun nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,kegia:daerah habitat tasikmalaya team kepada bagian hukum, fur bea naa eet setda some r z1z pribadi, penjelasan atastasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalaya dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan masyarakat tasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalaya, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dinikmati oleh seluruh masyarakat kabupaten tasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalayatasikmalaya mengenai muatan materi kami kami sesuaikan dengan peraturan perundang undangan dan. ii. demi ini merupakan ketentuan umum yang sehingga tidak terjadi adanya kesalahan pemahaman dalam penafsiran.rifan lokal dalam ini termasuk hak yang diakui oleh dprd.: pencemaran air, dan udara, dan kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor,kekeringan, dan atau kebakaran hutan dan lahan, . huruf yang dimaksud dengan "huruf cukup jelas huruf yang dimaksud denganalam yang dinamis yang terjadi dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan non hi.cukup jelas yang dimaksud, cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas huruf yang dimaksud kompensasi jasa lingkungan adalah mekanisme pembayaran antar daerah yang diberikan oleh manfaat jasa lingkungan kepada penyedia jasa lingkungan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. huruf cukup jelas huruf cukup jelas cukup jelas yang dimaksud ", ruang terbuka hijau rth) paling sedikit dari luasan wilayahjin.,ata peraturan daerah kota bontntangbontang, perlu adanya bantuan keuangan kepada partai politik, bahwa kota bontang, perlu diatur dengansgm pemerintah nomor tahun maka peraturan daerah kota bontang nomor tahun tentang bantuan keuangan kepada partai politik sudah tidak sesuai dengan ketentu,artai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan pkota bontang, yang selanjutnya disingkat apbd kota bontangkota bontangpemilihan umum dprd kota bontang kota bontangkota bontangkota bontang bagi partai politik yang mendapatkan kursi dprd kota bontangkota bontangkota bontang periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf jumlah bantuan keuangan dari apbd kota bontang setiap tahun kepadaapbd kota bontang tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah apbd kota bontangota bontangbontang dianggarkan setiap tahun oleh pemerintah daerah. bab pengajuan bantuan keuangan partai politik pengajuan bantuan keuangan kepadaontang yang dilegalisir ketua atau sekretaris komisi pemilihan umum daerah: nomor rekening kas umum.kota bontang tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh bpk:membidangiota bontang tidak dapat diberikan.kpd yang membidangiterkait dan komisi pemilihan umum daerah. biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd kota bontang: lokakarya:ota bontangbagaimana dimaksud dalam kepada walikota setelah diperiksa oleh bphan tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh walikota. babi ketentuan penutup dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kota bontsekretaris daerah kota bontang yirajudin lembaran daerah kota bontang tahun 2014nomor noref peraturan daerah kota bontang, provinsi kalimantan timur:nanontmkenatatitenee telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah kota bontang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan kursi dprd kota bontangdc ccanaanankakanen sekretaris loco.) adakan anggota loco javana) anne anggota (.oco wco mom nnnanaaaanannnn ella anggota (ne.ooo wnkennnnnank nk) anakananknnannnannnn anna anggota (.cbooo woo nnnnnnannannnnnn nana kanan anggota leo ozone nenek kanan) walikota bontang, adidayamelamar kelapa ica pada iss nat jj. format lampiran pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik.o. tahun anggaran. laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik sebesar . mm. yang telah diperiksa badan pemeriksa keuangan pada tanggal. bulan. tahun. sebagai berikut: jenispengeluaran jenis volume realisasi keterangan pendidikan politik seminar: lokakarya:n ketua umum ketua, bendahara umum bendahara, walikota bontang, adidaya penjelasan atas peraturan daerah kota bontmengingat adanya perubahan peraturan perundangan undangan sebagaimana penjelasan atas serta adanya substansi baru yang diatur, maka perlu adanya pembentukan peraturan daerah tentang bantuan keuangan kepada partai politik kota bontang dengan menyesuaikan atas perubahan perubahan yang ada. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas jumlah bantuan apbd kota bontang tahun sebelumnya adalah bantuan keuangan kepada partai politik sebelum peraturan daerah ini disahkan dibagi dengan perolehan suara hasil pemilu dprd kota bontang periode sebelumnya setelah pemekaran dari kabupaten kutai yang telah ditetapkan oleh k
ren, desember bupati batang hari sinan diundangkan muara bulian pada tanggal, desember sekretaris daerah kabupaten batang hari mhd. fadhil arief lembaran daerah kabupaten batang hari tahun nomor
drdan undang undang nomor nomor tahujung jabungevaluasi rancangan peraturan daerah tentang apbd kabupaten tanjung jabung timurtidak bertentangan dengan kepentingan um4)erah.reg peraturan daerah kabupaten tanjung jabung timur provinsi jambipeningkatan perekonomian kerakyatan, pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan permodalan, khususnya kepada usaha kecil dan menengah, bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf aa, dipandang perlu untuk memperkuat permodalan bank perkreditan rakyat milik pemerintah provinsi kalimantan selatan, cc. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang bank perkreditan rakyat, terhadap perusahaan daerah bank perkreditan rakyat yang belum memenuhi persyaratan modal disetor harus segeraalalak yang selanjutnya disebut bpr alalak adalah bank milik pemerintahpr alalakpr alalak adalah dalam rangka mengembangkan usahamodal daerah dalam modal saham bpr alalak sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran jumlah modal yang telah disetorkan pemerintah daerah dalam modal saham bpr alalak berdasarkan peraturan daerah nomor tahun sebesar rp350. (tiga ratus lima puluh jutsaham bpr alalak menjadi sebesar rp700. (tujuh ratus juta rupiah). bab pelaksanaan penambahan penyertaan modal penambahan penyertaan modal dalam modal bpr alalakmatarammataram, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus menersatuan adalah perangkat daerah kota mataram yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain. kepala satuan adalah pimpinan perangkat daerah yangkebakaran meliputi: bangunan gedung, bangunan perumahan, bahan cair mudah menyala (flammable liquids): meter)tigaatuan. bab penanggulangan kebakaran pemilik, pengguna dan atau badan pengelola bangunan gedung, pemiliksatuan.dan instansi terkait. sebelum petugas satubagian kedua pemeriksaan sebab kebakaran satusatuan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. bab bencana lain dalam hal terjadi bencana lain, satuatuanvii pengendalian keselamatan kebakaran bagian kesatu bangunan gedung baru satuansatuansatuansatuansatuanatuanatuan dapat melakukan pemeriksaan lapangan. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada satuansatuanatuanmassa.uatuan. bab viiiarisan sukarelawan kebakaran belajar), prasarana dan sarana serta prosedur tetap. kota dan kecamatan dapat dibentuk forum komunikasi kebakaran. bab pembinaan dan pengawasan satuan melakukan pembinaan kepada pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung, pemilik, penggunasatuanatuanmatara diundangkan mataram pada tanggal februari salinan sesuai dengan aslinya sekretaris daerah kota mataram, kepala bagian hukum, ttd mansur, sh. h lalu makmur said nip.ncegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran umum pertumbuhan kota mataramperhatikansatuansatuansatuanistem pemadaman menyeluruh , bidang struktur dan konstruksi,mataramlintas dan retribusi izin memperkerjakan nomor tahun tentang perubahan atas undang undang undang undang nomor tahun tentang penetapan indonesia tahun nomor tambahan lembaran perubahan atas peraturan daerah kabupaten berau badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan ditunjuk. pembayaran retribusi disetor rekening tempat lain cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran wajib retribusi untuk menganggur atau menunda pembayarbunga sebesar (dua persen) mengambil sidik jari dan memotret atau kurang bayar.
ran per peraturan daerah kabupaten rejang lebong nomor tahunprovinsiseri dj), peraturan daerah tingkat provinsi bengkulu nomor tahun tentang bank pembangunan daerah bengkulu menjadiseri d), peraturan daerah kabupaten daerah tingkat rejang lebong nomor tahun tentang pendirian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat rejang lebong lembaran daerah kabupaten daerah tingkat rejang lebong tahun nomor seri d3),penyertaan modal daerah pada pihak ketigapemerintahusaha koperasi, yayasan, swasta nasional dan atau swasta asing yang dibentuk menurut hukum indonesia dan berkedudukan indonesiamodal daerah pada bumi. perseroan terbatas bank bengkulu yang selanjutnya disebut bank bengkulu adalah bank milik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota provinsi bengkuljang lebong. perusahaan daerah rena skala yang selanjutnya disingkat pd. rena skala adalah perusahaan daerah rena skala kabupaten rejang lebong. pusat koperasi pegawai republik indonesia yang selanjutnya disingkat pkp ri adalah pusat koperasi pegawai republik indonesia kabupaten rejang lebong. babdan efisiensi. asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana dimaksud pada hurufsebagaimana dimaksud pada huruf atau pihak ketiga lainnya. asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf dan pihak ketiga lainny. penyertaan modal, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan menambah penerimaan pendapatan asli daerah, cc. meningkatkan daya saing dan perluasan wilayah usaha sesuai bidang usaha yang dilakukan bumi dan pihak ketiga lainnya dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global, meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bumi dan pihak ketiga lainnya dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah yang dapat menambah pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. bab iii ruang lingkup ruang lingkup penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dan pihak ketiga lainnya yang diatur dalam peraturan daerah ini, terdiri atas penyertaan modal pemerintah daerah pada bank bengkulu, penyertaan modal pemerintah daerah pada dam, cc. penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. rena skala, dan penyertaan modal pemerintah daerah pada pkp ri. bab bentuk penyertaan modal penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dan pihak ketiga lainnya dapat berbentuk uang dan atau barang yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkdan atau selain tanah dan atau bangunan. penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada akan dihitung dan dinilai dalam bentuk uang. bab penyertaan modal pemerintah daerah memberikan penyertaan modal pada bumi dan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud dalam dalam bentuk investasi permanen. jumlah keseluruhan penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah daerah pada bumi dan pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tanggal desember yaitu sebagai berikut: penyertaan modal pemerintah daerah pada bank bengkulu yaitu sebesar rp. (dua belas milyar seratus tujuh puluh dua juta rupiah), penyertaan modal pemerintah daerah pada dam yaitu sebesar rp. (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah dua puluh lima sen), penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. rena skala yaitu sebesar rp. (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dan penyertaan modal pemerintah daerah pada pkp ri yaitu sebesar rp. (dua ratus lima puluh juta rupiah). bab penambahan penyertaan modalsekurang kurangnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, keadaan atau kapasitas usaha bumi dan pihak ketiga lainnya atas penyertaan modal daerah tahun anggaran sebelumnya, yang didasarkan atas laporan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah yang disampaikan bumi dan pihak ketiga lainnya, dan cc. rasionalisasi kelayakan penambahan penyertaan modal daerah yang akan dilakukanditetapkan sebagai berikut penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada bank bengkulu direncanakan paling banyak rp. (lima puluh milyar rupiah), penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada dam direncanakan paling banyak rp. (dua belas milyar rupiah), cc. penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. rena skala direncanakan paling banyak rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada pkp ri direncanakan paling banyak rp. (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)ilaksanakan secara bertahap selama (lima) tahun terhitung sejak tahun sampai dengan tahun besaran penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada tidak termasuk jumlah penyertaan modal yang telah diberikan sebelumnya pada bumi dan pihak ketiga lainnyaharus dicantumkan dalam apbd dan atau perubahan apbdapat dilakukan sepanjang memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaanitetapkan dengan peraturan bupati. dalam hal adanyamaka jumlah keseluruhan penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dan pihak ketiga lainnya diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal tahun sebelumnya. bab vii hasil usaha bagian hasil usaha penyertaan modal berbentuk laba atau deviden menjadi pendapatan daerah yang disetorkan kas umum daerah dan dialokasikan dalam apbd. tata cara dan besaran pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam perjanjian penyertaan modal antara pemerintah daerah dengan bumi dan pihak ketiga lainnya. bab viii penganggaran penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dianggarkan pada apbd dan atau perubahan apbd. penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada dianggarkan dalam tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran besaran anggar dan kondisi apbd dan atau perubahan apbd diperkirakan surplus.pada bumi dan pihak ketiga lainnya, dilaksanakan oleh skpd unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidangdan pihak pihak terkait. bab pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, ketatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah pada bumi dan pihak ketiga lainnya, dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengelolaan keuangan daerah dan ketentuumi dan pihak ketiga lainnya. pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dewan badan pengawas masing masing bumi dan pihak ketiga lainnya dan skpd unit kerja terkait dengan berpedoman pada penyertaan modal pemerintah daerah pada pt. bank bengkulu cabang curup s d desember setoran awal penyertaan modal pemerintah daerah pada dam kabupaten rejang lebong s d desember setoran awal penyertaan modal pemerintah daerah pada pd. rena skala s d desember setoran awal penyertaan modal pemerintah daerah pada pkp ri s d desember setoran awal so. penambahan penyertaan modal berdasarkan hasil rapat tanggal april dan masih menunggu persetujuan dan petunjuk bupati. bank bengkulu rp. (lima puluh milyar). dam rp. (dua belas milyar rupiah). pd. rena skala rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah). pkp ri rp. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pesisir barat, menimbang bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat kecamatan bengkunat belimbing dan kecamatan bengkunatpesisir bturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh dprd bersama dengan bupati: kecamatan adalah pemerintahan administratif dibawah kabupaten pesisir barat: camat adalah pemimpin kecamatan berada bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah: pembinaan dan pengawasan adalah, mo. jo pendanaan adalah penyelenggaraan perubahan nama dan pemerintahan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah apbd). dengan peraturan daerah ini ditetapkan perubahan nama kecamatan bangunan belimbing menjadi kecamatan bangunan dan kecamatan bengkunat menjadi kecamatan ngarai kecamatan bengkunat dengan ibukota kecamatan pekon kota jawa dan kecamatan ngarai dengan ibukota kecamatan pekon sukaraja. bab ketentuan penutup pada saat peraturan daerah ini berlaku, seluruh tata naskah dinas yang berkaitan dengan pemerintahan disesuaikan paling lambat (satu) tahun sejak peraturan daerah disahsisir baratuli bupati pesisir barat, agus istiqlal diundangkan krui pada tanggal jul: nomor per peraturan daerah kabupaten pesisir barat nsi lampung nomor: psb salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukumumum dalam rangka meluruskan sejarah dan asal usul kecamatan ngarai dan bengkunat blimbing maka diperlukan perubahan nama kecamatan bengkunat blimbing menjadi kecamatan bengkunat dan kecamatan bengkunat menjadi kecamatan ngarai kabupaten pesisir barat. perubahan nama ini disesuaikan dengan asal usul daerah, adat istiadat dan karakteristiknya:
san bupati pohuwato provinsi gorontalo peraturan daerah kabupaten pohuwatodengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pohuwato, menimbang bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan pt. bank sulung, perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah pemerintah kabupaten pohuwato dalam modal pt. bank sulhuwato. perseroan terbatas bank pembangunan daerah sulawesi utara atau disebut juga pt. bank sulut yang selanjutnya berubah nama menjadi pt. bank sulung berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham pada tanggal meipenyertaan modal daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam menggali sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.sulung sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang undangansulung sebesar rp. (dua puluh lima milyar rupiah) untuk pertama kali dana penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten pohuwato kepada pt. bank sulung bersumber dari hibah atas saham pemerintah kabupaten boalemo (induk) sebanyak (sepuluh) lembar saham seri yang bernilai rp. seratus ribu rupiah) selembar saham atau seluruhnya bernilai rp. satubank sulung adalah sebesar rp. (dua puluh lima milyar satu juta rupiah)pohuwato yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pemerintah kabupaten pohuwato menganggarkan dalam apbd kabupaten pohuwatolung sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pt. bank sulunglungvii pengawasan bupati dan dprd melakukan pengawasan terhadapdesember pj. bupati pohuwato, anis naki diundangkan marisa pada tanggal desember sekret umum penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten pohuwato kepada pt. bank sulung dilakukan berdasarkan. dalam peraturan daerah tersebut sebagaimana ketentuan pada bahwa besarnya dana penyertaan modal pemerintah daerah kepada pt. bank sulung sekurang kurangnya sebesar rp. sepuluh milyar rupiah), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. hal ini sudah tidak relevan lagi mengingat besarnya penyertaan modal telah melebihi rp. sepuluh milyar rupiah) untuk itu perlu segera dilakukan perubahan untuk penyesalannya. disamping itu, perubahan peraturan daerah ini harus dilakukan karena didalam kebijakan umum apbd tahun anggaran pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan anggaran penyertaan modal kepada pt. bank sulung sebesar rp. (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehinggaambahan penyertaan modal kepada pt. bank sulung diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan pad melalui hasil kekayaan yang dipisahkan dividen, membantu permodalan badan usaha tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat untuk dapat lebih maju sehingga mampu meningkatkan pelayanan publikoyazakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pohuwato menimbang bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat wajib bagi setiap orang islam yang mampu,,ional danor tahun tentang pengelolaan zakat, tai dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pohuwato bupati ega autpohuwato yang selanjutnya disingkat panas kabupaten pohuwatoselama setahun. nisab (kadar zakat) adalah kadar atau jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya yang setara dengan harga gram emasnomor pokok wajib zakat atau yangasas, tujuan dan sasaran bagian kesatu asas pengelolaan zakat berasaskan syariat islam, amanah: kemanfaatan: keadilan: kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. bagian keduaguna zakat. bagian ketiga,, cc,,, sabilillah, yaitu orang yang berjuang dijalan allah,isupenghitungan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebesar (dua koma lima) persen dari pendapatan gaji bruto. syarat dan tata cara penghitungan zakat mal, zakat fitrah dan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan panas kabupaten pohuwato. bab diri pada badan amil zakat nasional dan kepadanya diberinasional kabupaten pohuwato nasional kabupaten pohuwatonasional kabupaten pohuwato dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal dan nasional kabupaten pohuwato, wajib zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan ditandatangani yang bersangkutan. bagian ketiga tata cara pembayaran zakat muzakki wajib membayar atau menyetor zakatnya melalui panas kabupaten pohuwato, upz atau tempat yang ditentukan oleh panas kabupaten pohuwatpohuwato. bab badan amil zakat nasional kabupaten pohuwato bagian kesatu umum il) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk badan amil zakat nasional. badan amil zakat nasional yang dimaksud pada adalah badan amil zakat nasional kabupaten pohuwato yang berkedudukan ibukota kabupaten pohuwato. panas kabupaten pohuwato sebagaimana dimaksud pada adalah lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada panas provinsi gorontalo dan bupati pohuwato. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam panas menyelenggarakan fungsi: perencanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaksanaan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat: pengendalian terhadap pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan pengelolaan zakat. bagian kedua pimpinan dan keanggotaan panas kabupaten pohuwatodan unsur pemerintaherasal dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat yangunsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah kabupaten pohuwato dan kantor kementerian agama kabupaten pohuwato masa kerja anggota panas kabupaten pohuwatopohuwato diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendapat pertimbangan dari panas provinsi gorontalo. persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota panas kabupaten pohuwato sebagaimana dimaksud dalam yang memenuhi syaratberpendidikan minimal sekolah menengah umum sederajatb organisasi dan tata kerja sekretariat panas panas kabupaten pohuwato dalam melaksanakan tugas(tiga) sub bagian dan atau kelompok jabatan fungsional. pasai sekretariat panas kabupaten pohuwato sebagaimana dimaksud dalam bertugas memberikan dukungan administratif bagi pelaksana dan fungsi panas kabupaten pohuwato. sekretariat panas kabupaten pohuwatopertimbangan panas kabupaten pohuwato. sekretaris sebagaimana dimaksud pada berada dibawah dan tanggungjawab kepada ketua panas kabupaten pohuwato secara administrative dibina oleh direktur jendral yang mempunyai tugas pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama. sekretariat panas dalam menjalankan tugasnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan panas kabupaten pohuwato. penyiapan dan penyelenggaraan rapat rapat panas kabupaten pohuwatokabupaten pohuwato kabupaten pohuwato, secara administratif sekretariat panas kabupaten pohuwato dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agamabupati. bagian ketiga unit pengumpul zakat upz) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya panas kabupaten pohuwato dapat membentuk upz. viipohuwato zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada panas dikurangkan dari penghasilan kena pajak. panas kabupaten pohuwatobuat dalam rangkap (tiga). bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti surat setoran zakat sebagaimana yang dimaksud pada s5) ditetapkan oleh panas kabupaten pohuwato panas kabupaten pohuwato berkewajiban menyusun program kerja yang meliputi: perencanaan pengelolaan zakat, pengorganisasian pengumpul zakat,yang dimaksud pada dilakukan setiap awal tahun berjalan. program yang telah disusun oleh panas kabupaten pohuwato sebagaimana yang dimaksud pada disampaikan kepada pemerintah kabupaten pohuwato untuk mendapatkan persetujuan. panas kabupaten pohuwato menyusun database tentang jumlah muzakki dan mustahil diwilayah kabupaten pohuwat(dua koma lima) persen dari penghasilan setiap bulannya. bagian kedua pendistribusian dan pendayagunaan zakat paragrafpohuwato. paragraf pendayagunaan zakatpohuwato. bab viii pengelolaan info, shadaoah dan dana sosial lainnya selain menerima zakat, panas kabupaten pohuwatopohuwato. bagian kedua pelaporan panas kabupaten pohuwatvtiga pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tugas panas kabupaten pohuwato dilakukan oleh bupati dan dprd sesuai dengan kewenangannya. hasil pengawasan yang dilakukan oleh bupati dan dprd kabupaten pohuwato. tata pembiayaan dalam melaksanakan tugasnya, panas kabupaten pohuwatopohuwato dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja negara. besarnya denda dan tata cara pengenaan denda akan diatur lebih lanjut melalui keputusxiii ketentuan pidana (l)v ketentuan peralihan banda kabupaten pohuwatpohuwato sampai terbentuknya pengurusna marisa pada tanggal april bupati pohul to, syarif mbyinga diundangkan marisa pada tameng api) sekretaris daerah kabupaten pohuwato doni bento, s.ip.,mmzakat, adalah pengelolaan zakat yang harus dapat dipercayaanstrategis lainnya antara lain masjid dan majelis taklimokok pokok pengelolaan keuangan daerah kabupaten kepulauan talaudepulauan talauepulauan talaerukan pengelolaan apbd dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. organisasi adalah unsur pemerintahan yang terdiri dari dprd, bupati wakil bupati dan satuan kerja perangkatpati atas usul bud untuk melaksanakan tugas perbendaharaan dan atauntah kabupaten kepulauan talauterhadap, uang untukn,rka ppid) adalah rencana kerja dan anggaran skpd selaku bendahara umum daerah. pemerintah kabupaten kepulauan talaudabupaten kepulauan talaurintah kabupaten kepulauan talaudsecarauntuk gaji dan tunjangan yang selanjutnya disingkappid (spm ls ppid) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran unna alokasi umummerintah kabupaten kepulauan talaud pusat dan daerah yang diterima oleh pemerinta, dan pengawasan keuangan desa. pemerintah kabupaten kepulauan talaudlaksanpelaporan dan pertanggung jawabanpenyelesaian kerugian daerah. bagian kedumerintah kabupaten kepulauan talaud ketentuan lebih lanjut mengenaidan prosedur pengelolaan keuangan daerah. ketentuan lebih lanjut mengenai rkd diatur dengan peraturan bupatipemerintah kabupaten kepulauan talaud a.a jawaban pelaksanaan apbd, pemerintah kabupaten kepulauan talau,, il. melakukan penagihan piupengadaan barang k l mengawasi pelaksanaan pekerjaanan unit layanan pengadaanmana dimaksud dalam dalam hal diperlukan, pengguna anggaranui sayembara kontes. bagian kelima pejabat kuasa pengguna anggaran barangpemerintah kabupaten kepulauan talaud kuasa pengguna anggaran memiliki tugas dan kewenangan sesuai pelimpahan yang diberikan olehenam pejabat pelaksana teknis kegiatan pptjabat pengguna anggaran. ppt yang ditunjuk oleh pejabat kuas pengguna anggaran barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pejabat kuasa pengguna anggaran barang. bagian ketujuh pejabat pembuat komitmen ppk) dalam pengadaan barang jasa, pengguna anggaran barang dan kuasa pengguna anggaran barang, mengangkat pejabat pembuat komitmen ppk). pejabat pembuat komitmen sebagaimana pada bertanggung jawab baik secara fisik maupun keuangan atas pengadaan barang dan atau jasa yang berada dibawah tanggung jawabnya, pejabat pembuat komitmen sebagaimana maksud pada wajib memiliki sertifikat lulus keahlian pengadaan barang jasa pemerintah,pemerintah kabupaten kepulauan talaud, dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan menetapkan tim pendukung, cc. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (delapan pejabat ketatausahaan keuangan skpd (ppk skpd) untuk: menyiapkan laporan keuangan skpd,pengeluaran skpd dan ppid bupati atas usul ppid mengangkat bendahara penerimaan skpd dan ppimerintah kabupaten kepulauan talauddimasukan dalam apbd. satuan hitudaerahterlebih dahulu dari dprd. tahun anggaran apbd meliputi masa (satu) tahun mulai tanggal januari sampai dengan desember. pemerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaud uan dana perimbangan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. paragraf pertamdalamkeduna alokasi umum dau): dan dana alokasi khusus dak): jumlah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun anggaran dalam apbd. dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf bersumber dari bagi hasil pajak pemerintah dan bagi hasil sumber daya alam, sektor non migas,pertambangan panas bumi, cukai hasil tembakau. dana alokasi umum dau) sebagaimana,ketiga dan pendapatan dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan provinsi, hibah yang dicatat dalam anggaran dan laporan realisasinya hanyadanapelayanan umum, ketertibpemerintah kabupaten kepulauan talaud, sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: urusan wajib yang, urusan pilihan yangditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang undangbelanja pegawai bunga: cc. subsidi: hibah bantuan sosial pemerintah kabupaten kepulauan talaudterpencil dan daerah kepulauanpemerintah kabupaten kepulauan talauddiatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. pemerintah kabupaten kepulauan talaud naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber dana, identitas penerima hibah, persyaratan, tata cara penyaluran, tata cara penggunaan, tata cara pelaporan dan pemantauan, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah, dan sanksyang tuang dalam apbdulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaudn pengembalian lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang undangankegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan serterintah kabupaten kepulauan talaud paragraf belanja langsung belanja langsung dari suatu kegiatanpemerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaud, dan. pengembalian ataserintah kabupaten kepulauan talauinvestasikan penyertaan modal pemerintah daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menegah. paragraferintah kabupaten kepulauan talaud aremerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaudpada apbd kabupaten kepulauan talaupemerintah kabupaten kepulauan talaud untuk jenispemerintah kabupaten kepulauan talaud tahun anggaran sebelum, kua dan pas. dalam hal bupati berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan, kua,sempat rencana kerja dan anggaran skpd (rka skpd(unified budgeting)memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang pemerintah kabupaten kepulauan talaudundangan. peraturan perundanganogram dan kegiatan sebagaimana dimaksuddan, kelompok,pemerintah kabupaten kepulauan talausuai denganpemerintah kabupaten kepulauan talaudperduabelas atau sebesar pemerintah kabupaten kepulauan talaud angka yang ditetapkan oleh bupati padwajibbupatibupatmerintah kabupaten kepulauan talaudbupati,pemerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talau. bagian ketiga keterlambatan persetujuan bersama anggaran pendapatan dan belanja daerahpagupemerintah kabupaten kepulauan talauddokumen pelaksanaan anggaran skpd (dpa skpd)anggaran yang dilaksanakan oleh ppid selaku skpd.pemerintah kabupaten kepulauan talaudinspektoratmerintah kabupaten kepulauan talaudsecara brutopembukaan rekening untuk keperluan penerimaan pendapatan lingkungan skpd harus dengan izin bupati. setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran dimaksud. setiap spkpemerintah kabupaten kepulauan talaud uansebagaimana dimaksud pada dan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sderintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaudizipemerintah kabupaten kepulauan talaudkaiselaku ppid,pemerintah kabupaten kepulauan talaudaragrafbupati untuk jumlah sampai dengan rp5.kabupaten kepulauan talaud arealam pada disampaikan kepada dprd untuk dibahas antara tapi dan panitiadalamberi wewenang oleh bupati. dalam hal bupati dan atau pimpinan dprd berhalangan tetapmerintah kabupaten kepulauan talaudmerintah kabupaten kepulauan talauddalamalam dpalkabupaten kepulauan talaudmerintah kabupaten kepulauan talaudmerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaud memuat pendapatan.,obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. pemerintah kabupaten kepulauan talaud, perubahan apbd serta ppa perubahan apbdntah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah kabupaten kepulauan talaudppid, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu skpd, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan apbdcc.merintah kabupaten kepulauan talaupelaksanaanberpedoman pada ketentuan peraturan perundang undanganmerintah kabupaten kepulauan talaudtujuh)ulan berikutnya. laporan pertanggung unit kerja bendahara penerimaan pembantu. pemerintah kabupaten kepulauan talaudkepala daeraherintah kabupaten kepulauan talaud bagian keempat pelaksanaan dan ketatausahaan pengeluaran paragrafsebesar jumlah yang ditetapkan berdasarkan keputusan bupatipemerintah kabupaten kepulauan talaud bukti transaksi sesuai rincian penggunaan sp2d up gu yang lalu, cc. salinan spdpemerintah kabupaten kepulauan talauharidilengkapi dengan lampiran dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangoleh pptemerintah kabupaten kepulauan talaudemerintah kabupaten kepulauan talaud selaku verifikatorsurat perintah membayar apabiladan paling lambat (dua) hari setelah penerbitgaji tuna ls barang jasa ls belanja modalpemerintah kabupaten kepulauan talaudpaling lambat (satu) hari kerjrincian spmmerintah kabupaten kepulauan talayang menjadi kewenangannya kepada kepala skpd melalui ppk skpd paling lambat tanggal (tujuh)(spj), surat penolakan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (spj): register penolakan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (spj), register penutupan kaskas negara, dan register penutupan kas. pemerintah kabupaten kepulauan talaudapabila pertanggung jawaban.verifikasi atas laporan pertanggung jawaban pengguna dana yang diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada kepala skpd dilakukan oleh ppk skpd paling lambat (satu) hari kerjpemerintah kabupaten kepulauan talayang mengelolmpirngelolaan kekayaan dan kewajiban bagian pertamapemerintah kabupaten kepulauan talaud aikepala skpd yang mempunyai fungsi melakukan pengelolaan barang milik daerah selaku pembantu pengelola, kepala skpd selaku pengguna barang milik daerah, pemerintah kabupaten kepulauan talaud kepala utdsebagaimana dimaksud pada butir sekretaris daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan pejabat yang mengurus barangiliki fungsi melakukan pengelolaan, pemerintah kabupaten kepulauan talaudkerjaemerintah kabupaten kepulauan talaudoleh panitia pejabat pengadaan barang jasa pemerintah yang ditetapkan dengan keputusan kepala skpd unit kerja selaku penguna kuasa pengguna anggaran. hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang yang selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untukketentuan lebih lanjut mengenai status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupatierintah kabupaten kepulauan talaud atarintah kabupaten kepulauan talauderintah kabupaten kepulauan talauelolaan barang milik daerah secara teknis ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang undangan. bagian kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur sesuai denga ketentuan perundang undangan yang berlaku. pemerintah kabupaten kepulauan talaud bagian ketiga pengelolaan badan layanan umum daerah blue)dana khusus dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan tabungan perumahejabat pengelola keuangan daerahpemerintah kabupaten kepulauan talaudtersendiri oleh menteri dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan oleh menteri keuangan. bab keuangan pemerintaholeh anggaran pendapatan dan belanja negara. bagian kedua sumber pendapatan desa sumber pendapatan desa terdiri atas,pemerintah kabupaten kepulauan talaud atau sumbangan dari pihak maupun hasilpemerintah kabupaten kepulauan talaud bagian keempat pengelolaan keuangan desannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa,ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. bagian kelima ketatausahaan laporan pertanggungjawaban bupati melimpahkan kewenangan kepad jawaban pelaksanaan apb desa. bagian keenampenyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada diantaranya memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. bab xii akuntansi keuangan daerah bagian pertama sistientitas pelaporanentitas akuntansiperaturan bupati sebagaimana dimaksud pada sekurang kurangnya memuatmeliputi: sub sistem akuntansi satuan kerja, sub sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah, sub sistem akuntansi ppid dilaksanakan oleh fungsi akuntansi skpderdasarkan standar akuntansi pemerintahan bupati menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi yang antara lain mengenai baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri, dana cadangan, penjabaran mata uang asingdalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada butir dpemerintah kabupaten kepulauan talaudrosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh ppkskpd serta pejabat pengurus dan penyimpan barangdalam dilaksanakan oleh ppk skpd. paragraf laporan keuangan pada skpd skpd menyusun dan melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan apbd secara periodik yang meliputi laporan realisasi anggaran skpd, neraca skpd dan catatan atas laporan keuangan skpd. pemerintah kabupaten kepulauan talaud iis laporan pertanggung dilaksanakan oleh fungsi akuntansi padapemerintah kabupaten kepulauan talaudmerintah kabupaten kepulauan talaud aig pemerintah kabupaten kepulauan talaud ino laporan perubahan ekuitas lpe) catatan atas laporan keuangan lk), tugas pembantuan, cc.urusan pilihan,,,cc. tugas pembantuan kepada desa. materi ppd tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: dasar hukum,i pembantuankan dan atau desa, dan cc.:cc.an ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutanpemerintah kabupaten kepulauan talaud bagian keempatlima laporan keterangan pertanggung jawaban kpj) bupati ruang lingkup kpj mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan cc.rpm) dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp),merintah kabupaten kepulauan talaud penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk kabupateni pembantuankan, dan cc.agian keenammerintah kabupaten kepulauan talaudrinci dalam peraturan bupati tentang penjabaran pertanggung tujuhyang telah disetujui bersama dprd dan rancangan peraturan pemerintah kabupaten kepulauan talaud a.ipo bupati tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan apbd sebelum ditetapkan oleh bupati disampaikan kepada gubernur untuk evaluasi. hal hal yang berkenasebagaimana dimaksud padpejabat perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada melaporkan hasil pengawasannya kepada bupati. pemerintah kabupaten kepulauan talaud yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pengamanan aset daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang undangan dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah spip), spip terdiri atas unsur unsur: lingkungan pengendalian penilaian risiko, lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern, ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah daerah diatur lebih lanjut melauigian keempat review atas laporan keuangan pemerintah daerah wajib melakukan review atas laporan keuangan,dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. pemerintah kabupaten kepulauan talakepulauan talaud ttd cap ir. demi gagal, si, pembina utama madya nip. o11 pemerintah kabupaten kepulauan talaud penjelasan atasumum penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yangdalam undang undang dasar negara tahun perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka, transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. ii. demi peraturan daerah ini terdiri dari xviii delapan belas) bab dan (tiga ratus sembilan) cukup jelas cukup jelas.pemerintah kabupaten kepulauan talakoordinator pengelolaan keuangan daerahcukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelascukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas ppid mengusulkan bendahara penerima bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara penerimaan pembantu bendahara dengan memperhatikan usulan atasan langsung atau kepala skpd yang bersangkutan. s dkepulauan, daerah perbatasan, daerah terpencil dan tingkat kejahatan harga barangdan cukup jelas cukup jelasdan cukup jelas pemerintah kabupaten kepulauan talaud acukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas belanja bagi hasil diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja desdan cukup jelas pemerintah kabupaten kepulauan talaud. ketentraman dan ketertiban masyarakatkebutuhan yang bersesuaian dengan jumlah anggaran yang cukup besar, sehingga pembiayaan dibebankan dalam beberapa tahun anggaran. pemerintah kabupaten kepulauan talaudpemerintah desa, dengan ketentuan pemberdayaan masyarakat. huruf bantuan keuangan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan kepala desa dan perangkat desa. bantuan keuangan dari propinsi danadalahatas pengelolaan keuangan daerahtambahan lembaran daerah kabupaten kepulauan talaud nomor tahun kkekekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pemerintah kabupaten kepulauan talaud
par provinsi sumatera selatan peraturan daerah kota prabumulih nomor tahun tentang, bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan pengaturan tentangdan ketentuankota prabumulirabumulotaebut unit obk adalah unit skpd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam bentuk rumah sakit umum daerahbkotakota kotakotb kegiatankota sebagai pedoman dalam meny'kekayaanpihak lain yang dikuasai oleh pemerintah kota dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerahotaperaturanketatausahaan,, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ,dalam peraturan daerah, melaksanakan fungsi bud, dan melaksanakandalam hal kewenangan pemungutan pajak daerahmungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ppid selaku bud mengusulkan pejabat lingkungan skpd kepada walikotauntuk ditetapkan sebagai kuasa bud. kuasa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan walikota. kuasa bud sebagaimanaapbd, melaksanakan pemberian pinjaman daerahatas nama pemerintah kotapemungutan pajak daerah melaksanakan pemungutan pajak daerah selaku kpa. pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan pertimbanganbk, kpa mempunyai tugas: menyusun rka unit obk, menyusun dpa unit obkbkunit obk yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit obk yang dipimpinnya, mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit obk yang dipimpinnya, il. menetapkan ppt dan ppk unit skpd menetapkan pejabat lainnya dalam unit obk adalam melaksanakan kegiatan menunjuk pejabat pada skpd unit skpd selaku ppt. ppt sebagaimana dimaksud pada bertugasmembantutugas ppt dan atau pegawai asn yang menduduki jabatan struktural tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ppt, pa kpa dapat menetapkan pejabat fungsional untuk menjabatpada skpd, dan menyusunlaporan keuangan skpd. sebagaimana dimaksud pada tidakmenetapkan bendahara penerimaanuntuk melaksanakan tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada skp datas usul ppid selaku bud. bendahara penerimaansebagaimanadimaksudyangup, spp gu, spp tu, dan appsecara periodik, dan pemungutk menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. bendahara pengeluaran pembantuatu dan appunit obk sebagaimana dimaksud pada memiliki tugas dan wewenang,walikotadibantu oleh tapi yang dipimpin oleh sekretaris daerah. tapi sebagaimana dimaksud pada (l)terdiri atas pejabat perencana daerah, ppid, dan pejabat lain sesuai dengankebutuhan. tapi sebagaimana dimaksudpadarka skpd, membahas rancangannya skpd, menyiapkan suratedaran walikota tentang pedoman penyusunan rka, dan melaksanakan tugaskan sesuai dengansebagaimanadimaksudsebagaimanadimaksudekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam1 (satu) tahun anggaran. pembiayaan daerah sebagaimana dimaksudrinciansebagaimana dimaksud dalam 30'pendapatanbunga, penerimaanatastuntutangantiketerlambatanketentuan peraturan perundang undangan. pemerintatau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenalwalikotaatasperundang undangan. dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam d7untukmemberikanpenghargaanatasperaturanantar daerah maupun untukkabupaten kotabantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang bersausesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dana daruratsebagaimana dimaksud dalam 44(l)huruf diprioritaskan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerah. urusan pemerintahanyang menjadi kewenangan daerahsebagaimana dimaksud pada (l)terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapksebagaimana dimaksud pada dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajibterkait pelayanan dasar(l)dan dan standarharga satuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturanrencanaterdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tkota kepada pemerintah daerah lainnya dan atau dari pemerint sebagaimana dimaksud dalam huruf dirinci atas jenistransfersebagaimanadimaksudperundang undangan. kompensasisebagaimanadimaksudperaturanperundang undangan. pemerintpenghasilandalam hal belum adanya peraturan pemerintah, walikotadalam hal walikota menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai asn tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka pemerintah kota dikenakan sanksi beberapalanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam (l), sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. bumnnrangka pertanggungjawaban pelaksanaan apbd, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada wajibmenyampaikanwalikotperalatan dan mesin,jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah kota serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintkeuangan, danau tujuan tertentulainnya. bantuan keuangan sebagaimanadimaksud pada dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhanperaturanperundang undangan. bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiriatas: bantuan keuangan kepada pemerintah daerah provinsi, bantuan keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten kota,rovinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa,kepadapenerimawalikotanon alam,bencanadan atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada digunakan sesuai dengan ketentuanperaturankota. bagian kelima pembiayaan daerah paragraf umum pembiayaan daerah sebagaimana dimaksudkembali pemberian pinjaman daerah, dan atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuanperaturanperundang undangan. pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksudlainnyasesuaidengan ketentuanperaturannetosebagaimanadimaksudlampauanpenerimaan pad, penampakan penerimaan pendapatan transfer, cc. pelampauanpenerimaanlain lain pendapatan daerah(1l)sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerahtentangumn. penyertaan modal pemerintah kota sebagaimana dimaksudpadakotasebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam peraturan waliperaturanperundang undangan. paragraf2ota wajib melaporkan posisi surplusdalam tahun anggaran berkenaan. paragraf defisit batas maksimal jumlah kumulatif defisit apb. pemerintah kotai penyusunan rancangan anggaran pendapatan sementara untuk masing masing program dan kegiatan. waliadanrancangan pas disampaikan kepada dprd, walidan rka unit obk sebagaimana dimaksud pada dan disusudan rka unit obk sebagaimana dimaksud pada dan(l)hargasatuansebagaimanadimaksudpada huruf merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan walimutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperolehsetiap warga negaramaju untuktahunberikutnya. rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimanadimaksud pada dirinci sampai dengan rincian obyek rka skpd sebagaimana dimaksud pada juga memuat informasi mengenai urusan pemerintahan daerah,organisasi,standarhargasatuan,dan kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. rencana pendapatansebagaimanatapi menyusun dan menyiapkanrancangan surat edaran walikota tentang pedoman penyusunan rka skpd dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri. surat edaran sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatanrencana kebutuhan bmd dan kebijakan penyusunan apbd. surat edaran sebagaimana dimaksud pada diterbitkan paling lambat (satu) minggu setelah rancangan kua dan pas disepakati. kepala skpd dalam menyusun rka skpd sebagaimana dimaksud dalam mengacu pada surat edaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rka skpd sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan walikotasebagaimanadimaksudpada\|1l)dilakukan oleh tapi untuk menelaah kesesuaian antara rka skpd dengan: kua dan pas, prakiraanmajuyangtelahdisetujuitahunkebutuhan bmd, standar pelayanan minimal, proyeksiperkiraanmajuuntukoleh kepala skpdwalikotaprd dan walikota yangyangtentang apb dsebagaimanadan keterpaduan urusan pemerintahan daerahdanrancangan anggaran dan pendapatan belanja daerahperaturanperundang undanganyangwalikota paling lambat (lima belas) hari terhitung sejak rancangan peraturan daerah tentang apbd dan rancangan peraturan kepada daerahaturan daerahkepala daerahpimpinan sementara dprd menandatangani keputusan pimpinan dprd mengenai hasil penyempurnadan belanja daerahaturan daerahdimaksud pada sesuai dengan ketentuanperaturanperundang undangandanyang menerima atau menguasai uang kekayaan daerahwajibmenyelenggarakan penatausahaansesuaidenganketentuandiberiwewenangmengesahkanyasehat. bank umsebagaimana dimaksudpada dimuatdalamperjanjianantara ddengankotkota sesuai rencana pengeluaran, yang besaranlap. pemerintah kota berhak memperoleh bunga,jasa giro, dan atau imbalan lainnya atas dana yang disimpansebagaimanadimaksudpada disampaikan. tapi melakukan verifikasi rancangan dpa skpd bersama dengan kepalaskpd yang bersangkutan. verifikasiatasrancangan paska sebagaimana dimaksudpada\| )diselesaikanpalinglambat15 (lima belas) hari sejakditetapkannya peraturan walikotapersetujuan sekretaris daerah. dalam hal hasilverifikasisebagaimanadimaksudpada tidak sesuai dengan peraturan walikota untuk mengatur ketersediaandanadalam mendanai pengeluaran sesuai denganrencanakota, ketersediaan dana kas umum daerah, dan cc. penjadwalanpembayaranpelaksanaanyaketerbatasanwalikotkota. pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan melampirkan keputusan walikota tentang besaran sebagaimana dimaksud pada pengajuan spp sebagaimana dimaksud pada dilampiridengandokumenaslipertanggungjawaban penggunaangesakan tidak dapat menggunakan spp dan ataudokumen spl dilakukan oleh bendahara pengeluaranuntukperundang undangan. pengajuandokumen spl suntukpembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimanadimaksudperundang undangan. berdasarkan pengajuan spp psebagaimanapengadaan barang jasa,mitrapenggunaan up gu tu ls kepada melalui ppk skpd paling lambat tanggal bulanpadaya ketatausahaan pembiayaan daerah pelaksanaan dan ketatausahaan penerimaanota yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah(l) dilakukan dengan suratpengawasandan pengendalian. pengelolaan bmd sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan. bab vii laporanrealisasisemesterpertama anggaranpendapatandan belanja daerah dan perubahan anggaranpendapatandan belanjaiantar jenis belanja, antar obyek belanja, dan atau antar rincian obyek belanja. pergeseran anggaranantar organisasi, antarperubahan peraturan walikotatentang penjabaran apbd. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanjadimaksud padaaturan daerahwalikotakota mengusulkan pengeluaran untuk mendanaikeadaandaruratyangbelumtersedia anggarannyasebagaimanadimaksuddalam 152keadaan luarbiasasebagaimanadimaksuddalam 152158dan kepala unit obk menyusunnya skpd dan rka unit obk berdasarkan perubahan kua dan perubahan pas sebagaimana dimaksud dalam 153 rka skpdrangka memperoleh persetujuan bersama palinglambatdanrancangan peraturan walikotatentang perubahan apb untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh walikota. rancangan peraturan daerahevaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan untukmenguji kesesuaidengan: ketentuanperaturanperundang undanganyanglebih tinggi, kepentingan umum, perubahan rkd, perubahan kua, danperubahan pas,aturan daerah kabupaten kotamenetapkan rancangan tersebut menjadi peraturan daerah danhasil evaluasiubahan apbd menjadi peraturan daerah, dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan apbd menjadi peraturan kepala daerah, gubernurtersebutditetapkan. dalam hal pimpinan dprd berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan pimpinan sementara dprd menandatangani keputusan pimpinan dprd mengenai hasil penyempurnaan. bab viii akuntansidan pelaporankeuangan pemerintahsebagaimanadimaksud pada dilaksanakanolehentitasakuntansi(l)mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian,b,173 huruf merupakan pedoman bagi pemerintkotaperaturanperundang undangan. laporan keuangan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam dilakukan revi oleh aparatkotasebagaimana dimaksudpada disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan paling lambat (tiga) bulan setelah tahunanggaranberakhir. pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangankotaota, rancangan peraturan daerahkota sebagaimana dimaksud dalam 179peraturanperundang undangan. dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasiurusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babi penyusunanrancanganpertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjadaerah walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawabanpertanggungjawaban pelaksanaan apbd sebagaimana dimaksud pada dibahas walikota bersama dpr untuk mendapat persetujuanbersamasebagaimanadimaksud pada walikotamenyiapkanrancangan peraturan walikotatanggalpersetujuanrancangan peraturan daerahkotatentang penjabaran apbd, peraturan walimenetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerahdan rancangan peraturan walikotaapbd, peraturan daerahmenjadi peraturan kepala daerah, gubernur mengusulkan kepada menteri kekayaandaerahdanutangperundang undangan. penyelesaian piutang daerahyangmengakibatkan masalahperdatadapatdilakukanmelaluihapusan piutang daerahdiatur dalam peraturan walikota dengan bagian kedua pengelolaan investasi daerah pemerintah kotaota sebagaimana dimaksud dalam diatur dalam peraturan walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negerdsesuaidenganketentuanperaturanperundang undangan. ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bmd sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan daerah tersendiri mengenai pengelolaan bmdperaturanperundang undangan. walikota dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuanperaturani badan layanan umum daerah pemerintwalikota dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeragian kesatu umum walikotaota paling lambat tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah kota menerapkandalam hal pemerintah kotaakh. ridho yahya diundangkan prabumulih pada tanggal juni sekretaris daerah kota prabumulih,penjelasan atas peraturan daerah kota prabumulih. karenanya, pembaruan pengaturan ketentuan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah menghendaki penyesuaian melalui pengaturan melalui produk hukum daerah yang sesuai keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang perundangan yang lebih tinggi. dengan, pemerintah daerah diberikan ruang membentuk peraturan pelaksanaan yang dalam hal ini adalah peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. untuk itunomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah. dalam rangka melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peraturan daerah ini secara spesifik bertujuan menjadi peraturan pokok untuk pengelolaan keuangan daerahuntuk apbnyang dimaksud dengan "alokasi belanja"cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasbuatkepala daerahkepala daerah6oapusan secara mutlak"yang dimaksud dengan "penghapusan secara bersyarat" adalah kegiatan untuk penghapusan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerahabumulih tahun 2022kesehatan dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur kepulauan bangka belitung, menimbang bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi yang dijamin dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang pembunuhannya merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan provinsi kepulauan bangka belitung, diperlukan pendekatan kesisteman yang memadai agar kenikmatan terhadap hak atas kesehatan provinsi kepulauan bangka belitung dapat dirasakan secara optimal, cc. bahwa upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat tingkat rujukan merupakan urusan otonomi pemerintah daerah tingkat provinsi, sehingga diperlukan regulasi yang memadai agar penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan efektif'dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan. badan pengawas rumah sakit yang selanjutnya disebut barkejadian luar biasa yangpelayanan kesehatan dasar pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan rujupenyelenggaraan upaya kesehatan bagian kesatu umum pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya upaya kesehatan. dalam rangka menjamin terselenggaranya upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang kurangnya sebesar dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: ukm, ukp: dan cc. upaya kesehatan kegawatdaruratan, klb, dan bencana. penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan masyarakat. penyelenggaraan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada meliput raga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan kesehatan kegawatdaruratan, pelayanan darah, il. kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran,: kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas, perbaikan gizi, kesehatan jiwa, pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular, penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, pelayanan laboratorium. pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan aa. pelayanan kesehatan haji dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf pemerintah daerah melakukan pengkajian dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional yang merupakan pengetahuan tradisional daerah untuk dapat diterapkan. upaya kesehatan dilakukan dengan pendekatan promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitasi yang disertai dengan fasilitas pendukung. fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada meliputi: penelitian dan pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. bagian kedua pelayanan kesehatan setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib melaksanakan ukp dan ukm. dalam rangka menyelenggarakan ukp, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit wajib menyediakan pelayanan kesehatan bagi anak anak dan perempuan korban kekerasan. dalam rangka menyelenggarakan ukm, fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit wajib memiliki pejabat struktural dan tenaga fungsional yang khusus menangani ukm. penyelenggara pelayanan kesehatan wajib melaporkan penyelenggaraan ukm setiap (enam) bulan kepada dinas. dinas menyediakan sistem rujukan sebagai bagian dari sistem informasi kesehatan yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas rujukan. sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada dibangun dengan menggunakan sistem informasi dan teknologi. setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib turut serta dalam sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan upaya rujukan, wajib melakukan tindakan tindakan melalui sistem rujukan. seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan. seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki fasilitas rawat inap, wajib menyediakan layanan ambulans kegawatdaruratan. layanan ambulans sebagaimana dimaksud pada dapat berupa moda transportasi darat maupun moda transportasi laut penyeberangan. memberikan pelatihan kegawatdaruratan bagi pelayanan kesehatan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan pelatihan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. dalam hal terjadi bencana, penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan bantuan medis dan keperawatan. pemberian bantuan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh dinas. pemerintah daerah melakukan pencegahan, pemantauan penyakit dan penanggulangan klb penyakit pada saat dan pasca bencana. tata cara pencegahan, pemantauan penyakit dan penanggulangan klb sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. pemerintah dapat mendanai iuran jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. masyarakat sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi syarat yang meliputi: memiliki kartu tanda penduduk dengan domisili wilayah provinsi, memiliki surat keterangan miskin. memiliki identitas peserta yang dikeluarkan oleh bpjs kesehatan, dan bersedia untuk berobat pada fasilitas kesehatan tingkat tingkat pertama dan atau ruang rawat inap kelas iii pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan. syarat sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi anak terlantar. dalam rangka mendanai iuran jaminan kesehatan nasional bagi anak terlantar dalam panti sebagaimana dimaksud pada pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan sosial, melakukan pendataan anak terlantar daerah. bagian ketiga perencanaan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan: pelayanan kesehatan perorangan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. fasilitas sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi, preventif, kuratif, maupun rehabilitasi. fasilitas sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: rumah sakit: puskesmas praktek dokter spesialis, praktek perawat spesialis, klinik, instalasi farmasi rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan: optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan rehabilitasi medik. pemerintah provinsi wajib menyusun rencana pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. rencana sebagaimana dimaksud pada meliputi: rencana jenis fasilitas pelayanan kesehatan, rencana jumlah fasilitas pelayanan kesehatan, dan cc. studi kelayakan. studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan analisis kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakuk fasilitas, fungsi sosial, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (lima) tahun dan dapat direvisi satu kali dalam (lima) tahun. rencana sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan peraturan daerah. tata cara perumusan rencana sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. gubernur dapat membangun fasilitas pelayanan kesehatan wilayah tertentu tanpa melalui perencanaan sebagaimana dimaksud dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada diusulkan oleh dinas untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur. bab iii sistem informasi kesehatan pemerintah provinsi berkewajiban menyediakan sistem informasi kesehatan yang andal dan terintegrasi dengan sistem informasi pada setiap fasilitas kesehatan. sistem informasi kesehatan yang andal dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada disusun dengan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi. sistem informasi sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: data rumah sakit: kamar atau bangsal tersedia fasilitas kesehatan, jadwal praktik tenaga kesehatan, layanan antrian daring pada fasilitas kesehatan, layanan ambulans, dan layanan perawatan rumah. penyelenggara pelayanan kesehatan wajib mengelola sistem informasi kesehatan. penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi kesehatan yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, setiap orang berhak memperoleh informasi yang meliputi: informasi tentang upaya kesehatan yang terintegrasi komprehensif dan bertanggung jawab, dan informasi tentang data kesehatan diri termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterima sesuai peraturan perundang undangan. setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib merahasiakan informasi kesehatan yang dikecualikan sebagai informasi publik sesuai peraturan perundang undangan. gubernur memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang membuka informasi kesehatan yang dikecualikan sebagai informasi publik sebagaimana dimaksud pada bab rumah sakit bagian kesatu izin rumah sakit kelas badan usaha milik swasta dapat mendirikan rumah sakit kelas dengan izin gubernur. izin sebagaimana dimaksud pada meliputi: izin pendirian, dan izin operasional. rumah sakit kelas atau kelas yang hendak ditingkatkan menjadi kelas cukup mengajukan izin operasional sebagaimana dimaksud pada huruf permohonan izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan kepada gubernur melalui dinas dengan dilengkapi: salinan akta pendirian badan hukum, studi kelayakan, cc. rencana induk pengelolaan rumah sakit, rencana desain bangunapemohon, surat izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan, dan rekomendasi dari pemerintah kabupaten kota. studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan analisis yang meliputi: kajian kebutuhan layanan rumah sakit, kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, dan sumber daya, dan kajian kemampuan pendanaan. kajian kebutuhan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kajian demografi, kajian sosio ekonomi, kajian morbiditas dan mortalitas dengan sekurang kurangnya mempertimbangkan (sepuluh) penyakit utama, angka kematian, dan angka persalinan. kajian kebijakan dan regulasi, dan kajian aspek internal rumah sakit. kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kajian kesesuaian desain bangunan dengan rencana tata ruang wilayah, kajian keamanan dan infrastruktur lokasi, ccdaya manusia, dan jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan sederhana dan canggih. kajian kemampuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: perkiraan jumlah kebutuhan dan investasi dan sumber pendanaan, perkiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap perkiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur, perkiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap perkiraan sumber daya manusia, proyeksi arus kas selama (sepuluh) tahun, dan proyeksi laba rugi selama (sepuluh) tahun. rencana indukrencana desain bangunaaturan perundang undangan bidang rumah sakit. izin pendirian sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang (satu) kali. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin pendirian diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) disampaikan kepada gubernur melalui dinas dengan dilengkapi: izin pendiriandan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung, izin penggunaan bangunansesuai dengan peraturan perundang undangan bidang klasifikasi dan perizinanwajib diajukan selambat lambatnya (enam) bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir. dalam hal izin operasional telah berakhir masa berlakunya, rumah sakit dilarang beroperasi kecuali untuk pasien gawat darurat dan pasien rawat inap yang dirawat sebelum masa berlaku izin operasional berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin operasional diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bagian kedua badan pengawas rumah sakit bars provinsi merupakan lembaga nonstruktural bawah dinas.anggota bars provinsi berasal dari: unsur dinas, asosiasi perumahsakitan, organisasi profesi bidang kesehatan, akademisi, dan tokoh masyarakat. keanggotaan bars provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan anggota bars provinsi diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. bars provinsi sebagaimana dimaksud dalam berwenang untuk: menangani pengaduan masyarakat atas pelayanan rumah sakit, melakukan mediasi antara masyarakat dan rumah sakit yang bersengketa, memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit, dan memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai sanksi administratif yang akan dikenakan kepada rumah sakit. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan pengaduan, mediasi,pelayanan masalah kejiwaan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan sdmk odg yang terlantar. kriteria sdmk odg yang terlantar sebagaimana dimaksud pada meliputi: tidak mampu, tidak mempunyai keluarga, wali, atau pengampu, dan keluarganya tidak diketahui. pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh: satuan polisi pamong praja, dinas, dinas yang menyelenggarakan urusan sosial, dan rumah sakit jiwa, puskesmas. dalam hal diketahui adanya sdmk odg terlantar sebagaimana dimaksud dalam satuan polisi pamong praja dan dinas yang menyelenggarakan urusan sosial melakukan tindakan berupa: melakukan penjemputan, mengamankan lokasi yang terkena dampak akibat adanya sdmk odg terlantar, berkoordinasi dengan kabupaten kota dalam pengamanan sdmk odg sebelum diantar kerumah sakit jiwa, mengantarkan sdmk odg rumah sakit jiwa. tindakan lebih lanjut terhadap sdmk odg sebagaimana dimaksud pada dan upaya rujukan, diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. dalam rangka menyelenggarakan upaya rehabilitasi sosial, dinas yang menangani urusan sosial melakukan pembinaan didalam panti sosial. upayaketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitasi sosial sebagaimana diatur pada diatur dalam peraturan gubernur. pemerintah daerah melalui dinas yang menangani urusan sosial menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi sdmk odg yang telah menempuh upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan gubernur. bab peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas pengaduan terhadap kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. pengaduan sebagaimana dimaksud pada wajib diselesaikan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada tidak dapat terselesaikan, dan penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan rumah sakit, masyarakat dapat mengajukan pengaduan bars provinsi. dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah melalui dinas mengembangkan inovasi pelayanan publik bidang kesehatan. dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang, lembaga swadaya masyarakat, atau elemen masyarakat lainnya yang berjasa bidang kesehatan. pemerintah provinsi mengikutsertakan asosiasi profesi kesehatan dan asosiasi rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan sebagai bentuk peran serta masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur. bab vii koordinasi gubernur melakukan koordinasi kepada pemerintah kabupaten kota dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. koordinasi sebagaimana dimaksud pada berupa: fasilitasi pemerintah daerah kabupaten kota untuk meningkatkan status puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, konsultasi tata cara pengajuan izin pendirian dan izin operasional rumah sakit kelas cc. pemberian bimbingan teknis pelayanan kesehatan penanggulangan bencana bagi pemerintah daerah kabupaten kota dan rumah sakit, dan bentuk pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan. pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. bab viii pengawasan gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap: kualitas pelayanan penyelenggara pelayanan kesehatan, dan laporan pelaksanaan ukm sebagaimana dimaksud dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh dinas. bab sanksi administrasi setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam dan dan akan dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran, peringatan, pembatalan izin, cc. penyegelan tempat, pencabutan sementara izin, pencabutan sebagaian atau seluruh izin, penutupan lokasi, pemulihan fungsi ruang, denda administratif: pembongkaran, dan atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan. ketentuan mengenai pemberian sanksi administrasi pada ditetapkan dengan peraturan gubernur. bab pendanaan pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibebankan padagubernur kepulauan bangka belitung nomor tahun tentang badan pengawas rumah sakipelayanan kesehatan masyarakakepesertaan jaminan kesehatan nasional kartu indonesia sehat bagi masyarakat provinsi kepulauanundangrzaldi romanp) lunmiskinman makagorontal gubernur adalah gubernur gorontalo. kabupaten kota adalah kabupaten kota provinsi gorontaloiro hukum dan organisasi adalah biro hukum dan organisasi setda provinsi gorontalo. penyelenggaraan bantuan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak hak konstitusional yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum lainnya kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini. penerima bantuan hukum adalah setiapgorontaloproses penyidikan, penuntutan, dannomor tahun tentang advokatbab asas dan tujuan bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas, keadilan, karo hukum asisten sekda wagub "an anu persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi: efektifitassgorontalo, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung an aaa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh biro hukum dan organisasi dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan peraturan daerah ini. biro hukum dan organisasi.iro hukum dan organisas: sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berupasama penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada berlaku selama (satu) tahun dan dapat diperpanjang. birohukum asisten sekda wagubdan organisaskaro hukum asisten sekda wagub bn ialfpalykaro hukum asisten sekda wagub faunakaro hukum asien ktp wisnukaro hukum asisten sekda miskiorganisasi. dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, biro hukum dan organisasipemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada gubernur melalui biro hukum dan organisasi pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum. pemberian bantuan hukum per perkara atau per kegiatan yang telah dibiayai dengan apbd provinsi tidak dapat menggunakan apbn dan apbd kab kotaarghukum asisten sekda wagub edc penjelasan atumum provinsi gorontalo sebagai salah satu daerah otonom indonesia memiliki jumlah penduduk jiwa penduduk provinsi gorontalo, menurut data bps provinsi gorontalo termasuk salah satu provinsi yang penduduk misinya berjumlah data bps gorontalo tahun september masyarakat miskin melalui pendekatan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah provinsi gorontalogorontalo. flv.gorontalo. ditetapkan gorontalo pada tangga septonbci gubernur control,f rusli habibie diundangkan gorontalo pada tanggal september' sekretaris (ngjelas hy ele karo hukum asisten wagub alptarif retribusi jasa umum. beberapa ketentuan tarif retribusi jasa umumada lampiran iii huruf angkaotolstruktur dan besarnya tarif jenis retribusi jasa umum satuan matammawawa sma man jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja balai ken ema pen pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja seorang paket pelatihan pkk bagi paramedis per orang per paket pelatihan pkk bagi teknisi per orang per paket pelatihan pkk bagi pengelola jasa boga per orang per paket pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran per orang per paket pelatihan pkk bagi mahasiswa per orang per paket bemtangasap pa. dengananalisa secara specrofhotomeer jpersampel oo bamambentmenggnanpit107 256dmanateinsattam anona s3, salinan pad bagar terwujud efektifitas dalam pemberian piagam dan sertifikat diperlukan pengaturangubernur nomor tahun tentang tata naskah dinas lingkungan pemerintah propinsi daerah istimewa yogyakarta. memutuskanprovinsi adalah pemerintah provinsi daerah istimewa yogyakarta,, piagam adalah tanda penghargaan atau penetapan atas usaha, karya atau keteladanan kelompok dan atau perorangan yang dicapai: sertifikat adalah surat keterangan, keterangan atau tanda bukti seseorang dalam keikutsertaan atau pencapaian prestasi karena tugas dan karya, termasuk surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan https). bab kewenangan penandatanganan piagam gubernur karena kewenangannya menandatangani piagam sebagai berikut piagam yang diperuntukkan bagi seseorang dan atau kelompok karena karya, keteladanan atau prestasinya demi kepentingan masyarakat luas: piagam yang diperuntukkan bagi seseorang karena pengabdiannya dalam karya dan tugasnya demi kepentingan pemerintah dan negara, piagam yang diberikan kepada seseorang dan atau kelompok karena tugas atau prestasinya yang membawa nama harum daerah baik tingkat nasional maupun internasional: piagam yang diberikan kepada seseorang karena keberaniannya dan kelulusannya dalam menyelamatkan kewibawaan pemerintah, pejabat, keselamatan umum atau karena penyelamatan kekayaan negara daerah. gubernur memberikan kuasa penandatanganan piagam kepada sekretaris daerah atau pejabat eselon dalam hal piagam yang diperuntukkan bagi seseorang dan atau kelompok karena prestasi dibidang tugasnya: piagam yang diperuntukkan bagi seseorang karena pengabdian bidang tugasnya. bab iii kewenangan penandatanganan sertifikat gubernur karena kewenangannya menandatangani sertifikat yang diperuntukkan pada pendidikan, pelatihan, penataran lebih atau sama dengan dari lima ratus jam pelajaran. gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan sertifikat dengan kriteria sebagai berikut pendidikan, pelatihan, penataran lebih dari atau sama dengan seratus jam pelajaran sampai dengan kurang dari lima ratus jam pelajaran kepada sekretaris daerah dan skpd yang terkait, pendidikan, pelatihan, penataran lebih dari atau sama dengan delapan puluh lima jam pelajaran sampai dengan kurang dari seratus jam pelajaran kepada asisten sekretaris daerah dan penanggungjawab pelaksana kegiatan, pendidikan, pelatihan, penataran lebih dari atau sama dengan empat puluh lima jam pelajaran sampai dengan kurang dari delapan puluh lima jam pelajaran kepada kepala pendidikan dan pelatihan dan pejabat penanggungjawab pelaksana kegiatan: pendidikan, pelatihan, penataran kurang dari empat puluh lima jam pelajaran kepada penanggung jawab kegiatan: bab ketentuan penutupentuk dan kewenangan penandatanganan piagam dan sertifikat lingkungan pemerintr. tri arjun imaji, sc.erlu menetapkan peraturan gubernur tentang tata naskah formulir retribusi jasa umuformulir retribusi jasa umum. dalam peraturan gubernur ini yang dimaksud denganformulir ssd, sport, skr, skrk, skrdkbt, dan skrdlbulir surat setoran retribusi daerah (ssd) ssd surat setoran retribusi daerah pemerintah provinsi diy ssd dinas badan biro on (surat setoran retribusi daerah) nomor urut alamat seeeeeereeeninenanenenananani metric usi lo. lllllli tekanan naa tahun dalan nama alamat dprd lillliiii lil) harap diterima uang sebesar . w.o.ooooooenknln (dengan huruf) (enannanannlnlnlannana an) dengan rincian penerimaan sebagai berikut men ns. uang tersebut diterima pada tanggal . j.modena yogyakarta, pengguna anggaran bendahara penerimaan kuasa pengguna anggaran bendahara penerimaan pembantu formulir surat pendaftaran obyek retribusi daerah ord) ord surat pendaftaran obyek retribusi daerah pemerintah propinsi diy nomor formulir dinas badan biro oo formulir pendaftaran wajib pajak retribusi pribadi badan kepada yth. perhatian harap diisi dalam rangkap (dua)kepala dinas badan bio lon provinsi diy, langsung atau dikirim melalui pos paling lambat tanggal . diisi oleh wajib pajak retribusi pribadi badan nama lengkap kewarganegaraan juni wna alamat tempat tinggal jalan nomor rt rw kelurahan nomor telepon kode pos tanda bukti uji jkt isim dan tgl tanda bukti uji photo copy dilampirkan) dan tgl kartu keluarga photo copy dilampirkan) pekerjaan usaha pegawai negeri pegawai swasta jari pemilik usaha jose oooonnnenennnennnnnnnannnnanannannannn nama instansi tempat pekerjaan atau usaha alamat (dari yogyakarta,dprd yang diberikan nama jelas nip: tanda tangan formulir surat ketetapan retribusi daerah (skr) skr surat ketetapan retribusi daerah pemerintah propinsi diy skr dinas badan biro on (surat ketetapan retribusi daerah) nomor urut alamat reoeoneenennenennncdi gr. cdi gr. cdi jumlah ketetapan pokok jumlah sanksi bunga oo. \|. kenaikan jumlah keseluruhan denganhurut u w a perhatian harap penyetoran dilakukan pada bank bendahara penerimaan . iok) formulir surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar (skrk) skrk surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar pemerintah propinsi diy skrk dinas badanibiro coca (surat ketetapan retribusi daerah nomor urut tekanan naa kurang bayar) alamat seeneeeeeneeennnenanennannanan masa metric usi lois llllllii p & & & & &kurang bayar tambahan (skrdkbt) skrdkbt surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan pemerintah propinsi diy skrdkbt dinas badan biro on (surat ketetapan retribusi daerah nomor urut tekanan naa kurang bayar tambahan) alamat reoeooeenenneneennet p dtlebih bayar (skrdlb) skrdlb surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar pemerintah propinsi diy skrdlb dinas badan biro con (surat ketetapan retribusi daerah nomor urut kanak nana lebih bayar) alamat seeneeeeeneeennnenanenenannanean masa metric usi lois lllllli tekanan naa tahun dalan nama alamat dprd llllllili lili tanggal jatuh tempoen retribusi yang terutang anna. kredit retribusi setoran yang dilakukan sanannnnkannka lain lain saat dikurangi kompensasi tahun yang akan datang hutang retribusi naannakannnnnnannnnllnl jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a w b c) brp ananda jumlah kelebihan pembayaran pokok retribusi (3d brp sanak. sanksi administrasi bunga nanannknkaana kaka jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang senat yogyakarta, pengguna anggaran kuasa pengguna anggarangubernur dan bupati walikota se provinsi daerah istimewa yogyakarta telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai penyelenggaraan program jaminan kesehatan semesta pada tanggal september: bahwa dalam rangka menuju terintegrasinya penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan semesta provinsi daerah istimewa yogyakarta perlu adanya penyamaan persepsi mengenai kepesertaan, paket layanan, serta sistem dan prosedur pelayananlurahsudlurahberdasarkan pada prinsip sebagai berikut kegotongroyongan: nirlaba: cc. keterbukaan: kehati hatian: akuntabilitas: efisien dan efektivitas, portabilitas,. peserta sebagaimana dimaksud pada terdiri dari peserta penerima bantuan iuran dan peserta mandiri. peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud padapeserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada otomatis mendapatkan pelayanan kesehatan. peserta mandiri sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan gubernurll rumah sakit, pemberian obat obatan generik, pelayanan gawat darurat dan tindakan medis lainnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan:, ppk iii meliputi rumah sakit umum khusus tipe dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan., berdasarkan besarnya iuran. jenis paket manfaat pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada dan prosedur pelayanan jadestemberi pelayanan kesehatan yang berada dalam wilayah kabupaten kota luar domisili peserta jadesta, dalam dan luar provinsi yang tidak menjalin kerjasama dengan penyelenggardan dinas kesehatandan dinas kesehatansama antara penyelenggara jadesta dengan ppk. pembayaran biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diberikan dengan cara pengembalian (reimbursement) sesuai dengan ketentuan paket manfaat pemeliharaan kesehatan jadesta sebagaimana dimaksud dalam bab lembaga pengelola dana jadesta bagian kesatu lembaga penyelenggara jadesta persiapan integrasi lembaga penyelenggara jadesta persiapan integrasi terdiri atas unit pelaksana teknis badan penyelenggara kesehatan sosial babel jamkesos) provinsi daerah istimewa yogyakarta, kabupaten dapengelolaan dana jamkesda dikoordinasikan tingkat provinsi oleh balai penyelenggara jamkesos untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan administrasi keuangan. bagian kedua lembaga penyelenggara jadesta terintegrasi lembaga penyelenggara jadesta yang terintegrasi provinsi, akan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lembaga sebagaimana dimaksud pada mengelola dana jadesta yang terdiri dari iuran peserta penerima bantuan iuran dan peserta mandiri. bab vii anggaran jadesta besaran iuran untuk peserta penerima bantuan iuran ditetapkan sebesar (tujuh ribu lima ratus rupiah) per jiwa per bulan. besaran iuran sebagaimana dimaksud pada dapat ditinjau kembali dan ditetapkan dengan keputusan gubernur atas persetujuan bupati walikota. besaran iuran sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk menjamin peserta jadesta. dalam hal peserta mandiri menginginkan pelayanan melebihi paket manfaat dasar pelayanan kesehatan wajib membayar iurenerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ditanggung bersama. penyelenggara jadesta melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan standar akuntansi. penyelenggara jadesta wajib mengkoordinasikan paket manfaat pemeliharaprovipengawasan terhadap pengelolaan keuangan badan penyelenggara jadesta dilakukan oleh pejabat fungsional pengawasada tahun besaran iuran untuk peserta penerima bantuan iuran ditetapkan sesuai dengan anggaran masing masing pengelola jadesta sebagaimana dimaksud dalam semua ketentuan sistem jaminan kesehatan provinsi daerah istimewa yogyakarta wajib menyesuaikan dengan peraturan gubernur ini, paling lambat (tiga) bulan sejakrovinsi daerah istimewa yogyakarta il.pada tanggal september dengan maksud untuk sinkronisasi, koordinasisalah satu tindak lanjut komitmen tersebut disusunlah peraturan gubernur yang mengatur tentang sistem jaminan kesehatan semesta provinsi daerah istimewa yogyakarta. ii. demi cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan prinsip kegotong royongan adalahkeseluruhan rakyat indonesia. yang dimaksud prinsip nirlaba adalah pengelolaan dana amanat dengan tidak dimaksudkanyang dimaksud dengan prinsip keterbukaan, kehati hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas adalah dengan menerapkan prinsip prinsip manajemeyang dimaksud dengan prinsip portabilitas adalah bahwadaerah istimewa yogyakarta. yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah dimaksudkan agar seluruh penduduk daerah istimewa yogyakarta menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh penduduk daerah istimewa yogyakarta, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi penduduk daerah istimewa yogyakarta dan pemerintah daermandiri, sehingga pada akhirnya sistem jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh penduduk daerah istimewa yogyakarta. yang dimaksud dengan prinsip dana amanat adalahyang dimaksud dengan prinsip dana amanat dan hasil pengelolaan dana jadestamei bentuk kartu peserta jadesta bagian depan damei jenis paket manfaat pemeliharaan kesehatan dan prosedur pelayanan jadesta konsultasi medis serta komunikasi, informasi dan edukasi kie): pemeriksaan fisik dan pengobatan umum: pemeriksaan dan pengobatan gigi, laboratorium sederhana, tindakan medis sederhana, pelayanan kesehatan ibu hamil (bumi) nifas menyusui, bayi dan balita: pelayanan dan pengobatan gawat darurat: persalinan normal dan dengan penyulut (pond): pelayanan dan efek samping, penunjang diagnostik lain yang tersedia puskesmas: dan pemberian obat obatan generik. pelayanan rujukan pasien rumah sakit strata cc. kasus kasus yang belum ditanggung sebagai berikut pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan, general check up, kir kesehatan: bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika: infertilitas (upaya untuk punya anak), pengobatan alternatif, protests gigi tiruan: pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam: dan pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial. il. syarat mendapatkan paket manfaat pemeliharaan kesehatan puskesmas menunjukkan kartu identitas peserta:illilakukan (satu) bulan sekali secara kolektif paling adalah hardcore dan file dalam compact disk). setiap pasien disertai berkas fotokopi kartu identitas: fotokopi ktp bagi peserta yang sudah berusia atas (tujuh belas) tahun (khusus rawat inap): fotokopitangani pasien: (b) resume medis dengan penulisan diagnosa akhir: (c) resume tindakan operasi, bila ada tindakan, dan (d) hasil penunjang diagnostik. pendukung tagihan (billing) sebagai berikut (a) rincian biaya tindakan: (b) rincian penunjang diagnostik, (c) rincian obat obatan: (d) rincian bahan medis habis pakai bhp) dan alat kesehatan alves): dan (e).eserta sasaran jamkesda dapat menyampaikan keluhan kepada.da dilakukan oleh puskesmas danvdengan puskesmas. tingkat rumah sakit il. paket manfaat pemeliharaan kesehatan spesialis dan sub spesialis rawat jalan konsultasi medis dan kie: pemberian obat obatan generik yang mengacu pada pedoman formularium jadesta: dan pelayanan dan efek samping. rawat inap akomodasi rawat inap pada kelas iii: pemberian obat obatan generik yang mengacu pada pedoman formularium jadesta: konsultasi medis dan kie: persalinan dengan resiko tinggi dan penyulut (pond): pelayanan rehabilitasi medis: pelayanan intensif, dan pelayanan dan efek samping. rawat darurat merupakan gawat darurat medis antara lain perdarahan hebat: batuk darah hebat, sesak nafas berat, tidak sadarkan diri pingsan, kejang: nyeri perut terus menerus: dan muntah dan buang air besar terus menerus. il. pelayanan yang dibatasi biaya hemodialisis, kasus kanker, jantung, dan stroke. kacamata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak. pelayanan penunjang diagnostik canggih. ii. kasus kasus yang tidak ditanggungadalah: fotokopi ktp (bagi yang telah berusia tahun atas): fotokopi kartu keluarga c1): surat rujukan dari ppk untuk pelayanan ppk ii: surat rujukan dari ppk untuk pelayanan ppk iii:pasien menanda tangani rekapitulasi biaya. setiap pasien dibuatkan resume medis. dilaksanakan kajian kasus:vi. pembiayaan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta mengacu tarif peraturan daerah atau tarif yang ditetapkan oleh kementerian kesehatanper kunjungandesta maksimal (lima belas juta rupiah) per tahun kecuali masyarakat miskin. untuk kasus hemodialisa diberikan jaminan sebesar (lima ratus ribu rupiah) per kunjungan. untuk kasus kanker, tindakan kemoterapi dibatasi (satu) seri dengan batasan bantuan maksimal (lima juta rupiah) per kunjungan dan radio therapy untuk (satu) seri bantuan maksimal (tiga juta lima ratus ribu rupiah). pengelola jamkesda, dapat memberikan bantuan biaya melebihi (lima belasprovinsi, pemerintah kabupaten kota dan pengelola jamkesda. vii. mekanisme pengajudilakukan secara kolektif (satu) bulan sekali, paling lambat tanggal bulan berikutnya. viii. syarat syarat klaim: fotokopi kartu identitas peserta: fotokopi ktp bagi pasien yang berusia atas (tujuh belas) tahun:: resume medis dengan penulisan diagnosa akhir: laporan tindakan operasi bila diperlukhasil pemeriksaan penunjang diagnostik: surat keterangan tim komite medik sesuai indikasi medis: rincian biaya tindakan meliputi tindakan medis non operatif, tindakan medis operatif. cc) rincian biaya penunjang diagnostik dan hasilnya (bila diperlukan): rincian biaya obat obatan: rincian biaya bhp dan alves, rincian pembiayaan per pasien yang ditandatangani pasien keluarganya:provinsieserta sasaran jadesta dapat menyampaikan keluhan kepad:menanggapidestabila diperlukan darah untuk transfusi, darah disediakan oleh pmixengan rumah sakit. gubernur daerah istimewa yogyakarta, salinan sesuai dengan aslinya kepala biro hukum, kpengungkapan dugaan pelanggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur daerah istimewa yogyakarta, menimbang bahwa, bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas laporan masyarakat dan aparatur sipiungkapan dugaan pel: peraturan gubernur tentang pedoman pelaksanaan pengungkapan dugaan pelanggaran. bab ketentuan umum dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan:daerah istimewa yogyakartapelanggaran terhadap asas pemerintahpelapor pengungkapan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut whistleblowerdisetiap skpd yang bertugas mengelola pengaduan yang disampaikan oleh pelapor whistleketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturab jenis pelanggaran pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh whistleblower meliputi: korupsi, kolusi dan nepotisme kkn), pelanggaran terhadap asas pemerintahan negara yang baik,. bab iii hak hak pelapodenganupp tidak langsung melaluidalam huruf disediakan oleh upp tingkat skpd atau upp tingkat pemerintah daerah. laporan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan melalui upp tingkat skpd atau upp tingkat pemerintah daerah. laporan pengaduan kepada upp dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut disampaikan kepada upp tingkat skpd dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi skpd, atau disampaikan kepada upp tingkat pemerintah daerah dalam hal materi laporan pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi skpdtugas dan struktur organisasi upp susunan organisasi upp tingkat skpd sebagai berikut penanggung jawab kepala skpd, ketua sekretaris kepala bagian tata usaha, dan cc. anggota para pejabat eselon iii dan yang dinilai berintegritas. susunan organisasi upp tingkat pemerintah daerah sebagai berikut: pengarah gubernur, ketua sekretaris daerah: cc. sekretaris inspektur, anggota para asisten sekretariat daerah, kepala dinas pendapat, pengelolaan keuangan dan aset, kepala badan kepegawaian daerah, kepala biro hukum, kepala biro organisasi, sekretariat unsur inspektorat, unsur badan kepegawaian daerah, unsur biro hukum tugas upp tingkat skpd sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikutakhir kepada kepala skpd, membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan kepala skpd. upppemerintah daerah melalui sekretariat pengaduan inspektorat. cc. pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf sebagai berikut benturan kepentingan, keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan, dan perlu pendalaman pemeriksaan. tugas upp tingkat pemerintah daerah adalah mengelola pelimpahan pengaduan dari upp tingkat skpd dengan tahapan sebagai berikut menerima pelimpahan upp tingkat skpd dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan, berkoordinasi dengan upp tingkat skpd sebagai pihak yang memberikan pelimpahan, cc.gubernurmembuat laporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap (enam) bulan sekali kepada gubernur. bab pengelolaan pengaduan pengelolaan pengaduan oleh upp tingkat skpd dilakukan dengan tahapan sebagai berikut registrasi setiap whistleblower yang menyampaikan laporan pengaduan diberikan nomor register, nomor register whistleblowertingkat skpd. setelah nomor register diberikan, upp tingkat skpd melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut dalam hal materi laporan pengaduan sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian analisis, dalam hal materi laporan pengaduan bukan kewenangannya maka laporan pengaduan akan diteruskan skpd lain yang terkait atau upp tingkat pemerintah daerah, dalam hal materi laporan pengaduan bersifat sumur tidak jelas maka upp tingkat skpd akan meminta informasi tambahan kepada whistleblower, jika identitasnya jelas, atau tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas pelapor (whistledalam huruf angka memuat haldalam huruf dan huruf upp tingkat skpd memberikan rekomendasi awal kepada tim penanganan pengaduan berupa pengumpulan bahan dan keterangan (surveillance), penanganan dan atau pemeriksaan, dan atau tindaklanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh upp tingkat pemerintah daerah apabila penanganan pengaduan akan dilimpahkan. dalam hal penanganan pengaduan tidak dilimpahkan kepada upp tingkat pemerintah daerah, maka upp tingkat skpd melakukan penanganan pengaduan untuk kemudian memberikan rekomendasi akhir kepada kepala skpd. ketentuan pada berlaku mutasi mutans terhadap pengelolaan pengaduan oleh upp tingkat pemerintah daerah. upp tingkat pemerintah daerah berhak melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus dengan mekanisme sebagai berikut setelah mendapatkan rekomendasi upp tingkat skpd, upp tingkat pemerintah daerahpejabat pegawai skpd, hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan: laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku, rekomendasi kepada gubernur atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa: penjatuhan hukuman disiplin, dan atau pengembalian kerugian negara. bab vii monitoring dan evaluasiupp tingkat skpd maupun upp tingkat pemerintah daerah. upp tingkat pemerintah daerah memonitor dan atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh upp tingkat skpd. upp tingkat pemerintah daerah menyelenggarakan sistem monitoringskpd. bab viii penghargaan whistleblowerterkait kelompok jasa dan kelompok barang bahan habis palampiran pada: bagian sewa tempat dan perlengkapan pertemuan ditambah (satu) angka yaitu angka (empat belas), kelompok jasa ditambah (satu) huruf yaitu huruf honorarium ajudan dan sopir pejabat negara, kelompok jasa huruf tentang biaya pendidikan diubah, lampiran pada kelompok barang huruf bahan habis pakai pada: nomor jenis trophy diubah dan ditambah huruf baru yaitu huruf a511022 sampai dengan huruf a511024, nomor jenis cinderamata diubah dan ditambah huruf baru yaitu huruf a811014 sampai dengan huruf a811051sewa tempat dan perlengkapan pertemuan jenis tempat satuan tarif( rp) sewa tanaman untuk ruangan pejabat negara gubernur dan wakil gubernur) kriteria tinggi tanaman buah bulan diameter pot jenis tanaman aglonema, palem, natrium honorarium ajudan dan sopir pejabat negara no\| profesi ' e satuan harga rp) loo ajudan pejabat negara orang bulan sopir pejabat negara orang bulan biaya pendidikan perincian kegiatan satuan keterangan pendidikan kepemimpinan peraturan diklat kepemimpinan tingkat per orang gubernur nomor diklat kepemimpinan tingkat iii seorang tahun diklat prajabatan gol iii hari tentang kerja) per orang penyelenggaraan diklat prajabatan gol dan pelatihan ja. cons reguler hari kerja) per orang surat keputusan gubernur daerah istimewa yogyakarta cons eks honorer dan nomor hari kerja) seorang kep tentang biaya penyelenggaraan pelatihbarang bahan habis pakai semasa oom taman oli intoravoanearuer a15 trophy dan kaca ajah temeramaa cinderamata perak kereta ber cm) cinderamata perak kereta cm) kencana kuda (ukuran 34x buah cm) cinderamata perak kereta sama esa (aa dom 8x13,5em) alalilnfon\| karta damian mayor kencana kuda (ukuran buah ,8x cm) alelillooagaaai aman man jratsoan kencana kuda (ukuran buah ,8x11, cm) alelilnlsolaamataaf aman amor kencana kuda (ukuran buah cm) bag kecil (ukuran 10x 10x cm), buah detail ukir cinderamata perak prambanan alah sangan etaetoam dan saro000 cinderamata perak prambanan besar (ukuran 16x 16x buah cm), bahan lebih banyak cinderamata perak andong kuda abe jon anang kasam aga tuan cinderamata perak andong kuda (ukuran 18x 10x cm), buah bahan lebih banyak cinderamata perak tugu jogja ukuran buah cinderamata perak tugu jogja ukuran buah cinderamata perak borobudur cinderamata perak borobudur cinderamata perak borobudur sarimbit sutera atom alat tenun bukan mesin, handmade, og1 motif, corak penuh, set pembalikan manual, warna tajam, limited edition edisi terbatas) sarung selendangalsjafa motif tenun baron berpaut mand tni lo3s sarimbit sutera mataram atom set motif tenun baron tanpa payet sarimbit sutera selendang besar sarimbit sutera selendang besar alah jalan atom motif kristal berpaut bahan kemeja sutera atom alah motif kristal meter) aan too als o39 bahan kemeja sutera atom buah motif baron meter) bahan kemeja sutera atom ala lafaoso motif kristal meter) aman los rangkaian bunga papan ukuran buah ,25x2 o4p rangkaian bunga papan ukuran buah ,5x2m ali paten aro xsiiliosa (rangkaian bunga mga stream buah xlslililoss (rangkaian bunga meja (sedang buah lalu jai jai \|o4e rangkaian bunga meja (besar) . buah 'xlalilitos7 (rangkaian bunga standing bulan a18\| rangkaian bunga ucapan buah 'xlslilioss (rangkaian bungaatas peti buah kotak dos souvenir ukuran buah los kotak dos souvenir ukuran bupasuruan, menimbang bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan pajak air tanah dantata cara penetapan nilai perolehan airdajak daerah, peraturan bupatipasuruan nomor tahun diubah sebagai berikut ketentuan angka dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut pejabat yang ditunjuk adalah kepala bidang pendataan, penetapan dan pelaporan atau kepala bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan. kepala bidang pendataan, penetapan dan pelaporan pendapatan adalah bidang pada badan keuangan daerah. ketentuan diubah dengan menyisipkan (satu) angka diantara angka dan angka yaitu angka sehingga berbunyi sebagai berikut 5a. bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan adalah bidang pada badan keuangan daerah yang menangani perencanaan dan pengendalian pendapatan, penagihan dan keberatan serta pengembangan dan pembinaan pendapatan. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut surat ketetapan pajak daerah skpd) sebagaimana dimaksud pada ditanda tangani oleh kepala bidang pendataan, penetapan dan pelaporan atas nama kepala bkd. ketentuan dalamnjelasan ataspenjelasan pengelolaan pajak daerah yang baik menandakan bahwa pemerintah kabupaten pasuruan telah menjalankan amanat rakyat dan amanat pemerintah dengan baik. sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta kemampuan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi tarif pemungutan pajak air tanahii. demi cukup jelas cukup jelas tambahan berita daerah kabupaten pasuruan nomor lampiran peraturan bupati pasuruan nomor tahun tanggal september volume dan harga dasar air tanah kelompok volume air (m3) dan nilai perolehan air rp. m3) industri dengan bahan baku air non industri dengan bahan baku air bupati pasuruan, ttd. irsyad yusuf
bupati kapuas hulu provinsi kalimantan barat ( vw wwwdian meat" memperhatikan berita acara nomor dpmd pemdes tanggal april tahunmemutuskan:an desa mengusai kecamatan saidegan ditegask. penetapan dan penegasan penyelesaian perselisihan batas wilayah desa tanjung kecamatan said dengan desa mengusai kecamatan said kabupaten kapuas hulu sebagaimana dimaksud dalam berdasarkasebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: deskripsi segmen batas antara desa tanjung kecamatan said dengan desa mengusai kecamatan said adalah dari bukit penunjuk tembak lurus sungai urat. akibat dari penetapan wilayah administratif desa pihak terkait harus mengakui hal pengelolaan yang telah kelola secara turun temurun serta tidak mempersulit segala urusan terkait hal pengelolaan sumber daya alam yang telah dikelola secara turun temurun tersebutli bupati kapuas hulu, a.m. nasir diundangkan putussibau pada tanggal sekretaris daerah ten kapuas hulu,pusat kesehatan masyarakat puskesmas) sebagai salah satu unit pelaksana teknis daerah utd) pada dinas kesehatan kabupaten demak yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga puskesmas dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi pelopor pembangunan berwawasan kesehatan, bahwa pelayanan kesehatan oleh puskesmas bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan jasa publik (public goods)hingga dipandang perlu untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ppk blue) pada puskesmas wilayah kabupaten demak dan sebagai dasar hukum penerapan ppk blue tersebut perlu disusun pola tata kelola blublue puskesmasblue puskesmasblue puskesmasblue puskesmaspuskesmasblue puskesmaspuskesmasblue puskesmasundangan dan prinsip bisnis yang sehat. bab struktur organisasi bagian kesatu pengelola blue puskesmas blue puskesmas dikelola oleh pejabat pengelola yang terdiri atas: kepala blue puskesmas, kepala sub bagian tata usaha, cc. penanggungjawab ukm, penanggungjawab ukp dan perawatan kesehatan masyarakat puskesmas): dan penanggungjawab jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan blue puskesmas. dalam mengelola blue puskesmas, pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada dibantu oleh pegawai blue puskesmas.untuk diangkat sebagai pejabat pengelola blue puskesmas adalah sebagai berikut: dokter, dokter gigi atau sarjana kesehatan yang didalamnya ada kurikulum kesehatan masyarakat, memiliki kompetensi dalam mengelola blue puskesmas: memiliki kemampuan memimpin dan membina hubungan antar manusia, memiliki prestasi, berdedikasi tinggi, tidak tercela dan loyal blue puskesmaskepala blue puskesmas sebagai pejabat pengelola blue diangkat dan diberhentikan oleh bupati. kepala blue puskesmas bertanggungjawab kepada bupati melalui kepala dinas kesehatan. kepala blue puskesmas sebagaimana dimaksud dalam mempunyaib.menyusun rencana strategi bisnis rsb) blue puskesmas: menyiapkan rencana bisnis anggaran rba) blue puskesmaskepala dinas kesehatan. kepalakepala blue puskesmaskepala blueblue puskesmaskepalapejabat keuangan blue pejabat keuangan blue puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati. pejabat keuangan bertanggung jawab kepada kepala blue puskesmas. persyaratan untuk diangkat sebagai pejabat keuangan blue puskesmas adalah sebagai berikut: kepala bagian tata usaha atau pejabat yang tunjuk, memiliki sertifikat tentang penatalaksanaan keuangan, mampu membuat neraca keuangan, mampu membuat laporan keuangan, mampu membuat laporan inventaris barang dan aset, mampu melaksanakan pengelolaan kas dan utang piutang, dan mampu membuat dokumen keuangan. pejabat keuangan blue puskesmas sebagai penanggung jawab keuangan berkewajiban: mengkelanja blue puskesmas:sebagaimana dimaksud dalambagian ketiga penanggungjawab ukm penanggungjawab ukmmasyarakat ukm). penanggungjawab ukm dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban sebagai berikut: menyusun rencana bisnis anggaran pelayanan ukm, melaksanakan kegiatan pelayanan ukm sesuai dengan rencana bisnis anggaran, menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan ukm, menyelenggarakan ukm esensial yaitu. menyelenggarakan ukm pengembangan yaitumenyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan ukm, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan ukm, mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang ukm, menerima pendelegasian wewenang dari kepala blue puskesmas: dan j . jawab ukm: memberikan informasi dan laporan kepada kepala blue puskesmas,nya, memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bawahannya, memberikan teguran, peringatan kepada bawahannya, meminta pertanggungjawaban dari bawahannya, memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahannya, melakukan penilaian kinerja bawahannya, mengajukan pemberian penghargaan bagi bawahannya, j . bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan ukm,empat penanggungjawab upaya kesehatan perorangan ukp) dan perawatan kesehatan masyarakat puskesmas) penanggungjawab ukp dan puskesmasperorangan ukp) dan perawatan kesehatan masyarakat. penanggungjawab ukp dan puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai kewajiban sebagai berikut: membantu dalam menyusun rencana bisnis anggaran pelayanan ukp, melaksanakan kegiatan pelayanan ukp sesuai dengan rencana bisnis anggaran, menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan ukp, menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari (one day care), home care, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium, dapur gizi, dan founder serta pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan ukp, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan ukp, mempertanggungjawabkan kinerja operasional bidang pelayanan ukp, menerima pendelegasian wewenang dari kepala blue puskesmas: danjawab ukp dan puskesmas sebagai berikut: meminta informasi dan petunjuk dari kepala blue puskesmas:, memberikan pembinaan dan penilaian terhadap bawahan, memberikan teguran, peringatan, dan atau penghargaan kepada bawahan, meminta pertanggung jawaban dari bawahannya, bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan bidangpelayanan ukp, dan merencanakan, menyusun, mengatur, melaksanakan, mengoordinasikan,mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem administrasi dan manajemen pelayanan. bagian kelima penanggungjawab jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan blue puskesmas penanggungjawab jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan blue puskesmas bertugas terhadap pelayanan jaringan puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa serta pelayanan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. bab kebijakan dasar blue puskesmas bagian kesatu identitas blue puskesmas blue puskesmas wajib memiliki identitas yang jelas untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. identitas sebagaimana dimaksud pada meliputi: nama, kategori, cc. jenis, status: dan alamat. kategori sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: blue puskesmas kawasan perkotaan, blue puskesmas kawasan pedesaan, dan blue puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. jenis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: blue puskesmas perawatan, atau blue puskesmas non keperawatan. status sebagaimana dimaksud pada huruf adalah status akreditasi yang meliputi: tidak terakreditasi: terakreditasi dasar, terakreditasi madya, terakreditasi utama: atau terakreditasi paripurna. identitas blue puskesmas sebagaimana dimaksud pada wajib dicantumkan pada papan nama blue puskesmas dan dokumen terkait dengan penyelenggaraan blue puskesmas. bab tim mutu pelayanan tim mutu pelayanan dibentuk bertujuan untuk membantu kepala blue puskesmas dalam mengawal layanan kesehatan berbasis mutu dan keselamatan pasien. tim mutu pelayananutu pelayanan menunjuk salah satu anggotanya menjadi ketua. ketua tim mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada memiliki masa kerja paling lama (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. tim mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada mempunyai tugas sebagai berikut: membantu kepala blue, mengembangkan program peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien puskesmas,,keselamatan pasien puskesmas: dan melakukan pencatatan, pelaporan dan analisa masalah terkait denganutu pelayanan membantu kepala blue puskesmas dalam pengawasan etika dan profesionalitas sumber daya pelayanan. pembentukan tim mutu pelayanan dan tugasnya ditetapkan dengan keputusan kepala blue puskesmas. bab xii satuan pengawas internal satuan pengawas internal dibentuk untuk membantu kepala blue puskesmas bidang pengawasan intern yang terdiri dari unsur pegawai blue puskesmas. pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala blue puskesmas. satuan pengawas internal berada bawah dan bertanggung jawab kepada kepala blue puskesmas. persyaratan untuk ditugaskan sebagai anggota satuan pengawas internal meliputi: memiliki etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai, memiliki pendidikan dan atau pengalaman teknis dibidang pengawasan, memiliki sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit, dan tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola blue puskesmas. satuan pengawas internal mempunyai tugas sebagai berikut: melakukan pemeriksaan intern keuangan dan pemeriksaan operasional blue puskesmas, menilai pengendalian intern dan pelaksanaan pengelolaan blue puskesmas, menyusun dan melaporkan hasil pemeriksaan serta menyampaikan saran perbaikan kepada kepala blue puskesmas: dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala blue puskesmas terhadap hal hal strategis yang dihadapi blue puskesmas. satuan pengawas internal mempunyai fungsi membantu kepala blue puskesmas dalam pengendalian dan pengawasan internal gunafungsinya, satuan pengawas internal bekerja sama dengan dewan pengawas. bab xiii komite kesehatan kecamatanblue puskesmas. komite kesehatan kecamatan sebagaimana dimaksud pada memiliki fungsi: membantu pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh blue puskesmas. memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh blue puskesmas. melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja blue puskesmas. masa kerja komite kesehatan kecamatan ditetapkan selama (lima) tahun. pembentukan komite kesehatan kecamatan ditetapkan dengan keputusan camatdemakkabupaten demak. bab xiv tata kerja dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat penanggungjawab satuan unit kerja lingkungan blue tata usaha, pejabat, dan penanggung jawabberjalan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala blue puskesmas dibantu oleh pejabatkepala blue puskesmasblue puskesmasxvi pendapatan dan biaya blue, apbd, apbn: dankegiatan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. pendapatan bluekepala badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah setiap semester melalui kepala dinas kesehatan. format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai ppk bluebadan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerahersentase sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dalam rba dan dpa blue puskesmas oleh badan pengelolaan keuangan pendapati perencanaan dan penganggaran bagian kesatu perencanaan blue puskesmas menyusun rencana strategi bisnis blue puskesmas. rencana strategibluecana strategiengelolaan keuangan blue puskesmas. ketentuan lebih lanjut mengenai rba berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai ppk blue. bab xviii pelaksanaan anggaran bagian kesatu dpa blue puskesmas dpa blue puskesmas terdiri darikepala badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerahpa blue puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh bupati dengan kepalakepala blue puskesmaskepalaagian keempatketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasisama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, kepala blue puskesmasenamketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barangutd puskesmas adalah utd padademak. pemilik puskesmas yang selanjutnya disebut pemilik adalah pemerintah daerah kabupaten demakkabupaten demaktelah ditetapkan oleh bupati untuk menerapkan ppk blue berdasarkan hasil penilaian tim penilai. pola tata kelola adalah peraturan kebijakuptsurplus anggaran bluetahun anggaran berikutnya kepada kepala badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. bagian kedua pelaporan dan pertanggungjawabbbadan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah. pengawasan operasional bluepuskesmas. bab xxcana strategis bisnis rsb) dan rencana bisnis dan anggaran rba)tandar pelayanan minimal blue puskesmas dengan peraturan bupati. standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada diusulkan olehpuskesmas. dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh puskesmas karena keahlian dan kompetensinya serta bertanggungjawab terhadap kepala puskesmas. tenaga kontrak adalah tenaga yang direkrut oleh puskesmas berdasarkan keahlian dan kebutuhan dengan jangka waktu tertentu yang disahkan oleh kepala puskesmas. tokoh masyarakat adalah orang per orang yang karena reputasi dan perilakunya dapat dijadikan teladan bagi masyarakatunit kerja adalah unit fungsional sebagai tempat tenaga fungsional puskesmas serumpun, dewan pengawas ataupun forum masyarakat madani menjalankan aktifitas profesinya, yang dapat berbentuk unit, bagian dan koordinator.puskesmblue puskesmas yang selanjutnya disebut dpa bluepuskesmas. tarif adalah ketentuan biaya atas sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya. bab maksud dan tujuan pola tata kelola blue puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi blueblue puskesmas sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (goodmacam konflik yang terjadi blue puskesmas. bab iii nama, logo dan alamat nama puskesmas adalah puskesmas yang telah ditetapkan oleh bupati. logo blue puskesmas adalah: makna logo sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: bentuk segi enam hexagonal melambangkan: keterpaduan dan kesinambungan yang terintegrasi dari (enam) prinsip yang melandasi penyelenggaraan puskesmas. makna pemerataan pelayanan yang mudah diakses masyarakat. pergerakan dan pertanggungjawaban puskesmas wilayah kerjanya, b.irisan dan buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, yaituuntuk memelihara dan meningkatkan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan perorangan,, bidang segitiga mewakili (tiga) faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat yaitu, genetik, lingkungan dan perilaku, bentuk palang hijau dalam bentuk segi enam melambangkan, pelayanan kesehatan yang mengutamakan promosi preventif,, dan g.warna putih melambangkan pengabdian luhur puskesmas. tempat operasional blue puskesmas berada wilayah kecamatan kabupaten demak bab visi, misi dan motto puskesmas visi, misi dan motto blue puskesmas adalah visi, misi dan motto yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan. bab kedudukan blue puskesmas kedudukan blue puskesmas merupakan upt lingkungan dinas kesehatan yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas kesehatan. kepala dinas kesehatan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. bab tugas tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah pemerintah daerah melalui dinas kesehatan mempunyai tugas membina, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan blue puskesmas. pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan blue puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemerintah daerah berwenang: menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi, dan tarif pelayanan, menetapkan standar pelayanan minimal blue puskesmas: cc. mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola blue puskesmas: memberhentikan pejabat pengelola blue puskesmas karena sesuatu hal yang menurut ketentuannya membolehkan untuk diberhentikan: dan menyetujui dan mengesahkan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran. bab viijumlah anggota dewan pengawas ditetapkan sebanyak (tiga) orang yang salah satu dari anggota diangkat sebagai ketua dewan pengawas. anggota dewan pengawas terdiri dari unsur: a.dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan blue puskesmasdan memberikan pendapat serta saran kepada kepala daerah mengenai setiap masalah yang dianggap paling penting bagi pengelolaan blue puskesmas, melaporkan kepada kepala daerah tentang kinerja blue puskesmas, memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan blueviii prinsip tata kelola blue puskesmas blue puskesmas dikelola berdasarkan pola tata kelola yang didalamnya memuat: struktur organisasi, prosedur kerja, cc. pengelompok, responsibility, dan independensi.
salinan bupati demak provinsi jawa tengah: dan makan minum jamuan tamu rumah dinas pimpinan dprd. belanja rumah tangga pimpinan dprd dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab iii pembiayaanketentuan lain lain belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam diberikan terhitung mulai bulan junan, pencapaian prioritas dan sasaranrencana kerja pemerintah daerah kabupaten kapuas huldan fungsi rkd kabupaten kapuas hulu tahun berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan perangkat daerah. pedoman bagi pemerintahanencana anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kapuas hulu tahun pemerintahan daerah menggunakan rkd kabupaten kapuas hulu tahun untuk evaluasi penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten kapuas hulu tahun sebagai bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd tahun anggaran perangkat daerah menggunakan rkd kabupaten kapuas hulu tahun dalam melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah dengan bappedaprd dengan rencana kerkn. juli ann kah ulu, eng ps: aia nas dna) diundangkan putussibau pada tanggal juli vpn jabat sekret daerah kabupaten kapuas hulu, or aa sar ani ppn6 penaserta dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat, telah ditetapkan peraturan bupati demak nomor tahun tentang perubahan tarif retribusi jasa usaha beserta perubahannya, bahwa tarif retribusi pelayanan tempat khusus parkir sebagaimana diatur dalam peraturan bupati demak nomor tahun perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga, perkembangan perekonomian dan kemampunomor tahun tentang perubahan tarif retribusi jasa usaha:. ketentuan dalam lampirandiubah, dengan perubahanperubahan stuktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir jenis penerimaan tarif rp) keterangan pariwisata kawasan makam sunan kalijaga kadilangu: sepeda sepeda motor sekali masu sedan, jeep, pick dan sekali masu sejenisnya mini bus dan sejenisnya: dan sekali masu bus dan truck sekali masupass bupati bungosebagaimana yang diatur dalam peraturan bupati nomor tahun yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan bupatisipil yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit: selama .nypenginapan hotel untuk seluruh pejabat pegawai negeri sipil dapat menginap pada penginapan hotel yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan hotel yang telah ditetapkan. perjalanan dinas pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas sebesar (enam puluh persen) dari uang harian. terhadap pelaksanaan perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang terdapat biaya setoran dimana penginapan telah ditanggung, maka biaya penginapan untuk hari efektif kegiatan tidak diberikan dan uang harian diberikan sebesar (tiga puluh persen) pada hari efektif kegiatan. biaya perjalanan dinas digolongkan dalam (tujuh) tingkatan, yaitu: golongan diperuntukan bagi bupati, wakil bupati, dan pimpinan dprd, golongan diperuntukan bagi pejabat eselon ii, anggota dprd dan pejabat fungsional gol. iv c atas, golongan diperuntukan bagi pejabat eselon iii dan pejabat fungsional gol. iv a dan gol. iv golongan diperuntukan bagi pejabat eselon dan pejabat fungsional gol. sampai dengan iii golongan diperuntukan bagi pegawai negeri sipil non eselon gol. iii dan gol. iv: golongan diperuntukan bagi pegawai negeri sipil gol. gol. ii, dan calon pegawai negeri sipil, dan golongan diperuntukan bagi tenaga honorer. bagian kedua tanggung jawab perjalanan dinas setiap kepala skpd bertanggung jawab atas tertib administrasi dan pelaksanaan perjalanan dinas lingkungan kerja masing masing. pejabat. a0 pejabat yang berwenang wajib membatasi perjalanan dinas menyangkut jumlah personil yang ditugaskan dan atau lamanya waktu perjalanan dinas. (l) personil yang melaksanakan perjalanan dinas harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas yang telah selesai dilaksanakannya. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada berupa: spp rampung yang telah ditandatangani oleh pejabat tempat tujuan perjalanan dinas, dan bukti riil yang dikeluarkan untuk biaya transportasi serta biaya penginapan. terhadap perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat kepegawaian, bimbingan teknis, seminar atau yang sejenis selain menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada juga harus menyampaikan laporan tertulis dengan ketentuan sebagai berikut: sekurang kurangnya memuat dasar dilakukannya perjalanan dinas, waktu dan tempat tujuan, aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan perjalanan dinas, hasil yang diperoleh, kesimpulan dan saran tindak lanjut, dibuat secara perorangan atau kolektif sesuai dengan nama yang tercantum dalam sp. penyerahan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada dan atau laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada kepada bendahara pengeluaran dilakukan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah tiba kembali tempat kedudukan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku terhadap: perjalanan dinas yang dilakukan oleh bupati wakil bupati, perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan dprd (l) pejabat personilberkenaan dengan biaya pelaksanakerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tuntutan ganti rugi keuangan daerah, tindakan administratif: tindak lainnya menurut ketentuan yang berlaku. bab v. a1 bab pembebanan dan pembiayaan bagian pertama pembebanan biaya perjalanan dinas dibebankan pada: anggaran belanja skpd dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi skpd tersebut: atau anggaran belanja skpd yang memberi penugasan dalam hal perjalanan dinas dimaksud dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan atau program kegiatan yang menjadi tanggungjawab skpd tersebut demi kepentingan negeri daerah, pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk untuk pegawai negeri sipil dan atau tenaga honorer yang bukan merupakan aparat pemerintah daerah, sepanjang perjalanan dinas tersebut dilakukan atas persetujuan bupati. pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kecukupan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dengan mempertimbangkan aspek kewajaran bagian kedua pembayaran biaya perjalanan dinas (l) biaya atas pelaksanaan perjalanan dinas dibayar oleh bendahara pengeluaran, dengan ketentuan sebagai berikut berdasarkan hasil perhitungan tertentu atas komponen biaya perjalanan dinas, dan dapat dibayarkan secara keseluruhan, pembayaran dilakukan sebelum perjalanan dinas dimulai, dalam keadaan tertentu, pembayaran dapat dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas sepanjang biaya atas perjalanan dinas dimaksud belum tersedia dalam persediaan uang kas pada bendahara pengeluaran atau berdasarkan pertimbangan tertentu menyangkut administrasi perjalanan dinas. pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas beban anggaran belanja tahun anggaran berkenaan. apabila pelaksanaan perjalanan dinas dimulai pada akhir tahun anggaran berkenaan dan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, maka: pembayaran. a2 pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berkenaan sepanjang: lamanya perjalanan dinas dimaksud kurang dari (tujuh) hari: atau uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran masih mencukupi. pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang lamanya perjalanan dinas dimaksud lebih (tujuh) hari, atau uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi dan atau telah disetorkan kas daerah, atau adanya hari libur pada saat persiapan pelaksanaan perjalanan dinas. (l) berdasarkan dan spp, pejabat pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu membuat rincian perhitungan biaya dinas meliputi: uang harian, biaya transportasi bahan bakar minyak: dan biaya penginapan. rincian perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas. berdasarkan perintah bayar dan atau atas persetujuan dari pejabat yang berwenang, bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran sesuai jumlah yang tercantum dalam rincian perhitungan biaya dimaksud. bagian ketiga larangan pembayaran (l) tidak dibenar, meskipun untuk hal tersebut diterbitkan lebih dari satu dan spp. dalam hal tertentu yakni dalam rangka efisiensi dan atau ketepatan waktu terhadap pelaksanaan suatu kegiatan kedinasan, pejabat yang berwenang dapat memberikan perintah perjalanan dinas berikutnya kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan atau tenaga honorer yang tengah melaksanakan perjalanan dinas, dengan kriteria sebagai berikut: maksud dilaksanakannya perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya meskipun pada tempat tujuan yang sama, atau maksud . a3 maksud dan tujuan perjalanan dinas tersebut berbeda dari perjalanan dinas sebelumnya. demi kepentingan administrasi pertanggungjawaban keuangan dan spp atas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada dapat dikirimkan melalui famili dan atau jasa pengiriman barang lainnya sedemikian rupa hingga dapat diterima oleh yang bersangkutan dalam tanggal yang tercantum dalam dan spp. bab pelaksanaan perjalanan dinas bagian pertama administrasi dan perhitungan lamanya perjalanan dinas untuk keseragaman dan tertib administrasi berkenaan dengan pelaksanaan perjalanan dinas, bentuk dan cara pengisian sp, spp, serta besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. (l) pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan spp untuk perjalanan dinas yang dananya telah tersedia dalam apbd. dalam melakukan perjalanan dinas, setiap spp hanya berlaku untuk (satu) orang yang diperintahkan ditugaskan, kecuali ditentukan lain menurut ketentuan peraturan yang berlaku. pejabat yang berwenang dalam menerbitkan spp, sekaligus menetapkan alat angkutanserta tujuan dari perjalanan dinas tersebut. (l) penetapan jumlah hari perjalanan dinas dalam dan spp berkaitan dengan perjalanan dinas keluar daerah, disesuaikan antara hari efektif tugas kedinasan ditambah dengan jumlah hari selama dalam perjalanan pergi pulang dan waktu penyelesaian administrasi. penetapan jumlah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut: apabila hari kegiatan ibukota provinsi atau ibukota kabupaten kota dalam wilayah provinsi selama (satu) hari, maka lamanya perjalanan dinas dalam dan spp berjumlah (tiga) hari, apabila hari kegiatan luar daerah luar provinsi selama (satu) hari, maka pencantuman lamanya perjalanan dinas dalam dan spp berjumlah (empat) hari. bagian kedua . a4 bagian kedua pengisian dan perhitungan rampung spp (l) spp merupakan alat pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. spp dibuat sekurang kurangnya dalam rangkap (dua) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati ini, dengan ketentuan: asli spp dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan bendahara pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku: photocopy spp dipergunakan sebagai bahan administrasi arsip bagi pejabat pada skpd yang melaksanakan fungsi kepegawaian. tulisan yang terdapat pada dan atau spp tidak boleh ada penghapusan dengan menggunakan alat penghapus sejenisnya dan atau tulisan lain yang tidak perlu. untuk setiap perubahan tulisan padayang berwenang. terhadap hal hal diluar ketentuan yang diatur pada dan maka atas penerbit(l) pada spp harus mencantumkan: tanggal berangkat dari tempat kedudukan tempat tinggal dengan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang, tanggal tiba dantanggal tida kembali ditempat kedudukan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang. pejabat terkait pada tempat yang dikunjungi sebagaimana dimaksud pada huruf antara lain: sekurang kurangnya pejabat struktural instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi atau kabupaten kota yang dikunjungi: kepala unit pelaksana teknis dinas, sekretariat kecamatan, sekretaris desa, ketua dan ketua untuk instansi pemerintah yang berada lingkungan pemerintah kabupaten kota, pejabat berwenang pada lembaga lainnya diluar instansi pemerintah. bab vi. a15 bab ketentuan lain lain dalam hal bupati wakil bupati secara bersama berhalangan, maka demi kepentingan dinas dan manfaat yang akan diperoleh, maka sekretaris daerah atas nama bupati dapat memberikan perintah persetujuan tertulis dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka penghematan anggaran, seyogyanya tidak melakukan perjalanan dinas bilamana sesuatu urusan dapat diselesaikan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedi yang berlaku. ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati ini, berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari apbd. bab vii penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, makadan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . a16 sukarno berita daerah kabupaten bungo tahun nomor lampiran peraturan bupati bungo nomor tahun tanggal september tentang ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawbupati,negeri sipil dan tenaga honorer lingkungan pemerintah kabupaten bungo contoh bentuk surat perintah sp) yang ditandatangani oleh bupati dakbupati bungo, tembusan contoh bentuk surat perintah sp) yang ditandatangani oleh wakil bupati manga laswakil bupati bungo, tembusan contoh bentuk surat perintah sp) yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati pemerintah kabupaten bungo, nip. pangkat tembusan contoh bentuk surat perintah sp) yang ditandatangani oleh asisten sekretaris daerah atas nama bupati pemerintah kabupaten bungo ran ub. asisten ., nip. pangkat tembusan contoh bentuk surat perintah sp) yang ditandatangani oleh kepala skpd atas nama bupati pemerintah kabupaten bungo . (nama skpd) nc)" jalan . nomor . telp. . ee) muara bungo surat perintah nomor spykepala skpd pemerintah kabupaten bungo . (nama skpd) nrc)" jalan . nomor . telp. . muara bungo surat perintah nomor spy. nama (yang memberikan perintah) pennenennananannanaan jabatan kepala. (nama skpd)pejabat atas nama kepala skpd pemerintah kabupaten bungo . (nama skpd) rc)" jalan . nomor . telp. kepala. (nama skpd) memerintahkankepala . (nama skpd) (nama jabatan), nip. pangkat tembusanremas limabupati bungo,dussekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten bungo, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bungonegara adalah bupati dan wakil bupati, pejabat yang berwenang adalah pejabat negara, pimpinan dprd dan kepala satuan kerja perangkat:: surat perintah yang selanjutnya disingkat adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi perintah untuk melaksanakan tugas tertentu,, tempat kedudukan adalah tempat kota dimana instansi berada: terasering adalah penugasan sementara waktu, lumpur.wakil bupati bungo,, nip. pangkat ub. asisten . nip. pangkat contoh bentuk surat perintah perjalanan dinas spp) yang ditandatangani oleh kepala skpd atas nama bupatibatman ditetapkan muara bungo pada tanggal . an. bupati bungokepala skpd (halaman depan) pemerintah kabupaten bungo . (nama skpd) nu, jalan . nomor . telp. . surat perintah perjalanan dinas nomor studypejabat atas nama kepala skpdkepala . (nama skpd) . (nama jabatan), nip. pangkat keterangan dari pejabat yang memberi perintah kedudukan pegawai yang tanggal tanda tangan tanggal tanda tangan diberi perintah dari pejabat daerah penugasan yang dikunjungi yangberhalangan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan pejabat yang berwenang tidak dapabab asas umum (l)luar tugas rutin sehari hari tempat kedudukan yang dilakukan ditempat yang dituju yang dilaksanakan oleh pejabat negara, pimpinan anggota dprd, pegawai negeri sipil dan atau tenaga honorer. perjalanan dinas dilaku tersebut. bab iii tata cara perjalanan dinas bagian pertama dasar perjalanan dinas secara administratif, perjalanan dinas dilakukan berdasarkan pada: surat resmi yang berasal dari luar skpd, yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan negara daerah, atau uraian tertulis atas rencana perjalanan dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dan atau demi kepentingan negara daerah. uraian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf sekurang kurangnya memuat: waktu dan tempat tujuan perjalanan dinas, maksud dilaksanakannya perjalanan dinas, cc. pejabat personil yang akan melaksanakan perjalanan dinas, jumlah dana yang dibutuhkan beserta mata anggaran yang menjadi sumber pembiayaan perjalanan dinas, aktivitas yang akan dilaksanakan selama berada ditempat tujuan, hasil yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dan atau kepentingan negara daerah. . (l)desatatau menjemput mengantargian kedua pemberian perintah perjalanan dinas perintah perjalanan dinas dilakukan melalui penerbitan dan spp yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. perjalanan dinas yang dilakukan oleh bupati wakil bupatiimpinan dan atau anggota dprd, penerbitan dan spp bagi yang bersangkutan ditandatangani oleh: ketua dprd: wakil ketua dprd, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf berhalangan, atau anggota dprd yang ditunjuk ketua dprd, apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf berhalangan. . (l) perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala skpdegawai negeri sipil dan atau tenaga honorer, penerbitan dan spp ditandatangani oleh: kepala skpd, atau pejabat setingkat bawah kepala skpd yang ditunjuk untuk mewakili atas nama kepala skpd, dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf berhalangan. dalam hal kepala skpd, pegawai negeri sipil atau tenaga honorer akan melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi atau melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi harus didasarkan pada perintah persetujuan tertulis dari bupati wakil bupati. (l) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam juga berlaku bagi: pegawai negeri sipil yang berasal dari luar skpd berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tanggung jawab skpd, calon pegawai negeri sipil. penerbitanskpd yang menjadi atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan. (l)intah persetujuan tertulis dari bupati wakil bupati. penerbitan dan spp bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh: sekretaris daerah atas nama bupati: kepala instansi vertikal yang bersangkutannerbitan dan spp sebagaimana dimaksud pada. sebelum menandatangani dan spp, pejabat yang berwenang terlebih dahulu memperhatikan dokumen tertulis yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjalanan dinas, yakni dalam bentuk: mencermati substansi yang terkandung dalam surat resmi sebagaimana dimaksud dalam huruf mencermati substansi yang terkandung dalam uraian tertulis rencana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf bab biaya perjalanan dinas bagian pertama jenis biaya biaya perjalanan dinas, terdiri: uang harian, yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal: biaya transportasi bahan bakar minyak: dan biaya penginapanbahan bakar minyak dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dibayarkan sesuai dengan biaya riil. selain biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam terhadap bupati wakil bupati, pimpinan anggota dprd dan pejabat eselon dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan juga uang representatif. uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan penuh dalam hal melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan huruf huruf huruf huruf huruf dan huruf uang harian diberikan sebesar (tiga puluh persen) dalam hal melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf penghitungan (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada dihitung pada hari efektif pelaksanaan kegiatan. . (l) biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa biaya angkutan umum melalui transportasi darat laut, terhadap biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat diberikan dan biaya transportasi diganti dengan biaya bahan bakar minyak. (l) demi kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas, maka bupati wakil bupati, pimpinan anggota dprd, dan pejabat eselon sertabupati wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah dapat menggunakan ajudan. penggunaan sopir bagi pejabat pegawai negeri sipil selain pejabat sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari bupati wakil bupati. sopir sebagaimana dimaksud pada dan merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat paling tinggi golongan ii (l) biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam dan huruf huruf huruf huruf dan huruf biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan terhadap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah. biaya penginapan dihitung berdasarkan lamanya efektif kegiatan ditambah (satu) hari. uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas diberikan: untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang kurangnya (enam) jam pulang dan pergi, menurut banyakpegawai
salinannyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten lumajang wajib menerapkan etika pelayananuntuk mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu yang efisien, terbuka dan kompetitif, perlu didukung kualitas sumber daya aparatur pelaksana pelayanan terpadu satu pintu dengan menjunjung tinggi kode etik pelayanan terpadu satu pintu, bahwa untuk mewujudkan aparatur pelaksana pelayanan terpadu satu pintugatur kode etik penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu53 tahun20101l38 tahun 2017kodeetikpenyelenggarabupati adalah bupati lumajang. pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten lumajang. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten lumajperangkat daerahkepala dpmptsp adalah kepala dpmptsp kabupaten lumajang. penyelenggara ptsp adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan nonperizinan serta penanaman modalkode etik pelayanan perizinanlayanan perizinan ptsp. pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk menghukum. bab kode etiksikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan perizinan'adil tidak diskriminatif, terbukalahdan nonperizinan. dalam pelayanan perizinan, penyelenggara ptsplayanan perizinan, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen perizinan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan perizinlayanan perizinan, menghindari dan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara dalam pelayanan perizinanramahyelenggara ptsp sebagaimana dimaksud pada dalammelaksanakan tugasnya dilarang: meminta dan atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohomohon, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung didalam kantor dan atau diluar ruangan kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja yang mengarah kepada tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan kaidah, norma atau aturan perundang undangan yang berlaku, melakukan tindakan dan atau perbuatan diluar tanggungjawabnya sebagai penyelenggara ptsp dan atau yang menjadi kewajiban pemohon izin'melaksanakanproses pelayanan perizinan yang diskriminatif, melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak pemohon dalam proses pelayanan perizinan, mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada pemohon, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dan atau menerima, hadiah dan atau imbalan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan,pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud diperiksa oleh majelis kode etik aparatur sipil negara kabupaten lumajang. majelis kode etik sebagaimana dimaksud berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat berwenang untuk memberikan sanksiyelenggara ptspyelenggara ptsp, menerima pengaduan atau keluhan dari penyelenggara ptsp serta dari pemohoyelenggara, ptsparat: terlaksananya pengawasan perilaku penyelenggara ptsyanan perizinanmajelis kode etikkepada penyelenggara ptsp yang melanggar kode etik. bab sanksi pelanggaran terhadap etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan: sanksi moral:dan atau,dan atau cc. pernyataan penyesalan. sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: teguran lisan, teguran tertulis, cc. pernyataan tidak puas, pemberhentian secara sepihak,dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan aturan disiplin pns. pemberisanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukatas usulan kepala perangkat daerahberdasarkan rekomendasi darsintang peraturan bupati sintang nomor tahun tentang pedoman perawatan arsipkearsipan kabupaten kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota, dan unit kearsipan pada pemerintah daerah yang berada lingkungan satuan kerja perangkat daerah skpd) sebagai pencipta arsip dan pelaksana pengelolaan arsip, bahwa guna menyediakan bahan bukti kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah serta bukti pertanggung jawaban nasional kepada generasi sekarang dan yang akan datang arsip perlu diselamatkan dan dilestarikan secara berkala, bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu disusun pedoman perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang, bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf dan diatasbaikan, dilakukan dengan cara menambal dan menyambung.: kertas harus bebas ligninyang sesuai mempunyai ketahanan renggang yang baik, mempunyai kandungan zat pengisi dalam kertas bawah bab iiifle, foto diletakkan secara vertikal dalam amplop kertas yang bebas sulfur, satu amplop maksimal berisi lima lembar foto. selanjutnya amplop disimpan pada kotak yang bebas asam dan bebas sulfur. apabila amplop dan label rusak,"c.n master copy sebagai bentuk layanan informasi,ita film dibersihkan dengan zat kimia cair tricloroethane atau dengan alkn kaleng agar diganti dengan can terbuat dan plastik. menjaga 55y0 65y6 rh. untuk pita film yang putus dapat disambung kembali mengguna celotape. bahan bahan tersebut diatur secara vertikal dalam laci laci rak atau kotak. bahan bahan tersebut diatur secara vertikal dalam laci laci rak atau kotak. arsip pita suara kaset tape recorder).cccal pada laci laci metal. kondisi lingkungan harus stabil dengan temperatur dan kelembaban rh. arsip elektronik menggunakan perangkat lunak (disket dan hard disk) yang berkualitas baik. membaca up informasi yang terdapat dalam fisik arsipik dan panas serta menjaga kebersihannya. menjaga kestabilan temperatur berkisar dan kelembaban arsip mikrofilm mikrofilm dalam bentuk roll sebaiknya digunakan secara hati karena mudah tergores. mikrofilm yang berupa master sebaiknya dicetak dalam bentuk positif. film disimpan secara vertikal pada kotak yang bebas asam dan bebas sulfur, atau pada reel plastik yang bebas klorin. setiap film perlu diperiksa setelah digunakan, minimal sekali dalam maksimal arsip kartografi dan kearsitekturan penyimpanan arsip kartografi dan kearsiteksturan sebaiknya tidak dilipat, tetapi disimpan dalam bentuk lembaran atau gulungan. temperaturfd, seperti (netral) dan terbuat dan bahan metal. bab . bab penutup demikian pedoman perawatan arsip ini disusun, dengan harapan bisa dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan yang meliputi perlindungan fisik arsip dan kerusakan atau kehancuran arsip. sehingga dengan adanya peraturan bupati sintang tentang pedoman perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang arsip dapat lebih terawat. bupati sintang, milton crosbyrawatan arsipintang, daerah adalah daerah kabupaten sintang, kepala daerah adalah bupati sintang, satuan kerja perangkat daerah skpd) adalah sekretariat, dinas, kantor dan badan lingkungan pemerintah kabupaten sintang, pimpinan satuan kerja perangkat daerah skpd) adalah pejabat eselon dan atau eselon iii lingkungan pemerintah kabupaten sintang, pedoman i, perawatan adalah aktivitas pemeliharaan ,ak arsip, roll o'pack dengan kapur barus,, arsip kertas adalah arsip yang uraian informasinya berbentuk tulisan atau teks dan terbuat dari kertas: arsip audio visual adalah arsip yang dapat dilihathasil cetak aduk) yang layak disimpan setelah melalui tahap seleksi, arsip video ialah arsip yang isi informasinya berupa citra bergerak, arsip film ilatan khusus, arsip rekaman suara ialah arsip yang informasi terekam dalam sinyal suara dengan menggunakan sistem perekam tertentu, mikro film i, arsip kartografi i, arsip kearsitekturan ialah arsip yang didalamnya terkandung informasi yang berhubungan dengan kearsitekturan misalnya, arsip cetak biru pembangunan gedung bangunan bersejarah dan lain lain. bab il. bab maksud dan tujuan penyusunan pedoman perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang dengan maksud, agar dapat digunakan atau sebagai petunjuk pedoman bagi sdm kearsipan skpd, dalam melakukan kegiatan yang meliputi perlindungan fisik arsip dari kerusakan atau kehancuran sehingga arsip seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dapat lebih terawat. penyusunan pedoman perawatan arsip bertujuan pedoman perawatan arsip dapat dijadikan acuan dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pendanaan perawatan arsip seluruh satuan kerja perangkat daerah kabupaten sintang, dengan adanya pedoman pelaksanaan perawatan arsipdapat mendukung kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. bab iii pedoman perawatan arsip peraturan bupati ini mengatur pedoman perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. pedoman perawatan arsip sebagaimana dimaksud dalam merupakan pedoman perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang. pedoman perawatan arsip sebagaimana dimaksud dalam merupakan acuan dalam pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan dan perawatan arsip. bab . bab ketentuan peralihan dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang, yang bertentangan atau mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dicabut,anuari tentang pedoman perawatan arsip lingkungan pemerintah kabupaten sintang. bab pendahuluan latar belakang tujuan dari kearsipan sebagaimana dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang kearsipan, ialahsalah satu kegiatan dalam menjamin keselamatan dan melestarikan keberadaan arsip ialah dengan melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan arsip secara teratur dan berkesinambungan, untuk itu dipandang perlu, untuk dibuat suatu pedoman mengenai pemeliharaan dan perawatan arsip. ruang lingkup pedoman perawatan arsip ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang meliputi perlindungan fisik arsip dan kerusakan atau kehancuran sehingga arsip skpd kabupaten sintang dapat lebih terawat. bab perawatkegiatan ini terutama dilakukan untuk arsip arsip dinamis. prosedur pelaksanaan kaderisasi membersihkan arsip dalam boks yang meliputi membersihkan boks dan roll o'pack, mengeluarkan berkas dan dalam boks, cc. membersihkan berkas dengan vakum cleaner, memasukan kembali berkas dalam boks: menata kembali boks dalam roll o'pack, memberi tanda nomor dalam boks. membersihkan boks, meliputi mengeluarkan boks dan roll o'pack, mengeluarkan arsip dan dalam boks, cc. membersihkan boks dengan lap panil atau vakum cleaner baik bagian luar maupun dalam menata kembali boks dalam roll o'pack. membersihkan roll o'pack, meliputi mengeluarkan boks dan roll o'pack, memasang tanda mi, cc. membersihkan debu pada roll o'pack dengan vakum cleaner, memasukkan boks arsip dalam roll o'pack dan menata kembali boks menurut nomor urut. fumigasi , pelaksanaan fumigasi harus memperhatikan hal hal sebagai berikut tepat dosis, tepat sasaran hama, tepat metode pelaksanaan, tepat waktu pelaksanaan. metode pelaksanaan fumigasi fumigasi dilaksanakan satu semester sekal, dilaksanakan pada ruangan (depo) atau gudangvantara masker gas, mesin detector, lampu halida, sarung tangan, jas lab: lack band: timbangan kecil, gelas ukur: selang gas, j . plastik polyethylene., penutupan tabung setelah tepat konsentrasi, pencabutan selang gas dan menutup kembali lubang bekas selang gas, kontrol kebocoran selama fumigasi. purna fumigasi pembukaan penutup setelah selesai fumigasi, membuka seluruh ventilasi agar semua sirkulasi udara dapat berjalan dengan lancar, pembebasan udara selama jam, pengontrolan udara dengan detektor. perawatan .,, bersihkan kotoran debu yang menempel pada arsip dimulai dan permukaan tengah kertas arah yang berlawanan menggunakan spon, sikat halus, atau kuas. dan untuk kotoran karena noda jamur (fungi), dapat digunakan penghapus karet, untuk arsip arsip yang dijilid seperti dalam bentuk buku, dapat menggunakan mesin penyedot debu kecil ukuran kecil selama tidak merusak fisik kertas: arsip yang telah dibersihkan disimpan pada tempat terpisah dan (gasoline), bensin (benzene), menghilangkan cat dengan campuran alkohol dan bensin, menghilangkan, wax dengan gasoline, kloroform, menghilangkan jamur dengan ethyl, alkohol, dan bensin, menghilangkan lipstik dengan asam karate dicampur air, menghilangkan pernis dengan alkohol, aseton, menghilangkan serotipe dengan trichi, membersihkan kotoran tersebut, menggunakan spon atau kapas dengan tidak ditekan, cc., dan kelembaban udara dalam ruangan antara rh. arsip dalam bentuk lembaran diletakkan lembar per lembar diatas kertas penyerap plotting. untuk arsip berbentuk buku pilihan, tiap lembar disisipisiap untuk, asam asetat: asam oksalat: natrium sulfat: amonia, hidrogen peroksida,. kertas yang telah diproses,,arsip. pencucian arsip adalah proses tindak lanjut dan, atau sebab lainnya. menyiapkan sarana baskom plastik bentuk persegi berukuran lebih lebar dan ukuran arsip yang akan dicuci atau bak pencucian yang telah disediakan dalam laboratorium, air bening steril secukupnya, detergen, alkohol: timor (kertas tromol), kertas penyerap, penghapus karet, spon, kuas, dan sikat halus, plastik tipis, exhaust fan, kipas angin pelaksanaan pencucian masukkan air kedalam baskom bak secukupnya larutan deterjen dalam air melupakan dan rendam arsip tiap lembar secara hati hati kedalam baskom bak perbaikan .
bupati bengkayang peraturan bupati bengkayang nomor tahun2013_,* .vkabupaten adalah daerah kabupaten bengkayeceranmbe dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupatyang membidangi pertanian dan diketahui oleh kepala dinas badan yang membidangi penyuluhan. dinas yang membidangi pertanian bersama dinas badan yang membidangi penyuluhan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tanikabupatendan kabupaten kota.pupuk urea rp. , per kg; b.pupuk sp rp. per kg; pupuk rp. , per kg; d.pupuk npk rp. per kg; pupuk organik rp. per kgtambak3) provinsi dan'i bupati bengkayang^ diundangkan bengkayang pada tanggal januari a^sekretaris daerah kabupaten bengkayang, suryadman gadot hu. kristiani yim berita daerah kabupaten bengkayang nomor lampiran peraturan bupati bengkayang nomor tahun tanggal j irj aftkabupaten bengkayang bupati bengkayang$ suryadmam gadot r^ <@"( o?\| i^) <_^ ( j, oc1 t": t~ @"@ r r i t~ f"> f$ ~f oo" ' ri f7^> <^i i ^ < ~t oo" oo" r^" r ' rn~ ltt * ^ i ^ c^l ^t" <~ ! i i i > ri "=t r~ r~ @sj i@i <r ; c_j c ^ ci t ^ f"^ ""l < "> r3 i vq0 r"> w') rv' r"" r i ?r <l> r l subsid ber 01ait rr, o.o sg. !=t! o'> i!q\ r j rn! ^q! ooj 25j r j rf\| . t\| t ~ j @@ t>\| oq\| r^_ ^oj oi ^@\|'ni <n\|>ni^ "~t ^ t: @"' ct: <n"j o'j o": o"i of'. \|o\|o tnj : cti g\|s! \|r vi_. r j o'\| io:o'o "^: t^ i vi, tj cs\ > ") iti^i h it.o si o"\| @t, @''@ o"! < f\ fill tj\|g e: c .n\|so\|r \|oo\| s' 's' a>aktor idi bfi ifs r^l tf" mlo "@ oo_ u~i\ ^fr n\|o @@@@@'@@ @i@!@ f t1 ri1 (n"' c^i r^\| rf\| rn~\| ^d^ @ " "^i of, ^" cn" @.@'@ rn\| \|^o\|v^jrj\|0q c4] c f\| o'o' o'o'o o'o 01r '@: <nl @\|o op! @^"j <n'\| cn" c >'8jsl c f cs" <n" h"\| sj' sisi r fl @' (l\ ca\ f @@; @rr ci r ^ ri '@! till^ s!.2j8 ri\ rn"i rv t'\ rn"\| rn" ;s;f n'fii^ im.fn ft; ">t <n. r f; r"t iii mjf>; " *o "r c~i jl @@& ail@ tsi c d c"> _,_ _,_l_l_i_l_l jumlah ulan( tfi okt febri matan @? n, raya sung ulasan sung ri cap ,@i 00o or^o ooo monte ntan sample c l bawah ung rro beng t teriak luar led ri suci .@i or belas seluas siding r jag malah seki 1at kay bei sektor: jumlah (ton) juni kaca name eno , sungai @rr ulasan sung u i @^t r > cap kala f^o montreal <rs f > v") r@o samaran sei betul beng kay teriak <=> luar <r> led arang suci sem led sang seluas '@& jag <r> jumlah js.i r >lf^ @'; u ij<n > i\|@ tj" u l ri1 w ij ov^ o! h\|u i\|u > < > o;o;mim w~) wi] rij (n^i rn' v > o', o', joo o;^ oso! o\|^,o c>) @$@!@ @@; @! w\|m o\|q c t ^t\| t ~ w i g;s gig nt\|ri\|( n\|@ w i\|rs\|u >\|f tj r4] <f\ ~ \ r$\ @} ] @^\| w > f\ @ \ c* i m\|o w > < n\| r^t u~i u t @@"\| r ^j " %"! ^i @ ' ^""i " l icn .@'i _!_\|m i i rj @'; vi; r i: v~>j vo\| @.! @ ir v@"i o!o\|o lolo'o r"ij v"i wt: @@i ' is w") @\|i j'l "5j ^r ft. bawang ata ulu etik tana sektor (ton) des juli beru ikan < . nilai sado r>i antan sama <r> lembu fno bengal r io led !cs suci n;au led < > belas tuj @' sidin barang r <r> <r> malah aai kuat or: perk lib set (ton ular jun maret fet >@> bui < )no <no ngai raya ">o ngai ray kala r > r~ o r~ o o18 < > oo12 ( > oo" >terada makanan < l mbah baw <~> 00o 00o ooo r o r o betung r ) o12 < > kadang < > ( >no < > often semarang v"r~> < > nggak led " . belas uas ing "do oo10 barang ( >o oo15, s!ls a\| ter sektor: n"z 13o nama sungai raya sungai cap kali montreal\| samalanga '.' <=> @@@@@@ @, , < > s:^^ lembah sei beton beng kaya teriak luar[ led suci sema o"; ino, o"; oa@ tujuh be\| seluas siding jag bab < > jumlah atv ( > p36 t )ji3d. caa a>n kab >@, @of> perisai sektor: (ton) des okt ( ) @<^o sungai ^oo ^oo akan epu ray sungai r r^o info md" radio monte @** ofl sama <r> mo" @o" bawah lomba tung sei <no ocio roo cd>% ind < > ino >no teriak @ + <r> < > < > luar < > led marang ino ino o ino sang nd ino ino belas tuj seluas cud^ l~>o e > ,_,o malah bersua aten beng kupu tahun xi. panga ctor: sub sek jumlah (ton) ular des. okt o.$ jul feb jan 8fi 8fi nga os' .ilmuan kep nga 8r note lr c3 ang 8f op3 >no os luas >noi r . oo1. g100 oo105 oo115, berau ben keb hosti sek sub ulan(to des. not febri "@> @@@ ray ngai akan ray (n;o ntan os' >r>o _oe no c@o riak or o ono os' 40f ino cud makan belas luas os' ding oie s s'sjs1 t ~ <n\| o,o,p @': h; (n\| " @@ ~i\ @,' @@; @@@ <=>@ 0o_ :ng teriak imam 3x\ 3n!' c j ssi sektor: (tor okt jar tan nama t v <> :r @o" clav sungai sungai cap kala montreal @@ co\| samaran lembah1 oft sei beton beng kaya teriak i@" luar led suci set sangat @ft seluas siding jag bab malah j=s3 perisai sektor: (ton) jar r > ( > ray sungai akan irt radio monte sp: intan bawah tung small lomba\| sei <r> ft; >>j benak teriak luar led marang sang, tujuh seluas siding cabang jag oi1 r> r~> jumlah i!ii hr: tana xl9 (ton) fia okt maret baru jambu1 nama *> <~> gai ray sun ula sun terada >r> betung sei kadang <~> ter lun led sut < > gau led san ri belas tuj it} sid < > bahan^ < > (_, nla uo3i sel ben &abu ja2 ura ull hiruk k.o sel jumlah _c(to okt art febri janda tan nama kaca ilmuan ngai =>@ 'jo ntan mala ;o" 00ti bawah mba bet >>t <=> marang 'o"! o"l 'io: 1o\| s.i luas abang ding'?n erke aktor: jumlah (ton) des okt. jul area ari feb f~. ray sungai ray sungai no <~> ino ado monster ino < > ntan kamala ung lomba sei bet beng (>o luar < > oc>o c > @o led < > makan suci f > 3kelas tuj < > seluas siding jag malah 1lii peternak aktor: jumlah (tor des. okt + * juni area iri t ^ raya sungai sungai cap monte ooo ntan small ox)i bawah lomba sei @rfo beng teriak luar led suci led f") oc" rfo tujuh seluas siding jabang jag malah sid ona cs>. oa perikanan aktor (ton) des. ci juli juni mei ri! maret )ruri jar kecam raya sungai ulasan ray kep sungai cap antan sama bawang tung lembu sei ayang benak teriak lumia semarang led suci sang belas siding jag mah sla 2i? ai x!1s o:o o'o' oio olo o';o'o:o oio!o o^\| osi\| vcv vo^ ifi dr\ g>t ^tj o_, o_( ^o, "" r " cn" >o:c tv. ^. >o; o.o. oi' lolos @;j ooj o,! o_\| oo^l o^\| as,i p,\| m_\| <@ @@; e@~ c^lr i@i'spin lor ir ! @i'r" \|t: :oig t>\ v i o". ^lf; r~> ri r \ od8: sio isi8 > ~) v~l olo r > on"! v t1 r~ w i o"i o\|o @'i irol in'r l^ti^ol^look sjsjsjs ct\| rt\|s; 'oj sjs io\|onj <o\|r \|io\|o\|<n 's^s ioj oo' i@i: wi" o!_f life i l\| tfi\| s^~! 's: berau aten ben tali kebun ultra hosti sektor: lah jum ulan sep febri <~> ,_, ray sungai r > ulasan sungai < > cap '@o r . radio r > sama 8r> c j < > ,@i baw lomba r > <~>o t~l sei < ) f~> or or> <~> teriak <~s luar < > r > v~~ < )o < ) makan suci <?> ( ! r . r~ < >c> r i bebas ( > < > seluas or, r> siding <~> jag oi1 ^r590 i i o56 jumlah .rakyat sub sektor jum not okt. feb ima kecamatan ino raya sungai 00o cap radio ooo antan sana "^o bawang lembu <=> bengal. serial > > ! led suci semarang sang belas tuj semua. siding 20j malah @@s "a2 peternak sektor: (ton @c3rua <~> < > <r> raya sungai < >n rno sung r i < . ooo cap kal @^t monte < > >no ino ntan kamala inno <no <r> ';o" bawah lomba ung sei (n: <oo teriak ino 1ld <r> luar led marang suci <no oor ^o ooo belas tuj rn' o": o"\| seluas siding abang jag malah .'. < } ifi s5is .q1 sektor: berikan jumlah (tor des okt jun c . r > < > c >r o r o sungai raya f > v") ? @ sungai raya cap kala 1o~ < . @@i ino montero samalanga lembah bawah ino sei betung r~~ @q o @'o flo rfo @no (^o beng kadang @no o". @'@ teriak luar @<o suci semarang r i iy^ sangat led @@i tuj belas seluas siding jag barang @"* ( > malah tti
bupati kapuas huluundangan. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kapuas hulu. dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah. kepala dinas adalah kepala dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten kapuas hulu. ketahanan pangan adalah upaya mempertahankan stabilitas ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumberdaya nabati dan hewani secara optimal. agribisnis adalah sistem dan usaha agribisnis melalui pemberdayaan potensi agribisnis dengan menggali dan memanfaatkan berbagai sumberdaya lokal(ipemanfaatbudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang,kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluh, sub sektor, kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulan, sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran ii, lampiran iii, lampiran dan lampirserta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan. dinas yang membidangi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang kabupaten kapuas hulukapuas hulu,dan atau terhapus, yang bertuliskan pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasapuas huluauo. naam peraturan bupati kubu raya nomor tahun tentang pedoman ketatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kubu raya bupati kubu raya, menimbang \|.& bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi satuan kerja dilingkungan kabupaten kubu raya dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) perlu disusun pedoman ketatausahaan apbd: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf perlu ketatausahaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kubu raydaerah kabupaten kubu raya:: anggaran dan pendapatan beland:idaerah. isi skpd adalah satuan kerja sia perangkat daerah yang selanjutnya disingkat daa ada pemerintah daerah kabupaten kubu raya selaku pengguna hse yang selanjutnya disingkat ppt adalah pejabat pada kaa skpd yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai deng tugasnya: yara tuk angie adalah pejabat ban penggunaan anggaran 1gas pokok dan tung saran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas nasi skpd, sala dapa benang naa spi ppk skpd adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha kedua ditentukan oleh kepala kas dmy, daerah adalah empat pen maan daerah. pekat, untuk membayar seluruh pengeluaranketatausahaan apbd meliputi azas umum ketatausahaan keuangan daerah: pengelolaan keuangan daerah: ketatausahaan pengeluaran: surat permintaan pembayaran spp): surat perintah membayar spm): surat perintah pencairan dana sp2d): mekanisme pelaksanaan pengadaan pekerjaan barang dan jasa: klasifikasi pembayaran terhadap jenis belanja. pedoman ketatausahaan apbd sebagaimana dimaksud pada ini, pada tanggal penjabat bupati kubu raya, diundangkan sungai raya pada tanggal pit. sekretaris daerah kabupaten kubu bayi (wkamaruzzaman berita, masa, fata der kabupaten tahun aprilpemanfaatan penambahan pendapatan yang berasal dari bantuan keuangan dari propinsi kalimantan barat untuk pelaksanaan pilkada kabupaten kubu raya, hibah dari kabupaten pontianak, serta adanya keadaan yang mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor tahun maka perlu dilakukan perubahan keduaduaubu raya nomor tahun tentang struktur organisasi perangkat daerah kabupaten kubu raya:to penjabat wa) kubu diundangkan sungai raya pada tanggal sekretaris daerah kabupaten kuno raya kamaruzzamany abd wahab berita der paten kubu raya tahun. z#r8. nomor .noherviumaa(o penjabat anggur raya, diundangkan sungai raya pada tanggal kamaruzzaman ,sekretaris kabupaten kur!" paya abdul berita das: kabupaten kubu raya tahun. nomor ee. elareraee sala s flava raja selalalfa wlwlwlwlwlw irp(n sl sls alalwlni wi\|nwl win olo olo ol01010 t1l2 sis isisiglsil disisipi isi2leles els lolo valo sila slulwlo i \|wis 2loss 5lol 5isis 5lola lolos iis ale xlx \|\|. voll2 ola lux sloelsjv ( tes aloloiz slam, title vlo\|s ol. izin i z v\| zlv hn) kr) fe) alex i3\| isis (mn pig is ulos isi ko) sl2 (8s sisa isla la) ulc ola w15 isl is) ko) vol (sj 5c$ t?w jojo fe) seals ia) skala isl lalelalw ta) ke) lokal a ke ) olslelo xs) isl sisilia lolos wlelelw seal isleisisisis le te) ololele (na, sepele inl ola o\|o co\| jas) ola s\|s lel lesi bslas ol s\|w ken isl islsisisisis ole sls ala lalu ka) ala lele las sasis 8i\| ole pang sisi sells sisi\|sisi ix 3zu ra. anon 0nd fe. to) en) sa in) \|el acc o05zu as le) www \|w ninnin nininininin sslwlrn w\|nla te) olalnlwlnl diri www\|w ivy w\|wlwvlwvlwvlw collvol ale olololo lolo lelolololeolo ivia\|s ivw vl\|lvl\|v \|v is. iis sis \|s' v\|z \|s v\|lv is\|s zlwlvl olw olzxlwlwlol4 a12 s\|s rilis isle\| s\|sl\|s\| ol 3jla 3isisisle\|s ulos ko) x153 isjlejo sis asia alv\|sjx ale a90 xlo \|s @\| te) s1 (ta i dis o\|o is. au) (te ke) n\|s slc a15 v\| s c1l& o\|s ale ju) ola v13 1o, ker) had tani mx) ala ter \| all xl ali sal lala elalole s\|s wi os) olo ola allow x sls s\|a lelalela les sis olololo o\|lo ole sepele ss\|s sis in) nx) nol \|s ala kte) alm loyola& \| oo\| ix) kuy in) sini n\| misal olah sia sin ola s\|e sia sesi ka) lo ole olo ole solely s\|s s\|s wl olwlsis had algiris isisvisiw olalola sepele kej sis sis ololole te) sslelelse ninnin olwlala als isj wlwulwlw divisi ninja m.s (to) ololololv ulu olololo ole eka pole iva na bea pl is\|zi pes iss isi3 sle(sisi \|g sisi 21ci2loss isle s\|s zis\| naa (s\|s\| ig\| (tel ker) as) ki) z0. ku) ps) kes) ko)
bed bupatikutaikart negara . ara enter mea tri provinsi kalimantan timur peraturan bupati kuta! kartanegara nomor tahun tentang kode etik pengadaan barang jaa pengadaan barang jasa dilingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota, menyebutkan bahwa kode etik ditetapkan olehode etikberitasekretariat daerah berita daerah kabupaten kutai kartanegara tahun nomor memutuskanan kabupaten kutai kartanegara. sekretaris daerah adalah sekretaris kabupaten kutai kartanegara. perangkat daerah adalah perangkat daerah kabupaten kutai kartanegara. unit kerja pengadaan barang jasa lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang selanjutnya disebut ukpga pemerintah provinsi dan kabupaten kota adalah unit kerja pada pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang jasa. bagian pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut bpb adalah bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegara. kepala bpb adalah kepala bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah kabupaten kutai kartanegarkutai kartanegara yang proses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjautai kartanegara. non pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut non pns adalah tenaga harian lepas yang membantu tugas pns lingkungan pemerintah daerah kabupaten kutai kartanegara. barang adalah.semua dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh pokja pemilihanpb yang bertentangan dengan kode etik. terlahir adalah pegawai bpbgawai bpb, atau pihak lain. majelis pertimbangan kode etik pegawai bpbraturan bupati ini dimaksudkan untuk menerapkan budaya etis dalam penyelenggaraan pengadaan barang jasa. peraturan bupati ini bertujuan untuk pengaturan perilaku pegawai bpbruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: prinsip pengadaan barang jasa, pembentukan kelembagaan non struktural, penegakan kode etik:dan sanksi. bab prinsip pengadaan barang jasa dalam melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang jasa wajib menjunjung nilai dasar, prinsip dan etika. nilai dasar sebagaimana dimaksud padakredibilitas: objektivitas: efisien: efektif, transparan, terbuka, profesionalisme: adil:mempunyai makna tingkat kepercayaan terhadap pegawai bpbcc.: efisien mempunyai makna bahwa pelaksanaan tugas bagian pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan danamempunyai makna mempunyai makna: adil mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia: dan akuntabel mempunyai makna bahwaetika sebagaimana dimaksud pada meliputi: memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar pegawai bpb:: dan tidak melakukan kegiatan apapun dalam upaya untuk menguntungkan salah satu pihak. bab il! pembentukan kelembagaan non struktural dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik pegawai bpbkode etik pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang ditetapkan oleh lopp (satu) orang ketua merangkap anggota,dan (satu) orang sekretaris merangkap ketua majelis dijabat oleh inspektur daerah kabupaten kutai kartanegara, sekretaris dijabat oleh kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten kutai kartanegara, dan cc. anggota dijabat oleh unsur inspektorat daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian dan unsur unit kerja bidangpb berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam dan s5)ng berkedudukan inspektorat kabupaten kutai kartanegara:::pb yang melanggar, dan putusan majelis pertimbangan kode etik dilaporkan kepada kepala bpbbpb5) apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, pegawaipb agar pegawai bpb dikenakan sanksi. bagian ketiga tata cara pemeriksaan terlahir pasaipb yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan majelis pertimbangan kode etik. pegawaisanksi jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bpb teguran lisan teguran tertulis, penyataan tidak puas: dan rekomendasi mutasi dari majelis pertimbangan kode etik. pegawai bpbttd edi damansyah diundangkan tenggarong pada tanggal januari sekretaris daerah kabupaten kuta!ian hukum purn dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kutai kartanegara, menimbang bahwa besaran pagu anggaran penghasilan tenaga harian lepas administrasi telah ditetapkan dalamtahun dan selanjutnya rincian besarannya dijabarkan dalambahwa besaran penghasilan tenaga harian lepas administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf tersebut diatas belum ada standarisasinya, bahwa berdasarkan ketentuketentuandiubah: ketentuan rincian lampiran ditambah sebagaimana tercantum dalam lampiran yangmebelanja jasa pihak ketiga penghasilan tenaga harian lepas administrasi pendidikan satuan biaya rp) keterangan ago norma pit00500\| slip orang sta sapa rama pr287202 oran sego rawa p1208100p (ariana rasa tunjangan hari raya (thr) bagi tenaga harian lepas administrasi \|ino\| uraian satuan biaya rp) keterangan tunjangan hari raya (thr) ran catatan penganggaran thr bagi thl dapat dianggarkan pada masing masing skpd sebagaimana tercantum lampiran diatas dan pelaksanaan pembayaran dilakukan jika diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan thl pada masing masing skpd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku. thr diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang sewaktu waktu dapat mengalami perubahan bupati kutai kartanegara, ttd edi damansyah salinan sesuai dengan aslinya sekretariat kabupaten kutai kartanegara kepala jan hukum purnomo, nip. 19780p05
salinan bupati kutai kartanegara www provinsi kalimantan timur peraturan bupati kutai kartanegara nomor tahun tentang penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa long boleh moyang kecamatan kembang janggut dengan rahmat tuhan yang maha esa bupatikutaikartanegara, menimbang bahwa berdasarkan berita acara pelacakan batas desa melekat dengan desa long boleh moyang tanggal oktober berita acara rapat koordinasi penetapan dan penegasan batas desa tanggal oktober maka perlu menetapkan dengan peraturan bupatyang menyebutkan bahwa batas desa batas desa long boleh moyang kecamatan kembang janggut batas dengan desa umat dian kecamatan tabang, dimulai pada pertigaan batas desa umat dian bulu sen kecamatan kembang janggut (titik pada koordinat bt. lu, selanjutnya mengikuti alur sungai sampai sungai patung (titik pada koordinat bt. lu, kemudian lurus sampai: batas dengan kabupaten kutai timur, dimulai pada bt.: ii6? lu, selanjutnya mengikuti alur batas kabupaten sesuai permendagri tahun sampai pertigaan batas desa long boleh moyang desa melekat kab. kutai timur (titik dengan koordinat: bto lu: batas dengan desa melekat kecamatan kembang janggut, dimulai pada pertigaan batas desa long boleh moyang desa melekat kab. kutai timur (titik dengan koordinat lu, selanjutnya lurus sampai sekitar jalan lama (titik pada koordinat lu, kemudian mengikuti ketinggian sampai sekitar sungai saka sok (titik pada koordinat lu pertigaan batas dengan desa muai: batas dengan desa muai kecamatan kembang janggut, dimulai pada sekitar sungai saka sok (titik pada koordinat lu pertigaan batas dengan desa melekat, selanjutnya lurus sampai sekitar (titik pada koordinat lu, kemudian mengikuti jalan sampai sekitar eks salju titik pada koordinat lu, selanjutnya mengikuti jalan sampai sekitar sungai loh wen (titik pada koordinat lu pertigaan batas dengan desa long boleh halo, batas dengan desa long boleh halo kecamatan kembang janggut, dimulai pada sekitar sungai loh wen (titik dengan koordinat lu pertigaan batas dengan desa muai, selanjutnya lurus sampai simpang (titik pada koordinat lu, kemudian lurus sampai sekitar tanah watas abdul karim titik pada koordinat: il' lu, selanjutnya lurus sampai sekitar ujung kampung baru dekat kuburan (titik pada koordinat bt. lu, kemudian mengikuti alur sungai nelayan sampai sekitar log pound melati (titik pada koordinat lu, selanjutnya mengikuti jalan sampai batas hgu rea kaltim sekitar jl, (titik pada koordinat lu, kemudian mengikuti jalan sampai patok bpn batas hgu rea kaltim (titik pada koordinat lu, selanjutnya mengikuti jalan sampai batas kee. kembang janggut kec. tabang bts hgu rea kaltim j titik pada koordinat oo lu pertigaan batas dengan desa gunung sari kecamatan tabang: batas dengan desa gunung sari kecamatan tabang, dimulai pada batas kec. kembang janggut kec. tabang bts hgu rea kaltim titik pada koordinat lu pertigaan batas dengan desa long boleh halo kecamatan kembang janggut, selanjutnya lurus sampai jembatan sepakat jalan pu) (titik pada koordinat lu, kemudian lurus sampai muara sungai person (titik pada koordinat lu, selanjutnya mengikuti alur sungai person sampai pertigaan batas desa long boleh moyang kee. kembang janggut desa gunung sari bulu sen kec. tabang (titik pada koordinat lu: batas dengan desa bulu sen kecamatan tabang, dimulai pada pertigaan batas desa long boleh moyang kee. kembang janggut desa gunung sari bulu sen kee. tabang (titik pada koordinat lu, selanjutnya mengikuti alur sungai person sampai pertigaan batas desa umat dian bulu sen kecamatan kembang janggut (titik pada koordinat: lu: peta batas desa long boleh moyang kecamatan kembang jangguketentuan lain lain penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut setiap warga negara indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam negara kesatuan republik indonesia: batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak hak berusaha dan hak hak pengelolaan lahan: pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas. babi ketentuan penutup dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan bupati kutai kartanegara nomor sk bup hk tentang penetapan batas wilayah desa long boleh moyang kecamatan kembang janggut kabupaten kutai kartanegara dinyatakan dicabut dttd edi damansyah diundangkan tenggarong pada tanggal agustusdaerah kabupaten kutai kartanegara kepala bagian hukum pur oo,usutan arsip bab ketentuan umum bagian kesatu pengertiandinas perpustakaan dan kearsipan adalah perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan perpustakaan dan kearsipan, bertindak selaku lembaga kearsipan daerah yang bertanggung jawab pelaksanaan tugas bidang kearsipan berkedudukanncipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip. tujuan disusunnya peraturan bupati ini yaitu kegiatan pengurangan jumlah arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabelyaitu: pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis. penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip dan atau lkddilakukan dari unit pengolah unit kearsipanarsipemusnahan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan padatugas pengelola arsip lkd), penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip, dan firahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerahtan arsip pada pemerintah daerah dan pemerintahs dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan kanvas sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh lampiran peraturan bupati nomor tahun tentang pedoman penyusutan arsip lingkungan pemerintah kabupaten kulon progo pedoman penyusutan arsip prosedur penyusutan arsip sistematika babi pemindahan arsip inaktif penyeleksian arsip inaktif,,kolom retensi aktif. dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampauilo. unit kerja: .o.okn ban klasifikasi series perkembang boks arsip arsip nganjenis arsip kode klasifikasi berisi tanda pengenal arsip yang dapat arsip membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain jenis serieoks)b: waktu pelaksanaan, tempat, cc. jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, danmofyang sama. dibuat (tempat), (tanggal) pihak yang memindahkan pihak yang menerima jabatan jabatan ttd ttdlakukan dengan:contoh panitia penilai arsip (kop surat) keputusan kepala .( nama perangkat daerah) nomor .oooooccoocooooooocooooo. tentang pembentukan panitia penilai arsip menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kulon progo nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan dinyatakan salah satu tugas unit kearsipan adalah melaksanakan pemusnahan arsip. perangkat daerah) akan melaksanakan penyusutan arsip yang berdasarkan j.( perangkat daeraherintahan daerah) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tahun tentang cipta kerjakulon progo nomor tahun tentang penyelenggaraan kearsipan, kedua tugas panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu sebagai berikut,.( perangkat daerah),.: kelima keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan di: (tempat) pada tanggal . jj. kepala. perangkat daerah) nama jelas nip. sn. penyeleksian arsip penyeleksian arsip dilakukan oleh panitia penilai arsip melalui jra pengaketerangan dinyatakan musnah maka arsip tersebut dapat dikategorikan sebagai arsip usul musnah, dansesuai wilayah kewenangannya. pembuatan daftar arsip usul musnah l.hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah, danuraiandan.( nama perangkat daerah) berdasarkan surat.berkas dapat dimusnahkan, sedangkan wates,permohonan persetujuan pemusnahlingkungan pemerintahan kabupaten yang memilikibumi atau bum kal yang memiliki retensi sekurangkurangnyamusnahan arsip lingkungan bumi atau bum des yang memiliki retensi bawah atau bum kal. ketentuan mengenai permohonan persetujuan pertimbangan pemusnahan arsip berlakulkddan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. contoh keputusan kepala . nama perangkat daerah) nomor .ooooooooooocooooo. tentang pemusnahan arsip . menimbang bahwa berdasarkan disebutkan bahwa pelaksanaan pemusnahan arsip yang mempunyai retensi dibawah (sepuluh) tahun terlebih dahulu mendapat persetujuan bupati, bahwa dengan telah dikeluarkannya persetujuan pemusnahan arsip oleh bupati kulon progo nomor.tangggal.makaopd) tentang pemusnahan arsip mengingat peraturan kepala arsip nasional riusnahkan arsip. (jenis arsip pemilik) pada. (nama perangkat daerahenyusutan arsip daerah melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu dengan cara. (pencacahan, penggunaan bahan kimia, atau pulling daur ulang): ketiga keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ditetapkan pada tanggal . kepala nama jelas nip. salinan keputusan ini disampaikan kepada lembaga kearsipan daerah, inspektur daerah kabupaten kulon progo, bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kulon progo dll (instansi terkait) untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestin2 (dua),mof look. pada hari ini ke. ooo corsa tanananaanan sebanyak. sebagaimana tercantum dalam daftar arsip yang dimusnahkan terlampir. pemusnahan arsip secara total dngan cara kepala anakan nama perangkat daerah pencipta arsip) nama nip saksi saksi: kepala unit pengolah) tanda tangan nama nip jabatan bagian hukum tanda tangan nama nip jabatan inspektorat daerah) tanda tangan nama nip jabatdaur ulang contoh perjanjian cara pemusnahan arsip kop surat menyesuaikan) surat perjanjian pemusnahan arsip nomor jj. pada hari ini . tanggal .bulan . tahun. .kami yangbertanda tangan bawah ini nama asean jabatan loc selanjutnya disebut sebagai pihak nama eretesateneeanat jabatan .oooocelnn selanjutnya disebut sebagai pihak ii, jj. nomor lu. tentang pemusnahan arsip .( nama perangkat daerah) pihak mengizinkan kepada pihak untuk melaksanakan pemusnahan arsip. nama perangkat daerah)dirugikanpihak pihak nama jelas nama jelas nip nip saksi saksi: nama tanda tangan nip jabatan nama tanda tangan nip jabatan dstlkdklasifikasi, cc. uraian informasi arsip, kurun waktu: jumlah arsip, dan keterangan. contoh: daftar arsip statis yang diserahkan nama pencipta :. alamat bnnnananaanan uraian klasifikasi arsip waktu arsip lee (tempat), .tanggal, tahun. nama jelas nip. nanaurut model klasifikasi arsipseperti:d contoh: berita acara penyerahan arsip kop surat berita acara penyerahan arsip nomor pada hari ini . tanggal . bulan . tahun . kami yang bertanda tangan bawah ini nama ace jabatan ios dalam hal ini bertindak atas nama. jjj.yang selanjutnya disebut sebagai pihak nama ace jabatan .oioocooocknnnnl dalam hal ini bertindak atas nama lembaga kearsipan daerah yang selanjutnya disebut sebagai pihak pihak menyatakan telah menyerahkan arsip statis bersifat (terbuka, semi terbuka atau tertutup sejumlah . boks yang berisi .pihak pihak nama jelas nama jelas nip. nip. pilih yang diperlukan ketua merangkap anggota) tanda tangan) anggota) tanda tangan) contoh surat permohonan penyerahan kop surat nomor kanaaannag mananaaaanannaaaaaan lampiran daftar arsip perihal permohonan kepada penyerahan yth. kepala dinas perpustakaan arsip dan arsip daerah kabupaten kulon progo wates. nama perangkat daerah nama nip contoh surat persetujuan pemindahan penyerahan kop surat nomor danaannnaaannnng aannaaaana nana lampiran (satu) daftar arsip perihal persetujuan pemindahan kepada penyerahan arsip yth. kepala .( nama perangkat daerah memperhatikan surat saudara nomor. tanggal. tentang permohonan persetujuan pemindahan penyerahan arsip,kabupatekepala lkd kabupaten nama jelas tembusan disampaikan kepada yth. inspektur daerah kepala bagian hukum sekretariat daerah kabupaten wates, februari bupati kulon progo, cap ttd sutedjointegrasi jaminan kesehatan daerah dalam program jaminan kesehatan nasional, bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan peraturan perundang undangansebagaimana telah diubah dengan dengan peraturan menteri sosial nomor tahun peraturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang penanggulangan kemiskinan,. beberapa ketentuan dalamrita daerah kabupaten kulon progo tahun nomor integrasi adalah mengikutsertakan peserta jaminan kesehatandaerah yang termasuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu. penerima bantuan iuran daerah yang selanjutnya disebut pbi pemda adalah setiap fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran dibayarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja. iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teraturinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakrubahan berupa pengurangan dan atau penambahan peserta. pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada disebabkan: meninggal dunia, duplikasi, cc. pindah segmen kepesertaan, atau pindah penduduk dari wilayah daerah. pengurangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah ada validasi data kependudukan. penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada disebabkan: bayi baru lahir dari ibu peserta pbi pemda, anggota keluarga dari peserta pbi pemdaatau cc. warga masyarakat kulon progo yang berdomisili wilayah daerah paling kurang (enam) bulan dibuktikan dengan kartu tanda peduduk ktp) dan atau terdaftar dalam kartu keluarga, belum memiliki jaminan kesehatan, dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: fakir miskin atau orang tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, atau fakir miskin atau orang tidak mampu yang tidak terdaftar dalam dtk dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat. penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada dilakukan setelah verifikasi oleh tim yang ditetapkan oleh bupati. masyarakat yang mengajukan permohonan surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf angka wajib mengisi formulir verifikasi surat keterangan tidak mampu yang diketahui lursurat keterangan tidak mampu dari lurah setempat sebagaimana dimaksud pada huruf angka diterbitkan berdasarkan indikator dan skor, dengan penentuan kategori tidak mampu berdasarkan batasan minimal passing grade skulir verifikasi surat keterangan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar lurah untuk menerbitkan surat keterangan tidak mampsulan penambahan peserta oleh lurah disampaikan kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selaku ketua tim verifikasi dihampiri dengan surat keterangan tidak mampu dan rekapitulasi us ini ditanda abu ara gakukan tablesntuk formulir verifikasi permohonan surat keterangan tidak mampu kapanewon formulir verifikasi permohonan surat keterangan tidak mampu nama pemohon nik alamat pekerjaan informasi rumah tangga jumlah jiwa yang menjadi orang tanggungan kepala keluarga orang status kepemilikan bangunan milik sendiri kontrak belum sebagian besar dinding tembok ormas sebagian besar lantai rumah keramik semen tanah sumber penerangan kwh kwh kwh pendapatan perbulan umk umk demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya sebagai pendukung permohonan surat keterangan tidak mampu, apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan informasikulon progo,. mengetahui pemohon lurah. indikator, skor, dan batasan penentuan kategori masyarakat tidak mampu jumlah jiwa yang orang menjadi tanggungan orang kepala keluarga orang status kepemilikan milik sendiri bangunan kontrak belum memiliki rumah sebagian besar dinding tembok sebagian besar lantai keramik rumah semen dasa sumber penerangan kwh kwh pendapatan perbulan umk keterangan: jumlah skor termasuk kategori masyarakat tidak mampu jumlah skor: tidak termasuk kategori masyarakat tidak mampu format surat keterangan tidak mampu kop pemerintah kalurahan surat keterangan tidak mampu usulan pbi pemda nomor yang bertanda tangan bawah ini lurah., kapanewon ., kabupaten kulon progo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: nama nik alamat berdasarkan hasil penjumlahan skor dari form verifikasi yang diisi oleh pemohon, yang bersangkutan termasuk dalam kriteria tidak mampu (skor demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. tempat, tanggal lurah. stempel kalurahan ttd form usulan peserta jaminan kesehatan pbi pemda form usulan peserta jaminan kesehatan pbi pemda bulan.tahun. nik nama pekerjaan hub.keluarga tempat tanggal jenis sta tus dusun kalurahan kapanewon faskes lahir lahir kelamin kelurahan m aaa (ia aaa, inn pan a33 ian aa. ara www inn lek too too na. iii aw, ana eror tempat, tanggal lurah wates, maret bupati kulon progo, cap ttd sutedjo
salinan 2d) tka aka asusnjamin pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan daerah yang lebih relevan dan proporsional diperlukan penilaian untuk memperoleh nilai jual objek pajak sebagai dasar penetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaindividuilaian individualn laporan penilaian. penilai adalah pegawai negeri sipil pns) lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh bupati(1l) maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan nop untuk objek pajak umum yang dinilai secara individual dan objek pajak khusus. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk menjamin pelaksanaan pemungutan pbb p2 daerah yang lebih relevan dan proporsional. bab ruang lingkup penilaianmeliputi: objek umum yang dinilai secara individu, dan objek pajak khusus. objek umum yang dinilai secara individu sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh nop secara akurat secara individu. nop hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada dibedakan menjadi: nop bumi dan atau bangunan objek pajak umum yang dinilai secara individu: dan nop bumi dan atau bangunan objek pajak khusus. nop bumi dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada merupakan hasil perkalian antara total luas area objek pajak yang dikenakan dengan nop bumi dan atau bangunan per meter persegi. s)nop dan atau bangunan. penilaian individual untuk menentukan nop bumi dan atau bangunan sebagaimana dimaksud padaindividual untuk menentukan nop sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan dengan cara: membandingkan dengan nilai objek pajak lain yang sejenis, menghitung nilai perolehan baru objek pajak dikurangi dengan penyusutan, atau menghitung pendapatan dalam (satu) tahun dari pemanfaatan objek pajakbupati dapat bekerja sama dengan penilai pemerintah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait. penilai pbb p2 yang berasal dari pegawai negeri sipil pns) lingkungan pemerintah daerahpaling rendah pengatur muda dengan golongan ii a atau paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat atas dengan pangkat paling rendah pengatur muda tingkat dengan golongan ii b,aksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai, tidak sedang menduduki jabatan struktural, pemeriksa, menelaahl kriteria penilai tidak dapat dipenuhi dari pns lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi teknisbab iii pedoman pelaksanaan penilaian pbb p2 pedoman pelaksanaan penilaian pbb p2roses pelaksanaan penilaian pbb p2, penilai dapat memanfaatkan sistem informasi dan teknologi sesuai kebutuhan daerahtelah sesuai dengan aslinya pada tanggal februari kepala bagian hukum setda (s7 kab paten kulon progo, bupati kulon progo, mana ck) cap ttd mugabe s.h., hum. sutedjo siagapedoman pelaksanaan penilaian pbb p2 pendahuluan latar belakang dengan terbitaerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. daerah juga diberikan wewenang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. undang undang nomor tahun tersebut juga mengalihkmenjadi pajak daerah. undang undang nomor tahun mengamanatkan bahwa nilai jual objek pajak nop) sebagai dasar pengenaan pajak pbb p2 ditetapkan besarannya oleh kepala daerah setiap tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu yang dapat ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya. selain itu, dalam angka undang undang nomor tahun disebutkan bahwa nop merupakan nilai yang diperoleh dari harga rata rata transaksi jual beli. dalam prakteknya, sebagian besar pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan nop dan masih menggunakan nop yang belum dimutakhirkan, sehingga nop daerah belum mencerminkan harga transaksi atas objek bumi dan bangunan daerah tersebut. untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka menetapkan nilai harga tanah berdasarkan zonasi, perlu ditentukan zona nilai tanah yang merupakan area yang mencerminkan nilai tanah yang relatif sama dari sekumpulan bidang tanah dalam area tersebut, batasannya dapat bersifat imajiner ataupun nyata dengan penggunaan tanah. tujuan penyusunan dalam rangka membantu dalam menetapkan nop yang relevan dan reliable, pemerintah daerah menyusun pedoman penilaian bumi dan atau bangunan secara individu yang secara detil akan menjabarkan lebih lanjut teknik dan tata cara penilaian sebagaimana diatur dalam penjelasan undang undang nomor tahun melalui pedoman penilaian ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan nop dengan nilai yang telah dimutakhirkan. istilah atau terminologi istilah atau terminologi yang digunakan dalam pedoman pemeriksaan pajak daerah ini adalah sebagai berikut:penentuan batas blok tidak terikat kepada batas rt rw dan sejenisnya dalam satu kalurkalurahan kelurahpeta zona nilai tanah atau yang selanjutnya disebutalurahan kelurahan. penentuan batas znt tidak terikat kepada batas blok.surat pemberitahuan objek pajak dan lampiran surat pemberitahuan objek pajak. ii. objek, pendekatan, dan teknis penilaian pbb p2 objek pajaks1.: tanah bangunan jumlah lantai luas bangunan objek pajak khusus objek pajak khususpendekatan penilaian berdasarkan ketentuan dan penjelasan undang undang nomor tahun penetapan nop dapat dilakukan dengan: pendekatan data pasar atau perbandingan harga market data sales comparison approach),tanah dan untuk objek tertentu dapat juga dipergunakan untuk penentuan nop bangunan. pendekatan biaya cost approach), pendekatan biaya digunakan untuk penilaian bangunanincome approach).,bandar udara, pelabuhan, tempat rekreasi,teknik penilaian teknik penilaian dilaksanakan dengan penilaian individual yaitu: penilaian individual untuk objek umum secaramenggunakan program komputer konstruksi umumnilaian individual untuk objek khusus penilaian individual diterapkan untuk objek pajak khusus yang tidak dapat dinilai dengan menggunakan program komputer konstruksi umum computer assisted valuation cav)semua pendataan dilakukan dengan menggunakan pop dan lampirobjek khusus pbb p2 atau dengan lembaran khusus untuk objek objek tertentu seperti jalan tol, bandar udara, pelabuhan, lapangan golf, stasiun pengisian bahan bakar dan lain lain. dasar ketetapan pbb p2 per januari tahun pajak. iii. 'tata cara pelaksanapenilaian individual meliputi: dan mengumpulkan data data lama sebagai pelengkap dari objek pajak yang akan dinilai. penilaian dengan pendekatan data pasar untuk kepentingan penilaian objek pajak pbb p2, pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap tanah sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya:: dalam menentukan nilai tanah diperhatikan: kualitas dan kuantitas data pembanding yang terkumpul, nir mana objek pajak berada, dan biaya pengolahan tanah lanjutan dan biaya lainnya dapat memengaruhi besaran nirnilai dapat memilih paling sedikit meliputi faktor: lokasi merupakan daerah yang sejenis dan terdekat serta terdapat transaksi, aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapainya suatu objek, kemudahan perpindahan barang dan manusia dari satu tempat tempat lain, dan kemudahan memperoleh barang barang kebutuhan serta pelayanan umum, dengan klasifikasi sebagai berikut: baik sekali apabila daerah mudah dicapai dari wilayah sekitar maupun dari daerah lain dengan moda transportasi pribadi maupun umum, terdapat banyak bermacam macam fasilitabaik apabila daerah hanya tersedia satu jenisedang apabila hanya tersedia satu jenis moda transportasi umum, jauh dari pelayanan umum, buruk apabila daerah hanya dapat dijangkau dengan moda transportasi pribadi, tidak tersedia moda tranportasi umum, jauh dari sumber barang barang kebutuhan, jauh dari fasilitas pelayanan umum, dan buruk sekali apabila daerah yang sulit tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi umum maupun pribadi, jauh dari sumber barang barang kebutuhan, jauh dari fasilitas pelayanan umum. waktu transaksi penyesuaian waktu transaksi dengan waktu penilaian berdasarkan tingkat inflasi rata rata. jenis data harga transaksi atau ditambah nilai penyesuaian, dan harga penawaran. elevasi atau ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya kemungkinan terjadi banjir, dengan klasifikasi sebagai berikut baik sekali apabila daerah tidak terdapat potensi banjir dan genangan, tidak ada aliran air dari daerah sekitar serta dilengkapi sistem drainase yang sangat baik, baik apabila daerah tidak berpotensi banjir, tidak terjadi genangan, serta tidak ada aliran air dari daerah sekitar, sedang apabila daerah tidak berpotensi banjir dan tidak terjadi genangan setelah hujan reda, buruk apabila daerah yang berpotensi terjadinya genangan dalam jangka waktu yang lama dalam hitungan jam, dan buruk sekali apabila daerah langganan banjir akibat hujan yang terus menerus ,banjir rob bahkan berpotensi banjir bandang. bentuk tanah topografi adalah bentuk permukaan bumi dan dalam pengertian yang lebih luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal ilmu pengetahuan sosial), dengan klasifikasi sebagai berikut baik sekali apabila daerah meliputi area datar, padat penduduk, eksploitasi terhadap alam sangat tinggi dan sebagai pusat kebudayaan ekonomi, baik apabila daerah meliputi pemukiman agak padat penduduk dengan eksploitasi terhadap alam tinggi, sedang apabila daerah meliputi area datar dengan tanah yang dapat ditumbuhi macam macam vegetasi dan tingkat eksploitasi terhadap alam sangat rendah, buruk apabila daerah meliputi pemukiman dengan tanah berbatu kerikil area perbukitan, dan buruk sekali apabila daerah dengan pegunungan berbatu, hanya vegetasi tertentu yang dapat tumbuh dan bukan pemukiman. besarnya penyesuaian yang akan digunakan, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman penilai dengan menyebutkan dasar dasar pertimbangannya. penilaian dengan pendekatan biaya penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung nilai perolehan bangunan baru pbb) kemudian dikurangi dengan penyusutan bangunan. pbb adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh membangun bangunan baru. penghitungan pbbdalam hal pembangunan dilaksanakan pihak ketiga, maka nilai perolehan bangunan baru pbb) bisa didapatkan dengan melihat besaran nilai kontrak kerja pembangunaniv. contoh penilaian tanah dengan pendekatan data pasar data yang dimiliki pencarian data langsung lapangan) data pembanding penyesuaian data transaksi yang telah terjadi menjadi transaksi per januari penyesuaian jenis data \|rooooooooo logo \|rooooooooo jisoooooooo logo lisoooooooo iaooooooooo logo loooooooooo \|sumber penyesuaian waktu transaksi tanggal penilaian horrors2ooo penyesuaian unsur lain faktor bobot nomor pembanding bandara topografi \|ao imersi las aksebittas jas royalty score \|1oo \|srs (ses \|aoo jas penyesuaian fisik ,00y6 ,00y6 ,00y6 ,00y6 keterangan paling buruk paling baik analisis nilai tanah per nilai rp) luas (m?) nilai m? rp) akses unsur jumlah nilai sesuaikan lain rp) balai pembulatan wates, februari bupati kulon progo, cap ttd salinan telah sesuai dengan aslinya sutedjo kepala bagian hukum setda kabupaten kulon progo, cap ttd mulai, s.h., hum. nipswakelola dana alokasi khusus fisik bidang pendidikanbidang pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang jasa dengan cara swakelola dan atau penyedia, bahwa dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan kabupaten kulon progo tahun anggaran telah disetujui oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang jasa dengan cara swakelola, bahwa untuk melaksanakan swakelola dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan diperlukan penguatan kapasitas satuan pendidikan negeri dan organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan melalui pelibatan tim teknis dari tenaga ahli profesional bidang konstruksi, bahwa untuk melaksanakan swakelola dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan perlu memperkuat kapasitas dan kompetensi satuan pendidikan negeri dan organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan dengan melibatkan tim teknis, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf 4d, perlupengguna anggaran yang untuk selanjutnya disingkat adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada dinas. pejabat pembuat komitmen untukrsiapan adalah tim yang ditetapkan oleh kepala dinas terdiri atas pegawai dinas yang bertugas untuk melakukan persiapan pelaksanaan swakelola dak fisik bidang pendidikan. tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan negeri adalah tim pelaksana kegiatan swakelola pada satuan pendidikan negeri yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan negeri dengan melibatkan tim teknis. tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan swasta adalah tim pelaksana kegiatan yang dibentuk oleh organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan dengan melibatkan satuan pendidikan swasta dan tim teknis. tim pengawas adalah tim yang dibentuk oleh kepala dinas terdiri atas pegawai dinas yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan kegiatan swakelola dak fisik bidang pendidikan. fasilitator kegiatan adalah tenaga profesional non aparatur sipil negara yang ditetapkan oleh kepala dinas bertugas untuk menyusun dokumen perencanaan dan melakukan monitoring kegiatan swakelola dak fisik bidang pendidikan pada satuan pendidikan. tim teknis adalah tim atau tenaga profesional yang bertugas untuk membantu, memberikan masukan, rekomendasi, dan melaksanakan tugas lainnya untuk memperlancar tahapan kegiatan swakelola. dokumen perencanaan adalah dokumen yang berisi gambar teknis, rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana kerja, dan syarat syarat sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan. kerangka acuan kerja yang selanjutnya disebut kak adalah dokumen yang disusun oleh ppk untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak. kontrak adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan pelaksana swakelola. masa kontrak adalah adalah jangka waktu berlakunya kontrak swakelola yang dihitung sejak penandatangankibat ulah manusia,bot adalah sarana pengisi ruang berupa barang perlengkapan sehari hari dari fungsi ruang yang dimaksud.wakelola dak fisik bidang pendidikan dilaksanakan dengan prinsip: efektif, yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan, efisien, yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dana dan sumber daya yang tersedia, cc. transparan, yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbuka dan mengakomodasi aspirasi kepentingan sesuai kebutuhan sekolah, akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatankepatuhan, yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kearifan, yaitu pelaksanaan dapat,, yaitu pelaksanaan kegiatan harus menjamin keselamatan dan kenyamanan warga sekolah. ruang lingkup swakelola dana alokasi khusus fisik sub bidang pendidikan anak usia dini meliputi pembangunan area bermain beserta alat permainan edukatif luar ruang. ruang lingkup swakelola dana alokasi khusus fisik sub bidang pendidikan sekolah dasar meliputi pembangunan ruang perpustakaan beserta kerabatnya. ruang lingkup swakelola dana alokasi khusus fisik sub bidang pendidikan sekolah menengah pertamadengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta kerabatnya,rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta kerabatnya, rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang, rehabilitasi ruang usaha kesehatan sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta kerabatnya, rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta animasipembangunan ruang tata usaha beserta kerabatnya, dan il. pembangunan ruang laboratorium komputer beserta kerabatnya. bab penyelenggaraan swakelola bagian kesatu umum penyelenggara swakelola dak fisik bidang pendidikan terdiri atas: tim persiapan, tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan negeri, tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan swasta, dan tim pengawas. tugas tim persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: menyusun persiapan teknis pelaksanaan kegiatan, menyiapkan administrasi persiapan kegiatan, menyusun daftar struktur kegiatan yang akan dilaksanakan, dan menyusun dokumen kontrak kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan. tugas tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan negerinegeri sesuainegeri, melaporkan secara periodik kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan negeri, 'mendokumentasikan kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan negeri, menyerahkan hasil kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan negeri kepada kepala dinas, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan negeri, menjamin pemeliharaan hasil pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan negerilaksana kegiatan satuan pendidikan swastaswasta sesuai dokumenswasta, melaporkan secara berkala kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan swasta, 'mendokumentasikan kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan swasta, menyerahkan hasil kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan swasta kepada organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan, menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan swasta, menjamin pemeliharaan hasil pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan swastangawas sebagaimana dimaksud pada huruf yaitu: memverifikasi administrasi kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, cc. mengawasi pengelolaan keuangan kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan secara berkala, mengawasi penyerahan hasil kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, dan memeriksa laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, bagian kedua keanggotaan tim tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan negeri terdiri atas: kepala satuan pendidikan sebagai penanggung jawab, ketua, sekretaris: bendahara, tim teknis: dan anggota. jumlah anggota tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan negeri disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas satuan pendidikan. tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan negeri dibentuk oleh kepala satuan pendidikan. tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan swasta terdiri dari: pengurus organisasi kemasyarakatan yayasan penyelenggara pendidikan sebagai penanggung jawab, ketua, sekretaris: bendahara, tim teknis: dan anggota. dalam membentuk tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan swasta, organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan melibatkan guru tenaga kependidikan pada satuan pendidikan. jumlah anggota tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan swasta disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan. tim pelaksana kegiatan satuan pendidikan swasta dibentuk oleh pengurus organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan. bagian ketiga fasilitator kegiatan dalam melaksanakan tugasnya tim persiapan dan tim pengawas dibantu oleh fasilitator kegiatan. tugas fasilitator kegiatan sebagaimana dimaksud pada yaitu: menyusun gambar teknis kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, menyusun rencana anggaran biaya kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, cc. menyusun rencana kerja dan syarat syarat kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, menyusun tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, menyusun laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir pengawasan pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, dan melaksanakan pemantauan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan sesuai dengan kontrak. tim persiapan dapat merangkap tugas sebagai tim pengawas. bagian keempat ppk kegiatan swakelola pembangunan rehabilitasi satuan pendidikan dikoordinasikan oleh ppk. tugas ppk sebagaimana dimaksud pada yaitu: mengusulkan keanggotaan tim persiapan, mengusulkan keanggotaan tim pengawas, cc. mengusulkan satuan pendidikan negeri calon pelaksana kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, mengusulkan organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan calon pelaksana kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, menandatangani kontrak pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, memantau kemajuan pelaksanaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, melaksanakan serah terima hasil kegiatan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas. ppk ditetapkan oleh kepala dinas. dalam melaksanakan tugasnya, ppk dibantu oleh tim persiapan dan tim pengawas. bagian kelima pelaksanaan kegiatan kepala dinas minta kepada kepala satuan pendidikan negeri untuk melaksanakan kegiatan swakelola pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan negeri. kepala satuan pendidikan negeri membentuk tim pelaksana kegiatan. kepala dinas minta kepada organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan kegiatan swakelola pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan swasta. organisasi masyarakat yayasan penyelenggara pendidikan membentuk tim pelaksana kegiatan. bagian keenam kontrak swakelola tim pelaksana kegiatan melaksanakan pembangunan gedung sesuai dengan dokumen perencanaan yang berisi: gambar teknis, spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya, dan keluaran hasil pekerjaan. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada tercantum dalam kontrak. tim pelaksana kegiatan menyusun laporan mingguan kemajuan pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan. tim pelaksana kegiatan mendokumentasikan kemajuan pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan. tim pelaksana kegiatan melaporkan kemajuan pekerjaan setiap bulan kepada ppk. kontrak swakelola pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan paling kurang berisi: uraian para pihak, uraian pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan, nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, keluaran hasil pekerjaan, dan hak dan kewajiban para pihak. nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kontrak swakelola pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan dibuat rangkap (dua) bermaterai cukup untuk ppk dan tim pelaksana kegiatan yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. dalam hal terjadi perselisihan isi kontrak, diselesaikan melalui musyawarah mufakat. dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat perselisihan diputuskan oleh kepala dinas. keputusan kepala dinas bersifat final dan mengikat. bab iii mekanisme pencairan pencairan tahap (satu) senilai (dua puluh lima persen) dari nilai kontrak dilaksanakan setelah para pihak menandatangani kontrak, pencairan tahap (dua) senilai (tujuh puluh persen) dari nilai kontrak dilaksanakan setelah kemajuan pekerjaan mencapai (dua puluh persen), pencairan tahap (tiga) senilai (seratus persen) dari nilai kontrak setelah kemajuan pekerjaan mencapai (enam puluh lima persen), kemajuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dan diverifikasi oleh fasilitator kegiatan. ppk dapat menangguhkan pembayaran apabila tim pelaksana kegiatan tidak dapat memenuhi kewajibannya. ketentuan dan persyaratan pencairan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. bab serah terima setelah pekerjaan selesai, tim pelaksana kegiatan mengajukan permohonan tertulis untuk serah terima hasil pekerjaan kepada ppk. ppk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap kesesuaian dengan kontrak. dalam melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan ppk dibantu oleh tim pengawas dan fasilitator kegiatan. dalam hal setelah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan ditemukan kesalahan dan atau kekurangan, ppk memerintahkan tim pelaksana kegiatan untuk memperbaiki. ppk menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak. serah terima hasil pekerjaan dituangkan dalam berita acara serah terima bast) yang ditandatangani oleh ppk dan tim pelaksana kegiatan. tim pelaksana kegiatan menjamin pemeliharaan hasil pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan selama (seratus delapan puluh) hari kalender. apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud terjadi kerusakan bangunan, maka tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. tim pelaksana kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diberikan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab pemantauan dan evaluasi dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidikan. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi, permintaan laporan, dan kunjungan satuan pendidikan yang dibangun rehabilitasi. kepala dinas melaporkan hasil pembangunan rehabilitasi gedung satuan pendidmusim dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan das sertifikat elektronik yang diterbitkan olehdaftaran lembaga kesejahteraan sosial dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progo, menimbang bahwa lembaga kesejahteraan sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan sosial, bahwa dalam rangka tertib administrasi serta pembinaan dan pengawasan lembaga kesejahteraan sosial, perlu pengaturan mengenai tata cara pendaftarandaerah daerah istimewa yogyakarta nomor tahun tentang lembaga kesejahteraan sosial, memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan,embaga koordinasi kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat lks adalah lkssosial pipa adalah dinas sosial pipa kabupaten kulon progo. satuan polisi pamong praja adalah satuan polisi pamong praja kabupaten kulon progo. hari adalah hari kerjdaftaran lks daerah. tujuan disusunnya peraturan bupati ini yaitu: meningkatkan ketertiban lks untuk melakukan pendaftaran daerah, menjamin aksesibilitas pendaftaran lks daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan cc. menjamin terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah pada lks daerah. bab pendaftaran lks bagian kesatu umum setiap lks yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial daerah wajib melakukan pendaftaran melalui dpmptsppendaftaran kepada kepala dpmptsp. lks sebagaimana dimaksud pada dapat berstatus badan hukum atau tidak berbadan hukum. pendaftaran lks dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya. lks yang mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepala dpmptsp sebagaimana dimaksud pada merupakan lks dengan lingkup wilayah kerjanya daerah. dalam hal lks mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepala dpmptsp sebagaimana dimaksud pada kepala dpmptsp menerbitkan tanda pendaftaran lks setelah mendapat rekomendasi penerbitan tanda pendaftaran lks dari dinas sosial pipa. lks yang lingkup wilayah kerjanya daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan lks yang berkedudukan dan berkantor daerah dan melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah. bagian kedua tanda pendaftaran lks tanda pendaftaran lks terdiri dari (tiga) kategori, yaitu: tanda pendaftaran lks baru bagi lks yang belum pernah melakukan pendaftaran, perubahan tanda pendaftaran lks, dan cc. perpanjangan tanda pendaftaran lks bagi lks yang masa berlaku tanda pendaftarannya telah berakhir. permohonan pendaftaran lks baru dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan pendaftaran lks yang telah terisi dan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan status lks. tanda pendaftaran lks yang diterbitkan oleh dpmptsp sebagaimana dimaksud pada memuat: nama lks: nama lengkap lks sesuai akta pendiriannya, alamat lks: jalan, nomor, rt, rw, kelurahan kalurahan, kapanewon, provinsi, dan kode pos, nama ketua: nama ketua pengurus lks, pendirian lks: tempat dan tanggal pendirian lks, status lks: berbadan hukum atau tidak berbadan hukum kedudukan lks cabang lokal lingkup wilayah kerja: kelurahan kalurahan kapanewon kabupaten. sasaran pelayanan: perseorangan keluarga kelompok, dan atau masyarakat. prioritas pelayanan: kemiskinan keterlantaran penyandang disabilitas keterpencilan kegunaan sosial dan penyimpangan perilaku korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. j . jenis pelayanan: rehabilitasi jaminan pemberdayaan, dan atau perlindungan sosial koordinasi. sistem pelayanan: sistem pelayanan dalam panti dan atau luar panti, dan atau sistem lain lain, dan il. npp: nomor pokok wajib pajak atas nama lks. contoh, bentuk, dan format formulir permohonan pendaftaran lkdan format tanda pendaftaran lks yang diterbitkan oleh dpmptslks tidak berbadan hukum pendaftaran lks tidak, nomor pokok wajib pajak atas nama lks, nota kesepakatan anggota tentang pendirian lks yang diketahui oleh lurah dan panewu5. (limagian keempat pendaftaran lks berbadan hukum pendaftaran lks kopi ktp pengurus lks yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, akta pendirian lks berupa akta notaris yang disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, nomor pokok wajib pajak atas nama lks10. (sepuluhb iii pendaftaran lks tata cara pendaftaran lks sebagai berikut: pemohon mengajukan permohonan pendaftaran lks secara tertulis kepada kepala dpmptsp dengan melampirkan persyaratan administrasi, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf sesuai dengan kategori permohonan tanda pendaftaran yang diajukan dan status lks, kepala dpmptsp melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan oleh pemohon, kepala dpmptsp meneruskan permohonan yang telah dinyatakan lengkap kepada kepala dinas sosial pipa, kepala dinas sosial pipa bersama ketua lks melakukan telaah teknis berupa visits lapangan dan verifikasi keabsahan persyaratan administrasi setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh dpmptsp, hasil visits lapangan dan verifikasi keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam berita acara telaah teknis lks: gs. kepala dinas sosial pipa memberikan rekomendasi penerbitan tanda pendaftaran lks atau rekomendasi penolakan terhadap berkas permohonan pendaftaran lks dengan melampirkan berita acara telaah teknis paling lambat (sebelas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap, dalam hal permohonan lks mendapat rekomendasi penerbitan tanda pendaftaran lks sebagaimana dimaksud pada huruf kepala dpmptsp menerbitkan tanda pendaftaran lks kepada pemohon paling lambat (tiga) hari sejak rekomendasi penerbitan tanda pendaftaran lks diterima, dan dalam hal permohonan lks mendapat rekomendasi penolakan permohonan tanda pendaftaran lks sebagaimana dimaksud pada huruf kepala dpmptsp mengembalikan berkas permohonan tanda pendaftaran lks kepada pemohon disertai alasan penolakannya paling lambat (tiga) hari sejak rekomendasi penolakan permohonan tanda pendaftaran lks diterima. lks yang berstatus cabang wajib melampirkan nota pendirian lks cabang dari lks induknya atau surat keterangan lain yang serupa. tanda pendaftaran lks yang sudah diterbitkan oleh kepala dpmptsp dapat dilakukan perubahan tanda pendaftaran lks. perubahan tanda pendaftaran lks sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal terjadi perubahan: nama lks, domisili lks, dan atau kepengurusan lks. perubahan tanda pendaftaran lks sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan tanda pendaftaran lks. permohonan perubahan tanda pendaftaran lksakta pendirian akta notaris yayasan perubahan lks yang dilegalisir, atau perubahan susunan pengurus dengan dihampiri fotokopi surat keputusan pengangkatan pengurus dan fotokopi ktp pengurus (bagi pengurus yang memiliki ktp luar daerah wajib menyertakan surat keterangan domisili dari lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal daerah), dan tanda pendaftaran sebelumnya. perubahan tanda pendaftaran lks sebagaimana dimaksud pada tidak mengubah masa berlaku tanda pendaftaran yang telah diterbitkan sebelumnya. babperpanjang. perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan tanda pendaftaran lks secara tertulis kepada kepala dpmptsp. permohonan perpanjangan tanda pendaftaran lks sebagaimana dimaksud dalamdan kepengurusan lks. permohonan perpanjangan tanda pendaftaran lkslks berakhir dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada telah berakhir dan belum dilakukan perpanjangan pendaftaran lks, lks mengajukan permohonan pendaftaran lks yang baruyang meliputi penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana lks. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui dinas sosial pipa. contoh, bentuk, dan format laporansanksi administratif setiap lks yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, dan atau pemberhentian sementara dari kegiatan. lks yang tidak membuat lapordan cc. pencabutan tanda pendaftaran. lks dengan tanda pendaftaran masih berlaku apabila melanggar ketentuan peraturan perundang undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa: pemberhentian sementara dari kegiatan, dan pencabutan tanda pendaftaran. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diberikan oleh kepala dinas sosial pipa dengan tembusan kepala satuan polisi pamong praja dan kepala dpmptspberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari kegiatan yang diberikan oleh kepala dinas sosial pipa dengan tembusan kepada kepala satuan polisi pamong praja dan kepala dpmptsp. pemberhentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh kepala satuan polisi pamong praja berdasarkan keputusan kepala dinas sosial pipa. pemberhentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada dengan waktu paling lama (tiga puluh) hari dimulai sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga. dalam hal waktu pemberhentian sementara dari kegiatan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada dan tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada dilakukan pencabutan tanda pendaftaran. bab vii lembaga koordinasi kesejahteraan sosial bagian kesatu umum lks merupakan lembaga koordinasi non pemerintah yang bersifat terbuka, independen, mandiri, dan otonom daerah. lks menjunjung tinggi prinsip kerja kegotongroyongan, dan musyawarah untuk mufakat. lks dibentuk berdasarkan musyawarah pemangku kepentingan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lks. keberadaan lks daerah bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki. hubungan antar lks bersifat koordinatif fungsional yaitu memiliki hubungan koordinasi dalam pelaksanaan fungsi organisasi lks. penerimaan anggota lks berdasarkan permintaan dari lks yang bersangkutan (stelsel aktif). dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dengan lks daerah. koordinasi sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan melalui kegiatan jaringan kemitraan. bagian kedua status badan hukum status badan hukum lks, meliputi: lks berbadan hukum: dan lks tidak berbadan hukum. lksdinyatakan sebagai badan hukum. lks tidakbelum dinyatakan sebagai badan hukum. bagian ketiga bentuk bentuk lks, meliputi: lks federasi, lks koordinatif, dan cc. asosiasi. lks federasiunit pelaksana dari satu jenis kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. lks koordinatifdari beraneka jenis kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. asosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan perkumpulan yang bersifat koordinatif dan beranggotakan perorangan yang memiliki kepentingan bersama. bagian keempat peran, tugas, dan fungsi peran lks, antara lain: pusat data dan informasi kesejahteraan sosial wilayah kerjanya, pusat jejaring koordinasi dan kerja sama bidang kesejahteraan sosial, pusat konsultasi kesejahteraan sosial, wahana peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat tsm), wahana peningkatan dan pengembangan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, wahana peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan sosial dan perserta masyarakat bidang kesejahteraan sosial, mitra kerja pemerintah daerah. tugas lks antara lain sebagai berikut: mengoordinasikan organisasi lembaga sosial, membina organisasi lembaga sosial anggotanyafungsi lks antara lain sebagai berikut: menghimpun dan menginformasikan data mengenai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial pks), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial asks) wilayah kerjanya, menunjang keberlangsungan sistem informasi kesejahteraan sosial, cc. mengembangkan jejaring koordinasi dan kerja sama untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mengupayakan peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kinerja lks, mengupayakan peningkatan dan pengembangan kepedulian, kesetiakawanan, dan peran serta masyarakat bidang kesejahteraan sosial, mengupayakan pemberdayaan asks untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peranan sebagai mitra kerja pemerintah pemerintah daerah. bab viii pembinaan dan pengawasan bagian kesatu pembinaan bupati melakukan pembinaan terhadap lks dan lks daerah. pembinaan teknis terhadap lks dan lks dilaksanakan oleh kepala dinas sosial pipa. pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dalam bentuk antara lain koordinasi penyelenggaraan lks dan lks, penyediaan database lks dan sistem informasi lks, cc. bimbingan teknis, pendidikan,. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai kemampuan daerah. bagian kedua pengawasan bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan lks dan lks daerah. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan antara lain melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala. dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan lks sebagaimana dimaksud pada bupatiedia massbupati melalui kepala dinas sosial pipa. komite pengawas lks sebagaimana dimaksud pada diketuai oleh kepala dinas sosial pipa dan beranggotakan unsur perangkat daerah lembaga instansi terkait lainnya. dalam hal komite pengawas menyampaikan hasil penelitian kasus dan rekomendasi kepada bupati melalui kepala dinas sosial pipa sebagaimana dimaksud pada huruf kepala dinas sosial pipa menerbitkan keputusan berdasarkan rekomendasi dengan tembusan kepada kepala dpmptsp dan kepala satuan polisi pamong praja. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, tanda pendaftaran lks atau sebutan lai tanda pendaftaran lks atau sebutan lassay dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan was sertifikat elektronik yang mita diterbitkan oleh lampiran peraturan bupati kulon progo nomor tentang tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial contoh, bentuk, dan format formulir pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial lks) formulir permohonan pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial (lks) kepada yth. bupati kulon progo melalui kepala dpmptsp wates yang bertanda tangan bawah ini lks pemohon snnnenennennnnennanennanan nenek nan sana sana sankei nan nanas naa sana nama pemohon snnnenennennnnennanennanan nan nan sana nana sankei nan san nan anna nan cc. alamat pemohon snnnenennennnnennanennanan nenek nan sana sana sankei nan nanas naa sana jabatan pemohon lks snnnenennennnnennanennanan nan nan sana nana sankei nan san nan anna nan nik pemohon snnnenennennnnennanennanan nenek nan sana sana sankei nan nanas naa sana nomor telepon pemohon snnnenennennnnennanennanan nan nan sana nana sankei nan san nan anna nan dengan ini mengajukan permohonan tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial lks) untuk pendaftaran lks baru perubahan tanda pendaftaran lks perpanjangan tanda pendaftaran lks , atas nama lks . identifikasi lks pemohon dengan rincian sebagai berikut data umum lks nama lks donkanannanatanananaaana anakan singkatan nama lks alamat lks jalan nomor rt rw kakankannananaanaa nana aan aan anna aan kelurahan kalurahan kakankannananaanaa nana aan aan anna aan kapanewon donnannananananan aan nana aan nana aan ana kabupaten kakankannananaanaa nana aan aan anna aan kodepos kakankannananaanaa nana aan aan anna aan provinsi kakankannananaanaa nana aan aan anna aan telepon, fax, e mail, situs telepon tidak ada ada, momo fax tidak ada ada, nomor lo. e mail tidak ada ada, tuliskan . situs website tidak ada ada, tuliskan . pendirian lks tempat pendirian kakankannananaanaa nana aan aan anna aan tanggal pendirian kakankannananaanaa nana aan aan anna aan pengurus lks nama ketua donnnananananananaaaaan alamat donnnannnnananaanaaaaan telepon tidak ada ada, nomor nama sekretaris penanaaananaaanaanaan alamat donnnannnnananaanaaaaan telepon tidak ada ada, nomor cc. nama bendahara donakaaannanaananaaaan alamat donnnannnnananaanaaaaan telepon tidak ada ada, nomor ii. identitas jati diri lks visi lks tidak ada ada, tidak ada, tertulis tertulis tuliskan kenaananaana nana aaaaaa ana misi lks tidak ada ada, tidak ada, tertulis tertulis tuliskan kenaananaana nana aaaaaa ana tujuan lks tidak ada ada, tidak ada, tertulis tertulis tuliskan kenaananaana nana aaaaaa anasional provinsi kabupaten kelurahan kalurahan iii. legalitas lks peraturan anggaran dasar tidak ada ada peraturan anggaran rumah tangga tidak ada ada akta pendirian lks tidak berbadan hukum tidak ada ada, berupa: surat piagam kesepakatan pendirian tidak ada ada lks surat pengukuhan pendirian lks tidak ada ada, dari: akte pendirian lks berbadan hukum tidak ada ada, akta notaris donakaanananaanananaan nomor akta. tanggal akta .i.hoon nomor pengesahan kemlu ham tidak ada ada, nomor: . nomor lembaran negara tidak ada ada, nomor: . keterangan domisili lks tidak ada ada, dari: . tanda daftar lks tidak ada ada, dari instansi dinas nomor tanggal berlaku npp atas nama lks tidak ada ada rekening bank atas nama lks tidak ada ada nama bank nomor rekening .i j. nama pemilik rekening . iv. program dan kegiatan lks sasaran pelayanankemiskinan tidak penelantaran tidak penyandang disabilitas tidak keterpencilan tidak kegunaan sosial dan tidak penyimpangan perilaku korban bencana tidak korban tindak kekerasan, tidak eksploitasi dan diskriminasi jenis pelayanan kegiatan lks bidang kesejahteraan sosial. kesehatan tidak ada ada, berupa. keagamaan tidak ada ada, berupa. annannnannannnnnnnnna berupa .oo sistem pelayanan yang digunakan oleh lks sistem layanan dalam panti tidak sistem layanan luar panti tidak lain lain, berupa . jeanne lokasi pelayanan ada kabupaten ada provinsi ada lebih dari provinsi sumber daya lks sarana dan prasarana prasarana bangunan kantor milik lks tidak punya punya, dengan status: milik sendiri sewa pinjam lain lain sarana perkantoran milik lks papan nama tidaknya ada papan data tidaknya ada perlengkapan tidaknya kurang lengkap kantor alat komunikasi tidaknya ada, berupa. alat mobilitas tidak ada ada, berupa: .ooooocooo sarana pelayanan bidang kess bentuk pelayanan jumlah binaan pelayanan sosial anak balita tidak ada ada . orang pelayanan sosial anak tidak adtidak ada ada . orang kekerasan ada ada . orang orang sarana pelayanan bidang lain anakknanana anna orang anakan . orang anananananannnn naa orang sarana usaha penunjang kegiatan lks keaaananana nana sumber daya manusia organ organisasi jumlah pembina lks . orang pengurus lks . orang pengawas lks . orang lain lain, . orang tenaga pelaksana jumlah pekerja sosial . orang tenaga pelayanan . orang tenaga administrasi . orang tenaga penunjang . orang lain lain . orang sumber dana sumber dana lks berasal dari modal kerja dan hasil usaha modal awal tidak ada ada iuran anggota tidak ada ada hasil usaha lks tidak ada ada sumber dana lks berasal dari sumbangan masyarakat sumbangan donatur dalam negeri luarnegeri keduanya sumbangan dunia usaha dalam negeri luarnegeri keduanya cc. zakat masyarakat dalam negeri luarnegeri keduanya sumber dana lks berasal dari bantuan bantuan lembaga sosial dalam negeri luarnegeri keduanya bantuan dunia usaha dalam negeri luarnegeri keduanya bantuan pemerintah dalam negeri luarnegeri keduanya sumber dana lain lain ananakann akan kefanaan dalam negeri luarnegeri keduanyd2b ada ada, dengan pemerintah daerah tidak ada ada, dengan vii. kelengkapan dokumen pendukung dokumen pendukung lks tidak berbadan hukum anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lks tidak ada ada keterangan domisili sekretariat lks dari lurah setempat.nota kesepakatan anggota tentang pendirian lks yang tidak ada ada diketahui oleh lurah dan panewu5. (limad27 dokumen pendukung lks berbadan hukum anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lks. tidak ada ada keterangan domisili sekretariat lks dari lurahakta pendirian lks berupa akta notaris yang telah disahkan tidak ada ada oleh kementerian hukum dan ham.10. (sepuluhpilih salah satu yang sesuai dengan permohonan contoh, bentuk, dan format tanda pendaftaran lks pemerintah kabupaten kulon progo dinas penanaman modal (nx dan pelayanan terpadu satu pintu alamat jalan kh. ahmad dahlan wates, wates, kulon progo telp fax website email keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kulon progo nomor: . lks tentang tanda pendaftaran (baru perubahan perpanjangan) lembaga kesejahteraan sosial (lks) ( nama lks ) membaca permohonan dari lembaga kesejahteraan sosial . nomor . tanggal . bulan . tahun . perihal permohonan pendaftaran perubahan perpanjangan tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial, menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bahwa lembaga kesejahteraan sosial merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersama pemerintah, bahwa untuk lebih mendayagunakan peran lembaga kesejahteraan sosial melalui pembinaan dan koordinasi perlu memberikan legalisasi sesuai dengan tingkat kemampuan dari organisasi yang bersangkuinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kulon progo tentang tanda pendaftaran baru perubahan perpanjangan) lembaga kesejahteraan sosial lks) nama lkbupati kulon progo nomor . tahun tentang tata cara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial. memperhatikan rekomendasi penerbitan tanda pendaftaran lks dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kulon progo nomor . tanggal. memutuskan menetapkan kesatu memberikan tanda pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial baru perubahan perpanjangan) kepada nama lks alamat lks nama ketua tempat, tanggal pendirian status lks kedudukan lingkup kerja sasaran pelayanan prioritas pelayanan jenis pelayanan sistem pelayanan npp lks kedua lks sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu wajib melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. ketiga lks sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada bupati kulon progo melalui kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten kulon progo secara berkala setiap akhir tahun. keempat keputusan ini berlaku selama tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. kelima keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ditetapkan wates pada tanggal ditandatangani secara elektronik oleh kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kulon progo code tanda tangan contoh, bentuk, dan format laporan lembaga kesejahteraan sosial kop lembaga kesejahteraan sosial laporan lembaga kesejahteraan sosial tahun . data umum lks nama lks onkakananaanananananan ana singkatan nama lks donanaanaananannanaananaan aan alamat lks jalan nomor rt rw donanaanaananannanaananaan aan kalurahan kelurahan donanaanaananannanaananaan aan kapanewon donkananannn nana makanan naa kabupaten donanaanaananannanaananaan aan kode pos denananananannnnnan provinsi denananananannnnnan telepon, fax, e mail, situs telepon tidak ada ada, nomor .i.organ fax tidak ada ada, nomor .oo e mail tidak ada ada, tuliskan . situs website tidak ada ada, tuliskan . pengurus lks kanannanannananaanananaaaan alamat nnnannanaan nana aan anan ana aaa telepon tidak ada ada, nomor see sekretaris dewaanananannannaaanannanaaan alamat nnnannanaan nana aan anan ana aaa telepon tidak ada ada, nomor see bendahara donnnananananannananananaaa aan alamat nnnannanaan nana aan anan ana aaa telepon tidak ada ada, nomor seen visi lks tidak ada ada, tidak tertulis iu) ada, tertulis tuliskan penanananananannn ana anna misitujuanprovinsi kabupaten kelurahan tanda daftar lks tidak ada ada, dari instansi dina .j.ennnnna nomor coco mena tanggal berlaku .i joo ii. program dan kegiatan lks sasaran pelayanan jawaban bisa lebih dari satu)jawaban bisa lebih dari satu) kemiskinan tidak penyandang disabilitas tidak kecacatan tidak keterpencilan tidak kegunaan sosial dan penyimpangan perilaku tidak korban bencana tidak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan tidak diskriminasi jenis pelayanan kegiatan lks bidang kesejahteraan sosial jawaban bisa lebih dari satu) kesehatan tidak ada ada, berupa keagamaan tidak ada ada, berupa sistem pelayanan yang digunakan oleh lks jawaban bisa lebih dari satu) sistem layanan dalam panti tidak sistem layanan luar panti tidak lain lain, sebutkan lokasi pelayanan ada kabupaten kota abadi1l provinsi ada dilebih dari provinsi ii. keuangan sumber dana total penerimaan lks selama tahun penerimaan dana lks berasal dari modal kerja dan hasil usaha jumlah modal awal tidak ada ada rp. sono iuran anggota tidak ada ada rp. ono hasil usaha lks tidak ada ada rp. ono penerimaan dana lks berasal dari masyarakat jumlah masyarakat dari dalam negeri tidak ada ada rp. lose masyarakat dari luar negeri tidak ada ada rp. zakat masyarakat tidak ada ada rp. penerimaan dana lks berasal dari badan lembaga sosial jumlah lembaga sosial dalam negeri tidak ada ada rp. lose lembaga sosial luar negeri tidak ada ada rp. penerimaan dana lks berasal dari dunia usaha jumlah dunia usaha dalam negeri tidak ada ada rp. lose dunia usaha luar negeri tidak ada ada rp. penerimaan dana lks yang berasal dari pemerintah pemerintah daerah jumlah pemerintah tidak ada ada rp. ono pemerintah daerah tidak ada ada rp. ono penerimaan dana lks yang berasal dari sumber lain lain jumlah sumber lain dalam negeri tidak ada ada rp. ono sumber lain luar negeri tidak ada ada rp. ono pemanfaatan dana total pengeluaran lks selama tahun rp. peruntukan pengeluaran jumlah biaya program pelayanan tidak ada ada rp. loves biaya operasional lks tidak ada ada rp. loves biaya prasarana dan sarana tidak ada ada rp. loves biaya investasi tidak ada ada rp. loves biaya lain lain, tidak ada ada rp. von sebutkan jo. rp. loves iv. sumber daya manusia nama jabatan alamat d0) ono fenagaadmittasi snow og) semen baindatn sarana dan prasarana prasarana bangunan kantor milik lks tidak punya punya, dengan status milik sendiri sewa pinjam lain lain sarana perkantoran milik lks papan nama tidak ada tidak ada ada ada papan data tidak ada ada perlengkapan kantor tidak ada kurang lengkap alat komunikasi tidak ada ada, berupa . alat mobilitas tidak ada ada, berupa . sarana pelayanan bidang kess bentuk pelayanan jumlah binaan pelayanan sosial anak balita tidaknya ada . orang pelayanan sosial anak tidaknykekerasan tidak ada ada . orangnya ada . orang sarana pelayanan bidang lain anaknanana nenas sarana usaha penunjang kegiatan lks kenanaanaa nannya ada, dengan pemerintah daerah tidaknya ada, dengan vii. kelengkapan dokumen pendukung daftar nama dan jabatan organ lks pembina, pengawas, tidaknya ada pengurus) rekapitulasi data jenis dan jumlah nelayan warga binaan lks. tidaknya ada rekapitulasi data staf pelaksana pegawai lks tidaknya ada neraca keuangan lks pada tahun buku terakhir. tidaknya ada dokumen pendukung yang terkait dengan kerjasama kemitraan tidaknya ada selama tahun terakhir. pilih salah satu wates, aprilwalimodallayanan publikkabupaten kulon progomemutuskan menetapkan peraturan bupati. bab ketentuan umum dalam peraturan bupatrizinan berusaha dan perizinan non berusaha dalam peraturan bupati ini selanjutnya disebut perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnymohon adalah adalah perorangan atau badan yang mengajukan permohonan perizinwikidata adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan d yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman mokulon progo. bab maksud dan tujuan maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk mewujudkan: tertib administrasi pelayanan perizinan, integrasi pelayanan perizinan secara elektronik, efisiensi, efektifitas dan kemudahan pelayanan perizinan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan, penyelenggaraan perizinan, cc. pengelolaan data, informasi, dan pelaporan, pengelolaan pengaduan, fasilitasi dan pengembangan, pengawasan, dan pembiayaan. bab pendelegasian kewenangan perizinan bupati mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha kepada kepala dpmptsp. kepala dpmptsp bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada bab penyelenggaraan perizinan bagian kesatudan il. ketenagakerjaan. dalam haljenis perizinarizinan non berusaha penyelenggaraan perizinan non berusaha daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. jenis perizinan nomanajemen penyelenggaraan perizinan dpmptsp dalam melaksanakan pelayanan perizinan wajib menerapkan manajemen penyelengaraan perizinan daerah. manajemen penyelenggaraan perizinan daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan data, informasi dan pelaporan, penyuluhan kepada masyarakat, pengelolaan pengaduan, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum. pelaksanaan pelayanan perizinan berusahanon berusaha menggunakan aplikasi cerdas layanan perizinan terpadu untuk publik berupa sistem cloud cantik cloud) dan layanan sistem informasi bangunan gedung sim bg). pelaksanaan pelayanan perizinan oleh dpmptsp sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam peraturan bupati tersendiri. pelayanan perizinanmohonmohonaplikasi belum tersedia, atau terjadi gangguan teknis. dalam hal pelayanan melalui sistem aplikasi belum tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: pemohon dapat mengajukan permohonan perizinan secara luring kepadaaplikasi, dan persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen perizinan diinformasikan kepada pemohon melalui sarana komunikasi. dalam hal pelayanan melalui sistem aplikasimelalui sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada masyarakat oleh kepala dpmptsp. bagi pemohon dari wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan dapat diajukan kapanewon atau kelurahan kalurahan. selain mengajukan kapanewon atau kelurahan kalurahan sebagaimana dimaksud pada pemohon dapat mengajukan permohonan perizinan pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh dpmptsp. pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada dan didaftarkan sistem aplikasi perizinan oleh perangkat kapanewon atau kelurahan kalurahan dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh pemohon paling lama (tiga) hari setelah diterima dari pemohon yang memberi kuasa pengajuan perizinan. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh dpmptsp tidak dipungut biaya. perizinan non berusaha tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dikenakan pajak atau retribusi daerah dapat diterbitkan perizinannya setelah adanya bukti pembayaran kas daerah. dpmptsp tidak dibebani target penerimaan pajak atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada bab pengelolaan data, informasi, pelaporan dan penyuluhan kepada masyarakat pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf dilaksanakan oleh wikidata. dpmptsp membuat dan menetapkan standar dalam pengelolaan data perizinan. pengelolaan data dilaksanakan dengan mengintegrasikan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. dpmptsp melalui wikidata memberikan data sesuai dengan standar penyajian data perizinan yang sudah ditetapkan. permohonan data disertai dengan surat permohonan resm. penyediaan dan pemberian informasi dilakukan melalui sistem pelayanan informasi. selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada dpmptsp dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: profil kelembagaan, standar pelayanan perizinan daerah, dan cc. penilaian kinerja perizinan terpadu satu pintu. layanan informasidpmptsp menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan daerb vii pengelolaan pengaduan, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukumkonsultasi aspek hukum danviii pengawasan bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan daerah. dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada bupati menugaskan perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. pengawasan perizinan berusaha dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada sistem oss dan dikoordinasikan oleh dinas. pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kewajiban. pengawasan perizinan non berusaha dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui pengawasan rutin dan insidental. dalam pelaksanaan pengawasan bupati membentuk tim teknis pengawasan yang terdiri dari seluruh perangkat daerah teknis dan instansi terkait. bab pembiayaan segala biaya yang berkaittau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. bab ketentuan peralihan perizinan non berusaha yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sebelum peraturan bupati ini ditetapkan tetap sah dan berlaku. perangkat daerah yang menyelenggarakan perizinan non berusaha sebelum peraturan bupati ini berlaku wajib melakukan penyesuaian paling lamasertifikat elektronik yang mirrorulon progdiberikan kepada cons dan ppp yang telah bekerja paling sedikit selama (satu) tahun. tunjangan hari raya tidak diberikan kepada pns dan calonapril tahun tunjangan hari rayatunjangan hari rayaaretgaji pokok (delapan puluh persen) dan tunjangan jabatan.gaji ketiga belasjuni tahun gaji ketiga belasgaji ketiga belaseatau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantahun anggaranlaga secara elektronik menggunakan bakar sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
rem dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progo, menimbang aa. bahwa dalam upaya menjamin keberlangsungan pelayanan keluarga berencana diperlukan dukungan tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengolahan logistik sesuai standar yang berlaku, bahwa dalam rangka pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran, perlu menyusuperkembangan kependudumutuskan menetapka. bab ketentuan umum dalam peraturan bupatipembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana bangga kencana)ebupengelolaan distribusi dan alat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana adalah proses pemyang mencakup kegiatan penerimaan pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencatatan pelaporkontrasepsi untuk pelayanan kb. permintaan adalah sejumlah alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diminta (request system) pada suatu waktu tertentu, berkaitan dengan stok alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang ingin dipenuhi. permintaan non request berdasarkan rencana distribusi (resi) adalah distribusi yang didasarkan pada perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpberdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stock sudah mencapai pada posisi minimum. pengiriman penyaluran distribusi(distribusi darurat) dan tanpa permintaan (distribusi rutin). pengiriman penyaluran distribusi daruratdari fasilitas kesehatan pemberi layanan kb. pengiriman penyaluran distribusi rutinsistem push dropping yang dilakukan oleh gudang kabupaten dalam sistem logistik fasilitas kesehatan pemberi layanan berdasarkan data laporan dari fasilitas pemberi layanan yang akan menerima pasokserta sarana penunjang kontrasepsi gudang semua tingkatan wilayb. yang selanjutnya disebut pd adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada bupati: sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi daerah, sebagai acuan dalam tata kelola permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penumpangnya secara tertib, aman dan lancar, taat asas dan sesuai standar agar alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dalam keadaan siap pakai, dan sebagai acuan dalam pemantauan dan pengendalian permintaan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah: meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur dan fungsi pengendalian penyakit menular seksual melalui jaminan penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang berkualitas, terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan data dan terselenggaranya analisa data kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana bangga kencana), danserta sarana penunjang kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi, dan pelaporan. bab pengendalian dan pendistribusian bagian kesatu umum pengendalian dan pendistribusian dilakukan melalui tahapan: penyimpanan, dan tata kelola. bagian kedua penyimpanan dalam penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dilakukan sesuai ketentuan standarisasi penyimpanan sebagai berikut: a.susunan alat dan obat kontrasepsi pada palet bedasarkan jenis dan sifat alat dan obat kontrasepsi dengan suhu ruang antara (lima belas) sampai dengan (dua puluh lima) derajat celcius dan tinggi susunan tidak lebih dari (dua) meter serta jarak antara palet dan tembok (tiga puluh) sentimeter atau disesuaikan dengan kapasitas gudang, b.ruang tempat penyimpanan harus dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mempercepat proses kedaluwarsa rusak (debu, bahan kimia, barang bekas), kapasitas ruang dipersiapkan harus mampu menyimpan seluruh alat dan obatsendiri dan terutama ruang tempat penyimpanan yang disiapkan antara lain kelayakan bankeamanan gudang, f.penerimaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penumpangnya tingkat fasilitas kesehatan keluarga berencana harus disertai dengan surat bukti barang keluar pengurus gudang daerah yang selanjutnya dilaporkan bendahara barang sebagai bukti telah dikeluarkannya alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang, dalam hal permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dibuat buku bantu kartu penerimaan baik secara manual ataupun secara digital yang terdiri dari: buku barang masukterima sebagai agenda untuk penomoran surat bukti barang masuk, buku barang keluarkeluarkan dari gudang sebagai agenda untuk penomoran surat bukti barang keluar, kartu persediaan barang merupakanserta merupakan kontrol bagi atasan langsung bendahara barang, dan kartu barang merupakan kartu yang dibuat per jenis alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangbagian ketiga tata kelola tata kelola permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi bukan daerah istimewa yogyakarta, dengan ketentuan: mengajukan surat permohonan permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari kepala pd kb disampaikan kepada perwakilan bukan daerah istimewa yogyakarta, alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diterima dari bukan daerah istimewa yogyakarta diterima oleh pd kb, kemudian dicatat oleh bendahara barang pd kb daerah: dan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dikelola oleh petugas gudang alat dan obat kontrasepsi. tata kelola distribusi alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan prinsip first expired first out fef) yaitu yang memiliki kedaluwarsa lebih cepat dikeluarkan lebih dahulu. tata kelola distribusi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: distribusi darurat, dan distribusi rutin. distribusi darurat sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari fasilitas kesehatan pemberi layanan oleh petugas keluarga berencana kapanewon disampaikan kepada kepala pd kb, surat permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi disposisi kepada kepala bidang keluarga berencana untuk disetujui sesuai stok yang ada gudang dan dikeluarkan surat perintah mengeluarkan barang, surat perintah mengeluarkan barang diteruskan pengurus gudang alat kontrasepsi pd kb kabupaten kulon progo barang yang dikeluarkan dibuatkan surat bukti barang keluar, pengurus gudang alat kontrasepsi melakukan proses distribusi fasilitas kesehatan pemberi layanan kb, dan petugas gudang alat dan obat kontrasepsi melaporkan stok barang pada bendahara barang per bulan dan juga melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan sistem yang ditetapkan bukan. distribusi rutin sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: distribusi rutin didasarkan pada rencana distribusi (resi) dari bidang keluarga berencana yang dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan penghitungan sistem push dropping yang dilakukan oleh gudang alat dan obat kontrasepsi daerah dalam sistem logistik fasilitas kesehatan pemberi layanan berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan, kepala bidang keluarga berencana mengeluarkan surat perintah mengeluarkan barang sebagai dasar pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi, dan cc. pengurus gudang alat dan obat kontrasepsi mengeluarkan surat bukti barang keluar berdasarkan pmb dan melakukan pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang dikeluarkan sesuai dengan sistem yang ditetapkan bukan dan melaporkan stok barang pada bendahara barang setiap bulannya. bab pelaporan setiap koordinator penyuluh keluarga berencana daerah wajib membuat laporan persediaan alat dan obat kontrasepsi tingkat wilayah masing masing dan mengirimkannya petugas gudang kabupaten melalui sistem pelaporan yang ditetapkan bukan paling lambat tanggal (sepuluhfifastrategis perangkat daeraholuaturan daerah kabupaten kulon progo nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten kulon progoabupaten kulon progo nomor tahun tentang penjabarananggal maret tentang rencana pembangunan daerah kabupaten kulon progo tahun memperhatibab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengabupatiselama masa transisi menuju terpilihnya bupati definitiflon progoctor, antar wilayah antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan, dan penjabaran dari rpd tahun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. bab sistematika sistematika renstra perangkat daerah tahunttd sutedjo diundangkan wates pada tanggal aprilis dokumen ini ditandatangani iin secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang mara diterbitkan olehbupati kulon progo, menimbang bahwa pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, bahwa untuk mewujudkan proses pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan pemenuhan standar teknis yang menjamin keandalan bangunan infrastruktur sesuai fungsi dan peruntukannya, cc. bahwa untuk pemenuhan standar teknis bangunan infrastruktur sebagaimana yang dimaksud dalam huruf harus diterapkan dalam tahapan awal sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan dperumahan dan kawasan permukiman, memutuskan: kabupaten kulon progo bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan: bangunan infrastrukturdokumen tertulis yang dikeluarkan oleh dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan pemeriksaan dan atau pengajuan, sebagai salah satu pertimbangan penyusunan kerangka acuan kerja perencanaan bangunan infrastrukturyang sesuai dengan fungsi dan klasifikasinyaokumen pelaksanaan anggaran,maksud disusunnya peraturan bupati ini adalah sebagai petunjuk dalam pemberian rekomendasi pemenuhan standar teknis yang diterapkan dalam tahapan awal sebagai pedoman dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bangunan infrastruktur pemerintah daerah. tujuan disusunnya peraturan bupati ini adalah untuk: mewujudkan bangunan infrastruktur pemerintah daerah yang, dan cc. mewujudkan penyelenggaraan bangunan infrastruktur pemerintah daerah yang tertib, efektif, dan efisien. bab rekomendasi bagian kesatu lingkup rekomendasi rekomendasi teknis pembangunan bangunan infrastruktur dilakukan oleh dinas teknis. rekomendasi teknis diberikan untuksumber lain yang sah dan tidak mengikat. jenis infrastruktur yang memerlukan rekomendasi teknis adalah: bangunan infrastruktur bidang bina marga, bangunan infrastruktur bidang cipta karya, bangunan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman, dan bangunan infrastruktur bidang sumber daya air. bagian kedua pemohon rekomendasi pemohon rekomendasi teknis adalah perangkat daerah yang akan melaksanakan. bab iii mekanisme rekomendasi bagian kesatu persyaratan permohonan rekomendasi pemohon rekomendasi membuat surat permohonan rekomendasi teknis kepada kepala dinas teknis. surat permohonan rekomendasi memuat informasi rencana pekerjaan bangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan, meliputi maksud dan tujuan pembangunan, jenis bangunan infrastruktur, cc. sumber pembiayaan, dan lokasi pekerjaan. surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada melampirkan dokumen dpa atau dokumen yang sah dari pekerjaan bangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. bagian kedua tata cara pemberian rekomendasi surat permohonan rekomendasi dikirimkan oleh kepala perangkat daerah yang akan melaksanakan pembangunan bangunan infrastruktur kepada kepala dinas teknis. kelengkapan berkas permohonan rekomendasi menjadi tanggung jawab perangkat daerah pemohon. survey lapangan dapat dilakukan oleh dinas teknis agar diperoleh data teknis yang diperlukan. dinas teknis menerbitkan surat rekomendasi teknis berdasarkan hasil akhir kajian dan analisa permohonan rekomendasi. format surat rekomendasiengajuan rekomendasi teknis sebelum penyusunan kak perencanaan. jangka waktu penerbitan rekomendasi teknis paling lama (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan rekomendasi diterima secara lengkap dan benar oleh dinas teknis.um dok ini ditanda secara elektronik menggunakan gps sertifikat elektronik yang maa diterbitkan oleh byte lampiranformat surat rekomendasi teknis pemerintah kabupaten kulon progo dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman (on (gp) alamat jalan sukiman nomor wates, kulon progo telp fax website email nomor nnaannannnnnnaaan wates, loe lampiran . berkas perihalkepada yth. .ii tempat dengan hormat, sehubungan dengan surat permohonan), dengan nomor surat . tanggal keke, perihal permohonan rekomendasi pembangunan ., dengan data pemohon ananannannanaa nana aan perangkat daerah pemohon jenis infrastruktur ananannannanaa nana aan lokasi bangunan ananannannanaa nana aan sumber dana ananannannanaa nana aan tahun anggaran ananannannanaa nana aan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan data dan evaluasi, rekomendasi diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut dasar peraturan perundangan undangan rekomendasi umum perencanaan harus dilakukan oleh perencana yang memiliki kompetensi. perencanaan harus memenuhi ketentuan mitigasi bencana, terutama pada pekerjaan yang berlokasi kawasan rawan bencana. rekomendasi teknis demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam proses perencanaan teknis bangunan infrastruktur dimaksud. hasil perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan bangunan infrastruktur setelah rekomendasi teknis ini diberikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab perangkat daerah pemohon. kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kulon progo nama lengkap) nip wates, aprilreklame dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kulon progo, menimbang bahwa reklame merupakan media promosi barang dan atau jasa yang bertujuan komersial untuk mengenalkan suatu produk dalam pemasangannya berkaitan dengan estetika, kesesuaian dengan lingkungan dan keselamatan umum yang dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan baik, bahwa reklame yang ada saat ini beragam jenis dan ukurannya, beragam status perizinannya serta terdapat reklame yang menggunakan kontruksi sehingga apabila tidak dikendalikan akan mengganggu keindahan dan dapat membahayakan masyarakat, cc. bahwa peraturan bupati kulon progo nomor tahun tentang pengelolaan penyelenggaraan reklame belum mengatur mekanisme pengawasan terintegrasi, mekanisme penyusunan basis data reklame terintegrasi, pengelolaan hasil pembongkaran, mekanisme perizinan terintegrasi, sehingga perlu dimemutuskanreklame adalah benda, alat, perbuatan,reklame luar ruang adalah reklame yang ditempatkan diluar ruangan. hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang. aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud. titik lokasi reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame luar ruang. kawasan atau zona adalah batasan atau batasan wilayah tertentu sesuaidibidang perpajakan daerah. nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat ppd adalah nomor indentitas wajib pajak daerah yang didapat dari hasil registrasi terhadap subjekengkapan jalan adalah salah satu prasarana lalu lintas dan angkutan jalancacat sertrhubungan adalah dinas perhubungsatuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut satpol adalah satpolyelenggaraan reklame. tujuan disusunnya peraturan bupati ini yaitu dalam rangka memberikan kejelasan penyelenggaraan reklame sehingga dalam pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. ruang lingkup peraturan bupati ini yaitu: jenis jenis reklame, perizinan, cc. penyelenggaraan reklame, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, tata letak reklame: rancang bangun reklame, persetujuan bangunan gedung reklame, data dan informasi, pengawasan, tata cara pencabutan izin, tata cara penghentian dan pembongkaran reklame, dan il. jaminan uang pembongkaran reklame, bab jenis jenis reklame jenis jenis reklame, meliputi: reklame papan adalah terdiri dari: reklame papan nama, reklame megaton videotron, reklame billboard: reklame baliho: reklame cahaya (shopping), dan reklame huruf timbul. reklame kain, reklame melekat stiker, reklame selebaran:ab iii perizinan bagian kesatu persyaratan pengajuan izin setiap penyelenggara reklame wajib mengajukan permohonan izin kepada kepala dpmptsp. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada yaitu penyelenggaraan reklame papan nama usaha profesi yang meletakkannya pada tanah atau bangunan tempat usaha profesi yang keluarannya sampai dengan (dua meter persegi). permohonan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: fotokopi ktp pemohon identitas diri yang sah, fotokopi ppd, fotokopi nomor induk berusaha nib), denah lokasi titik reklame dan foto rencana titik reklame, surat kuasa bermeterai cukup, apabila permohonan izin dilaksanakan oleh pihak lain, dikecualikan dari huruf dan huruf untuk pada bangunan reklame non permanen, dan untuk penyelenggaraan reklame dalam bentuk konstruksi bangunan: pbg untuk bangunan reklame permanen, slf untuk bangunan reklame permanen yang berdiri lebih dari (lima) tahun, fotokopi bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa barang milik daerah untuk tahun berjalan, dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan lahan panggung sarana prasarana milik pemerintah daerah: dan rekomendasi kelayakan konstruksi dari dpupkp untuk bangunan reklame non permanen. formulir surat permohonan izin penyelenggaraan reklameenggara reklame pada bangunan berkonstruksi adalah pemilik bangunan. bagian kedua mekanisme berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam dpmptsp melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada kepala dpmptsp: memberikan persetujuan kelengkapan administrasi penyelenggaraan reklame, atau menolak permohonan disertai alasan yang jelas untuk pemohon yang tidak memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar. berdasarkan persetujuan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada huruf kepala bad menerbitkan skpd dan besaran jaminan biaya pembongkaran. izin diterbitkan setelah pemohon melakukan pembayaran pajak reklame berdasarkan skpd dan pembayaran uang jaminan biaya pembongkaran. bab penyelenggaraan reklame bagian kesatu titik lokasi bangunan reklame permanen dapat dilaksanakan titik lokasi pada: sarana dan prasarana atau aset milik daerah, diluar sarana dan prasarana atau aset milik daerah meliputi tanah dan bangunan milik badan atau perorangan, titik lokasi pemasangan reklame tidak menghalangi fungsi perlengkapan jalan, memperhatikan estetika dan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya, tidak boleh melintang atas jalan, dan tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana dalam tanah. bagian kedua jangka waktu penyelenggaraan reklame penyelenggaraan reklame harus sesuai jumlah, lokasi, dan lama pemasangan berdasarkan izin. reklame permanen yang berupa papan, reklame megaton, reklame billboard, reklame cahaya, reklame berjalan termasuk pada kendaraan dengan jangka waktu penyelenggaraannya paling lama (satu) tahun. reklame non permanen untuk event tertentu jangka waktu penyelenggaraannya paling lama (tiga) bulan. reklame kain (spanduk, umbul umbul, rontok dan banner) jangka waktu penyelenggaraannya paling lama (satu) bulan. reklame melekat (stiker) dan selebaran jangka waktu penyelenggaraannya paling lama (dua) bulan. untuk jenis reklame permanen yang berupa papan, reklame megaton, reklame billboard, reklame cahaya berjalan dan reklame udara harus ditempeli stiker atau tanda lainnya sesuai masa berlaku izin yang ditetapkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau. penyelenggara reklame memasang reklame setelah mendapatkan izin. dpmptsp menyampaikan data perizinan reklame kepada satpol dan perangkat daerah teknis paling lambat (satu) hari kerja sejak terbitnya izin. berdasarkan data perizinan dimaksud pada satpol dan perangkat daerah teknis melakukan pengawasan, pengendalian dan atau penindakan penyelenggaraan reklame sesuai dengan kewenangannya. bagian ketiga kewajiban penyelenggara reklame penyelenggara reklame megaton dan reklame billboard wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: memasang lampu untuk penerangan pada malam hari pada reklame dimaksud, menyediakan ruang untuk himbauan publik pada reklame, memasang secara vertikal atau tidak boleh memasang reklame secara melintang atas jalan, mencantumkan identitas penyelenggara reklame, dan menempelkan tanda izin pada bidang reklame. penyelenggara reklame untuk himbauan publik bersponsor, maka perbandingan luasnya adalah (lima banding satu). bagian keempat pemeliharaan dan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan umum dan keindahan lingkungan, maka penyelenggara reklame wajib memelihara reklame yang dipasang.menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame. bagian kelima perlindungan penyelenggara reklame mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah berupa jaminan bahwa reklame tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin. dalam hal keadaan memaksa, keberadaan reklame harus dipindahkan sebelum berakhirnya masa izin, maka penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame. bab dasar pengenaan pajak bagian kesatu tata cara perhitungan pajak reklamelama pemasangan, nilai strategis, dan jenis reklame. perhitungan nilai sewa reklame nsr) ditentukan dengan rumus sebagai berikut: sr nn harga titik simpul titik simpul keterangan nsr nilai sewa reklame, bpp biaya pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan, luasan perkalian panjang dan lebar (satuan m?), nilai strategis, koefisien harga titik simpul, koefisien lama pemasangan. bagian kedua komponen perhitungan nilai sewa reklame komponen perhitungan nilai sewa reklame untuk biaya pembuatan dan pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame dan lama pemasangan sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut:koefisien, dan biaya standar, prosentase biaya pemeliharaan dan nilai koefisienilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf ditentukan oleh faktor faktor: kawasan yang meliputi: kawasan khusus: kawasan campuran, kawasan perdagangan, kawasan pertokoan, kawasan perumahan, kawasan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan terbuka, dan kawasan perindustrian. ukuran reklame (satuan meter persegi), meliputi: x15 c12, t7, x5 cc. sudut pandang, meliputi: segala arah, empat arah, tiga arah, dua arah, dan satu arah, fungsi jalan, meliputi: arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal. harga titik. untuk menghitung nilai strategis sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf masing masing faktor dimaksud diberi bobot nilai. apabila terdapat pemasangan reklame masuk dalam lebih dari satu kawasan, maka nilaisebagaimana tercantum dalam lampiran huruf yang merupakan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. nilai strategis dihitung dari perolehnilai dari seluruh faktor. untuk jenis reklame berjalan nilai titik tidak ditentukan berdasarkan perkalian antara bobot dan nilai tetapi langsung menggunakan harga titik jenis reklame berjalan. harga titik ditetapkan dalam rupiah. untuk menentukan nilai strategis titik titik pada lokasidelapan) untuk jenis reklame pada kawasan khusus dengan luas reklame lebih besar dari (dua puluh dua koma enam meter persegi), sudut pandang (tiga) arah pada jalan arteri primer. harga titik simpul, ditetapkan sebesar rp100. (seratus ribu rupiah). nilai strategis pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame megaton, reklame billboard dan reklame baliho besarnya dihitung dan ditetapkan sebesar (tujuh puluh persen) dari nilai strategis reklame megaton, reklame billboard dan reklame baliho. penetapan lokasi, tingkat strategis dan fungsi jalanontoh perhitungan pajak reklame, reklame suara, reklame apung dan reklame berjalan adalah: reklame udara: rp1. (satu juta rupiah) per buah per bulan, reklame melekat: rp50. m? (limselebaran: rp30. m? (tigfilm slide: rp600. m? media luas layar yang dipergunakan, paling kurang rp500. (lima ratus ribu rupiah), reklame peragaan: rp600. m? media luas panggung yang dipergunakan, paling kurang rp500. (lima ratus ribu rupiah), reklame suara: rp600. (enam ratus ribu rupiah) per penyelenggaraan, reklame apung: rp400. (empat ratus ribu rupiah) per penyelenggaraan, paling lama (satu) bulan: dan reklame berjalan: rp600. (enam ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan. besarnya pajak untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada adalah dari harga dasar pengenaan pajak reklame dikalikan tarif pajak reklame. bagian ketiga proses pembayaran pajakbad. formulir permohonan danohon wajib pajak atau kuasanya. bentuk dan isi formulir speeisian formulir speed sebagaimana dimaksud dalam penyelenggara reklame diberikan nomor pokok wajib pajak daerah ppd) sebagai identitas permanen atau tetap oleh bad. berdasarkan isian formulir speed sebagaimana dimaksud dalam bad menetapkan besarnya ketetapan pajak reklame dengan skpd. wajib pajak membayar pajak reklame sesuai besaran yang tercantum dalam skpd. bentuk dan isian skpdoran pajak daerah menggunakan ssd. bab pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak bagian kesatu objek pengurangan, keringanan dan pembebasan pajakraga, keagamaan dan kesuksesan program pemerintah yang tidak bertujuan untuk komersial atau diselenggarakan untuk usaha murni. keringanan pajak reklame nama usaha murni memperhatikan kemampuan pengusaha dengan keringanan paling banyak (dua puluh lima persen)oleh jenis misi sosial dan skalatata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajadkepala bad untuk ketetapan pajak sampai dengan rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah)bupati untuk ketetapan pajak diatas rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah).bupati atau kepala bad, maka penyelenggara wajib menyerahkan dahulu pajak sebesar (lima puluh persen) dari nilai pajak. bab vii tata letak reklame penempatan tata letak reklame dapat dilakukan pada: tanah persil orang pribadi atau badan yang meliputi: halaman, menempel bangunan gedung bagian depan dan atau samping, atas bangunan gedung, kalurahan, dan atau fasilitas umum lainnya. penempatan reklame selain sebagaimana dimaksud pada menyesuaikan dengan kondisi ruang dan harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, lingkungan, perhitungan konstruksi bangunan reklame dan tidak membahayakan orang lain atau bangunan lain disekitarnya. bab viii rancang bangun reklame setiap penyelenggara reklame jenis megaton dan papan billboard harus memperhatikan rancang bangun reklame. rancang bangun reklame sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ukuran dimensi, dan konstruksi. ukuran dimensi reklame sebagaimana dimaksud pada huruf ditetapkan dengan ukuran (lima belas meter persegi) atau lebih. konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: kaki tunggal (single pole) yaitu sarana reklame yang mempunyai sistem kaki tiang, kaki ganda (double pole) yaitu sarana reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi (dua) tiang, kaki lebih dari (dua) tiang (multi pole) yaitu sarana reklame yang mempunyai sistem kaki konstruksi lebih dari (dua) tiang, menempel yaitu sarana reklame yang mempunyai sistem konstruksi menyatu dengan bagian bangunan, mampu menahan beban statis, mampu menahan beban dinamik, dan tinggi bagian bawah papan reklame paling kurang (enam) meter dari permukaan jalan yang berada atas badan jalan dan paling kurang (empat) meter dari trotoar bahu jalan yang pemasangannya berada atas trotoar bahu jalan sesuai hasil pertimbangan tim teknis lapangan. untuk keamanan dan keselamatan bangunan reklame harusketentuan standar keamanan konstruksi yang ditentukan, dan rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton. bangunan reklame dengan ukuran (dua puluh empat meter persegi) atau lebih harus menggunakan lampu penerangan dengan intensitas dan pantulan yang tidak menyilaukan dan atau membahayakan pengguna jalan. bab persetujuan bangunan gedung reklame bagian kesatu persyaratan persyaratan permohonan pbg pada bangunan reklame baru terdiri dar: informasi ktp kita, informasi krk, surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik prasarana, dalam hal pemilik tanah bukan pemilik prasarana, ketentuan keselamatan operasional penerbangan kpop) apabila diperlukan, dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan, data: penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan, arsitek berlisensi. terhadap bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait informasi ktp kita, krk, dan dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan. persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: data teknis tanah berupa:apabila ada bangunan gedung pada area persil yang akan dibangun,dan gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah. data teknis prasarana berupa gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana. bagian kedua tata cara pengajuan pbg reklame billboard, baliho, megaton atau reklame jenis lain yang berkonstruksi harus diajukan penyelenggara reklame sebelum pelaksanaan konstruksi. pbg reklame sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pemilik dan atau pemohon melalui aplikasi simba.pu.go.id, dengan mengupload softfile persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam aplikasi tersebut. pemohon pbg yang bukan merupakan pemilik bangunan reklame wajib melampirkan surat kuasa dari pemilik bangunan reklame. pemohon pbg wajib melampirkan dan menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa pembangunan bangunan sesuai dengan spesifikasi dan gambar teknis perencanaan yang telah diajukan dalam permohonan pbg, serta bersedia untuk mengajukan penerbitan sertifikat laik fungsi slf) setelah proses konstruksi selesai atau sebelum bangunan dimanfaatkan. ketentuan mengenai pbg reklame sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pbg. bab data dan informasi perangkat daerah yang terkait penerbitan izin penyelenggaraan reklame wajib menyusun dan mengelola data dan informasi sesuai kewenangannya sebagai berikut: dpmptsp menyediakan data perizinan penyelenggaraan reklame, bad meliputi: nama wajib pajak daerah ppd, penetapan dan pembayaran pajak reklame, penetapan dan pembayaran pajak reklame tidak berizin, dpupkp meliputi: nama pemohon pbg dan slf bangunan reklame, masa berlaku slf bangunan reklame, dan kelayakan konstruksi reklame non permanen. pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan terintegrasi secara elektronik antar perangkat daerah. dalam hal pengelolaan data dan informasi belum dapat diintegrasikan secara elektronik maka rekonsiliasi data dilakukan paling lama (tiga) hari setelah penetapan oleh masing masing perangkat daerah. data dan informasi sebagaimana dimaksud pada dan digunakan sebagai bahan pengawasan perangkat daerah teknis. bab pengawasan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh satpol dan perangkat daerah lainnya. penyelenggaraan reklame dalam pengawasannya dibedakan menjadi: penyelenggaraan reklame yang berizin, dan penyelenggaraan reklame yang tidak berizin. perangkat daerah teknis melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya paling lambat (satu) hari setelah data dan informasi penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam dan diterima. perangkat daerah teknis yang melakukan pengawasan meliputi: dpmptsp: bad, dinas perhubungan, dinas punk, satuan polisi pamong praja, dinas kominfo, dan dlh. bad, kepemilikan ppd, cc. penetapan dan pembayaran pajak reklame, penagihan pajak terutang, denda, dan tunggakan pajak, kesesuaian prosedur dan pembayaran pajak dengan administrasi perpajakan, kesesuaian komponen pembentuk pajak reklame dengan kondisi lapangan, dan penentuan ketetapan pajak kurang bayar dan ketetapan pajak lebih bayar. dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman melakukan pengawasan terhadap: pbg dan atau slf, kelayakan konstruksi untuk bangunan non permanen, dan cc.,komunikasi dan informatika melakukan pengawasan terhadap terkait konten reklame, dan kepemilikan dan masa berlaku izin sementara ruang terbuka hijau,hasil pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah terhadap penyelenggaraan reklame berizin disampaikan kepada dpmptsp. apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian dan atau penyimpangan dan berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan melanggar perizinannya maka dpmptsp menyampaikan sat pol untuk dilakukan penegakan. satpol selain melakukan penegakan atas pelanggaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud juga melaksanakan pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin. pengawasan dan penegakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dapat dilakukan sat pol secara mandiri. bab xii penertiban dan penegakan apabila penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai atau menyimpang dari perizinan, maka dpmptsp wajib menegur penyelenggara reklame untuk memasang reklame sesuai dengan yang diizinkan dan atau dapat langsung ditertibkan oleh satpol pp. teguran sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan paling banyak (tiga) kali, dengan rentang waktu paling lama selama (tujuh) hari kerja. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada tidak ditaati oleh penyelenggara reklame, dpmptsp melakukan tindakan pencabutan izin reklame. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala dpmptsp setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah teknis. pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada disertai dengan surat perintah untuk membersihkan, membongkar dan atau menurunkan reklame. apabila surat perintah sebagaimana dimaksud pada tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame, maka pembersihan, pembongkaran dan atau penurunan reklame dilaksanakan oleh satpol bersama perangkat daerah teknis lainnya. pembongkaran, pembersihan dan ataudibuatkan berita acara penyimpanan barang bongkahan reklame. barang bongkahan reklame sebagaimana dimaksud pada dapat diambil oleh penyelenggara reklame dengan mengganti biaya pembongkaran, pembersihan dan atau penurunan reklame. besarnya biaya pengganti pembongkaran, pembersihan dan atau penurunan reklamdpmptsp. apabila barang bongkahan reklame dalam waktu (tiga kali dua puluh empat) jam tidak diambil dan tidak membayar biaya pengganti sebagaimana dimaksud pada maka hasil bongkahan dimaksud menjadi milik daerah untuk dilelang. hasil lelang sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan daerah. pembersihan, pembongkaran dan atau penurunan reklame harus sudah dilaksanakan paling lambat (tiga) hari setelah tanggal berakhirnya izin reklame. dalam hal pembersihan, pembongkaran dan atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada tidak dilaksanakan oleh penyelenggara reklame, maka satpol bersama perangkat daerah teknis melaksanakan pembersihan, pembongkaran dan atau penurunan reklamepenurunan reklame. barang bongkahan sebagaimana dimaksud pada menjadi barang milik daerah untuk selanjutnya dilelang. penerimaan lelang sebagaimana dimaksud pada merupakan pendapatan daerah yang selanjutnya disetor kas daerah. dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka kepala bad berkoordinasi dengan satpol melaksanakan pembongkaran, pembersihan, dan atau penurunan reklame. pembongkaran, pembersihan, dan atau penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada dibuatkan berita acara pembongkaran, pembersihan, dan atau penurunan reklame dan hasil pembongkaran,selanjutnya dapat dilelang dan hasilnya merupakan pendapatan daerah. bab xiii tata cara pembongkaran reklame pembongkaran reklame dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan setelah dilaksanakan pengecekan data administrasi atau fakta lapangan. pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan sewaktu waktu tanpa surat pemberitahuan peringatan kepada penyelenggara reklame apabila: penyelenggaraan reklame dilakukan tanpa izin, izin penyelenggaraan reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara tidak melakukan pembongkaran reklame dalam jangka waktu 3x24 jam terhitung sejak berakhirnya izin, cc. penyelenggaraan reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan: atau konstruksi bangunan reklame membahayakan keselamatan masyarakat. dalam hal pemerintah daerah membutuhkan lokasi untuk kepentingan daerah yang telah ditempati oleh penyelenggara reklame berizin, pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan setelah: disiapkan rencana relokasi penyelenggaraan reklame: dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi reklame kepada penyelenggara reklame dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame, diterbitkannya izin penyelenggaraan reklame pengganti yang memuat: lokasi penyelenggaraan reklame yang baru, dan masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku izin penyelenggaran reklame lama. satuan polisi pamong praja melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran reklame yang bernilai ekonomi. barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada menjadi milik pemerintah daerah apabila penyelenggara reklame yang tidak mengambil barang hasil pembongkaran reklame dalam jangka waktu (empat belas) hari terhitung sejak selesainya pembongkaran yang dibuktikan dengan berita acara pembongkaran. barang hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada dicatat sebagai barang milik daerah jenis barang persediaan. barang persediaan sebagaimana dimaksud pada dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang. ketentuan mengenai tata cara ketatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah. hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada disetorkan rekening kas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiv jaminan uang pembongkaran reklame setiap penyelenggara reklame dengan ukuran akumulasi paling sedikit (lima belas meter persegi) atau lebih wajib membayar jaminan uang pembongkaran berupa bank garansi yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh bupati. nilai jaminan uang pembongkaran untuk reklame ditetapkan sebesar (dua puluh persen) dari nilai rencana anggaran biaya. bank garansi dicatat dan disimpan oleh bad sebagai surat berharga. pencairan bank garansi sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan oleh: bad, atau penyelenggara reklame. pencairan bank garansi oleh bad sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan: penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran reklame dalam jangka waktu (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak berakhirnya izin, dan dana hasil pencairan bank garansi disetorkan rekening kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pencairan bank garansi oleh penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada huruf dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: penyelenggara reklame telah melakukan pembongkaran reklame, penyelenggara reklame mengajukan permohonan tertulis kepada kepala bad dengan dihampiri data dan dokumen pendukung, dan kepala bad mengeluarkan surat permohonan kepada bank penjamin untuk mencairkan jaminan uang pembongkaran kepada penyelenggara reklame. kepala bad menyampaikan laporan kepada bupati secara berkala atas penyimpanan dan pencairan bank garansi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab ketentuan peralihan penyelenggara reklame yang ada dan telah berizin sebelum diterbitkannya peraturan bupati ini diberikan jangka waktu paling lama tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan bupati ini. perangkat daerah teknis segera melakukan inventarisasi dan identifikasi penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam rangka penertiban penyelenggaraan reklame. bab xvkenyelenggaraan reklame surat permohonan izin penyelenggaraan reklame permohonan izin penyelenggaraan reklame nomor kepada lampiran yth. kepala kantor pelayanan terpadu perihal permohonan izin kabupaten kulon progo penyelenggaraan reklame wates yang bertandatangan dibawah ini nama pekan pasang baru alamat dkaakananannannannaan perpanjangan telp donakankannanankanaaanana ana anna anna nama perusahaan pnaknakanannn anna bidang usaha donakankannanankanaaanana ana anna anna mohon izin untuk memasang reklame papan nama selebaran huruf timbul udara baliho liar. jagung billboard berjalan shopping film slide megaton video\| sura kain spanduk) \| . ''\| peragaan melekat stiker sudut pandang segala satu arah tiga arah arah empat dua arah arah tempat pemasangan lokasi banaanaanannannaaaananaaaan dusun jalan bankaakaananaanaanannaan desa? rw. kecamatan .a kawasan khusus perumahan terbuka campuran pariwisata perindustrian perdagangan pendidikan pertokoan perkantoran fungsi jalan arteri primer kolektor primer lokal arteri kolektor sekunder sekunder ketinggian reklame dari permukaan badan jalan s d bagian bawah reklame :.meter, dari trotoar bahu jalan s d bagian bawah reklame lek. meter, lama pemasangan . hari minggu bulan tahun, terhitung mulai tgl b1 :. s d tgl b1 oo. isi reklame coco aan keterangan lain .i.ooooennn wates, .oo telah dikoreksi, pada tanggal pemohon, oleh petugas, biaya pengganti bongkahan besaran biaya pengganti bongkahan 'jenisreklame uang pengganti bongkahan m? billboard m? kain (spanduk umbul umbul, m2 dan sejenisnya) biaya standar, prosentase biaya pemeliharaan, dan nilai koefisien biaya pembuatan koefisien jenis per m2?) c1) (ojikanraaun awsasew bobot dan nilai lokasi bobot kawasan \| ukuran reklame sudut pandang fungsikan titik titik pandang titik titik kawasan campuran x225 empat arah arteri sekunder jrewasanan lela mol sela incaran los iroertoreimer lol perdagangan tiga arah kolektor primer irawasantetoroan las items\| iss putaran lo2 isian lal kawasan pertokoan dua arah sekunder kawasan perumahan c15 satu arah lokal kawasan pariwisata s125 kawasan perkantoran\| s s7s kawasan terbuka 2s ss jreiatuawan lokal los perindustrian penetapan lokasi, tingkat strategis, dan fungsi jalan nilai nilai nilai t.j t.j tsi pen jalan jogja purworejo sepanjang jalan yogya str komplek ruko gwok wates str \|kp jembatan antar dalam radius str purworejo dalam wilayah ruas jalan simpang tiga str \|kp dari jembatan arah wilayah kabupaten kulon progo dari santoso papan str ikp kabupaten kulon progo. jembatan antar sampai dengan ruas jalan pertigaan santoso str (kp simpang tiga gelang santoso str batas provinsi temon diluar papan dalam radius dari area kawasan khusus str jalan simpang tiga. dalam dalam kota wates diluar luas simpang empat tikungan serut santoso dalam str area kawasan khusus yaitu benteng pasar benteng radius dari tikungan. jalan brigjen katamu. gangguan. simpang tiga santoso dalam radius str jalan diponegoro. dari simpang tiga. jalan gadungan putihan simpang tiga benteng nanggung, str tetes timur. santoso dalam radius dari jalan sertijab wates. simpang tiga. jalan dalam wates. simpang tiga milir dalam radius str jalan putihan pasar wates. dari simpang tiga. jalan perwakilan wates. simpang lima karangnongko wates str jalan tentara pelajar wates. dalam radius dari jalan sukiman. simpang lima. j . jalan bhayangkara. simpang tiga terminal wates dalam ruas jalan serut pengasih radius dari simpang tiga. str milir. str (kp tikungan punggung wates dalam ruas jalan dadakan pengasih. str radius dari tikungan str simpang tiga kalangan raharjo wates dalam radius dari str simpang tiga. simpang tiga topan raharjo wates dalam radius dari str simpang tiga simpang empat arah pantai glagah temon dalam radius str dari simpang empat. simpang tiga pangkalan congo str dalam radius dari simpang tiga dan sampai batas wilayah kabupaten kulon progo. jalan robot topan jembatan sandakan dalam radius dari jembatan arah str wilayah kabupaten kulon progo. simpang tiga tugu robot galur dalam radius dari str simpang tiga. simpang empat agung wates str dalam radius dari simpang empat. jalan gelang santoso kalibawang str simpang empat benteng gangguan dalam radius dari simpang empat. simpang empat desa kalibawang str dalam radius dari simpang empat. kawasan pertokoan) kawasan perumahan) kawasan pariwisata) ruas jalan agung jembatan str ap k komplek pantai glagah. bendungan komplek pantai congo. ruas jalan karangnongko str komplek pantai titik. agung str ks k komplek waduk sermon. jalan dalam kota wates luar komplek gua kasenda. area kawasan khusus yaitu jalan brigjen katamu. jalan diponegoro. jalan gadungan putihan tetes timur. jalan sertijab wates. jalan dalam wates. jalan putihan pasar wates. jalan tentara pelajar wates. kawasan pendidikan) kawasan perkantoran) '(( kawasan terbuka) \| ruas jalan serut jalan congo jalan daendels sukiman tetes timur jalan ruas jalan tetes barat rsu wates perwakilan tetes barat kakap. ruas jalan bhayangkara jalan ruasjalan sgo lereng. adhiyaksa jalan tamtama ruas jalan serang papan. jalan paman tetes barat. ruas jalan kepek kalimanggis. ruas jalan girimulyo anti. ruas jalan gelang simpang empat benteng gangguan. ruas jalan simpang empat benteng gangguan kalangan kalibawang. ruas jalan desa pleno samigaluh. ruas jalan agung bagel ruas jalan ngelo santoso robot. ruas jalan benteng nanggung cangkang. ruas jalan sudu girimulyo jonggrangan perbatasan purworejo. ruas jalan jombokan kakap. ruas jalan jombokan pipih. ruas jalan pasar benteng gangguan pleno samigaluh. ruas jalan pendoworejocontoh perhitungan pajak reklame.(satutahuillboard per rp. biaya pemeliharaan bp) billboard perm rp. dari bpp) koefisien lama pemasangan c2), 1th luas reklame bpp m? luas reklame bp m (ns c1) (c2) koefisien titik simpul harga titik simpul titik simpul nsr (nsperhitungan pajak reklame baliho: sebuah reklame jenis baliho dipasang desa kalibawang (kawasan khusus dengan luasan x5m (duakurang dari bularp. biaya pemeliharaan bp) billboard perm rp. dari bpp) koefisien lama pemasangan c2), bi. mas reklame bep m (luas reklame b m) oo (ns c1) harga titik simpul nsrmukabad (speed) kepala bad kabupaten kulon progo pajak reklame kab. kulon progo jl. perwakilan wates masa pajak bulan . tahun . wates telp. psw. speed .ooooonannnnnannnnnnannknnnnnnannnnn perhatian:akan dikenakan kenaikan dari pokok pajak dan denda berupa bunga per bulan. nama badan merk knanaananaanaaa nana aan alamat aanannanaan nana aan akan aman tip! nama pemilik pengusaha nknnanaaaaaanan aan aan alamat kaananaananaann aman anna bep! li. surat penunjukan pool nana tgl. a.n ona donna izin tempat usaha nomor izin gangguan plak aan bidang usaha plak aan reklame jenis reklame papan nama megaton video apung huruf timbul kain spanduk) lc) berjalan baliho \|.) melekat stiker lo.) film slide cl) billboard cl) selebaran cl) suara cl) shopping cl) udara peragaan lokasi pemasangan tanah perorangan loka ocean kawasan danaaanana naa jalan? neon fungsi jalan tanah pemerintah negara loka ocean kawasan danaaanana naa jalan? neon fungsi jalan ukuran luas reklame panjang lo. lebar nknaanaaaaaanaana luas loka sudut pandang cu) segala arah cl) tiga arah lc) satu arah cu) empat arah dua arah jangka waktu lama pemasangan atatankane hari minggu bulan tahun mutasi harap dilampirkan nama perusahaan dan tanggal pemasangan yang bertanda tangan bawah ini diserahkan bad paling lambat tanggal nama lon. banana kanan naa natadana sesuai dengan peraturan yang berlaku. diterima tanggal .o.ooocoooo wajib pajak, surat ketetapan pajak daerah (skpd) pemerintah kab. kulon progo surat ketetapan pajak daerah (kan bad nomor urut we) skpd kabupaten kulon progo jl. perwakilan wates period tan nan telp. psw. etoile na. sana nana nana nama aknanaannannan nana nana aan ana aan nama pemilik naanakaananaa nana aan aan alamat naanakaananaa nana aan aan daan mana anna anna temp, lennon batas penyetoran terakhir tanggal .ion rekening jenis pajak jumlah jumlah ketetapan pokok pajak rp. denda rp. jumlah ketetapan pokok pajak denda nan dengan huruf perhatian harap penyetoran dilakukan pada bendahara penerimaan skpd terkait.diterima kulon progo, . a.n. kepala bad nama kabupaten kulon progo alamat kasi pengelolaan pad dan penerimaan pembiayaan tanggal tabel keringanan maksimal pajak kegiatan skala kegiatan tomatmeiindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah. tujuan disusubab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi sistem klasifikasi dan keamanan,yaitub.pimpinan tingkat tinggi yaitu kepala bagian, sekretaris, kepala bidang, atau yang disetarakancc. pimpinan tingkat menengah yaitu kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi atau yang disetarakan. pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri dari: publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa terbukdanhuruf kode angka bidang tugas umum, lampiran huruf kode angka bidang tugas pemerintahan, lampiran huruf kode angka bidang tugas politik, lampiran huruf kode angka bidang tugas keamanan dan ketertiban: lampiran huruf kode angka bidang tugas kesejahteraan, lampiran huruf kode angka bidang tugas perekonomian, lampiran huruf kode angka bidang tugas pekerjaan umum dan ketenagaan, lampiran huruf kode angka bidang tugas pengawasan, lampiran huruf kode angka bidang tugas kepegawaian, lampiran hurufhaumum klasifikasi unit klasifikasi jenis arsip keamanan hak akses dasar pertimbangan pengolah aly boo yoo soo boh umum aan lambang terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja garuda disetarakan bendera kebangsaan lambang daerah tingkat lambang daerah tingkat tanda kehormatan penghargaan terbuka eselon iw tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja bintang disetarakan satya lencana samanya nugraha monumen penghargaan secara adat penghargaan lainnya hari raya besar terbuka eselon iv tidak memiliki dampak yang\| bidang teknis nasional agustus, hari pahlawan dsb yang, mengganggu kinerja keagamaan idul fitri natal dll disetarakan hari ulang tahun hut) hariadhi klasifikasi jenis arsip klasifikasi hak akses dasar pertimbangan unit pengolah keamanan . ucapan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja disetarakan ucapan terima kasih ucapan selamat ucapan belasungkawa ucapan lainnnya undtanda jabatan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis pamong praja yang yang mengganggu kinerja disetarakan tanda pengenal pejabat lainnya jurusan dalam terbuka gedung kantor terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja disetarakan rumah dinas terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis tanah untuk rumah dinas yang yang mengganggu kinerja perabotan disetarakan keamanan pang amonia\| yang yang mengganggu kinerja disetarakan yang yang mengganggu kinerja disetarakan ena kencan yang yang mengganggu kinerja disetarakan peran kei yang yang mengganggu kinerja disetarakan oma yang yang mengganggu kinerja disetarakan ken yang yang mengganggu kinerja disetarakan protokol terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis upacara bendera upacara adat yang yang mengganggu kinerja tata tempat disetarakan pemasangan gambar presiden dan wakil presiden audiensi alamat alamat kantor dan pejabat sambutan keamanan soo yoo soo peralatan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis penawaran, ekspor, promosi yang yang mengganggu kinerja disetarakan yang yang mengganggu kinerja disetarakan mesin kantor peralatan kantor meliputi komputer laptop, terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis printer, lcd, scanner, dvd vcd, player, product mixer, yang yang mengganggu kinerja laser disc, generator, mesin foto copy, mesin tik manual disetarakan perabotan kantor perlengkapan kantor meliputi merelai, terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis filing cabinet, brankas, white board, radio, tv, tape, ac, yang yang mengganggu kinerja lemari es, kipas angin, wire less sound system speaker! disetarakan kamera, dilinventaris pendataan, pemeliharaan dan penghapusan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis barang milik daerah yang yang mengganggu kinerja disetarakan keamanan . ikekayaandaerah pb.) sumber daya alam terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja disetarakan ena kesal yang yang mengganggu kinerja disetarakan span sandi perpustakaan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis meliputi semua kegiatan terkait kepustakaan yang yang mengganggu kinerja disetarakan dokumentasi terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis foto yang yang mengganggu kinerja audio disetarakan video kearsipan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja disetarakan pamen tasamamas paras see jalanan rahasia nagara. sang tas keamanan rahasia negara klasifikasi jenis arsip klasifikasi hak akses dasar pertimbangan unit pengolah keamanan poo soo yoo ho. perencanaan terbatas eselon iii memiliki dampak yang sub. bag., sub replika dapat mengganggu bid, sub bag. rpm pelaksanaan fungsi dan musrenbang tugas perangkat daerah renstra unit kerja senja, rkt, rka, rkp, rko, kapas perencanaan bidang pemerintaholitikamanan ketertibsejahteraan rakyatrekonomkerjaan umumngawasan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja disetarakan klasifikasi jenis arsip klasifikasi hak akses dasar pertimbangan unit pengolah keamanan soo soo perencanaan bidang kepegawaug\| organisasuketatalaksanaan w oo u uu lucu ouu organisasi pemerintah terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis susunan organisasi dan tata kerja yang yang mengganggu kinerja tata tertib kantor, jam kerja disetarakan organisasi badan nonbadan internasionalsemipenatalaksanaan meliputi tata naskah, metode dan terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis sistem kerja, stempel dinas, alamat, papan nama yang yang mengganggu kinerja instansi disetarakan tata hubungan kerja terbuka eselon iv tidak memiliki dampak bidang teknis yang yang mengganggu kinerja disetarakdan peningkatan kinerja guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal berupa aset untuk dapat dimanfaatkan secara optimaldi perseroan terbataspenyertaan modal pemerintah daerah dalam bank kalsel berdasarkan peraturan daerahadalahk kalsel berupa: tanah dan bangunan eks kantor badan koordinasi penanaman modal daerah provinsi kalimantan selatan yang terletak jalan pangeran samudera nomor banjarmasin senilai rp9. (sembilan miliar sembilan ratus dua juta seratus ribu rupiah) dengan luas: tanah skt b kap) seluas meter persegi, bangunan kantor seluas meter persegi, dan bangunan pagar seluas meter persegi. senilai rp5. (lima miliar tiga puluh sembilan juta seratus tujuh ratus ribu rupiah) dengan luas: tanah shp seluas meter persegi, dan bangunan seluas meter persegidengan cara melimpahkan kepemilikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam untuk dimanfaatkan sebagai kantor pusat dan cabang bank kalsel. bab pengawasan gubernur menunjuk pejabat yang dan bertanggung jawab kepada gubernur. penunjukan pejabatuntuk meningkatkan fungsi, peran dan upaya tersebut bank kalsel perlu didukung dengan fasilitas perkantoran yang memadai terutama sebagai prasarana dan saran pelayanan kepada para nasabah. fasilitas kantor yang strategis dan mudah dijangkau menjadi faktor penting bagi sebuah bank dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada nasabah. penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah dalam peraturan perundang undangan diatur dalam. ketiga peraturan perundang undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyertaan modal daerah berupa barang milik daerah dalam rangka optimalisasi barang milik daerah yang dapat dilakukan baik dalam rangka pendirian, pengembangan, atau peningkatan kinerja suatu badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki pemerintah ataupun pemerintah daerah. dengan demikian sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan, melalui peraturan daerah ini dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada bank kalsel berupa aset yaitu tanah dan bangunan eks kantor badan koordinasi penanaman modal daerah provinsi kalimantan selatan danmemenuhketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, rkd, kua dan pas serta rpm, bupati wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerahbukan pajak(investasi)bengkayang, menimbang dan manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan terpadu, bahwa perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan dengan kondisi geografis kabupaten bengkayang merupakan salah satu tempat transit perdagangan orang sehingga diperlukan kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah untuk melindungi warga masyarakat kabupaten bengkayang dari tindakan perdagangan orang terutama perempuan dan anak, bahwa undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mewajibkan pemerintah daerah menyusunncegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anakengkayang yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten bengkayang dan dprd kabupaten bengkayangkepala desa bagi setiap orang yang akan bekerja luar daerahyang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orangprinsip: penghormatan dan pengakuan terhadap hak dan martabat manusia, kepastian hukum, proporsionalitas, mendiskriminasi, dan perlindungan. bagian kedua tujuan tujuan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang dalam peraturan daerahdaerah dilakukan melalui:moral dan atau keagama pokok dan fungsinya bidang: tindakan preventif tindakan preventif perdagangan orang daerah dilakukan melalui:ndukung dibukanyadaerah dilaksanakan oleh skpd yang tugas pokok dan fungsinya bidang:terburuk. pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud. pemerintah daerah, instansi terkaitkepala desakepala desa setempat dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:apabila melalui jasa dari suatu optis, korporasi atau perantara yang datang langsung wilayah kelurahan desa, maka optis atau perantara tersebut wajib melaporkan secara tertulis dan resmi kepada lurah kepala desalurah kepala desa melaporkan srb sebagaimana dimaksud pada dan kepada bupati melalui camat dengan tembusan kepada skpd yang membidangi tenaga kerja, secara berkala setiap bula). ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengajuan dan pemberian srb diatur dengan peraturan bupati. pengusaha dan penyalur yang akan merekrut tenaga kerja dan atau pekerja dari daerah lain untuk dipekerjakan dan berdomisili daerah sebagai pekerja jasa hiburan malam antara lain diskotik, karaoke dan panti pijat wajib menyampaikan surat keterangan rekomendasi dari instansi daerah asal kepada camat melalui lurah kepala desa setempat. setiap orang badan yang melakukan usaha jasa hiburan malam sebagaimana dimaksud pada harus menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerjanya skpd yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisataoptis atau orang perorangan wajib memulangkan korban yang direkrut sebagai tenaga kerja dan menjadbupatiskpd yang tugas pokok dan fungsinya bidang:an, antara lainidan ataubupati. bab vii gugus tugas dan pusat pelayanan terpadu dalam rangka penanganan korban perdagangan orang, bupati membentuk gugus tugas yang keanggotaannya meliputi unsur skpddan ppt sebagaimana dimaksud pada dan diatur dengan peraturan bupati. bab viii hak dan kewajiban masyarakat setiap orang berhadanberapat diwujudkan antara lain:perdagangan orang, melaporkan adanya dugaan perdagangan orang kepada penegak hukum, dan atau menangani dan mendukung korban perdagangan orangan serta sebagaimana dimaksud pada melaporkan kegiatannya kepada gugus tugas daerah. pelaksanaan peran , pemerintah propinsi, dan atau pemerintah kabupaten kota lain. kerjasama sebagaimana dimaksud pada meliputi:corporate sosial responsibility) dan bina lingkungan, dan atau penyelenggaraan konsultasi, advokasi,,,skpd yang tugas pokok dan fungsinya bidang ketenagakerjpembiayaan lainnya dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xiii sanksi administrasi optis, korporasi, pengusaha atau penyalur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danketentuan peraturan perundang undangan. pejabat negara pemerintah pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamketentuan peraturan perundang undangan bidang kepegawai, sebagaimana dimaksud dalam danketentuan pidana optis atau orang perorpelaksanaan dari peraturan daerah ini termasuk penyusunan rencana aksi daerah, pembentukan gugus tugas, dan pptk asasi manusia lainnya. kenyataannya perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat dan bersifat lintas negara yang memiliki jaringan yang sistematis.mengamanatkan kerjasama antarpemerintah, kemitraan dengan dunia usaha,perdagangan orang, secara substansial menitikberatkan pada upaya pencegahan darikorban dan mereka yang berisiko menjadi perdagangan orangkeagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan. bagi, sedangkan rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas sektor antara organisasi satuan kerja, daerah. huruf mendiskriminasi adalah prinsip tidak membeda bedakan korban(am)jeneponto menimbang :a. bahwa penyediaan jasa cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil merupakan salah satu kewenangan daerah yang berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah guna mendukung peningkatan pelayanan kepentingan dan kemanfaatan umum, bahwa retribusi penggantian cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas, termasuk jenis retribusi jasa umum hukum sebagaimana ditetapkan dalam dan huruf peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang retribusi daerah: bahwdianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat inokok pokok perkawinanhukum acara pidanagunaan lambang negara lari tahun nomor tenriari tahun nomor tenrienkeputusan presiden nomor tahun tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan larijeneponto nomor tahun tentang penyidikbagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa kelurahapenduduk adalah warga negara indonesia yang selanjutnya disingkat wni dan orang asing yang masuk secara sah yang masing masing bertempat tinggal kabupaten jeneponto: orang asing adalah orang bukan wni yang tinggal terbatas atau tinggal tetap kabupaten jeneponto dan telah mendapat izin untuk tinggal terbatas dalam jangka waktu tertentu atau tinggal tetap dari instansi yang berwenang: kartu tanda pendudukmengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: akta catatan sipil adalah dokumen register catatan sipil yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilanak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri, retribusi penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukumretribusi penggantian biaya cetak: surat pendaftaran obyekerah intp, dan akta catatan sipil dipungut biaya retribusi sebagai penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil. obyek retribusi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi penggantian biaya cetak ktp wni dan wna: wni dan wna: cc. akta catatan sipil yang terdiri dari: akta kelahiran akta perkawinan akta perceraian akta kematian akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak akta ganti nama bagi wni dan wna. subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan jasa pencetakan ktp, dan atau akta catatan sipil. bab iii golongan retribusi retribusi penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil, dan atau akta catatan sipil yang dicetak. bab prinsip dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil: biaya cetak sebagaimana dimaksud pada adalah biaya cetak per satuan lembar ktp, dan atau akta catatan sipil yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada percetakan yang ditunjuk. bab struktur dan besarnya tarif retribusi struktur tarif retribusi penggantian biaya cetak ktp, dan atau akta catatan sipil berdasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan: besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil masing masing sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut pelayanan ktp berupa ktp wni sebesar rp. ktp wna sebesar rp. pelayanan berupa wni sebesar rp. wna sebesar rp. cc. pelayanan akta catatan sipil berupa akta kelahiran anak pertama wni sebesar rp. wna sebesar rp. anak kedua: wni sebesar rp. wna sebesar rp. anak ketiga wni sebesar rp. wna sebesar rp. anak keempat dst wni sebesar rp. wna sebesar rp. akta perkawinan wni sebesar rp. wna sebesar rp. akta perceraian wni sebesar rp. wna sebesar rp. akta kematian wni sebesar rp. wna sebesar rp. akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak wni sebesar rp. wna sebesar rp. akta ganti nama bagi wni dan wna: wni sebesar rp. wna sebesar rp. jenis blank pelayanan ktp, dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam disesuaikan dengan bentuk yang berlaku secara nasional seluruh negara kesatuan republik indonesia, pengadaan blank pelayanan ktp, dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalamsuai dengan peraturan perundang undangan: pemerintah daerah sebelum melakukan pengadaan blank dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blank dari departemen dalam negeri: bab vii masa berlaku retribusi masa retribusi ktp sebagaimana dimaksud pada huruf adalah (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan ktp: masa retribusi untuk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf dan hanya satu kali, perubahan penggantian ktp, dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan retribusi sebagaimana retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil yang ditetapkan pada setiap penduduk hanya memiliki (satu) ktp dan hanya diberikan kepada penduduk wni dan orang asing tinggal tetap dan telah berumur (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin: bagi penduduk wni yang berdomisili tetap dan berusia (enam puluh) tahun atas diberikan masa retribusi ktp hanya satu kali yang jangkasa berlaku izin tinggal tetapnya: bab viii wilayah pemungutan pemungutan retribusi ktp dan sebagaimana dimaksud pada huruf dan dilakukan dalam wilayah kecamatan yang memberikan pelayanan cetak ktp dan kk: pemungutan retribusi akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dalam wilayah kabupaten oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pencatatan sipil: pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan setelah mengajukan permohonan pembuatan penerbitan biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil yang ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah skr), kepada instansi atau unit kerja yang melakukan pemungutan retribusi biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil diberikan upah pungut sebesar (lima persen) dihitung dari realisasi pungutan, yang pembagiannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan bupati: orang pribadi yang secara resmi mengajukan permohonan pembuatan penerbitan biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil ditetapkan sebagai wajib retribusi. bab surat pendaftaran wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada atau dokumen lain yang dipersamakan, retribusi hanya dapat dipungut kepada mereka yang ditetapkan sebagai wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam dengan menggunakan skr atau dokumen lain yang dipersamakan. bab xii tata cara pembayaran kewajiban pembayaran retribusi atas pengambilan penerbitan ktp, dan akta catatan sipil yang terutang harus dilunasi secara tunai dan dibayar dimuka tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi lebih lanjutiaya cetak ktp, dan akta catatan sipil, pemberian pengurangterutama bagi wajib retribusi yang telah berusia tahun atas, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan bupati. bagi penduduk korban bencana diberikan ktp oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya retribusi: surat keterangan pengganti dokumen penduduk bagi pengungsi dan penduduk korban bencana daerah diberikan tanpa dipungut biaya apapun: dan menyiapkan keterangan atau laporan yang berkenatau,hukum yang dapat dipertanggungidana wajib retribusi biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil yangdaerah mengalami kerugian ketentuan lain lain hasil pemungutan retribusi penggantian biaya cetak ktp, dan akta catatan sipil adalah merupakan salah satu obyek bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada desa kelurahan yang pembagiannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten jeneponto nomor tahun tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa kelurahan. bab xvii ketentuan peralihan pada saat berlakunya peraturan daerah ini spesifikasi lama penerbitan ktp, dan akta catatan sipil yang menggunakan blank spesifikasi lama, setelah berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, ktp seumur hidup yang telah diterbitkan bagi warga lanjut usia secara bertahap akan disesuaikan dengan spesifikasi baruditetapkan dengan keputusan peraturan bupati. dengan berlakunya ketentuan peraturan daerah ini mak2001rasaa.aturan daerah kabupaten jenepontorubahan peraturan daerah kabupaten jenepontoartai politik lari tahun nomor tambahan lari nomor undang undang nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd (ari tahun nomor tambahan lari. ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten jeneponto nomorjl)yeberangan air,berangan atas enyeberangan atas airorang pribadi atau barang dengan menggunakan kendaraan aretribusi penyeberangan air terdiri dari: jasa penyeberangan orang, jasa penyeberangan barang. besarnya tarif retribusi dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa. struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai berikut: obyek retribusi besarnya tarif jenis sukadana pelapis. rp. pelapis sukadana kapal motor penumpang rp: ton sukadana betok padang rp. betok padang sukadana kapal motor penumpang rp: ton betok padang pelapis rp. pelapis betok padang kapal motor penumpang rp. ton sukadana pelapis rp. pelapis sukadana long boat penumpang sukadana betok padang rp. betok padang sukadana long boat penumpang betok padang pelapis rp. pelapis betok padang long boat penumpang teluk batang dusun besar rp. dusun besar teluk batang kapal motor penumpang rp. ton teluk batang dusun besar long boat rp. dusun besar teluk batang penumpang teluk batang tj. katai rp. tj. katai teluk batang long boat penumpang (satu) unit untuk sepeda motor dihitung sama dengan tarif penumpang sesuai rutepelayanan penyeberangan atas airjasa pelayanan selesai dinikmati digunketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku penerimaannyanyeberangan airdiyeberangan airtahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut retribusi penyeberangan air. bahwa angkutan laut, sungai dan penyeberangan wilayah kabupaten kayong utara mempunyai karakteristik dankayong utara masa depan, jugakayong utara. dalam rangka mendukung serta mengoptimalkan pembangunan segala bidang khususnya dibidang perhubungan, pemerintah kabupaten kayong utara berperan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakatmakapungut retribusinya. atas dasar pertimbangan dimaksud, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi penyeberangan, telah diatur kebijakan dalam pengelolaan keuangan lingkungan pemerintah provinsi sumatera selatan,,keuaiubah sebagai berikut ketentuan angka angka angka angka angka angka angka diubah, angka dan angka dihapushapus. dihapus. ketentuan bab iii bagian kedua dan bagian ketiga diberi judul, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutbagian ketiga pejabat pengelola keuangan daerah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai kepala skpd selaku ppid sekaligus bud. ppid bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada gubernur melalui sekretaris daerah. ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutetentuan bantuan sosial kemasyarakatan dapat berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada kelompok anggota masyarakat. pemberian bantuan sosial terdiri dari bantuan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan sebelumnya. pemberian bantuan sosial yang direncanakan ditetapkan dengan keputusan gubernur sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ditetapkan berdasarkan proposal yang disetujui oleh gubernurketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutlpa) mencakup penampakan penerimaan pendapatan asli daerah, dana perimbangan,ketentuan diubah dengan menprovinsiyang berlaku. penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerahprovinsketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut investasi pemerintah provinsi dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan. divestasi pemerintah provinsi dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. divestasi pemerintah provinsiprovinsi. penerimaan hasil atas investasi pemerintah provinsiubah,ketentuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikutpenataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka peraturan daerah nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten bulukumbadiubah sebagai berikut: ketentuan bab dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bab dinas kesehatan bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bidang bina pelayanan kesehatan, bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang pengembangan sumber daya kesehatan, dan bidang bina kesehatan masyarakat. bidang bina pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf, pengembangan, dan penunjang.amatan penyakit, imunisasi dan kesehatan matra, seksi penanggulangan penyakit, dan seksi penyehatan lingkungan. bidang pengembangan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan, seksi pembiayaan dan jaminan kesehatan, dan seksi pengembangan sarana dan tenaga kesehatan. bidang bina kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, seksi kesehatan keluarga, dan seksi gizi masyarakat. ketentuan bab huruf dan huruf diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bidang pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial, bidang pelayanan, rehabilitasi dan bantuan kesejahteraan sosial, bidang pembinaan, pengawasan, dan hubungan industrial, dan bidang pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bidang pembinaan, pengawasan dan hubungan industrialsebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pembinaan norma kerja, seksi pembinaan norma keselamatan dan kesejahteraan kerja, dan seksi pembinaan hubungan industrial. bidang pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi penempatan dan perluasan kerja, seksi pemberdayaan kelembagaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, dan seksi pemberdayaan transmigrasi. ketentuan judul bab vii diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab vii dinas kependudukan dan pencatatan sipil ketentuan bagian kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu tugas dan fungsibab dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bagian kesatu: bidang, sub bagian, seksi: upt, danadministrasi kependudukan, bidang pencatatan sipil, dan bidang pengembangan informasi kependudukan. bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pencatatan dan pemutakhiran data, seksi mutasi penduduk, dan seksi pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, seksi pencatatan perkawinan dan perceraian, dan seksi akte catatan sipil. bidang pengembangan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi analisis data kependudukan, seksi pengembangan sistem informasi kependudukan, dan seksi pelayanan informasi kependudukan. ketentuan judul bab dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: bab dinas tata ruang, perumahan, dan cipta karya bidang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: bidang penataan ruang, bidang perumahan, bidang cipta karya, dan bidang kebersihan. ketentuan dan diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi perencanaan tata ruang, seksi pengawasan dan pemanfaatan ruang, dan seksi pengendalian tata ruang. bidang perumahan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pengembangan kawasan, seksi perumahan swadaya, dan seksi perumahan formal. bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pengembangan permukiman, seksi penataan bangunan dan lingkungan, dan seksi penyehatan lingkungan permukiman plp) dan air minum. diantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bidang kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: seksi pembinaan dan pengawasan kebersihan, seksi sarana dan prasarana kebersihan: dan seksi pengelolaan tempat pembuangan akhir tpnu para an\| sera be mau padukan gilihan kepala desa secara demokratis sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang desa, perlu diatur tata carapdalam dilakukan satu kali atau bergelombang. pemilihan kepala desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sean pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dengan peraturan daerah tersendirdan penetapan. bagian kedua persiapan paragraf umum persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan tingkat kabupaten dan tingkat desa. persiapan pemilihan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri atas kegiatan: penganggaran biaya pemilihan, pembentukkan panitia pemilihan kabupaten, dan cc. pengadaan penyediaan peralatan dan perlengkapan pemilihan. persiapan pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud padupati membentuk panitia pemilihan kabupatenditingkat desa. panitia pemilihan sebagaimana dimaksud padaunsur: perangkat desa, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat desa setempat paling lambat (tiga) hari setelah ditetapkan. ketentuan sebagaimana diatur dalam berlaku secara mutasi mutans pada pembentukkan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu. panitia pemilihan kepala desa dipat membentuk kpps sesuai dengan jumlah tps desa setempat. pembentuktps. keanggotaan kpps sebagaimana dimaksud pada pada setiap tps paling sedikit (lima) orang dan paling banyak (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan: (satu) orang ketua merangkap anggota, dan beberapa orang anggota termasuk petugas keamanan swakarsa. petugas keamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berasal dari unsur perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya yang ada desa setempat. panitia pemilihan kepala desa ditingkat desa dan kpps dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihakmpatsetempalagi atau belumrekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada dan jumlah tps disampaikan panitia pemilihan kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat (tujuh) hari setelah diumumkdan menerima pendaftaran bakal calon. pengumuman sebagaimana dimaksud pada diumumkan kepada masyarakat luas dengan cara menempatkan pengumuman ditempat strategis yang mudah diketahui masyarakat. pengumuman sebagaimana dimaksud pada paling kurang memuat: persyaratan calon, hari dan tanggal dan penerimaan bakal calon sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan selama (sembilan) hari sejak tanggal diumumkan. paragrafparagraf calon kepala desa dari kepala desa, perangkat desa danundang undangan. paragraf calon kepala desa dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjpemerintah dengan perjanjian kerja yang penghasilannya bersumber dari apbd sejak mendaftarkan diri sebagai calon. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak terpilih menjadi kepala desa diaktifkan kembali. pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputuspersyaratan calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam dan penelitian calon, penetapan dan pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalam berlaku secara mutasi mutans terhadap calon kepala desa antarwaktu yang pemilihannya dilaksanakan melalui musyawarah dan diumumkan kepada masyarakat. calon kepala desa yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada dan dilarang mengundurkan diri. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan penetapan dan pengumuman calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalamtes tertulisnomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam kepada panitia pemilihan kabupaten paling lambat (tiga) hari setelah penetapan nomor urut dan nama calon kepala desa. penyampaian nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan berita acara penetapan calocalon kepala desa sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga) hari sebelum masa tenang. kampanye calon kepala desajatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada merupakan kewenangan panitia pemilihan. dalam hal pelanggaran kampanye merupakan tindak pidana, dapat dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangtata carasebagaimana dimaksud pada dimasukkan kedalam kotak suara yang disediakan oleh panitia pemilihan,apat disediakan apabila jumlah pemilih yang mempunyai hak pilih sedang menjalani hukuman penjara atau pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal perahu atau pekerja lepas pantai, paling sedikit (seratus)setiap pemilih sebelum memberikan hak pilih wajib menunjukkan undangan pemungutan suara dan menandatangani daftar hadir pemilih yang disediakannggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada dan dicatat dalam berita acarasurat suara dicoblos dengan menggunakan alat peraga yang disediakan oleh panitia pemilihaatausebelum penghitungan suara dimulaformat berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan bupati. bagian kelima penetapan calon terpilih panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desasetelah menerimaagian keenam penundaan pemungutan suara penundaan pemungutan suara dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar atau kerusuhan. keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada merupakan kejadian luar biasa seperti bencana alam, banjir besar atau bencana lainnya pada salah satu tps atau lebih, atau pada satu desa atau lebih yang mengakibatkan: terulangnya pemilih untuk hadir tps, dan atau terulangnya pendistribusian peralatan dan perlengkapan pemungutan suara tps atau desa. kerusuhan sebagaimana dimaksud pada adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mengganggu keamanan pelaksanaan pemilihan atau mengancam keselamatan pemilih. penundaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan ketentuan: jika terjadi keadaan kahar pada salah satu tps atau lebih tetapi tidak berdampak pada seluruh tps dalam satu desa, maka pelaksanaan pemungutan suara hanya ditunda pada tps yang terkena dampak, dengan menunda waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara, pemungutan suara tps lainnya tetap dilaksanakan pada hari, tanggal dan waktu yang sama, jika terjadi keadaan kahar dan berdampak pada seluruh tps satu desa, maka pelaksanaan pemungutan suara desa yang terkena dampak ditunda paling lambat (dua) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan jika terjadi kerusuhan mengakibatkan kekacauan atau gangguan keamanan, sehingga pemilihan tidak dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya pelaksanaan pemilihan kepala desa. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf pemungutan suara tetap tidak dapat dilaksanakan karena situasi yang belum tidak kondusif, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa desa bersangkutan ditunda dalam jangka waktu yang ditentukan kemudian. dalam hal terjadi penundaan pemungutan suara karena terjadi keadaan kahar atau kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam pemilihan. bagian ketujuh penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desamilihan kepala desa antarwaktu bagian kesatu tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu pemilihan kepala desa antarwaktu dilakukan melalui musyawarah desa. musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh bpd sebagaimana dimaksud dalamdua peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antarwaktu peserta musyawarah desa pemilihan kepala desa antarwaktu terdiri atas: anggota bpd, perangkat desa, ketutempat. jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling sedikit (sepuluh keseratus) dari jumlah pemilih penduduk desa setempat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa sebagaimana diatur dalam sampai dengan diatur dengan peraturan bupati. bab pengangkatan dan pelantikan kepala desa pengesahan calon kepala desa terpilih ditetapkan oleh bupati. mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud paddiambil sumpah bertugas, wewenang, hakcmusyawarah desa. bab pembiayaanidana calon kepala desa yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon kepala desa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama (tiga) bulan danasuai dengan aslinya kaa ska nip te7sor penjelaskeberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lepas dari kemampuan kepala desa dalam mengarahkan dan menggerakkan semua potensi yang ada guna tercapainya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. kepala desa sebagai unsur pimpinan tingkat desa merupakan figur sentral desa diharapkan mampu mengayomi, membimbing, dan memimpin masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. bagi masyarakat, legitimasi seorang kepala desa merupakan hal yang sangat penting. legitimasi merupakan pengakuan terhadap kekuasaan dan kewenangan kepala desa untuk bertindak mengatur serta mengarahkan masyarakatnya. agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan secara demokratis, pelaksanaanya mendasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. sejalanoleh karena itu, keberadangaturan mengenai pemilihan kepala desa perlu dilakukan penyesuaian kembalipersyaratan calon, tahapan pemilihan, mekanisme pengangkatan dan pelantikan kepala desa, serta tata cara pemberhentian kepala desa dan perangkat desa. berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang pemilihan, pengesahrangkat desa adalah sekretaris desa, staf urusan, kepala seksi dan kepala dusun. huruf yang dimaksud lembaga masyarakat seperti lpm, pkk, rt, dan lembaga lainnya desa yang pembentukannya ditetapkan dengan keputusan kepala desa huruf yang dimaksud tokoh masyarakat desa setempat diantaranya tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan profesi yang dalam kehidupan kesehariannya mencerminkan keteladanan dan ketokohan sesuai bidangnya. cukup jelas. yang dimaksud berlaku secara mutasi mutans adalah pembentukkan panitia pemilihan kepala desa antarwaktu sama dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desmemutuspegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai daeremerintah dengan perjanjian kerjlengkaplaman bekerja lembaga pemerintahan, ditetapkan dengan bobot (lima belas keseratus), dengan ketentuan: pemerintahan desa paling kurang tahun (empat puluh keseratus), pemerintahan daerah atau pemerintah (enam puluh keseratus). huruf tingkat pendidikan berdasarkan ijazah terakhir ditetapkan dengan bobot (tiga puluh keseratus) dengan ketentuan: slip atau sederajat (enam puluh keseratus): sta atau sederajat (tujuh puluh keseratus): diploma (delapan puluh keseratus), strata keatas (seratus keseratus). huruf usia ditetapkan dengan bobot (dua puluh keseratus) dengan ketentuan: usia sampai dengan tahun (enam puluh keseratus)), usia tahun keatas (empat puluh keseratus). huruf tes tertulis ditetapkan dengan bobot (tiga puluh lima keseratus). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. bersifat final dan mengikat artinya tidak dapat diubah atau dibatalkan atau disengketangan fisik lain adalah halangan yang menyebabkan pemilih tidak dapat memberikan hak memilihnya secara langsung tps yang disebabkan, antara lain: sakit berat, lanjut usia, wanita paska melahirkan, dan atau tidak dapat berjalan karena cacatl dengan aslinya aing mau kun remaja alias tot
mpluwu timur
doaf( ananas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah kas. pintu timur ditetapkan maliki ter sana pada tanggal, desember sekda bupati luwu timur, asi bag kasi anggara andi hatta.nggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran jaissengn asn smsilessanen manca meng nanas man aura pengapian jumlah belanja oo. han kan aan ken surplus defisitmen jumlah penerimaan pembiayaan . pengeluaran pembiayaan daerah pembayaran pokok utang, ani sisa lebih pembiayaan telp maan! aan anggaran tahun berkenaan lpa) bupati kuwu timur andi hatta oa, ggr! mean halaman dari lampiran iiurusan wajib pendidikan dinas pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahragag dinas tata ruang dan permukimpengendalian dampak lingkungan daerah dan pemberdayaan perempuan sosial badan penanggulangan bencana daerah tenaga kerja dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial koperasi dan usaha kecil dan menengah dinas koperasi, perindustrian dan perdagang kantor satuan polisi pamong praja pemerintahan umum dprdecamatan buru kecamatan wotu kecamatan tomini kecamatan angkutan kecamatan angkola kecamatan maliki kecamatan nusa kecamatan tout kecamatan tomini timur kecamatan karena kecamatan wasuponda kantor pelayanan terpadu kepegawaian badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah pemberdayaan masyarakat dan desa badan pemberdayaan masyarakat dan desa arsip kantor perpustakaan arsip daerah dan dokumentasi urusan pilihan halaman dari kode urusan pemerintahan daerah pendapatan pertanian dinas pertanian, perkebunan dan peternakan badan ketahanan pangan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan kehutanan dinas kehutanan kesatuan pengelolaan hutan lindung energi dan sumber daya mineral dinas energi dan sumber daya mineral kelautan dan perikanan dinas kelautan dan perikanan jumlah surplus defisit) timur ce: beri timur andi hatta ema halaman dari pune" pad bea, lampiran ivkodeurusan wajib eeididian sim0p0no0 sarana menamai pendidikan, kebudayaan, pariwisata, peudada program pelayanan administrasi perkantoran to1010102 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik eren . penyediaan jasa administrasi keuangan ordidic9 penyediaan desa perbaikan peran kera n0000o000 a5o0000000 (paparan tanam men penyediaan bahan bacaan dan peraturan ka. perundang undangan nannnnannnnnnnnh ono rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah . tenaga pendukung administrasi banana teknis enam ine penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd \| \|.dong2 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur \|. ietgoopoooo\| tariasonooco 2ti2yesno000n pembangunan gedung kantor y0i0i0207 pengadaan perlengkapan gedung kantor toto10212 pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor \| (pemeliharaan rutinberkala gedung kantor . pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional pdorotos program peningkatan kapasitas sumber daya \| . hoc. aparatur nanah anmnanmah naa anno pendidikan dan pelatihan formal program pendidikan anak usia dini penambahan ruang kelas sekolah: apa tolol pembangunan sarana air bersihkan sanitasi) pengadaan meubeleir sekolah penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sorga0ooo0\| lo pelatihan kompetensi tenaga pendidik program wajib belajar dasar sembilan tahun limo penambahan ruang kelas sekolah teman penambahan ruang guru sekolah i2sesooonoo pembangunan laboratorium dan ruang praktik sekolah pembangunanperpusatakaanseklah erg4s680800 pembangunan sarana air bersih dan sanitasi pengadaan buku buku dan alat tulis siswa pembangunan pagar sekolah pengadaan alat praktik dan peraga siswa pengadaan meubel sekolah ptt, 2se870000000 rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah aer s00. ao011667 ken k.oto.nan aan men pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa mms en. pendidikan dasar kan pena pelayanan pendidikan gratis program pendidikan menengah 1671000o000\| penambahan ruang kelas sekolah \| . 290s0voodoo\| i205sesawi0 isessisse400 pembangunan laboratorium dan ruang praktik sekolah 3i pembangunan perpustakaan sekolah) lana mana koki pertanyaan sama bidan sami hero nano romeo\| halamkode uraian, urusan, organisasi, program, dan kegiatan pegawai barangdanjasa modal goa perang pagar aah eescoreeenne dasi bean lian seronok fpb mba pai pena naa rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah pasa pama mna anno aan) otot pata kompetensi tenaga pendidik) ses0photo asam" nan ioiiies pomsimsampaimi saum swu maabowooi\| mato moraoongn\| program pendidikan non formal ) \| )? cara otot8o4 pengembangan pendidikan kekasaran) lean josooooon mama sean program peningkatan mutu pendidik dan tenaga yoon2oot nmr nern otot pembinaan musyawarah guru mata pelajaran mgm) tan (as aooooooo pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka w01018 proramianjmen penganan pendidikan oksimoonoo hootoonsonoo nimewsnion idiom2201 peaisanaanevekusikasilinegabidang pendidikan gtbaoooood so72a00000 kena dena penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah berbagai isu pendidikan panen eenenwnwewan besinya agnes nee pga00g sekretariat daerah kai nan inn. m72cbooo\| iii00.i8:ta pelaksanaan pelatihan guru mengaji bagian pesta) bnn man kesehatan nyo ana aan ale lana ago bina kesehatan sira atsoasoaaboo ios ao2pipi program pelayanan administrasi perkantoran a7mola25001 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serb5voodoo\| nota (fans btinkoia lana penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja il. jet komponen instalasi listrik penerangan teo pangan kong eta usa oem semi use mesin news bareng penyediaan peralatan rumah tangga tan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang: pnnonooooonanjungangan. . error gemang mananmanna down aan nanda penyediaan bahan logistik kantor sem man nasa aoi real rapat korona konsiliasi koi daerah aan bint00n00\| pan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis maen sena mena emosinya ocasio 'penyediaan penting diatas kesareartan skp nan mal oat ken gama program peningkatan sarana dan prasarana aparatur maasopoooo\| pembangunan rumah dinas #o2oto20s pembangunan gedungkanor ane oro penugasan panganan geng kao jonan stan eror pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dontiopt \|pembatasan rain batastumahras tandon angoooo pemeliharaan rutin berkala gedung kantor w028it2 pameran vita kendaraan dinasfoperasional mancity lon rehabilitasi sedang berat rumah dinas program peningkatan kapasitas sumber daya anooooooo\| aparatur asa agooosao sn ryan bimbingan teknisimplementasi peraturan . agi27500000\| perundang undangan toz0nas ora otot dan perbekalan kesan \|. andooooooo semgisoonai\| kasi rebo beri tone alone mungnnnnnnnnonnnenn doang: dannngonnngngake soo peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan peningkatan muu penggunaan aidan perbekalan aodooooooo ) , (aan kesehatan progam upaya kesehatan masyarakat tasasoooooo pemeliharaan dan pemulihan kesehatan gar \|.10201ideas cetakan cai mamgraat tato . jean pengadaan peralatan dan perbekalan termasuk obat obat. meningkatan kesehatan masyarakat emboj rno santo peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban klas sea encarta inna plat penanganan sai lega i000690 gentong belasan papan sanad snooniaoo\| marilah.\| program pengawasan obat dan makanan cew .error,ooo00 asisoooooo genoa san mi halaman dari uraian, urusan, organisasi, jenis belanja jumlah mada program, dan kegiatan latin pegawai barang dan jasa modal peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya anno naan ate dena lea promosi kesehatan dan pemberdayaan mual peningkatan kualitas tenaga promosi kesehatan dan program perbaikan gizi masyarakat oggi pembuatan makanan tambahan dan vitamin tafooodooo tarooodooo program pengembangan lingkungan sehat \| )? ser ia! pengkajian pengembangan lingkungan sehat program pencegahan dan penanggulangan penyakit kal menular mewah sean iogoizdt penyemptawiegaing sarang nyamuk tasamoovoo\| rsa door pengadaan vaksin penyakit menular \| \|. "opoizioi pelayanan vaksnasibegi balapan anak sekolah book0o0o\|. a28600000\| pelayanan pencegahan kesan menular anang penceramah penjara merek kab tong7500000\| karantina pemusnahan sumber penyebab penyakit \| menular seunmoang engan ana peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah peningkatan kie pencegahan dan pemberantasan gesooooool bo2ooo0oo penyakit pisan standarisasi pelayanan kesehatan bad diaimkebmknlonanil kesehatan ine enam ana nama pemutakhiran data dasarstandar maa mana monitoring, evaluasi dan pelaporan lo. program pelayanan kesehatan penduduk miskin pelayanan kesehatan akibat gizi buruk bamsooooo\| sarana dan prasarana puskesmas puskesmas jasa . pembantu dan jaringannya dan ana panenan anak pengadaan puskesmas keliling sarankan prasarana puskesmas pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu \| tog0go0oo0 rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu kane kangen pembangunan pos kesehatan desa si27o0o0000\| program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan garis program peningkatan pelayanan jenazah ted am0000o0 eta penyediaan pelayanan dan penanganan jenazah rumah sakit umum darah 2282g0500000\| 251s78tos000\| a47800 program pelayanan administrasi perkantoran penyediaanjasa komunikasi, sumber dayaairdanlistik \|. \| penyediaanjasakebersihankantor ip3astooooo\| penyediaanjasaperbaikanperalatankeja penyediaan komponen instalasi lstrikipenerangan de. bangunan kantor ooh penyediaan bahan bacaan dan peraturan li. i\|perundang undangan nenek rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaanjasa tenagapendukungadministrasifeknis lainya ta 2mss850000 \| . program peningkatan sarankan prasarana aparatur 2s1es0000. pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatandan perlengkapan kantor pemeliharaan rutin berkala gedung kantor s0o00o0000 \| . pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasloperasional \| . pemeliharaanrutimberkalarumahdinas h0000. u program peningkatan kapasitas sumber daya \| . se3reooooo\| aparatur jemaat 83r600000 \| . . perundang undangan 00an. ilocos progam upaya kesehatan masyarakat pemeliharaandan pemulihan kesehatan 25354s00000\| ti peningkatan kesehatan masyarakat) a006874, oon sosenteo0\| program standarisasi pelayanan kesehatan penyusunan standar pelayanan kesehatan program pelayanan kesehatan penduduk miskin pelayanan kesehatan masyarakat miskin jamkesmas) halaman dari men antar t kode !pelayanan jaminan kesehatan masyarakat daerah pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit' rumah sakit jiwa rumah sakit ic. parepare rumah sakit mata pembangunan rumah sala cocoon lab a000000 mal than aalbereenale eoe dinnnnnanen dana one man otrpengadaan bahan bahan logistik rumah sakit kl. sewaan mam (gon2618 pengadaan tmn simo simbol0ooo\| program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit ruah sakit jiwa ruma sakit paru paru rumah ana nat pemeliharaan pengelolaan limbah rumah sakit . pemeliharaan rutin berkala alat alat kesehatan hu. ana perak co mana seloafo program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan imnasasooon kemitraan pelayanan kesehatan t27. pekerjaan umum abadi dinas pekerjaan umum sor,adil00o100 aosotot prosa pelayanan admnitasi perkantoran) \|))jarepongmnan\| ss702600000\| #ssitasoonon penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik agb belanja jasa perbaikan peralatan kerja iapomoocooy iogomoooo0 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan seneng . perundang undangan . tana pena mantan onta koordinasi dan konsultasi keluar daerah .. . pengadaan kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kegiatan pemeliharaan rutin berkala alat alat berat program peningkatan kapasitas sumber daya lea seba bagian mmm eren kemana lane pnnnmnnnnnanad anne lannnnnnnna nan (ana ea: pendidikan dan pelatihan formal program pembangunan jalan dan jembatan pembangunan jalan nan ken m3213217588900 jembatan nnsnunna: monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan terapi talud brondong ' \| si0t547500000 pembangunan trap talud brondong nan sort47500000 program rehabilitasi pemeliharaan jalan dan 44oooonoooo0o\| . kuno.\| jembatan sena sea ena tama panaannnnan rehabilitasi pemeliharaan jalan rehabilitasi pemeliharaan jembatan a0000000000\| program pembangunan sistem informasi data base m45000000\| penyusunan sistem informasi data base jalan program peningkatan sarankan prasarana israooogoooo li. kebinamargaan pena dlonopenoouwenenyesnnanana lowemenenaanm laepananers pembangunan laboratorium kebinamargaan pengadaan alat alat berat leah a00 program pengembangan dan pengelolaan jaringan hi. migrasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya rehabilitasi pemeliharaan jaringan invasi s5000000000 wagon 2aia realitas pemeliharaan nominasi saluran sungai akobooooooo\| agbbooooioo most2hi6 penerimaan team pemuka saogaoooo\| sasaoowan\| eiaraooooo monitoring, evaluasi dan pelaporan nan tp a70000007 koboi 2alis pembangunan dangan ingat rensoooooooo as1s000000 peningkatan pengelolaan invasi partisipatif \| penyusunan sistem informasi data base jaringan irigasi \| program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi man indoor,ooo.oo hong.\| sungai, danau dan sumber daya air lainnya pembangunan embung dan bangunan penampung air ken bo. lainnya knnnnnnnnnnnnan nana saman asal memes seen pen bab are daan program pembangunan jalan dan jembatan maan mess aangsooono pembangunan dalan halaman dari kode uraian, urusan, organisasi, jenis belanja jumlah progres, san kena pegawai barang dan jasa modal program pembangunan saluran drainaselgorong gorong pon nnnolood on. senna nana pembangunan saluran drainase gorong gorong ag8doi6os rehabilesil pemeliharaan drainase asapoowooa\| teo voodoo ana kanan pengembangan dan pengelolaan saga ta" . irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya \|.ool nona nani anna nen anna tenaga jaringan bersih umum\| . . pembangunan jaringan air bersih air minum nn: 21an rehabilitasi pemaiharsan jaringan bersih air minum book0o\| so000000000 maa ing dan cepat gs sesama! isesaso pembangunan peningkatan intasiuktur meta program pembangunan infrastruktur pedesaan pdip) penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan says . ag601 badan perencanaan pembangunan daerah talas5 program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi maan .\| sungai, danau dan sumber daya air ininya . dec lennon ben nga ana peranan kelembagaan water resources irrigation sector program wisma) perumahan rakyat aon dinas tata ruang dan permukiman program pengembangan perumahan aman pengaruh koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan pembangunan sarana prasarana rumah sementara sehat program lingkungan sehat perumahan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bose ema. terutama bagi masyarakat miskin ewen mean mnesenenesan merenesneeesn nan lorena neng penataan ruang dinas tata ruangan permukiman cal sosis disorot program pelayanan administrasi perkantoran oda2bamboo00\| oo de27e00oo00\| penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya dan listrik penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja m00000000\| km. bangunan kantor ana depan ena ewe jean mata penyediaan bahan bacaan dan peraturan her.( perundangan undangan pemula emas aon senna rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi ct teknis ananta ma. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mna pembangunan gedung kantor ta b101621 pengadaan kendaraan dinas operasional syopoooooo\| pengadaan perlengkapan gedung kantor \| doo0voodoo\| pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaanrutinberkala gedungkantor gag game . pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional \| . is0s00o0000\| s00000000 pemeliharaan rutin berkala alat alat berat koo0cbooo\| rehabilitasisedangberatgedungkantor rmoooooo program peningkatan kapasitas sumber daya ) en000,000oo aparatur man maan matan eel serep tp dnoooo o.\| undang undangan mengenal. penannnanenabnnnnnnnnnnn nanda \|. .\| program perencanaan tata ruang kano absen man sense dusun niprann \|. penyusunan rencana detail tata ruang kawasan nd. si885200000\| . sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual \|. il. ipemanfaatanruang perencanaan pembangunan kan badan perencanaan pembangunan daerah program pelayanan administrasi perkantoran sat pen nna penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponen instalasi listrik penerangan . penyediaan bahan bacaan dan peraturan e00000000 koma perundang undangan lan bera meat perairan car koneiakas kekar doa dress alasan bea naa jasa pendukung administrasi perkantoran ama akan penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpdtos toz program peningkatan sarana dan prasarana aparatur \| ) sidoooon0o\| its pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor reeoeaeee \|. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional man agam peningkatan kapasitas sumber daya bimbingan teknis implementasi peraturan program pengembangan data dan informasi lo. \|. merasionalisasi it internet as00000000\| program perencanaan pengembangan kota kota koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi loan anon barisan nge sunat oeunsnta sana omeramaea nenek maen program perencanaan pembangunan daerah . man penyusunan rancangan rkd penyelengaraan musrenbang rkd \|. penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban monitoring, evaluasi, pengendalian pelaporan lo. pelaksanaan rencana pembangunan daerah \|. nona nanaanpenannnnnan aman nnn paa program perencanaan pembangunan ekonomi me: \|. na. monitoring, evaluasi dan pelaporan lha program perencanaan sosial dan budaya koordinasi perencanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan daerah made nana penyusunan ipm program perencanaan prasarana wilayah dan ol . sumberdaya alam anno nana aan nama dna penyusunan master plan terminal sekretariat daerah program kerjasama pembangunan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah bag, pena.\| pemerintahan) nnnnonenneneonanennan anna nnananaponnnan nanang ananda ena koordinasi, evaluasi pengadaan barang jasa pemerintah co. daerah ulp) bag. terbang) 00an nnnndannana nana anna anna program pengembangan wilayah perbatasan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antardaerah d0 . akan pemerintahan) mengerem pem erna nada ono program perencanaan pembangunan daerah monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan amassooo\| . targs5000 pelaksanaan rencana pembangunan daerah bagian sen noooonesa kepang aer era ende henomunuws asma lensa sewaan asma program perencanaan pembangunan ekonomi monitoring, evaluasi dan pelaporan bag. terbang) kecamatan buru ott program perencanaan pembangunan daerah banzooooo\| . ahead3i01 pengembangan partisipasi masyarakatdalamperumusan ko. pto gram gan kebijakan layanan publik. loan dome nee ejaan kecamatan wotu program perencanaan pembangunan daerah tp as300o0o\| . ta9g000. pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan pp lis. program dan kebijakanlayanan publik job kecamatan tomini op iggboza program perencanaan pembangunan daerah asasgooooo\| aes as0, pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan caneewomne asi ogranidam kebijakan layanan publik. cewesesulensenane semena kecamatan angkutan aneh9000. program perencanaan pembangunan daerah apesoooooo\| rnyesojooo.oo pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan earoooooo \| . kn . program dan kebijakan layanan publik \|. money pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana e180, kamu. pembangunan daerah mena kecamatan angkola np e100, koloni program perencanaan pembangunan darah enaagaao\| #taboo) pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan pegeumasna program dan kebijakan layanan publik kecamatan mali program perencanaan pembangunan daerah ott nan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan g00. benannnan .\| program dan kebijakan layanan publik . kecamatan nusa lenenwvewenee bone ann pon .\| program perencanaan pembangunan daerah .\| ratan pom eren cone bunnnnn pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan ken.i\| program dan kebijakan layanan publik kecamatan torti .ooocllisaooaoo\| sooovaoooo' halaman dari uep ueureje san jue ueg \|oorlog pond onl nana. . pama . meburisusg list isejeisui uovoduwoy ueepafuag @logo01 . mannen2n22. pus unlepiag ueyegiad user upupafuag maa lovooooorge. . masti uep efepuagung 'seyunwoy user ueepafuay been \|woos'sas'sae oooogeeseoe uriojuppag iseasiuwpyucuekejag teborg\| dunia sesal \|owsitoogiia \|owoostsyan omooosas'ew wise uebumburn sedang uoyepuabusg upper gogo logo1seni a0000019 26e angsa deny ueerewaweg\| 69p200801 ogooskogo, \|ogooooogo tonooosog loco. emh bingung bunny usepeuog\| oenoorartzh oooodonwon, ogoowaarsae wins senarai buenyurenobuoguicig prosa . jovooooorsoz hantam vebunybuig yedweg uelleybueg (tombol t.idvonoorsoz uryestuag uep usiewsduag uegepuabuag warburg eyedwesageucies\| .ii000d0z9o1sg eueeseng ueereujwag uepseedo meybuwey lena yap sauna ooooooores omong. \|. konon donnoooil oo. enprobung uog uep wereng ueepafung asa. o090). ovmorootori i000n2n .! denooooloo. venojobuag hou ueburguabuag weibo sko080l mone on.\| 'p69 ooooos'sey meungnusog uep bung senja la. lorsisarmse oosmesodi nos'soo ltz. soe knnmooooonoo mph bungur\| 00000so9zzs o0000s09zzg \| . pnp pnnnaaan aal nyata 'so9'zz5 sejuk nej ueuewebuad uep ueyepuabuad weibo l'l0'z0 l o0'o00'00g'ose'\| 'oge' . #selueuefejod eueseseid uep queries uebueguiabuag doo pgz'2z 99e'zg wwwn vejnybue ueisejadobuad edisi ueyepuabuay naa \|o7 .oioidotodoegg uneweyasay eung eyodsuruy exeres veyekerey p04110101 lot. jovooooreok pnnnanmnmnonn naidu eye buoy jeyeue asem uldisig uelexbutuag oovovoezzeek o000000g e'l goods \|. megnybue usuefepod uejeybujuogweubong .1000000e12 ngegnguey meng u ueeeujoweg\| go9llo40l ovoooooosa veynggjadreuuuai ueeseyjawagnsemaeyay p99110104 men senja amar bina nopoeoreesorenseyenosn.oc . bnn berani 0ze oze's\| upesepuay ueiinbuad jee buses ueeieujeweg sehigeuo oo0solely .i.ii more penenang oorlog'ozg'e9 o'ooo'ozg' 'o00'z weg eurseseug ueeseujawag ueg isejiigeya teiboud l0r10 h \|0w0000z060 \|. 0g'oog'oos ost ost pond. sousa upp ees0se unbuegwag uesusovaseg si10401 oorlog'oos'osy 'o0g'00s'0sp sense uep usueseig urun gueguad weibo silo'l0l i5nbnnanaantaar han. on.coor o mm@ netetatata ama mega mana naik oma ena ana eat vebuepun buepuniaj mining lp' usinjesag isejuswsjdwi surya vebugung oom aa. onemensewoa asn andy loooowow'sa ordo0'our'vs . terus seysedey uejeybujuog weibo soll0l (oooooeerg \| toooooseeazg .) mevosesadorseup veeiepuan browsgyu vesueujawag . tovoooooos . java bunga ejayagyuuny esieyjaweg \|onoooooreor o00000ordo jo1uey vedeybuajag uep uelejelog ueepebuag (ovooveszyak food'jorok owooosertah mesediy sucurseug uep sukses urmeybuyuag weibo vovooszecos ooooszeeios gis ueeumanjosoy semsunupy buelunuag veepafuag \|oooooooosee toooooooogre sapeyenjamupe filvnpung deus, see usapafuna\| "oooooweseza oooooprsssea resep jenjang selsuoy uep iseuipion jedeiedew b\|'\|010l0l selama naa .: # rumpun buepuruod manan veinjejag uep ueeoeg eye ueeipahuag g\|'l00 . nona. eno lan man jaa uebuejauag visit isejeisu modulo upeipafuag 000000os2 \| . jowooooose dotted uerepered uemegrag sep uespafuag\| @0goods \| . lowoowoosee sikep eep songs "seyunwoyeser ueepafuag\| ovoodseswiz tovoooeeswz umoyueyogisensuwpyucurkepgwesborg on'ooo'zs,zae' corona'sos' oorlog'zpz'poor oorlog'ooz mea bea noo banana sang. ou. bea dana og'ooo'ooo'z ungnysad ebobntebetaci cos pedoman abah og000o0a2 aerneragansama yijgnd use ey web or'e 60r' kesana masfeau neon ueungundued ncov oe. onoooeore tovoooeore yeong upunbuegwag ueeueduasog wesboug dong evencnipaann tawooreors oo epuodnsem rjeweday o lot bem opo mbb jang suke3 uejelgay uep weibo batan vesnunpg weg year sey isedsiyeg vebuegwo buah (home mea aeon iseddyyag urdu leb up, honor'loss bogor'oos's yeong ueunburgwag ueeuedua jad weibo \| ) bea maa eusejey uejewenoy oo ) gion \|ovoovoogs berdarah grid usque rej ueyeligay uep wweiboid doang uesnwruad week eyes sew isedisijed uebuegwabuag ool. rara vowooroosa ysuseg ueunbuegwag ureueoudsog weibo1g oumoml nona oorlog'oos'z take ink\| powo uejeweday o o2kop ilang upsk ueveligay uep weibo prp fo. aset isedisiueg vebuegwabuag person'oggi .\| yesmunjag were referee son isedsuueg vebueguabug perak wara towooooodg yes ueunbuegwag url urd iag wei01g logo impor) \| oeseruepbuweg oo jemebad segel6ay uep weibo1g semua umpaswar "eesustp weston uan ian kode uraian, urusan, organisasi, jenis belanga. jumlah program, ian kegiatan pegawai barang dan jasa modal penyediaan bahan bacaan dan peraturan koes perundang undangan knnnnmooonnnnanannnhonnnnnennnnannnnnnnn nanah mona man mmaanananan penanaman mann rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah nol. penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis sesal pai anna endang santai penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd pen peron. nemo naa aan sengsusaa program peningkatan sarana dan prasarana aparatur oto. ) pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor . a150000000\| pemeliharaan rutin gedung kantor aan .l. sooooooo\| pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional program peningkatan kapasitas sumber daya kanya lapar. oeo15 yes mma emas kuasa len sennsasanennaan banana bimbingan teknis implementasi peraturan .\| perundang undangan . penanaman pnnanannnnnanamne omi program pengembangan kinerja pengelolaan 2denga penampakan oma orgpoonam oem sh, senam fokusnya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah program pengendalian pencemaran dan perusakan kr. lingkungan hidup lena memyasnnn lower meme rangka ana koordinasi penilaian kota sehat adipura pemantauan kualitas lingkungan pengendalian pencemaran pendampingan dak) penyelesaian sengketa bidang program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ses means omemmsa essen penuaan peningkatan perserta masyarakat dalam perlindungan jean konservasi sda. oo. ben nano pohon meonnanneananananan pernnnnanannnannnnnnnananl pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda pengelolaan keanekaragaman dan ekosistem program peningkatan kualitas dan akses informasi .\| sumber daya alam dan lingkungan hidup penyusunan data sda dan neraca sdh nasional dan pertanahan sekretariat daerah program penataan penguasaan, pemilikan, p.t e.\| penggunaan dan pemanfaatan tanah pensertifikatan tanah asset daerah bagian .i pemerintahan) rnannana tmn do. penataan penguasaan, pemilik, penggunaan dan be. pemanfaatan lahan bag. pemerintahan) ananda krom omoonomaln oo kependudukan dan catatan sipil dinas kependudukan dan pencatatan sipil wnpsess7os. program pelayanan administrasi perkantoran ) \| )? writing8000\| ) sesdinssoaof a500000000\| pp penyediaan komponen instalasi listrik penerangan pp eno mana ken s0000000 penyediaan bahan bacaan dan peraturan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi \| 3r200000000 teknis pemadam padang kansas eseksarsan skpd asasi eos program peningkatan sarana dan prasarana aparatur paneinasan ruin gedung kantor yong "iognoonno6 pembangunan gadung kamar easassosoo sees toe oo anna pan ban papa seed semungasssata arun mao unpad mana penataan kun bekas kendaraan lines gpartalonat pnnmnntol. boom peningkatan kapasitas sumber daya ena mama bone does dna sun enteng somotmo pabean. program penataan administrasi kependudukan \|\| aasrasgoooo\| ae0pssooooo\| implementasi sistem adminduk membangun, updating sar bennannnanan. \| gan pemeliharaan) desonuons: pengolahan dalam penyusunan laporan informasi ge hong. kependudukan karena peningkatan pelayanan publik dalam bidang cnc memakan. core e1t2 eteyemeemeenbowemnan lm. pemberdayaan perempuan sas77es0000\| kes0o00o0 adi ore oo. menata alam yan pemberdayaan arsip al. 2302non halaman dari aal nan mam uraian, urusan, organisasi, jenis belanja jumlah kode dan kegiatan pegawai barang dan jasa modal program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan eni ana konon ooommnnnnana san) daan aneka pena saran gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. \|. don nnn anne nnnannaanann jaman ana anatomi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan ian ann aa! heri beb ana yitooizo8 fasilitasi upaya pembinaan dan perlindungan terhadap peningkatan dan penguatan jejaring perlindungan anak jah . penyusunan profil gender dan anak program peningkatan peran serta dan kesetaraan kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam so. membangun keluarga sejahtera \|. lao lan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang . pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak \|. donna knnmmomenamnnndoonanan nani kegiatan pelatihan terhadap pengelola p2tp2a kecamatan buru serta dan kesetaraan loco. denderdalam pembangunan penanda penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun ce. akeluargasejahtera. aah all kecamatan wotu program peningkatan peran serta dan kesetaraan peningkatan peran rumah ang membangun . ikeluargasejahtera panama paoegaesndo kecamatan tomini program peningkatan peran serta dan kesetaraan .\|denderdalam pembangunan membangun keluarga sejahtera laa han kecamatan angkutan program peningkatan peran serta dan kesetaraan pa! lo. jenderdalam pembangunan pan pen penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun kecamatan angkola program peningkatan peran serta dan kesetaraan hoc. jenderdalam pembangunan snawssswas dion saham oma banana penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun brennan. keluarga sejahtera duma mna mung lens luasan maliki program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan pon pon ta, penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun kecamatan nusa program peningkatan peran serta dan kesetaraan \| . sel. jenderdalam pembangunan sunan umma memanas peningkatan peran ibu rumah tangga dalam membangun pem. keluarga sejahtera nee rpp ann par pan maa kecamatan tout a1. program peningkatan peran serta dan kesetaraan how. fender dalam pembangunan pnnnnnnnne donnnnnnnnan nana ananda kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam beknumnuuma.\| membangun keluarga sejahtera daan oo& kecamatan tomini timur program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan mamemari ln, do. penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun kecamatan karena 21e10, program peningkatan peran serta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun do. keluarga sejahtera ni. kecamatan wasuponda program peningkatan peran serta dan kesetaraan ana ketaatan rumah tangga dalam membangun po tya keluarga sejahtera badan pemberdayaan masyarakat dan desa program peningkatan peran serta dan kesetaraan \| hi. \|denderdalam pembangunan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun huni nanas ana pai o.\| keluarga sejahtera pkk kab. luwu timur eren amunaaens keluarga berencana dan keluarga sejahtera badan kiara berencana dan pemberdayaan peramu as0k0a7a0no0 gorangooooo halaman dari uraian, urusan, organisasi, jenis belanja jumlah kode dan ketua asma a seen mea program, gan nenkan pegawai barang dan jasa modal ma2g101 program pelayanan administrasi perkantoran ) \| ) penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ntp pennnnnconoo eh. y ini bi'g8 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja asmooooo\| ts0voodoo penyediaan komponen instalasi listrik penerangan pereanomama. bangunan kantoran lena nana anna bodo penyediaan bahan bacaan dan peraturan senapan pemungangangangat eetenenaasat busana senam esa asem seen pesan sunan sasa rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pool. dee suara . penyediaan jasa tenaga kerja administrasi teknis l.oo.\| perkantoran penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd ol. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ' hi2dil0263 pembangunan gedung kantor emasanoooioo endenoo00 pengadaan perlengkapan gedung kantor pooh. sosooooooo\| pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaan rutin kendaraan operasional dinas senayan \|. program peningkatan kapasitas sumber daya pon oononnsnosn apatarut. anna senstrngansengnenarel bemeanyane gama enmulene usman genanenaweemasilo kan wewenang bimbingan teknis implementasi peraturan program keluarga berencana 00m. penyediaan pelayanan dan alat kontrasepsi bagi koo. keluarga miskin nana tanam asas una setan h120i1506 pembinaan keuargabermcana smogsaoooo\| siogoaoooo program pelayanan kontrasepsi kuno ibartooo00\| oo ) pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis pelayanan medis operasi lon mmt00000 program pembinaan peran serta masyarakat dalam pesangon.s.\| pelayanan kamar yang mandiri. (obb. nn: operasional kelompok masyarakat peduli . . koordinasi pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga nan pengelolaan data dan informasi program dan: program pengembangan pusat pelayanan informasi loc. gan konseling krr bnn ehoomsgangeyg pengembangan dan peningkatan akses dan kualitas pik krr program peningkatan penanggulangan narkoba, pms bea penyuluhan penanggulangan narkoba dan pms termasuk lenganyansasona amos akan rana memakan nnmammn dna pnnnnnnnnnnnnnnnanannnn ono nanamananaaaaan program penyiapan tenaga pendamping kelompok oo. \|bina keluarga enpenenannamanmehnnn enam mane pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga . sosial pan badan penanggulangan bencana daerah nnn anna bana program pelayanan administrasi perkantoran sean sosial penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja weananna fp soooooo\| sooodoooo penyediaan komponen instalasi listrik penerangan ken. asennnas bangunan kantoran mana satdtnmanmen penyediaan bahan bacaan dan peraturan land ita nepatrapal korinesidan konsultasi kelar denah daewoo\| tsasoonoo ang open agama . tio sai man eno ent telan osis program peningkatan sarana dan prasarana aparatur \| s2s00o0000! sesi0,ooo0 aan ingatan peternakan goda kane soon voodoo hap ana ihangaton peran dan perlengkapan kami aremdoooan arson ono ,moid fonelkoman bun earns gedang kana. mmm. mom aoooooodod mom penemuan vinbetahkandanan drasepessbaa asa amal kapasitas sumber daya semalam ktu anna bimbingan tehnis implementasi peraturan . iga perundangundangan. naa sea ten, salt eng lebar snn dan aamoooooo.od ara dau. pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca ses voodoo tango sana aaa bee laa mama pmr ini232. sebaran sama ten pasar umum aksi bahwa ana made pena arak kesiagaan dan pencegahan porter sarana dan prasarana pencegahan bahaya han engan halaman dariea, program pencegahan dini dan penanggulangan senam korban bencana. aerooooenefennnonenanenamwnn nenek sana nan ane seen saga . sa0900000\| brioolooooo tana pangan peningkatan sarana dan prasarana iagaooooo0 aan kr . penanggulangan bencana. kap anne pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan program penyelamatandan evakuasi ) \| o2io2segoe0\| lamo memanen. ai8o12802 peningkatan pelayanan penanggulangan bencana \| no0oo00o0l mso00oon00 program kesiapsiagaan tatsoodo0 as600000000 keenam lean . tarsooooo pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana naa pembinaan penanggulangan bencana ) penyuluhan sosialisasi pasca bencana monitoring, evaluasidanpelaporan yoowoto lon aktor dinas tenaga kerja, ttansmigrasidan sosial \|) ) )@eoogoooo \| program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut de. anggap cepat darurat dan kejadian luarbiasa) donna iisooisia (sentosa benang pembom dasa program pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial mi. pemantapan shellerdan jumlah) loan nana dna sekretariat daerah nona progam pelayanan dan hits kesan pelan monitoring evaluasi dan pelaporan bagian kesra) aa! lan program pemberdayaan kelembagaan dan peningkatan kualitas sdm kesejahteraan sosial .\| penahanan kaya bagan senna atp eni apa peran pan tenaga kerja dinas tenaga kerja, transmigrasidan sosial auto01 program pelayanan administrasi perkantoran \| ' 4294d180000\| a81, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \| \|. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja balloon penyediaan komponen instalasi listrik penerangan anna . gedung kantor pandan kanananannnanenlnnannans masam iman nana nana annnconononnensanawnal penyediaan bahan bacaan dan peraturan metal penngnfungangan. oom nana semen pingsan mun rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi te! penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd wrote2 (progam peningkatan sana dan prasarana aparatur \| sstsoasoan snisidowios sersomoa pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor otp e200m000 pemeliharaan rutin berkala gedung kantor \| . 2r400000000\| pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas ta790000001 aan naa nan man pemeliharaan rutin berkala taman makam pahlawan program peningkatan kapasitas sumber daya asi an. aparatur mo. ho. bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan program peningkatan kesempatan kera) kol. aa01 penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja kan kerjasama pendidikan dan pelatihan program perlindungan dan pengembangan lembaga lag .\| ketenagakerjaan nana fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan oo0 h.\| hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan pon ninnin anon demam sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang dn. ketenagakerjaan la. pnnonnnmnonbennn enam aan mna penyelenggaraan pembinaan pengawasan . tp do. ketenagakerjaan nmanaanal penyusunan rancangan peraturan daerah tentang .\| rebus orang asing las \|. koperasi dan usaha kecilan menengah d0. atm kasat oinaskopoasi peindusiandan perdagangan eamaoooan otonom halaman dari kode laba) jenis belanja inn jumlah pegawai barang dan jasa modal last program pelayanan administrasi perkantoran \| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja . penyediaan komponen instalasi listrik penerangan mennnaan ann naa ane anna panai denmsanga penyediaan bahan bacaan dan peraturan .i perundang undangan pnnnananan lkngkergnramenanmennterardoengmen arena nnennyeenansa den anna kaa refname rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah eigo penyediaan jasa administrasi tenaga teknis (iseng lesonenten antar! jalan moro2 . program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor a42500, pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala mebeulair kana program peningkatan kapasitas sumber daya fana seo men on. octa nenkan menanam memanen ana keemasan santewnaa kenessamanam nenas bimbingan teknis implementasi peraturan lotus permnmiepunnangan.ooo. nona salesman ngan sesal semasa ken awansemsa program pengembangan sistem pendukung usaha kans. bagi usaha mikro kecil menengah kena aan nan dora seunenan penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil .\| penanaman modal ml. kal. noe01 badan perencanaan pembangunan daerah ' \| 2egi37romeo program peningkatan promosi dan kerjasama trg6,0oo000o \| . peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan lena pan mean mela sangan penanaman mba. oesitena nose menawan agent loe emang kie o01810 penyelenggaraan pameran investasi program peningkatan iklim investasi dan realisasi agar00o000\| penyusunan data realisasi penanaman modal \|.\| kebudayaan reason obanono .l. taseooooo0 dinas pendidikan, kebudayaan, pariwisata pemuda tatontt program pengertian keragaman budaya ) \| ) songo0o\| seseoooomd\| ) asanoooon pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah des pemuda dan olah raga . dinas pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda (ii emnasorooo program peningkatan peran serta kepemudaan pembinaan organisasi kepemudaan program peningkatan upaya penumbuhan kena . kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda pnnanaennnnnannonnnmenanned ane ennnann nana nnn naa namnmnn mma ananaona nam ema nen ant pelatihan keterampilan bagi pemuda program pengembangan kebijakan dan manajemen mas mmi! esa mna lesmana mama' ' ) identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam penyelenggaraan kompetisi olah raga m41901000. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan program pelayanan administrasi perkantoran o penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pan tan mar io payudara jasa perbaikan peralatan kerja . ali menu penyediaan komponen instalasi listrik penerangan perooomoconcerc nikon. ema senter sasa mann herennsenn ganas penyediaan bahan bacaan dan peraturan rape feat koordinasi dan konsultasi luar daerah \| penyediaan jasa tenaga administrasi teknis sooooooooo\| penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd \| toa gam peningkatan saran psr arta tomo . a30000oao pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor ph. sasooooood stan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor maa maan soo pan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas ieoasoal nenek been aan nga nun anseumsn lan naa yon giesen sean pasukan program peningkatan kapasitas sumber daya sai bintik dan implementasi peraturan perundang undangan peningkatan keamanan dan kenyamanan scan seneng aman nemikungan one enteng semasa hee asus ass lapangan disita fasilitasi penguatan jaringan intelijen daerah komandan) halaman dari mampang tahun nomor tambahkode program, dan kegiatan jos belanja jumlah pegawai barang dan jasa modal fi! forum koordinasi pengawasan orang asing serta lengan .\| pemantauan orang asing, ngo dan lembaga asing pan pena benak kan lebih rentan cok ann lace anestesi ac. ceri nnnnnnnnanan kanan : mn, co5: peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan pre penuaan generasi muda sul sel program kemitraan pengembangan wawasan mel seni nian pembinaan forum pembauran kebangsaan fpk) 2837ss0000\| program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga s1 . ketertibandankeamanan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat fkm) aag0121 program pendidikan politik masyarakt) \| 60logo00\| s0000\| pemantauan pemilukada pertemuan ormas, lsm dengan pemerintah daerah dan ebodooo oo hoo poco. sosialisasi permendagri tahun2012 pemantauan, pengawasan dan evaluasi parpol, ormas ai9a3 kantor satuan polisi pamong pria ) '\| o3500000o0o\| 1983s6700000\| m1n0s. program pelayanan adminstrasi perkantoran . ester moatnmoono takut nata! penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kan ll. bangunan kantor penyediaan bahan bacaan dan peraturan nana pemnganeongangan res ama samaran ema rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tisosotig penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi bepooogooool be2boogoooo penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd eramoooo oo " casos2 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur \| . \| ) 287voodoo\| hogooooaoo\| pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kan pemeliharaan rutnferkala kendaran dinas operasional dan. mana . ioonotan \|pemekaran tinta pem oedngkena anom\| says program peningkatan disiplin aparatur . dorssopoooo\| t0rse0ooo0 winososag pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya torseoogogd\| hargeoooooo jeng peningkatan kapasitas sumber daya knnnannnnn nanas san mpbtamup 00an anna enam anna namu nanas sannebennnnan anna nennananana nah ena mnnnann ann ena neh nana nana menanam nan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan program peningkatan keamanan dan kenyamanan been man esa sanam mean essen arm anna penyiapan tenaga pengendali keamanan dan man pan ema aren tnnnnrnsnyarn kena 2777t:t menangani none masyarakat pengendalian keamanan lingkungan are pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan sinar peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam . teknik pencegahan kejahatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat pol nat ann dna peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa daerah kan ian laalanden umum logo2 rumah saat umumbawah mooonsiooo\| dongasmooo\| msasaoooo program penamaan peraturan perundang undangan tasooooooo torsasownao\| teasooooo rencana kerja rancangan peraturan hrunones meh undangaundangan rsud lagahgo.o seketaratbaeah. monnasoooooo\| iso77amazon\| ts1n7romnooo 3302570n4s000 aa0oa0i program pelayanan administrasi pertanian 70m jtndsab \|). teedendsono\| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik . penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns era pro mna enperiaai jasa keberatan kantor kanan sian penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponen instalasi listrik penerangan \|kenyedaen bahan bacaan peraturan lo. metdanyurdongati bagian mama .cocok cone emnsensojn sem nas asesmen means nanas penyediaan bahan logistik kantor amsasopoooo\| \|. rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah l. dana nota nn130000 penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis sabat kopi penyediaan jasa publikasi dan dokumentasi bagian penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd ena talas program peningkatan sarana dan prasarana aparatur halaman dari & kode uraian, urusan, organisasi, ann sea belanda jumlah program, dah kegiatan pegawai barangan jasa modal pengadaan kendaraan dinas operasional . \|. pengadaanperlengkapantumahjaban s91, setimeooo\| pengadaan perlengkapan gedung kantor . mat mita poliester mma mn. nona pol pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan . pemeliharaan rutin berkala rumah dinas mess makassar lu. na, \|. . pemeliharaan rutin berkala gedung kantor ma: . manna . pemeliharaan rutin berkala rumah dinas mess jakartlampu jalan pemeliharaan rutin berkala asrama mahasiswa program peningkatan disiplin aparatur. kanak pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bao. kana konon n nnn ransom) oren nannanannna mean nen aman sanannnn mana anna danamon. program peningkatan kapasitas sumber daya sem aan mama ema mass ae, teknis implementasi peraturan isa program peningkatan pengembangan sistem . pelaporan capaian kinerja dan keuangan lo. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar konon rli sasi kinerja skpd bagian organisasi) penamaan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala ma. o.i.\| daerah wakil kepala darah po. . dato audiens dengan tokoh tokoh masyarakat, iersenee sempat npan angan mon aan sasak dan inyonyapakt.).woong secennsonnnue leroesamsnsn ssh smmennsesm penerimaan kunjungan kerja pejabat negara departemen tarian "bag penemmahnn epatenen ege saban samu mun malas rapat koordinasi forum.\| daerah jne asam sasa ppnngnagad nee koordinasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan penolong n.\| olah lainnya annaandennnnnnnnnnnna nana naas aaaaaa program peningkatan sistem pengawasan internal dan kew.\| pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah ken .\| daerah bagian pemerintahan) lol. tindak lanjut hasil temuan pengawasan bagian hukum) penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan hero. daerah ppd) bagian pemerintahan) dam peningkatan kerjasama antar pemerintah kn. daerah penyediaan jasa pelayanan keagamaan kab. luwu me. timur bagian kesra) ra. oo. fasilitasi hari hari besar keagamaan dan kegiatan sil gea mermandka lin kam. . menenun emg end eaneenesmowmsa semasa penilaian kinerja unit pelayanan publik dalam rangka penilaian citra pelayanan publik cpp) bagian ponoonooooo organisasi) anna nana anna lol. jas esa bagi pejabat eselon ii, iii dan bagian program penataan peraturan perundang undangan maa . legislasi rancangan peraturan perundang undangan kono. hukum) anna nan panen nan pannnnnn ann end aai dannnnn ananda fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan bono. hukum) anakan loo publikasi peraturan perundang undangan bagian kasus kasus hukum bag. hukum) penyusunan rencana kerja rencana peraturan perundang do. gangan peraturan bupati bagian organisasi) fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang bebas josayunewwenan buta aksara baca quran bag kesra bana fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan hunger rss suasana name ena sem meme sama uan omemegnu nasa fasilitasi sosialisasi peraturan perundang undangan aanemeenn \|tentang kelembagaan daerah bag. organisasi) pembentukan unit pelaksana teknis upt) bag pnnnnnan organisasi) rnnnananannnfann nona anna nana aman penanda nana tanaman hamba pembinaan desa sadar hukum bagian hukum) penerapan dan pembinaan standar pelayanan minimal pena. musim) kab. luwu timur bag organisasi). bo. penyusunan, monitoring dan evaluasi standar operasional bag halaman dari tt , w d pf em w w , ejaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pekan. pmp) online bag, organisasi) nada nanah nanah almost \|pogrambenatanbasah omni bai asokooiool #esosonon) pemetaan batas desa bag. pemerintahan) alba pan (io \|rpammtmbmamsin pngabkantsih tajmemo\| maan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengelolaan maman. raskin bagian terbang) padan nona program peningkatan peran serta masyarakat pada book pemerintahan desa fasilitasi pemilihan kepala desa bagian pemerintahan) stt ott (pp sekretariat dprd ti anosinoo rnsrnsn2sson sirassooooo bo1 program pelayanan administrasi perkantoran esa soooooooo penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik) amemoooo dar sono penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 4gir boo.ooo0 ix. ion joni lan merennontitemtele toner ana dana: one rol penyediaan jasa kebersihan kantor as6a00\| perang penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponeninstalasilistik penerangan lens man ann mena issn desa kata maa sewa penyediaan bahan bacaan dan peraturan d.perundangundangan penamaan anna ll. pan aaa dana rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah rua lan aan bra penyediaan perlengkapan peralatan rumah tangga osn "" smsmslawlistetess bni skpd penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd sena ata eit. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur lanjutan penataan halaman kantor dprd imo siklon pengadaan kendaraan dinas operasional \| . ban sesal nba: mea dan usia . pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor r81 cbooo mor enamwenn to0o000000\| toc0000000 lan dam nda week tebu muat era mat dana pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional program peningkatan disiplin aparatur maa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya lite eka lina antena 2n82000000\| ta0g00oo program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur hegemon baja ha. dal bana program peningkatan pengembangan sistem read "apaan apaan minora han orang ar.o.ne eren aman asal lasaswnsanadiaswn mas emi en, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan pan aan sasa passssisiman a00 hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah leci. daerah dan tokoh masyarakat vtokohagama knnnnnannnnnnnnnnovnanennnn ons rapat rapat alat kelengkapan dewan rapat rapat paripurna kegiatan reses lana, kunjungan kerja pimpinan dan anggota dprd dalam \| . daerah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd easton sosialisasi peraturan perundang undangan sol na. man tp s0000 pembahasan kpj book40ooo0o\| sejak pembahasan perda haklnisiatif dprd was pedati, pertokoan keuangan dan asset asn,so0 mosatossooo apangosooooo program pelayanan administrasi perkantoran ea, emo eat pemakan perdklon tt a500000000 \| . tante penta bahan bacaan dan peraturan goooooooo\| e000000200 rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah tenaga penitngkneaal error\| etnis penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd di270ooo0o0 .g0mo2 pnramfonhsiaunaramadm pasukan pamer \| . stsrooton gisasoponon ngsosron \|. pengadaan kendaran dinas operasional boioooooooo sowooooooo0 menata bea men una naa menanam aaapengadaan peralatan dan perlengkapan kantor o. ol. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas tpa program peningkatan kapasitas sumber daya ko. aparatur naa rating sosialisasi peraturan perundang undangan bimbingan teknis implementasi peraturan neesaninn nan sunan gainganyan \|. ons linen dosa paman nana mangan mon seneng man nana taa sena program peningkatan dan pengembangan pengelolaan naa pan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang apbd penyusunan rancangan peraturan kdh. tentang penyusunan rancangan peraturan daerah tentang seen: ppmonsn pedang ners saeng comamman sersan keen salesman senaamman kemanan rena penyusunan rancangan peraturan kdh tentang pa.ooo oonneze bar perubahan apbd . konstan lensa been tama kena pamen penyusunan rancangan peraturan daerah tentang lo. pertanggungjawaban pelaksanaan apbd2012 \|. pad penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan apbd t.a peningkatan manajemen asset barang daerah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber asuhan . pendapatan daerah padahal ketatausahaan keuangan daerah . m8, pengelolaan dokumen pelaksana anggaran dan surat .oo.ii penyediaan dana peronmmemesalun nama sensus barang milik daerah so. penghapusan inventaris aset barang daerah pelaksanaan pengalihan pemungutan pbb penyusunan rancangan peraturan daerah tentang ka. penyertaan modal kepada bumi. pan. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponen instalasi listrik penerangan pena. \|bangunan kantor pond food nana nnnaana penyediaan bahan bacaan dan peraturan lesssssnse mna potunganaungangan seen semen pemanis jensen mna rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahalatan dan perlengkapan kantor bad pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional pap pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pa program peningkatan kapasitas sumber daya pennannmo . aparatur knnnnnnannnnnnnnn2 dononananannan nana nano ooansana anno oon oom aon aka man canaan bimbingan teknis implementasi peraturan ke. perundang undangan pem ooooiicdl pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas program peningkatan sistem pengawasan internal dan kon. pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh. massa sma sae pelaksanaan pengawasan internal secara berkala penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah naa mbwomw( nama \|daerah0 anna . kanan pen pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala penanganan kasus pada wilayah pemerintah bawahnya inventarisasi temuan pengawasan tindaklanjuthasiltemuan pengawasan evaluasiberkalatemuanhasilpengawasan \| percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan mta program peningkatan profesionalisme tenaga .\| pemeriksa dan aparatur pengawasan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur \|. pendampingan pengelolaan dan perencanaan keuangan benaannnnn.\| gan pelaksanaan proyek prn n m . .d kecamatan buku \|. seg amtonooo\| program pelayanan administrasi perkantoran mamak halaman dari kode uraian, urusan, organisasi, pen jenis belanja hamba program, dan selatan pegawai barang dan jasa modal penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik inn lal . y2o0s0103 penyediaanjasaperalatan danperlengkapan kantor inotsbibs penyedaanjasa perbakanperiatankeja nama iso pen rpm 2nd, has penyediaan bahan bacaan dan peraturan sec0160\| rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah hindi'is penyediaan enagapendikingsaminsrastekns tecoogoaga\| to0000000 h20080123 ayam women kini eos gaon nana program peningkatan sarana dan prasarana aparatur \| : asrsnooaoo ersndoooon img (oma pegagan going egmmoo saotoooo\| pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor $ telu. non dion ono pemeliharaan inberkalakendaraan dinaseperasonal 25s0odoooo\| random (mataram. at. hana program peningkatan kapasitas saba daya aparatur sesame \|ambalan pemain peran masa program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah wakil kepala daerah pena anang rapat koordinasi unsur mustika mana inen perang sak ndes program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan 4p99, banana ata wi! evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa ken . data kecamatan wow akun simo wazmzsool program pelayanan administrasi perkantoran ya0i0ot02 penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya aidan listrik \| penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor w600000000\| penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja as00o0o0o0\| y2otonomi2 penyediaan komponeninstalasiliswiktpenerangan \| penyediaan bahan bacaan dan peraturan maa koordinasi dan konsultasi luar daerah penyediaan jasa tenagapendukung administrasi teknis yama\| penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan \| : skpd pan pena bassiana e0pohon000 pengadaan peralatandan perlengkapan kantor pemeliharaanrutnvberkala kendaraan dinas operasional pemeliharaan rutin berkala member yp damamgnann mass0ooo0o\| aparatur ena waka peraturan ianemnaun aungangangangan . oo. como cuman panen angin janeseweem naa program peningkatan pelayanan kedinasan kepala pen onnnnnta daerah wakil kepala daerah anna aan rapat koordinasi unsur mustika matang sama maa program pembinaandan fasilitasi pengelolaan seal semua nogaeknon:. mun ewen sea semagemen mand evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa \| kecamatan tomini f81,t60. program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa komunikasi sumber daya aidan listrik penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor \| . penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponen instalasi listrik penerangan ke. bangunan kantor hye meal sean leni una said nenek senam penyediaan bahan bacaan dan peraturan hir.\| perundang undangan ema sensus rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah . ti. penyediaan jasa ipooooodoo aspsoooooo0\| penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd aspesaiooon ere program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yesno0cbooo tea pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor bea monte cabe una danny. mda mana: pemeliharaan rutnertala membela dora beams onal. halaman dari ana aa. basa esa uraian, urusan, organisasi, jenis belanja jumlah kada dan kegiatan ea, ten, gan pegawai barang dan jasa modal program peningkatan kapasitas sumber daya . aparatur engan aek docid? bimbingan teknis implementasi peraturan . perundang undangan nanannanannnnanananennnnnn anna ananda pe. program peningkatan pelayanan kedinasan kepala pgn .\| daerah wiki kepada daerah. bit ben sonsbow mane rapat koordinasi unsur mustika aa: anna: monitoring, evaluasidan pelaporan kanan engan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan . keuangan desa nona maen senen evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa inn mana . kecamatan angkutan program pelayanan administrasi perkantoran \| . men penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik . penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor cal ann . helena mala tenan tan asoomoe kn, penyediaan komponen instalasi listrik penerangan lo. bangunan kantoran nananabnnanaananaanann lea mes wani penyediaan bahan bacaan dan peraturan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah nn: (ae ip. penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis pemeran penang admits kesittatn skpd amin "anio2 logam peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2asooooneo hatoooona asoognooo . ! pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional mela are aan # item ka 0moon.m.co. ammunduna mana kaneko. ena mn. # en c.coco xcooococc pengadaan perlengkapan gedung kantor dana se20oo0oo0 anta pat peralatan dan perlengkapan kantor \|. pembicaraan ruin berkata easier haseooo ao0cbooo program peningkatan kapasitas sumber daya umeenaua marine anus seen mnt ancaman sana san anna seal bimbingan teknis implementasi peraturan asa pun uang nasa saran sasa lem esa asas program peningkatan pelayanan kedinasan kepala . daerah wakil kepala daerah pnnnnononnannnn don nnennnennn nano rapat koordinasi unsur mustika program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sawit tangan desa. sumeencmes human kemasan memesan mem evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kecamatan angkola e\| . penyediaan komponen instalasi listriklpenerangan ska so. i\|bangunankantor mabes coomemewnti eos hewannya genes penyediaan bahan bacaan dan peraturan kh. porno bangunan mean ema kemanan des! rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kan bnn peonnonoooo teknis nanah soil lnnnnnnnengeernnnanenannnnnnnnn nonlengkapan gedung kantor ita pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor itooooao berdoa,ooo1od mena pemeliharaan rutin berkala gedung kantor menag ana pemeliharaan berkala kendaraan diasloperasionai boom 23o10 pemeliharaan rutin berkala meilleur \| . program peningkatan kapasitas sumber daya aam0voodoo\| penanonnyamasenaa dapat atur anna seniman era bimbingan teknis implementasi peraturan benavcomos. perundang undangan hoc. program peningkatan pelayanan kedinasan kepala bo. daerah wakil kepala daerah) pengin il. rapat koordinasi unsur mustika bae mea nanti senin monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan \| . t0000000\| e7o0g0o0o0 .\| keuangan desa lana menempa rata, jean rancangan peralihan gesa tentang apb desa. \|. aro canon kecamatan maliki monte dua ui. koelltanloltnere senar dnnnnnnnnnnnnynn 22k danny. mangan mom mae melata oto lane home mnnnnnnnnnnan nona. mnnnnnnnnonnanesnn mnc. ton peel lha onsen dalem solo yet unnnnnaninen mbm getas soko nun fara. sma halaman dari uraian uru program dan kaplan melalui elit matan bia hanja kanto one instalasi listrik ptpn penerangan besa jenis (rentan paman belanja ata (oosanadaniasa sediaan jasa ter konsultasi kei peta bela jasa tena konsultasi luar aan meat bumi penyediaan pen tenaga pendukung adr daerah para japan masa i8000000001 ubu tana daan san anta nnn1 aga men naga prasarana apa sena lantunanaan anta h00 apa pepamemar tetang kan ratu banana kasa bondan arab santunan sanam lan aan batangan saman pro harian rutin berkala lengkap akan kanal asasi soda gram pioningkata seks pari . angkatan dinas operasional meta lam nenek bimbingan teko sumber rasional hanya nama kata program undang bin asu penganan wana adl pak peningkatan saga peraturan didi oh. sean daerah wakil atan pelayanan kedai nasa door hati . bara been wae dati pen sana eval mata mnmannunnannan pala sannnnannnaan sesal pas nee anta aan msl prt gram mengisi dan pelaporan art koma snnnnnnnngana maan sea aan sman pnnnnnnan knnnnaman sana ena pembentukan unit panganan kinneanaaa bannnennetanann sananannnnanannn bon donk manyar unit khusus peran pengaduan 3g fog kmu nas muda pesanan persada amonia anaagooo abadi naa nusa pnanannanan pengaduan meli 'program pelayanan adn kent ata pennnnseamnad anime late . lepas names dana nan pangan uud! hentakan nee jne tem senen banana man anannnn saanapasan banana haa jasa sitaan sumber aturan \|. an000 sara . nas pa. tae bangga pena namun penyediaan akan damn apan kar emas aan onde ina peta aap lea kerala apa nto kan luka merak sia bangunan komponen alasan kera kantor. na: ptn ho. kena talas listrik pemeran hasan terooooooo ngan ara sara ben tanaman nan sea kana serangan hengtonsan pee area rapatan angan baluran banana shin saban senam senafonesaaan aah apat koo mana kertas pan sana dinasti dak konsul perca sasa paman penyet koordinasi dan han mena bana pan . has anta kaki basah meja seno aan deninnfen bel hasan sana aan ennnnan pengadilan pai nan entah nona lea senat hang ani prasarana bina eva paras po 1g daan per: panen yes. nenas menua bea penataan kenakalan ena senwnsadulan jaran dion keane dengasossse sesi sekota see50 ikatan mana dinas operasi masa mma . nai nanti bimbingan omtesaan and bee pan png "ramenganee alas mber daya rasional neon sesama. tapa lunas danar undang sean pesan panngnnnnnngn menangonaan ivan mesin nan gram angan peraturan anna sega . awak dapat ten lnngneannas arp0ooo bee enjungadi sisa rapat maki kop daerah sesal gaya pinangan monitor koordinasi unsur\| saya kepala seenanes aya lensa ema. batangan ena man serie d06 sig bea penganan program pembinaan an ewen lea wani kena pembinaan pelaporan pesanan an320, ioo0.ooo0 kena angan dan fasilitasi san . men evaluasi rancang afiliasi pengelolaan tan dosen aman lana: ola makna banana banana aao100i bana taman si nsp india ratan tout pen esa tentang api sama sus program sisa tentang apb des haa papan gaon apb desa ena bner ber hannannan asa komunikasi. aaaa nana sake "ang mala etetedal bisa team aan (onta san inna bennssnn sud mean diana jasa pera tem, sempat daan paya hndaeenn nan. nnnnnfam banana dean jasa sll snnananaan . basa any kam gan titik senfomtan inemsona! tega nota kantor kepada angan png nan ono! tan penodaan stilasi listrik penerang setamoesnsi benda mntypat ken bak bacaan aan nagan ran lang unda cas dan persatuan annnnaan henagannnaaa na. (arataatroor parapuan ananda meal pemanen eta: sana ang ten konsultasi keluar annnnannn mnnnnnnnnnan nan an: bana "toe some tot paten prog han kta hassan pencari peni ilustrasi smua ana eng pengadaan angkatan sarana sean nana mak panam sai stan dea saung sena benin ana pen monte bun asisigooooo sofa, pecel aan peralatan dan peri kantor aparatur megan mennanuadonaan dani sananannnnaa mann aan harian lean perlengkapan kar ennnamnanan ae) sasana pesanpgangara era berkala lengkap: jung unp snn sunan jap anta era dosa sesama han ns, operasi agama sana sumber daya signal san pesona beta abis penuaan program 1g undangan nasi peraturan tang sennnannul mananuannnai o00o png pemain gabe asa agen pal daan akn pelayanan inn kes mea fase iis papa onar ona enam mom haa pena nasa kepala menang mane semuntela bennnnanann bawah ennenngnatan hana aamnengan nda peran semasa canadian spon semen aan banana pesanan ama nan ngan resto amma tan masi" ana miku tmn aman neo hal aman dari uraian, urusan, organisasi, jenis belanja jumlah kada dan kegiatan mana ragam can tag pegawai barang dan jasa modal program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan \|. keuangan desa binaan anna evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa pan s0. seni \|kecamatan tomini timur iagnooooon\| tr3london0o o0) program pelayanan administrasi perkantoran mn. pns endeeranr tam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ran penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor so. s00000000\| \|. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja . nah penyediaan komponen instalasi listrik(penerangan do. \|bangunan kantor dan aed one pena: penyediaan bahan bacaan dan peraturan rapat rapat koordinasi dan konsultasikeluardaerah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasitekhdili a06topan pengadaan perlengkapan gedung kantor rl. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor mean tan ne: il. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional . tan program peningkatan kapasitas sumber daya tata seneng aman mena ara ara naa pan bimbingan teknis implementasi peraturan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala . daerah wakil kepala daerah prannnmnnnnmaoanonnlon rapat koordinasi unsur mustika monitoring, evaluasi dan pelaporan aogooooooo\| kecamatan karena koil m43a0000\| program pelayanan administrasi perkantoran \| ) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kk. . penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor nan \|. \| penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja po. penyediaan komponen instalasi listrik penerangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan .\| perundang undangan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaan tenaga pendukung administrasi aman haoil. \| ) pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor gnu pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional program peningkatan kapasitas sumber daya tenan papan. kannnnnnnanan san mamanmammmaaman enam san bimbingan teknis implementasi peraturan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala bo. daerah wakil kepala daerah pan rapat koordinasi unsur mustika monitoring dan evaluasi pemerintahan desa aradoooo0\| gr4000000 program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan losusenaa keuangan em. den aman iron pinjam nonnnnnnnmanam, memes evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb desa santo kecamatan wosupandh inponooosol sanesesoooo esasgooooo program pelayanan administrasi perkantoran penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik nana penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor op ooo.ooo.oo penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan komponen instalasi listrik penerangan l.i bangunan kantor paman zaman nanas anamamaah, onde mmm penyediaan bahan bacaan dan peraturan \| . lis. perundangundangan . ana aran rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung administasitekhnis b6o000000o) ts000, penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd program peningkatan sarankan prasarana aparatur ,a50, pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas pengadaan perlengkapan gedung kantor sea ban pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor "tt akses000000 a0550. pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional tai otp pemeliharaan rutin berkala membelai esa halaman dari kode an, organisasi, jenis belanja jumlah sik pegawai barangan jasa modal program peningkatan kapasitas sumber daya ane bimbingan teknis implementasi peraturan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala deneroesu dirinanaki kopel dsa ak. o.notes used bsk lemah rapat koordinasi unsur mustika monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembinaan dan fasilitas pengelolaan gg) keuangan kabupaten kota evakuasi rancangan peraturan desa tentang apb desa kantor pelayanan terpadu anazanoooan assooooadn ar0s2500000\| azotooi program pelayanan administrasi perkantoran sesasimoooo\| sesasiooookomponen instalasi listrik penerangan gedung pong anon kamo nana panenan man aanannman enam tanaman kanoman nana mmm penyediaan bahan bacaan dan peraturan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah penyediaan jasa administrasi perkantoran tenaga\| . pengadaan perlengkapef pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional program peningkatan kapasitas sumber daya (fo sol a21244000001 essen ann one mmm anna mngonsnngan sman lemes bimbingan teknis implementasi peraturan program penataan peraturan perundang undangan hl. fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang retribusi aktor badan pemberdayaan masyarakatdan desa \|\| t228t9s0000\| #2sias0oo0\| program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sspenasengn menebak daa coin 1ese wes enam han mena nama kewenangan evaluasi rancangan peraturan desa tentang apb des dan .\| penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa program penataan peraturan perundang undangan fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang i3gegeoooo\| lensa pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan. dona jan bom asem dinas kehutanan program penataan peraturan perundang undangan \| sosialisasi peraturan daerah tentang ketatausahaan lo. hasil hutan yang berasal dari hutan hak kepegawaian sekretariat daerah sastoooooo program pembinaan danpengembanganaparatur ) s29t000000\| ) evaluasi jabatan sdm aparatur bag. organisasi) o2n02 badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah aatogbi program layanan administrasi perkantoran ao0boobook sss2longd asnanooooo pelayanbahan bacaan dan peraturan penegasan peranan eu. aus kamen lensa ema leone emosne menemani tan poin2o2ia pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kavarsostapel rutin berkala kendaraan dinas operasional program peningkatan kapasitas sumber daya ineneeserene mom lan era ema sana emas aman bosan masam ema dns sana bimbingan teknis implementasi peraturan una nana ena san depan mem boerditteon sak atase banner penanda aet panjang menara deras. pendidikan dan pelatihan teknis il ara program pembinaan dan pengembangan aparatur) sara seleksi penerimaan cons penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis tua pembangunan pengembangan sistem informasi wkepegawaiandarah po) halaman dari kode uraian, urusan, organisasi, men denis belanja jumlah perang dan kegiatan pegawai barangan jasa modal ) \| per pena kam pengamen da. moonmeratan one rar mna . y2to2i7i1 pemberian bantuan tugas belajariikatan dinas ) latina (rendam permainan smua cases agasatatan amiogitin penamaan mama manado\| seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi cons pembinaan marching band pns sena massa ann. ana pemberdayaan masyarakatdan desa . moomoonoo\| sekretariat darah hanoi peningkatan kapasitas rat pemesan emomomon amiiasatona tote bintik manajemen pemerintahan desa bagi aparatur ol.\| pemerintah desa bagian pemerintahan) \|.) monitoring evakuasi dan pelaporan bagian nasa hnaoonain omongan dan pilihan bpd desa peternakan) asammoo\| konon riyadi bad pembarnyansyankatdan desa asmooonon aitesarasondo\| donisoaioon amphibi progam pelayanan administrasi perkantoran \|. aesgrasona\| s8sa7aso000, oii02 penyediaan jasa komunikasi sumberdaya ai'dantisiik 2saooooooo\| penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja san ena nol. penyediaan komponen invasi lik penerangan kana mann . . ramai pengadaan bahan bacaan dan peraturan tang koordinasi dan konsultasi luar daerah mpn ga: penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi ieee ends0000 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur nona pembangunan gedung kantor . gaoooooooo den tete petenionn perankan dan enjnean mere l. pan . dao ethan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor a0000o0o0o nan manan . pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional \|) program peningkatan kapasitas sumber daya snn pena nan pendidikan dan pelatihan formal #npooooooo gea . peningkatan kebudayaan masyarakat pedesaan lonoomeoeesentak ne000n pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan pendampingan ppm mp) untuk kecamatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana p2mp anajieeoe bimbingan manajemen terhadap kader posyandu dalam lan l.m.\| pelaksanaanposyandu non a2201x0 program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan umur ena to2s5food fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan kata menengah perdesaan (gelar ttg tk, nasional). kuno du. lama monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan, nan . partisipasi dan usaha ekonomi.oao. lea ponton one donna nana noor program peningkatan partisipasi masyarakat dalam a. membangundesa ban aan been ieornamenan ana pemangsa aman pembina kelompok masyarakat pembangunan desa sets eng pengaya) .censmamwnns bus nenek mus nya \|. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sesoaoooio pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang opt l. eng memakan pemerintahan penekan, pen pen tan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa men aga aan url rea naa ate (a29 statistik t1e, .o0000 sala bana badan perencanaan pembangunan daerah program pengembangan data informasi statistik 24oso.0o0 daerah pom penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah komedo nan penyusunan dan pengumpulan data pdrb sekretariat daerah program pengembangan data informasi statistik \| . unsur unsur rupa bumi bag sasis arsip .o00. emban .gatot kamar prpisiakan arsip don danbokimenasi snowowos rasassonoo yntonootoon tersisa kahoot progam pelayanan administrasi pesantren reosesonoo oonnooosi \| googles0n60 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan mistik panyosaan berakar jeritan bata bana ong o08 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan penyediaan bahan bacaan dan peraturan roman rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah \| ) halaman dari kode yan jenis belanja jumlah ton: canon pegawai barang dan jasa modal program peningkatan kesejahteraan petani) \| )? tu0e panbordayan eecgembengen una api program peningkatan ketahanan pangan bantal ate fasilitasi dan pendampingan peningkatan ketahanan pangan kabupaten kanan snnnnnanan pnn nnvanannnnnnnnnan donnananananonnnnnananannena nan nnn nana nana fasilitasi dan pendampingan pengelolaan lahan dan air fasilitasi dan pendampingan dana bantuan luar negeri pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan lahan pengendalian hama terpadu pht) tanaman perkebunan maka pemeliharaan kebun hortikultura \|. penetapan standar mutu benih perkebunan . pengawasan pupuk dan pestisida program peningkatan pemasaran hasil produksi aan odong maa mama promosi atas hasil produksi pertanian perkebunan program peningkatan penerapan teknologi s5an000100 soo ooh li.ii.i.\| pertanian perkebunan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian zina peran penamaan dis petnipetban cena aamsoramon maa penyediaan sarana produksi pertanian perkebunan programpencegahandanpenanggulangan penyakit pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit krom. merlartemak abal lena renn mana nag enne akan hama kauman naik perdagangan ternak antar daerah soo pekan aan pen catat porar, ever mulan ma, pooh aon fasilitasi dan pendampingan bantuan bidang peternakan pee tan naa jeda kan pandan .! "pan pengulangan mpibenk pedebuaa \|. sam \|. oma nios0sss adan man pengembangan agribisnis perkebunan panen badan ketahanan pangan t4ooo. program pelayanan administrasi perkantoran \| ) pemadaman mata ma\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan ker. perundang undangan nan oo. penuaan eng nian\| bni penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi a20ogooooo\| teknis penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd nga program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ' ' \| ) pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nan pemekaran viibohal kendaran dnedeperasoni program peningkatan kapasitas sumber daya kedua ana hen essen bimbingan teknis dan implementasi peraturan lensa pomeannga dengan. oom namun desa mesin mesum semut bonus program peningkatan ketahanan pangan lo. mpertanianiperkebunan) kasi pena penanganan daerah rawan pangan analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan penenjanysssnesuns donga. oo. sep aerasi esa has ana nat man emas ane mmm semalaman nanang pang sen . pengembangan lumbung pangan desa a0iwate1e pengembangan mosi sanusi panganan essen asossoon sizonezidoo soe monitoring, evaluasi dan pelaporan rapat koordinasi dewan ketahanan pangan . internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan i5a1000000\| program peningkatan pemasaran hasil produksi mertantaniperkebunan inn ant pen aonnnnan eng nan promosi atas hasil pertanian! perkebunan unggulan daerah penamannenonb enam donna na) badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan program pelayanan administrasi perkantoran eoooooooo sntatssooo\| . penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja halaman darikode lainya aa, bean pen jumlah program: dan kegiatan pegawai barang dan jasa modal toteuniz peredam konpnmmsses link bangunan kane \|. tam toooooa penyediaan bahan bacaan dan peraturan do. perundangundangan oran nnnanannnaadnnnnnonnnn nana naa man denannann anna mana mhn anna rapatrapat koordinasi dan konsultasi luar daerah l. pan pen mean penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis kans dl. pena penunjang administrasi kesekretariatan seb pan bela lsn bata orbit menalenberbunkhi catat. munnmnbnkan inn,.oo.o mom senior0 sono pembangunan gedung kantor \|. pengadaan kendaraan dinas operasional pengadaan perlengkapan gedung kantor nk! ann tan . pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor maa nan . hans sooko. aparatur bon debian teknis implementasi peraturan sentakan sad pmn ann, senna sms beng una mon same asem last penamaan honoris program peningkatan kesejahteraan petai aaanaooooo\| 7agabmmnan\| hsnyessoooo\| penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku . peningkatan kelas kemampuan lembaga petani program peningkatan ketahanan pangan lasuwessseesal peranan anan . ena kung own enteng eee menawan samaran masing aan koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan dana program peningkatan penerapan teknologi gen ide joo man ana dan naap aan penyediaan barang cetakan dan penggandaan media site ana leneonene nana aan nan eenapanennsnnnnnnnarennenl eremansaannsana samaran pennnnnonnnnn nana nnfonannnnnnanana nana enam onm nama programpeningkatanproduksipertaniamperkebunan b2ti6sono\| basse,aoo0 demonstrasi padi sehat semi organik tee kehutanan roti (dinas kehutanan bsijoooroo a7iaazisowoo tesis25cbooo soteieoo,cbooo hugo psaynankiminiasi pskanwan ao0noor sasrasmot\| sstorusman penyediaan jasa komunikasi, sumber daya aidan listrik penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan bahan bacaandan peraturan \| pon perundang undangan pon bon lescntsnnsuannn penn odo rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah angkasa jasa tenaga pendukung administrasi penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd (lama topan penguatan erna dan pramana aan. oran strata, pembangunan gedung kantor pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaan ruin berkala gedung karir do0oo0roof d00000000 had pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional program peningkatan kapasitas sumber daya kan oo. aparatur oa. pendidikan dan pelatihan formal bimbingan teknis implementasi peraturan: to0ooooooo\| li. perundangundangan mignusngnaban senna ups kane program pemanfaatan potensi sumber daya hutan siabosoo0o \|. pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran lonoooosoooooss hasil hutan akannnanannnaanana bahan aan aman hana anna anna anna enam aan monitoring sloss aka pelaporan kegiatan pembinaan eco.\| gan penertiban industri hasil hutan program rehabilitasi hutan dan lahan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka a27rea0oo000\| anna rahabitosi hutan lahan dar) snaeeman dilas sman pns donna jostapbor doa dan pelaporan kegiatan rehabilitasi lea ana par aan beda rhl gerakan indonesia menanam serentak skosopooo\| penyusunan rancangan teknis kegiatan rehabilitasi mau born peron.o.i hutan dan lahan serta mangrove dan sempadan pantai reboisasi pengkayaan dana bagi hasi) one lotte eren oseumbantetsngstel sate: sunan mana. ceres bnn o.ootezesal ncio obat aananavulangan kebakaran hutan dan lahan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak do. spousatantuan boh patron pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan slow nan senen dam program perencanaan dan pengembangan ikatan \|\|. pam isi.se0.ooo0 oom aan abs. inventarisasi dan identifikasi permasalahan dalam halaman dari tn. pegawai barang dan jasa modal kesatuan pengelolaan hutan lindung \| ) tegoodoado\| tsategmoomo\| o o tagging doa0 program pelayanan administrasi perkantoran one nun sun one pan cikal hoon,ooo.o0 penyediaan jasaperbaikanperalatankerja sya nan f00te0iah. pangeran beban becsetidan pita ptt sewoooof seooooooo lion perundangundangan rapat rapat dan konsultasi keluar daerah penodaan jasa tenaga pendukung imigrasi serooopoooo #paoooiooon teknis hontibits pereaksi powakimsi kesimmsieo bisa bisa .\| program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengadaan perlengkapan gedung kantor lp kooooodoo y00000000 pengadaan serta penangkapan koi ima senang gag ieooooo pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas brbbumulou . operasional. nenek sega pan pan program peningkatan disiplin aparatur pena dammoooof dasoooon para kenakan kapasitas sumber daya kak ap labs ratu ( aonontsie motogp isi kan soon keke. perundang undangan .2maris hugo penarhatm paksi sumbatan hwan. saostoman\| snonsioso inventarisasi potensi dan pengembangan lokasi jasa ( 6ss0pohon\| manage! menahan. mean lema alan ani nanga mangga ma: (1apogee perindungandankonsevasisumberdayahutan 7e18s00000 saoooboooo naa patroli pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan kan . aoa an sesi peraturan perundang undangan mengenai aoodondai bars ordo book baba eninnngnssan) dampak pemakan human. aessasanea nana mann san 1on0n20 gram perencanaan pengombanganiutan gmnoontoo 2adooniod mamamoo\| identifikasi perencanaan area hti,htr,hkm dan b50000000\| tt mea dad ali jangka pendek goo ova peggy energi dan sumber daya mineral ienpooooooo dinas energi dan sumber daya mineral non a298, gosok program pelayanan administrasi perkantoran bemoonao penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ardansrik \| . bau. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan bahan bacaan dan peraturan. eoooooooo io. perundangundangan .booooooooloooo eonswumna kuman neon rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah r0n01o1 penyediaan jasa tenaga pendukung aamnstasi teks \| ) t200000000\| penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan skpd 2soto2 pintas pesat ram dan prasarana aparatur \| ) 2s00o0onto\| sedsiogoooo s87510, pembangunan gedung kantor ntr nona kngannannn kong none senen pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor toovitrai pomnwamn kendati berdiam dom osis romi bono 0g0105 program peningkatan kapasitas sumber daya \| aparatur ses sbs tebangan teks dan moekemankai perak asooboponoo program pembinaan dan pengawasan bidang aan aan pan koordinasi dan pendataan hasil produksi bidang pengawasan penertiban kegiatan pertambangan . 'program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pengembangan energi baru terbarukan \|. mo000o0ooo\| ( 0s0from pembnaandan pengawasan bang ketnagalamian temooooooo\| fe2ooooooo\| dani io bantuan rencana umum kelaikan dasar iimoogooo\| minrooodooo pemesan pewatamkkampamtastmu amino arsnomon identifikasi lokasi plus terpusat ae37stood aan penyediaan data dan informasibidang geological sma oo. sumber daya mineral .ood meneer menganga permanen eksplorasi semi detail nikel dan mineral pengikutnya king mom ondel aero iban tapi semi doi sika dan uno perlima \|. sisetoooon\| sinoootooo\| survey tinjau potensi geologi dan sumber daya mineral lemon aamutmue.c.ooo e dna crnnyusomsekumssassnenelngegeena pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan sumber bencana \|dayamineral,geologidanairtanah gan ag pengurusan pon kendala pangan bsn daboisos enam pesona twin nono anno halaman dari . seni uraian, urusan, organisasi, pen della belanja jumlah pingsan, dan kegiatan pegawai barang dan jasa modal (0g warisan mma pasaman\| tooooooooo\| kaki\| dinas pendidikan, kebudayaan, pariwisata, peudada ondoiis program pengembangan penasaran pariwisata saaboantoo\| snasooooan) pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program poco. jpengembanganpemasaranpariwisata bahan aus eren men lena howooieos pengembangan daerah tujuan wisata ponogoooooo 200pooooboo program pengembangan kemitraan ) \| )106s800000\| oo #aviso00.n pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme ibidangparvisata ho. eta dah peranan bera noms kantandam para gsrowor amsonetow dsmiasaaos sorotan program pelayanan administrasi perkantoran \| 5687586s000\| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listak anna akan naa . penyediaan asi parkiran peralatan org penyediaan komponen instalasi listrik penerangan ke. bangunan kantor anna annan anna amanah anna hewan anna penyediaan bahan bacaan dan peraturan pers usg peringaenuneanann nas ass ana menes ega nam mmm gas rehat koorinesiidan konenitasi ke luar daerah penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis namusakunana.o . . da. pan mmnnacagun s.occ.c.coor.i inten bol assnotoear bong ben mar "roda managing gan pentas pan inn cepak senna pena dengan cos 2solo2 program peningkatan sarana dan prasarana aparatur \| . ass aanooooo s5idoooaon #e05en00000 pengadaan perlengkapan gedung kantor l. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pemeliharaan rumit berada gedung kantor yogodooogo\| . ioonoooooo\| pengadaan pemeliharaan operan na) berat . pemeliharaan rutin kendaraan dinas pan program peningkatan kapasitas sumber daya konon. aparatur akan ananda nan bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan mm. perundang undangan nanah anna nana nano program pemberdayaan masyarakat dalam .\| pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan plan kata penanganan kat pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat kan. pengawas sumber daya perikanan nana fana. sewu ssi tea masa dan pengendalian pengelolaan sumber daya jeong mobumbiegan perrenat usa anno lsm kosan. jas program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan pangan aan anna wawasan maritim kepada masyarakat. aon pon pas ebapenaman mensnnnanann ren ulang nana denga penenandonnnananennnnnnannaaan . dengan wanesenogr pengembangan data statistik, informasi dan promosi ha.o. sea sunan para kenonnnnnnnnnannnann owner programpengembanganbudidaya perikanan \| . isgsomoooo\| sis ssoooooo pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan pembinaan dan pengembangan perikanan zasotz1 programpengembanganperianantangkap \| . aragsoooooo akandinooio 4eoozzsoonoo pendampingan pada kelompok nelayan perikanan ponnooooi ungkap ana nnnganak nana pembangunan tempat pelelangan pendaratan ikan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran (il. produksiperikanan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan nan program pengembangan kawasan budidaya latar lis. payaudanairtawar pengembangan kawalan berak pena perdagangan ono jaisasgooooo\| 78000so0ooa0 7o85st200000 aas01 dinas koperasi, perndustfandan perdagangan )\| 2serodooiaa eeeosaoonan resi,7200da0d program peradilan konsumen dan pengamanan fasilitasi penyelesaian permasalahan permasalahan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam .i negeri perangkat peraturan, kebijakan dan ooo.oo ll.iii pelaksanaan operasional .).\|o iodtdiad3 pengembangan pasaran disebut' bang produk \|\| . tsubo5o00000 f6660saadago agar0 kamtorbelayanan terpadu donisgootan\| ingasooooo program peningkatan efisiensi perdagangan dalam tenan ao0.n pena nana gta tpa pai fantasi kemudahan penganan pengembangan sha) \| perindustrian kr. dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan \|\| aoo.oo. camastosodoo\| argsnnsooooo halaman dari lema pap kod uraian, urusan, organisasi, jenis belanja program, dan kegiatan della pegawai barang dan jasa modal aeresee alis ara gn mom oon pengulabannan mtk koh menengah fasilitasi bagi industri kecil menengah terhadap mta pemanfaatan sumber daya bintik diversifikasi pro. pengolahan kakao terpadu) aan senna \|. sep nasuta nanas program pengembangan sentra sentra industri loco. (potensial ahh nol penyediaan sarana informasi yang dapat diakses jan mens bean one masal transmigrasi ata01 dinas tenaga kerja, transmigrasi dan sosial . program pengembangan wilayah transmigrasi ) s3sto00o0o\| peningkatan kerjasama antarpulau dan antarsektor dalam sana naa program transmigrasilokal pendaftaran dan seleksi calon transmigran tan pre tol penyuluhan transmigrasi lokal . m679000000\| bupati timur stempel para koordinasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset markah ka2, lucu timur andi hatta pma nan aman. penanganan aan ema nai 1sistem ann sas bsa megan . halaman dariaren. jumlah pegawai barang dan jasa modal pelayanan umum a.a perencanaan pembangunan pemerintahan umum kepegawaian log statistik arsip komunikasi'dan informatika \|. ketertiban dan ketentraman a19 kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ekonomi terhubung kerja a45 koperasi dan usaha kecil dan menengah aan penanaman moda pemberdayaan masyarakat dan desa a3seen21o00\| pertanian energi dan sumber daya mineral sada cod ma, dan perikanan perdagangan papooooooo\| alonso3o sempat perindustrian transmigrasi lingkungan hidup sena saren21so0 koni genera soo lingkungan hidup bertahan 'gg759000 pan samaran perumahan dan fasilitas umum kdi jaan umum pekerja pgmosssoo0o0 analog0 perumahan rakyat grass500000 sean yonponon kesehatan apn spa kesehatan oan keluarga sejahtera a31 keluarga berencana dan aooooooo\| song0000\| pariwisata dan budaya para000 maan aan kebudayaan #sas00, sen parasit gp4a0000000\| a25t6p \|. pendirian pam olah raga panasopo000 pos oo! tur dan ola aoa pemuda sosial \|o. pelindung catatan sipil arkenonl do0soo00000\| asam kependudukan cas kana o4a4 pemberdayaan perempat luwu timur ennes bupati luwu l413 a eaa andi hatta pera ken aemaarap lampiran peraturan daerah kab. luwu timur nomor tahun tanggal desember daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun anggaran ( eselon noneselon golongan iv e golongan iv d golongan vic golongan iv b golongan iv a kmmeseay dolarjajaja golongan golongan golongan golongan iya pee non golongan il d golongan potongan golongan il a pacem pele fafafa golongan golongan golongan nun golongan i a jump golongan! jo\|ofofofof epp eat rupa luwu timur andi hatta onsarel lampiran vii peraturan daerah kab. luwu timur nomor 12tahun tanggal desember pemerintah kabupaten luwu timur daftar piutang daerah tahun anggaran uraian rincian piutang tahun pengakuan jumlah piutang sampai perkiraan tambahan perkiraan pengurangan dar snp tea piutang tahun tahun tahun tahun dom srewoelarroomwas doo timur andi hatta (en gokart lampiran vipenyertaan modal (investasi) daerah tahun anggaran bentuk penyertaan jumlah penyertaan jumlah modal yang jumlah modal yang hasil penyertaan jumlah modal jumlah sisa modal nama badan lembaga pihak ketiga modal (investasi) modal (investasi) telah disertakan pan telah disertakan pena modal investasi) investasi) yang akan\| (investasi) yang daerah daerah sampai tahun sampai tahun @lum disertakan daerah tahun ini diterima kembali disertakan sampai mma bank sul sel saham bank sul sel saham bank sul sel saham bank sul sei saham mah ' ww www bupati luwu timur andi lampirantetap daerah tahun anggaran saldo pada akhir bulan perkiraan penambahan perkiraan pengurangan perkiraan saldo pada mmm matan men memo uty or: @).## t tanah peralatan kendaraan gedung dan bangunan instalasi listrik instalasi listrik jaringan telepon jaringan komputer jalan, irigasi dan jembatan (instalasi air bersih asset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan bupati timur andi hatta lampiran peraturan daerah kab. luwu timur nomor: 12lain lain tahun anggaran maa rekaman nga tw mm. mm. mmm.) aa, lita dan timur andi hatta lampiran xi.dul jumlah realisasi ini kode rekening kegiatan apbd perubahan apbd sampai dengan tahun anggaran tahun anggaran akhir tahun apbd perubahan apbd an saa stempel para kook omi gaya met andi hatta . lampiran xi.rekening kegiatan apbd perubahan apbd sampai dengan apbd perubahan apbd sampai dengan an akhir tahun tahun anggaran tahun anggaran akhir tahun apbd perubahan apbd a41 i ww met kan (sekda t andi hatta bagi kasi get gara lampiran xdana tangan daerah tahun anggaran sida dana yang kum jumlah dana transfer dari kas\| transfer kas santa cadangan yang saldo awal rp) umum daerah rp) umum daerah rp) saldo akhir rp) dicadangkan tujuan pembentukan dana cadangan bara cadangan diredakan ita terocooox aon ane makanan pesona bandang oonannnn: damar balap anus timur telah di! arat andi hatta aura kas cut oampokok utang:ampilan peraturan daerah kab. luwu timur nomor: tahun tanggal desember kabupaten luwu timur daftar pinjaman daerah tahun anggaran .mn, bayaran hyun sumber tan perjanjian pinjamaninilai jangka waktu bunga pen sun pinjaman obligasi pinjaman nominal obligasi\| pinjaman (tahun)\| pinjaman pinjaman pokok pinjaman pokok pinjaman obligasi rp) daerah daerah sun ai. gril lam o baik. nas '"atan, pengelolaan kenanga tipe raf maan andi hatta ana ora s2. ahh ongkos tenaga
bupati bangka salinan peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang izin trayek dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang: bahwa agar setiap angkutan dalam yang beredar dan beroperasi daerah tertib dan teratur, harus ditetapkan trayek tetapnya agar terwujud kelancaran dan ketertiban lalu lintas jaltrayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten kota menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah bidang perhutrayeperhubungan, telekomunikasi, komunikasi dan informatika kabupaten bangka. kas daerah adalah kas umum daerah kabupaten bangka. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan dengan keputusan bupati. kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada kendaraan tersebut yang digunakan untuk mengangkut orang dansesuai kewenangan termasuk izin insidentil, izin khusus dan izin operasionadalah retribusi ataurizinan bagian kesatu umum setiap pelayanan angkutan orang jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek. bagian kedua pemberian izin setiap kendaraan umum yang melakukan kegiatan pada jaringan trayek dalam wilayah daerah wajib dilengkapi izin trayek yang diberikan oleh bupati pemberian izin trayekizin trayek sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. jenis jenis permohonan izin trayek terdiri dari permohonan izin trayek baru, dan permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku. perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan karena perubahan masa berlaku, pengalihan kepemilikan, cc. penggantian kendaraan. untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pemohon wajib menyampaikan permohonan tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk. persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi memiliki surat izin usaha angkutan, memiliki surat tanda nomor kendaraan stok) yang masih berlaku, memiliki buku uji berkala yang masih berlaku, memiliki kartu tanda penduduk yang masih berlaku, rekomendasi dari dinas: mengisi form kesanggupan menyediakan tempat (pool) kendaraan bermotor. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam dapat ditolak karena pertimbangan ketertiban dan keamanan, permohonan tidak memenuhi persyaratan. pemilik atau pengusaha angkutan penumpang umum yang telah mendapatkan izin trayek, juga diberikan kartu pengawasan untuk setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dan berlaku untuk jangka waktu (enam) bulan dapat diperpanjang. kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dan ditanda tangani oleh dinas. kepada pemilik atau pengusaha angkutan umum yang berdomisili daerah yang telah memiliki izin trayek dapat diberikan izin insidentil untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya operasi diluaryang pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal, tahun baru dan lain lain, keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain lain, cc. pengerahan masa seperti kampanye pemilu, rombongan olah raga, karya wisatagian ketiga masa berlaku izin izin trayek berlaku untuk jangka waktu (lima) tahun dan dapat diperpanjang. perpanjangan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam diajukan (satu) bulan sebelum izin trayek yang bersangkutan habis masa berlakunya. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan, apabila pemegang izin tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin trayek. bagian keempat kewajiban pemegang izin pemohon yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk memasang nama jurusan yang pada kaca bagian depan dan kaca bagian belakang sesuai dengan izin trayek yang diberikan, memasang kode nomor lambung disamping kanan dan kiri kendaraan bermotoril. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan, m.menaikkan dan menurunkan penumpang selain pada tempat tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mematuhi ketentuan tarif. bagian kelima pencabutan izin trayek izin trayek dicabut apabila perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam b.jin, dalam hal pemegang izin yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, memperoleh ijin usaha angkutanbupati. bab iii batalnya izin trayek izin trayek sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan tidak berlaku lagi apabila atas permintaan pemegang izin untuk tidak melanjutkan usahanya, telah habis masa berlakunya izin dan yang bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan ulang dalam waktu paling lambat (enam) bulan sejak berakhir masa berlakunya, setelah (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf pemegang izin meninggal dunia dan haknya tidak dipindahkan kepada ahli warisnya, memindahkan hak atas izin trayek pada pihak lain tanpa persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk, pemohon atau pengguna dinyatakan pailit oleh lembaga peradilan, adanya keterangan palsu pada saat pengajuan permohonan izin melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. bab penggantian dokumen izin trayek permohonan penggantian dokumen izin trayek yang hilang atau rusak diajukan kepada pejabat pemberi izin, dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari kepolisian, bukti telah diumumkan dokumen yang hilang media masa dalam waktu (dua) hari oleh pemegang izin, setelah permohonan yang diajukan diterima pejabat pemberi izin, maka pejabat pemberi izin memberikan pengganti dokumen izin trayek yang hilang. bab pemindahan hak atas izin trayek ketentuan tentang pemindahan hak atas izin trayek ditetapkan sebagai berikut pemindahan hak atas izin trayek dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk, jika pemegang ijin meninggal dunia sebelum masa berlakunya, dapat dialihkan kepada ahli warisnya, cc. pengalihan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf berlaku paling lama (enam) bulan setelah pemegang izin meninggal dunia dengan dihampiri surat keterangan meninggal dunia dari pejabat yang berwenang. bab ketentuan retribusi setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi daerah. besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan daerah tersendiri. bab vii pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan izin trayek dilakukan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. bab viii sanksi administratif pemegang izin trayek yang telah berakhir masa berlaku izinnya dan terlambat memperpanjang izinnya dikenakan denda dengan keterlambatan (satu) hari sampai dengan (satu) bulan sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk bulan berikutnya dendamnya dihitung kumulatif. apabila kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada hilang, maka kepada pemegang izin trayek dikenakan denda rp. , (lima puluh ribu rupiah). bab ketentuan penyidikan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan lalu lintas angkutan jalan llaizin trayek dalam peraturan daerah ini. penyidikan sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perijinan dan persyaratan teknis laik jalan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum dalam terminalijinan pengujian kendaraan bermotor serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan atau surat penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dimaksud pada huruf dan huruf dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan jalan, penyidik pegawai negeri sipil ppn) wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh petugas kepolisian negara republik indonesia setempat pemeriksaan kendaraan bermotor jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan secara berkala maupun insidental oleh penyidik pegawai negeri sipil ppn). penyidik pegawai negeri sipil ppn)negeri melalui penyidik kepolisian negara republik indonesia setempatlalu lintas dan angkutan jalanketentuan peralihan setiap izin trayek yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa perizintempat penjualan minuman beralkohol dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang:upaya pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol melaluikabupaten bangkpenyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkanton baku diberi leh dari wilayah setempat dan produknya diperjualbelikan wilayah setempat serta dipergunakan untukupacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan jenis produksi antara lain: spirit, anggur lokal, anggur buah, anggur beras, vegetable wine, honey wine, tuak, arakkaraoke pub, oh) (nol keseratus) sampai dengan (lima keseratus), golongan adalah min man beralkohol dengan kadar alkohol ethanol (c2h5oh) lebih dari (lima keseratus) sampai dengan (dua puluh keseratus), golongan adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol ethanol (c2 oh) lebih dari (dua puluh keseratus) sampai dengan 55y6 (lima puluh lima keseratus) tertentu berdasarkan sup sup mb sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yag berlakukaraoke perkemahan. bagi daerah tertentu yang tidak memiliki satupun tempat sebagaimana dimaksud pada bupatiatau lokasi lainnywib s d wib, pada hari libur luar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang paling lama (dua)secara eceran dalam kemasan tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati. penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada dilakukan tbb sebagai pengecer(lima belas per seratus) sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. bab larangan pengedaran, dan penjualan minuman beralkoholtempa masing masing. yang berlaku. setiap it mb,golongan dan wilayah daerah dan mencantumkan label hala p?atur dalam peraturan daerah ini. bab minuman beralkohol tradisional setiap orang dilarang mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional. penggunaan dan atau pemakaian minuman beralkohol tradisional diperbolehkan untuk kepentingan keperluan upacara adat, ritual tertentu dan pengobatan dengan batasan tertentu. bab pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bupati melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol daerah. untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol daerah sebagaimana dimaksud pada bupati dibantu oleh tim terpadu yang beranggotakan dari unsur instansi terkait daerah. dalam pelaksaan tugastim sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati. kegiatan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada dibiayai anggaran pemerintah daerah. bab vii sanksi administratif setiap perusahatempat penjualan minuman beralkoholnyaperusahaan tidak mengindahkan ketentuan peringatan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tempat penjualan minuman beralkohol. tenggang waktu dan jumlah peringatan yang diberikan sebelum dilakukannya pencabutbahwa keanekaragaman sumber daya alam nabati kabupaten bangkahuruf dan huruf atas, dibentuk peraturan daerah kabupaten bangka tentang usaha perkeblayanan iup dan untuk melakukan usaha perkebunan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan bidang perkebunan. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi penyediaan tanah usaha perkebunan, pemberdayaan usaha perkebunan, cc. perizi, kewajiban, jangka waktu, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana. bab iii penyediaan tanah usaha perkebunan setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin lokasi yang ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjukdikenakan bea perolehan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan atau keberlanjutan hasilb.menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangperizinan bagian pertama jenis usaha perkebunan setiap pelakuup kewajiban memperoleh iup sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap pekebun luas tanah sampai dengan ha. pemberian iziiup): izin usaha budidaya tanaman perkebunan iup b): izin usaha industri perkebunan iup p): surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan std b): surat tanda daftar usaha industri perkebunan std p), luas lahan dan jenis komoditas tanaman yang wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk budidaya iup b) antara lain: komoditas uas agresi( hay belas paling uas (fa kelapa s d kelapa sawit s d karet s d kakao kopi jambu s d mente tembakau jarak pagar cengkeh s d tebu s d lada s komoditi kapasitasminimal produk kelapa butir kelapa hari kopra minyak kelapa dan serat (fiber) arang tempurung, debu (dust) nata coco kelapa sawit ton bs jam cpo karet liter later cair jam sheet lateks pekat club ton slab hari rubber kakao ton biji basah kali olah biji kakao kering ton gelendong kopi basah hari bji kopi kering s d ton gelendong jambu mente mete hari biji mete kering dan cns. s d ton daun daun tembakau kering tembakau tembakau basah sosok) jarak pagar ton biji jarak kering jam minyak jarak pagar. ton bunga cengkeh cengkeh segar hari bunga cengkeh kering gula pasir dan pucuk tebu, tebu ton cane hari bagas perusahaan perkebunan yang lokasi usaha perkebunannya berada dalam wilayah daerah, wajib mendapatkan izin dari bupati perusahaan perkebunan yang usaha perkebunannya berada dalam wilayah daerah harus memiliki kantor pusat atau kantor perwakilan wilayah daerahiup b). izin sebagaimana dimaksud diberikan kepada perusahaan perkebunan. usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahan (dua puluh lima) hektar harus didaftar kepada bupati melalui skpd teknis yang menangani urusan perkebunandiberikan surat tanda daftar usaha budidaya perkebunan std b) oleh kepala skpd teknis yang menangani urusan perkebunan atas nama bupati usaha industri pengolahan melalui skpd teknisoleh pejabat yang ditunjuksebagaimana dimaksud harus memenuhi paling rendah (dua puluh per seratus kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri iup, iup bb dan kepulauan bangka belitung. iup, iup b,pada lintas wilayah kabupaten dalam wilayah provinsi kepulauan bangka belitung, diberikan oleh gubernur kepulauan bangka belitung dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten bangka. bab tata cara dan persyaratan perizinan iup, iup b, iup p, std b, dan std p sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, diberikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk atas pertimbangan teknis dari instansi terkaitterkait atau satuan kerjrekomendasi dari skpd teknistata ruang wilayah daerah dari bupati atau pejabat yang ditunjukj . rencana kerja pembangunan perkebunan dan ataunyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum, jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati.izin tempat usaha situ),bdan unit pengolahan hasil perkebunanuntuk lokasi pengolahan, jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati,,anggap telahperaturan daerah ini, bab viisebagaimana dimaksud huruf, huruf peraturan ini, dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan atau kemitraan usahabab viiiperaturan daerah ini,,instansi terkait yang membidangi perkebunan daerahaturan daerah inprovinsi atau kabupaten kotaatauab kewajiban perusahaan perkebunan yang telah memiliki iup, iup b atau iup p sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini,,gubenur atau bupati sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inperaturan daerah ini,bab jangka waktu iup, iup b, atau iup p dan std b atau std undangandaerah melalui instansi yang membidangi perkebunan iup, iup b atau iup p sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini,yperaturan daerah ini yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau peraturan daerah ini, atau iudiversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inperaturan daerah iniperaturan daerah ini, diusulkan oleh bupati kepada menteri pertanianyang lingkup dan tugasnya adalah pengurusan huthutan, kawasan hutan dan hasil humenyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil humenyangkut hutan, kawasan hutan dan hasilmenyangkut hutan, kawasan hutan dan hasilmenyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hmenyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutanmenyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutivrusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan, maka izengan ketentuan peraturan daerah ini. bab xvi ketentuan penutup pada saat berlakunya peraturan ini, maka peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang izin usaha perkebunan lembaran daerah kabupaten bangkaoo,organisasi, doni kandiawan, sh,hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang: bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya daerah yang harus dijaga, dikelola dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap menjaga kelestariannya, bahwa untuk dapat memanfaatkan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara optimal perlu adanya pengaturan mengenai izin pemanfaatan hutan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan atas, maka perlu diatur izin pemanfaatan hutnomor seri dj),pemanfaataingkat iuphhbk dalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan pemeliharaan dan pemasaran. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat. areal penggunaan lain yang selanjutnya disebut apl yang telah dibebani izin peruntukan adalah areal hutan, atau berdasarkan tata guna hutan kesepakatan thk) menjadi bukan kawasan hutannggantian nilai tegakan adalah salah satu kewajiban selain pdh dan yang harus dibayar kepada negara nilai tegakan adalah harga yang dibayar berdasarkan laporan hasil produksirizinan bidang kehutanan. ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi pemanfaatan hutan, kewenangan pemberian izin, cc. subyek pemegang izin, d.tata cara dan persyaratan permohonan perizinan, jangka waktu, hak dan kewajiban, perpanjangan dan harusnya izin, pembinaan dan pengendalian,sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, bab iii pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, cc. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu: dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan. pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan, yaitu: hutan konservasi ,kecuali pada cagar alam, zona rimba, dan zona intidalam taman nasional, hutan lindung, dan hutan produksi, dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam wajib disertai izin pemanfaatan hutan yang meliputi ipk, ipjp, iuphhk htr, iuphhbk, pihak, iphhbkbagian kesatudua pemanfaatan hutan pada hutan lindung paragraf umum pemanfaatan hutan pada hutan lindungpemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan pada blok pemanfaatan.antara lai:bupat: tidak mengurangi, mengubah,pada hutan lindung pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam huruf antara lain: rotan, madu,a.memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktivitas lestarinya, b. dilarang mengeluarkanluas dan::tiga pemanfaatan hutan pada hutan produksi paragraf umum pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam huruftanamanb.bupati.: tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, tidak mengubah bentang alam dan atau, tidakperaturan bupat htr. pemanfaatan hasil hutan kayu pada htr dilakukan pada kawasan hutan produksi yang telah dialokasikan untuk pembangunan htr oleh menteri. pemanfaatan hasil hutan kayu pada htr dapat dilakukan dengan satu atau lebih system silvikultur sesuai dengan karakteristik dan lingkungannya. pemanfaatan hasil hutan kayu pada htrpemanfaatan hasil hutan kayu pada htrketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada htr dalam hutan tanaman diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan.bupatgiatan untuk pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel)sebagaimana dimaksud pada (l) huruf hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif, dengan ketentuan setelah jangka waktu berakhir, wajib diganti dengan jenis tanaman hutan.bupatsebagaimana dimaksud.paragraf luas danpemanfaatan aliran air diberikan paling lama (sepuluh) tahun pemanfaatan air diberikan paling lama (sepuluh) tahun wisata alam diberikan paling lama (tiga puluhpada htr dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalampuluh lima) tahun. iuphhk pada htr dalam hutan tanaman dievaluasi setiap (lima) tahun oleh pemberi izin. iuphhk pada htr hanya dapat diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjangb iii pemanfaatan hutan pada areal penggunaan lainnya izin pemanfaatan hasil hutan pada areal penggunaan lainnya adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan dari areal penggunaan lain apl) atau kawasan budidaya non kehutanan pemanfaatan hasil hutan pada areal penggunaan lainnya berupa izin pemanfaatan hasil hutan kayu izin pemanfaatan hasil hutan lainnya yang merupakan pemanfaatan kayu dengan tujuan khusus beru pemanfaatan kayu bakar, pemanfaatan kayu bagan, pemanfaatan kayu junjung, pemanfaatan kayu ramu dan pemanfaatan kayu arang izin pemanfaatan hasil hutan non kayu. ketentuan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada areal penggunaan lainnya diatur dengan peraturan bupati. bab kewenangan pemberian izin ipipk sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar. ipk sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati. ipjpbupati. iuphhbk pada hutan alam diberikan oleh bupati. pihak diberikan oleh bupati dan dapat dilimpahkan kepada kepala dinas yang menangani kehutanan. iphhbk dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh bupati. pemberian ipk, ipjp, iuphhbk, pihak, dan iphhbk dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.bupati. izin pemanfaatan hutan pada areal penggunaan lainnya diberikan oleh bupati dan dapat dilimpahkan kepada dinas yang berwenang dan bertanggungjawab menangani kehutanan. bab subyek pemegang izin ipk dapat diberikan kepada perorangan, atau koperasi. ipjp dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, bumi indonesia bumn,, atau bumi. pihak dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada perorangan, atau koperasi, iphhbk dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepadaizin pemanfaatan hutan pada areal penggunaan lainnya dapat diberikan kepada perorangan, koperasi, bumi,bumn,bumi bab tata cara dan persyaratan permohonan izin ipk, ipjp, iuphhbk, pihak dan iphhbk diberikan dengan cara mengajukan permohonan.ketentuan yang berlaku. izin pemanfaatan hutan pada areal penggunaan lainnya diberikan dengan cara mengajukan permohonanb viiselain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam bumn, bumi, bumi, pemegang ipjpketentuan yang berlaku. selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan pemegang iuphhbk, wajibsesuai dengan wilayah kewenangannya guna mendapatkan persetujuan,bab viii iuran dan dana pemanfaatan hutan iuraitu, pdh, dr: denda pelanggaran eksploitasi hutan, h.uhpihak dan atau iphhbk.pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada diatur dengan ketentuan yang berlakub perpanjangan dan harusnya izin bagian kesatu perpanjangan izin ipk, ipjp, iuphhbk, dan iphhbk dapat diperpanjang.ketentuan yang berlaku. bagian kedua harusnya izin izin pemanfaatan hutan hapus, apabila jangka waktu izin telah berakhir, b.daerah, dengan harusnya izin sebagaimana dimaksud pada pemerintah, pemerintah provinsi,bupati. bab pembinaan dan pengawasan pembinaan terhadap pemanfaatan hutan daerah dilakukan oleh bupati. pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan daerah dilakukan oleh dinas serta instansi terkait. bab sanksi administratif sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan berupa: penghentian sementara pelayanan administrasi, penghentian sementara kegiatan dilapangan, denda administratif, pengurangan areal kerja,atau pencabutan izin. denda administratif sebagaimana dimaksud huruf merupakan penerimaan negara bukan pajak pnb) dan penerimaan daerah yang disetorkan kas negara atau kas daerah. bagian pertama sanksi administratif izin pemanfaatan hutan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau izin pemungutan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan lainnyabukan kayu atau izin pemungutan hasil hutandibidang kehutanan dan atau tenaga lain sesuai kebutuhan.dipaling apabila terdapat kelebihan hasil hutan yang melebihi (lima persen) dari target volume berjenis hasil hutan yang tertera dalam izin yaitu: sebesar (sepuluh) kali pdh yang disetor kas negara, sebesar (tiga) kali biaya izin yang disetor kas daerah.bagai gangguan keamanan hutan sesuai dengan rencana kerja. pengurangan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam atas dilakukan setelah ada peringatan tertulis paling banyak (tiga) kali dengan jangka waktu masing masing (tiga puluh) hari kerja.apat dicabut,apabila pemegang izin tidak melaksanakan kerjasama dengan koperasi masyarakat disekitar hutan: b.tidak melakukan usahanya secara nyata dalam waktu (seratus delapan (puluh) hari sejak diberikannya izin, c.izin pemungutan hasil hutan dapat dicabut, apabila pemegang izin: tidak membayar pungutan provisi sumber daya hutan pdh), b.pencabutanengan alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan dandan hurufb xiixiiiamanan hutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bab xiv ketentuan peralihan izin pemanfaatan hutan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir. terhadap pemanfaatan hutan yang belum memiliki izin pemanfaatan hutan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yangrian izin pemungutan hasil hutanizin gangguan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkadiatur kembali pengaturan mengenai izin gangguan dalam satu peraturan daerah tersendiri dimana sebelumnya telah diatur dalam (satu) peraturan daerah kabupaten bangkgkpemberian izin gangguan yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten bangka, mengingat undang undang gangguan finder ordonansiolahan dan pemurnian adalahtim teknispelaku usaha adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan perusahaan dan atau memperluas tempatbangka(pma) maupun non fasilitas (non mdn pma). perusahaan bukluas ruang tempat usaha adalah luas ruang tempat usaha yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan gangguanlegalitas,rjenis tempat kegiatan usaha yang wajib memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut:, budidaya walet, tanaman hias,,apioka, ubi jalar, ikan, terigu), industri kayu lapis, industri garmen dan pencucian, industri karet buatan:,bumbu masakmat, penyedia akomodasi dan penyediaan makanan minuman: bar, kegiatan: kolam pemancingan yang dikomersilkan, gelanggang permainan dan ketangkasan, klub malam night club) dan atau diskotik, panti mandi uap, spbu) dan bahan bakar gas bbg) agen, pangkalan minyak tanah, apotik dan toko obat, jasa jasbab kewenangan perizinan bupati berwenang memberikan izin gangguan daerah. pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada diselenggarakan oleh skpd yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. dalam hal pemerintah daerah belum memiliki badan kantor sebagaimana dimaksud pada pelayanan perizinan dapat dilaksanakan sesuai dengan pendelegasian dari bupati. bupati memberikan izin atau menolak permohonan izin dengan memperhatikan pertimbangan tim teknis. pelaku usaha yang permohonan izinnya disetujui oleh bupati wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan. dalam hal permohonan izin ditolak harus disertai dengan alasan alasan penolakannya. tim teknis sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati atau pejabat yang berwenang. bab penyelenggaraan perizinan bagian kesatu pemberian izin gangguan setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan atau menjalankan menyelenggarakan tempat usaha kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan serta kerusakan lingkungan terlebih dahulu wajib memperoleh izin gangguan dari bupati. setiap orang pribadi atau badan yang akan mengadakan usaha, mendirikan, memperluas atau mendaftar ulang, dimana usahanya berpotensi menimbulkan limbah pencemaran diwajibkan melengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang disahkan oleh badan lingkungan hidup. setiap kegiatan usahalima persyaratan permohonan izin setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati untuk memperoleh izin gangguan. permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada dilengkapi dengan persyaratan paling sedikit harus melampirkan: fotokopi ktp pemohon, fotokopi akta pendirian perusahaan, lay out denah lokasi yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan usaha, fotokopi status kepemilikan tanah sertifikat tanah atau keterangan pemilik pemakai hak atas tanah)rt rw lurah camat), fotokopi izin lokasi dan atau keterangan lokasi (bagi usaha kegiatan yang berbadan hukum), rekomendasi dari kepala desa lurah, surat rekomendasi dari camat: surat keterangan tata ruang, bukti lunas pbb terakhir, bagi kegiatan usaha yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan dengan amdal atau ukl dan upl atau spl, permohonan wajib ditandatangani oleh salah satu anggota direksi, badan usaha, penanggung jawab badan, lembaga, instansi, dan oleh orang yang bersangkutan untuk permohonan perorangan dengan dibubuhi materai cukup, surat keterangan kontrak tempat usaha (bagi yang kontrak): rancangan tata ruang letak instalasi, mesin peralatan, dan perlengkapan bangunan tempat usaha industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikatakan, dan bagi usaha industrivii kewajiban pemegang izin pemegang izin wajib melaksanakanbab viii ketentuan retribusi setiap pemberian izin gangguan dikenakan retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada atas adalah luas yang digunakan untuk tempat usaha yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan gangguan serta tidak termasuk fasilitas umum fasilitas sosial fasilitas karyawan. terhadap perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam wajib dikenakan retribusi sesuai dengan perubahannya. bab masa berlaku, perubahan, dan pencabutan izin bagian kesatu masa berlaku izin izin berlaku selama usahanya masih berjalan. izin sebagaimana dimaksud pada untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib mendaftar ulang setiap (tiga) tahun sekali. pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melampirkan izin. setelah diadakan pengecekan terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada oleh tim teknis dan dari hasil pemeriksaan ternyata tidak ada hal hal yang mengakibatkan penolakan maka bupati mengeluarkan tanda daftar ulang. terhadap permohonan daftar ulang yang mengalami perubahan nama, fisik dan penanggung jawab serta pemilik, bupati menerbitkan izin baru dengan menggugurkan izin yang dimiliki sebelumnya. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara daftar ulang diatur dengan peraturan bupati. bagian kedua perubahan iziyang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan setelah diterbitkan izin gangguan, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin gangguan. bagian ketiga pencabutan izin dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam tidak dilakukan oleh pelaku usaha, bupati dapat mencabut izin gangguan yang telah diberikan. pemegang izin gangguan diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila: pemegang izin dalam hal memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pindah lokasi alamat tidak melaksanakan teregistrasi daftar ulang), dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang undangan yangberlaku, selama (satu) tahun pemegang izin tidak melakukatau yang berwenang bidang pengawasan lingkungan hidup yang berlaku. bab xii sanksi administratif setiap orang yang melanggar ketentuan hurufcc. penutupan kegiatan usaha, dan atau pencabutan izin. berdasarkan hasil pemeriksaan tim teknis teknis,dalam diatur dengan peraturan bupati. bab xiiiizin gangguan daerah yang telah diterbitkan masih tetap berlaku dan wajibbangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang: sa. bahwa bangunan merupakan sarana penting baik sebagai tempat tinggal maupun tempat untuk melakukan kegiatan atau usaha, namun perkembangannya yang demikian pesat dewasa ini tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan tata ruang sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran, dan banjir, bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib dan sesuai fungsinya sehingga perlu dilakukan pengawasan, penataan dan pengendalian sebagai upaya menertibkan pemanfaatan ruang kota sesuai dengan peruntukannybangunan gedungnyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum kabupaten bangka. kepala dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum kabupaten bangka. instansi adalah instansi dan atau skpd yang terkait dengan pelayanan d,ntarlaksanaan pekerjaan yang meliputi mendirikan bangunan baru baik sebagian maupun seluruhnya, merombak bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya, menambah bangunan lama, memasang pagar dengan menggunakan bahan bangunan, membangun pelataran parkir, sarana olah raga atau rekreasi dan lain lain yang sejenisnya, membangun pondasi dan lain lain yang sejenis, membangun dinding penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain lain yang sejenis, melaksanakan untuk pemasangan pipa kabel saluran air dibawah tanah penanaman tangki bawah tanah, penanaman tiang listrik tiang telpon dan sejenisnya, membangun fasilitas olahraga baik komersial non komersikabupaten bangka yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. rencana detail tata ruang kawasan kabupaten yang selanjutnya disingkat dtk adalah penjabaran dari ruang wilayah kabupaten bangka dalam rencana pemanfaatan kawasluas minimum hektarretribusi bangunan gedung ataudari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan. jalan arteri adalah jalan arteri primer yang melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (pelabuhan utama dan atau bandar udara kelas utamukti kepemilikan bangunan gedung yang selanjutnya disingkat bkb adalah bukti kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan oleh pemerintah daerahsurat bukti kepemilikan gedung yang selanjutnya diangkat sbg adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bukti telah dilaksanakan pendataan bangunan gedung yang menunjukkan status kepemilikan bangunan gedung tersebutsil adalah identitas sebidang tanah yang terdaftar dalam register tanah. bab azas, maksud, tujuan penyelenggaraan bangunan gedung berdasar azas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungan sekitarnya. penyelenggaraan bangunan gedung dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan fungsinya, handal, serasi, selaras dengan lingkungannya., memenuhi kaidah tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, mewujudkan tertib dalam penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan, kenyamanan dan kemudahan, mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan. ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan gedung meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, kegiatan penyelenggaraan bangunan meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian, dan kegiatan pembongkaran bangunan gedung. tim ahli bangunan dan penyedia jasa konstruksi, peran serta masyarakat, pembinaan, pendaftaran bangunan, sankbangunan sarang burung wallet, bangunan kandang ternakn satu fungsi sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini.peraturan daerah ini,danlong bekas tambang, konstruksi menara berupa menara antena, menara reservoir air, cerobong pabrik dan sejenisnya, menara masjid, konstruksi monumen berupa tugu, patung, kuburan dengan bangun, instalasi pengolahan limbah instalasi pengolahan industri dan instalasi pengolahan lainnya, dan konstruksi reklame papan nama berupa billboardsebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini,, daerah termasuk kedalam wilayah zona.,kdb sebagaimana diatur dalam rtrw, bangunan gedung lokasi sedang (kdb sebagaimana diatur dalam rtrw: dan bangunan gedung lokasi padat (kdb yo0 yo lebih)ib gedung baru, kecuali untuk bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana. fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dapat diubahkesatu persyaratan administratipenyelenggaraanimb, sertifikat laik fungsi slf), bukti kepemilikan bangunan gedung (bkb), izin bongkar. status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki sebelum pib disampaikan. imb sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki sebelum pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan atau bangunan. slf sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki sebelum pemanfaatan bangunan gedung dan atau bangunan. bkb sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki sebagai bukti kepemilikan bangunan gedung dan atau bangunan. izin bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf wajib dimiliki sebelum pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan atau bangunan. persyaratan administrasi pada tiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, wajib dimiliki semua bangunan gedung kecuali bangunan gedung fungsi khusus dari pemerintah,dan bukti kepemilikan tanah lainnyasekurang kurangnya memuat hak dan kewajiban para pihak, luas, letak dan batas batas tanah, fungsi bangunan gedung, dan jangka waktu pemanfaatan sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah ini. bagian ketiga izin mendirikan bangunan imb) paragraf umum setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan wajib memiliki imb dengan mengajukan pib kepada pemerintah daerah. imb sebagaimana dimaksud diberikan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan sebagai berikutpib sebagaimana dimaksud mengajukan permohonan secara tertulis bupati dan atau instansi yang didelegasikan kewenangan dalam melayani penerbitan perizinan bangunan gedung. permohonan imb sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini,data pemilik gedung atau bukti kepemilikan, setiap pib gedung yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud diproses sesuai dengan urutan administrasi pengajuan permohonan dengan melakukan pemeriksaan dan pengkajian yang dilaksanakan oleh tag. pengkajian pib sebagaimana dimaksud dilakukan meliputi: pengkajian pemenuhan persyaratan teknis (dokumen rencana teknis) oleh tim ahli bangunan gedung, dan dengar pendapat publik. dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padasebagaimana dimaksud merupakan dasar penerbitan imb. imb diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dan persyaratan teknis melalui pib. persyaratan teknis (dokumen rencana teknis) sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari rencana arsitektur atau teknis meliputi advice planning,meter tinggi menara dan diketahui lurah dan camat setempaa.cc. tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur. setiap rehabilitasi ataungajukan kembali pib yang baru instansi teknis paragraf tatacara penerbitan imb tatacara penerbitan imb adalah sebagai berikut a.b.d.daerah, apabilaapabilapib sebagaimana dimaksud pada diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh pemerintah daerah yang diisi oleh pemilik bangunan gedung, penerima kuasa (yang dibuktikan dengan surat kuasa), dan cc.apabila pemohon imb berbeda dengan pemilik tanah, maka pemohon wajib sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah iniperaturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat lambatnya (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak daftarnya permohonan imb wajib menerbitkan keputusan tentang diterima ditolaknya permohonan imb. dalam pemberian keputusan terhadap diterima ditolaknya permohonan imb, pejabat yan ditunjuk wajib melakukan koordinasi dengan skpd lainnya sesuai dengan izin yang dimohonkan oleh pemohon permohonan imb ditolak apabila a.pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam dan peraturan daerah ini secara lengkap dan benar, b.perencanaan bangunan yang diajukan tidak sesuai dengan persil, dokumen perencanaanpermohonan imb dapat ditolak dalam hal tidak memenuhi persyaratan administratif yang berlaku, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, bertentangan dengan hak hak pihak ketiga atau pihak lainnya, bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umumpenelitian khusus persyaratan konstruksi, instalasi atau kelengkapan bangunan nilai lingkungan yang direncanakan dalam permohonan, pemerintah daerah nyata nyata sedang merencanakan revisi rencana induk kota, pemberian kesempatan tambahan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan yang diajukan. penangguhan penundaan dimaksud pada atas, ditetapkan dengan keputusan bupati dengan menyebutkan alasan penangguhan penunda dan memasang papan tanda imb lokasi pembangunan yang mudah dilihat oleh masyarakb.eraturan daerah ini.emerintah daerah wajib memberikan secara cuma cuma surat keterangan rencana daerah untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan pisifat dan tahapan imb diatur dalam peraturan bupati. imb sebagaimana dimaksud peraturan dearah ini,persyaratan pengendalian dampak lingkungan pada bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keempat sertifikat laik fungsi slf) setiap bangunan gedung dan atau bangunan yang telah selesai dibangun dilaksanakan, maka wajib memiliki sertifikat laik fungsi slf) dari pemerintah daerah sebelum dimanfaatkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati. selain itu slf bangunan gedung sebagaimana dimaksud dapat juga diberikan apabila:c.sebagaimana dimaksud diberikan disertai dengan cara memberikan label tanda bangunan gedung laik fungsi terhadap bangunan gedung kecuali untuk hunian rumah tinggal bentuk dan kelengkapan dokumen slf bangunan gedung dan label tanda bangunan gedung laik fungsi diatur lebih lanjut oleh bupati. slf sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini berlaku sebagai berikut a.selama (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sampai dengan (dua) lantai, dan selama (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya. slf sebagaimana dimaksud dapat perpanjang apabila memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan gedung. perpanjangan slf sebagaimana dimaksud dilakukan (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu slf dengan cara mengajukan kembali penerbitan slf kepada pemerintah daerah. dalam menerbitkan slf sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung melalui tag pemerintah daerah. slf sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diajukan secara tertulis oleh pemohon atau dapat diwakilkan kepada penyedia jasa pengawasan dengan surat kuasa bermaterai cukup berdasarkan surat pernyataan dengan mengisi formulir permohonan penerbitan slf bangunan gedung. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggunaan bagian bangunan yang masih dalam tahap pelaksanaan, serta tata cara mendapatkan dan memperpanjang slf serta bentuk formulir slf diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. penerbitan slf bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini digolongkan sesuai dengan tingkat kompleksitas proses pemeriksaan bangunan gedungbupati dapat menangguhkan atau menolak permohonan slf sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini apabila tidak memenuhi persyaratan kelaikan fungsi bangunan. keputusan penangguhan dan penolakan penyelesaian slf sebagaimana dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan. penolakan permohonan slf sebagaimana dimaksudketentuan lebih lanjut mengenai penangguhan dan penolakan slf akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati bagian kelimbkb)sebagaimana dimaksud dapat dialihkan kepada pihak lain dan wajib yang berlaku. bkb sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat diterbitkan atas setiap bangunan gedung yang telah memiliki imb dan slf. bkb sebagaimana dimaksud diterbitkan berdasarkan slf sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini. bkb sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, dapat diberikan terhadap lebih dari (satu) bangunan gedung. persyaratan dan tata cara penerbitan bkb diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. terhadap bangunan gedung yang memiliki lebih dari (satu) bkb sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, maka pemilik harus. perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud harus mencantumkan luas, letak dan batas batas bangunan dipisahkan atas satuan satuan bangunan meliputi bagian bersama, benda bersama dan uraian nilai perbandingan kepemilikannya. pemisahan atas satuan satuan bangunan dan benda bersama sebagaimana dimaksud disahkan oleh bupati. masa berlaku bkb sebagaimana dimaksud berdasarkan masa berlaku surat tanah dan atau perjanjian tertulis yang telah ada sebelumnya. bupati dapat menangguhkan atau menolak permohonan bkb apabila terdapat pengaduan dan atau sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan bkb. permohonan bkb yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan setelah ada keputusan penyelesaian sengketa. permohonan bkb yang ditangguhkan setelah lewat waktu (dua belas)olakan permohonan bkbkb diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan. bangunan ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. bagian keenam pembongkaran (izin bongkar) pembongkaran bangunan meliputi kegiatan penetapan pembongkaran, pemberitahuan rencana pembongkaran, dan pelaksanaan pembongkaran bangunan, yang seluruhnya harus dilaksanakan secara tertib administrasi, legal formal, dan teknis, yang pelaksanaannya mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat, dan lingkungannya. pembongkaran bangunan meliputi: pembongkaran dalam rangka penegakan hukum dan pemberian sanksi sehubungan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku:dan pembongkaran atas permintaan atau inisiatif pemilik dan atau pengelola dan atau pengguna bangunan. pembongkaran bangunan yang selanjutnya akan diikuti dengan rencana proses pembangunan kembali baik pada seluruh bangunan maupun bagian bagian tertentu yang mengakibatkan perubahan desain dan atau intensitas dan atau spesifikasi teknis bangunan, maka pemilik bangunan harus mengajukan permohonan imb yang baru dan imb yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. paragraf kriteria dan penetapan pembongkaran bangunan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini berdasarkan surat perintah pembongkaran dari bupati. pembongkaran yang diajukan oleh bukan oleh pemilik harus disertai ijin tertulis dari pemilik dan atau pengelola yang sah sesuai peraturan perundang undangan. persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah iniaragraf pembongkaran atas permintaan sendiri permohonan pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf diajukan secara tertulis, sebagaimana dimaksud huruf peraturan daerah ini, untuk rencana pembongkaran yang merubah desain arsitektural, dan ketentuan teknis bangunan yang telah tertera dalam imb pada bangunan dengan ketentuan sebagai berikut untukdan untuk bangunan dengan fungsi social. makaaragraf pembongkaran dalam rangka penegakan hukum pembongkaran bangunan dapat yang dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapdansebagaimana dimaksudaragraf pelaksanaan pembongkaran bangunan penanggungjawab pelaksanaan pembongkaran bangunan didasarkan pada surat izin pembongkaran bangunan atau surat pemberitahuan pembongkaran bangunan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik atas permintaan sendiri maupun pemberian sanksi oleh pemerintah daerahsebagaimana dimaksud hurufaragraf pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan pemerintah daerah bersama sama masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembongkaran, guna menjamin terlaksananya tertib administrasi, upaya pelestarian bangunan, serta keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya. pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala terhadap kesesuaian laporan pelaksanaan pembongkaran yang disusun oleh pengawas pelaksanaan pembongkaran dengan realisasi kegiatan pembongkaran bangunan lapangan serta dengan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui. bab persyaratan teknis bangunan gedung bagian kesatu persyaratan teknis paragraf aspek tata ruang dan tata bangunan setiap bangunan yang dibangun harus sesuai dengan peruntukan ruang dan ketentuan pengaturan yang telah ditetapkan dalam rtrw, rdtrkp dan atau rtl dan atau peraturan zonasi.an spl diwajibkan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampakntuan yang diatur dalam rtl meliputi keterangan tentang sistem zonasi dan intensitas bangunan dan garis sempadkeserasian lingkungan dan kemudahan upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana sebagaimana tidak dapat dipenuhi, bupati dapat menetapkan arahan tata bangunparagraf sistem zonasi peruntukan lokasi fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan ketentuan zonasi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini. apabila terdapat rencana pembangunan bangunan gedung diatas jalan umum, saluran, atau sarana lain maka pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan bupati dengan pertimbangan sebagai berikut: tidak bertentangan dengan rtrw dan rtlapabila terdapat rencana pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasi sarana dan prasarana jaringan daerahpertimbangkan daya dukung lingkungan hidupapabila terdapat rencana pembangunan bangunan gedung dibawah atau diatas airtataapabila terdapat rencana pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggib.paragraf intensitas bangunandtk dan atau rtl yang ditetapkan, dan atau peraturan zonasi yang ditetapkan. kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada meliputi ketentuan tentang kdb. ketentuan besarnya kdb sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan peruntukan lokasi yang dibedakan dalam tingkatan kdb tinggi padat, kdb sedang, kdb rendah. persyaratan kepadatan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksudrencana kepadatan bangunan untuk lokasi rendah atau kdb 45y6sedang atau kdbtinggi atau kdb yo yo lebihmengenai kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, meliputi ketentuan tentang jumlah lantai bangunan jlb) dan klb koefisien lantai bangunan). ketentuan besarnya klb disesuaikan dengan peruntukan lokasi, yang dibedakan dalam tingkatan klb tinggi, klb sedang, klb rendah. ketinggian rencana untuk lokasi dengan klb tinggi sedang dan rendah sebagaimana dimaksud pada huruf dan memiliki ketinggian maksimal bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam rtrw atau dtk. ketentuan tentang klb sebagaimana diatur dalam diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. ketinggian bangunan secara umum sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini harus mengikuti persyaratan kesehatan lingkungan, keserasian dan keselarasan lingkungan,dan daya dukung tanah. ketinggian maksimum bangunan pada radius penerbangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. ketentuan lebih lanjut mengenai ketinggian bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. paragraf garis sempadan jarak bebas bangunan gedung yang didirikan harus memenuhi persyaratan garis sempadan berdasarkan dtk dan atau yang ditetapkan, dan atau rtl peraturan zonasi yang ditetapkan. garis sempadan merupakan penetapan tentang garis bagi lahan yang boleh dan tidak boleh ada bangunan atasnya, yang terdapat pada masing masing blok peruntukan. setiap bangunan yang akan dibangun harus memenuhi ketentuan percetakan masa bangunan, yang meliputi garis sempadan bangunan gsb), garis sempadan pagar (gsp), garis sempadan jalan (gsj):dan garis sempadan sungai (gss), danau waduk dan sejenisnya. jika bangunan berada kawasan tepi air, jalur sepanjang jaringan tegangan tinggi listrik, jalur sepanjang rel kereta api, yang berlaku. ketentuan tentang garis sempadan bangunan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. persyaratan jarak bebas bangunan gedung jalan gang jarak antara bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada terhadap batas batas persilbangunan tepi jalan antar lingkungan (lokal) m,dan bangunan tepi jalan lingkungan jarak antar bangunan gedunggedung rendah mj, bangunan gedung sedang dan bangunan gedung tinggi jarak antara jalan dengan pagar halamantepi jalan gang 3m. garis sempadan bangunan gedung dan atau jarak sebagaimana dimaksud s5) dan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh bupati berdasarkan kajian dan kesesuaian kebijakan kelaikan fungsi bangunan gedung,ditetapkan: bagian yang tidak bertanggal (seratus) meter diukur dari tepi sungai pada saat pasang naik, bagian yang bertanggal (seratusdiukur dari tepi sungai. garis sempadan drainase minimum (lima) meter diukur dari tepi sempadan terluar, garis sempadan pantai laut sepanjang kawasan daerah ditetapkan (seratus) meter diukur dari tepi pantai laut pada saat pasang naikstet ditetapkan (enam puluh empat) meter diukur dari titik tengah jaringan tenaga listrik sepanjang kawasan jalur. garis sempadan bangunan gedung terhadap jalur saluran udara tegangan tinggi suit ditetapkan (dua puluh) meter diukur dari titik tengah jaringan tenaga listrikaragraf aspek arsitektur dan konstruksi bangunan perencanaan bangunan gedung harus memperhatikan: kaidah arsitektur bangunan, standar teknis perencanaan bangunan, dan pedoman teknis perencanaan bangunan, arsitektur kawasan agraris, kawasan wisata religi, dan perkembangan fungsi kabupaten. ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan pedoman teknis perencanaan bangunan gedung diatur dengan peraturan bupati. pemerintah daerah dapat menetapkan suatu kawasan dengan karakteristik arsitektur bangunan dan lingkungan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupati. ketentuan mengenai karakteristik arsitektur bangunan dan lingkungan diatur dengan peraturan bupati. bentuk bangunan harus dirancang dengan memperhatikan bentuk, karakteristik arsitektur daerah dan lingkungan yang ada sekitarnya. penampilan bangunan yang beradaarsitektur daerah dari bangunan yang dilestarikan. pembangunan bangunan gedung pemerintah harus menggunakan bentuk, kaidah arsitektur daerah. ketentuan lebih lanjut tentang bentuk arsitektur daerah diatur dalam peraturan bupati. suatu bangunan beserta urutannya harus memenuhi syarat syarat keindahan, yang ditetapkan dan berhubungan dengan pemandangan daerah yang telah ada dan yang menurut perkiraan akan ada kemudian sertuatu persil, tampak muka bangunan yang bersambungan harus serasi pada tapak muka atau dinding bangunan yang telah ada sebelahnya. suatu bangunan tidak boleh dibiarkan tetap apa adanya, yang akan mengganggu terhadap keindahan dan kenyamanan dari keadaan tempat tersebut. bagi bangunan yang berada pada jalan raya tertentu, bupati dapat menetapkan penampang (profil bangunan untuk memperoleh pemandangan jalan yang memenuhi syarat ketertiban yang layak. persil dapat dibatasi pagar halaman dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan keserasian lingkungan. pagar halaman sebagaimana dimaksud pada dibedakan berdasarkan: bangunan gedung hunian, bangunan gedung keagamaan, usaha, sosial budaya, bangunan perwakilan asing, pengamanan lahan kosong proyek pembangunan. pagar tidak boleh melebihi ketentuan intensitas ruang, garis sempadan bangunan dan garis sempadan jalan yang ditetapkan dalam rdr dan atau rtl dan atau peraturan zonasi. jenis, dimensi dan kualitas bahan pagar halaman sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tertentu akan diatur dengan peraturan bupati. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan dan ruang terbuka hijau rth)dan rthruang terbuka antara garis sempadan jalan dan garis sempadan bangunandh ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang, yang ditetapkan dan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah. kdh minimal perlu ditetapkan pada daerah padat atau sangat padat. kdh dapat ditetapkan tersendiri untuk tiap kelas bangunan dalam kawasan bangunan. pengaturan besaran rth diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri daerah hijau bangunan dhb) dapat berupa taman atap (roof. penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruh angin, air, kestabilan tanah wadah, sehingga memenuhi syarat keselamatan pemakai. untuk memenuhi fungsi ekologis, tanaman dengan struktur daun yang rapat besar seperti pohon menahun harus lebih diutamakan. sistem sirkulasi harus saling mendukung terhadap. sistem sirkulasi harus memberikan pencapaian yang mudah, memungkinkan pencapaian kendaraan pemadam kebakaran ataupun kendaraan pelayanan lainnya. setiap bangunan yang bukan berfungsi sebagai hunian diwajibkan menyediakan areal parkir kendaraan sesuai dengan jumlah arealsesuai dengan standar teknis yang berlaku. semua bangunan harus direncanakan memiliki kelengkapan bangunan yang terdiri dari sarana kelengkapan untuk proteksi kebakaran, sarana kelengkapan untuk kondisi darurat, cc. sarana aksesibilitas dalam bangunan, instalasi listrik, instalasi penangkal petir, instalasi komunikasi dalam bangunan, instalasi gas dalam bangunan,dan h.instalasi sistem sanitasi. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kelengkapan bangunan diatur lebih lanjutperaturan daerah ini,bagian kedua aspek keandalan bangunan gedung setiap perencanaan teknis bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung. persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan,peraturan daerah ini meliputi kemampuan mendukung beban muatan struktur, kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya petir, kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya listrik,dan kemampuan terhadap gangguan alam. bangunan gedung dan atau bangunan dengan ketinggian dan atau lokasi tertentu harus dilengkapi dengan alat sebagai tanda pengaman keselamatan udara dan atau laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan struktur bangunan yang direncanakan harus memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakanaksimum keruntuhan yang terjadi, menimbulkan kondisi struktur yang masih dapat mengamankan penghuni, mengamankan harta benda, diperbaiki. struktur bangunank struktur, termasuk kombinasi pembebanan yang kritis, meliputi berat sendiri, beban hidup, gaya gaya luar, seperti tekanan angin dan gempa,dan beban beban lainnya yang dapat terjadi pada struktur bangunan. analisa struktur harus dilakukan untuk memeriksa tanggapan struktur bangunan terhadap beban beban yang mungkin bekerja selama umur layak struktur, termasuk beban tetap, beban sementara, seperti angin dan gempa, beban khusus. penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus sesuai dengan pedoman perencanaan pembebanan bangunan. konstruksi bangunan yang digunakan harus memenuhi semua persyaratan keamanan struktur. setiap bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan keselamatpersyaratan keamanan struktur mencakup keselamatan terhadap lingkungan, keselamatan terhadap pengguna bangunan. konstruksi diterapkan untuk setiap bagian atau komponen struktur, yang terdiri dari struktur pondasi, struktur kolom dan balok, struktur dinding,dan struktur atap. penerapan konstruksi didasarkan atas perhitungan yang dilakukan secara keilmuan keahlian serta dikerjakan dengan teliti dan atau percobaan percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan. penghitungan konstruksi didasarkan atas keadaan yang paling tidak menguntungkan konstruksi terhadap pembebanan, gaya gaya, pemindahan gaya gaya dan tegangan tegangan. untuk konstruksi sederhana, tidak disyaratkan adanya penghitungan sebagaimana dimaksud pada apabila konstruksi dan komponen struktur bangunan belum termasuk dalam ketentuan maka konstruksi dan komponen struktur bangunan tersebut harus memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan teknis yang sepadan dari negara produsen yang bersangkutanbangunan gedung dengan struktur beton bertulang harus direncanakan kuat kokoh dengan ketentuan sebagai berikutts) m2b.dengan memperhatikan hal hal sebagai berikutkolom harus lebih kuat dari pada balok,dan adanyaabupaten, dan b.pembesiansl:.:setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat ketentang ketahanan terhadap api, ketentuan tentang sistem kompartemen, ketentuan tentang sistem proteksi bukaan, ketentuan tentang sistem bangunan dan lingkungan, ketentuan tentang sistem manajemen pengamanan kebakaran,dan ketentuan tentang kelengkapan bangunan. penerapan atas ketentuan ketentuan yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan harus disesuaikan dengan tingkat keperluan dan tuntutan persyaratan minimal yang harus dipenuhi untuk masing masing. bangunan yang belum cukup tersedia sarana dan alat kelengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran wajib membuat akses evakuasi untuk penyelamatan dari bahaya kebakaran. setiap bangunan yang dipergunakan untuk pelayanan dan kepentingan umum harus dilengkapi petunjuk atau tata cara pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang jelas dan dapat dipergunakan oleh pihak pihak yang memanfaatkan bangunan tersebut. bagi pengguna dan pengelola bangunan diwajibkan untuk menyelenggarakan simulasi berkala tentang segala hal yang berkaitan dengan tata cara pencegahan dari bahaya kebakaran, tata cara penanggulangan bahaya kebakaran,dan tata cara penyelamatan dari bahaya kebakaran. bangunan harus memiliki tanda tanda penunjuk arah jalan keluar yang jelas dan tata cara penyelamatan dari bahaya kebakaran yang dengan mudah dapat diketahui oleh seluruh pengguna bangunan. akses keluar bangunan dalam keadaan darurat harus mudah pencapaiannya dan terlihat dengan jelasuruf peraturan daerah ini harus direncanakan dengan:peraturan daerah in, tahan kaca api sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, harus mencantumkan tingkat ketahanan api dalam menit. bukaan bukaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini,b.peraturan daerah ini meliputi: peralatan komputer, televisi dan radio, peralatan kesehatan dan kedokteran, dan antena, instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud peraturan daerah inidose circuit television cctv). semua strukturtahan gempa sesuai dengan pedoman bangunan tahan gempa. instansi terkait daerah mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa keandalan bangunan terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa untuk bangunan yang dibangun, baik dalam perancangan bangunan maupun pada masa pelaksanaan pembangunan. semua struktur bangunan yang karena lokasinya berada pada wilayah wilayah yang memiliki pengaruh angin yang harus diperhitungkan dan atau karena penempatan bangunan yang karena konfigurasi penyusunan masanya menghasilkan pengaruh angin yang harus diperhitungkan, maka harus direncanakan sesuai dengan pedoman perencanaan bangunan tahan angin. paragraf persyaratan kesehatan persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi: a.persyaratan sistem penghargaan, persyaratan sistem pencahayaan,dan persyaratan sistem sanitasi, dan persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung. semua bangunan harus direncanakan memiliki sistem pembaharuan udara ventilasi. persyaratan sistem penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf peraturan daerah ini meliputi: ventilasi alami: dan ventilasi mekanik buatan. penerapan sistem pembaharuan udara ventilasi dalam bangunan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku. suatu sistem pembaharuan atau sirkulasi udara mekanik buatan. setiap bangunan untuk hunian, kantor, toko, pabrik, rumah sakit dan setiap bangunan pelayanan umum lainnya, bila diperlukan dapat menerapkan sistem pengkondisian udara yang memenuhi ketentuan yang berlakuperaturan daerah iniper seratus dari luas lantai setiap ruangan, harus dapat melangsungkan pertukaran udara per menit, danperaturan daerah inper menitsemua bangunan harus direncanakan memiliki sistem pencahayaan baik secara alami dan atau buatan yang menjamin kesehatan dan kenyamanan pengguna bangunan. pencahayaan alami pada siang hari harus dimanfaatkan sebaik baiknya sesuai syarat kesehatan, kenyamanan dan ketentuan yang berlaku. sistem pencahayaan buatan pada bangunan dalam penerapannya harus dirancang sehingga mendapatkan lingkungan visual yang nyaman, efektif dan fleksibel serta menggunakan energi yang minimal. bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem pencahayaan alami sebagaimana dimaksud padaper seratus) dari luas lantai setiap ruangan, dan atau sesuai dengan yang persyaratan pada sni tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung.peraturan daerah inisetiap pembangunan bangunan baru dan atau perluasan harus dilengkapi dengan sistem sanitasi yang meliputidan sistem penyaluran air hujan, sistem sanitasi dalam bangunan harus direncanakan dan dipasang sedemikian rupa sehingga dalam operasional dan pemeliharaannya tidak mengganggu lingkungan. setiap bangunan baru dan atau perluasanperencanaan sistem sanitasi dalam bangunan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan sistem air bersih air minum sebagaimana dimaksud dalam huruf harus direncanakan..hurufpada huruf peraturan daerah ini harus direncanakan: mempertimbangkan jenis air kotor dan atau air limbah dan tingkat bahayanya, b.mempertimbangkan kan sistem pengolahan dan pembuangannya yang sesuai untuk kawasan daerah, kawasan perdesaan dan topografiperaturan daerah ini harus direncanakan dengan melakukan hal hal sebagai berikut mempertimbangkan fasilitas penampungan sesuai jenis kotoran dan sampah, b.peraturan daerah ini, harus direncanakan dengabupateabupatedanurufpersyaratanuruf peraturan daerah ini,bangunan gedung dalam memenuhi persyaratan pandangan sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah ini, harus direncanakan:pada hurufaragraf persyaratan kemudahan persyaratan kemudahan dalam bangunan gedung meliputi:peraturan daerah inihuruf dibuat: a.urufcyang memiliki kapasitas atau ketinggian sebagai berikutgperaturan daerah ini''h.rumah sakit srp untuk setiap tempat tidur, bioskop srp untuk setiap tempat duduk,atau bagian daerah dalam membangun bangunan bangunan gedung baru. pemerintah daerah memelihara keask dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan daerah inidanuntuk bangunan gedung semi permanenfungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada untuk bangunan gedung darurat meliputibangunan gedung semi permanen sebagaimana dimaksud dalamatas (lima)tahun sampai dengan (sepuluh) tahun, sifat konstruksinya semi permanen, dan c.pada, pil lantai terendah bangunan gedung minimum dari permukaan air pasang naikngunan gedung dengan bahan bangunan konstruksi baja harus diberi perlindungan terhadap air asin dan oksidasi. bangunan gedung lokasi yang rawan bencana angin puting beliung harus sesuai dengan standar nasional yang berlaku. bangunan gedung dengan bahan bangunan konstruksi baja harus diberi perlindungan terhadap angin puting beliung. pembangunan bangunan gedung dilokasi rawan bencana angin puting beliung harus sesuai dengan peraturan bupati. bangunan gedung seluruh daerah,,melakukan hal hal sebagai berikutumum pembangunan gedung merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan bangunan gedung. lingkup dalam proses pembangunan gedung meliputi tahapan perencanaan, perijinan untuk proses pembangunan, proses pembangunan yang merupakan pelaksanaan konstruksi serta pengawasan terhadap proses pembangunan. bagian kedua perencanaan teknis pembangunan setiap perencanaan teknis bangunan gedung dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar pelaksanaan mendirikan bangunan harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. setiap perencanaan teknis bangunan gedung harus memenuhi: persyaratan tata bangunan, persyaratan keandalan bangunan. perencanaan teknis bangunan gedung harus memperhatikan kaidah bangunan yang ramah lingkungan dimana kaidah bangunan ramah lingkungan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati setiap orang dan atau badan hukum yang akan membangun bangunan gedung dua lantai atau lebih dan atau dengan luas lebih dari harus menunjuk tenaga teknis yang memiliki izin pelaku teknis bangunan dari bupati yang bertugas menyusun dan membuat perencanaan teknis. pemegang izin pelaku teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada wajib mempertanggung jawabkan hasil perencanaannya. tata cara pertanggung jawaban diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatib.rencana teknis struktur dan konstruksi,b.disediakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dokumen,peraturan daerah ini,a.yang terkait dengan penataan ruang berupa rtrw, rtrw, rtrw, rdtrkp, termasuk krk dan atau rtl, b.bagian ketigaperaturan daerah ini,bagian keempat proses pelaksanaan pembangunan setiap orang yang melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan atau bangunan wajib mengikuti dokumen rencana teknis yang disetujui dalam imbmengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan atau bangunan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan wajibdiatur dengan peraturan bupati. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung dan atau bangunanharus memiliki izin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerahyang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret sampai dengan (dua) lantab.bagian kelima pengawasan terhadap proses pembanguna kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedungmeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung tersebut bagian keenaminimal (satu) kali dalam (satu) bulan, kecuali ada hal yang insidentil. bagian ketujuh pengawasan pelaksanaan konstruksi yang berlakubab pemanfaatan bangunan gedung bagian kesatu umum pemanfaatan bangunan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan legal formal yang terdiri dari kesesuaian dengan fungsi bangunan yang tercantum dalam imb yang berlaku untuk bangunan tersebut, kesesuaian dengan pola dan pengaturan aktivitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang. pemanfaatan bangunan juga harus memperhatikan norma norma sosial yang berlaku lingkungan masyarakat dimana bangunan beradabagian kedua pihak manfaat pengguna bangunan.pihak manfaat bangunan pengguna bangunan mempunyai hak hak sebagai berikut memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam imb, memperoleh data dan informasi yang benar dan transparan secara mudah dan cepat,gubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari bupati, danpihak manfaat bangunan pengguna bangunan mempunyai kewajiban sebagai berikut, cc, memiliki imb, slf, bkb,,,, mengetahuiil., m.yang telah disetujui pihak berwenang,, dan oo. mematuhi dan melaksanakan sanksi yang diputuskan oleh pihak berwenang serta telah berkekuatan hukum yang dan atau developer. bagian ketiga pemeliharaan berkala terhadapa.b.bagian keempat perawatanbagian kelima pemeriksaan berkala bangunan pemeriksaan bangunan dilakukan untuk memenuhi ketentuan teknis bangunan gedung yang dijadikan,, sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan b.bab vii pelestarian bangunan bagian kesatu umum, mewakili masa gaya sekurang kurangnya (limanasional bagian kedua kriteria, penetapan, dan klasifikasi bangunan yang perlu dilestarikan dan dilindungi pemerintah daerah menetapkan bangunan dan lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan beserta klasifikasinya, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlakupenetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang harusprovinsi atau lintas daerah:lokal atau setempat. keputusan penetapan bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan beserta klasifikasinyaapat ditinjau secara berkala (lima) tahun sekali. bangunan dan lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan dapat berupa suatu kesatuan atau kelompok atau bagian bagiannya atau sisa sisa bangunan, yang pengusulannya dilakukan dengan memperhatikan kriteria usia bangunan, nilai sejarah, nilai kebudayaan, nilai ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk gaya arsitektural), dan aspek khusus, seperti kelangkaan, landmark, dll, klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung meliputi klasifikasi: klasifikasi utam, sedangkan fungsi bangunanklasifikasi madybangunan dan lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dan atau pengelolanya dan atau penggunanya sesuai dengan ketetapan mengenai fungsi bangunan dan ketentuan pemanfaatan ruang, serta menyesuaikan juga dengan klasifikasi dan kaidah kaidah pelestarian dan perlindungan bangunan dan lingkungannya. pemanfaatan bangunan dan lingkungan yang berstatus dilindungi dan dilestarikan harus diikuti dengan upaya pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala, yang prosesnya dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi bangunan tersebut serta rencana dan pedoman teknis pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala yang telah disetujui oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah serta sesuai dengan ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku. dalam hal pemanfaatan beserta pemeliharaan dan perawatan bangunan yang dilindungi dan dilestarikan, prosesnya dapat dilakukan dalam bentuk preservasi, restorasi, rekonstruksi, dan adaptasi revitalisasi. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dilakukan oleh pemilik dan atau pengelola dan atau pengguna bangunan dan atau pemerintah pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemanfaatan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan yang dilindungi dan dilestarikan yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan yang berlaku, harus dikembalikan sesuai dengan ketetapan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap pemilik bangunan dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai bangunan dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan, dapat memperoleh insentif dari pemerintah daerah yang akan diatur lebih lanjutpejabat yang berwenang melaporkan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada wilayahnya secara periodik kepada bupati dan atau pejabat yang berwenang bidang penyelenggaraan bangunan gedung yang memuat sekurang kurangnya meliputi: a.jumlah pengajuan permohonan imb dalam proses dan yang telah diterbitkan, b.jumlah bangunan gedung dalam proses pelaksanaan konstruksi dan telah selesai didirikan,pejabat yang berwenang menerbitkan imb dan slf bangunan gedung serta kepanjangannya berdasarkan pendelegasian urusan olehtujuh pelayanan perizinan terpadu pelayanan penerbitan imb dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. instansi terkait wajib berkoordinasi dengan skpd terkait dalam kegiatan pelayanan teknis penyelenggaraan bangunan gedung. ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan teknis penyelenggaraan bangunan gedung diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab viii tim ahli bangunan gedung (tag) bagian kesatu tim ahli bangunan gedung dalam rangka penyelenggaran bangunan gedung pemerintah daerah dapat membentuk merekrut tenaga ahli bangunan dan membentuk tim ahli bangunan gedung tag). pembentukan perekrutan tenaga ahli dan atau tim ahli bangunan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dapat bersifat tetap untuk melaksanakan tugas rutin atau dapat bersifat hoc untuk melaksanakan tugas insidentil disesuaikan dengan kebutuhan daerah. keanggotaan tag sebagaimana dimaksud pada meliputi unsur unsur dan bidang keahlian dan bidang tugas yang meliputi: unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli, masyarakat adat, dan perguruan tinggi, dan b.daerah lainnya. dalam hal tenaga ahli dan atau tim ahli dibentuk untuk melaksanakan tugas rutin pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, maka masa penugasannya adalah maksimal selama (satu) tahun sesuai periode tahun anggaran. masa kerja tag dapat diperpanjang selama (satu) tahun atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan multiyears. pembentukan tag oleh pemerintah daerah perlu memperhatikan komposisi keahlian teknis sesuai kompleksitas dalam penyelenggaraan bangunan serta komposisi keterwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat. tenaga ahli bangunan direkrut dan ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan bangunan tertentu berdasarkan suatu ikatan kerja tertulis, jelas, dan berkekuatan hukum, yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara tenaga ahli tim ahli bangunan dengan pihak yang menugaskan merekrutny..perundang undangundang berlaku. tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah inib.bagian kedua tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.peraturan daerah ini meliputi memberikan pertimbangan teknis berupa: a..dan fungsi tag sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatibupati. babdanmodular dan dapat didirikan pada perangkat sistem yang telah disiapkan'd.pemasokan penerangan dengan genseta.yang lebih aman dan tahan gempa dengan adanya pemenuhan persyaratan teknis struktur (pondasi,spoof, kolom dan dinding,ringbalk, sambungan sambungan kayu rangka atap, dan bahan bahan bangunan byang lebih aman terhadap banjir, dengan penetapan tinggi lantai minimal meter dari permukaan banjir tertinggi kala ulang tahundimekabupaten, kantor kecamatan dan kantorsuai dengan proses pibbupati. pemerintah daerah dapatkecamatan yangb peran masyarakat bagian kesatu peran masyarakat masyarakat dapat melakukan pemantauan atas penyelenggaraan bangunan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan, terkait dengan bangunan yang dibangun tidak memiliki imb, bangunan yang dibangun tidak sesuai imb, bangunan yang terindikasi tidak laik fungsi dan atau tidak memiliki slf, kegiatan penyelenggaraan bangunan (pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran)pelaksanaan pemantauan sebagaimana dijelaskan atas dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan. masyarakat melaporkan secara tertulis hasil pementasannya kepada pemerintah daerah. pemerintah dan ataudengan peraturan bupati. masyarakat dapat ikut menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung dengan: mengajak mendorong dan memberdayakan pihak lainnya dalamdan mencegah setiap perbuatan perorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum yang berpotensi mengurangi tingkat keandalan dan laik fungsi bangunan gedung, dan atau melanggar ketentuan penyelenggaraan bangunan dan ruang kawasan, dan atau mengganggu proses penyelenggaraan bangunan dan lingkungannya. apabila dipandang perlu masyarakat dapat memberikan laporan secara lisan dan atau tertulis terkait dengan terjadinya ketidaktertiban dalam penyelenggaraan bangunan kepada pemerintah dan atau kepada pihak yang berkepentingan atas terjadinya ketidaktertiban tersebut pemerintah dan atau pemerintah daerahtermasuk kearifan lokal. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memberi masukan dan penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan bupati bab pendataan dan pendaftaran bangunan gedung kegiatan pendataan dan pendaftaran yang transparan dan akuntabel yang meliputi a.pendataan dan pendaftaran bangunan yang telah berdiri maupun bangunan baru, termasuk pendataan status pemilikan dan berlakunya berbagai jenis perijinan dan sertifikasi terkait dengan fungsi bangunan yang ditetapkan pendataan dan pendaftaran asosiasi profesi keahlian penyelenggaraan bangunan, dan cc. pendataan dan pendaftaran penyedia jasa penyelenggaraan bangunan, subjek pendataan wajib memberikan data dan informasi yang benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan kegiatan pendataan yang dilakukb xii sanksi atas penyelenggaraan bangunan gedung bagian kesatu umum setiap penyelenggaraan bangunangedung dan atau mengakibatkan kerugian dan atau kecelakaan sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi dan atau pidana. pengenaan sanksi kepada pemilik dan atau pengelola dan atau pengguna bangunan sebagaimana dimaksud tidak membebaskan pihak yang dikenakan sanksi dari kewajibannya memenuhi ketentuan teknis dan administrasi bangunan gedung yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini. jenis pengenaan sanksi administrasi dan atau pidana disesuaikan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. bagian kedua sanksi administratif sanksi administratif dikenakan terhadap terjadinya pelanggaran ketentuan teknis dan atau administrasi pada tahap awal pembangunan, sedang dilakukan pembangunan (tahap pembangunan) dan atau pada tahap pembangunan telah selesai dilakukan (tahap pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran). terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud maka dikenakan sanksi administratif yangatas, dapat dikenai sanksi denda paling banyak 6o (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. sanksi administratif pada tahap pembangunan bangunan dan atau pada pasca pembangunan dengan kondisi fisik bangunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah ini terdiri dari: sanksi "peringatan tertulis , sanksi "pembatasan kegiatan pembangunan , sanksi "penghentian sementara pembangunan dan pembekuan jin mendirikan bangunan , sanksi "penghentian sementara pembangunan , sanksi ", dan sanksi "perintah pembongkaran : sanksi "peringatan tertulis dikenakan pada pemilik pengelola bangunan yang melanggar ketentuan pelanggaran terhadap fungsi bangunan yang ditetapkan dalam imb, pelanggaran terhadap peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau rtl yang berlaku, cc. pelanggaran terhadap ketentuan intensitas bangunan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau rtl yang berlaku, pelanggaran terhadap ketentuan jarak bebas bangunanterhadap dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dalam berbagai pelaksanaan kegiatan konstruksi pada tahap pembangunan dan atau dalam rangka perawatan bangunan, dan terjadinya sengketa dalam pembangunan bangunan. sanksi pembatasan kegiatan pembangunan diberikan kepada pemilik pengelola bangunan yang telah memperoleh sanksmatuhi seluruh peringatan tertulis tersebut, yang dibuktikan dengannghentian sementara pembangunan dan pembekuan jin mendirikan bangunan diberikan kepada pemilik pengelola bangunan yang telah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pemperingatan tertulis . sanksi penghentian sementara pembangunan juga diberikan kepada pemilik pengelola bangunan yang melaksanakan kegiatan pembangunan tanpa dan atau sebelum memiliki imb atau masa berlaku imb sementaranya sudah habis, yang pengenalannya dilakukan sampai dengan diperolehnya ijin mendirikan bangunan gedung secara sah sesuai peraturan perundang undangan, selama fungsi bangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang dan atau rtl yang berlaku.kepada pemilik pengelola bangunan yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan ijin mendirikan rintah pembongkaran juga diberikan kepada pemilik pengelola bangunan yang telah memperoleh sanksi penghentian sementara pembangunan karena pembangunan bangunan yang dilakukannya tidak disertai dengan pemilikan imb dan atau tidak memperpanjang imb sementara hingga batas waktu yang ditentukan, dan yang bersangkutan mengabaikan sanksi penghentian sementara pembangunan dan atau tidak melakukan pengurusan imb sampai dengan jangka waktu (empat belas) hari kalender sejak diserahkannya sanksi penghentian sementara pembangunan dan atau karena fungsi bangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan ketentuan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau rtl yang berlaku. khusus dalam kasus sengketa pada kegiatan pembangunan bangunan,setelah diperolehnya kepastian hukum yang tetap terkait sengketa yang terjadi. apabila pemilik pengelola pengguna bangunan tidak melakukan pembongkaran (sesuai sanksi pembongkaran yang diberikan)pengelola bangunan. dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik pengelolasanksi administratif pada tahap pemanfaatan bangunan terdiri dari: sanksi peringatan tertulis sanksi ", danringatan tertulis dikenakan pada pemilik pengelola pengguna bangunan yang melanggar ketentuan pelanggaran terhadap fungsi bangunan yang ditetapkan dalam imb dan atau peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan atau rtl yang berlaku, pelanggaran terhadap pengabaian perubahan fungsi bangunan sejalan dengan perubahan peruntukan lokasiyang menyebabkan terganggunya keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum dalam proses pemanfaatan dan pelestarian bangunan, pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan bangunan dan lingkungan yang berstatus dilindungi dan dilestarikan sesuai klasifikasinya, pelanggaran terhadap pemanfaatan dan atau pelaksanaan kewajiban melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala terhadap bangunan sesuai peraturan perundang undangan, sehingga berpotensi menyebabkan bangunan menjadi tidak andal dan tidak laik fungsi dan atau melanggar ketentuan klasifikasi bangunan yang dilindungi dan dilestarikan, pelanggaran terhadap dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dalam tahap pemeliharaan dan perawatan, pelanggaran terhadap ketentuan perpanjangan perijinan dan sertifikasi laik fungsi, dan atau pengurusan slf, j . pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban pemilikan slf sebagai syarat untuk dapat melakukan pemanfaatan bangunan, pelanggaran terhadap pemenuhan ketentuan program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan selama pemanfaatan bagi bangunan untuk kepentingan umum, dan il. terjadinya sengketa dalam pemanfaatan bangunan. sanksi diberikan ke.nghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan sertifikat laik fungsi selama (tiga puluhkhusus dalam kasus sengketa pada kegiatan pemanfaatan bangunan, sanksi penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan sertifikat laik fungsi diberikan setelah diperolehnya kepastian hukum yang tetap terkait sengketa yang terjadi. sanksi administratif berupa denda juga dikenakan bagi pemiliki pengelola pengguna bangunan yayang besarnya ditentukan sebanyak (satu per seratus) dari nilai total bangunan yang bersangkutan. sanksi administratif pada tahap pembongkaran bangunan terdiri dari: peringatan tertulis, pencabutan ijin. sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pembekuan sementara ijin pembongkaran bangunan, dan penghentian sementara kegiatan pembongkaran dikenakan pada pemilik pengelola pengguna bangunan yang melanggar ketentuan pelanggaran terhadap kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan, pelanggaran terhadap kewajiban memiliki surat ijin pembongkaran bangunan, cc. pelanggaran dalam bentuk ketidaksesuaian kegiatan pembongkaran dengan rencana teknis pembongkaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses penerbitan surat ijin pembongkaran bangunan. terjadinya sengketa dalam pelaksanaan pembongkaran. sanksi "pencabutan ijin pembongkaran pembangunan, dan penghentian tetap kegiatan pembongkaran diberikan kepada terkait dengan kegiatan pembongkaran yang dilakukannya. khusus dalam kasus sengketa pada kegiatan pembongkaran bangunan, sanksi pencabutan ijin pembongkaran pembangunan, dan penghentian tetap kegiatan pembongkaran diberikan setelah diperolehnya kepastian hukum yang tetap terkait sengketa yang terjadiperaturan daerah inisebagaimana dimaksud denganparagraf ketentuan dan jenis sanksi pidana dalam penyelenggaraan bangunan dalam hal terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran teknis yang mengakibatkan kerugian harta benda bagi orang lain, dan atau mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup, dan atau mengakibatkan matinya orang lain, akan dikenakan sanksi pidana penjara atau pidana kurungan dan atau pidana denda sesuai ketentuan hukum pidanasetinggi tingginyasetinggi tingginya (duan pidana kurungan paling lama (tiga) tahun dan atau pidana denda setinggi tingginya,d.: baliho, dan gerbang, dan pembangunan menara serta kelayakan menara. persyaratan pembangunan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada meliputi: a.b.zona larangan pembangunan menara meliputi kawasan daerahsesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah, dan pengawasan dan pembangunan menara telekomunikasi wajib mengikuti peraturan perundang undanganinstansi terkait sebagai persyaratan penerbitanskpd yang didelegasikan kewenangan penerbitan imb. lokasi pembangunandari skpd yang melaksanakan urusan permukiman. lokasi pembangunan monumen tugu, gerbang daerahbagian kedua perizinan imb prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri diterbitkan bupati atau skpd yang dilimpahkan kewenangsekalig sekalimaka imb maka harus memperhatikan hal hal sebagai berikutdinyatakan masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan dan atau diatur kembalisebagaimana telahseri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.layanan ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangkabangkabangka, bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalambahwa dalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan kabupaten bangkatentang pelayanan ketenagakerjaturan istirahangani kewenangan bidang ketenagakerjaan kabupaten bangkuu. tahun. antar kerja lokal,daerah,, yang selanjutnya disebut kasus adalah sistem penempatan tenaga kerja penyandang cac, yang selanjutnya disebut lks, yang selanjutnya disebut lks,,,,,,hubungan industrial,,tenaga kerja indonesia, yang selanjutnya disingka,, yang selanjutnya disebut optis,,surat izin usaha penempatan,,bursa kerja khusus, yang selanjutnyaketenagakerjaan umum dan pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis. ahli keselamatan dan kesehatan kerja ak3) umum adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar kementerian tenaga kerja dan transmigrasi r.i. yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja dan transmigrasi r.i. dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, dan membantu mengawasi dinastinya undang undang keselamatan kerja secara umum tempat kerja. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaana., pelayanan pemberian ijin lembaga pelatihan kerja swasta lpk swasta) pelayanan akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta lpk swasta), pelayanan legalisasi sertifikat uji keterampilan,, pelayanan pemasangan dan produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, informasi lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, penyaluran tenaga kerja, pemberian izin bkk: perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing ita), pembinaan tenaga kerja indonesia, oo. pemberian rekomendasi izin pendirian optis), pemberian izin penampungan calon tki, pemberian izin persada kantor cabang, pengesahan peraturan perusahaan pp): pendaftaran perjanjian kerja bersama pkb), pengeluaran bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pembohongan pekerjaan, penerbitan buktipencatatan perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja buruh, pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu pwt), pencatatan serikat pekerja serikat buruh, pencatatan lembaga kerjasama bipartita, aa. pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial phi), bb. pengawasan norma ketenagakerjaan, cc. pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dd. pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan, ee. pelayanan wajib lapor pemindahan atau penutupan perusahaan, ff. pelayanan wajib lapor konstruksi tempat kerja, gg. pelayanan akte izin boiler dan pesawat uap: akte izin boiler ketel uap, akte izin superheater pengering uap, akte izin back pressure vessel bpv) bejana uap, akte izin sterillizer akte izin economies pemanas air, akte izin evaporator menguap, hh. pelayanan pengesahan pemakaian pesawat tenaga dan produksi tempat kerja: pengesahan pemakaian genset, pengesahan pemakaian turbin, pengesahan pemakaian tanur dapur, pengesahan pemakaian mesin press, ii. pelayanan pengesahan pemakaian pesawat angkat dan angkut tempat kerja: pengesahan pemakaian crane, pengesahan pemakaian forklift, pengesahan pemakaian loader, pengesahan pemakaian excavator, pengesahan pemakaian bulldozer, pengesahan pemakaian tractor, pengesahan pemakaian conveyor pengesahan pemakaian lory, pengesahan pemakaian alat angkat hidrolik, pengesahan pemakaian escalator pengesahan pemakaian lokomotif, pengesahan pemakaian gondola kereta gantung, pengesahan pemakaian tabel, pengesahan pemakaian lier, ji. pelayanan pengesahan pemakaian bejana bertekanan tempat kerja: pengesahan pemakaian compressor, pengesahan pemakaian botol baja, pengesahan pemakaian turbo, pengesahan pemakaian storage tank, pengesahan pemakaian bejana transport, kk. pelayanan sertifikasi atau pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir tempat kerja, il. pelayanan pengesahan penggunaan instalasi listrik tempat kerja, mm. pelayanan izin pemakaian lift tempat kerja, nn. pelayanan akte pengesahan instalasi pemadam kebakaran otomatis tempat kerja, oo. pengesahan pemakaian perancah scafollding) tempat kerja, pp. pelayanan penerbitan kartu legitimasi petugas pertolongan pertama pada kecelakaan p3k) tempat kerja, gg. pelayanan pengesahan pembentukan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja p2k3), rr. pelayanan pengesahan pembentukan unit penanggulangan kebakaran tempat kerja, ss. pelayanan pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja pkk), tt. pelayanan pengesahan pembentukan unit konstruksi, uu. pelayanan penerbitan rekomendasi penggunaan pestisida tempat kerja. vv. pelayanan penerbitan rekomendasi bagi perusahaan catering yang mengelola makanan bagi tenagabupati. setiap lembaga pelatihan kerja swasta lpk swasta) wajib memiliki izin pelatihan. pelayanan terhadap pemohon izin pendirian lembaga pelatihan kerja swasta lpk swastaembaga pelatihan kerja swasta lpk swasta)pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupatiembaga pelatihan kerja swasta lpk swasta)bupati.bupatibupati.dan perluasan kesempatan kerja paragraf umum penempatan tenaga kerja terdiri dari a.penempatan tenaga kerja akl, b.penempatan tenaga kerja akad, c.penempatan tenaga kerja akan, dan d.penempatan tenaga kerja kasus. pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada adalah: lembaga penempatan tenaga kerja swasta links)), bkk, dan d.optis. lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada wajib: mengakomodir tenaga kerja penyandang cacat, memperoleh izin tertulis dari dinasiatur dengan peraturan bupatipaling sedikit (satu) orang daridinas. paragraf tenaga kerja asingyang akan mempekerjakan tka harus memiliki ratapemberi kerja tka wajib melaporkan penggunaan tka dan penggunaan pendamping tka perusahaan secara periodik (enam) bulan sekali kepada direktur atau gubernur atau bupati dengan tembusan kepada dirjenjabatan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada diatur dengan keputusan menterpadaparagraf pemberian rekomendasi optis optis wajib memperoleh izin tempat penampungan tenaga kerja dari dinas. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. setiap optis harus memiliki sup optis. sup sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada optis cabangoptis. optis yang berdomisili luar daerah yang melakukan kegiatan daerah harus mendirikan perwakilan daerahoptis dan atau perwakilan daerahbupatidaerah yang dibuktikan dengan ktp. pelayanan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati paragraf bursa kerja khusus pelayanan terhadap pemohon izin pendirian bkkhubungan industrial paragraf lembaga kerjalks bipartita yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada dinas paling lambat (empat belas) hari kerja setelah pembentukan. lks bipartita berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja serikat buruh dan atau wakil pekerja buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja buruh. susunan keanggotaan lksterdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja serikat buruh. lks tripartit dibentuk oleh bupati. lks tripartit bertanggung jawab kepada bupati. keanggotaan lks tripartit diangkat dan diberhentikan oleh bupati.dinaslks tripartit mengadakan sidangsegala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas lks tripartit dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daeraimaksud pada paling sedikitpaling sedikit (lima) serikat pekerja serikat buruhpaling sedikit (tiga)b.sebagai pihak yang mewakili anggotanya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrialpada dengan dihampiridinassyarat sesuai peraturan perundangan, paling lambat (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan. dinas sebagaimana dimaksud padasyarat sesuai peraturan perundangan. penangguhan sebagaimana dimaksud padapaling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahu: nama dan alamat serikat pekerja serikat buruh, nama anggota pembentuk, cc.tanggal pencatatanwajibdinaspengurus serikat pekerjaserikat pekerja wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaanberlaku. paragrafphk), perselisihan antar serikat pekerja serikat buruh hanya dalam satu perusahaanatauserikat pekerja serikat buruh hanya dapat mewakili anggotanya saja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan surat pernyataan sebagai anggotapemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud pada batal demi hukum, baik pengusaha maupun pekerja buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. penetapan sebagaimana dimaksud padaccnormal ditetapkan (lima puluh lima) tahun. dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh pengusaha setelah mencapai usia (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun paling tinggi ditetapkan (enam puluh) tahun. usia pensiun dini ditetapkan (lima puluh) tahun dengan masa kerja paling rendah (sepuluh) tahun karena penyederhanaan organisasi. usia pensiun dini ditetapkan (lima puluh) tahun dengan masa kerja paling rendah (dua puluh) tahun karena atas permintaan pekerja. pekerja pensiun dini berhak mendapatkan uang pesangon sebesar (dua) kali dari ketentuan uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kali dari ketentuan uang pergantian hak sebesar (satu) kali daripekerja atau serikat pekerja yang mewakili anggotanya yang tercatat dinas dengan pengusaha atau gabungan pengusaha, setiap perundingan sebagaimana dimaksud pada huruf paling banyakpada huruf memuat antara lainkedua belah pihakpihakg.dalam hal salah satu pihak telah mengajukan perundingan secara tertulis sebanyak dua kali, tidak ditanggapi maka perundingan bipartita dianggap gagaldinas yang mempunyai kewenangan bidang ketenagakerjaanpaling rendah strata satu s1), dan telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan mediator dari menteri. telah mendapatkan legitimasi dari menteri:.segala biaya yang ditimbulkan dalam mediasi perselisihan hubungan industrial dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerahbupati. bagian kelimapada dibuat paling sedikitdalam hal pengusaha memperkerjakan pekerja buruh tanpa perjanjian kerja tertulis, maka status pekerja tersebut menjadi pekerja tetap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu): a. pwt) (pitt)kerja yang disyaratkan batal demi hukum dan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu pitt)atau lepas phl). perjanjian kerja harian lepas phl) hari dalam (satu) bulan. dalam hal pekerja buruh dengan perjanjian kerja harian lepas phl)itt. pwt dan perjanjian kerja harian lepas phl) wajib dicatatkan pengusaha kepada dinas paling lambat (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan. pencatatan pwt dan perjanjian kerja harian lepas phl) dibuat paling sedikit (tiga) rangkap, terdiri dari (satu) untuk pengusaha, (satu) untuk pekerja, dan (satu) untuk arsip dinas. pwt yang tidak dicatatkan dinas, maka status perjanjian menjadi pitt. perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu pitt)bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan oleh gubernur. pwt mendapatkan bukti pencatatan diterbitkan paling lambat (tiga puluh) hari setelah pengajuanwajibp)mulai berlaku setelah disahkan oleh dinas. pengesahan peraturan perusahaan disahkan oleh kepala dinas untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam (satu) wilayaha.epala dinas sebagaimana dimaksud pada harus meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada dan meneliti materi peraturan perusahaan yang diajukan tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang undangan. dalam hal pengajuan pengesahan peraturan perusahaan tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada dan atau terdapat materi peraturan perusahaan yang lebih rendah dari peraturan perundang undangan, maka kepala dinas menolak secara tertulis permohonan pengesahan peraturan perusahaan. perusahaan wajib menyampaikan peraturan perusahaan yang telah dilengkapi dan atau diperbaiki kepada dinas dalam waktu paling lama (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pengembalian peraturan perusahaan. apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada maka perusahaan dapat dinyatakan tidak mengajukan permohonan pengesahan peraturan perusahaan, sehingga dapat dianggap belum memiliki peraturan perusahaan. dalam hal pengajuan pengesahan peraturan perusahaan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam dan materi peraturan perusahaan tidak lebih rendah dari peraturan perundang undangan maka kepala dinas wajib mengesahkan peraturan perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dalam waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonpadasyarat kerja, d.wajib mengajukan pembaharuan peraturan perusahaan paling lama (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhir masa berlakunya peraturan perusahaan, kepada kepala dinas untuk mendapat pengesahanpada harus mendapat pengesahan dari dinaskbadalah paling banyak (tiga) serikat pekerja serikat buruh yang masing masing anggotanya minimal yang terbanyakminimaldan surat pernyataan dari anggota yang bersangkutan. perundingan pembuatan pkb dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yangpadapadapada huruf menjadi beban pengusaha, kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihakpadaa.materi pkb yang belum dicapai kesepakatan, b.pendirian para pihak, c.risalah perundingan, dan d.nas untuk dilakukan penyelesaian apabila lingkup berlakunya pkb hanya mencakup daerah. penyelesaian oleh dinasundang undang bidang ketenagakerjaan. pkb hanya dapat dirundingkan dan dibuat oleh serikat pekerja serikat buruh perusahaan yang bersangkutan. pkbkbkb paling sedikit memuatnaskb tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal isi pkb bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku mendaftarkan pkb kepada instansi yang bertanggung jawabpendaftaran pkb sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala dinas untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam wilayah daerah. dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan pkbkbkbtidak boleh mengganti pkbengusaha dan serikat pekerja serikat buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam isiengusaha harus mencetak dan membagikan naskah pkb kepada setiap pekerja buruh atas biaya perusahaan. pelaksanaan pembinaan syarat syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh dinas. bagian keenam pengawasan ketenagakerjaan paragraftunjuk oleh menteri. penunjukan sebagaimana dimaksud pada diberikan setelah menjalani pendidikan dan pelatihan pengawascc.bidang ketenagakerjaan. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh dinas. pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan ketenagakerjaanpekerjaan sebagaimana dimaksud pada atasapabila pegawai pengawas ketenagakerjaan ditolak untuk memasuki tempat tempat kerja sebagaimana dimaksud pada atas, maka jika perlu dapat memasuki dengan bantuan pihak kepolisian. atas permintaan pegawai pengawas ketenagakerjaan, pengusaha dan atau pengurus serta pekerja serikat pekerja wajib memberikan semua informasi dan keterangan yang sejelas jelasnya baik lisan maupun tertulis yang dianggap perlu oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan perusahaan pada waktu itu dan atau pada waktu yang telah lampau saat diadakan pemeriksaan ketenagakerjaanketerangan pada waktu diadakan pemeriksaan. pegawai pengawas ketenagakerjaan wajibtugasnya sebagaimana dimaksud pada wajib berhubungan dengan tenaga kerja serikat pekerja perusahaan yang bersangkutan. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada dkewajiban wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan pada atas juga berlaku untuk masing masing kantor cabang atau bagian yang berdiri sendiri. mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan oleh pengusaha dan atau pengurus dengan mengambil dan mengisi formulir wajib lapor ketenagakerjaan yang telah disediakan oleh dinas pada setiap jam kerja dan diisi dengan data yang sebenar benarnya. formulir wajib lapor ketenagakerjaan yang telah diisi, ditandatangani, dan dibubuhi cap perusahaan untuk selanjutnya dikembalikan dinas untuk diteliti dan diproses lebih lanjut dengan membawa berkas bukti yang berkaitan dengan isian wajib lapor ketenagakerjaan dimaksud guna validitas data yang telah diisiyediaan peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi. penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja buruh harus secara bervariasi. pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja buruh perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf dengan menyediakan petugas keamanan tempat kerja, menyediakan kamar mandi wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja buruh perempuan dan laki lakiengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja buruh perempuan. kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar perusahaan. pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan, dan keamanan selama tempat kerja serta penyediaan angkutan antar jemput dapat diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. pengurus tempat kerja harus mendukung program asi eksklusif. pengurus tempat kerjamengenai dukungan program asi eksklusif tempat kerja disusun dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dengaragraf pengupahan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku daerah. upah minimum diberikan bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan. upah minimum hanya berlaku bagi pekerja buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari (satu) tahun. dalam hal upah minimum telah ditetapkan menjadi upah minimum kabupaten umk) dan upah minimum sektoral kabupaten musk) untuk masing masing sektor usaha, maka pengusaha wajib menyesuaikan pembayaran upah minimum sesuai dengan sektor usaha klasifikasi lapangan usaha indonesia klub). apabila sektor usaha perusahaan belum diatur dalam penetapan upah minimum sektoral kabupaten musk), maka pengusaha dapat mengacu pada upah minimum kabupaten umk). bagi perusahaan yang mencakup lebih dari satu sektor, upah minimum yang berlaku adalah upah minimum sektor kabupaten musk) yang nilainya paling besarpeninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja serikat pekerja dengan pengusaha. peninjauan besarnya upah bagi pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari upah minimum yang berlaku, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau kesepakatan kerja bersama. perusahan wajib membuat dan menyimpan buku upah pekerja serta wajib memperlihatkan memberikan apabila diminta oleh pegawai pengawas ketenagakerja: l.untuk (empat) bulan pertama, dibayar (seratus keseratus) dari upah sebulan, .untuk (empat) bulan kedua, dibayar (tujuh puluh lima keseratus) dari upah sebulan, .untuk (empat) bulan ketiga, dibayar (lima puluh keseratus) dari upah sebulan, dan .b.jika tenaga kerja tidak bekerja karena hal hal sebagaimana dimaksud bawah ini: tenaga kerja sendiri menikah, dibayar upah selama (tiga) hari, menghitam.l.untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar (satu koma lima) kali upah sejam, .dalam hal tenaga kerja perempuan yang melahirkan atau mengalami gugur kandungan yang masih membutuhkan perawatan untuk kesehatannya, maka dapat memperoleh perpanjangan cuti berdasarkan surat keterangan dokter. paragraf cuti tahunan perusahaan wajib memberikan cutiatau pkbuntuk pekerja dengan perjanjian kerja harian lepas phl), dalam hal kehadiran pekerja kurang dari (dua puluh satu) hari kerja pada bulan bulan periode pemberian thr, maka pada bulan tersebut tidak diperhitungkan sebagai bulan masa kerja.paling lambatbawah umur pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah usia jamsostek) setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja buruh dan keluarganya pada program jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua,dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. tenaga kerja yang bekerja pada proyek proyek yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerahbupatimbohongan pekerjaan perusahaan penerima pembohongan pekerjakegiatdari dinas. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pembohongan pekerjajanjian kerja waktu tertentu antara perusahaan pembohongan pekerjaanmbohongan pekerjaan sebelum memiliki bukti pelaporan pekerjaan penunjang dan bukti pendaftaran perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan pembohongan pekerjaan maka demi hukum hubungan kerja beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. bagian keenam penyedia jasa pekerja buruh pekerjaan yang dapatmeliputi: penyedia jasa pekerja buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari dinas. perjanjian penyedia jasa pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga jasa pekerja buruh dari dinas tempat pekerjaan dilaksanakan. perjanjian kerja waktu tertentu antara perusahaan penyedia jasanyedia jasa tenaga kerja sebelum memiliki bukti pendaftaran perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja maka demi hukum hubungan kerja beralih kepada perusahaan pemberi pekerjaan. bagian ketujuh dewan pengupahan dalam menyelenggarakan pelayanan daerah,dewan pengupahan mendapat honor setiap bulan sebesar honor anggota dewan pengubah minimal senilai golongan pangkat ii. anggaran operasional dewan pengupahan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahbupati. bagian kedelapan keselamatan dan kesehatan kerja paragraf upaya pencegahan kecelakaan kerja pengusaha wajib menerapkan syarat syarat yang berlaku. k3) yang meliputi: menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru tentang: kondisi kondisi dan bahaya bahaya serta yang timbul dalam tempat kerja, semua pengamanan dan alat alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjmemastikan semua tenaga kerja telah memahami syarat syarat dalam melakukan pekerjaannya, menyelenggarakan pembinaan berkala setiap (satu) tahun sekali kepada seluruh pekerja dalam hal: pencegahan kecelakaan kerja, pemberantasan kebakaran: peningkatan k3, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan p3k). memastikan pekerja dalam: memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan, memenuhi dan menaati semua syarat syarat yang diwajibkan. menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja pkk): menyediakan ahli keselamatan dan kesehatan kerja ak3) membentuk dan mengurus pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja p2k3) h.menyampaikan laporan kegiatan p2k3 secara rutin setiap triwulan dinas, melengkapi boiler dan pesawat uap yang digunakan dengan akte izij . melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala boiler dan pesawat uap yang digunakan perusahaoperator pesawat uap dengan sertifikat pelatihan dan kartu legitimasi (sio) operator pesawat uap yang diterbitkan oleh dirjen binwasnaker kemenakertrans r.i. melalui pelatihanlengkapi pesawat tenaga dan produksipesawat tenaga dan produksi yang digunakan padangikutsertakan personil yang akan mengoperasikan genset pada pelatihan operator penggerak mula kelasoo. mengikutsertakan personil yang akan mengoperasikan mesin produksi operator mesin produksi) pada pelatihan operator mesin produksigikutsertakan personil yang akan menangani bahan kimia berbahaya lainnya pada pelatihan petugas kimiayediakan ahli (ak3) spesialis kimia, menyediakan dan menginformasikan lembar data keselamatan bahan ldk) material safety data sheet msds) bahan kimia berbahaya yang ada tempat kerja kepada pekerja serta menempatkan ldk msds tersebut pada tempat tempat strategis yang mudah dibaca dan diketahui oleh orang banyak, memasang labeling pada kemasan tempat diletakkannya bahan kimia berbahaya, melengkapi surat rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja k3) penyimpanan dan penggunaan pestisida dari dinas, melengkapi bejana bertekananejana bertekanan atau ak3 spesialisbejana bertekanan yang digunakan pada pegawai pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana bertekanan atau ak3 spesialis pesawat uappesawat angkat dan angkut yang ada perusaha: melakukan pengujian dan pemeriksaan berkala ulang pesawat angkat dan angkut yang digunakan perusahaan paling lambat (dua) tahun setelah pengujian pertama dan pemeriksaan pengujian ulang selanjutnya setiap (satu) tahun sekalisemua operator pesawat angkat dan angkut yang dipekerjakan perusahaan dengan kartu legitimasi surat izin operator sio) pesawat angkat dan angkut yang diterbitkan oleh kemenakertrans r.i, melengkapi semua petugas pesawat angkat dan angkut baik itu teknisi maupun juru ikat bigger) yang dipekerjakan perusahaan dengan kartu legitimasi sebagai petugas pesawat angkat dan angkut dari kemenakertrans r.i, aa. melengkapi juru las (welter) yang akan dipekerjakan dengan sertifikat kualifikasi juru las dan kartu legitimasi juru las dari dirjen binwasnaker kemenakertrans r.i, bb.melengkapi sarana instalasi listrik tempat kerja dengan pengesahan penggunaan instalasi listrikcc. melakukan pengujian berkala setiap (satu) tahun sekali terhadap instalasi listrik yangdd. melengkapi petugas teknisi listrik dengan sertifikat kompetensi teknisi listrik dan kartu legitimasi teknisi listrik dari dirjen binwasnaker kemenakertrans r.i: ee. menyediakan instalasi penyalur petir yang telah dilengkapi dengan sertifikat pengesahan penggunaff. melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala setiap (dua) tahun sekali tehadap instalasi penyalur petirgg. jika perusahaan memasang pesawat lift, maka perusahaan pemasang lift hanya dapat dilakukan oleh perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja pjk3) yang telah ditunjuk oleh kemenakertrans r.i, hh.melengkapi pesawat lift yang digunakan dengan iziii. melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala setiap (satu) tahun sekali tehadap pesawat liftji. mempekerjakan operator lift baik itu penyelia pengawas pemasangan lift, teknisi perawatan dan atau perbaikan lift, teknisi menyetel (adjusted) lift, dan penyelia pengawas operasi lift yang telah dilengkapi dengan sertifikat pelatihan operator lift dan kartu legitimasi sesuai kualifikasi tugas masing masing yang kesemuanya dikeluarkan oleh kemenakertrans r.i, kk. membentuk unit penanggulangan kebakaran tempat kerja dengan personil yang terdiri dari ahli (ak3) spesialis kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran untuk masing masing unit kerja masing masing shift kerja, regu penanggulangan kebakaran, untuk masing masing unit kerja masing masing shift kerja, dan petugas peran kebakaran untuk masing masing unit kerja masing masing shift kerja. kesemua personil unit penanggulangan kebakaran tersebut harus yang telah dilengkapi dengan sertifikat pelatihan dan kartu legitimasi dari dirjen binwasnaker kemenakertrans r.i. il. menyediakan sarana deteksi kebakaran, alarm kebakaran, sarana pemadam kebakaran dan sarana evakuasi, mm.menyediakan sarana pengendalian penyebaran asap, panas dan gas kebakaran, nn. menyelenggarakan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran, membuat buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, yang berisikan: l.informasi tentang sumber potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya, jenis, cara pemeliharaan dan penggunaan sarana proteksi kebakaran tempat kerja, prosedur pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan pencegahan bahaya kebakaran, prosedur dalam menghadapi keadaan darurat bahaya kebakaran. pp. melengkapi instalasi pemadam kebakaran yang ada perusahaan dengan akte pengesahan instalasi alarm kebakargg. melakukan pengujian berkala setiap (satu) tahun sekali dan pemeriksaan berkala setiap (satu) tahun sekali terhadap instalasi pemadam kebakaran yang ada perusahaan padarr. menyediakan fasilitas alat pemadam api ringan agar) dengan melakukan pengadaan, jenis, jumlah, penempatan, perawatan, dan pengujian agar sesuai dengan ketentuan. agar yang disediakan dilakukan pemeriksaan berkala setiap (enam) bulan dan (dua belas) bulan sekali serta akan dilakukan pengujian berkala setiap (lima) tahun sekali. agar jenis dry chemical tepung kimia kering) akan dilakukan pengisian ulang setiap (satu) tahun sekali. penempatan agar antara satu dengan yang lainnya tidak akan melebihi meter. tinggi pemasangan agar tidak akan melebihi dari dasar lantai, ss. membuat rencana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja baik pemeriksaan kesehatan sebelum diterima bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala bulan sekali), dan pemeriksaan kesehatan khusus, tt. melaporkan rencana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dinas, uu. melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja yang telah dilengkapi dengan surat keputusan penunjukkan skp) dirjen binwasnaker kemenakertrans r.i. yang terdiri dari: pemeriksaan kesehatan sebelum diterima bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala bulan sekali) :dan pemeriksaan kesehatan khusus, yaitu untuk: tenaga kerja yang telah mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih dari (dua minggu), tenaga kerja yang berusia atas (empat puluh tahun) atau tenaga kerja wanita dan tenaga kerja cacat, serta tenaga kerja muda yang melakukan pekerjaan tertentu, tenaga kerja yang terdapat dugaan dugaan tertentu mengenai gangguan gangguan kesehatannya perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai dengan kebutuhan. vv. melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dinas paling lambat (dua) bulan sesudah pemeriksaan kesehatan dilakukan, ww. melakukan pengendalian faktor fisika dan faktor kimia tempat kerja sehingga bawah nilai ambang batas, xx. melakukan pengukuran berkala terhadap faktor fisika dan faktor kimia lingkungan kerja paling sedikit (enam) bulan sekali, yy. menyediakan alat alat pelindung diri yang ber sni secara cuma cuma kepada pekerja disesuaikan dengan peruntukannya, zz. melakukan manajemen alat pelindung diri apd) yang terdiri dari: identifikasi kebutuhan dan syarat apd, memilih apd yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan pekerja, melakukan pelatihan penggunaan apd pada pekerja, memfasilitasi penyimpanan dan perawatan apd tempat kerja, melakukan pembinaan dan inspeksi pemakaian apd oleh pekerja secara rutin, melakukan evaluasi, pelaporan pemakaian serta perawatan apd, aaa. mewajibkan pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri apd) yang telah disediakan, bbb. menyediakan petugas p3k yang telah dilengkapi dengan lisensi dari dinas, ccc. memasang lembaran uu. tahun dan peraturan pelaksanaannya pada tempat tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengusaha, pekerja, dan pengunjung perusahaan, ddd. memasang safety poster gambar peringatan pada setiap bagian tempat kerja dan dipasang pada tempat tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja dan pengunjung perusahaan berhubungan dengan karakteristik bahaya yang ada, ece. menyediakan dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah pekerja, serta pemisahan bagi pekerja laki laki dan perempuan serta syarat syarat sanitasi kebersihan, fff. menyediakan wastafel disesuaikan dengan jumlah pekerja, ggg. menyediakan pakaian kerja, ruang ganti pakaian dan loker untuk masing masing pekerja.: hhh.melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan hiv aids tempat kerja, iii. melakukan upaya aktiftempat kerja, jjj melakukan investigasi setiap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta melaporkan setiap kejadian dinas dalam waktu kurang dari jam, kkk. menyediakan ruang makan yang representatif bagi pekerja, ill. jika perusahaan menyelenggarakan makanan dari pihak ketiga, mewajibkan perusahaan penyedia makanan bagi pekerja untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagai perusahaan penyedia makanan bagi pekerja yang dikeluarkan oleh dinas: mmm. untuk setiap kegiatan konstruksi, menyediakan ak3 konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan, nnn.untuk setiap kegiatan konstruksi, membentuk unit konstruksi, ooo. jika mempekerjakan petugas perancah scafolder), mengikutsertakan petugas perancah tersebut pada pelatihan kompetensi perancah yang diselenggarakan oleh pjk3 jasa pembinaan yang telah ditunjuk resmi oleh kemenakertrans r.i. bab pembi daerah. pembinaan sebagaimana dimaksud pada dapat mengikutsertakan unsur pengusaha, masyarakat, yang berlakubupatisegala biaya yang timbul berkaitan dengan penyediaan sumber daya pegawai pengawas ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan ketenagakerjaan, serta keberlangsungan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerahsanksi administratif sebagaimana dimaksud padabab pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dan atau tindak pidana lainnya yang dilakukan bidang ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana lainnya: bahwa guna melaksananyesuaian terhadap struktur organisasi pada inspektorat kabupaten bangka, bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf perubahan juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat yang sebelumnya menjadi tugas kantor kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik dimasukkan menjadi urusan satuan polisi pamong praja satpol pp) berdasarkan ketentuan yang diatur dalambahwa guna memperkuat fungsi pelayanan perizinan terpadu dan pelaksanaan penyuluhan, maka perlu dilakukan perubahan kelembagaan dan nomenklatur pada kantor pelayanan terpadu dan badan ketahanan pangan, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf dan maka perlu dilakukan perubahan terhadaplembaga teknis daerah sebagaimana diatur bab dalam huruf dan diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut: bappeda): inspektorat, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bpp) badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bpm pemdes), badan lingkungan hidup blh), badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal bp2tpm), badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kpop)), kantor kesatuan bangsa dan politik kesbangpol), kantor perpustakaan dan kearsipan kpk), j . kantor keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bpp)), satuan polisi pamong praja satpol pp): il. rumah sakit umum daerah rsud). ketentuan dalam dan lampiran mengenai bagan susunan organisasi inspektorat diubah, sehingga bagan susunan organisasi inspektorat:penanaman modal pada bagian keenam dan diubah menjadi badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal serta lampiran mengenai bagan susunan organisasi badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, sehingga ketentuan pada bagian keenam pada dan berbunyi sebagai berikut: bagian keenam badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal merupakan unsur pendukung tugas bupati mengkoordinasikan dan pemberian pelayanan bidang penanaman modal dan perizinan terpadubadan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modalketahanan pangan pada bagian ketujuh dan diubah menjadi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan serta lampiran mengenai bagan susunan organisasi badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini, sehingga ketentuan pada bagian ketujuh pada dan berbunyi sebagai berikutomenklatur kantor kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik pada bagian kedelapan dan diubah menjadi kantor kesatuan bangsa dan politik serta diubah, sehingga ketentuan pada bagian kedelapan pada danlam dan diubah dan ditambah dan, sehingga keseluruhan bagian kesebelas dan berbunyi sebagai berikut:, ketertiban dan perlindungan masyarakat, ketertibanempat54a yang berbunyi sebagai berikut 54a pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu lembaran daerah kabupaten bangka tahun nomor seri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak menyangkut susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpad tahun tentang ppt inspekturevaluasi administrsalinan sesuai dengan aslinya bupati bangka, kabar hukum dan organisasi, cap dto tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. new tema struktur organisasi lampiran ii: peraturan daerah kabupaten bangka badan pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangka kepala badan kabupaten bangka nomor tahun sub bagian perencanaan sub bagian keuangan sub bagian umum dan dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang investasi dan perizinan informatika dan promosi dan penyuluhan dan pendataan pemberdayaan pengaduan investasi subsid subsid subsid subsid pelayanan investasi teknologi promosi dan kerjasama informasi dan perizinan informatika investasi penyuluhan dan pengaduan subsid subsid subsid pengolahan data pemberdayaan subsid survei dan laporan investasi dan pengawasan layanan lapangan pengendalian perizinan salinan sesuai dengan aslinya kelompok jabatan cap dto doni kandiawan, sh. tarmizi saat pembina nip. da, struktur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten bangka badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan kepala badan tentang kabupaten bangkaperencanaan dan keuangan umum pelaporan bidang bidang bidang ketahanan pangan sumber daya petani sumber daya penyuluh sub bidang ketersediaan dan distribusi sub bidang sub bidang pangan sumber daya manusia petani programa penyuluhan sub bidang sub bidang sub bidang konsumsi dan keamanan kelembagaan tani sumber daya manusia pangan penyuluh fungsional bupati bangka, salinan sesuai dengan aslinya cap dto kabar hukum dan organisasi, tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. swwewwh struktur organisasi lampiran iv: peraturan daerah kabupaten kantor kesatuan bangsa dan politik bangka kabupaten bangka nomor tahun haaseksi seksi seksi ideologi dan wawasan kewaspadaan dini daerah politik dan ketahanan kebangsaan masyarakat salinan sesuai dengan aslinya bupati bangka kabar hukum dan organisasi, cap dto tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. k,,: :r " were a.n i'i'v' struktur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten satuan polisi pamong praja bangka kabupaten bangka nomor: tahunkasi kasi kasi kasi penegakan ketertiban umum pengembangan perlindungan perundang dan ketentraman kapasitas masyarakat undangan daerah masyarakat kelompok jabatan kabar hukum dan organisasi, cap dto tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. nae fwehlw' wa.
bupati bangka salinanetapan terhadap dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bangka tahun bahwa untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar wilayah untuk (lima) tahun kedepbangkgkabupaten bangkuntuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masabangk. bab penetapan dan sistematika rpm dengan peraturan daerah ini ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bangka tahun yang merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah kabupaten bangka dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan (lima) tahun. sistematika rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bangka tahun sebagaimana dimaksud dalam disusun sebagai berikut: babi. pendahuluan latar belakang dasar hukum penyusunan hubungan rpm dengan dokumen perencanaanlainnya sistematika penulisan maksud dan tujutahun bab iv. analisis isu isu strategis permasalahan pembangunan kabupaten bangka isu strategis pembangunan kabupaten bangka bab pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran visi misi.aspek kesejahteraan masyarakat aspek pelayanan umumbab xi. penutup rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten bangkalaksanaan rpm rpm sebagaimana dimaksud dalam berpedoman pada rpm nasional, rpm provinsi kepulauan bangka belitung, ipjp kabupaten bangka yang memuat visi, misi, dan program bupati. rpm sebagaimana dimaksud pada menjadi pedoman bagi: skpd dalam menyusun renstra skpd, pemerintah kabupaten bangka dalam menyusun rkd dan rancangan apbd. skpd melaksanakan program dalam rpm yang dituangkan dalam renstra skpd. skpd wajib menjamin konsistensi antara renstra skpd dengan rpm. skpd, serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada kabupaten bangka, wajib melaksanakan program program dalam rpmverifikasi terhadap penjabaran rpm renstra skpd dan realisasi pelaksanaan dari rpm tersebut. pelaksanaan lebih lanjut rpm, dijabarkan kedalam renstra skpd (lima) tahunan, rkd tahunan dan senja skpd. bab pengendalian dan evaluasi rpm pengendalian dan evaluasi terhadap rpm terdiri dari: pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah (lima) tahun, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (lima) tahun, dan evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah (lima) tahun.oleh kepala bappeda. pelaksanaan rpm dapat ditinjau kembali (review) paling lama tiga tahun. peninjauan kembali (review) rpm sebagaimana dimaksud pada akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati. bab ketentuan peralihan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan rkd tahun setelah masa rpm berakhir, maka program transisi tahun harus mengacu pada sasaran ipjp kabupaten bangka tahun serta dokumen perencanaan ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi yang masih berlaku. bupati terpilih periode selanjutnya dapat merevisi program transisi tahun tersebut sesuai dengan visi dan misinya. bab ketentuan penutup tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rpm harus ditetapkan paling lama (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. rpm daerah dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan rtrw provinsi kepulauan bangka belitung, rtrw kabupaten bangka dan kebijakan nasional yang tertuang dalam rpm nasional, maupun kebijakan provinsi yang tertuang dalam rpmpenjelasan ataspenjelasan umum dasar pemikiran otonomi daerah pada masa lalu hanya merupakan terminology yang dikenal dikalangan masyarakat secara terbatas, sedangkan saat ini sudah menjadi pembicaraan umum dan berkembang dikalangan masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya tingkat daerah seluruh indonesia. kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat, bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif. salah satu yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan serta tuntutan umum adalah adanya upaya untuk mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya lain, yang akan berdampak bagi terciptanya kualitas program pembangunan daerah tahun yangkesatuanurunan rpm terdiri darmuatan muatan rencana pembangunan jangka menengah daerah terdiri dari: visi, misiindiklebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa bagian pada sekretariat daerah kabupaten bangka,lampiran mengenai bagan susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana diatur dalam diubah sehingga lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. ketentuan pada dan bagan susunan organisasi sekretariat dprd sebagaimana tercantum dalam lampiran diubah dan ditambah, sehinggewan, (empat) bagian dan (duabelassamawi alie doni kandiawan, sh. pembina nip. lembaran daerah kabupaten bangka tahun nomor seri struktur organisasi lampiran peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun sekretariat daerah tentang. kabupaten bangka sekretaris daerah perubahan atas peraturan daerah \|) staf ahli bupatiumum bagian admins admins admins hukum admins administrasi adm humas, pde organisasi rumah dan kerang rasi meme rasi per rasi dan ham rasi pelayanan dan mantel tangga perlengkapan rintihan tanaman kesra dan pemda perekono pengadaan dan umum kemasyra agunan mian dan barang dan protokol kata sda jasa subbab subbab subbab subbab subbab subbab subbab pertanian subbab subbab subbab subbab perencana pemeran penyelam kagama peran perencana peternak pembina layanan kelima subbab tata naan tahan saran dan dang naan, dan dan gaan dan rumah usaha anggar umum sengketa sosial undangan peneliti ketahuan kompi regnum analisis tangga dan tanah dan pangan tensi bulan jabatan keegan pengen informasi akan tangan dan kelautan subbab subbab subbab subbab subbab perikanan subbab subbab pengemban pendidik subbab pengemban subbab ngan penataan an, bantuan perlu subbab hukum peliputan ngan tata ena otonom pengen kesehatan hukum bunga, kejutan dan berita kinerja dan usaha peleng erif daerah dalian dan ham pekerja an, penyelam dan adm pimpinan kapan olahraga umum, berkebun saran berita pemeran budaya an, singgah pers tahan dan pertama subbab pariwisata ngan kembang energi subbab subbab subbab pol, dan subbab kerja subbab pembuka pembina pengukur pembeda subbab lingkung subbab pde dan pengen subbab sama dan dan dan aan papan legenda hidup melelang mantel tangan protokol legenda pelapor penataan masyarat lian, pelayanan lian aset kat dan hukum wilayah pemantau subbab publik keluarga dan ekonomi, berencana evaluasi usaha produktif daerah, salinan sesuai dengan aslinya badan kabar. hukum dan organisasi daerah bupati bangka dan penanam cap dto modal tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. lampiran ii: peraturan daerah kabupaten bangka struktur organisasi nomor: tahun sekretariat dprd tentang dewan perwakilan rakyat daerah perubahan atas peraturan daerah kabupaten bangka kabupaten bangka nomor tahun sekretaris dewan bagian bagian bagian bagian umum persidangan dan humas keuangan perundang undangan dan dokumentasi sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian perundang undangan sub bagian sub bagian sub bagian rumah tanggal hukum sub bagian sub bagian sub bagian sub bagian dan kepustakaan salinan sesuai dengan aslinya kabar. hukum dan organisasi, bupati bangka cap dto tarmizi saatkeduaguna lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan susunan organisasi pada dinas daerah yang dibentuk berdasarktentang perubahandinas daerah sebagaimana diatur bab dalam huruf diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:, dinas pemuda dan olahraga, dinas kesehatan, dinas sosial dan tenaga kerja, dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas pekerjaan umum dan perumahan, dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas kelautan dan perikanan, dinas kehutanan dan perkebunan, dinas pertanian dan peternakan,lampiran mengenai bagan susunan organisasi dinas pendidikan sebagaimana diatur dalam diubah, sehingga lampiran berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini. ketentuan pada dan lampiran mengenai bagan susunan organisasi dinas sosial dan tenaga kerja ditambah dan diubah, sehingga bagan susunan organisasi dinas sosial dan tenaga kerja(satu) sekretariat, (dudinas pekerjaan umum pada bagian keenam dan dan bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum diubah dan ditambah menjadi dinas pekerjaan umum dan perumahan serta bagan susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan perumahan sebagaimana tercantum dalam lampiran iii peraturan daerah ini, sehingga keseluruhan bagian keenam pada dan berbunyi sebagai berikut: bagian keenam dinas pekerjaan umum dan perumahan dinas pekerjaan umum dan perumahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pemukiman perumahan dan prasarana wilayah. dinas pekerjaan umum dan perumahkewenangan desentralisasi dibidang pemukiman perumahdan perumah kepala dinas, (satu) sekretariat (tiga) subbagian, (empat) bidang, (dua belas) seksi dan utd. bagan susunan organisasi pekerjaan umum dan perumapada dan lampiran mengenai bagan susunan organisasi dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada ditambah dan diubah, sehinggabagian, (tujuh) bidang, (tujuh : tahun dinas pendidikan kepala dinas atas peraturan daerah kabupaten bangka kabupatenbangka nomor tahun sub bagian sub bagian sub bagian kepegawaian keuangan una bidang bidang bidang bidang pendidikan dasar pendidikan menengah paud, non formal dan program informal seksi seksi seksi seksi dan paket sma dan paket paud program seksi seksi seksi seksi monitoring dan seksi seksi seksi sarana prasarana sarana prasarana sarana prasarana seksi pendidikan dasar paudni data pendidikan menengah kelompok utd salinan sesuai dengan aslinya jabatan fungsional bupati bangka, kabar hukum dan organisasi, cap dto tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. struktur organisasi nomor tahun dinas sosial dan tenaga kerja kepala dinas tentang kabupaten bangkadan keuangan umum pelaporan bidang ada bidang bidang pemberdayaansosial bantuan pelayanan penanggulangan penempatan tenaga dan pengawasan rehabilitasi sosial bencana daan seksi seksi seksi seksi seksi pencegahan, pelatihandan perselisihan dan pia aau bantuan sosial kesiapsiagaan dan produktivitas tenaga persyaratan kerja logistik kerja seksi seksi seksi seksi seksi pengawasan pembinaan sosial pelayanandan remabilitasidan penempatan dan rehabilitasi sosial bea mua perluasan kerja mea salinan sesuai dengan aslinya bupati bangka kabar hukum dan organisasi, dan, cap dto tarmizi saat doni kandiawan, sh. pembina nip. nd , n mann asasi lampiran iii mantan bangka dinas pekerjaan umum tentang dan perumahan kepala dinas perubahanatas peraturan daerah kabupaten bangka kabupaten bangka nomor tahun sekretariat sub bagian sub bagian sub bagian perencanaan dan umum keuangan pelaporan bidang bidang bidang bidang bina marga cipta karya pengairan perumahan seksi seksi seksi sek pemain peningkatan bangunan gedung dan pengembangan pengembangan kawasan jalan dan jembatan lingkungan pengairan perumahan seksi seksi seksi nan pemeliharaan jalan dan sarana dan prasarana operasi dan pemda aja jembatan pemukiman pemeliharaan pengairan seksi seksi seksi seksi pengawasan dan pengendalian mutu dan pengembanganwilayah pengendalian operasional peralatan dan tata ruang sumber daya air perumahan salinan sesuai dengan aslinya kabar hukum dan organisasi, bupati bangka, utd cap dto doni kandiawan, sh. tarmizi saat pembina nip. anna a,, struktur organisasi dinas pendapatan, lampiran peraturan daerah kabupaten bangka pengelolaan keuangan dan aset daerah masa tahun kabar bangsa. sen kepala dinaskeuangan glen canda umum dan dan pelaporan kepegawaian bidang bidang bidang bidang bidang bidang anggaran bidang perbendaharaan akuntansi dan pbb, bpt dan pendapatan asli perang. dan aset pelaporan dana daerah pengendalian perimbangan pendapatan seksi seksi seksi seksi seksi seksi sera perencanaan administrasi perbendaharaan akuntansi pendataan dan pemeriksaan perencanaan apbd aset penilaian pbb, pendataan pendapatan bpt seksi seksi seksi seksi seksi pengendalian pengamanan penggajian dan pelaporan keren tam pemekaran pengendalian apa aset kesia penyapu:. evaluasi pendapatan seksi seksi penilaian aset seksi lain lain pad penagihan pbb, yang sah bpt dan dana perimbangan salinan sesuai dengan aslinya bupati bangka, kabar hukum dan organisasi kelompok jabatan upt cap dto fungsional doni kandiawan, sh. tarmizi saat pembin, menimbang bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahuntukuntuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut tentang pembentukan produk huksekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten baka. biro hukum provinsi adalah biro hukum provinsi kepulauan bangka belitung. bagian hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten bangka. peraturan daerah kabupaten bangkbersifat pengaturan yang ditandatangani oleh bupati. peraturan bersama bupatiproduk hukumgka. pimpinan skpd adalah eselon dan atau eselon iii lingkungan pemerintah kabupaten bangktentang rencana tata ruang adalah rancangan perda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten rtrw), rancangan perda tentang rencana tata ruang kawasan strategis trk strategis), dan rancangan perda tentang rencana detail tata ruang kabupaten rdr kabupaten)ruang lingkup ruang lingkup produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan: perda, perlu, peraturan bersama kepala daerah kdh), peraturan dprd: produk hukum daerah sebagaimana dimaksudda, peraturan bupati, peraturan bersama bupati, dan keputusan bupati. perdadaperencanaan bagian kesatu umum perencanaan penyusunan perda ditetap dan keterkaitannya dengan peraturan perundang undangan lainnya. penyusunan daftar rancangan perdabagian hukum dengan menerima usulan rencana proligamenyampaikan rencana proliga disertai rancangan perdainstansi vertikal sebagaimana dimaksud diikutsertakan apabila sesuai dengan kewenangan, materi muatan, kebutuhan dalam pengaturan, hasil penyusunan proliga sebagaimana dimaksud disampaikan oleh bagian hukum kepada bupati melalui sekretaris daerah proliga sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan dengan keputusan dprd dalam rapat paripurna dprdperaturan daerah ini, dikoordinasikan oleh dprd melalui baladausul dprd. keputusan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh pimpinan dprd kepada bupati. bagian ketiga proliga kumulatif terbuka dalam proliga lingkungan pemerintah daerah dan dprd dapat dibuat daftar proliga kumulatif terbuka yang terdiri atas: akibat putusan mahkamah agung atau nama lainnya, dan atau b.gian keempat penyusunan naskah akademik setiap pengajuan rancangan perdadibidangnyada ini, dengan sistematika sebagai berikut judul kata pengantar daftar isi,ipada dihampiri dengan konsep awal rancangan perda. bab vii persiapan pembentukan perda bagian kesatu persiapan penyusunan perda lingkungan pemerintah daerah bupati memerintahkan kepada kepala skpd untukisertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik sebagaimana dimaksud perda iniguna pemantapan penyusunan rancangan perda,terkaitda ini dengan mengembalikan rancangan perda kepada pimpinan skpd pemrakarsa. pimpinan skpd pemrakarsa sebagaimana dimaksud melakukan perubahan dan atau penyempurnaan rancangan perda dan disampaikan kembali kepada sekretaris daerah. hasil penyempurnaan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada setelah dilakukan para koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan skpd terkait. hasil penyempurnaan rancangan perda yang telah berikan para koordinasi sebagaimana dimaksud disampaikan oleh sekretaris daerah kepada bupati. setiap rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir sebagaimana dimaksud sebelum disampaikan dprd terlebih dahulu harus dipaparkan kepada bupati oleh tim penyusun rancangan perda. bupati menyampaikan rancangan perda sebagaimana dimaksud dan peraturan daerah ini secara tertulis kepada pimpinan dprd disertai dengan surat pengantar untuk dilakukan pembahasan. surat pengantar bupati sebagaimana dimaksud pada dapat juga menyebutkan pejabat yang ditunjuk mewakili bupati dalam melakukan pembahasan rancangan perda. pimpinan dprd setelah menerima rancangan perdada kepada seluruh anggota dprd. guna mendukung kelancaran proses pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud dan perda ini, bupati membentuk tim asistensi rancangan perda. tim asistensi sebagaimana dimaksud ketuai oleh sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati, tanda tangan pengusul dan dibentuk unsur publterdiri dari (empat) substansi sebagaimana diatur dalam perda ini dan juga memuat sistematika sebagaimana diatur dalam perda iniperda inisebagaimana dimaksud pada dilakukan tahap tahapncangan perda yang diajukan oleh pengusul diputuskan menjadi rancangan perda usul inisiatif dprd dalam rapat paripurna, setelah terlebih dahulu fraksi memberikan pendapatndada.dadada usul inisiatif dprd. dalam hal pembahasan rancangan perdpersiapan dan penyusunan rancangan perda usul dprd difasilitasi oleh sekretariat dprd. untuk keperluan pembahasan rancangan perda dprd, sekretariat dprd memperbanyak naskah rancangan perda tersebut dalam jumlah yang diperlukan. bab viii pembahasan perda bagian kesatu pembahasandalam dan peraturan daerah ini hal hal sebagai berikutandangan umum fraksi. dalam hal rancangan perda berasal dari dprd dilakukan dengan hal hal sebagai berikut, apabilakomisi, gabungan komisi,komisi, gabungan komisi, panitia khusus, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf angka peraturan daerah ini. pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini,dabagian keduatigaperaturan daerah ini,sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. apabila peraturan daerah mengamanatkan mendelegasikan untuk menyusun peraturan bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan suatu perda, maka skpd pemrakarsa teknis wajib menyusun perlu dimaksud guna memudahkan pelaksanaan peraturan daerah dimaksud dengan melakukan koordinasi dengan bagian hukum. bab penyusunan rancangan perda tentang apbd dan pertanggungjawaban apbd serta perubahan apbd bagian kesatuperaturan daerah ini,tapi)sg. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf dikonsultasikan gubernur, dan h.pendapat akhiragian kedua pembentukan perda tentang pertanggung bagian ketiga pembentukda tentang perubahan apbd mutasi mutans dengan mekanisme pembentukan perda tentang apbd. bab pembentukan perda tentangpembentukan perda tentang tata ruangda tentang rencana tata ruang. bupati mengkonsultasikan substansi teknis atas rancangan perdadadada tentang rencana tata ruang beserta laporannya. lampiran rancangan perdaperaturan daerah ini dilakukan sebelum rancangan perda tentang rencana tata ruang disetujui bersama dprd. rancangan perdada sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah iniperaturan daerah ini.bab xii pembentukan perda tentangxiii pembentukan peraturan yang bersifat pengaturan dan penetapan bagian kesatu pembentukan produk hukum lingkungan pemerintah daerah paragraf pembentukan peraturan bupati dan peraturan bersama bupati kepala skpd menyusun rancangan peraturan bupati sesuai denganguna kelancaran penyusunan rancangan perlu dan rancangan peraturan bersama bupati, maka bupati membentuk tim penyusunan perlu dan peraturan bersama bupati yang keanggotaannyketua tim sebagaimana dimaksudapabila dipandang perlu, rancangan perlu dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dprdtandatangani sebagaimana dimaksud berlaku setelah diundangkan dalam berita daerah. rancangan peraturan bersama bupatiparagraf pembentukn koreksi dari kepala bagian hukum. rancangan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani oleh bupati menjadi keputusan bupati. penandatangan keputusan bupati dapat didelegasikan kepada wakil bupati, sekretaris daerah dan kepala spk sesuai dengan pembagian kewenangan penandatangan atau berdasarkan peraturan perundang undangan. bagian kedua pembentukan produk hukum lingkungan dprd paragraf umum peraturan dprd sebagaimana dimaksud: dan atau peraturan dprd lainnya sesuai kebutuhan. penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan meliputi: keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd, dan keputusan badan kehormatan dprd paragraf peraturan dprd tentang tata tertib, kode etik, tata berbicara badan kehormatan dan peraturan dprd lainnya materi muatan peraturan dprd tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf peraturan daerah iniyusunditandatangani olehperaturan daerah inixiv peraturan desa bagian kesatu jenis produk hukum jenis produk hukum yang ditandatangani oleh kepala desa adalah sebagi berikut peraturan desa, peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa. rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf diprakarsai oleh pemerintah desa. badan bermusyawarahditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan bermusyawarah desa. bagian kedua penetapan dan pengundangkan oleh pemerintah desa. bab xivan huruf danddan tahun penetapandan tahun penetapan. bagian ketiga pengundangan perda yang telah ditetapkan, diundangsebagaimana dimaksud peraturan daerah inilutim klarifikasi provinsi melakukan klarifikasi perda dan peraturan bupatdaperaturan daerah iniperaturan daerah iniperaturan daerah iniperaturan daerah ini berlaku secara mutasi mutans terhadap penyusunan peraturan dprd. bab xvperaturan daerah inidiatur sesuai dengan peraturan perundang undangan. gubernur melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut hasil evaluasi dan klarifikasi perda, peraturan bupati, dan peraturan dprd. gubernur melaporkan pemantauan hasil evaluasi dan klarifikasi perda perluxix. setiapatauperaturan daerah inida tercantum dalam lampiran ii:xkotapeskabupaten kota satuan kerja perangkat dprd. unit target materi pelaku terkait main epsbangka, cap dto tarmizi saat lampiran peraturan daerah kabupaten bangkgka, cap dto tarmizi saat lampiran iii peraturan daerah kabupaten bangkbangka bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung peraturan daerah kabupaten bangka nomor . tahun . tentang (nama peraturan daerah) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang: bahwa .,. nama peraturan daerah). babi. pada tanggal. bupati bangka tanda tangan nama diundangkan . pada tanggal . sekretaris daerah kabupaten bangka, tanda tangan nama lembaran daerah kabupaten bangka salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum, ttd nama nip noref peraturan daerah kabupatenbangka ., provinsi kepulauan bangka . (nomor urut perda) (tahun) il. peraturan bupati bangka "ek bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung peraturan bupati bangka nomor . tahun . tentang judul peraturan bupati walikota) dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka menimbang bahwa. jj.cee bahwa. dan seterusnya. death mengingat: local dan seterusnya. jokbangka, nama tanpa gelar dan pangkat) diundangkan . pada tanggal. sekretaris daerah kabupaten bangka, nama) berita daerah kabupaten bangkabupati bangk:a. bahwa. bahwa. dan seterusnya.o.menang mengingat ananananananananannanaaaaaa alah dan seterusnya. weeooeeeeabupati bangkkabupaten kota., bangka, nama) nama) berita daerah kabupaten bangka tahun . nomor . berita daerah kabupaten kota .bangka rek provinsi kepulauan bangka belitung peraturan dprd kabupaten bangka nomor . tahun . tentang (nama peraturan dprd kabupaten bangka) dengan rahmat tuhan yang maha esa pimpinan dprd kabupaten bangka, menimbang bahwa .: bahwa .: dan seterusnya .,bangka, tanda tangan nama berita daerah kabupaten bangka tahun . nomor . salinan sesuai dengan aslinya sekretaris dprd kabupaten bangka, ttd nama nip keputusan bupati bupati bangka keputusan bupati bangka nomor . tahun . tentang judul keputusan bupati walikota) bupatigka, nama tanpa gelar dan pangkat) vi. keputusan dprd kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka belitung keputusan dprd kabupaten bangka nomor . tahun . tentang judul keputusgananananananananananaananalaa dan seterusnya. w.ooooeeennn memperhatikan .i.o.oooeken. keputusan pimpinan dprd kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka belitung keputusan pimpinan dprd kabupaten bangka nomor . tahun . tentang judul keputusan pimpinooi. keputusan badan kehormatan dprd kabupaten bangka provinsi kepulauan bangka belitung keputusan badan kehormatan dprd kabupaten bangkabupati bangka, menimbang:kabupaten bangka, bahwa sehubungan dengan berlakunypemerintah kabupaten bangka melaksanakan penyertaan modalperusahaan penjaminan kredit daerah, selanjutnya disingkat ppi,pemerintah daerah bermaksud melakukan penyertaan modal daerah pada pt. jamkrida babel,kabupaten bangka. bab iii penyertaan modal daerah pemerintah daerah kabupaten bangka melakukan penyertaan modal pada p.t jamkrida babel sebesar rp. (dua milyar lima ratusasas pendirian perusahaan. selaku penyerta modal, pemerintah daerah mempunyai hak suara dalam rups. bab pembagian keuntungan (laba) pembagian keuntungan (laba bersihdaerah dan wajib disetorkan kas daerah. bab pelaksanaanntara pemerintah daerah dengan jamkrida babelmikro, kecil, dan menengahyang dimaksud pada ditetapkan lebih lanjutj0d.vinsi anggaran setelah perubahan rp. realisasi rp. rp. selisih (atb #berdasarkan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan perwakilan republik indonesia nomor: lhp xviii.ppg tanggal juni tentang sistem pengendalian intern terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten bangka tahun anggaran terdapat penyertaan modal pemerintah kabupaten bangka kepada perusahaan daerah air minum dam) tirta bangka sebesar rp. (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang belum ditetapkan statusnya, bahwa berdasarkan laporan hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi kepulauan bangka belitung nomor: lha pw29 tanggal agustus tentang hasil audit kinerja perusahaan daerah air minum dam) tirta bangka kabupaten bangka tahun terdapat penyertaan modal pemerintah kabupaten bangka dalam bentuk aset sebesar rp. (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang belum ditetapkan statusnya, bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan audit dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia dan badan pemeriksa keuangan dan pembangunan perwakilan provinsi kepulauan bangka belitung,b tujuan penyertaan modal daerah pada dam bertujuan: penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dalam rangka peningkatan saranabab iii penetapan penyertaan modal dengan peraturan daerah ini, dilakukan penetapan modal daerah pada dam tirta bangka sampai dengan tahun sebesar rp. (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu). penetapan modal daerah sebagaimana dimaksud pada dengan rincian sebagai berikut: penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sampai dengan tahun anggaran sebesar rp. (lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), penyertaan modal daerah dalam bentuk fisik aset pada tahun anggaran adalah sebesar rp. (lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). penyertaan modal daerah dalam bentuk fisik aset sebagaimana dimaksud pada huruf dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam bersumber dari apbd. bab pembagian keuntungan (laba) pembagian keuntungan (laba bersih) dari penyertaan modal daerah yang telah dilakukan akan dihitung kembali berdasarkan persentase perimbangan modal yang telah dimiliki pada dam tirta bangka. besarnya laba bersih sebagaimana dimaksud pada yang diperoleh selama (satu) tahun buku dam tirta bangka menjadi hak pemerintah daerah dan wajib disetorkan kas daerah. bab pengendalian dam tirta bangka wajib mengumumkan neraca keuangan dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah diaudit oleh auditor media cetak dan atau elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku:bantuan program penyehatan dam sungailiat pekerjaan persiapan pekerjaan rehabilitasi rumah aerasi pekerjaan pembangunan laboratorium p \| pekerjaan pembuatan septian laboratorium rehabilitasi water treatment kap. dtk pembuangan pasir bekas lowland filter sekeliling bak slow lowland filter pengadaan dan pemasangan pasir kuarsa bak slow lowland filter jumlah ppn jumlah totaldibulatkan dibulatkan terbilang lima ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah.bangka, menimbangdumping adalahperizinaa.d.:,cccc.membuka tanah negara dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bangka, menimbang bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah bidang pertanmbuka dan atau memanfaatkan tanah negara perlu dilakukan pengaturan perizinannya dan penggunaan pemanfaatannya wilayah daerahdiatur peraturan daerah tentang izin membuka tanah negarjabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menerbitkan iman sesuai dengan kewenangannya yang dilimpahkan oleh bupati. kantor pertanahan adalah kantor pertanahan kabupaten bangka. bagian administrasi pertanahan atau dengan sebutan lain adalah bagian administrasi pertanahan sekretariat daerah kabupaten bangka atau yang berwenang bidang pertanahan. kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa kabupaten bangri kelurahan sebagai perangkat daerah yang berada bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. kepala lingkungan adalah unsur pelaksana pemerintah kelurahk atas tanah adalah hak hak atas,tanah negara atau tanah yang langsung dikuasaiatau bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang batasnya jelas. membuka tanah adalah proses kegiatan yang dilakukan orang pribadi atau badan untuk membuka dan atau mengambil manfaat dan mempergunakan menggarap tanah negara untuk keperluan perkebunan, pertanian dan peternakan, dan atau keperluan lainnya (non pertanian) sesuai ketentuan yang berlaku baik yang sudah dilaksanakan maupun yang baru akan melaksanakan pembukaan tanah. pembuka tanah adalah orang atau badan yang membuka tanah. izin membuka tanah negara, yang selanjutnya disingkat iman adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan membuka dan atau mengambil manfaat tanah dan mempergunakan menggarap tanah negara yang belum terdaftar dan atau dilekati hak atas tanah dan atau bersertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan dan benda lain yang adabeban lain yang membebaninya. tanahpertanian. tanah nonnon pertaniansurat penguasaan tanah adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. surat penguasaan tanah negara lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani secara lengkap oleh pejabat yang berwenang. surat penguasaan tanah negara tidak lengkap adalah surat bukti penguasaan tanah negara yang dikeluarkan dan ditandatangani hanya oleh beberapa pejabat tertentu yang berwenang. badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas pt), perseroan komanditer (cv) dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara bumn), badan usaha milik daerah, firma, koperasi, yayasan serta badan usaha lainnya. bab ketentuan perizinan bagian pertama kewajiban memiliki izin membuka tanah negara setiap orang atau badan yang akan membuka tanah negara wajib memiliki iman yang dikeluarkan oleh bupati. tanah negara sebagaimana dimaksud pada diatas, adalah tanah negara yang bebas, tanah negara yang dikuasai secara fisik dan tidak dalam sengketa dan atau status penguasaannya belum memenuhi syarat yuridis. tanah negara yang dapat diberikan iman adalah mempunyai kriteria, sebagai berikut tanah pertanian telah dikuasai secara fisik riil, tergarap dan ada tanda batasnya. tanah non pertanian telah dikuasai secara fisik riil, terawat dan ada tanda batasnya. iman tidak diberikan kepada: tanah tanah usaha rakyat yang telah diperolehnya secara turun temurun dengan penguasaan secara terus menerus paling sedikit (dua puluh tahun), seperti tanah kelak dan tanah ul adat desa, tanah tanah yang dimiliki secara pribadi oleh rakyat yang dapat dibuktikan melalui surat surat segel yang otentik sebelum berlakunya undang undang pokok agraria, untuk kegiatan dan atau usaha non pertanian pangan pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan untuk kegiatan dan atau usaha yang tidak sesuai rtrw dan atau rdr. tanah tanah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dapat diberikan iman apabila dimohonkan dalam rangka pendaftaran haknya sesuai ketentuan yang berlaku. surat izin membuka tanah yang telah dikeluarkan sebelumnya berdasarkan peraturan daerah kabupaten daerah tingkat bangka nomor tahun tentang izin membuka tanah lembaran daerah dati bangka nomor tanggal maret seri nomor dapat diajukan pembaruan izin berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini. surat iman tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan kepada pihak lain. bagian kedua kewenangan camat diberikan kewenangan untuk menerbitkan iman sampai dengan luas paling banyak (dua puluh ribu meter persegi). kewenangan penerbitan iman selain sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bupati atau pejabat yang berwenang. perubahan dan atau pelaksanaan kewenangan penerbitan iman diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati. bagian ketiga masa berlakunya izin dan batas tanah yang dapat diberikan izin iman berlaku selama (tiga) tahun dan setelah jangka waktu tersebut pemegang iman dapat mengajukan perpanjangan paling lama (satu) tahun. apabila dalam jangka waktu (satu) tahun sejak iman diberikan, ternyata pembuka tanah tidak mengusahakan tanah tersebut sebagaimana mestinya, maka iman yang diberikan kepada yang bersangkutan akan gugur dengan sendirinya dan atau batal demi hukum. apabila selama jangka waktu iman berlaku, pemegang iman dan atau pembuka tanah telah mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukan penggunaannya sebagaimana mestinya, maka dapat mengajukan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. setelah masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada telah berakhir dan tanah tidak dikerjakan sesuai tujuan penggunaan serta tidak ditingkatkan haknya maka izin membuka tanah tersebut batal demi hukum. untuk memperoleh perpanjangan iziizinnya habisdan atau pemegang iman dimaksud tidak mengalami perubahan. dalam jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada dan pemegang ijin wajib mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. apabila dalam jangka waktu izin dan masa kepanjangannya pemegang izin belum mengajukan dan atau memperoleh hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada diatas, maka pemegang izin dapat mengajukan permohonan iman yang baru sesuai dengan prosedur dan persyaratan dalam peraturan ini. iman perorangan diberikan paling banyak (dua puluh) hektar untuk pertanian dan paling banyak (satu) hektar untuk non pertanian. bagian keempat penolakan iman permohonan atas iman dapat ditolak dengan alasan sebagai berikut: adanya persyaratan dan atau keterangan yang tidak benar dan atau tidak lengkap dari penguasaan atas tanah tersebut, baik mengenai persyaratan keterangan formal maupun materialnya, b.adanya sengketa dan atau keberatan dari pihak lain yang didukung dengan bukti yang sah hingga diperoleh penyelesaiannya secara musyawarah, mediasi dan atau keputusan pengadilan yang final, tanah yang dimohon adalah tanah negara yang akan digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk kepentingan umum, tanah yang dimohon adalah termasuk tanah yang berada kawasan hutan, kawasan lindung, situs budaya lokal, dan atau kawasan lainnya sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku maupun tanah tanah kritis sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah daerah, tanah yang dimohon adalah tanah penguasaan pertambangan (kuasa pertambangan dan atau izin usaha pertambangan) dan atau pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. penolakan atas permohonan iman sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat (empat belas) hari setelah dibuat berita acaranya. iman dapat dilakukan peninjauan kembali dan atau pembaharuan, karena adanya penyerahan dan atau pelepasan sebagian seluruhnya tanah yang telah memiliki iman. bab iii tata cara pemberian izin bagian pertama permohonan iman permohonan iman diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang berwenang melalui kepala desa lurah dan camat wilayahnya. surat permohonan iman sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat keterangan mengenai diri pemohon, meliputi nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data fisik: letak batas dan luas tanahnya, jenis penggunaan tanah (pertanian non pertanian), rencana penggunaan tanahnya. permohonan izin sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut warga negara indonesia wni): dewasa: fotokopi identitas pemohon ktp dan kartu keluarga), dan atau akte pendirian badan hukum badan usaha sesuai dengan peruntukan penggunaan tanahnya, peta lokasi set lokasi yang dibuat pemohon yang diketahui semua saksi batas:eri dan anak dari pihak pertama dan disaksikan oleh ketua rt rw dan atau pengurus lainnya, dan atau kepala lingkungan kepala dusun serta diketahui kepala desa lurah,tanda lunas pajak bumi dan bangunan tahun terakhir atas tanah yang dimohon apabila ada, untuk permohonan badan hukum wajib melampirkan persyaratan lain yaitu berupa copy akta pendirian perusahaan serta pengesahannya dan nomor pokok wajib pajak perusahaan, iman yang telah habis masa berlakunya. permohonan iman dilakukan oleh pemohon yang namanya sesuai dengan alas hak penguasaan fisik yang tertera surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf dan huruf atas. pejabat yang berwenang menerbitkan iman, dapat melakukan verifikasi terhadap lahan tanah yang akan diberikan iman kepada bpn dan atau instansi teknis lainnya. kepala desa lurah dan camat wajib melakukan pencatatan dan penelitian terhadap tanah tanah yang dimohonkan iman sebagaimana dimaksud dalam sebelum dilanjutkan permohonannya kepada bupati atau pejabat yang berwenang. bagian kedua pemeriksaan berkas setelah berkas permohonan iman diterima oleh bupati atau pejabat yang berwenang, maka bupati melimpahkan kepada pejabat yang berwenang untuk: memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas, mencatat dalam agenda penerimaan berkas, c.memberikan tanda terima berkasagian ketiga peninjauan lapangan dan pengukuran berkas yang telah register sebagaimana dimaksud dalam dilakukan peninjauan dan atau pengukuran oleh tim teknis yang ditetapkan oleh bupati camat atau pejabat yang berwenang. tim teknis melakukan peninjauan lapangan untuk memeriksa dan meneliti kondisi fisik tanah dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan rencana tata ruang wilayah rtrw) dan rencana detail tata ruang rdr). tim teknis sebagaimana dimaksud pada dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang sesuai kewenangannya dalam menerbitkan iman. pada saat peninjauan pengukuran pemohon menghadirkan ketua rt rw atau pengurus rt rw lainnya dan atau kepala dusun kepala lingkungan dan saksi batas. hasil pengukuran berupa gambar situasi wajib ditandatangani oleh pemohon dan saksi batas yang merupakan dokumen persetujuan batas. dalam hal saksi batas tidak diketemukan, untuk kepentingan penandatanganan sebagai saksi batas dapat dilakukan oleh ketua rt rw kepala dusun kepala lingkungan. instansi skpd terkait wajib memberikan saran teknis sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan iman baik diminta atau tidak, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, apabila terkait dengan penataan ruang, kawasan hutan dan atau kawasan lindung lainnya serta lingkungan hidup atas tanah yang dimohonkan iman. bagian keempat pengumuman keberatan hasil peninjauan dan pengukuran objek dilakukan analisis yang dituangkan dalam berita acara dan diumumkan melalui kantor pertanahan, kecamatan dan kelurahan serta rt rw setempat selama (tiga puluh) hari secara terus menerus. apabila dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada terdapat keberatan dan atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohon maka dilakukan pemeriksaan dan atau penelitian ulang oleh tim teknis sampai dengan keberatan dan atau sanggahan dimaksud dapat diselesaikan secara musyawarah dan atau mediasi. bagian kelima pemberian iman apabila setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam tidak ada keberatan dan atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohoniman. apabila dalam masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam terdapat keberatan dan atau sanggahan mengenai status tanah yang dimohon baik dapat diselesaikan atau tidakatau menolak menerbitkan iman. pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh tim teknis kepada bupati atau pejabat yang berwenang dalam bentuk rekomendasi. atas dasar rekomendasi dari tim teknis, selanjutnya bupati atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin atau menolak permohonan izin. iman yang diterbitkan atas dasar penyerahan penguasaan tanah yang dilakukan para pihak maupun peninjauan kembali dan atau pembaruan sebagaimana dimaksud dalam harus terbagi habis kepada para pihak dan pejabat yang berwenang melakukan penarikan terhadap asli alas hak bukti penguasaan tanah dimaksud untuk selanjutnya dinyatakan tidak berlaku dan dimusnahkan. penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan pembuatan berita acara. iman sebagaimana dimaksud pada dapat diterbitkan (satu) atau lebih nama pemohon. permohonan izin dapat ditolak apabila tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang wilayah rtrw) dan rencana detail tata ruang rdr). bab hak dan kewajiban pemegang iman berhak untuk menggunakan dan mengambil manfaat atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemegang iman dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebelum masa iman berakhir. setiap orang atau badan yang membuka dan atau memanfaatkan tanah negara wajib mengajukan permohonan iman sebelum mengajukan pendaftaran hak atas tanah. pemegang iman wajib memasang tanda batas patok tanah, memelihara, menjaga kelestarian dan kemampuan tanah. segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemberian iman dibebankan kepada pemohon. bab larangan tanah yang bersatu tanah negara yang dikuasai oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan iman tidak dapat: dipindahtangankan secara langsung kepada pihak lain, atau diagungkan sebagai suatu jaminan hutang piutang. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. bab pengawasan, pelaporan, dan pembuatan risalah bagian kesatu pelaporan camat atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap (enamadministrasi pertanahan. pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dilaksanakan oleh tim dan atau instansi terkait. bagian kedua pembuatan risalah camat atau pejabat yang ditunjuk wajib menyimpan dan memelihara surat dan atau dokumen risalah tentang riw asal usul tanah yang bersumber dari data keterangan pemohon dan dibuat paling sedikit dalam rangkap (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar pertama diperuntukan bagi pemerintah daerah yang disimpan pada bagian administrasi pertanahan, lembar kedua diperuntukan bagi kecamatan, cc. instansi pertanahan setempat pada saat pendaftaran haknya. risalah mengenai asal usul tanah dan berkas persyaratanvii sanksi administratif setiap orang atau badan yang melakukan penguasaan dan atau penggunaan dan atau pemanfaatan atas tanah negara tanpa iman dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemegang iman yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dan maka iman nya dapat dicabut oleh bupati. bab viii pengawasan dan pengendalian setiap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh perorangan maupun badan hukum wajib dimohonkan haknya kepada pemerintah melalui instansi yang berwenang. untuk kepentingan pembangunan, pengembangan investasi dan usaha yang memerlukan luas tanah tertentu, maka luas bidang tanah yang dapat didaftarkan haknya oleh instansi pertanahan dan atau pejabat yang berwenang, menyesuaikan dengan kebutuhan usahanya setelah mendapatkan pertimbangan dari pemerintah daerah melalui tim yang dibentuk oleh bupati. setiap orang atau badan yang menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah wajib memelihara dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya. tanah tanah yang dapat dialihkan haknya atau diperjualbelikan kepada pihak lain adalah tanah tanah yang beralas hak atas tanah dan atau sertifikat hak atas tanah. tanah tanah yang berstatus tanah negara yang dikuasai denglepasan tanah dan atau iman tidak dapat dijadikan jaminan (agunan) utang piutang. camat dan atau plat dilarang melakukan perikatan peralihan dan atau pelepasan hak tanah, melunasi utang piutang dan atau perbuatan jual beli atas tanah yang masih berstatus tanah negara sebagaimana dimaksud pada peraturan ini. bab penyelesaian sengketa tanahkan sanggahan, maka bupati atauterigister, putusan pengadilan, akta plat,iman. permohona,ketentuan peralihrnyataan pelepasan penguasaan fisik hak atas tanah negara dan atau surat penguasaan tanah lainnya yang telah didaftarkan dicatatkan dan diketahui lurah, kepala desa dan atau camat sebelum berlakunya peraturan ini harus ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan hak atas tanahnya paling lama (lima) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini berlaku. apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada tidak ditindaklanjuti, maka pendaftaran pencatatan dimaksud atas tanahnya dinyatakan dicabut dan berakhir dan atau batal demi hukum, serta yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan iman sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini. dalam masa tenggang waktu (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada atas, pemegang surat keterangan hak usaha atas tanah dan atau surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan atau surat penguasaan tanah lainnya dapat melakukan proses peralihan dan atau pelepasan atas tanah negara dimaksud dengan surat pelepasan yang ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh bupati dan atau camat wilayahnya masing masing. peralihan dan atau pelepasan tanah negara oleh camat sebagaimana dimaksud pada atas, hanya dapat dilakukan (satu) kali dengan luas paling banyak (dua) hektar. terhadap surat pernyataan pelepasan penyerahan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dibuat sebelum peraturan daerah ini berlaku dan atau yang dibuat sebagaimana dimaksud pada atas, hanya dapat dialihkan dilepaskan kembali dengan surat pernyataan kesepakatan bersama penyerahan penguasaan tanah dan atau surat lainnya sebagai bagian dari berkas permohonan penerbitan iman. pemberlakuan ketentuan dalam peraturan daerah ini dengan menerbitkan iman terhadap orang pribadi atau badan dalam rangka membuka tanah negara dan atau mendaftarkan hak tanahnya sesuai ketentuan yang berlaku terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini. dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka pembuatan surat keterangan dan atau pernyataan penguasaan fisik dan atau surat pelepasan penguasaan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam dinyatakan hanya dibenarkan sebagai bagian persyaratan dalam penerbitan iman dan atau pendaftaran hak atas tanahnya sesuai denganberlaku, maka: peraturan daerah kabupaten bangka nomor tahun tentang izin membuka tanah lembaran dati bangka tahun nomor seri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, peraturan bupati terkait dengan pelaksanaan imakegiatan yang sangat mendesak berdasarkan proposal pengajuan dana hibah dari bawaslu kabupaten majalengka untuk pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten majalengka tahun tanggal maret sementara apbd kabupaten majalengka sudah ditetapkan, maka lampiran iii peraturan bupati majalengka nomor tahun perlu disesuaikan, bibit name bahwatentuan peraturan daerah nomor tahun tentang apbd kabupaten majalengkaperhatikan pembahasan bersama rencana anggaran pemilihan bupati dan wakil bupati majalengka tahun anggaran dengan sekretaris kpu kabupaten majalengka dan sekretaris bawaslu kabupaten majalengka pada tanggal apriisisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: a. merubahsehingga uraian dan besaran hibah sebagaimana terlampir dalam lampiran iia peraturan bupati initetap berlaku sepanjang tidak mengalami perubahan sebagaimana diaturade rachmat ali berita daerah kabupaten majalengka tahun nomor
berita daerah kabupaten majalengka nomor 20a tahun peraturan bupati majalengka nomor 20a tahun tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk premi asuransi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati majalengka, menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang dengan adanya pemberian bantuan keuangan yang memadai berupa jaminan atas diri aparatur pemerintah desa, bahwa. bahwa berdasarmemutuskan . memutuskancelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasukatau yang wajar lalui ataub . bab maksud dan tujuan maksud pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk premi asuransi adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. tujuan pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk premi asuransibantuan keuangan. bab iii penetapan alokasi dan penerima bantuan keuangan pemerintah daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi setiap tahun dalam apbd. bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk pembayaran premi asuransi bagi kepala desa dan perangkat desa. besaran . besaran bantuan bagi tiap desa ditetapkan dengan keputusan bupati. asuransi sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari jaminan pemeliharaan kesehatan jpk)), jaminan kecelakaan kerja jkk):dan jaminan kematian jkm). kepala desa dan perangkat desa yang berhak menerima bantuan adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, berusia paling tinggi tahun pada saat perjanjian kerja sama ditandatangani. kepala desa dan perangkat desa yang berhak menerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala desa. bab . bab mekanisme pelaksanaan bagian kesatu umum kepala desa menunjuk penyedia jasa asuransi dengan keputusan kepala desa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. dalam hal terjadi perubahan peserta asuransi, kepala desa menetapkan perubahan peserta asuransi dengan keputusan kepala desa. perubahan peserta asuransi sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada penyedia jasa asuransi dan dihembuskan kepada bupati melalui bagian tata pemerintahan dan kecamatan. bagian tata pemerintahan memfasilitasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi. bagian kedua . bagian kedua mekanisme pencairan pemerintah desa menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada bupati melalui camat dan bagian tata pemerintahan secara berjenjang disertai dengan kelengkapan persyaratan yang meliputi: keputusan kepala desa tentang penunjukan penyedia jasa asuransi, perjanjian kerjasama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak, keputusan kepala desa tentang jumlah peserta calon penerima bantuan keuangan untuk asuransi yang memenuhi syarat, photo copy rekening pemerintah desa, photo copy ktp penerima bantuan keuangan, kwitansi yang bermaterai, surat pernyataan pertanggungjawaban. bank pemerintah yang tunjuk menyalurkan bantuan keuangan untuk premi asuransi rekening masing masing pemerintah desa dengan ketentuan camat melakukan monitoring kepada pemerintah desa dalam proses pembayaran premi asuransi kepada penyedia jasa asuransi yang ditunjuk oleh pemerintah desa. pembayaran . pembayaran premi asuransi dilaksanakan paling lambat hari setelah bantuan keuangan masuk dalam rekening pemerintah desa. mekanisme pencairan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku. bab pengawasan dan pelaporan pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi dilaksanakan secara fungsional dan internal. pengawasan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh inspektorat kabupaten majalengka. pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh bpd. kepala desa menyusun laporan penggunaan bantuan keuangan kepada desa untuk premi asuransi. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati melalui tim fasilitasi kabupaten dan kecamat20a salinan sesuai dengan aslinya neraka bagian hukum, tda kabupaten apa angka sap yang header, n1p. #
ningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran secara menyeluruh, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan tanggal desember perlu diperpanjang sampai dengan tanggal desember bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka ketentuan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran: bahwa . cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan serta sebagai pelaksanallaporan kelahiran bagi penduduk majalengka yang lahir luar kabupaten majalengka sebelum lahirnya undang undang nomor tahun tentang administrasi kependudukan. ketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikutketentuan diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikuthparsesuai dengan aslinya pkepakabagian hukum, majalengka datang rahmat, krp ft96011221986081001
berita daerah kabupaten majalengka nia wani nomor tahun peraturan bupati majalengka nomor tahun tentang sistem dan prosedur pengelolajalengka nomor tahun tentang pengelolaan barangdan prosedur pengelolaan barang milik daerah babkepala bagian . kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi sarana yang dalam pengalamannya seragamgawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah kabupaten majalengk disetiap skpdkpd atau unit kerja. pembantudalah adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. prosedur adalah suatu cara kerja kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah dilakukan. pengelolaan barangendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dannggaran adalah penyusunan rencana pengadaan barang milik daerah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi danadinas yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau pegawai negeri sipil pns) pemerintah kabupaten majalengk. rencana. rencana kebutuhan barang unit yang selanjutnya disingkat ribu adalah rencana kebutuhan barang unit yang disusun oleh skpd sebagai dasar penyusunan rka. rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit yang selanjutnya disingkat ribu adalah rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit yang disusun oleh skpd sebagai dasar penyusunan rka. rencana kebutuhan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat kbd adalah rekap rencana kebutuhan barang milik daerah seluruh skpd yang disusun oleh pengelola. rencana tahunan barang unit yang selanjutnya disingkat ribu adalah rencana tahunan barang unit yang disusun oleh skpd setelah apbd disahkan. rencana tahunan pemeliharaan barang unit yang selanjutnya disingkat ribu adalah rencana tahunan pemeliharaan barang unit yang disusun oleh skpd setelah apbd disahkan. daftar kebutuhan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat kbd adalah rekap kebutuhan barang milik daerah seluruh skpd yang disusun oleh pengelola. rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat rkpbmd adalah usulan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dari skpd yang selanjutnya rekapitulasi oleh pembantu pengelola. rencana kebutuhan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat kbd adalah usulan kebutuhdaftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat dpmd adalah usulan kebutuhan pemeliharalaporan barang pengguna semester yang selanjutnya disingkat laps adalah laporan mutasi dan laporan pemeliharaan semester. laporan barang pengguna tahunan yang selanjutnya disingkat lbft adalah laporan mutasi dan laporan pemeliharaan tahunkib) sebagai hasil sensus ditiap tiap skpd. buku induk inventaris yang selanjutnya disingkat bii adalah gabungan kompilasi buku inventaris barang milik daerah yang disusun oleh pembantu pengelola. berita acara serah terima yang selanjutnya disingkat bast adalah penyerahan barang hasil pengadaan dari pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang kepada penyimpan barang pejabat penerima hasil pekerjaan. surat perintah pengeluaran barang yang selanjutnya disingkat spp adalah surat perintah dari pengguna kuasa pengguna barang milik daerah untuk menyalurkan barang yang telah diterima disimpan dalam gudang. bab . bab maksud dan tujuan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjabarkan hal hal yang lebih teknis tentang pengelolaan barang milik daerah. sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah secara menyeluruh bagi pejabat pengelola, sehingga terwujud ketertiban dalam pengadministrasian barang milik daerah. bab iiirencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, ketatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan)(satu).daerah,harga, menetapkan pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten majalengkaetapkan . menetapkan status kepemilikan tanah dan bangunan yang dikuasai daerah, menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, menetapkan formula besaran tarif sewa barang daerah, mengajukan usul penghapusan barang milik daerah yang proses penghapusannya memerlukan persetujuan dprdiar rupiah) setelah medapatkan persetujuan dprd, menyetujuibarang milik daerah dimaksud memerlukan persetujuan dprd, oo.kabupaten atas barang milik daerah,,, menetapkan . menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah. zz. menetapkan tim pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, aa. menetapkan tim pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan, bbnetapkan pejabat penyimpan barang dan pengurus barang, dan dd. menetapkan tim sensus barang milik daerah dalam rangka pemutakhiran data barang milik daerah. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang, kepala skpd yang membidangi aset selaku pembantu pengelola barang, kepala bagian pada sekretariat daerah yang membidangi sarana selaku pembantu pengelola barang yang dalam pengalamannya seragamkanmilik daerah, pengurus barang milik daerah, dan pembantu pengurus barang milik daerahkabupaten majalengka yang bersifat khusus dan menganut sifat keseragaman kepada bupati majalengka., meneliti dan mengkaji usul danbarang milik daerah dimaksud telah mendapatkabupaten majalengka, meneliti usul pemusnahan barang milik daerah dari pengguna barang, mengajukan usul pemusnahan barang milik daerah kepada bupati, menetapkan keputusan tentang persetujuan atas pemusnahan barang milik daerah yang telah disetujui bupati, meneliti dan menyetujui usul penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang, menetapkan .zz. melaksanakan penghapusanbupatilakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang daerah, dan dd. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. kepala skpd yang membidangi asetdalam berwenang dan bertanggung jawab mengurus sertifikat tanah milik atau dikuasai daerah, menyiapkan dan menyampaikan usul penetapan bukti kepemilikan tanah dan bangunan milikmilik daerah kepada pengelola barang, menyiapkan dan menyampaikan konsep besaran kontribusi dalam rangka bangun guna serah dan bangun serah guna kepada pengelola barang, menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas. menyiapkan dan menyampaikan konsep dan pelaksanaan bangun guna serah bangun serah guna yang telah disetujui, menyiapkan, serta kendaraan dinasbarang milik daerah dpmd) untuk disampaikan semua skpd sebagai pengguna,daerah berupa tanah dan atau bangunan, menyiapkan konsep keputusan tentang pejabat penyimpan barang dan pengurus barang untuk ditetapkan oleh bupatizzsetujui bupati kepada pengelola barang, menyiapkan dan menyampaikan konsepaa, bb, cckepada pengelola barang, ddsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada pengelola barang, eeff. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada pengelola barang, gghh. meneliti usul pemusnahan barang milik daerah dari pengguna barang, iiji: menyiapkan dan menyampaikan usul pemusnahan barang milik daerah kepada pengelola barang, kk. menyiapkan . kkil.elola barang, mm, nn, oo, ppdalam neraca daerah kepada pengelola barang, gg. melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah dengan melibatkan skpd, rr.milik daerah selain tanah dan atau bangunan, dan ss.bagian pada sekretariat daerah yang membidangi saranapada berwenang dan bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan konsep keputusan tentang standar barang, standar kebutuhandan menyampaikan konsep usulan tentang usul jenis barang umum khusus dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaankepala skpd . kepala skpd selaku pengguna barangpengelola melalui pembantu pengelola, melaporkan daftar hasil pengadaan barang milik daerah dpmd) yang diperoleh dari beban apbd kepada pengelola melalui pembantu pengelola, cc.melalui pembantu pengelola disertai dengan usulan kepada pengelola melalui pembantu pengeloladaerah yang tidak memerlukan persetujuan dprd, terdiri dari melalui pembantu pengelola melalui pembantu pengelolasesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melaksanakan pemusnahan barang milik daerah berdasarkan keputusan pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan, melaporkan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola, oo. mengajukan . oo.milik daerahada dalam penguasaannya, mengusulkan nama penyimpan barang dan pengurus barang skpd dan unit kerja, menyimpan dokumen pengadaan penerimamelalui pembantu pengelolamelakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah,mengeluarkan yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang, meneliti dan jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaanmbuat laporan penerimaan, penyaluran dan sisa persediaan barang milik daerah kepada atasan langsung. pengurus barang bertugas: mencatat dan melaporkan penggunaan barang milik daerahbab perencanaan kebutuhan kepala skpd selaku pengguna menyusun rencana kebutuhan barang rkb skpd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang rspb skp. penyusunan rencana kebutuhan barang rkb skpd) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang rspb skptelah ditetapkan oleh bupati. bab penganggaranyangselaku penggunamelalui pembantu pengelola. pengelola bersama pengguna membahas usul tersebut dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada dan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian. pengelola barang menyetujui dan menghimpun hasil pembahasan sebagaimana dimaksudmekanisme pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. . pengadaan barang milik daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik dan unit layanan pengadaan. pengadaan sarana mobilitas untuk menunjang keperluan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh bagian yang membidangi sarana pada sekretariat daerah, selaku pembantu pengelola. bab viyang membidangi sarana pada sekretariat daerah selaku pembantu pengelola barang melalui penyimpan barang atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh bupati, kepala skpd melalui penyimpan barang atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh pengguna barang. penyimpan barang atau pejabat ataugudang atau tempat penyimpanan lain. kepala skpd sebagai penggunabergerak dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan oleh bupati. . penerima barang sebagaimana dimaksud dalam dalam berita acara serah terima bast). penerimadisiapkan oleh pihak penerima barang. konsep berita acara serah terima bast) sebagaimana dimaksudyang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang. berita acara sebagaimana dimaksud pada dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayarandituangkan dalam berita acara serah terima penyaluran barang. kepala skpd wajib melaporkan persediaan atau sisa barang inventaris gudang kepada pengelola melalui pembantu pengelola setiap akhir tahun anggaran. bentuk dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap barangdan selanjutnya mengajukan usulskpd kepada bupati melalui pengelolamenyampaikan usul penyerahan barang milik daerah kepada bupati melalui pengelola pengelola . pengelola meneliti usul penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalampengelola mengajukan usul penyerahan disertai pertimbangan mengenai pencabutan status pengguna barang milik daerah kepada bupati, apabila usul penyerahan sebagaimana dimaksud dimaksud. dengan pertimbangan tertentu bupati dapat mencabut status pengguna lanjuti hasil audit pengguna barang milik daerah. tata cara pencabutan status pengguna barang milik daerah kepada bupati, apabila usul sebagaimana dimaksud pada disetujui, bupati menetapkan keputusan bupati tentang pencabutan status pengguna barang daerah, berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksudnya sebagaimana dimaksud dalam maka bupati menetapkan status penggunaan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi skpd lainnya, manfaat . manfaat barang milik daerah dalam rangka optimalisasi barang milik daerah, pemindahtanganan barang milik daerah. bagian kedua penghunian rumah dinas daerah paragraf umum rumah dinas daerah, terdiri daribupati, wakil bupati, pimpinan dprd dan sekretaris daerah selama memangku jabatan dinasnya.pegawai instansi yang bersangkutan selama melaksanakan tugas pada instalasinyaiii sebagaimana dimaksud pada huruf disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri sipil daerah. jangka waktu hunian rumah dinas daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. penghunian rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada dokumen penghunian sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pemilik terhitung sejak dokumen penghunian diterima. pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. suami dan iste, dengan kewajiban membayar sewa rumah dan memelihara serta memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya. penghuni rumah dinas daerah, dilarang:pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf penetapan status untuk menentukan rumah dinas daerah, dilakukan penetapan status rumah dinas daerah sebagaietapan status sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. paragraf pendaftaran setiap rumah dinas daerah wajib didaftarkan. pendaftaran rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh kepala skpd yang bersangkutan kepada bupati melalui pengelola. tata cara pendaftaran rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab x. bab ketatausahaan bagian kesatu pembukuancatatan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada dimuat dalam kartu inventaris barang kib) a,b,c,d,e, dan bagian kedua inventarisasi dan sensus pemerintah daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada meliputi pencatatan, penilaian, dan pendokumentasian barang milik daerahpemerintah daerah wajib melaksanakan sensus barang milik daerah setiap (lima) tahun. pengguna wajib melaksanakan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada lingkungan skpd yang bersangkutan. pembantu milik daerah. pengguna menyampaikan hasil sensus barang milik daerah kepada pengelola melalui pembantuuntuk disampaikan kepada penggunapaling lambat minggu pertama bulan januari tahun berikutnya. pengguna harus menyusun laporan barang pengguna semester laps) untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelolamelalui pembantu pengelola paling lambat minggu dua bulan januari tahun berikutnya. pengelola pembantu pengelola harus menyusun laporan barang milik daerah semester bms)limit). . tatabarang milik daerah, berupa barang bergerak da, sepanjang menguntungkan daerah. barang . barang milik daerah yang disewakan,terhadap barang milik daerah, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, dipungut sewa danlaksanakan berdasarkan peraturan daerah. hasil penerimaan sewa dan retribusi sebagaimana dimaksud pada disetor kas daerah. tata cara penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikutmelalui langkah langkahmengajukan usul kepada bupati berdasarkan kajian tim pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksudyewaan barang daerah, berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf pengelola melaksanakan penyewaan dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa, berdasarkan perjanjian surat sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada huruf pengelolaast. barang milik daerah berupa sebagian tanah dan atau bangunan,bupati, melalui langkah langkah sebagai berikut pengguna mengajukan usul kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pengelolahuruf pengelola menyampaikan usul kepada bupati berdasarkan hasil penelitian tim pemanfaatan bupati, pengelola menetapkan keputusan tentang persetujuan atas penyewaan barang milik daerah, berdasarkan . berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf penggunamenyewakan barang milik daerah yang dituangkan dalam bast. surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf sekurang kurangnya memuat pihak pihak yang terikat dalam perjanjian, nama, jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, danmasing masing pihak, persyaratan lain yang dianggap perlu. bagian keempat, atau pemerintah daerah laitetapkan dengan surat perjanjian oleh pengelola setelah mendapat persetujuan bupati, dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara pinjam pakai, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan pinjam pakai dilakupinjam pakai barang milik dbupati. bagian kelima sebagaimana dimaksumengenai teknis maupun harga, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus, dapat dilakukan melalui penunjukan langsung, cc. jangka waktu,kerjasama pemanfaatan ditetapkan dariharus mendapat persetujuandisetorkan tanganan barang milik daerah yang menjadi oby. pengawas dibebankan kepada mitra kerjasama pemanfaatan. tat, apabila usul sebagaimana pada hurufdaerah, berdasarkan keputusan bupati seperti dimaksud pada huruf pengelola melaksanakanpengguna mengajukan usul kepada pengelola pengelolahuruf pengelola menyampaikan usulan kepada bupati berdasarkan hasil penelitian panitia penafsir barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf apabila usul sebagaimana pada huruf disetujui bupati, pengelola menetapkan keputusan tentang persetujuan atas kerjasama pemanfaatan barang daerah, berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud huruf penggunahuruf pengguna menyerahkan barang milik daerah dimaksud pada mitraurat perjanjian sebagaimana dalam huruf dan huruf sekurang kurangnya membuat pihak pihak yang terikat dalam perjanjian, nama, jenis dan luas jumlah barang yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu kerjasama pemanfaatan, besaran . besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan ditetapkan dengan keputusan bupati, hak dan kewajiban masing masing pihak, persyaratan lain yang dianggap perlu. bagian keenam bangunan guna serah dan bangun serah guna bangun guna serah bgs) dan bangun serah guna bsg) barang milik,laksanakan oleh bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi skpd terkait. bangunan guna serah bgs) dan bangun serah guna bsg) barang daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikutteknis dan harga jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama (tiga puluh) tahun, sejak perjanjian ditandatangani mitra bangun guna serah harusbangun guna serah dan bangun serah guna harus mendapat persetujuan bupati pengelola sesuai kewenangannya, selama . selama jangka waktu pengoperasian, mitra bangun guna serah dan bangun serah guna dilarang menjadikan, menggadaikan atau memindahtangankan obydan bangun serah guna wajibdalam hal pemanfaatan barang milik daerah berbentuk bangun serah guna, pembangunan, mendayagunakan obyek yang telah diserahkanobyek bangun serah guna kepada bupati setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah. sebelum jangka waktu pendayagunaan berakhir, mitra bangun serah guna menyerahkan pengelolaan obyek bangun serah guna kepada bupati dengan terlebih dahulu mengurus ijin mendirikan bangunan imb) yang diatas namakan pemerintah kabupaten majalengka, biaya pengkajian, penelitian, penafsir dan pengumuman tender lelang dibebankan pada apbd, biaya yang pkepada mitra kerjasama. tata cara bangun guna serah dan bangun serah guna barang daerah dilaksanakan dengan ketentuanyek bangun guna serah dan bangun serah gunaapabila . apabila usul sebagaimana pada disetujui, bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan atas bangun guna serah dan bangun serah guna, berdasarkan keputusan bupati seperti dimaksud pada pengelola melaksanakan bangun guna serah dan bangun serah dengan membuat surat perjanjian kerjasama bangun serah dan bangun serah barang milik daerah, dalam hal bangun guna serah atau bangun serah guna dilakukan pada tanah dan atau bangunanpelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dilakukan oleh pengelola dengan melibatkan pengguna berdasarkan surat perjanjian bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada pengelola menyerahkan barang milik daerah dimaksud pada mitra kerjasama bangun guna serah atau bangun serat guna yang dituangkan dalam bast. surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam sekurang kurangnya memuat: pihak pihak yang terikat dalam perjanjian, obyek bangun guna serah atau bangun serah guna, jangka waktu obyek bangun guna serah atau bangun serah gunaberupa sertifikat tanah, bpk, dan dokumen lainnya, pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, menurunkan jumlah barang,kepemilikan, pengamanan , dokumen pengadaan dan dokumen penerimaberupa tanah dan atau bangunan serta kendaraan dilakukan oleh pengelola melalui pembantu pengelola. penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah selain yang dimaksud pada dilakukelola, pengguna dan atau kuasa pengguna wajib melakukan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya,sebagaimana dimaksud pada dibebankan pada apbd. . kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan unit kerja dhp uk) dan melaporkan kepada pengguna setiap semester. pengguna wajib menyusun daftar hasil pemeliharaan skpd (dhp skpd) untuk pemeliharaan yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna. pengguna wajib melaporkan daftar hasil pemeliharaan skpd (dhp skpd) kepada pengelola melalui pembantu pengelola setiap semester. pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud dan penyusun daftar hasil pemeliharaan barang milik daerah dpmd) setiap akhir tahun anggaran. dpmd, pemerintah daerah dan masyarakat, wajib dipelihara oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.dimaksud pada dan bersumber dari apbd atau sumber lainnya yang sahbarang daerah,penilaian pengelol,barang milik daerah. penghapusanhuruf dilakukan dalam hal terjadi pemusnahan sudah beralih kepemilikannya, karena sebab sebab lain. penghapuskan persetujuan dprd,pengelola meneliti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada dan mengajukan kepada bupati apabila usul sebagaimana berdasarkan keputusan bupati, pengelola atas nama bupati menetapkan keputusan tentang penghapusan barang milik daerah, berdasarkan . berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada penggunadibantu oleh panitia penghapusan mengajukan usul penghapusan barang milik daerah kepada bupati, apabila unsur: apabila bupati menyetujui penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksuddalam huruf dprd menetapkan keputusan dprd tentang persetujuan penghapusan barang milik daerah dari daftar milik daerah, berdasarkan keputusan dprd, bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan penghapusan barang milik daerah. apabila usul penghapusan barang milik daerah tidak memilikidan pengelola, berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada kepala skpd sebagaimanadaerah dengan tinghapusan barang milik daerah adalah sebagai berikut berdasarkan keputusan pengelola. apabila usul pemusnahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud disetujui, bupati menetapkan keputusanpengelola menetapkan keputusan tentang pemusnahan barang milik daerah, berdasarkan keputusan pengelola, penggunab pemindahtanganan bagian kesatu umum,tetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan. bagian kedua bentuk bentuk pemindahtanganan bentuk bentuk pemindahtanganan sebagai tidak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi: penjualan tukar menukar ruilslag tukar menukar hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah. bagian ketiga paragrafbarang milik daerah, penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara, penjualan rumah dinas daerah golongan iii dan barang milik daerah lainnya,pada huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan. penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada dengan syarat umur kendaraan tahun atau lebih sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah bupati dan atau wakil bupati setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan belum pernah membeli kendaraan dinas dalam tenggang (sepuluh) tahun penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan. . untuk melaksanakan penjualan, kendaraan keadaan fisik kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas efisiensi penggunaannya biaya operasional nilai jual kendaraan persyaratan pejabat pemohon dan lain lain yang dipandang perlu dan hasil penelitian panitia kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara. persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk penjualan kendaraan perorangan dinas, meliputihasil penelitian panitia penjualan dan harga jual kendaraan perorangan dinastelah persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada terpenuhidata mengenai kendaraan biaya perbaikan selama (satu) tahun terakhir harga jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan harga jual yang ditetapkan dan jumlah harga yang harus dibayar pembeli. setelah . setelah penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud padamajalengka. dalam hal kendaraan yang dijualmajalengka sepanjang memungkinkanmajalengka dan harus disetorkanperorangan dinasperorangan dinas dari buku inventaris pemerintah kabupaten majalengka berdasarkan keputusan bupatisebagaimana dimaksud dalam dapat dijual kepada pegawai negeri sipil ketua wakil ketua dprd anggota dprd dan atau pejabat pemerintahan. pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat: masa kerja pegawai negeri sipil (sepuluh) tahun atau lebih diprioritaskan pegawai yang akan memasuki masa pensiun (satu) tahun lagi dan pemegang kendaraan tersebut pegawai negeri bersangkutan belum pernah membeli sebelumnyaketua wakil ketua dprd dan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat masa bakti ketua wakil ketua dprd (lima) tahun atau lebih dan ketua wakil ketua dprd bersangkutan belum pernah membeli sebelumnya, atau ketua wakil ketuanggota dprd dan pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi syarat, masa bakti anggota dprd dan pejabat pemerintahan (lima) tahun atau lebih anggota dprd dan pejabat pemerintahan bersangkutan belum pernah membeli sebelumnya atau cc. anggota dprd dan pejabat pemerintahan pernah membeli dengan tenggang waktu (sepuluh) tahun terhitung tanggal pembelian sebelumnya.kepada bupati melalui pengeloladengan keputusan untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dihapusapabila hasil penelitian panitibagai tindak lanjut dari penetapan penghapusan dimaksud pada dilaksanakan penjualan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas: pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan melalui kantor lelang negara, pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan bupati.yaitu bus, pemadam kebakaran, ambulance, truck, alat alat berat besar, penjualan peperangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. harga jual kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam ditentukan berdasarkan harga umum pasaran standar dari instansi pemerintah yang berkompeten dikalikan dengan prosentase nilai teknis (kondisi) kendaraannas perhubungan dan informatika kabupaten majalengka dalam hal hasil penghitungan harga jual sebagaimana dimaksud pada lebih rendah dari hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam maka harga jual kendaraan dinas operasional ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam . pembayaran kendaraan dinas operasional dinas yang dibeli oleh pegawai negeri sipil dapat dilakukan secara tunai dengan jangka waktu paling lama (empat belas) hari terhitung perjanjian jual beli ditandatangani, ketua wakil ketua dprd dilakukan secara tunai paling lama (empat belas) hari sejak perjanjian jual beli ditandatangani, dan anggota dprd dan pejabat pemerintahan dilakukan secara tunai paling lama (empat belas) hari sejak perjanjian jual beli ditandatangani. apabila pembeli tidak melakukan prestasipenetapan keputusan pengelola tentang pembatalan perjanjian jual beli. berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada makapembantu pengelola barang menarik kembali kendaraan dinas tersebut dari pembeli. setelah harga jual kendaraan operasionaldinas operasionaldinas operasional dari buku inventaris pemerintah kabupaten majalengka dan berdasarkan keputusan bupati, pembeli kendaraan dinas operasionalrumah dinas daerah pelaksanaan penjualan rumah dinas daerah didasarkan pada penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam dan ditetapkan dengan keputusan bupati. . rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan meliputi rumah dinas daerah golongan yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas daerah golongan iiihuruf dan huruf tidak sedang dalam sengketa. pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah, yaitu pegawai negeri sipil mempunyai masa kerja sekurang kurangnya (sepuluh) tahun memiliki surat ijin penghuni sip) sip ditandatangani oleh pengelola atas nama bupat, dengan syarat masih menerima pensiunan dari pemerintah memiliki surat ijin pemakaian rumah yang sah belum pernah memperoleh membeli rumah dari pemerintah dengan jalan cara apapun. janda duda pegawai negeri sipil,an memiliki surat ijin pemakaian rumah sahmasihbelum pernah memperoleh membeli rumah dari pemerintah kabupaten dengan jalan cara apapun. janda . janda dudajengan jalan cara apapun. dalam hal rumah dinas daerah dibangun atas tanah yang tidak dikuasai pemerintah kabupaten majalengka atau dimiliki oleh pihak lain, maka untuk memperoleh hak atas tanah tersebut diperoleh tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. harga penjualan rumah dinas daerah golongan iii beserta atau tidak beserta tanahnya, ditetapkan oleh bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian, yang dilakukan oleh panitia penafsir dan panitia penilai yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati. pelaksanaan penjualan dan atau sewa beli rumah dinas daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. pembayaran harga penjualan rumah dinas daerah golongan iii sebagaimana dimaksud pada dan dapat diangkut paling lama (sepuluh) tahun, yang disetorkan sepenuhnya kas daerah. setelah dikeluarkannya keputusan bupati dibuat surat perjanjian sewa beli tanah dan atau bangunan yang ditandatangani oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak pembeli sewa, waktu pelunasan seluruh harga jual dilaksanakan paling lama (dua puluh) tahun:, hasil penjualan pelunasan harga jual rumah dinas milik daerah disetor kas daerah. paragraf . paragraf penjualan tanah dan atau bangunan tanah dan atau bangunan milik daerah dapat dijual kepada pihak lain. penjualan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi dapat diperolehop dan atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penafsir yang terbentuk dengan keputusan bupati atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersifat dibidang penilaian aset, hasil perhitungan nilai tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh bupati,pelelangan atau tender kecuali untuk penjualan pelepasan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pelepasan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi sebagaimana pada dilaksanakan pada proses tujuan sebagaimana dimaksud pada hasil pelepasan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi disetor seluruhnya rekening kas daerah sebagai penerima, mengajukan pelepasan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi kepada pengelola melalui pembantu pengelola pengelola bersama pembantu pengelola meneliti dan mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada dibantu panitia penafsir yang ditetapkan dengan keputusan bupati pengelola menyampaikan usul pelepasan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi kepada bupati disertai dengan hasil penelitian dari panitia penafsir apabila usul penjualan tanah dan atau bangunan apabila usul penjualan tanah dan atau bangunanjualan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud bupati mengajukan usulan dprd untuk pelepasan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi apabila .pengelola melaksanakan pelepasan tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi dibantu oleh panitia pelelangan penjualan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pelelangan,engan cara pembayaran ganti rugi,ast, dan berdasarkan bast yang dibuat, dilakukan penghapusan tanah dan atau bangunan dari daftar pengguna dan daftar barang milik daerah dan kendarabarang milik daerah kepada pengelola melalui pembantu pengelola disertai alasan pertimbangan dan kelengkapan data, pengelola barang dibantu panitia penafsir meneliti dan mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada dengan dibantu panitia penafsir yang ditetapkan oleh pengelola berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pengelola mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada bupati dengan disertai pertimbangan atas usul dimaksud apabila barang milik daer, maka dilaksanakan dengan prosedur apabila bupati menyetujui usulan persetujuan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf bupati mengajukan usul penjualan milik daerah kepada dprd, apabila . apabila dprd menyetujui usulan,tentang persetujuan penjualan barang milik daerah. berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf pengeloladituangkan dalam perjanjian jual beli, berdasarkan perjanjian jual beli, dilakukan serah terima barang milik daerah yang dituangkan dalam bast, berdasarkan bastruslan tukar guling tukar menukar barang milikemerintah provinsi pemerintah kabupaten kota lain badan usaha milik negara daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya swasta. barang milik daerah yang dapat ditukar ruslan tukar guling adalah tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada bupati melalui pengelolskpd),sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. . tata cara tukar menukar tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut pengelola dibantu panitia penafsir ekonomiangka dan huruf pengelola,secara serah terima bast), berdasarkan berita secara serah terima sebagaimana dimaksud padadengan pertimbangan tidak tersedia dana dalam apbd sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut pengguna mengajukan tukar menukar selain tanah dan atau bangunansebagaimana dimaksud pada angkpengelola berdasarkan . berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada pengelolapada bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuanprosedur, dprd menetapkan keputusan dprd tentang persetujuan tukar menukar selain tanah dan atau bangunan. berdasarkan keputusan dprd, bupati menetapkan keputusan bupati tetang persetujuan tukar menukar selain tanah dan atau bangunan berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada angka dan huruf pengguna barang melaksanakan tukar menukar selain tanah dan atau bangunan antara pemerintah kabupaten majalengksecara serah terima bast):, berdasarkan bastdalam hal terdapat selisih nilai lebih dalam tukar menukar barang milik daerah antara pemerintah dan pemerintah daeradan fungsi, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. pada huruf ditetapkan dengan keputusan bupati. hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf yang bernilai atas rp. (lima mili hibah kepal cc. apabila hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan dprd sebagaimana dimaksud bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan hibah tanah dan bangunan. apabila hibah tersebut memerlukan persetujuan dprd, dilaksanakan dengan prosedurtanah dan. berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pengelola melaksanakan hibah, pelaksanaan, apabila bupati menyetujui hibah, bupati menetapkan keputusan bupati tentang persetujuan hibah tanah dan atau bangunan, berdasarkan keputusan bupati, pengelolpengguna pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf:selain tanah dan atau bangunan, apabila .. berdasarkan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada huruf dan pengelola melaksanakan hibahdari aspek teknis, ekonomis dan yuridis dengan,,, penggunnyertaan modal pemerintah kabupaten majalengkadalahpengalamannya sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal, selain tanah dan bangunan. barang an ditetapkan oleh bupati sesuai kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dprd,. penyertaan modal pemerintah daerah atas tanah dan atau bangunan, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut pengelola mengajukan usul penyertaan modal pemerintah daerah kepada bupati disertai alasan pertimbangan serta kelengkapan data bupati membentuk tim penilai internal dan atau menunjuk lembaga independen yang bersertifikat bidang penilaian aset untuk meneliti dan mengkaji usul yang disampaikan pengelola dalam hal bupati menyetujui rencana penyertaan modal tersebut, bupatipenyertaan modal setelah mendapat persetujuan dprd, bupati menetapkan penghapusan aset tersebut, dan selanjutnya pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal setelah peraturan daerah ditetapkan, dilakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga yang dituangkan dalam berita acara serah terima kepada pihak ketiga pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. bab xvi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undanganbupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh pengelola pembantu pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pengguna . pengguna melaksana, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang undangan. dalam rangka tindak lanjut pemantauan danterhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan kabupaten majalengk, yang besarannya ditetapkan dengan keputusan bupati. penyimpan barang, dan pengurus barang pengurus barang pembantu dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan khusus, yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan ditetapkan dengan keputusan bupatidaerah yang dipisahka. dalam melaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah, sebagaimana dimaksud dalam bupati dibantu oleh majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi meter) yang dibentuk dengan keputusan bupati. meter dalam melaksanakan tugasnya memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap permasalahan yang menyangkut kerugian daerah keanggotaan meter sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan jumlahnya harus ganjil, paling banyak sembilan) orang terdiri dari: sekretariat daerah, selaku wakil ketua merangkap anggota, kepala dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah, selaku sekretaris, kepala badan kepegawaian daerah, selaku anggota, kepala sarana dan keuangan sekretaris daerah, selaku anggota, kepala bagian hukum sekretaris daerah, selaku anggota, sekretariat berada dead. sebelum melaksanakan tugasnya, anggota meter sebagaimana dimaksud pda mengucapkan sumpah janji hadapan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. pelaksanaan tuntutan ganti rugi dikenakan terhadap pegawai negeri dan pegawai perusahaan daerah yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajiban dan atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan fungsi dan status jabatannya, yang berakibat pada kerugian daerah. pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya atau bukan atas dasar sangkaan dugaan, dengan ketentuan tidak perlu menunggu putusan pengadilan. penuntutan ganti rugi harus diupayakan untuk memperolah penggantian atas semua kerugian daerah, yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud pada tidak berhasil, tuntutan ganti rugi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: meter mengumpulkan bahan bahan bukti, mengadakan penelitian dan menentukan besarnya kerugian daerah yang sebenarnya, bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada pegawai negeri atau pegawai perusahaan daerah yang akan dituntut, dengan menyebutkan: jumlah kerugian daerah yang harus diganti, sebab sebab . sebab sebab dan alasan penuntutan, dan tenggang waktu (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, yang diberikan untuk mengajukan keberatan pembelaan diri. dalam hal dalam tenggang waktu (empat belas) hari tidak terdapat pengajuan pembelaan diri, atau terdapat pengajuan pembelaan diri tetapi bupati tetap berpendirian tidak dapat membebaskan kesalahan kekeliruan, bupati menetapkan keputusan pembebanan ganti rugi, berdasarkanpandang perlu dapat meminta bantuan yang berwajib dengan cara upaya paksa,, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, dalam jangka waktu (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan pembebanan ganti rugi, tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk mengajukan surat permohonan naik banding tersebut, tidak menunda pelaksanaan keputusan pembebanan ganti rugi, dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak mampu membayar ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pembebasan atas kewajiban membayar ganti rugi secara tertulis kepada bupati, dalam hal keputusan tingkat banding menyatakan pembebasan yang bersangkutan dari kewajiban mengganti kerugian daerah dengan alasan luar kemampuannya bukan karena kelalaiannya, bupati menerbitkan keputusan pembebasan kekurangan kerugian, dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak mampu membayar ganti rugi dan telah memohon pembebasan atas kewajiban mengganti kerugian daerah kepada bupati secara tertulis, dan berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, bupati menerbitkan surat keputusan penghentian penghapusan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka tuntutan ganti rugi barang tersebut dapat ditiadakan, penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tuntutan ganti rugi barang kadaluwarsa, apabila (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran diketahui, bahwa perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut, tetapi tidak mengurangi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan atas tuntutan berdasarkan hukum perdata. dalam hal pegawai negeri yang menyebabkan kerugian daerah meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, dikenakan tuntutan ganti rugi, setelah mendapat saran dari meter. terhadap . terhadap pegawai negeri yang melarikan diri, tuntutan ganti rugi dilakukan kepada ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan hasil dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah. setelah menerima laporan tentang kekurangan dan atau kerugian daerah, bupati dapat melakukan tindakan sementara kepada pejabat pegawai yang menimbulkan kerugian daerah berupa pembebasan dari jabatannya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan pembelaan diri. bupati atau pejabat yang berwenang dapat memberhentikan sementara kepada pejabat pegawai, penyimpan dan atau pengurus barang pengurus barang pembantu yang melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban yang berakibat kerugian daerah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada harus dicabut setelah terbit putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. pemberhentian sementara diubah menjadi pemberhentian dari jabatannya, setelah terbit putusan pengadilan bahwa yang bersangkutan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada dan tidak menggunakan hak daerah untuk mengadakan tuntutan ganti rugi. bab xix ketentuan lain lain barang milik daerah yang digunakan oleh badan petelah diatur sendiri dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. bagan sistem prosedur pengelolaan barang milik daerah, tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. babxi . bab xxi ketentuan penutupan kerala bagian hukum, kabupaten majalengka mohan header, nip:rencanaan kebutuhan perencanaan kebutuhan d serta harus terkoordinasi dengan baik dan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan. perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai berikutuatu organisasiber. pertimbangan teknologi. langkah langkah teknis. langkah berdasarkan dokumen rkd, kua dan pas, pengguna barang mengidentifikasi kebutuhan barang milik daerah sekaligus pemeliharaannya. pengguna barang kemudianyang digunakan untuk menyusun rapid dengan langkah dokumen rkb skpd dan rspb skpd diserahkan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola. pengelola dibantu pembantu pengelola mengkompilasi dan memverifikasi dokumen dan menyesuaikannya dengan buku inventaris tahun sebelumnya serta buku anggaran pemerintah daerahsahkan oleh pengelola barang disampaikan kepada pengguna barang. pengguna menyusun rkb skpd dan rspb skpd dan disampaikan pengelola melalui pembantu pengelola. ddr rkb skpd rea? kbd rkpbmd kbd berdasarkan hasil verifikasi dan penghimpunan pembantu pengelola, pengelola mengesahkan rkb skpd dan rspb rkpbma skpd menjadi kbd dan rkpbmd yang kemudian diserahkan kepada pengguna. kbd untuk read penyusunan rka skpd penganggaran)aher paul bagian hukum, 3eda kabupaten majalengka setda adang header, nipnggaran barang milik daerah langkah langkah teknis. langkahterima pengguna barang dari pengelola barang dijadikan sebagai bahan penyusunan rka skpd. setelah rapid ditetapkan menjadi apbd dan rka skpd ditetapkan menjadi dpa skpd, pengguna barang menyusun daftar rencana tahunan barang rtb) dan daftar rencana tahunan pemeliharaan barang rspb) yang disampaikan kepada bupati melalui pengelola barang. langkah pengelola barang dibantu oleh pembantu pengelola meneliti rtb dan rspb yang kemudian dihimpuokumesampaikan kepada bupati untuk ditetapkan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. pengguna mengajukan rtb dan rspb kepada pengelola. drb drop drb pengelola dibantu pembantu pengelola rrp3 meneliti dan menghimpun drb dan drop menjadi kbd dan dpmd. menghimpun kbd dpmd kbd pengelola menyampaikan kbd dan dpmd kepada bupati untuk selanjutnya theme ditetapkan. ' wi dpmd ex3item nag '"b bb www 'kepala bagian hukum, setda kabupaten majalengka (ama h he adang header, nip219600415 en. lampiran apat dilakukan dengan cara pengadaan pembohongan pekerjaan, membuat mengerjakan sendiri (swakelola), penerimaan dari pihak ketiga (hibah atau bantuan sumbangan atau kewajiban pihak ketiga), tukar menukar dan guna susun. pengadaan barang milik daerah bertujuan tertib administrasi pengadaan barang daerah tertib administrasi pengelolaan barang daerah pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah tercapainya tertib pelaksanaan ketatausahaan barang daerah langkah teknis pada bagian langkah langkah teknis ini, pengadaan barang milik daerah akan dibagi menjadi beberapa bagian tergantung dari sumber dana dan cara pengadaan barangnya. pengadaan dengan dana apbd lelang pengadaan dengan dana apbd lelang dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan ulp) kabupaten majalengka langkah pengguna menyampaikan daftar rencana umum pengadaan grup) dan daftar kebutuhan barang milik daerah kbd) dan dpa kepada unit layanan pengadaan ulp) kabupaten majalengka. proses lelang dilakukan oleh ulp berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. hasil proses lelang dituangkan dalam berita acara. langkah berdasarkan berita acara lelang pengguna menetapkan pemenang lelang. berdasarkan penetapan pemenang lelang, panitia lelang menyiapkan surat perjanjian sebelum penyedia barang mulai melaksanakan pekerjaannya. surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh bupati atau pengelola atau kepala skpd dengan penyedia barang yang menjadi pemenang lelang. langkah penyedia barang melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna.dana apbd non lelang langkah panitia pengadaan melakukan proses penunjukkan pihak ketiga dan menyusun spk. spk ditandatangani oleh pengguna atau pejabat pengadaan. berdasarkan spk, penyedia barang melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan hasil kepada pengguna. langkahnon dana apbd langkah pihak ketiga menyerahkan barang kepada bupati dengan menandatangani berita acara serah terima yang telah disiapkan oleh pengelola. langkah pengelola menerima barang dan membuat berita acara penerimaan barang. panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang. pengadaan tanah dengan dana apbd langkah berdasarkan kbd dan dpa, skpd mengajukan permohonan pembebasan tanah kepada bupati melalui pengelola. bupati meneruskan permohonan dari pengguna barang kepada panitia pembebasan tanah untuk melaksanakan pembebasan tanah. langkah panitia pembebasan tanah mengadakan inventarisasi serta penelitian dan menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan. hasil tersebut dituangkan dalam berita acara pembebasan tanah. panitia pembebasan tanah menyaksikan pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga. ppt menyerahkan berita acara pembebasan tanah kepada pengelola. pemeriksa barang kemudian melakukan pemeriksaan atas pengadaan bmd. langkah pengelola mengajukan permohonan atas pengadaan tanah kepada bpn. bpn memproses permohonan pengajuan dari pengelola barang sampai diterbitkannya sertifikat atas bmd yang diserahkan kepada pengelola. langkah berdasarkan dokumen terkait sertifikasi, pengguna membuat laporan hasil pengadaan dan menyerahkannya kepada bupati melalui pengelola. pengadaan tanah dari pihak ketiga langkah pihak ketiga menyerahkan tanah beserta dokumen kepemilikan tanah kepada bupati melalui pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima. panitia pemeriksa melakukan pemeriksaan atas pengadaan tanah tersebut. langkah pengelola barang menyelesaikan status kepemilikan tanah kepada pejabat berwenang bpn). setelah diterbitkannya sertifikat, pengelola barang melaporkan hasil pengadaan tanah (hibah) kepada bupati. pengguna pengelola menyampaikan grup, kbd dan dpa kepada ulp. proses lelang dilakukan oleh ulp. hasil proses lelang dituangkan dalam berita acara. pubmed untuk pengadaan pengguna berdasarkan berita acara lelang, pengguna menetapkan pemenang lelang. panitia lelang menyiapkan surat perjanjian kontrak yok kera lelang lelang pemenang pemenang lelang lelang perjanjian penyedia barang melaksanakan pekerjaan nan perjanjian dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada perjanjian kontrak perjanjian kontrak bisa ditandatangani oleh kontrak pengguna. pengguna, pengelola atau bupati kontrak dan penyerahan pekerjaan penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada pengguna yang kemudian diperiksa oleh panitia pemeriksa barang. panitia pekerjaan pekerjaan pemeriksa barang memeriksa hasil ' #" www pekerjaan yang dituangkan dalam bab dan bast. pekerjaan dari panitia pemeriksa bab bab bast bast bab pengguna membuat laporan hasil bast pengadaan dan menyerahkan kepada bupati melalui pengelola penyedia barang hasil hasil hasil pengadaan pengadaan pengadaan flow chart pengadaan barang milik daerah dengan dana apbd non lelang uraian pengguna barang panitia pengadaan panitia pemeriksa penyedia barang pengelola barang bupati penunjukkan pihak ketiga dan penunjukkan penyusunan spk. berdasarkan pihak ketiga spk, penyedia barang melaksanakan pekerjaan dan menyerahkan hasil kepada pengguna. spk penyerahan pelaksanaan pekerjaan penyerahan pekerjaan usa pekerjaan pemeriksaan barang dilakukan apa iks: oleh panitia pemeriksa dari panitia pemeriksa bab bab (aa bab bast pengguna membuat laporan hasil pengadaan dan menyerahkannya laporan penyedia laporan laporan kepada bupati melalui pengelola pengadaan pengadaan pengadaan bvcctwe pihak ketiga menyerahkan barang kepada bupati dengan penyerahan penerimaan menandatangani berita acara serah terima barang barang berita acara serah serah terima terima ngaran berita acara serah serah serah terima terima terima penerimaan penerimaan barang barang pihak ketiga pengelola menerima barang dan membuat berita acara pemeriksaan penerimaan barang untuk kemudian diperiksa oleh panitia penerimaan barang pemeriksa barang pemeriksaan berita acara barang barang dengan barang dengan barang laporan laporan hasil hasil pengelola melaporkan hasil pengadaan kepada bupati pengadaan pengadaan barang skpd mengajukan permohonan pembebasan tanah. pembebasan pemeran pemeran tanah tanah tanah permohonan pemberi bupati menugaskan panitia tanah" pembebasan tanah ppt)untuk melaksanakan pembebasan tanah yang dituangkan dalam berita acara pembebasan tanah. pemeriksaan atas pengadaan tanah dilakukan oleh panitia pemeriksa. dan penelitian pembebasan tanah berita acara pembebasan berita acara tanah pembebasan bera tanah pembebasan anal berdasarkan hasil pemeriksaan, berita acara pengguna melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga peta pembayaran permohonan ganti rugi hak bmd pemeriksaan pengelola bmd pengelola mengajukan pembuatan dari pengelola sertifikat tanah kepada bpn laporan bast pengajuan pengajuan hasil permohonan permohonan bpn hak bmd hak bmd laporan hasil dari pengelola bab berdasarkan dokumen terkait sertifikasi, pengguna membuat laporan hasil pengadaan dan sertifikat menyerahkannya kepada bupati , melalui pengelola pihak ketiga bast sertifikat pembantu pengelola has" pengadaan pengadaan pihak ketiga menyerahkan tanah beserta dokumen pan tana dokumen kepemilikan tanah kepada bupati tanah tanah tanah melalui pengelola barang. dokumen tanah pengelola beserta tanah dari panitia pemeriksa dokumen pembantu tanah pemeriksaan panitia melakukan pemeriksaan pengadaan tanah pengelola dari panitia pemeriksa bab bab bab bast bast beserta barang pihak ketiga penyelesaian status pengajuan pengajuan status atu pengelola menyelesaikan status kepemilikan tanah kepemilikan kepemilikan kepada pejabat berwenang. proses pembantu pengelola setelah diterbitkannya sertifikat, pengelola melaporkan hasil pengadaan tanah kepada bupati laporan laporan sembilan pengadaerimaan, penyimpanan dan penyaluran penerimaan dan penyaluran barang milik daerah merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan barang dan atau perolehan barang dari pihak ketiga dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. kegiatan penerimaan barang melibatkan dokumen pengadaan dan berita acara. pelaksanaan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan gudang penyimpanan. penyimpanan barang milik daerah dapat dilaksanakan dalam rangka pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang gudang penyimpanan sehingga setiap kali ada kebutuhan akan barang dapat dilayani dengan cepat dan tepat. kegiatan penyimpanan barang milik daerah adalahmenyelenggarakan administrasi penyimpanan atas semua barang yang ada dalam gudang melakukan stock name secara berkala ataupun insidentil terhadap barang yang ada dalam gudang agar persediaan barang selalu dapat memenuhi kebutuhan. membuat laporan secara berkala atas persediaan barang yang ada dalam gudang. langkah teknis penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang bergerak berdasarkan berita acara pemeriksaan barang, berita acara serah terima barang dan laporan hasil pengadaan, pengguna menerima barang dan membuat laporan penerimaan barang. pengguna melalui pengurus barang atau pejabat pegawai yang ditunjuk oleh pengelola barang atau penyimpan barang atau pejabat pegawai yang ditunjuk oleh pengguna barang dan penyimpan barang melakukan pencatatan atas penerimaan barang milik daerah. pengurus barang mencatat penerimaan barang dalam laporan pengadaan dan meneruskan barang beserta dokumen kepada penyimpan barang. barang yang akan diterima harus disertai dokumen yang jelas dan menyatakan macam jenis, banyak, harga dan spesifikasi barang. cc. bersamaan dengan diterimanya barang, penyimpan barangapabila berdasarkan penelitian pemeriksaan ternyata ada kekurangan atau syarat yang belum terpenuhi, maka penerimaan barang dilakukan dengan memuat tanda penerimaan sementara barang yang dengan tegas memuat kekurangan yang ada. jikpenerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang tidak bergerak berdasarkan berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima dan laporan hasil pengadaan pengguna pengelola menerima barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara penerimaan barang. pengguna pengelola kemudian melaporkan kepada bupati. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang tidak bergerak dari perolehan lainnya. berdasarkan berita acara pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang, bupati menerima barang milik daerah disertai dengan dokumen kepemilikan penguasaan yang sah. penerimaan barang milik daerah dituangkan dalam berita acara serah terima yang disiapkan oleh pengelola barang.daerah. flow chart penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang bergerak uraian pengguna pengurus barang penyimpan barang berdasarkan laporan hasil pengadaan, bab dan bast pengguna melalui pengurus laporan barang menerima bmd yang dituangkan dalam laporan penerimaan barang peran bab bast penerimaan penerimaan barang barang barang pengurus barang mencatat penerimaan barang dalam laporan pengadaan dan meneruskannya kepada penyimpan barang. penyimpan membuat berita acara serta acara pencatatan barang penerimaan barang dan mencatat barang yang diterimanya dalam buku penerimaan metan barang. barang penerimaanspp spp barang bast penyaluran barang pemakai flow chart penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang tidak bergerak uraian pengguna pengurus barang penyimpan barang pengelola bupati berdasarkan laporan hasil pengadaan, bab laporan laporan hasil hasil dan bast pengguna pengelola melalui pengurus sesat bab bast pengadaan papa bast barang menerima bmd yang dituangkan dalam laporan penerimaan barang. pengguna melaporkan kepada bupati melalui pengelola laporan laporan penerimaan laporan laporan penerimaan barang penerimaan penerimaan barang ny pengurus barang mencatat penerimaan barang dalam laporan pengadaan dan meneruskannya berita acara tat: kepada penyimpan barang. penyimpan serasi parang pengeloladari pengguna penerimaan laporan barang penerimaan laporan barang penerimaan barang berdasarkan bab dan laporan hasil pengadaan, bupati menerima laporan barang milik daerah yang dituangkan dalam bast penerimaan bab penerimaan barang rang bast bastbast daerahgunaan barang milik daerah penetapan status penggunaan barang milik daerah pada masing masing skpd dilaksanakan dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut jumlah personil pegawai pada skpd standar kebutuhan tanah dan atau bangunan dan selain tahan dan atau bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi skpd beban tugas dan tanggung jawab skpd jumlah, jenis dan luas, dirinci denganlangkah teknis langkah berdasarkan buku inventaris, buku penerimaan barang, dan laporan hasil pengadaan pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang berada pada skpd yang bersangkutan dan mengusulkan status penggunaan barang kepada bupati melalui pengelola barang. langkahgelola barangditetapkan melalui keputusanflow chart penggunaan barang milik daerah uraian pengguna pembantu pengelola pengelola barang bupati berdasarkan daftar inventaris, buku penerimaan barang dan laporan hasil lol milik daftar pera laporan usulan asil pengadaan, pengguna pengelola melaporkan barang mili inventaris terima peralatan daerah yang berada pada skpd yang bersangkutan dan mengusulkan bmd status penggunaan barang kepada bupati melalui pengelola barang. dari pengguna usulan usulan usulan penggunaan bmd bmd bmd bmdelitian pengelola barang mengajukan usul kepada bupati untuk ditetapkan pengelola berkas status penggunaannya. usulan usulan usulan penetapan penetapan pengguna bmd bmd bmd kebun bmd penggunaan penggunaan bmketatausahaan (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) barang milik daerah pembukuan pengguna dan atauelolaan dan kodifikasi inventarisdinas. pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan bangunan milik pemerintah daerah langkah teknismenurut penggolongan dan kodifikasi barang yang akan disampaikan kepada pengguna kuasa pengguna. pengguna melakukan verifikasi danmenjadi daftar barang milik daerah. inventarisasi inventarisasi barang milik daerah merupakan bagian dari kegiatan ketatausahaan barangerdasarkan hasilpemerintah daerah (dalam hal ini pengelola dan pengguna) melaksanakan sensus barang setiap (lima) tahun sekali, dikecualikan terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan keputusan bupati tentang sensus barang milik daerah. pengguna barang melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan stock name setiap tahun. inventarisasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan barang terkini baik dari sisi jumlah maupun nilainya. pengguna wajiblaksanaan sensus barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan bupati barang yang sensus adalah seluruh barang milik pemerintah dengan pengelompoksensus barang terdiri atas (dua) tahapan kegiatan yaitu persiapan dan pelaksanaan. tahap persiapan terdiri atas pembentukan panitia sensus barang daerah penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang daerah penataran petugas pelaksanaan sensus barang dilaksanakan pada masing masing skpd penyediaan kartu formulir dan buku petunjuk pelaksanaan serta peralatan yang diperlukan persiapan biaya pelaksanaan sensus barang daerah tahap pelaksanaan sensus arang daerah terdiri atas penyampaian formulir dan bahan sensus sampai dengan unit kerja terendah pelaksanaan sensus barang daerah setiap skpd wilayah dengan mengisi kib dan kirpada atasan pembuatan daftar rekapitulasi oleh skpd pengawasan dan pengevaluasian hasil sensus barang daerah dalam skpd pembuatan buku induk inventaris langkah teknis pelaksanaan sensus barang kelurahan pengurus barang kelurahkelurahan melakukan pengisian buku inventaris dan buku inventaris barang milik daerah. selanjutnya copy dari ketiga buku inventaris ini diserahkan kecamatan unutk dilakukan kompilasi pelaksanaan sensus barang kecamatan pengurus barang kecamathasil pengisian kib dan kir, pengurus barang melakukan pengisian buku inventaris kecamatan dan buku inventaris barang milik daerah buku inventaris yang dihasilkan dari sensus kecamatan ditambah dengan buku inventaris yang diberikan oleh kelurahan akan dikompilasikan menjadi buku inventaris barang milik daerah pada kecamatan. selanjutnya copy dari buku inventaris ini akan diberikan pengelola untuk dikompilasi. pelaksanaan sensus barang sekolah negeri sub upt) pengurus barang sekolah negeriolah negeri dan buku inventaris barang milik daerah. selanjutnya copy dari buku inventaris diserahkan kuasa pengguna untuk dilakukan kompilasi pelaksanaan sensus barang kuasa pengguna pengurus barang kuasabarang milik daerah buku inventaris yang dihasilkan dari sensus kuasa pengguna ditambah dengan buku inventaris yang diberikan oleh sekolah negeri akan dikompilasikan menjadi buku inventaris barang milik daerah pada kuasa pengguna. selanjutnya copy dari buku inventaris ini akan diberikan pengguna untuk dikompilasi pelaksanaan sensus pengguna pengurus barangengguna dan inventaris barang milik daerah buku inventaris yang dihasilkan dari sensus pengguna ditambah dengan buku inventaris yang diberikan oleh pengguna akan dikompilasikan menjadi buku inventaris barang milik daerah pada pengguna. selanjutnya copy dari buku inventaris ini akan diberikan pengelola untuk dikompilasi pelaksanaan sensus kuasa pengguna pada sekretariat daerah pengurus barang kuasa pengguna padakuasa pengguna pada sekretariat daerah dan inventaris barang milik daerah. selanjutnya copy buku inventaris diserahkan sekretaris daerah untuk dilakukan kompilasi pelaksanaan sensus sekretariat daerah pengurus barangretariat daerah dan inventaris barang milik daerah buku inventaris yang dihasilkan dari sensus sekretariat daerah ditambah dengan buku inventaris yang diberikan kuasa pengguna pada sekretariat daerah akan dikompilasi menjadi buku inventaris barang milik daerah pada sekretariat daerah. selanjutnya copy dari buku ini akan diberikan pengelola untuk dikompilasi pelaksanaan sensus pengelola pengurus barang pengelolada pengelola dan inventaris barang milik daerah buku inventaris yang dihasilkan dari sensus pengelola ditambah dengan buku inventaris yang diberikan pengguna akan dikompilasi menjadi buku inventaris barang milik daerah. pelaporanpengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan pengelolaan dan kodifikasi barang milik daerah langkah teknis langkah hasil sensus barang milik daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan memperbaharui data yang ada kib. dengan menggunakan dokumen pengadaan, laporan penerimaan barang dan laporan penghapusan yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya, pengurus barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dalam dokumen yang telah ditentukan langkah dokumen daftar barang pengguna yang telah dihasilkanlaporan penerimaan laporan pengadaan laporan penghapusan langkah dokumen daftar pengurus dan laporannya diverifikasi dan rekapitulasi oleh pengguna kuasa pengguna menjadi daftar barang pengguna dbp) daftar barang kuasa pengguna dkp) dan diserahkan kepada pembantulangkah dbp dkp dan laporannya diverifikasi dan rekapitulasi oleh pembantu pengelola menjadi daftar barang milik daerah dan diserahkan kepada bupati melaluiflow chart pembukuan barang milik daerah uraian pengurus pengguna kuasa pengelola pembantu pengelola penggunadan disampaikan kepada pengguna kuasa pengguna. pencatatan verifikasi pengguna melakukan verifikasi dan rekapitulasidbp dkp dbp dkp dbp dkpdan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran rekapitulasi barang milik daerah dalam daftar barang milik daerah menjadi daftar barang milik daerah. flow chart inventarisasi barang milik daerah uraian pengguna pembantu pengelola pengelola bupati usulan usulan usulan berdasarkan usulan dari pengelola barang, sensus sensus sensus bupati menetapkan keputusan sensus barang milik daerah. kebun kebun sensus sensus bmd bmd pengelola melakukan sensus barang. hasil sensus dituangkan dalam kib. kib kemudian dijadikan sebagai acuan untuk dijadikan dasar penyusunan buku inventaris pengguna. buku buku tersebut kemudian diserahkan oleh pengguna inventaris inventaris kepada pengelola melalui pembantu pengelola buku pengelola menyusun buku inventaris menjadi inventaris buku induk inventaris. buku induk buku induk inventaris inventaris flow chart pelaporan barang milik daerah uraian pengurus pengguna kuasa pembantu pengelola bupati pengguna pengelola ddb dbpddb laporan penerimaan laporan pengadaan laporan penghapusan verifikasi dan dbp dan laporannya diverifikasi dan rekapitulasi pengguna kuasa pengguna menjadi dbp dkp dan diserahkan kepada pembantu pengelola dengan dihampiri dkp dkpteman eritrikasi dan laporan penghapusan dbp dkp dan laporannya diverifikasi dan rekapitulasi oleh pembantu pengelola menjadi dbid dbid dbid dan diserahkan kepada bupati melalui pengelola dengan dihampiri:anfaatan barang milik daerahdan bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan. pemanfaatan dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan barang milik daerah dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umumapat berupa: sewa: pemanfaatan berupa penyewaan merupakan penyerahan hak penggunaan atau pemanfaatan kepada pihak ketiga dengan mensyaratkan imbalan atas barang milik daerah yang disewakan tersebut. penyewaan dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal (lima) tahun dan dapat diperpanjang. pinjam pakai: pemanfaatan berupa yang ditetapkan dengan surat perjanjian untuk jangka waktu maksimal (dua) tahun. setelah jangka waktu yang telah disepakati berakhir, maka barang milik daerah tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah yang memilikinya tanpa imbalan apapun. kerjasama pemanfaatan, pemanfaatan berupa kerjasama pemanfaatan merupakan kerjasama dalam menggunakan barang milik daerah dengan pihak lain untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.an langsungun guna serah: pemanfaatan berupa bangun guna serah bgsdayagunakannya selama jangka waktu yang telah disepakati. setelah jangka waktu tersebut berakhir, kerjasama bangun guna serah bgs) berlangsung paling lama (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. bangun serah guna. pemanfaatan berupa bangun serah guna bsg untuk dikelola. langkah langkah teknis pemanfaatan berupa sewa langkah pihak penyewa mengajukan usulan penyewaan bmd kepada pengelola barang atau pengguna, selanjutnya pengelola akan melanjutkan usulan tersebut kepada bupati, dan akan melaksanakan proses sewa tersebut setelah mendapat surat persetujuan dari bupati. pengelola dibantu tim pemanfaatan bmd melakukan kajian. langkah hasil kajian tim pemanfaatan diajukan kepada bupati oleh pengelola barang. bupati kemudian menetapkan persetujuan sewa bmd. surat persetujuan bupati tersebut menjadi dasar pembuatan surat perjanjian yang dibuat oleh pengelola untuk melaksanakan perjanjian sewa dengan penyewa.serah terima bast) pemanfaatan berupa pinjam pakai langkah pengajuan usulan oleh pengguna)sebagianlangkah persetujuan pinjam pakai) pelaksanaan pinjam pakai tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari bupati. barang yang dipinjam pakai tersebut kemudian diserahkan kepada peminjam untuk dimanfaatkan. pelaksanaan pinjam pakai sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna dan barang selain tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah dilakukan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. barang yang dipinjam pakai tersebut kemudian diserahkan kepada peminjam untuk dimanfaatkan. langkah pengembalian barang milik daerah setelah perjanjian selesai) setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah daerah yang diwakili oleh pengelola. kerjasama berupa pemanfaatan langkah permohonan kerjasama pemanfaatan) pengguna mengajukan permohonan kerjasama pemanfaatan yang ditujukan kepada panitia tender atau lelang dengan dilengkapi data data yang dibutuhkan. langkah verifikasi oleh panitia tender) panitia tender kemudian meneliti dan membahas permohonan dari pemohon kemudian menyampaikan permohonan tersebut kepada bupati dan menyampaikan surat penolakan atau persetujuan bupati mengenai pemanfaatan. jika permohonan disetujui, maka barang daerah yang akan dimanfaatkan tersebut diserahkan kepada mitra kerja sama untuk dimanfaatkan. langkah pengembalian barang milik daerah setelah perjanjian selesai) mitra kerjasama pemanfaatan setelah jangka waktu pemanfaatan berakhir, barang milik daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah daerah melalui pengelola. pemanfaatan berupa bangun guna serahakan menyiapkan surat penolakan atau persetujuan pemanfaatan dari bupati. langkah persetujuan permohonan) apabila permohonan pemohon disetujui, aset kerjasama bangun guna serah akan diserahkan kepada mitra kerjasama untuk dibangun dan digunakan selama jangka waktu yang telah disepakati. mitra kerjasama akan membayar kontribusi kas daerah selama jangka waktu pengoperasian. langkah pengembalian barang milik daerah setelah perjanjian selesai) apabila jangka waktu pengoperasian telah berakhir, maka kerjasama beserta fasilitas yang telah dibangun atasnya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah melalui pengelola. pemanfaatan berupa bangun serah gunamenyiapkan surat penolakan atau persetujuan dari bupati tentang persetujuan pemanfaatan termasuk bagi hasil antara mitra kerjasama sebagai pihak yang membangun aset kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang menggunakan aset kerjasama. langkah penyerahan barang milik daerah) jika permohonan pemohon disetujui, aset kerjasama bangun serah guna akan diserahkan kepada mitra kerjasama untuk dibangun berbagai fasilitas atasnya. langkah pengembalian barang milik daerah setelah perjanjian selesai) aset bangun serah guna akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah melalui pengelola untuk digunakan dan pembagian bagi hasil atas keuntungan yang dihasilkan oleh aset kerjasama tersebut dilaksanakan selama jangka waktu yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan mitra kerjasama bangun serah guna. flow chart pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa pengguna tim pemanfaatan kegiatan penyewa pembantu pengelola pengelola baran bupati barang bmd penyewa mengajukan usulan penyewaan bmd dari penyewa dari penyewa kepada pengelola barang atau pengguna, usulan usulan usulan usulan selanjutnya pengelola pengguna mengajukan bmd bmd bmd bmd usulan penyewaan kepada bupati. pengelola untuk tanah bangunan dan pengguna selain usulan proses tanah bangunan sewa bmd setelah usulan sewa disetujui bupati, pengelola bulan usulan dibantu tim pemanfaatan bmd melakukan sewa sewa kajian. hasil kajian tim pemanfaatan diajukan kepada bupati oleh pengelola barang. hasil hasil kaji hasil kajian tim bupati menetapkan persetujuan sewa bmd. berdasarkan keputusan bupati tersebut, pengelola pengguna melaksanakan perjanjian kebun sewa dengan penyewa bmd sewa bmd perjanjian sewaperjanjian serah terima bast) bmd bmd bast flow chart pemanfaatan barang milik daerah dengan pinjam pakai kegiatan peminjam pengguna barang pengelola barang bupati usulan usulan usulan usulan pan peminjam mengajukan usulan peminjaman kepada bupati melalui menata tenan taman (nanah pengguna. selanjutnya pengguna menyampaikan kepada pengelola untuk diteruskan kepada bupati. persetujuan persetujuan pinjam pinjam pakai pakai . persetujuan pengelola melaksanakan pinjam pakai setelah mendapat persetujuan pinjam 'akan bupati yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai pembuatan perjanjian lai pakai pinjam pakai flow chart pemanfaatan barang milik daerah dengan kerjasama pemanfaatan kegiatan mitra tim pemanfaatan panitia lelang pengguna pengelola baran pembantu bupati kerjasama dan tim penafsir tender barang pengelola bupati membentuk tim penafsir dan tim pemanfaatan atas usulan usulan usulan pengelola tim tim tam tim tb bbb ) mitra kerjasama mengajukan usulan kerjasama pada usulan usulan usulan usulan kerjasama kerjasama kerjasama kerjasama pengelola pengguna barang. pengelola melalui pembantu pengelola melakukan verifikasi usulan mitra kerjasama usulan usulan usulan pengelola dibantu tim penafsir kerjasama kerjasama kerjasama dan tim pemanfaatan melakukan penelitian tentang usulan kerjasama dan dituangkan dalam rekomendasi, selanjutnya disampaikan kepada bupati rekaman rekaman rekaman dasi dasi dasi bupati menetapkan keputusan kerjasama. sebut mana kebun atan kebun kebun penanda penanda atan atan kebun penanda atan mitra tim pemanfaatan panitia lelang pengguna pembantu kegiatan pengelola barang bupati kerjasama dan tim penafsir tender barang pengelola berdasarkan keputusan bupati tersebut, panitia lelang tender melakukan proses lelang jukung selanjutnya panitia lelang kebun menyerahkan hasil lelang kepada penanda pengelola pengguna kebun penanda atan lelang kebun jukung lelang proses dukung pole lelang nang lelang dokumen jukung pemenang pembuatan pemenang lelang pembuatan perjanjian penyerahan bmd perjanjian pengguna pengelola membuat perjanjian kerjasama dan menyerahkan bmd kepada mitra kerjasama dengan disertai bast bast bast bmd sas flow chart pemanfaatan barang milik daerah dengan bangun guna serahgs kepada bupati melalui pengelola. bupati menerbitkan keputusan pemohon pemohon. nan. atas permohonan bgsgsgs dengan menerbitkan kebun keputusan bupati. bgs w mitra kerjasama panitia lelang tim pemanfaatan kegiatan pengelola baran bupati kegiatan tender eng bmdgs untuk ditetapkan oleh bupati. perjanjian jian jian pembuatan bupati menetapkan perjanjian bgs dan berita acara serah terima yang kemudian diserahkan kepada pengelola dan mitra kerjasama f jian flow chart pemanfaatan barang milik daerah dengan bangun serah gunasg kepada bupati melalui pengelola. bupati menerbitkan keputusan pemohon perang nan atas permohonan bsgsgsg dengan menerbitkan kebun keputusan bupati. bsg uu wwsg untuk ditetapkan oleh bupati. perjanjian peran jian pembuatan bupati menetapkan perjanjian bsg dan berita acara serah terima yang kemudian diserahkan kepada pengelola dan mitra kerjasama pai f jimanan dan pemeliharaan barang milik daerah pengamanan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah merupakan proses lanjutan dari perolehan, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah. pengamanan merupakan., administratif dan tindakan hukum. titik berat pengamanan terletak pada penertiban atau pengamanan secara fisik dan administratif sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penerobosan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. pengamanan dapat berupa pengamanan fisik, yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa barang milik daerah secara fisik terlindungi, terhindar dari kerusakan, dan tetap berada dalam penguasaan pengelola: pengamanan administratif, yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua barang milik daerah telah dilakukan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib: tindakan hukum, yang merupakan upaya hukum terhadap barang inventaris yang bermasalah dengan pihak lain. pengamanan dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. pengamanan fisik dan administratif dilakukan oleh pengguna, pengelola dan pembantu pengelola. tindakan hukum dilakukan oleh pengguna, pembantu pengelola dan apabila melalui pengadilan dapat dikoordinasikan dengan biro hukum atau bagian hukum. langkah langkah teknis. langkah pencatatan barang milik daerah) pengguna melakukan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam pengelolaannya. pencatatan tersebut dilakukanyang dilakukan oleh pengguna dilaporkan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola langkah pemasangan label barang milik daerah) pengguna melakukan pemasangan label barang milik daerah yang berada dalam pengelolaannya. pemasangan ini dikoordinasikan dengan pembantu pengelola. label yang dipasang harus ditempatkan dibagian yang mudah terlihat. untuk tanah dan atau bangunan, pengamanan secara hukum dilakukan meliputi kegiatan melengkapi status kepemilikan berupa sertifikat dan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah, sedangkan untukmeliharaan pemeliharaan dapatatau, berupa, merupakan pemeliharaan atau, berupa pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu waktu oleh tenagafaktordan tekanan: lain lainlangkah teknis langkah penyusunan rencana pemeliharaan) setiap unit diwajibkan untuk menyusun rencana pemeliharaan barang tahunan kepada pengelola melalui pembantu pengelola. rencana pemeliharaan ini akan dijadikan dasar dalam melakukan pemeliharaan selama tahun anggaran berjalan. dalam rencana tersebut harus dinyatakan apakah pemeliharaan sedang atau berat. rencana pemeliharaan tersebut dibuat banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu dan pelaksanaannya: menjadi bahan dalam menyusun rencana apbd, khususnya rencana tahunan pemeliharaan barang, rencana pemeliharaan barang tersebut dituangkan dalam rencana kerja anggaran skpd (rka skpd). langkah pelaksanaan pemeliharaan) berdasarkan rencana pemeliharaan yang telah disetujui dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran skpd (dpa skpd), pengguna atau kuasa pengguna melakukan proses pemeliharaanditetapkan dengan spk surat perjanjian kontrak yang ditandatangani oleh skpd. mekanisme penunjukan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa. langkah penerimaan pekerjaan pemeliharaan perawatan barang) panitia pemeriksa barang bertugas untuk memeriksa hasil pekerjaan pemeliharaan barang yang dilakukan oleh pihak tigngurus barang mencatat hasil pemeliharaan barang dalam kartu pemeliharaan perawatan barang. flow chart pengamanan barang milik daerah uraian pengguna barang pengelola barang pembantu pengelola pengguna melakukan pencatatan barang milik daerah yang berada dalam pengelolaannyabmd dilaporkan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola pengurus barang mengajukan usulan pemeliharaan barang milik kbd daerah kepada pengguna. pengguna menetapkan usulan pemeliharaan yang dituangkan dalam rka skpd. setelah apbd ditetapkan, berdasarkan dpa skpd, pengguna membuat pemeliharaan dpmd skpd skpd dpmd dpmd berdasarkan dpmd, pengguna kuasa pengguna melakukan proses pemeliharaan yang ditetapkan dengan kontrak. d4 b berdasarkan kontrak, penyedia barang jasa melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. setelah pekerjaan selesai, penyedia menyerahkan hasil pekerjaan. penyerahan penyerahan pekerjaan pekerjaan panitia pemeriksa melakukan pemeriksaan dan pengecekan sesuai dengan kontrak. hasil pemeriksaan dituangkan dalam bap dan bast. bap dan bast sap sar diserahkan kepada pengguna. m bap bast uraian pengurus pengguna pengelola pembantu panitia penyedia panitia bupati barang barang barang pengelola pengadaan barang jasa pemeriksa berdasarkan bap dan bast, pengurus barang melakukan pencatatan pemeliharaan dalam kartu pemeliharaan perawatan barang pemilihan bap bast berdasarkan hasil pekerjaan, pengguna melaporkan pemeliharaan bmd kepada pengelola melalui pembantu pengelola. pembantu pengelola laporan menghimpun seluruh pekerjaan piaraan dan melaporkan kepada bupati oran laporan eilaian penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka pengamanan aset aset yang dimiliki daerah dan untuk penyusunan neraca. selain itu, penilaian barang milik daerah juga digunakan dalam rangka pencatatan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan inventarisasi. pelaksanaanya dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh bupati dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikasi , hasil penilaian ditetapkan dengan keputusan bupatilangkah langkah teknis. langkah pembentukan tim penilai) membentuk timdengan peraturan perundang undangan. langkah proses penilaian barang milik daerah) tim penilai melakukan penilaian barang milik daerahpenilaian untuk barang milik daerah yang berasal dari sumbangan hibah danpenilaian untuk baranglangkah pelaporan hasil penilaian barang milik daerah)pemerintah daerah. langkah pemutakhiran data barang milik daerah) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, pengguna akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan hasil yang diberikan oleh tim penilai. flow chart penilaian barang milik daerah uraian pengguna barang pengelola barang tim penilai penafsir bupati pengelola mengajukan usulan pembentukan tim penilai penafsir yang ditetapkan dengan keputusan bupati usulan tim bita dan dapat melibatkan lembaga independen bersertifikat penafsir penafsir bidang penilaian aset. kebun kebun pemain penilai penafsir penafsir penafsir pengelola barang menyampaikan daftar inventaris barang milik daerah diam) kepada tim penilai penafsir sebagai dasar penilaian bmd. tim penilai melakukan penilaian barang pmid diam milik daerah. .hasil pemerintah daerah. hasil penilaian hasil penilaian pemutakhiran penilaianhapusan barang milik daerah penghapusan barang milik daerah merupadilakukan terhadap. penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna kuasa pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah berada dalam penguasaan pengguna kuasa pengguna (mutasi). penghapusan ini dilakukan dengan keputusan pengelola atas nama bupati. penghapusan barang milik daerahini dilaksanakan dengan keputusan bupati. penghapusan barang milik daerah dapat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan alasan alasan sebagai berikut penghapusan barang tidak bergerak:bisa digunakan lagi akibat modernisasi: telah melampaui batas waktu kegunaan kadaluwarsa: karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya:dan atau hewan ternak:sedangkan untuklangkah langkah teknis langkah identifikasi barang yang dihapus oleh pengguna) pengguna melakukan identifikasi terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan proses penghapusan. daftar barang yang diusulkan untuk dihapus merupakan daftar gabungan dari kuasa pengguna dan pengguna barang. langkah verifikasi oleh panitia penghapusan barang milik daerah) pengguna mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang dikelolanya kepada bupati melalui pengelolalangkah verifikasi berita acara oleh pengelola) panitia penghapusan barang milik daerah selanjutnya menyampaikan berita acaramindahtanganan ini selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk dasar persetujuan penghapusan barang milik daerah (apabila penghapusan barang milik daerah berupa barang selain tanah dan atau bangunan dengan nilai kurang dari milyar). apabila penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan atau selain tanah dan atau bangunan dengan nilai lebih dari milyar, maka bupati akan meminta persetujuan dprd. langkah penerbitan penghapusan barang milik daerah oleh bupati) bupati berdasarkan persetujuan yang diberikan dprd, menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah dan memberikan keputusan tersebut kepada pengelola. apabila penghapusan barang milik daerah tidak memerlukan persetujuan dprd, maka bupati memberikan persetujuan terhadap hasil verifikasi dan usulan metode pemindahtanganan yang diajukan oleh pengelola. selanjutnya, pengelola yang menerbitkan keputusan penghapusan atas nama bupati. flow chart penghapusan barang milik daerah uraian ' ? pengguna pembantu pengelola panitia bupati dprd barang pengelola barang penghapusan pengelola barang mengajukan usulan pembentukan panitia usulan panitia panitia penghapusan kepada bupati. bupati penghapusan kid pan menetapkan panitia penghapusan. panitia panitia penghapusan penghapusan panitia penghapusan pengguna melakukan identifikasi terhadap barang milik daerah yang usulan usulan usulan penghapusan penghapusan penghapusan akan dilakukan proses penghapusan bab sup :i:i:m dan mengajukan usulan penghapusan bmd kepada bupati melalui pengelola usulan penghapusan panitia penghapusan meneliti barang yang akan dihapuskan. hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara. penghapusan penghapusan berita acara kemudian diserahkanverifikasinamaan permohonan permohonan pemindahtanganan ini selanjutnya penghapusan kesatuan disampaikan kepada bupati untuk dasar persetujuan penghapusan barang milik daerah bmd tertentu kebun kebun rekomendasi napi penghapusan penghapusan re' :indahtanganan barang milik daerahroses pemindahtanganan ditetapkan oleh pengelola dengan persetujuan bupati apabila pemindahtanganan tersebut untuk barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan rp. , . namun apabila pemindahtanganan tersebut untuk tanah dan atau bangunan dengan kondisi tertentu, dan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari rp. maka pemindahtanganan tersebut ditetapkan dalam keputusan bupati dengan persetujuan dprd. pemindahtanganan tanah dan atau bangunan dengan kondisi dibawah ini tidak memerlukan persetujuan dprd tetapi cukup dengan keputusan bupatsamelalui penjualan dilakukan secara lelang kecualmindahtanganan melalui tukar menukarpemindahtanganan melalui hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut barang yang dihibahkan bukan merupakan barang rahasia negara daerah, barang yang dihibahkan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak: barang yang dihibahkpemindahtanganan melalui penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan terhadap:barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. langkah langkah teknis pemindahtanganan melalui penjualan tukar menukar untuk tanah dan atau bangunanyangpelepasan hak atas tanah dan bangunan pemerintah daerah dikenal (dua) cara, yaitu ganti rugi (dijual), dan tukar menukar (ruilslag tukar guling). langkah pembentukan panitia penafsir). hal hal yang dilakukan oleh panitia penafsir adalah melakukan penelitian dari segi aspek sosial, ekonomi, budaya dan kepentingan pemerintah daerah terhadap lokasi dan keadaan tanah dan atau bangunan tersebut: menaksir nilai atas tanah dan atau bangunan tersebut: meneliti bonafiditas dan loyalitas calon pihak ketiga dan memberikan saran saran kepada bupati, dan lain lain keterangan yang dipandang perlu. hasil penelitian penafsir tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara. selain itu, panitia penafsir juga membuat rekomendasi apakah pelepasan hak atas tanah tanah dan atau bangunan tersebut perlu mendapatkan persetujuan dprd. langkah persetujuan bupati) apabila berdasarkan hasil penelitian panitia penafsir, pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan tidak memerlukan persetujuan dprd, maka pengelola membuat surat permohonan kepada bupati untuk menyetujuiapabila berdasarkan hasil penelitian panitia penafsir, pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan memerlukan persetujuan dprd, maka pengelola membuat surat permohonan dari bupati kepada dprd untuk memberiklangkah persetujuan atau penolakan dprd) berdasarkan surat permohonan bupati, dprd akan menentukan apakah menyetujui ataukah menolak terhadap usulan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang diajukan bupati. surat persetujuan atau penolakan akan dikirimkan oleh dprd kepada bupati. langkah keputusan bupati) bupati menetapkan keputusan bupati tentang pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ganti rugi atau tukar menukar apabila bupati menyetujui surat permohonan pengelola mengenai pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dprd dprd memberikan persetujuan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan yang diajukan oleh bupati. pada lampiran keputusan bupati tersebut harus memuat data atas tanah dan atau bangunan yakni:langkah pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan) proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara ganti rugi dilakukan dengan pelelangan atau tender. namun apabila dalam tender atau pelelangan tersebut,roses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan cara tukar menukar (ruilslagh)langkah penghapusan tanah dan atau bangunan dari buku inventaris) setelah dilakukan proses pelepasan hak, maka selanjutnya pemerintah daerah harus menghapus tanah dan atau bangunan tersebut dari buku inventaris. sertifikat hak atas tanah bagi pihak ketiga dapat diproses melalui kantor pertanahmindahtanganan melalui penjualan untuk kendaraan dinas perorangan langkah surat permohonan dari yang bersangkutan) pemohon mengajukan surat permohonan kepada pengelola untuk membeli kendaraan perorangan dinas. langkah pembentukan panitia penjualan kendaraan dinasyang harus dilakukan oleh panitiapenjualan kendaraan tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara. langkah penerbitan keputusan penjualan) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bupati menerbitkan keputusan, lampiran keputusan penjualan yang memuat antara lain nama dan jabatan pembeli: data mengenallangkah perjanjian oleh pengelola) berdasarkan keputusan, pengelola membuat surat perjanjian sewa beli yang dilangkah penghapusan setelah lunas) apabila pembayaran sudah dilunasi, maka bupati mengeluarkan keputusan mengenai pelepasan hak atas kendaraan tersebut dan penghapusan dari buku inventaris pemerintah daerah. pemindahtanganan melalui penjualan untuk kendaraan dinas operasional langkah pengajuan surat permohonan penghapusan) pengguna kuasa pengguna mengajukan surat permohonan penghapusan kendaraan dinas operasional kepada bupati melalui pengelola. langkah pembentukan panitia penghapusan kendaraan dinas operasionaldilakukan oleh panitilangkah penerbitan surat keputusan penghapusan kendaraan dinas operasional) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bupati membuat keputusan penghapusan kendaraan dinas operasional. langkah pelaksanaan lelang) berdasarkan keputusan, penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas. langkah penyetoran kas daerah) hasil yang diterima dari pelelangan kemudian disetorkan kas daerah. pemindahtanganan melalui penjualan rumah dinas golongan iii langkah pengajuan surat permohonan) pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui pengelola untuk membeli rumah dinas yang dimaksud. yang dapat mengajukan permohonan adalah pns yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsung atau janda duda dari pns yang bersangkutan. langkah pelaporan secara periodik oleh pengelola kepada bupati) berdasarkan surat permohonan yang diterima, pengelola mengkoordinasinya dan secara periodik melaporkan kepada bupati. langkah persetujuan kdh) berdasarkan laporan periodik yang disampaikan oleh pengelola, bupati akan memberikan persetujuan terhadap permohonan pembelian rumah dinas golongan iii. langkah pembentukan panitia penafsir penilai) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bupati menetapkan keputusan mengenai pembentukan panitia penafsir dan panitia penilai. hasil penelitian panitia penafsir dituangkan dalam berita acara hasil penafsiran dan diberikan kepada panitia penilai untuk dinilai keakuratannya. hasil penilaian yang dilakukan panitia penilai dituangkan dalam berita acara. apabila hasil antara panitia penafsir dan panitia penilai berbeda, maka yang memutuskan harga penafsiran adalah pengelola. langkah keputusan kdh) langkah selanjutnya adalah penerbitan keputusan bupati mengenai penjualan rumah dinas golongan iii. dalam keputusan dengan tegas ditetapkan penjualan rumah dinaslangkah surat perjanjian sewa beli)satu dan masing masing pegawai pembeli sebagai pihak kedua. langkah penghapusan hak dan penghapusan dari buku inventaris)pelepasan hak pemerintah daerah atas rumah danpemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah langkah pengelola mengajukan usulan hibah kepada bupati) surat permohonan atas hibah diajukan oleh pengelola kepada bupati dengan memberikan penjelasan serta kelengkapan data. langkah kdh membentuk tim penilai) bupati membentuk tim penilai. hasil penelitian diberikan kepada bupati. langkah persetujuan dprd untuk hibah tanah dan atau bangunan) apabila pemerintah daerah menyetujui atas serta hibah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari rp. milyar. untuk hibah selain tanah dan atau bangunan dengan nilai sampai dengan rp. milyar, kepada daerah memberikan persetujuan kepada pengelola. langkah penerbitan hibah) bupati menerbitkan naskah perjanjian hibah dan dituangkan dalam berita acara hibah untuk hibah tanah dan atau bangunan serta hibah selain tanah dan atau bangunan dengan nilai lebih dari rp. , . pengelola menandatangani naskah perjanjian hibah atas nama bupati dan dituangkan dalam berita acara hibah untuk hibah selain tanah dan atau bangunan dengan nilai sampai dengan rp. milyar langkah pengguna melakukan serah terima hibah) berdasarkan naskah perjanjian hibah, pengguna melakukan serah terima barang hibah dan dituangkan dalam berita acara. pemindahtanganan barang milik daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah. langkah pengelola pengguna mengajukan usulan penyertaan modal pemerintah daerah kepada bupati). sedangkan usulan mengenai penyertaan modal pemerintah daerah atas selain tanah dan atau bangunan diajukan oleh pengguna melalui pengelola kepada bupati. langkah verifikasi terhadap usulan penyertaan modal pemerintah daerah) atas usulan yang diajukan oleh pengelola kepada bupati, maka bupati melakukan penelitian pengkajian dengan membentuk tim untuk mengkaji usulan tersebut. atas usulan yang diajukan oleh pengguna, pengelola melakukan penelitian dan pengkajian terhadap usulan tersebut. apabila disetujui, pengelola menyampaikan kepada bupati. langkah penghapusan barang milik daerah oleh bupati) untuk penyertaan modal pemerintah daerah berupa tanah dan atau bangunan, bupati menetapkan penghapusan atas tanah dan atau bangunan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari dprd. sedangkan untuk penyertaan selain tanah dan atau bangunan bupati menetapkan penghapusan tanpa melalui persetujuan dprd. langkah penyiapan perda tentang penyertaan modal pemerintah) berdasarkan persetujuan bupati, pengelola menyiapkan rancangan peraturan daerah mengenai penyertaan modal pemerintah. langkah persetujuan dprd) langkah selanjutnya adalah persetujuan dprd terhadap rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh bupati. langkah penyerahan barang kepada pihak ketiga) setelah peraturan daerah ditetapkan, pengguna menyerahkan barang kepada pihak ketiga dan dituangkan dalam berita acara. flow chart pemindahtangan barang milik daerah melalui penjualan tukar menukar tanah dan atau bangunan uraian pihak ketiga pengguna barang pengelola barang panitia penafsir panitia lelang bupati dprd pihak ketiga mengajukan usulan daun usulan pemindahtanganan bmd kepada pembalap pembelian pembelian bupati melalui pengelola. bupati memutar menukar menukar menugaskan panitia penafsir usulan untuk meneliti bukti penguasaan peran atas tanah bangunan yang menular hasilnya dituangkan dalam dan rekomendasi. dan rekaman berdasarkan dan rekomendasi, dasi pengelola membuat surat dan permohonan bupati untuk dasi menyetujui pelepasan hak. untuk pelepasan bmd yang memerlukan persetujuan dprd, dibuatkan dan permohonan bupati kepada dprd untuk pelepasan hak tersebut. permohonan pelepasan untuk bmd yang hak memerlukan persetujuan dprd permohonan pelepasan pelepasan hak bmd yang tidak untuk bmd yang hak permohonan permohonan pelepasan pelepasan memerlukan persetujuan dprd tidak memerlukan ian hak dituangkan dalam kebun. persetujuan dprd persetujuan pelepasan bup3 hak pelepasan hak persetujuan pelepasan berdasarkan kebun pelepasan hak hak, pengguna pengelola kebun pel menghapus bmd dari diam, dan popup hal panitia lelang melaksanakan hak proses lelang bmd. proses kebun pelepasan pelepasan hak dituangkan dalam penghapusan hak bmd penghapusan bmd proses lelang ika ganti ruisisah lelang lelang jika ruislagh cc ,iiy& xi3 www harga uraian pihak ketiga pengguna barang pengelola barang panitia penafsir panitia lelang bupati dprd harga lelang isl pengelana terima lelang pengelola menetapkan pemenang lelang dan proses pelepasan hak dituangkan dalam ba. terima terima serah terima dari pihak ketiga flow chart pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan untuk kendaraan dinas perorangan uraian pemohon pengelola barang panitia penjualan bupati pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui pemohon pemohon pemohon pengelola untuk membeli kendaraan perorangan dinas. bupati memerintahkan panitia penjualan untuk meneliti permohonan tersebut. hasil penelitian dituangkan dalam berita acara. berita berita acara acara berdasarkan berita acara, bupati menerbitkan keputusan bupati. elo ojo bupati bupati pengelola membuat surat perjanjian sewa beli untuk ditandatangani oleh bupati. perjanjian perjanjian sewa beli sewa beli perjanjian perjanjian (sj sewa beli apabila pembayaran sudah dilunasi, bupati menerbitkan bel usulan usulan kebun tentang pelepasan hak atas kendaraan tersebut dan pelepasan pelepasan memerintahkan pengelola untuk menghapus dari daftar inventaris bmd. kebun kebun kebun pelepasan pelepasan pelepasan hak hak kebun pelepasan hak bmd flow chart pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan untuk kendaraan dinas operasional uraian pemohon pengguna pengelola barang panitia penghapusan panitia lelang bupati pemohon mengajukan surat pemohon pemohon pemohon pemohon permohonan kepada pengguna yang nan nan akan diteruskan kepada bupati melalui pengelola nan bupati memerintahkan panitia penghapusan untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam berita acara. acara acara kep mari keputusan bupati bupati menerbitkan kebun bupati penghapusan. bupati panitia lelang melakukan proses lelang yang hasilnya dituangkan dalam berita acara lelang. terbatas proses boo acara acara lelang lelang pemenang pemenang lelang berdasarkan hasil lelang, pemenang pemohon pemenang lelang lelang menyetorkan uang kasta bmd disetor kasta flow chart pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan rumah dinas golongan iii uraian pemohon pengelola barang panitia penafsir panitia penilai bupati pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui pemohon pemohon pemohon bupati memerintahkan panitia penafsir untuk meneliti permohonan tersebut. hasil penelitian dituangkan dalam berita hasil penelitian panitia penafsir diserahkan kepada panitia penilai untuk dinilai keakuratannya yang hasilnya dituangkan berita berita dalam berita acara. acara berita jika terdapat perbedaan nilai penetapan nilai ditetapkan pengelola bupati menetapkan kebun berdasarkan. kebun kebun pengelola membuat surat perjanjian sewa beli rumah dan ganti rugi yang ditandatangani oleh bupati. perjanjian sewa beli ganti rugi perjanjian sewa beli ganti rugi dari bupati sewa beli beli beli ganti rugi ganti rugi ganti rugi pemohon apabila pembayaran sudah dilunasi, bupati menerbitkan bulan kebun tentang pelepasan hak atas rumah dinas tersebut dan setir kan kebun memerintahkan pengelola untuk menghapus dari daftar kasa asda inventaris bmd dari bupati pelepasan bmd pelepasan pelepasan hak hak pengelola flow chart pemindahtanganan barang milik daerah melalui hibah uraian pemohon pengelola barang panitia penilai bupati dprd pemohon mengajukan surat permohonan kepada bupati melalui pemohon pemohon pemohon pengelola. nan nan han nan bupati memerintahkan panitia penilai untuk meneliti permohonan tersebut. hasil penelitian dituangkan dalam berita berita hasil penelitian panitia penafsir diserahkan kepada panitia berita berita penilai untuk dinilai keakuratannya yang hasilnya dituangkan acara acara dalam berita acara. bupati menyetujui pelaksanaan hibah. pengelola menyiapkan surat permohonan persetujuan dprd untuk bmd yang memerlukan persetujuan dprd dan menetapkan kebun untuk bmd yang tidak memerlukan pertahanan persetujuan persetujuan dprd. dprd permohonan untuk bmd dprd permohonan yang meter persetujuan bukan persen tujuan dprd untuk bmd persetujuan dprd persatu i:i: pengelola menyiapkan perjanjian hibah yang akan diserahkan usulan usulan . perjanjian perjanjian kepada bupati untuk disetujui. hibah hibah hibah perjanjian pan hibah perjanjian hibah berdasarkan perjanjian hibah, pengelola membuat bast hibah dan menghapus bmd dari diam bmd flow chart pemindahtanganan barang milik daerah melalui penyertaan modal pemerintah daerah uraian pihak ketiga pengguna pengelola barang panitia penilai bupati dprd pengguna pengelola mengajukan usulan penyertaan modal kepada untuk bmd untuk tanah pemohon bupati selain tanah nan bangunan b bangunan pemohon pemohon bupati menugaskan panitia penilai "an untuk mengkaji usulan penyertaan modal pemohon berita nan acara persetujuan persetujuan else berdasarkan hasil kajian, bupati bmd selain tanah bangunan mengajukan permohonan persetujuan ' persetujuan kepada dprd untuk penyertaan modal bmd yang memerlukan persetujuan dprd permohonan permohonan permohonan untuk tanah \| persetujuan kan pro dewan penghapusan bangunan pena doa bad dprd dprd dprd bmd bupati menyerahkan perda perda perda kepada penyerta: rta penyertaan modal dprd untuk penyertaan penyertaan penyertaan disetujui dari pengelola dari bupati perda perda perda perda . setelah perda penyertaan modal pada untuk tanah dan bangunan diterbitkan, bmd yang dijadikan sebagai penyertaan modal www w diserahkan kepada pihak ketiga dan dibuatkan berita acara serah terima a pengguna untuk pihak ketiga bmd selain tanah bangunnaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerahpengendalian merupakan usaha atau kegiatanuntuk menjadian undangan. langkah teknis langkahngelola barang. pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas hasil pemantauan dan penertiban. langkahngguna pengelola barang menindaklanjuti laporan audit sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. flow chart pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah uraian pengguna kuasa pengguna pengelola barang aparat pengawasmantauan pengelola barang. pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk penertiban melakukan audit atas hasil pemantauan dan penertiban.lak, audit laporan laporan laporan pengguna pengelola barang menindaklanjuti laporan audit sesuai ketentuan peraturan audit laporan audit perundang undangan. audit tindaayaan barang milik daerah penyediaan blank, tanda kodifikasi kepemilikan, pemeliharaan, penerapan aplikasi sistem informasi barang daerah (simbad) dengan computer, tunjangan insentif penyimpan dan atau pengurus barang dan sebagainya. pembiayaan untuk keperluan pengelolaan barang milik daerah direncanakan dan diajukan setiap tahun melalui apbd. langkah teknisrka skpd. setelah apbd ditetapkan, pengguna pengelola barang melakukan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam dpa skpd. flow chart pembiayaan barang milik daerah uraian pengguna pengelola barang penyusunan penyusunanpembinaan pembinaan rka skpd. setelah apbd ditetapkan, pengguna pengelola barang melakukan kegiatan sebagaimana yang bmd bmd tercantum dalam dpa skpd. skpd skpd skpdvtuntutan ganti rugi barang milik daerahdalam melaksanakan tgr, bupati dibantu oleh majelis pertimbangan tgr selaku ketua merangkap anggota inspektorat selaku wakil ketua satu merangkap anggota asisten sekretaris daerah yang membidangi selaku wakil ketua dua merangkap anggota kepala bagian keuangan badan pengelola keuangan selaku sekretaris merangkap anggota kepala bagian perlengkapan umum unit pengelola barang selaku anggota kepala bagian hukum selaku anggota kepala bagian kepegawaian selaku anggota keanggotaan majelis pertimbangan tgr tidak boleh diwakilkan, dan jumlah keanggotaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah anggota harus ganjil dan maksimum memproses dan melaksanakan penyelesaian tgr memberikan saran pertimbangan tgr kepada bupati atas setiap kasus yang menyangkut tgrcretariat majelis pertimbangan tgr berada pada bagian keuangan badan pengelola keuangan, sedangkan penetapan penunjukkan majelis pertimbangan serta tata kerjanya ditetapkan dengan surat keputusan bupattahan dengan jalan upaya damai. apabila biaya pelaksanalangkah teknis langkah terjadinya kerugian daerah dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsionallaporan tersebut disampaikan kepada bupati melalui pengelola. langkah. sebab sebab dan alasan penuntutan dilakukandan atau diajukan pembelaan diri tetapi bupati tetap pada pendiriannya karena tidak dapat membebaskan dari kesalahan kekeliruan, bupati menetapkan surat keputusan pembebanan ganti rugi. langkahmajelis pertimbangan tgr. pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda pelaksanaan surat keputusan pembebanan tgr. langkah apabila keputusan majelis pertimbangan tgr menyatakan bahwa pihak yang dituntut ternyata dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian daerah karena kerugian tersebut disebabkan diluar kemampuanlangkahflow chart tuntutan ganti rugi barang milik daerah uraian pihak yang aparat pengguna pengelola pembantu tgr bupati dituntut pengawas pengelola fungsional aparat pengawas laporan laporan fungsional dan pengguna melaporkan terjadinya kerugian daerah kepada (z. bupati melalui pengelola. bupati memerintahkan majelis tgr untuk melakukan penelitian terhadap kerugian daerah. yang kemudian dilaporkan kepada bupati. bupati mengeluarkan pat surat pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan dituntut. pihak yang dituntut dapat mengajukan surat keberatan pembelaan diri dalam tenggang waktu bila dalam tenggang son waktu hari tidak diajukan pembelaan diri untuk dan atau diajukan pembelaan diri tetapi bupati tetap pada dihapuskan pendiriannya karena tidak dapat membebaskan dari kesalahan kekeliruan, dari ibm bupati menetapkan surat ,,k,. lxlxeexf keputusan pembebanan ganti rugi dan melaksanakan penagihan. pihak yang dituntut dapat mna mengajukan permohonan banding kepada majelis pertimbangan tgr. bupati menerbitkan skpd jika tgr menerima permohonan banding pihak yang dituntut
nan itn bupati trenggalek peraturan bupati trenggalek nomor tahun, mak'rekn pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. purna tugas adalah berakhirnya masa jabatan aparatur pemerintah desa dikarenakan telah habis masa baktinya atau diberhentikan dengan hormat. bantuan keuangan kepada desa bagi aparatur pemerintah desa yang purna tugas yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan kepada desa yang diperuntukkan bagi aparatur pemerintah desa yang memasuki masa purna tugas mulai bulan november tahun sampai dengan bulan november tahun bab maksud dan tujuan maksud pemberian bantuan keuangan adalah untuk memberikan penghargaan atas dharma bhakti aparatur pemerintah desa yang selesai melaksanakan tugas. tujuan pemberian bantuan keuangan adalah: mendorong semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi aparatur pemerintah desa yang purna tugas. bab iii ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: sasaran penerima bantuan keuangan, besaran bantuan keuangan, mekanisme penyaluran bantuan, dan sumber dana bantuan keuangan. bab sasaran penerima bantuan keuangan sasaran penerima bantuan keuangan adalah aparatur pemerintah desa yang telah purna tugas terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa non pns, dan perangkat desa lainnya. bab besaran bantuan keuangan besaran bantuan keuangan sebagai berikut: kepala desa yang telah menyelesaikan (satu) periode masa jabatan diberikan bantuan sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah): kepala desa yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir diberikan bantuan sebesar rp5. (lima juta rupiah), sekretaris desa non pns diberikan kompensasi dengan perhitungan: masa kerja (satu) sampai dengan (lima) tahun sebesar rp5. (lima juta rupiah), masa kerja lebih dari (lima) tahun sebesar rp1. (satu juta rupiah) per tahun dengan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar rp20. (dua puluh juta rupiah), perangkat desa lainnya yang telah menjalani masa kerja minimal (lima) tahun diberikan kompensasi sebesar rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan perangkat desa lainnya yang berhenti diberhentikan dengan masa kerja kurang dari (lima) tahun diberikan kompensasi sebesar rp1. (satu juta rupiah). bab mekanisme penyaluran bantuan permohonan bantuan keuangan diajukan oleh kepala desa atau penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat dengan dihampiri: foto copy keputusan pengangkatfoto copy keputusan pemberhentidan foto copy kartu susunan keluarga ksmekanisme penyaluran bantuan adalah sebagai berikut: penyaluran bantuan keuangan diajukan oleh kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagai pengelola belanja tidak langsung dan atau pengeluaran pembiayaan pada apbd kabupaten trenggalek tahun anggaran kepada bukan selaku skpd, bendahara pengeluaran skpd mengajuk atas nama, dan membayarkan bantuan keuangan secara tunai kepada sasaran penerima bantuan keuangan. bab vii sumber dana bantuan keuangan sumber dana bantuan keuangan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten trenggalekxxii tanggal mei ebi aan bnn amnesia
eri salinan tapasangkayu, menimbang bahwa sebagai petunjuk pelaksanaebi jdih kabupaten pasangkay. memutuskan:jdih kabupaten pasangkayumelalui musyawarah desa yang selanjutnya disebut pemilihan adalah musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk melaksanakan pemilihan kepala desantar waktu melalui musyawarahhari adalah hari kerja. bam kasa jdih kabupaten pasangkayu bab persiapan bagian kesatu panitia pemilihan kabupaten dan kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desaantar waktudariuntuk memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pemilihan kepala desa antar waktu tingkat kecamatan di antar waktu, fasilitasi dan penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul kabupaten pesanekatu kasa jdih kabupaten pasangkayu dalam proses pemilihan kepala desa antar waktudua panitia pemilihan tingkat desa dan ataukasa jdih kabupaten pasangkayunyusun dan menetapkan tata tertibantar waktu yang telah memenuhi persyaratan, mengumumkan unsur masyarakat peserta musyawarah desa yang telah ditetapkan dengan keputusan bpd, h.j . menetapkan calon kepala desa antar waktu yang terpilih oleh musyawarah desa, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desaantar waktu kepada bpd, bagian ketiga tata tertib dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu,pipa raa nnnnnnnn ebi jdih kabupaten pasangkayu bagian keempatpenjabat kepala desaelanja barang dan jasa, biay waktu disampaikan oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa. bagian kelima pengumuman pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu panitia pemilihan mengumumkan kepada masyarakat akan dilaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu antar waktu, waktu dan tempat pendaftaran bakal calon, persyaratan bakal calon, persyaratan peserta musyawarah desa, dan tata cara pendaftaran bakal calon. bagian keenam persyaratan calon kepala desa persyaratan calon kepala desa antar wakkasa jdih kabupaten pasangkayuoo.: dan tidak pernah diberhentikan sebagai kepala desa atas permintaan sendiri. penjabat kepalaantar waktu diberi cuti sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktujdih kabupaten pasangkayub.izin cuti dari bupati yang berlakubagian ketujuh pendaftaran pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu (lima belas) hari.. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam selanjutnya mengajukan surat lamaran kepada panitia pemilihan. format surat lamlamaran sebagaimana dimaksud pada ditulis tangan dan ditandatangani serta dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut: surat pernyataan yang berisi tentang, bersedia untuk bertempat tinggal dalam wilayah desa yang dipimpin jikantar waktu yang benar dan tidak ada kepalsuan didalamnya, dan jdih kabupaten pasangkayu tidak pernah diberhentikan sebagai kepala desa atas permintaan sendiri. fotokopi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir(sick)fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang, daftar riw hidup dan daftar riw pekerjaan, bermaterai format daftar riw hidup dan daftar riw pekerjaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini, foto berwarna terbaru ukuran lembar, surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil, il. dengan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan, surat izin dari bupati bagi anggota bpd, surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa, oo. naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi kepala desa, surat pemberhentian sebagai pengurus partai politik oleh pengurus partai politik yang berwenang, bagi bakal calon yang pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dan anggota bpd, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas, bermaterai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud,berakhirnya waktu pendaftaran, panitia pemilihan menutup pendaftaran bakal calon. format berita acara penutupanbam kasa jdih kabupaten pasangkayu dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam. format berita acara perpanjangan waktusetelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam bpd mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu kepada bupati. usulandengan dihampiri: berita acara rapat bpd, berita acara perpanjangan waktu pendaftaran, dan berita acara hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal caloantar waktu dan ditetapkan dengan keputusan bupati. bagian kedelapan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi calon kepala dan jika dipandang perlu diklarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keteranganalam jangka waktu (tujuh) hari. instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada adalah sekolah asal, perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan atau kementerian agama. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon. format berita acara penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon,keabsahan administrasi bakal calon dipersoalkan oleh salah satu calon kepala desa dan atau masyarakat, jawaban hasil hasil kasa jdih kabupaten pasangkayu klarifikasi pada, dibuat berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, seluruh bakal calon dan dirangkap untuk panitia pemilihan dan masing masing bakal calon. berita acara hasil penelitian dan klarifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat. dalam halbakal calon karena alasan hilang,dalam haldalam halperangkat daerah yang menangani bidang pendidikan dan atau kementerian agama. bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi paling sedikit (dua) orang calon dan paling banyak (tiga) orang calon ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan. bakal calon sebagaimana dimaksud padapengesahan calon kepala desa melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan bpd, panitia pemilihan dan seluruh bakal calon. format surpabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasiujian tertulis, dan atau wawancara. pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan difasilitasi oleh panitia kabupaten. jdih kabupaten pasangkayu pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf menggunakan soal pengetahuan umum, pemerintahan desa, pancasila dan kewarganegaraan, dan hal lain yang dianggap perlu. pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mendalami visi mis bakal calon dan hal lain yang dianggap perlu. bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tambahan dan berhak ditetapkan sebagai calon kepala desa adalah bakal calon yang memperoleh total nilai tertinggi ranking (satu) sampai dengan (tiga). bagian kesembilan persyaratan peserta musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu peserta musyawarah desa diikuti oleh peserta dari: pemerintah desa, bpd: dan unsur masyarakat, peserta musyawarah desa dari unsur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf adalah kepala dusun. peserta musyawarah desa dari unsur bpd sebagaimana dimaksud pada huruf adalah seluruh pimpinan dan anggota bpdmudj . perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf diwakili paling banyak (sebelas) orang dari setiap dusun. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi syarat: penduduk desa dusun setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ktp), berumur minimal (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikamoral baik dan menjadi panutan masyarakat desa, dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat (lima) tahun. unsur tokoh adat sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah kepala adat. jdih kabupaten pasangkayu unsur tokoh agama sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah imam muballigh, pendeta majelis, bangku pengurus adat. unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf diwakili oleh ketua rt, pimpinan organisasi keagamaan, organisasi pemuda. unsur tokoh pemuda sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pengurus atau anggota organisasi kepemudaan, pengurus karang taruna dan kelompok olah raga. unsur tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah tenaga pendidik atau kependidikan dan atau pernah menjadi tenaga pendidik atau kependidikan. unsur kelompok tani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan adalah pengurus kelompok tani dan nelayan. unsur kelompok perajin sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pengurus kelompok perajin. unsur kelompok perempuan sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pengurus tim penggerak pkk, pengurus majelis taklim, pengurus persekutuan perempuan, pengurus wanita hindu dharma indonesia. unsur kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah perwakilan kelompok masyarakat miskin. unsur kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah aktifis atau pemerhati dan perlindungan anak. peserta musyawarah disadari setiap dusun sebagaimana dimaksud disepakati melalui musyawarah dusun. kepala desa mengundang unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada untuk mengikuti musyawarah dusun setiap dusun. hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan berita acara pelaksanaan musyawarah dusun dan dihampiri: daftar hadir, dan dokumentasi. bpd bersama pemerintah desa mengidentifikasi dan menyepakati peserta musyawarah desa yang telah disepakati dalam musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada peserta musyawarah desa yang telah disepakati sebagaimana pada ditetapkan dengan keputusan bpd. panitia pemilihan dengan persetujuan bpd mengundang secara resmi peserta musyawarah desa. pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada dihadiri oleh camat, pemerintah desa, bpd dan pihak keamanan. bab iii pelaksanaan bagian kesatu umum ketua bpd bertindak selaku pimpinan musyawarah desajdih kabupaten pasangkayumufakat. dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakanpeserta musyawarah desa yang telah terdaftar dan mendapat undangan dari panitia pemilihan tidak dapat diwakili atau memberikan hak pilihnya kepada orang lain. musyawarah desa dibuka dan dimulai oleh pimpinan musyawarah apabila daftar hadir telah ditandatangani minimalmelakukan pengunduran acara apabila jumlah peserta musyawarah desa yang ditentukan sebagaimana dalam belum tercapai atau belum terpenuhi paling lama (tiga) jam. pengunduran sebagaimana dimaksud pada diumumkan secara terbukamerintah desa dan peserta musyawarah desa. apabila setelah dilakukan pengunduran sebagaimana dimaksud pada penyelenggaraan musyawarah dessebelum pelaksanaan musyawarah desa dilakukan uji kompetensi terhadap calon kepala desa depan peserta musyawarah desa. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada dilakukan agar peserta musyawarah desa dapat mengetahui visi dan misi setiap calon kepala desa. pelaksanaan uji kompetensi terhadap calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: pemaparan visi dan misi, b.simulasi penyelesaian masalah desa, serta pemaparan salah satu tugas kepala desa, mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kasa jdih kabupaten pasangkayu pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) menit untuk setiap calon kepala desa serta tidak diperkenankan dialog antara calon kepala desa dengan peserta musyawarah desa. penyelenggaraan musyawarah desa didampingi oleh panitia kabupaten dan panitia kecamatan. camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada wilayahnya. pimpinan musyawarah desa dapat meminta panitia pemilihan kabupaten untuk membantu memfasilitasi jalannya musyawarah desa. panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada tidak memiliki hak untuk berbicara yang bersifat memutuskan. panitia pemilihan kabupaten memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dengan carabagian kedua keputusan berdasarkan musyawarah mufakat pengambilan keputusan musyawarah desa yang dipandang cukup untuk diterima oleh pesertakeputusan berdasarkan mufakat dianggap sah, final dan mengikat apabila musyawarah desa dihadirilakukan apabila keputusan berdasarkan mufakat tidak terpenuhi karena adanya pendapat sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendapat peserta musyawarah desa yang lain. kasa jdih kabupaten pasangkayu dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mekanisme pemungutan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam dilakukan undian nomor urut disertai nama calon kepalapemilihan kepala desa antar waktu dalam musyawarah desa melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh seluruh peserta musyawarah desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir. pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara terbanyak dilakukan secara rahasia. pemberian suara dilakukan dengan menulis nomor urut atau nama calon. pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam tidak mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara atau tanda lain yang dapat menghilangkan kerahasiaan. calon kepala desa(satu) calon kepala desa memperoleh suara terbanyak yang sama, pemungutan suara diulang dalam musyawarah saat itu juga. pemungutan suara ulang diikuti oleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih. apabila dalam pemungutan suara ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang sampai dengan terpilihnya (satu) calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak. setiap keputusan musyawarah desatempat pelaksanaan musyawarah desa sedapat mungkin dilaksanakan wilayah desa. dalam hal pelaksanaan musyawarah desa tidak dapat dilaksanakan desa dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana atau memperhatikan usulan pihak keamanan, musyawarah desa dilaksanakan kantor kecamatan. kasa jdih kabupaten pasangkayu bab tahapan penetapan bagian kesatu penetapan hasil pemilihan kepala desa antar waktu hasil pemilihan kepala desa antar waktupimpinan musyawarah desa, ketua dan sekretaris panitia pemilih waktu yang terpilih melalui musyawarah desa dengan keputusan panitia pemilihan.poran hasil pemilihan kepala desa antar waktukepada bupati melalui camat dengan dihampiri:ebi jdih kabupaten pasangkayu bagian ketiga pengesahan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa terpilihpaling lambat (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih. bab pembinaan, pengawasan dan penyelesaian masalahdisampaikan secara tertulis danrhitungan suara sebagaimana dimaksud pada dan dalam jangka waktu paling lama (tujuh) haribpd dan panitia pemilihan dilaporkan kepada panitia pemilihan kecamatan. panitia kecamataecamata tahapcamatanpanitia kecamatan, dilaporkan kepada panitia pemilihan kabupaten. kasa jdih kabupaten pasangkayu panitia kabupateabupateabupaten. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, panitia pemilihan kabupaten menyarankan agar pihak yang dirugikan untuk meneruskberkekuatan hukum tetap. bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu. pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada meliputi: fasilitasi penyusunan peraturan perundang undangan, b.mengadakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu, dan memfasilitasi penyelesaian temuan, masalah dan perselisihan yang timbul yang tidak dapat diselesaikan oleh camat. dalam rangka penyelenggaraan musyawarah desa, camat melakukan koordinasi dan pendampingan wilayahnya. koordinasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: pembentukan panitia tingkat kecamatan, fasilitasi pembentukan panitia pemilihan tingkat desa, fasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun dalam penetapan unsur masyarakat yang akan menjadi peserta musyawarah desa, dan fasilitasi penyelesaian temuan, laporan dan perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu. bab ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini berlaku, sampai dengan peraturan bupatikasa jdih kabupaten pasangkayi.d nip means jdih kabupaten pasangkayu lampiran peraturan bupati pasangkayu nomor tahun tahun tentang tata cara pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa format: surat lamaran kepada perihal: permohonan menjadi calon yth. panitia pemilihan kepala desa antar waktu kepala desa antar waktu di tempat berdasarkan pengumuman panitia pemilihan kepala desa ., kecamatan., nomor. tanggal. li.i. ., tentang pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu desa ., kecamatan., kabupaten pasangkayu. dengan ini saya: nama alamat tempat tanggal lahir jenis kelamin pendidikan terakhir agama pekerjaan mencalonkan diri sebagai kepala desa antar waktu. periode . sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan: fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) yang telah dilegalisir fotokopi kartu keluarga (kk) yang telah dilegalisir fotokopi ijazah stub yang telah dilegalisir daftar riw hidup naskah visi dan misi pas foto berwarna ukuran sebanyak lembar surat keterangan tidak pernah hukum surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba surat keterangan catatan kepolisian (sick) asli dan fotokopi yang legalised surat pernyataan tanggung jawab mutlak pakta integritas surat pernyataan yang berisi tentang: bersedia untuk bertempat tinggal dalam wilayah desa yang dipimpin, apabilmohonan ini saya buat dengan harapan dapat diterima. atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. yang berpohon materai: daftar riw hidup calon kepala desa daftar riw hidup curriculum vitae cv) calon kepala desa data pribadi nama lengkap jenis kelamin tempat tanggal lahir alamat lengkap agama status pernikahan data keluarga lahir hidup meninggal ayah istri riw pendidikan formal riw pendidikan informal pengalaman organisasi organisasi lingkup jabatan periode prop. kab kec. desa) jdih kabupaten pasangkayu pengalaman pekerjaan instansi lingkup jabatan tahun kab kec. desa jujur oaa eo juju (aa u uan yang bertanda tangan materai bupati pasangkayu, agus ambo djiwa enak jdih kabupaten pasangkayu lampiran menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab mutlak pakta integritas yaitu: bahwa dalam menjalankan jabatan tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), memegang teguh sumpah janji jabatan, tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, bangsa dan negara, dan senantiasa patuh terhadapbupati pasangkayu, agus ambo djiwasurat pernyataandengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya desa . kecamatan . periode . . bersedia tidak mengundurkan diri apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa antar waktu desa . kecamatan . periode . . yang berhak dipilih, bersedia untuk bertempat tinggal dalam wilayah desa yang saya pimpin, apabila terpilih sebagai kepala desa antar waktu desa. . kecamatan kenakalan periode . .:periode . .materai bupati pasangkayu, agus ambo djiwa asutupan pendaftaran bakal calon kepala desa panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa . kecamatan mo. kabupaten pasangkayu sekretariat: jln . . telp . kode pos. berita acara penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu desa .cu. kecamatan nono kabupaten pasangkayu pada hari ini . tanggal . tahun . bertempat ., kami panitia pemilihan kepala desa., kecamatan ., kabupaten pasangkayu telah mengadakan rapat penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu ., kecamatan . jj dengan hasil sebagai berikut:@ www. tahun ., maka pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu dinyatakan ditutup. dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh bakal calon kepala desa antar waktu yang telah mendaftarkan diri yaitu sdr. umur . tahun, pendidikan. pekerjaan.i.ii. ala mat.i.cbooo sdr. umur . tahun, pendidikan. pekerjaan. j.iii. ala mat. j.ooo menanam. dst dengan telah terpenuhinya bakal calon kepala desa antar waktu yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dilakukui. kecamatan .ii j. kabupaten pasangkayu ua: oom (ella) sekretaris . jee.mean (ben)rpanjangan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa open. kecamatan non kabupaten pasangkayu sekretariat: jln . jj. telp. kode pos . berita acara perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu desa me. kecamatan nona. kabupaten pasangkayu pada hari ini . tanggal . tahun . bertempat desa peeeeseeaen, kecamatan . kami panitia pemilihan kepala desa antar waktu, desa ., kecamatan . jj. kabupaten pasangkayu telah mengadakan rapat perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu, pemilihan kepala desa antar waktu kecamatan bere.. dengan telah dilaksanakannya pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu desa. . kecamatan . dari tanggal . s d lee dengan hasil sebagai berikut bakal calon kepala desa yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan sebanyak . orang atas nama. sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang undangan, maka diadakan perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon kepala desa antar waktu desa . kecamatan . selama . (hee) hari terhitung sejak . s d.ijj.j. demikian berita acara perpanjangan pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. dana aman nnnannn maan panitia pemilihan kepala desa sa. j. jek. kecamatan . kabupaten pasangkayu ua: oom (ella) sekretaris . jeo.kefanaan (ben) bupati pasangkayu, agus ambo djiwa kasa jdih kabupaten pasangkayu lampiran velitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon kepala desa panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa mon. kecamatan ne. kabupaten pasangkayu sekretariat: jln . telp. kode pos berita acara penelitian berkas bakal calon kepala desa antar waktu pemilihan kepala desa antar waktu desa . kecamatan. pada hari ini. tanggal. tahun bertempat desa. kecamatan ., kami panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa kereamemas kecamatan .i jiu., kabupaten pasangkayu telah mengadakan penelitian berkas bakal calon kepala desa antar waktu, pemilihan kepala desa antar waktu kecamatan , dengan hasil sebagai berikut bakal calon kepala desa sejumlah. (. j. jw.) orang. bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi sejumlah . (been) orang yaitu sdr eco. umum . tahun, pendidikan . pekerjaan kenananaasanaanannaan .oo ion orak alel dst bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sejumlah . (hee) orang yaitu sdr umum . tahun, pendidikan. pekerjaan. j.iii. ala mat.i joo alan dst bakal calon kepala desa yang mengundurkan diri sejumlah . (bee) orang yaitu aa. sdr kakek umum . tahun, pendidikan. pekerjaan.i.ii. ala mat.i joo. alan dst demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya. panitia pemilihan kepala desa sa. j.see. kecamatan . j.o. kabupaten pasangkayu ua: oom (ella) sekretaris .i je.eeeaann (lea) bupati pasangkayu, agus ambo djiwa as jdih kabupaten pasangkayu lampiran vpanitia pemilihan kepala desa antar waktu desa .on. kecamatan non kabupaten pasangkayu keputusan panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa mo. kecamatan ii. kabupaten pasangkayu nomor tahun tentang penetapan calon kepala desa pemilihan kepala desa antar waktu kecamatan. kabupaten pasangkayu panitia pemilihan kepala desa antar waktu, menimbang bahwa sesuai dengan berita acara penelitian berkas pemilihan kepala desa . kecamatan . kabupaten pasangkayu, tanggal .pada pemilihan kepala desa antar waktu desa .areas jdih kabupaten pasangkaycalon kepala desa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa antar waktu desa. . kecamatan . kabupaten pasangkayu periode . ., sebagai berikut, sdr kkn umum . tahun,pendidikan. pekerjaan. cii. ala mat.iiiooh keaananana ost ketulaksanaan musyawarah desa panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa mo. kecamatan nek. kabupaten pasangkayu berita acara pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu desa men. kecamatan. ne. pada hari ini . tanggal . tahun . bertempat desa . kecamatan ., telah dilaksanakan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu desa ., kecamatan ., kabupaten pasangkayu. hadir dalam pemungutan suara tersebut adalah peserta musyawarah desa, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemilihan kabupaten, pihak keamanan, unsur terkait lainnya dan calon kepala desa yang berhak dipilih. setelah dilaksanakan musyawarah desa pemilihan kepala desa antar waktu, maka panitia pemilihan kepala desa antar waktu menyatakan bahwa pemilihan kepala desa antar waktu desa . kecamatan . kabupaten pasangkayuserta musyawarah desa telah ditetapkan sebanyak . orang jumlah peserta yang mengikuti musyawarah desa sebanyak . orang jumlah peserta yang tidak mengikuti musyawarah desa sebanyak . orang demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya. ketua panitia pemilihan ketua bpd calon kepala desa yang berhak dipilih bupati pasangkayu, agus ambo djiwa temtentang penetapan kepala desa terpilih panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa .i. kecamatan ck. kabupaten pasangkayu keputusan panitia pemilihan kepala desa antar waktu desa .un. kecamatan eco. kabupaten pasangkayu nomor tahun tentang penetapan calon kepala desa terpilih pemilihan kepala desa antar waktu desa . kecamatan. kabupaten pasangkayu periode . panitia pemilihan kepala desa antar waktu, menimbang bahwa sesuai dengan berita acara pelaksanaan musyawarah desa, pemilihan kepala desa antar waktu desa . kecamatan . kabupaten pasangkayu, tanggal maka calon kepala desa yang terpilih perluterpilihpada pemilihan kepala desa antar waktu desa peananananaanananpasangkayusaudara . sebagai calon kepala desa terpilih .pada pemilihan kepala desa antar waktu desa . kecamatan . kabupaten pasangkayu periode . .:,. ketua paniti
bupati bireuen provinsi aceh menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanmenyatakannjabar.peraturan bupati bireuen nomor tahun tentang analisis standar belanja pemerintah.bireueempat puluh satu milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari: pendapatan asli: retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada'ya ratus tujuh29. (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lina juta rupiah), yang terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan00. (enamyar se800. (yar dua 150. ((tiga milyar tujuhenam ratus juta rupiah). anggaran pajak hotelhotel. pajak hotel sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp600. (enam ratus juta rupiah). anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas: pajak rumah makan dan sejenisnya, dan pajak warung dan sejenisnya. anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp800. (delapan ratus juta rupiah), yang terdiri atas: pajak reklame papan billboard videotron megaton: dan pajak reklame kain. anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp16. (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain. anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp150. (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung walet. anggaranyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya2. (dua milyar seratus tujuh puluh lima bpt pemindahan hak. retribusi perizinan tertentu. anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan sebagaimana dimaksud. dalam huruf direncanakan sebesar rp4. (empat milyar sembilan ratus lima puluhibu rupiah), yang terdiri atas: hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan, jasa girozakat dan infak. anggaran belanja daerah tahun anggaran direncanakan sebesar rp2. (dua. trili: dan belanja transfer. (l) anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam ,t.ratus enam puluh satu: gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada01. (delapan ratus satu juta eman ratus ribu rupiah). belanja pegawai bos sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan.belanja pegawai blue sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga milyar lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalamturun jaminan kecelakaan kerja asn: iuran jaminan kematian asn, dan iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat asn, gaji pokok asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp412. (empat ratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). tunjangan keluarga asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp38. (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam rupiah). tunjangan jabatan asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp7. (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah). s5) tunjangan fungsional asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp22. (dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah). tunjangan fungsional umum asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp11. (sebelas milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah). tunjangan beras asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp20. (dua puluh milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh empat rupiah). tunjangan ph tunjangan khusus asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah). pembulatan gaji asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp48. (empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh satu rupiah). turun jaminan kesehatan asn sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp14. (empat belas milyar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh915. (sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). turun jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp2. (dua milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima .ribu dua ratus tiga puluh satutujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua'puluhcc. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn:, dan belanja jasa pengelolaan bmd.:pembulatan gaji. belanja gaji dan tunjangan kdh wkd sebagaimana dimaksud dalam, yang terdiri atas: belanja gaji pokok kdh wkd: belanja tunjangan keluarga kdh wkd:801. (delapan ratus satu juta eman ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: belanja dana operasional pimpinan dprd: belanja dana operasional kdh wkd: belanja pegawai bos sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakanpegawai blue sebagaimana dimaksud dalam huruf direncanakan sebesar rp3. (tiga milyar lima puluh juta lima ratus ribudana akibat tidak tercapainya capaian target kinerjitu penyertaan modal daerahmines . belanja dan pembiayaanbireukurang bireuen, dowznrsan gani diundangkan bireuen pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten bireuen, lah berita daerah kabupaten bireuen tahun nomor
bupati tanah bumbu peraturan bupati tanah bumbu nomor tahun tentang penandatanganan dokumen kependudukan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tanah bumbu, menimbang bahwa dalam rangka efektifitas dan meningkatkan pelayanan dalam pembuatan dokumen kependudukan wilayah kabupaten tanah bumbu serta serta untuk tertib penataan dan kelancaran administrasi dalam hal penandatanganan dokumen kependudukdatanganan dokumenandatanganan dokumen kependudukandinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah bumbu. kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah bumbu. sekretaris adalah sekretaris dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten tanah bumbubab tujuan pengaturan penandatanganan dokumen kependudukan bertujuan guna efektifitas dan kelancaran pelayanan serta tertib administrasi dalam pembuatan dokumen kependudukan. bab iii kewenangan penandatanganan kewenangan penandatanganan dokumen kependudukan berada pada kepala dinas, dalam hal kepala dinasapat dilimpahkan kepada sekretaris, apabila sekretaris sebagaimana yang dimaksud padailakukan oleh kepala bidang yang membidangi. bab tata cara pelimpahan penandatanganan tata cara pelimpahan penandatanganan dilakukan dengan membuat surat tugas, yang ditandatangani oleh kepala dinas untuk pelimpahan penandatanganan kepada sekretaris dan atau yang ditandatangani oleh sekretaris kepada kepala bidang, sebelum melaksanakan perjalanan dinas baik diluar atau dalam daerah atau hal hal lain yang membuat pekerjaan penandatanganan dokumen kependudukan tidak dapatgrobogabupati adalah bupati groboemerintah kabupaten grobogan. jabatan pimpinan tinggi pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada pemerintah kabupaten groboganii. jabatan pengawasv. ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi pratama, standar kompetensi jabatan administrator dan standar kompetensi jabatan pengawas lingkungan pemerintah kabupaten grobogan yang memuat standar kompetensi manajerial: standar kompetensi sosial kultural:dan standar kompetensi teknis.mbangun berikut mewujudkan objektivitas, kualitassusunan standar kompetensi jabatan susunan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas tercantum dalam lampiran sampai dengan lampiran xxxgrobogan, i" sri sumardi diundangkan purwodadi pada tanggal desember sekretaris daerah kab ten gro an, mohamad suhartono berita daerah kabupaten grobogan tahun nomor
(ngelolaan pasar telah diaturpenataan pedagang kaki limfeisingkabukti pedagang yang selanjutnya disingkat kbppasar pemerintah daerah bagian kesatu penentuan lokasi pendirian pasar pemerintah daerah (l) pendirian pasar pemerintah daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan status kepemilikan hak atas tanah. tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada antara lain ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan::dan maksimal m2:3x4(l):jl) pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ditugaskan kepada skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasarmckjl)jl) pembangunan pelataran parkir pada pasar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: pelataran parkir lengkapi dengan tanda atau rambu yang diperlukan demi ketertiban lalu lintas:ngelolaan pelataran parkir dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainya yang mengatur tentang perparkiran. jl) pembangunan mushola sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut mushola dibangun minimal (satu) unit pada setiap pasar,(l) pembangunan mck sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut mck dibangun minimal unit pada setiap pasar, pengembangan pembangunan mck disesuaikan dengan kebutuhan, pembangunan mckmck ditempuh dengan carajl)gian ketiga pembangunan sarana dan prasaranasebagaimana huruf bupati melalui skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mempertimbangkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud huruf apabila permohonan izin pembangunan swadaya tersebut dikabulkan, maka pemohon wajib mengikuti berbagai pedoman dalam pelaksanaal)skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar diketahui oleh petugas pengelola pasar setempat dengan dihampiri fotokopi ktp, kbp, skhptj dan tanda bukti pembayaran retribusi terakhirizin sebagaimana huruf bupati mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan mempertimbangkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila permohonan izin perubahan tempat jualan secara swadaya tersebut dikabulkan, maka pemohon wajib mengikuti berbagai pedoman dalam pelaksanaand0) izin pembangunan tempat jualan dan perubahan tempat jualan secara swadaya dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. apabila pembangunan tempat jualan dan atau perubahan tempat jualan secara swadaya berskala besar sehingga berpengaruh terhadap perubahan perencanaan induk, perubahan konstruksi bangunan secara keseluruhan, dan berpengaruh terhadap dinamika dan lingkungan pasar, maka izin dikeluarkan langsung oleh bupati. apabila pembangunan tempat jualan dan atau perubahan tempat jualan secara swadaya berskala kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap perubahan perencanaan induk, perubahan konstruksi bangunan secara keseluruhan dan berpengaruh terhadap dinamika dan lingkungan pasar, maka izin dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kepala skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar. bab iii renovasi pasar pemerintah daerah (l)dilaksanakan apabilaasar pemerintah daerah (l) pemerintah daerah dapat melaksanakan pemindahan pasar untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pasar. pemindahan pasar pemerintah daerah. pemindahan pasar dilaksanakan setelahbab penghapusan pasar (l) pemerintah daerah dapat melakukan penghapusan pasar apabila pasar sudah tidak dapat berdaya guna dan berhasil guna lagi. penghapusan pasar dilaksanakan apabila: pasar pemerintah yang dimaksudilaksanakan setelah sebelumnyapenghapusan pasar pemerintah diikuti dengan pengurusan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. bab tata cara penentuan kelas pasar (l)tata cara penentuan kelas passkpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar. bab vii penataan pedagang pasar pemerintah daerah bagian kesatu pedagang pasar pemerintah daerah (l) yang dimaksud dengan pedagang pasar pemerintah daerah adalah pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan secara terus menerus pasar pemerintah daerah:(l) pengajuan permohonan oleh pedagang kepada petugas pengelola pasar setempatpasar setempat dicatat dalam buku register pencatatan dan pendaftaran pedagang pasar pemerintah daerah. kbp sebagaimana dimaksud dalam huruf diterbitkan dengan tatacara sebagai berikut: pengajuan permohonan oleh pedagang kepada skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar dengan melampirkan surat permohonan diketahui oleh petugas pengelolapas photo berwarna terbaru ukuran 2x3 sebanyak lembar, tanda pembayaran retribusi penerbitan kartu bukti pedagang, kartu bukti pedagang diterbitkan oleh skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar. kartu bukti pedagang berlaku untuk jangka waktu tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi dengan tatacara yang sama dengan tatacara permohonan awal. bentuk, ukuran, format, dan isi kartu bukti pedagangformat kartu bagian depan tulisan nomenklatur skpd atau instansi pengelola pasar dibagian atas, tulisan kartu bukti pedagang pasar pemerintah daerah nomor kartu dan masa berlaku kartu: pas photo berwarna terbaru dengan ukuran 2x3 disebelah kiri depan bawah kartu, tanda tangan cap jempol pemegang dibawah pas photo, tempat, tanggal, dan tanda tangan kepala skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar dan stempel skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar di: tempat dan tanggal lahir, alamat, pasar: jenis tempat jualan, luas tempat jualan, jenis dagangan, ornamen pemerintah kabupaten gunungkidul dengan warna kuning sebagai latar belakang kartu. contoh bentuk fisik kartu bukti pedagang sebagaimanaempatan pedagang pasar pemerintah daerahtotal, cc. penempatan pedagang pada pasarbaru dilaksanakan dengan carakbp dan skhptj:yang direnovasi total,mohonan dan atau hasil pengundianpasardan,i pembinaan pedagang bagian kesatu hak hak pedagang jl) pemerintah daerah. sebagai tanda bukti hak untuk menempati sarana prasarana pokok berupa kios, los dan tempat jualan lainnya, pemerintah daerah menerbitkan skhptj dan dilengkapi surat perjanjian antara pedagang dengan pemerintah daerah. bagian kedua penerbitan surat keterangan hak pakai tempat jualan (dl) skhptj diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut surat permohonan diketahui oleh petugas pengelola pasar setempat dengan melampirkan kbp yang masih berlaku, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, pas photo berwarna terbaru ukuran sejumlah lembar, dan materai senilai sejumlah lembar. pencocokan data permohonan dengan data lapangan maupun dengan dokumen dokumen atau data data lainnya yang diperlukan. pembayaran retribusi pelayanan pasar atas biaya penempatan perpanjangan hak pakai tempat jualan. penerbitan skhptj. skhptj berlaku untuk jangka waktu (tiga) tahun dan apabila sudah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang lagi dengan kewajiban mengajukan permohonan perpanjangan (tigapuluh) hari sebelum habis masa berlakunya tata cara perpanjangan skhptj sebagaimana dimaksud ini sama dengan penerbitan skhptj baru dengan ditambah (satu) lampiran berupa skhptj asli. bentuk, ukuran, format dan isi skhptj ditentukan sebagai berikut ukuran kertas dengan lebar dan panjang cm, terdapat nomenklatur skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar: tulisan surat keterangan hak pakai tempat jualan, nomor surat keterangan, identitas kepala skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar, identitas pemegang skhptj, pas photo terbaru ukuran 4x6 (berwarna) pada sudut kiri bawah surat: tempat dan tanda tangan kepala skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar atas nama bupati gunungkidul: warna dasar surat adalah putih dengan latar belakang lambang kabupaten gunungkidul, j . surat berbingkai dengan warna hijau untuk los, dan tempat jualan lainnya, dan warna merah untuk kios. contoh bentuk fisik surat keterangan hak pakai tempat jualan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. bagian ketiga pengalihan hak pakai tempat jualan (l) pengalihan hak pakai tempat jualan dapat terjadi karena jual beli: hibah: pewarisan. peralihan hak pakai tempat jualan secara jual beli skhptjkhptj lama:khptj lama, surat keterangan kematianskpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar pemerintah daerah bagian keempat teguran lisan dan tertulis (l)skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan pasar,khptj berikut surat perjanjiannya, cc.penataan kawasan pasar (d0) untuk mewujudkan pengelolaan pasar yang efektif dan efisien diperlukan penatakawasan pasar sebagaimana dimaksud pada meliputi pelataran parkir, pertokoan, mck, jalan lingkungan, dan sarana prasarana umum lainnya. penataan pelataran parkir sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: pembangunan pelataran parkirpelataran parkipertokoan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: pembangunan pertokoansuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, untuk menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat, jenis dagangan yang diperjual belikan harus saling melengkapi dan bukan merupakan jenis dagangan yang sama dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan oleh pedagang pasar. penataan mcknataan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut parkir tepi jalan lingkungan pasar baik dari sisi jenis kendaraan maupun cara penataan harus, tepi jalan lingkungan pasasarana umum lainnyalaksanaan penataan dan pengendalian kawasan pasar ditugaskan kepada skpd yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaentuk dan isi formulir permohonan penerbitan skhptj. hal permohonan penerbitan wonosari, surat keterangan hak pakai tempat jualan kepadamur pekerjaan alamat dengan ini kami mengajukan permohonan kepada bupati gunungkidul, cg. kepala kantor pengelolaan pasar untuk dapatnya diterbitkan surat keterangan hak pakaimengetahui mantri pasar pemohon ii. bentuk dan isi kartu bukti pedagang. tampak depan memakan apa maa amp asap dag selang wahana aa pemerintah kabupaten (fa gunungkidul ga) nan pai aa, nang ona sakti tenaga, aan sagu yamin mean santana 2nd (ae nyang yaaa agil proto wonosari, e1. daa prp pai hhetee dengan bobo. kepala kantor pengelolaan pasar likes mela dasa, meta dua ungu le, and tangan maa, belia pada apjempolpemegang tampak belakang nama lengkap: santa mena jenis kelamin tempat tgi. lahir alamat ppd uti mag. lokasi asal una luas tempat jenis dagangan: iii. bentuk dan isi skhptj los. aaa her area aan aan kanan ban kbr gan ppa ega tau uan maa ana ega smg arm yo kana pemerintah kabupaten gunungkidul (an kantor pengelolaan pasar aka biden katamu wonosari. gunungkidul, kode pos peng telpon tatap e aan surat keterangan nomor pria pes yang bertanda tangan bawah ini cam nama jabatan kepala kantor pengelolaan pasar ta) sand kabupaten gunungkidul pas ang dengan ini menerangkan bahwa ten haa (aah jenis kelamin laki laki perempuan umur sia pekerjaan an ) alamat pedukuhan enji kelurahan fata karan. tab kabupaten pen ppd, nomor. jet adalah orang! badan sebagai pemegang surat keterangan hak pakai tempat gki jualan berupa los teseburdi bawah ini raga kata lokasilos pane nosotros kan jenis bangunan luas pena jenis usaha eka surat perjanjian nomor tanggal rip masa sewa tanggal sid demikian sura? keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. tas a.n. bupati gunungkidul. alas kepala kantor pengelolaan pasar bpr pata 4x6 aah na 2g) mea cas gaet ten yaa ana bsa isp bee rei sera pre sony set tai san lai sie sea naa app era suca iv. bentuk dan isi skhptj kios. pelan ara nanga naneruyan japan area akan alan ingat maa ana aan papa ara rin pernah donna mea alone rra basa haa den tag dede ant aah as: pemerintah kabupaten gunungkidul kantor pengelolaan pasar dal vps sei begin katamu na, bagi gor kode pos tanu gg. sera en, kram nana sin lau surat keterangan psr (agi\| nomor rey p531 yang bertanda tangan bawah ini: (ai nama (ai sem jabatan kepala kantor pengelolaan pasar sem kabupaten gunungkidul dengan ini menerangkan bahwa arm kei kai nama mta jenis kelamin laki laki perempuan umur say tape big pekerjaan hae alamat pedukuhan rt. rw. kelurahan kecamatan kabupaten gunungkidul lan ppd, nomor: jaga adalah orang badan sebagai pemegang surat keterangan hak pakai tempat mn, jualan berupa kios tersebut bawah ini kara es) psn lokasi kios nomor kios berdada k33 jenis bangunan luas matan jenis usaha surat perjanjian nomor: pas denga masa sewa tanggal : sid (gi lang demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. wonosari ha an. bupati gunungkidul ani kepala kantor pengelolaan pasar san rim ran bone hae sin mei tea nia seat ana pen paru aka asam ann nasa saw aaa manah war tntiayay ana wonosari, april bupati gunungkidul, ttd. madinahupati gunungkidul, menimbang bahwa guna mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat perlu menetapkan petunjuk teknis pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah padaadalah rumah sakit umum daerah wonosari kabupaten gunungkidrsud yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pimpinan rsud yang terdiri atas direktur, kepala bagian dan subbagian, kepala bidang, kepala seksi, dan satuan pengendali internal yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rsblue adalah bendahara yang menangani seluruh penerimaan dan pengeluaran uang pada rsud. bendahara barang adalah bendahara yang menangani seluruh aset kekayaan yang dikelola oleh rsud,rsudnon apbddiberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. pola pengelolaan keuanganpengguna anggaran direktur rsud sebagai pejabat pengguna anggaran pengguna barang mempunyai tugas menyusun rba rsudrsud yang dipimpinnya, mengelola aset kekayaan rsud yang menjadi tanggung jawabnya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan rsudua pejabat keuangan direktur rsud dalam pengelolaan keuangan menunjuk dan menetapkan pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban: mengkoordinasikan penyusunan rba, menyiapkan rancangan dpadirektur rsud menunjuk pejabat ketatausahaan keuangan ppk). ppk mempunyai tugas dan kewajiban meneliti kelengkapan spp ls pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara blue, melakukan verifikasi spp: menyiapkan spm, dan melakukan verifikasi harian atas penerimaan. ppk rsud tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan rsud, bendahara, dan ppt. bagian ketiga pejabat pelaksana teknis kegiatan direktur rsud selaku jawabkan kinerja operasional dibidangnyabendahara dalam rangka pelaksanaan tugas perbendaharaan direktur rsud dibantu oleh (satu) orang bendahara blue dan (satu) orang bendahara barang yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan keputusan bupati atas usul direktur. bendahararsud. bendahara barang sebagaimana dimaksud pada bertugas dalam pengelolaan dan ketatausahaan barang daerah kekayaan rsud. bendahara bluedan gaji yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. bendahara barang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara barang yang menangani aset kekayaandan bendahara barang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada direktur rsudencana bisnis anggaran, tarif:encana bisnis dan anggaran revisi terhadap rba definitif dapat dilakukan apabila: terdapat penambahan atau pengurangan program dan kegiatan, terdapat perubahan pergeseran program, rsud dapat melakukan revisi rba dalam hal terdapat perubahan pendapatan dan belanja dalam ambang batas sebagaimana dimaksud dalam dan terdapat pergeseran objek dan rincian objek belanja dalam satu program kegiatan. revisi dapat dilaksanakan paling banyak (satu) kali dalam setiap bulan.setinggi tingginya sebesar angka dpa rsud tahun sebelumnya. dpa rsud menjadi lampiran perjanjian kinerja antara bupati dengan direkturrsud menyetorkan penerimaan pendapatan rekening kas rsud dan dilaporkan kepadapada bank pemerintah. bendahara rsud(satu) buku kas umum. pencatatan sebagaimana dimaksud padaberkurang atau bertambahnya uang dalam buku kas umum. bagian ketiga ketatausahaan penerimaan seluruh penerimaan rsud disetor rekening kas rsud pada bank pemerintah yang ditunjuk dengan keputusan bupati. penerimaan rsuddan disetor oleh bendahararsuppk rsud melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggung jawaban bendahara rsud atas pendapatan rsud. verifikasi dan evaluasidalam sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini. bagian keempat ketatausahaan belanja paragraf penyediaan dana apbd pengeluaran kas atas beban apbd dilaksanakan berdasarkan dpa dan rba rsud melalui penerbitan surat penyediaan danaurat permintaan pembaymengajukan surat permintaan pembayaran melalui ppkdan sama kontrak antara direktur pejabat pembuat komitmen rsuddirektur rsudan ditandatangani oleh ppk. dokumen yang digunakan oleh bendahara. dokumen yang digunakan oleh ppk rsud dalam menatausahakan penerbitan spp mencakup register spp up gu tu ls. direktur meneliti kelengkapan dokumen spp up, spp gu, spp tu, dan spp ls yang diajukan oleh bendahara. penelitian kelengkapan dokumen spp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh ppk rsud. dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada tidak lengkap, ppk mengembalikan dokumen spp up, spp gu, spp tu, dan spp ls kepada bendahara untuk dilengkapi. bendahara rsud berkewajibandirektur rsud atas beban apbd paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. bendahara rsud berkewajiban mempertanggungjawabkan dana yang berasal dari apbd(sepuluh) bulan berikutnya. paragraf penyediaan dana non apbd pengeluaran kas atas beban non apbd dilaksanakan berdasarkan dpa dan rba rsud. untuk melaksanakan kegiatan pada masing masing unit yang bersifat rutin, ppt mengajukan kebutuhan dana kepada bendaharaerdasarkan spm uang muka kerja persekat yang telah ditandatangani direktur, bendahara menerbitkan sp2d. berdasarkan sp2d yang telah ditandatangani direktur, bendahara menyiapkan cek giro dan disampaikan kepada pihak ketiga untuk dicairkan pada bank yang ditunjuk untuk pengajuan dana selanjutnya dapat dilakukan apabila dana yang diambil sebelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal (tujuh puluh lima keseratus). kelengkapan dokumen spm ls untuk menerbitkan sp2d meliputitidak sah dan pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, bud mengembalikan menolak dokumen spm bagian kelima belanja rsud belanja rsud pengelolaan dan ketatausahaan dilaksanakan berdasar mekanisme apbd: sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. belanj, biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud padatersendirisebut dalam lampiran peraturan bupati ini pengelolaan utang bagian kesatu azasviiibarang inventaris milik rsud, dan aset tetap dengan nilai perolehan bawah rp1menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan bupati sesuaipenghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada dilaporkan kepada bupati melalui seker persetujuan bupati melalui sekertaris daerah.apat disalahgunakan oleh direktur rsud dengan persetujuan bupati. bab surplus dan defisit anggaran surplus anggaran rsud merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran. surplus anggaran rsud dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sebagai saldo kas awal,keuanganppid. bab standar akuntansi keuangan blue rsud wonosari menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan sesuai standar keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi indonesia. bab xii sistem akuntansi bluesak rsud memuat: sistem akuntansi keuangan menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan aset tetap, dan jawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial. sistem akuntansi rsud harusrsudrsud sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki karakteristik antara lain basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan rsudsud dalam laporan keuangan pemerintah daerah, rsud menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. sistem akuntansi aset tetap rsud sebagaimana dimaksud pada hurufrsud: dan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik rsud namun berada dalam pengelolaan rsud. sistem akuntansi biaya rsud sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikitb xiii kebijakan akuntansi kebijakan akuntansi meliputi pengertian,atur lebih lanjut dengan peraturan direktur rsud dengan mempertimbangkan: dapat dipahami, relevan, keandalan, materialis: penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat diperbandingkan. bab xiv prosedur akuntansi prosedur akuntansi sebagaimana adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. prosedur akuntansi yang dimaksud sebagaimana adalah jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan rsud. prosedur akuntansi pengeluarpengelolaan keuangan rsud. prosedur akuntansi selaibab pelaporan keuangan blue bagian kesatu laporan keuangan laporan keuangan rsud disusun berdasarkan sak yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi akuntan indonesia. laporan keuangan rsud sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keursud berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sak sebagaimana dimaksud dalam disertai laporan kinerja operasional kepada bupati melalui ppid, paling lama (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir. laporan keuangan rsud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan daerah. untuk keperluan laporan konsolidasi, rsud menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan cc. catatan atas laporan keuangan. dalam rangka laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam bluemenyusun neraca dan laporan realisasi anggaran., rsud menyusun dan menyajikan laporan keuangan, dan laporan kinerja operasional. laporan keuangan rsud sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: laporan operasional danrsud sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada ppid setiap triwulanakhir tahu(lima belas) hari setelah triwulan berakhir, laporan semester paling lambat (lima belas) hari setelah semester berakhir, dan laporan akhir tahun paling lambat (tiga puluh)bab xvirsudrsud sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan rencana bisnis anggaran. evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangandengan berakhirnya penerapan ppk blue maka pengelolaan keuangan menggunakan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum. bab xtaf ahlijar telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten jombang kar nomor tahun maka dipandang perlu mengatur tugas pokok dan fungsi staf ahlitaf ahli bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten jombang pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten jombang, bupati adalah bupati jombajombang, psn staf ahli adalah staf ahli bupati jombang. babadalah jabatan struktural eselon ii.b.:padanetabab tugas pokok dan fungshukum dan politik dan laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup bidang hukum dan politik sesuai kaidah kaidah, pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang hukum dan politikhukum dan politik, penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang hukum dan politik, pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati baik langsung maupun tidak langsung bidang hukum dan politik, pelaporan seluruh kegiatan staf ahli kepada bupati bidang hukum dan politik berkoordinasi dengan sekretaris daerah. pelaksanaan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati. bagian kedua staf ahli bidang pemerintahan staf ahli bidang pemerintaherintaherintahanerintahan: pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang pemerintaherintahan, penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati baik langsung maupun tidak langsung bidang pemerintaherintahan, pelaporan seluruh kegiatan staf ahli kepada bupati bidang pemerintahan berkoordinasi dengan sekretaris daerah, pelaksanaan tugas tugas dinbangunbangunan, pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang pembangunbangunan, penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang pembangunan, pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati baik langsung maupun tidak langsung bidang pembangunbangunan, pelaporan seluruh kegiatan staf ahli kepada bupati bidang pembangunkemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai dengan kebijakan bupati. kejkemasyarakatan dan sumber daya manusia, pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiakemasyarakatan dan sumber daya manusia, penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati baik langsung maupun tidak langsung bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusiakemasyarakatan dan sumber daya manusia pelaporan seluruh kegiatan staf ahli kepada bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia berkoordinasi dengan sekretaris daerah, pelaksanaan tugas tugas dinas lain yang diberikan oleh hadi bupatiekonomi dan keuangan sesuai dengan kebijakan bupati. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan kaiekonomi dan keuangan, pengumpulan data sesuai ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangekonomi dan keuangan, penyiapan bahan pemikiran, saran, dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan bidang ekonomi dan keuangan, pemberian saran dan pertimbangan kepada bupati baik langsung maupun tidak langsung bidang ekonomi dan keuangekonomi dan keuangan, pelaporan seluruh kegiatan staf ahli kepada bupati bidang ekonomi dan keuangsan nyong suhardi handoko an, diundangkan jombang pada tanggal januari kereta daerah paten jombang, trio atitupoksi staf ahli .docpemerintah desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati temanggung, menimbang :a. bahwa berdasarkan dan peraturan daerah kabupaten temanggung nomor tahun tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, penghasilan pemerintah desaherlina sala paus miami sia nono1 otoisi? desa. nan aan setan: cg$ala kepudiik indonesia lanun zu1$tambahan penghasilan yang diterima kepala desa dan perangkat desa. tambahan tunjangan adalah tunjangan yang berasal dari tanah bengkok. bab penghasilan pemerintah desa penghasilan pemerintah desa terdiri dari penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah. selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf pemerintah desa juga mendapatkan tambahan tunjangan. bab iii penghasilan tetap pemerintah desa diberikan penghasilan tetap yang dianggarkan dalam apb desa yang bersumber dari add. pengalokasian add untuk penghasilan tetap pemerintahtiga ratus juta rupiahtiga ratus lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak (empat puluh persen), dan sampai dengan paling banyak (tiga puluh persen). pengalokasian batas paling sedikit dan batas paling banyak sebagaimana dimaksud dalamketentuan tentang penghitungan besaran penghasilan tetap pemerintah desa diatur sebagai berikut sekretaris desa paling sedikit (tujuh puluh persen) dan paling banyak delapan puluh persen )dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan, dan perangkat desa lainnya selain sekretaris desa paling sedikit (lima puluh lima persen) dan paling banyak 60y0 enam puluh persen dari penghasilan tetap kepala desa setiap bulan. bab tunjangan pemerintah desa pemerintah desa selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. tunjangan sebagaimana dimaksud pada terdiri dari tunjangan kesejahteraan, dan tunjangan kesehatan. tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan batas paling banyak dari sisa anggaran belanja desa setelah dikurangi penghasilan tetap, tunjangan kesehatan, operasional pemerintah desa, operasional bpd gan insentif rt rw dan diberikan setiap bulan dengan perincian sekretaris desa paling banyak dari tunjangan kepala desa, dan perangkat desa lainnya paling banyak dari tunjangan kepala desa. tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. tunjangan kesehatan bagi pemerintah desa sebagaimana dalam huruf diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, suami istri kepala desa perangkat desa, dan, paling banyak (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan kepala desa perangkat desa. tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pad. besaran tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan. bab penerimaan lainnya yang sah penerimaan lainnya yang sah pemerintah desa terdiri dari honorarium pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, honorarium pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, dan cc. penerimaan lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf mengacu pada standar biaya yang ditetapkan bupati. penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf diberikan sesuai dengan rencana kinerja kegiatan. bab tambahan tunjangan tambahan tunjangan bagi pemerintah desa berasal dari tanah bengkok. besaran tanah bengkok yang digunakan sebagai tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. bab vii kepala desa dan perangkat desa pns kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari pegawai negeri sipil diberikan tunjangan kesejahteraan, penerimaan lainnya yang sah dan tambahan tunjangan. penjabat kepala desa diberikan tunjangan kesejahteraan, penerimaan lainnya yang sah dan tambahan tunjangan. bab viii pengawasan pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan pemerintah desa dilakukan oleh bpd, camat dan bupati. penyalahgunaan pelaksanaan penghasilan pemerintah desa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. bab ketentuan peralihan sekdedapatkan tunjangan dan tambahan tunjangan. paling lama (satu) tahun sejak peraturan bupati ini mulai berlaku, pemerintah desa harus sudah menetapkan peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desvga pada tanggal . januari. setan ,2g bt bupati temanggung warga kapas hukum bambang sukarno diundangkan temanggung pada tanggal2?. januari. . sekretaris daerah bambang rachman berita daerah kabupaten temanggung tahun nomor .
bupati bondowoso provinsi jawa timuabupaten bondowoso menimbang mengingat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati bondowoso, bahwa sebagai pelaksana_8: peraturan 8. babi ketentuan umum pasa118bupatikelompok. kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sekretariat daerah sesuai bidang keahlian dan keterampilannya. babidan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada merupakan salah satu jenis perangkat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada bupati; mengoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah; monitoringlayanan administratif dan pembinaan usaha milik daerah serta badan layanan umumterkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang undangan. susunan organisasi sekretariat daerah terdiri atas: sekretaris daerah, membawahi:. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi: bagian administrasi pemerintahan, terdiri atas: sub bagian tata pemerintahan; sub bagian administrasi pemerintahan kecamatan; sub bagian administrasi wilayah pemerintahan. bagian hukum, terdiri atas: sub bagian peraturan perundang undangan; sub bagian bantuan hukum; dan sub bagian dokumentasi hukum, sosialisasi dan kerjasama. bagian .
rmstrikupati adalah bupati kaimana. sekretaris daerah adalah sekretaris daerah kabupaten kaimana. distrik adalah wilayah kerja kepala distrik atau kepala distrik yang berada diwilayah kabupaten kaimana yang ditetapkan sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan bupati ini. kepala distrik adalah kepala distrik yang ada dalam kabupaten kaimana. kelurahan adalah wilayah kerja lurah yang ada pada kabupaten kaimana sebagai perangkat distrik dibawah kepala distrik berdasarkan peraturan bupati ini yang dipimpin oleh kepala kelurahan. lurah adalah kepala kelurahan dalam daerah kabupaten kaimana. bab kedudukan, tugas dan fungsi dan susunan organisasi bagian kesatu distrik paragraf kedudukan distrik merupakan perangkat daerah kabupaten kaimanakepala distrik. kepala distrikan fungsi kepala distrik mempunyai tugas kepala distrikkampung atau sebutan lain dan kelurahan. kepala distrik sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinir upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinir penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat distrik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kampung dan atau kelurahan, h.distrik, dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan. paragraf susunan organisasi susunan organisasi distrik terdiri dari kepala distrik: seksi tata pemerintahan: seksi pemberdayaan masyarakat kampung, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi kesejahteraan sosial, kelompok jabatan fungsional, bagan susunan organisasi distrlurahan paragraf kedudukan kelurahan merupakan perangkat distrik yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas kepala distrik. kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat distrik dan bertanggung jawab kepada kepala distrik. paragraf tugas dan fungsi lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala distriklurah sebagaimana dimaksud pada juga menyelenggarakan fungsi, meliputi mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkatyang diberikan oleh kepala distrik, paragraf susunan organisasi susunan organisasi kelurahan terdiri dari lurah, sekretaris lurah, seksi tata pemerintahan: seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, seksi ketentraman dan ketertiban: danstrik dan kelurahanini serta pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan bupati. bab tata kerja sekretaris distrik, kepala sub bagian dan kepala seksi masing masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada bawah dan bertanggungjawab kepada kepala distrik. sekretaris lurahlurah. dalam melaksanakan tugasnya, kepala distrik, sekretaris distrikstrik berhalangan menjalankan tugas, maka sekretaris daerah dapat menunjuk sekretaris distrik melaksanakan tugas tugas kepala distrik sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. dalam hal sekretaris distrik berhalangan menjalankan tugas, maka kepala distrik menunjuk salah satlurah berhalangan menjalankan tugas, maka kepala distrik menunjuk sekretaris lurah atau salah seorangsekretaris lurah berhalangan menjalankan tugas, maka lurah dapat menunjuk salah satu kepala seksi untuk melaksanakan tugas sekretaris lurahsekretarislurah diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala distrikngangkatan dan pemberhentian pegawai dilakukanstrik dan kelurahan bersumber darilingkungan distrik dan kelurahanmemutuskantiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), desa sebesar rp. (lima ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu"aga rearjumlah rp.jumlah rp. belanja tidak terduga rp. jumlah belanja rp. transfer transfer bagi hasil pajak daerah kepada ' ' pemerintah kabupaten kota transfer bagi hasil pendapatan lainnya rp. kepada pemerintah kabupaten kota transfer bantuan rp. keuangan desa transfer bantuan rp. keuangan lainnya jumlah transfer rp. jumlah belanja dan rp. transfer rp. surplus defisit) pembiayaan penerimaan rp. pengeluaran rp. rp. jumlah pembiayaan agustus bupati pesawaran denda ramadhonak. diundangkan gedong tataan pada tanggal agustus sekretaris daerah kabupaten pesawaran, suma dewasa berita daerah kabupaten pesawaranunsur pelaksana teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga adalah dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga kabupaten tanah laut. kepala dinas adalah kepala dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga raga kabupaten tanah laut. unit pelaksana teknis objek wisata pantai taking yang selanjutnya disingkat upt objek wisata pantai taking adalahunit pelaksana teknis adalah kepalobjek wisata pantai taking bagian kesatu unit pelaksana teknis upt) objek wisata pantai taking kepala unit pelaksana teknis upt) objek wisata pantai taking mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis kepala dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan objek wisata pantai taking serta evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan objek wisata pantai takingobjek wisata pantai taking menetapkan perencanaan kinerja unit pelaksana teknis upt) objek wisata pantai taking berdasarkan renstra senja dinas pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah ragaobjek wisata pantai takingobjek wisata pantai takingobjek wisata pantai taking sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengadakan hubungan kerjasama dengan masyarakat, kelompok sadar wisata dan pelaku usaha objek wisata untuk memadukan kegiatan pengumpulan, pengolahan data berkenaan dengan peningkatan objek wisata daerah sesuai prosedur agar terjalin kerjasama yang harmonis, membantu dinas pariwisata, kebudayaan dan olah raga dalam mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang objek wisata pantai taking untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerahobjek wisata pantai takingobjek wisata pantai taking, ooobjek wisata pantai takingobjek wisata pantai taking pada wilayah uptlaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan, 'sasaran kinerja pegawai skp)erima laporan kinerja dari bawahan,unit pelaksana teknis upt) objek wisata pantai taking sesuai dengan bidang tugasnya, aabbobjek wisata pantai taking': membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala unit pelaksana teknis upt) objek wisata pantai takiunit pelaksana teknis upt) dengan rahmat tuhan yang mahobat hewan, peraturan pemerintah nomor tahun tentang peternakan dan kesehatan hewteri pertanian dan menteri dalam negeri nomor pts tn. tentang pos kesehatan hewan, surat keputusan direktur jenderal kesehatan hewan nomor: pts tentang pedoman teknis operasional kesehatan hewan, keputusan menteri pertanian nomor tentang peraturan karantina hewan, keputusan menteri pertanian nomor pts tn. tentang syarat dan tata cara pendaftaran dan pengujian mutu obat hew.upt) pusat kesehatan hewan pada dinas peternakunit pelaksana teknis adalah kepalbab uraian tugas unit pelaksana teknis (upt) pusat kesehatan hewan bagian pertama unit pelaksana teknis upt) pusat kesehatan hewan kepala unit pelaksana teknis upt) pusat kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dinas peternakan, membina, mengelola dan mengkoordinasikan serta peternakan kabupaten tanah lautmengadakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan dengan unit lain instansi terkait dan masyarakapenyusunan rencana kerja, merencanakan, menyusun, mengendalikan, memantau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan unit pelaksana teknis upt) pusat kesehatanukan pengamatan penyakit hewan menular wilayah kerjanya, il.e serta pengobatan gangguan reproduksi, oo.konsultasi veteriner serta memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan kesehatan hewanusat kesehatan hewanpusat kesehatan hewanusat kesehatan hewanpusat kesehatan hewan pada wilayah unit pelaksana teknis upt)nyiapkan bahan bahan dhewan, zz. melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan ketatausahaan, aacc. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kinerja pegawai untuk pengembangan karier,. menerima laporan kinerja dari bawahan, ffpusat kesehatan hewan membawahi dari:pusat kesehatan hewan. uraian tugas dimaksudpusat kesehatan hewilhewoo.hewpusat kesehatan hewpusat kesehatan hewhewhewasasaran kinerja pegawunit pelaksana teknis upt) pusat kesehatan hewan sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan, dan hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala unit pelaksana teknis upt) pusat kesehatan hewpusat kesehatan hewpusat kesehatan hewanpusat kesehatan hewpusat kesehatan hewpusat kesehatan hewpusat kesehatan hewpusat kesehatan hewadanya luncuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut dana alokasi khusus dak) tambahan usulan daerahuntuk bidang transportasi pada subbidang infrastruktur jalan perlu dilakukan penambahan alokasi pendapatan pada pejabat pengelola keuangan daerah ppid), bahwa sehubungan dengan telah keluarnya hasil revi dari badan pengawas keuangan dan pembangunan bpk) atas usulan kegiatan dana alokasi khusus dak) tambahan usulan daerah tahun anggaran dari pemerintah kabupaten tanah laut, cc. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus dak) tersebut perlu dilakukan penambahan alokasi belanja langsung pada satuan kerja perangkat daerah skpd) dinas pekerjaan umum kabupaten tanah laut, bahwa berdasarkanpat mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunprogram dan kegiatan yang dibiayai dari dana bos, dana otonomi khusus, dana darurat, dana bencana alam, dak dan dana transferlainnya yang sudah jelasanah laut tentang4(pendapatan pada pejabat pengelola keuangan daerah ppid)ubah sebagaimana terlampir dalam peraturan bupati ini. program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah skpd) dinas pekerjaan umum kabupaten tanah lautprogram dan kegiatan sebagaimana terlampir2014erah kabupaten tanah laut nomor tahun tentang organisasi perangkat. bab evaluasi hasil rkd tahun kabupaten tanah laut sampai dengan triwulan kedua. babi rancangan program dan kegiatan prioritasdalam perubahan rkd tahun kabupaten tanah laut.hasil pelaksanaan metode dan tekniklaporan hasil pelaksanaan metode dan teknik penyuluhan adalah laporan kegiatan penyuluhan yang menganalisa pada hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu. kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan yang melaksanakan tugas pada fungsi teknis sesuai dengan bidang keahlianhasil pelaksanaan metode dan teknik penyuluhan kelompok jabatan fungsional bp4k menerima jadwal dari bp3k kecamatan. kelompok jabatan fungsional mereka jadwal yang sudah diterima. kepala bidang penyelenggaraan penyuluhan menerima jadwal yang sudah disusun oleh kelompok jabatan fungsional untuk diperiksa. sekretaris bp4k memakai jadwal yang sudah diperiksa dan diperbaiki. kepala bp4k menandatangani jadwal yang sudah dipakai dan menyerahkannya kembali kelompok jabatan fungsional. kelompok jabatan fungsional bp4k menyampaikan memberikan materi dalam penyusunan metode penyuluhan sesuai jadwal. kelompok jabatan fungsional bp4k memberikan laporan hasil pelaksanaan metode dan teknik penyuluhan. format standar operasional prosedur penyusunan laporan hasil pelaksanaan metode dan teknikhasil pelaksanaan metode dan teknik penyuluhanmp": rawat jalan,manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam berupa layanan rawat inap ruang perawatan kelas iii bagi peserta kjs. khusus terhadap penyakit cedera akibat kecelakaan lalu lintas berlaku ketentuan sebagai berikut: jika pembayaran biaya perawatan telah ditanggung oleh penjamin lain, maka pembayaran kjs diberikan atas selisih biaya perawatan yang sudah ditanggung oleh penjamin lain. jika pembayaran tidak ditanggung oleh penjamin lain, maka biaya perawatan ditanggung oleh kjs dengan syarat pemohon harus melampirkan surat keterangan dari pihak berwenangjaniaanstalai pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan (ram indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam huruf aa.a!hamamengacu pada ketentuan tarif rumah sakit kelas tarif pelayanan kesehatan bagi peserta kjs fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga mengacu pada paket ina cbg's (l)dua aset daerahtiga yang melayani peserta kjs mengajukan klaim pelayanan kepada dinas kesehatan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. verifikasi klaim pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan keduasi klaim pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga dilakukan oleh badan penyelenggaran jaminan kesehatan daerah bpk) sebelum diserahkan kepada dinas kesehatan(l)(l)(pujaminanaan pada tanggal januari sekretaris daerah paten (jombang, triwibawati berita daerah kabupaten jombang tahun nomor sa e dihukum peraturan bupati 201lembaga teknisibapped revisi perlu kjs edit hukum.docr, kabupaten jombang tahun nomor a c):, peraturan bupati jombangkartu jombang sehat yang selanjutnya disebut kjs adalah kartu atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penduduk miskin kabupaten jombang dalam program jaminan kesehatan. huacc.,peserta jaminan kesehatan adalah penduduk yang dengan kriteria sebagai berikut: penduduk miskin yang memiliki ktp ktp el dan atau kabupaten jombang, penduduk rentan administrasi kependudukan, cc. penduduk miskin yang tidak memiliki ktp ktp el dan atau kabupaten jombang penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada huruf, dan atau penduduk miskin yang tidak tercantum dalam database. kris penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, orang terlantar, atau komunitas terpencil. penduduk miskin yang tidak memiliki ktp ktp el dan atau kabupaten jombang sebagaimana dimaksud huruf meliputi: penduduk miskin yang berada dalam panti panti sosial kabupaten jombang, atau penduduk miskin yang bertempat tinggal wilayah administrasi kabupaten jombangn kemampuannya, dan atau menderita penyakit yang memerlukan perawatan kesehatan seumur hidup. peserta jaminan kesehatan yang merupakan penduduk rentan administrasi sebagaimana dimaksud pada dan yang tidak memiliki ktp ktp el dan atau kabupaten jombang sebagaimana dimaksud pada diberikan kjs dengan ketentuan menderita penyakit yang memerlukan perawatan kesehatan. bagi penduduk miskin yang meninggal dunia pada masa perawatan dalam proses pengurusan kepesertaan tetap diberikan kjs. bab prosedur penerbitan kjs prosedur penerbitan kjs terhadap penduduk miskin yang tercantum dalamnunjukkan ktp ktp el asli, menunjukkan asli,dan atau melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat yang sudah tidak berlaku, jika ada(uanmelampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat yang sudah tidak berlaku, jika ada, dan atau dan atau menderita penyakit yang memerlukan perawatan kesehatan seumur hiduprentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam adalah sebagai berikut:danaten masa berlaku kjs sebagaimana dimaksud pada huruf adalah selama (satu) kali episode perawatan. prosedur permohonan penerbitan kjs terhadap penduduk miskin yang berada dalam panti panti sosial kabupaten jombangmelampirkan surat keterangan kepala panti sosial yang menyatakan bahwa pemohon adalah penghuni panti sosial yang ada kabupaten jombangbertempat tinggal wilayah administrasi kabupaten jombang sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah sebagai berikut pemohon mengajukan kjs kepada bupati melalukk, kang melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat keiatau melampirkan surat keterangan kepala desa kelurahan yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal kabupaten jombangsurat keterangan jaminmasa berlaku kjs sebagaimana dimaksud pada huruf adalah selama (satu) kali episode perawatan: pelayanan medis, cc. penunjang medis, asuhan keperawatan,rumah sakit umum daerah ploso,ii.(1l)dasar sebagaimana dimaksud pada dansan
nan lagengan rahmat tuhan yang maha esa bupati kepulauan sangihe menimbang 'a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, maka perjalanan dinas dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sehingga perlu mengatur ketentuan perjalanan dinasanabadan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, sekretariat kopi, kecamatan dan kelurahan. pejabat negara adalah bupati dan wakil bupati serta pejabat negara lainnya.kepala skpd kepalayang diklasifikasikan dalam dua kategori, kategori pertama untuk perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari (delapan) jam dan kategori kedua untuk perjalanan dinas yang dilakukan sampai dengan (delapan) jamapi masih didalam wilayah negara kesatuan republik indonesia.ketempat tujuan luaryang selanjutnya disingkat spt adalah surat perintahanggota dprd, pns, dan. lumpur adalah uang yang dibayarkan langsung. uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, transport lokal. uang saku adalah uang yang dibawahbab jenis subjek dan tujuan jenis perjalanan dinas meliputi perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar negeri subjek perjalanan dinas adalah pejabat negara anggota dprd pegawai negeri sipil pegawai tidak tetap non pns.tugas tugas pemerintahanatau karena kejadian luar biasa. perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa terdiri dari perjalanan dinas tertentu adalah melaksanakan lebih dari (satu) kegiatan:dalam kejadian luar biasa meliputi: perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan bencana, perjalanan dinas yang mengalami keterlambatan atau pembatalan yang disebabkan karena: kelangkaan sarana transportasi dalam rute yang ditempuh atau dikarenakan pembatalan mendadak oleh pelaksana kegiatan atau kondisi alam atau faktor faktor lain diluar kemampuan manusia. perjalanan dinas tertentu dan atau kejadian luar biasa diatur sebagai berikut perjalanankeperjalanan dinas bagi non pns dapat dilaksanakan atas permintaan pemerintah daerah untuk kepentingan negara daerah sesuai dengan standar satuan harga dan analisis standar belanja untuk perjalanan dinas non pns yang berlaku. konsekuensi perjalanan dinas tertentu atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada angka huruf diperhitungkan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan melampirkan keterangan yang menerangkan kondisi dimaksud, pegawai tidak tetap atau non pns yang melaksanakan perjalanan dinas hanya dibayarkan uang harian sesuai waktu kegiatan yang diikutiperjalanan dinas luar negerikabupaten kepulauan sangihebesarnya satuan biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, anggota dprd, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan non pnsperjalanan dinas pindah tempat tugas dari tempat kedudukan yang lama ketempat tugas yang baru bagi pejabat negara dan pegawai negeri sipil bagi pegawai non eselon, pegawai tidak tetap serta non pns dimungkinkan untuk melakukan perjalanan dinas atas izin pejabat yang berwenang. bab pejabat yang berwenang pejabat yang berwenang menandatangani spp:lingkungan sekretariat daerah kabupaten kepulauan sangihe, spt ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati atau dalam hal bupatigani oleh kepala bagian: ketua dan wakil ketua tp pkk kabupaten dan dharma wanita persatuan kabupaten, spt ditandatangani oleh bupati wakil bupati sekretaris daerah atas nama bupati atau ditandatangani oleh pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. masyarakat non pns, spt ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang atas jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penugasan. penandatanganan spp dilakukan oleh pengguna anggaran kuasa pengguna anggaran. pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas spp) luar negeri adalah pejabat sebagaimana tersebut pada dan bab pembiayaan biaya perjalanan dinas terdiri dari biaya penginapan uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transport lokal. cc. biaya transport pegawai. uang harian dibayarkan secara lumpur dan merupakan batas tertinggi pembayarangi yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan sarana angkutan laut, darat,yang pelaksanaannya sampai dengan jam hanya dibayarkan uang saku dan uang transport. perjalanan dinas yang pelaksanaannya sampai dengan jam sebagaimana dimaksud pada terdiri dari perjalanan dinas dalam hal melaksanakan tugas kedinasan yang dilaksanakan sampai dengan (delapan) jam dalam wilayah daratan sangihe termasuk kegiatan pendataan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. perjalanan dinas dalam kota tahuna hanya dibayarkan uang saku dan uang transport sesuai standar harga yang berlaku. perjalanan dinas dalam daerah yang pelaksanaannya sampai dengan (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada diberikan uang saku sebesar rp. , orang hari biaya transport dalam wilayah tahuna yaitu untuk kecamatan tahuna, tahuna barat, dan tahuna timur orang hari: transport untuk biaya transport diluar wilayah tahuna orang hari tahuna kec. tabukan utara tahuna kec. manganat tahuna kec. rendah tahuna kec. tamako tahuna kec. tabukan tengah tahuna kec. tabukan selatan tahuna kec. tabukan selatan tengah tahuna kec. tabukan selatan tenggara tahuna kec. manganat selatan biaya transport sebagaimana dimaksud pada huruf khusus untuk kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk pbb p2, biaya transport diluar wilayah tahuna, berlaku dalam satu jurusan untuk kampung orang hari. biaya perjalanan dinas untuk kepentingan pemeriksaan oleh inspektorat kabupaten didalam dan diluar kota tahuna mengacu pada standar satuan harga dan analisis standar belanja. perjalanan dinas dalam daerah yang pelaksanaannya lebih dari (delapan) jam mengacu pada standar satuan harga dan analisis standar belanja yang berlaku. transportasi perjalanan dinas dalam daerah yang pelaksanaannya lebih dari (delapan) jam luar kota tahuna dalam wilayah sangihe daratan untuk eselon iii, dan staf serta non pns selain yang menggunakan kendaraan dinas roda empat menggunakan standar harga transportasi umum sebagai berikut: tahuna kec. manganat kec. rendah kec. tabukan utara diberikan transport sebesar rp. tahuna kec. tabukan tengah kec. tamako kec. tabukan selatan diberikan transport sebesar rp. cc. tahuna kec. tabukan selatan tengah kec. tabukan selatan tenggara kec. manganat selatan diberikan transport sebesar rp, wakil ketua tp pkk kabupaten, dan ketua dharma wanita persatuan kabupaten dipersamakan dengan perjalanan dinas pejabat eselon ilb: dalam hal pendampingan suami, fasilitas transportasi dipersamakan dengan fasilitas suami, ketua, wakil ketua pkk kabupaten dan ketua dharma wanita persatuan kabupaten dalam hal mendampingi tugas suami, biaya penginapan melekat pada biaya penginapan suami. perjalanan dinas bagi pengurus lainnya serta anggota pkk dan dharma wanita persatuan menggunakan standar perjalanan dinas non pns. una bab pertanggungjawabanselanjutnya mempresentasikan hasil perjalanan dinas tersebut depan pejabat yang berwenang dan atau pihak yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas. laporan sebagaimana dimaksud pada harus mencantumkan rincian kegiatan yang dilakukan setiap hari selama melakukan perjalanan dinas. dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. untuk perjalanan dinas luar daerah melampirkan tiket dan boarding pas empatentuk surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe sesuai dengan tata naskah din. pkk dan dharma wanita persatu, pakar, tenaga ahli, narasumber, pkk dan dharma wanita persatuan pemerint tinggal, januari bupati kepulauan sangihe, hironimus kompas makagansa diundangkan tahuna pada tanggal jemedit bupati jombangdalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan desa guna mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, perlu menetapkan pagu indikatif desa: bahwa pagu indikatif desa digunakan untuk mengalokasikan program kegiatan pembangunan daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, bahwa untuk melaksanakan maksud pada konsideran menimbang huruf dan huruf perlu mengatur pagu indikatif desmemutuskan: menetapkan peraturan bupati tentang pagu indikatif des, pagu indikatif desa yang selanjutnya disingkat pid adalah sejumlah patokan batas minimal anggaran skpdskpd yang berdimensi strategis kewilayayang dikelola oleh bappeda untuk mengolah data perencanaan pembangunan. bab maksud dan tujuan sii) pid dimaksudkan untuk mendukung program percepatan pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan dalam musrenbang desa. pidrencanaan pembangunan antara kabupaten dan desa, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. bab iii penentuan besarnya pagu indikatif desa (l) besaran alokasi pid bagi setiap desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. besaran alokasi pid ditetapkan dalam keputusan bupati. bab penentuan program kegiatan dalam pagu indikatif desa program kegiatan pid adalah program kegiatan skpd yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dengan bentuk belanja modal pembangunan fisik belanja fisik. program kegiatan yang dialokasikan dalam pid disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahunan daerah. nomenklatur program kegiatan dalam pid ditetapkan dalam keputusan bupati. bab mekanisme penetapan program kegiatan dalam pagu indikatif desa kepala desa memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang desa dalam rangka penyusunan rkp desa dengan berpedoman pada rpm desa. usulan program kegiatan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat (belanja modal pembangunan fisik belanja fisik) sebagaimana pidkegiatan pid serta berita acara musrenbang san desa kepada camat. camat melaksanakan validasi usulan program kegiatan pid sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan pembangunan daerah serta kelayakan anggaran. camat dapat meminta bantuan skpd terkait untuk membantu pelaksanaan validasi usulan program kegiatan pid. hasil validasi usulan program kegiatan ppid dimasukkan dalam sippa dan dilaporkan kepada bappeda. usulan program kegiatan pid diverifikasi oleh skpd yang membidangi dan diakomodir untuk dianggarkan dalam apbd melalui pos anggaran skpd yang membidangi. jenis program kegiatan ppid mengacu pada nomenklatur program pembangunan daerah, dengan alokasi minimal sebagaimana ditetapkan dalamjombang pada tanggal januari bupati jombang, natal neez hukum peraturan bupati2014\| lembaga teknis bappeda nperbup pid.docambalan kecamatan sekotakpenetapan dan penegasan batas wilayah desa ambalan kecamatan sekotak, bahwa sesuai tahapan penegasan batas desa yang telah difasilitasi oleh tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten, dan memperhatikan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara pelacakan batas desa ambalan dengan desa sekotak bumi tanggal agustus desa ambalan dengan desa desa hentian, desa kendari, desa kelincahan dan desa terindah tanggal juni desa ambalan dengan desa kendari tanggal september desa ambalan dengan desa hentian tanggal september desa ambalan dengan desa pungut tanggal januari desa ambalan dengan desa antar arif, desa pungut, desa kendari, desa keriting, desa hentian, dan desa sekotak bumi tanggal maret maka penetapan dan penegasan batas desa ambalandesa ambalan kecamatan sekodesapem mmunmam bupati bulungan, sekretariat daerah ttd kota.i ata, sh.mm pembina tk.(ut kelincahan ipa yag: pautan lampiran peraturan bupati bulungan naa ann mai bus pan nomor tahun tentang asa) da desa sekotak bumi, penetapan batas desa ambalan sll uji suara sum sungai kecamatan sekotak aftangantab nan ena rada fr, ns) lan kode desa aan image (akn makan sesama muara sangga mau ld) lh. man pap dea, antar arsip sy. diagram lokasi medan kai bai dpn sesar us lin mn, tanu nan ana jar" ngai bilas una entitas kadar nilai sin can luna kendari oem mal lan lan fat eka ., kana pan ng, atau daratan bam diterbitkan oleh: lan pan maan san anda tan (cn cetakan tag pes (n ogah (ea . kung mangan ser sas (tc mebel semedi p7, v1, keterangan pacar snare pramana ear jpnn peran ana batas wilayah puisi lado batas negara pai has aan bee hei . bates potensi mba lan vii#ru pat batas kabupaten kota definitif tana naa) dam sala nina len iya drenemesga erna jangan aneemak mama sastera kal aan batas kelurahan desa ponsel san pap manor asas sega siap ana mmi batas kelurahan desa yang dipetakan fx2 \| se) lina, emma zko pl, lsg jawa maan lung konten nai desa ambalan smu jalan lainnya nan tpl (lai nan sll: desa keriting luas wilayah polygon km2 n man @sulung saking tag proyeksi universal transverse mercato sl. sistem grid std goograt dan grid universal transverse mercato apa bah batu wgs hh groimaonsan nan geoid dea tai cia (lan aan akan tukad: rab: (ng ian citra satelit spot tahun perekaman par desa peti gitar satelit resolusi tinggi pleiades tahun perekaman genom ditetapkan tanjung selor net aa! kawan ngga naa an, bupati bulungan pan t tft fila ttd pan daging taman sman lari sejati tan hn! bas aan diundangkan tanjung selor padatanggal agustus a88) sudah adm (aa kera sekretaris daerah kabupaten bulungan arang ro) ttd an (an syahril v3) ll. berita daerah kabupaten bulungan tahun nomor titik ng, ag salib suai dengan aslinya tau salsa padi kepada bagian hukum, pat han ape b3, nan bina (sekretariat daerah mcclain mesa pungut yaa lpm "jan rela syotami $ ata, su.mm in sawoutate kpi lag pembawa tk. dan ter nu) pipa nipambalan kecamatan sekotakenetapan batas desa ambalan kecamatan sekotakambalan kecamatan sekotak. batas wilayah desa ambalan kecamatan sekotak meliputi: sebelah utara berbatasan dengan desa sekotak bumi, sebelah timur berbatasan dengan desa hentian dan desa keriting, sebelah selatan berbatasan dengan desa pungut, dan sebelah barat berbatasan dengan desa antar arif dan desa kendari. batas wilayah desa ambalnol satu) merupakan batas (tiga) desa desa ambalan, desa sekotak bumi dan desa antar arif) berada muara sungai ambalan dengan titik koordinat mt, danbatas wilayah desa ambalantitik (nol tiga) merupakan adalah batas desa ambalan dengan desa hentian berada sungai mangan kanan dengan titik koordinat mt, titik (nol empat) merupakan batas desa ambalan dengan desa hentian berada sungai mangan kiri dengan koordinat mt, titik (nol lima) merupakan batas (tiga) desa desa ambalan, desa hentian dan desa keriting) berada puncak gunung mangan dengan titik koordinat mt', titik (nol enam) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada jalan login menuju muara ambalan dengan titik koordinat mt, titik (nol tujuh) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada muara sungai laba dengan titik koordinat mt, titik (nol delapan) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada sungai singingi dengan koordinat mt, titik (nol sembilan) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada jalan login gunung marawi dengan titik koordinat mt, titik (sepuluh) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada sungai singingi yaki ungu dengan titik koordinat mt, titik (sebelas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada sungai ananta dengan titik koordinat mt, titik (dua belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada gunung tiang dengan titik koordinat mt, il. titik (tiga belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada sungai buaya dengan titik koordinat mt, titik (empat belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada kaki gunung saling dengan titik koordinat mt, titik (lima belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada punggung gunung saling dengan titik koordinat mt, oo. titik (enam belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada puncak gunung saling dengan titik koordinat mt, titik (tujuh belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada sungai pasan dengan titik koordinat mt, titik (delapan belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada gunung pasan dengan titik koordinat mt, titik (sembilan belas) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada sungai gotong dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh) merupakan batas desa ambalan dengan desa keriting berada jalan poros trans dengan titik koordinat mt, dan. batas wilayah desa ambalan, titik (dua puluh dua) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada jalan sugeng dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh tiga) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada atas baru dan mitos dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh empat) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada gunung mitos dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh lima) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada puncak gunung gotong dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh enam) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada jalan login dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh tujuhdua puluh delapan) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada jalan poros trans sungai ruangan dengan titik koordinat mt, titik (dua puluh sembilantiga puluh) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada gunung ruangan dengan titik koordinat mt, titik (tiga puluh satu) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada sungai liang kanan dengan titik koordinat mt, il. titik (tiga puluh dua) merupakan batas desa ambalan dengan desa pungut berada gunung lot bor dengan titik koordinat mt, titik (tiga puluh tigadan. batas wilayah desa ambalan, titik (tiga puluh lima) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada puncak gunung tempelan dengan titik koordinat mt, titik (tiga puluh enam) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada lawan batu tukad dengan titik koordinat mt, titik (tiga puluh tujuhdelapansembilan) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada batas lahan bapak tembak dengan titik koordinat mt, titik (empat puluhsatudua) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada agung sungai kepalai buruk buku dengan titik koordinat mt, titik (empat puluh tiga) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada gunung buku dengan titik koordinat mt, titik (empat puluh empat) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada puncak gunung buku dengan titik koordinat mt, titik (empat puluh lima) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada jalan login dengan titik koordinat mt, titik (empat puluh enam) merupakan batas desa ambalan dengan desa kendari berada sungai palau dengan titik koordinat mt, titik (empat puluh tujuh) merupakan batas (tiga) desa desa ambalan, desa kendari dan desa antar arif) berada muara sungai duta dengan titik koordinat mt, oo. titik (empat puluh delapan) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada hulu sungai antar arif dengan titik koordinat mt, titik (empat puluh sembilan) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada paru night dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai ananta dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh satu) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai sangat dengan titik koordinat mt, titik (lma puluh dua) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai antar arif dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh tiga) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai kilang dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh empat) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai bulunganmangkilimau dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh enam) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai mengantar dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh tujuh) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai buollalai dengan titik koordinat mt, titik (lima puluh sembilan) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai liar nyai ungu dengan titik koordinat mt, aa. titik (enam puluh) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai bruto dengan titik koordinat mt, bb. titik (enam puluh satu) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai laga dengan titik koordinat mt, cc. titik (enam puluh dua) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada lagu tegalan dengan titik koordinat mt, dan dd. titik (enam puluh tiga) merupakan batas desa ambalan dengan desa antar arif berada muara sungai singingi dengan titik koordinat mt.
salinan tum bupati sigi provinsi sulawesi tengah peraturan bupati sigi nomor tahunkelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana kabupaten sigi, perlu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan retata :rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pemerintah kabupaten sigi tahun anggaran berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. standar biaya khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencanin, pembina lampiran peraturan bupati sigi nomorhonorarium jasa sewa tahun anggaran era stan \|biaya ket ago honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pengguna anggaran pa) org bln pejabat pembuat komitmen ppk) org bln pejabat pelaksana teknis kegiatan ppt) org bln bendahara pembantu pengeluaran bpp) org bln tenaga pendukung administrasi org bln honorarium fasilitator tim pendamping lapangan honorarium koordinator org bln honorarium asisten administrasi org bln perencanaan honorarium asisten teknik org bln honorarium asisten pembiayaan org bln dan pencairan honorarium tim pendukung kegiatan honorarium tim pendamping nasional org bln honorarium tim pengawal dan pengaman org bln pemerintah dan pembangunan daerah tp4) honorarium tim pendamping masyarakat org bln honorarium tim penilai tim teknis org bln honorarium tim verifikasi dan org unit validasi rumah honorarium tim pendamping desa org bln honorarium jasa sewa lainnya jasa narasumber sosialisasi org lokasi jam jasa sewa kendaraan roda unit bulan jasa dukungan visual advertising) paket sewa gedung tenda kegiatan upah lelah personil tni org hari uang makan personil tni org hari bupati sigi, ttd mohamad irwan salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum $?tarian daerah kabupaten sigi, tai, susi din bina nip,umum sistem penanganan pengaduanwujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dankabupaten kuantan singingini bupati kuantan singingi ttd h.musisi diundangkan teluk kuantan pada tanggal junupriyanto, santan singingi. bupati adalah bupati kuantan singingipikoryang selanjutnya disebut whistleblowekuantan singingi. tim unit penerima pengaduan adalah aparatur sipil negara lingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingiraturan bupatikabupaten kuantan singingi. peraturan bupati ini bertujuankabupaten kuantan singingi, dankabupaten kuantan singingi. babingerima pengaduan adalah sebagai berikut penanggungjawab sekretaris daerah kabupaten kuantan singingi, ketua inspektur kabupaten kuantan singingi,dalam hal yang diundang sebagaimana dimaksud pada tidak mau hadir dalam memberikan informasi tambahan, maka surat tugas tidak dapat diterbitkan. pengaduan dapat disampaikan kepada bupati dan atau tim penerima pengaduan, atau melalui email inspektoratgkuansingdasar pemeriksaan, tujuan, cc. ruang lingkup, sumber pengaduan, materi pengaduan, fakta yang ditemukan, analisis,
glee bupati kendalwujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi lingkungan pemerintah kabupaten kendal sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang perizinan badan usaha dan bidang jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi, maka berdasarkan nota dinas kepala bagian pengadaan barang dan jasa setda kabupaten kendal tanggal maret perihalpersyaratan kualifikasi administrasi legalitas meliputi: kualifikasi memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam ldp, administrasi memiliki sertifikat badan usaha sbu) sesuai dengan bidang legalitas usaha klasifikasi sebagaimana tercantum dalam ldp, pesertanomor induk berusaha nib), memiliki nppsyaratan persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia jasa konsultansi kualifikasi konstruksi badan usaha, meliputi teknis pesert. memiliki sumber daya manusia: manajerial, dan la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha yang kompleks, dilakukan setelah rancangan kontrak memperoleh pendapat ahli hukum kontraki.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahambukaan dan evaluasi dokumen penawaran evaluasi nilai ambang batas evaluasi teknis dokumen (diisi dengan nilai ambang batas\| penawaran administrasi kriteria evaluasi teknis tercantum dalam bab lembar kriteria dan teknis #valuasi (file serta kualifikasi penetapan calon pemenang klarifikasi unit biaya personel berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai dan berikut: negosiasi (satu) bulan hari kerja teknis dan (satu) hari kerja jam kerja biaya penetapan pemenang ditetapkan oleh: pemenang (diisi dengan pokja pemilihan atau pa kpaii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan cuti diluar tanggungan negara. syarat kualifikasi teknis penyedia memiliki pengalaman: pekerjaan sejenis list sesuai jenis pekerjaan, tingkat kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya\| memilikimemiliki pendidikan list sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diperlukan\| memiliki sertifikat keahlian teknis diisi sesuai dengan sertifikat jenis keahlian teknis yang diperlukan\| memiliki sertifikat pelatihan kursus diisi sesuai dengan jenis pelatihan kursus yang diperlukan\| memiliki kompetensi bidang diisi sesuai dengan kompetensi bidang yang diperlukan\|ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab vc. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan personel posisi kualifikasi jumlah orang bulan tenaga ahliii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi peroranganbab viii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi peroranganditetapkan dalam dokumen pemilihan. evaluasi teknis contoh. kualitas metodologi\| yang menggambarkan ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah kriteria penilaian: pemecahan sangat baik diberi nilai 1peri nilai maa diusulkan cukup baik diberi nilai inovasi kurang diberi nilai dukungan tidak paham diberi nilai data program kerja, jadwal kerja, dan jangka waktu pelaksanaan fasilitas penunjang poo unsur kualifikasi non tenaga ahli dinilai kriteria penilaian dengan sub unsur: tingkat pendidikan (bobot tingkat pendidikan pengalaman sesuai atau lebih dari yang profesional dipersyaratkan diberi nilai sertifikasi penguasaan bahasa tidak sesuai yang asing dipersyaratkan diberi nilai penguasaan bahasa setempat (jika pengalaman profesional dibutuhkan) (bobot pengenalan situasi dan\| sesuai atau lebih dari yang kondisi setempat (jika dipersyaratkan diberi nilai dibutuhkan) kurang dari yang dipersyaratkan diberi nilai tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan diberi nilai sertifikasi (bobot sesuai dari yang dipersyaratkan diberi nilai ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan tidak sesuai yang dipersyaratkan diberi nilai penguasaan bahasa asing (bobot penguasaan bahasa setempat (bobot (jika dibutuhkan) pengenalan situasi dan kondisi setempat (bobot jika dibutuhkan) untuk penilaian butir dan sangat baik diberi nilai baik diberi nilai cukup baik diberi nilai kurang diberi nilai tidak paham diberi nilai jumlah bobot sub unsur adalah peserta seleksi dinyatakan lulus evaluasi teknis jumlah nilai apabila nilai masing masing unsur diatas ambang batas. ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab viii. lembar kriteria evaluasi kualifikasi evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas ada m tm persyaratan kualifikasi administrasi legalitas tidak ada kartu tanda penduduk ktp) paspor surat keterangan domisili tempat tinggal. nomor pokok wajib pajak npp) dan spt tahunan terakhir. evaluasi persyaratan kualifikasi teknis persyaratan pengalaman minimal ada m tm persyaratan pengalaman minimal tidak adapersyaratan kualifikasi teknis hata ada m tm persyaratan kualifikasi teknis tidak ada minim memiliki pendidikan ijazah) memiliki sertifikat keahlian teknis memiliki sertifikat pelatihan kursus memiliki kompetensi bidang ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab ixlist nama paket) pada isi bulan) . tahun nama peserta tanda tangan, nama lengkap ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab petunjuk pengisian data kualifikasi pengisian formulir isian kualifikasi dilakukan pada aplikasi spf. data administrasi diisi dengan nama peserta. diisi dengan alamat sesuai kartu identitas. diisi dengan alamat domisili. diisi dengan nomor telpon yang dapat dihubungi. diisi dengan nomor fax. diisi dengan email. izin lainnya (apabila dipersyaratkan\|ppkerjaan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, tanggal berita acara serah terima pekerjaan. ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab iv. lembar data pemilihan ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha prestasi kerja. ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab xi. formulir isian data kualifikasi formulir isian kualifikasi saya yang bertanda tangan bawah ini: nama (diisi nama perorangan identitas (diisi dengan ktp sim paspor! alamat (diisi dengan alamat sesuai ktp sim, paspor!saya adalah sebagai berikut: data administrasi nama alamat sesuai kartu identitas alamat domisili telepon fax e mail izin lainnya (apabila dipersyaratkan\| ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan izin tanggal masa berlaku izin instansi pemberi izin data keuangan nomor pokok wajib pajak bukti laporan pajak tahun tanggal terakhir spt tahunan) anggatipe saat ini leo lil data pengalaman pekerjaan pemberi tugas tanggal selesai pejabat pembuat kontrak pekerjaan nama ringkasan papua berdasarkan paket lingkup lokasi komitmen pekerjaan pekerjaan nama alamat no nilai kontrak serah telepon tanggal teri terima jajal is\| oo0 data pekerjaan yang sedang dilaksanakan memberi progres terakhir ringkasan kerjaan peka lingkup lokasi nilai kontrak prestasi pekerjaan nama alami tno rencana) kerja ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan a1a\| \|a\| loo bulan tahun direkatkan meterai tanda tangan (nama lengkap penyedia) ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab xii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab xiiii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi peroranganbiaya langsung personilprosedur pelaksanaan pekerjaan:c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultan, contoh: ukpga kabupaten kendal, dil) nama pokja pemilihan: (diisi nama pokja pemilihan, contoh pokja pengadaan jasa konsultansi): dan cara (diisi dengan kontrak sumsum waktu penugasan pembayaran cara pembayaran: (diisi dengan termin bulan sekaligus:diisi dengan pokja pemilihan atau pa kpai ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahauntuk penyesuaian biaya personil biaya langsung personil .) biaya langsung personil setelah penyesuaian harga, biaya langsunglangsung personilbpi.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangrangkat daerahc. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab xiv. syarat syarat khusus kontrak (ssk) klausul dalam suk pengaturan dalam ssk suk perbuatan yang .2bii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultandiisi penyedial.a pekerjaan pengadaan konsultan ini dapat diberikan uang muka ya tidak). jika ya j uang muka diberikan sebesar persen) dari nilai kontrak. ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultanrangkat daerah lembaga arbitrase pengadilan negeri ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi peroranganc. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan bab xv. rancangan dokumen kontrak bentuk surat perjanjiyppki \|, yang berkedudukan alamat pa kpayppkj), berdasarkan surat keputusan pejabat yang menandatangani penetapan sebagai pa kpayi.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultanbadan usahac. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi peroranganbab xvi. bentuk dokumen penawaran bentuk surat penawaran administrasi penawaran administrasi disampaikan melalui form isian elektronik yang tersedia dalam aplikasi spf.bentuk''''' '' ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan status kepegawaian pada perusahaa jasa konsultansi perorangan bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan form jadwal pelaksanaan pekerjaan ratan ole a41c. standar dokumen pemilihan seleksitc. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi peroranganratangangtesna pan \|rartangargrontesabiaya langsung personil jumlah l keterangan: pengisian tenaga ahli harus mencantumkan nama personel. ii.c. standar dokumen pemilihan seleksiunsur pengalaman perusahaan dneng pengalaman sebagai lead firm, minimal kali ena jumlah pengalaman mengelola kontrak dengan nilai kontrak paling kurang sama dengan hps dari pekerjaan sejenis, minimal kali memiliki tenaga ahli tetap minimal orangtua dari yang dibutuhkan unsur proposal teknis senmempunyai uraian tugas, organisasi, dan fasilitas penunjang yang bai. kena unsur kualifikasi tenaga ahli masing masingjika dibutuhkan) mengenal situasi dan kondisi setempat (jika dibutuhkan) contoh komposisi tenaga ahli dapat terdiri dari: tim leader fisi bidang tenaga ahli yang dibutuhkan\| list bidang tenaga ahli yang dibutuhkan list bidang tenaga ahli yang dibutuhkan\| dst. lada taukanak biasa laporan antara l \| laporan akhir \| \| laporan laporan akhir laporan penyelengaraan seminar biayalaporanlainnya l \| kamalbab xvii. bentuk dokumen lainnya surat penunjukan penyedia barang jasa (spp)nomor tempat, tanggal bulan tahun\| lampiran kepada yth. perihal penunjukan penyedia barang jasa untuk pelaksanaan pekerjaan standar dokumen pengadaan secara elektronik jasa konsultansi badan usaha metode seleksi (dengan prakualifikasi)setelah dikeluarkannya spp ini sesuai dengan ketentuan dalam dokumen seleksiseleksi. satuan kerja pejabat penandatangan kontrak (tanda tangan nama lengkap jabatan\| nip. tembusan yth. ipaykpa k l pd (api k l pd pokja pemilihan sana s untuk dan atas nama pejabat penandatangan kontrak (tanda tangan (nama lengkap! (jabatan! (jabatan ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan jaminan uang muka kop bank penerbit jaminanpejabat pembuat komitme)dan alamat ppk) sebagai pemilik, selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah (terbilang yang harus dibayarkan kepada penerima jaminanlalai tersebutnya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dinerima jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini dikeluarkan penerbit jaminan pada tanggal ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultansi perorangan terjamin penjamin meterai nama jabatan nama jabatan bupati kendal, cap ttd mira annisa ii.c. standar dokumen pemilihan seleksi jasa konsultanii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahanunjukan langsungunjukan langsungnunjukan langsungtenaga ahli adalah bagian dari personel dengan keahlian, kualifikasi, dan pengalaman bidang tertentu. metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahaalii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha sama dengan penyediunjukan langsung dan dalam kontrak diijtenaga kerja (jika diperlukan). memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan , lembar data pemilihan ldp), kerangka acuan kerja kak):kepada penerima kuasa (apabila dikatakan). dokumen penawaran teknis untuk peserta yang berbentuk badan usaha terdiri dari: unsur pengalaman perusahaan, yang terdiri dari sub unsur pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman bekerja lokasi pekerjaan yang sama, pengalaman manajerial, nilai pengalaman mengelola kontrak, kemampuan menyediakan tenaga ahli tetap (apabila diperlukan), dan kemampuan menyediakan fasilitas utrencana kerja: program kerja, jadwal kerja, dan jangka waktu pelaksanaan. organisasi dan rencana penggunaan tenaga ahli: uraian tugas, organisasi, fasilitas penunjang:dan la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahaatau jadwal penugasan. unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsursertifikasi profesional, (apabila diperlukan) penguasaan bahasa asing, (apabila diperlukan) penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan) pengenalan penguasaan situasi dan kondisi lokasi pekerjaanpenawaran harga berupa rincian harga penawaran yang terdiri dari: rekapitulasi penawaran biaya, rincian biaya langung personel (temuneration), rincian biaya langsung non personella. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahatenaga pendukung pada (apabila program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga diperlukan) kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahakerjaanpekerjaan kontrakbiayh, z3) merintah kabupaten kendal. syarat syarat khusus kontrak (ssk) klausul lam suk pengaturan dalam ssk perbuatan yangii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha ()usaha kecil: dengan usaha kecil sebagai sub penyedia dst diisi setelah proses pemilihan selesai, sesuai dengan ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahaan,. unsur unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum kak. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail). pejabat pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum kak.:la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahapekerjaan pengadaan konsultan ini dapat diberikan uang muka ya tidak\|. jika ya ) uang muka diberikan sebesar (b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha personel posisi kualifikasi jumlah orang bulan tenaga ahli: tenaga teknis analis (jika ada):: tenaga pendukung (jika ada)ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha persyaratan jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan kerjasamaberikut: pengumpulanbab ix. rancangan dokumen kontrakbiaya penawaran) apabila ada,biaya penawaran) apabila adatanggal dibuatnya berita acara,.pfpk. banyaknya rangkap spk dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: sekurang kurangnya (dua) spk asli, terdiri dari: spk asli pertama untuk ppk dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia jasa konsultansi, dan spk asli kedua untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh ppk, rangkap spk lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan. pihak yang berwenang menandatangani spk atas nama penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul huruf butir la. standar dokumen pemilihan pengadaemitraan:kpb\| kemitraaninilam hal badan usaha berbentuk kemitraan, dapat digunakan form t 2a. daftar pengalaman kerja sejenis (sepuluh) tahun terakhir aan ooh loo oohdaftar pengalaman kerja sejenis (sepuluh) tahun terakhir form t2a) instansi nama badan a55.nama badan usahapenunjukan langsungii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi badan usahalaksanaan pekerjaan form jadwal pelaksanaan pekerjaan rest tea lo. lo. lo. lo. lo. lo. pe. le. lo. lo. lo. leo. ll. lo. lo. bo. lo.pengalaman kerja'tatus kepegawaian pada perusahaan inib. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha bab iii. lembar data pemilihan (ldp) lembar data pemilihan bagian ikp ikp isian ketentuan jenis kontrak yang digunakan: diisi dengan kontrak sumsum waktu penugasan nama satuan kerja perangkat daerah: nama pejabat pengadaan: diisi nama pejabat pengadaan, contoh pejabat pengadaan satuan kerja perangkat daerah alamat pejabat pengadaan: website satuan kerja perangkat daerah: website aplikasi sse (contoh: sumber dana pekerj\| persyaratan peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat ijin kualifikasi usaha jasa konstruksi tjk): administrasi legalitas memiliki sertifikat badan usaha sbu) dengan peserta kualifikasi usaha kecil menengah besar, dipilih sesuai masa berlaku surat penawaran: penawaran hari kalender la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahapenunjukan langsung atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan. mm mengetahui: yang membuat pernyataan, nama penyedia jasa konsultansi) ) nama jelas wakil sah nama jelashaan tenaga ahli lingkup posisi uraian jumlah personel usahalah nama tenaga ahli lingkup posisi uraian jum personel perusahaan lokal asing keahlian diusulkan pekerjaan orang na. . as. nnugasan tenaga ahli form jadwal penugasan tenaga ahli nama masukan personel (dalam bentuk diagram balok)! personel orang bulan l2\| \|a\|sel7isfjoftojti\|i2\|n til iit eeeileeeeeetieili tele teeeeteekeeteti hill' oo leleh eilhiteileleii heeeeehieililiilil elite iltteeittelilii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha dokumen penawaran biaya bentuk rekapitulasi penawaran biaya formsma terbilang:diisi untuk kontrak waktu penugasan. rincian biaya langsung personel orang remunerasi jumlah l h h loo \| egg h l loss h \| l ') \| tenaga pendukung l i l i \| ih lho loo l h i ll hdiisi untuk kontrak waktu penugasan. rincian biaya langsung non personel (direct reimburseable cost) jenis biaya! rp) jumlah biaya uraian biaya satuan volume rp) biaya kantor biaya pemeliharaan kantor kantor biaya kantor lainnya biaya perjalanan biaya tiket dinas mma dinas lainnya biaya laporan laporan pendahuluan \|laporan antara \| \| \|laporan akhir l \| laporan penyelengaraan seminar biaya laporan lainnya kam )konstruksi badan usahak l pd lapis k l pd pokja pemilihan\| pns ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi badan usaha surat perintah mulai kerja ikon surat satuan kerja pejabat pembuat komitmenkonstruksi badan usahajab. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha bab iv. kerangka acuan kerja (kak) uraian pendahuluan! latar belakang maksud dan tujuan sasaran lokasi kegiatan sumber pendanaan kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: nama dan nama pejabat pembuat komitmen: organisasi pejabat pembuat komitmen satuan kerja: data penunjang:la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahanama dan jabatan untuk keyakinan, penerimakonstruksi badan usaha\|konstruksi badan usaha width ja, sena end pemerintah kabupaten kendal standar dokumen pemilihan dokumen penunjukan langsung) pengadaan jasa konsultansi konstruksi perorangan i.b. .b. penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan i.b.i.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan pemerintah kabupaten kendal width "iki kendal dokumen penunjukan langsungpetunjuk penggunaan standar dokumen pemilihan standarpenunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan daftar isi bab iii. instruksi kepada peserta (ikp) . ooooocooooocooocooomoooomooo oooooooocmocennneenn nee lingkup pekerjaan .ooooooooenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnaa nan nana nannnnna3 sumber dana .ee.cocorornnennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnaa ana peserta pemilihan coco ennnnnnnnanlaannaaanaalaannanlannaaaaaaaaan3 perbuatan yang dilarang dan sanksi .coo woo womennnennnnnnnnnnnnnanaa a33 larangan pertentangan kepentingan ee. .enn non nenek pendayagunaan produksi dalam negeri .cocoroooommmmennnnnnann nana isi dokumen penunjukan langsung .oooooooow#o wmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanlllllllmnannnnnnnn nana, bahasa dokumen penunjukan langsung .ooo.voodoo####mnnnnnnnnnnnnnnnnannnannnnnnnnnn naa pemberian penjelasan .ooooooccocoo www mennnnnnnnnnnaneneelakannnnnnnn naa perubahan dokumen penunjukan langsung .ooooooooonnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nella .tambahan waktu penyampaian dokumen penawaran ii. nenek nenek .biaya dalam penyiapan penawaran .cbooo wmennennamnkaa bahasa penawaran .ooocerniennnnnn nana dokumen penawaran ee. cernoeennenn nenek biaya penawaran .ooooooromennnenn mental jenis kontrak dan cara pembayaran .coo omenenennnnnnnnnnnnnnnlllnnnnan mama .masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan .ooooooooooooonenennnnnn bela penampilan dan penandaan file penawaran .e.ooroooeneennnennnennnnn nana penyampaian dokumen penawaran oom .batas akhir waktu penyampaian penawaran .eee.iernooennennnnnnn enam dokumen penawaran terlambat oom pembukaan dan evaluasi penawaran .ooooooooo wooooooooooooooo. pembukaan penawaran ine non nee ena .evaluasi dokumen penawaran oom klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya cocoa penetapan hasil penunjukan langsung .o.oooooooooocoooooooooooooll penetapan calon penyedia . rena nen nenek .berita acara hasil, penunjukan langsung.oooooooooennnn efek pengumuman calon penyedia. a12 laporan pokja pemilihan oo #o#w##w#mennnnnnnnnnnanenenannnannnnnnnnnaaaaaaannannnnnnn anna penunjukan penyedia .coor wooennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn amankan .persiapan penandatanganan kontrak .ooonenenen nenek penandatanganan kontrak. non penn aer efek bab iv. lembar data pemilihan (ldp) .ooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo1 lingkup pekerjaan .ooooooomennnnnnnnnnnnnannnnnalnnnnnnnnnnnnaaaaaa naa sumber dana ee. corenennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnananan laka pemberian penjelasan .oooooococo## ## wmennnnnnnnnnnn naneeelnnnnnnn nana jenis kontrak dan cara pembayaran .ooo ooennenennnnnnnnnnnnnnnllnnnnnan mlm .masa berlakunya penawaran dan jangka waktu pelaksanaan oo. oom oooenennnnnnnnlnnanlnnnnlaaaaan .batas akhir waktu penyampaian penawaran .e.meorooennenn nenek .evaluasi dokumen penawaran oom klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya .ooooooomnnnnnnnnnnnnnnnn penetapan calon penyedia . nona nenek nenek nana. wooocooocoooooorooooooooooo definisi woo ore nenek nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannannna nannnaaan nnn nana penerapan .oooooooo##o####ooennnnnannnnnnnnnannnnnnann nana bahasa dan hukum #o##omonnnnnnnnnnn anna nala perbuatan yang dilarang dan sanksi .ooocoomennnnnnnnnnnnnnnannnnlnlnnnnnnnnnnnn naam. asal jasa konsultansi .ooooooo woooennnnnnnnnnnnanananaalll ana korespondensi .ooooooooooooww nenek wakil sah para pihak .ooooooooennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnannnnnnnalllllanannnnnnnn naagin nnn n22 perpajakan .ooocoooo#o##o wonnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn amalan pengalihan dan atau subkontrak.o.ooooooo onnnnnennnnnnnnn enamel anakan aaaa22 pengabaian oo ooonnnnnnnnnnnnn annnnnlnnannnnnnnnn naa naan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan .ooooooo wo# wonnnnnnnnnnllnnnnlnnmlllnn ella penyerahan lokasi kerja (apabila diperlukan) . coco onnnnnnnnnnnnnnnnnaaleenalnnnnnnnnnnn aman surat perintah mulai kerja (smk) oo onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnnlnanannnnnnnallllllllanaannnnnnn alan program mutu .oooooonennnnn nenek nella rapat persiapan pelaksanaan kontrak .o.oonnonnnnnnnnnnnnnnannnaaannnnn nnakaaannnnann nama pengawasan pengendalian pelaksanaan pekerjaan .ooooocoo# womennnnn menanam mobilisasi woo. onnnnnnnnnnnnnnnnnneleellalanannnnnn akan waktu penyelesaian pekerjaan.oooooooo mennnnnnnnnnnnannnnnanannnnnnnn alam peristiwa kompensasi .ooooco#o##m wonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnaann nana perpanjangan waktu .ooooooc non nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanananannannnnannnn nama aaaaaa nan anna pemberian kesempatan .ooooocoooo#####mnnnnnnnnnnnnnaneeenlnnnnnnnnnnnamannnnn nana serah terima pekerjaan .oooocoo wo## o## womennnnnnnnnnnaneneenlaannnnnnnnnaaanana nana nana layanan tambahan. .modern rent nenek perubahan kontrak . coco nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaeaannnnnnnn nana keadaan kahar.oooooooene nett nenek penghentian kontrak .ooo nona nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaleelananannnnnnn naa. .pemutusan kontrak . .voodoo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaleealaaannnnnnaannnnnnn nana. pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak.ooooooooonnannnnn nana anal pemutusan kontrak oleh penyedia .cbooo mennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn naaaaaaallann naa berakhirnya kontrak .ooooooo#w#w## wmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanlllllllalnnnnnnnnn naagin ninnin nnn naan peninggalan . ii. ooorrennnnnnn nenek nella naa hak dan kewajiban pejabat penandatangan kontrak .oooooorennnnnnnnnnnnnnnnnannnannnnlnalaannnnnnn naan hak dan kewajiban penyedia. coco menanam tanggung jawab. ooooonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnaeaeaannn nnn nana penggunaan dokumen kontrak dan informasi .oooooooooo#### wmennnnnnnnnnananlemaaannnn naa hak atas kekayaan intelektual .cbooo ono ennnnnnnnnnnnnnnnnnanannanannannnn nala penanggulangan dan risiko . . oooorennnnnnnnnnnannnnnaannnannnlnlananannnnnnn nella perlindungan tenaga kerja (apabila diperlukan) .oooooooo#o##o wooonnnnnnnn anna tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pejabat penandatangan kontrak . oom sanksi finansial wo. ooooonennnnnnnnnn anakan al. jaminan ee ore eennnnnnnnnnnnannnlnnnnananamlllnnna alan aman laporan hasil pekerjaan .coocoocoro##### wmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nella nana kepemilikan dokumen.oooooonnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaneeeelanaannnnnnnn nakal nana personel dan atau peralatan.oooocooo#mmennnnnnnnnnnnnnananneenannnnnnnannkannn anakan nilai kontrak. ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnnnnnnnnnnnnnnnalelellalanaannnnnn nana 4g. pembayaran oo monennnnnnnnnnnanennlannnnnnnnnnnnnnnalelellalalanannnnnnn nana perhitungan akhir .ooooooernnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn aneka nana penangguhan pembayaran. omonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenknkannnnnnnn ana penyesuaian harga .oooooooennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nella nllmaaa. .itikad baik .oooooon ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnannnnnnlallnlalannnnnnn nalelannnn nnn naam penyelesaian perselisihan .ooooooco##o nenek bab vii. syarat syarat khusus kontrak (ssk) .cocok.ooooooooooooooooo perbuatan yang dilarang dan sanksi .oooocoo innnnnnnnnnnnnnnannnnlnlnknnnnnnnnn nana korespondensi .oooooooooooww mna nana wakil sah para pihak .oooooooennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnn nala. pengalihan dan atau subkontrak.o.ooooooo oennnnennnnnnnn nenek emak aaaaaa0 .jangka waktu pelaksanaan pekerjaan .coor oom onennnnnnnnnnnnnllnnnnananamlllnn lala mana peristiwa kompensasi .voodoo####moonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn naaaeeaaaannn nnn nana perpanjangan waktu .ooooow oom ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanalllllllannnnnnn naam pemberian kesempatan .ooocococooo###w# wnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna anal serah terima pekerjaan .oooooooooo###w#w wennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanallallnnaannnnnn aan layanan tambahan. .oooooe ren nen nenek nana standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak. ordo menanamkan pemutusan kontrak oleh penyedia .ooococooomow menamakan .hak dan kewajiban pejabat penandatangan kontrak . .oooooorennnnnnnnnnnnnnnnannnannnnlnalanannnnnn aaaa tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan pejabat penandatangan kontrak . comma kepemilikan dokumen. oren nenek pembayaran coco onnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnanlannnnnnnn nnaanaannnnn nnn nnn penyesuaian harga . .ooooorennnnn nenek penyelesaian perselisihan .cooocoroooooonmennnnnnnnnnnnmnalnnkaaaaa bab viii. kerangka acuan kerja (kak).oooooooooooooooo ### bentuk surat penawaran. roro ornnennnnnnnnnannnannnnnnnnnnnnan dokumen penawaran teknis .cbooo woo##oomnnnnnnnnnnnnnana ama dokumen penawaran biaya ee .oonronnn rena nenek a59 surat penunjukan penyedia barang jasa (spp) .oooooooo oo won surat perintah mulai kerja w.ooooooooonnennnnnnnnnnnnallnnnnllnnnlalnnnllllnnnnllnnnn lan aaaa63 standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan bab.. dalam dokumen penunjukan langsung ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:ak kerangka acuan kerja. hps harga perkiraan sendiri. ldp lembar data pemilihan. kelompok kerja sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan ukpga pemilihan untukjabat penandatangan kontrak adalah pa, kpa atau ppk. penandatangan kontrakpengadaan secara memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang jasa secara elektronikstandar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan bab ii. undangan penyampaian penawaran ikon surat k l pd nomor sesuai dengan hasil kualifikasi penunjukan langsung untuk pengadaan nama paket)mpatkegiatan personel posisi kualifikasi jumlah orang bulan: tenaga ahli: jadwal tahapan pelaksanaan kegiatedoman pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan pengumpulan berikut: data lapangan alih pengetahuan jika diperlukan, penyedia jasa konsultansi konstrukproyek satuan kerja pejabat pembuat komitmen berikut: khusus untuk metode evaluasi pagu anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan. la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahaaket pekerjaan pengadaan jasa konsultansikerangka acuan kerja dan biay:penunjukan langsung atau pembatalan penetapan pemenang, sanksi daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangangawai kementerian lembaga perangkat daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti luar tanggungan negara. pendayagunaan penggunaan bahan peralatan perangkat lunak yang berasal dari produksi dalam luar negeri (impor) dilakukan dengan ketentuan komponen negeri berupa bahan peralatan perangkat lunak yang diproduksi dalam negeri belum memenuhi persyaratan. dokumen penunjukan langsung isi dokumen dokumen penunjukan langsung meliputi: penunjukan undangan, langsung instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, kerangka acuan kerja kak): lembar kriteria evaluasi? rancangan kontrak (pokokbentuk dokumen penawaran: dokumen penawaran teknis, dan dokumen penawaran biaya. bentuk dokumen lain: surat penunjukan penyedia barang jasa spp)): surat perintah mulai kerja smk), dan jaminan.standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangakerangka acuan kerja kak),apabila adenium dokumen penunjukan langsung waktu mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan penyampaian dokumen penawaran maka pokja pemilihan memperpanjang dokumen batas akhir penyampaibiaya., meliputi: unsur pengalaman, yang terdiri dari sub unsur: pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan sejenis, dan pengalaman bekerja lokasi pekerjaan yang s. inovasi. dukungan data. rencana kerja: program kerja, jadwal kerja, dan jangka waktu pelaksanaan, unsur kualifikasi tenaga ahli, yang terdiri dari sub unsur:ertifikasi profesional (apabila diperlukan), penguasaan bahasa asing (apabila diperlukan), penguasaan bahasa setempat (apabila diperlukan), dan pengenalan situasi dan kondisibentuk dokumen penawaran teknis yang disampaikan sesuai dengan contoh persyaratan sebagaimana tercantum dalam bab huruf penawaran biaya meliputi: surat penawaran biaya yang didalamnya mencantumkan nilai penawaran. rincian penawaran biaya terdiri dari: rekapitulasi penawaran biaya, rincian biaya langsung personel, dan rincian biaya langsung non personel (direct reimburscable cost). dokumen lain yang dipersyaratkan. untuk kontrak sumsum rincian penawaran biaya hanya digunakan untuk dasar perhitungan nilai penawaran bukan dasar untuk pembayaran kontrak.standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangd. biaya langsung personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam) dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut bom bob boh (bob boj (boh dimana bob satuan biaya orang bulan bom satuan biaya orang minggu boh satuan biaya orang hari boj satuan biaya orang jamnilai yang dibelanjakan (af cost). biaya langsung non personel pada prinsipnya tidak melebihi (empat puluh persen) dari total biaya. biaya penawaran biaya penawaran dicantumkan pada surat penawaran biayastandar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangankonsultansiokumen penawaran disampaikan dalam (satu) sampul file. dan penandaan file penawaran penyampaian surat penawaran sudah ditandatangani peserta. dokumen penawaran batas akhir penawaran harus disampaikan kepada pokja pemilihan waktu paling lambat sesuai waktu yang ditentukan dalam ldp. penyampaian penawaran jika diperlukan pokja pemilihan dan peserta dapat menyepakati perubahan batas akhir waktu penyampaian penawaran. dokumen pokja pemilihan menolak dokumen penawaran yang disampaikan penawaran setelah perpanjangan batas akhir waktu penyampaian dokumen terlambat penawaran. pembukaan dan evaluasi penawaran pembukaan dokumen penawaran dibuka pokja pemilihan segera setelah penawaran dokumen penawaran diterima. evaluasi evaluasi administrasi: dokumen evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan penawaryang ditetapkan dalam ldp, unsur unsur sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: pengalaman tenaga ahli, proposal teknis, kualifikasi tenaga ahli. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangankriteria evaluasi sebagaimana tercantum dalam lembar kriteria evaluasi. apabila peserta tidak lulus evaluasi teknis maka penunjukan langsung dinyatakan gagal. evaluasi penawaran biaya meliputi: nilai penawaran untuk kontrak sumsum berdasarkan harga yang tercantum dalam surat penawaran biaya. nilai penawaran untuk kontrak waktu penugasan berdasarkan biaya setelah koreksi aritmatika dengan ketentuan: waktu penugasan tenaga ahli (man month) dan atau volume jenis biaya langsung non personel yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya disesuaikan dengan waktu penugasan tenaga ahli dan atau volume jenis biaya langsung non personel yang tercantum dalam dokumen penunjukan langsung: apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara waktu penugasan tenaga ahli (man month) dan atau volume jenis biaya langsung non personel (setelah koreksi aritmatika), penawaran biaya hasil koreksi aritmatika pada bagian harga satuan dapat mengubah harga penawaran, dan apabila hasil koreksi aritmatika melebihi nilai hps, maka penawaran peserta tidak digugurkan. unsur unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya pada kontrak berdasarkan waktu penugasan dilakukan terhadap: kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel, kewajaran waktu penugasan tenaga ahli (man month) sesuai proposal teknis, kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personel (direct reimbursable cost). apabila diperlukan pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada peserta terkait hasil pemeriksaan biaya penawaran pada kontrak sumsum dan hasil koreksi aritmatika pada kontrak berdasarkan waktu penugasan. klarifikasi dan pokja pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis negosiasi teknis dan biaya. dan biaya klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: klarifikasi teknis dan biaydan hasil negosiasi biaya sebagai dasar penetapanklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk: meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biayatanpa mengurangi kualitas penawaran teknis. aspek aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan negosiasi terutama: lingkup dan sasaran jasa konsultansi, metodologi pelaksanaan pekerjaan: cc. program alih pengetahuan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan atau fasilitas penunjpenawaran biaya pada kontrak sumsum pokja pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis kepada peserta. hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dapat merubah biaya penawaran. untuk kontrak berdasarkan waktu penugasanmana tercantum dalam ldp, dan atau kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya. hasil klarifikasi dan negosiasi biaya tidak boleh melebihi pagu anggarannilai yang dibelanjakan (at cost) meliputistandar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi peroranganapabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan peserta tidak menghasilkan kesepakatan, maka penunjukan langsung dinyatakan gagal. pokja pemilihan membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasipenetapan hasil penunjukan langsung penetapan calon untuk penetapan calon penyedia dengan nilai pagu anggaran penyedia paling sedikit atas rp10. (sepuluhhasil pokja pemilihan membuat berita acara hasil penunjukan penunjukan langsung bahu) yang paling sedikit memuat: langsung tanggal dibuatnya berita acara, nama peserta, biaya penawaran atau biaya penawaran terkoneksi dari peserta: biaya penawaran hasil negosiasi, standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan (apabila ada). pengumuman pokja pemilihan mengumumkan calon penyedia melalui aplikasi calon penyedia sse.pemilihan langsung kepada ppk melalui ukpga dengan melampirkan bahu. penunjukan ppk sebelum menetapkan spp melakukan revi atas penyedia laporan hasil pemilihanse.dalam dokumen penunjukan langsung sudah tidak berlaku maka yang bersangkuterja)akla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahapk melakukan rapat persiapan penandatanganan penandatanganan kontrak dengan calon penyedia dengan kontrakp), contoh: ukpga kabupaten kendal, dll) nama pokja pemilihan: (diisi nama pokja pemilihan, contoh pokja pengadaan jasa konsultansi dan cara (diisi dengan kontrak sumsum waktu penugasan\| pembayaran cara pembayaran: (diisi dengan termin bulan sekaligus standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruk.(diisi dengan pokja pemilihan atau pa kpai standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstrukpep oma teka pop unsur pengalamunsur proposal teknisunsur kualifikasi tenaga ahli kualifikasi.(jika dibutuhkan) mengenal situasi dan kondisi setempat (jika dibutuhkan)tandar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi peroranganla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahacc.enikonstrukjkonstrukla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahastandar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangp" bab vii. syarat syarat khusus kontrak (ssk) klausul lam suk pengaturan dalam ssk perbuatan yang .2b jaminan uang mukastandar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruki.a pekerjaan pengadaan konsultan ini dapat diberikan uang muka ya tidak\|. jika ya uang muka diberikan sebesar persen) dari) dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan form jadwal pelaksanaan pekerjaan loh lilla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha pengadilan negeri (disebutkan nama pengadilan negerindanaan pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: nama dan organisasi nama pejabat pembuat komitmen: pejabat pembuat komitmen satuan kerja:pekerjaan personel posisi kualifikasi jumlah orang bulan? tenaga ahli: jadwal tahapan pelaksanaan pekerjakhusus untuk metode evaluasi pagu anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan. (apa penjelasannya?) standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi peroranganpengumpulan data berikut:standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan bab ix. rancangan dokumen kontrak(nunjukan langsungentuk surat penawaran bentuk surat penawaran nomor lampiran kepada yth.: pokja ukpganama peserta (tanda tangan), nama lengkap (jabatannama paket pekerjaan instansi pengguna oleii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi perorangan.18iasla. standar dokumen pemilihan pengadai.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi peroranganb. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi perorangan bentuk jadwal pelaksanaan pekerjaan form jadwal pelaksanaan pekerjaan kegiatan! get ss, ole ole ioi leototal harga (ama terbilang:remunerasi jumlah nama personel orasi bulan rp) rp) ' e keterangan: pengisian tenaga ahli harus mencantumkan nama personel.naval (laporan antara biaya laporan akhir laporan laporan penyelengaraan seminar biaya laporan lainnya \| \| biayaperoranganpd lapis pd) pokja pemilihan\| pnsmengetahui: yang membuat pernyataan, nama penyedia jasa konsultansi nama jelas wakil sah nama jelas la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahaperorangan menerima dan menyetujui: untuk dan atas nama nama penyedia (tanda tangan jabatan ii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi peroranganccii.b. standar dokumen pemilihan penunjukan langsung jasa konsultansi peroranganperorangan aja sep)lc. metode seleksi, prakualifikasi pemerintah kabupaten kendal l tea mia te) mey dokumen kualifika pengumuman seleksi dengan prakualifikasi .ocoocooromunnnnnnnnn bab jii instruksi kepada peserta (ikp) w.roocorcorrornennnnnnnannnnennnnannanaananaananannnal umum penyiapan data kualifikasi .cocorcorcooooommnnannnnannnnnnnanannnann8 penyampaian data kualifikasi .c.corcorcoooooomnanannnananaaaanaaan fe. evaluasi kualifikasi. .ocorcorcoroooomnnnnnnnnnnannnanannannlaanalaaa bab lembar data kualifikasi (ldk) w.rcororcorromennnnnnnnnnnanannannnannnnannnnnnnaananana jadwal pemasukan data kualifikasi .coco.rcooooooo wom mna persyaratan kualifikasi. .ocororooooommnnnnnnnannnannaanlananlanaa evaluasi teknis kualifikasi. .ooocooco wocoroooommnanannnnannanlalaaaan bab pakta integritas wo. .cocok wororommomnnnnnnnnannnnanannnannanannaannnlananaanaa bab isian data kualifikasi. .oco wococoroooomannnnannnnannnnannanlnalnan. .oco wo.rco.rooommmmannnnnnnnnn bab tata cara evaluasi kualifikasi oceanharga perkiraan yang selanjutnya disingkat hps adalah perkiraan harga sendiri barang jasa yang ditetapkan oleh ppk, kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat kpa adalah pejabat yang anggarankpga yang selanjutnya disingkat ukpga adalah unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah kabupaten kendal yang menjadi pusatdiberi komitmeatau belanja daerahpengawasan yang selanjutnya disingkat api adalah aparat yang intern pemerintahrangkat daerah adalah pemerintah kabupaten kendal yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau belanja daerah apbn dan atau apbd): layanan pengadaan yang selanjutnya disingkat lpse adalah layanan secara elektronikakses melalui isian elektronik form isian elektronik pada aplikasi sse yang digunakan data kualifikasi peserta seleksi untuk memasukkan dan mengirimkan data kualifikasi.na. . as. na. la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahadisitus web bab iii instruksi kepada peserta (ikp) umum identitas pokjadan identitas pokja pemilihan sebagaimana rp1. satu miliar hps paket diatas rp1. satu miliar rupiah) sampai dengan rp2. dua miliar lima ratus juta rupiah). peserta pada paket pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dengan nila hps paket diatas rp2. dua miliar lima ratusseleksi padabesar apabila: seleksi gagal karena tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi usaha menengahmenengah, dan atau tidak ada pelaku usaha dengan pelanggaran peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini terhadap aturansatu data setiap peserta tunggal maupun sebagai anggota kso kualifikasi tiap hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu data peserjdokumen kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis kualifikasi dalam proses kualifikasi menggunakan bahasa indonesia. pemberian 1l1 pemberian penjelasan dilakukan secara daring (online) penjelasan melalui aplikasi sse sesuai jadwal dalam aplikasi (apabilamengubah kualifikasikualifikasi data kualifikasi yang telah diisi pada form isian peserta menyampaikan melalui aplikasi kualifformulir isian kualifikasiterhadap peserta kualifikasi sikabentuk jadwal penugasan tenaga ahli form jadwal penugasan tenaga ahli masukan personel (dalam bentuk diagram balok)! ama personel orang bulan \|5sle\| \|sol\|1o\| eter teliti elite litteeitiititei subtitel loo teliti etil elite delhi teliti alot tete teen uertietola. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahahasil semua peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kualifikasi dimasukkan oleh pokja pemilihan dalam daftar pendek (shortlist??pfdapat kualifikasiseleksi pokja pemilihan mengundang peserta yangkumen download) seleksi melalui aplikasi sse. dokumen seleksi bagi peserta yang lulus jasa konsultan konstruksi ukpga kabupaten kendal) sejak smk. (diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerja jadwal pemasukan sesuaiso): kualifikasi: memiliki sertifikat badan usaha sbu) dengan kualifikasi usaha kecil menengah besar, dipilih sesuai(dan surat keterangan domisili usaha dari kepala desa lurah pejabat yang berwenang yang diterbitkan paling lama (satu) bulan sebelum batas akhir pemasukan penawaran. bukti kepemilikan sewa dan surat keterangan domisili diunggah (diupload) pada isian kualifikasi secara elektronikx4,total jumlah ttd te memiliki sisa kemampuan nyata skn) dengan nilai paling kurang sama dengan (lima evaluasi teknis evaluasi teknis kualifikasi dilakukan dengan ketentuan: kualifikasipt nilai paket tertinggi np) nilai domisili perusahaan ndp) dan menandatangani pakta integritas contoh pakta integritasi, ! nama lengkap!bentuk dokumen penawaran harga bentuk rekapitulasi penawaran biaya form rekapitulasi penawaran biaya tema la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha formulir isian kualifikasi untuk anggota kso saya yang bertanda tangan bawah ini nama nama wakil sah badan usaha jabatan diisi sesuai jabatan dalam akta notarismwvkuasa surat perjanjian soj, saya bukan sebagai pegawai k l pt cv firma atau lainnya) status pusat cabang alamat kantor pusat telepon nnaanannanannnana fax e mail alamat kantor cabang telepon nnaanannanannnana fax e mail izin usaha surat izin usaha jasa konstruksi la. nomor. tanggal . masa berlaku izin usaha pan instansi penerbit pan sertifikat badan usaha sertifikat badan usaha nomor le. tanggal . masa berlaku nnannaaaaan instansi penerbit nnnnnaannaan kualifikasi klasifikasi subklasifikasi nnannannanan sertifikat lainnya (apabila dipersyaratkan) sertifikat. la. nomor ll. tanggal . masa berlaku pan instansi penerbit nnnanaaaaaan sertifikat. c. nomor . tanggal . masa berlaku pan instansi penerbit nnnanaaaaaan landasan hukum pendirian badan usaha akta pendirian pt cv firma atau lainnya nomor nnanaanaaaan tanggal nnanaaaaaaan nomor notaris nnanaaaaaan nomor pengesahan kementerian nnananaaaaan hukum dan ham (untuk yang berbentuk pt) akta perubahan terakhir nomor nnaaaaaaaan tanggal ananananaaan nomor notaris nnananaaaaan nomor pengesahan kementerian . hukum dan ham (untuk yang berbentuk pt) pengelola badan usaha komisaris pengawas untuk perseroan terbatas pt) ktp jabatan dalam badan usaha tuo ooh nawa direksi pengurus badan usaha ktp jabatan dalam badan usaha naapajak anaaaaaaaan bukti laporan pajak tahun terakhir spt) tanggal.labeling) pemberi tugas ringkasan komitmen nama paket lingkup lokasi pekerjaan skup pekerjaan alamat nomor vital serah nama dan dan kontrak rp) terima telepon tanggal pho) i\|( data personil tenaga ahli tetap badan usaha) tingkat pengalaman bertitik bukti setor pajak nama pendidikan nomor jabatan page ani ensi dan tahun ijazah profesional kerja tenaga (tahun) ahli teapemberi tugas nama kla komitmen paket sub lokasi pekerjaan klasifikasi ) alamat nomor nilai serah nama dan dan kontrak telepon tanggal rp) terima photteeeeff tempat, . tanggal . bulan) . tahun pt cv firma atau lainnya keeeeaumaka kami: nama perusahaan peserta nama perusahaan peserta nama perusahaan peserta dan seterusnya): membentuk kso dengan nama kso adalah bh, menunjuk nama perusahaan dari anggota kso ini sebagai perusahaan utama jnama perusahaan peserta i sebesar persen) nama perusahaan peserta sebesar persen) nama perusahaan peserta sebesar persen) (dan seterusnyanama individu dari perusahaan berdasarkan perjanjian inic0) c0) dstlaf entuk rincian biaya langsung personel form rincian biaya langsung personel orang remunerasi jumlah a00 l loo h loose \| \| tenaga pendukung ' l \| l io \| egg total remunerasi oo )la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahapf,1. sk, susunan organisasi, atau daftar gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga ahli tetap,ipxqk ilxlima puluh per affirm kso untuk disampaikan oleh leadfirm kso,sbu,aa, nana.c. metode seleksi, prakualifikasi, dua fi e, pagu anggaran, kontrak waktu penugasan pemerintah kabupaten kendal width set) dokumen selek. undangan seleksi .oooooooocoocoocoooooooooooooomnnennnnnnnnnnnnnan ema bab. umum oonononennnttnnennnennnn nenek anna anna anna nana anna ana ann bab iii. instruksi kepada peserta (ikp) .ooooooococoo woo. voodoo woentennnn tenan smkn identitas pokja dan lingkup pekerjaan. .o.oooococoocooooooannannnaa8 sumber dana weeeioerenennnnnnnnennnnnnnnenennnnnnenannannananananaaan anna peserta seleksi .e.ooooooooconooennenennnnnnnnennnnnenannnnaaanannnaannnaanaaaaaa naaaanaaaaanaam8 tindakan pelaku pengadaan yang dapat dikenakan sanksi. larangan pertentangan kepentingan ee. ooeooooocorooronennnnnnnnennnnnnnanannnnaananaananaa9 peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam . pendayagunaan produksi dalam negeri. coommomanannnanannaaaa1o sertifikat kompetensi kerja.ee.o.ooooroooocorooooooomnnnnnannnnannaaan satu penawaran tiap peserta w.eooooocorooooro wmennnn nenek dokumen seleksi . wcoooooooooocoommnnnnnnnnennnanan anna nenaaanaanamnanamamaan 1o. isi dokumen seleksi w.ooooocoooooonenennnnnnnnennnnnnnneannnnnnannnnnanannaananaanaanaaamamaa bahasa dokumen seleksi .oooooco woooooonenennnnnnenennnnnenennnnnananannnanaaanaananaaasaaaaa pemberian penjelasan.coo.eereooooreeeneenereeneennnenentenerenennnnenn nenek perubahan dokumen seleksi .ooooocoocoocoo woo womomnannnnennnnnananananaaaa tambahan waktu pemasukan dokumen penawaran eoeocoooocooennna penyiapan dokumen penawaran .coococoo mooeececomnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan nanas biaya dalam penyiapan penawaran.oocoooooooroomm nenek bahasa penawaran .o.oooooooocoroo woo womomnnnnnenennnnnnanannnannanaaaaaanamanana dokumen penawaran.ooooooooooononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnaaaaaaanananaaaanaaaaaaaama harga penawaran odeooooononennnnnnnnennnnnnnneannnnaanannaaannanaaannaanaaaanamamam mata uang penawaran dan cara pembayaran .eoe.oooooocoromonenanennnnnaaan masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan evo .oo eror. penyampaian dokumen penawaran .eeeeooooooooococooooooooomnnnnas persiapan dokumen penawaran .e.ooocooococo woomoenannnnnenennnnnnnanannanananananna penyampaian dokumen penawaran ee eeenoooooeonennennenn nenek nenek nanas batas akhir waktu pemasukan penawaran eroeooeooooocooooen0en sentana annamamamaa dokumen penawaran terlambat .iooocooooooononennnnnnenenn nenas pembukaan, evaluasi penawaran, dan pengumuman peringkat teknis pembukaan dokumen penawaran let ne.ooonnrrnnnennnconnen tenan anna evaluasi administrasi dan teknis (y7zet) r.a ran noronconnnn tenant anna pengumuman hasil evaluasi pilot secolo oven annnnnnnnnenennnn nenek nemnaaanaaaamana2b pembukaan dokumen penawaran #ile lo. nrnnnnnnnomnensennnnten nana evaluasi biaya (live it) sen. oovonannnenennnennnnnnnennenannannnaaanaaaan nana anna penetapan pemenang.oooooooo woooooooom.omnnnnnnnnnnan enam penetapan pemenang.ooooooooooo wooomnnennnnnnnnnnennnnnnnannnnnnanaannannanananamananaa pengumuman pemenang.oeo.ooococooocococmmnnennnnnennnnnanannnnanannannnannnanannnaa sanggahan dari peserta seleksi .oooooooocooooooooo wooooommnnananannnnananama sanggahan banding dari peserta seleksi .ooooocoocoocooooooooomomoooooooooooooooooo oom nnnnnennnn pembuatan berita acara hasil pemilihan (bahu) .eooooococoooo men seleksi gagal dan tindak lanjut seleksi gagal. cocoa. seleksi gagal anna tindak lanjut seleksi gagal .e.oooooococorooocorronnnnnnnanannaaaa penunjukan pemenang ee. vermersernnnnnnnannnnnnnnannannanannna3i penunjukan penyedia jasa konsultansi .o.ooooocooooooooo.ooo.ooo.omoomommmunanam bahu, berita acara lainnya, dan kerahasiaan proses.oo.o.o.o.o.o penandatanganan kontrak e.0xnn00n001nnnnnnnnnnannannnnnnnanannnaa persiapan penandatanganan kontrak.oo.eo.ee.eocoocooemensenennnennnnnnnnnnnnnananaaana penanda tanganan kontrak .e.c.oooococoocoocoowomormnnnntnnnnnntannnnnnannnannannannanana bab iv. lembar data pemilihan (ldp) w. ooororoonennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanananaaaaa bab kerangka acuan kerja (kak) we.e.ermenvenunnententantannnnnnnnalnanaaa5 bab vi. bentuk dokumen penawaran. .oormorennnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannannana lampiran bentuk surat penawaran administrasi (file id) . lampiran dokumen penawaran teknis (filed man.nnn nnannnnnnnnn bentuk data organisasi perusahaan .rnnrnnnrnr rare nnn nenek bentuk daftar pengalaman kerja (sepuluh) tahun terakhir (pengalaman perusahaan). ernnernnnrnnnnnnennnn nenek ti) bentuk uraian pengalaman kerja sejenis (sepuluh) tahun terakhir (pengalaman perusahaan .rnn rar nnnnnnnn nenekv) bentuk uraian pendekatan, metodologi dan program kerja53 v1) bentuk jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan er. vii) bentuk komposisi tim dan penugasan.errsernornnnnnn mna (vii) bentuk jadwal penugasan tenaga ahin ners rrnrnrnrna mmm (1(x1) bentuk surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan . lampiran dokumen penawaran biaya (file) man. nnn mannnanan bentuk surat penawaran biaya. nnnnnr ninnin mna bentuk daftar kuantitas dan harga ninnin nano mmm bentuk rincian biaya langsung personel ninnin none mmm. bentuk rincian biaya langsung non personel (direct reimbursable cost) nnrnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mna bentuk rincian komponenbiaya langsung personel . bab vii. bentuk rancangan kontrak ne. vormernnnnnennannnnnnnnnnnnnnnananaann66 bab viii. syarat syarat umum kontrak .e.2ex.oronoonntnnnnnnnnnnnnnnnnnnannanannnat2 gerimis ennnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnlnnnnnnnn mmm pelaksanaan, penyelesaian, adenium dan pemutusan kontrak pelaksanaan pekeiaam.oo.nernnnnnrnnnnnnn mmm pengendalian kt.corernnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaannnanannnan enable saran kontak. erna rnnnnnnnnnnnnn adenium.ornnrnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaanannn kerajaan kanan nnnnrnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannan penghentian dan pemutus tak.ooo nnn menanam hak dan kewajiban penyedia.co.co.rco.roorommnananannnananananaaa8t personel penyedia dan subpenyedia .oomoornennnnnnnnnnnnnaaaa hak dan kewajiban ppk.cooccorco rcorcommmmnnnnnnnnnannannaaaan pembayaran kepada penyedia .co.oomoornnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnannaan penyelesaian perselisihan .cocorcormmnnnnnnananananananaann98 bab ix. syarat syarat khusus kontrak.o.coorcorcororrmmmnnnnnnnnnanannnnann98 bab bentuk dokumen lain ne. wennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnllana log lampiran surat penunjukan penyedia barang jasa (spp). lampiran surat perintah mulai kerja .co.corcoocoom menanam tot lampiran jaminan uang muka. .vermernennnnnnnnnnnnnnnananannnananaaana bab xi. ketentuan lain lain en. .or.ororonnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnentuk rincian biaya langsung non personel form rincian biaya langsung non personel (direct reimburseable cost) java! biaya kantor biaya sewa kantor biaya perjalanan biaya tiket dinas maa biaya perjalanan dinas lainnya laporan antara i ' laporan akhir oo ih laporan penyelengaraan seminar biaya laporan lainnya biaya?, harga satuan, atau sumsum. la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahayang penugasan:lam ldp. danyang dapat menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak dikenakan benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan sanksian lembaga perangkat daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan kean lembaga perangkat daerahyang peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan dikenakan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang sanksi daftar:konsultansi negerwajib kompetensiid) dokumen penawaran biaya (f7alam dokumenseleksiperubahan apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut dokumen tidak dituangkan dalam adenium dokumen seleksi maka seleksi(i!e ),dan penawaran biaya (ff:: dan rincian biaya langsung non personil.sebab vi.dan atas nama sesuai dan cantumkan nama dalam rangka pengadaan isi nama paket) pada list sesuai dengan k l pdapi list sesuai dengan pemerintah daerah institusi) dan atau lopptanggal) bulan tahun nama penyedia (tanda tangan), nama lengkap! la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha dan terdiri penawaran dari: penawaran administrasi dan teknis (file i),dan penawaran biaya e11pokja dokumen pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam penawaran milihan penawarcc.okumen dalam ldp. penawaran #i fmenunjang (nilai ipf. files. beberapa ketentuan dalambab vii. formulir isianla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha evaluasi biaya sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksi aritmatika file ii)nan month) sesuai penawaran teknis, kewajaran penugasan tenaga pendukung (man month), kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personel (directreimbursable cos? kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel didasarkan kepada peraturan bupati yang mengatur tentang standardisasi biaya dilingkungan pemerintah daerah. penilaian kewajaran biaypfteknis negosiasi teknis dan biaya segera setelah masa singgah dan biaya pengumuman pemenang berakhir. undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biayaf cos?:.jla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahapfbab iv. lembar data pemilihan (ldpkabupaten kendal) alamat pokja pemilihan: alamat website lpse: paket pekerjaan nama paket pekerjaan: uraian singkat pekerjaan: !tertinggi keterangan:!60tidak sesuai adalah dideskripsikan dengan jelas.adalah mengurangi bobot subunsur pengalaman kerja profesionalg&fenagaizin usaha dan nomor induk berusaha nib) izin usaha tanggal masa berlaku izin usaha instansi pemberi izin usaha klasifikasi usaha nibpersentase nama ktp) paspor surat alamat kepemilikan keterangan saham domisili tinggal pajak nomor pokok wajib pajak1la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahalangsung personil billing rate) tenaga ahli pada rincian biaya langsung personel didasarkan kepada peraturan bupati tentang standardisasi biaya lingkungan pemerintah kabupaten kendalabupaten kendallabupaten kendal)wxt u u uo laporan laporan laporan pendahuluan memuat: pendahulu eau ypa dan atau dipa t. nomor lampiran kepada yth.: pokja ukpga (k l?) bentuk data organisasi perusahaan data organisasi ),oli a nawa olest. ''''''#','" (data fasilitas peralatan perlengkapan (data pengalaman perusahaan dalam kurun waktu tahun terakhir status penyedia pemberi kontrak dalam tanggal selesai pekerjaan ringkasan pekerjaan pelaksanaan berdasarkan ama pekerjaan paket grup lokasi pekerjaan kerjaan nama alamat nilai kontrak serah terima data pengalaman pekerjaan sejenis perusahaan dalam kurun waktu tahun terakhir pemberi tugas tanggal selesai pejabat pembuat kontrak pekerjaan nama komitmen status penyedia berdasarkan paket lokasi dalam pekerjaan ringkasan pelaksanaan lingkup alamat no pekerjaan nama nilai kontrak serah pekerjaan telepon tanggal teri terima la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahavi) bentuk jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sep tegar oem i8jalspelil8 lini lilin iii lii lite lini lilin iii lii lite lini l tidak lokal asing keahlian diusulkan pekerjaan orang dan aan lho lx un. i loo tenaga pendukung personel lainnya) nama tenaga ahli tenaga ahli lingkup posisi uraian jumlah personel tetap lokal asing keahlian diusulkan pekerjaan bulan ian lho waw (viii) bentuk jadwal penugasan tenaga ahli contoh jad wal penugasan tenaga ahli masukan personel (dalam bentuk diagram balok) orang personel (sjalsjef7isjoftoftili2 in\| bulan iilelililitit kel ili cell ill ant lieleeieeteetetli ccccc#i#iwiksovd asing (apabila ada) iilelililitii kel feel iiiiiu lill ililelittlil subtitle \|\| total masukan penuh masukan paruh waktu waktu keterangan: masukan personel dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan)hanya tangan), nama lengkapi xi) bentuk surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan contoh pernyataan kesediaan untuk ditugaskan yang bertanda tangan dibawah ini: nama alamat ktp npp pen) nomor lampiran kepada yth. pokja ukpga kali diisi oleh pokja pemilihan\| perihal penawaran biaya untuk\|rp) men terbilang: data pekerjaan yang sedang dilaksanakan nama ringkasan dalam nia kanak lingkup lokasi pelak kontra prestasi pekerjaan alamat craksanaan rencana) kerja pekerjaan ama telepon pekerjaatempat!rp6. tanda tangan (nama lengkap wakil sah badan usaha) (jabatan dalam badan usaha la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahpersonel tenaga pendukung egglle lainnya biaya perjalanan biaya tiket cost dinas anggaran atom biaya perjalanan cost dinas lainnya biaya laporan harga satuan laporan pendahuluan laporan antara ntotal? dan biaya umum (overhead.cos?kebutuhanee. pada hari . tanggal . bulan . tahun . (tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf)nnananananan ini ppk jabatan ppk. (sesuai pengangkatan berkedudukan banana alamat ppi yang bertindak untuk dan atas nama). pengangkatan ppk) selanjutnya disebut ppk , dengan: nama naa nama wakil penyedia jabatan nananannanan sesuai aka notaris berkedudukan inna alamat penyedia akta notaris nomor anananananan sesuai akt notaris tanggal tanggal penerbitan akta notaris naa n pembayaran untuk kontrak ini dilakukan bank . rekening nomor . atas nama penyedia . catatan untuk kontrak tahun jamak(glise sesuai pengangkatan (tanda tangan dan cap gikajabatan mip nan nnnenakana. tanggal .banana ini ppk jabatan ppk. sesuai pengangkatan berkedudukan banana alamat ppi yang bertindak untuk dan atas namarena penyedia i1 araucana penyedia i1 wakil kso jabatan doa sesuai surat perjanjian kso berkedudukan dana alamat wakil soj untuk bertindak atas nama . irama badan usaha ksomtanda diisi nama kso ppk . (glise sesuai pengangkatan (tanda tangan dan cap (jika (jabatan mip, ners nenkan nanabiaya langsungdan atauab viii. bentuk surat perintah kerja (spk) ikon surat satuan kerja pejabat pembuat komitmen satuan kerja surat perintah kerjarekaman proyek satuan kerja pejabat pembuat komitmen meterai maka rekaman meterai nama lengkap! nama lengkap (jabatan 'la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha). rincian komponen biaya langsung personel adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk membayar biaya langsung dan keuntungan (profit fckendalmenjanjikan wewenang serta untuk memberi atau menerima hadiah atau penipuandiperbolehkan kontrakmelakukan pelaksanaan pekerjabersama. (apabila diperlu(empat kerja smk): perubahan harga kontrakcc.biaya langsung personel dan biaya langsung non personel diberlakukan mulai bulan ke (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian komponen biaya langsungbiaya langsungbiaya langsungpenyedia jasa konsultansi konstrukla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahakitab olehundang penyediacc.an ataudokumen informasiatau intelektual 'atas kerja pelaksanaan pekerjaan, pa dan atausubkontrak penyedia dan sebagian pekerjaan utama kepada penyedia subla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahabiaya langsunglangsung biaya langsung personel sesuai waktu penugasan aktual personel personel dan biaya dan biaya langsung non personel yang timbul langsung non akibat pelaksanaan kontrak. personel pembayaran berdasarkan rincian komponen biaya langsungcon? rincian komponen biaya langsung ssk pembayaran dilakukan dengan sistem bulana 19o (satu perseru) dari harga kontrak (sebelum ppn) untuk setiap hari setiap pembayaranpa dan atau dipa upama gi181 ppk) alamat pama iii81 alamat ppk website kenaaama gi181 website ppk) e mail panama ii1581 tampil ppk) faksimili drama isi nomor faksimili ppk penyedia: diisi nama badan usaha nama kso nama dame diisi nama yang ttd surat perjanjian alamat amman gii181 alamat penyedia e mail lks gi181 small penyedia faksimili kasemat diisi nomor faksimili penyedia wakil sah wakil sah para pihak sebagai berikut: para pihak untuk ppk: nama nnanannannanana kanan aan jabatan doakan . berdasarkan surat keputusan . nomor . tanggal . untuk penyedia: nama nnanannannanana kanan aan jabatan aaaanaaaaa aan berdasarkan surat keputusan . nomor . tanggal selama . diisi jumlah hari kalender penyelesaian dalam angka dan huruf) hari kalender terhitung sejak pekerjaan tanggal mulai kerja yang tercantum dalam smk. penyesuaian penyesuaian harga . (dipilih: diberikan tida harga(at .,) biaya langsung setelah penyesuaian harga: biaya langsungha,pembayaran batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan spp tagihan oleh ppk untuk pembayaran tagihan angsuran adalah lalingkup kewajiban pekerjaan adalah penyedia tenaga. ilursetujuan penyedia yang ppk adalah: . (diisi selain yang sudah tercantum mensyaratkan dalam suk,apabilaada! l.h peristiwa termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kompensasicara penyelesaian dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan se\| para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan sengketa sengketa melalui annakanaaaa apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dipilih mediasi konsiliasi, menunjuk pnannanandiisi nama lembaga arbitrase yang berbadan hukum idapatdipilih (satu)atau\|onersenen dotatasentn dotontatatn dotatasanan ditotanieassegi an personelahil team rx2\| lele lo personel sub professional kilo x2a\| (al personel pendukung n2\| lil loh suttee ken ben rea sos jadwal penugasan personel masukan personel (dalam bentuk diagram balok) jabatan posisi orang jabatan orang jmv(\|viva\|vin (xi \|xn teeltelitte lilit tel tilellelit tiri teeltleltte lilit subtitel asing (apabila ada) titel iii titel iteteilit titi mal title titi sasa fulltime input part time inputla. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha rekapitulasi penawaran biaya uraian penawaran biaya total harga rp) terbilang: rincian biaya langsung personel harga orang jumlah rp) nama personel posisi satuan bulan orang bulan rp)p) cost harga satuan) kantor kantor satuan biaya dan satuan kantor pen komunikasi satuan bam peralatan satuan kantor pers man panen bensin lainnya satuan perjalanan biaya tiket dinas wangtarin pan ban nan pena dang darat biaya cost perjalanan dinas lainnya biaya laporan harga laporan pendahuluan satuan antara satuan fren ann bensin bnn akhir satuan laporan harga penyelenggara satuan aan seminar biaya harga laporan satuan lainnya data less lainnya lo. total biaya keterangan: biaya keuntungan (profit? dan biaya umum (overhead cosslafslela\|l8\| hii lie juli lini iii lii lite lini lilin iii lii tab bentuk dokumen lain lampiran surat penunjukan penyedia barang jasa (spp)) (kop! jabatan nip. lampiran surat perintah mulai kerja contoh kop) jabatan materai rp. nama lengkap! jabatan nip: menerima dan menyetujui: untuk dan atas nama nama penyedia tanda tangan materai rp. (nama lengkap wakil sah badan yumi kop bank penerbit jaminan garansi bank sebagai jaminan uang muka araranntannnannannnnnnnnnnnannaa yang bertanda tangan dibawah ini .o.ooooror wmoeanaaaaa dalam jabatan selaku .ooocoocoo wmnnlallnlanllalllnanlaaaa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama. . nama bank) berkedudukan penanannanan anna ananamaemee alamat! untuk selanjutnya disebut penjamin dengan ini menyatakan akan membayar kepada: nama nnernnnnnnnnnnnennnnnnannanaee pejabat pembuat komitmen alamat perananananannnnnannnanannanananananananana nana selanjutnya disebut penerima jaminan sejumlah uan .coo ow oma (terbilang .o.o.co.r work mma.) sebagai jaminan uang muka apabila: nama nenarnnnnnnnnenannnnnnnnalnalaaen penyedia jasa konsultansi) alamat pennnanannanannnnananenaannananlnanlnlaana nama canada aaaa aaime. pada tanggal untuk keyakinan, penari jaminan disarankan untuk bank! mencocokkan jaminan ini bank pen (bank! soccocoooco(cooooco(coo#(ak nilai rp. dengan ini dinyatakan, bahwa kami nen.oenenenananaaanann nama), prenannnenennlnlnnasnaaeen alamat) sebagai penyedia, selanjutnya disebut terjamin, dan perinantenntenlnnananaaaaae lama penerbit jaminan, peenennenennnlnlanaanenaaaenenanannnennnaansaanan lama ppi, eren enenkeenaaakk alamat) sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut penerima jaminan atas uang sejumlah penanentananannlnnanalnanlnaaaaaaaaaaaam (terbit iang .o.ooo.o mm.ename tanggal:width aon day diana satlc. metode seleksi, prakualifikasi, dua i e, pagu anggaran, kontrak sumsum:.la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha pemerintah kabupaten kendal benda dokumen seleksidaftar isi bab. undangan seleksi .oooooocococooooooooooooo mmm ennnnnnnnen ena ane menahan bab. umum on. onnnornnennonnnnnnnntnnennnann anna anna annaanaan nana anaamnnanammnaaan bab iii. instruksi kepada peserta (ikp) .eee.ooo woooonencnnnenen senar nnannnnn anna samaran identitas pokja dan lingkup pekerjaan .o.oooooroocorocorommnnnnnnnennannnab sumber dana nee enennnn0enennnnnenennnnnnnennnnnnnnanannnanannan nana peserta seleksi .eoooooooooooonenennnnnnenennnnnenenn nana larangan pertentangan kepentingan.o.o.ooooooooooocococomnmnnnnnnnnnnennnnananaanmnni peserta pemilihan penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam .i. pendayagunaan produksi dalam negeri .oooooooooooooo mmmnnnaaamaan sertifikat kompetensi kerja.e.oooooooocorococorooornnnananao satu penawaran tiap peserta w.ooooooooocococoo wom nenas isi dokumen seleksi w.ooooooooooononennnnnnenennnnnnenennnnnnanannnnanaananannaaanaanaananamaaaa bahasa dokumen seleksi .oooooooooco woo wmennnneennnnnnenanannanananaaananaaamaaa pemberian penjelasan ceneeeecereceneeneee0ern0nnnenteneeenennnnennennnnanennnnnananaanaamannaaa perubahan dokumen seleksi .ooooooooooroocomom nenek tambahan waktu pemasukan dokumen penawaran. biaya dalam penyiapan penawaran. .ooooocooooomonnnnennnnnnnnnnannmaa bahasa penawaran .ooo.oooooocorooonnenennnnnnnenennnnnaannnnanananamnaanaananananamaaaanamaa dokumen penawaran.ee.iooooooooonennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnananaananaanaanaasnanananssnmaaab harga penawaran .eeoornonoooonnnenennnnnenennnnnnnanannnnananannnanananaaaanaaanamaaamaaaa mata uang penawaran dan cara pembayaran .eeee.ooooooooooommnnnnenenennan masa berlaku penawaran dan jangka waktu pelaksanaan.o. oo. penyampaian dokumen penawaran .ee.voodoo woooooooooooooo nnnnnsa persiapan dokumen penawaran .e.oooooocorocoomnanennnnnnnennennnnnnanananaaa pemasukan dokumen penawaran .e.oooocooococoo womnnnnenennnnnnnnnannnnnamamanaa batas akhir waktu pemasukan penawaran .oeooooo.ooocoooococoome men nennnnnamamm dokumen penawaran terlambat .oooooooorononnnnnenennnnn ennnnnnnennnnaaannnanananaamaa fe. pembukaan, evaluasi penawaran, dan pengumuman peringkat pembukaan dokumen penawaran #let looodooro nano nennnnn nnen nana nan nana evaluasi administrasi dan teknis (y7let) neo. cocoon como nen nenek nan sean pengumuman hasil evaluasi pilot aer. nnrnnnnnnenn nenek nennnnn nana pembukaan dokumen penawaran ile on. nonronnononnonnnn tenant pemeran evaluasi biaya (file ii) r.a nnnnnnnnnnnnnnnennennnnnnnnnanannaaan nana nana nana penetapan pemenang .eeoooc woooooo mococomonnnnnnnnnnnnnannnan nana nenek nana penetapan pemenang.ooooooooooccommnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnannaan2a pengumuman pemenang eeoooooooocoromonennnennnenennnnnennnnnnanananannnnannananaa sanggahan dari peserta seleksi .oooooococoooooco wooooooomommennnanananana sanggahan banding dari peserta seleksi .oooooooooocoooooooooommua.roocooco.oooooooomomomomnanan pembuatan berita acara hasil pemilihan (bahu) .oo.ooomoommnnnnnnnn128 seleksi gagal dan tindak lanjut seleksi gagal.ooomoommunannnn29 seleksi gagal weoooorercoenerennennsenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnannnnnnnnnnnannnnnnnnannnnnaasn29 tindak lanjut seleksi gagal w.e.eococoroococronnnnnnnnnnnnnaaaa2i penunjukan pemenang .er.e.moocormonnnennanannnnannannnannnnannanaan30 penunjukan penyedia jasa konsultansi.o.ooooooooooooooo.ooo.oco.ooooomomenusasmsan bahu, berita acara lainnya, dan kerahasiaan proses. oo. penandatanganan kontrak .ercoocorcomemanannannnnnnnnnnnannnnanananannnnna persiapan penandatanganan kontrak.oo xenon rnooennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnanannanan penanda tanganan kontrak ee. reereereevererennensententnnennnnnnnannnnnnannnnnnnnaanann bab iv. lembar data pemilihan (ldp) we.a .oooroonenannnnannannnnnnnnnnnnannnannnnnnaa36 bab kerangka acuan kerja (kak) we. .enononnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnannannnnlnnnanannaa bab vi. bentuk dokumen penawaran.ocoococoom menanam lampiran bentuk surat penawaran administrasi (file oo. lampiran dokumen penawaran teknis (4tley arnernannenannannannnnnann bentuk data organisasiperusahaan eernnrnnnrnnnennnnnnnnnn enam bentuk daftar pengalaman kerja (sepuluh) tahun terakhir (pengalaman perusahaan .nenerernrarrernnnararnrnnnnnanannamnaan ti) bentuk uraian pengalaman kerja sejenis (sepuluh) tahun terakhir (pengalaman perusahaan wrererararnrnnnerarr nnnnanannnnannnnannkerja52 wi) bentukjadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. roseum aman. vi) bentuk komposisi tim danpenugasan rrnnrnnnennnnnnnn nenek (vii) bentuk jad wal penugasan tenaga ahin.o nrnnrnn mmm (1x) bentuk daftarriwaya thiduppersonel yang diusulkan . (&) bentuk surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi (x1) bentuksurat persnya taankesediaan untuk ditugaskan . lampiran dokumen penawaran biaya (le sea nnen namamu aa. bentuk surat pena waran bia ya. nnnninnnnnennnnennnnnn nnnnnnnnnnn60 bentuk daftar keluaran dan harga nenek nnnennnnnnnnnnn mna bentuk rincian biayalangsung person nnn nomor naa bentukrincianbiaya langsung non personel.o.onr. nm. bab vii. bentuk rancangan kontrak ce. .omoocooconoenenanannannannnnnnanannnaanaa bab viii. syarat syarat umum kontrak .a.o.corcoomonnnnnnnnnnnannnnannanlanana ketentuan umum onnonnnntnntnnannnnnnnnnnnnnnnnnnannnnannlanaan pelaksanaan, penyelesaian, adenium dan pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan. nan ninnin nmr nnnnnnnnnnnnnnannananann pengenalan wak. narnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanaann penyelesaian kontak. rana nnn nmr nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannanan adenium nnnnrnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnnnnmnnnmnnmamaan keadaan kanan cerna nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnmnnnnnnnnnmnnnmannnn penghentian dan pemutus san koni .rnnnnnnnnnnnnnnnn mna hak dan kewajiban penyedia.moocorcormementententanannnaaanaan personel penyedia dan sub penyedia.o.coor#co.from mana hak dan kewajiban ppk.coocorcorooommnnnnnnnnnnnannnnnaannnanannanaa pembayaran kepada penyedia .e.cocoorooroonnennennnnnannnnlnannaaaa penyelesaian perselisihan .o horor.o mnnnnnnnnnnnnnnnnananana bab ix. syarat syarat khusus kontrak.oomoororoonnnnnnnnnnnnannnnnnnaaa bab bentuk dokumen lain seeeoooreeeeoooooooenenoentinnnnn nenek naaanmaaaaaan tot lampiran surat penunjukan penyedia barang jasa (spp). lampiran surat perintah mulai kerja wereeroooooooooooooooooo enam 1o2 lampiran jaminan uang muka seri ooorooooooocoooooooo neon bab xi. ketentuan lain lain rdexooeoeeneenooeeeennnnnnnnnnnnnnnnennnnnmna nana aamamammelakukan pengawasan pengawasan melalui audit, revi, pemantauan, evaluasi, dan intern kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan pemerintahrangkat daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan kementerian lembaga perangkat daerah:peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan yang palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dikenakan dalam dokumen pemilihan, sanksi daftar peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan hitamlampirstandar dokumen pemilihan pengadaan jasa konsultansi konstruksi metode pengadaan langsung penunjukan langsung seleksi pemerintah kabupaten kendal. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha. dokumen penawaran biaya (f e1l). bentuk rancangan kontrak, (sudah alam proses dokumen pemilihan menggunakan bahasa indonesia. seleksi pemberian pemberian penjelasan dilakukan secara on ine melalui aplikasi penjelasanseleksi,dan penawaran biaya (firincian komponen biaya langsung personil billing rate) personel. dan komponen biaya non personilpfpembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi ompayaranapabila evaluasi penawaran proses pemilihan belum selesai laksanakandan terdiri dari: penawaran penawaran administrasi dan teknis (fikepada pokja penawaranmelalui waktu aplikasi sse kepada pokja pemilihan paling lambat pada pemasukan waktu yang ditentukan oleh pokja pemilihan sebagaimana penawarandikirimkan penawaralam dokumen ldp. penawaran fi!dan teknis dokumen penawaran administrasi dan teknis tile254), proposal teknis (bobot nilai antara s.d kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara s.d70x). jumlah pembobotan a)#b) tc) 100x.diab ix. bentuk dokumen lain bentuk surat penunjukan penyedia barang jasa ikon surat k l pd nomor w lampiran kepada yth. perihal penunjukan penyedia jasa konsultansi konstruksi untuk pelaksanaan paket pengadmenandatangani spk. satuan kerja pejabat pembuat komitmen (tanda tangan nama lengkap (jabatan nip tembusan yth. ipa kpa k l pd lapis k l pd pejabat pengadaan\| pns la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usaha atas sasaran tujuan,pengalaman,: apabila jangka waktu pengalaman kerja profesional ditulis tahunnya saja(tanpa tanggal dan bulan)lingkuppekerjaan: sesuai (nilai), ii. menunjang (nilai0, iii. terkait (nilai0, posisi: sesuai (nilai): ii. tidak sesuai (nilai, nilai masing masing kriteria ditetapkan oleh pokja dalam ldp. (@m54se. filekoreksi padu biayasanggahan hanya dari peserta yang memasukkan dari peserta penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran seleksinegosiasi teknis dan biaya segera setelah masa singgah teknis dan pengumuman pemenang berakhir (apabila tidak ada biaybangsapa dan atau dipa stikabiaya yang dapat dinegosiasikan biaya langsung personel (billing ratebentuk surat perintah mulai kerja ikon surat satuan kerja k l alamat penyedia jasa konsultansi,(tanda tangan (nama lengkap! (jabatan nip: la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahtindak lanjut pokja pemilihan mengundang peserta untuk seleksi gagal:putusan pa kpa bersifat finalberita acara lainnya, acara tambahan lainnya segala hal terkait proses dan pemilihan penyediarsiapan penandatanganan penandatanganan kontrak setelah diterbitkan spp. kontrakrima dan menyetujui: untuk dan atas nama nama penyedia (tanda tangan (nama lengkap! (jabatan la. standar dokumen pemilihan pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi badan usahapemerintah kabupaten kendalbobot sub unsur tertinggi:ecpati uea mp, kendal pemerintah kabupaten kendal standar dokumen pemilihan pengadaan jasa konsultansi konstruksi perorangan la. pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi perorangan untuk yang menggunakan surat perintah kerja spk)
amd dame telah ditetapkan deng, bahwa dikarenakan adanya penambahan pelayanan perizinan dan non perizinankabar hukum meets mengingat undang undang nomor tahun tentang pembentukan daerah tingkat ilman para k9koordinaskoordinasi maan te. para koordinasi pekoor dinasti. sawan sesi para koordinasie para koordinasi bag run lemra koordinasi para koordinasi mana kasa hukum peraturan menteri keuangan nomor pmk. tentang perusahaan modal ventura, peraturan menteri pertanian nomor permintaan pd. tentang pedoman perizinan usaha budidaya holtikulturaeee tanah koloni asi saman hukum assnomor tahun tentang izin pengelolaan burung walet lembaran daerah kabupaten musi rawnan bas jaa koordinasi ketentuan dalam lampirrupa rawas, hendra gunawan diundangkan muara beliti pada tanggal para koordinasi sekretaris daerah asisten pemerintahan dan kesra iyarawas jenis perizinan yang dilayani: izin lokasi sektor perdagangan: surat izin usaha perdagangan sup). tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan atau jasa. tanda daftar gudang tdg). izin operasional spbu. izin operasional toko modern. sektor perindustrian: izin usaha industri iui). izin perluasan. surat tanda pendaftaran pedagang bahan olah karet spesifikasi teknis http bakar sir). sektor lingkungan hidup: izin lingkungan. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup spl). semasa para koordinasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun limbah b3). izin pembuangan air limbah ipar). sektor pendidikan: izin pendidikan formal. izin pendidikan non formal. izin penyelenggaraan program satuan pendidikan. izin operasional. izin penelitian riset. sektor ketenagakerjaan: pengesahan rpt rencana penggunaan tenaga kerja asing). izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja buruh. sektor perhubungan: izin penyelenggaraan angkutan orang. izin usaha angkutan. izin trayek. sektor komunikasi dan informatika: izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. izin menara telekomunikasi. izin reklame. sektor pariwisata: tanda daftar usaha pariwisata tiup). sektor pertanian: izin usaha perkebunan iup). izin usaha obat hewan. izin usaha tanaman pangan. izin usaha hortikultura. izin usaha peternakan. pendaftaran usaha perkebunan. pendaftaran usaha tanaman pangan. para koordinasi pendaftaran usaha budidaya hortikultura. pendaftaran usaha peternakan. pengoperasian dan ukm: izin koperasi simpan pinjam. izin usaha mikro dan kecil ium). izin pembukaan kantor cabang ksp. izin pembukaan kantor cabang pembantu ksp. izin pembukaan kantor kas ksp. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat: izin usaha jasa kontruksi suk). izin mendirikan bangunan. izin perumahan setelan perumahan. sertifikat laik fungsi slf). sektor kesehatan: izin usaha industri obat tradisional iot) industri ekstrak bahan alam. izin usaha kecil dan mikro obat tradisional umat). sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. izin mendirikan rumah sakit. izin toko alat kesehatan. izin operasional rumah sakit. izin operasional klinik pratama. izin operasional klinik utama. izin praktik dokter mandiri. izin praktik bidan mandiri. izin laboratorium klinik pratama. izin residential health services klinik fisioterapi). izin optikal. izin apotek. izin toko obat izin klinik kecantikan. izin praktik akupuntur. nan sino izin praktik pengobatan tradisional. izin toko alat kesehatan. surat izin praktik dokter. surat izin praktik bidan. surat izin praktik perawat. surat izin praktik farmasi. surat izin praktik teknik kefarmasian. surat izin praktik analisis tenaga laboratorium medik atom). surat izin praktik apoteker. surat izin praktik tenaga gizi. surat izin praktik psikolog klinis. surat izin praktik fisioterapi. surat izin praktik elektromedis. surat izin praktik okupasi terapis. surat izin praktik refraksionis optisien. surat izin praktik anestesi. surat izin kerja sanitation surat izin kerja ahli gizi surat izin kerja perekam medis surat izin kerja radiografi surat izin kerja okupasi terapis. surat izin kerja analisis kesehatan. surat izin kerja tenaga kesehatan masyarakat. surat izin kerja fisioterapi. surat izin kerja radiologi. surat izin kerja rekam medik dan informasi kesehatan. surat izin kerja psikologi klinis. surat izin kerja admin kesehatan. surat izin kerja refraksionis option. surat izin kerja elektromedik. surat terdaftar penyekat tradisional stat). sertifikat laik higiene. para koordinasi mala ii. jenis non perizinan yang dilayani: rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi. rekomendasi penerbitan galian rekomendasi ketenagalistrikan. rekomendasi penggunaan air bawah tanah. rekomendasi penggunaan air permukaan. romano bupati rawas, (pem teases make paman hendra gunawan para koordinasi kiss
ums provinsi lampung peraturan bupati kabupaten tulang bawang nomor tahun tentang sanitasi total berbasis masyarakat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang, pemerintah daerah menyusuperangkat daerah yang menangani urusan terkait penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat kabupaten tulang bawang, pemerintah kampung kelurahan adalah kepala kampung kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung kelurahantujuan bagian kesatu asas penyelenggaraan stem dilaksanakan berdasarkan asas: tanggung jawab, partisipasi: berkelanjutan, keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan manfaat. bab iii penyelenggara:dan mengevaluasi hasil perubahan perilaku stem berkelanjutan sesuai kebutuhan. dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksana stem berkelanjutan sebagaimana dimaksud dapat didampingi oleh pemerintah daerah, kecamatan dan atau pemerintah kampung kelura(l)berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenkampung kelurahan dan masyarakat bab tanggung jawab dan peran pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan pemerintah kampungpelaksanaan penyelenggaraan stem tingkat kabupaten dilaksanakan oleh dinas kesehatan yang menangani urusan terkait dengan stem untuk mendukung penyelenggaraan stem, dinas kesehatan yang menangani urusan terkait dengan stem mempunyai : cc. melakukan pemantauan evaluasi, melakukan kajian, penelitian, dan pengembangankecamatan, cc. berkelanjutan, menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi: dan ykampung kelurahan berperancc. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat setempat,kampung penyelenggaraan stem berkelanjutan penyusunan perencanaan, pelaksanaan:, dan pemerintah kampung kelurahan untuk tingkat kabupaten, camat untuk tingkat kecamatan, kepala kampung kelurahan untuk tingkat kampung kelurahandinas kesehatanahe sekretaris daerah kabupaten tulang bawang, bin anthony berita daerah kabupaten tulang bawang tahun nomor
salinan sea provinsi jambi peraturan bupati merangrrangin bangko,ambut( bersarang pemarmmpama o#enpapmmamasubarmangap hansonaoaso\| tnneearasoa\| 202500esa\| atas pajkttbuan sammngoo\| sammooo\| anotasi pajak ditolak karaoke kub malam dan sebenarnya pama ammpooo\| nonasosooo1\| pajak titik karaoke kub malam dan sebenarnya ammngoo\| ampoooo\| atotasoa pajkreuantuda kendaraan bermotordan peranan kebangsaan soga sapporo\| notasosooo1 pajkreuantuda kendaraan bermotor dan peranan ketangkasan soon) sapporo\| anotasi pajkramifijat rosi mandi epy sepadan pusat kebugaran fine cawan songo) asapoooo\| notasonooo1\| pajak rama rosi mandi uep sepadan pusat kebugaran fitness hewan esoongoo\| asgpooo\| atropos pajktetameberaan ooonooo\| atonososoooi\| pajak rename berawan 0congo\| anonnoor pajkrenengondan isikan sedia isoooogoo\| aso00ooo\| nonnoonoooi\| pajkreneranganlalan isikan sendiri soooogoo\| asogpoooo\| none amkartmah oooongoo\| oogoooo\| anonnaon pajkartmah oooongoo\| ooomooo\| anonneonoooi\| pakai timah oooonaoo\| hoooroooo\| towns pajak sarangpuamgwalt somnooo\| s0moon\| anonnson pajak sarangpunngwalt songo\| anonnsonoooi\| pajak sarang bunngmalt songo\| antena pajak menari butantogamdontawan ro00congo\| antena2 pajkresrdanteria rooooonaoo\| antena2solo1\| pajkresrdanteria ooooongoo\| tonne beaferdehanttak atas tnahdantangunan get) 2roooonooo\| fox atonneon semmasomindahanttak aroooonaso\| anonnsonoooi\| hmawemindahantiak aroooonaoo\| 27oog0ooo\| atoz1gs rewbusifengujan kendaraan motor ssooongoo\| ssogpooo\| ato20kosovo1\| rebus pengujian kendaraan motor ssoooogoo\| 3sogpoooo\| ato2o1gn revbuifenerisaan alat pemadam kebutaan sorong\| sogpoooo\| no20nugroho1\| rebus pelayanan pemeriksaan danau pengujian alt pemadam kebutaan sooogoa\| sogpoooo\| ato2o1m rebus petuanan teater uang 220goo\|ato201moon1\| rebus pelayanan pengujian nat mat akar tear timbang san perlengkapannya \|oj2200000\| ato2011g rembug pengarasandan pengendalian menara telekomunikasi setnspgoo\| setnspooo\| no201150001\| relikui pengawasan dan pengendalian merasa telekomunikasi seanspgoo\| se4spoon\| to020note\| relikui penyenaantmah ts000000\| to02ongkos\| relikui penyewaan bangunan assoongoo\| tassamoo\| anozopoo rewibusiasar grosirdamaau penokohan esnooogo\| 2sso0ooo\| ato202020002\| relikui penyadaanrasias pasar penekomnyang dilontarkan esoamaoo\| 2sampo\| ato2020e rembusitemna 2songo\| to2020xo00s\| rebus pelayanan ended tasiastainyadilingkungan tambal 2soma) anoaongz hasi ponjatanferdatandan min ooooonaso\| ooogono0o\| tolong200o2\| hasi penjualan alat angkutan ooooonaoo\| fox atoaoson gesa giopegakasbawah soooonaoo\| 1s0000novo\| atoosonoooi\| desa giropadakasbaeah soooongoo\| isoogooooo\| anososoe giopedatetenng dana bos stones\| fotos) anonosoroooi\| jasa giopadatekenng dana b0s ts0total\| isotop2e) atas penerimaanatas tuturan ganti kerugian keuangan darah 2isonzo\| ton atosogon tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara 2voodoo\| 2n0o0oo0\| atowosanoooi\| tuturan ganti korban dawahtehadap bendahara 2ooooooo\| atowoso2 tuturan ganti kerugian bawah tehadap pegawai negeri bukan bendahara peabattan \|.) isonzo\| soon ton eno0s020001\| tuntutan gani kerugian darah terhadap pegawai negri bukan bendahara tau peabatlin \|.) sono) soon antares pendapatan dendarajak hor songo\| nosmnooo\| noanzosoooi\| pendapatan dendarajak hota songo\| osonooo\| antaran pendapatan dendafajak hewan asomooo\| asamooo\| nonagroooi\| pendapatan dendarajak resurandan sisanya asomooo\| asgmoooo\| antara pendapatan dendarajak hiburan songo sono) nonaonooos\| pendapatan dendarajak distrik karaoke kub ramadan seninya songo sono) antaran pendapatan dendafajak rata logo) mo) noanaonoooi\| pendapatan endarajak rename papan biboaradoowonfegaton moga) oppo) anoatano pendapatan denda pajak penerangandalan saoooto\| saooooo\| nona toko1\| pendapatan endarajak peneranganjalan dihasilkan sendiri sanook kapoor\| antaramu pendapatan dendarajak pasir moga oo) nona mnoooi\| pendapatan dendarajak pasir logo\| mo) antara2 pendapatan dendafajak tanah songo no) niatan20001\| pendapatan dendafajak tanah songo no) antaran pendapatan dendarajak sarang burnguler songo sopo) anoanatsooo1\| pendapatan dendarajak sarang burung ulet songo anon\| antaranya pendapatan dendarajak merah bukantogamdandattan ssooogool ss0pohoananwooes\| pendapatan dendafejak pesrdankarki ssomoool oss0poo\| antara1s pendapatan dendarajak butiran bangunan prdewandan pedoman pesta sooogoo\| s0pohon\| antara1solo1\| pendapatan mendaftar2 monaco\| sgmooo\| antara pendapatan dendaferibusibawan ooo\| soon anoansop pendapatan dendaferibuilasausaha sanook\| soon anoansozooo1\| pendapatan dendafwibusi pemakaanekayaan bawah cbooo\| soon anais pendapatandan pengobatan gotisoaas\| tewas2as\| 00x anoaisas pendapatandanengombalan latihan pembayaran kajian tunangan asapnya) 00x anoa1so20001 pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran dan tunangan too anoansos pendapatan dar pengobatan kaitan pembayaran pelan dinas dojo sossooo\| kosovo\| ton sos) gngmengn eni setan smtenenejaman ben tes tertahan . sega soon arkansas pendapatandan pengobatan latihan pembayaran jaminan keclkamn kera uko case\| ass ton nonsosoooi\| pendapatandan pengobatan kaetihanembayaani pap insaf ass anoaisas pendapatandan pengobatan latihan pembayaran jaminan kematian ukm dojo 2most\| a00 noisosoooi\| pendapatandan pengobatan latihan pembayaran almost\| nisan pendapatandan pengobatan latihan pembayaran jaminan kesehatan nasonatgk tspasisss\| tepasnsss\| toon enoansorooo1\| pendapatan dar pengobatan kalian pembayaran jaminan kesehatan nasonatgk tspasisss) tepasnsss\| ton note pendapatan apssssmaoo\| g2sssssnoo\| anoaneon pendapatan apsssssngoo\| nsssssnooo\| anoansonoooi\| pendapatan ap5ssssngoo\| 2sssssnoo\| #enpapmma trans iamassma2si\| on225season1oa\| based1olas7\| a2010nono001\| daratan butiran bangunan sesasssgoo\| sosasssooo) a2on0nonooos\| dawpentasa25danfs2 impoten 20n5n00o\| ton 20101on0010\| dam sumberdaya nam kehutanan this sumber daya hutan dh) t222anglo\| a2on0honoris\| dam sumberdaya nam som perekaman anassnsgo0\| ma28sis00o\| azononosooo1\| barrick bidang pendidikan reguler paud so220solo\| a2010n0s0002\| kriiktidangrendiditanegler tastoampgoo\| tasaoampooo\| krsiktidangrendiitanegler smp tosasisgoo\| tosasiaooo) a201010s0006\| tsiktidangendiianegler skb aamanegoo\| amaraooo\| a20n0nos01\| kriiktidangrendidiantegler perusakambawah sooooogoo\| song0no0o\| a2010nomor1a\| kriiktidangkesehatandan ke trailer pelayanan kesehtanfujukan sooooongoa\| 300000n00o) fox kriiktidang kesehatan dan ke penugasan penguatan stevens suren issoomoool tasogpoooo) kriiktidangkesehatandan ke teller memang mamamoo\| a2010n0s0026\| tiiktidangkesehatandan ke penugasan penurunan sing 20000n00o\| ls2ononosoos2\| dak fisik bidang kelautandan perikanan penugasan ze000000\| os) ls2ononosoosal dak fisik bidang jalan regulerjlan tsseseso0ol tssesesool oo os) tsiktidang minum penugasan aerowragoo\| tamosnaoo\| azononosoose\| arrian bidang sanitasi penugasan dasar2ooo\| a3sar2ooo\| a20n0nos01s\| kriiktidangtngesi penugasan 2s8congo\| a2010nomor1s\| kriiktidangtingkangantidup dan kehutanan penugasan kungkungan hidup isoooongoo\| s0000n000o\| a2otonom danaanser khusus dana alokasi khusus aio nonfisik tessoasangoo\| tessaassnoo\| a20n0nos000a\| dan fsa ktpepnsd ts22200sg00\| i322me000\| a201010x000s\| dan fisik tamsil gum pid ssaogool samp2010nos0006\| daknontknepnsd so0nmol oo) s0025800\| a20n0nos0007\| non fsi kroppaud esrooonaoo\| esmaomoooo\| a2010nox0008\| dan fisik bop pendikankessaran 2ri5tong\| a201nos01\| darnonrsiksonaaoe asesansgoo\| 2asesarsooo) a2on0nos012\| dak non sito kka pengawasan obatan makanan awossagoo\| dsnsssoo\| a20n0nos001s\| dan invoke a edits puskesmas asrossngoo\| 1ereseooo\| a20n0nos001a\| dan fsi boke jaminan pemain msmnzongoo\| nsmngorooo\| a2010nos001s\| non fisik era ssrn2sago\| semasaooo) nonssike uum eos2goo\| sengrooo\| dan fsikbanareayanan adminami kependudukan asesagoo\| tasrsssooo\| alonso danaimentibaeah io) 2assossaoo\| 2acsoasoooo\| a20 assossagoo\| 2assists0o\| a2onmanoooi\| assossagoo\| 2ess0soo\| a2o10s dampak aasasgoo\| manaasasoo\| a2orasi dada aasasgoo\| mamasasooo\| a2onnsonoooi\| canada raasasgoo\| maasasooo\| bemtuankavangan asoooonooo\| #esnoooo0n0) azo20202 bentuankevangan khwsundan pemisah promosi tasoooonooo\| resoooooon0) bantuankvangan khwsundri pemerintah daerah provinsi asoooonooo\| resoooooo) tmwiampewapaanparranvangsan ansoensoosa\| sasesossaza) g100024270\| tam sonar pendapatantibahdai pemeimahpusat 00ogonooo\| asotonor pendapatantibahdari pemisah pusat 20ooonnooof sonononoooi\| pendapatantibahdri pemerisahpusat 0oooonooo\| 20no000000\| paman pendapatan n3o0mmananaao\| beam smammopaaa nsson2area\| ontasamosos\| s21sosesaon\| @zd6975d px6 wbh99 oe603 itosos bejana tuyanganftofesi gum tpgipnsd ts22200sg00\| ts322m e00o\| stonososooo1\| pemniampsenso ojo stonasoroooi\| emma mind ovenmngoo\| s0022100\| stotasos beanaambahan penghapusan tama guru pns ssaooooo\| sampo) stonasosoooi\| beam taksi gum pns osaoongoo\| osagpoooo\| stotasas beanalasa pelayanan kesehatanbagi asn eoasogoo\| ooasooom 00x stonososoooi\| beanalasa polman kesehtanbagi asn eoasogao\| osoasooon tonosorooos\| belanja ornatum rangka unit kerja pengadaan barang dan jasa open soma sapporo\| stotosop bejana tunangankevarga dprd rama sr2soo\| santoso20001\| belanja tunangankavarga dprd oran sr2sooko\| stotosoe bernaung pateepero)o esspgoo\| msson\| stotosoroooi\| bana yang patrie room tesspgoo\| tssaoo\| stotosos belanja tuyangantebatan dprd iso2ago0\| amo2anon\| stotososoooi\| bejana tunanganlabatan dprd also2ago0\| amo2anon\| stotosos belanja tunjangan met kelengkapan dprd tos2soo\| mos21soo\| stotososoooi\| belanja tayangan mat kelengkapan dprd os2soo\| os2solo\| stotosor benda tunangan kengapantannya dprd sera assrsooo\| stotosoroooi\| belanja tunangan met kedengaran lainnya dprd sera) ssrsoo\| stotosoa belanja tunangan komuntasiitensf pimpinandan anggota dprd dassoooooo\| dass00ooo\| tooxosooo1\| belanja tayangan komunitasiitensf fimpinandan anggota dprd dassooogoo\| dass0pohon\| stotosos benda tunyanganteses dprd arooongoo\| namomooo\| stonososoooi\| bejana tunanganteses dprd arooongoo\| namomoooo\| tnos20001\| belamjatrandaminan kesehatanbagi dprd 2tnamoool 218a0novo\| shootout200o2\| beanalaminan keceakaankeja dprd 2s) 2soo\| stotoet2zoos\| beanalaminan tamatan dprd a20ng00\| snonosta bean uang desa pengadilan oorsngoo\| mo01en000\| snonoeneoooi\| belanja uang jasa pengadilan dprd ootsngoo\| moonenooo\| stotosep benda tunangankevarga kohamkoh srasooo\| suseno\| tnos20001\| pelajar tunjanganelurga kohamkdh enssoto\| e7solo\| stotosos benda tunangangeras tokoh sosagoo\| s0solo\| stotososoooi\| bejana tunangan beras kokoh sosagoo\| ssaooo\| stotosos benda tunangangehy tunangan khusus kohawcoh sengon\| kemono\| totososooo1\| bela tunjangan ehy tunangan khusus kohamcoh sengon\| agro) stotosos bejana pembuatan garam med goo aoo\| stotosasoooi\| beam pembuatan gaj kobpmoh goo oo) @tasoa gemnawantaminan kecsakam kera kdbmkdh saga mao) totososooo1\| pemanjatan jaminan kecakapan kdbimkdh staf too) stotosos pemanjatan jaminan kematian korpmkdh moga among\| totososooo1\| belanjaan jaminan kematian kohpmkdh anglo\| goo) stotosez bejana dand oparasona ikohmeoh aoooongoo\| stotosozooo1\| beam dand operasional komedi doooongoo\| dong0no0o\| fox stores bejana pegavainos gesasnesnal ojo memorossn 00x stones pemain pegawasos tasrsnesse\| mes soon tool nonasangasa\| beam pegawai bos gesasnessal massrossn too spons beamapegawaiatup saramonooo\| serasoooro\| stonsasa beam pegawaiatup saramonooo\| seranooono) stonsasngo0o\| beam pegawai btu saramonooo\| seranoooo sto201on0000\| belanja bahan tabung pemadam kebakaran songo iso) sto20honoris\| beanjasuku cadang suku cadang alkedoktaran dapa deresagso) to201gnooza\| belanja bahanumtukegiaan kantor keadaan dokumen laminasi tender toooogoo\| mogpooo\| to201goods\| belanja naturadan akan natwrndanfakantannya aioooo\| toko0n0) 00x no201onions\| belanja makanandan minuman pedafasitas pelayanan insan pendidikan sezmnooo\| sn2soon\| sto201nodosa\| beanafekan dias bam assange0\| an7snoop\| to20ngnooso\| beamaekoan hiasan atribut pimpnandan anggota dprd se2sogno\| ss2soo\| sno20nonoosi\| beamafekoian siaran sasongko\| mssoooom\| sno201gz00os\| beamjkomponen komponen peran soga gooooomno20ngzh01s\| beam ppapatannya assngoo\| asenooo\| sto2020noo1z\| honoris tim anggar pemeran daerah ar0o0ngo\| a2000000\| to2020noo1a\| beanalasatanagafenanganan bencana aoooooo\| yamamoto\| sno2020nos7\| beanalasalui perlombaan pertandingan 2s0ong\| esooooom\| sno20p0nodosa\| beamalasatta ras assngoo\| assoc\| to2020noise\| betnalasa pasangan transaksi keuangan pooooom\| to0ponooas\| bermalas penuisandan penerjemahan ss0novo\| sno20goose\| beanalasa komersil api sisemimfomasi aossagoo\| aasatooo\| to202noor\| belanja gantitugikepadaihakkaiga minat kaceakam dog agppooo\| toko2o2o003\| belnjalwanlaminan kesehatan bagi serta pbp udan kelas3 asas2ooo\| caspaszooo) sto202020007\| pemanjatan jaminan kematanbagi non asn amoooo\| nano 00x sno2020s bemnjasewatmah songo\| otonom 00x2nzosooo1\| remaja sewatemah angan perumahan gedung tempat tanggal tao eooooom 00x sto202010012\| bejana sewa alattesar daratannya songo) sno0powonei\| beanjasewa atr pendingin ono mooooom\| tozopoo1aa\| benda sewa mat pemadamkabakaan seooego\| soooooo too sto20201010e\| remaja sewa komputrunittannya smonooo\| 00x sno202soo1i\| bean sewa bangunan gedung tempat dahaga sooooool teooooom\| to020so0so\| belanja sewa bangunan gedung tempat kematiannya 22s0gol pasoooon\| sno02soo1e\| beamjasewa sama snoop\| toko2soo1o\| belanja sewa rumah tidakberuan eooooogo\| soo) sto2020s benda sewasalanjaingandantrgasi sanook\| sto2020s0006\| remaja sewasaantal snoop\| into2020n0001\| betnalasa konstan perencanaan stuktur jaa kashatsan pra desai artekura too si0pohon\| to2nono01s\| beanalasa konstan perencanaan perawan uang jasa perencanaan wilayah rar2season\| asramasoo\| to2020a0017\| belnalasa konstan perencanaan penahan tuang pengembangan pemantastantuang ojo to020ao01a\| belnalasa konstan pengajaran arsitektur amnissoo\| mma 00x to2020n0026\| betnalasa konstan spesial jasa suri pemukaan tanah asomoool asamoooo) to2020n0052\| betnalasa konsutansitainnya jasa konsutansilinkangan 2tooongoo sto202ono01i\| betnalasa konsutanieroramtilagnandasa susi ossapsasol osadesaso) to202ono01s\| belnalasa konstan berorantailaynan jasa konstan manajemen sosaesol sosmaeso) sto20pmm belanja bahawa pendidikan pn5 s0congo\| sno2021o0o2\| bana bamsmwa tugastelaars2 sooooooo\| asogpoooo\| sno202moons\| bean bamsmwa tugas belajar3 oooongoo\| hoogooooo\| sto2021s beanalaansantibagi pegawai non asn pemungutan pajak bawah a00 mantel agutemeamaemmenenetemammm cma sma into2oao1 belanja pemetiharaantaah t00000000\| iso2o2010029\| belanja pemeliharaan tanah lapangan tanahuntuk taman to0000000\| t0020n020002\| bean pemesanan terbesar mor ber dara adr 3s0cbooo\| 3s000ono\| ton no205020010\| belanja pemekaran altbesar mar bear darat alat pengangkat 2sopnooo\| no205020026\| belanja pemekaran altbesar alar banu lat pengalaman airdate sooongool goooooom\| no20n0200sa\| belanja pemeliharaan alt besar mar bantu alar banu lainnya sono) soooovo\| no20sopo11s\| belanja pemekaran alt kotor dan rumah tangga kantor alt reproduksi penggandaan songo sono) (sno205020201\| eta pemekaran kedoktrandan kesehatan kedokteran alat kedokteran umum tsooongoo ojo soooooom\| beji ato20no201oa\| belanja pemekaran komputer komputerurit komputer jaringan do0ongol\| woooooom\| to205020107\| bean pemesanan komputer perdtanomputer peran mantan doongool agpoooo) to20n0201n2\| bean pemeihagan rambu rambu bambu tambulaltinas dratambu berujar 2osangoo\| 2assoooo) sto205050002\| belanja pemekaran bangunan gedung bangunan gadung tempat kajaangunan gudang totasgoo nasa sto2050s0006\| belanja pemekaran bangunan gedung bangunan gadung tempat kafaangunan kesehatan ojo maoonagoa\| ooonasrs\| ton to205050017\| enja pemekaran bangunan gedung bangunan gadung tempat kaja bangunan gedung museum songo\| asonooo) to20sos00ss\| belanja pemekaran bangunan gedung bangunan gadung tempat kajaangunan pasir oo. gigas2oo ojo name2om aon to20s0s00se\| belanja pemekaran bangunan gedung bangunan gadung tempat kafa taman 2esooooo\| of. sno205010015\| belanja pemekaran invasi saksi air besi baku naas temukan i20pohon\| ton no205010079\| belanja pemekaran instan asas air besi baku nias arteri baku lainnya sooongoo ojo goooooom\| belanja pemekaran aset team dlam renovasi aset tetap dalam renovasi ase team dalam renovasi voodoo too to20solopos\| beamatanser kalangan serahkan desa todd 25572snoop\| 25m2soon\| ton @zd6975d px6 wbh99 oe6031n slogan beanjatibahtanuan kevangantepada paraipatik toooooaol to0000n00o\| stomata beanjatibahtanuan kevangantepada paraipatik rooooonaoo\| to00g0no0o\| tosoronoooi\| betnjaiba berupa bantuan keuangan kepada para optik moooooooto cbooo0ooo\| \|oseamawoa gsnaraas2aoa\| 3snarmasanco\| g0bacon72\| s20101o2 bejana modal timah non peril srs2100\| si2soo\| s0\| s2010no20001\| belanja modal tmahtutan season00\| r2s2nong s2010no20007\| bean modal tanah pertanian sias1000\| sn2sson\| 00x s20202010006\| belanja modal kendaran bermotor kisi also00goo\| t7s0000000\| bean modal alt angkutan darattek bermotor togsogoo\| monsoon\| benda modal kendaran tak bermotor angkutantarang gogo\| ogsoooo\| bejana modal alattengkeldan catur snsogoo\| 3mmoooo\| bean modal alat bengkel tak bermain stoo\| 3moon\| belanja modal pangkas bengkakaja songo) s0motor\| belanja modal padatan tuang besi sogno\| nol belanja modal alat panas apes) season s20205020002\| belanja modal alat pengukarwaku arsngoo\| s20205020007\| belanja modal alt pemadam kebakaran sesmngoo\| asamoooo\| belanja modal meja rapat pejabat esooogo\| soo) remaja modal kusikarargabat sooko\| belanja modal kursi rapat peta osenooo\| so3so0n0) belanja modal kursi tamudittangan kaaba songo\| sam modal paatanstudo gambar agnooo\| m0000 belanja modal padatan studio pemetaan daratan akar tanah tooongoo\| mogpooo\| belanja modal alat komunikasi khusus sonsososo\| sonsososo) bejana modal partai pemancar sesi3go0\| espa0oo\| beam modal switcher menara antena sesi3go0\| sespmooo\| belanja modal alat kedokteran kepada bernama snaspsooo\| snasesooo) s2020nono0oa\| belanja modal aat kedokteran bedah 2200oo\| 2020nonoooa\| belanja modal alat kedokteran bagian penykitbaam me0school mamamoo) belanja modal alat kedokteran anak eraoonooo\| 2ragoooo\| s2020nno1s\| belanja modal alat kedoktrantadiodagnerie 2esanamas\| 2sassnags\| s20201onto17\| belanja modal aat kedokteran tanstusibaah aroma aramco\| s2020nono01a\| belanja modal alat kedoktrantadioerapi mama maoooom s2020nono21\| beam modal alat kedokteran gawat darat sosomeerel gosonasra too s2020102 bejana modal alat kesehatan umum assorosasa\| aasomsas) belanja modal aat kesehatan umum lainnya asnonosasa\| aasomsas) belanja modal alattaboratotum kimia teni penyehatan zenodo\| ts00no\| beam modal alattabortotumkmia komodo\| moooono ton beam modal alattabortotum patroli sooogoo\| beam modal alattabortotum lista ss) sis) s202050n00s6\| bean modal aattabortotumtain tombol\| tamoooo\| s202050n00sa\| belanja modal unit mrtabortorumtannya sasosrasea\| spsosraso\| belanja modal alat pergi praktik sekolah bidang supa menengah tosssagoo) messsaooo\| belanja modal alat peraga praktek seolah bidang sudi keterampilan toooongoo\| moogpoooo\| bejana modal alattabortotumtingkungantiaup atas2soo\| i38m2snoop\| belanja modal alattaboratotum ekuitas airdantanah aasesongoo\| bean modaltabertorumtingkangn snsngoo\| senior\| bejana modal alt produksi pengolahan don pemuaian sooko\| asamooo\| sz01son belanja modal sur asoongoo\| asgmoo\| s20215cbooo2\| beam modal sumur pemboran sooko\| asamooo\| belanja modal alat peindungtannya songo tisoooon\| sz021sos bena modataarsan sagngoo\| sapaan\| s2021so20001\| bean moda nat penolong ooo0o\| sapporo\| bean modal parafrase produksi asso0\| sans) sz021non bean modal unit penataan proses produksi sans\| sans) s2021onore\| bean modal tanportand soagotaupmentfrtigia stsnsoo\| sans) s2021nonooos\| belanja modal rambut rambutalutinas daratannya moga soo)z02sn belanja modal pantangan mesin bud asasonooo\| snnoooo) szo2sas bean modal pertanian mesin bwd asasonooo\| sasooono) s202sns0000\| belanja modal paaltandan mesin bwd asasonooo\| sanooono) s20s0nanooos\| belanja modal bangunan gedung tempatiadah resaraszso\| 2semasa) s20301ono012\| belanja modal bangunan gedung pertokoan operasi pasa seroongoo\| ammapooo\| s20s0nono1s\| bean modal bangunan gedunguntuk penjaga tegooooo\| eoooono s20s0nonton\| belanja modal bangunan gedung garis pool sgm) sama s20301on0020\| belanja modal bangunan pemakan pertahan massage oarassss) s20301on00so\| belanja modal bangunan gedung tempat kekuatannya tomo) bamboo\| s20s01g2 belanja modal bangunan gedung tempat tinggal. savaspano\| sasaspaoo\| s20301020002\| belanja modal rumah negara golongan rossa2oo\| sasa) beam modal sama esowngoo\| gasomoooo\| s2030no20015\| belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya massa0o\| nama2oo\| s20101o2 bena modallembaan gassosasssi\| tossoseesa\| s2010noz000s\| belanja modal jembatanpadahlan kabupaten tasosasssil tosseseesa\| s20an2ongkos\| belanja modal bangunan pembavatigasi sos2asam\| ssosaoeaor\| s20anponoooa belanja modal bangunan artis lainnya arasngoo\| asrseroo\| s2oanporoooa\| belanja modal bangunan pembuang pengaman sungai to0sangat\| mm0senior\| soro2onto0s belanja modal bangunan pengaman pengamanan sungai panti mengasihi\| tergesa\| belanja modal bangunan pengaman sungai pakaian penanggulangan bencana namanya 221s7aao) s204nzosooos\| belanja modal bangunan pembawa air basi baku ss2mgo\| same) s20anporooo1\| belanja modal bangunan kembang airport sngpnass\| obamas\| s20anporoooa\| belanja modal bangunan pengaman air kota tamsogoo\| samsoooo\|lanja modalinslas berisi air kekuatannya saansaasal saaisassa\| bejana modatnsabsi airport sanroongoo\| mamamoo\| bean modalintalsi arduanganemesik samoooo\| samomooo\| belanja modal jrngantnduk dswibusi to0ooongoo\| s20ansonoooa\| belanja modal jaringan sambungan rumah rosrogoo osroooo\| belanja modal jangan air umum lainnya sis2soo\| grsaosao) sz0asn bean modal ianjaingandani gas bid eraooogoo\| ojo rsooooom\| szoasasn bean modal ianjaingandant pasi bid eraoongo\| 2rsooooom\| s2pasang00o\| belanja modal ianjaingan dani pasi bid araoongoo\| 2rsooooom\| s20honor bejana modal bahan perusahaan ternak 20novo\| s20s01cbooo1\| remaja modal buku umum 20moon\| bean modalbahan pepumakoan terskamdan bentuk wiki sion snonooo\| s20s01g20001\| beam modal audiowual songo\| sono\| bean modalbaang bercak kesenanfebudayaa dahaga ssmnooo\| soso2on benda moda' barang bercorak kesenian scooooo tscooooo\| s20s020n0001\| beta modal alar musik s20s07 bejana modal saat temp daam bekasi sasongko\| wsasooono s20sopan bejana modatasat team daam fantasi sasongko\| sasoooo) s20s0nonton1\| beam modal saat temp daam fantasi sasongko\| wsasoooo) s20ssn bejana modal saat temp lainya blue ae60cbooo\| s2osman bean modal saat temp laiyamuud a2s0photo\| s2ossnsaoo0o\| bean modal saat temp lainya blue a2ogooooo\| osmamamparrerouca ooooooooo\| 2nasi20as20\| tasks20as20\| osmawatmanser asonsnaonoo\| 250200ns210s\| tomohon200s\| an) sao20sap belanja banuankevangan khusus serah proinsiaau kabupatenfotakepada desa mesoogpnooo\| (santoso20001 belanja bantuan pasangan khusus darah provinsi atau kabupaten ktakepada desa 230n000o00\| ( aman tetra\| ca0soaps7e\| sat gaposaamnz20\| gaesenanspa\| ans2season\| bn jeemearaan lea pen rimaanpemsayaan te0s27421s20\| ast0391.70a\| 2x) soror petampauanpenerimaanpab is000000\| os) lstororoa penampakan penerimaan pad maintain adyangsah os) etotonosoooi\| penampakan penerimaan pad hasi penjualan bmd yang tdak dipisahkan soo0goo\| tso0poo0o\| kota2 pampasan penermaanfendapatan antar tooooasol tooogotantapp bertambatytsenrang totezoo menampakan penwimamnendapatan tanseranar dawan toooomooo\| tomoooorol (etongzo200o1\| #tamparan penamaan pendapatan tanieranur bawah pendapatan bagi fasi tokoh0novo\| tomooooto\| etonosonooor\|. penghematangetanja brangdanlastaang s25000novo 2925n000000\| toronto penghematangetnjabeanja modal eo00omnooo (etonoso0nze\| penghematan belanja moda jaan jaringan dantrgasi jangan emban te00oo0no00 totosos ssatenggungantetnatidat terna o0omnooo\| ono0mono\| eroososoooi\|. ssa penggungantetna tidak tenaga ooonooo\| noooooo\| tor o o\|o penermaaninaman daerah mo2o222\| genamosoa22\| jeroan pasaman dawahdaritenbaga kalangan batan bank keb) etaosnz2a\| enemosoz2a\| jetonoroo pasaman dapat dari lembaga kalangan bulan ank kab) bumn jangka menengah tenanosnz2a\| menamoso22a\| (et0101020001\|. pasaman bawah dari lembaga kalangan bukan ank kab bumn jangka menengah tenanosnz2a\| menamrosoz2a\| pama penerimaan pembiayaan 1o6327a21920\| as1o3on7oe\| ago opmertatampamemaan oomesspasa\| ao0ooooooo\| gara2ss2a0n\| sos pemeran most darah ao0komodo\| 400m00000o\| edot penyertaan modi bawah pada badan usaha daan bumi toooomooo\| e2o20po1 penyamaan mode dawatpada bumi to0000no00\| a00n000000 2020ponoooi\|. penataan mode dawahpada bumi to0000no00\| pembayaran hitam pokok utangyangatuh tempo eossaan\| too e2oge pembayaran pinjaman dri lembaga keuangan bukan bank lbb) s700srpska\| gsmaossoasn too pembayaran pinjaman lembaga keuangan bukan bank keb) bumi jangka menengah. s700supaya\| gsaossoasn too iszoaoanzsoon\| pembaruan piiamandritembugn keuangan bukan bank kbbi bumn jangka menengah sme2ss2asa\| gssessaaon\| tove umah pengotoran pembiayaan\| k00o000000\| s7a25s2a00\| son pelayan neto) kazosaarn72o\| mons2rapinoe\|gaana222o0 rton elang tt, tera urusan pemerintahan bidang loeolee\| maa kan ilo1\| \|o2 o.oo\|oo\| procrampengetotaa pen ikan .s28.8a1. ito11. \|o2 \|oo\| pengelolaan pendidikan sekolah dasar 1l0111. lo2 \|o3 pembangunan ruang guru kepala sekolah jo2 fossil belanja operasi poo tambahan penghasilan 1l0111. \|o3 lo1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo jo2 joss filo\| belanja barang dan jasa poo \|o2 fos s foz \|o1\| belanja barang c0as.ooo\| belanja barang pakai habis 60as.o00\| ilo1\| jo2\| (os fs n\|o2fo2\| belanja jasa poo (o2 (o3 \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi \|o2\|2o1 joss rfo2foa\| belanda perjalanan dinas poo 3993ss0\| \|o2 \|o2 jos \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2\|201fos islam belanja modal poo bangunan \|o2 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja jo2l2orfoaislif belanja operasi poo jo2 foalsfifoa\| belanja pegawai poo tambahan penghasilan 1l0111. loa\|s lot \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo jo2 foasfiloz\| belanja barang dan jasa poo \|o2\|2o1 fas ifo2for\| belanja barang poo 80s2800\| belanja barang pakai habis jo2 foa\|s (roz \|o2\| belanja jasa \|o2 \|oa \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi \|o2 foa s roz \|oa\| belanda perjalanan dinas poo \|o2 (oa \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2 joalslal belanja modal poo 2ssa1toko\| bangunan belanja modal bangunan 1l0111. (oz loa \|o3 \|o1 gedung belanja modal bangunan 1l0111. \|oa(s log gedung tempat kerja jo2\|201jos\| pembangunan perpustakaan sekolah jo2\|201fossil belanja operasi poo \|o2\|20r fosisfiforf belanja pegawai poo t020000\| tambahan penghasilan 1l0111. loss lo1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo t020000\| jo2 joss filo\| belanja barang dan jasa poo jo2 joss (roz for belanja barang poo belanja barang pakai habis 66181oo\| ilo1\| jo2\| (offs n\|o2foz\| belanja jasa poo 1lo1 fos \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi jo2 fos s (foz foa\| belanda perjalanan dinas1lo114. \|o2 los foa belanja perjalanan dinas dalam negeri rlo1\| jo2\| fosil2\| belanja modal poo bangunan gedung \|o2 (os (jo2l2orfosislif belanja operasi gse922s9\| ilo1\| jo2\| foefshilorf belanja pegawai tambahan penghasilan jo2 loe io1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn ito1 for fo3 (or belanja honorarium jo2 joeisfiloz\| belanja barang dan jasa bilo1f1. \|o2\| joe \|o1\| belanja barang a7soo\| \|o2 foe\|s foz (or for belanja barang pakai habis ammsool jo2 foe\|s roz \|o2\| belanja jasa jon nora2200o01e0 \|zo1 oz\|os belanja jasa konsultansi \|o2 foe\|s 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o2\| los (oz loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri pena2200toto eeteonelsinfosh sumbatan troomooal tongkol belanja hibah kepada badan, \|o2\| loee\|s los los \|o3 dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan ilo1\| jo2\| foes2\| belanja modal (or tove200no1o0 zo1 sleep\| belanja modal peralatan dan 1lo111012220. (o2\| los lo2 los belanja modal alat kantor dan rumah tangga ilo1\| jo2\| foes 2fo2fio\| belanja modal komputer (e205000. oe\|ro komputer komputer zo1 joe leos\| belanja modal gedung dan kan bangunan \|zo1 joe sea dal bangunan kan \|o2 los (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja 1lo114. \|o2 joe \|o3 foa belanja modal tugu titik kontrol pasti (or tone200no1o0 \|zo1 joe eos belanja modal tugu tanda kan \|o2\| loe loa \|o1 belanja modal jalan dan jembatan bilo1f1. \|o2 joe foa \|or \|or belanja modal jalan ol. po00000\| ilo1\| jo2\| foes 2foto2\| belanja modal bangunan air ol. belanja modal bangunan jo2 loe \|oa \|o2 lo4 pengaman sungai pantai dan penanggulangan bencana alam \|o2 loe \|o2 belanja modal bangunan air bersih air baku jo2\|201jos\| rehabilitasi sedang berat ruang kelas jo2 fossil belanja operasi polo1\| jo22o1 fosfsiforf belanja pegawai poo a39solo\| tambahan penghasilan 1lo111012220. (o2\| logis \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn ito1 jo2 joss for fo3 (or belanja honorarium poo a39solo\| jo2 fosisfiloz\| belanja barang dan jasa poo bilo1f1. \|o2\| joss \|or\| belanja barang poo ito1\| joss \|o2 fo1 for belanja barang pakai habis jo2 fos\|s (roz \|o2\| belanja jasa \|o2 loss lo2 belanja jasa konsultansi konstruksi \|o2 fos s foz \|oa\| belanda perjalanan dinas poo 1lo114. \|o2 los loa belanja perjalanan dinas dalam negeri rlo1\| jo2\| fosil2\| belanja modal poo) bangunan jo2 (os (o3 belanja modal bangunan gedung \|o2 los \|o3 \|o1 (ox belanja modal bangunan gedung tempat kerja jo2\|201fui islam belanja operasi poo .0s0\| tambahan penghasilan 1lo111012220. (o2 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo 3a0000\| \|o2\|201f11 isfifoz\| belanja barang dan jasa poo 212550s0\| ilor\| jo2\| (rs fosfor belanja barang poo belanja barang pakai habis \|o2\| f11 rfo2fo2\| belanja jasa poo \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi jo2 info \|oa\| belanda perjalanan dinas poo 1lo114. \|o2 log lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilor1012220000100 joz\| (nn isle01t2\|lil belanja operasi ilo1\| jo2\| (r2fshiloif belanja pegawai u9a00000\| tambahan penghasilan 1lo111012220. (o2\| \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1 belanja honorarium ugaooooo\| jo2 mt2\|filo\| belanja barang dan jasa ilo1\| jo2\| (2s fo2fon belanja barang belanja barang pakai habis jo2 mt2 s roz \|o2\| belanja jasa cs292000\| (or tone200no1o0 \|zo1 eos belanja jasa konsultansi kan jo2 mt2\|s info \|oa\| belanda perjalanan dinas jo2 to2 loa (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1\| jo2\| fr2fsl2\| belanja modal \|. (or tone200no1o0 zo1 scenes\| mod gedung dan kan \|zo1 eos sea dal bangunan kan \|o2\| (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja\|201fta\| lol pengadaan mebel sekolah poo) jo2 \|201ftalslil belanja operasi poo 38a7aas0\| \|o2\| fra isfiforf belanja pegawai poo tambahan penghasilan 1l0111. (ras lot \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo jo2 tas filo\| belanja barang dan jasa poo 2249aas0\| \|o2 fta\|s foz fox belanja barang belanja barang pakai habis \|o2 jta\|s (foz \|oa\| belanda perjalanan dinas poo ang9also\| \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2\|201faisal belanja modal (oo) 1l0111. o2\| (ras lo2 \|os belanja modal alat kantor dan rumah tangga jo2 \|201le2isil belanja operasi poo \|o2\|2or fe2 isfiloz\| belanja barang dan jasa poo 1ag1350\| \|o2 ioz fox belanja barang poo 9a9a700\| belanja barang pakai habis 9a9a700\| \|o2\|2o1 f22 rfo2foa\| belanda perjalanan dinas poo z9966s0\| \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2 \|201le2\|seal belanja modal poo) 'si2z20oo01oo zam felslloe\| mampkatarasandan 2ameonoo 20s0no\| \|o2 (s2 foz \|to\| belanja modal komputer komputer \|o114. \|o2 penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik jo2 \|201esislil belanja operasi jo2 less filo\| belanja barang dan jasa \|o2\|2o1 ifo2for\| belanja barang belanja barang pakai habis belanja jasa kantor poo00000\| \|o2 roz \|oa\| belanda perjalanan dinas of. \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri lzo1les\| ppp pembinaan minat, bakat dan kreativitas kan jo2l2orlesislif belanja operasi jo2 \|esisfiloz\| belanja barang dan jasa \|o2 \|es (roz fox belanja barang belanja barang pakai habis belanja jasa kantor esosoooo\| bangunan bangunan indy \|o2 \|es s ((o2 loz los untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakatjo2 to2 los (ox diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat \|o2\| \|o2 belanja modal alat kedokteran dan kesehatan jo2 to2 \|o7 iox belanja modal alat kedokteran 1lo111012220. \|o2 las lo2 i19 belanja modal peralatan olahraga 1lo11101. lo2 las lo2 \|o1 belanja modal peralatan olahraga penyediaan pendidik dan tenaga lo2 kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar \|o2\|201fzelslif belanja operasi jo2 jeeisfiloz\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis t000000\| of. ilor\| jo2\| (2efsnlo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor pengembangan karir pendidik dan 1l0111. lo2 tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar ilor1012220000100 jo2\| ishi belanja operasi sama9000\| jo2 \|e7\|filo\| belanja barang dan jasa 837a9000)\| info1\| jo2\| (27fs n ozon belanja barang belanja barang pakai habis @0c1300o0\| belanja jasa kantor (s0000o\| kam smarasandn k00mo0\| usia\| \|o2 \|e7\|s lo2 los untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat belanja uang yang \|o2 \|o2 (os \|o1 diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat \|o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah rlo1\| jo2\| asfshal belanja operasi eaooeso\| \|o2\|2o1 fes\|filo\| belanja barang dan jasa @2tools\| belanja barang pakai habis belanja jasa kantor of. poo \|o2\|2on fes\|s ifo2soal belanda perjalanan dinas earoosso\| jo2 to2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2\|201jeo\| pengelolaan dana bos sekolah dasar rlo1\| jo2\| \|asfshal belanja operasi \|o2\| fes isfiforf belanja pegawai 499799o444\| agro924an\| \|o2 jeo\|s (for \|as\| belanja pegawai bos dg9za92aan\| belanja pegawai bos g9za924a\| jo2 jeoisfiloz\| belanja barang dan jasa \|o2 jeo\|s foz \|ss\| belanja barang dan jasa bos belanja barang dan jasa kan ilor10122200001. joz\| isle\| belanja modal sleep\| belanja modal peralatan dan kazo1 lea\| belanja modal peralatan dan kan belanja modal peralatan dan 1lo111. \|o2 \|o2 isa pena jo2 jeoislafos\| belanja modal aset tetap lainnya \|o2\| los leg belanja modal aset tetap lainnya bos jo2\| los lee iss belanja modal aset tetap lainnya bos \|o2\| peningkatan kapasitas pengelolaan dana bos sekolah dasar jo2l2or\|3o\|slf belanja operasi jo2 3ofsfifoz\| belanja barang dan jasa \|. info1\| jo2\| (20fs foto1 belanja barang belanja barang pakai habis \|o2 \|3o\|s (roz \|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o2\|2o1 rfo2soal belanda perjalanan dinas zo3z000\| \|o2\| (oz loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2\|201s1 isil belanja operasi poo ilor1. jo2\| ja1 ishafoa\| belanja pegawai poo t020000\| tambahan penghasilan 1lo11101. (oz \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1\| belanja honorarium poo jo2 filo\| belanja barang dan jasa poo info1\| jo2\| (sn fo2fon belanja barang poo \|o1\| belanja barang pakai habis \|o2 roz \|o2\| belanja jasa poo \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi \|o2 ioz \|oa\| belanda perjalanan dinas jo2 to2 belanja perjalanan dinas dalam negeri rlo1\| jo2\|2o1 (1fsl2\|pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama \|o2\| pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah jo2 t2\|seal belanja operasi d6s6zos9\| tambahan penghasilan 1lo11101. (oz \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium jo2 mt2\|filo\| belanja barang dan jasa bilo1f1. jo2\| (2s for\| belanja barang @sen2og\| belanja barang pakai habis jo2 mt2\|s roz \|o2\| belanja jasa \|. \|o2 lo2 belanja jasa konsultansi konstruksi jo2 mt2\|s roz \|oa\| belanda perjalanan dinas a99a7s0\| \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1\| jo2\| jr2sla\| belanja modal 'mizzznononoo (oresehiaslafoe\| ana" mas) says los belanja modal alat kantor dan rumah tangga ulu1 oiv nro pvs fe@ @zixuaifez\|oe laba dam laboratorium 1l011101. \|o2 \|o3 belanja modal alat peraga praktek sekolah ilo1\| jo2\| (2s l2lo2fio\| belanja modal komputer komputer komputer leos\| belanja modal gedung dan kan bangunan \|o2\| (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja jo2 \|o1 \|o2 belanja modal bangunan gedung tempat tinggal \|o2 \|o3 log belanja modal tugu titik kontrol pasti (or tone200no1o0 belanja modal tugu tanda kan ilo1f1. \|o2\| r2\|sl2goals2\| belanja modal bangunan air ta9939400\| opo belanja modal bangunan jo2 \|oa lo2 lo4 pengaman sungai pantai dan penanggulangan bencana alam \|o2\|2o2fiaisfaf belanja operasi poo 24987a100\| info1\| jo2\| (rafshilorf belanja pegawai poo tambahan penghasilan \|o2 iia\| \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo jo2 ptalsfiloz\| belanja barang dan jasa ilo1\| jo2\| (ras) \|o2fon belanja barang poo belanja barang pakai habis \|o2\|2o2 fra nfo2fo2\| belanja jasa poo \|o2 ira lo2 belanja jasa konsultansi konstruksi \|o2 jta\|s info \|oa\| belanda perjalanan dinas poo \|o2\| (aa lo2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1\| jo2\| transl2\| belanja modal poo 3s70. bangunan \|o2 \|o3 \|o1 (ox belanja modal bangunan gedung tempat kerja 1l011101. (oz rehabilitasi sedang berat ruang unit kesehatan sekolah jo2 mtelslil belanja operasi poo age0o00\| tambahan penghasilan \|o2 i16\| \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo 3a0000\| \|o2\| \|re\|filo\| belanja barang dan jasa poo 1lo114. \|o2 \|oz \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi rlo1\| jo2\| (else\| belanja modal bangunan \|o2\| \|o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung2\| (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja jo2 fi7islam belanja operasi poo tambahan penghasilan \|o14. \|o2 \|o1 (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium jo2 \|i7 filo\| belanja barang dan jasa poo jo2 ioz \|o2\| belanja jasa poo \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi bilo1f1012220000100 jo2\| ji7 isle\| belanja modal poo bangunan \|o2\| (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja nlo1\| jo2l202ral rehabilitasi sedang berat laboratorium jo2\|202htsislil belanja operasi tambahan penghasilan 1lo14. \|o2 jas \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo e8000oo\| jo2 mte filo\| belanja barang dan jasa poo \|o2\| \|rs\|s ifo2fo2\| belanja jasa poo jo2 \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi info1\| jo2\| jrsfsl2\| belanja modal poo oe aoefelelefo ban tan bangunan \|o2\| laso2resistif belanja operasi info1\| jo2\| jzafshilorf belanja pegawai dsassooo\| tambahan penghasilan 1lo114. \|o2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium dsassooo\| jo2 jeasfiloz\| belanja barang dan jasa ilo1\| jo2\| \|2afs ilo2 belanja barang era9zs9\| belanja barang pakai habis era9zs9\| \|o2\|2o2 fea info2fo2\| belanja jasa esscoooog\| (or tone200no1o0 \|zo2 eos belanja jasa konsultansi kan uksi \|o2 jea\|s info \|oa\| belanda perjalanan dinas aso0oo4oo\| \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri nlo1\| jo2\| j2adsl2\| belanja modal \|ea leos\| belanja modal gedung dan kan bangunan ses for gama bangunan \|o2 \|o1 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja rlo1\| jo2l202\|2s\| pengadaan mebel sekolah poo jo2 \|202esislil belanja operasi poo 3a0000\| tambahan penghasilan 1lo14. \|o2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya as1\|o1 belanja honorarium poo 3a0000\| ilo1\| jo2\| \|asal2\| belanja modal poo 7ss97a000\| jo2 los belanja modal alat kantor dan rumah tangga jo2 jssislil belanja operasi poo tambahan penghasilan 1l0111. (o2 lo1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo e8000oo\| \|o2\| 3s isfiloz\| belanja barang dan jasa poo ilo1\| jo2\| (3s (sn ozon belanja barang poo belanja barang pakai habis \|o2\| \|3s ifo2foa\| belanda perjalanan dinas poo so000oo\| \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri nlo1\| jo2\| jasfsl2\| belanja modal poo 'mr2zzoooo1oo oz 2w lle\| ken katarasandan sma) \|o2\| (oz belanja modal alat laboratorium jo2 (o2 fog belanja modal alat peraga praktek sekolah bilo1f1. \|o2\| (sl2fo2 \|to\| belanja modal komputer poo komputer \|o2\| penyelengaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik jo2 sesil belanja operasi tambahan penghasilan 1l0111. (o2\| io1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn jo2 jselsfiloz\| belanja barang dan jasa ilor\| jo2\| (es fo2fo1 belanja barang belanja barang pakai habis \|o2 \|se\|s foz \|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o2\| \|se\|s ifo2soal belanda perjalanan dinas \|o2 \|oz \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri lzo2 pembinaan minat, bakat dan kreativitas kan sesal belanja operasi c38izo00\| \|o2\|2o2 (se\|filo\| belanja barang dan jasa 6381z0oo\| info1\| jo2\| (asn for belanja barang belanja barang pakai habis \|o2\| \|3e\|s ifo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor belanja sewa gedung dan 1l0111. (oz io2 \|o2 ios bangunan kanya hoon serta\| \|o2\|2o2 (se\|s rfozfoal belanda perjalanan dinas @38a00o9\| jo2 to2 io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa 1l0111. (o2\| lo2 \|os untuk diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat b !\|o2 \|o2 ios (ox diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat penyediaan pendidik dan tenaga 1l0111. lo2 kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama jseislil belanja operasi ol. jo2 so\|filo\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis \|o2\|2o2 \|se\|s rfo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor pengembangan karir pendidik dan 1l0111. lo2 \|ao tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama jo2 \|202f4o\|sil belanja operasi jo2 f4o\|filo\| belanja barang dan jasa \|o2\| jao\|s (ifo2for\| belanja barang is21000\| belanja barang pakai habis \|o2 ao\|s foz \|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor sewa gedung dan kan \|o2 ao\|s foz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o2\| laos \|o2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2 pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah jo2l2o2jatislaf belanja operasi ). po00000\| jo2 \|202jat isfiloz\| belanja barang dan jasa po) belanja barang pakai habis po00000\| belanja jasa kantor \|o2 fat ifo2 \|oa\| belanda perjalanan dinas po) \|o2\| \|o2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2\| \|a2 pengelolaan dana bos sekolah menengah pertama jo2 \|202a2isil belanja operasi \|o2\| isfiforf belanja pegawai \|o2 \|a2 fon \|as\| belanja pegawai bos belanja pegawai bos \|o2\| \|filo\| belanja barang dan jasa \|o2 foz \|ss\| belanja barang dan jasa bos belanja barang dan jasa kan jo2l2o2 sesal belanja modal sleep\| belanja modal peralatan dan kan \|o2\| l42 lo2 belanja modal peralatan dan mesin bos belanja modal peralatan dan 1l0111. (o2\| \|a2 loz isa \|se belanja 792a88.s24\| jo2 \|slalom\| belanja modal aset tetap lainnya @rasa950\| 1lo11101. \|o2 \|a2 los lsg belanja modal aset tetap lainnya bos 1lo11101. \|o2 los isa iss belanja modal aset tetap lainnya bos peningkatan kapasitas pengelolaan lo2\| \|a3 ninnin saka men enh pertama jo2l2c2fasislif belanja operasi jo2 jess filo\| belanja barang dan jasa 255202s0\| \|o2 jas info \|on belanja barang aaz2000\| belanja barang pakai habis 4a720o0\| \|o2 jas (roz \|o2\| belanja jasa poo belanja jasa kantor poo jas foz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o2\| \|o2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1f1. \|o2\| jas sl2fo2 \|to\| belanja modal komputer komputer alor\| jo2lzo2\|aal rehabilitasi sedang berat ruang jo2l2o2jaaislaf belanja operasi poo tambahan penghasilan \|o2 laa \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo 3a0000\| jo2 jaaisfiloz\| belanja barang dan jasa poo \|o2\| jas (ifo2fo2\| belanja jasa poo \|o2 laa \|o2 \|oz belanja jasa konsultansi konstruksi info1\| jo2\| \|asla\| belanja modal poo bangunan \|o2\| laa \|o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung \|o2\| laa (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja \|o2\|2o2fasislif belanja operasi poo tambahan penghasilan \|o2 las \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo 3a0000\| jo2 jasisiloz\| belanja barang dan jasa \|o2\| las \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi ilo1\| jo2\| \|asal2\| belanja modal poo bangunan belanja modal bangunan jo2 las \|o3 \|o1 gedung jo2 jas to3 \|o1 (ox belanja modal bangunan gedung tempat kerja celzesloo\| gen pendidikan anak usia dini pembangunan gedung ruang jo2 kelas ruang guru paud jo2 forislil belanja operasi poo jo2 for filo\| belanja barang dan jasa poo \|o2\| fo1 rfozfo2\| belanja jasa poo \|o2 (oz belanja jasa konsultansi konstruksi rlo1\| jo2\| oral2\| belanja modal poo bangunan \|o2 \|o1 belanja modal bangunan gedung \|o2 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja \|o2\| \|o2 pembangunan sarana, prasarana dan utilitas paud jo2l2o3foz isi belanja operasi sooooog\| jo2 fo2\|filo\| belanja barang dan jasa @o00000\| belanja barang pakai habis \|o2 fo2 foz \|o2\| belanja jasa @o0000o9(or tone200no1o0 \|zo5 belanja jasa konsultansi kan \|o2 fo2 roz \|oa\| belanda perjalanan dinas go7roo\| poo 1lo114. \|o2 lo2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja hibah kepada badan, \|o2\| lo2\|215 los ios dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan ilor1012220000100 jo2\| jo2\|sle\| belanja modal s10413249\| \|o2\| (o2 \|o2 belanja modal alat laboratorium 1lo11101. \|o2\| \|oz los \|o3 belanja modal alat peraga praktek sekolah leos\| belanja modal gedung dan kan bangunan \|zo5oe sea dal bangunan kan \|o2\| (oz (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja 1lo114. \|o2 \|o2 \|o3 foa belanja modal tugu titik kontrol pasti rehabilitasi sedang berat jo2 \|o3 gedung ruang kelas ruang guru m16 paud jo2 fossil belanja operasi poo mo00000\| \|. jo2 joss fifa\| belanja barang dan jasa poo mo00000\| \|. \|o2 jos rfo2fo2\| belanja jasa poo (oz (o3 \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi ilo1\| jo2\| fosil2\| belanja modal oe aoofoolelefo ban tan bangunan \|o2\| (o3 (o3paud jo2 joalslil belanja operasi s000000\| \|o2\| foa\|filo\| belanja barang dan jasa @soo0ooo\| belanja barang pakai habis eyes1oo\| po0000\| \|o2 oa\|s ioz \|o2\| belanja jasa s000000\| (or tone200no1o0 \|zo5 eos belanja jasa konsultansi kan \|o2 foa s foz \|oa\| belanda perjalanan dinas poo \|o2\| loa (oz loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1f1012220000100 jo2\| joa\|sle\| belanja modal zone leos\| belanja modal gedung dan kan bangunan \|zo5 sea dal bangunan kan \|o2\| loa (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja alor\| o12220000100 jo2l2o3fo7f pengadaan mebel paud poo rlo1\| jo2\| \|o7fsl2\| belanja modal1l0111. (o2 loz belanja modal alat kantor dan rumah tangga 1l0111: \|o2 pengadaan alat praktik dan peraga siswa paud jo2 mt2\|seal belanja modal poo \|o2 \|o2 belanja modal alat laboratorium 1l0111. (o2 io2 los belanja modal alat peraga praktek sekolah penyediaan pendidik dan tenaga kudis kependidikan bagi satuan paud kudis men \|o2\|203asiklik belanja operasi jo2 isis filo\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis t000000\| of. ilor\| jo2\| lists n\|o2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor ol. pengembangan karir pendidik dan 1l0111. lo2 tenaga kependidikan pada satuan pendidikan paud ilor1. jo2\| henshin belanja operasi az8ooo\| jo2 elsfiloz\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis poo0000\| \|o2 jte\|s roz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o2 \|o2 jos \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2\| pembinaan kelembagaan dan manajemen paud ilo1\| jo2l20o3 vishal belanja operasi asamooo\| jo2 \|i7filo\| belanja barang dan jasa as2moon\| ilo1\| jo2\| (17s n fo2foa belanja barang dasasooo\| belanja barang pakai habis dasagooo\| jo2 info \|o2\| belanja jasa daa20000\| belanja jasa kantor etooooo\| bangunan bangunan \|o2 rfo2soal belanda perjalanan dinas \|o2 \|o2 \|oa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2 lo2 belanja modal peralatan olahraga jo2\|2o3his\| pengelolaan dana bop paud rlo1\| jo2\| fisfshil belanja operasi gao7solo\| jo2 mte filo\| belanja barang dan jasa gao7solo\| bilo1f1. \|o2\| jrs\|s fo2 or\| belanja barang aresmrooo\| belanja barang pakai habis ilor1. jrs\|s fo2 lo2\| belanja jasa poo belanja jasa kantor poo jo2 lts swifts\| belanja hibahs jos \|o3 dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan ilo1f1012220000100 jo2\| jrs\|sle\| belanja modal poo 1lo111012220. (o2\| lag los belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor 1l01 \|o2 \|o2 belanja modal alat laboratorium 1l011101. \|o2\| (is \|o2 \|o3 belanja modal alat peraga praktek sekolah2\|2oaz\|slf belanja operasi asoooooo\| \|. jo2 \|20a fo2\|filo\| belanja barang dan jasa dsooooog\| belanja barang pakai habis po) \|o2 .0a fo2 foz \|o2\| belanja jasa dsooooog\| (or tone200no1o0 \|zoa joe eos belanja jasa konsultansi kan \|o2\|2oa foz nfo2soal belanda perjalanan dinas \|o2 (o2 \|o2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilor\| jo2\|20afozfsl2\| belanja modal 'mizzznononoo (reos safe ana" sama\| wnmoso\| \|o2 (oz (oz belanja modal alat laboratorium 1lo11101. \|o2\| \|oz \|o2 los \|o3 belanja modal alat peraga praktek sekolah ilo1\| jo2\|20a (oz (s2 lo2fio\| belanja modal komputer bo0000000\| komputer leos\| belanja modal gedung dan kan bangunan \|zo1oe sea dal bangunan kan \|o2 (oz (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja rehabilitasi sedang berat jo2 \|o3 gedung ruang kelas ruang guru pendidikan nonformal kesetaraan jo2\|2oafosislif belanja operasi poo jo2 \|20a joss filo\| belanja barang dan jasa poo jo2 .0a \|os (oz \|o2\| belanja jasa jo2 \|o3 lo2 belanja jasa konsultansi konstruksi rlo1\| jo2\|z0afosfsl2\| belanja modal poo oe aosolelefoa ban tan bangunan \|o2 \|o1 belanja modal bangunan gedungsekolah nonformal kesetaraan \|20a joalslil belanja operasi as00ooo\| jo2 \|20a joasifoz\| belanja barang dan jasa as000ooo\| belanja barang pakai habis poo)2 loa \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi \|o2 .0a offs foz \|oa\| belanda perjalanan dinas mason\| 1l0111: \|o2 \|o2 \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ilor\| jo2\|20a foafsl2\| belanja modal a9sesi40o0\| bangunan jo2 joa (o3 belanja modal bangunan gedung jo2 loa io1 belanja modal bangunan gedung tempat kerja 1l011101. pengadaan mebel pendidikan nonformal kesetaraan ilo1\| jo2\|2oaforfsl2\| belanja modal poo 1l0111. (oz loz belanja modal alat kantor dan rumah tangga 1lo11101. jo2 pengadaan alat praktik dan peraga siswa nonformal kesetaraan ilo1\| jo2lzoaanfsla\| belanja modal 'naz2moores jelas (nol vesaraaandan eco sam jo2 lo2 belanja modal alat laboratorium 1l011101. lo2\| \|o2 \|o3 belanja modal alat peraga praktek sekolah ilor\| jo2\|2oa far (s2 fo2fio\| belanja modal komputer poo komputer pembinaan kelembagaan dan \|o114. jo2 manajemen sekolah nonformal kesetaraan jo2 fteslil belanja operasi jo2 mte\|filo\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis ol. po) belanja jasa kantor of. po0000\| \|o2 fte\|s foz \|oa\| belanda perjalanan dinas of. poo) jo2 to2 \|oa (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1f1. joz\|20a ire\|slides\| belanja hibah a00000\| poo belanja hibah kepada badan, jo2 los \|os \|o3 dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan ilo1\| jo2lzoafisf pembangunan laboratorium poo jo2 \|20ahisislal belanja operasi poo jo2l2oa his isfiloz\| belanja barang dan jasa poo jo2 \|20a iss (roz \|o2\| belanja jasa poo jo2 \|o2 \|o2 belanja jasa konsultansi konstruksi ilo1\| jo2loa isla\| belanja modal poo bangunan jo2 (o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung jo2 \|o1 (ox belanja modal bangunan gedung tempat kerja program pendidik dan tenaga kependidijoa (o1 dan tenaga kependidikan satuan nan pendidikan dasar, paud, dan nanga naa pendidikan nonformal kesetaraan soal2orforislil belanja operasi tad00. opo joa fo1 filo\| belanja barang dan jasa poo belanja jasa kantor201forislil belanja operasi 8s202000\| jo1 fo1 sifon\| belanja barang dan jasa 8s202000\| \|o1 fo1 1fo2for\| belanja barang @aorasoo\| belanja barang pakai habis eao79s00\| \|o1 fo1 (foz \|o2\| belanja jasa @soo00\| belanja jasa kantor @as0000\| jo1 fo1 foz \|oa\| belanda perjalanan dinas @972s00\| \|o2 jos (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o1 \|o2 koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd \|or\|2orfozislif belanja operasi 199o9400\| opo jo1 fo2\|filo\| belanja barang dan jasa opo belanja barang pakai habis 199o9400\| opo koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd \|201josislil belanja operasi po00000\| jo1 foeisfiloz\| belanja barang dan jasa oricon2222on010o neon oof tran tssanoaf asa, jo1 foe\|s foz for for belanja barang pakai habis \|201foz\| evaluasi kinerja perangkat daerah ol. \|or\|2o1fo7isi belanja operasi of. po00000\| for filo\| belanja barang dan jasa ol. belanja barang pakai habis of. po00000\| rlzseloo\| administrasi keuangan perangkat kan \|202jo\| penyediaan gaji dan tunjangan asn jorge2forislif belanja operasi jo1 for fifa\| belanja pegawai \|zo2 for. belanja gaji dan tunjangan kan belanja gaji pokok asn belanja tunjangan keluarga kan \|o1 \|o1 \|oa belanja tunjangan fungsional asn jo1 (o1 \|o1 (os belanja tunjangan fungsional umum asn \|zo2 belanja tunjangan beras ken \|o1 \|o1 \|o7 belanja tunjangan ph tunjangan khusus asn \|zo2 belanja pembulatan gaji 1 \|o1 \|o1 belanja lurah jaminan kesehatan asn \|o1 fo1 belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn \|o1 belanja iuran jaminan kematian asn belanja lurah simpanan lo1 for peserta tabungan perumahan rakyat asn jon nora2200o01e0 \|zo2 ons oz) belanja tambahan penghasilan tambahan penghasilan \|o1 \|o1 \|o1 \|o1 berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan jo1 \|o1 \|o1 \|o2 berdasarkan kondisi kerja asn tambahan penghasilan jo1 \|o1 \|o1 \|o2tunjangan profesi jo1 \|o1 \|o1 curi tpg) prop belanja tunjangan khusus \|o1 \|o1 \|o3 \|oa gun tkg) ned belanja tambahan jo1 \|o1 \|o1 \|os penghasilan tamsil) guru pns pelaksanaan ketatausahaan dan (enfionaz2nono1o ala pengujian verifikasi keuangan skpd hoo asas ilor1012220000100 \|2o2 ishi belanja operasi ol. po00000\| bilo1\| jor\| osshilorf belanja pegawai ol. tambahan penghasilan \|o1(enfionaz2nono1o akal keuangan akhir tahun skpd winsskni smo0\| rlo1\| joel2o2 osfshil belanja operasi ol. ilo1\| jor\| josfshilozf belanja barang dan jasa ol. po) \|o1 belanja barang pakai habis ol. po0000\| belanja jasa kantor ol. koordinasi dan penyusunan laporan \|o7 keuangan bulanan triwulanan semester skpd rlo1\| jor202 ozfshal belanja operasi bilo1f1012220000100 \|o1 \|o7\|life2\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis ol. belanja jasa kantor ol. administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah rekonsiliasi dan penyusunan laporan (or tone200no1o0 jzosles\| rekosias dan penyusunan mesaneool m250st00 sess ilo1f1012220000100 for fossil belanja operasi ilor\|o12220000100 jor\|2osfosshnfor\| belanja pegawai 2s200000\| tambahan penghasilan \|o1 los (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn rlo1\| jor\| offs ilo belanja barang dan jasa irlorfo12220000100 jor (os (s n london\| belanja barang setatsoo\| i1\|o1 belanja barang pakai habis s2a21600\| po) nilon\|o12220000100 jor fos(s r loaf2\| belanja jasa \|1lo1\| belanja jasa kantor of. po0001 fos s (foz foa\| belanda perjalanan dinas jo1 \|o2 jos (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri ilo1) \|or\| \|oo\| administrasi umum perangkat daerah jo1 (o1 penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor jor\|2fosfor\|slf belanja operasi aesooooo\| \|20efo1 sifon\| belanja barang dan jasa desooooo\| jo1 fo1 (roz fox belanja barang 4s00000\| belanja barang pakai habis 4s00000\| belanja jasa kantor a2c00ooo\| \|20for\|seal belanja modal poo 1lo111012220. (ot lo2 los belanja modal alat kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor \|or\|2fosfor\| penyediaan bahan logistik kantor 10s2000\| jo1 \|20e joalslil belanja operasi jo1 joasfifoz\| belanja barang dan jasa jo1 foa\|s foz fox belanja barang belanja barang pakai habis belanja jasa kantor ol. lzooles\| penyediaan barang cetakan dan kan penggandaan \|20efosislil belanja operasi \|o1\|20e joss fifa\| belanja barang dan jasa jo1 joss (roz fox belanja barang belanja barang pakai habis \|o1 joss 1foz \|o2\| belanja jasa sewa aset tetap kan 1lo111012220. lot penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan \|20ejosislil belanja operasi a1980000\| poo000\| \|o1\|20e fos\|filo\| belanja barang dan jasa ol. ovezeomooia leaf aktor) aral \|o1 .0e joss foz (oz \|or belanja jasa kantor a1980000\| poo000\| jo1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|20eosislil belanja operasi jo1 fos filo\| belanja barang dan jasa \|or \|2oe joss nfo2soal belanda perjalanan dinas jo1 log tjos\| pengadaan mebel \|. \|o1 \|207ofisial belanja modal \|. o\|zo1os efek\| belanja modal peralatan dan kan (ot los los belanja modal alat kantor dan rumah tangga modal alat rumah loreal pengadaan peralatan dan mesin ken ini \|207joeislal belanja modal o\|zo1oelslefee\| belanja modal peralatan dan kan 1lo111012220. (ot los lo2 los belanja modal alat kantor dan rumah tangga \|o1 foe s foz \|io\| belanja modal komputer\|zo7oe eor\| belanja modal komputer kan belanja modal peralatan 1l0111. o1 los loz \|o2 komputer pengadaan sarana dan prasarana (ot pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya jo1 tts filo\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai habis po) \|o1 (os belanja modal alat kantor dan rumah tangga kkapmoadmt ansooal wol penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah jor\|zoologi\| penyediaan jasa surat menyurat 17aa20000\| opo \|20sforislil belanja operasi for \|sifon\| belanja barang dan jasa po00001\| belanja barang pakai habis po) belanja jasa kantor ita20000\| 1l0111. \|o1 lo2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik fozislil belanja operasi po000001\| \|or\|2fosfor\|filo\| belanja barang dan jasa poo000\| belanja jasa kantor \|o1 \|o3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor fossil belanja operasi ol. po) jo1 joss filo\| belanja barang dan jasa of. po0000\| belanja jasa kantor of. po0000\| 'mazzooooroo jabal gegasowiwaranenan umum sono) sos000a\| loo jo1 foalslil belanja operasi of. po0000\| \|or\|2fosfor\|filo\| belanja barang dan jasa ol. po00000\| jon \|2os joa\|s (ro2 or\| belanja barang soo0000o0\|\|20sforislil belanja operasi of. jo1 fo1 filo\| belanja barang dan jasa of. belanja barang pakai habis a1070000\| po000\| belanja jasa kantor poo jo1 \|o2 \|o2 \|o2 belanja lurah jaminan asuransi \|o1 fo1 foz \|o3\| belanja pemeliharaan po) jo1 \|o2 \|20sfozislil belanja operasi1 foz\|sifon\| belanja barang dan jasa jon \|2os jo2 s r\|o2 or\| belanja barang arassooo\| poo belanja barang pakai habis po00000\| belanja jasa kantor \|o1 foz ifo2fos\| belanja pemeliharaan jo1 (o2 \|o2 \|o3 \|o2 belanja pemeliharaan peralatan dan mesin cooled\| narayan peralatan dan mesin kan \|20sjosislil belanja operasi 3142s00\| \|orl2lolos isfiloz\| belanja barang dan jasa 3142s00\| jo1 joss foz \|o3\| belanja pemeliharaan 3142s00\| jo1 loe \|o2\|20sfosisfil belanja operasi \|or\|2o9fos\|sifon\| belanja barang dan jasa \|. jo1 joss (roz fox belanja barang jo1 joss foz (oi \|or belanja barang pakai habis \|zoo belanja barang tak habis ken \|o1 joss (roz \|o3\| belanja pemeliharaan \|o1 log \|o2 \|o3 \|o3 belanja pemeliharaan gedung dan bangunan urusan pemerintahan bidang loeolee\| pameran aan kan2l2211012220. lo2 (ot pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya jo2 jorislil belanja operasi es600s0o\| jo2 jo1\|filo\| belanja barang dan jasa uss00s00\| \|o2\|2o2 fo1 ifo2foa\| belanja barang asosesoo\| belanja barang pakai habis @8086s00\| jo2 \|o1 foz \|o2\| belanja jasa @ooo00oo\| belanja jasa kantor @oorlog\| belanja sewa peralatan dan kan \|o2 \|o1 info \|oa\| belanda perjalanan dinas eosiwooo\| 2l2211. lo2\| \|o1 \|o2 foa belanja perjalanan dinas dalam negeri jo2 jo1\|files\| belanja hibah belanja hibah kepada badan, \|o22l2211. (oz los los lo2 sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar jo2 jo1\|seal belanja modal poo \|o2 \|o1 (oz belanja modal alat kantor dan rumah tangga \|o2 \|o2 belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar \|o2 \|o1 foz joe \|or belanja modal alat studio jo2 jo1 slalom\| belanja modal aset tetap lainnya 2l2214. (oz los lo2 belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga2l2211. lo2 \|o1 los \|o2 belanja modal barang bercorak keseni\|o3 sumber daya manusia kesenian tradisional 2lz2\|no12220000100 jo3l201forfshal belanja operasi go0s000\| jos fo1\|filo\| belanja barang dan jasa g00s000\| \|o3 fo1 foz fox belanja barang solo\| belanja barang pakai habis 9a00o0\| \|o3 fo1 foz \|o2\| belanja jasa gaooooo\| belanja jasa kantor gaooooo\| \|o3 2o1 fo1 rfo2soal belanda perjalanan dinas poo0000\| 2l2211. lo3 \|o1 \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri jos \|201fo1\|seal belanja modal poo \|. fo1 \|o2 belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar \|o3 fox fog \|o1 belanja modal alat studio solo.ooo\| \|.jos \|202jo2\| pengembangan cagar budaya of. po0000\| jos jo2isil belanja operasi of. po0000\| belanja hibah kepada badan, los \|s ios \|os sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar jumlah belanja total surplus ( defisit) oloofro12z00notoooolonnfoofe tt. remas awbertambah berkurang) torjtozo0000001 eoofoofa tt. pendaratan dara inhasmomonaloalo\| ggemann ago wae iron\| joolooo oofalifoa\| lain lain pad yang sah ol. iron foofooo fosfat1foa \|re\| pendapatan blue of. po000000\| jumlah pendapatan) . joofiazmanooootowe oofooofon pertaniiron foz\| fis ision foz\| islam belanja modal \|o212. \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin angkutan belanja modal alat angkutan darat bermotor belanja modal alat \|o2 los kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor pengadaan alat kesehatan alat penunjang natal ! medik fasilitas pelayanan kesehatan iron foz\| ftalslaf belanja modal \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o2 \|o2 \|o7 kedokteran dan kesehatan (oz belanja modal alat kedokteran \|o2 belanja modal alat laboratorium belanja modal los unit alat laboratorisehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv2 \|o3 pelayanan fasilitas kesehatan \|o3ron for for isil belanja operasi iron t020000. fox for isfifoa\| belanja pegawai\|o1 (ox \|o1 foa tunjangan fungsional asn belanja \|o1 ios kakak umum asn belanja tunjangan beras asn belanja \|o1 lots1 \|o1 belanja tambahan penghasilan asn tambahan 1o112. penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan 10o112. (o1 \|o2 lo3penghasilan 1o112. (lolos\|tozooooooo1.ooo force fosfsl\|o3 honorarium belanja barang pakai habis administrasi umum perangkat daerah info\|nozoooo00o1.ooo for\|2oefoafs\|ilo2for\| belanja barang satoogoo\| soa000\| toa belanja barang pakai habis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah \|o214. \|o2 pengadatambahan penghasilan lo2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o2 \|o1 (o3 \|o7 honorarium iron fo1 boz islam belanja modal @so000oo9\| \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin .seononoog1oo ore oe\|oe\| katana someone nan angkutan belanja modal lo112. lo2 alat angkutan darat bermotor .seononoog1oo kernel mesin aim angan bose) nan mesin lainnya toe tesooonoontooo ton feerloelslah sms oren hao) gmn woefiszo0on00210000 jon doeloe\|s bet pesta samulo\| tambahan penghasilan los \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja los \|o3 \|o7 honorarium iron\| jo1\|207fos\|slz\| belanja modal (@0s0. loe \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat los \|o2 (os kantor dan rumah tangga lo112. los belanja modal alat kantor penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat \|o1\| .10foo\| peningkatan pelayanan blue pelayanan dan penunjang pelayanan blue iron for (240for isi belanja operasi iron\| jo1 for (slalom\| belanja pegaw(ee (tonton0o01c000 jargon sie belanja barang dan (o1 (o2 belanja barang pakai habis \|o1 \|o2 lot \|o2 belanja barang tak habis pakai ioenoonoooaeo bssisron\| (o1 \|o2 \|o2 (o2 belanja lurah jaminan asuransi belanja sewa \|o1 \|o2 (oz loa peralatan dan mesin belanja jasa \|o1 \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi belanja kursus pelatihan, sosialisasi, \|o1 \|o2 lo2 sosial bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan belanja \|o1 \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o1 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin belanja \|o1 pemeliharaan gedung dan bangunan belanja \|o1 \|o2 (o3 loa pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi belanja \|o1 ios pemeliharaan aset tetap lainnya .seononoog1oo lesofeefofalosf aina #besaran nan belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa untuk \|o1 \|o2 lz (.ozoonoono1o000 last free fso\| berlari barang dan kena \|o2 belanja barang dan jasa blue \|o1 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o1 \|o2 (os kantor dan rumah tangga belanja modal alat kantor belanja modal \|o1 \|o2 los lo2 alatbelanja modal alat \|o1 \|s\| \|o2 kedokteran dan kesehatan belanja modal alat kedokteran belanja modal \|o1 \|o2 peralatan dan mesin blue belanja modal \|o1 \|o2 peralatan dan mesin blue (oz (.ozoonoono1o000 letter epos\| belanja modal gedung kena dan bangunan \|o1 (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal bangunan gedung tempat kerja belanja modal \|o1 \|o3 gedung dan bangunan blue belanja modal \|o1 \|o3 gedung dan bangunan blue \|o1\| \|o1 foa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal jalan, \|o4 jaringan, dan irigasi blue belanja modal \|o4 jalan, jaringan, dan irigasi blue \|o1\| \|o1 los belanja modal aset tetap lainnya \|o1\| \|o1 los belanja modal aset tetap lainnya blue belanja modal \|o1 \|os aset tetap lainnya blue jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\| (121074a2an\| lolos \|oo\|oso\|pole\| jeemsiavaan lor. \|oo\|o.oo\|bola\| \|pendapatan param ll. lo. ko. iron joo\|o.ooloolali\| pendapat asti daerah pan) iron t020000. foofooo foolafifoz\| retribusi daerah iron foofooo fosfat1foz for retribusi jasa umum (oz (ozoonoonoz0000 o\|ooo retribusi pelayanan kana joofooo foolafifoa\| lain lain pad yang sah pendapatan dana kapital jaminan kesehatan ali loa nasional jkn) pada t0. fasilitas kesehatan tingkat pertama ftp) pendapatan dana ali loa (ie lo1 kapital jkn pada t0. ftp jumlah pendapatan\| ofoofromano0neo0noofasofoo(s tawa urusan pemerintahan bidang \|oz\|tataan.on2.o0 colosoleo\| kesehatan kron foz\|201fo2\| pembangunan puskesmas @oasooo\| iron foz\| foz\|sjid belanja operasi tambahan penghasilan \|o212. lo2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn i1\|oz belanja honorarium of. po00000\| jo2j2o1 joz isfiloz\| belanja barang dan jasa iron fo2 foz 1foz \|o2\| belanja jasa poo belanja jasa jo2 (o2 \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi iron\|i020. jo2\| fo2\|sel belanja modal as3o0000o0\| (ee (toznoonoo020000 lon oelslelos belanja modal gedung naa dan bangunan \|o212. \|o2 is12 (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal jo2 (o2 (o3 bangunan gedung tempat kerja 11o24. \|o212. \|o3 pembangunan fasilitas kesehatan lainnya iron foz\| fos isi belanja operasi 7376a300\| tambahan penghasilan \|o212. (o3 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn i1\|oz belanja honorarium of. po00000\| jo2j2or jos isfifoz\| belanja barang dan jasa efizosononozoo0 nk. teni iron fo2 fos (s1 foz \|o2\| belanja jasa poo 7376a300\| belanja jasa jo2 (o3 \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi iron\| jo2\| \|slz\| belanja modal g8a00. (oz (voznoon00020000 ozon s\|lolos belanja modal gedung dan bangunan3 (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal bangunan gedung tempat kerja \|o4 pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan iron foz\| foalsfif belanja operasi poo iron t020000. foz foasfifoa\| belanja pegawai poo tambahan penghasilan loa \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn i1\|oz belanja honorarium iron t020. foz\| foa sifon\| belanja barang dan jasa \|. iron foz\| foalslaf belanja modal 2re0.ooo.ooo dan bangunan loa belanja modal bangunan gedung belanja modal loa bangunan gedung tempat kerja iron foz\|201fos\| pengembangan puskesmas iron\| jo2\| fos\|lil belanja operasi asasooo\| iron t020000. foz\| foeisfifoa\| belanja pegawai gas.ooo\| tambahan penghasilan loe \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn ito \|oz foe fo1 \|o3 \|or\| belanja honorarium gas.ooo\| jo2\| foesfiloz\| belanja barang dan jasa eogooo\| irlozlto2ooo.ooo2ooo joz\|2or joe s\|r fo1\| belanja barang kosovo\| iron foz\| joeislaf belanja modal (e16000000o9\| helen lala dan bangunan dan bangunan los belanja modal bangunan gedung belanja modal loe bangunan gedung tempat kerja rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya iron foz\| mtolsfif belanja operasi tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o2 belanja honorarium pool jo2\| (to\|filo\| belanja barang dan jasa to6a1900\| iron foz\| mto\|staf belanja modal p0) dan bangunan belanja modal bangunan gedung belanja modal bangunan gedung tempat kerja (ros foa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bej bofsleujoa) bangun bol bangunan airio4 belanja modal. bangunan air irigasi \|o212. pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan iron foz\| ft2 isil belanja operasi a2t29ooo\| iron t020000. fo2\| mt2\|fifa\| belanja pegawai argooooo\| tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn i1\|oz belanja honorarium argooooo\| jo2\| mt2\|filo\| belanja barang dan jasa eesooo\| irlozlozoooo.ooo2ooo joz\|2or \|r2\|s ozon\| belanja barang easton\| iron\| jo2\| fr2\|slz\| belanja modal lo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi iron \|o2 goals3\| belanja modal instalasi belanja modal jo2 foa \|o3 instalasi air bersih air baku loa belanja modal instalasi air kotor pengadaan prasarana dan jo2 pendukung fasilitas pelayanan kesehatan iron\| jo2\| ji3\|staf belanja operasi t2129000\| iron t020000. foz\| fi3 isfafoa\| belanja pegawajo2\| is filo\| belanja barang dan jasa \|. iron fo2 fo2 for belanja barang belanja barang pakai kana iron foz\| islam belanja modal beo false dan ke00n nk, dan mesin angkutan belanja modal alat jo2 (o2 angkutan darat bermotor foa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi iron foz \|2foa\|o3\| belanja modal instalasi belanja modal jo2 foa \|o3 instalasi air bersih air baku \|o2 \|o2 loa lo2 belanja modal instalasi air kotor pengadaan alat kesehatan alat \|o2 penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatanjo2\| jta filo\| belanja barang dan jasa poo iron foz\| ftalslaf belanja modal (oz (ozoonoonoz0000 lzo1 alslefee\| belanja modal peralatan kan211. jo2 \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar ita \|o2 loe belanja modal alat komunikasi belanja modal alat \|o211. jo2 jia \|o2 (oz kedokteran dan kesehatan belanja modal alat kedokteran \|o2 \|o2 \|o7 lo2 belanja modal alat kesehatan umum \|o2 belanja modal alat laboratorium \|o2 los \|o1 belanja modal unit alat laboratorium iron foz\|201fie\| pengadaan obat, vaksin ol. iron foz\| jtelsfif belanja operasi ol. tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|oz belanja honorarium m140000\| pool jo2\| (te\|filo\| belanja barang dan jasa ol. info fo2 fte\|s fo1\| belanja barang ol. jozfaoili7\| pengadaan bahan habis pakai iron foz\| fiskal belanja operaspoo jo2\| \|i7 isfiloz\| belanja barang dan jasa iron\| jo2\| \|17staf2 fo1\| belanja barang belanja barang pakai naa pemeliharaan rutin dan berkala \|o214. jo2 alat kesehatan alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan iron\| jo2\| 2o\|lil belanja operasi @a485150\| jo2\| \|eosfiloz\| belanja barang dan jasa ga285150\| iron fo2 feo\|s \|o2\| belanja jasa b2496000\| i1\|oz belanja jasa kantor eoa9ooo\| \|o212. \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|o211. lo2 \|o2 los gedung dan bangunan jo2\| \|2o\|s1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas are9aso\| lo2 \|o4iron foz\|202jor isi belanja operasi jo2j2o2 jo1filo\| belanja barang dan jasa iron foz fo1 (s1 foz for belanja barang @s8000oo\| belanja barang pakai kana info foz fo1 (s1 foz \|o2\| belanja jasa asoooooo\| belanja sewa \|o211. (o2 (s4 \|o2 \|o2 los gedung dan bangunan jo2\|2o2 jo1 (s\|1fo2soal belanda perjalanan dinas a13039nan bertambah berkurang) \|o2 jo2 (s1 \|o2 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2 \|o2 (o2 pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin jo2\| joz filo\| belanja barang dan jasa belanja barang pakai kana lolos\|io2000000020000 jo2\| \|oz\|filo2lo2\| belanjasasa ua2as2s9\| \|o2 &392o0\| \|o2 \|o2 \|o2 (s1 \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|o2 \|o2 \|o2 (oz los gedung dan bangunan jo2 \|o3 pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir jo2\| fos filo\| belanja barang dan jasa info\|o2000000020000 jo2\| \|os\|sfifoalo2\| betanjasasa so0000\| belanja sewa \|o2 \|o2 \|o3 \|oz los gedung dan bangunan lo2 lo3 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2\| \|o4 pengelolaan pelayanan kesehatan balita jo2\| foa filo\| belanja barang dan jasa pilot\|o2000000020000 jo2\| \|oa(sfifoalo2\| betanjasasa s000000\| soooooo\| belanja sewa \|o2 \|o2 \|oa (oz los gedung dan bangunan 11o211. lo2 loa \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan \|o2 \|o2 \|os kesehatan pada usia pendidikan dasar jo2\| fosisfiloz\| belanja barang dan jasa a2oz28so\| pilot\|o2000000020000 jo2\| \|os(sfifoalo2l betanjasasa s000000\| soooooo\| belanja sewa \|o2 \|o2 \|os (oz los gedung dan bangunan lo2 los \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif hoeoemoomooomeo teeleozelshh solo seamoremasi sasaool emo, jo2\| joeisfiloz\| belanja barang dan jasa 999gol poo oenoemoonoooewoo toffee oelsffefor memasang assoc\| lilozlto2ooooooo2ooo0 jo2\|ao2foe\|s\|iloilo2\| betanjasasa t80000\| info\|o2000000020000 jo2\| \|oe\|sfi jo2lo2foi\| belanja jasa kantor pilot\|o2000000020000 jo2\| \|oe\|sfi jo2loaf betina perjalanan dinas2 jo2 loe (s1 \|o2 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2 \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut iron foz\| jorislil belanja operasi ass70000\| jo2\| \|o7 filo\| belanja barang dan jasa ass70000\| info fo2 fo7 sio fo1\| belanja barang @8e0oo0\| belanja sewa \|o211. (s4 \|o2 \|o2 los gedung dan bangunan \|o2\| \|o7 s(1loz \|oa\| belanda perjalanan dinas amoooo\| lo2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2 pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi iron fo2\| josisjif belanja operasi jo2\| fos isfiloz\| belanja barang dan jasa oe\|iosononono2s001 oe\|bo: aer stm saan kasat) d2ssel oefresonomonozsoor elo: real seoul tema iron\| jos isa \|o2 \|oz \|or belanja jasa kantor jo2\| joss \|1oz joa\| belanda perjalanan dinas po00000\| lo2 los \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan \|o211. jo2 kesehatan penderita diabetes melitus iron foz\| josisfif belanja operasi jo2j2o2 joss fifa\| belanja barang dan jasa oe\|iosononooo2so01 oe\|bo2 aer stm srn mana. man men oefresonomonozsoor nelson real mol tema info \|oz jos foz (oz \|or belanja jasa kantor poo jo2\| fos\|s joa\| belanda perjalanan dinas poo \|o2 jo2 log (s1 \|o2 foa belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk \|o211. jo2 terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana iron foz\| jtasfil belanja operasi jo2\| jtasfiloz\| belanja barang dan jasa ito\| jo2\| (ra s ifo2 belanja barang io00000.o\| iron \|o2 jta\|s 1fo2 \|o2\| belanja jasa poo i1\|oz belanja jasa kantor \|o2\| atas1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas lo2 belanja perjalanan dinas dalam negeri iron foz\| jtalslal belanja modal poo oe\|oe ulslefe dan ke00n dan mesin oe\|eoe hulseoofon labor rum laboratorium lo2 belanja modal unit alat laboratorium \|o2\| pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat iron foz\| his isilpo00000\| jo2\|2o2 jis isfiloz\| belanja barang dan jasa iron foz iss \|o1\| belanja barang belanja barang pakai kana iron foz iss 1fo2 \|o2\| belanja jasa ei300000\| \|oz belanja jasa kantor g3000og\| belanja sewa \|o2 \|o2 ios gedung dan bangunan jo2\| iss 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas a12154350\| lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri iron foz\| \|is islam belanja modal (9s000000o9\| release slsleloe\| dan dan mesin \|o2 belanja modal alat laboratorium \|o2 los \|o1 belanja modal unit alat laboratorium pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga iron foz\| eksil belanja operasi poo jo2\| jte\|filo\| belanja barang dan jasa poo i1\|oz belanja jasa kantor of. poo jo2\| (tes \|1oz joa\| belanda perjalanan dinas ). poo \|o2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan iron foz\| fi7 islam belanja operasi jo2\| isfiloz\| belanja barang dan jasa ito\| jo2\| \|17s a belanja barang belanja barang pakai iron foz foz \|o2\| belanja jasa i1\|oz belanja jasa kantor gaooooo\| \|o2 \|o2 lo2 loa belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|o2 \|o2 ios gedung dan bangunan belanja jasa \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi jo2\| s(1loz \|oa\| belanda perjalanan dinas loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan \|o2\| kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya iron foz\| jis isi belanja operasi jo2\| isis filo\| belanja barang dan jasa i1\|oz belanja jasa kantor of. pool jo2\| iss 1foz joa\| belanda perjalanan dinas po000lo2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri (oz (ozoonoonoz0000 below pengelolaan surveilans kana iron foz\| jeolslil belanja operasi \|o2\| \|2osfiloz\| belanja barang dan jasa iron foz jeo\|s foz for belanja barang belanja barang pakai kana iron foz jeo\|s roz \|o2\| belanja jasa poo i1\|oz belanja jasa kantor belanja sewa 1lo211. o212. i20(s \|o2 los gedung dan bangunan \|o2\| \|2o\|s1oz \|oa\| belanda perjalanan dinas lo2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri pengelolaan pelayanan lo2 kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa sdmk) iron foz\| jer isil belanja operasi jo2\| jet filo\| belanja barang dan jasa \|o2\| s\|ilo \|oa\| belanda perjalanan dinas jo2 (o2 los belanja perjalanan. dinas dalam negeri pengelolaan upaya kesehatan 1lo211. \|o2 pengen iron\| jo2\| \|lil belanja operasi jo2\| \|es isfiloz\| belanja barang dan jasa jo2\| \|2s 1loz joa\| belanda perjalanan dinas 8e9oso0o\| poo00000\| loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o2\| pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular iron foz\|202lesislil belanja operasi \|o0000001 \|o2\| \|esisfiloz\| belanja barang dan jasa iron fo2 jess 1foz \|o1\| belanja barang belanja barang pakai kana iron foz jess \|o2\| belanja jasa ca0000oo\| i1\|oz belanja jasa kantor @o0oog\| belanja kursus pelatihan, sosialisasi, 1lo211. \|o212. \|2s \|o2 \|o2 sosial bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan jo2\| jess 1loz \|oa\| belanda perjalanan dinas moses8700\| \|o2 jo2 \|2s (s4 \|o2 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri (oz (ozoonoonoz0000 belzoelee\| saringan kesehatan ga1s09995\| kana iron foz\| jeeislil belanja operasi iron t020. fo2\| eesfifoa\| belanja pegawai anaszsoo\| tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja jasa 1lo211. jo2 pelayanan kesehatan bagi asn i1\|oz belanja honorarium jo2\|2o2 \|2e injil2\| belanja barang dan jasa 1cd m729ca xeomf\| jee\|s(1foz fo1\| belanja barang belanja barang pakai kana (oz (voznoon00020000 belanja barang tak iron \|o2 \|2e\|s 1fo2 \|o2\| belanja jasa i1\|oz belanja jasa kantor lo2 belanja lurah jaminan asuransi \|o2 \|o2 \|o2 loa belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|o212. is\| \|o2 los gedung dan bangunan belanja jasa \|o212. \|o2 konsultansi konstruksi belanja kursus pelatihan, sosialisasi, \|o212. usia bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan iron foz jee\|s 1fo2 \|o3\| belanja pemeliharaan belanja \|o212. \|s\| \|o2 io2 pemeliharaan peralatan dan mesin \|o2\| \|2e\|s\|1oz \|oa\| belanda perjalanan dinas jo2 (o2 los belanja perjalanan dinas dalam negeri iron foz\| jee islam belanja modal 4457889n\| (oz (ozoonoonoz0000 lzo2 segoe\| belanja modal peralatan kana \|o2 \|o2 \|o2 belanja modal alat angkutan belanja modal alat jo2 (o2 angkutan darat bermotor belanja modal alat 11o2 \|o212. \|o2 ibelanja modal meja \|o212. \|o2 ios io3 dan kursi kerja rapat pejabat belanja modal alat \|o212. \|o2 kedokteran dan kesehatan lo2 l26 belanja modal alat kedokteran \|o2 belanja modal alat laboratorium jo2 los belanja modal unit alat laboratorium \|ex\|toznoonoo020000 lzo2vols leo) belanja modal dena komputer \|o2 belanja modal komputer unit \|o2 \|o2 \|o2 belanja modal peralatan komputer deteksi dini penyalahgunaan \|o212. napa fasyankes dan sekolah jo2\| \|e7 isfiloz\| belanja barang dan jasa poo i1\|oz belanja jasa kantoryediaan telemedicine \|o211. jo2 fasilitas pelayanan kesehatan iron\| jo2\| \|slz\| belanja modal poo dan mesin belanja modal alat \|o211. jo2 \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar 1s\| loe belanja modal alat komunikasi (oz (ozoonoonoz0000 below (\|\| operasional pelayanan kana iron foz\| jas isil belanja operasi tambahan penghasilan \|o212. \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn i1\|oz belanja honorarium poo00000\| \|o2\| is\|ilo2\| belanja barang dan jasa iron foz foz \|o1\| belanja barang \|. belanja barang pakai kana (oz (ozoonoonoz0000 belanja barang tak kana iron fo2 1foz \|o2\| belanja jasa i1\|oz belanja jasa kantor iron \|o2 1foz \|o3\| belanja pemeliharaan poo belanja \|o211. lo2 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin \|o2\| 1loz \|oa\| belanda perjalanan dinas 11o211. lo2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri iron foz\| islam belanja modal g000oo9\| (oz (ozoonoonoz0000 lzo2 segoe\| belanja modal peralatan kana dan mesin belanja modal alat \|o211. jo2 \|o2 \|\|o2\| operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya iron foz\| \|salslil belanja operasi a13saat\| tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn i1\|oz belanja honorarium po00000\| jo2\| jsasfiloz\| belanja barang dan jasa a13saat\| info foz (sa fo2 \|o1\| belanja barang belanja barang pakai kana i5\| foz belanja barang tak habis pakai i1\|oz belanja jasa kantor of. poo00000\| belanja sewa \|o211. lo2 (s5 \|o2 los gedung dan bangunan jo2 \|sas 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas lo2 i34 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri oejeoeelslefel dan ke00n per per o00 bol dan mesimputer \|o212. \|s\| belanja modal peralatan komputer \|o2\| pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan kabupaten kota iron foz\| jssislil belanja operasi 17a1560000\| p0) jo2j2o2 \|3sisfifoz\| belanja barang dan jasa poo iron foz (3s fo2 \|o1\| belanja barang po00000\| i1\|oz belanja jasa kantor belanja sewa 11o21102. (o2 is14 (oz \|o2 \|os gedung dan bangunan belanja kursus pelatihan, sosialisasi, 11o211. jo2 fo2 \|o2 usia! bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan jo2\| (3s 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas ). po00000\| loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri investigasi awal kejadian tidak \|o2 \|o2\| diharapkan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) iron foz\| sesil belanja operasi sa999800\| jo2\| jselsfiloz\| belanja barang dan jasa i1\|oz belanja jasa kantor poo jo2\| ses 1oz \|oa\| belanda perjalanan dinas pohon00\| \|o2jo2 kesehatan iron\| jo2\| (lil belanja operasi m9g997so\| jo2\| for filo\| belanja barang dan jasa t99997s0\| iron foz fo1 (s1 belanja barang belanja barang pakai kana i1\|oz belanja jasa kantor \|o212. \|o1 \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa 11o21102. io1 (oz \|o2 \|os gedung dan bangunan jo2 fo1 \|s\|1foz joa\| belanda perjalanan dinas are8ooo\| lo2 \|o43 peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan iron foz\|20a fos isi belanja operasi esa79830\| jo2\|20a fos filo\| belanja barang dan jasa esa79830\| info foz 0a fos (s1 foz \|o1\| belanja barang belanja barang pakai dena bilo2\| jo2\|2oa joss oz\|o2\| belanja jasakantor poo belanja sewa lo2 lo3 i514 lo2 los gedung dan bangunan jo2\| .0a jos joa\| belanda perjalanan dinas demos\| lo2 lo3 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri iron\| jo2\|z0a \|sel belanja modal goszooo\| oefessalsleloe\| dan dan mesin belanja modal alat jo2 (o3 \|o2 ios kantor dan rumah tangga \|o2 \|o3 \|o2 los lo2 belanja modal alat rumah tangga o2\|ese oe\|ro\| komputer komputer \|o2 \|o3 (s2 \|o2 belanja modal peralatan komputer penyiapan perumusan dan \|o2 pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan iron t020000. foz\|20a foalsfif belanja operasi jo2\|20a foa filo\| belanja barang dan jasa i1\|oz belanja jasa kantor belanja sewa lo2 loa lo2 los gedung dan bangunan ito\| .0a \|o2\|o3\| belanja pemeliharaan pool belanja lo2 loa \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jo2\| .0x foa s 1foz joa\| belanda perjalanan dinas poo (o2\| \|3 tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan jo3\|2o1 foz isfifoz\| belanja barang dan jasa sagu9oo\| poo iron fo3 foz (s1 foz \|o1\| belanja barang \|. belanja barang pakai kana \|o3\| fo2 s1oz \|oa\| belanda perjalanan dinas lesson\| \|o2 \|o13 daya manusia kesehatan sesuai standar iron jos bo2 isil belanja operasi \|o3\| foz filo\| belanja barang dan jasa iron\| jos \|oz (staf2 \|o1\| belanja barang belanja barang pakai naa ito\| jo3\| s\|1fo2o2\| belanjaelanja jasa kantor belanja sewa 11o21102. lo2 (oz \|o2 \|os gedung dan bangunan \|o3\| foz s\|1loz joa\| belanda perjalanan dinas lo2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri pembinaan dan pengawasan jo3 sumber daya manusia kesehatan jo3\| fossil belanja operasi eoo\| \|o3\| fos filo\| belanja barang dan jasa eoo\| jos \|os s1loz jo1\| belanja barang belanja barang pakai dena \|o3\| \|o3 \|1fo2soal belanda perjalanan dinas aa839oo\| \|o000000\| jo3 (o3 (o2 loo3 fosil belanja operasi poo00000\| jo3\| for filo\| belanja barang dan jasa poo00000\| \|o3\|2o3 jo1 (s\|1fo2soal belanda perjalanan dinas pool lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin belanja modal alat 11o21102. jo3 \|o1 (s2 (o2 kantor dan rumah tangga \|o1 \|o2 los lo2 belanja modal alat rumah tangg usaha mikro obat tradisional umat) pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan \|o4se2o1fosil belanja operasi ). poo00000\| jos\| for filo\| belanja barang dan jasa ). po00000\| belanja jasa kantor poo belanja sewa 11o21102. lo1 lo2 \|os gedung dan bangunan belanja kursus pelatihan, sosialisasi, lo1 lo2 \|o2 usia! bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihaan2 fo1 1foz foa\| belanda perjalanan dinas lo4 \|o4\|2o3 jorslil belanja operasi jos\|2o3 for filo\| belanja barang dan jasa poo belanja jasa kantor poo belanja sewa \|o1 \|o2 lo2 los gedung dan bangunan joa\| fo1 (s\|1foz joa\| belanda perjalanan dinas poo lo4 \|o4goals jo1slf belanja operasi of. poo jose2oe for filo\| belanja barang dan jasa of. belanja jasa kantor of. belanja sewa \|o4 \|o1 \|o2 lo2 los gedung dan bangunan belanja jasa \|o4 \|o1 lo2 \|o2 konsultansi konstruksi belanja jasa \|o4 \|o1 lo2 \|o2 konsultansi non konstruksi joan20e fo1 1foz joa\| belanda perjalanan dinas lo4 \|o4josjaorjorslif belanja operasi jos\| for sifon\| belanja barang dan jos fo1 foz for belanja barang 87z990600\| belanja barang pakai kana jos fo1 (s1foz \|o2\| belanja jasa esc0oo0\| \|o1 \|o2 \|o2 loa belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa i514 gedung dan bangunan jos fo1 \|s\|1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o4 fosil belanja operasi jos\|2o02 jo1(shift2\| belanja barang dan jasa po00000\| belanja sewa los gedung dan bangunan \|o1 \|o2 \|o2 \|o7 belanja sewa aset tetap lainnya dan mesin belanja modal alat jos (o1 (o2 ios kantor dan rumah tangga \|o1 \|o2 los ljzorjorislil belanja operasi \|o1\| for filo\| belanja barang dan jasa info fox fo1 (s1 foz for belanja barang erssosoo\| belanja barang pakai kana info fox fo1 (s1 foz \|o2\| belanja jasa araooooo\| belanja jasa kantor draoooog\| \|o1 fo1 s 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas jo1 (o1 (o2 belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan penyusunan jorfzorjozislif belanja operasi pool \|o1\| foz filo\| belanja barang dan jasa poo koordinasi dan penyusunan o1\| foalslil belanja operasi po00000\| \|o1\| foa filo\| belanja barang dan jasa po00000\|iron fo1\| foeisfif belanja operasi iron t020000. fo1 foesfifoz\| belanja barang dan jasa rjotoemoosonoeoo tortor foklor bet barra toooamol (ee (toznoonoo020000 jeon kel fveluesi kinerja perangkat naa iron\| jo1\| fo7\|lil belanja operasi iron fo1 fozsfifoz\| belanja barang dan jasa iron fo1 fos 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o7 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri administrasi keuangan perangkat daerah (oz (ozoonoonoz0000 leoefer\| penyediaan gaji dan tunjangan kana iron for for isi belanja operasi iron t020000. fox for isfifoa\| belanja pegawai belanja gaji dan tunjangan asn (oz (ozoonoonoz0000 belanja gaji pokok kana \|o1 \|o1 \|o1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn \|o1 belanja tunjangan jabatan asn \|o1 \|o1 io4is14 \|o1 (ox jaminan kesehatan asn belanja lurah \|o1\|o1 io1 tabungan perumahan rakyat asn \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|o1 (o2 \|ofox los penghasilan berdasarkan prestasi kerja asjo1 \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd jo1\|2o2 fossil belanja operasi asaoasoo\| jon fos filo\| belanja pegawai bo30009\| tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium bo30009\| jon fos filo\| belanja barang dan jasa asozasoo\| \|o1 fos s1foz belanja barang asozasoo\| belanja barang pakai kana koordinasi dan penyusunan jo1 \|os laporan keuangan akhir tahun skpd jo1\|2o2 fossil belanja operasi \|o1\| fosisfiloz\| belanja barang dan jasa \|o1 fos s 1foz jo1\| belanja barang belanja barang pakai kana \|o1 fos s1foz joa\| belanda perjalanan dinas 1o112. los lo42o2 fozislil belanja operasi \|o1\| \|o7 filo\| belanja barang dan jasa @s280090\| \|o1 fo7 s1foz \|o1\| belanja barang belanja barang pakai kan1\|2os joeisil belanja operasi po0000\| \|o1\|2o3 isfiloz\| belanja barang dan jasa po0000\| iloefozosoa1woo eos elo banten ass) massa \|o1 foe\|s1oz \|oa\| belanda perjalanan dinas 491030s0\| powo000\| 1o112. los \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri elehorosoteor eos ella ena moon dan mesin belanja modal alat loe \|s\| los kantor dan rumah tangga komputer loe (s2 \|o2 belanja modal peralatan komputero1\|2os jozislil belanja operasi a800000\| \|o1\|2os foz filo\| belanja barang dan jasa a800o00\| \|o1 fo2 s1foz belanja barang a800000\| media pastor\| pendataan dan pengolahan jo1 \|o3 atasan administrasi kepegawaian orf2os josislif2os fos filo\| belanja barang dan jasa iilozlozoooo.ooo2ooo jor2os (os s\|r fo1\| belanja barang tattoo\| iron t020. fo1 fos (s1 foz \|o2\| belanja jasa i1\|oz belanja jasa kantor o1\|2os \|o3 \|s\|1fo2foa\| belanda perjalanan dinas of. jo1 (o3 (o2 los belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o1 sosialisasi peraturan perundang undangan iron\|i020. jo1l2os ito\|seal belanja operasi s0048000\| \|o1\|2os (tosfiloz\| belanja barang dan jasa of. iloilo2ooooooo2ooo jor2os (refs\|n fo1\| belanja barang 3si80o0\| i1\|oz belanja jasa kantor poo o1\|2os ros 1fo2foa\| belanda perjalanan dinas poo00000\| jo1 (o2 los belanja perjalanan dinas dalam negeri bimbingan teknis implementasi lo1 peraturan perundang undangan iron for (2os istal belanja operasi poo o1\|2os filo\| belanja barang dan jasa of. poo00000\| belanja kursus pelatihan, sosialisasi, jo1 \|o2 \|o2 i12 sosial bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan \|o1 (tt f1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o2 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri erlzsefeo\| administrasi umum perangkat kana penyediaan komponen instalasi lo1 i2. listrik penerangan bangunan kantor irlozli020000. jo1lookfor\|seal belanja operasi for filo\| belanja barang dan jasa iron fox fo1 (s1 fo2 for belanja barang poo iron fox fo1 (s1 fo2 \|o2\| belanja jasa i1\|oz belanja jasa kantor \|o1 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor iron for loz isil belanja operasi \|o1\|2oe joz filo\| belanja barang dan jasa poo irlozlozooooooo2ooo jor \|2oe \|o2 s\|r fo1\| belanja barang iron for lo2\|staf belanja modal of. dan mesin belanja modal alat jo1 \|o2 los kantor dan rumah tangga \|o1 i2. \|o2 \|o2 io2 belanja modal alat rumah tangga kode\|slefefro\| mpe nk, komputer lo2 belanja modal komputer unit \|o1 \|o2 \|o2 belanja modal peralatan komputerojos joaislif belanja operasi \|2oe foa filo\| belanja barang dan jasa poo00000\| dan mesin angkutan belanja modal alat \|o214. lo1 loa \|o2 \|oz \|o2 angkutan darat tak bermotor pertanian lo1 lo4 belanja modal alat pengolahan belanja modal alat \|o211. jo1 joa \|oz los kantor dan rumah tangga jo1 fox (s2 ios \|o2 belanja modal alat rumah tangga oleosa\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan jo1\|2oelosislil belanja operasi jo1\|2oe fos isfiloz\| belanja barang dan jasa \|o1 \|2oe joss 1foz \|o1\| belanja barang belanja barang pakai kana penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd jo1\|2oefosislil belanja operasi poo00000\| o1\|2oe fossfiloz\| belanja barang dan jasa . \|o1 .oe joss \|oa\| belanda perjalanan dinas po00000\| jo1 l2. fog (\|o211. (o1 los \|oz los kantor dan rumah tangga fisemonooosesoo katon sasa sasa) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|o2 \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jorfeosozislif belanja operasi a3cbooo\| \|2os foz filo\| belanja barang dan jasa u300009\| \|o1 .og fo2 s\|1foz \|o2\| belanja jasa u300009\| belanja jasa kantor u300009\| #ketel kan nk, umum kantor jo1\|2os foalslil belanja operasi ojos joaisjifoz\| belanja barang dan jasa fisemonooosesoo ken temmarata\| sel sasa 1cdt\|2osforsfil belanja operasi poo00000\| \|o1f2os for filo\| belanja barang dan jasa of. belanja jasa kantor poo2fosfor isil belanja operasi s1195000\| orfaoojoz isfifoz\| belanja barang dan jasa s119so00\| \|o1 .o9 foz (s1foz \|o3\| belanja pemeliharaan s1195000\| belanja \|o211. \|o2 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin mesin lainnya hnatooomeeromo eofoelefah ses oreas mmm orfaoo joss \|ioz\| belanja barang dan jasa poo \|o1 .o9 foe\|s 1fo2 \|o3\| belanja pemeliharaan of. poo belanja \|o211. los \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin tntonommromo yin oofoelslel teman tel dan mesin belanja modal alat \|o211. jo1 jos \|oz \|os kantor dan rumah tangga pemeliharaan rehabilitasi \|o211. jo1 gedung kantor dan bangunan lainnya jo1\|2osfosislil belanja operasi orfzoo joss \|ioz\| belanja barang dan jasa poo00000\| toeliarooosonozoos joressoo\|soe\|erf selang sesosok0o\| nasa) lot .o9 log \|o2 belanja barang tak habis pakai inenonorsmromo yin (ooloslslel emmuewoon stool sama) dan mesin belanja modal alat \|o211. (ox log \|oz \|os kantor dan rumah tangga toelnozmooosozmeolelersjo\| dhoom gangan 5ssaraoo sat) monitoring, evaluasi dan lo4 pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana o1\| foalsfil belanja operasi o1\| joa(shift2\| belanja barang dan jasa po00000\| \|o1 oa s 1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas loa \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit) ofoofrooeno0nso00oofosefoofel kemasatesfiosooomanoso0foofownenfa ttl. pendaratan operan cloooboolahi\| pendapatan asli daerah esoovowool .congo0 joofoco foofafifozf retribusi daerah @solo009\| info3 joo.oo food for retribusi jasa umum bsoooooo\| retribusi penyediaan ala lo2 lo1 dan atau penyediaan kakus ilo3 \|ofo.oo joo fo2fo2\| retribusi jasa usaha (eo000000)\| \|. retribusi allo2lo2 \|o1 pemakaian kekayaan daerah tertentu retribusi izin allo2lo3 \|o1 mendirikan bangunan jumlah pendapatan lolos\| voodoo\|s\| peruana ll. lo. lo. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang program pengelolaan os) close program pengelolaan eze121seal ser2seasiinfos jo2lzo1 fiofshi\| belanja operasi jo2\|2on (to sailor\| belanja pegawai solo\| tambahan penghasilan \|o2 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o1 honorarium les o2oeoogno000 calon olsfolee\| belanja barang dan les o2oeoogno000 zo1 folezfor\| belanda perjalanan belanja \|o2\| \|o2 loa perjalanan dinas dalam negeri bilo3\| joz\| (to\|sel belanja modal 11o311: ios belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi jeon ole fee sanga bangunan air belanja modal bangunan pengaman \|o2 \|oa \|o2 \|o4 sungai pantai dan penanggulangan bencana alam infos jo2lower2f pembangunan kanal banjir joglo1t2staf belanja operasi info3 jo2\|2o1 fr2\|slifoif belanja pegawai tambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o2 \|o3 honorariiloto20o000009. jo2 (2s filo2for\| belanja barang sooooool (o2 belanja barang pakai habis rilis jo2l2o1 fr2\|sl2\| belanja modal 11o31103. ios belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi les tosnoooeoos00 zor eloaloe) belanja modal bangunan air belanja modal bangunan pengaman lo4 \|o4 sungai pantai dan penanggulangan bencana alam infos jo2lor rel pembangunan check dam e031800\| rilis jo2l2o1 fresh\| belanja operasi les o2oeoogno000 calon elsfolae\| belanja barang dan les tosnoooeoos00 celor res ioefoa) belanda perjalanan belanja \|o2 (s5 \|o2 foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri \|o2\| \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air belanja modal bangunan pengaman (r6\|s \|o4 \|o4 sungai pantai dan penanggulangan bencana alam belanja modal \|s5 lo2 bangunan air bersih air baku belanja modal \|o212. \|o1 instalasi air bersih air baku ilo3li020. joel2o1fase normalisasi restorasi sungai pol \|o2\| jae \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air belanja modal bangunan pengaman jaeinfo3 jo2l2o2 orasi\| belanja operatambahan penghasilan (o2( \|o1 io1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o1 \|o1 honorarium (os fosmooneo0900 celzozonslihe\| belanja barang dan kena \|o212. (o1 (o2 belanja barang pakai habis info3 \|o2\|2o2 for (s 1foto2\| belanja jasa belanja jasa \|o2( \|o1 to2 konsultansi konstruksi les o2oeoogno000 zo2 lektor\| belanda perjalanan belanja \|o1 io2 foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri \|o2 \|o2 pembangunan jaringan irigasi permukaan bilo3\| jo2\| o2\|lil belanja operasi mori9sso\| (os fosmooneo0900 cello2 else belanja barang dan kena ilo3 \|o2\|2o2 joz\|s 1foto2\| belanja jasa les o2oeoogno000 belanja jasa les tosnoooeoos00 lzo2 oolsioeloa) belang perjalanan belanja o212. \|o2\|s \|o2 loa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri infos jo2\|2o2 joz\|sl2\| belanja modal of. \|o2 jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air belanja modal \|o212. \|o2(s loa (oz \|o1 bangunan air irigasi rehabilitasi jaringan irigasi permukaan info3 jo2l2o2 fraksi\| belanja operasi tambahan penghasilan \|o2( ita15 io1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o1 honorarium (os fosmooneo0900 celzoeushihe\| belanja barang dan kena rilis \|o2\|2o2 jra(s jon) belanja barang eae3too\| \|o212. (o2 io1 belanja barang pakai habis infos \|o2\|2o2 frans fo2fo2\| belanja jasa belanja jasa \|o2( (a15 io2 konsultansi konstruksi les o2oeoogno000 zo2 also fosfor\| belanda perjalanan belanja \|o212. (t4 \|o2 foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri ilo3\| jo2\| jralslelo2 (tas \|oa belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi oe\|ese hulu jeff sanga bangunan air belanja modal \|o2\| (tas loa lo2infos jose2o1 fo1asli\|(o1 \|o1 \|o3 \|o7 honorarium les o2oeoogno000 lon (sole\| belanja barang dan infos \|o3f2o1 for (s1 fosfor belanja barang (o1 \|o2 belanja barang pakai habis infos \|o3\|2o1 for (s1 foto2\| belanja jasa belanja jasa \|o3 (ox \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi \|o1 \|o3 belanja modal gedung dan bangunan \|o1 (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal \|o3\| \|o1 \|o3 bangunan gedung tempat kerja \|o1 jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi jaringan belanja modal \|o3\| \|o1 foa loa jaringan air minum pembangunan spam joa jaringan perpipaan kawasan perdesaan infos jose2o1 foafsli\| belanja operasi les o2oeoogno000 zone seolah\| belanja barang dan info3 \|o3\|2o1 goals 1fosfor belanja barang foa \|o2 belanja barang pakai habis infos \|o3f2o1 goals 1foto2\| belanja jasa les o2oeoogno000 belanja jasa belanja jasa \|o3 joa(s \|o2 \|o2 konsultansi konstruksijoa(s \|o5 lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan foa(s \|os \|os \|o3 dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan infos jose2o1 foafsl2\| belanja modal @s700000090\| joa jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi les o2oeoogno000 \|zon sleforfor\| pagoda belanja modal joa loa loa jaringan air minum peningkatan spam jaringan perpipaan kawasan perdesaan infos jose2o1 foefsli\| belanja operasi a700000\| woo iosooonoossoo jos lele peta bao samoool tambahan penghasilan \|o3 joe \|o1s \|o3\| foe\|s 1foto1 belanja barang \|o3\| loe \|o2 belanja barang pakai habis esfiosoonoooesoo teror else too woo mas sen joe \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat \|o3 joe \|o2 produksi, pengolahan, dan pemurnian belanja modal \|o3\| loe \|o2 belanja modal jalan, joe \|o4 alan jaringan, dan irigasi bangunan air belanja modal \|o3 joe \|oa \|o2 bangunan air bersih air baku belanja modal \|o3\| loe instalasi air bersih air baku jaringan belanja modal \|o3\| loe loa loa jaringan air minum perluasan spam jaringan perpipaan kawasan perdesaan bilo3\| jo3\|201is isle belanja modal pool \|. 11o31103. io4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal \|o3\| \|x9 loa jaringan air min412. (o3 (o2 belanja barang pakai habis 11o311: io4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal \|o4\| (o3 \|\|os sub sistem pengolahan setempat irloali020. jose2o1 fos isle belanja modal 318980s. \|os\| joe \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air belanja modal \|os\| joe \|oa \|o2 \|o7 bangunan air kotor pembangunan penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman jos\| ji2asli belanja operasi les o2oeoogno000 eselon helsfolee\| belanja barang dan infos jose2o1 fr2\|s 1fosfor belanja barang \|0s12. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis les o2oeoogno000 zone sfolazfor\| belanda perjalanan belanja \|os\| \|o2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri ilo3li020. jose2o1 (r2\|sel belanja modal dan bangunan (os (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal \|os\| (o3 bangunan gedung tempat kerja (os jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi les o2oeoogno000 es\|zon eforfae\|modal \|os\| \|oa \|o2 bangunan air bersih air baku belanja modal \|os\| \|oa\|o2 \|o7infos jose2o1 fr2\|sli\| belanja operasi les o2oeoogno000 ozon elsfolae\| belanja barang dan infos joe\|2o1 \|s fosfor belanja barang fox \|o1 belanja barang pakai habis pilosa osooooooo9oo jos (r2(s\|ilo2fo2\| belanja jasa sooooool belanja jasa \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi les o2oeoogno000 ozon folazfor\| belanda perjalanan belanja l12 lo2 loa perjalanan dinas dalam negeri infos joel2o1 fr2\|sl2\| belanja modal fog belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi les o2oeoogno000 \|zon eforfae\| belanja modal bangunan air belanja modal lolo2 \|o7 bangunan air kotor1 kawasan permukiman kawasan strategis daerah kabupaten kota info3 joglo1 forfshil\|o7 (o1 \|o3 honorarium les o2oeoogno000 zon (sole\| belanja barang dan info3 \|o7\|2o1 for (s1 for belanja barang . \|o000000\| (o1 \|o2 belanja barang pakai habis info3 \|o7f2o1 for (s1 foto2\| belanja jasa belanja jasa \|o7 (ox \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi les o2oeoogno000 zon (sn lektor\| belang perjal7\| \|o1 \|o2 lo4 perjalanan dinas dalam negeri info3 t03. jorfzo1 formal2\| belanja modal \|. \|o7\| (ox \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|o7\| \|o1 foa belanja modal jalan dan jembatan les o2oeoogno000 belanja modal frslefooa\| bangun 2ra781. (sikat bangunan air belanja modal \|o7 (o1 \|oa\|o2 \|o7 bangunan air kotor program penataan os) calosojeo\| program penataan tesosrate\|o2 pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten kota infos jose2o1 foz\|sli\| belanja operasi os\|toomoonoooswo joefzo1oe\|s\|n fan beta pena tes resor tambahan penghasilan lo2(s3 jos\|2o1 foz (s1 for belanja barang lo2 lo2 belanja barang pakai habis ilo3 jos\|2o1 foz(s 1foto2\| belanja jasa belanja jasa \|o2(s \|lo2 \|o2 konsultansi konstruksi les o2oeoogno000 \|zo1 lektor\| belanda perjalanan belanja lo2 lo2 perjalanan dinas dalam negeri info3 jose2o1 foz\|sl2\| belanja modal @93s2esm\| les o2oeoogno000 lon lolos\|lo2 lo3 gedung tempat kerjstoomoomooooe tensor elsa semu orasi soal pilosa osooooooo9oo jos (r2(silo2fo2\| belanja jasa sooooool belanja jasa \|o2 \|o2se2o fr2file\| belanja modal poo eka felslefa\| engan dan bangunan \|o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung belanja modal l12\| lo3hoo hasooonoorsoo enjenrlorlelih setawmores semasa infos o20000000900 jose2o1for(s infowoo esooonoorsoo jesfeorlorlel doeloe daa soma belanja jasa \|o1 \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi penataan bangunan dan lingkungan infos josfzo1 fossil\| belanja operasi \|. woo iosooonoossoo jenar los (en peta bsamood ssamool tambahan penghasilan \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium les o2oeoogno000 lzo1 seolah\| belanja barang dan info3 jose2o1 fo3(s 1foto1 belanja barang \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis woo esooonoorsoo jen \|isle doeloe\| etnis paman belanja jasa \|o3 (1x \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi belanja \|o3 (51x \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o3 pemeliharaan gedung dan bangunan belanja \|o3 \|o2 loa perjalanan dinas dalam negeri woo tasooonoorsoo tenfenrlosleles smomian b\|o3 (s1 \|os los \|o3 dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan infos jose2o1 fosil2\| belanja modal ola fosil\| engan 20a dgn. na7 20ad9n. dan bangunan \|o3 \|o3 \|o1 belanja modal bangunan gedung belanja modal (o3 (5s \|o3 \|ox (ox bangunan gedung tempat kerja belanja modal 1o3 \|o3 \|o2 bangunan gedung tempat tinggal \|o3 \|o3 \|o4 belanja modal tugu titik kontrol pasti belanja modal \|o3 (o3 (5s \|o3 joa (ox tugu tanda batas \|o3 \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi belanja modal jalan \|o3 (o3 loa fox dan jembatan les o2oeoogno000 \|zo1 jos jeforfae\| belanja modal bangunan air belanja modal \|o3 (o3 loa (ot bangunan air irigasi program jos \|tasaonaonan0 sojosolinfos \|toko1 fo1shi\| belanja operasi tambahan penghasilan (o1 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o1 \|o1 honorarium les tosnoooeoos00 ozon onsfioe belanja barang dan igloo20oo0.o0o9.0o \|tof201 for(filo2fon\| belanja barang \|o311. \|o1 (o2 belanja barang pakai habis rilis \|10f2o1 for (s1 foto2\| belanja jasa a79000000\| belanja jasa \|o1 \|o2 konsultansi konstruksi belanja \|o1 \|o2 fsurvey kondisi jalan jembatan bilo3\| fto\| foalsfil belanja operasi infos t03. \|tof2o1 foafslifoif belanja pegawai tambahan penghasilan joa fo1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja foa \|o1 honorarium les o2oeoogno000 ozon\|esfolee\| belanja barang dan joa\| \|o2 belanja barang pakai habis ilo3 \|10f2o1 goals 1foto2\| belanja jasa belanja jasa joa\|s io2 konsultansi konstruksi belanja jasa joa\|s io2 konsultansi non konstruksi belanja loa \|o2 foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri ilo3fi020. fiolzorfos\| dod pembangunan jalan (rasasass29\| infos \|toko1 ssli\| belanja operasi info3 \|tof2o1 fosfslifoif belanja pegawai tambahan penghasilan (os fo1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja (os \|o1 honorarium les o2oeoogno000 ojzonfssfolee\| belanja barang dan (os \|o2 belanja barang pakai habis infos \|10f2o1 fos(s 1foto2\| belanja jasa les o2oeoogno000 belanja jasa belanja jasa jos to2 konsultansi konstruksi belanja los foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri infos \|toko1 fosil2\| belanja modal (os \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi los foa belanja modal jalan dan jembatan les o2oeoogno000 belanja modal infos \|tofzorfosf rekonstruksi jalan infos \|toko1 fossil\| belanja operasi les o2oeoogno000 ozon sole\| belanja barang dan osltoomoomooosan rolzorfofs\|nestor bang hoon) tuoonoo) (og \|o2 belanja barang pakai habis losltovmoomooosan tolzoroofs investor\| bass kasa joss \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi rilis \|toko1 fosil2\| belanja modal jos jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi loss foa belanja modal jalan dan jembatan les o2oeoogno000 o\|zo1 for belanja modal bangunan air belanja modal joss \|oa \|o2 \|o7 bangunan air kotor infos x03. iroleorfr2f pembangunan jembatan (o2 belanja barang pakai habis belanja jasa \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi infos \|toko1 fr2\|slz\| belanja modal \|o4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi foa belanja modal jalan dan jembatan \|oa \|o1 \|o2 belanja modal jembatan bangunan air belanja modal \|oa\|o2 \|o7 bangunan air kotor infos \|tofzorfrsl rehabilitasi jembatan \|o2 belanja barang pakai habis jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi jis foa (ox belanja modal jalan dan jembatan jis \|oa \|o1 \|o2 belanja modal jembatan belanja modal jis(s \|oa \|o2 bangunan air belanja modal jis \|oa\|o2 \|o7 bangunan air kotor penanggulangan bencana tanggap darurat \|o2 belanja barang pakai habis belanja \|o2 loa perjalanan dinas dalam negeri info3 roof1 nfl2\|belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi loa (ox belanja modal jalan dan jembatan les o2oeoogno000 belanja modalinfos \|i1f2o1 foafshi\| belanja operasi les o2oeoogno000 "aon eelsfolae\| belanja barang dan infos \|11f2o1 goals 1fosfor belanja barang 1s914000\| foa\| \|o2 belanja barang pakai habis joa jo2 \|o1 \|o2 belanja barang tak habis pakai infos \|11f2o1 goals 1fo2fo2\| belanja jasa les o2oeoogno000 belanja jasa belanja sewa foa los gedung dan bangunan les o2oeoogno000 "zone sfolozfor\| belanda perjalanan belanja loa \|o2 foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeri pembinaan dan peningkatan \|o7 kapasitas kelembagaan konstruksi infos \|11f2o1 fo7shil belanja operasi @s0s009\| les o2oeoogno000 aon orlefolee\| belanja barang dan infos \|11f201 fo7 (s1 fosfor belanja barang @s0s009\| \|o2 belanja barang pakai habis penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional non kecil dan kecil) penyusunan peraturan \|o1 daerah dan sop terkait penyelenggaraan ijuk nasional kabupaten kota infos \|11f203 for (s1 fosfor belanja barang 8s00009\| (o1 \|o2 belanja barang pakai habis dukungan fasilitasi \|o2 penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis ijuk nasional infos \|11f2o3 ozfsli\| belanja operasi tambahan penghasilan fo2(s \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o2 \|o1 honorarium les o2oeoogno000 zoo elsfoloe\| belanja barang dan infos \|11f2o3 fo2fs fos \|o2 belanja barang pakai habis ijo \|sf1o2fo2\| belanja jasa (os fosmooneo0900 belanja jasa kena belanja jasa (oz \|o2 \|o2 konsultansi non konstruksi les o2oeoogno000 "zone sfolozfor\| belanda perjalanan belanja \|o2 \|o2 lo4infos x03. \|irfeoaforfslil belanja operasi les osnoooeoos00 jzoaonshiloe\| belanja barang dan ijo3\| .0a for (s1 belanja barang (o1 (o2 belanja barang pakai habis les tosnoooeoos00 jzoaonsioefoa) belang perjalanan belanja \|o1 \|o2 loa perjalanan dinas dalam negerinfos \|irfeoafosfsli\| belanja operasi les o2oeoogno000 maca solo\| belanja barang dan infos \|11f2oa joss 1fosfor belanja barang @soo0\| (o3 \|o2 belanja barang pakai habis infos \|11foa fo3(s 1fo2fo2\| belanja jasa les o2oeoogno000 belanja jasa les o2oeoogno000 jos sfolozfor\| belanda perjalanan belanja \|o3 \|rilis \|2f201forfshi\| belanja operasi tambahan penghasilan (o1 f\|o1 honorarium les o2oeoogno000 elon for (sole\| belanja barang dan \|o1 \|o2 belanja barang pakai habis ijo3\| fi2\| for (s1 fo2 \|o2\| belanja jasa belanja jasa belanja jasa \|o1 konsultansi konstruksi les o2oeoogno000 ozon sfnleefor\| belanda perjalanan belanja \|o1 io2 foa \|o1 perjalanan dinas dalam negeriinfos \|r2f201fozfsli\| belanja operasi 376a6500\| les o2oeoogno000 elon seolah\| belanja barang dan infos foz (s1 fosfor belanja barang (o2 \|o2 belanja barang pakai habis les o2oeoogno000 zone sfoloefor\| belanda perjalanan belanja \|o2\| io2 foa \|infos \|r2f203forfsli\| belanja operasi les o2oeoogno000 elon seolah\| belanja barang dan infos for (s1 fo2for belanja barang (o1 \|o2 belanja barang pakai habis info3 for (s1 foto2\| belanja jasa belanja jasa les o2oeoogno000 ezra for sfnleefor\| belanda perjalanan belanja \|o1(t2 20afoafslil belanja operasi les o2oeoogno000 elon solo\| belanja barang dan joa \|o2 belanja barang pakai habis iron\| .0a joa\|s (ro \|o2\| belanja jasaoo2 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan (o2 (o2 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan foa (iosltosmoosovooe torfeorelsiih serunai second seo) tosltoomoomooosan torlzorfels\|nestor stang second seo) joe \|o2 belanja barang pakai habis les o2oeoogno000 ozon feri evaluasi kinerja perangkat info3 jorfzo1 fo7shil belanja operasi \|. les o2oeoogno000 lzonfrsfolee\| belanja barang dan info3 orf2o1 fo7 (s1 fosfor belanja barang \|o2 belanja barang pakai habis infos orf2o1 fo7(s 1foto2\| belanja jasa \|. les o2oeoogno000 belanja jasa administrasi keuangan perangkat daerah penyediaan gaji dan tunjangan asn infos borneo2 forfsli\| belanja operasi info t03. orf2o2 for(slifoif belanja pegawai \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn \|o1 \|o1 belanja gaji pokok asn belanja fo1 \|o1 \|o1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja fo1 \|o1 \|o1 \|o3(o1 \|o1 \|o1 \|\|o1 \|o1 kecelakaan kerja asn belanja lurah \|o1 \|o1 jaminan kematian asn belanja lurah simpanan fo1 \|o1 \|o1 peserta tabungan perumahan rakyat asn (o1 fo1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|o1 lo1 (oz \|o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan fo1 \|o1 \|o2 \|o3 berdasarkan kondisi kerja asn tambahan penghasilan fo1 \|o1 \|o2 \|3 borneo2 fossil belanja operasi les o2oeoogno000 zoe seolah\| belanja barang dan (o3 \|o2 belanja barang pakai habis info3 \|or\|2o2 joss 1foto2\| belanja jasa les o2oeoogno000 belanja jasa \|o3 jo2 \|o2 \|o2 belanja lurah jaminan asuransi administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pembinaan, pengawasan, jo4 dan pengendalian barang milik daerah pada skpd foa\| \|o2 belanja barang pakai habisbelanja barang pakai habis orleosee\| penyediaan bahan logistik infos t03. jorfzoe joafsli\| belanja operasi les o2oeoogno000 zoo sole\| belanja barang dan infos jorfzoe goals for belanja barang joa \|o2 belanja barang pakai habis \|o1 ios penyediaan barang cetakan dan penggandaan (os \|o2 belanja barang pakai habis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan rilis t03. jorfzoe joefsli\| belanja operasi doosoooo\| les o2oeoogno000 zoo seolah\| belanja barang dan ilo3 jorfzoe joe (s1 foto2\| belanja jasa doosoooo\| les o2oeoogno000 \|zone belanja jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd infos t03. jorfzoe ssli\| belanja operasi les o2oeoogno000 zoo sole\| belanja barang dan rilis \|oryzae joss foto1 belanja barang \|o1 \|og \|o2 belanja barang pakai habis hoofimsommontooee jorlzoelenis doeloe satwa sma les o2oeoogno000 \|zoo sfolozfor\| belang perjalanan belanja \|o1 log(s foa nfos jorfeoe ju1shil belanja operasi @s04000\| tambahan penghasilan \|o1 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium les o2oeoogno000 los n(sole\| belanja barang dan info3 jorfzoe fans fosfor belanja barangrfzoe fans foto2\| belanja jasa g2oo00o\| les o2oeoogno000 belanja jasa belanja jasa \|o1 \|o2 \|o2 konsultansi non konstruksjorfeosfoz\|lil belanja operasi gag9a7aol les o2oeoogno000 zoo sole\| belanja barang dan (o2 \|o2 belanja barang pakai habis info3 jorfzoa foz(s 1fo2fo2\| belanja jasa tegas210\| les o2oeoogno000 belanja jasa mesesawbelanja \|o1 fo2(s \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o1 fo2(sinfos jorfzosfosfsli\| belanja operasi les o2oeoogno000 zoo seolah\| belanja barang dan rilis \|orfzos (os (s1 for belanja barang \|o1 \|o3 \|o2 belanja barang pakai habis belanja \|o1 (o3 \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o1 (o3 \|o2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan peralatan dan \|o1 erina mesin lainnya wlosltosmoosonoo torfzos selisih semua ormas memo asam) belanja \|o1 joe \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o1 jos osmoomooooee torlzoo oslslel seat moon bosoomo momo dan bangu1 log (ox belanja modal bangunan gedung belanja modal \|o1 log bangunan gedung tempat kerja jumlah belanja\| total surplus ( defisit off osmooo00sooloofoofoolel ll. termerawaan dean men mejoofiae210211s00joofasefoofs jeetanan uuu\|oa\| \|o2\| \|o2 rumah susun umum dan atau rumah khusus injoafno42102111900 jo2leos2shil belanja operasi aao\|l info no42102111900 jo2fos foz\|slilozf belanja barang dan jasa tool po0000000\| info to421021119. jo2fos joz (si fosfor belanja barang 3a5. 1loa110421024119. \|o2l2. fo2 (o2 belanja barang pakai habis loe foto21n3900 cellos oelssfoeloe) belang perjalanan dana belanja perjalanan 1loa\| lo2\| \|o2 \|o2 toa dinas dalam negeri penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan koordinasi dan sinkronisasi loa1. \|o2\| \|o3 pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan inloafno42102111900 jo2fosfor islifozf belanja barang dan jasa pool \|o212. \|o2 belanja barang pakai habis belanja perjalanan 1loa\| lo2 \|a.oe \|o3 \|o2 loa dinas dalam neger\|oa11. \|o1 perumahan dan permukiman kumuh inja to42102111900 jose2foafshil belanja operasi tambahan penghasilan loa11. \|o3\| fox \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|oa1. \|o3\| fo1 \|o1 \|o3 honorarium info to42102111900 jose2o2 forfslifozf belanja barang dan jasa \|o414. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|oeftorzto21i. \|zo2 lektor\| belanda perjalanan wvh enm tbol ha@czu kfperjalanan 1oa( lo1 io2 foa \|o1 dinas dalam negeri koordinasi dan sinkronisasi \|oa1. \|o3\| los pengendalian penataan pemugaran peremajaan permukiman kumuh injoafto42102111900 jose2fossil belanja operasi info to42102111900 jose2o2 fosfslilozf belanja barang dan jasa inja to421021119. jose2o2 jos (s)fosfor belanja barang sooko\| (os \|o2 belanja barang pakai habis loe foto21n3900 ozo2ossifeloe) belanda perjalanan dana belanja perjalanan 1oa( \|o3( loss io2 foa \|o1 dinas dalam negeri 1loa14. o3\| penyusunan review legalisasi kebijakan bidang pkp hahomanso keleekelhi dll #sammoreaas came mel oleosa1madison jenfese bishop setnjpeava tsi tambahan penghasilan 1loa( (o3 los io1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium injoafno42102111900 jose2o2 fosfslifozf belanja barang dan jasa ). pol dalgona1m211soo jesfeseoefsin reff setya brg sol soap loss \|o2 belanja barang pakai habis tipalhorsmawsoo enfereoefsinlreoah sta kossoaoo\| eos) vfroseroamasoo obese efron amar) sos) ooo belanja jasa 1loa( \|o3 los io2 konsultansi konstruksi belanja perjalanan 1oa( los io2 foa \|o1 dinas dalam negeri\|oeftorzto21i. elzosfes\| kera same perbaikan rumah y01o166al w4317.s00) injoafto42102111900 josfeosfosfsli\| belanja operasi person\| po) irjoafro42102111900 jos\| fog \|silva\| belanja pegawai ga2oog\| tambahan penghasilan 1loa( \|o3 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium inja to42102111900 josfzo3 fosfslifozf belanja barang dan jasa 6022s00\| irjoafro421021119. jo3\| jo3 fo2\|o1\| belanja barang s002000\| (o3 (o2 belanja barang pakai habis belanja jasa \|o3 \|o3 io2 konsultansi konstruksi \|oeftorzto21i. \|zon sfoleefor\| pelana perjalanan belanja perjalanan 1oa( \|o3(s \|o2 foa \|o1 dinas dalam negerihibah kepada badan, lembaga, loa11. \|o3\| (o3 los organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan \|o411. \|o3 jos \|os \|o3 lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan injoafto42102111900 joseon fosil2\| belanja modal \|o3 jo4 belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|oa11. \|o3 foa belanja modal jalan dan jembatan \|oeftorzto21i. \|zon eforfae\| belanja modal bangunan air belanja modal bangunan o3\| (o3 \|oa \|o2 \|o4 pengaman sungai pantai dan penanggulangan bencana alam belanja modal loa11. \|o3\| (o3 \|kalo2 \|o7 bangunan air kotor\|oa1. \|os\| \|o2 dan utilitas umum perumahan untuk menunjang fungsi hunian injoafto42102111900 fosfor fozfshil belanja operasi infoafno42102111900 fosfor fozfslifoif belanja pegawai tambahan penghasilan loa11. \|os\| fo2(s \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn )\|esfiosaso2maso0 tan honorarium injoafto42102111900 fosfor fozfslifozf belanja barang dan jasa info no42102111900 joseon foz (shi fosfor belanja barang \|os12. (o2 \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis info no42102111900 joseon foz (si foto2\| belanja jasa belanja jasa loa11. \|os\| fo2(s \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi loe (tomato21na900 es\|zonoelsioeloal belang perjalanan kana belanja perjalanan 1loa11. los\| \|o2 \|o2 toa dinas dalam negeri injoafto42102111900 fosfor fo2file\| belanja modal \|. \|os( \|o2 (5s belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi \|oeftorzto21i. (zone seforfor\| pagoda belanja modal 1loa\| los\| \|o2 loa loa jaringan air minpenyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (o1 fo2 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan iijoafros2102111800 for2o1foz isil belanja operasi motor\| . po000000\| infoafto42102111900 jorfeor fozfslifozf belanja barang dan jasa info no42102111900 jordan foz (si fosfor belanja barang (o2 \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan infoafto42102111900 jorfeor foafshil belanja operasi tas000\| infoafno42102111900 jorfeor foafshifozf belanja barang dan jasa tas000\| iijoafro42102111900 jo1 goals fo2fo1\| belanja barang 16a4000\| foa (o2 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan o0112. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd pahormansoo nleeelshih doo eeamunoreaas nak denny info to42102111900 horor foefslifozf belanja barang dan jasa poo orator2ti1soo confer(oefefoefor seto bag honssamafanssoooj (os (o2 belanja barang pakai habis administrasi keuangan perangkat daerah \|o414. \|o112. penyediaan gaji dan tunjangan asn infoafto42102111900 borneo2foafshil belanja operasi iijoafro42102111900 for (silva\| belanja pegawai too926g\| \|o1 lox (ox belanja gaji dan tunjangan asn loe (tomato21na900 belanja gaji pokok termahal (o1 fo1 \|o1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn \|oa1. \|o1 fo1 \|o1 \|o1 \|o3 belanja tunjangan jabatan asn \|o414. \|o112. \|o1 foa belanja tunjangan fungsional asn \|oa11. \|o1\| \|o1 fox belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan (o1 fo1 \|o1 ph tunjangan khusus asn belanja \|o1 lox (ox pembulatan gaji asn belanja lurah \|o1 lox (ox jaminan kesehatan asn belanja lurah \|oa1. \|o1 fo1 (s4 lo1\|o1 jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah \|o1 lo1 for jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta fo1 \|o1 tabungan perumahan rakyat asn \|o1\| (o1 \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asntambahan \|oa1. \|o1 \|o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan loa1. \|o1\| fo1 \|x\|o1 \|o2 \|o3 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan loa1. \|o1\| fo1 \|o1 \|o2 los penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn pelaksanaan ketatausahaan 1loa\| \|o1l2. dan pengujian verifikasi keuangan skpd injoafto42102111900 borneo2fossil belanja operasi soseoooo\| irjoafro42102111900 for \|2o2 jos isfiloa\| belanja pegawai sa960000\| tambahan penghasilan 1lokal10421024119. \|o1l2. (o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium injoafto42102111900 borneo2 fosfslifozf belanja barang dan jasa s00000o0\| iron jo1\| .o2 jos \|o2\| belanja jasa s00000o\| loe (tomato21na900 belanja jasa kana administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas 1oa\| \|o1l2. (o2 beserta atribut kelengkapannya tambahan penghasilan 1lokal10421024119. \|o1l2. \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium injoafto42102111900 jorfeos fozfslifozf belanja barang dan jasa poo jo2 (s4 \|o2 belanja barang pakai habis bimbingan teknis 11o4110421024119. jo12. implementasi peraturan perundang undangan iijoafro42102111800 for l2osjarisfal dod belanja operasi horor.oog\| infoafto2102111900 jorfeos fanfshifozf belanja barang dan jasa mo000000\| \|. infoafno42102111900 jorfaos fans foto2\| belanja jasa mo000000\| \|. belanja kursus pelatihan, sosialisasi, 1loa\| \|o1( io2 \|o2 ooa110421024119. (or \|o1 instalasi listrik penerangan bangunan kantor infoafto42102111900 jorfeoefoafshil belanja operasi infoafno42102111900 jorfeoeforfshifozf belanja barang dan jasa info no42102111900 jorfzoe for (si fosfor belanja barang joa( (ot lo1 io2 for \|o1 belanja barang pakai habis \|oeftorzto21i. orleosee\| penyediaan bahan logistik infoafto42102111900 jorfeoefoafshil belanja operasi irjoafro42102111900 for zoo joafsfiloz\| belanja barang dan jasa info no42102111900 jorfaoe goals fosfor belanja barangkode rekening bertambah berkurang) \|oa1. \|o1 .0e \|o2 belanja barang pakai habis dan mesin belanja modal alat (ox joa\|s ios kantor dan rumah tangga loa11. \|o1 j2. joa(s \|o2 \|os \|o2 belanja modal alat rumah tangga loa1. \|o1\| los penyediaan barang cetakan dan penggandaan info to2102111900 jorfeoefosfslifozf belanja barang dan jasa loa1. lo1 \|a.oe los \|o2 belanja barang pakai habis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan injoafto2102111900 jorfeoefoefshil belanja operasi @solo0oo\| \|. infoafto42102111900 jorfzoe foefslifozf belanja barang dan jasa @solo0oo\| \|. info no42102111900 jorfzoe joe(sifozfo2\| belanja jasa @solo0oo\| \|. \|oeftorzto21i. \|zone belanja jasa penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd injoafto2102111900 jorfeoefosfshil belanja operasi infoafto42102111900 jorfeoe osfslifozf belanja barang dan jasa aloha1m21soo jenfessfofsin elo stntatsang men \|oa1. lo1 .oe log \|o2 belanja barang pakai habis \|oeftorzto21i. \|zoo sfolozfor\| belanda perjalanan belanja perjalanan \|o1 log io2 foa \|o11loa( los ios kantor dan rumah tangga 1loa\| \|o1l207 loss lo2 los lo2 belanja modal alat rumah tangga 1loa1104210241. pengadaan peralatan dan mesin lainnya inja to42102111900 borneo7foes2\| belanja modal \|oeftorzto21i. \|zor loe sleep\| belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat 1loa( \|o1 loe ios kantor dan rumah tangga \|oeftorzto21i. \|more sefeefto belanja modal komputer loa11. los lo2 belanja modal komputer unit belanja modal 1oa( los \|o2 peralatan komputer penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyurat\|o112. \|o1 \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o112. \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik forlzosfozfslil belanja operasi sas631205) \|orlzos o2fslilozf belanja barang dan jasa sa4631205) inja to42102111900 jorfzos jo2(s)ifozfo2\| belanja jasa sa4631205) \|oeftorzto21i. belanja jasa orleosoal ldp penyediaan jasa pelayanan kana umum kantor irjoafros2102111800 for2osfoalsfil belanja operasi eorooog\| \|orlzos joafslilozf belanja barang dan jasa rotooooo\| \|or\|2o8 goals ifo2fo2\| belanja jasa rotooooo\| belanja jasa \|o411. \|o12. (5s ja110421024119. (or pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan forlzosforfshil belanja operasi \|orlzosforfslilozf belanja barang dan jasa fotfaoo fo1 (ifo2for\| belanja barang 1o4110421024119. (o1 (o2 belanja barang pakai habis penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 1oa\| \|o1 (o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan \|orlzoslo2asli belanja operasi \|orlzos o2fslilozf belanja barang dan jasa \|or\|2o9 jo2fs ifozfoa belanja barang 9a8s000\| \|o1\| \|o2 (s4 \|o2 belanja barang pakai habis \|or\|2o9 jo2fs ifozfo2\| belanja jasa belanja jasa mesin lainnya hahormansoleekelshl sam ore sesi men mana men \|orlzosoefslilozf belanja barang dan jasa pool alone1madison jensen ssi elf setan solo sama joa( (ot loss \|o2 fox \|o1 belanja barang pakai habis fotfzoo joss (rfo2foa\| belanja pemeliharaan t2125000\| belanja loa1. \|o1 joe \|o2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi 1loa\| \|o1l2. gedung kantor dan bangunan lainnya thahommansonkeekekhi #aam book\| asem) forleoofoo\|sfifozf belanja barang dan jasa \|or\|2o9 joss fosfor belanja barang \|o1 log \|o2 belanja barang pakai habisforces fosfsfifozfoz\| belanja jasa \|zos belanja jasa urusan pemerintahan bidanga\| \|o2 dalam (satu) daerah kabupaten kota \|oal201 ozfslilozf belanja barang dan jasa poo loa\| (o2 (sx lo2 (ox belanja barang pakai habis belanja perjalanan lokal2. (oz \|o2 goals1 dinas dalam negeri program pengelolaan tanah kosong inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong jose2fo2\| pemanfaatan tanah kosong poo ofoe1madison jeefeseelsinh sean operas sesaojsassanj \|os\| jozfslilozf belanja barang dan jasa pool o\|tone1m21t1soo jeofese eeff setia bring daro) ame) (o2 \|o2 (ox (ox belanja barang pakai habis aofhorstmawisoo eefeseoafsinlreoal nat men bnn belanja sewa lo2 \|o2 lo2 log peralatan dan mesin belanja jasa lo21s \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi 'osaroamsson (love oeo\| asal oma ojo belanja perjalanan lo21s lo2 loa \|o1 dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| oloofrara102500enfooofeel lt. termewah rr.wvh enm tbol haoczu kik kopra4es toko000002520 jooofoofa tt. pendaratan operan www lolmomomnawamol\| (\|\| gamma sma mama tosfiesommommose joofoooleofafiloe sewaan sono voodoo) os\|tosmoomoooawo joo\|aoooofa\| for keiasjanumm snoooooo\| sos retribusi \|os ala lo2\|o1 pemeriksaan alat pemadam kebakaran joo asaoooonaso0joofasefoofs dt. jeet4\| \|o1 dalam daerah kabupaten kota infos t05. joglo1 fo1asli belanja operasi esaooooo\| \|os(tosoeoogno200 ozon (sole\| belanja barang dan sen infos joan2o1 for (s1 fosfor belanja barang esaooooo\| 110s11. (o1 \|o2 belanja barang pakai habis belanja sewa \|o4\| \|o1 \|o2 \|o2 \|o4 peralatan dan mesin belanja sewa \|oa\| (o1 \|o2 \|o2 \|os gedung dan bangunan penyelamatan dan evakuasi \|o4\| \|o3 korban kebakaran dan non kebakaran irlosf10s0. soal2o1 fos isil belanja operasi les (tosaoooeo0300 calon oalsioel belanja barang dan ken irjosf1050. joa\| \|o3 \|o2\| belanja jasa los (tosmooneo0300 belanja jasa daa \|o4\| (o3 \|o2 \|o2 \|o2 belanja lurah jaminan asuransi inspeksi peralatan proteksi kebakaran 110s11. \|o2 penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran tambahan penghasilan \|o4( \|o2\|s io1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|oa fo2(s \|o1 \|o3 \|o7 honorarium 110s11. \|o412. (o2 (5s \|o2 belanja modal peralatan dan mesibelanja modal alat \|os joa \|o2\|s ios kantor dan rumah tangga belanja modal \|os( \|o412. \|o2 (oz \|os \|o2 alat rumah tangga belanja modal alat \|os( jo4 \|o2\|s \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar \|o4\| (oz \|o2 los \|o2 belanja modal alat komunikasi \|o4( \|o2\|s belanja modal alat keselamatan kerja 1los( \|o412. \|o2 (oz belanja modal alat sailis t0s. borneo2 forfsli\| belanja operasi rilis t08. orf2o2 forfslifoif belanja pegawai \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn \|o1 \|o1 belanja gaji pokok asn belanja \|os \|o1 fox \|o1 \|o2 tunjangan keluarga asn belanja \|os \|o1 fox \|o1 tunjangan jabatan asn belanja \|o1 fo1 \|o1 \|o1 \|os tunjangan fungsional umum asn belanja \|os \|o1 \|ox (ox tunjangan beras asn belanja \|o1 fo1 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja \|os \|o1 \|ox (ox pembulatan gaji asn belanja lurah \|os \|o1 \|ox (ox jaminan kesehatan asn belanja lurah jaminan \|os \|o1 kecelakaan kerja asn belanja lurah \|o1 lo1 fox jaminan kematian asn belanja lurah simpanan \|os \|o1 fox \|o1 peserta tabungan perumahan rakyat asn \|o1 fox \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|o1 (o1 (o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan \|os \|o1 fox \|o2 berdasarkan kondisi kerja asambahan penghasilan \|o1 foxs t05. jorfzo2 fossil\| belanja operasi rilis t08. orf2o2 fosfslifoif belanja pegawai tambahan penghasilan (o3 fo1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium belanja jasa \|o3 io1 pengelolaan bmd los (tosmooneo0300 olzozfoolsfife belanja barang dan daa rilis \|or\|2o2 jo3(s 1foto2\| belanja jasa \|os(tosoeoogno200 belanja jasa se1\| fo2(s \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja fo2(s \|o1 \|o3 honorarium \|o1\| \|o2 \|o2 belanja barang pakai habis administrasi umum perangkat daerah \|os(tosoeoogno200 orleosee\| penyediaan bahan logistik sen rilis t05. jorfzoe asli\| belanja operasi \|os(tosoeoogno200 zoo sole\| belanja barang dan sen rilis \|oryzae goals 1foto1 belanja barang \|o1 joa \|o2 belanja barang pakai habis \|o1 joa(s \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat joa\|s ios kantor dan rumah tangga belanja modal \|o2 alat rumah tangga penyediaan barang cetakan \|o1 dan penggandaan infos t05. jorfzoefosfsli\| belanja operasi \|os(tosoeoogno200 zoo sole\| belanja barang dan sen rilis \|oryzae jos (s1 fosfor belanja barang \|o1 jos \|o2 belanja barang pakai habispenyelenggaraan rapat \|o1 koordinasi dan konsultasi skpd rilis t0s. jorfzoe osfslif belanja operasi \|os(tosoeoogno200 zoo sole\| belanja barang dan sen osltosmoomooooan torlzoe oo\|s\|nlsjoe\| mama mom belanja sewa \|o1 fog \|o2 \|o2 jalan, jaringan dan irigasi \|os(tosoeoogno200 \|zoo sfolozfor\| belanda perjalanan sen belanja \|o1 .0e jog \|110s11. fos \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o1 (os \|o2 \|os kantor dan rumah tangga belanja modal (os \|o2 \|os \|o2 alat rumah tangga belanja modal 11os11. los \|o2 \|os \|o3 meja dan kursi kerja rapat pejabat pengadaan peralatan dan jaga? mesin lainnya wlosltosmoosonoo torfeorelsirh semua ormas do) mon, tes0200002500 jorfeor less irf beta pena soo\| mop tambahan penghasilan joe fo1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium tlositosmoomooooee torfzorelsleh tawa moon hama) emas joe \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin komputer belanja modal joe \|o2 oz\|lil belanja operasi re9a0000\| \|estosaoooeo0300 jzosoelshioel belanja barang dan kanan rilis\| for \|.oa joz fo2 \|o2\| belanja jasa @s9a0009\| belanja jasa ken \|os(tosoeoogno200 orlzosee\| penyediaan jasa pelayanan sen umum kantor rilis t05. jorfeosfoafslil belanja operasi gasoooo\| \|estosaoooeo0300 onlzosoals file belanja barang dan kanan irlosf1. jo1 .oa joa\|s fo2 \|o1\| belanja barang gasoooo\|l . po00000000\| \|o1 joanan\|o3 pemeliharaan belanja \|o1 fo1 \|o2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesinbelanja (o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o1 fo2(s \|\|o3\| look oso000. (oofooo joel pemeratayur at7 n bertambah berkurang) joo osmoooooocooo0\|oo (o00\|o0 js\| tertawa uut2 belanja barang pakai habis1los1105 jo3 (o2 (o2 belanja barang pakai habis penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan losltosnonooooeoooo jooeoeloolsfil bela operasi asroma\| gaasroo\| los \|tosnonooooooooo joo eoe oofsrlozlon pen arang fonsaooo\| game\| 110s11. los belanja barang pakai habis tosnonooooooooo joo zee oo\|s(iloilo2\| pln soo) 22an) \|o7 penanganan pascabencana kabupaten kota belanja barang pakai habis belanja jasa \|o2 konsultansi konstruksi 11os11. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air belanja modal (o7 \|o2 bangunan air irigasi saja abl idpengembangan kapasitas tim reaksi cepat trc) bencana kabupaten kota rilis tos.o0o.00oe.coo0 jos fosisfif belanja operasi eai248\| do) jos .osoonoonoso000 lzo2 files\| belanja barang dan ena los\|tosmoononoemoo tesleoz ori telor\| btr sama ama 11os14. los belanja barang pakai habis rilis t08. \|o3 fos\|s 1foz \|o2\| belanja jasa eai248\| do) 11os11. los (oz belanja lurah jaminan asuransirlosfr050. jo3\| o\|lil belanja operasi gesoooo\| los (vosmoonoo0sc000 leosfolsifel belanja barang dan rilis t0s. jos \|o3 1fo2 fox belanja barang 4s9o0oo\| 1los1105 (o3 (o2 belanja barang pakai habis penyediaan logistik \|o4 penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten kota 110s14. \|oa110s14. \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis administrasi keuangan perangkat daerah los penyediaan gaji dan tunjangan asn rilis tos.ooo.00e.ooo0o for sjid belanja operasi rilis t0s.o. .oe.coor fo1 for isfifoa\| belanja pegawai 110s11.110s14. (os tunjangan fungsional umum ast bertambah ( berkurang) belanja \|o1 tunjangan beras asn belanja \|os \|o1 \|o1 (sjo1 kecelakaan kerja asn1 (oz belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|os \|o1 (o2 \|o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan \|o2 lo3 berdasarkan kondisi kerja asn tambahan penghasilanilosftosaoooooosoooo force fosfslilor\| belanja pegawai saasoooo\| oo ) sgasogool oo tambahan penghasilan 110s11. \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja \|o3 honorarium belanja jasa pengelolaan bmd koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd 110s14. \|osrilis tos.ooo.ooo.coo0o fosisjif belanja operasi roooooog\| os(rosooononosoooo for (zos (oo\|s(rlo2foe\| pln jasa commobelanja kursus pelatihan, sosialisasi, \|o9 \|o2 lbelanja barang pakai habis 1los \|o1 los penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110s11. los belanja barang pakai habis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan wiosltosmoomoooemeo terleosloelshh doo #emuoremas mao los\|tosmoononoemoo torneo loe doeloe\| bea mao penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd rilis tos.ooo.ooo.coor fo1 fosisjif belanja operasi jos .osoonoonoso000 \|zoo free\| belanja barang dan ena jasa rilis t08. fo1 fos\|s fo2 fox belanja barang arssogoo\| 110s14. \|o9 belanja barang pakai habis los (vosmoonoo0sc000 \|soo\|s doeloe) belanda perjalanan belanja 110s11. lo9 \|tos.ooo.ooo.ooo for fo2 isil belanja operasi gssooo\| jos .osoonoonoso000 zoo free\| belanja barang dan ena rilis t05. fox fo2 (s1 fo2 \|o2\| belanja jasa gssooo\| jos .osoonoonoso000 belanja jasa ena jos .osoonoonoso000 olzoseef penyediaan jasa pelayanan ena umum kantorirfosfosooo.ooo.ooo foalsfif belanja operasi @8s00000\| zoo sole\| belanja barang dan ena rilis t05. fo1 fas fo2 fox belanja barang @8s00000\| 110s14. \|oa\|2fosfor isil belanja operasi poo 110s11. \|o2 belanja lurah jaminan asuransi belanja \|o1 \|o2 \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o2 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| jooftosmano0oouop oofooofoolef lt. tremsuoo7pendapat\| ' ol logo\|r.os.o.oo.o.o.os.coor\|oo jo.oo\|oo s\| jeeuanua lo. urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban bean aaa pen \| fosil belanja operasi 88so1oo\| joz\|2o1 jo1(shift2\| belanja barang dan jasa bssotoo\| \|o2\| fo1 (s1foz jon belanja barang 66a9900\| belanja barang pakai \|o2\| fo1 \|s1foz \|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o2\| fo1 sf1foz \|oa\| belanda perjalanan dinas kosooooo\| lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri jozslil belanja operasi e9o1soo\| \|o2\| foz filo\| belanja barang dan jasa e9o1soo\| \|o2\| foz (s1foz \|o1\| belanja barang e9o1soo\| belanja barang pakai \|o2\| foz \|s1foz \|o2\| belanja jasa powo0000\| belanja jasa kantor pool koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban \|o3 umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota jo2\| fossil belanja operasi asamooo\| \|o2\| \|os s\|ilo\| belanja barang dan jasa asamooo\| \|o2\| fos 1foz \|o1\| belanja barang gomolo\|l belanja barang pakai \|o2\| fos s1foz \|o2\| belanja jasa gooooog\| belanja jasa kantor gooooog\| jo22o1 jos \|ifo2soal belanda perjalanan dinas usooooo\| \|o4 belanjajo2\| foalslil belanja operasi jo2\| foa filo\| belanja barang dan jasa b0264000\| \|o2\| foa s 1foz \|o1\| belanja barang do2e400p\| lean emnarata\| nasas\| voor\| \|o2\| fas \|o2\| belanja jasa u800009\| belanja jasa kantor usooooo\| \|o2\| foa s 1foz joa\| belanda perjalanan dinas as2\|os \|oa (s1 \|o2 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri peningkatan kapasitas sdm satuan polisi pamongpraja dan jjo2\| fossil belanja operasi jo2\| fos isfiloz\| belanja barang dan jasa \|o2\| fos s 1foz \|o1\| belanja barang belanja barang pakai belanja jasa kantor poozj2or jozislif belanja operasi ssa2sl do000000\| tambahan penghasilan 1los\| jo2 (o7 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o2\| foz filo\| belanja barang dan jasa soo0\| jo22o1 \|o7 (s\|1fo2for\| belanja barang soo0\| belanja barang pakai belanja jasa kantor of. poos daerah dan peraturan bupati wali kota jo2\| jor\|lil belanja operasi e7ao3o00\| jo2\| fo1 filo\| belanja barang dan jasa e7ao3o00\| jo2j2o2 fo1 (s\|1fo2 for belanja barang belanja barang pakai ann jo2\|2o2 jo1 (s\|1fo2fo2\| belanja jasa bsoooog\| belanja jasa kantor belanja sewa \|os \|o2 \|o2 los gedung dan bangunan pengawasan atas kepatuhan \|os \|o2 \|o2 terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati wali kota jo2j2o2joz sil belanja operasi jo2\| foz filo\| belanja barang dan jasa \|o2\| fo2 (s1foz \|o1\| belanja barang belanja barang pakai belanja jasa kantorfilokoordinasi dan penyusunan rilis 0s. fo1 foz isil belanja operasi rilis t05. fo1 fo2 sifonrilis t0s. fo1\| fossil belanja operasi sooko\| rilis t0s. fo1 joss \|ioz\| belanja barang dan jasa sooko\| po000001 rilis fo1 foe\|s fox belanja barang sooko\| po0000001 jos .osoonoonos0000 ozon eror belanja barang pakai oslhossononvoxooon jor\|zeroes\| efo\| sts tesis nak men: men men infos \|o1 foe foz (oz \|or belanja jasa kantor poo jos .osoonoonos0000 leo feri fveluesi kinerja perangkat rilis t0s. fo1 fozisfil belanja operasi rilis t0s. fo1 fo7 sifon\| belanja barang dan jasa rilis fo1 foz (s1 foz for belanja barang jos .osoonoonos0000 belanja barang pakai administrasi keuangan perangkat daerah los (vosmoon0o080000 lokal penyediaan gaji dan tunjangan rilis tos. fo1 jor\|sjid belanja operasi rilis t08. fo1 for isfifoa\| belanja pegawai belanja gaji dan tunjangan asn jos .osoonoonos0000 belanja gaji pokok \|o1 \|o1 \|o1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn \|o1 is\| fox belanja tunjangan jabatan asn \|o1 \|o1 \|o1 foa(ox (ox jaminan kesehatan asn belanja lurah \|o1 \|s\|(s1 \|o1 io1 tabungan perumahan rakyat asn (s1 \|o1 belanja tambahan penghasilan110s11. (oz \|o3 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan \|o1\|o1\| fossil belanja operasi ). poo orf2o2 jos isfiforof. poo \|o1\| fos filo\| belanja barang dan jasa belanja jasa kantor it0400000\| koordinasi dan penyusunan jo1 \|os laporan keuangan akhir tahun skpd jo1\|2o2 jos isfifo2\| belanja barang dan jasa session\| koordinasi dan penyusunan \|o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1\| foz filo\| belanja barang dan jasa z9es0o0\| poeforsjil belanja operasi so0000\| \|o1\|2oe for filo\| belanja barang dan jasa so0000\| \|o1 .oe fo1 (s1 fo2 \|o1\| belanja barang so0000\| belanja barang pakai leosfee\| penyediaan bahan logistik jo1\|2oe foa lil belanja operasi forfzoe joa isfifoz\| belanja barang dan jasa \|o1 .0e foa s (1fo2 jo1\| belanja barang belanja barang pakai belanja jasa kantor \|o1 .oe fas \|o3\| belanja pemeliharaan 37s000\| belanja i2. \|oa \|o2 \|o3 ios pemeliharaan aset tetap lainnya loses\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan jo1\|2oefosisfil belanja operasi \|2oe fos isfiloz\| belanja barang dan jasa \|o1 .oe joss (1foz jo1\|belanja barang pakai ann o1\|2oe jos \|1fo2fo2\| belanja jasa 11o51105. jo1 (os (s4 \|o2 \|o7 belanja sewa aset tetap lainnya 11o51105. jo1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan orfzos josislif belanja operasi \|2oe foes\|ilo\| belanja barang dan jasa of. pool lis ososoamanwoo eoo sarana) arena, \|o1 joe \|oz \|oz \|or belanja jasa kantor of. pool penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd o1\|2oe fossil belanja operasi jo1\|zoe books\|ioz\| belanja barang dan jasa \|o1 .oe joss 1fo2 \|o1\| belanja barang szsaoo\| o\|zoe eror belanja barang pakai habis \|o1 .oe joss joa\| belanda perjalanan dinas lo9lzorkeef peralatan dan mesin \|o1\|2o7 josislil belanja operasi etnolog\| o1\|2o7 josisjifoz\| belanja barang dan jasa hosooamanwoo eor rel elo banten \|o1 foe\|s1foz \|o2\| belanja jasa etnolog\| \|o1 joe \|oz \|oz for belanja jasa kantor etnolog\| ilibhosooamanwoo teror oleh woo soo soto) koro\|left\| dan dan mesin kon tools\|lolos\| pata po0. boo.o00 tea pertanian lo112. los belanja modal alat pengolahan kon vols lee mpe teajo1fosfor\| penyediaan jasa surat menyurat of. pol o1\|2os fosil belanja operasi of. pol \|2os for filo\| belanja barang dan jasa of. pol belanja jasa kantor poo \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik o1\|2os foz isil belanja operasi \|o1 foz filo\| belanja barang dan jasa \|o1 .og fo2 (s\|1loz \|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor olzoseef penyediaan jasa pelayanan umum kantor \|o1\|2os foa lil belanja operasi \|o1\|2os foa filo\| belanja barang dan jasa \|o1 .og foa s (1fo2 \|o1\|ilis tos.o00. for for isi belanja operasi s100000\| \|o1\|2os for filo\| belanja barang dan jasa s100000\| rilis \|o1 fo1 1fo2 \|o2\| belanja jasa s100000\| jos belanja jasa kantor s1rilis tos. for foz isil belanja operasi orfzoo jo2 isfifoz\| belanja barang dan jasa rilis fox fo2 (s1 foz fox belanja barang belanja barang pakai rilis t05. fox foz (s1 fo2 \|o2\| belanja jasa jos belanja jasa kantor pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya osinosoromooosteor yer\|tosfoslsfih setatorens meloceso l hosonononoseoos tor bos eno sta ena moon oo) tambahan penghasilan 1lo5 jo1 fog \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn osfrosonomonossoor orlzos loose pee mana man enak mann mean jojo9 joo\|s\|ifo2\| belanja barang dan jasa (tosonononoseoos bos aoa\| sta hosei\| amami belanja jasa \|os11. jo1 fog \|o2 (oz konsultansi konstruksi isles\| \|s\|afo2 \|o3\| belanja pemeliharaan belanja \|o1 \|o9 pemeliharaan gedung dan bangunan ositosoomooossoor yorlzos meleleh toe mam \|os14. jo1 log low belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bangunan air lo9 \|o4 belanja modal. bangunan airirlosfr050. for fa1\|staf belanja operasi \|o1\|2os (tt filo\| belanja barang dan jasa jos belanja jasa kantor irlosf1050. jar (s\|ao2\|o3\| belanja pemeliharaan 6317s00\| belanja \|os \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin dan bangunan belanja modal bangunan gedung belanja modal \|os11. bangunan gedung tempat kerja jumlah belanja\|otataanig min kaban serah bertambah berkurang) ojpotososanoossooseloofooololel ipameclose urusan pemerintahan bidang program pemberdayaan sosial pemberdayaan sosial komunitas fasilitasi pemberdayaan sosial 1los( kar info jo2lzo1 fo1asli belanja operasi rilis\| joz\|201for\|filo\| belanja barang dan jasa \|o0000000\| infos jo2\|2o1 for (s1 fosfor belanja barang poo belanja barang pakai infos \|o2\|2o1 for (s ifozfoa\| belanda perjalanan dinas 1loe\| \|o2\| \|o1 \|o2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri pengumpulan sumbangan celasele\| dalam daerah kabupaten kota koordinasi dan sinkronisasi 1los11. \|o1 penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang role \|o2\|2o2 jor(slifozf belanja barang dan jasa pool inloeltoe2o80ooo4oo jo2\| for (s\|ilo2fo2\| belanja jasa as00000\| loe\| oe2.og0. belanja jasa kantor as00000\| rilis\| jo2\| for isi2 \|oa\| belanda perjalanan dinas as248000\| 1loe\| \|o2\| \|o1 \|o2 toa belanja12. \|o2 potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten kota infos \|o2\|2o3 foz\|slifozf belanja barang dan jasa poo "(es hosasoomawo ham mega a2ms0\| asal infos \|o2\|2o3 (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas pool 1loe1. \|o2\| \|o2 \|o2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri peningkatan kemampuan 1los\|jo2\| joa\|filo\| belanja barang dan jasa pool os2sanonoto hpnararsa\| com) sae) inloeloe2o80o0o400 jo2\| foa(s ilo2fo2\| belanja jasa t23000\| loe\| oe2.og0. belanja jasa kantor t23000\| rilis \|o2\|2o3 goals ifozfoa\| belanda perjalanan dinas ol. poo 1loe\| \|o2\| joa \|o2 toa belanja perjalanan dinas dalam negeri rilis\| kalo.color\| roc ram rehabilitasi sosial @wi3 cy9 rp9fh80 sul xb dn7k1ec3xsk8 joejoalzorfoaf penyediaan permakaman pool infos joglo1 for(slifozf belanja barang dan jasa 3127as00\| poo os2sanonoto hipnorarsa\| asma\| sara) infos joan2o1 for (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas pool \|o611. \|o412. (o1 \|o2 belanja perjalanan dinas dalam negeri infos joglo1 foz\|slifozf belanja barang dan jasa ol. poo infos joan2o1 foz(s ifozfoa\| belanda perjalanan dinas poo \|o611. \|o412. (o2 jo2 belanja perjalanan dinas dalam negeri info joalzorfosf penyediaan alat bantu poo000000\| infos joglo1 fos\|slifozf belanja barang dan jasa poo000000\| rilis soal2o1 jos (s 1fosfor\| belanda perjalanan dinas pool 1los\| \|o412. (o3 (o2 lolo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang 1los11. (elezosmoroo lesi sean ooe mam infos joglo1 foefslifoz\| belanja barang dan jasa pool oeltoszo2ommozoo jew2oasis elo dawn bang konon asoogoo) rilis\| joa\| joe \|sf1fo2\|oa\| belanda perjalanan dinas pool 1los\| \|o412. (o2 lolo1s\| \|o4l2. kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten kota rilis\| joa\| (ra\|filo\| belanja barang dan jasa pool inloeltoe2o80o00400 joa\|2o2 (ra\|s ilo2fo2\| belanja jasa loe\| oe2.og0. belanja jasa kantor infos joan2o2 trans\|ifozfoa\| belanda perjalanan dinas 59022s00\| poo 1loe\| \|oa\| (tas \|o2 toa belanja perjalanan dinas dalam negeriprogram perlindungan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota 1los\| (os lot pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota infos jose2o2 orfslil belanja operasi az619090\| info jose2o2 for(slifozf belanja barang dan jasa az619090\| infos \|os\|2o2 for (s1 fosfor belanja barang belanja barang pakai infos \|os\|2o2 for (s 1foto2\| belanja jasa as2000090\| joe belanja jasa kantor @s2000090\| infos \|os\|2o2 for (s 1fosfor\| belanda perjalanan dinas 1loe1. \|os \|o1 \|o2 lo4info joslzorfoaf penyediaan makanan aog\| rilis\| joel201for\|sil belanja operasi dog info joel2o1 forfslifozf belanja barang dan jasa aog\| infos joe\|2o1 for (s1 fosfor belanja barang \|zon see for belanja barang pakai infos joe\|2o1 for (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas loe \|o1 \|o2 foa belanja perjalanan dinas dalam negeri penampungan pengungsi oelnosanemoooaso teefeonoslelah toh sein ores nan infos joel2o1 fosfslifozf belanja barang dan jasa pool oe\|hoszonoanozoo jos eoa sin nefoss setan servamp esmsof oslrosnemoooano seo fos\|eloeleaf sana momo) om) (tosavenoooaso tas for sena mater sooko0\| sono infos joe\|2o1 fo3(s 1fosfor\| belanda perjalanan dinas pool loe \|o3 \|o2 foa\|o611. \|o2 pahlawan nasional kabupaten kota infos \|orator foz\|slifozf belanja barang dan jasa pool "(es hoszsoommao hammer emo) file 10e2020000400 jo7\| o2\|s\|n o2\|o2\| belanja jasa to200000\| loe\| oe2.og0. belanja jasa kantor to200000\| to20000\| inloelos2oglobo4oo jor\|2o1 foz(silo2fos\| belanja pemeliharaan 30a000\| belanja \|o611. \|o2 pemeliharaan aset tetap lainnya infos \|or\|2o1 fo2 (si fosfor\| belanda perjalanan dinas an24000\| 1lo61. \|o7\| \|o2 \|@wi3 cy9 rp9fh80 sul xb dn7k1ec3xsk8 joeinfo jorfzor forfslifozf belanja barang dan jasa poolinfo jorfzorfoefslil belanja operasi infos jorfzor foefslifozf belanja barang dan jasa infos \|orf2o1 foe(s 1fosfor belanja barang zon ola pelangi barang pakai mean toslioszosoooeroo teror fils doeloe\| stan fremmoool enamel ooftoezoomooooo orzonoo\|s ine rejo btn katon atom infos \|orf2or foefsifozfoa\| belanda perjalanan dinas pool \|o611. joe \|o2info borneo2 forfslil belanja operasi infos orf2o2 for(slifoif belanja pegawai \|o611. \|o1 \|o1 (ox belanja gaji dan tunjangan asn \|os(cosmos00no00 belanja gaji pokok 1lo61. \|o1\| fo1 \|o1 \|o1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn 1lo6\| \|o1\| fo1 \|o1 \|o3 belanja tunjangan jabatan asn belanja tunjangan \|o1\| fo1 \|o1 \|o5 fungsional umum asn 1loe\| \|o1 \|o1 belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|o1\| fo1 \|o1 \|o1 \|o7 ph tunjangan khusus asn \|o611. \|o1 \|o1 (ox belanja pembulatan gaji asn belanja lurah 1loe\| \|o1 \|o1 jaminan kesehatan asn belanja lurah loe \|o1 fo1 \|o1 \|o1 jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah 1loe\| \|o1\| \|o1 \|o1 jaminan kematianlanja lurah simpanan peserta 1l06\| \|o1\| fo1 \|o1 \|o1 tabungan perumahan rakyat asn \|o611. (\|o112. (o1 fo1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan 1loe\| \|o1\| \|o1 \|o1 penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan 1los( \|o1 \|o1 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan 1los( \|o1 \|o1 penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn pelaksanaan ketatausahaan dan 1loe1. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd tambahan penghasilan 1los1: (o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn 1loe\| \|o1\| (o3 \|o3 belanja jasa pengelolaan bmd infos \|orf2o2 fosfslifozf belanja barang dan jasa poo koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan loe1los1. ketatausahaan barang milik daerah pada skpd info jorfzo3 foefslil belanja operasi sesko0\| role \|ordo3 foe\|slifozf belanja barang dan jasa sesosok\| infos orf2o3 joe (s1 fosfor belanja barang sesosok\| \|zos belanja barang pakai osftoszoomoooan torlzosoels\|nlsjoa\| bts sawo mom oo\|toezoomooooo soo\|s mejor oman mnc nan men men administrasi kepegawaian perangkat daerah 1lo611. \|o1 \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya info jorfeosfozfslil belanja operasi tambahan penghasilan \|o611. \|o112. (o2 fo1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnyajoe oe2.og0. belanja honorarium infos \|orfzos foz\|slifozf belanja barang dan jasa infos jorfzos foz (si fosfor belanja barang belanja barang pakai bimbingan teknis implementasi 1los\| \|o1 peraturan perundang undangan info jorfeos funfshil belanja operasi infos jorfzos farfslifozf belanja barang dan jasa belanja kursus pelatihan, 1l06\| \|o1\| \|o2 \|o2 sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan infos jorfzos fans fosfor\| belanda perjalanan dinas 1lo61. \|o2 loal ldp penyediaan bahan logistik mean rilis\| foalsfil belanja operasi infos \|oryzae joafslifoz\| belanja barang dan jasa infos jorfzoe goals fosfor belanja barang belanja barang pakai role \|oryzae goals)1fo2fos\| belanja pemeliharaan belanja 1los\| \|o1 loa \|o3 pemeliharaan aset tetap lainnya orleoses\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan info jorfzoefosfslil belanja operasi sesko0\| rilis \|oryzae josfslifozf belanja barang dan jasa 668z00\| role \|oryzae jos (s1 fosfor belanja barang 668z00\| pelangi barang pakai 1los\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan rilis\| for fos\|sil belanja operasi @aseaoog\| infos \|oryzae joefslifozf belanja barang dan jasa (6a000\| infos jorfzoe joe (s1 fosfor belanja barang isfroseanaonosoo enero joe lebanon kamtorarsal angsa\| asam \|os11. joe jo2 \|o1 \|o2 belanja barang tak habis pakai infos \|oryzae joe (s1 foto2\| belanja jasa e000009\| os\|tos2mmosoneon torfzosoes ioelelor seamaisataro soo belanja sewa 1los\| \|o1 loss \|o2 gedung dan bangunan infos \|oryzae joe (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas poo 1loe1. \|o1 joe \|o2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri 1lo6\| \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpdinfos jorfeoe fossil belanja operasi info jorfzoe josfslifozf belanja barang dan jasa infos jorfzoe joss fosfor\| belanda perjalanan dinas 1loe\| \|o1 jog\| \|o2 pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan tambahan penghasilan \|os( \|o2\|s berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn dan mesin 1loe\| \|o1 fo2(s \|o2 \|o2 belanja modal alat angkutan belanja modal alat lo2 lot angkutan darat bermotor liloslsos20s0000400 jorlaorjos\|sle\| belanja modal scoop\| ' dan mesin belanja modal alat los 1os kantor dan rumah tangga (os \|o2 \|os \|o2 belanja modal alat rumah tangga iiloslsos20s0o004o0 jorleorjoe\|si\| belanja operasi sooko\| pilosa os20s0000400 jor\|aor joe\|filo2\| belanja barang dan jasa sooko\| pilosa os2080000100 \|o1\|2or does(io2fon\| belanja barang sooko\| ooltoozosooooaoo jonfeorloelslel ll. betapa modal f27o0000\| tamooooo\| dan mesin belanja modal lo2\| komputer belanja modal \|o2 komputer unit belanja modal lo2 \|o2 peralatan komputer pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya pilosa os20s0000400 jorleor unse\| belanja modal dan mesin @wi3 cy9 rp9fh80 sul xb dn7k1ec3xsk8 joey gaga vn4avibelanja modal alat 1loe\| \|o2 \|os kantor dan rumah tangga 1l06\| \|o2 \|os \|o2 belanja modal alat rumah tangga penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah info jorfeosfoif penyediaan jasa surat menyurat ). poo digoel oszosooooaoo jon2fosfor\|sjid belanja operasi digoel oszogooooaoo on2fosfor(silo2\| belanja barang dan jasa file 10e2020000400 jor\|2o8 osn for\| belanja barang pol penyediaan jasa komunikasi, 1loe1. \|o1\| \|o2 nik sumber daya air dan listrik infos \|orfzosfo2\|slifozf belanja barang dan jasa pool orlzosee\| penyediaan jasa pelayanan umum kantor role jorfeosfoafslil belanja operasi role \|orfzos joafslifoz\| belanja barang dan jasa infos \|orfzoa goals for belanja barang belanja barang paka2 biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan tambahan penghasilan 1loe\| \|o1 fo2(s \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn infos \|orfzosfozfslifozf belanja barang dan jasa i7a102000\| poo 1loe\| \|o1 fo2(s \|o2 \|o2 \|o2 belanja lurah jaminan asuransi infos jorfzos foz (s1 fosfor\| belanja pemeliharaan pool belanja 1loe\| \|o1 fo2(wiosltoszoosoooa torfeosfoslsiih error selom\| sen) ooltoszoomoooawo torlzoofoo\|s eno beta pena sogno) same tambahan penghasilan \|oe11. fog fo1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn cosine2nsommozeo jor\|zoolenjs onoslor beamaoreaman geo) info jorfzosfosfslifozf belanja barang dan jasa pool oo\|toszoomooooo zoo oo\|s\|numfor bet bang sae aset 1los11. fog io2 \|o1 \|o2 belanja barang tak habis pakai osltoszoomoooan jorlzoooo\|s inlsjoe\| btn sam\| komodo) ooftoszoomoooxoo tor zoo oo\|s mejor beta kamar 2nd00000 ndomoon @wi3 cy9 rp9fh80 sul xb dn7k1ec3xsk8 jcinfo \|orfzos (nofslifozf belanja barang dan jasa powo00000\| rilis \|orfzos (1o\|s)1fosfor\| belanja pemeliharaan pool belanjajo2lzo1 for(slifozf belanja barang dan jasa pool belanja sewa 2lo811. lo1 gedung dan bangunan lolos \|o2\|2o1 for (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas ). pool 2lo \|o2 \|o4g\| (o2\| (ox partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi lolos \|o2\|2o2 for (slifozf belanja barang dan jasa a645sa00\| poo lolos\|.0s2080000400 jo2\| for (s(no2 oz\| belanja jasa 3e0o0oo\| jos (.os2080.000a. belanja jasa kantor 2s0000\| . belanja sewa 2lo811. lo1 gedung dan bangunan l2loa\| jo2\| for (sio2 \|oa\| belanda perjalanan dinas pool 2los\| lo2\| (o1 lo2 loa (ox belanja perjalanan dinas dalam negerilolos \|osf2o3 for (slifozf belanja barang dan jasa pool lolos\| jo3\| for (s1 ozon belanja barang 62sc09\| belanja barang pakai ina @wi3 cy9 rp9fh80 sul xb dn7k1ec3xsk8 grlolos \|o3\|2o3 for (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas 62560o0\| 2los (o3 \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin komputer 2los\| (\|o3\| lo2 belanja modal komputer unit 2los1. \|o1 (s2 \|o2 belanja modal peralatan komputer\|o1 anak kewenangan kabupaten kota lolos josfzo1 for(slifozf belanja barang dan jasa pool lolos nos2ogo0oouop jos\| ons foe\| belanja jasa laos belanja jasa kantor lolos \|osf2o1 for (si fosfor\| belanda perjalanan dinas ). pool 2los11. (os \|o2 \|o4s pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten kota 2losfroszosooooaoo peter feels belanja operasi sasongko\| sooooooo\| lolos joel2o1 foz\|slifozf belanja barang dan jasa pool alone \|toozomooooaoo joofeonloz\|s\| joon\| arang sn2oo\| santo\| also\|toozosooooxoo (oofzonloz\|s\|n jolie\| jasa ir2oo0oo\| tn2o0ooo\| los toozomooooaoo \|ozon joz\|s joe foz\|on belnjahsa kantor mawoogo\| mawas l2los \|oe\|2o1 foz(s)1fosfor\| belanda perjalanan dinas pool \|o8 lo21s lo2g \|o2 peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten kota alone\|toozosooooaoo trofeo2leelshil bela operasi memo) sambo\| lolos jose2o2 joz\|sifon\| belanja barang dan jasa pool 2loeluoszomoooosoo jose joz\|s(nloefor\| stra barang bombs\| gomolo\| lolos .0s2080000400 jos\| fo2(s(nfo2o2\| belanja jasa t2400rtambah berkurang) aloefroszoononoxoo jorfeoejeelsn ieeloejn\| petmialasakamor 1e400000\| elonfroozoooonoxoo jorleoe joe\|snloeloal petmapertmanbinas 1a404000\| hadowooo) oo) 1o8 lo2 \|o2 goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| ojoofroszomooosaooloofooofooel iremeav\|o9\| \|o212. pendukung kemandirian pangan lainnya l2loss2090. joglo1 fossil belanja operasi l2loss2090. jozfzo1 fosfslifozf belanja barang dan jasa bo000009\| l2los\| \|oz\|2o1 fos(s 1fosfor belanja barang belanja barang pakai mean jos belanja jasa kantor l2loss2090. \|oz\|2o1 fo3(s 1fosfor\| belanda perjalanan dinas 2lo92. \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja hibah kepada badan, lembaga, 2lo9l2. \|o212. (os ios \|os organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia belanja hibah kepada badan dan 2lo9\| o212. (o3\|s ios los\|o3\| (ox pangan dan neraca bahan makanan lolos2090. jose2o1 forfslifozf belanja barang dan jasa pool lolos\| jos\| for ino2 oz\| belanja jasa soooooo\|l laos belanja jasa kantor soooooo\|l laliga2090. jo3\| for (sf1fo2foa\| belanda perjalanan dinas poo 2lo92. (o3 \|o1 \|oa (oxaloolkoomoosooas tosieorelsiih #mtrunoreras komodo\| sesosok) l2loss2090. \|osf2o1 foefslifozf belanja barang dan jasa pool esoooonoo1:oo jos (eo loe for seto bag sosok soo ooloomoomoosran oslzoroels\|also\| beta homo asoogoo\| loolzoonoon001720 tosfzonoofs ifeloejor seanassa toner esmooo emo. jose2o1 foes 1fosfor\| belanda perjalanan dinas pool 2lo92. los \|o2 \|o42. \|o3 \|o2 dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal l2loss2090. josfzoafoz\|lil belanja operasi l2loss2090. \|osfzoafoz\|slifozf belanja barang dan jasa l2los\| \|osfzoa fo2(s 1fosfor belanja barang pelangi barang pakai mean 2lo92. \|o3 \|o2 \|o2 \|o1 \|o2 belanja barang tak habis pakai l2los\| \|osfzoa foz(s 1foto2\| belanja jasa d4920000\| jos belanja jasa kantor belanja sewa 2lo9\| \|o3\| lo2 \|o2 \|os gedung dan bangunan belanja 2lo9\| \|o3\| lo2 \|o2 \|os pemeliharaan aset tetap lainnya l2loss2. \|osfzoa foz(s 1fosfor\| belanda perjalanan dinas 2lo92. (o2 \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri belanja uang dan atau jasa untuk diberikan 2lo9\| \|o3\| lo2 \|o2 \|os kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat belanja uang yang lo2 \|o2 los \|o1 diberikan kepada pihak ketiga pihak lain masyarakat aloltoomoomoonan joslsoabelslel mamamoo 2sooko sam dan mesin le) o\|osoelofefro\| mpe komputer belanja modal 2lo9\| \|o3 (o2 lo2 komputer uni\| \|oa\| (ox analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan l2loss2090. joglo1 forfslifozf belanja barang dan jasa ol. poo lolos\| joa\|2o1 for ino2 oz\| belanja jasa laos belanja jasa kantor l2loss2. joan2o1 for (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas pool 2lo912. (oa io2 loa2loss2090. joan2o2 for (sifon\| belanja barang dan jasa pool l2los\| joan2o2 for (s1 fosfor belanja barangbelanja barang pakai l2los\| joan2o2 for (s1 fosfor\| belanda perjalanan dinas \|o4\| \|o1 \|o2 toa l9\| pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten kota l2loss2090. \|oso1 foafslifozf belanja barang dan jasa pool belanja jasa 2lo912. \|o5 loa \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi l2loss209. \|osf2o1 goals 1fosfor\| belanda perjalanan dinas ol. po00000\| 2lo9\| los\| fio1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2lo92. \|o2 koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd koordinasi dan penyusunan o112. laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 2ooltosooonoorroo jenenrloelslih smwmorems tomo toko 2oozsoosonoo1:oo jon eor goals reel zeoooono01:oo jones\|oe\| for serta bag toko ooo administrasi keuangan perangkat daerah orleoeferf penyediaan gaji dan tunjangan l2loss2090. borneo2 foafslil belanja operasi l2loss2090. \|orf2o2 forfslifoif belanja pegawai \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok 2lo912. \|o1 \|o1 \|o1 fox \|o2 belanja tunjangan keluarga asn 2lo92. \|o1 \|o1 \|o1 fox \|o3 belanja tunjangan jabatan asbelanja tunjangan 2lo912. \|o1 \|o1 fo1 fox ios fungsional umum asn 2lo9\| belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan 2lo912. \|o1 lo1 lot \|o1 ph tunjangan khusus asn \|o1 belanja pembulatan gaji asn belanja lurah 2lo9\| jaminan kesehatan asn belanja lurah 2lo92. \|o1 \|o1 fox fox jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah 2lo912. jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta 2lo912. \|o1 \|o1 fot fox tabungan perumahan rakyat asn \|o1 \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan 2lo912. \|o1\| (o1 \|o2 penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan 2lo92. \|o1 \|o1 \|ot \|o2 \|o3 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan 2lo912. \|o1 \|o1 \|ot \|o2 los penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn pelaksanaan ketatausahaan dan 2lo92. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd laliga2090. for jos\|sil belanja operasi u800.000g\| l2loss2090. \|ordo2 fosfslifoif belanja pegawai tambahan penghasilan 2lo92. \|o1 \|o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn 2lo92. \|o1 \|o3 \|o1 \|o3 belanja jasa pengelolaan bmd l2loss2090. \|ordo2 fosfslifozf belanja barang dan jasa pool losleosooooootoo jojo2os\|s doeloe sts sroomooo\| anno koordinasi dan penyusunan o112. laporan keuangan akhir tahun skpd lolzoonoon001100 jorzoeos\|s\|numfor bet bang sao sato koordinasi dan penyusunan 2lo92. \|o112. \|o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd eesoanoan jon zee or\|s ioe jor\| bean bang men man administrasi kepegawaian perangkat daerah 2lo92. \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya @euz n@@bj9 ab wwc vyi mmvxvt4yu xxl7bvyhbai53l4u4lho w090. jorfeos fozfshil belanja operasi leloseogoooooo1zoo orf2os foe(sailor\| belanja pegawai s8oo0o0\| cbooo\| tambahan penghasilan 2lo9\| fo2 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn l2logo2o90. jo1f2os jo2 isfiloz\| belanja barang dan jasa aaoooog\| po) l2loss2. \|orfzos foz (s1 fosfor belanja barang d400009\| belanja barang pakai bimbingan teknis implementasi 2lo9l2. peraturan perundang undangan l2loss2090. jorfeos fanfshil belanja operasi gaston\| laliga2090. jo1\|20s far\|filo\| belanja barang dan jasa gaston\| poo belanja kursus pelatihan, 2lo92. \|o1\| fo2 lo2 sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan l2loss2090. jorfzos fans fosfor\| belanda perjalanan dinas gaston\| 2lo92. \|o2 \|090. \|oryzae joafslifozf belanja barang dan jasa penggandaan l2loss2090. jorfzoe fosfslifozf belanja barang dan jasa pool kosoooomn110 htrargaa\| asma sen \|o9l2. \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan lolos2090. \|orfoefoefslil belanja operasi lolos2090. \|oryzae joe\|slifozf belanja barang dan jasa l2loss2. \|oryzae joss foto2\| belanja jasa l2los\| \|or .oe joe foz (or belanja jasa kantor 2lo912. \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lolos2090. jorfoefosfslil belanja operasi laliga2o90. \|20e joo \|filo\| belanja barang dan jasa angesaoo\| lin jeanammooo1reo ordo hee sun ang men bnn lalofeogoooooo17oo \|of2os foo\|s\|ilo2fo2\| belanja jasa to200000\| to20000\| lalosfeogoooo017.oo0 jon (2os foa\|s \|o2 \|o2 \|or belanja jasa kantor to200000\| to20000\| lolos2. jorfzoe foss ifozfoa\| belanda perjalanan dinas a1272200\| po000000012lo912. (ot lo9aloslkosommosorron orleorloelehih toh serarorems bosommosorton torfzorloelsfiforh serta negara soo geo tambahan penghasilan berdasarkan \|o912. los \|o1 perimbangan objektif lainnya asn losleosonsoooros tortor orator seanatoreatun soni lolos2090. jorfzo7fell2\| belanja modal \|o00000001 \|zor loe sleep\| belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o912. los \|o2 kantor dan rumah tangga 2lo912. los los ioz belanja modal alat rumah tangga belanja modal alat 2lo912. los \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar belanja modal loss \|o2\| komputer 2lo912. loss belanja modal komputer unit 2lo92. \|o112. los lo2 belanja modal peralatan komputer penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lolos2090. jorfeosfoaf penyediaan jasa surat menyurat gotong\| l2loss2090. jorfeosfoafslil belanja operasi gotong\| l2loss2090. jorfzosforfslifozf belanja barang dan jasa gotong\| l2loss209. \|orfzos for (s 1foto2\| belanja jasa gotong\| jos belanja jasa kantor gotong\| 2lo9l2. \|o1 \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik l2loss2090. jorfeosfozfslil belanja operasi do404009\| l2loss2090. jorfzosfo2\|slifozf belanja barang dan jasa do404009\| l2loss2090. \|orfzos foz (s1 foto2\| belanja jasa do404009\| jos belanja jasa kantor do4oa0op\| umum kantor l2loss2090. jorfzos foafslifoz2loss2090. jorfeosforfslil belanja operasi l2loss2090. jorfzosforfslifozf belanja barang dan jasa l2loss2090. \|orfzos for (s1 foto2\| belanja jasa a9s00009\| 2lo92. \|o1\| \|o1 \|o2 \|o2 lo2 belanja lurah jaminan asuransi l2loss2. for \|2os for (sr \|os\| belanja pemeliharaan belanja \|o912. \|o1\| lo1 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesinan bertambah ( berkurang) penyediaan jasa pemeliharaan, 2lo912. \|o1 \|eloofeosoooooooo terleoojeelshh belanda operasi fo02o00o\| tomomal l2loss2090. \|orfzosfoefslifozf belanja barang dan jasa poo l2loss2090. \|orfzos joss fosfor\| belanja pemeliharaan poo belanja 2lo9\| (o1\| \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi 2lo9\| (o1 sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya l2loss2090. jorfzosfanfslifozf belanja barang dan jasa poo leloslzos0o0o0o1zo0 \|or\|2oo (1s offs\| belanja pemeliharaan ssarsoo\| belanja 2lo9\| (o1\| \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin l2loss2090. jorfzos fans fosfor\| belanda perjalanan dinas poo 2lo92. \|o2 \|o4 belanja perjalanan. dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| ofoofzosmooo001zo0loofagofoolel termesuz n@@bj9 ab wwc vyi nfennaanooo1e00ooofoofe\| tt. pendaratan pena w w w lafirlaar.o.o0o.o.oo.reooloofocoofoofali\| pendapatan asu dar pan) gi000. \|oolooofoofalilo2\| retribusi daerah giz000009\| \|ooo.oo fosfat for retribusi jasa umum giz000009\| retribusi pelayanan ala lo2\|o1 \|o2 persamaan kebersihan \|ooo.oo foofafi \|o2\|oz\| retribusi jasa usaha pool allo2lo2 \|o1 retribusi pemakaian kekayaan daerah jumlah pendapatan\| gi000. urusan pemerintahan bidang closeapple kabupaten kota jo2l2o1 or\|shil belanja operasi eoa9z00o9\| \|o2\|2o1jo1filo2\| belanja barang dan jasa \|. \|o2\|2o1 for (sr johor\| belanja barang @28zoo0\| \|o2 jo1(sfi faf belanda perjalanan dinas d22t0009\| \|o1 \|o2 toa lo1l211. \|o3\| (ox2l11\| \|o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium \|o3\|2o1fo1file\| belanja modal (of oaorovelefel san kena dan mesin laa \|o3\| lo1 (5s \|o2 belanja modal alat laboratorium belanja modal alat lo1 \|o2 los laboratorium lingkungan hidup koordinasi, sinkronisasi dan \|o2 pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim \|o3\|2o1fozfslil belanja operasi \|o3\|201joz\|silo2\| belanja barang dan jasa \|o3 jo2(sfi \|oz\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o3 jo2s\|i faf belanda perjalanan dinas poo lo2 \|o2 loa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negerilaboratorium lingkungan hidup kabupaten kota \|o3\|2o1fossil belanja operasi to0x09(0s009\| \|o3\|201jos filo2\| belanja barang dan jasa \|o3 jos sfi for belanja barang belanja barang pakai \|o3 jos s\|i oz\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o3 jos sfi \|o2 oa\| belanja pemeliharaan belanja \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin \|o3\| sio2 \|oa\| belanda perjalanan dinas mo80o000\| 2la1l241. \|o2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri jo3\| \|o3\|sel belanja modal (12752s0009\| oslzorfosefe belanja modal peralatan dan mesin 2l11l241. \|o3 \|o2 belanja modal alat laboratorium 2li1l211. los belanja modal unit alat laboratorium belanja modal alat (o3 \|o2 los laboratorium lingkungan hidup lainnya l211. \|o3\| (o3 (s5 los (ox belanja modal bahan perpustakaan belanja modal l211. \|o3\| (o3 los \|o1 (ox bahan perpustakaan tercetak\|oal2o1oafslil belanja operasi tambahan penghasilan \|o412. loa(s.o1 goals lo2for belanja barang belanja barang pakai \|oa\| .o1 goals lo2foz\| belanja jasa belanja jasa kantor \|oa\| joss lo2 belanja pemeliharaan l211. \|oa\| \|o2\| (ox belanja pemeliharaan tanah belanja \|oa\| loa\|s \|o2 lo2 pemeliharaan peralatan dan mesin belanja 2la1l211. \|oal2. loa\| \|o2 \|o3 \|o3 pemeliharaan gedung dan bangunabelanja \|oa\| loa\|s \|o2 \|os pemeliharaan aset tetap lainnya dan mesin pertanian 2li1l241. (o4l2. loa loa belanja modal alat pengolahan belanja modal alat \|oa\| \|o2 los kantor dan rumah tangga 2l1112110. \|oal2. loa(s \|o2 l\|a1l2.\|osl2o1jo1asli belanja operasi \|osl2o1jo1filo2\| belanja barang dan jasa jos\| for (shift2 \|o2\| belanja jasa soo000o\| belanja jasa kantor \|os jo1(sfi faf belanda perjalanan dinas poo \|o1 \|o2 toa io1panda and aaa\|osl2o1o1asli belanja operasi \|os\|2o1 jo1filo2\| belanja barang dan jasa femommoontoeo telepon telor set ssssooo\|saison joe\| jon (sf1fo2 \|o2\| belanja jasa \|oe \|o1 \|o2 \|oz for belanja jasa kantor \|oe\| jo1(sfi faf belanda perjalanan dinas pol lot \|o2 foal mha yang terkait dengan plhmberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan \|a1l2. \|o1 kelembagaan mha, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak mha terkait dengan plh \|o7\|2o2 jorfslil belanja operasi \|o7 jo1filo2\| belanja barang dan jasa \|o7\| jon (sf1fo2 \|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o7 jo1(sfi faf belanda perjalanan dinas pool \|o1 \|o2 loa \|o3 dan kampanye lingkungan hidup \|osl2o1jos isil belanja operasi jose2. filo\| belanja barang dan jasa 2inlewiononoozseo toefeonosf defend eta baar batas) atas) \|os\| .o01 jos s\|i foz\| belanja jasa \|os fos \|o2 \|oz for belanja jasa kantor \|os\| .o01 jos (s\|i faf belanda perjalanan dinas pool \|o3 \|oss2o1 for\|shil belanja operasi dolorosa\| \|ogl2o1jo1filo2\| belanja barang dan jasa do9o19s9\| alinfemiononoozseo tension defend stm baan mjd) 2mnmonos0x6so osn han rasa\| asetil mol \|o9 jo1(sfi ozf belanja jasa e900009\| \|o9 \|o1 \|o2 \|oz for belanja jasa kantor \|o1 \|o2 \|o2 \|o4 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa lor \|o2 lo2 los gedung dan bangunan \|o9 jo1(sfi faf belanda perjalanan dinas \|o1 \|o2 fopengaduan \|a1l2110000. masyarakat terhadap plh kabupaten kota \|tol2o1jo1asli belanja operasi \|t0\|2o1o1(filo\| belanja barang dan jasa fo1(sio2ozf belanja jasa belanja jasa kantor jo1(sfiozfoaf belanda perjalanan dinas 2l11\| \|o2\|a1l211000. \|o2 dan atau penyidikan lingkungan hidup luar pengadilan atau melalui pengadilan \|tol2o1fozfslil belanja operasi \|t0\|2o1oz(silo2\| belanja barang dan jasa kem bemnaratal amo) aro .o01 fo2(sio2ozf belanja jasa belanja jasa kantor .o01 jo2s\|i faf belanda perjalanan dinas 2l11\| lo2 \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri program pengelolaan mjosoleo\| program pen lafarfaaro.ooo.oo.rep\|t1201 o2\|shil belanja operasi \|. \|201ozfslilo2\| belanja barang dan jasa fo2(sio2ozf belanja jasa belanja jasa kantor penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, a1l2410.2o1fos isil belanja operasi .ss0\| \|201os filo2\| belanja barang dan jasa .ss0\| \|2o01 joss lo2for belanja barang pelangi barang pakai \|o3 \|o2 \|o1 \|o2 belanja barang tak habis pakai \|2o01 jos sfi ozf belanja jasa belanja jasa kantor belanja 2la1l2110000. (o3 \|o2 \|o3 pemeliharaan aset tetap lainnya jos isi faf belanda perjalanan dinas (o3 \|o2 \|oa (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesiangkutan belanja modal alat 2la1\| \|o2 \|o2 lo2 angkutan darat tak bermotor pertanian (o3 lo2 loa belanja modal alat pengolahan belanja modal alat 2l11\| \|o2 los kantor dan rumah tangga 2l11l241. \|o2 los \|o2 belanja modal alat rumah tangga 2l11\| \|o2 belanja modal peralatan proses produksi belanja modal unit 2l11\| peralatan proses produksi 2l11l241. fo2 belanja modal rambu rambu belanja modal 2l11\| rambu rambu lalu lintas darat koordinasi dan sinkronisasi 2l11\| \|os penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persamaan \|201fossil belanja operasi tambahan penghasilan loss \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|201fosfsfilo2\| belanja barang dan jasa \|2o01 joss lo2for belanja barang pelangi barang pakai fos(filo2\|ozf belanja jasa belanja jasa kantor \|2o01 joss \|o2faf belanja pemeliharaan belanja 2l11\| \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jos sf1o2 \|oa\| belanda perjalanan dinas t0sa000\| pool \|a1l241. (os \|o2 goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin angkutan belanja modal alat 2la1\| \|o5 \|o2 \|o2 lo2 angkutan darat tak bermotor 2l11\| los \|o2 \|o3 belanja modal alat bengkel dan alat ukur belanja modal alat 2l11l241. \|o5 \|o2 \|o3 \|o2 bengkel tak bermesin pertanian 2l11l241. loa belanja modal alat pengolahan belanja modal alat 2l11\| los \|o2 los kantor dan rumah tangga11\| (o112. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o1\|2o1o1asli belanja operasi sifon\| belanja barang dan jasa [email protected] men nn. nk: dengnnnnni \|o1 jo1(sfi ozf belanja jasa belanja jasa kantor koordinasi dan penyusunan \|o1\|2o1foz\|sli\| belanja operasi mambo\| lo1\| filo\| belanja barang dan jasa mamoool opo \|o12o1 fo2 jo2for\| belanja barang mambo\| koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd afmmooronseo nenek #eamunoreaas mn: men jo1\| jos\|filo2\| belanja barang dan jasa t2699000\| emioonosnteoo jenfesrfos sin elif set brg besa asem olor bel evaluasi kinerja perangkat \|o1\|2o1jo7\|lil belanja operasi \|o1\|2o1fo7(silo2\| belanja barang dan jasa [email protected] hipnrararsa\| sasooil cas \|o1 \|o7(s\|ilo2ozf belanja jasa belanja jasa kantor administrasi keuangan perangkat daerah oreoelal lip penyediaan gaji dan tunjangan lo1l2o2 jor\|lil belanja operasi \|o1 jo1(sailor belanja pegawai \|o1 \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn \|o1 \|o1 belanja tunjangan keluarga asn 2la1l211. \|o1 \|o1 \|o1 fox \|o3 belanja tunjangan jabatan asn belanja tunjangan \|o1 \|o1 fungsional umum asn 2l11\| belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|o1 \|o1 ph tunjangan khusus asn 2l11\| belanja pembulatan gaji asn belanja lurah (or fox jaminan kesehatan asn belanja lurah \|o1 lo1 jaminan kecelakaan kerja asnja lurah 2l11\| jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta 2l11l241. \|o1\| \|o1 \|o1 fox tabungan perumahan rakyat asn \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan 2l11\|2l11\| \|o112. \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd lanfetroc00001600 borneo2fossil belanja operasi tambahan penghasilan \|o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1 josfslilo2\| belanja barang dan jasa jaffa10000001600 orf2o2 (s1 foto2\| belanja jasa belanja jasa kantor 2la1l211. \|o1\| \|o2 \|o2 lo2 belanja lurah jaminan asuransi koordinasi dan penyusunan 2l11\| \|o112. \|2l11\| \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tambahan penghasilan \|o2 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1\|2os jo2\|filo2\| belanja barang dan jasa poo @seleb\| administrasi umum perangkatyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor lari2410. \|o1 \|o2 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tambahan penghasilan \|o1\| (o2 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1\|2below(silo2\| belanja barang dan jasa ol. 41l2. \|o2 belanja barang tak habis pakai 2l11\| \|o1\| \|o2 \|oz (oz \|oa belanja sewa peralatan dan mesin \|o1 .oe jo2s lo2foa\| belanja pemeliharaan pool belanja 2la12. (o1 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin dan mesin belanja modal 2la1211. (ox lo2 komputer 2la1l211. (ot belanja modal komputer unit 2l11\| \|o1 \|o2 los belanja modal aset tidak berwujud 2li1\| (o1 lo2 ios \|o8 belanja modal aset tidak berwujud oleosa penyediaan bahan logistik \|o1\|2oeoalslil belanja operasi \|o12oe joafsfilo2\| belanja barang dan jasa \|o1 .oe joss lo2foz\| belanja jasa belanja jasa kantor oreosos\| ldp penyediaan barang cetakan dan penggandaan jo1 jos\|sil belanja operasi \|o1\|2oe josfsfilo2\| belanja barang dan jasa \|o1 (2oe joss lo2for belanja barang belanja barang pakai 2la1l211000. \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan avamoooseneoo orleerlsl sesar mal ma, \|o1\|2oe joefsfilo2\| belanja barang dan jasa poo alinfemommosozson torfzosoe iioeleef nas men ivlamooooanisoo torlzofasis\|mellor sempat ena 220non\| amar) penyelenggaraan rapat 2l11\| skpd \|o1\|2oejosfslil belanja operasi \|o12oe joo\|filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 .oe foo\|sfi faf belanda perjalanan dinasetematrig umam alam setda bertambah berkurang) \|o1 (o9 \|o2 \|oa (ox belanja perjalanan. dinas dalam negeri penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|orlaosjoil penyediaan jasa surat menyurat ol. po000000\| \|o1\| \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|ot\|2oso2\|si1\| (o1 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o1\|2mojo1filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 for (sf1o2 \|o3\| belanja pemeliharaan poo belanja a1l2110000. \|o1 \|o2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi \|arl2110. \|o1\| gedung kantor dan bangunan lainnya momosorcoo rltosbolshih sewmuroreus ama) mo2stoo\| ama fnemoonosoneoo jenfeseeisinlonp eeamapasan teonooo goo tambahan penghasilan a1l211. log lot \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn afntemsononeneoo eneesfsinloosforh eta teratas mention teror ganjil lor 2og joo\|filo\| belanja barang dan jasa afnemeonosnteoo jenfesnfefsinlsejoih tayang #snoop os) \|zos fosfor or\| belanja barang pakai \|o1zosfosfs\|nlozfoz\| belanjasasa moooooooo\| belanja jasa a1l2110000. loo \|o2 \|o2 konsultansi konstruksi jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| ojofemovormseoolaookoki iramaglee nnnsnsonrsom eror pertama urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil program pendaftaran eelosoleo\| panjoz isil belanja operasi \|o2\| ozfslifoz\| belanja barang dan jasa gas488. o2201 foto1 belanja barang g0288009\| o2\| fosfor\| belanja jasa belanja jasa kantor lo2 lo4 peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk jo2\| joalslil belanja operasi \|o2\| oafslifoz\| belanja barang dan jasa \|o2\| goals foto1 belanja barang o2\| goals fosfor\| belanja jasa belanja jasa kantor jo2\| offs\| jo2joa\| belanda perjalanan dinas @221s00o0\| \|o00000001 \|o2 loa belanja perjalanan. dinas dalam negeri \|o2\| offs2\| belanja modal below fe\|level san kena (e3an.o00) dan mesin belanja modal alat loa kedokteran dan kesehatan belanja modal alat kedokteran lali2\| )o3\|o.color\| ram pencatatan sipil lari\| \|o3\| .01foo\| pelayanan pencatatan sipil pencatatan, ketatausahaan dan \|o1 penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting \|o3\| forfslaf belanja operasi \|o3\| (sifon\| belanja barang dan jasa jo3\| for (si foz for belanja barang dr8o1oo9\| belanja barang pakai belanja jasa kantor pool \|o3\|201formal2\| belanja modal foslefe dan kena dan mesin belanja modal alat kedokteran dan kesehatan (o1 is\| \|o2 (ox belanja modal alat kedokteran \|o2 peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil \|o3\| fozfslif belanja operasi dooooooog\| jo3\| jozsifo2\| belanja barang dan jasa d00000009\| \|. \|o3\| foz belanja barang 422s0009\| \|o3\| fo2foz\| belanja jasa \|. belanja jasaloa\| pemerintah kabupaten kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan soal203 forfslif belanja operasi amseeasg\| \|oal203 for (sifon\| belanja barang dan jasa amseeasg\| \|oal203 for (si fosfor\| belanda perjalanan dinas amseeasg\| lo4 l01r\| ozfslif belanja operasi \|o1\| oz\|slalom\| belanja barang dan jasa \|o1\| jobs\|ifozfo1\| belanja barang belanja barang pakai onsen jeelaloa\| san dan mesin belanja modal alat lo2 \|o7 kedokteran dan kesehatan lo2 belanja modal alat kedokteran koordinasi dan penyusunan \|or\| foafslif belanja operasi s20000\| \|or\| foafsifoz\| belanja barang dan jasa s20000\| \|o1\| jobs ifozfo1\| belanja barang s20000\| belanja barang pakai onsen fosleloe\| dan aan dana dan mesin belanja modal alat loa lo2 \|o7 kedokteran dan kesehatan 1o112. belanja modal alat kedokteran \|or\| fo7asli belanja operasi \|o1\| o7(sifon\| belanja barang dan jasa \|o1\| fo7s\|ifozfoa belanja barang belanja barang pakai onsen slalom\| dan dan mesin belanja modal alat lo1 lo2 \|o7 kedokteran dan kesehatan lo7 belanja modal alat kedokteran administrasi keuangan perangkat daerah leoefer\| penyediaan gaji dan tunjr202 forfslif belanja operasi am282\| do0000000\| \|o1\| for (sliforf belanja pegawai am282\| do0000000\| belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok (ox (ot \|o1 \|o1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn (o1 belanja tunjangan jabatan asn belanja tunjangan (o1 \|o1 fungsional umum asn belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|o1 ph tunjangan khusus asn belanja pembulatan gaji asn belanja lurah (o1 (s4 fox jaminan kesehatan asn belanja lurah (o1 \|o1 jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah (o1 \|o1 lo1 jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta (o1 \|o1 tabungan perumahan rakyat asn jo1 fo2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan (o1 (sx \|o1 \|o2 (ox penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan (ot \|o1 \|o2 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan (\|2o2 los isil belanja operasi tambahan penghasilan (ot (o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium pool lzt2\| joss fifa\| belanja barang dan jasa jos joz\|o2\| belanja jasa belanja jasa kantor koordinasi dan penyusunan o1 laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1\| osfslil belanja operasi lzt2\| fo1 fos isfifoz\| belanja barang dan jasa \|o1\| (si foto1 belanja barang jreoonoono1oo00 belanja barang pakai soo fon\| \|osis2l belanja modal gs0009\| eraononoogrooo ses alone dan sol dan mesimodal alat ios \|oz kedokteran dan kesehatan los is12 belanja modal alat kedokteran koordinasi dan penyusunan lo1 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1\| o7asli belanja operasi \|o1\| fo7sifon\| belanja barang dan jasa jo1 ors\|1fo2for\| belanja barang belanja barang pakai ser slalom\| dan dan mesin belanja modal alat \|o7 \|o7 kedokteran dan kesehatan lo7 belanja modal alat kedokteran administrasi kepegawaian perangkat daerah lot sosialisasi peraturan perundang undangan \|or2os (tofslif belanja operasi poo \|or\|2os (tofslifoz\| belanja barang dan jasa \|o1\| (os fosfor\| belanja barang poo belanja jasa kantor erleoehol administrasi umum perangkat penyediaan peralatan dan \|o1 perlengkapan kantor jor\|2os loz isil belanja operasi poo) m3a79000 tambahan penghasilan (ot (o2 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium 3a0000\| \|oryzae joz\|slifozf belanja barang dan jasa m3139000\| jon \|2oe joz joz for belanja barang poo) m3139000 m3439000\| \|or\|zoe joafslifoz\| belanja barang dan jasa po0000\| belanja jasa kantor penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|oryzae osfslil belanja operasi io. \|or\|zoe jos\|sifon\| belanja barang dan jasa helensonononorsoos bos aer senang says) \|zoe joss \|ifozfoa\| belanda perjalanan dinas (og (ozzrrtonorsesa rlaeroelalal sarana getol area, dan mesin komputer 1o112. los belanja modal komputer unit \|o1 los los belanja modal aset tidak berwujud 1o112. loss (os ios belanja modal aset tidak berwujud penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah forfzosfo1f penyediaan jasa surat menyurat\| forfzos forfslif belanja operasi poo \|orfzos for (slifozf belanja barang dan jasa jor fog (s\|i for belanja barang poo s20s6000\| \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|orfzos joz\|lil belanja operasi ol. \|or\|zo8 joz\|sifon\| belanja barang dan jasa poo belanja jasa kantor pool (o1 (o2 \|o2 \|o2 \|o4 belanja sewa peralatan dan mesin olzoseef penyediaan jasa pelayanan umum kantor \|orfzos joafslif belanja operasi do) \|orfzos joafsifoz\| belanja barang dan jasa do) jon z.og offs fo2 for belanja barang belanja barang pakai \|or\|2o8 goals \|o2foz\| belanja jasa belanja jasa kantor goals ifozfoa\| belanda perjalanan dinas loa \|o2 lo4fzos ozfslifoz\| belanja barang dan jasa \|2o9 fosfor\| belanja pemeliharaan belanja \|o1 i2. (o2 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit) am282\| ojo 20502s0srsomeras tender rawas a bupati merangin salinan sesuai dengan aslinya kepala bagian hukum ttd firdaus mei. madhuri, pd, m.m. pembina tk. uurusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa program peningkatan laki\| .00oo.co.is.solo3\| \|oo\| fasilitasi kerja sama antar desa (o312. \|o1 fasilitasi kerja sama antar desa dalam kabupaten kota \|o3\|2o1o1asli belanja operasi atos6oo9\| o3\| for (sifon\| belanja barang dan jasa atoseoog\| hemteanarat samar sampel \|o3 jo1(sfi lo2 belanda perjalanan dinas atos6oo9\| \|o1 \|o2 toa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin belanja modal alat \|o312. lot fos kantor dan rumah tangga program administrasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa (o4l2. fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa joglo1 for\|sji\| belanja operasi \|oal2o1 jo1filo2\| belanja barang dan jasa pool \|oa\|2o1 for (sr fosfor\| belanja barang \|oa jo1sfi lo2faf belanda perjalanan dinas pool lokal2. lot goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|o4\| fasilitasi penyusunan produk hukum desa soal201fo2\|sil belanja operasi dog \|oal2o1 joz(filo2\| belanja barang dan jasa aog\| \|oa fo2s lo2for belanja barang aog\| belanja barang pakai \|oa\| jo2s\|i lo2faf belanda perjalanan dinas pool lokal2. (oz \|o2 goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ekor ldp fasilitasi pengelolaan keuangan oal201 oafsfil belanja operasi tambahan penghasilan \|oal2. loa\|joss lo2for belanja barang belanja barang pakai \|oa\| .o1 goals fo2fo2fasa kantor \|o4\| loa \|o2 \|o2 (oz belanja lurah jaminan asuransi \|oa\| foa\|s \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin \|oa\| joss lo2faf belanda perjalanan dinas lokal2. joa goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin komputer loa\| luas lo2 belanja modal komputer unit pembinaan dan pemberdayaan soal2. bum desa dan lembaga kerja sama antar desa \|oal2o1josfslil belanja operasi \|oal2o1 josfsfilo2\| belanja barang dan jasa oal2. joss \|o1\| belanja barang @so2oon\| loa\| los \|o2 (ox (ox belanja barang pakai habis joa\| jos sf1o2 \|oa\| belanda perjalanan dinas 69800o9\| lokal2. los goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri alieleranonoaonsan jeeonoslsleh ema mode says dan mesin belanja modal oal2. los \|o2 komputer belanja modal soal2. loss \|o1 komputer unit joglo1riil fasilitasi penyusunan profil desa eog\| . po000000\| \|oal2o1ji1fosil belanja operasi eog\| \|oal2o1 \|11filo2\| belanja barang dan jasa eog\| po0000000\| \|oa \|11fs fo2for belanja barang belanja barang pakai \|oa\| .o1 \|11ffi faf belanda perjalanan dinas (3e0og\| (oa \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|also1lis\| fasilitasi pengelolaan aset desa \|oal2o1jisfsfil belanja operasi \|oal2o1 \|i3filo2\| belanja barang dan jasa \|oa for belanja barang pelangi barang pakai \|oa\| .o1 \|13fs lo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor \|oa\| .o1 lo2 belanda perjalanan dinas ). pool (oa \|o2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin komputer loa\| lo2 belanja modal komputer unit fasilitasi evaluasi soal2. \|i8 perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan soal201 as\|sil belanja operasi \|oal2o1 jisfsf\|oa\| las \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin \|oa\| .o1 lists faf belanda perjalanan dinas lokal2. lis goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin komputer belanja modal oal2. komputer uniozfslil belanja operasi aog\| \|os\|2o1joz(filo2\| belanja barang dan jasa \|os jo2sfi lo2for belanja barang pelangi barang pakai \|os jo2filo2oaf belanda perjalanan dinas g9a0og\| (os \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan \|os1fossil belanja operasi aog\| \|os\|2o1 josfsfilo2\| belanja barang dan jasa aog\| \|os joss fo2for belanja barang belanja barang pakai \|os\| \|os(s\|no2 oz\| belanja jasa saooooo\| belanja jasa kantor pol \|os jos s\|i \|o2 joan belanda perjalanan dinas as8ooo\| (os \|o3 \|o2 toa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri fasilitasi pemerintah desa (os dalam pemanfaatan teknologi tepat guna \|osl2o1josfslil belanja operasi \|os\|2o1 does\|ilo2\| belanja barang dan jasa \|os joss fo2for belanja barang ea9sas9\| es\|zons foes fo2ozf belanja jasa \|os jos \|o2 \|oz for belanja jasa kantor \|os foe\|s \|o2 belanda perjalanan dinas (os loss \|o2 foa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|osl2o1joefsle\| belanja modal \|\|. eselon sleep\| belanja modal peralatan dan mesin (zone seed fto belanja modal komputer (os los belanja modal komputer unit \|0s12. \|o7 fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat los\|2o1for(sli\| belanja operasi 420a1so0\| \|os\|2o01 jo7(filo2\| belanja barang dan jasa \|os\|2o1 for jo2for\| belanja barang s623soo\| \|os\| \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|os\| \|o2 los gedung dan bangunan \|os \|o7\|filo2 oaf belanda perjalanan dinas pool \|o7 \|o2 toa io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri fasilitasi tim penggerak pkk dalam penyelenggaraan \|os\| gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga \|osl2o1josfsfil belanja operasi \|os\|2o1 joofsfilo2\| belanja barang dan jasa \|os foo\|s fo2for belanja barang 401074s0\| es\|zon fee belanja barang pakai \|os foo\|s \|o2\|oz\| belanja jasa \|os fokus \|o2 \|oz for belanja jasa kantor \|os foo\|sfi oaf belanda perjalanan dinas (os log \|o2 foa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri \|osl2o1joofsle\| belanja modal eselon sleep\| belanja modal peralatan dan mesin os\|zon seed fto belanja modal komputer (os lo9 belanja modal komputer unit \|os\| lo9\|s \|\|o112. \|o2 koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd \|o1 joz\|silo2\| belanja barang dan jasa poo\|o1\|2otjosfslil belanja operasi \|o1\|2o1 joefsfilo2\| belanja barang dan jasa joss \|o1\| belanja barang los belanja barang pakai habis \|o1 joe sf1o2 \|oa\| belanda perjalanan dinas \|o1 joe \|o2 goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri ordo lol ldp evaluasi kinerja perangkat mean \|o1 fo7\|sil belanja operasi @ssaooo)\| \|o1\|2o1fo7\|silo2\| belanja barang dan jasa @ss4000\| \|o1 \|o7\|s\|i lo2faf belanda perjalanan dinas @ss4000\| \|o1 (o7 \|o2 foa lot\|o1\|2o2jo1asli belanja operasi e3979en\| \|o1 jo1(sailor belanja pegawai e39ma9en\| \|o1 (5s \|o1 fox belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok \|o1 \|o1 belanja tunjangan keluarga asn \|o1\| \|o1 \|ot fox \|o3 belanja tunjangan jabatan asn belanja tunjangan \|o1 \|o1 fungsional umum asn \|o1 (5s \|o1 fox belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|o1 \|o1 ph tunjangan khusus asn \|o1 \|o1 belanja pembulatan gaji asn belanja lurah \|o1 (5s \|o1 fox jaminan kesehatan asn belanja lurah \|o1 lo1 jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah \|o1\| (ox lo1 vox jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta \|o1 \|o1 tabungan perumahan rakyattambahan \|o1\| \|o1 (oz los penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn pelaksanaan ketatausahaan dan \|o1\| pengujian verifikasi keuangan skpd tambahan penghasilan \|o1\| \|o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium poo \|o1 josfsfilo2\| belanja barang dan jasa poo00o0000\| koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan \|o1\|fnlenmoosoons torres peter seru operas peta men men islnanoonoo1seo jorlzosoo\|s eno beta pena partof sato tambahan penghasilan \|o1\| los \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn los \|o1 belanja jasa pengelolaan bmd \|o1\| joe\|filo2\| belanja barang dan jasa poo alenanoonoozsao \|soo\|s\|nlefoi setara bring asam awam inlenmoomoonsan jorlzosoels inlsjoa\| setan mom\| atom) alenanoomoozsao jorzosoofs ine rejo santa toner 2season catalog \|o1 joss \|o2 belanda perjalanan dinas 3as21000\| pool \|o1\| los lo2 \|oa belanja perjalanan dinas dalam negeri\|2osjozfslil belanja operasi tambahan penghasilan \|o1\| \|o2 \|o1 \|o8 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|ot\|2os jo2filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 .os jo2sfi imbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan \|o1\|2os filo2\| belanja barang dan jasa poo00000\| belanja kursus pelatihan, \|o1\| fo2 \|o2 sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan daerah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor \|o12oe jo1(filo2\| belanja barang dan jasa pool \|ot2oe joafsfilo2\| belanja barang dan jasa 975ar000\| pool dop eenfaa\| jasa 0simon \|o12os \|oas\|1o2 o2\| belanja jasa belanja jasa kantor penggandaan \|o12oe josfsfilo2\| belanja barang dan jasa pool \|o12os (os (s\|ro2 o2\| belanja jasa nan \|o1fslesomosorson forteoeloelehih toh semmumores bao ama joe \|sifon\| belanja barang dan jasa halersommosozson torfzos loe fioeleef sana ooo anos) hale sommosozson torfzosoes ioelelor sea tataran team\| manmogl \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|o1\|2oeosfsfil belanja operasi \|o1\|2oe joo\|filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 .oe joo\|sfi faf belanda perjalanan dinas i2. jos \|o2 goals\|o1\|2o7josfslil belanja operasi 729s00\| \|o1\| joefsfilo1\| belanja pegawai 3a0000\| tambahan penghasilan \|o1\| los \|o1 \|o8 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1 \|o1 \|o3 \|oz\| belanja honorarium \|o1\| joefslilo2\| belanja barang dan jasa \|o1 joss fo2zor os\|s pelangi barang pakai lot \|207foe\|sel belanja modal olzorolslefe\| belanja modal peralatan kena dan mesin belanja modal alat los \|o2 kantor dan rumah tangga \|o1\| los \|o2 los lo2 belanja modal alat rumah tangga belanja modal alat \|o1 los \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar \|more sefeefto belanja modal komputer loss belanja modal\|2osjozfslil belanja operasi jozsfifoz\| belanja barang dan jasa \|o1 .os fo2sfi foz\| belanja jasa belanja jasa kantor umum kantor \|ot\|2osjoafsfilo2\| belanja barang dan jasa ola1352500\| do00000001 \|o1\|2ooo1filo2\| belanja barang dan jasa a1352500\| do00000001 \|o1 fo1(sfi lo2for belanja barang belanja barang pakai \|o1 fo1(sfi fo2faf belanja pemeliharaan belanja \|o1\|mesin lainnya afnlenmoosoons torres selisih semua operas teman ben men joe sifonretening utan sebelum sesudah bertambah ( berkurang) \|o1 .oo foes fo2faf belanja pemeliharaan pool belanja (o1\|alolemomooonsoo loneoolosshh emammoremas sesama omegam \|o1\|2foo\|filo2\| belanja barang dan jasa poo ahelensomoooasoo loneoolosisfnloejonf pematang ) sesal sesuai\| \|o1\| log \|o2 \|o1 \|o2 belanja barang tak habis pakai alnlensomooonsoo loneoofoslsfiloeloe asmara ellensoooooonsoo lonfeoofosfsnloeloelor petniasasakamor n00o0o\| jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| ofofersmooooonsoofoofosojoofel lil pmmeamumlah pendapat\| lolos\| .t40. \|oofooo\|oo\|s\| peruana lo. lo. lo. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana program pengendalian close program n089. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten kota penyusunan profil \|tal2140. \|o212. \|o3 kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga \|o2l2o2 josfslil belanja operasi d2000009\| \|o2\| filo\| belanja barang dan jasa a2000009\| emc0000.1eo0 hapnararsa\| 1soil loo \|o2\|2o2 fos joao2\| belanja jasa t2000000\| t2000000\| belanja jasa kantor d2000009\| \|o2 jos isi faf belanda perjalanan dinas poo \|tal2140. (o2 \|o2 loa belanjaral2140. \|o3\| (ox kepada stakeholders dan mitra kerja \|o3\|201jo1(filo2\| belanja barang dan jasa pool \|o3 jo1(sfi belanda perjalanan dinas pool \|o1 \|o2 loa lo1nal214. program kubik untuk petugas keluarga berencana penyuluh lapangan keluarga berencana pkb pkb) \|o3l2o2 josfslil belanja operasi pool o3\| jo3sifon\| belanja barang dan jasa poo \|o3 joss lo2for belanja barang belanja barang pakai \|o3 joss lo2foz\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o3 jos filo2 belanda perjalanan dinas e130090\| \|ta\| \|o2 loal2140. \|o3 penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang mkp)3\| josfsfilo2\| belanja barang dan jasa m3as9s00\| poo belanja jasa kantor \|o3 jos s\|i lo2 joa\| belanda perjalanan dinas ). pool 2i1412. lo3 \|o2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negerifatmoonoomo elemen ore men men \|o3\| joss\|ilo2\| belanja barang dan jasa pool \|o3 joss lo2 for belanja barang \|zos left belanja barang pakai haleamoomoosran joslzosoofs\|nlsjoa\| bts sao sma belanja jasa \|nal214. los \|o2 konsultansi konstruksi \|o3 joss lo2 joa\| belanda perjalanan dinas 8z258090\| 2l1412. loss \|o2 loa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri aihaleamoomooae tosizoselsleh eat moon jerman mama dan mesin belanja modal alat \|nal2140. los \|o2 kantor dan rumah tangga final2140. \|o3\| los loz belanja modal alat rumah tangga belanja modal alat \|nal2140. los \|o2107 kedokteran dan kesehatan \|nal2140. \|o3\| los \|o2\| (ox belanja modal alat kedokteran komputer \|ta\| los belanja modal komputer unit \|tal2140. \|o3 los \|o2 belanja modal peralatan komputer dan bangunan belanja modal tugu \|n4l2140. los \|o3 \|o4 titik kontrol pasti 2nal2140. \|o3\| \|o3 loa belanja modal tugu tanda batas3\| joa\|sil belanja operasi \|o3\|2oajoafsfilo2\| belanja barang dan jasa pool \|o3\|2oa foa jo2for\| belanja barang 1s3a2400\| belanja jasa kantor \|o3 .oa joss jo2 oaf belanda perjalanan dinas poonal2140. \|o3\| lo2 \|\|nal2140. \|oal2. pelaksanaan koordinasi evaluasi pencapaian ipk \|oal2o1 \|i3filo2\| belanja barang dan jasa pool oal2. \|13sfi \|oa\| belanda perjalanan dinas poo \|nal2140. loa\| lo2\|oa\| \|o4 program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja \|oal2o2 joafsfil belanja operasi powo0000\| \|oal2o2 joafsfilo2\| belanja barang dan jasa pool belanja jasa kantor poo oa\| joshi \|oa\| belanda perjalanan dinas \|ral2140. loa\| l12. (o112. \|o1 penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|nal2140. koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd \|o1\|2o1joz(silo2\| belanja barang dan jasa powo0000\| koordinasi dan penyusunan \|o1f2o1foalslil belanja operasi so0o0oo0\| \|o1\|2o1joafsfilo2\| belanja barang dan jasa ol. po000000\| \|ot foa s\|ro2 or\| belanja barang so0000o0\| koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd aihaleamoosooa tortor elsa semua operas emo moatf2o1 foefsfilo2\| belanja barang dan jasa poo lalralarao000001400 jon foes(no2 or\| belanja barang soooooo\| administrasi keuangan perangkat daerah rafarancooonta00 orleoeferf penyediaan gaji dan tunjangan seeosson\| aleta0o000001400 borneo2 foafshil belanja operasi \|o1 jo1(sailor belanja pegawai \|o1 \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn rafarancooonta00 belanja gaji pokok measles\| \|ta12140. \|o1\| \|o1 \|o1 lot \|o2 belanja tunjangan keluarga asn \|tal2140. \|o1l2. lo1 \|o1 lot \|o3 belanja tunjangan jabatan asn \|nal2140. \|o1\| \|o1 \|o1 \|o4 belanja tunjangan fungsional asn belanja tunjangan \|tal2140. \|o1 lo1 lot los fungsional umum asn \|ta\| belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|ta12140. \|o12. lo1 lot (oz ph tunjangan khusus asn belanja pembulatan gaji asn belanja lurah \|ta\| jaminan kesehatan asn belanja lurah \|ta12. \|o1 \|o1 fox fox jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah \|ta12. jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta \|ta12140. \|o1\| \|o1 lot tabungan perumahan rakyat asn \|o1\| \|o1 fox \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|ta12. penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan 2l1412. \|o1 \|o1 \|o2 \|o3 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan 2l1412. \|o1 \|o1 \|o2 penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn pelaksanaan ketatausahaan dan \|tal2. \|o1\| \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd tambahan penghasilan 2l1412. \|o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1 jos filo2\| belanja barang dan jasa pool koordinasi dan penyusunan \|ta12. \|o112. \|os laporan keuangan akhir tahun skpdo1 josfsfilo2\| belanja barang dan jasa koordinasi dan penyusunan \|nal214. laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1 \|o7filo\| belanja barang dan jasa poo administrasi kepegawaian perangkat daerah final2140. \|o2 pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya \|o1\|2osjozfslil belanja operasi doooooo9\| \|. \|o1\|2os jo2(filo2\| belanja barang dan jasa doooooo2oe joafsfilo2\| belanja barang dan jasa poo proofs\|left dan naa tea dan mesin belanja modal alat \|ral2. \|o1 goals \|o2 \|os kantor dan rumah tangga penggandaan final2140. \|o1\| penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan alhalensonorooraso eoehoelelnl toh sea ores mem camel hafenwononoosaso ton doeloe\|s info sewa bang dna a52000\| as0ol hafenwononoosaso ton eos oelsoelraf sta ann mana hafenwononoosaso oef for sena mater ono \|na\| \|o1\| penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lot \|20e joo\|sil belanja operasi \|ot\|2oe joo\|filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 .oe foods lozforf belanja barangzos belanja barang pakai habis \|o1 joo sf1o2 \|oa\| belanda perjalanan dinas aal2. lo1 i2. log \|o2 goals1 belanja perjalanan dinas dalam negeri penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah lorlzoaforl penyediaan jasa surat menyurat pol \|tal2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik \|o1\|2oso(silo2\| belanja barang dan jasa umum kantor \|o1\|2os tal2140. (ot biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan \|o1l2oojotfslil belanja operasi \|ot\|2ooo1filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 fo1(sfi belanja pemeliharaan belanja hal2. lot \|o3ofozfslil belanja operasi \|o1\|2mojo2folio2\| belanja barang dan jasa \|o1 jo2sfi ozf belanja jasa belanja jasa kantor @actor0\| \|o1 fo2s lozfoaf belanja pemeliharaan belanja hal2. lo2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin mesin lainnya aihelensonomooraso eofoelelih toh sein oren sem come ahaleraomosoreon torfzos joel fifth seng pang samoa sosok hafensononoosaso ton 2model bekraf set positron soso\| sta belanja hal2. loe \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya aihelersonorooraso eofooleih tol seumsororens sem hafensononoosaso ten eoofoofs host setnjarang dna ssooooo\| sroosoof haleanonorn1ao0 jonfeosloisinoefoe stm femoral smoke) iafenmoonoosaso oof for sena karen setosa\| soo) jumlah belanja\|total surplus ( defisit\| ofooferaooo001400\|oofooo joel iemeuawaan uutoo7 xwutgsieensoooooooe00 onjooofoofal tt. pendaratan operan www jas cloooboolahi\| pendapatan aslidaerah osopgooo ken oglobo joofafifoz\| retribusi daerah es0000000\| \|ooo.oo fosfat for retribusi jasa umum poo retribusi ala lo2 lot lo4 pelayanan parkir tepi jalan umum retribusi ala lo2 pengujian kendaraan bermotor \|ooo.oo fosfat \|o2foz\| retribusi jasa usaha esocoooo9\| \|. retribusi ala loz lo4 terminal ala lo2lo2 los retribusi tempat khusus parkir jumlah pendapatan\| joofersmoooonaco0 joofasefoofs jeetanan wwwis\| \|o2\| \|o2 jalan jalan kabupaten kota 2lis\| \|o2 lo2 \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin 2lis\| \|o2 lo2 lo2 belanja modal rambu rambu belanja modal 2lis\| lo2 rambu rambu lalu lintas darat rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan belanja 2lis\| \|o212. \|o3 \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin2lis\| (o2 \|sil belanja operasi boobook\| celzoaonshihe\| belanja barang dan daa 2last2. lo2 lot io1 belanja barang pakai habis \|o2 .oa jo1(sfi lo2foz\| belanja jasa @00000o9\| \|. belanja jasa sesl eelaoshol pengujian berkala kendaraan ken bermotor registrasi kendaraan wajib 2lis\| \|o212. \|o3 uji berkala kendaraan bermotor \|o2\|2os josfslil belanja operasi cellos seolah\| belanja barang dan sen \|o3 \|o2 belanja barang pakai habis \|o2 jos s\|i oz\| belanja jasa belanja jasa sen 2lis\| \|o2 \|o3 \|o2 belanja modal. peralatan dan mesin belanja modal alat 2lis\| \|o22. \|o3 \|o2 los kantor dan rumah tangga belanja modal 2lis\| \|o2 \|o2 ios \|o2 alat rumah tangga penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor loa \|o2\|o2\| \|o4 pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten kota \|o2 joa\|sil belanja operasi asoooog\| celzosoalslihe belanja barang dan daa \|o2 joss lo2foz\| belanja jasa asooooo\| belanja jasa se2lis\| \|o2 \|o2 angkutan orang dan atau barang antar kota dalam (satu) kabupaten kot2l15\| (o212.catalog1asli belanja operasi m00oo0o9\| celana(sole\| belanja barang dan sen \|o2 jo1(sfi foz\| belanja jasa m00oo0o9\| belanja jasa st2. lot lo1 belanja barang pakai habis koordinasi dan penyusunan 2last2. joao1joslslil belanja operasi asz0000\| lon sole\| belanja barang dan sen sis00noonooa torlzorfoels\|nloeloif bar soo simon loss \|o1 belanja barang pakai habis \|zon sfnlozfor\| belang perjalanan sen belanja 2lis\| los \|o2 loa perjalanan dinas dalam negeri \|o72o2jo1asli belanja operasi \|o1 jo1fafafa1f belanja pegawai2l15\| belanja gaji dan tunjangan asn 2li5\| \|o1 \|o1 \|o1 (ox belanja gaji pokok asn belanja 2lis\| \|o1 \|o1 \|o1 fox \|o2 tunjangan keluarga asn belanja 2lis\| \|o1 \|o1 fox \|o1 \|o3 tunjangan jabatan asn belanja 2lis\| \|o1 \|o1 fox fox fog tunjangan fungsional asn belanja 2l15\| \|o1\| \|o1 \|o1 (ox (os tunjangan fungsional umum asn belanja 2l15\| tunjangan beras asn belanja \|o1 \|o1 tunjangan ph tunjangan khusus asn belanja 2l15\| pembulatan gaji asn belanja lurah 2l15\| jaminan kesehatan asn belanja lurah jaminan 2lis\| \|o1 \|o1 fox fox kecelakaan kerja asn belanja lurah 2l45\| jaminan kematian asn belanja lurah simpanan 2lis\| \|o12.2lis\| \|o1 \|o1 \|o2 (ox penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan penghasilan 2lis\| \|o12. \|o1 \|ot \|o2 \|o3 berdasarkan kondisi kerja asn tambahan penghasilan 2lis\| \|o1 \|o1 \|o1 \|o2 ios berdasarkan prestasi kerja asn pelaksanaan ketatausahaan 2lis\| \|o3 dan pengujian verifikasi keuangan skpd lzlisleasocooooosoo borneo2 fossil\| belanja operasi tambahan penghasilan \|o3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja 2lis\| \|o112. \|o1 \|o3 honorarium zoe seolah\| belanja barang dan sen lajisleasocoo.o0oeo0 \|orf2o2 (s1 foto2\| belanja jasa jisfaisocooonoeoo belanja jasa propose\| pookoordinasi dan penyusunan 2lis\| \|o112. \|os laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1\|2o2 fossil belanja operasi as300\| poo zoe sole\| belanja barang dan sen \|o1 joss lo2for belanja barang as300\| poo los \|o2 belanja barang pakai habis administrasi umum perangkat daerah orleosee\| penyediaan bahan logistik sen \|o1\|2oeloafslil belanja operasi s1098. zoo sole\| belanja barang dan sen \|o1 .oe joss for belanja barang a9a98000\| loa \|o2 \|o1 belanja barang pakai habis \|o1 .oe joss \|o2foz\| belanja jasa belanja jasa sen penyediaan bahan bacaan 2l15\| \|o1\| dan peraturan perundang undangan \|o1\|2oelosfslil belanja operasi az00000\| zoo seolah\| belanja barang dan sen \|o1 .oe joss foz\| belanja jasa az00000\| \|zone belanja jasa sen penyelenggaraan rapat 2l15\| \|o1\| koordinasi dan konsultasi skpd \|o1\|2oeloslslil belanja operasi 4s125600\| olzososlshioe belanja barang dan kanan \|zoo sfolozfor\| belanda perjalanan sen belanja 2lis\| (ot lo9pengadaan peralatan dan sen mesin lainnya \|o1\|2o7osfsle\| belanja modal loe \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat 2l4s\| \|o112. loss \|o2 los kantor dan rumah tangga belanja modal 2lis\| \|o112. los \|o2 los \|o2 alat rumah tangga \|more sefeefto belanja modal sen komputer 2lis\| loss belanja modal komputer unit belanja modal 2lis\| \|o112. los \|o2 peralatan komputer pengadaan sarana dan 2lis\| \|o1\| prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnytambahan penghasilan \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn honorarium \|o2 belanja modal peralatan dan mesin komputer belanja modal 2lis\| \|o112. \|o2 peralatan komputer dan bangunan 2l15\| belanja modal bangunan gedung belanja modal 2l45\| bangunan gedung tempat kerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 2lis\| \|o1\| \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lot joz\|sil belanja operasi lolos else belanja barang dan daa \|o1 .os \|o2s\|i foz\| belanja jasa belanja jasa sen \|o2 \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat 2lis\| \|o1\| \|o2 \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar belanja modal 2lis\| \|o1\| \|o2 \|o2 los peralatan pemancar orleosoal ldp penyediaan jasa pelayanan ken umum kantor joafsfil belanja operasi lolos fals life belanja barang dan daa \|o1 .os joss lo2foz\| belanja jasa s000o0oo\| belanja jjos shine belanja barang dan kanan 2lis\| (o1 belanja barang pakai habis \|o1 jon (sf1o2 \|o2\| belanja jasa belanja jasa daa 2lis\| \|o1\| \|o1 \|o2 \|o2 \|o2 belanja lurah jaminan asuransi belanja 2lis\| \|o1\| \|o1 \|o2 \|o3 pemeliharaa2lis\| \|o1\| \|o1 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin penyediaan jasa pemeliharaan, biaya 2lis\| \|o1\| \|o2 pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan \|o1\|2oojozfslil belanja operasi olzosoelshioe belanja barang dan kanan 2lis\| (ot belanja barang pakai habis belanja 2lis\| \|o1\| lo2 \|o2 \|o3 pemeliharaan belanja 2lis\| \|o1\| \|o2 \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan peralatan dan 2l1512. \|o1 ena mesin lainnya \|o1\|2oojoslslil belanja operasi olzosoolshioe belanja barang dan kanan \|o1 jos sf1fo2 \|o2\| belanja jasa zososls belanja jasa ken 2lis\| \|o1\| los \|o2 \|o3 belanja pemeliharaan belanja 2lis\| \|o1\| los \|o2 \|o3 \|o2 pemeliharaan peralatan dan mesin jumlah belanja\| total surplus ( defisit\| w11068882\| look2soo0monaco0'oofooofoofet tt. temuxr20jr3 aru@ oav i3mld8c s@cu3c3gl noc7e worezen 22nsoofoo menfoofal penoemama akan z\|1e\| \|ooloooloofafil pendapatan asti daerah (pad) helene2ztzzonson ooleoofoofefifarh dt. #evtusiparan men \|cbooo foofafi lo2for retribusi jasa umum ). pool retribusi pengawasan dan ala lo2lo1 pengendalian menara telekomunikasi jumlah pendapatan\|l2. lo4 perencanaan media komunikasi publik \|o2laorjoafslil belanja operasi \|o2l2onjoafsfilo2\| belanja barang dan jasa \|o2\|2o1 goals lo2ozf belanja jasa belanja sewa o2l2. luas los gedung dan bangunan \|o2\|2o1 goals lo2faf belanda perjalanan dinas ms28og\| \|o2l2. loa \|o2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri celeorks\| pengelolaan media komunikasi kena \|o2l2orjosslil belanja operasi @ms600\| tambahan penghasilan \|o212. los \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o2l2o1jos filo2\| belanja barang dan jasa @ams60o)\| \|o2\|2o1 josfsfi lo2for belanja barang belanja barang pakai \|o2\|2o1 joss lo2ozf belanja jasa belanja jasa kantor a8000009\| \|o2l2. los (5s \|oz (oz \|oa belanja sewa peralatan dan mesin \|o22. los \|o2 \|o2 belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi belanja jasa \|o2l2. loss \|o2 \|o2 konsultansi non konstruksi \|o2\|2o1 josfsfilo2faf belanda perjalanan dinas \|16l21622122005. lo2\| (os lo2 \|oa (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri lol2o1foe\| pelayanan informasi publik pool helene2zrzzomon oeleoroeleih toh status orasi momo asomonh \|o2l2orjoefsfilo2\| belanja barang dan jasa po00o0000\| \|o2\|2o1 joss lo2for belanja barang zone belanja barang pakai \|o2\| \|oe s\|no2 o2\| belanja jasa sz0000\| \|o2\|2o1 foe jo2 fo2 belanja jasa kantor a7ooosewa \|o212. loss \|o2 \|o2 (os gedung dan bangunan \|o2\|2o1 does lo2faf belanda perjalanan dinas 8000o09\| \|o2l2. loss \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri penyelenggaraan hubungan \|o2\| masyarakat, media dan kemitraan komunitas \|o2l2o1 fi2filo2\| belanja barang dan jasa pool \|o2\| (2s \|no2 oz\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o2\|2o1 \|12filo2faf belanda perjalanan dinas poo lo2 toa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri\|o3l2o2 jo1(filo2\| belanja barang dan jasa pool \|o3\|2o2 jo1(filo2faf belanda perjalanan dinas poo \|o3 io2 loa\|\|oslaoejo7 isil belanja operasi aeszatoo\| tambahan penghasilan lo7(s \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o3l202 jo7\|silo2\| belanja barang dan jasa aegintoo\| \|o3 \|o7salo2for belanja barang po0000000\| belanja barang pakai \|o3 \|o7(sfi lo2ozf belanja jasa es2000090\| belanja jasa kantor aroooool \|o3\| \|o7 (5s \|o2 \|o2 belanja sewa peralatan dan mesin belanja sewa \|o3\| (o7\|s \|o2 \|o2 los gedung dan bangunan \|o3\| \|o7filo2faf belanda perjalanan dinas \|o3 \|o2 \|o4 belanja perjalanan dinas dalam negeri dan mesin oo\|user\|slefejro omerekosistem kabupaten kota cerdas dan kota cerdas \|o3laoejoofslil belanja operasi peleton212anos jenfese sisi setnjpeava men tambahan penghasilan lo312. los lot fog berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn deleted2n22voor serena nooslor dea enne: mnnnnnnnnn denny dennnni jo3\| joo\|filo\| belanja barang dan jasa e200000\| \|o3 joo\|s lo2for belanja barang \|zo2 offer belanja barang pakai \|o3\|2o2 fos joao2\| belanja jasa \|o3\| fos (s1 jo2 \|o2 (or belanja jasa kantor \|o3 joo(filo2faf belanda perjalanan dinas 2l16\| \|o3 lo9 \|o2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeri lo3l202 joo\|sel belanja modal g200000\| lzo2oolsleoe belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat lo9\|s \|o2 kantor dan rumah tangga 2l16\| \|o3\| log (5s \|o2 los \|o2 belanja modal alat rumah tangga lzo2 soo ho) belanja modal mean komputer \|o3\| log lo2 belanja modal komputer unit \|o3\| log (s2 lo2 lo2o3\| (to\|slalom\| belanja barang dan jasa pool \|o3\|2o2 (osn joao2\| belanja jasa sesosok\| belanja jasa kantor sesosok\| \|o3 (tofsfilo2faf belanda perjalanan dinas pool \|o3 i12. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah \|o1l2oro1fsfiloz\| belanja barang dan jasa kamterarsal asal model koordinasi dan penyusunan order ldp koordinat dan par y9t45750\| lo1\|201fo2\|lil belanja operasi \|o0000000\| \|o1\|2orjozfslilo2\| belanja barang dan jasa \|o1 fo2(fiordinasi dan penyusunan \|o1l2orjoaslil belanja operasi \|o1\|2orjoafsfilo2\| belanja barang dan jasa \|o1 joa\|sf1fo2\|o1\| belanja barang pelangi barang pakai kena \|o1 goals lo2fo2\| belanja jasa s00000\| belanja jasa kantor s00000\| koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd lotere2those forleokeelsih sammunoreras memo aan) \|o1l2orjoefslilo2\| belanja barang dan jasa pool 21o2a122m0500 borneo \|oe\|sfnoefor\| bet bang men men administrasi keuangan perangkat daerah orleoeferf penyediaan gaji dan tunjangan \|o1laoejorfslil belanja operasi \|o1\|2o2 jo1fsfilorf belanja pegawai \|o1 \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok \|o1\| lo1 fot lot \|o2 belanja tunjangan keluarga asn \|o1l2. lo1 lot lot \|o3 belanja tunjangan jabatan asn \|o1\| \|o1 \|o1 \|o4 belanja tunjangan fungsional asn belanja tunjangan \|o1l2. lo1 lot lot los fungsional umum asn belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|o1l2. lo1 lot (ozl2. lo1 (5s fox fox jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta \|o1\| lo1 lot \|o1 tabungan perumahan rakyat asn \|o1\| \|o1 (5s fox (oz belanja tambahan penghasilan asn tambahan \|o1\| (ox lo1 (oz (ox penghasilan berdasarkan beban kerja asn tambahan \|o1l2. lo1 lot \|o2 \|o3 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan \|o1l2. lo1 lot lo2 lketatausahaan dan \|o1\| \|o3 pengujian verifikasi keuangan skpd \|o1lolos isil belanja operasi \|o1\|2o2 jos isfilorf belanja pegawai tambahan penghasilan lo3 \|o1 \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium \|o1l2. lo3 \|ot \|o3 belanja jasa pengelolaan bmd \|ot\|2o2 jos filo2\| belanja barang dan jasa \|o1 josfsfilo2ozf belanja jasa belanja jasa kantor koordinasi dan penyusunan \|o1\| (os laporan keuangan akhir tahun skpd \|otl2o2 josfsfilo2\| belanja barang dan jasa pool koordinasi dan penyusunan \|o7 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1\|2o2jo7 silo2\| belanja barang dan jasa pool fil @selebjoafslilo2\| belanja barang dan jasa pool 2162212200s00 2oe foa(s rlo2lo2\| belanja jasa soo0ooo\| belanja jasa kantor 9eoo0oo\| penggandaan penyelenggaraan rapat \|o1\| gaga asi skpd \|o1l2oelosfslil belanja operasi lot \|20e joo \|sifon\| belanja barang dan jasa \|o1 (2oe joo\|s lo2for belanja barang gosok\| . po00000000\| \|zoo belanja barang pakai deleted2n2agosto enelsfsinlreoeh dea dini menantu" man men lor log \|o2 \|o2 belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi \|o1 (ace foo\|s lo2faf16l21622122005. lo1 lo9 \|o2\| los fox \|o8 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn okorsiskefe dan naa dan mesin belanja modal alat \|o1\| los \|o2 los kantor dan rumah tangga belanja modal meja \|o1\| los \|o2 los dan kursi kerja rapat pejabat\| \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn felskefe\| dan naa dan mesin belanja modal alat \|o1\| \|o2 studio, komunikasi, dan pemancar penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah \|orlaosjoil penyediaan jasa surat menyurat pool \|o1\| penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lot foz\|lil belanja operasi (eaooooog\| \|ot\|2osjozfslilo2\| belanja barang dan jasa (e400009\| \|ot (os jo2(filo2ozf belanja jasa (e400009\| belanja jasa kantor (e400009\| apes kemah umum kantor \|o1\|2osl2. \|o1 biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan o1\|2mojo1filo2\| belanja barang dan jasa po1 (zoo fo1(sfi lo2faf belanja pemeliharaan pool belanja lor io2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesipool \|o112. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya helped2namvosoo jensloslshil demam ores selom\| owl peleton212anos jenfese sisi rel serta elang dana sesosok\| soo hefetoz2122no5o0 jones ssi elo nya pembiaran sesko\| sosok belanja loss \|o2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin urusan pemerintahan bidang statistik2\| (ox pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral \|o2l2o1jo1filo2\| belanja barang dan jasa ). pool belanja sewa \|o212. lor io2 \|o2 gedung dan bangunan jo2\| for (sfi \|oa\| belanda perjalanan dinas ). pool lo2\| (or lo2 (ox belanja perjalanan dinas dalam neger\| oafsfiloz\| belanja barang dan jasa pool \|o2\|2o1 goals lo2for belanja barang po00000001 belanja barang pakai \|o2\|2o1 goals lo2faf belanda perjalanan dinas 2l21121622122005. lo2\| los lo2 (ox belanja perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanjatotal surplus ( defisit\| ofoe1e221 (oofoooloofel iemeuawaan dendaiinenantasnnameonfoo osolenar tot pemesan amar www w l2\| .x0. \|ofo.ooloofali\| penbapatanasti dara (pan) foofooo oofalifoz\| retribusi daerah poo \|ofo.o fo1 retribusi jasa umum pool ala lo2 retribusi pelayanan tera tera ulang foto.o food fo2 retribusi jasa usaha poo ali lo2\|o2 (ot retribusi pemakaian kekayaan daerah retribusi pasar ali lo2 \|o2lo2 grosir dan atau pertokoan jumlah pendapatan\| oon ear2sn5mnooooofaoofe tt. teruna \|o3\| for (slafozf belanja barang dan jasa pool \|o3\| for (sa fo2foa belanja barang belanja barang pakai jos (os \|ilo2\|oz\| belanja jasa belanja jasa kantor ). pool jo3 for (s1 foa\| belanda perjalanan dinas esooog\| io2 joa01 for (slafozf belanja barang dan jasa \|oal201 for (si fo2 belanja barang belanja barang pakai foa\| jos \|ilo2\|oz\| belanja jasa belanja jasa kantor pool \|oal201 for (si fo2foa\| belanda perjalanan dinas oa12. io2 loa belanja perjalanan dinas dalam negeriberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro \|o7\| oafslifoz\| belanja barang dan jasa po) \|o7\| goals fo2 oa) belanja barang belanja barang pakai \|o7\| goals ifozfoa\| belanda perjalanan dinas ebook\| po) loa \|o2 forfslaf belanja operasi \|o1\| for (slifozf belanja barang dan jasa (s1 for belanja barang belanja barang pakai koordinasi dan penyusunan jeon bel koordinat dan par t2model jor\|2o1 joz isil belanja operasi sosok\| \|o1\| ozfslifoz\| belanja barang dan jasa \|o1\| fo2 belanja barang belanja barang pakai koordinasi dan penyusunan \|or\| foafslaf belanja operasi stoo\| \|o1\| foafslifoz\| belanja barang dan jasa stoo\| \|o1\| goals fo2 belanja barang stoo\| belanja barang pakai koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd afnnsanasitoooor yen sensei saran ore memo) eos) \|o1\| foefslifoz\| belanja barang dan jasa poo femmasnastoeoo toreonesishioelor stay arang ssasoool sesaji for os s\|ilo2joz\| belanja jasa ta400. \|o1 joe \|oz foz for belanja jasa kantor poo administrasi keuangan perangkat daerah leoefer\| penyediaan gaji dan tunjangan \|o1\| forfslaf belanja operasi \|o1\| for (slaforf belanja pegawai belanja gaji dan tunjangan asn belanja saji pokok (o1 \|o1 \|o2 belanja tunjangan keluarga asn (ot belanja tunjangan jabatan asn (o1 \|o1 \|o1 loa belanja tunjangan fungsional asn belanja tunjangan jo1 (s4 \|o1 (os fungsional umum asn(o1 \|o1 fox belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan (o1 \|o1 ph tunjangan khusus asn belanja pembulatan gaji asn belanja lurah (o1 \|o1 fox jaminan kesehatan asn belanja lurah (o1 \|o1 jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah (o1 (51x \|o1 vox jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta \|o1 tabungan perumahan rakyat asn lo1 ijo1 jo2 \|o3 penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn tambahan (ot (s4 ifosfslaf belanja operasi tambahan penghasilan jo1 (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium powo00000\| \|o1\| josslifoz\| belanja barang dan jasa l2\| jon jos fo2 for belanja barang belanja barang pakai for \|os s\|ilo2 \|oz\| belanja jasa 0l belanja jasa kantor pool koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd \|o1\| fosfslaf belanja operasi jor\|2o2 islifo2\| belanja barang dan jasa a275009\| l2\| jon joss fo2 for belanja barang belanja barang pakai koordinasi dan penyusunan \|o1 laporan keuangan bulanan triwulanan semester skpd \|o1\| fo7asal belanja operasi @a16209\| \|o1\| fo7sifon\| belanja barang dan jasa @a16209\| l2\| jon for (sr fo2 belanja barang @a16209\| belanja barang pakai administrasi barang milik kebo daerah pada perangkat daerah oomamam\| aso0\| rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpdtambahan penghasilan \|o1 (os \|ox (oz berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn (ot (os \|o1 \|o3 belanja jasa pengelolaan bmd \|o1\| fosfsifozf belanja barang dan jasa pool orleoeool administrasi umum perangkat penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor for f2oe for (slifozf belanja barang dan jasa pool leosfee\| penyediaan bahan logistik \|orf2oe joafslil belanja operasi \|or\|2oe joafslifozf belanja barang dan jasa \|o1 \|20e goals fo2 belanja barang belanja barang pakai loses\| penyediaan barang cetakan dan penggandaan for2oe fosfslaf belanja operasi \|oryzae fosfsifozf belanja barang dan jasa for \|20e jos (si fo2 belanja barang belanja barang pakai \|o1 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan forfzoe joefslaf belanja operasi eso09\| for joe oefsifo2\| belanja barang dan jasa @solo\| for \|20e jos fo2fo2\| belanja jasa eso09\| joe \|o2 foz for belanja jasa kantor eso09\| \|o1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd \|oryzae josfslaf belanja operasi \|oryzae josfsifozf belanja barang dan jasa \|o1\|20e joss fosfor\| belanda perjalanan dinas \|o2 jjo1 los (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn koresislefel dan ke00n tea dan mesin belanja modal alat (ot los (s2 \|o2 \|os kantor dan rumah tangga o1\| (os \|o2 los \|o2 belanja modal alat rumah tangg (s4 \|o1 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn dan mesin belanja modal alat fo2 los kantor dan rumah tangga \|o1 \|o2 belanja modal alat rumah tangga komputer jo1 (oz belanja modal komputer unit (ot is\| \|o2 belanja modal peralatan komputer penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah forlzosfo1f penyediaan jasa surat menyurat pool \|orfzos for (sifon belanja barang dan jasa ). pool \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jorfzos jozfslil belanja operasi \|or\|2o8 jozfsifozf belanja barang dan jasa for (si fo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor olzoseef penyediaan jasa pelayanan umum kantor forlzos foafslaf belanja operasi tambahan penghasilan jo1 loa (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn belanja honorarium stoo\| for joafslifoz\| belanja barang dan jasa for \|2o8 goals fo2 belanja barang belanja barang pakai for \|2o8 goals fo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor poo (ot \|o2 \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin \|orlzos joafsl2\| belanja modal poo dan mesin belanja modal alat lo1 loa lo2 los kantor dan rumah tangga lot loa \|o2 losfor fos fozfsfifozf belanja barang dan jasa poo jon \|2o9 foz \|oa\| belanja pemeliharaan poo belanja (o1 \|o2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesin pemeliharaan rehabilitasi (o1 sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya forfzos fa1flag belanja operasi poo for fos farfslalozf belanja barang dan jasa for \|2o9 far (sn fo2fos\| belanja pemeliharaan belanja lo1 \|o2 \|o3 pemeliharaan peralatan dan mesijo3 (o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o3\| for (slafozf belanja barang dan jasa poo jo3\| (sn oa\| belanda perjalanan dinas 8a19so0\| lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri (o3 (ot \|o3 belanja modal gedung dan bangunan (o1 (s\| fox belanja modal bangunan gedung belanja modal (o1 \|\|o1 pengelola sarana distribusi perdagangan \|o3\| forfslaf belanja operasi \|o3\| for (sifon\| belanja barang dan jasa jos ons \|ilo2 oz\| belanja jasa 7eso0000\| belanja jasa kantor poo \|o3\| for (si fo2foa\| belanda perjalanan dinas poo jo3 lo2 lo4joa\| jozfsifo2\| belanja barang dan jasa poo belanja jasa kantor poo \|oal202 (si fosfor\| belanda perjalanan dinas pohon000\| lo2 lo4 belanja perjalanan dinas dalam negeri program standardisasi dajoel201 forfslaf belanja operasi fuel201 for (slifozf belanja barang dan jasa fuel201 for (s1 fo2 belanja barang esogog\| po) oe\|zon eror belanja barang pakai fuel201 for (si fo2fo2\| belanja jasa joe for (s1 \|oz \|on belanja jasa kantor fuel201 for (si fo2foa\| belanda perjalanan dinas is\| \|o2 foa lo1 belanja perjalanan dinas dalam negeri urusan pemerintahan bidang perindustrian program perencanaan dan eeloooool program perencanaan 1620x000\| .s00 oo) penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten kota koordinasi, sinkronisasi, dan 1o212. (os pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat jo2\| fosfslaf belanja operasi eog\| \|o2\| osfsifoz\| belanja barang dan jasa eog\| jo2\| joss for belanja barang belanja barang pakai \|o2 \|os (s o2lo2\| belanja jasa belanja jasa kantor ). pool \|o2\| (si fosfor\| belanda perjalanan dinas ea2oo\| po000000\| jo2\| (os (oz loa \|o1\| ozfslafoz\| belanja barang dan jasakode rekening bertambah berkurang) \|o3\| fo2fifa2foa\| belanda perjalanan dinas poo000000\| jo3 (o2 lo2 loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri program pengelolaan sistem penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk iul, ipul j1 serta data lain lingkup kabupaten kota melalui sistem informasi industri nasional sii nas) soal201 for (slafozf belanja barang dan jasa pool \|oal201 for (sn fosfor\| belanda perjalanan dinas po00000\| jo4\| (oz loa \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja\| total surplus ( defisit)\| ofoe17330321700000\|oo joofoole\| tt. iremm100o7 1f6umk2 ml 6sg vop7 jmgsjr g8k15fax@k@ dg5 snaan sasa bertambah berkurang) ofoofere207252200000 alofon ttd eaa urusan pemerintahan bidang program pelatihan kerja dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta lsler2jo belanja operasi lo3leo2 for (slalom2\| belanja barang dan jasa jose2o2 lor isi foefonf secara barang a3e0s00\| mol belanja barang pakai lo3f2o2 for isfnlozfoa\| belanda perjalanan dinas \|o3 \|o1 io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri program hubungan lol eslesoleo program 3er61sol ar.s40a00oslo2 lo2 seal belanja operasi ann loss2o2 \|o2 slalom\| belanja barang dan jasa ann los\| \|o2 (sa lo2 for belanja barang ann belanja barang pakai ena man losfzo2 fo2 silo2foa\| belanda perjalanan dinas los lo2 (s1 joa io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri urusan pemerintahan bidang eolacleo penanaman modal program pengembangan eelosoleo iklim penanaman modal pembuatan peta potensi investasi kabupaten kota penyusunan rencana umum lo212. io1 penanaman modal daerah kabupaten kota ze207ss220000 toeleoelon belanja operasi hotel koo joglo2lons info serta barang gan jasa \|. otot oo0l ae senja jasa kantor tools2oo0\| men \|o2 \|o2 lo4 belanja sewa peralatan dan mesin \|o2\| \|o2 penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten kota select fozishal belanja operasi lolo2 fo2 silo2\| belanja barang dan jasa lolo2 fo2 isi lo2 for belanja barang belanja barang pakai lola2 foz lilozfoa\| belanda perjalanan dinas lo2 lo2 joa belanja perjalanan dinas dalam negeri program pelay1 berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik lokal201 \|o1 fo2 for belanja barang ann belanja barang pakai ena man loafaor for bilo2foa\| belanda perjalanan dinas lokal2. \|o1 lo1 belanja perjalanan dinas dalam neger. \|o3 jjosfeofor(lil belanja operasi asal9goo\| a829ago\| oo josfeotforsliloe\| belanja barang dan jasa asal9goo\| a829ago\| oo fosfor for isa foz for belanja barang belanja barang pakai dan los\| for salo2foa\| belanda perjalanan dinas ann los \|o1 lo1 belanjafosfor foz (sa loz for belanja barang belanja barang pakai fosfor foz\|s inlozfo2\| belanja jasa belanja jasa kantor belanja sewa \|o2 \|o2 los gedung dan bangunan fosfor foz\|s inlozfoa\| belanda perjalanan dinas los \|o2 \|o2 io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan sinkronisasi \|o3 pengawasan pelaksanaan penanamanfosil2ot fossil belanja operasi 96s00000\| 96s00000l jos\|2o1 \|os s\|ilo\| belanja barang dan jasa 96s00000\| 96s00000l losion jos (sa lo2 for belanja barang belanja barang pakai dan los\| \|o3 kalo2foa\| belanda perjalanan dinas ann los \|o3halenoz0125z200000 esfemlorshih sean orasi tss: dan menanam joslorlons info belanja barang dan a52 tesossol solo haven2o123z200000 jsfeorfors ioefonf bet bang saman can, znezors2200000 toslonlons infoefoal sera penalaran dinas \|. 755300l asal j\|o1( \|o1 \|o2 io1 belanja perjalanan dinas dalam negeri koordinasi dan penyusunan \|o1\| \|o2 koordinasi dan penyusunan \|o1 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd alhalerm2sans2nomor neon oslslih emarumoreas esa geser iklim2raszomoo joneonoe\|s iron\| sengatsangdanaa tosesrto\| asesmen kafein2sara22moo jon 2one\|s koeln\| asetnya baan esa totol administrasi keuangan perangkat daerah leoefer\| ppp penyediaan gaji dan tunjangan lrfeoejoa belanja operasi borneo2for(slalom belanja pegawai \|o1 \|o1 \|o1 \|o1 belanja gaji dan tunjangan asn belanja gaji pokok \|o1\| fox fox joz belanjafo1 \|o1 belanja tunjangan jabatan asn (ox \|o1 \|o4 belanja tunjangan fungsional asn belanja tunjangan \|o1 io1 io1 jos fungsional umum asn \|o1 \|o1 belanja tunjangan beras asn belanja tunjangan \|o1\| fox fox (oz ph tunjangan khusus asn belanja pembulatan gaji asn belanja lurah \|o1 \|o1 jaminan kesehatan asn belanja lurah \|o1 fox fox jaminan kecelakaan kerja asn belanja lurah lo112. \|o1 \|o1 jaminan kematian asn belanja lurah simpanan peserta \|o1 fox fox tabungan perumahan rakyat asn \|o1 \|o1 \|o2 belanja tambahan penghasilan asn tambahan lo112. \|o1 \|o2 \|o1\|o1 laporan keuangan akhir tahun skpd koordinasi dan penyusunan \|o112.\|o1\| ketatausahaan barang milik daerah pada skpd alhalerm2wnaszzomoo jen eesfosishih emamumores mao mass 2lialeimatrasz2moo jon eeo oe\|s set ega tamsel among tambahan penghasilan loe \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o1 los jo1 \|o3 belanja jasa pengelolaan bmd aihalenoz0125z200000 endless loe dea men men haven2o123z200000 jen los ioefonf bet bang sarsour ameblo administrasi umum perangkat daerah penyediaan komponen instalasi lo1\| (ox listrik penerangan bangunan kantor lorlzosla sal belanja operasi ann lorlzoelor slalom\| belanja barang dan jasa ann lo1\|zoe \|o1 fo2 for belanja barang ann belanja barang pakai ena man elzooee\| penyediaan bahan logistik lorleosloaisha\| belanja operasi lores foa isliloa\| belanja barang dan jasa lorfaos jos isi lo2 for belanja barang belanja barang pakai \|o1 penyediaan barang cetakan dan penggandaan lorfeoefosislal belanja operasi lorfeoefos silo2\| belanja barang dan jasa2mamamoo jorltoejoors semur ormas sama sama haven2o123z200000 jen fosil loe bea taamadanma senior emo haven2o123z200000 jne fosil ioeleaf beta asa memori simoni hanno2o123x200000 joan (osis ordo beamasmatanor season emo lo1 penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd lorlzoslos seal belanja operasi ann lorlzoelos silva\| belanja barang dan jasa ann lor\|zoe jio2foa\| belanda perjalanan dinas ann lor log12. los iox \|o3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn 1o112. los \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o1\| los \|o2 los lo2 belanja modal alat rumah tangga jorleorjoe injil belanja operasi joel2or isfilonf belanja pegawai tambahan penghasilan berdasarkan (o1 loe \|o3 pertimbangan objektif lainnya asn 2na0n3s22moon or\|zor ois inen fosfor! seater soon emo 2na20naseamoow jorleoroolslel tau moda, senam) sesuai) 1o112. loe (s\| \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat \|o1 los lo2 \|os kantor dan rumah tangga \|o1\| loe belanja modal alat rumah tangga3 berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn \|o2 belanja modal peralatan dan mesin belanja modal alat (o1 lo2 \|os kantor dan rumah tangga \|o1 jos belanja modal alat rumah tangga penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah te20nss2200000 ionleoslonhihlololol.oo. penyediaan sasa surat menyurat tool men \|o2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik lorleosfozishal belanja operasi lorfeosfoz\|silo2\| belanja barang dan jasa lorfaos fo2 isi lo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor \|o1 \|o4 penyediaan jasa pelayanan umum kantor lorfeosfoaislal belanja operasi lorfeosfoa\|slalom2\| belanja barang dan jasa lorfaos foa lo2fo2\| belanja jasa belanja jasa kantor fpemeliharaan peralatan dan mesin lainnya azoranssooe joeonfeelsh aman ore era jorleonfoe sfrleel betina brang dansa tensor masa joseon telor\| beanapemettaaan 127e1s00 terasa belanja pemeliharaan peralatan dan mesin urusan pemerintahan bidang eolacleo transmigrasi program pengembangan elocaloo kawasan transmigrasi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian penguatan infrastruktur sosial, soal2. ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman lolo1 fo2 seal belanja operasi ann lolo1 fo2 slalom\| belanja barang dan jasa ann lokal201 \|o2 (sa lo2 for belanja barang ann belanja barang pakai ena man joseon fo2 s\| \|ojo2\| belanja jasa 8aooool ' belanja jasa kantor 8aooool ' loalaor foz bilo2foa\| belanda perjalanan dinas lokal2. lo2 jo2 \|o1 belanja perjalanan dinas dalam negeri jumlah belanja ,. total surplus ( defisit)\| look212207332200000\|0o\|oooloolel tt. tremsun desa widodo dengan desa tegal rejowidodo dengan desa tegal rejo kecamatan tugumulyowidodo dengan desa tegal rejo kecamatan tugumulyo dimulai dari: pbu dengan koordinat dan yang merupakan titik simpul batas antara batas desa tegal rejo dengan desa triwikaton kecamatan tugumulyo, pbuselanjutnya arah barat daya mengikuti aliran sungai irigasi sampai pada dengan koordinatbarat mengikuti jalan median line) sampai pada pbu dengan koordinat dan ls. pbu selanjutnya arah barat daya mengikuti jalan median line) sampai pada pbu dengan koordinat dan ls. il. pbu selanjutnya arah barat laut mengikuti jalan median line) sampai pada pbu dengan koordinat dan ls. m.pbu selanjutnya arah timur laut mengikuti mengikuti jalan median line) sampai pada pbu dengan koordinat dan ls. pbu selanjutnya arah barat laut sampai pada dengan koordinat dan ls. selanjutnya arah barat laut mengikuti jalan tanah setapak sampai pada dengan koordinat dan ls. selanjutnya arah barat laut sampai pada dengan koordinat dan ls. selanjutnya arah utara sampai pada pbu dengan koordinat dan ls. pbu selanjutnya arah barat sampai pada pbu dengan koordinat dan ls. pbu selanjutnya arah barat laut sampai pada pbu mengikuti jalan tanah liat pematang sawahlauh. mukhissin,s.h,m.h pembina utama muda nip.
pak bupati bondowoso provinsi jawa timurhari adalah hari kerja. perangkat daerah adalah perangkat daerah lingkungan pemerintah daerah. pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat pns, adalah pegawai negeri sipil pemerintah daerah. tambahan penghasilan pegawai, yang selanjutnya disingkat tpp, adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pns sesuai dengtingkatan jabatan dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tpp. basic tpp adalah nilai dasaruntuk bekerja dalam (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. sistem. sistem penilaian kinerja asn, yang selanjutnya disebut similar adalah sistem informasi penilaian kinerja pns lingkungan pemerintah kabupaten bondowoso. sistem integrasi kedisiplinan asn, yang selanjutnya disebut singa adalah sistem penilaian kedisiplinan kerja pns lingkungan pemerintah kabupaten bondowoso,,uti luar tanggungan negarasatu) hari, dengan jangka waktu paling lama (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama (enam)elpelaksana tugas,,adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas sementara waktu pejabat yang berhalangan melaksanakan tugas karena tidak dapat melaksanakan tugas dan atau terjadi kekosongan jabatanelektronik sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat sakit adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. laporan keuangan daerah,akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat laki adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas perangkat daerahbupati kepada pemerintlaporan barang persediaan, adalah laporan yang memuat jumlah, nilai dan kondisi persediaan, baik persedian masuk, persedian keluar dan sisa stock persedian yang ada gudang tempat penyimpanan yang dibeli atau diperoleh atas beban apbd atau berasal dari perolehan lainnya yang sah danlaporan. laporan barang aset, adalah laporan yang memuat jumlah, nilai, kondisi dan penyusutan atasasset berwujud dan tidak berwujud dan dapat digunakan selama lebih dari (satu) periode. bab pemberian tppbab iii bentuk tpp tpp lingkungan pemerintah daerah terdiri atas: tpp berdasarkan beban kerja, tpp berdasarkan kelangkaan profesi, tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, bab prinsip pemberian tpp prinsip pemberian tpp adalah: kepastian hukum,pemberian tpp selain berdasarkan pada prinsip prinsip sebagaimana dimaksud dalam tpp diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya. tpp berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam diberikan kepada pns per bulan) atau batas waktu normal paling sedikit jam per bulan (seratus tujuh puluh jam per bulan). pemberian tpp bagi pns sebagaimana dimaksud pada sudah termasuk insentif bagi pns pada perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah. tpp berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam meliputi: sekretaris daerah: pns yang membidangi pengadaan barang dan jasa: profesi dokter spesialis. tpp berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas: tpp berupa belanja tunjangan profesi guru pns: tpp berupa belanja tambahan penghasilan guru pns: tpp berupa belanja jasa pelayanan kesehatan bagi pns. syarat. syarat, mekanisme, dan pembiayaan tpp sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pemberian tpp bagi pns yang melaksanakan tugas sebagai guru dan tenaga kesehatan. besaran tpp sebagaimana dimaksud dalam dan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic tpp. bab tim pelaksanaan tpp dalam: staf ahli bupati, asisten pada sekretariat daerah: unsur perangkat daerah unit: organisasibupati tentang tpp dan keputusan bupati,teknologi dan informasi, bertugas mengelola sistem aplikasi tpp, perumusan pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah, bertugas menyusun pedoman pelaksanaan tpp. tim pelaksanaan tpp sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan bupati. bab. bab vii penetapan besaran tpp penetapanbesaran basic tpp diberian daerah). bab viii pemberian dan pengurangan tpp bagian kesatu pemberian tpp pemberian tpp untuk setiap jabatan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan. tpp: pns yang diberhentikanpenugasns yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya, pns yang diangkat sebagai kepala desa: calon pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ppp), pns yang sedang mengajukan upaya. pns. pns yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada huruf maka tpp dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau surat pengaktifan kembali sebagai pns. pns yang diangkat sebagai kepala desa definitif sebagaimana dimaksud pada huruf tpp tidak diberikan sejak dilantik menjadi kepala desa. bagian kedua pengurangan tpp pengurangan tpp diatur sebagai berikut: tpp dikurangi sebesar (satu persen) dari pagu besaran tpp per pns sebagai pembayaran iuran jaminan kesehatan, pns yang terlambat masuk kerja, maka tpp dikurangi dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan dengan rumus sebagai berikut: persentase tl) per hari menit menit menit tidak melakukan face print pns yang pulang kerja sebelum waktunya, maka tpp dikurangi dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan dengan rumus sebagai berikut: pulang lama meninggalkan persentase sebelum pekerjaan sebelum pengurangan waktunya waktunya per hari kada menit menit psw menit dan atau tidak melakukan face print d.pns. pns yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja atau hari berkenaan, kecuali bagi pns tidak mengikuti apel pagi dan upacara dengan alasan yang sah, pns yang diberikan cuti luar tanggungan negara, cuti besar, cuti tahunan, cuti karena alasan penting, tidak mendapatkan tpp sesuai dengan masa cutienya, pns yang tidak masuk kerja karena menjalani cuti melahirkan selama (tiga) bulan dikenakan pengurangan tpp sebesar (dua puluh lima persen) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan. pns yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, tpp dikurangi sebesar (lima puluh persen) dari penilaian disiplin kerja hari berkenaan dengan ketentuansakit lebih dari (satu) hari harustidak masuk kerja dengan keterangan atau tanpa keterangan yang sah luar kepentingan kedinasan maka tingkat kehadiran dianggap nol. pns yang meninggalkan pekerjaan dan atau meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan langsung maka kehadirannya dapat dibatalkan oleh pimpinan perangkat daerah dengan melampirkan surat pembatalan dan dikirimkawasan: pns yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya dalam rangka proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, tpp diberikan hanya berdasarkan penilaian disiplin kerja sesuai kelas jabatan terakhir sampai ditetapkannya keputusan sanksi disiplin pegawai oleh pejabat yang berwenang. bab ix. bab penilaian pemberian tpp bagian kesatu umum, perjanjian kinerja, ikiberdasarkan hasil rekam kehadiran secara elektronik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf diawali penetapan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lama minggu kedua bulan januari tahun berkenaan. setiap pns selain wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada diwajibkan juga mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel dan pada saat upacara. ketentuan pelaksanaan apel dan perubahan pelaksanaan apel yang disebabkan oleh keadaan memaksa ditetapkan oleh bupati. kewajiban untuk mengisi daftar hadir manual pada saat upacara sebagaimana dimaksud pada mendasarkan pada surat tugas dari kepala perangkat daerah. bagidengan rumus sebagai berikut: poin pns yang mencapai produktivitas kerja sebesar (tujuh ribu lima ratus) poin atau lebih dalam (satu) bulan berjalan, besaran tpp berdasarkan produktivitas kerja dibayarkan paling banyak (seratus persen). capaian indikator produktivitas kinerja proses sebagaimana dimaksud pada input dan divalidasi melalui aplikasi similar setiap hari dalam bulan berjalan. input produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada paling lambat akhir bulan berkenaan. validasi produktivitas kinerja sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh atasan langsungnya paling lambat tanggal (satu) bulan berikutnya. khusus untuk jabatan staf ahli bupati, validasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh sekretaris daerah atas nama bupatikerja: pulang sebelum waktunya, tidak masuk kerja: tidak mengikuti apel, tidak mengikuti upacara. evaluasi indikator kehadiran pns sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf yang dilakukan secara elektronik juga dibuktikan dengan daftar hadir manual. dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas dihitung sebagai masuk kerja. penghitungan. penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada berbasis elektronik dan manual khusus apel pagi dan upacara dilaksanakan oleh masing masing perangkat daerah. bab rekam kehadiran rekam kehadiran dapat dilakukan (tiga puluh) menit sebelum jam masuk kerja dan paling lambat (enam puluh) menit setelah jam pulang kerja. dalam keadaan memaksa, ketentuan rekam kehadiran ditetapkan oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan: kerusakan peralatan rekam kehadiran, kendala teknis: c.rekam wajah atau identitas lain pns tidak terbaca dalam peralatan rekam kehadiran: dan atau belum terdapat peralatan rekam kehadiran, maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, dihampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan dan disampaikan perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan. perangkat daerah harus segera memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan atau huruf paling lama (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal kerusakditunda pembayarannya sampai dengan persyaratan pengisian daftar hadir elektronik terpenuhidan atau huruf maka tingkat kehadiran diperhitungkan paling banyak sebesar 97x (sembilan puluh tujuh persen). kendala teknis sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi sekurang kurangnya: gangguan atau kerusakan jaringan, gangguan, kerusakan atau pemadaman listrik. maka tingkat kehadiran diperhitungkan paling banyak sebesar (sembilan puluh tujuh persen). dalamtetap memperhatikan tingkat kehadiran dan perolehan besaran tpp berdasarkan penilaian disiplin kerja diberikan paling banyak (seratus persen). bab nama jabatan dan kelas jabatan nama jabatan dan kelas jabatan setiap jabatan ditetapkan dengan keputusan bupati. perubahan kelas jabatan dapat dilakukan dengan ketentuan kepala perangkat daerah mengusulkan pemindahan pns sesuai kelas jabatan berdasarkan peta kepada bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab xii tugas kedinasan pns yang melaksanakan tugas kedinasan luar kantor yang menyebabkan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dan atau tidak mengisi daftar kehadiran secaradalam jangka waktu (dua belas) jam kerja yang dimulai pada pukul wib dan atau pukul wib, dibuktikan dengan rekam kehadiran secara elektronikibuktikan dengan surat perintah tugas. pns yang melaksanakan tugas kedinasan luar kantor sebagaimana pada segera menyerahkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada kepada operator tpp perangkat daerah untuk diunggah pada aplikasi singa paling lama awal minggu berikutnya. bab xiii. bab xiii pembiayaan tpp dibebankan pada apbd dan dianggarkan paling banyak (empat belas) pada setiap tahun anggaran. tpp bulan desember dihitung sampai dengan tanggal desember dan dibayarkan pada bulan berkenaan dengan dihampiri surat pernyataan tanggungjawab mutlak. bab xiv pembayaran tpp tpp dibayarkan sebulan sekali paling lambat pada tanggal bulan berikutnyformatpaling lambatformat pembayaran tpp sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. pembuatan spp spm perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan paling lambat tanggal (delapan) setiap bulan. dalam hal tanggal (delapan) sebagaimana dimaksud pada bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka pengajuan spp spm sebagaimana dimaksud padapp pembayaran tpp dilakukan dengan mekanisme pembayaran non tunai dan dikenakan pajak penghasilan ph) yang dihitung berdasarkan peraturan perundang undangan. dalamkepada pns didasarkan pada keputusan bupati yang memuat antara lain nama jabatan, kelas jabatan dan besaran tpp. perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada yang disebabkan terjadi mutasi atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang undangan ditetapkan dengan keputusan bupati yang memuat antara lain nama jabatan dan kelas jabatan yang baru. tpp dibayarkan kepada setiap pns berdasarkan kelas jabatan pegawai dengan memperhatikan capaian produktivitas kerja dan disiplin kerja. bidang urusan kepegawaian pada masing masing perangkat daerah melaksanakan verifikasi rekam kehadiran pegawai, dan untuk sekretariat daerah dilakukan oleh bagian yang membidangi keuangan. perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian melakukan validasi rekam kehadiran pns pada aplikasi singa. pengajuan pencairan tpp disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan selaku bendahara umum daerah secara langsung ls) dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. bukti pendukung spp dan spm atau pendukung lainnya sebagai kelengkapan pengajuan pencairan disimpan perangkat daerah yang bersangkutan. berdasarkan dokumenbab. bab xvi sanksi administratif apabila perangkat daerah tidak menyampaikan: laporan keuangan daerah tahun anggaran kbd tahun laporan barang persediaan semester tahun berkenaan, laporan barang aset semester tahun berkenaan, laki: upload sakit revi, kpj: dan atau ppd. sesuai jadwal yang ditentukan maka pembayaran tpp pns pada perangkat daerah ditunda sampai dengan dipenuhi kewajiban yang bersangkutan. jadwal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan lebih lanjut dengan surat edaran bupati yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. penundaan pembayaran tpp terhadap pns sebagaimana dimaksud pada dibayarkan pada bulan berikutnya setelah memenuhi kewajibannya tersebut. pns yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara apabila sampai dengan akhir maret belum menyampaikan laporan maka pembayaran tpp pns yang bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya. data pns yang belum melaporkan lakon sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian. data pns yang belum melaporkan lokasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan. pns yang menjalani tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi tp tgr) dan tidak dapat membayar tp tgr maka pns tersebut dikenai pengurangan tpp sebesar tuntutan ganti rugi yang ditetapkan oleh majelis tp tgr daerah pada bulan berikutnya, dan dalam hal tuntutan kerugian dimaksud tidak dapat dibayar sekaligus, maka dapat diangkut sampai lunas sesuai hasil sidang majelis tp tgr berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, atau apabila pns yang memiliki tanggungan kelebihan gaji dan tunjangan pada tahun sebelumnya tetapi belum melunasi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran tpp yang bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya. bab. bab xvii ketentuan lain lain tpp bagi pns pindahan dari instansi lain pemerintah daerah atau pns yang berasal dari sekolah kedinasan diberikan tpp terhitung (satu) tahun setelah ditetapkannya surat perintah melaksanakan tugas. bagi pns pindahan dari instansi lain pemerintah daerah hasil seleksi terbuka diberikan tpp sejak ditetapkannya surat perintah melaksanakan tugas. tpp bagi pns yang ditugaskan sebagai penjabat kepala desa atau pns yang ditugaskan sebagai penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan dan atau desa kelurahan, diberikan berdasarkan: kelas jabatan yang diduduki, hasil rekam kehadiran elektronik: kehadiran apel: dan produktivitas kerja dinilai (seratus persen). dalam hal terdapat jabataberdasarkan jenis jabatan sesuai peraturan perundang undangan. pns yang ditunjuk sebagai plt., plh., atau pj. sekretaris daerah yang berasal dari luar pemerintah daerah menerima tpp sebesar (dua puluh persen) dari besaran tpp yang ditetapkan. pns yang ditunjuk sebagai pj. sekretaris daerah yang berasal dari pemerintah daerah menerima tpp pada jabatan sekretaris daerah. tpp bagi pns yang merangkap sebagai plt., plh., atau pj. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai plt., plh., atau pj. sekretaris daerah. pemberian tpp bagi plt., plh., atau pj. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat (satu) bulan kalender. pembayaran tpp bagi plt., plh., atau pj. sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dihitung secara manual.. pejabat yang ditunjuk sebagai plt. atau plh. dalam jabatan yang lebih tinggi hanya menerima tpp pada jabatan tpp yang tertinggi. pembayaran tpp bagi plt., atau plh., sebagaimana dimaksud pada dan diberikan kepada plt. atau pih. jabatan pimpinan tinggi pratama, kepala bagian pada sekretariat daerah, camat, atau lurah. dalam hal pns menerima uang atau barang yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, wajib melaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan selaku unit pengelola gratifikasi. bab xviii ketentuan peralihan pns yang tidak menerima tpp karena sedang menjalani sanksi hukuman disiplin, maka sejak berlakunya peraturan bupati ini berhak mendapatkan tpp dan penghentian pembayaran tpp tidak diberlakukan lagi. bab xix ketentuan penutup pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku makai ati bondowoso, satwa arifin ono diundangkan bondowoso nina daerah kabupaten bondowoso nba mbang soekwanto idol:lapordaftar hadir manual perangkat daerah setiap bulan daftar hadir perangkat daerah keterangan ketidak hadirkan jah2)3ja\|sje\| jaojanjr2) jas\|1e\|17jasa cj) otoko tej daa dana sana dan aan tea din ben ann senna bni han senna denny benang iai ito lil iii tis kain lilin att keterangan: bondowoso, jin kepala dati sakit dinas luar dkt diklat tanpa keterangan kirim soft copy nama nip. petunjuk pengisian: kol. diisinourut kol. diisi nama dan nip pegawai kol. diisi gol pegawai kol. diisi nama jabatan pegawai kol. s d para oleh pegawai kol. diisi tanda apabila pegawai ijin (diisi oleh atasan langsung) koi. diisi tanda apabila pegawai cuti kol. diisi tanda apabila pegawai sakit(isi oleh atasan langsung) kol. diisi tanda apabila pegawai melakukan dinas luar (diisi oleh atasan langsung) kol. diisi tanda apabila pegawai mengikuti diklat (diisi oleh atasan langsung) kol. diisi tanda apabila pegawai tidak masuk tanpa keteranganfdisi oleh atasan langsung) format daftar hadir pagi dan sore per orang daftar hadir per orang nama nip, nama jabatan kelas jabatan magna 50x mewagantatasemaan pemesan lah tel . baja2jasa jas jas a27 asj iii iii iii ili eli ihi will iti beililil iit ala iitiii eni nilai iil tit iii ielltl iaiui iii ana nita aiiialiitl ana lantai ito uan iitanaini iia eee lamii$i till lol laiiiii iii io) timah o t # lil ala lil keterangan: sakit sampai hari kerja tanpa keterangan bondowoso, sakit lebih dari hari kerja rk1 rekam kehadiran hanya kali kepada perangkat daerah :hin terlambat cuti (alasan penting, tahunan, besar, diluar tanggungan negara) pulang sebelum waktunya cuti melahirkan nama merah hasi ubur dinas luar nama bru tua absen kurang dari batamlebih batas dkt diklat nama bru muda izin, cuti, dl, dkt, sakit, nama force majeure nama kuning tidak absen pangkat kirim softcopy nama hitam izin peta pulang dulu nip, petunjuk pengisian kol. diisi urut kol. diisi hari, tanggal, bulan dan tahun kol. diisi mulai masuk jam kerja jam jam untuk jenis s d kamis, jumat jam jam kol. diisi waktu pulang jam kerja jam untuk jenis s d kamis, jum'at jam jam kol. diisi waktu datangnya pegawai yang bersangkutan kol. diisi selisih antara waktu pegawai datang dan jam masuk kerja sesuai ketentuan kol, diisi waktu pulang kerja pegawai yang bersangkutan kol. diisi selisih antara waktu pegawai pulang dan jam pulang kerja sesuai ketentuan kol. diisi tanda apabila pegawai yang bersangkutan ikut apel kol. diisi tanda apabila pegawai yang bersangkutan prestasinya dibatalkan kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan sakit tidak lebih dari hari kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan sakit lebih dari hari kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan ijin kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan cuti sakit atau melahirkan kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan cuti diluar tanggungan negara kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan dinas luar kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan mengikuti diklat atau sejenisnya kol. diberi tanda apabila terjadi keadaan memaksa force maduro kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan tidak masuk tanpa keterangan kol. diberi tanda apabila pegawai yang bersangkutan rekam kehadiran kali format daftar hadir apel pagi upacara daftar hadir apel pagi upacara perangkat daerah tangga! .ooocooooo ben m m5. ' pooowww #mmx penerima apel pagi petugas pelapor nama nama nip. nip, keterangan: penerima apel pagi langsung mencoret yang tidak ikut apel pagi upacara kirim softcooy dihampiri surat ijin (apabila ada yang ijin) surat perintah tugas (apabila ada yang dapat tugas dari atasan) surat cuti (apabila ada yang cuti) surat keterangan sakit (apabila ada yang sakit) petunjuk pengisian: kol. diisi urut kol. diisi nama dan nip pegawai kol. diisi gol pegawai kol. diisi nama jabatan pegawai kol. ditandatangani pegawai yang ikut apel format daftar perhitungan tambahan penghasilan pegawai per orang berdasarkan kedisiplinan perhitungan tambahan penghasilan pegawai per orang nama nip. nama jabatan kelas jabatan basic tpp bulan bulan besaran jumlah penerimaan l.o2 lsl jas lil ala aoo loe lil ini lia aia ioi itu lou too too meng mean man dengan man mana men men dana keterangan bondowoso, sakit sampai hari kerja terlambat kepada atasan langsung operator operator tpp sakit lebih dari hari kerja psw pulang sebelum waktunya izin cuti (alasan penting, tahunan, besar, diluar tanggungan negara) (or) cuti melahirkan nama nama nama dinas luar pangkat pangkat nip dkt diklat nip. tanpa keterangan rk1 rekam kehadiran hanya kai force majeure kirim softcopy petunjuk pengisian: kol. diisi urut kol. otis hari, tanggal, bulan dan tahun kol. diisi besaran tpp dalam hari kol, dikurangi ketika terlambat datang kolom tl1 tl2 tl3 ,25x, tl4 kol. dikurangi ketika pulang sebelum waktunya kolom (psi psw2 psw3 psw4 kol. dikurangi ketika tidak ikut apel upacara kolom kol. dikurangi ketika izin sakit tidak lebih dari hari kolom l. kol. dikurangi ketika izin diluar kedinasan kolom 40x kol. dikurangi ketika cuti sakit dan cuti melahirkan kolom 40x kol. dikurangi ketika cuti sakit dan cuti melahirkan kolom (25x)) kol. kolom dikalikan kol. kolom dikalikan kol. dikurangi ketika terjadi keadaan yang memaksa force majeure kolom k)) kol. dikurangi ketika tidak masuk tanpa keterangan kolom kol. dikurangi ketika face print kali kolam (50x) kol. diisi jumlah kolom s d kolom kol. otis kolom dikurangi kolom kol. diisi sesuai kebutuhan format perhitungan tambahan penghasilan pegawai perhitungan tambahan penghasilan pegawai perangkat daerah bagian bulan rumah kelas psi. penerima nomor nomor tanda goa ls. dos blh lah iii lai asi lho lil ali lho lil koh lan klu lai ai. too lol lho kol loo lia lai i h ll. ll. ll. ll. ll. ll. ll. ln. ju. bpjs dibayar oleh setiap pegawai kepala atasan langsung operator operator tpp bpjs dibayar oleh pemerintah pemberi kerja kirim softcopy dan hardcore nama nama nama pangkat pangkat nip nip. petunjuk pengisian: kol. diisi urut kol. diisi nama setiap pegawai kol. di!si nip. setiap pegawai kol. diisi golongan setiap pegawai kol. diisi jabatan setiap pegawai kol. fisi kelas jabatan setiap pegawai kol. diisi besaran tpp setiap pegawai kol. diisi besaran tpp kolom 40x) kol. diisi prosentase kinerja setiap pegawai kol. diisi besaran kinerja kolom kolom kol. diisi jumlah kolom dan kolom kol. diisi hasil berkaitan dari kolom kol. diisi hasil perak!tan dari kolom kol. diisi hasil perkalian dari kolom kol. diisi hasil dari kolom kolom kolom kol. diisi nomor rekening setiap pegawai kol. diisi nomor npp setiap pegawai kol. dies! tanda tangan setiap pegawai nota pencairan dana secara non tunai kop surat nota pencairan dana secara non tunai nomor . kop surat kepada yth. badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten bondowoso dari bendahara pengeluaran opd kabupaten bondowoso perihal pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil opd kabupaten bondowoso b b . bahwa dalam rangka implementasi transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam peraturan bupati bondowoso nomor tahun yang pelaksanaannya secara bertahap, bersama ini kami mengajukan pendekatan rekening kami o31xxxxx sebesar rp. xxx,xxx, xxx. (eecoocorooooooooom os) untuk pembayaran sebesar rp. xx.xxx.xx. (er cococeceresnnenannnnnnnn sen nannnene aan) baja sebesar rp. xx.xxx.xx. (sen nerecenannnnnennnnnenasenannnnnannanan) tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil setelah dikurangi pajak billing dan daftar penerima terlampir. demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. mengetahui, bondowoso, . kepala opd bendahara pengeluaran nama nama nip. nip. keterangan kirim softcopy dan hardcore format rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan pada perangkat daerah rekapitulasi tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil perangkat daerah bagian bulan .onoooooooooooowo.o nomor rekening jumlah bpjs jumlah potongan jumlah bersih penerimaan tpp ibu il.) lil moo ion teo io. too egg (maa tangan jumlah seluruhnya men aan kirim softcopy dan hardcore mengetahui menyetujui mengesahkan operator tpp atasan langsung nama nama nama pangkat nip. nip nip. petunjuk pengisian kol.i diisi urut kol. diisi nama setiap pegawai kol. diisi golongan setiap pegawai kol. diisi nomor rekening setiap pegawai kol. diisi besaran penerimaan tpp setiap pegawai dari format perhitungan tpp setiap pegawai kol. diisi potongan bpjs setiap pegawai dari format perhitungan tpp setiap pegawai kol. diisi potongan pph psl. setiap pegawai dari format perhitungan tpp setiap pegawai kol. diisi jumlah potongan setiap pegawai dari format perhitungan tpp setiap pegawai kol. diisi kolom dikurangi kolom format bukti potong nama file bukti potong nomor npp tanggal masa pembentuk kode jumlah jumlah nama tahun pajak bukti alamat tarif pemohon bukti i37 l32 tun kie uu te lil a te lil aa. t eee ana lil kru eni lo. logo too to lol lil keterangan kirim softcopy petunjuk pengisian kol. diisi masa pajak kol. diisi tahun pajak kol. diisi angka pembetulan kol. diisi nomor bukti potong kol. diisi nomor npp setiap pegawai kol. diisi nomor induk ktp setiap pegawai kol. diisi golongan setiap pegawai kol. diisi nomor nama setiap pegawai kol. diisi nama unit kerja setiap pegawai kol. diisi kode pembayaran pajak kol. diisi jumlah penerimaan kotor setiap pegawai kol. diisi tarif prosentase pajak sesuai golongan) kol. diisi jumlah setiap pegawai kolom kolom kol. diisi nomor npp potong kol. diisi jabatan pemotong (bendahara pengeluaran) kol. diisi tangga! bukti potong format surat pembatalan kehadiran presensi kop surat kami yang bertanda tangan dibawah ini nama nip. jabatan menerangkan bahwa saudara nama nip. jabatan akan dibatalkan kehadiran prestasinya dan dikenakan pengurangan tpp pada hari ., tanggal ., bulan . tahun dikarenakan .ooooooooooooooomnnanennnnnnennnnnnnanananannnaaanaaa demikian surat pembatalan ini kami buat dengan sebenar benarnya. bondowoso, .o.d0. kepala perangkat daerah ttd nama keterangan pangkat kirim softcopy dan hardcore nip. format surat perintah tugas kop surat surat perintah tugas nomor cocoooowooooc.reowoorocooowooomee yang bertanda tangan dibawah ini nama pan naa pap din pnp ptn jabatan ppa memerintahkan kepada nama ann nan asn pan jabatan men pan bondowoso, . kepala perangkat daerah ttd keterangan nama kirim softcopy pangkat nip. a bupati bondowoso, kan sea tanya arifinsurat pernyataan tanggung jawab mutlak kop surat :ha:a:a:a: haa .,:,z:e surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang bertanda tangan dibawah ini nama tan jabatan aagi pegawai negeri sipil nama perangkat daerah) kabupaten bondowoso bagian bulan . tahun . telah dihitung dengan benar berdasarkan tingkat kehadiran dan capaian produktivitas kerja pada bulan tersebut. apabila kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tp) tersebutbondowoso, oo. nenek nan nanaaanaan kepala perangkat daerah nama keterangan pangkat kirim softcopy dan hardcore npl 2nnn hoon2nnnnnnnnnnnnnnnanananan ati bondowoso, $es) ong arifinetapan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal, ukl upl dan spl dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang :a. bahwa sebagai tindak lanjut, maka dipandang perlu untuk menetapkan jenisn surat pernyataan pengelolaan dan pemantauan lingkungan splis usaha dan atau kegiatan yang wajib amdal, ukl upl dan sp(keputusan gubernur provinsi sulawesi selatan nomor: vi1i tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ukl upl) yang berlaku sulawesi selatantata ruang wilayah kabupaten sidenreng rappang lembaran daerah tahun nomor j): memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang jenis usaha kegiatan wajib amdal, ukl upl dan spllingkungan hidup yang selanjutnya disebut blh adalah badan lingkungan hidup kabupaten sidenreng rappperaturan perundang undangan, pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungdaya,keadafungsi dan tujuan penetapan jenis usaha kegiatan wajib amdal, ukl upl dan spl adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan bidang lingkungan hidup serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang keterlibatannya dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan amdal, ukl upl dan spl yang ada kabupaten sidenreng rappang. cc. untuk mengetahui pengawasan yang telah dilakukan pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. yaitu dengan jenis usaha kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan bupati ini.perti dalam peraturan menteri lingkungan hidup nomor tahun wajib menyusun dokumen ukl upl dengan dengan jenis usaha kegiatan sebagaimana tercantum pada lampiran dari peraturan bupati ini. usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup selain klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf dantercantum pada lampiran iii peraturan bupati iniperaturan perundang undangan yang mengaturundang(amdal) bidang multisektor denis kegiatan reklamasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil, dengan luas area reklamasi, volume material urug, atau panjang reklamasi 250m (tegak lurus arah laut dari garis pantai). pemotongan bukit dan pengurusan lahan dengan luas volume pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya detik, ini setara debit pengambilan dengan kebutuhan air bersih orang pengambilan air bawah tanah (sumur tanah liter detik (dari satu dangkal, sumur tanah dalam) atau beberapa sumur pada kawasan ha) pembangunan bangunan gedung luas lahan, atau bangunan bidang pertahanan denis kegiatan pembangunan pangkalan tni kelas dan pembangunan pangkalan tni kelas dan pembangunan pusat latihan tempur luas bidang pertanian jenis kegiatan budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa luas unit pengolahan budidaya tanaman holtikultura dengan atau luas tanpa unit pengolahannyaudidaya tanaman perkebunanidang perikanan jenis kegiatan budidaya tambak udang ikan tingkat teknologi luas maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen sistem air tawar (danau) luas atau jumlah unit air laut luas atau jumlah unit bidang kehutanan jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu semua besaran upah) dari hutan alam ha) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kayu upah) dari hutan tanaman ht) bidang perhubungan jenis kegiatan pembangunan jalur kereta api dengan atau stasiunnya pada permukaan tanah (at rate) panjang 25km bawah permukaan tanah (underground) semua besaran. atas permukaan tanah elevated) panjang 5km pembangunan terminal penumpang dan luas terminal barang transportasi jalan. \|a. pengerukan perairan dengan capital volume dredging pengerukan perairan sungai dan atau laut atau semua dengan capital dredging yang memotong batu, besaran yang menggunakan yang bukan termasuk material karang. bahan peledak penempatan hasil keruk laut volume, atau luas area penempatan hasil keruk sata open pile panjang, atau 200m luas dermaga dengan konstruksi masif semua besaran penahan gelombang (talud) dan atau pemecah gelombang (break water) panjang 200m fasilitas terapung floating facility) dwt pembangunan bandar udara untuk fixed wing semua pembangunan beserta fasilitasnya. bandara bandar udara beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui. landasan pacu, panjang terminal penumpang atau terminal kargo, luas bidang teknologi satelit dentakegiatan besaran pembangunan dan pengoperasian bandar semua besaran antariksa untuk tujuan peluncuran satelit dapat ditujukan untuk komersial maupun tidak (kepentingan nasional). pembangunan fasilitas peluncuran roket jarak jangkau darat dan tujuan lainnya. daya angkut kecepatan km jam pembangunan fasilitas pembuatan propelan skala besar roket bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bandar antariksa dan peluncuran roket yang pembangunan fasilitas uji static dan fasilitas semua besaran man bidang perindustrian wol dentakegiatan besaran kuliner). industry pulp atau industri kertas yang kapasitas ton terintegrasi dengan industry pulp, dan kertas pulp per tahun yang terintegrasi dengan hutan tanaman industri, kawasan industri (termasuk kawasan industri semua besaran yang terintegrasi) industri galangan kapal dengan sistem grading dwt dock anna pem teman kegiatan industri yang tidak termasuk angka dengan angka yang menggunakan areal pengguna areal urban metropolitan luas kota besar luas kota sedang luas kota kecil luas rural pedesaan luas bidang pekerjaan umum wo\| deniakegiataa besaran pembangunan bendungan waduk atau jenis tampungan air lain. tinggi daya tampung waduk luas genangan daerah irigasi pembangunan baru dengan luas peningkatan dengan luas tambahan pencetakan sawah ana pggooma kepentingan irigasi pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai jarak dihitung tegak lurus pantai. normalisasi sungai (termasuk setan) dan pembuatan kanal banjir kota besar metropolitan panjang volume pengerukan kota sedang panjang volume pengerukan pedesaan panjang volume pengerukan pembangunan jalan dan jembatan pembangunan peningkatan jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah10subway underpass,angunan dengan syton tpa daerah pasang surut, semua kapasitas luas landfill, atau besaran. kapasitas total pembangunan transfer station kapasitas total ton hari pembangunan instansi pengolahan sampah ton hari terpadu pengolahan dengan insinerator semua kapasitas composing plant. luas kapasitas m? dan beban organik ton hari pembangunan sistem perpipaan air limbah luas layanan atau ms hari debit air limbah pembangunan saluran drainase (primer dan atau sekunder) permukiman kota besar metropolitan, panjang kota sedang, panjangbidang perumahan dan kawasan permukiman jenis kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu kota metropolitan, luas kota besar, luasjenis kegiatan eksploitasi operasi produksi) mineral dan batubara luas perizinan luas daerah terbuka untuk pertambangan (kumulatif pertahun) eksploitasi operasi produksi) batubara kapasitas, dan atau ton tahun jumlah material penutup yang dipindahkan bank cubic meter (bcm) tahuyang dipindahkan ton tahun eksploitasi operasi produksi) mineral bukan logam atau mineral batuan kapasitas, dan atau m3 tahun jumlah material penutup yang dipindahkan m: tahun pengolahan dan pemurnian: mineral logam semua besaran mineral bukan logam m3 tahun batuan m3 tahun mineral radioaktif semua besaran eksploitasi operasi produksi) mineral radioaktif semua besaran (ton tahun), kecuali untuk tujuan penelitian dan pengembangan melakukan penempatan tailing bawah laut minyak dan gas bumi eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi darat a.l. lapangan minyak bumi bold lapangan gas bumi mmscm laut lapangan minyak bumi bold lapangan gas bumi mmscm jumlah total lapangan semua sumur pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak laut panjang, atau tekanan bar pembangunan kilang liguefied petroleum gas lpg) mmscm liguefied natural gas lng) mmscm minyak bumi bold terminal gasifikasi lng (darat laut) mmscm kilang minyak pelumas (termasuk fasilitas ton tahun penunjang) pengembangan lapangan coal bed methane semua besaran cbm) kegiatan operasi produksi, dan pasca operasi tsikbtenagalistrikan saluran udara tegangan tinggi saluran kabel tegangan tinggi kabel laut tegangan tinggi pembangunan pld plt pltu pltu (dalam satu lokasi) pembangunan plt pembangunan plta dengan: tinggi bendung, atau 15m luas genangan, atau kapasitas daya (aliran langsung) plt sampah plus) dengan proses methane harvesting pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain: plt surya, angin, plt dalam satu lokasi biomassa gambut, plt bayu) energi baru dan terbarukan panas bumi tahap eksploitasi: luas perizinan wkp panas bumi), luas daerah terbuka untuk usaha panas 250ha bumi, atau cc.ton tahun bidang pariwisata junta kegiatan \|a. kawasan pariwisata semua besaran taman rekreasi lapangan golf tidak termasuk driving rage bidang tenaga nuklir janin kegiatan pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, yang meliputi: semua kapasitas. reaktor daya thermalkonversi bahan semua kapasitas (kecuali nuklir dan atau bahan pemurnian bahan untuk tujuan penelitian dan nuklir. pengembangan) pengolahan ulang bahan bakar nuklir semua kapasitas. bekas penyimpanan sementara bahan bakar thermal nuklir bekas penyimpanan lestari semua kapasitastingkat rendah semua kapasitas (kecuali dan sedang dan penyimpanan (disposal) untuk tujuan penelitian dan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang pengembangan) produksi radioisotop semua kapasitas yang berasal dari reaksi fisi bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. jenis kegiatan industri jasa pengelolaan limbah yang semua besaran3. pemanfaatan limbah pemanfaatan limbah sebagai bahan semua besaran bakar sintetis pada kiln industri semen, kecuali pemanfaatan limbah yang dihasilkan sendiri dan berasal dari (satu) lokasi kegiatan. pemanfaatan limbah dalam bentuk semua besaran pembuatan bahan bakar sintetis (fuel blending) dari limbah b3. pemanfaatan limbah sebagai material semua besaran alternatif pada industri semen, kecuali pemanfaatan yang hanya menggunakan fly ash. pemanfaatan limbah oli bekas sebagai semua besaran bahan baku industri daur ulang pelumas (lubricant), termasuk sebagai bahan baku pembuatan base oil. pemanfaatan limbah pelarut bekas (used semua besaran solvent) untuk industri daur ulang pelarut (solvent). pemanfaatan limbah aki bekas melalui semua besaran proses peleburan timbal pb) pemanfaatan limbah batee dan atau semua besaran aki kering bekas dengan pembentukan ingot pemanfaatan limbah katalis bekas semua besaran dalam bentuk daur ulang (recycle) dan atau perolehan kembali (recovery). pengolahan limbah pengolahan limbah secara termal semua besaran menggunakan insinerator, kecuali mengolah limbah yang dihasilkan sendiri dan berasal dari (satu) lokasi kegiatan. pengolahan limbah secara biologis semua besaran (), sebagai kegiatan utama (jasa pengolahan limbah b3) injeksi dan atau injeksi limbah semua besaran dalam formasi. penimbunan limbah dengan landfill kelas semua besaran kelas dan atau kelasukl upl bidang pertahanan hoo wentakegiatn besaran dan polri bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura) wo\| denis kegiatan besaran pencetakan sawah luar kawasan luas 1luas ds dan hutnpa unit luas2 pengolahannya s d dan terletak pada satu hamparan lokasi tahunan dengan atau tanpa unit luas2 pengolahannya s d dan terletak pada satu hamparan lokasi beras kapasitas ton jamsemua besaran tersebut diatasnpa unit pengolahannya bidang perkebunan wo\| denis kegiatan besaran budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit luas 1has ds dan pengolahannya terletak pada satu hamparan dalam kawasan budidaya non lokasi kehutanan tahunan dengan atau tanpa unit luas has d pengolahannya dan terletak pada satu dalam kawasan budidaya non hamparan lokasi kehutanan bidang peternakan wo\| denis kegiatan besaran budidaya burung puyuh atau burung populasi ekor maaidak dikandangkan (ternak lepas) populasi ekor dan terletak pada satu hamparan lokasitelur dengan populasi ekor ddengan populasi ekor dmenanam lokasibudidaya kelincibudidaya ternak dan pengolahan limbah populasi ekor dan mere berada lokasi rumah potong hewan yang digunakan paling sedikit untuk memenuhi semua besaran kebutuhan lokal tingkat kabupaten kota semua usaha budidaya hewan dan atau ternak yang didatangkan dari luar semua besaran negeri budidaya ternak secara terpadu (lebih fee pada satu hamparan lokasi semua besaran bila terdapat kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari nomor s d tersebut diatas dan semua besaran terletak pada satu hamparan lokasi bidang perikanan ojo dentategiatan semasa luas areal perikanan diluar daerah lingkungan luas areal kerja dlr) perairan pelabuhan umum penanganan pengolahan hasil aan nan beat usaha penanganan pengolahan usaha pengolahan tradisional kapasitas ton hari unit seperti: perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan atau fermentasi usaha penanganan pengolahan semua besaran unit pengolahan modern maju seperti ikan upi, (penghasil tepung pembekuan colt storage) ikan, minyak ikan, khitan pengalengan ikan khitanan, gelatin, atc, pengekstrasian ikan atau rumput karageenan, agar agar, produk laut berbasis surili) perikanan budaya usaha budidaya tambak udang ikan luas lahan s d tee dengan atau tanpa unit pengolahannya. npndikapatrammutara \|tuas28ha budidaya tiram mutiara luas \|b. budidayarumputlaut luas7ha ska apung jaring m?) budidaya ikan dengan metode tancap ikan bersirip,teripang,kerang dan luas lahan kepiting pen system dengan budidaya air laut: luas lahan, atau 25has ds 50ha jumlah unit budidaya perikanan air payau budidaya tambak pada lahan tanpa luas lahan membuka hutan mangrove, s d menggunakan teknologi intensif atau semi intensif atau dengan unit pembekuan (colt storage) dan atau unit pembuatan balok. ekor per tahun budidaya perikanan air tawar budidaya periklanan air tawar (danau waduk sungai dan media air lain) dengan menggunakan jaring apung luas lahan ,5has d jumlah sebanyak s d unit (ukuran m2) budidaya periklanan air tawar (danau waduk sungai dan media air lain) dengan menggunakan pen system luas lahan ,5has d2 jumlah sebanyak unit ukuran budidaya ikan air tawar (danau waduk sungai dan media air lain) dengan menggunakan teknologi intensif luas lahan, atau 25has ds 50ha kapasitas produksi ton hari tempat pelelangan ikan air tawar hulu sungai waduk danau luas lahan, atau has d 50ha kapasitas produksi ton hari hilir sungai waduk danau luas lahan, atau has d kapasitas produksi ton hari penanganan pengolahan ikan air tawar penanganan pengolahan tradisional luas lahan has d kapasitas ton hari penanganan pengolahan ikan air tawar modern pembekuan (colt storage) semua besaran pengalengan semua besaran bidang kehutanan no\| jeniskegiatan ' besaran penangkaran satwa liar hutang semua besaran penangkaran satwa liar hutang luas lahan sha produksi pemanfaatan aliran air hutan semua besaran produksi aan pan penah ren sana wisataalam diluas lahany hti) luas lahan s d hutan tanaman rakyat htr) luas lahan s dluas lahan has d.biji, gaharu, yang meliputi kegiatan luas lahan s d pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil. jan kera naa pes baku bahan bakar (biofuel) industri primer hasil hutan industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi (industri penggergajian kayu, s d industri serpih kayu, industri vencer, industri kayu lapis, dan nominated vencer sumber) industri hati) pengusahaan pariwisata alam ppa) zona pemanfaatan tanaman nasional luas lahan has ds atau blok pemanfaatan tanaman wisata alam atau blok pemanfaatan tanpengelolaan dan sub blok luas lahan has d non buru pada blok pemanfaatan penangkaran tumbuhan alam langka dan atau penangkaran satwa liar yang semua besaran diperdagangkan tujuan komersial satwa liar yang diperdagangkan bidang perhubungan wo\|o dentakegatan besaran perhubungan darat pembangunan prasarana dan sarana angkutan jalan pembangunan terminal angkutan luas lahan has d sha jalan angkutan penumpang angkutan depo angkutan pembangunan terminal terpadu moda luas lahan dan fungsi barang pengujian kendaraan bermotor ' '\|( luaslahan20,5has dx sha bermotor per hari salon pencucian mobil motor kapasitas 250s ds unit per hari jumlah hidrolik unit s d unit luas lahan ,5has ds pembangunan prasarana dan sarana perserta apian pembangunan jaringan jalur kereta api panjang jalur jaringan terminal barang pembangunan stasiun terminal peti luaslahan has ds sha gorong dan perlintasan sebidang kegiatan penempatan hasil keruk (dumping darat volume, atau luas areal dumping pembangunan pelabuhan sungai, danau ter pembangunan dermaga panjang ms d \|b. kedalamantambatan '' kedalaman ms d le. bobotkapalstandar ' \|x3. dwt \|d. terminalpenumpang luas sha dc sha bebssssstnssnts bina pet namun tanfetekomunikasi bawah tanah antena telepon seluler atau based s d based transceiver station bts) dengan ketinggian menara kriteria zona lokasi dengan kepadatan jumlah menara unit pada satu bangunan bertingkat dengan hamparan lokasi bangunan bangunan serta ketinggian max. kepadatan penggunaan pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat lokasi atas permukaan tanah jumlah menara unit pada hanya untuk menara tunggal, satu hamparan lokasi kecuali untuk kepentingan ketinggian max. bersama lokasi menara diatas bangunan dengan ketinggian rangka menara: atas bangunan lantai jumlah menara unit pada satu bangunan ketinggian max. atas bangunan s d jumlah menara unit pada satu lantai bangunan ketinggian max. nan ketiga 21m lebihdapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan diatas tanah permukaan dengan ketinggian rangka menara atas bangunan lantai jumlah menara unit pada satu bangunan ketinggian max. lantai bangunan ketinggian max. atas bangunan lantai jumlah menara unit pada atau jenis usaha kegiatan o \| oo ) besaran kaleng kemasan luas lahan has d 200ha kaleng kemasan botol kaleng luas lahan has d luas lahan has dhas ds sayuran luas lahan has d biota perairan lainnya luas lahan has d ransum pakan jadi ternak besar, produksi riil ton tahun ternak sedang, ternak kecil, ternak luas lahan has d unggas aneka ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pellet) pee dada lahan ha. luas lahan has d \|a. ransum pakan setengah produksi riil ton tahun jadi konsentrat untuk ternak besar, luas lahan has d ternak sedang, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak lainnya kasi unggas dan ternak isinya loan lahan hanya kecil, unggas dan ternak lainnya luas lahan has d tepung tulang produksi riil ton tahun luas lahan s d industri minuman keras bir, minuman keras, anggur dan produksi riil ton tahun sejenisnya serta minuman keras luas lahan has ds lainnya yang mengandung malt atau alkohol industri minuman ringan, minuman lainnya minuman ringan lainnya produksi riil juta liter tahun luas lahan has d jahan ma. gas co luas lahan has d ta botol tahun luas lahan has d eonayaroa botol tahun luas lahan has d benang hasil proses penyempurnaan lainnya, benang hasil proses investasi rp. juta s d merserisasi, benang kelantan dan rp. milyar benang celup pengawetan kulit, penyamakan kulit, investasi rp. juta sepatu kulit, koper kulit, barang \|s ds rp. milyar lainnya dari kulit hasil ikutan sisa pembuatan bubur investasi rp. juta kertas (pulp), jasa penunjang industry s d rp. milyar bubur kerja (pulp) senyawa alkali natrium kalium, logam semua besaran alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar anorganik dan gas industry \|a. elemen kimia fosfida, karbida, air semua besaran suling murni, udara cair udara kumparan, asam anorganik dan persenjataan zat asam dari bukan logam basa anorganik dan oksida logam, semua besaransulfide, sulfit, tiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, fosfat, sianida, silikat, sianida, silikat, kromat, dikromat, dsb) adah dan oto pan kimia radioaktif dan isotop radioaktif industri kimia dasar anorganik semua besaran lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industry kimia dasar anorganik terpenting, bahan pelarut investasi rp. juta lainnya bahan dari getah kayu, (s d rp. milyar minyak tir kayu, merosot kayu, dan luas lahan has ds bafta kayu, asam gondurukem dan asam damar termasuk turunannya karbon aktif, arang kayu (charcoal, investasi rp. juta briket, arang tempurung kelapa), s d rp. milyar industry kimia dasar organic, bahan luas lahan has dluas lahan has d barang dari fiberglass investasi rp. juta luas lahan has d ubin semen, bata dinding dari semen, investasi rp. juta pipa beton bertulang dan tidak luaslahan has ds bertulang, tiang dan bantalan beton, spoof, timbal, balok, plat beton dan barang lainnya dari semen untuk konstruksi (struktur beton), hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi (struktur beton) perabot rumah tangga dan barang investasi rp. juta hiasan dari semen, hasil ikutan sisa luas lahan has d, kapur investasi rp. juta tembok, kapur hidrolik, kapur luas lahan has d kembang, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kapur barang dari kapur, hasil ikutan sisa investasi rp. juta aan dana penang ikat las than has barang dari kapur \|a. perlengkapan rumah tangga dari investasi rp. juta tanah liat, lempung, tanpa denga luas lahan has dsy barang dari tanah liat, lempung untuk keperluan rumah tangga, piring tanah liat (segala jenis) tanpa investasi rp. juta dengan lajur, cangkir dan pisan luas lahan has ds tanah liat tanpa atau dengan lajurinvestasi rp. juta kerikil tanah liat, batu bata lainnya luas lahan has ds dari tanah liat lempung, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat lempung genteng kodok lajur atau tidak investasi rp. juta lajur press mesin, genteng press luas lahan has ds mesin dan tangan dan genteng lainnya dari tanah liat lempung, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat lempung bata tahan api, mortal tahan api, bata investasi rp. juta tahan api lainnya, hasil ikutan sisa luas lahan has d dan jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat lempung barang santer dan ubin dari tanah investasi rp. juta liat lempung tidak dikalahkan, barang luas lahan has ds santer dan ubin dari tanah liat lempunglempung barang dari batu keperluan rumah investasi rp. juta tangga, bahan bangunan dari batu, luas lahan has ds barang ornament seni pajangan dari batu,vestasi rp. juta industri, barang lainnya dari batu, luas lahan has dsuntuk keperluan lainnya ornamen atau patung dari investasi rp. juta marmer batu pualam, barang pajangan luas lahan has dinvestasi rp. juta granit untuk keperluan bangunan, luas lahan has ds hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri barang dari marmer pualam untuk keperluan bahan bangunan barang dari marmer batu pualam dan investasi rp. juta s d granit, enix untuk keperluan lainnya, rp. milyar hasil ikutan sisa dan jasa penunjang luas lahan has drp. juta s d buluh dan pipa dan alat kelengkapan rp. milyar buluh dan pipa dari asbes, hasil luas lahan has ds 200hainvestasi rp. juta s d asbes, pakaian dan perlengkapan rp. milyar pakaian, alas kaki dan tutup kepala luas lahan has dsbarang investasi rp. juta s d lainnya dari asbes untuk keperluan rp. milyar lain, hasil ikutan sisa dan jasa luas lahan has dxsinvestasi rp. juta s d dari mika, tepung talk, kertas rp. milyar menggosok (abrasi paper), barang luas lahan has dsutup lantai dari karet, investasi rp. juta s d selang karet, sarung tangan karet, rp. milyar barang barang dari karet untuk luaslahan has ds 200haindustri belt conveyor, belt, fan belt, investasi rp. juta s d penahan dermaga yang tidak dipompa, rp. milyar lining dari karet, rol dari karet, karet luas lahan has d \|a. industri sepatu olah raga barang investasi rp. juta s d keperluan kesehatan dan farmasi, rp. milyar barang pakaian dan perlengkapan luas lahan has ds pakaian tutup kepala perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet, benangdan bentuk profil dari karet vulkanisasi tidak keras pipa barang terbuat dari karet busa, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri barang barang dari karet lainnya industri sarung tangan karet, investasi rp. 600juta s d barang barang dari karet yang rp. milyar belum terdapat dimanapun luas lahan has d industri pipa dan slang plastik, hasil investasi rp. juta s d ikutan sisa dan jasa penunjang rp. milyar industri pipa dan slang dari plastik luas lahan has d industri plastik lembaran berbagai investasi rp. juta s d jenis, pita untuk media rekaman, rp. milyar plastik lembaran lainnya, hasil luas lahan has d ikutan sisa dan jasa penunjang industri barang plastik lembaran industri media rekaman untuk investasi rp. juta s d suara gambar data, hasil ikutan sisa rp. milyar dan jasa penunjang industri barang luas lahan has ds plastik lembaran industri perabotan rumah tangga dan investasi rp. juta s d perlengkapannya dari plastik, meubel rp. milyar dari plastik, keperluan sanitasi dari luas lahan has dss d industri kemasan dari plastik luas lahan has d industri peralatan teknik industri dari investasi rp. juta s d plastik, hasil ikutan sisa dan jasa rp. milyar penunjang industri barang dan luaslahan has ds perlawanan teknik industry dari plastik industri peralatan investasi rp. juta s d kesehatan laboratorium, barang rp. milyar pakaian dan perlengkapannya, luas lahan has dsindustri perabotan rumah tangga dan investasi rp. juta s d barang pajangan dari porselin, hasil rp. milyar ikutan sisa dan jasa penunjang luas lahan has ds industri perabot rumah tangga dari porselin \|a. industri barang santer dan ubin investasi rp. juta s d dari porselin, hasil ikutan sisa dan rp. milyar jasa penunjang industri bahan luas lahan has ds bangunan dari porselin industri keramik porselin, hasil investasi rp. juta s d industri porselin luas lahan has d industri barang keperluan laboratorium investasi rp. juta s d kimia dan kesehatan dari porselin, alat rp. milyar listrik teknik dari porselin, hasil luaslahan has ds ikutan sisa dan jasa penunjang industri alat laboratorium dan alat listrik teknik dari porselin industri wadah untuk menyimpan investasi rp. juta s d barang dari porselin dan barang rp. milyar lainnya dari porselin, hasil ikutan sisa luas lahan has ds dan jasa penunjang industri barang barang lainnya dari porselin industri perabot rumah tangga dari investasi rp. juta s d kaca, perabot rumah tangga dari rp. milyar kristal kaca kristal kaca lainnya, luas lahan has dsbarang keperluan laboratorium investasi rp. juta s d dan farmasi dari kaca, hasil rp. milyar ikutan sisa dan jasa penunjang luas lahan has ds industri alat alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari kaca industri sampul kaca (termasuk bola investasi rp. juta s d dan tabung) untuk lampu listrik, katup rp. milyar elektronis dan semacam itu, hasil luas lahan has d ikutan sisa dan jasa penunjang industri barang dari gelas untuk keperluan sampul industri botol dan guci dari kaca, investasi rp. juta s d kemasan lain dan sumbat dari kaca, rp. milyar hasil ikutan sisa dan jasa penunjang luas lahan has d industri kemasan dari gelas industri barang dari kaca untuk investasi rp. juta s d keperluan bangunan, serat dan rp. milyar barang dari serat kaca, barang luas lahan has ds sinyal dan elemen optic dari kaca, kaca dalam bentuk gempal, bola, batang dan tabung industri barang kaca lainnya investasi rp. juta s d yang belum termasuk golongan rp. milyar manapun, hasil ikutan sisa dan luas lahan has d jasa penunjang industri barang lainnya dari kaca industri barang dari fiberglass, investasi rp. juta s d hasil ikutan sisa dan jasa rp. milyar penunjang industri dari fiberglass luas lahan has d industri kaca hasil tuangan dan investasi rp. juta s d gilingan dalam lembaran, kaca tarik rp. milyar dan kaca tiup dalam lembaran, kaca luas lahan has d apungindustri kaca pengaman dikeraskan investasi rp. juta s d atau dilapisi, hasil ikutan sisa dan jasa rp. milyar penunjang industri kaca pengaman luas lahan has d industri semen rp. milyar luas lahan has d industri penggilingan baja investasi rp. juta s d industri baja batang dan kawat baja, rp. milyar baju tulangan, baja profil, lembaran luas lahan has ds dan pelat baja, termasuk paduannya industri penempaan baja, batang investasi rp. juta s d berongga atau bukan dari baja paduan rp. milyar atau bukan paduan, dan bajak tempa luas lahan has d bentuk lainnya industri penggilingan logam bukan investasi rp. juta s d besi: pelat, sheet, strip, foil, dan rp. milyar bar batang luas lahan has d ekstraksi logam bukan besi investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d tempaan logam bukan besi bar, rod, investasi rp. juta s d angle, shape dan section (profil) hasil rp. milyar tempaan luas lahan has d industri alat pertanian dari logam investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri alat pertukangan dan investasi rp. juta s d luas lahan has d industri alat dapur dari aluminium investasi rp. juta s d luas lahan has d industri alat dapur dari logam bukan investasi rp. juta s d luas lahan has d dan dapur yang terbuat dari logam rp. milyar luas lahan has d kantor dari logam rp. milyar luas lahan has d industri barang dari logam bukan investasi rp. juta s d aluminium untuk keperluan bangunan rp. milyar luas lahan has d industri barang dari aluminium untuk investasi rp. juta s d keperluan bangunan rp. milyar luas lahan has d industri konstruksi baja untuk investasi rp. juta s d keperluan bangunan rp. milyar luas lahan has d industri pembuatan ketel dan bejana investasi rp. juta s d nba luas lahan has d industri barang dari logam lainnya investasi rp. juta s d luas lahan has d industri paku, mur dan baut investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri engsel, gender dan kunci dari investasi rp. juta s d logam rp. milyar luas lahan has d industri macam macam wadah dari investasi rp. juta s d logam rp. milyar luas lahan has d industri kawat logam, kawat investasi rp. juta s d galvani, non galvani dan baja stainless rp. milyar luas lahan has d industri pipa dan sambungan pipa dari investasi rp. juta s d nba luas lahan has d industri lampu dari logam investasi rp. juta s d bea luas lahan has d belum tercakup dimanapun rp. milyar luas lahan has d industri mesin uap, turbin dan kincir investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri motor pembakaran dalam investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri komponen dan suku cadang investasi rp. juta s d motor penggerak mula rp. milyar luas lahan has d pemeliharaan dan perbaikan mesin investasi rp. juta s d penggerak mula rp. milyar luas lahan has d industri mesin pertanian dan investasi rp. juta s d perlengkapannya rp. milyar luas lahan has d pemeliharaan dan perbaikan mesin investasi rp. juta s d pertanian rp. milyar luas lahan has d industri mesin pengolah pengerjaan investasi rp. juta s d ape paha luas lahan has d industri mesin pengolah pengerjaan investasi rp. juta s d abu luas lahan has d pengolah logam dan kayu rp. milyar luas lahan has d industri mesin tekstil investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri percetakan onset investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri mesin pengolah hasil kapasitas s d unit pertanian, perkebunan, dan kehutanan per tahun dan mesin pengolah makanan dan luas lahan has ds minuman serta mesin pengolah lainnya komponen dan suku cadang mesin investasi rp. juta s d industri khusus rp. milyar luas lahan has d pemeliharaan dan perbaikan mesin investasi rp. juta s d khusus rp. milyar luas lahan has d industri mesin kantor dan akuntansi investasi rp. juta s d manual rp. milyar luas lahan has d industri mesin kantor dan investasi rp. juta s d luas lahan has d industri mesin jahit investasi rp. juta s d onta luas lahan has d industri alat berat dan alat pengangkat kapasitas s d unit per tahun luas lahan has d industri mesin fluida kapasitas s d unit per tahun luas lahan has d industri mesin pendingin kapasitas s d unit per tahun luas lahan has d mesin dan perlengkapan ytd pemanas kapasitas s d unit nasi, air dan mesin ytd per tahun luas lahan has d industri komponen dan suku cadang investasi rp. juta s d paha luas lahan has d mesin pembangkit listrik (generatorzet) investasi rp. juta s d nba luas lahan has d industri motor listrik investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d transformator, pengubah, arus kapasitas s d (rectifier), pengontrol tegangan unit per tahun luas lahan has d industri panel listrik dan switch gear investasi rp. juta s d luas lahan has d industri mesin las listrik, mesin listrik investasi rp. juta s d manan men luas lahan has d listrik rp. milyar luas lahan has d industri radio dan investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri alat komunikasi investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri peralatan dan perlengkapan investasi rp. juta s d sinar rp. milyar luas lahan has d industri sub assembly dan komponen kapasitas s d alat elektronika unit per tahun luas lahan has d industri alat listrik untuk keperluan investasi rp. juta s d luas lahan has d industri accumulation listrik investasi rp. juta s d luas lahan has d industri bola lampu pijar, lampu investasi rp. juta s d penerangan terpusat dan lampu rp. milyar ultraviolet luas lahan has d pembuang muatan listrik) rp. milyar luas lahan has d industri komponen lampu listrik investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri kabel listrik dan telepon investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri alat listrik dan komponen investasi rp. juta s d kana luas lahan has d industri pembangunan baru kapal investasi rp. 600juta s d rp. milyar kapasitas s d dwt luas lahan ,5has ds industri motor pembakaran dalam untuk kapal investasi rp. 600juta s d rp. milyar kapasitas s d dwt luas lahan ,5has ds industri peralatan dan perlengkapan investasi rp. juta s d nba luas lahan has d industri perbaikan kapal investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri pemotongan kapal investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d \|a. industri perakitan kendaraan investasi rp. juta s d bermotor yang melakukan proses rp. milyar pengecatan yang didahului dengan luas lahan has d proses decreasing celup, kendaraan roda empat atau lebih. industri kendaraan bermotor yang investasi rp. juta s d luas lahan has d \|a. industri perlengkapan komponen investasi rp. juta s d kendaraan roda empat atau lebih rp. milyar yang melakukan proses pengecatan luas lahan has d yang didahului dengan proses decreasing celup industri komponen kendaraan investasi rp. juta s d bermotor yang melakukan proses rp. milyar electroplating luas lahan has d industri kendaraan bermotor roda dua investasi rp. juta s d nba luas lahan has d industri komponen dan perlengkapan investasi rp. juta s d aan luas lahan has d (kereta angin) rp. milyar luas lahan has d sepeda (kereta angin) rp. milyar luas lahan has d industri peralatan professional ilmu investasi rp. juta s d pengetahuan, pengukur dan pengatur rp. milyar manual luas lahan has d industri alat optik untuk ilmu investasi rp. juta s d pengetahuan, teropong dan alat optic rp. milyar lainnya ilmu pengetahuan luas lahan has d industri kamera fotografi investasi rp. juta s d kes luas lahan has d industri kamera sinematografi, investasi rp. juta s d proyektor dan perlengkapannya rp. milyar luas lahan has d industri jam dan sejenisnya investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri perhiasan berlian, intan, batu investasi rp. juta s d mulia, batu permata, serbuk dan rp. milyar bubuk batu mulia, batu permata luaslahan has ds sintetik dan permata lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri permata untuk barang perhiasan industri barang perhiasan berharga investasi rp. juta s d logam mulia luas lahan has d industri barang perhiasan berharga investasi rp. juta s d bukan logam mulia luas lahan has d industri stick, bad, bola dan sejenisnya investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri mainan anak anak investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri pena dan perlengkapannya, investasi rp. juta s d industri pensil rp. milyar luas lahan has d industri pita mesin tulis gambar investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri payung kain, plastik dan investasi rp. juta s d aan luas lahan has d industri kerupuk tenaga kerja s d orang luas lahan has d orang luas lahan has d orang luas lahan has d industri genteng tenaga kerja s d orang luas s d industri furniture tenaga kerja s d orang luas lahan has d industri perusahaan domestik tenaga kerja s d orang luas lahan has d industri peleburan emas tenaga kerja s d orang luas lahan has d pengolahan daging orang luas lahan has d pengolahan daging orang luas lahan has d \|a. industri barang dari semen tanpa tenaga kerja s d unit pengolahannya orang luas lahan has d unit pengolahannya orang luas lahan has d perakitan barang elektronik tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan furnitur dari aluminium dan rotan tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan industri formulasi pestisida tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan industri penjernih air tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan industri kertas box tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan industri farmasi tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan corrugata dan offset packaging mfg tenaga kerja s d orang investasi rp. juta luas lahan industri keramik mozaik buah biji per hari luas lahan has d industri pipa stainless kapasitas s d buah biji per hari luas lahan has d \|a. industri sari daging dan air daging, investasi rp. juta daging beku, daging olahan dalam luas lahan has d kemasan kedap air lainnya, daging produksi rill ton tahun olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng industri susu kepala (whey), susu investasi rp. juta bubuk, susu yang diawetkan, susu luas lahan s d cair dan susu susu yang produksi rill ton tahun diawetkan, susu cair dan susu kental industri mentega, margarin, keju dan investasi rp. juta makanan dari susu lainnya luas lahan s d produksi rill ton tahun industri krim dari susu investasi rp. juta jikaihan aja produksi rill liter tahun oleo chemical, minyak kasar lemak investasi rp. juta anak kan saba bahan produksi rill ton tahun kelapa hibrida luas lahan s d produksi rill ton tahun industri minyak goreng kelapa sawit investasi rp. juta luas lahan s d produksi riil ton tahun industri minyak goreng lainnya dari investasi rp. juta nabati atau hewani luas lahan has d produksi riil ton tahun olahan minyak makan dan lemak dari investasi rp. juta nabati dan hewani luas lahan has d produksi riil ton tahun industri tepung terigu investasi rp. juta makanan dari tepung beras atau produksi riil ton tahun tepung lainnya luas lahan has d makanan dari tepung terigu investasi rp. juta itb tahun luas lahan has d industri pembuatan gula investasi rp. juta dita soo bahan luas lahan has d pembuatan sirup dari bahan gula investasi rp. juta pemakaian gula ton tahun luas lahan has d pengolahan gula lainnya selain sirup investasi rp. juta pemakaian gula ton tahun luas lahan has d \|a. industri kembang gula mengandung produksi riil ton tahun kakao, kakao olahan, makan yang luas lahan has d mengandung kakao segan sian lahan mengandung kakao luas lahan s d pati sari ubi kayu (tepung tapioka) dan pengolahan ton tahun hasil ikutan sisa industri pati sari ubi luas lahan has d kayu ikutan sisa industri berbagai luas has d pati sari palma pada lahat s d (sagu) lainnya luas lahan has d industri teh ekstrak investasi rp. juta jian d0od tahun luas lahan has d ton tahun luas lahan has d kedelai luas lahan has d luas lahan has d dan non kimiawi luas lahan has d garam lainnya luas lahan has d industri aneka tenun investasi rp. juta s d kain kelantan dari serat tekstil rp. milyar hewani, campuran serat, sintetis luas lahan has d dan setengah sintetis dan tumbuh tumbuhan kain celup dari serat hewani, investasi rp. juta s d campuran serat, sintetis dan rp. milyar setengah sintetis dan tumbuh \| luas lahan has d tumbuhan peluruhan pencucian investasi rp. juta s d proses penyempurnaan luas lahan has d industri kain cetak investasi rp. juta s d luas lahan has d pembalikan investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri kain goni investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan s d industri kayu penggergajian dengan pengawetan produksi riil s d kayu (saw mill) per tahun luas lahan has d penggergajian tanpa pengawetan produksi riil s d kayu per tahun luas lahan has d (prefix housing) milyar luas lahan has d decorative plywood produksi rill s d m3 thn investasi juta s d juta luas lahan has d particle board, hard board dan blok produksi rill s d board m3 thn investasi juta s d juta luas lahan has d industri rotan mentah dan rotan produksi rill s d setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan m3 thn sendok krim dari kayu investasi juta s d juta luas lahan has d perabot kelengkapan rumah tangga investasi juta s d dari kayu, meubel, kotak radio rp. milyar luas lahan has d industri rotan barang jadi produksi rill s d m3 thn investasi juta s d juta luas lahan has d industri joystick (sumpit) dan tusuk investasi juta s d luas lahan has d industri perabot rumah tangga lainnya investasi juta s d luas lahan has d industri bubuk kertas (pulp), hasil investasi 600juta s d industri bubuk kertas (pulp) luas lahan has d industri kertas koran, kertas tulis dan produksi rill juta tahun cetak, kertas berharga, kertas khusus, s d juta m? tahun hasil ikutan sisa pembuatan kertas investasi rp.600juta s d budaya, jasa penunjang industri kertas rp. milyar budaya luas lahan has d kertas konstruksi, industri bungkus produksi rill juta tahun dan pengepakan, board, hasil s d juta m3 tahun ikutan sisa pembuatan kertas industri, investasi rp. juta s d jasa penunjang industri kertas industri rp. milyar luas lahan has d kertas rumah tangga, kertas sigaret, produksi rill juta tahun kertas tipis lainnya, hasil ikutan sisa s d juta m? tahun dan jasa penunjang industri kertas investasi rp.600juta s d tissue rp. milyar luas lahan has d kertas dan kertas karton produksi rill juta tahun bergelombang, berkerut, berikut, s d juta m3 tahun kertas dan kertas karton ytd, hasil investasi rp. juta s d ikutan sisa dan jasa penunjang rp. milyar industri kertas lainnya luas lahan has d kertas dan karton berlapis, kertas produksi rill juta tahun stationary, hasil ikutan sisa dan jasa s d juta s tahun penunjang industry barang dari kertas investasi rp. juta s d dan karton yatim rp. milyar luas lahan has d industri rak telur dari kertas dan produksi rill juta tahun kertas karton bergelombang, berkerut, s d juta m3 tahun berikut, hasil ikutan sisa dan jasa investasi rp. juta s d penunjang industri rak telur dari kertas rp. milyar dan kertas karton luas lahan has d industri percetakan dan penerbitan produksi rill juta tahun s d juta m? tahun investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has dsemua besaran industry kimia dasar organic color dan alkali gas industri gas mulia atau bukan gas mulia, hasil ikutan sisa dan jasa semua besaran penunjang industri kimia dasar anorganik dan gas industry pigmengan bahan pewarna dengan dasar oksida timah hitam (lead oxide) semua besaranhasil antara phenol dan hasil antara inline dan turunannya, zat warna untuk makan dan obat obatan, pigmen investasi rp. juta s d organic, zat warna pigmen lainnya, rp. milyar hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate rilis, zat warna dan pigmen ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene chloride, vinyl chloride, vinil investasi rp. juta s d acetaldehyde, tri loro ethylene, tetra rp. milyar chloro ethylene, acrylic acid, arcylonitrile, turunan ethylene lainnya propilena oxide dan glycol, chloride turunan propilena lainnya metil butadiena, butadiena, butyl investasi rp. 500juta s d alkohol, butyl amine, butyl acrylic, rp. milyar butylenes glycol, turunan butylenes lainnya alkil benzene, tricolor benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, sirene investasi rp. juta s d acrylonitril polimer san), benzene dan rp. milyar turunan lainnya benzaldehide, benzoin acid, benz alkohol, benz chloride, caprolaktam, investasi rp. juta s d toluena dan turunan lainnya rp. milyar italic anhidrida, pureterephthalic investasi rp. juta s d ana sae lainnya hasil ikutan sisa dan jasa penunjang ikd organik yang bersumber dari investasi rp. 500juta s d minyak dan gas bumi serta dari rp. milyar batubarac bahan kimia untuk keperluan investasi rp. juta s d kesehatan serta bahan kimia khusus rp. milyarinvestasi rp. juta s d disulfide, dioctyl phthalate dop), rp. milyar glycemic, butyl phthalate dbplacetat, karbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulfoxide dan pelarut lainnya ester laurie acid, italic acid, polyhydric investasi rp. juta s d alkohol, dipicu acid, acetic acid, dan rp. milyar ester lainnya asam organik nitric, italic, formil (asam semut), investasi rp. juta s d tannin, tertarik, dipicu acid, fatty, rp. milyar glucunic, picnic, asetil acid (sintetis bukan dari kayu), palmeri, static, glutamat acid, dan asam organic lainnya zat aktif permukaan alkil sulphate linier alkylate investasi rp. juta s d sulphynal las), alkil benzene rp. milyar sulfonat alur sulphate, alkil ether sulphate alkil ether sulphate, seni, ammonium kuartener, dan zat aktif permukaan lainnya bahan pengawet formalin, (larutan formaldehida), investasi rp. juta s d naagin, dipasok, asam serbet, nitrit rp. milyar formaldehida sulfoksida, nitrit isoaskorbat, nitril dehydroacetat, dan bahan pengawet lainnya sasa eng sana methanol, ethanol, fatty alcohol, investasi rp. juta s d alkohol dan alkohol lemak lainnya rp. milyar essen era some pentaerythritol, mannitol, d.glusitol, investasi rp. juta s d dan polyhydric alkohol lainnya rp. milyar bahan organik lainnya mono sodium climate msg), kalsium investasi rp. juta s d sitrat, saccharin, natrium selamat, rp. milyar garam garam stearat dan bahan organikc pupuk alam yang berasal dari batuan bukan batuan dan pupuk alam investasi rp. juta s d non sintetis lainnya, hasil ikutan sisa rp. milyar dan jasa penunjang industri pupuk pupuk alam non sintetis pupuk tunggal (phosphorus) atau (kalium), pupuk buatan tunggal investasi rp. juta s d lainnya, hasil ikutan sisa jasa rp. milyar penunjang industry pupuk buatan tunggal pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan sisa dan jasa investasi rp. juta s d penunjang industri pupuk buatan rp. milyar majemuk dan campuran pupuk pelengkap cair, hasil investasi rp. juta s d ikutan sisa dan jasa penunjang rp. milyar industri pupuk lainnya damar alkil dan polyester, amino (aminoplasi), investasi rp. juta s d poliamida, oxide, phenol, silicon, rp. milyar dan damar batuaninvestasi rp. juta s d rubber br), arcylonitrile butadiena rp. milyar rubber nbr), ethylene propilena non conjugate tiene rubber (edm), dan karet buatan lainnya industri obat anti nyamuk padat, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang investasi rp. 600juta s d industri bahan baku memberantas rp. milyar hama (industry manufacturing) bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa naphthalene, plenty, ethylene investasi rp. juta s d generator, piperidine, rp. milyar ammoniumguartener, triancatanol dan senyawa lainnya, hasil ikutan sisa danesterlainnyaencerkan dengan air industri pernis, lak, (layers), investasi rp. juta dempul, player cat pernis dan produksi rill ton tahun lak lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa penunjang industri cat, pernis dan lak cat pernis dan lak lainnya, hasil investasi rp. juta ikutan sisa dan jasa penunjang produksi rill ton tahun industri cat, pernis dan lak industri sabun sabun rumah tangga, sabun bukan investasi rp. juta untuk keperluan rumah tangga, jumlah tenaga kerja orang deterjen, pemutih lelembut cucian, enzim pencuci produk untuk kesehatan gigi dan investasi rp. juta mulut (pasta gigi tapal gigi), hasil jumlah tenaga kerja orang ikutan sisa dan jasa penunjang industri sabun dan pembersih, tapal pasta gigi untuk keperluan rumah tangga sediaan rias wajah, minyak wangi, minyak investasi rp. juta rambut, perawatan rambut, kuku, kulit jumlah tenaga kerja orang badan dan cukur industri perias wajah (kosmetik) investasi rp. juta lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa jumlah tenaga kerja orang penunjang industri kosmetik sediaan rias mata, bayi, mandi surya, mandi investasi rp. juta lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa jumlah tenaga kerja penunjang industri kosmetik orang perekat dari bahan alami perekat dari damar sintetis investasi rp. juta s d termoplastik (dalam kemasan rp. milyar eceran kg) skimonating tata kemasan man thermosetting (dalam kemasan non rp. milyar eceran kg) perekat lainnya, hasil ikutan sisa investasi rp. juta s d dan jasa penunjang industri rp. milyar perekat industri tinta tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus investasi rp. juta s d dan tinta lainnya, hasil ikutan sisa dan rp. milyar jasa penunjang industri tinta industri korek api batang kayu atau investasi rp. juta batang karton, korek api lainnya, hasil jumlah tenaga kerja ikutan sisa dan jasa penunjang orang industri korek api \|a. industri gelatin (selain untuk bahan investasi rp. juta peledak) dan bahan perekat, isolasi jumlah tenaga kerja tahan panas, selain plastik dan orang karet, semir dan krim bahan kimia luas lahan has d industri kertas dan film fotografi investasi rp. juta jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri barang barang dari kilang investasi rp. juta minyak bumi selain selain untuk bahan s d rp. milyar bakar (khususnya carbon black) jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri ban ban luar, ban dalam barang lainnya investasi rp. juta dari kertas yang diteladani lain dari s d rp. milyar pada karet kertas, ban luar angin jumlah tenaga kerja bekas (used pneumatic tyres), ban orang lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa luas lahan has d 10hs d rp. milyar ban yang diteladani lagi lainnya, jumlah tenaga kerja hasil ikutan sisa dan jasa orang penunjang industri ban yang luaslahan ,5has d 10ha diteladani lagi industri pengolahan paha kodok investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri pasta ubi jalar investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri jenner kayu karet investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri aspal goreng aspal mix produksi rill ton thn s d ton tahun jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri mdf kayu karet investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri karoseri mobil produksi rill m3 thn s d m3 tahun jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri gas dan investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas has d industri minyak kelapa sawit investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri asam sulfat dan alumunium investasi rp. juta sulfat s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d sales dan servis kendaraan bermotor investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri wood working investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri pengolahan kayu investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d stasiun pemanas crude oil investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri barang barang dari plastik investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri gula pasir putih produksi rill ton thn s d ton tahun jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d industri penggilingan karet short investasi rp. juta s d rp. milyar jumlah tenaga kerja orang luas lahan has d listrik) luas lahan has d sha pusat perdagangan perbelanjaan luas lahan relative terkonsentrasi s d pusat pertokoan moll luas kdb swalayan mini market luas lahan s d luas kdb lahan jumlah kendaraan unit per hari luas kdb jumlah kendaraan unit per hari industri hendycraft industri luas lahan kerajinan luas kdb m2? tenaga kerja orang musium gallery dan sejenisnya luas lahan luas kdb tenaga kerja orang art shop luas lahan luas kdb tenaga kerja orang panti pijat mandi uap spa kapasitas orang (ememematae berada luas kdb m2? bar karaoke cafe, diskotik, pub dan kapasitas orang luas kdb kayu pengolahan kayu produksi s d per tahun luas lahan has d luas lahan has d luas lahan has d luas lahan has d luas lahan has d bauindustri elektronik air conditioned ac) investasi rp. juta s d dinamai eva luas lahan has d industri lemari (kulkas) investasi rp. juta s d kiss eva luas lahan has d industri bahan sintetis makron investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri rantai jangkar investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri produksi rokok investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d industri pengolahan biji mete produksi rill s d ton tahun luas lahan has d industri minyak mete produksi rill s d ton tahun luas lahan has d industri album foto investasi rp. juta s d kian luas lahan has d industri jamu serbuk minuman serbuk investasi rp. juta s d rp. milyar luas lahan has d ton tahun luas lahan has d industri pengolahan tempurung kelapa produksi rill s d ton tahun luas lahan has d industri buah buahan dalam kemasan produksi rill s d botol ton tahun luas lahan has d industri buah buahan dan sayuran produksi rill s d buah buahan lumat, (selai jam dan ton tahun jeli) luas lahan has d sayuran yang dilumatkan produksi rill s d ton tahun luas lahan has d air sari pekat buah buahan produksi rill s d ton tahun luas lahan has d pengolahan dan pengawetan lainnya produksi rill s d untuk buah buahan dan sayuran ton tahun luas lahan has d air sari pekat sayuran, bubuk sari produksi rill s d sayuran dan buah buahan ton tahun luas lahan has d industri pengalengan produksi rill s d ikan atau biota perairan lainnya, ton tahun binatang lunak atau berkulit keras luas lahan has d yang dikalengkan industri pembekuan produksi rill s d binatang lunak atau binatang berkulit ton tahun keras beku, ikan atau biota perairan luas lahan has d lainnya beku industri oleo chemical, minyak produksi rill s d kasar lemak dari hewani dan minyak ton tahun kasar nabati luas lahan has d ton tahun luas lahan has d industri pati sari produksi rill s d pati sari ubi kayu (tepung tapioka) ton tahun luas lahan has d hasil ikutan sisa dan jasa produksi rill s d penunjang industri pati sari ubi ton tahun kayu luas lahan has d industri teh ekstrak produksi rill s d ton tahun luas lahan has d industri daging sintetis, bubuk sari investasi juta kedelai luas has d tenaga kerja s d orang kegiatan industri lainnya (yang tidak termasuk dari angka s d dengan penggunaan areal urban metropolitan besar investasi juta luas has d tenaga kerja s d orang kota besar investasi juta luas has d tenaga kerja s d orang kota sedang investasi juta luas has d tenaga kerja s d orang kota kecil investasi juta luas has d 15ha tenaga kerja s d orang rural pedesaan investasi juta luas s d 20ha tenaga kerja s d orang bidang perdagangan no\| jenis kegiatan ' besaran laboratorium surveyor dengan investasi semua besaran luas lantai s d laboratorium pengujian mutu investasi semua besaran luaslantai s d pasar swalayan supermarket toko serba ada departemen store luas lahan s d luas lantai s d m2? jasa pergudangan seem luas lahan s d luas lantai m2? s d pusat pertokoan perdagangan luas lahan m2? s d m2? luas lantai m2? s d m2? bengkel yang tergolong perusahaan besar luas lahan s d luas lantai s d toko bahan kimia luas lahan m?s dx m2? luas lantai s d m2? jumlah investasi juta rupiah oli bekas volume liter per bulan luas bangunan s d perdagangan hasil bumi produksi pertanian tanaman pangan volume ton tahun dan holtikultura luas lahan has d sha luas lahan has d sha apaan panahan s20has a sha luas lahan has d sha luas lahan has d sha ojo kemutananaaahan as d sha luas lahan has d sha perdagangan hasil eksploitasi tambang mineral non migas (kategori galian batuan volume m3 tahun luas lahan has d sha ditahan sha luas lahan has d sha jet giankand hasfasha luas lahan has d ditahan 2gb sha luas lahan has d sha oem panahan has d5ha luas lahan has d usaha kegiatan perdagangan lainnya yang tidak masuk pada angka s d tersebut diatas perdagangan hasil produksi sumber semua besaran daya alam dan mineral perdagangan hasil bumi semua besaran perdagangan bahan kimia semua besaran bidang pekerjaan umum melo dentekegtan besaran sumber daya air pembangunan rehabilitasi bendungan atau waduk atau jenis tampung air lainnya pembangunan bendungan atau waduk atau jenis tampung air lainnya tinggi 26ms ds 15m luas genangan 250has ds kapasitas tampung s d rehabilitasi bendungan atau waduk atau jenis tampung air lainnya tinggi 26ms d 15m luas genangan has ds kapasitas tampung m?s d daerah irigasi aga tea luas areal has d luas areal has d saman jesoonasya000niatan luas areal has d atau ni (berkelompok) luas areal 100has ds 500ha pengembangan rawa (reklamasi rawa luas areal 2500has d pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai aro panjang ikm s d tegak lurus pantai (grin break panjang 210ms d 500m normalisasi sungai (termasuk sultan) dan pembuatan kanal banjir kota metropolitan 21kms d panjang s d volume pengerukan kota sedang (panjang sungai s d ngga volume pengerukan pedesaan panjang sungai kms d panjang s d volume pengerukan kanonisasi kanal banjir kota metropolitan panjang 21kms d volume pengerukan s d kota sedang (panjang kanal panjang kms d volume pengerukan s d pedesaan (panjang kanal) panjang kms d volume pengerukan s d ben denbimamargakota metropolitan panjang 21kms d pengadaan timbunan tanah luas has d sha kota sedang panjang s d pengadaan timbunan tana luas sha d 10ha pedesaan umma anita pengadaan timbunan tanah luas has d pembangunan rehabilitasi jembatan panjang bentang bentang utama s d ranjangtentang bentangutama sya 200m. panjang bentang bentang utama s d ranjang bentang bentangutama &100s 4500m panjang bentang bentang utama s d pembangunan subway underpass, terowongan tunnel, jalan layang fly bee ora pembangunan subway underpass, panjang s d terowongan tunnel, jalan layang fly over, dan jembatan ama oma sungai badan air) 500m cipta karya persamaan ter ken akhir tpa) sistem control landfill kapasitas ton atau sanitasi landfill termasuk instalasi penunjang gerah batman bio ton pesisir) kapasitas ton pembangunan transfer section kapasitas ton spa sapa perencanaan kawasan stan sampah terpadu pembantaian kompos ton ha anakan gegana han gambar ton hari transportasi sampah dengan kereta kapasitas ton ha pembangunan perumahan dan pemukiman kota metropolitan luas lahan ,5has d luas koefisien dasar bangunan m2? s d m2? jumlah unit unit berlantai kota besar luas lahan has d 50ha luas koefisien dasar bangunan s d jumlah unit unit berlantai kota sedang dan kecil luas lahan has d 100ha luas koefisien dasar bangunan s d m2? jumlah unit unit berlantai peremajaan perumahan dan pemukiman (kota sedang) luas lahan has d 50ha luas koefisien dasar bangunan s d jumlah unit berlantai revatilasi kawasan perumahan dan pemukiman luas lahan has d luas koefisien dasar bangunan s d jumlah unit berlantai instalasi pengolahan lumpur tinja plt) luas lahan ,5has d 2ha kapasitas per hari instalasi pengolahan air limbah ipar) luas lahan ,5has d 3ha beban organic ton per hari pembangunan sistem perpipaan air limbah (beverage off stie sanitation sistem perkotaan pemukiman) luas layanan debit air limbah m5? per hari drainase pemukiman perkotaan pembangunan saluran primer dan sekunder kota metropolitan kota besar panjang s d luas genangan has ds sha kota sedang kota kecil panjang s d luas genangan has ds sha pembangunan kolam retensi polder luas genangan area kawasan pemukiman s d 10ha luas kolam retensi polder has d air minum (air bersih) pembangunan jaringan distribusi luas layanan has d panjang jaringan s d 10m debit air liter detik pembangunan jaringan pipa transmisi kota metropolitan kota besar luas layanan has d panjang jaringan s d 15m debit air liter de kota sedang kota kecil luas layanan has d panjang jaringan s d 20m debit air liter detik pengambilan air baku dari sungai, danau, waduk dan sumber air permukaan lainnya sungai danau waduk debit air s d liter det mata air debit air s d liter det angan penahan ken ogoterjdet air dengan pengolahan lengkap liter det pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan pelayanan masyarakat oleh debit air s d penyelenggara spam liter det kegiatan lain dengan tujuan debit air s d komersil liter det pembangunan gedung pembangunan gedung atas tanah bawah tanah fungsi usaha meliputi luas lahan has ds perkantoran, perdagangan, luas lantai m2? s d perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, dan tempat penyimpanan fungsi keagamaan meliputi luaslahan has ds kebudayaan, laboratorium dan bangunan pelayanan umum pembangunan gedung bawah tanah yang melintasi prasarana dan atau sarana umum fungsi usaha, meliputi luas lahan has ds perkantoran, perdagangan, luas lantai s d perindustrian, perhotelan, wisata, rekreasi, terminal, dan tempat penyimpanan fungsi keagamaan, meliputi luas lahan has ds kebudayaan, laboratorium dan bangunan pelayanan umum pengembangan kawasan pemukiman baru pusat kegiatan ekonomi lokal luaslahan has d sha pedesaan kota terpadu luas lantai m2? s d mandiri ktm eks pemukiman transmigrasi, fasilitas pelintas batas ppl daerah perbatasan) pengembangan kawasan siap luaslahan has d sha bangun lingkungan siap bangun luas lantai s d kasih fisika) peningkatan kualitas permukiman, berupa penanganan kawasan kumuh di\| luaslahan 1has d 10ha perkotaan dengan pendekatan luas lantai s d pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), pelayanan infra struktur tanpa pemindahan penduduk pembangunan kawasan tertinggal, luas lahan has d terpencil, kawasan perbatasan, dan luas lantai s d pulau pulau kecil pengembangan kawasan perdesaan luas lahan has d 10ha untuk meningkatkan ekonomi lokal luas lantai s d kumuh perkotaan, berupa penanganan menyeluruh terhadap luas lahan has dxs sha kawasan kumuh berat perkotaan luas lantai s drimer (channel dredging) pembuangan lumpur hasil pengerukan (dredging) dumping site dengan jarak dan ms d luas c1lha sungai drainase irigasi primer catatan kota metropolitan jumlah penduduk jiwa kota besar jumlah penduduk s d jiwa kota sedang jumlah penduduk s d jiwa kota kecil jumlah penduduk s d jiwa bidang sumber daya energi dan mineral mol dentakegiatan besaran bidang pertambangan pertambangan umum) kegiatan eksploit, pembuatan puritan, lubang bor (sumur uji), shaft dan terowongan mineral batu bara dan gas bumi luas perizinan kp), atau semua besaran luas daerah terbuka untuk perlambang tahap operasi produksi semua besaran panas bumi eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik kapasitas produksi (daya) luas areal operasi produksi batu bara gambutlogambukan logam atau mineral semua besaran batuan (bukan mineral bukan logam atau mineral semua besaran batuan, tanah, pasir, kerikil, situ, lempung (pengambilan air bawah tanah (sumur semua besaran see terowongan saluran bawah tanah semua besaran untuk air bersih, air kotor dan pipa gas \|minyak dan gas bumi eksploitasi minyak dan gas bumi serta semua besaran pengembangan produksi didapat lapangan minyak lapangan gas eksploitasi minyak dan gas bumi dan semua besaran pengembangan produksi dilaut lapangan minyak lapangan gas pembangunan kilang semua besaran lpg lng minyak rekan sesamamu tarian penunjang bekas (termasuk fasilitas penunjang) survei sebaik didapat dan darat semua besaran pemboran eksplorasi minyak dan gas semua besaran poni iwak dan semnesaan bumi darat pembangunan lapangan terbang gas semua besaran cbm pipanisasi minyak dan gas bumi laut semua besaran ame tekanan dan atau perairan staratsiun pengisian bahan bakar semua besaran (kilo liter) stasiun pengisian bahan bakar gas semua besaran (ton) anak senang dahan bakar gan semua dea listrik energi dan pemanfaatan tegangan jaringan transmisi tenaga listrik suit saluran udara tegangan semua besaran tinggi) skt saluran kabel tegangan tinggi semua besaran bawah tanah) sulit) sambungan kabel laut semua besaran tegangan tinggi tegangan jaringan distribusi tenaga semua besaran listrik klm) kabel laut tegangan menengah plta dengan tinggi bendung, atau semua besaran kapasitas daya, atau luas genangan pusat tenaga listrik jenis lain surya terpusat plus) semua besaran biomassa dan gambut plt dan plt) angin bayu plt) tenaga listrik untuk kepentingan semua besaran sendiri bidang kebudayaan dan pariwisata dens usaha kegiatan besaran daya tarik wisata (erm park (taman bertema) semua besaran kolam renang gelanggang renang, semua besaran water boom, wisata air lainnya dan wisata buatan lainnya gelanggang bola gelinding semua besaran bioskop termasuk tempat semua besaran pementasan kesenian gelanggang kesenian arena latihan golf (driving range) semua besaran taman rekreasi (non theme) dan luaslahan has d sha obyek wisata taman rekreasi lainnya luas lahan 2s d j . tempat konvensi, pameran dan balai semua besaran pertemuan obyek dan daya tarik wisata semua besaran jasa hunian (hotel motel berbintang) jumlah kamar luas lahan kamar luas lantai ha) ha) jasa hunian (hotel penginapan) kota metropolitan kota besar hotel melati (non berbintang) jumlah kamar 210s d kamar luas lahan m2? ha) luas lantai m2? s d penginapan remaja (graham s d kamar wisata) m2? ha) s d penginapan hunian wisata wisma, losmen dan jasa penginapan lainnya jumlah kamar kamar luas lahan ha) luas lantai ha) kota sedang kota kecil hotel melati (non berbintang) jumlah kamar 230s d kamar luas lahan m2? ha) luas lantai s d penginapan, wisma, losmen dan jasa penginapan lainnya jumlah kamar s d kamar luas lahan m2? ha) luas lantai s d jasa makanan dan minuman kota metropolitan kota besar restoran jumlah kursi 250s d kursi luas lantai s d rumah makan warung jumlah kursi s d kursi luas lantai s d jasa boga catering jumlah kursi s d kursi jumlah produksi s d porsi hari luas lantai s d kota sedang kota kecil restoran jumlah kursi s d kursi luas lantai s d m2? rumah makan warung jumlah kursi s d kursi luas lantai s d m2? jasa boga catering jumlah kursi s d kursi jumlah produksi s d porsi hari luas lantai s d m2? jasa makanan dan minuman lainnya bar, kafe dan tempat makan minum lainnya jumlah kursi s d kursi luas lantai m2? s d bidang kesehatan no\| jenis kegiatan besaran khusus type dan type laboratorium kesehatan semua besaran blk, bbkl, blk3, ppm, laksda dan balai pengawasan fasilitas kesehatan bpk) bahan baku obat bidang transmigrasi ho\| delta kegiatan besaran pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk (transmigrasi transmigrasi lokal) jumlah penduduk yang dipindahkan luas lahan bupati sidenreng rappang rusdi masse lampiran iii peraturan bupati sidenreng rappang nomor tahun tanggal september jenis usaha atau kegiatan yang wajib spl bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura) wo\| denis kegiatan besaran beras kapasitas ton jam bidang peternakan ho\|o delta kegiatanerletak pada satu hamparan lokasi terletakdengan unit pengolahan pakan terletak pada satu hamparan lokasi budidaya ayam kalkun(cair dan padat) terletak pada satu hamparan lokasi bidang perhubungan no\| jenis kegitan besaran perhubungandarat ' angkutan jalan pembangunan terminal angkutan jalan angkutan penumpang pembangunan depo pool luas lahan angkutan depo angkutan pembangunan terminal angkutan luas lahan barang nan kota too perhari bermotor per hari salon pencucian mobil motor kapasitas unit per hari jumlah hidrolik unit luas lahan telekomunikasi based transceiver station bts) dengan ketinggian menara kriteria zonatee rangka dan tunggal ketinggian max. atas bangunan s d jumlah menara unit pada lantai satu bangunan ketinggian max. atas bangunan lantai atau jumlah menara unit pada\| jenis usaha kegiatan \| ) besaran kaleng kemasan luas lahan kaleng kemasan botol kaleng luas lahan industri buah buahan dalam botol produksi riil ton tahun peersayuran luas lahan industri perabotan rumah tangga dan investasi rp. juta perlengkapannya dari plastik, meubel luas lahantee eee industri kemasan dari plastik industri peralatan teknik industri dari investasi rp. juta plastik, hasil ikutan sisa dan jasa luaslahan penunjang industri barang dan perlawanan teknik industry dari plastik industri peralatan investasi rp. juta kesehatan laboratorium, barang luas lahan pakaian dan perlengkapannya,c lainnya. industri perabotan rumah tangga dan investasi rp. juta barang pajangan dari porselin, hasil luas lahan ikutan sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari porselin industri perabot rumah tangga dari investasi rp. juta kaca, perabot rumah tangga dari luaslahantahu tempe jumlah kedelai ton tahun luas lahan garam lainnya luas lahan industri kayu penggergajian dengan pengawetan produksi riil per tahun kayu (saw mill) luas lahan penggergajian tanpa pengawetan produksi riil per kayu tahun luas lahan industri rak telur dari kertas dan produksi rill juta kertas karton bergelombang, berkerut, tahun berikut, hasil ikutan sisa dan jasa investasi rp. juta luas penunjang industri rak telur dari kertas lahan dan kertas karton industri percetakan dan penerbitan produksi rill juta s tahun investasi rp. juta luas lahan sediaan investasi rp. juta rias wajah, minyak wangi, minyak jumlah tenaga kerja rambut, perawatan rambut, kuku, kulit orang badan dan cukur industri perias wajah (kosmetik) investasi rp. juta gan bea penunjang industri kosmetik orang sediaan rias mata, bayi, mandi surya, mandi investasi rp. juta spa lainnya, hasil ikutan sisa dan jasa jumlah tenaga kerja penunjang industri kosmetik orang industri ban investasi rp. juta ban luar, ban dalam barang lainnya jumlah tenaga kerja dari kertas yang diteladani lain dari orang pada karet kertas, ban luar angin luas lahan jumlah tenaga kerja ban yang diteladani lagi lainnya, orang hasil ikutan sisa dan jasa luas lahan penunjang industri ban yang diteladani lagi industri karoseri mobil produksi rill m3 thn jumlah tenaga kerja orang luas lahan industri minyak kelapa sawit investasi rp. juta jumlah tenaga kerja orang luas lahan sales dan servis kendaraan bermotor investasi rp. juta jumlah tenaga kerja orang luas lahan industri pengolahan kayu investasi rp. juta jumlah tenaga kerja orang luas lahan industri barang barang dari plastik investasi rp. juta jumlah tenaga kerja orang luas lahan industri gula pasir putih produksi rill ton thn jumlah tenaga kerja orang luas lahan industri penggilingan karet short investasi rp. juta jumlah tenaga kerja orang luas lahan listrik) luas lahan pusat perdagangan perbelanjaan relative terkonsentrasi pusat pertokoan moll luas lahan luas kdb luas kdb m2?lahan jumlah kendaraan unit per hari luas kdb jumlah kendaraan unit perhari oo panti pijat mandi uap spa kapasitas orang luas lahan luas kdb m2? bar karaoke cafe, diskotik, pub dan kapasitas orang sejenisnya luas lahan luas kdb m2? industri penggergajian luas lahan kayu pengolahan kayu produksi s d per tahun pertokoan produksi rill ton tahun luas lahan industri pemecah pandai pengrajin produksi rill ton tahun batu luas lahan industri pelindungan rokok produksi rill ton tahun luas lahan gudang tembakau produksi rill ton tahun luas lahan usaha pengeringan ikan teri produksi rill ton tahun luas lahan industri pengolahan biji mete produksi rill ton tahun luas lahan industri minyak mete produksi rill ton tahun luas lahan industri sirup bahan dari gula produksi rill ton tahun luas lahan industri pati sari produksi rill ton tahun pati sari ubi kayu (tepung tapioka) luas lahan hasil ikutan sisa dan jasa produksi rill ton tahun penunjang industri pati sari ubi luas lahan kayu industri teh ekstrak produksi rill ton tahun luas lahan bidang perdagangan no\| jenis kegiatan besaran pasar swalayan supermarket toko serba ada departemen store luas lahan luas lantai jasa pergudangan seem luas lahan luas lantai pusat pertokoan perdagangan luas lahan luas lantai bengkel yang tergolong perusahaan besar luas lahan luas lantai toko bahan kimia luas lahan luas lantai jumlah investasi juta rupiah oli bekas volume liter per bulan luas bangunan perdagangan hasil bumi tee dan holtikultura luas lahan anna luas lahan petai penempatan perantauan ogan luas lahan penah pia tahan luas lahan kediaman panahan opa luas lahan bidang kebudayaan dan pariwisata no\| denis usaha kegiatan besaran (c. kota sedang kota kecil hotel melati (non berbintang) jumlah kamar kamar luas lahan luas lantai penginapan, wisma, losmen dan jasa penginapan lainnya jumlah kamar kamar luas lahan ha) luas lantai jasa makanan dan minuman kota metropolitan kota besarkota sedang kota kecilsee goa bar, kafe dan tempat makan minum lainnya jumlah kursi kursi luas lantai bidang kesehatan no\| jenis kegiatan besaran puskesmas puskesmas pembantu tanpa rawat inap luas lahan luas lantai klinik kesehatan luas lahan luas lantai klinik bersalin jumlah kamar kamar luas lahan luas lantai praktek dokter umum semua besaran praktek dokter gigi semua besaran praktek dokter spesialis semua besaran praktek bidan semua besaran angka s d tersebut diatas 2eng rappang nomor 70tahun tentang perubahan atas peraturan bupati tahun anggaran dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng i'rappang, berimbang bahwa sehubungan dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor tahun maka dipandang perlu meninjau peraturan bupati: nomor tahun untuk kemudilingkups:.ng undang nomor tahun tentang des: peraturan menteri desa, pen : baik indonesia tahun nomor perguruan menteri keuangan: nomor tahun tentang satu cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, penetapan dan evaluasi dana desa. memutuskan menetapkan perubahan atas! dendeng rapberita daerah tahun nomor diubah sebagaimana berikut pada ditambahkan (empat) angka yakni angka angka angka dan @iga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam peraturan bupati yang dimaksud dengan daerah adalah kabupaten:wsi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidenreng rappioanggaran pendapatan dan belanja da'pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerahla bank yang ditetapkan. rekening kas desa yang selanjutnya diusir kat rkd adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang:pada dan digabungdan alokasi formula berdasarkan alokasi dasar setiap desi dihitung cara membagi alokasi dasar kabupaten sidenreng ramping dengan jumlah desa kabupaten sidenreng rappang. dalam hal jumlah desa kabupaten sidenreng rappang lebih sedikitkabupaten setelah dikurangi jumlah alokasi dasar untuk selisih dimaksud. dalam hal jumlah desa kabupaten sidenreng rappang lebih banyakdesa berdasarkan jumlah desa yang tetap::an dalam permendagri besaran alokasi formula disetiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut: (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan sepuluh persen) untuk luas ayah, dan y60 (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis (b)an ikg desa. perhitungan alokasi formula setiap desa dilakukan dengan rumus sebagai berikut: setiap desa !( z1) "z2) "z3)h0, "z4) "(dd kabupaten kabupaten). keterangan formula rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa kabupaten sidenreng rappang rasio jumlah penduduk miskin desa terhadap total penduduk miskin desa kabupaten sidenreng rappang rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah desa kabupaten sidenreng rappang rasio ikg setiap desa terhadap total ikg desa kabupaten sidenreng ranjang ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutmpat puluh keseratus), tahap pada bulan agustus sebesar (empat puluh keseratus):yes tahap menunjukkan paling kurang dana desa tahap telah digunakan sebesar (lima puluh persen). \|s) pelaksanaan penyaluran dana desa da1 rsud rkd dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang undang dalam hal terdapat desa yang tidak ua dari rsud desa melalui peraturan bupati. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut kepala desa dengananggaran sebelumnydimaksud pada disusun sesuai dengan format sebaga mana tercantum dalam lampiran ini dari peraturan bupati ini. bupati dapat memfasilitasi penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud padaagar ( j terdapat sisa dana desa rkd 1ahun anggaran sebelumnya lebih dari (tiga puluh persen).m tahu#) penundaan penyaluran dana desa set ilis:ikan penggunaannya, sehingga sisa dana de: rkd menjadi paling tinggi sebesar (tiga puluh persen) dari saran dana desa tahun anggaran sebelumnya. dalam hal ses pai bulan juli tahun #anggaran berjalan sisa dana desa rkd tahu: anggaran sebelumnya masih lebih besar dari (tiga puluh persen', penyaluran dana desa yang ditunda sebagaimana dimaksud av. disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana desa tahap ii. i6) bupati kenya ikan kembali dana desa yang ditunda dalam hal: dokumen bagaimana dimaksud pada huruf telah diterima, terdapat ulan dari aparat fungsional daerah. dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada il) berlangsung mai bulan dengan bulan november tahun anggaran berjalan, das. desa tidak dapat disalurkan lagi rkd dan menjadi sisa dana de . rsud. bupati mela. kan sisa dana desa rsud sebagaimana dimaksud pada kepada menteri c.g direktur jendral perimbangan keuangan. bupati mer beritahukan kepada k:pala desa yang bersangkutan mengenai desa yang ditunda pengaturannya sebagaimana dimaksud paru selambat lambatnya akhir bulan november tahun anggaran berjalan dan dianggarkan kembali dalam rancangan apb desa tahun anggaran berikutnya. il) bupati melakukan pemotongan penyaluran dana desa dalam hal setelah dikenakan sans penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalan huruf masih terdapat sisa dana desa rkd lebih dari (l(esa tahun anggaran berikutnya. bupati melaporkan pemotongan pen saluran dana desa sebagaimana pada kepada menteri c.a direktur jenderal perimbangan tangan. biaya perencanaan yang timbul dari pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari dana desa apbn dibebankan pada biaya anggaran pembangunan palin: tinggi (dua persen), yang termin atas biaya gambar desain dan rencana anggaran biaya serta biaya dokumentasi dari total jumlah 1anggaran belandmel bupati sid masse diundangkan pangkajene sidenreng pada tanggal, lor6"sc refer sisilia fee eeeeee keekeerekeereekrre were jas iii akan seasia beda melaju mamasa asma sma ala see eee were jugar aan ibeoreare ferrer ree ereeeereke eee see james saga mi, d5! sela xi tek keeeereereree keke fee were iii bisa keke free mere wal alla sesuai sie ola gina elegan jala elalaislolala tagging jongnnfanasenengangnapanansaanagagaan nanang si) oa) tx) del ala yandagasadayddl agggsayangangangadea pandan angga kita beb r25 bli ia: ni saka ig, abal ban) s!sales islalelslslalsislaleleleizlalalalalalslalal sela sernarrbrrbrerna 2esisisisisisis isis\|sis inisiasi isjeisisisis isisisisjslaisisisisisisisisi sisisisisisis\|sislslalslals\|a oesisisjels slolsjslsisi sisisisisjalsjatsfars s\|c ane tag ang entry alat adala era sisi slalelelalal ala sia dago daa alel malam crisis ssi selam gim iai men mep isssssynadaglan nggggassgggg naggaanggggg angan baba elo sisa elev slelalela dal aalalalalolal areal igagangagangagganggaaanggggasanggaangg ayang ssi sahaja\| 8lalat ala alsislelalslais jelas ajalalal tic ls) sis sls (siajelajajeisislalslelalalslalalalsislalelsialalalalalale ielelelajafaj paralel\|lalefelale sisisisis bias sajalah\|jala aalgjala sis sisjejala sie\|sislalsidisisjals siasisisisik saoyenhemeieanhyap mung dengasgagygggggggaggagagadggagadanagagaaggangn aga were fee era sapa alalejajaj sisi sisi sisisisis c\|s sparks ajajojaja shaleh nat lala solely arsenal alel alel lal sal solid elu pla tno: iii iyn3 sis el) mere take keke were eee keke were kep rea elsa big amanah kar alel w\| lal abal laugh is\|situs flag ejaan s25scale\| \|3lal ale\|ajal)ela skala (is sisi cleo kala a13 raja mlalelelsisisisishelelal sinyal bebas bad noh slabel sial tfkekeee terre siaga (segi ssi sisa lita tag as: pes kerrerereek eee reese eee were were were (massa ajal bana mean la, jossasesssad da: gjasganan gangga sasa yaaa ane kekar were ree keke kai tja gt: bai "ta dpr ala nani anna ann naaannaka den ala slelalajslelela\| isi seals\|alabama jalal alas elaalalalalaal elsa ste emesada adu aka man me: alami sisi maa mi. mar) alat ts) shah sg) mag mar isa mal pan ba) web nella eefefeefeee ser eekekkekekr were eee eeeeee da: nut wat bhi hat din tel sat were eee ese bebereerefeeerereeeeferereebe jas iasaslaa ayang: opa slalslela sjlelalsl ular lot ss) sha sha ala iislersiararar olas isola sloss tea elo erat sutera sea asa sigala 2jslalalelaisis\|isi lalat ialah sisi slalalala\|adele islalalala ala kaka ann aaa aap dala sabang nahas sig sis ola ular sis sei fee era bee sis sol seals sisisislel opa) me) ta.) maan pati dmg2t5 tag nek: skr kakak 3r3 msi pare bsa rai uin bela pep pia mia pan mad mori diva meri memberi mito peri dari mari mer) mari muri mei mer meri mce) tel "al baal tee deni an peri kan! pil ta: bbb nan kkn kamu essere plt niknnnnnn z\| lal uls lal si4l #zi sis jalelalelel lelah isi (ls! isi bae \|zl3 ppn isl els ialalels tall.l alt mulai san #lalu tel tag rias (dis3l isis) sha sisislelalsi jalal level bulat jas latik! j8) .4y nii sisi \|si kelas similis isis sisisislelu visit sisisisitis 2nyala "inna 2assasgasjajelajalsikls #elalasisi sejak sajalah ale aje sasana else alel ass plejalslelalsjoalelelelalalalelsla asa ala jala sama ramalan kla: naa ara tee area ala mata ola wee popup rna aaa 'edad sisasasian . pr! lari ela sel nasar mal pati daa asa adan sesi sagedeaaamua ago ang 4399s0s jng535a8 aasasddddddagad ata: ken! r2) mrs m2) bcl pee bee ran rasul iga jajar aaa nai sei 125353532322225242599999g9 aga selalala b . see eee eeeeee bee keereeeseg dapatkan bole lele dada dam ama anak maa dar kas tea kat obokahehs si) sahaja abal ala keke per aladin eekenekerek ekereepefeee mas mp: bps mg23 ssi sen asas pes sia dine ngydanang: jaga lag pen per sia asn ajaran sg) jrajiispsanya tks tel sih hanan fat (es asa aaa han ker aki pantat mera bd) kilas msi mpa mes bar han bae basa gas pn: lala! isl sis\| heksielalalnja elles isjalelals 2sialan \|eisieslalelelelelaksa sis i isisisisialsi lisa iii aan (pa klagidd aagaggg isis sia call sami iii ende2 dash mela spi hasi sha) lesi sad healalsis sela ana sel osis sosial zat lala sbs sun jalelalsla tea april sisisisia tol sila bag alay hanya jaja saja gasing (laga daasasaa naa: sial alel ala laga sja shefslalal se) ala sia pak jasa pola sala aja era: pe: bee ere a. bal #leela kaa ari lir alla selasa, ala sigala aletlalslsl 2ise ina sis kai sit sis rels salslajal 3algiris mpn jalan assist alas adele pama era erp eeeeee: nisa meat ana tran beng mp3 mere snn es: sii (eni iii jaka lega iigeisangas tri saolelalelalals ega ri) dead w5e doo 2ls\|al aset sisialala ursina salah aah ala asa dat dala fee pra: shaker dee sisa sis sal ada sll panai bid tg: sal 1swiss lgi idgggag angan ige bed besi hp. esa pen bap) pon bpn masi head maa kena mer see erste flare isi visible stella san flag 2jalatelsis islalalsisisla 2ls ielslss maja s\|sls bpa analisis seal pel isinya nas isadaniln 2ja2! als iij jii se? leh bri mp3 slo ae) idaggngar anna sis mp3 eri bca metal mg) ah: ati) moti dn: sig sa nag ti mm: ssi zim gagal adas, \|allk sie iss #\|slz laa i \|sis seal lalolale lela es: se! #isi kenal met el. kerabat sis sagjalsis isi slalalsi sasa den tul jae sofa ata sis serasi sis a32 asi elelelalal mpu (elsa saja np3 sis nan plajealajelalala mp3 bee ialah alat asa pin: npa dana bala bdk had sip tie\|lisis bad naa hana ater gal deal else ala ija ahh loh lampiran ii: peraturan bupati side! reng rappang nomor tahun 2d16 tanggal contoh model: prioritas penggunaan dana desa tahun provinsi dan nan ann sana hai kerapu gen kunya, one resume kecamatan neralnnn nan ane nan nan akan kanan desa kia end tanaman genap tipologi: desa daratan hamparan, industri, perkebunan berkembang panas aan sata tae aa, bidang kegiatan tujuan pelaksanaan pembangunan desa bis nai b : kana mela eka dan pemetaan tenan guna maa pasir sarana prasarana asik unta abatbeton pengerasan jalan esa: peaghulupandan pemukiman memudahkan skasesdistribusi hasilperkebunan. sea ras akan 'pemeliharaan saluran menjalin isasi tersier kelancaran pasokan air arca perkebunan. menjaga kualitas bangunan saluran bnn migrasi 'pembangunan pusat memborong mobilitas desa pengembangan pusat pembibitan desa mendorong pengembangan pusat pembibitan desa: naa pembangunan show room menyediakan ruang latina pamer produk untuk pamer para keenam yes nan pelaku industry desa pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana il. 'pembangunan pengadaan gedung prasarana pendidikan, serial dar kebudayaan pemeliharaan poskesdes baru pernciharaan polindes poskesdes polindes mendekatkan layanan kesehatan han kepada masyarakat pengadaan penunjang memenuhi alat untuk poskesdes kebutuhan alat pendischatanmasvarakat pagasugasig anas engan nmr nia. marga pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana pembangunan (gedung memenuhi: kebutuhan prasarana pendidikan, cual lan kebudayaan. paud tk, dasar pendidikan untuk anak balita usia dini pengembangan sanggar \| mencukur belajar perpustakaan kebutuhan informasi untuk anak dan remaja lan pengetahuan anak dan remaja desa dan dbs pembangunan gedung menggerakkan taman seni medium kembali seni tradisi hawail) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, membangun rintisan memudahkan akses meliputi pembangunan dan pemeliharaan saran pusat layanan jagung . usai prasarana produksi dan distribusi. ham dena aku padi jagung hasil pertanian jagung: desa mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil certain pengadaan kompos mendorong pupuk kandang kesadaran petani menggunakan pupuk kandang memperkuat kerjasama antar desa bidang pte, pembangunan pembangunan dan pengembangan sarana membangun rintisan memaksimalkan prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan batrik desa tenaga hanya pelestarian lingkungan hidup angin matahari hse a05 desa membangun sumur menjaga resah keberlanjutan air se, permukaan, menjaga banjir dan menjaga kualitas air tanah. pengadaan sarana mendorong prasarana daur ulang tanggungjawab sampah desa publicemberdayaan masyarakat desa peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pelatihan membuat meningkatkan pengembangan atau bantuan alat alat produksi, barang barang keterampilan permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui kerajinan berbahan penduduk bidang pelatihan dan pemasangan. baku local (sabut kenal kelapa, tempurung komandan kelapa, topeng ekonomi lokal ukiran kayu, anyaman bamboo daun dil pelatihan hak hak mendorong perburuhan meningkatnya kemana doa pecahan bar, dengan perusahan pare bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan musyawarah merevitalisasi tradisi kegiatan ketahanan pangan desa. rembug warga untuk lumbung padi desa. mengungsikan kembali tradisi lumbung padi hasil pertanian lainnya nn nnn pelatihan pengolahan meningkatkan dan pemasaran hasil pengetahuan kelantan masyarakat aneka cara pengolahan hasil pertanian. mori teror pengorganisasian masyarakat, bantuan hukum pelatihan paralegal melatih keterampilan masyarakat dan pelapukan paralegal desa desa warga memecahkan masalah dan penyelesaian diluar pengadilan aga pelatihan melatih keterampilan penyelesaian mediasi bagi warga tentang sengketa tanah, kayu penyelesaian tan sengketa assi desa atau kekerasan dalam rumah tangga mutasi dan edukasi kow masyarakat serta sostahsasi ancaman meluaskan gerakan hidup buruh das penyakit isp4 pelayanan buruh khususnya bagi desa yang bekerja perusahaan rokok buruh karyawan tentang ancaman tan gesa yang penyakit saluran helena pabrik pernapasan. rokok bazar produk mengenalkan produk kerajinan tangan kerajinan dan produk industry pena rumah tangga, penguatan para: pelatihan marketing memperkuat dan pembuatan kapasitas strategi website untuk pelaku pemasaran produk local desa industry rumah tanpa peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk pelatihan pengembangan haag: energy terbarukan jan pelestarian kungkungan hidup pemanfaatan limbah energi mirernative statue rumah langka untuk industry dan perkebunan tanah aneka untuk bio massa energy. percontohan matahari percontohan dan aan pusat ruang terdapat belajar serta belajar teknologi tepat pengembangan sii pubupati reng rappang,
rama keunjang mobilitas pelaksana perjalanan dinas dan atau dari bandara atau pelabuhan, maka dipandang perlu adanya fasilitasi yang optimal dan rasional) bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf maka dipandang perlu meninjau ketentuan pemberian bahan bakar minyak bbm) sarana mobilitas yang digunakan oleh pelaksana perjalan(kabupaten sidenreng rappang berita daerah tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan bupati sidenreng rappangberita daerah tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati sidenreng rappang nomor tahun berita daerah tahunantara dan disisipkan satu yakni 12a yang berbunyi sebagai berikut 12a sopir yang mengantar dan atau menjemput dipk bupati sidenreng pang,a, (kepala bpk ip: sernerans dia pnnninnnnnn kasus perencanaan pakai diundangkan pangkajene sidenreng gini mereka ann asisten adm, umum sekretaris daerah "\|. dara. kabupaten sidenreng rappang, kepala bpk kepala bappeda kabar. hukum ruslan kabar. organisasi daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor koor alor \|en kar) s2pekefase psi s'cip\|s rep ses te. ton nae bas pas1 hasi pas! ha pan sle tea bug apa melulu wlolsilala slav manula \|4l a oon o\|isi\|im \|c\| \|3ia s\|isi sisi apaan nog s\|c sisi: sasak men maa er, sgsisalklaaals bahasa mala alone #isisisis sis cas nnk mend ek benda 3s22 mais ololaja cisisimisis sio\|s sha alm owl ken ipa zis ssi lala pan men sisi sla als kajian, tor (ar sisi2\|is sis sela sl tagar olelalw isis seasia sssseeeees ssc pan bee ssi iz isl rae pa: sisi label3 al lo\| musisi b coba iesisjajaji sokabe se) ine. hak sl0 fan) sis sae) ss, lau osis swlalal al in\| gia pan: sisisiulocisisis es) aan gol gal ss3s3sisi3\|s3is
salinan nat men ter bupati sidenreng rappang peraturan bupati sidenreng rappang nomor tahunentang pengamanan dan pemelihardomankabupaten sidenreng rappang berita daerah tahun nomor memutuskan menetapkan:pkbarang milik daerah yang selanjutnya disebut bmd adalah semualingkungan skpd anggaran yang selanjutnya disingkat adalah kepala badan dinas kantor dan camat yang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan bupati selakudengan keputusan bupati dan atauatu program sesuai dengan bidangnya. unit kerja adalah bagian skpd selaku kuasa pengguna barang. pengamanan adalah kegiatdokumen administrasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh yang berwenang yang berkaitan dengan keberadaan bmd, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, akta notaris, keputusan panitia pengadaan tanah, berita acara ganti rugi, berita acara pelepasan hak tanah, daftar akuntansi pembayaran ganti rugi, perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, izin mendirikan bangunan imb), kartu inventaris barang kib), dan dokumen lain yang terkaittenaga pengamanantenaga penerima tamu atau disebut juga resepsionisbab ruang lingkup dan objek ruang lingkup pengamanan bmd meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. ruang lingkup pemeliharaan bmd meliputi pemeliharaan ringan, pemeliharaan sedang, dan pemeliharaan berat. objek pengamanan dan pemeliharaan adalah bmd pemerintah daerah berupa tanah, gedung dan atau bangunan, kendaraan dinas bermotor, rumah dinas daerah, barang persediaan, serta selain tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan barang persediaan dan berupa barang tak berwujud yang tercatat dalam buku inventaris. bab iii maksud dan tujuan pedoman pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkungan pemerintah daerah, dimaksudkan sebagai petunjuk dan acuan yang baku bagi pengguna barang dan atau masing masing. pedoman pengamanan dan pemeliharaan bmd lingkungan pemerintah daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan bmd lingkungan pemerintah daerah yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. bab tata cara pengamanan bmd bagian kesatu pengamanan bmd berupa tanah pengamanan fisik bmd berupa tanah dilakukan dengan cara: pemasangan tanda letak tanah, pemasangan tanda kepemilikan tanah berupa papan nama, melakukan penjagaan langsung oleh satuan pengamanan (satpam) atau petugas yang ditunjuk, danbmd berupa tanah dengan jalalam rangka melaksanakan persertipikatan bmd sebagaimana dimaksud pada pembantu pengelola bmd memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: melakukan inventarisasi dan identifikasi bmd berupa tanah. menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pensertipikatan bmd berupa tanah. menunjukkan letak dan tanda batas bidang tanah serta memasang tanda tanda batas tanah yang akan disertipikatkan. menyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang bmd berupa tanah yang akan disertipikatkanyiapkan dan memberikan data dan informasi tentang bmd berupa tanah yang telah bersertifikat namun akan dilakukan perubahan nama atas nama pemerintah daerahgajukan permohonan hak pakai atau perubahan nama pemegang hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. menyusun dan mengajukan anggaran dalam rangka pensertipikatan bmd. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan bmd berupa tanah kepada pengelola barang dengan melampirkan asli sertifikat, paling lambat (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertifikat. bukti kepemilikan bmd berupa tanah harus disertipikatkan atas nama pemerintah daerah. dokumen kepemilikan bmd berupa tanah disimpan oleh pengelola barang dan atau pembantu pengelola barang. penyelesaian masalah masalah yang berkaitan dengan penguasaan bmd berupa tanah oleh pihak lain yang mengakibatkan tertundanya proses pensertipikatan tanah, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab bagian administrasi pemerintahan sekretariat daerah. bagian kedua pengamanan barang milik daerah berupa gedung dan atau bangunan pengamanan fisik bmd berupa gedung dan atau bangunan dilakukan dengan cara: pemasaran. pemasangan papan tanda kepemilikan, dan penjagaan. pengamanan administrasi terhadap bmd berupa gedung dan atau bangunan dengan melakukan pencatatan inventarisasi serta melengkapi bukti kepemilikan. pengamanan hukum terhadap bmd berupa gedung dan atau bangunan dengan cara:bmd berupa gedung dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. dokumen kepemilikan bmd berupa gedung dan atau bangunan disimpan oleh pengelola barang dan atau pembantu pengelola. bagian ketiga pengamanan barang milik daerah berupa kendaraan dinas bermotor pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas bermotoreriksaan fisik kendaraan secara berkalamasangan tanda kepemilikan atas nama pemerintah daerah. pemeriksaan fisik secara berkala sebagaimana dimaksud huruf dikoordinir oleh bidang pengelolaan aset bpk sekurang kurangnya sekali dalam (enam) bulan. pengamanan administrasi terhadap kendaraan dinas bermotor meliputi kegiatan pencatatan inventarisasi, dan pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker. pengamanan hukum meliputi kegiatan sebagai berikutperaturan perundang undangan. bagian keempat pengamanan barang milik daerah berupa rumah dinas daerah pengguna kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan fisik ramah dinas daerah yang menjadi kewenangannya. pengamanan pemeliharaan fisik rumah dinas dilaksanakan oleh instansi pengguna yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati. pengguna kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan administrasi dokumen kepemilikan atas tanah dan bangunan. pengguna kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan hukum dengan melakukan pengajuan penetapan status golongan rumah daerah serta melakukan pemrosesan sertifikasi bagi tanah bangunan yang belum bersertifikat. bagian kelima pengamanan barang milik daerah berupa barang persediaan pengamanan fisik bmd berupa barang persedian, meliputi: setiap barang persediaan harus disimpan gudang tempat penyimpanan. menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang. memperhatikan tata cara penumpukan barang yang tepat. menyediakan tabung pemadam kebakaran dalam gudang tempat penyimpanan.. menyediakan tempat penyimpanan barang, seperti filing cabinet, lemari dan lain lain dalam gudang. melindungi gudang tempat penyimpanan dari pengaruh hujan, sinar matahari, banjir dan bahaya lainnya. mengunci gudang tempat penyimpanan persediaan setiap waktu, kecuali dalam hal mengeluarkan barang. kunci gudang tidak boleh dibawa pulang dan atas tanggung jawab pejabat pengurus persediaan. j . menambah prasarana penanganan barang gudangpersediaan dilengkapi dengan: buku persediaan kartu barang untuk setiap jenis barang. kartu gantung barang yang digantung pada sarana penyimpananbarang misalnya: lemari, rak, filling cabinet, dan lain lain. denah lokasi barang untuk memudahkan pencarian barang. alat pengamanan seperti alat pemadam kebakaran, palet, dan lain lain. alat bantu seperti tangga, kereta dorong, dan lain lain. alat kesehatan seperti masker, sarung tangan, kotak p3k, dan lain lain. pengamanan administrasi bmdadministrasi meliputi: buku persediaan. kartu barang. surat perintah kerja spk). berita acara pemeriksaan barang dengan laporannya. berita acara serah terima bast) dengan laporannya. surat perintah mengeluarkan barang pmb). laporan hasil inventarisasi persediaan ship). laporan persediaan kuasa pengguna barang semester tahunan. pengamanan hukum bmd, meliputi: melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pejabat pengurus persediaan atau pihak pihak yang bertanggungjawab atas kehilangan barang persediaan. melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada barang persediaan yang kejadiannya dapat dibuktikan bukan sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian pejabat pengurus persediaan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keenam, meliputi: membuatkan surat pernyataan tanggung jawab atas bmd dimaksud dengan keterangan antara lain jenis, tipe, merk, dan nomor seri, dan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab ditandatangani oleh kepala satuan kerja kuasa pengguna barang) dan penanggung jawab bmdbarang dilarang untuk dibawa pulang. kehilangan bmd luar kantor menjadi tanggung jawab pemegang penanggung jawab bmd. jika barang hilangyang berlaku, maka pemegang penanggung jawab bmdpengamanan administrasi bmdsebagai berikut: faktur pembelian. dokumen berita acara serah terima bast). dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. pengamanan hukum, meliputi kegiatan sebagai berikut:. melakukan upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap segala permasalahan pada barangperaturan perundang undangan. bagian ketujuh, meliputi kegiat.surat perintah kerja spk). berita acara serah terima bast). faktur. lisensi. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan. pengamanan hukum bmd berupa barang tak berwujud dengan mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi dan pihak yang memiliki kewenangan untuk itu. teknis pengamanan fisik, administrasi dan hukum bmd berupa tanah, gedung dan atau bangunan, serta kendaraan dinpemeliharaan barang milik daerahmd (dpmd). biaya pemeliharaan bmdteknis pemeliharaan bmseptember tata cara pengamanan bmd berupa tanah pengamanan fisik memasang tanda letak tanah. pemasangan tanda letak tanah dilakukan melaluimemasang tanda kepemilikan tanahdelapan puluh) centimeter dan panjang (seratus dua puluh) centimeter, cat dasar warna putih, diberi tulisan tanah milik pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang berwarna hitam, diberi gambar lambang daerah kabupaten sidenreng rappangpemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang dan kuasa pengguna barang.melakukan penjagaan langsung oleh satuan pengamanan (satpam)okumen tersebut berupa: perjanjian sewa menyewa antara pengguna barangpinjam pakai antara pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang dengan instansi lainnya berikut dokumen yang mendahuluikerjasama pemanfaatandan atau berita acara serah terima dan atau berita acara serah terima, perjanjian jual belibukti pelepasan hak, berita acara penelitian dan penilaian, akta jual beli, keputusan pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tentang penghapusan, berita acara serah terima, dan atau akuntansi pembayaran, perjanjian tukar menukarpersetujuan dari pengelola barang, peta situasi tanah pengganti atau gambar bangunan, keputusan penghapusan, dan atau berita acara serah terima, hibah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dari pemerintah daerah pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah pihak lain berikut dokumen pendahulunya, berupa izin prinsip dari pengelola barang, keputusan tentang pemberian hibah, berita acara serah terima, surat pelepasan hak perorangan masyarakat dan surat surat terkait lainnya, dokumen penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah bumi) perseroan terbatas, berupa izin prinsip dari pengelola barang, berita acara penafsiran dan penilaian, peraturan pemerintah tentang penyertaan modal daerah, keputusan pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tentang penghapusan, dan atau berita acara serah terima, dokumen pengadaan tanah berupa keputusan bupati sidenreng rappanggambar situasi, sertifikat lirik letter akhir petak dan atau peta pembebasan gambar situasi peta rincian. dokumen administrasi tanah lainnya, yang terdiri dari (satu) atau beberapa dari dokumen sebagai berikut a)dokumen pajak bumi dan bangunan pbb), keputusan penetapan status penggunaan tanah,semesterkib) tanah, melaksanakan inventarisasi sensus bmn sekali dalam (lima) tahun serta melaporkan hasilnya, mencatat dalam daftar barang kuasa pengguna dkp) tanah, mencatat dalam daftar barang pengguna dbp) tanah. pengamanan hukum untuk tanah yang belum memiliki sertifikat, dilakukan dengan cara: dalam hal bmd telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa letter c d, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, makapemerintah daerah kabupaten sidenreng rappangdan atauguna barang dan atau kuasa pengguna barang dalam mendaftarkan bmd bersangkutan kabupaten sidenreng rappang, untuk tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang,menjadi atas nama pemerintah pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang. ii. bmd berupa gedung dan atau bangunan pengamanan fisik membangun pagar pembatas gedung dan atau bangunan. pembangunan pagar pembatas (tembok, besi, seng, kawat berduri, dan atau tanaman) yang tingginya: diberi gambar lambang pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang, diberi tulisan nama, dengan urutan: baris paling atas ditulis pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang , baris kedua ditulis nama skpdskpduntuk melakukan tindakan antisipasi untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dapat dilengkapi dilakukan dengan cara hidrat kebakaran dengan jumlah maksimal sesuai kebutuhan dan menempatkannya tempat yang layak. memasang ketersediaan pintu darurat yang memadai. pelatihan dan atau simulasi penanggulangan kebakaran gempa bumi tsunamenyediakan stiker kendaraan bagi pegawai yang bekerja gedung dan atau bangunan bersangkutan(satu) tahun. untuk gedung dan atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang berlokasi ibukota kabupaten dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat: memasang closed circuit television cctv), baik dalam maupun luar gedung dan atau bangunan, untuk memonitor akses, mobilitas, dan atau kegiatan yang terjadi tempat tertentu, memasang metal detector pintu masuk gedung dan atau bangunan. menyediakan tenaga pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan peruntukan gedung dan atau bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut: jam kerja diatur secara bergantian (shift), paling banyak (tiga) shift per hari. tenaga pengamanan dilengkapi dengan peralatan keamanan yang memadai, diantaranya seragam, alat komunikasi ht), pentungan, peluit, dan borgol. tenaga pengamanan bertugas: a)mengawasi keamanan gedung dan atau bangunan, termasuk melakukan pemeriksaan secara berkala setiap lantai dan atau ruangan dan area lingkungan gedung dan atau bangunan, b)menjaga ketertiban dalam dan luar gedung dan atau bangunan, mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk area gedung dan atau bangunan dengan cara: .memberi kartu pas pada setiap kendaraan masuk dengan menuliskan nomor polisi kendaraan dan tanggal pada hari kendaraan bersangkutan memasuki gedung dan atau bangunan, dengan spidol yang berbeda warnanya setiap hari, .meminta kembali kartu pas tersebut pada saat kendaraan keluar dan meminta kepada pemilik kendaraan untuk memperlihatkan stok guna dicocokkan dengan kartu pas yang telah diberikan. apabila pemilik kendaraan tidak dapat memberikan kartu pas, maka pemilik kendaraan wajib memperlihatkan stok dan ktp yang sah. dalam hal pemilik kendaraan tidak dapat memperlihatkan stok yang sah, maka kendaraan dimaksud tidak diperbolehkan keluar dan tenaga pengamanan melaporkan permasalahan tersebut kepada komandan regu dan atau pejabat yang berwenang untuk tindakan pengamanan lebih lanjut. d)mengatur lalu lintas orang pada pintu masuk dengan cara: .memeriksa barang yang dibawa oleh tamu guna menghindari adanya barang berbahaya yang dibawa masuk, .memeriksa identitas tamu berupa ktp, sim, dan atau dokumen setara lainnya(s).dalam hal pejabat pegawai bersedia menerima tamu dimaksud, tenaga pengamanane).dalam hal pejabat pegawai tidak bersedia menerima tamu dimaksud, tenaga pengamanan meminta tamu tersebut untuk datang kembali lain waktu, .untuk tamu bupati, wakil bupati, ketua wakil ketua dprd dan sekretaris daerah, tenaga pengamanan mengantar tamu tersebut sampai tempat tujuannya. e)mengawasi kegiatan bongkar muat barang, dengan cara: untuk barang yang akan dibongkar, tenaga pengamanan harus memeriksa kebenaran dari surat pesanan barang dan atau surat pengantar barang, .untuk barang yang akan dimuat, tenaga pengamanan harus memeriksa kebenaran surat izin membawa keluar barang, .memeriksa kebenaran surat tugas dari instansi organisasi yang memberi tugas pengiriman barang dan atau surat tugas pemuatan barang dari dalam lingkungan gedung dan atau bangunan, .memberikan kartu pas pada kendaraan bongkar muat, dan meminta kartu pas tersebut pada saat kendaraan keluar dari lingkungan gedung dan atau bangunan, memonitor pengambilan pengembalian anak kunci setiap ruangan dalam lingkungan gedung dan atau bangunan, dengan cara: (l).menyimpan anak kunci ruangan dalam lemari penyimpanan yang telah tersedia, dengan memberi kait dan nomor kode sesuai nomor kode ruang kerja, .mengawasi keberadaan anak kunci yang ada dalam lemari penyimpanan untuk menghindari pemakaiannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, .menyediakan buku khusus untuk pengambilan pengembalian anak kunci dari lemari penyimpanan yang memuat nama pegawai yang mengambil mengembalikan anak kunci, hari, tanggal, dan jam serta tanda tangan para pegawai yang mengambil mengembalikan anak kunci. anak kunci hanya diperbolehkan untuk diambil dikembalikan oleh pegawai yang bekerja pada gedung dan atau bangunan tersebut: g)membuat laporan piket harian kepada komandan regu dan atau pejabat yang berwenang. untuk gedung dan atau bangunan kantor bupati wakil bupati, kantor gabungan skpd yang berlokasi ibukota kabupaten, harus disediakan tenaga penerima tamu (resepsionis), dengan ketentuan sebagai berikut: jam kerja resepsionis adalah sama dengan jam kerja pegawai. resepsionis dilengkapi dengan peralatan kesekretariatan yang memadai, diantaranya seragam, pesawat telepon internal, dan buku tamu. resepsionis bertugas: menerima tamu dengan cara: (1l).memeriksa identitas tamu berupa ktp, sim, dan atau dokumen setara lainnya dan memintanya.dalam hal pejabat pegawai bersedia menerima tamu dimaksud, resepsioniss5).dalam hal pejabat pegawai tidak bersedia menerima tamu, resepsionis meminta tamu tersebut untuk datang kembali lain waktu, .untuk tamu bupati wakil bupati, ketua wakil ketua dprd, sekretaris daerah, resepsionis meminta tenaga pengamanan untuk mengantar tamu tersebut sampai tempat tujuannya. membuat laporan harian kepada pejabat yang berwenang. tugas resepsionis tersebut sekaligus menggantikan tugas tenaga pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka poin kecuali tugas pada huruf angka poin butir yang tetap harus dilaksanakan oleh satpam. selama melaksanakan tugasnya, resepsionis harus didampingi oleh tenaga pengamanan. ji. pengamanan fisik terhadap bmd berupa gedung dan atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan ketersediaan anggaran. adapun skala prioritas dimaksud, antara lain meliputi: fungsi penggunaan bangunan, diantaranya sebagai gedung kantor, gudang, tempat ibadah, atau tempat pelayanan umum, lokasi bangunan, yaitu berada lokasi perkantoran, pemukiman, perniagaan, daerah padat penduduk, tingkat kerawanan kejahatan yang tinggi, ataupun daerah dan lokasi tertentu lainnya, dan unsur nilai strategis bangunan, yaitu bangunan yang telah digunakan secara optimal atau bangunan yang masih dalam taraf perencanaan penggunaan, renovasi rehabilitasi rekonstruksi, dan lain lain. pengamanan administrasigambar ledger bangunan. blue print jalur kelistrikan. daftar barang kuasa pengguna dkp) gedung dan bangunan. daftar barang pengguna dbp) gedung dan bangunan. laporan hasil inventarisasi yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang yang dikatakan, pada setiap level unit ketatausahaan. berita acara serah terima. ji. dokumen terkait lainnya yang diperlukan. pengamanan hukum melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan imb), bagi bangunan yang belum memiliki imb. iii. bmd berupa kendaraan dinas kendaraan dinas bermotor terdiri dari: kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat, meliputi: kendaraan dinas bermotor roda empat yang digunakan oleh: bupati, wakil bupati, ketua wakil ketua dprd dan alat kelengkapan dprd, pejabat eselon ii, pejabat eselon iii sebagai camat kepala bagian lingkup sekretariat daerah kepala kantor kendaraan dinas bermotor roda (dua) yang digunakan oleh pejabat pns selain pada angka kendaraan dinas operasional, yaitu kendaraan bermotor selain kendaraan dinas operasional pada huruf pengamanan fisik kendaraan perorangan dinas jabatan, meliputi: membuat berita acara serah terima kendaraan antara kepala satuan kerja kuasa pengguna barang) dan penanggung jawab kendaraan, yang berisi klausa antara lain: a)pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan nomor polisi, merek, dan tahun perakitan kendaraan tersebut dengan seluruh resiko yang melekat diatasnya, dan b)pernyataan untuk mengembalikan kendaraan segera setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman atau masa jabatan telah berakhir kepada unit pengelola kendaraan yang meminjamkan kendaraan dimaksud. kehilangan kendaraan dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan. kendaraan dinas operasional membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud, yang ditandatangani oleh kepala skpd dan penanggung jawab kendaraan dinas operasional dan berisi klausa antara lain: a)keterangan nomor polisi, merek dan tahun perakitan kendaraan, b)dan pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu peminjaman berakhir. menyimpan kendaraan dinas. kendaraan dinas dilarang untuk dibawa pulang. karcis kartu pas masuk dipegang oleh penanggung jawab kendaraan dinas operasional. kendaraan dinas bermotor hanya digunakan dalam kepentingan dinas yang menunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah. penggunaan kendaraan dinas bermotor dibatasi hanya pada hari kerja kantor. pengecualian atas ketentuan pada huruf dimungkinkan sepanjang mendapat izin bupati wakil bupati dan atau sekretaris daerah. jika kendaraan dinas bermotor mengalami kerusakan yang terjadi karena kecelakaan atau tindak kejahatan lain yang dialamipejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan dinas bermotor bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan atas kerusakan dimaksud. jika kendaraan dinas bermotor hilangdan atau pns yang ditunjuk sebagai penggunakesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diartikan sebagai suatu tindakan dalam kendaraan dinas bermotor yang secara sengaja melawan hukum, aturan, norma, atau kebiasaan yang berlaku. ji. kelalaian sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak direncanakan sebelumnya yang menimbulkan dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung kepada kendaraan dinas bermotor. pengamanan administrasi.. copy surat tanda nomor kendaraan stok). faktur pembelian. berita acara serah terima bast) dengan laporannya. catatan perawatan berkala. kartu inventaris barang kib). dokumen terkait lainnya yang diperlukan. pengamanan hukum.dalam keputusan menteri keuangan inseptember pemeliharaan bmdmd, baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. pengguna barang dan kuasa pengguna barang wajibngguna barang dan kuasa pengguna barang, kondisi bmd bersangkutan, dan atau ketersediaan biaya. maksud dan tujuan penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah bmd terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor:entuk pemelihobjek pemeliharaan barang yang dipelihara dan dirawat adalah bmd yang tercatat dalam daftar barang pengguna kuasa pengguna. pelaksanaan pemeliharaan pemeliharaan dilaksanakan oleh pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang terhadap bmd yang berada dalam penguasaannya masing masingbarang, kuasa pengguna barang, dan atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan yang berlakupihak yang melaksanakan pemeliharaan perawatan, hal lain yang diperlukankuasa pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk, hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh kuasa pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan barang dilaporkan kepada pengguna barang, biaya pemeliharaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengguna kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang untuk selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris daerah selaku pengelola melalui kepala bpk selaku pembantu pengelola secara berkala. laporan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh pengguna barang. bupati sidenreng rappang, rusdi masse
rencana kerja pemerintah daerah (rkd) kabupaten sidenreng rappang tahubangunanidenreng rappang tahun anggaran rencana kerja pembangunansidenreng rappang tahun anggaran merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sidenreng rappang tahun dan mengacu pada rkd provinsi sulawesi selatan tahun dan rencana kerja pemerintah rkp) tahun anggararkd kabupaten sidenreng rappang tahun anggararkd kabupaten sidenreng rappangsatuan kerjakabupaten sidenreng rappang,, laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada bupati sidenreng rappang melalui kepala badan perencanaan pembangunan daerah bappeda) dan kepala badan pengelolaan keuangan daerah bpk) paling lambat (sepuluh) hari setelahtetapkan pangkajene sidenreng pada tanggal, mei bupati sidenreng rappang,ata pengantar penyusunan rencana kerja pembangunan daerah rkd) ini merupakan implementasitelah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rkd yang merupakan penjabaran dari rpm nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusatpembangunan daerah rkd) tahun ini menjadi pedoman untuk penyusunan rencana kerja senja) skpd dan rancangan apbd yang menjadi acuan satuan kerja perangkat daerah skpd) dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan. dokumen rkd yang menjadikabupaten sidenreng rappang tahun anggaran sebagai suatu dokumen resmi rencanaoleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen rkd ini. akhirnya, semoga allah swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayah nya kepada kita sekalian, sehingga dokumen rkd ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan kabupaten sidenreng rappang untuk tahun anggaran pangkajene sidenreng, mei kepala bappeda kabupaten sidenreng rappang, selaku penanggungjawab sudirman bunga, s.ip, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun daftar isi latar belakang.ooooororo oom. www www dasar hukum penyusunan .o wo# woo nakal hubungan antar dokumen perencanaan.oooooooo woo sistematika dokumen rancangan awal rkd.cbooo# woo bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan nina gambaran umum kondisi daerah kabupaten sidenreng rappang. aspek geografi dan demografi.oooooooo woo woo wo! kondisi geografi daerah.voodoo woo# woo www. letak, luas dan batas wilayah administrasi si.ooo woo12 kondisi afi .color#o www #mnakannnnnannnnnnannnnnaa13 kondisi geologi .ooo wo.o# www wmnakannnnakannnnaannnnaannnnnanannna kondisi klimatologi .cbooo .mekannnnnakannnnakannnnann kondisi hidrologi .o.cbooo# # ##mnnnaaknnnnnakannnnalannnn kanan penggunaan lahan.ooo woo oom wc. w #nnaakannnnnannnnann wilayah rawan bencana .ooooooo woman aspek kesejahteraan masyarakat.oooooooooo woo24 fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonom ii.oooooooo. produk domestik regional bruto pdrb) .ooo# woo laju infra si.ooo woo woo w#w#nanknnnnnakannnn akan pdrb perkapita.cbooo##o# woo wom javana tingkat kemiskinan .voodoo woo. woman indeks pembangunan manusia .oooooor woo oo. aaaaaa30 fokus kesejahteraan sosial.ooooocoro woo woo pendidikan .cbooo woo www nakannnnnannnnnnannnnn alan kesehatan.ooooooooo wo. woo www. # ###mnnakannnnnalannnaannnnnaanannnnn rasio penduduk yang bekerja .oooooro woo www a35 fokus seni budaya dan olah raga .ooooooooo oom. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 jumlah grup kesenian dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya dan jumlah klub olahraga .oo.voodoo oom wanna pemuda dan olahraga.ooo wo.o# woo oom www seni budaya.o.## woo nnneakaaannnnnnnnkaaaannnnnnaa38 pariwisata .i.oooooooooo wo# www anal aannannnnn39 aspek pelayanan umum. maan fokus layanan urusan wajib .oo.voodoo oom pendidikan .o.ooo.o woo own kesehatan.oooooooo woo www #### manakala amalan pekerjaan umum .cbooo wo. w#ow www ###mnnakannnnnaannnnaannnn anna perumahan .ooooooo oom manaannnnnnaknnnnnakannnn mann perencanaan bangunan .ooooooo www woman perhubungan.voodoo# woo mna lingkungan hidup. akannnnnaknnnnnaannnnnnnnna50 kependudukan dan catatan sipil. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.ooo. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.cbooo.oo oom oom. sial .cbooo woo# w###mnnaknnnnnaknnnnnalnnnnn akan akan namannnnamannnn54 ketenagakerjaan .ooo wo# www. amannnnnanannnnalannnnannn ketransmigrasian.oo.oooooooooonnnnnaankknnnnnnnnnn akan koperasi usaha kecil dan menengah.ooooooooro oom momo. penanaman modal.ooooooo# oom wo. .# #nnnnkannnnnaannnnannn62 kebudayaan .ooooooooo wek pariwisata .ooo#o# xnnnnnnannnnna111168 pemuda dan olah raga. www woo woman kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.ooooooo wovoodoo woman ketahanan pangan.ooooooo wo oom www nakal pemberdayaan masyarakat desa .oooocooo.o woo perpustakaan dan arf sip.ooo wo. ombak komunikasi dan informatika .oooooooo woo wanna fokus layanan urusan pilihan.oooooooooooaaaann76 pertanian, tanaman pangan, palawija dan hortikultura.ooo. keju uta nan .ooooooco woo. www mann peternakan dan perikanan .ooooooo# woo oom www aan84 rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 iii perindustrian dan perdagangan .voodoo wo. woo www. ketransmigra sian .ooo.oooooaankkknnnnnnnnnaakkannnnnnnnaannnnnnnnna89 aspek daya saing daerah.ooooooo wo.o woo omaaannnn90 fokus kemampuan ekonomi daerah .cbooo woo an90 fokus fasilitas wilayah infra str kutu .oooooooooo wooooc fokus iklim berinvestasi si.cbooo woo woo. m .mc a92 fokus sumber daya manusia .ooo wo# omaanaanan96 evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun berjalan dan realisasi rpm. .ooo wo.o# w.w# mnanannnnnanannnnaannnnnannnnnaannnnnamnnnna99 permasalahan pembangunan daerah.ooooooo woo oo. permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah .ooooooo# wanna noo identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah . bab iii rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah107 arah kebijakan ekonomi daerah .voodoo woo woo. woo kondisi ekonomi kabupaten sidenreng rappang tahun dan dan perkiraan tahun dan . momo. man tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun dan tahun arah kebijakan keuangan daerah.cbooo woo woo. proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan.oi. arah kebijakan keuangan daerah.voodoo#o woo oom oo. arah kebijakan pendapatan daerah.i.cbooo oom arah kebijakan belanja daerah .voodoo woo oom arah kebijakan pembiayaan daerah.cbooo woo. bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah .ooo#o## ah. prioritas dan sasaran pembangunan daerah.ooooooo oom bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah . ooh lampiran rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 daftar tabel.ooo.co.oo13 tabel keadaan topografi kabupaten sidenreng rappang tahun .i. tabel nama sungai, panjang, lebar dan kedalaman sungai.o.oo17 tabel penggunaan lahan kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel kejadian bencana alam kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel kejadian bencana akibat kelalaian manusia kabupaten sidenreng rappang tahun .oooooocoocooooo mmnnnnnnnanaaaananaaaananaaaaan20 tabel jumlah penduduk menurut kecamatan jiwa) tahun dan . tabel banyaknya penduduk menurut jenis kelamin tahun dan . tabel kepadatan penduduk per km? tahun dan .o.ooooooooooo22 tabel sex ratio penduduk kabupaten sidenreng rappang tahun dan . tabel jumlah rumah tangga menurut kecamatan tahun dan . tabel anggota rumah tangga menurut kecamatan .o.ooo woorp) tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappang menurut sektor tahun .cbooo.co woo winnannnnnnannaanananaaa26 tabel perbandingan pdrb pada enam wilayah kabupaten dan sulawesi selatan tahun milyar rupiah). maan tabel perbandingan indeks dan inflasi tahun antar kota provinsi sulawesi selatan ).ooooocoo wmananannananananannanaannanaaan128.r.rrninonnnevenennnnnnnananannnnnnanannannaaananaaananaa n28 tabel perkembangan angka partisipasi kasar apk) yo) kabupaten sidenreng rappang.ooooroooo koomnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnannnalnn tabel perkembangan angka partisipasi murni apm) yo) kabupaten sidenreng rappang.ocoocoroo komo# nana tabel angka kematian bayi kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel angka kelangsungan hidup bayi kabupaten sidenreng rappang. tabel persentase balita gizi buruk kabupaten sidenreng rappang. tabel rasio penduduk yang bekerja kabupaten sidenreng rappang tahun.cocok wo.ooo komodo. tabel perkembangan seni budaya dan olahraga kabupaten sidenreng rappang tahun .oooooooooo nana tabel instrumen kepemudaan tahun .ooo.cooooomooooo tabel organisasi kesenian dan sarana pementasan seni dan budaya tahun .. tabel benda, situs budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. tabel jenis obyek wisata tahun .oocorcocoo. woo tabel kinerja urusan pendidikan pemerintah kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel kinerja kesehatan tahun kab sidenreng rappang . tabel proporsi panjang jaringan jalan kabupaten sidenreng rappang tahun lan nnnnevennnnnnenenanannnnnannnnnaanaanaaaana nananannanana.ooooooco.ro wom woo wmnnnaannnannkaaan16 tabel hasil capaian kinerja urusan perumahan kabupaten sidenreng rappang sampai dengan tahun .ooooooco.ro wom woo wmnnnaannnannkaaan16 tabel jumlah infrastruktur permukiman yang terlayani .ooo47.coco.ooo woon tabel dokumen perencanaan permukiman yang ada kabupaten sidenreng rappang tahun . mnannnnnnnannaaaaanaaan19 tabel panjang drainase yang terbangun kabupaten sidenreng rappang tahun . mnannnnnnnannaaaaanaaan19 tabel data perhubungan tahun kab sidenreng rappang . tabel hasil kinerja urusan lingkungan hidup. tabel jumlah armada kebersihan kabupaten sidenreng rappang tahun tabel kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidenreng rappang tahun .o.oooooooooocoo wo mna tabel angkatan kerja bawah umur tahun kabupaten sidenreng rappang tahun .ooooococcooo mnaanannnnnannaanaaana53 tabel rata rata jumlah anak per keluarga kabupaten sidenreng rappang. tabel rasio akseptor kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel hasil kinerja urusan keluarga berencana kabupaten sidenreng rappang tahun .o.oooooocooooo wo tabel capaian kinerja sarana sosial lks. tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial.voodoo woooom55 tabel pks yang memperoleh bantuan sosial kabupaten sidenreng rappang tahun .voodoo# wowomnnnnnnnnnnan anna.ooocoooo.ooo57 tabel jenis dan jumlah kejadian bencana alam kabupaten sidenreng rappang ..voodoo woo57 tabel pencari kerja yang ditempatkan kabupaten sidenreng rappang tahun .ooooccoooo#mannnnnnnaannannaan59 tabel tingkat pengangguran terbuka kabupaten sidenreng rappang. tabel data ketrasmigrasian kab sidenreng rappang tahun .ooo. tabel presentase koperasi aktif kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel jumlah ukm non bpr lkmkembangan jumlah usaha mikro dan kecil tahun kabupaten sidenreng rappang .ooocooo.o oom. tabel jumlah investor berskala nasional dan mdn pma) kabupaten sidenreng rappang tahun .coco.ooo woo. tabel situs budaya kab sidenreng rappang tahun (dobel). tabel jumlah organisasi pemuda per kecamatan kabupaten sidenreng rappang tahun .ooo.co woo wina tabel perkembangan seni budaya dan olahraga tahun . io. tabel data kegiatan pembinaan politik daerah .ooooooooo tabel jumlah jabatan struktural pemerintah .cbooo woo oma tabel jumlah skpd lingkup pemerintah kab. sidenreng rappang . tabel jumlah dan nomenklatur dinas pemerintah kab. sidenreng rappang. tabel jumlah dan nomenklatur lembaga teknis daerah pemerintah kab. sidenreng rappang.oocoooco oom tabel rasio jumlah polisi pamong praja kabupaten sidenreng rappang tahun do1d. nnnnevennnnnnnnenanannannannnnananaananaanan makanan naananan67 tabel penegakan perda kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel cakupan patroli petugas satpol kabupaten sidenreng rappang tahun o1b. inaninennnnnenenanannannannnnnnananananaaanaaaaaananaaaananaan68 tabel tingkat penyelesaian pelanggaran kabupaten sidenreng rappang tahun .oo woo vennnnnnnnnnanannnnnannnnnnanaaanannaaaannaaannann69 tabel data penyuluh sektor pertanian berdasarkan jenis kelamin kabupaten sidenreng rappang tahun .cocoon.ooo tabel data perkembangan kelembagaan kelompok tani tahun kabupaten sidenreng rappang .voodoo wo.o woo oom i71 tabel data kelembagaan kelompok wanita tani tahun kabupaten sidenreng rappang .voodoo wo.o woo oom i71 tabel regulasi ketahanan pangan kabupaten sidenreng rappang tahun tabel ketersediaan pangan utama kabupaten sidenreng rappang tahun tabel jumlah kelembagaan masyarakat tahun .ooooooo.oo.oocooco.oro tabel rata rata jumlah kelompok binaan pkk kabupaten sidenreng rappang tahun .cbooo.o woo woman tabel pkk aktif kabupaten sidenreng rappang tahun .ooo75.oocooco.oroooo tabel perkembangan pengelolaan arsip kabupaten sidenreng rappang tahun anannvnnnnnnenenananannannnnananaannnaananaanaaaanaaaanannn.cocok wo.o tabel konstribusi sektor pertanian terhadap pdrb kabupaten sidenreng rappang tahun .oooooococo wo. wen. woo. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun vii tabel penggunaan pupuk kurun waktu lima) tahun kabupaten sidenreng rappang .ooocooo.o woo comm tabel data sebaran penggilingan padi besar selama kurun waktu tahun kabupaten sidenreng rappang .cbooo wo.o woo www tabel data perkembangan perintisan jalan tani selama tahun kabupaten sidenreng rappang .ooocooo.o woo. tabel sebaran perkembangan alat mekanisasi pertanian tahun kabupaten sidenreng rappang .ooocooo.o woo.. tabel data perkembangan populasi ternak tahun kabupaten sidenreng rappang (ekor). tabel data perkembangan produksi peternakan tahun kabupaten sidenreng rappang .oooooco.o wo. tabel data perkembangan luas area budidaya perikanan tahun kabupaten sidenreng rappang .coco.orooooo oo. tabel data perkembangan kelompok pembudidaya ikan tahun kabupaten sidenreng rappang .coco.orooooo oo. tabel data perkembangan produksi perikanan tangkap kabupaten sidenreng rappang .ooocooco.o woo. tabel perkembangan industri kabupaten sidenreng rappang tahun . tabel data perkembangan industri.o.oclc.o.ro.mo woman tabel data ketransmigrasian .o.oooooor woo wo. ommmannnanannnnnn89 tabel persentase konsumsi pangan non pangan .oco.o woo woo. tabel data perhubungan tahun kab sidenreng rappang. tabel daftar izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sidenreng rappang. tabel jenis jenis retribusi pendapatan asli daerah .coco.ooo. tabel angka kriminalitas .voodoo woo wmnaaanan95 tabel tabel indikator pendidikan tahun .ooooooooooooon96 tabel persentase penduduk yang bekerja menurut jenjang pendidikan tahun.oooroooo woo.m . tabel tabel rasio ketergantungan tahun .rococoocoor.o. tabel identifikasi permasalahan pembangunan daerah.ooooooo. tabel perkembangan indikator makro ekonomi kabupaten sidenreng rappang . tabel derajat otonomi fiskal daerah dfd).coco.ordo oom tabel pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah.i. tabel hubungan visi misi dan tujuan sasaran strategi pembangunan. tabel sinergitas prioritas pembangunan daerah.ooooooco.ro oom tabel penjelasan program prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun .o.cbooo wco co. woman lai rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun viii daftar gambar gambar bagan alir tahapan penyusunan rkd kabupaten kota .ooo4.o9 gambar peta administrasi kab. sidrap.cocoon woosanaaaann12 gambar peta topografi kab. sidrap .ooo gambar perbandingan pdrb per kapita pada enam wilayah kabupaten dan sulawesi selatan tahun (juta rupiah).ooooooooaanann29 gambar angka kemiskinan kabupaten sidenreng rappang tahun . gambar grafik perbandingan ipm nasional, prov. sul sel dan kab. sidrap. gambar angka kematian balita.ooooooo oom gambar angka kematian bayi .voodoo oom aan3 gambar kasus gizi balita.oocoooo woo nana gambar penduduk yang bekerja menurut set ot.ooocoow.ooo59 gambar persentase perbandingan antara pdrb kab. sidrap terhadap pdrb prov. sulsel penannntenennnnnanannnanannnaaaaaanan tanaman tanaman nana naa naamaannaaaaa11 gambar perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tahun dan menurut wa. .nnnnnnnnnennnnanannnnnnnnannnnnannnnnnananaaanananaanaaan gambar perbandingan konstribusi masing masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi tahun dan .ooocooooo voodoo kanan112 gambar peranan pdrb menurut lapangan usaha tahun .oooooco.oo rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun daftar istilah adb atas dasar harga berlaku adik atas dasar harga konstan ahh angka harapan hidup kaba angka kematian balita akb angka kematian bayi apk angka partisipasi kasar apm angka partisipasi murni apbd anggaran pendapatan belanja daerah bbl berat badan lahir rendah bumi badan usaha milik daerah dprd dewan perwakilan rakyat daerah ipku indeks pembangunan kesehatan masyarakat ipm indeks pembangunan manusia kua kebijakan umum apbd pad pendapatan asli daerah pdrb pendapatan domestik regional bruto pas prioritas dan pagu anggaran sementara rapid rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah senja rencana kerja rkp rencana kerja pemerintah rkp) rkd rencana kerja pembangunansiapa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya skpd satuan kerja perangkat daerah bab pendahuluan bab ini meng., meliputi sosial, budaya dan politik sampai pada perkembangan mutakhir adanya penyelarasan konservasi lingkungan. nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi, sumber daya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. optimalisasi sumber daya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber nganamanat undang undangerintah daerah rkd). rencana kerja pemerintah daerah, yang selanjutnya disingkat dengan rkd merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan dalam penyusunannya mengacu pada rencana kerja pemerintah rkp). secara substansi, rkd memuat rancangan kerangka ekonomi daerah: prioritas pembangunan daerah: rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (uu. tahun sebagai suatu dokumen resmi rencana daerahberdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sidenreng rappang tahun penyusunan rkd tahun merupakan dari tahun keempat dengan fokusoleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun diarahkan untuk mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 sasaran pembangunan yang tercantum dalam rpm kabupaten sidenreng rappang tahun selain itu, penyusunan rkd kabupaten sidenreng rappang tahun juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional nawa cita) yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpm) tahun dan pelaksanaan agenda pembangunan provinsi sulawesi selatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) tahun proses penyusunan dokumen rkd tahun ini disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokrat, politik serta top down dan bottom upmerumuskan tujuan, strategi, sasaran, prioritas, kebijakan pembangunan berbasis kinerja dalam program kegiatan lengkap dengan pagu indikatif dan prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya. pendekatan politik,sidenreng rappangsidenreng rappang dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah musrenbang). pendekatan top down dan bottom up musrenbang) dan sinkronisasi atau penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. mengingat posisi strategis dokumen rkd dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis menengah dengan perencanaan dan penganggaran maka perhatian yang besar harus diberikan sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen rkd sehingga dapat dihasilkan dokumen rkd yang berkualitas, sebagaimana diamanatkan padasusun melaluisamping itu, tahun tentang keuangan negara juga mengamanatkan bahwa rkd merupakan pedoman dalam penyusunan rapidrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 anggaran kua), prioritas dan plafon anggaran sementara pas) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), dengan melaksanakan tahap tahap sebagai berikut: penyusunan rancangan awal rkd yang dilakukan dengan perumusan dan penyajian rancangan awal rkd berdasarkan pengelolakebijakan pemerintah nasional, penelaahan pokok pokok pikiran dprd, perumusan permasalahan pembangunan,kabupaten sidenreng rappang sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal rkd kabupaten sidenreng rappang. pelaksanaan musrenbang rkd, dalam pelaksanaanya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan forum skpd klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan rkd, yakni penanaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi sulawesi selatan dan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang mulai dari musrenbang dusun lingkungan, musrenbang desa kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten. perumusan rancangan akhir rkd, dengan peraturan bupati kabupaten sidenreng rappang. hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan tingkat provinsi dan pusat. adapun skema tahapan penyusunan rkd dapat dilihat pada gambar berikut rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017musrenbangnas musrenbang rkp rkp rkd provinsi penelaahan pengolahan terhadap rpmpass nia maan! gambaran kota umum kondisi daerah penyelarasan perumusan penyajian range permasalahan pembangunan pelaksanaan penyelarasan penuaan isi daerah kab musrenbang penyajian rank red kab analisis kota kabupaten kota bab kpd kota bai integrasi senja konsultasi rancangan daerah akhir rkd kab kota pem prov. per hasil musrenbang" sinkronisasi hasi perumusan rkd kabupaten usrenbang valuasi perumusan rancangan sesuai kabupaten rkd kecamatan perumusan rkd tahun sasaran perangkat program prioritas lalu pembangunan beserta pagu penetapan daerah beserta kebijakan indikatif per kdh ttg rkd berseri keuangan kabupaten kota pagu indikatif daerah rancangan awal rkd kabupaten kota tidak pendahuluan: evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahun lalu dan capaian ane peyatnggaaan pelaihari rancangan akhir rkd ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah berita acara hasil pendahuluan, prioritas dan sasaran kesepakatan musrenbang isi: pembenci daerah, rkd kabupaten kota analisis dan evaluasi program dan kegiatan prioritastan rancangan capaian kinerja rpm) kota penyusunan rancangan senja skpd) rencana kerangka evaluasi dok pelaksanaan penyelarasan rencana agenda penyusunan rkd, senja skpd kab kota rencuas: dokumen rkd kab publik beserta pagu indikatif agenda musrenbang rkd, arah kebijakan keuangan evaluasi pelaksanaan kota rkd kab kota tahun batas waktu penyampaian daerah, bner ke: kota tahun berjalan rancangan senja skpd kepada bappeda prioritas dan sasaran rencana kerangka lalu pembangunan daerah rah kebijakan jangan daerah, rancangan rkd kabupaten kota prontus dan sasaran pendahuluan: tana bagan kegiatan valuasi pelaksanaan keatas getah! ! bbb bbb dasar hukum penyusunan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten sidenreng rappang tahun didasarkansidenreng rapp:rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappangrpm) kabupaten sidenreng rappang tahun hubungan antar dokumen perencanaan rencana kerja pembangunan daerah kabupaten sidenreng rapparkd disusun dengan berpedoman pada rpm kabupaten sidenreng rappang tahun dan ipjp kabupaten sidenreng rappang tahun serta mengacu pada rpm provinsi sulawesi selatan tahun dan rpm tahun selain itu, rkd kabupaten sidenreng rappang tahun juga mengacu dan menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah tahun dan rkd provinsi sulawesi selatan tahunllel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan dengan proses penyusunan rencana kerja skpd senja skpd). rkd kabupaten sidenreng rappang juga merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah rapid), dengan demikian kepala daerah dan dprd dalam menentukan kebijakan umum apbd rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun kua), serta penentuan prioritas dan pagu anggaran sementara pas) didasarkan atas dokumen rkd. kua dan pas yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan apbd. hubungan dengan rkp nasional rkd kabupaten sidenreng rappang tahun mengacu berbagai substansi dalam rkp nasional. dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, rkp nasional harus menjadi acuan dalam penyusunan rkd kabupaten sidenreng rappang. meskipun rkd harus berpedoman kepada rpm kabupaten sidenreng rappang, tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan kabupaten sidenreng rappang. hubungan dengan rkd provinsi sulawesi selatan rkd kabupaten sidenreng rappang tahun juga harus mengacu berbagai substansi dalam rkd provinsi sulawesi selatan. dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan wilayah provinsi sulawesi selatan, rkd provinsi sulawesi selatan harus menjadi acuan dalam penyusunan rkd kabupaten sidenreng rappang. dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja pemerintah kabupaten sidenreng rappang. wilayah kabupaten sidenreng rappang yang secara administratif berada dalam wilayah provinsi sulawesi selatan, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan provinsi terkait dengan keberadaan kota atau kabupaten lain sekitar wilayah kabupaten sidenreng rappang. hubungan dengan rpm kabupaten sidenreng rappang tahun rkd kabupaten sidenreng rappang tahun berpedoman dan merupakan penjabaran dari rpm kabupaten sidenreng rappang tahun terkait perencanaan tahun program pembangunan yang telah ditetapkan dalam rpm diuraikan dalam berbagai kegiatan pembangunan. selain untuk menjabarkan, melalui rkd dapat diketahui hasil hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. melalui rkd, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode perencanaan dalam rpm. hubungan dengan senja skpd dan kua pas rkd kabupaten sidenreng rappang tahun menjadi pedoman bagi senja skpd tahun meskipun rkd menjadi penyusunan senja skpd, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan. rkd kabupaten sidenreng rappang dan senja skpd ini harus bersesuaian. rkd kabupaten sidenreng rappang tahun merupakan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum apbd (kua) tahun dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara pas) tahun penyusunan kua pas tahun digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan skpd lingkunganhubungan dengan rtrw kabupaten sidenreng rappang tahun rkd kabupaten sidenreng rappang tahun mengacu kepada rtrw kabupaten sidenreng rappang tahun dalam proses penyusunannya. perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun perlu diakomodir dalam rkd tahun hal ini ditujukan untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat kabupaten sidenreng rappang. bagan hubungan antar dokumen terhadap rkd tahun tahun tahun pedoman man pedoman pedoman diacu pedoman usasnuukh pedoman pedoman diacu sistematika dokumen rancangan awal rkd sistematika dokumen rkd terdiri dari: bab pendahuluan dalam bab ini diya, sistematika dokumen, serta maksud dan tujuan penyusunan rkd. bab evaluasi hasil kinerja pembangunan dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi rkd dan permasalahan pembangunan daerah dengan sub bab sebagai berikutcc. permasalahan pembangunan daerahdalam bab ini diuraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun lalu (bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalabab vi. penutup bab ini menguraikan tentang hal hal pokok yang termuat dalam rkd tahun dan kaidah pelaksanaan dari rence kerja pembangunan daerah rkd) tahun sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan rkd tahun sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. maksud dan tujuan penyusunan rancangan awal rkd rence kerja pembangunan daerah rkd) tahun menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah kabupaten sidenreng rappang. rkd memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat rpm kabupaten sidenreng rappang. rkd juga akan menjadi dasar dapbd) kabupaten sidenreng rappangrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun bupati dan pimpinan dprd. selanjutnya akan dijabarkan dalam rka skpd tahun sebagai lampiran ranperda apbd tahun untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dprd. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam rkd tahun tidak hanya akan didanai oleh anggaran daerah, tetapi juga akan didukung program pembangunan baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) tahun maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat. adapun tujuan penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah rkd) kabupaten sidenreng rappang adalah memberikan informasi mengenai arah kebijakan dan prioritas program pembangunan tahun menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan umum apbd (kua), rancangan prioritas plafon anggaran sementara pas) kabupaten sidenreng rappang tahunmemperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar satuan kerja perangkat daerah unit kerja perangkat daerah, dan antara pemerintah kabupaten sidenreng rappang, pemerintah provinsi sulawesi selatan dan pemerintah pusat. menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap skpd lingkungan pemerintah kabupaten sidenreng rappang, sertaggerakan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan kabupaten sidenreng rappangertajam skala prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang yang dibiayai dari sumber dana apbd kabupaten, apbd provinsi maupun apbn. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun bab evaluasi hasil pelaksanaan rkd tahunsidenreng rappang tahun dan dokumen rkd kabupaten sidenreng rapp dan permasalahan pembangunan. gambaran umum kondisi daerah kabupaten sidenreng rappangsidenreng rapp. kondisi geografi daerah letak, luas dan batas wilayah administrasi kabupaten sidenreng rappang terletak diantara lintang selatan dan bujur timur kira kira sebelah utara kota makassar ibukota propinsi sulawesi selatan). kabupaten ini terletak diantara lintang selatan dan bujur hee timur. letak kabupaten sidenreng rappang berbatasan dengan: sma sebelah utara kabupaten enrekang dan kabupaten pinrang kaa. juga sebelah timur kabupaten luwu dan taman kabupaten wajo tera sebelah selatan kabupaten barru dan gambar peta administrasi kab. sidrap kabupaten soppeng sebelah barat kota parepare dan kabupaten pinrang luas wilayah kabupaten sidenreng rappang adalah atau km? atau sekitar persen dari luas wilayah provinsi sulawesi selatan sebesar km?. secara administratif terbagi dalam kecamatan dan desa kelurahan. berikut ini disajikarencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahuluas presentase luas aan welutmpe \|kuo datang sidenreng ptu rama uan (bua pipe asam\| sumber: sidenreng rappang dalam angka, kondisi topografi kondisi kelerengan yang ada kabupaten sidenreng rappang terbagi dalam (empat) kategori yaitu lereng meliputi dari luas kabupaten sidenreng rappang atau sekitar ha, kelerengan ini tersebar seluruh kecamatan. jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, kecamatan yang mempunyai lereng paling luas adalah kecamatan datang sidenreng yaitu atau dari luas areal yang berlereng 29o dan yang tersempit adalah kecamatan panca rijang seluas y0) luas areal yang berlereng yo0baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, kecamatan yang mempunyai lereng paling luas adalah pitu rise seluas y6), datang pulu seluas atau yo, panca lautan seluas pitu rawa seluas dan tellu limpo seluas ataumasih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, kecamatan yang mempunyai lereng paling luas adalah kecamatan pitu rise seluas y6), panca lautan seluas atau yo, pitu rise seluas yo), tellu limpo mempunyai luas dengan kelerengan dan kecamatan datang pulu seluas y4).atas meliputi dari luas kabupaten sidenreng rappang atau sekitar ha. daerah ini merupakan daerah yang harus dibutakan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada (lima) kecamatan. jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan rae yang mempunyai lereng atas persen kebut barang paling luas adalah kecamatan pitu rise seluas y6), pitu rawa seluas tellu limpo mempunyai luas so), panca lautan seluas atau yo, dan kecamatan datang pulu banapare seluas yo). sen aer jne toner ewe kondisi topografi untuk wilayah kabupaten sidenreng rappang bervariasi gambar peta topografi kab. sidrap dengan daratan tertinggi adalah kecamatan pitu rise dengan ketinggian rata rata diatas permukaan laut (dpl), dan dataran terendah berada kecamatan maritengngae, panca rijang dan barat dengan ketinggian rata rata mulai dari dpl. tabel keadaan topografi kabupaten sidenreng rappang tahun keadaan tanah yo) kecamatan berbukit bergunung rawa total danau panca lautan tellu limpo datang pulu barat panca rijang logo loo maritengnga rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun danau datang sidenreng poo pitu rawa dua pitu pitu rise sumber sidenreng rappang dalam angka, berdasarkan tabel atas, sebagian besar wilayah kabupaten sidenreng rappang yang tersebar (sebelas) kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah rawa danau. khusus kecamatan barat, maritengngae dan dua pitu kondisi topografi tanah datar, sedangkan kecamatan panca lautan, tellu limpo datang pulu dan pitu rise didominasi keadaan tanah bergunung. kondisi geologi berdasarkan peta tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian bogor tahun maka jenis tanah yang ada kabupaten sidenreng rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan podsolik. jenis tanah alluvial meliputi dari luas wilayah kabupaten sidenreng rappang yang paling luas terdapat pada kecamatan pitu rawa yaitu dan yang paling sempit pada kecamatan panca rijang yaitu ha. bahkan ada (dua) kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu kecamatan kuno dan datang pulu. fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh tumbuhan. jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekeliruan. jenis tanah regosol seluas atau dari luas wilayah kabupaten sidenreng rappang dan yang terluas kecamatan datang pulu yaitu atau sekitar dari luas areal yang berjenis tanah regosol dan yang paling sempit terdapat kecamatan panca rijang seluas ha. bahkan terdapat (tiga) kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu pitu rawa, dua pitu dan pitu rise. jenis tanah regosol kadang kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. tanah regosol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. jenis tanah grumosol seluas atau dari luas wilayah kabupaten sidenreng rappang dan yang terluas kecamatan maritengnga yaitu atau sekitar dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut turut kecamatan datang pulu seluas yo) dan kecamatan tellu limpo seluas atau sekitar yo, sedangkan kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. jenis tanah mediteran seluas atau dari luas wilayah kabupaten sidenreng rappang dan yang terluas kecamatan panca lautan seluas dari luas areal rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut turut kecamatan pitu rise yaitu atau sekitar yo, kecamatan tellu limpo seluas o) dan kecamatan pitu rawa seluas y6), sedangkan kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari komplek mediteran coklat kekeliruan dan regosol komplek mediteran coklat regosol dan latosol. jenis tanah podsolik seluas atau dari luas wilayah kabupaten sidenreng rappang dan yang terluas kecamatan pitu rise seluas dari luas areal yang berjenis tanah podsolik, kemudian berturut turut kecamatan pitu rawa yaitu atau sekitar yo, kecamatan kuno seluas yo), kecamatan datang sidenreng seluas yo) dan kecamatan panca rijang seluas yo), sedangkan kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal geologi dan pertambangan maka kabupaten sidenreng rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah aluvium dan endapan pantai gac) yang mencapai dari luas kabupaten sidenreng rappang, kemudian peristiwa geologi batuan api bersifat basah pv) seluas yo), mukosa sulawesi strain tcm) seluas ha. kondisi klimatologi kabupaten sidenreng rappang berdasarkan klasifikasi schmidt dan ferguson terdapat tiga macam iklim kabupaten sidenreng rappang yaitu tipe pertama adalah iklim tipe yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata rata kurang dari tiga bulan dan bulan bulan lainnya adalah bulan basah. bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari mm. bulan kering tersebut rata rata terjadi pada bulan juni, juli dan agustus, bulan bulan lainnya adalah bulan basah. daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah utara bagian timur mendekati pegunungan latimojong kecamatan pitu rise. tipe kedua adalah iklim tipe artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata rata bulan bulan bulan kering terjadi pada bulan mei, juni, juli dan agustus. daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah timur dan bagian tengah kabupaten sidenreng rappang, kecamatan dua pitu datang sidenreng, maritengnga panca rijang dan sebagian kecamatan datang pulu (bagian barat) serta sebagian kecil kecamatan kuno bagian barat sebelah utara). tipe ketiga adalah iklim tipe artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata rata bulan. bulan bulan kering terjadi pada bulan april, mei, juni, juli, agustus dan september. daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah barat dan sebagian sebelah selatan kabupaten sidenreng rappang, kecamatan yang termasuk dalam iklim ini adalah kecamatan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun barat, tellu limpo panca lautan sebagian kecamatan dua pitu, datang sidenreng, maritengnga panca rijang dan sebagian kecamatan datang pulu (bagian timur) serta sebagian kecil kecamatan kuno (bagian barat sebelah timur). kondisi hidrologi pada wilayah kabupaten sidenreng rappang, terdapat tiga puluh delapan) sungai yang mengaliri berbagai kecamatan. kecamatan panca lautan terdapat (enam) aliran sungai sepanjang kecamatan tellu limpo dengan panjang kecamatan datang pulu dengan panjang kecamatan barat dengan panjang kecamatan panca rijang dengan panjang kecamatan kuno dengan panjang kecamatan maritengngat dengan panjang kecamatan dua pitu dengan panjang merupakan kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang kabupaten sidenreng rappang, kecamatan pitu rawa dengan panjang untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada kabupaten sidenreng rappang seperti tabel berikut ini tabel nama sungai, panjang, lebar dan kedalaman sungai kabupaten sidenreng rappang tahun panca lautan biloba \|o00000000000 kotabaru pape cakkarella bengkulu sessanriu tellu limpo tolong pemancingan datang low datang pulu bangka cakkalolo nekara lempengan date pabbaresseng polonia batu rute rappang panca rijang rappang pola telling taccipi kuno cangkir kudo anrellif antara rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun . cinta angin maritengnga takkalasi dua pitu bila baramasih beta . tanur tedong kalumpang yancirang samalanga loka pitu rawa anabanna bandara sumber: kabupaten sidenreng rappang dalam angka, penggunaan lahberdasarkakawasan lindung dibagi atasdan kawasan lindung geologsidenreng rappang berdasarkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kawasan peruntukan permukiman: dan kawasan peruntukan lainnya. secara lengkap struktur penggunaan lahan kabupaten sidenreng rappang dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel penggunaan lahan kabupaten sidenreng rappang tahun luas ha) luas kabupaten yo) pemamumaa ncnat\| olgae pers ras kemmamtraa tees\| pem esa sumber sidenreng rappang dalam angka, wilayah rawan bencana kabupaten sidenreng rappang terdapat (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu: banjir kabupaten sidenreng rappang terdapatberada disekitar danau sidenreng, kecamatan datang pulu dan kecamatan dua pitu. longsor dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan rawan longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi diantaranya desa beta rise kecamatan pitu rawa dan beberapa desa yang ada kecamatan pitu rise yaitu desa lepangeng, desa tana toro dan desa belawan. angin puting beliung sedangkan untuk kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu kecamatan kuno, kecamatan datang sidenreng, kecamatan maritangngae, kecamatan tellu limpo serta kecamatan panca lautan. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 berdasarkan data dari badan penanggulangan bencana daerah bpbd) kabupaten sidenreng rappang dalam (tiga) tahun terakhir jumlah kejadian bencana alam yaitu angin puting beliung kencang sebanyak kali kejadian, banjir sebanyak kejadian dan longsor sebanyak kejadian yang tersebar beberapa desa kelurahan dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang dengan total kerugian sebesar rp. dengan jumlah korban jiwa sebanyak orang, luka berat orang dan luka ringan orang seperti yang dijelaskan pada tabel bawah ini tabel kejadian bencana alam kabupaten sidenreng rappang tahun tahun kejadian lokasi jumlah nilai kerugian bencana kejadian kejadian rp) angin kencang tersebar kali puting desa kelurahan beliung angin kencang tersebar kali korban jiwa puting desa kelurahan luka berat beliung luka ringan tersebar kali korban jiwa desa kelurahan terjadi desa kali kelurahan angin kencang tersebar kali puting desa kelurahan beliung desa kelurahan total oo sumber: rtrw kabupaten sidenreng rappang, untuk bencana yang timbul akibat kelalaian manusia yaitu kebakaran dalam kurung waktu (tiga) tahun terakhir mulai tahun jumlah kejadian sebanyak kali yang tersebar wilayah kabupaten sidenreng rappang dengan total kerugian sebesar rp. serta korban jiwa sebanyak orang dan luka berat orang seperti yang dijelaskan pada tabel bawah ini: tabel kejadian bencana akibat kelalaian manusia kabupaten sidenreng rappang tahun kejadian aan: jumlah nilai kerugian kebakaran tersebar kali desa kelurahan kebakaran terjadi kali desa kelurahan kebakaran tersebar kali korban jiwa desa kelurahan luka berat \|. total kali sumber rtrw kabupaten sidenreng rappang, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun kondisi demografi jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk kabupaten sidenreng rappang. jumlah penduduk kabupaten sidenreng rappang pada tahun dan lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini tabel jumlah penduduk menurut kecamatan jiwa) tahun dan kecamatan panca lautan tellu limpo datang pulu kulon datang sidenreng pitu rawa sumber: sidenreng rappang dalam angka bps kabupaten sidenreng rappang pada tabel atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk kabupaten sidenreng rappang, namun masih terdapat (empat) kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk, yaitu kecamatan panca lautan, kecamatan panca rijang, kecamatan datang sidenreng dan kecamatan pitu rawa. penurunan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh (tiga) faktor, yakni kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk (migrasi). adapun data sementara jumlah penduduk pada tahun meningkat menjadi jiwa yo). banyaknya penduduk menurut jenis kelamin pada tahun selengkapnya pada tabel berikut ini tabel banyaknya penduduk menurut jenis kelamin tahun dan 3wa 3wa sumber: sidenreng rappang dalam angka diolah selain jumlah penduduk, data lain yang terkait dengan aspek demografi adalah kepadatan penduduk tiap kilometer perginya, kepadatan penduduk kabupaten sidenreng rappang pada tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sekitar jiwa km?. kepadatan penduduk tertinggi berada kecamatan panca rijang yaitu sekitar jiwa km?. sedangkan kepadatan terendah berada kecamatan pitu rise yaitu sekitar jiwa km? seperti yang disajikan pada tabel berikut ini: tabel kepadatan penduduk per km? tahun dan man wamastaaa sumber: sidenreng rappang dalam angka, faktor lain yang perlu dijelaskan pada aspek demografi adalah sex ratio atau perbandingan berdasarkan jenis kelamin. data tahun dan menunjukkan bahwa sex ratio pada kecamatan memperlihatkan angka sampai atau angka dibawah pengecualian terjadi pada kecamatan pitu rise yang menunjukkan angka atas kecamatan pitu rise sex ratio menunjukkan angka sebaliknya bahwa setiap orang penduduk perempuan terdapat sampai orang penduduk laki laki, hal ini sesuai dengan data pada tabel sebelumnya yaitu penduduk berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan bahwa hanya kecamatan pitu rise satu satunya kecamatan kabupaten sidenreng rappang penduduk laki laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini tabel sex ratio pendudukomar kuno sasa datang sidenreng pitu rawa sumber data sidenreng rappang dalam angka, data lain yang perlu diketahui dari sisi demografi adalah data jumlah rumah tangga dan rata rata anggota rumah tangga indonesia menurut kecamatan tahun dan tabel jumlah rumah tangga menurut kecamatan tahun dan pecat kuno datang sidenreng pitu rawa sumber sidenreng rappang dalam angka, tabel anggota rumah tangga menurut kecamatan tahun dan kulon \|. datang sidenreng pitu rawa sumber sidenreng rappang dalam angka, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun aspek kesejahteraan masyarakatlaju inflasi, pdrb per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. kinerja indikator indikator tersebut sampai dengan tahun adalah sebagai berikut produk domestik regional bruto pdrb)idefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun wilayah tersebut. perubahan tahun dasar dari tahun disebabkan karena adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam sna system national accounts) pdrb kabupaten sidenreng rappang atas dasar harga konstan seri pada tahun mencapai juta rupiah dengan laju pertumbuhan pdrb mencapai persen lebih tinggi dibandingkan pada tahun sekitar persen.. sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi pdrb yang lain pda tahun mencatat pertumbuhan yang positif tabel dan tabel pdrb kabupaten sidenreng rappang atas dasar harga berlaku seri pada tahun mencapai juta rupiah. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peranan yang sangat besar dibandingkan sektor lain yang mencapai juta rupiah yo). selanjutnya disusul oleh sektor industri pengolahan terbesar kedua dengan nilai tambah mencapai juta rupiah tabelnikon eko pertanian, keju tanah dan perikanandoni tnial much kal msi inti mencatat modis kost rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun \|. jan can perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan pergudangan penyediaan akomodasi dan makan minum komunikasi dan asuransi real estatedrb sumber pdrb kabupaten sidenreng rappangrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun setor asam makan minum informasi dan komunikasijasalainnya pdrb sumber pdrb kabupaten sidenreng rappang tabel laju pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappang menurut sektor tahun sektor perikanan penggalian industri pengolahan iz0a pengadaan listrik dan gee pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang armata sae a02 perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor transportasi dan pergudangan makan minum asuransi rel esai 69a administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib kegiatan sosial oom sumber pdrb kabupaten sidenreng rappang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun perbandingan nilai pdrb pada enam wilayah kabupaten sulawesi selatan pada tahun menunjukkan angka pdrb atas dasar harga berlaku kabupaten sidenreng rappang menempati urutan ketiga dengan pdrb sebesar milyar rupiah yang mempunyai. demikian halnya untuk angka pdrb atas dasar harga konstan sebesar milyar rupiah, kabupaten sidenreng rappang juga berada diperingkat ketiga dengan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel perbandingan pdrb pada enam wilayah kabupaten dan sulawesi selatan tahun milyar rupiah) saman seo tae moakown kabupaten kota harga berlaku terhadap harga konstan terhadap sul sel sul sel soppeng gi7604 san bea bela selatan sumber: sulawesi selatan dalam angka diolahyang mempengaruhi daya beli masyarakat. semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah bawah. pada tahun dari (sepuluh) kota ihk wilayah pulau sulawesi inflasi tertinggi terjadi kota manado dengan laju inflasi sebesar persen, sedangkan inflasi terendah terjadi kota gorontalo yaitu sebesar persen. kota makassar pada tahun berada pada urutan kelima terendahsetelah kota watampone. khusus untuk informasi inflasi kabupaten sidenreng rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu kota parepare berada pada urutan ketiga setelah bulukumba sebesar persen. sementara laju inflasi provinsi sulawesi selatan sebesar persen. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel perbandingan indeks dan inflasi tahun antar kota provinsi sulawesi selatan maunya antara onta musa bulukumba mamuju kendari l16. (bau ti8.ci provinsi sulawesi selatan sumber: profil pembangunan sulawesi selatan tahun pdrb perkapita salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah wilayah adalah dengan pdrb perkapita. nilai pdrb perkapita kabupaten sidenreng rappang dari tahun tahun mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya tingkat produktivitas dari berbagai leading sektor yang menopang tingkat pertumbuhan ekonomi dengan berbagai fasilitas produksi berbagai bidang terutama pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki kontribusi terbesar terhadap pdrb kabupaten sidenreng rappang sebesar juta rupiah mengingat sektor ini cukup strategis terutama terkait dengan ketahanan pangan daerah. pdrb per kapita menurut harga berlaku hb) selama (empat) tahun meningkat rata rata persen per tahun, sedangkan menurut harga konstan hk) meningkat rata rata persen. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pdrb perkapita harga berlakusedangkan pdrb harga konstanpdrb per kapita selama (empat) tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut ini:nilai juta rp) tahun adb mdtk rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sumber: pdrb kabupaten sidenreng rappang diolah angka sementara selanjutnya perbandingan pdrb perkapita pada enam wilayah kabupaten dan sulawesi selatan tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini. perbandingan pdrb per kapita pada enam wilayah kabupaten sulawesi selatan pada tahun menunjukkan bahwa pendapatan perkapita kabupaten sidenreng rappang masih berada bawah kabupaten wajo, kota pare pare dan kabupaten pinrang yaitu sebesar juta rupiah. hal tersebut sangat gambar perbandingan pdrb per kapita pada enam wilayah kabupaten dipengaruhi oleh besarnya jumlah dan sulawesi selatan tahun (juta rupiah) penduduk suatu daerah. sementara itu perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya juga dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, yang dalam perhitungannya menggunakan tingkat pengeluaran sebagai proxy (pendekatan). hasil susunan menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita penduduk kabupaten sidenreng rappang pada tahun mencapai rupiah per bulan yang terdiri dari pengeluaran makanan sebesar rupiah dan pengeluaran non makanan sebesar rupiah. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan dimana pengeluaran per kapita tahun sebesar rupiah. hal ini dimungkinkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak pada kenaikan harga harga barang pasar. tingkat. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. luasnya wilayah dengan budaya yang dimiliki menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan kabupaten sidenreng rappang menjadi sangat beragam dengan sifat sifat lokal yang dimiliki, dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki laki. kondisi dan permasalahan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri. dalamnya terkait dengan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, aspek psikologi dan aspek politik. pergerakan kemiskinan yang menurun dari tahun tahun perlu diapresiasi sebagai keberhasilan pemerintah dalam angka mengentaskan kemiskinan. tingkat kemiskinan miskin kabupaten sidenreng rappang tahun berada pada titik persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebesar penduduk miskin atau sekitar persen, dimana pada tahun kabupaten sidenreng rappang berada pada gambar angka kemiskinan kabupaten sidenreng rappang tingkat kedua terendah provinsi sulawesi tahun selatan setelah kota makassar sekitar persen dengan jumlah penduduk miskin orang. sumber: tnp2k, bps kabupaten sidenreng rappang,makin tinggi nilai ipm suatu daerah menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. hampir pasti, perhitungan ipm dengan metode baru akan membuat ipm daerah menurun. dedikasinya dari ipm nasional yang keseluruhannya menurun. namun, perlu dicatat bahwa penurunan setiap daerah bisa saja berbeda. ada daerah yang ipm nya turun relatif kecil, ada pula yang turun relatif besar. dalam perhitungan ipm kabupaten sidenreng rappang tahun ini, digunakan metode baru yang merupakan penyempurna dari metode sebelumnya dengan alasan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan ipm. adapun (empat) indikator (dari dimensi) pembentuk angka ipm kabupaten sidenreng rappang, diantaranya: dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator angka harapan hidup sebesar tahun, dimensi pendidikan diukur dengan indikator harapan lama sekolah tahun) dan rata rata rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun lama sekolah tahun) dan dimensi hidup layak yang diukur dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan sebesar ribu rupiah. perkembangan ipm terus menunjukan peningkatan dari tahun tahun. hal yang paling menggembirakan tahun kabupaten sidenreng rappang masuk dalam peringkat (sepuluh) besar pada kabupaten kota provinsi sulawesi selatan dan berada pada peringkat (tujuh) dengan capaian poin dengan kategori sedang ipm dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun kabupaten sidenreng rappang e kabupaten sidenreng rappang dengan capaian poin. jika disandingkan provinsi sulawesi selatan ssi nasional dengan ipm provinsi sulawesi selatan dan nasional tahun pemerintah kabupaten sidenreng rappang juga berada pada kisaran poin. berikut ini digambarkan tandingan perkembangan indeks pembangunan manusia kabupaten sidenreng rappang, provinsi sulawesi selatan dan nasional dalam kurun waktu lima tahun dari tahun seperti pada grafik gambar grafik perbandingan ipm nasional, samping. sumber: indikator makro sosial prov. sul sel dan kab. sidrap ekonomi bps provinsi sulawesi selatan triwulan fokus kesejahteraan sosial analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa indikator, terdiri darisosial bidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka harapan lama sekolah, angka rata rata lama sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. angkhitung pada usia (tujuh) tahun atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. pada tahun dalam penentuan indikator ipm digunakanlah metode baru rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sebagai penyempurna metode sebelumnya dengan metode baru ini, anak melek huruf sebelumnya diubah menjadi angka harapan lama sekolah karena sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. dengan perubahan metode ini didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. adapun capaian angka harapan lama sekolah hls) pada tahun yaitu tahun. angka rata rata lama sekolah rls) lamanya pendapatan individu tersebut. rata rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dimensi pendidikan pendukung pembangunan manusia ipm) dan dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. pada metode sebelumnya rata rata lama sekolah diambil usia tahun atas namun dengan adanya metode terbaru sebagai penyempurna metode sebelumnya usia yang menjadi tolak ukur yaitu tahun atas dengan asumsi bahwa pada umur tahun proses pendidikan sudah berakhir. penghitungan rata rata lama sekolah pada usia tahun atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh undp. pada tahun dengan penggunaan metode baru ini diperoleh capaian angka rata rata lama sekolah sebesar tahun. angka partisipasi kasar apk) angka partisipasi kasar apk) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (sd mi, smp4 m ts, sma4# ma dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. hasil perhitungan apk ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentunilai apk bisa lebih besar dari karena terdapat murid yang berusia luar usia resmi sekolah, terletak daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap indikator pendidikan dalam rangka menghitung tingkat partisipasi pendidikan maka, tingkat capaian angka partisipasi kasar apk) tertinggi pada tahun terhadap semua jenjang pendidikan terdapat tingkat sd mi yaitu persen dengan capaian apk laki laki sebesar persen dan perempuan sebesar persen. perkembangan apk per jenjang pendidikan (lima) tahun terakhir sebagaimana pada tabel berikut: tabel perkembangan angka partisipasi kasar apk) yo) kabupaten sidenreng rappang tahun alat pai pama pendidikan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun kian gta ama pendidikan ja) sem wae saas sm22 sumber profil dinas pendidikan kabupaten sidenreng rappang tahun angka partisipasi murni apm) angka partisipasi murni apm) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. indikator apm ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. semakin tinggi apm berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. nilai ideal apm karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang setiap tingkat, daerah kota, atau daerah perbatasan. capaian angka partisipasi murni apm) secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga pada tahun masih bawah capaian yang sama diperoleh pada angka partisipasi kasar apk), pada tahun apm tertinggi juga berada pada jenjang pendidikan sd mi yaitu persen dengan laki laki sebesar persen dan perempuan sebesar persen. hal ini menunjukkan perlunya dukungan yang mampu mendorong keberlanjutan pendidikan dari semua jenjang pendidikan. tabel perkembangan angka partisipasi murni apm) kabupaten sidenreng rappang tahun jenjang pendidikan suami smp # m sma4# ma sumber profil dinas pendidikan kabupaten sidenreng rappang tahun kesehatan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial bidang kesehatan dilakukan terhadap indikator rata rata usia harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, prosentase balita gizi buruk, persalinan oleh tenaga kesehatan, cakupan penggunaan air bersih dan cakupan penggunaan jamban keluarga. angka harapan hidup ahh) rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun angka harapan hidup saat lahir ahh dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. angka harapan hidup saat lahir dihitung dari hasil proyeksi sp2010. adapun capaian angka harapan hidup pada tahun yaitu tahun. angka kematian bayi akb) angka kematian bayi akb) adalah banyaknya kematian bayi berumur bawah satu tahun per kelahiran hidup dalam satu tahun. imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi pd3i1). untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu. tabel angka kematian bayi kabupaten sidenreng rappang tahun maritengngae datang pulu pancalautang \|o2 lo2 poo tellu limpo \|.6o \|o0 dua pitu \|o00 loh pitu rise pitu rawa log datang sidenreng panca rijang sumber: dinas kesehatan kabupaten sidenreng rappang, angka kelangsungan hidup bayi dari data menunjukkan bahwa jumlah kematian bayi usia bawah (satu) tahun kabupaten sidenreng rappang mengalami penurunan dari tahun sampai tahun pada tahun terdapat kematian bayi dari kelahiran hidup, pada tahun menjadi kematian bayi dari kelahiran hidup. hal ini mengindikasikan bahwa ibu hamil kabupaten sidenreng rappang sudah memiliki kesadaran untuk memeriksakan kehamilannya sedini mungkin agar meminimalisir terjadinya kematian bayi. tabel angka kelangsungan hidup bayi kabupaten sidenreng rappang tahun kematian bayi jiwa) kelahiran hidup bayi jiwa) sumber: dinas kesehatan kabupaten sidenreng rappang, persentase balita gizi buruk presentase balita gizi buruk tahun adalah persen dari keseluruh jumlah balita, dan pada tahun mengalami penurunan menjadi ,079o dari keseluruhan jumlah balita. tabel persentase balita gizi buruk kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah balita gizi buruk jiwa jumlah bata jiwa sail\| bea sumber: dinas kesehatan kabupaten sidenreng rappang, tahun rasio penduduk yang bekerja selama tiga tahun terakhir tingkat pengangguran terus meningkat dari persen pada tahun meningkat menjadi persen pada tahun dan puncaknya mencapai persen tahun jumlah angkatan kerja kabupaten sidenreng rappang pada tahun sebanyak orang atau sekitar persen dari jumlah penduduk usia tahun atas. dari jumlah tersebut, sebanyak orang (sekitar persen) berstatus bekerja. sementara sisanya masih terdapat orang (sekitar persen) berstatus tidak bekerja (pengangguran). perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. rasio penduduk yang bekerja pada tahun sebesar persen dan pada tahun naik sebesar persen. berikut ini perkembangan rasio penduduk yang bekerja lima tahun terakhir seperti tabel berikut ini: tabel rasio penduduk yang bekerja kabupaten sidenreng rappang tahun bidang urusan penduduk yang jiwa bekerja rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun bidang urusan angkatan kerja rasio penduduk yang bekerja sumber: dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sidenreng rappang:golongan umur \|o. \|oi0 men sumber kabupaten sidenreng rappang dalam angka, fokus seni budaya dan olah raga jumlah grup kesenian dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya dan jumlah klub olahraga pembangunan pemuda, olahraga, seni budaya dan pariwisata adalah bidang pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten sidenreng rappang sama seperti bidang bidang lainnya. tabel perkembangan seni budaya dan olahraga kabupaten sidenreng rappang tahun png tebet jumlah sarana gedung kesenian rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun pemuda dan olahraga pembinaan pemuda atau generasi muda dilakukan dengan berbagai pola pembinaan dengan pengelompokan bentuk kedalam instrument pembinaan kepemudaan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah. instrumen kepemudaan ini dibedakan atas pengelompokan menurut organisasi, bentuk kegiatan dan jenis usaha produktif yang terdiri atas organisasi kemasyarakatan pemuda okp), pemuda pelopor pp), bakti pemuda antar propinsi pap), sarjana penggerak pembangunan pedesaan sp3), purna paskibraka dan kelompok usaha pemuda produktif kupu) seperti pada tabel berikut ini tabel instrumen kepemudaan tahun kemasyarakatan pelopor antar propinsi penggerak paskibraka pemuda pemuda okp) (pp) (pap) pembangunan produktif pedesaan sp3) (kupu) sumber: disporbudpar kabupaten sidenreng rappang, organisasi kepemudaan yang ada dan terdaftar sebanyak okp yang telah berkontribusi melaksanakan berbagai kegiatan kepemudaan, pemuda pelopor tahun sebanyak orang dengan latar belakang pengusaha, anggota dprd, pns dan wiraswasta dengan berbagai bidang keahlian. bakti pemuda antar propinsi sebanyak orang yang telah melakukan kegiatan kepemudaan diberbagai propinsi, sarjana penggerak pembangunan pedesaan sebanyak orang yang menjadi pioner program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kewirausahaan, purna paskibraka yang menjadi wadah berkumpul dan pembinaan para alumni pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka) kecamatan, kabupaten, propinsi dan nasional. dan kelompok usaha pemuda produktif sebanyak kelompok dari berbagai jenis usaha yang mendapat bantuan dana usaha dari apbn. selain pemuda, pembinaan olahraga juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. pembinaan seluruh cabang olahraga untuk berbagai tingkatan dan kalangan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui skpd terkait bersama komite olah raga nasional koni). memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat menuju masyarakat yang sehat jasmani dan rohani juga menjadi tujuan yang juga diinginkan oleh pemerintah daerah. selain itu dengan pembinaan olah raga yang baik akan melahirkan atlet atlet olahraga berprestasi yang akan mengharumkan nama daerah diberbagai tingkatan. dimasa sekarang ini beberapa cabang olah rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 raga juga sudah menjadi lapangan pekerjaan yang menjanjikan penghasilan yang lumayan besar, tetapi hal ini harus diimbangi dengan prestasi yang luar biasa. seni budaya untuk bidang seni dan budaya daerah ini memiliki potensi organisasi kesenian yang terdiri atas tim kesenian kabupaten, beberapa sanggar seni dan group kesenian yang sering mengangkat dan mengharumkan nama daerah ditingkat propinsi dan nasional, misalnya pertunjukan seni budaya bugis sidenreng seperti simponi kecapi, tari padduppa, tari pattennung, lagu hongkong sidenreng dan lagu mappadendang. tabel organisasi kesenian dan sarana pementasan seni dan budaya tahun kabupaten budaya pementasan sumber: disporbudpar kabupaten sidenreng rappang, dari tabel diatas terlihat untuk pementasan seni dan budaya pemerintah kabupaten telah memiliki tim kesenian yang dipersiapkan sebaik mungkin untuk melaksanakan pertunjukan pertunjukan seni dan budaya didalam berbagai kegiatan. selain tim kesenian kabupaten juga terdapat sanggar seni dan group kesenian yang tersebar beberapa kecamatan. organisasi kesenian atas berkontribusi dalam melestarikan seni dan budaya tradisional bugis. organisasi kesenian ini sering ditampilkan pada acara acara penting tingkat kabupaten dan propinsi. untuk aksi pementasan seni dan budaya telah tersedia sarana tempat pementasan baik terbuka maupun tertutup yang tersebar dibeberapa kecamatan yang berjumlah (sebelas) buah. untuk menjaga eksistensi organisasi kesenian dan sarana pementasan seni dan budaya masih perlu upaya yang lebih serius dari pemerintahan daerah melalui skpd terkait untuk melestarikan, membimbing dan memelihara seni budaya tradisional dan sarana pementasan yang ada. pemuda adalah pewaris dan pelanjut pelestari seni budaya tradisional. dengan mengenalkan hal ini kepada mereka berarti merupakan upaya pemerintah daerah untuk membina generasi muda dengan mengarahkan mereka untuk menyalurkan energinya dengan melakukan hal hal positif sehingga terhindar dari perbuatan perbuatan yang mengarah kriminalitas. untuk bidang seni budaya, kabupaten sidenreng rappang memiliki situs situs cagar budaya, baik yang berupa peninggalan sejarah masuknya agama islam berupa masjid dan makam, maupun situs situs kuno peradaban sebelum agama islam masuk didaerah kita ini, seperti makam makam berikut ini akan disajikan daftar situs cagar budaya yang keberadaan masih dapat kita saksikan sampai hari inisumber disporbudpar kabupaten sidenreng rappang, dari tabel atas untuk situs masjid kuno sebanyak buah yaitu masjid kuno jerry'e allakuang dan langgar tangga tanatoro. masjid terrae ini merupakan satu diantara tiga masjid tertua yang terdapat sulawesi selatan. selanjutnya makam makam kuno sebanyak buah yang terdiri atas makam makam kuno penyiar islam dan makam makam kuno raja raja. selain itu juga terdapat rumah adat dan rumah raja raja (sarana) yang tersebar dibeberapa kecamatan, sumur kuno termasuk sumur tua atau bungee citta yang berlokasi desa allakuang kecamatan maritengngae, tidak jauh dari masjid kuno jerry'e. situs situs yang disebutkan diatas juga selama ini menjadi destinasi wisata budaya yang banyak diminati oleh wisatawan lokal sebagai peziarah. untuk menjaga dari kerusakan yang sudah banyak terjadi diperlukan upaya lebih maksimal dari pemerintah daerah melalui skpd terkait, pemerintah propinsi dan pemerintah pusat untuk memelihara dan menjaga situs cagar budaya atas, karena selama ini upaya pelestarian dari pemerintah masih minim. tabel benda, situs budaya dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sumber disporbudpar kabupaten sidenreng rappang, pariwisata selain seni budaya dan situs cagar budaya, kabupaten sidenreng rappang memiliki potensi obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun buatan yang apabila dikelompokkan menjadi jenis dapat dibagi atas obyek wisata alam, sejarah, budaya, agro dan obyek wisata sport yang kami tampilkan pada tabel berikut ini tabel jenis obyek wisata tahun wisata alam wisata sejarah wisata budaya wisata agro wisata sport sumber disporbudpar kabupaten sidenreng rappang, pada tabel atas terlihat bahwa obyek wisata sejarah cukup banyak yaitu buah yang sebagian besar merupakan situs cagar budaya yang menjadi potensi utama wisata sejarah yaitu rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sebanyak buah, selebihnya merupakan monument monumen perjuangan kemerdekaan. untuk obyek wisata alam yang menonjol dan banyak dikunjungi adalah taman wisata hutan madeira yang berlokasi kecamatan kuno dan taman wisata air puncak bila rise yang dilengkapi fasilitas water boom yang kerap dikunjungi wisatawan lokal khususnya dalam wilayah ajattappareng atau kabupaten kabupaten tetangga. selain itu obyek wisata agro juga mendapat tempat dihati wisatawan misalnya sanggar kerajinan tenun sutra desa cakrawala. karena lokasinya yang strategis yaitu dijalan poros kearah tana toraja, lokasi wisata agro ini kerap disinggahi oleh turis mancanegara yang akan tana toraja. disana mereka akan menyaksikan proses pembuatan kain tenun sutera dengan peralatan tenun tradisional sekaligus dapat membelinya langsung sebagai oleh oleh. untuk wisata sport, terdapat obyek wisata terbaru dan disukai oleh kalangan remaja dan pencinta otomotif khususnya motor sport yaitu obyek wisata sport sirkuit rms land yang berlokasi kota rappang. obyek wisata ini sering dan dipercaya melaksanakan berbagai even balap motor sampai setingkat nasional karena sarana kelengkapan yang dimiliki memenuhi standar ikatan motor indonesia sebagai pendamping penyelenggara kegiatan racing motor sport. dari beberapa obyek wisata yang ada, wisatawan mancanegara umumnya mengunjungi obyek wisata sejarah, agro dan budaya, sedangkan wisatawan lokal dan nusantara rata rata menyukai semua obyek wisata yang dimiliki daerah ini. akan tetapi disadari bahwa upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjaga, memelihara dan melengkapi khususnya terhadap obyek wisata milik pemerintah daerah masih kurang. pada umumnya obyek obyek wisata tersebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah, seperti obyek wisata data'e, masjid kuno jerry'e, sumur tua citta, obyek wisata air panas massive dan lain lain. sedangkan untuk obyek wisata milik masyarakat atau swasta perlu upaya konsisten melalui pembinaan sebab semua obyek wisata diatas berpotensi berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. aspek pelayanan umum fokus layanan urusan wajib pendidikan pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian utama khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berperan aktif dan memberikan konstribusi dalam pembangunan. perkembangan rasio siswa per sekolah dengan indikator siswa perempuan terhadap laki laki tahun untuk tingkat sd persen, smp m persen dan sma # ma sebesar persen. sedangkan rasio siswa per sekolah pada tingkat sd sebesar persen, tingkat smp m sebesar persen dan pada tingkat sma ma sebesar persen. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun perkembangan rasio siswa per kelas untuk tingkat sd untuk tahun sebesar persen, pada tingkat smp m sebesar persen sedangkan rasio siswa per sekolah tingkat sma ma sebesar persen. perkembangan rasio siswa per guru menunjukkan tingkat kecukupan guru pada setiap jenjang pendidikan. perkembangan rasio siswa per guru untuk tingkat sd mi untuk tahun sebesar persen, tingkat smp m sebesar persen dan pada rasio siswa per sekolah tingkat sma smk ma sebesar persen. perkembangan angka putus sekolah sd tahun sebanyak persen, pada tingkat smp m angka putus sekolah sebesar mencapai persen. demikian pula pada tingkat sma smk ma angka putus sekolah sebesar persen. dilihat dari perkembangan pada angka putus sekolah aps) pada setiap jenjang pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar penduduk usia sekolah untuk terus melanjutkan pendidikan. dilihat dari trend peningkatan terkait dengan angka kelulusan untuk sd pada tahun sebesar persen. pada tingkat smp m angka kelulusan sebesar persen meningkat disbanding tahun sebesar persen. sedangkan pada tingkat sma smk ma angka kelulusan pada tahun juga mengalami peningkatan sebesar persen dibanding tahun sebesar persen. berikut gambaran kinerja urusan pendidikan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam kurun waktu tahun seperti tabel bawah ini: tabel kinerja urusan pendidikan pemerintah kabupaten sidenreng rappang tahun aspek fokus bidang urusan indikator kinerja capaian kinerja pembangunan daerah pendidikan rasio siswa sekolah \|. rasio siswa sekolah sd . rasio siswa sekolah smp m .\| rasio siswa sekolah sma smk ma rasio siswa kelas \| . rasio siswa kelas rasio siswa kelas smp rasio siswa kelas sma smk ma rasio siswa guru rasio siswa guru \|. rasio siswa guru smp m \|. rasio siswa guru sma smk ma angka putus sekolah angka putus sekolah sd mi? angka putus sekolah smp m ts? \|. angka putus sekolah sma smk ma? angka partisipasi sekolah aps) . aps sd mi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun mpgimp m mps sma ma a9ts adil a1, angka kelulusan angka kelulusan al) sd mi? o 99l\| angka kelulusan al) smp m ts? ' \| j( angka kelulusan al) sma smk ma2 \| sumber profil pendidikan kabupaten sidenreng rappang, kesehatanh. aki berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dangka kematian ibu melahirkan kabupaten sidenreng rappang pada tahun sebesar per kh, sedangkan tahun naik menjadi sebesar per kh, tahun naik menjadi sebesar per dan tahun turun menjadi sebesar per kh, tahun turun menjadi sebesar per dan pada tahun naik menjadi sebesar per sumber dinas kesehatan kabupaten sidenreng rappang tahun angka kematian balita kaba)kaba menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. kaba kabupaten sidenreng rappang pada tahun sebesar per angka balapan a00 kh, sedangkan tahun naik menjadi tahun sebesar per kh, tahun naik menjadi sebesar per dan tahun sebesar per kh, tahun turun menjadi sebesar per dan pada tahun naik menjadi sebesar gambar angka kematian balita per sumber dinas kesehatan tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahungambaran perkembangan angka angka kematian bayi akb) per kematian bayi kabupaten sidenreng kabupaten sidenreng rappang rappang pada tahun mengalami penurunan dari tahun tahun. pada tahun sebesar per hingga pada tahun menurun secara signifikan sebesar persen sumber dinas gambar angka kematian bayi kesehatan tahun kasus gizi balita berikut ini digambarkan kasus gizi berdasarkan tinggi badan per berat badan yang terjadi kabupaten kasus gizi buruk dan gizi kurang kabupaten sidenreng rappang tahun sidenreng rappang dalam kurun waktu (lima) tahun sejak tahun dimana kasus gizi kurang pada tahun sebesar kasus dan pada tahun meningkat menjadi kasus. sedangkan kasus gizi buruk mengalami gambar kasus gizi balita penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebanyak kasus dan pada tahun mengalami penurunan mencapai kasus. sumber dinas kesehatan kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah posyandu pada tahun sebanyak unit, tidak terjadi penambahan dan ketersediaan posyandu setiap desa kelurahan minimal unit. rasio puskesmas, poskesdes dan pustu per penduduk pada tahun sebesar dan pada tahun naik sebesar dan sedikit melambat sekitar tahun jumlah rumah sakit kabupaten sidenreng rappang dari tahun sebanyak rumah sakit. dimana rasio rumah sakit per satuan sebesar pada tahun dan menurun pada tahun sementara rasio dokter per penduduk dari tahun sebanyak dan pada tahun sebesar perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani selama periode sampai mengalami fluktuasi pada tahun mencapai persen dan tahun sebesar persen. adapun cakupan komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu bayi. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017hanya mencapai persen hingga pada tahun mencapai persen. perkembangan cakupan desa kelurahan universal child immunization uci) dari tahun sebesar persen dan tahun sebesar persen. cakupan desa kelurahan universal child immunization uci) adalah desa kelurahan. dimana persen dari jumlah bayi yang ada desa kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi data lengkap dalam waktu satu tahun. perkembangan cakupan gizi buruk mendapat perawatan kabupaten sidenreng rappang tahun sudah mencapai persen. hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya. berikut disajikan data kinerja kesehatan kabupaten sidenreng rappang tahun tabel kinerja kesehatan tahun kab sidenreng rappang aspek fokus bidang capaian kinerja urusan indikator kinerja pengembangan daerah kesehatan ) \| rasio posyandu per satuan balita rasio puskesmas, pustu, dan poskesdes per penduduk rasio rumah sakit per satuan penduduk rasio dokter per penduduk cakupan komplikasi ,62y6 ,01y6 kebidanan yang . universal child immunization uci) cakupan gizi buruk 100y6op0 e e e rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun aspek fokus bidang capaian kinerja urusan indikator kinerja pengembangan daerah dia cakupankunjungan bayi 973ap saat sego seats se0o0 sumber dinas kesehatan kabupaten sidenreng rappang, pekerjaan umum kondisi sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi masih memerlukan pembenahan pembenahan. pada target rpm aksesibilitas semua desa telah terjangkau kendaraan roda empat telah tercapai namun kondisi jalan masih banyak yang rusak. sementara infrastruktur jembatan juga masih memerlukan perhatian, karena beberapa pembangunan yang masih terbengkalai sehingga tidak mampu berfungsi sebagai penghubung antar desa, wilayah atau lokasi lokasi tertentu. untuk infrastruktur irigasi sendiri kinerja irigasi khususnya desa masih sangat rendah yaitu yo, dimana spm nasional pada tahun diharapkan kinerja irigasi dapat mencapai berikut ini diuraikan hasil kinerja urusan pekerjaan umum kabupaten sidenreng rappang selama periode tabel proporsi panjang jaringan jalan kabupaten sidenreng rappang tahun bidang aa o o o o o o o o (ras fasa dana angs fan aga fan ara oma kondisi sedang kondisi rusak ringan kondisi tan aan paman para data jaan (aman pas dosa dag jalan secara keseluruhan kabupaten sumber: sidenreng rappang dalam angka, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahuemtitaaraaar wal aneka sampa dengantahin jalan: kondisi baik kondisi rusak hotmix beton alpen kerikil paving block tanah jumlah jembatan dalam kondisi unit unit tingkat kerusakan jaringan irigasi: saluran primer saluran sekunder bangunan bendung desa sumber: dinas bina marga, pada, dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sidenreng rappang, perumahan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan ini harus didukung strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan depan. infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase sampai dengan jalan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah yang ada sekitar permukiman, merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. berikut ini data kondisi infrastruktur permukiman selama tahun tabel hasil capaian kinerja urusan perumahan kabupaten sidenreng rappang sampai dengan tahun jenis infrastruktur gedung kantor kantor rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun hasil kinerja sampai dengan tahun sumber: dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sidenreng rappang, penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau penduduk sebelum tahuntingkat kesejahteraan masyarakat. tabel jumlah infrastruktur permukiman yang terlayani persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi prasarana air limbah jiwa air bersih dam jiwa air bersih non dam jiwa sumber: dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sidenreng rappang,edan tebasan rara jumlah armada pemadam kebakaran buah mobil tangki mobil pemadam tingkat waktu tanggap (response time rate) menit daerah layanan wilayah manajemen kebakaran wmk) jumlah personil pemadam kebakaran yang orang memenuhi standar kualifikasi sumber: dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sidenreng rappang: mengingat kabupaten sidenreng rappang masih ada kawasan kumuh, maka perlu diantisipasi dengan penyediaan rumah layak huni dan melakukan penataan lingkungan kawasan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tersebut. kabupaten sidenreng rappang jumlah luasan kawasan kumuh dari tahun sudah mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu signifikan. pembangunan perumahan beberapa lokasi perumahan yang ada kabupaten sidenreng rappang sampai dengan tahun terdapat (sepuluh) lokasi yang tersebar (tiga) kecamatan yaitu kecamatan maritengngae lokasi, kecamatan datang pulu lokasi dan lokasi kecamatan barat. hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan perumahan yang ada kabupaten sidenreng rappang sudah berkembang pesat. perumahan tersebut telah dilengkapi dengan beberapa fasilitas sosial, namun dalam hal sanitasi masih menggunakan sistem site, belum menggunakan ipar komunal. berdasarkan hasil survey yang tertuang master plan drainase kota pangkajene, menjelaskan bahwa kondisi drainase makro meliputi anak sungai sebelah utara kota dan sebelah selatan pangkajene yang bermuara langsung atau tidak langsung menuju danau sidenreng. air hujan yang mengalir menuju danau sidenreng kemudian mengalir menuju danau tempe menuju sungai cenrana dan akhirnya bermuara teluk bone. sementara untuk sistem drainase mikro dibangun sisi sisi jalan yang berada wilayah kota pangkajene, terdapat zona yaitu: zona batas timur s d jl. nu'mang jl. korban zona batas barat jl. nu'mang jl. korban batas timur jl. pasar jl. callakara zona batas barat jl. pasar jl. callakara: batas timur jl. achmad yani zona batas barat jl. achmad yani: batas timur pertemuan sungai dengan jl. hasanuddin zona batas barat jl. achmad yani: batas timur pertemuan sungai dengan jl. langsung zona batas jl. callakara: batas timur dengan jl. badak zona batas utara jl. pengairan: batas barat selatan sungai untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, maka perlu dilakukan upaya melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan: (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman: (c) peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman: (d) pengembangan pengelolaan aset (property management): (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah. untuk melakukan keterpaduan dan pengendalian perencanaan program, maka pada tahun telah dilakukan penyusunan dokumen rpm kabupaten sidenreng rappang tahun dokumen ini sangat penting untuk menjaga sinergitas dan keterpaduan antar program, serta untuk memantau sejauh mana perkembangan program program keciptakaryaan. selain itu sebagaimana program dari direktorat jenderal cipta karya adanya percepatan pembangunan sanitasi permukiman, maka kabupaten sidenreng rappang telah mengikuti program tersebut dan telah menyelesaikan buku putih sanitasi dan dokumen strategi sanitasi kot dan pada tahun dilakukan penyusunan dokumen memorandum program sanitasi. tabel dokumen perencanaan permukiman yang ada kabupaten sidenreng rappang tahun spip rekap rencana aksi daerah rad) amp buku putih sanitasi strategi sanitasi kota ssk) rencana pembangunan investasi jangka menengah rpm) tahun rencana induk sistem pengelolaan air minum islam) master plan drainase sumber dinas bina marga kab. sidenreng rappang, tabel panjang drainase yang terbangun kabupaten sidenreng rappang tahun uraian tahun drainase talud driver gorong gorong sumber: dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sidenreng rappang, perencanaan pembangunan pemenuhan standar dokumen perencanaan pembangunan menjadi perhatian pemerintah kabupaten sidenreng rappang, dengan mengikuti perkembangan dinamika yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang undangan yang mengatur perencanaan. proses dan produk perencanaan merupakan indikator kinerja yang harus dipenuhi antara lain: penyelenggaraan musrenbang rkd, penyusunan draft awal rkd, rkd final, monitoring, evaluasi dan pengendalian program kegiatan skpd, penyusunan kua pas pokok dan perubahan sampai pada penyusunan rencana kerja dan anggaran skpd, penyusunan dokumen yang mendukung perencanaan secara makro. penyusunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun dokumen perencanaan (lima) tahunan rpm, dil. proses dan produk perencanaan masih memerlukan penyempurnaan dalam mewujudkan proses dan produk perencanaan yang berkualitas, terarah, terukur sesuai kaidah kaidah peraturan dan perundang undangan perencanaan. untuk mewujudkan itu semua, pada tahun tahun mendatang diupayakan melakukan perbaikan melalui penyiapan program program yang bersinergi dengan dokumen perencanaan provinsi dan pemerintah pusat. perhubungan urusan perhubungan sangatlah penting dalam hal perpindahan manusia, barang dan informasi, antar daerah atau antar wilayah. ketersediaan fasilitas dan kelancaran arus perpindahan sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. selain itu keselamatan dalam berlalulintas juga sangat penting dalam pengaturan jalur jalur yang dilewati kendaraan. untuk kinerja urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut: tabel data perhubungan tahun kab sidenreng rappanglintas sumber dinas perhubungan dan infobox kabupaten sidenreng rappang, lingkungan hidup pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangun. untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. tiga pilar utama tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berintegrasi dan saling memperkuat satu dengan yang lain. untuk itu tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai pembangunan berkelanjutan yang selain dapat menjaga lingkungan hidup ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, juga dapat menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi. untuk urusan lingkungan hidup kinerja pemerintah kabupaten sidenreng rappang tahun adalah sebagai berikut: tabel hasil kinerja urusan lingkungan hidup uan karangan taman kota kota pangkajene jisantaazta (rsnpatare dokumen ukl upl dok. spl sld dok, lhs rtrw dok. rencana induk rth regulasi perda tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sarana prasarana persamaan: tong sampah unit tersebar kota pangkajene dan rappang kontainer terbuka tertutup unit kontainer sampah plastik itr) unit bak sampah unit sumber badan lingkungan hidup kabupaten sidenreng rappang, tabel jumlah armada kebersihan kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah sampah yang ditangani sumber: dinas cipta karya dan tata ruang kabupaten sidenreng rappang, kependudukan dan catatan sipil berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami fluktuasi mengalami peningkatan dari tahun sampai tahun dalam kurun waktu tahun mengalami peningkatan sebesar persen. dilihat dari perkembangan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan baik dari tingkat akurasi data melalui validasi data setiap tahunnya sehingga pelayanan kependudukan dan catatan sipil bisa lebih optimal. sehubungan dengan hal itu penyelenggaran layanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun untuk dikelola dengan baik. sejak tahun kabupaten sidenreng rappang telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan siak) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis informasi komunikasi secara online. jumlah penduduk yang memiliki ktp pada tahun mencapai persen dari jumlah penduduk wajib ktp prosentase ini mengalami penurunan tahun terakhir dari tahun hal ini lebih disebabkan pada tahun penerapan ktp secara nasional yang secara teknis lapangan masih terdapat kendala kendala yang dihadapi. adapun kepemilikan akte kelahiran mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun mencapai persen hal ini menandakan masih ada persen penduduk yang belum memiliki akte kelahiran diantaranya adalah bayi yang baru lahir maupun penduduk lainnya utamanya mereka yang berada pada wilayah terpencil. tabel kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah penduduk laki laki jumlah penduduk wajib ktp jumlah penduduk memiliki ktp kepemilikan ktp yo) jumlah balita jumlah bayi lahir jumlah penduduk memiliki akta kepemilikan akta kelahiran y6) sumber data dinas kependudukan dapil kabupaten sidenreng rappang tahun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang memiliki komitmen yang besar terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta perlindungan anak hal ini terbukti dengan penghargaan anugrah paramita ekapraya yang merupakan penghargaan tertinggi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan peran perempuan, demikian pula dengan anak yang merupakan generasi penerus. penanganan kdrt perlindungan bagi anak merupakan prioritas dalam pembangunan daerah utamanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak diantaranya penyediaan sarana bermain sebagai media tumbuh kembang anak serta pemenuhan kebutuhan kebutuhan anak yang terintegrasi dalam pelayanan pemerintah. terkait dengan perlindungan anak beberapa regulasi tentang telah diterbitkan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun diantaranya peraturan daerah nomor kabupaten sidenreng rappang tahun tentang perlindungan anak, peraturan daerah nomor tahun kabupaten sidenreng rappang tentang penanggulangan hiv dan aids, peraturan daerah nomor tahun kabupaten sidenreng rappang tentang penyelenggaraan kesehatan reproduksi, keputusan bupati nomor tahun tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak dan remaja p2tp2ar) dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang. berikut disajikan data angkatan kerja bawah umur kabupaten sidenreng rappang tahun tabel angkatan kerja bawah umur tahun kabupaten sidenreng rappang tahun angkatan kerja usia tahun sumber: dinas sosial dan nakertrans kabupaten sidenreng rappang, keluarga berencana dan keluarga sejahtera kualitas individu dalam masyarakat sangat ditunjang oleh pembinaan dalam keluarganya, karena keluarga merupakan penopang dasar perkembangan dalam individu. keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat maju. berikut disajikan rata rata jumlah anak per keluarga: tabel rata rata jumlah anak per keluarga kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah anak jumlah keluarga keluarga sumber: akbp kabupaten sidenreng rappang, cakupan peserta aktif dan rasio akseptor berikut ini digambarkan kinerja kinerja urusan keluarga berencana dalam kurun waktu 3tahun dari tahun adapun perkembangan cakupan peserta aktif tahun sebesar persen dari pasangan usia subur dan menurun pada tahun sebesar persen dari pasangan usia subur. peningkatan cakupan peserta aktif ini tidak terlepas dari upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk kabupaten sidenreng rappang. berikut tabel rasio akseptor kabupaten sidenreng rappang tahun tabel rasio akseptor kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah akseptor jumlah pasangan usia subur sumber: akbp kabupaten sidenreng rappang, tabel hasil kinerja urusan keluarga berencana kabupaten sidenreng rappang tahun tahun jumlah pus. jumlah peserta aktif o aktif sumber: akbp kabupaten sidenreng rappang, sosial ketersediaan sarana sosial bagi masyarakat merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib yang disediakan pemerintah daerah. sarana sosial kabupaten sidenreng rappang berjumlah lembaga kesejahteraan sosial berupa panti asuhan. tabel capaian kinerja sarana sosial lks aspek fokus bidang urusan capaian kinerja kinerja pembangunan daerah sarana sosial lembaga lks lks lks 4lks 4lks lks kesejahteraan sosial lks) sumber: dinas sosial nakertrans, permasalahan kesejahteraan sosial masih menjadi prioritas dalam pembangunan masih banyaknya para penyandang masalah kesejahteraan. penanggulangan masalah kesejahteraan dilakukan dengan berbagai cara diantaranya pemberian keterampilan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel penyandang masalah kesejahteraan sosial kabupaten sidenreng rappang tahun anak balita terlantar anak yang jiwa berhadapan dengan hukum . anak jalanan aan anak dengan orang kedisaliborang terlantar penyandang orang disabilitas tuna usia orang da1 gelandangan o0a2 pengemis orang (rembang orang ang bekas warga binaan orang lembaga pemasyarakatan bible) orang dengan orang hiv aids (dha) korban jiwa penyalahgunaan napa korban tindak orang kekerasan pekerja migran bermasalah sosial pubs) korban bencana orang alam korban bencana jiwa sosial perempuan rawan orang sosial ekonomi keluarga orang bermasalah sosial psikologis komunitas adat orang terpencil kat) pekerja sosial profesional pekerja sosial orang masyarakat psm) taruna siaga orang bencana tagawa) lembaga orang kesejahteraan sosial lks) men lembaga konsultasi orang kesejahteraan keluarga lk3) wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis kelurga masyarakat wps) tenaga orang kesejahteraan sosial kecamatan matamata sumber: dinas sosial nakertrans, tabel pks yang memperoleh bantuan sosial kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah pks yang diberi jiwa bantuan jumlah pks yang belum jiwa diberi bantuan jumlah pks yang ada rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun pks memperoleh bantuan sosial sumber: dinas sosial nakertrans,man aan non aon penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sumber: dinas sosial dan nakertrans kabupaten sidenreng rappang, dalam urusan sosial masalah penanggulangan bencana juga menjadi sangat penting, dimana kabupaten sidenreng rappang merupakan daerah yang rawan bencana. berbagai jenis bencana alam sering terjadi seperti banjir sekitar sungai salo bukan, sekitar danau sidenreng, dan dibeberapa lokasi yang tersebar kabupaten sidenreng rappang. selain banjir bencana alam seperti angin puting beliung juga sering terjadi, pada tahun terjadi angin puting beliung kelurahan cette'e yang menjadi bencana nasional. berikut data peristiwa bencana yang terjadi kabupaten sidenreng rappang: tabel jenis dan jumlah kejadian bencana alam kabupaten sidenreng rappang jumlah kejadian ben nana can sumber: badan penanggulangan bencana kabupaten sidenreng rappang tahun ketenagakerjaan penduduk usia tahun atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja laki laki sebesar sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesarn bekerja pengangguran pas apa pama bea jpseresmasotemaan sumber: kabupaten sidenreng rappang dalam angka, diolah penduduk bekerja menurut lapangan usaha dari hasil olahan survei angkatan kerja nasional tahun data badan pusat statistik menunjukkan bahwa kabupaten sidenreng rappang sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. pada agustus tahun jumlah penduduk yang bekerja sektor ini sekitar orang yang terdiri dari orang untuk laki laki dan perempuan orang. dari grafik samping terlihat pula sektor perdagangan yang menjadi penyerap terbesar tenaga kerja perempuan yaitu sebanyak orang dan sisanya tenaga kerja laki laki sebesar orang. disusul pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan keuangan sebesar orang, industry pengolahan sebesar orang dan lainnya sebesar orang. angka partisipasi angkatan kerja berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional rakernas) dengan jumlah penduduk usia kerja kabupaten sidenreng rappang sebanyak jiwa. dari jumlah tersebut, sekitar jiwa merupakan angkatan kerja atau sekitar persen dari usia kerja. yang dimaksud bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut turut dan tidak terputus. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun perempuan laki laki lainnya jasa kemasyarakatan, sosialdan keuangan perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel industri pengolahan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan gambar penduduk yang bekerja menurut sektor kabupaten sidenreng rappang tahun pencari kerja yang ditempatkan tabel pencari kerja yang ditempatkan kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah pencari kerja yang orang ditempatkan jumlah pencari kerja yang orang mendaftar pencari kerja yang ditempatkan sumber: dinas sosial nakertrans, pengangguran terbuka tingkat pengangguran terbuka kabupaten sidenreng rappang tahun sebesar persen dan mengalami penurunan pada tahun sebesar persen. selama tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran terus meningkat dari persen pada tahun meningkat menjadi persen pada tahun selanjutnya pada tahun menurun sebesar persen akibat peningkatan jumlah penduduk usia angkatan kerja yang mencapai orang dan kembali mengalami peningkatan tahun sebesar persen. berikut ini disajikan tingkat pengangguran terbukatingkat pengangguran terbuka kabupaten sidenreng rappang tahun . jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja jumlah penduduk usia angkatan orang kerja sumber: sidenreng rappang dalam angkasmigrasian kab sidenreng rappang tahun uraian upt kecamatan tahun ket. penempatan lombok pitu rise sudah diserahkan pemda april lombok jasa tana toro pitu rise masih dalam pembinaan sumber: dinas sosial dan nakertrans, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun koperasi usaha kecil dan menengah koperasi koperasi merupakan organisasi ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu anggotanya untuk tumbuh bersama, dengan asas semangat kebersamaan dan silaturahim, tidak hanya semata mata mencari keuntungan melainkan mensejahterakan anggotanya. koperasi dapat menjembatani dan menyelesaikan kebutuhan dasar anggotanya antara lain: memfasilitasi kegiatan simpan pinjam, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok anggotanya, dll. jumlah koperasi kabupaten sidrap pada tahun sebanyak unit, dimana jumlah koperasi unit desa( kud) sebanyak unit dan koperasi non kud sebanyak unit. berikut presentase koperasi aktif kabupaten sidenreng rappang tahun tabel presentase koperasi aktif kabupaten sidenreng rappang tahun presentase koperasi aktif sumber: dinas koperindag dan umkm kabupaten sidenreng rappang, jumlah ukm non bpr lkm jumlah ukm non bpr lkm mengalami peningkatan dalam kurun waktu s(lima) tahun terakhir, pada tahun jumlah ukm sebanyak meningkat menjadi pada tahun sedangkan jumlah bpr lkm pada tahun sebanyak menjadi pada tahun tabel jumlah ukm non bpr lkm kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah seluruh ukm sumber: dinas koperindag dan umkm kabupaten sidenreng rappang, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun umkm tabel data perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil tahun kabupaten sidenreng rappang bidang urusan satuan tahun jumlah usaha mikro jumlah usaha kecil jumlah umkm sumber: dinas koperasi, umkm, perintah kabupaten sidenreng rappang, usaha mikro dan kecil berperan dalam mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan data tabel tersebut atas menunjukkan trend peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun usaha mikro berjumlah menjadi demikian pula dengan usaha kecil mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun berjumlah menjadi pada tahun sementara usaha menegah terjadi peningkatan dari tahun berjumlah menjadi pada tahun tahun tahun mendatang pemerintah kabupaten sidenreng rappang terus mendorong pengembangannya melalui pembinaan pengelolaan usaha yang menerapkan prinsip manajemen yang ditandai dengan pemenuhan syarat untuk mengakses penguatan permodalan bankable). penanaman modal tabel jumlah investor berskala nasional dan mdn pma) kabupaten sidenreng rappang tahun rp) pt.buli proses produksi pt.satwa media utama proses produksi pt. sinar energi sulawesi proses produksi pt.malindo feedmill, tbk nan pt. semesta margareksa perkebunan tebu), proses perubahan komoditi tanaman karet pt.jaffa coffee indonesia proses produksi) pt.berguna sustainable power proses perizinan) upc sidrap bayu energi proses perizinan) pt. cahaya mitra sulawesi proses pembangunan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sumber: bagian administrasi perekonomian dan penanaman modal sekretariat daerah kabupaten sidenreng rappang, kebudayaan dalam upaya melestarikan seni dan budaya kabupaten sidenreng rappang setiap tahun dilaksanakan festival seni dan budaya serta kegiatan pelestarian situs situs sejarah. tabel situs budaya kab sidenreng rappang tahun (dobel) aspek fokus bidang capaian kinerja urusan indikator kinerja pembangunan daerah jumlah penyelenggaraan kali kali kali kali kali festival seni dan budaya jumlah benda situs dan situs4 situs4 situs4 situs4 situs kawasan cagar budaya kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan jumlah benda situs dan buah buah buah buah buah kawasan cagar budaya ang dilestarikan prosentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sumber: dinas porabudpar kabupaten sidenreng rappang, pariwisata kabupaten sidenreng rappang selain memiliki potensi wilayah yang umumnya mendukung sektor pertanian dalam arti luas, daerah ini juga memiliki daya tarik bidang pariwisata. dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten sidenreng rappang kawasan pariwisata dibagi atasmonumen ganggang kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae: monumen bambu runcing kelurahan rappang kecamatan panca rijang: cc. monumen andi cami desa cakrawala kecamatan datang pulu: kawasan masjid kuno terrae desa allakuang kecamatan maritengngae: dan upacara adat macra apparent kelurahan wetten kecamatan panca lautan kawasan pariwisata alam bungee tinta desa allakuang kecamatan maritengngae: taman wisata alam desa madeira kecamatan kuno: cc. pemandian air panas kelurahan massive kecamatan tellu limpo: danau sidenreng sebagian wilayah kecamatan datang sidenreng, tellu limpo, panca lautan: dan gua karinding kelurahan batu kecamatan pitu rise. kawasan pariwisata buatan taman rekreasi date kelurahan nawawi kecamatan datang pulu: rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun taman rekreasi puncak harapan desa leading kecamatan pitu rise: dan agrowisata seperti kerajinan batu ukir allakuang desa allakuang kecamatan maritengngae, processing beras berkualitas pt. pertani sidenreng rappang desa serang kecamatan maritengngae, peternakan sapi berskala besar desa bila kecamatan pitu rise, sanggar kerajinan tenun sutra desa cakrawala kecamatan datang pulu, wisata agro toddangbojo desa ciri circe kecamatan datang pulu dan lain lain pemuda dan olah raga kegiatan kepemudaan dan olahraga yang terangkum dalam kegiatan seniman olahraga yang menjadi suatu kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah daerah. berikut ini digambarkan perkembangan seni budaya dan olahraga tahun jumlah gedung olahraga mencapai gedung yang tersebar pada kecamatan yang merupakan sarana bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas olahraga. hingga saat ini sarana gedung kesenian belum ada sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana kesenian bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan diri secara positif dalam bidang seni dan melestarikan budaya daerah. dalam tabel berikut ini disajikan kinerja urusan pemuda dan olahraga kabupaten sidenreng rappang: tabel jumlah organisasi pemuda per kecamatan kabupaten sidenreng rappang tahun ajeamas saja japan paru o yaya jpa jajan ean jrsanseaa) o raja e aya jerome aja jaja ejaan aja jajaran oleat jajajaja sumber: dinas pora budak kabupaten sidenreng rappang, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 tabel perkembangan seni budaya dan olahraga tahun jumlah sarana gedung kesenian jumlah gedung lapangan olahraga sumber: dinas porabudpar kabupaten sidenreng rappang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri penyelenggaraan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik khususnya dalam pembinaan lsm dan ormas dan okp dalam kurun waktu (enam) tahun hanya dua kegiatan pada tahun demikian pula dengan kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak satu kegiatan pada tahun seyogyanya kegiatan pembinaan ini perlu dilaksanakan setiap tahunnya untuk membina dan menciptakan suasana yang aman dan tertib. tabel data kegiatan pembinaan politik daerah aspek fokus bidang urusan indikator kinerja kegiatan pembinaan terhadap keg. lsm, ormas dan okp kegiatan pembinaan politik keg. daerah sumber: badan kembang dan lintas kabupaten sidenreng rappemerintah kabupaten sidenreng rappang. sejalan dengan peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah kabupaten sidenreng rappang menetapkan jabatan structural, rinciannya bisa dilihat dari tabel bawah ini: tabel jumlah jabatan struktural pemerintno\| uraian jumlah jeeonmb dagang sumber: bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten sidenreng rappang, tabel jumlah skpd lingkup pemerintah kab. sidenreng rappang tahun doo adah (sadaratkomi see spedinas pemerintah kab. sidenreng rappang was n0\| was dinas kesehatan dinas koperasi, umkm, perindustrian dinas perhubungan komunikasi dan dinas peternakan dan perikanan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 yna no\| dinas dinas kependudukan dan catatan sipil dinas kehutanan, pertambangan dan "aa jorarensmamesoaaar telaten dinas bina marga dinas pemuda, olah raga, kebudayaan aamlembaga teknis daerah pemerintah kab. sidenreng rappang me\| antara teki desah) no\| kannada taka dasar tpenesam jeemeemtonesam per badan pemberdayaan masyarakat dan kantor arsip dan perpustakaan badan perencanaan pembangunan kantor pelayanan terpadu satu pintu nden penulisan tangan bean (padatan badan keluarga berencana dan rumah sakit nene' malmo jesteningkungantats rumah set anurag) sumber: bagian organisasi sekretariat daerah kabupaten sidenreng rappang, rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk rasio jumlah polisi pamong praja per penduduk mengalami penurunan setiap tahun. pada tahun sebesar persen sedangkan pada tahun sebesar persen. tabel rasio jumlah polisi pamong praja kabupaten sidenreng rappang tahun jumlah polisi pamong orang rasio jumlah polisi pamong praja per i aim musikpenegakan perda rasio penegakan perda dalam kurun s(lima) tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun sebesar sedangkan pada tahun sebesar tabel penegakan perda kabupaten sidenreng rappang tahun sumber: kantor satpol kabupaten sidenreng rappang, tabel cakupan patroli petugas satpolrencana kerja pemerintah daerahsumber: kantor satpol kabupaten sidenreng rappang, tabel tingkat penyelesaian pelanggaran kabupaten sidenreng rappang tahun kan jumlah penyelesaian pelanggaran kan jumlah penyelesaian pelanggaran jumlah penyelesaian pelanggaran jumlah penyelesaian pelanggaran gama jumlah penyelesaian pelanggaranketahanan pangan penyuluhan ketersediaan sumberdaya tenaga penyuluh dalam mengawal potensi lahan pertanian kearah lebih produktif yang ditandai dengan peningkatan luas tanam, menurunnya tingkat serangan h p, peningkatan produksi produktivitas dan berkembangnya teknologi budidaya pertanian secara makro ditingkat petani sangat ditentukan dengan standar ratio penyuluh per luas lahan yang menjadi wilayah kerja. untuk mendukung pelaksanaan tugas lapangan, pemerintah kabupaten sidenreng rappang telah mengalokasikan kendaraan roda (dua) sampai pada tahun sebanyak unit, atau telah terpenuhi y6o dari penyuluh. sedangkan fasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan terdiri dari kantor bpp yang tersebar pada kecamatan. sementara alat bantu penyuluh seperti infocus, laptop dan alat peraga lainnya telah terpenuhi dari penjelasan tersebut, pemerintah kabupaten sidenreng rappang memprioritaskan untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang bagi aparat penyuluh. berikut ini disajikan data perkembangan jumlah penyuluh. tabel data penyuluh sektor pertanian berdasarkan jenis kelamin kabupaten sidenreng rappang tahun san. man bana photiutra pperteburan preman perasaan \|o mena neo bea sumber: badan ketahanan pangan penyuluhan tahun berdasarkan data tersebut atas menunjukkan ketersediaan jumlah penyuluh dari masing masing sektor masih sangat rendah. dengan potensi luas areal pertanian masing masing lahan persawahan ha, kebun campur ha, kolam ha, danau ha, perkebunan ha, hutan lebat ha, hutan sejenis ha. upaya upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, adalah menambah jumlah penyuluh dan peningkatan kapasitas penyuluh secara bertahap, ditargetkan (satu) desa kelurahan kawal minimal (satu) penyuluh. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel data perkembangan kelembagaan kelompok tani tahun kabupaten sidenreng rappang kecamatan desa kel data jumlah anggota oktan tellulimpoe barat ikut \|pancarijang watangsidenreng pituriawa \|. jumlah foto sumber: data badan ketahanan pangan penyuluhan tahun jumlah kelompok tani mengalami peningkatan yang cukup, pada tahun berjumlah dengan jumlah petani jiwa pada tahun berdasarkan data tersebut atas, jika dihubungkan dengan ketersediaan tenaga penyuluh, ratio kondisi yang dihadapi adalah penyuluh jiwa petani, demikian pula dengan ratio jumlah kelompok tani penyuluh kelompok tani. melihat ratio tersebut, terlihat ketimpangan yang cukup besar, sehingga kemampuan penyuluh melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap optimalisasi lahan pertanian sangat rendah. tahun tahun mendatang penting dilakukan penyesuaian ratio penyuluh dengan jumlah petani, luas lahan dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya tabel data kelembagaan kelompok wanita tani tahun kabupaten sidenreng rappang kecamatan jumlah kelompok ejaan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun kecamatan jumlah kelompok paman yoo sumber data: badan penyuluhan dan ketahanan pangan sidenreng rappang,. dalam percepatan pemenuhan pangan, pemerintah kabupaten sidenreng rappang telah mengeluarkan peraturan bupati nomor tahun tentang gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. selain peraturan bupati tersebut, telah dikeluarkan surat edaran nomor iv kp bpk tanggal april perihal percepatan diversifikasi konsumsi pangan. untuk mengontrol besarnya pemanfaatan pangan lokal pada setiap wilayah kecamatan, telah disiapkan sistem informasi yang dapat memberikan gambaran daerah rawan dan aman. sampai pada tahun telah ditetapkan (enam) desa mandiri pangan yang berada dalam (enam) wilayah kecamatan, ditargetkan pada tahun tahun mendatang minimal (tiga) desa replikasi desa mandiri pangan. dalam mendukung replikasi desa mandiri pangan, diwajibkan setiap rumah tangga memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam tanaman bahan pangan lokal, untuk selanjutnya diolah secara sederhana guna mendapatkan diversifikasi pangan sebagai bahan makanan. tabel regulasi ketahanan pangan kabupaten sidenreng rappang tahun bidang urusan pangan sumber: badan penyuluh dan ketahanan pangan kabupaten sidenreng rappang, dari data yang disajikan pada tabel berikut inimemperlihatkan bahwa ketersediaan bahan utama (beras) kabupaten sidenreng rappang selama periode mengalami surplus, bahkan tahun hampir sebesar dua kali lipat tabel ketersediaan pangan utama kabupaten sidenreng rappang tahun konsumsi beras rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun pem penduduk ketersediaan pangan utama beras) sumber: badan penyuluh dan ketahanan pangan kabupaten sidenreng rappang, pemberdayaan masyarakat desa pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangbisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. beberapa lembaga lembaga yang ada dimasyarakat desa kelurahan yang telah terbentuk dan terbina berperan aktif dalam proses perencanaan dan pembangunan yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat lpm) dan lkd yang tersebar pada seluruh desa dan kelurahan. demikian pula dengan jumlah kelompok binaan pkk yang telah tersebar pada desa kelurahan dan pada kecamatan kabupaten sidenreng rappang, hal ini dapat dikatakan bahwa binaan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga mencapai o. dalam tabel tabel berikut ini disajikan kinerja pemberdayaan masyarakat kabupaten sidenreng rappang: tabel jumlah kelembagaan masyarakat tahun urusan indikator kinerja jumlah kelembagaan masyarakat lpm lpm lpm lpm lpm lkd lkd lkd lkd lkd mama ana srt aga sumber: bmpd kabupaten sidenreng rappanguraian jumlah naa \|. jumlah lpm (umah kup binaan lpm rata rata jumlah lpm jumlah lpm (jumlah kup binaan lpm rata rata jumlah lpm on0 uraian jumlah umrah lpm jumlah klp binaan lpm rata rata jumlah lpm sumpah lpm jumlah klp binaan lpm rata rata jumlah lpm jumlah lpm jumlah klp binaan lpm rata rata jumlah lpm sumber: bmpd kabupaten sidenreng rappang, tabel rata rata jumlah kelompok binaan pkk kabupaten sidenreng rappang tahun opa mah ken jumlah pkk lo) jumlah klp binaan pkk jumlah pkk jumlah klp binaan pkk jumlah pkk lo) jumlah klp binaan pkk ken jumlah pkk jumlah klp binaan pkk jumlah pkk jumlah klp binaan pkk sumber: bmpd kabupaten sidenreng rappang, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel pkk aktif kabupaten sidenreng rappang tahun aan omah jumlah ko . jumlah pkk aktif domperakat jumlah prk jumlah pkk aktif domperakat tata jumlah pkk . jumlah pkk aktif mpkkaket jumlah pkk . jumlah pkk aktif mpkkaket tta dumlahpkk . jumlah pkk aktif sumber: bmpd kabupaten sidenreng rappang, perpustakaan dan arsip pengelolaan arsip dan peningkatan sdm kabupaten sidenreng rappang tahun sampai dengan tahun berikut ini disajikan jumlah perpustakaan, pengunjung dan koleksi buku perpustakaan kabupaten sidenreng rappang tahunjumlah sd mi smp m cc. sma ma smk slb puskesmas desa kelurahan jumlah koleksi buku sumber: kantor arsip dan perpustakaan kabupaten sidenreng rappang, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun dalam menjamin keselamatan arsip dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik. dilihat dari perkembangan pengelolaan arsip secara baku kabupaten sidenreng rappang tahun mencapai hingga pada tahun mengalami peningkatan sebesar tabel perkembangan pengelolaan arsip kabupaten sidenreng rappang tahun mancunusan satuan lega pengelolaan arsip secara baku peningkatan sdm orang pengelolaan kearsipan sumber: kantor arsip dan perpustakaan kabupaten sidenreng rappang, hal ini tidak terlepas dari ketersediaan pengelolaan kearsipan yang handal dan profesional. untuk itu dibutuhkan kegiatan peningkatan sdm pengelola kearsipan minimal (satu) kegiatan setiap tahunnya.bidang urusan jumlah pengunjung perpustakaan jumlah koleksi buku sumber: kantor arsip dan perpustakaan kabupaten sidenreng rappang, komunikasi dan informatika urusan komunikasi dan informatika kabupaten sidenreng rappang melakukan pengawasan terhadap media dan pembangunan tower telekomunikasi. sampai dengan tahun jumlah tower telekomunikasi sebanyak buah. selain itu telah dilakukan mobile pelayanan internet kecamatan juga telah dilaksanakan (lima) kecamatan. fokus layanan urusan pilihan pertanian, tanaman pangan, palawija dan hortikultura berdasarkan hasil perhitungan pdrb kabupaten sidenreng rappang tahun diperoleh angka kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb sebesar persen terhadap total pdrb kabupaten sidenreng rappang. tahun mengalami kontribusi sector pertanian sebesar persen, tahun sebesar persen, tahun meningkat menjadi persen dan persen, namun pada tahun mengalami perlambatan angka persen. hal ini rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun disebabkan karena terjadinya transformasi kontribusi pada sektor lain terutama sektor jasa jasa. berikut ini dapat dilihat tabel kontribusi sektor pertanian terhadap pdrb kabupaten sidenreng rappang selama kurun waktu (lima) tahun tabel konstribusi sektor pertanian terhadap pdrb kabupaten sidenreng rappang tahun pertanian tanaman bahan makanan tanaman perkebunan peternakan kehutanan perikanan sumber pdrb kabupaten sidenreng rappang, tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, tanaman bahan makanan merupakan penyumbang terbesar selama (lima) tahun berturut turut dari total presentase sektor pertanian, menyusul tanaman perkebunan, peternakan, dan seterusnya. sehingga dengan demikian, sektor ini menjadi penentu dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappang pada tahun lalu. sejalan dengan itu pula, sektor ini masih menjadi tumpuan harapan dalam mendukung struktur perekonomian kabupaten sidenreng rappang (lima) tahun yang akan datangpadi ah. hasil produksi (ton) \|agung hasil produksi (ton) buah buahan kon. hasil produksi (ton) samursaan luas panen ha) hasil produksi (ton) ubi jalar luas panen ha) hasil produksi (ton) ubi kayu ann luas panen ha) hasil produksi (ton) kacang tanah luas panen ha) hasil produksi (ton) kacang kedelai luas panen ha) hasil produksi (ton) kacang hijau luas panen ha) tan hasil produksi (ton) sumber data dinas pertanian dan perkebunan kabupaten sidenreng rappang, berdasarkan data tersebut atas menunjukkan bahwa kontribusi hasil produksi padi memperlihatkan tren peningkatan produksi dari tahun komoditi ini sangat besar peranannya dalam menjaga nilai pdrb dan laju pertumbuhan perekonomian daerah tahun tahun mendatang. jika komoditi ini gagal, perekonomian daerah ini dipastikan melambat. demikian juga sebaliknya jika komoditi ini mengalami peningkatan produksi minimal per tahun, dipastikan pertumbuhan ekonomi daerah ini meningkat. untuk mendukung peningkatan kontribusi tanaman bahan makanan dalam sektor pertanian, maka komoditi palawija (jagung dan kedelai) serta hortikultura akan terus dilakukan upaya peningkatan produksi melalui penyediaan program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian. berikut ini disajikan data pendukung sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan palawija selama kurun waktu (lima) tahun. sumber dinas pertanian dan perkebunan setelah diolah, tabel penggunaan pupuk kurun waktu lima) tahun kabupaten sidenreng rappang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun baka dago 2uses 17akses 70s5s5 tigers7e tewas tabel tersebut atas menunjukkan bahwa, trend penggunaan pupuk masih sangat fluktuatif selama kurun waktu (lima) tahun. hal tersebut akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan produksi serta degradasi lahan pertanian kabupaten sidenreng rappang terutama unsur kimia dan fisik tanah. upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus adalah dengan penerapan pupuk berimbang serta pemberian pupuk organik secara massal terhadap lahan persawahan. tahun tahun mendatang sudah saatnya dilakukan suatu penelitian secara bertahap terkait peta kesesuaian lahan terutama pada daerah sentra pengembangan komoditi pertanian padi. tabel data sebaran penggilingan padi besar selama kurun waktu tahun kabupaten sidenreng rappang so\| emesoucaa tanaman tan semangat ape imitans time (watanabe aja para pena riang \|antennae oo \| (watangsidemeng ptu rawa oo) ame ptu rise oo ) jumlah) \|pengasingan padi keci pencatautng (dandang uni) telutimpor watangpuu pancatiang mo aaaa imartengat jas jas datang siemens tertawa rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun ptu rise jaman aaa aan ricemiling uni) pancalautang \|(eutimpok o o o \| wattangpuu barat punca riang o o \| kao marten oo ) \| datang sidenreng ptu rawa duaptueoo ) \| ptu rise (ulu jumlah) sumber: dinas pertanian dan perkebunan kabupaten sidenreng rappang data tersebut menunjukkan bahwa, penggilingan padi dari semua skala hampir seluruhnya tersebar pada (sebelas) kecamatan kabupaten sidenreng rappang. penggilingan padi sangat diharapkan dapat berperan dalam mendorong peningkatan kontribusi pdrb kabupaten sidenreng rappang khususnya pada sektor industri pengolahan pada tahun tahun mendatang. jumlah gabah yang diproses melalui penggilingan kabupaten sidenreng rappang lebih besar daripada produksi padi daerah ini. hal ini terlihat dari besarnya jumlah mobil angkutan truk yang memuat gabah masuk dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang yang sumbernya dari kabupaten tetangga antara lain: kabupaten soppeng, wajo, bone, sinjai, luwu, palopo dan luwu utara. untuk mengoptimalkan produksi industri penggilingan dalam menjaga kualitas, kuantitas serta harga beras, telah terbangun beberapa sy o dryer yang dilakukan oleh sebagian pemilik penggilingan. dalam mensinergikan peran masyarakat terhadap eksistensi penggilingan beras, pada tahun tahun mendatang pemerintah kabupaten sidenreng rappang merencanakan membangun suatu kawasan industri yang didalamnya terbangun gudang buffer stockberas yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara resi gudang. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel data perkembangan perintisan jalan tani selama tahun kabupaten sidenreng rappang (pencalawang meter tonton\| asa600\| telutimpot meter sogno\| dag00\| (watangputu meter maskot\| a1o00o\| (pam mer socio\| 440o0\| t00000\| t00000 (rangkiang meter t217oo\| (tuo meter t00000\| so1,o0\| 4s0000\| datang siemens meter \| \| ad0000\| (ritu jiwa meter to0000\| 16s229\| ga29 a0\| dua piut meter i7a0a7 dat ptu rase year asian\| 3n7ooo\| jumlah) meter sumber dinas pertanian dan perkebunan setelah diolah, sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam mendukung sektor pertanian terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat petani dalam mengangkut sarana dan prasarana usahatani setingkat lapang, maka dalam kurun waktu (lima) tahun telah terbangun jalan tani farm road) sepanjang meter atau kilometer yang tersebar pada (sebelas) kecamatan kabupaten sidenreng rappang. dampak daripada pembangunan jalan tani tersebut telah dirasakan oleh masyarakat petani, oleh karena berpengaruh terhadap ketepatan waktu penggunaan sarana produksi, tingginya frekuensi kunjungan lahan usahatani, memudahkan angkutan hasil produksi dan lain lain. pada tahun tahun mendatang pemerintah kabupaten sidenreng rappang tetap menjadikan prioritas untuk dilakukan kegiatan pembangunan jalan tani. tabel sebaran perkembangan alat mekanisasi pertanian tahun kabupaten sidenreng rappang harvested yam jee papa gan akan anc w jap jejejigja rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun yrawastras\| jajaran ptp yos jee jajan jom jan yaaa anj\|an jan jas mal yasin jas jang same jajan jan jan jang gema agen\| as70 sao dian a758 ame agama papa wates aja jajan yoo mma (aaa: yama pep gee sumber: dinas pertanian dan perkebunan, diolah, alat mekanisasi pertanian merupakan alat yang sangat penting peranannya dalam mendukung kegiatan usahatani masyarakat baik pada tingkat on farm pengolahan tanah maupun pasca panen panen. berdasarkan data perkembangan hand traktor menunjukkan jumlah yang fluktuatif dalam kurun waktu (lima) tahun. jika diasumsikan kemampuan olah tanah per hand traktor dalam setiap musim tanam dengan ketersedian lahan persawahan yang mencapai hingga ribu ha, maka jumlah hand traktor yang harus tersedia tingkat usahatani sebanyak unit. jumlah hand traktor pada tahun mencapai unit, jumlah ini menunjukkan bahwa, hand traktor dalam mendukung percepatan olah tanah pada tingkat usahatani masih kurang yang diperkirakan mencapai unit. dalam upaya mendukung percepatan proses pasca panen dan mengurangi tingginya tingkat kehilangan hasil pada tingkat usahatani, sejak tahun sampai dengan sekarang telah beroperasi alat mekanisasi pertanian pemotong padi yang jumlahnya telah mencapai unit yang tersebar (sebelas) kecamatan. keberadaan alat mekanisasi tersebut memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan petani disatu sisi, sementara disisi lain mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. sehingga pada tahun tahun mendatang perlu dirumuskan regulasi terhadap pemanfaatan alat mekanisasi dimaksud. komoditi perkebunan tiga jenis komoditas tanaman perkebunan rakyat yang banyak ditemukan daerah ini antara lain, kakao, jambu mete dan kelapa. produksi kakao pada tahun mencapai ton yang dipanen dari areal seluas ha. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan. berbeda dengan kakao produksi tanaman jambu mete dan kelapa mengalami penurunan tajam. pada tahun produksi jambu mete hanya mencapai ton yang dipanen dari area seluas atau turun sebesar persen dibanding tahun sekitar ton. sedangkan produksi kelapa mencapai ton yang dipanen dari area seluas atau turun sebesar persen. kehutanan wilayah kabupaten sidenreng rappang dari total luas kawasan hutan sebesar ha, dimana luas hutan lindung sebesar ha. hingga tahun telah dilakukan rehabilitasi hutan lindung sebesar ha, hutan produksi terbatas sebesar dan kebun bibit rakyat sebesar ha. sementara luas lahan kritis sebanyak yang terbagi dalam dua kawasan, antara lain: lahan kritis dalam kawasan seluas serta lahan kritis luar kawasan dengan luas ha. sedangkan luas kerusakan kawasan hutan wilayah kabupaten sidenreng rappang sebanyak yang titik lokasinya desa lampiran, kecamatan pitu rise. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahuntahun hutan lindung hutan produksi kebun bibit ha) terbatas hpt ha) rakyat kbr ha) sumber dinas kehutanan, pertambangan, dan energi, peternakan dan perikanan peternakan kontribusi peternakan dalam pdrb kabupaten sidenreng rappang pada sektor pertanian menunjukkan angka perkembangan cenderung menurun selama kurun waktu (lima) tahun yaitu dari persen tahun menjadi persen tahun meskipun demikian, peranan sub sektor peternakan pada tahun tahun mendatang diharapkan dapat berperan lebih cepat dalam peningkatan kontribusi pdrb. salah satu komoditi peternakan yang menjadi perhatian oleh pemerintah pusat yang rancangan peraturan presiden sementara disempurnakan yaitu penetapan kawasan strategis nasional yang dapat membantu proses percepatan pencapaian target sasaran mp3ei melalui bp karet parepare adalah pengembangan agropolitan sapi kabupaten sidenreng rappang. yang menjadi kekuatan besar dalam mendukung pengembangan agropolitan sapi adalah keberadaan pt. buli persero) yang memilki lahan hgu seluas ha, populasi sapi yang dikembangkan selama ini kabupaten sidenreng rappang yang sampai pada tahun telah mencapai ekor. konsep agropolitan sapi menekankan pada peningkatan pendapatan melalui upaya dalam mendorong peningkatan nilai tambah antara lain: pemanfaatan tulang sapi, pemanfaatan kulit sapi dan lain lain. berikut ini data perkembangan populasi ternak selama kurun waktu tabel data perkembangan populasi ternak tahun kabupaten sidenreng rappang (ekor) nama populasi tas rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun ayam buras ayam ras pedaging ayam ras petelur saas so7so2\| dors20\| setan sumber data dinas peternakan dan perikanan, berdasarkan data tersebut atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan populasi ternak kabupaten sidenreng rappang cenderung meningkat, kecuali ternak kuda memperlihatkan trend populasi menurun, pada tahun populasi mencapai ekor menjadi ekor pada tahun khusus untuk ternak sapi dan unggas ayam petelur yang menjadi penggerak perekonomian kabupaten sidenreng rappang, terus dipacu peningkatannya tahun tahun mendatang melalui dukungan program yang berkaitan dengan peningkatan populasi dan nilai tambah. tabel data perkembangan produksi peternakan tahun kabupaten sidenreng rappang produksi telur kg) ayam ras itik ayam buras lokal produksi daging kg) sapi potong kambing ayam petelur pedaging buras itik sumber data dinas peternakan perikanan tahun data tersebut atas menunjukkan bahwa, perkembangan produksi peternakan kabupaten sidenreng rappang selama kurun waktu cenderung meningkat, kecuali ternak kambing memperlihatkan trend yang fluktuatif, akan tetapi jika dibandingkan populasi ternak kambing pada tahun dengan populasi ekor mengalami peningkatan tahun sebesar ekor. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun perikanan tabel data perkembangan luas area budidaya perikanan tahun kabupaten sidenreng rappang sumber data: dinas peternakan dan perikanan, pengembangan budidaya kolam memperlihatkan trend peningkatan selama kurun waktu (lima) tahun terakhir. pada tahun luas area pengembangannya meningkat menjadi pada tahun sementara luas area budidaya mina padi mengalami penurunan luas area. pada tahun luas area mencapai menjadi pada tahun tabel data perkembangan kelompok pembudidaya ikan tahun kabupaten sidenreng rappang kecamatan tahun jumlah maritenggae watangpulu logo pancalautang teluimpoe barat kec pancaran por poo watangsidenreng purwa pos pos poso duarte piturase pos pos pos . . sumber data dinas peternakan dan perikanan, berdasarkan tabel atas menunjukkan bahwa, minat masyarakat terhadap pengembangan budidaya ikan masih sangat rendah, terlihat dari tren perkembangan kelompok pembudidaya rata rata terbentuk (enam) kelompok. jika dibandingkan dengan jumlah kelompok pembudidaya tahun tahun mengalami peningkatan kelompok pembudidaya ikan. tahun tahun mendatang, akan terus dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan sosialisasi agribisnis budidaya ikan. dengan cara itu, dapat membantu mempercepat peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri olahan ikan. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel data perkembangan produksi perikanan tangkap kabupaten sidenreng rappang produksi perikanan tangkap tahun produksi (ton) sumber data: dinas peternakan dan perikanan, berdasarkan tabel tersebut atas menunjukkan bahwa, trend perkembangan produksi perikanan tangkap meningkat sangat signifikan, jika dibandingkan hasil produksi pada tahun yaitu ton mengalami peningkatan pada tahun menjadi ton namun produksi ikan tersebut menurun pada tahun sebesar ton. untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan danau sidenreng sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir danau, pemerintah kabupaten sidenreng rappang terus melakukan upaya penambahan populasi ikan tahun tahun mendatang. perindustrian dan perdagangan perindustrian kontribusi sektor industri olahan dalam produk domestik regional bruto tahun sebesar persen. angka persentase tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan pada tahun yaitu persen. industri olahan diharapkan mendorong percepatan ekonomi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja baru tabel perkembangan industri kabupaten sidenreng rappang tahun ayah uraian tenaga kerja nilai output miliar rp) nilai bahan baku miliar rp) investasi miliar rp) sumber: bps sidenreng rappang, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, selama kurun waktu jumlah perusahaan industri cenderung mengalami peningkatan. jumlah perusahaan industri kabupaten rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sidenreng rappang pada tahun mencapai perusahaan, tahun meningkat menjadi perusahaan, tahun meningkat menjadi perusahaan, tahun naik lagi menjadi perusahaan. nilai output yang diperoleh dari perusahaan industri selama tahun sebesar .952miliar rupiah, meningkat bila dibanding dengan nilai yang diperoleh pada tahun sebesar miliar rupiah. sedangkan untuk nilai bahan baku yang mengalami peningkatan bila dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar persen. tabel data perkembangan industri bosan mia kal kerja investasi nilai rp. industri kimia &hasilhutan kacangan \|konsentrat aso225\| guayerah jes bat book percetakan as6s00\| industri pupuk alam organik poster, buisbeton, pavingblock ' marmer,granitdanbatulannya industri logam, mesi elektronik dananya talitemai sulamsulaman border rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun jenis industri unit usaha tenaga nilai nilai produksi kerja investasi nilai rp. rekamansuara barang logam siap pasang (pandai mesin alatpertanan \| reparasi mesin alat pertanian oven kue kompor karoseri mobil dari kayu ind furniture dari logam perhiasan logam bukan emas reparasi radio tv computer,printer kulkas jumlah jumlah ii) perdagangan sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian kabupaten sidenreng rappang. kontribusi sektor ini dalam produk domestik regional bruto menempati urutan ketiga setelah sektor pertanian dan jasa jasa. oleh karena itu, perkembangan sektor ini tentunya akan berdampak pada perekonomian kabupaten sidenreng rappang. pada tahun jumlah surat izin usaha perdagangan sup) yang terbitkan sebanyak buah yang terdiri dari perdagangan kecil pk) sebanyak buah, perdagangan menengah pm) sebanyak buah dan perdagangan besar pb) sebanyak buah dengan total tenaga kerja sebanyak orang dan modal mencapai milyar. sektor ini terus didorong dalam pemenuhan administrasi perizinan melalui pembinaan dan sosialisasi.nsmigrasian uraian upt kecamatan tahun jumlah ket ala ecammata penempatan sudah diserahkan lombok pitu rise pemda april rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tahun ame samaran patin amanat masih dalam sumber: dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sidenreng rappang, aspek daya saing daerah fokus kemampuan ekonomi daerah perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan, pengeluaran per kapita masyarakat kabupaten sidenreng rappang terus mengalami peningkatan. hal ini disebabkan perekonomian yang terus membaik sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diamati berdasarkan perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non makanan, dimana semakin tinggi persentasenya mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel bawah ini. tabel persentase konsumsi pangan non pangan persentase konsumsi makanan pangan non pangan tahun pengeluaran perkapita makanan makanan non pangan pangan sumber: bps sidenreng rappang, pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan berdasarkan tabel tersebut atas menunjukkan bahwa, pengeluaran konsumsi makanan pangan selama kurun waktu (lima) tahun memperlihatkan trend persentase penurunan kecuali pada tahun mengalami peningkatan persentase jika dibandingkan dengan tahun pada tahun sampai pada tahun persentase pengeluaran konsumsi pangan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi non pangan. hal ini menunjukkan bahwa, pengeluaran rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun perkapita masyarakat kabupaten sidenreng rappang masih memprioritaskan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. pada tahun persentase pengeluaran perkapita memperlihatkan angka persentase terbalik jika dibandingkan tahun dimana persentase pengeluaran makanan pangan lebih kecil jika dibandingkan dengan konsumsi non pangan. perubahan persentase tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. pengeluaran konsumsi non pangan berdasarkan tabel tersebut atas menunjukkan bahwa persentase pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non pangan cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan persentase pada tahun dan pada tahun persentase pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi non pangan mencapai yo, dan pada tahun mencapai sekaligus merupakan awal perubahan persentase lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat terhadap konsumsi pangan. hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten sidenreng rappang semakin membaik. telah terjadi pergeseran pengeluaran dari pengeluaran kebutuhan primer pokok menjadi kebutuhan sekunder bahkan sebagian masyarakat telah berada pada level pengeluaran lebih tinggi dari itu. fokus fasilitas wilayah infrastruktur luas wilayah terkena banjir bencana banjir yang terjadi kabupaten sidenreng rappang umumnya disebabkan oleh luapan danau sidenreng, sehinggawilayah administratifnya berada sekitar danau sidenreng dan wilayah kecamatan dua pitu diakibatkan luapan sungai tanur tedong. selain itu berdasarkan data buku putih sanitasi bps) kabupaten sidenreng rappang tahun ditinjau dari segi luas genangan bahwa masih ada sekitar dari total luas genangan sebesar areal permukiman yang terjadi banjir secara rutin. perhubungan jumlah arus penumpang umum pada tahun sebanyak orang, dan pada tahun sebanyak orang. dalam tabel berikut ini disajikan kinerja perhubunganhubungan tahun kab sidenreng rappang uraian lintas sumber dinas perhubungan dan infobox kabupaten sidenreng rappang, fokus iklim berinvestasi tabel daftar izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten sidenreng rappang waktu proses jenis pelayanan pelayanan izin mendirikan bangunan imb) rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun waktu proses jenis pelayanan pelayanan izin pendirian apotek dan toko obat izin usaha pemanfaatan hasil hutan non kayu sumber kantor ptsp sidenreng rappang, berdasarkan data tersebut atas menunjukkan bahwa, transparansi terhadap waktu penyelesaian mulai dari proses sampai penerbitan setiap perizinan yang menjadi kewenangan kantor pelayanan terpadu satu pintu telah dipublikasikan kepada seluruh masyarakat luas. informasi ini sangat penting dalam mendorong minat masyarakat untuk melengkapi perizinannya sesuai dengan kebutuhan baik skala perorangan, kelompok maupun usaha. batas waktu proses atas, setelah administrasi pendukung yang menjadi persyaratan telah dipenuhi. tabel jenis jenis retribusi pendapatan asli daerah jenis retribusi skpd pengelola pajak mineral bukan logam dan batuan retribusi jasa pelayanan kesehatan ruan bembusilsalsha rarus pemakaian kekayaan arah) penginapan pesanggrahan hostel rumah kos penginapan pesanggrahan hostel rumah kos pangan rebusipeniamproduks usshadaeah 2a retibusiberahantetetu ruang sumber data dinas pendapatan daerah, sumber pendapatan pemerintah kabupaten sidenreng rappang yang bersumber dari pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi, selama kurun waktu (lima) tahun terakhir rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun mengalami pertumbuhan rata rata y6, dengan realisasi dengan nilai milyar dari target milyar. rendahnya realisasi pad dari target disebabkan karena pemberlakuan undang undang tahun tentang retribusi dan pajak daerah. sebagian sumber pendapatan asli daerah bertentangan dengan amanah undang undang. pada tahun dan pemerintah kabupaten sidenreng rappang bersama dewan perwakilan rakyat daerah telah merevisi beberapa peraturan daerah dan mempersiapkan menerbitkan peraturan daerah yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah tahun tahun mendatang. tabel angka kriminalitas ma, mai aman jumlah kasus pembunuhan kasus jumlah kasus penganiayaan \| kasus jumlah kasus pencurian: kasus tama kasus dat (tumor kas aman kes jam basa kasus sil jumlah kasus penipuan kasus sol a8\| jumlah kasus pemalsuan uang \| kasus basa dosa mass mas tertangani jumlah kasus seksual kasus jumlah kasus pencurian kasus (tuas class tua ikam dauanmor kasus taman ikam (turi bisa kasus jumlah kasus penipuan kasus jumlahkasus pemalsuan uang kasus sumber: data polresrdasarkan data tersebut atas menunjukkan bahwa, tingkat kriminalitas kabupaten sidenreng rappang fluktuatif selama kurun waktu tahun kasus yang memperlihatkan trend peningkatan adalah kasus narkoba, pada tahun kasus, tahun kasus, tahun kasus dan tahun kasus. sementara kasus pembunuhan, penganiayaan, seksual, pencurian, dan penipuan cenderung fluktuatif. kasus yang dapat menjadi ancaman pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam mendorong kegiatan investasi adalah kasus pembunuhan, penipuan, pencurian dan penganiayaan. fokus sumber daya manusia aspek daya saing daerah dalam hal sumber daya manusia sdm) akan mengukur kemampuan sumber daya saing daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang secara kualitas dan kuantitas cukup kompetitif,dan punya nilai khas bernilai jual tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat kabupaten sidenreng rappang. daya saing kualitas sumber daya manusia adalah salah satu kunci keberhasilan program program pembangunan didaerah. indikator pendidikan terkait dengan aspek daya saing sumber daya manusia, angka kependidikan yang terdiri atas angka melek huruf, angka pendidikan yang ditamatkan penduduk dan angka partisipasi menurut kelompok umur adalah instrumen untuk menilai aspek daya saing suatu daerah, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini tabel tabel indikator pendidikan tahun urutan o\|atawa saga sasa se05 perempuan sas agas sana penduduk usia atas tahun tidak belumtamats ' ) \| ' tamat o o \| aamatsup a36 hasan dasar gematsu sta kauman tamat diplomat ll ' \| amptemamsajas mamatbipomaivsusss ago as2 se7 jandtatmtspasisaaan:) \| i 12tahun 15tahun 84i6 \|. 18tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun ural 24tahun sumber data susunan bps tahun dan data menunjukkan bahwa untuk angka melek huruf mengalami kenaikan dari tahun tahun. pada tahun kenaikan sebesar tahun sebesar persen, pada tahun kenaikannya sebesar persen, pada tahun sebesar persen dan pada tahun naik menjadi persen. apabila dirata ratakan sebesar pertahunnya. untuk potensi sumber daya manusia menurut pendidikan yang ditamatkan penduduk diatas tahun masih didominasi oleh penduduk yang tidak tamat sekolah dasar, lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah baik pertama dan atas. hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus menerus melalui sosialisasi dan upaya lain oleh skpd terkait lebih memotivasi dan mengarahkan lulusan sekolah menengah pertama sederajat untuk lebih condong melanjutkan pendidikan pada sekolah sekolah kejuruan. disamping melaksanakan dan menindaklanjuti program nasional untuk memaksimalkan lulusan sekolah kejuruan juga selaras dengan program pendidikan gratis pemerintah propinsi sulawesi selatan dan pemerintah kabupaten sidenreng rappang serta menekan jumlah pengangguran dengan ketersediaan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan yang memiliki daya saing. selain itu, lulusan diploma dan juga terlihat minim jumlah, sementara kita ketahui bersama bahwa keluaran diploma dan juga dipersiapkan menurut sistem akademik sebagai tenaga siap pakai. hal ini telah ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai tantangan dan peluang dengan berusaha menghadirkan akademi komunitas ilmu ilmu pertanian setingkat diploma kabupaten sidenreng rappang tahun ini. pengelompokan umur angka partisipasi sekolah tahun sampai dengan tahun mengalami peningkatan setiap tahun. untuk kelompok umur tahun atau usia sekolah menengah tingkat atas pada tahun dan mengalami penurunan namun pada tahun berturut turut meningkat menjadi persen dan mengalami perlambatan sekitar persen tahun pada tahun sampai belum tersedia data untuk kelompok umur atau untuk usia pendidikan tinggi, barulah pada tahun dan telah tersedia data sebesar persen dan persen. untuk melengkapi keadaan sdm menurut jenjang pendidikan, berikut ini juga disajikan tabel persentase penduduk yang bekerja menurut pendidikan sebagai berikut rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel persentase penduduk yang bekerja menurut jenjang pendidikan tahun penduduk yang bekerja menurut jenjang pendidikan sederajat smp sederajat sma sederajat sumber data sidenreng rappang dalam angka tahun terlihat bahwa sebagian besar penduduk kabupaten sidenreng rappang yang bekerja masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar sederajat yaitu persen atau separuh dari jumlah penduduk yang berkerja. menyusul lulusan sekolah menengah pertama sederajat sebesar persen, lulusan sekolah menengah atas persen. selebihnya adalah lulusan smk sebesar persen, lulusan diploma akademi atau perguruan tinggi sebesar persen atau terkecil jumlahnya dan untuk sarjana dalam hal termasuk s1, dan sekitar persen. hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah melalui program dan kegiatan peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan mempersiapkan masyarakat dengan ilmu dan keterampilan sebagai modal mencari lapangan pekerjaan dan menciptakan lapangan kerja. terkait dengan kemampuan baca tulis juga menjadi aspek yang berhubungan dengan kedua tabel diatas serta dilengkapi dengan data angkatan kerja yang bekerja dan tidak bekerja serta data bukan angkatan kerja berikut initingkat kepandaian membaca menulis angkatan kerja bukan angkatan kerja dapat tidak mengurus membaca buta huruf bekerja bersekolah rumah lainnya bekerja menulis tangga sumber dinas pendidikan kabupaten sidenreng rappang tahun dari jumlah penduduk tahun sebesar jiwa sebanyak jiwa telah dapat membaca dan menulis artinya telah bebas buta huruf latin sebanyak persen, tersisa jiwa atau persen yang belum dapat membaca dan menulis yang umumnya adalah golongan lanjut usia. untuk angkatan kerja sebanyak jiwa yang bekerja atau sebesar persen dan sebanyak jiwa angkatan kerja yang tidak bekerja atau persen dari keseluruhan angkatan kerja tahun sementara untuk penduduk bukan angkatan kerja dikelompokkan dalam penduduk rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun yang masih bersekolah atau usia sekolah sebanyak jiwa, yang mengurus rumah tangga sebanyak jiwa dan kelompok lainnya sebanyak jiwa. rasio ketergantungan dependency ratio) selain indikator kependidikan, aspek daya saing daerah lainnya adalah rasio ketergantungan atau dependency ratio suatu daerah. angka dependency ratio menunjukkan rasio antara penduduk usia tidak produktif (usia tahun dan tahun atas) dengan penduduk usia produktif (usia tahun). angka dependency ratio tahun sebesar artinya setiap penduduk usia produktif menanggung sekitar orang penduduk usia tidak produktif. berikut ini tersaji angka rasio ketergantungan tahun sampai tabel tabel rasio ketergantungan tahun kelompok umur amin tahun tahun tahun atas rasio ketergantungan sumber data dan susunan bps tahun dan untuk mengetahui ratio ketergantungan suatu daerah maka jumlah penduduknya dibagi atas tiga kelompok umur, yaitu kelompok umur tahun sebagai kelompok pertama. berikutnya kelompok umur tahun sebagai kelompok kedua dan ketiga adalah kelompok umur tahun keatas. jumlah kelompok umur paling besar adalah kelompok umur sampai tahun atau kelompok umur usia produktif yaitu mulai sampai jiwa. selanjutnya kelompok umur sampai tahun sebagai kelompok tidak produktif pada angka sampai jiwa atau kurang lebih persen dari kelompok umur usia produktif. dan yang terakhir adalah kelompok umur tahun keatas yang juga digolongkan sebagai kelompok usia tidak produktif sebanyak sampai jiwa atau kurang lebih persen dari jumlah penduduk usia produktif. jumlah ketiga kelompok umur tersebut menunjukkan kenaikandalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun dan realisasi terhadap rpm kabupaten sidenreng rappang tahun secara umum untuknya, kegiatan yangrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun, kurangnya staf yang ahli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berbagai skpd sehingga menghambat kelancaran kegiatan, sebagai contoh penyusunan senja, laki, rka, dpa, dpp dan evaluasi kegiatan dari yang direncanakan sebanyak dokumen, dapat terealisasi dokumen dengan tambahan dokumen berupa penyusunan dokumen senja, dan senja perubahan. serta beberapa dokumen lainnya skpd termasuk penyusunan ded kegiatan, pembangunan jalan, serapan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dan hasil reses anggota dprd kabupaten sidenreng rappang. implikasi yang timbul terhadap target capaian program rpm dansidenreng rappang dengan dampak nyata danurgenspm dan ikk, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai skpd dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan kabupaten sidenreng rappang. berikut ini disajikan tabel evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rkd sampai tahun dan realisasi rpm sebagaimana terlampirsidenreng rappang yang berhubungan dengan prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappsidenreng rappang.kabupaten sidenreng rappangsidenreng rappang tahun dengan prioritas pembangunan daerah rkd) kabupaten sidenreng rappang tahun serta prioritas lain dari kebijakan nasional provinsi yang bersifat mandatory. pada tahun merupakan tahun keempat rpm kabupaten sidenreng rappangjangka menengah, sekaligus mampu merespon dinamika lingkungan eksternal dan internal. prioritas kebijakan pembangunan pada tahun diarahkan padayang sinergis dengan prioritas pembangunan provinsi sulawesi selatan, seperti: pengembangan ekonomi kerakyatan: pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, pembangunan kesehatan: peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah: pengembangan kawasan strategis: peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan: penguatan ketahanan pangan, termasuk pangan hutan dan laut pada periode keempat ini, tema pembangunan kabupaten sidenreng rappang adalaharah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk melihat sinergitas upaya upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun dan dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun berdasarkan prioritas dan kebijakan tersebut atas maka dapat dijabarkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang sebagai berikut: belum terciptanya suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan berkualitas. penanganan laporan masyarakat yang cenderung lambat rasio polisi dengan jumlah penduduk masih rendah cc. masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, keamanan dan ketertiban melalui pendirian pos siskamling. masih terbatasnya akses dan kualitas penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat: tingginya kerusakan jalan dan jembatan. penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi umum masih terpusat wilayah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh birokrasi terutama untuk peningkatan pelayanan publik. masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya perilaku hidup bersih pubs) oleh masyarakat masih rendahnya kinerja jaringan irigasi terutama irigasi desa. belum maksimalnya pembangunan drainase, talud dan brondong yang diakibatkan sering terjadinya genangan dan banjir saat terjadinya hujan. persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit tenaga listrik baik skala menengah maupun kecil. masih besarnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni akibat keterbatasan akses mbr terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan rendahnya sumber daya pengelolaan umkm yang diakibatkan wawasan kewirausahaan masyarakat masih minim dan kemampuan produksi, akses pasar serta akses penguatan modal masih sangat terbatas. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun promosi potensi keunggulan daerah belum berkembang cc. tingkat pengangguran terus meningkat akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan belum optimalbelum tercapainya standar pelayanan minimal spm) pendidikan masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta penyakit degeneratif terbatasnya sumber daya kesehatan yang mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal rendahnya pengembangan objek wisata yang menyebabkan kunjungan wisatawan masih terbatas. masih rendahnya manajemen group kesenian yang belum terorganisir karena tidak tersedianya gedung kesenian yang representative. belum optimalnya pembinaan dan peningkatan prestasi klub olahraga yang disebabkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan serta belum maksimalnya sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan. belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, aspirasi dan partisipatif indikator yang digunakan untuk melihat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan adalah opini badan pemeriksa keuangan bpk) terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. dimana opini bpk terhadap laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah tahun hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian wdp). hal ini menjadi tantangan pemerintah kabupaten sidenreng rappang untuk meningkatkan status prediksinya menjadi wajar tanpa pengecualian tahun tahun depan. percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik sering bertolak belakang dengan kemampuan akademik yang dimiliki dengan jabatan yang diembannya. penegakan supremasi hukum hubungannya dengan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate tidak dibarengi dengan pemisahan jabatan administratif dan fungsional. pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment sering menimbulkan bias yang disebabkan pengkotakan pelaksanaan program rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun rendahnya kualitas penyusunan rencana kebutuhan pegawai (distribusi yang tidak proporsional sesuai beban kerja dan kelangkaan tenaga untuk job tertentu, seperti dokter umum, dokter spesialis dan lain lain. masih rendahnya serapan hasil musrenbang dalam pembangunan karena banyaknya skpd yang terjebak kepada program program sebelumnya. produksi sektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat masih perlu ditingkatkan. belum optimalnya populasi ternak (kecil maupun besar dan unggas), yang berimplikasi terhadap tingkat ketersediaan dan produksi daging masih rendah sementara areal pengembangan cukup memadai. tingginya kasus pada penyakit ternak terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang nilai tambah produksi hasil peternakan rendahnya sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah permasalahan pada bagian ini merupakanskpd. suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. tabel identifikasi permasalahan pembangunan daerah faktor faktor kriteria aspek penentu permasalahan keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tataran pengambil kebijakan ketentraman dan wajib tersedianya lembaga jumlah personil satpol masih ketertiban umum daerah satpol dan adanya didominasi oleh tenaga honorer perlu tentang serta belum memiliki ppn ketertiban umum, hubungan yang baik antara pihak kepolisian dan tni serta alim ulama dan tokoh masyarakat dengan pemerintah daerah keselarasan antara wajib antara pemerintah pusat sinergitas program dan kegiatan kebijakan pemerintahan lewat kegiatan tugas antara pusat dan daerah belum daerah dengan kebijakan pembantuan dan maksimal. pemerintah kegiatan demon urusan bersama. dengprovinsi adanya hubungan koordinasi yang baik dengan gubernur terutama dalam pengawasan terhadap produk hukum serta pelaksanaan kegiatan otsus provinsi. intensitas dan efektivitas wajib tersedianya lembaga masih rendahnya serapan hasil proses konsultasi publik musrenbang tingkat musrenbang dalam antara pemerintah desa, kecamatan dan pembangunan karena daerah dengan kabupaten banyaknya skpd yang terjebak masyarakat atas kepada program program penetapan kebijakan sebelumnya publik yang strategis dan relevan untuk daerah transparansi dalam wajib tersedianya seringnya keterlambatan jenis pemanfaatan alokasi, mekanisme dalam terutama tentang dak pencairan dan pemanfaatan dan penyerapan dau, dak, pencairan dana dan bagi hasil efektivitas perencanaan, wajib tersedianya dokumen sumber daya tenaga perencana penyusunan, dokumen perencanaan masih terbatas dan tidak pelaksanaan tata usaha, yang terukur serta efektifnya tindak pengawasan pertanggung jawaban, mekanisme dan pengawasan apbd berdasarkan regulasi pusat dan banyaknya lembaga khusus yang melakukan pengawasan seperti inspektorat, bpk, bpk dan lsm pengelolaan potensi wajib tersedianya potensi banyak usah usaha eksploitasi daerah daerah yang memadai potensi daerah yang tidak dengan pemanfaatan memiliki izin dan amdal yang optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan terobosan inovasi baru wajib tersedianya sistem belum maksimalnya penerapan dalam penyelenggaraan inovasi daerah sistem inovasi daerah pemerintahan daerah tataran pelaksana kebijakan kebijakan teknis wajib tersedianya beberpa masih rendahnya pemanfaatan penyelenggaraan urusan dokumen dokumen dokumen dokumen teknis oleh pemerintahan teknis, seperti rtrw, skpd sanitasi, master plan ekonomi, dan lain lain peraturan perundang para aparatur teknis terhadap peraturundangan pemerintahan untuk perundangan yang ada. menjalankan peraturan sebagaimana mestinya tingkat capaian spm wajib tersedianya aturan banyak skpd yang belum aturan pencapaian membuat laporan pencapaian spm kementerian spm sebagaimana mestinya dan serta aturan aturan sebagian kecil tidak ada petunjuk pencapaian program dan kegiatannya. spm dimaksud penataan kelembagaan wajib tersedianya peraturan kurangnya daerah tentang petunjuk pendampingan penataan teknis dari pusat dan kelembagaan. provinsi sehingga membuat kelembagaan yang ada berbeda beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya serta tingginya dinamika penataan organisasi daerah. pengelolaan wajib sudah tersedianya belum tersedianya data base kepegawaian daerah satu lembaga khusus kepegawaian yang bisa yang menangani memberikan pelayanan urusan kepegawaian kepegawaian kepada pegawai tepat waktu. perencanaan wajib tersedianya beberapa rendahnya pemahaman skpd pembangunan daerah aturan aturan dan dalam sistem penyusunan dokumen tentang dokumen perencanaan daerah perencanaan daerah. dan masih rendahnya sdm serta serapan usulan masyarakat kedalam perencanaan pembangunan. pengelolaan barang milik wajib telah tersedianya tidak terbitnya asset daerah. daerah aturan tentang pengelolaan barang milik daerah. kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kesejahteraan wajib tersedianya potensi masih tingginya masyarakat ekonomi dan sda yang angka memadai. pengangguran pelayanan umum wajib telah tersedianya masih banyak capaian capaian kantor spm yang belum tercapai. pelayanan terpadu serta pusat pelayanan umum bidang pendidikan, kesehatan, kebencanaan dan sosial.bab ini menguraikan tentanglalu dan tahun berjalan, yang mencakup arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan prakiraan sumber sumber pendanaan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah. arah kebijakan ekonomi daerah arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat terlihat antara lain melalui indikator produk domestik regional bruto pdrb) dan kontribusi doktoralnya, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia ipm) serta tingkat pengangguran terbuka. arah kebijakan ekonomi daerah kabupaten sidenreng rappang tahun mengacu kepada visi dan misi kepala daerah tahun yaitupada misi satu yaituuntuk mewujudkan hal tersebut maka strategi yang dilakukan yaituinput produksi sebagai pakan pada subterlebih lagi dengan ditetapkannya kabupaten sidenreng rappang sebagai kawasan strategi nasional kawasan karet parepare sebagai sentra produk sapi. maka diperlukan sarana prasarana pendukung melalui peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah. untuk mencapai misi kedua yaitu maka prioritas pembangunan diarahkan pada wilayah perdesaan. peningkatan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian kabupaten sidenreng rappang yang berbasis potensi lokal dalam upaya meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. semakin besar daya beli masyarakat, maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah peningkatan kemampuan kelembagaan umkm, peningkatan kemampuan pengelolaan dan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah: pengembangan industri produktif berbasis umkm: peningkatan keterampilan kewirausahaan: penciptaan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal: pengembangan model kemitraan usaha hulu hilir: memudahkan aksesibilitas pemasaran produk produk unggulan daerah hasil umkm: peningkatan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah: penataan pedagang kaki lima dan asongan: peningkatan peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan: peningkatan kualitas sdm pencari kerja: peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja: pengembangan potensi agribisnis: memudahkan aksesibilitas pemasaran produk produk pertanian dan perikanan: mempermudah akses permodalan: pengembangan kawasan pertanian dan perikanan: pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan: pembangunan dan pengembangan kawasan terpadu, serta pembangunan dan pengembangan kawasan wisata. selanjutnya arah kebijakan ekonomi daerah ini, akan dipedomani untuk kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. kondisi ekonomi kabupaten sidenreng rappang tahun dan dan perkiraan tahun dan pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakanratakan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan hubungan ekonomi regional. indikator indikator makro yang bersifat ekonomi terdiri dari: pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat pendapatan per kapita. pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing masing penduduk dan besarnya pendapatan per kapita tersebut diperoleh dari hasil bagi antara pendapatan regional netto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. namun perlu diingat bahwa tidak seluruh pdrb kabupaten sidenreng rappang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakatnya, hal ini dikarenakan adanya sebagian nilai pdrb yang dibawa luar daerah. oleh karena itu kesejahteraan ini diharapkan makin merata, baik antar golongan pendapatan masyarakat, antar sektor kegiatan mata pencaharian maupun antar wilayah. gambaran kondisi ekonomi pemerintah kabupaten sidenreng rappang dapat menunjukkan kaitan yang rasional antar indikator kinerja makro ekonomi seperti tingkat pdrb, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan lain lain. dengan penggambaran dalam suatu deskripsi yang baik maka dapat dilihat benang merah antara permasalahan yang melingkupi pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan indikator makro ekonomi daerah yang diharapkan. secara umum perkembangan indikator perkembangan perekonomian dari tahun s d tahun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. tabel perkembangan indikator makro ekonomi kabupaten sidenreng rappang dasa juta harga konstan pdrb atas dasar harga jta pdrb perkapita atas (sj dasar harga konstan juta pdrb perkapita atas dasar harga berlaku pertumbuhan ekonomi laju inflasi struktur perekonomian pertanian, kehutanan, pertambangan dan persen penggalian \|.& industri pengalihan gas pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur persen ulang kontruksi persen perdagangan besar dan eceran :reparasi mobil dan sepeda persen motor angin dai persen pergudangan penyediaan akomodasi informasi dan das dam dam asuransi real estate persen dan jrammuman (ee 00m administrasi pemerintahan, pertahan dan jaminan sosial persen wajib \|.p jasa pendidikan jasa kesehatan dan binatu \|satunya pes asg 0gp \|. jumlah penduduk ipm persen tingkat pengangguran terbuka persen sumber data bps kabupaten sidenreng rappang (diolah) dari data bps tahun produk domestik regional bruto pdrb) atas dasar harga berlaku mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun waktu satu tahun. pdrb atas dasar harga berlaku kabupaten sidenreng rappang tahun mencapai rp. juta rupiah atau sekitar persen dari pdrb provinsi sulawesi selatan. jika angka ini dibagi dengan jumlah penduduk, akan diperoleh pdrb perkapita yaitu sekitar juta rupiah. gambar persentase perbandingan antara pdrb kab. sidrap terhadap pdrb prov. sulsel tahun pdrb atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi karena sudah terbatas dari unsur kenaikan harga. dengan penggunaan pdrb atas dasar harga konstan maka pengaruh perubahan harga dapat dieliminasi, sehingga perubahan besaran pdrb benar benar merupakan pertumbuhan ekonomi yang riil dan tidak terpengaruh oleh faktor inflasi. pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappang tahun mencapai persen dan mengalami penurunan menjadi persen tahun namun pada tahun pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappang kembali mengalami peningkatan yang signifikan sebesar persen. berdasarkan perhitungan proyeksi pada tahun dengan menggunakan tahun dasar seri diharapkan dapat meningkat menjadi persen, tahun sebesar persen dan tahun rencana yaitu sebesar persen. sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi adalahkabupaten sidenreng rappang. adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. berikut tandingan laju pertumbuhan pdrb mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang digambarkan oleh persentase perubahan pdrb atas dasar harga konstan dari tahun tahun. jika perubahannya positif, maka terjadi pertumbuhan dan jika perubahannya negatif maka terjadi perlambatan kontraksi) dari tahun sebelumnya. berikut disajikan diagram tandingan laju pertumbuhan ekonomim2014 m2013 jasa lainnya goa51daan pertambangan dan penggalian pertanian, kehutanan, dan perikanan gambar perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tahun dan menurut sektor bila pdrb suatu daerah bagi dengan jumlah penduduk yang tinggal daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pdrb perkapita. pdrb perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai pdrb per kepala atau per satu orang penduduk. dengan bertambahnya jumlah penduduk kabupaten sidenreng rappang mengakibatkan pdrb perkapita kabupaten sidenreng rappang tahun mencapai juta rupiah lebih besar dibanding tahun yaitu sebesar juta rupiah. laju pertumbuhan pdrb kabupaten sidenreng rappang tahun mencapai persen dengan dan secara keseluruhan lapangan usaha ekonomi pdrb yang lain pada tahun mencatat pertumbuhan yang positif. sedangkan pada tahunkontribusi suatu sektor terhadap produk domestik regional bruto pdrb) menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana peranan suatu sektor terhadap perekonomian. jika dilihat dari konstribusi masing masing lapangan usaha terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappang pada tahun maka yang paling tinggi kontribusinya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar persen. jika dibandingkan dengan tahun lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi berada pada lapangan usaha konstruksi sebesar persen dan kontribusi yang sangat rendah baik tahun maupun tahun pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. lengkapnya dapat dilihat pada gambar m2014 m2013pertambangan dan penggalian pertanian, kehutanan, dan perikanan gambar perbandingan konstribusi masing masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi tahun dan struktur ekonomi sebagian masyarakat kabupaten sidenreng rappang pada tahun mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari besarnya peranan masing masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan pdrb kabupaten sidenreng rappang. lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peran yang sangat tinggi terhadap pembentukan pdrb kabupaten sidenreng rappang yaitu sebesar persen disusul industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. sementara lapangan usaha yang lain berada bawah (lima) persen. selengkapnya dapat dilihat pada gambar bawah ini. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun administrasi pemerintahan, pertahan jasa kesehatan dan jasa dan jaminan sosial kegiatan sosial keuangan rea aib asa dan estate perusahaan jasa penata kainnya komunikasi pertanian, kehutanan, dan penyedia perikanan akomodasi dan makan minum transportasi dan pergudangan pertambangan dan penggalian pengadaan air, perdagangan besar dan pengelolaan pengadaan eceran :reparasi mobil sampah, limbah listrik dan gas dan sepeda motor dan daur ulang gambar peranan pdrb menurut lapangan usaha tahun indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian kabupaten sidenreng rappang adalah dari jumlah penduduk miskin. jika berdasarkan indikator dan kriteria dari bps, penduduk miskin kabupaten sidenreng rappang tahun sebanyak jiwa atau sebesar pesan. angka ini sangat membanggakan kabupaten sidenreng rappang yang merupakan kabupaten kota provinsi sulawesi selatan yang memiliki penduduk miskin terendah kedua setelah kota makassar. dibanding tahun jumlah penduduk miskin tahun sebesar jiwa, dimana jumlah penduduk miskin tahun sebanyak jiwa. tahun dan angka kemiskinan ditargetkan akan dapat terus diturunkan seiring dengan perbaikan kondisi makro perekonomian dan program program dari pemerintah kabupaten sidenreng rappang. pada tahun bps melakukan perubahan metodologi dalam penghitungan ipm. perubahan metodologi ini menyebabkan level ipm metode baru lebih rendah dibanding ipm metode lama. selain itu terjadi perubahan peringkat. namun hal tersebut tidak bisa dibandingkan karena perbedaan metodologi dan indikator. indeks pembangunan manusia ipm) merupakan indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. capaian ipm kabupaten sidenreng rappang terus menunjukkan peningkatan nilai yang menunjukkan keberhasilan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial. tahun nilai ipm sebesar poin (peringkat provinsi sulawesi selatan) atau tumbuh sekitar persen disbanding tahun sebelumnya. salah satu variabel baru dalam ipm metode baru adalah harapan lama sekolah hls). hls kabupaten sidenreng rappang tahun sebesar artinya setiap anak kabupaten sidenreng rappang diharapkan menempuh pendidikan selama tahun rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun masa mendatang. tabel berikut menampilkan beberapa indicator yang mendukung ipm kabupaten sidenreng rappang tahun s d tabel indeks pembangunan manusia menurut indikator tahun indikator tahun tahun tahun angka harapan hidup tahun) harapan lama sekolah hls) tahun pengeluaran per kapita disesuaikan ribu rupiah ppp) indeks pembangunan manusia proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja merupakan indikator sebagai acuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan bagi pembukaan lapangan kerja baru. tingkat pengangguran terbuka tpt) kabupaten sidenreng rappang mengalami peningkatan dimana tahun mencapai persen, tahun mengalami peningkatan sebesar persen, namun tahun kembali mengalami penurunan sebesar persen. dengan tingkat pengangguran terbuka tpt) tahun ini masih perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif, dengan mendorong serapan tenaga kerja pada sektor perdagangan, hotel, restoran serta sektor industri pengolahan. tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun dan tahun pada dua tahun mendatang, diperkirakan perekonomian kabupaten sidenreng rappang masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjadinya stabilitas ekonomi makro. meningkatkan produktivitas pertanian secara umum dan mengembangkan sistem pertanian terpadu. penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan umkm pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis prospek perekonomian daerah tahun dan kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian kabupaten sidenreng rappang. perubahan yang diterapkan bps pada tahun dimana pada tahun tersebut dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan pdrb dari tahun dasar menjadi tahun dasar begitupun dengan perhitungan ipm, perubahan metodologi yang diterapkan bps pada tahun menyebabkan level ipm metode baru lebih rendah dibanding ipm metode lama. sehingga dalam memproyeksikan tahun dasar untuk proyeksi tahun dan diperlukan penyesuaian dengan metode baru tersebut. berikut disajikan tabel proyeksi indikator makro tahun dan tahun tabel proyeksi indikator makro tahun dan pdrb perkapita atas dasar harga juta rupiah konstan pdrb perkapita atas dasar harga juta rupiah berlaku \|tajulnflasi persen jumlah penduduk tingkat kemiskinan pesan indeks pembangunan manusia tingkat pengangguran terbuka berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator makro sosial ekonomi, perlu beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, bahkan meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi kabupaten sidenreng rappangy6: jumlah penduduk pada tahun diperkirakan sekitar jiwa pdrb harga berlaku pada tahun diperkirakan sebesar rp. juta. pdrb harga konstan pada tahun diperkirakan sebesar rp. juta. pdrb perkapita atas dasar harga konstan pada tahun diperkirakan sebesar rp. juta pdrb perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun diperkirakan sebesar rp. juta. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun arah kebijakan keuangan daerah arah kebijakan keuangan daerah kabupaten sidenreng rappang bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidenreng rappang yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada rencana jangka menengah dalam rangka mewujudkan visi misi. kebijakan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang tinggi. proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar peranannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. dengan terbitnya undang undang pajak nomor tahun tentang pajak dan retribusi daerah tentu memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan kabupaten sidenreng rappang. dengan undang undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan pemerintah daerah dari dana pusat semakin berkurang atau pemerintah daerah lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan. derajat otonomi fiskal daerah yang selanjutnya disebut dfd sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah, dengan mengukur kontribusi realisasi pad terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. perkembangan dfd kabupaten sidenreng rappang periode tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini tabel derajat otonomi fiskal daerah dfd) kabupaten sidenreng rappang tahun mma aan 00n sumber bpk kabupaten sidenreng rappang (diolah) dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah pad) terhadap pendapatan daerah tahun sampai dengan tahun kabupaten sidenreng rappang rata rata sebesar persen per tahun. otonomi daerah berimplikasi pada semakin rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. sehubungan dengan itutabel pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidenreng rappang tahun ho) urutan mzovgm mantan masam pertumbuhan penerimaan pembiayaan pengeluaran pembiayaan sumber bpk kab. sidenreng rappang (diolah) anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) pemerintah kabupaten sidenreng rappang. ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah kabupaten sidenreng rappang. pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd), yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan kepala daerah setiap tahunnya. kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) provinsi sulawesi selatan, ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana dana lainnya. pendapatan asli daerah pad) rencana pendapatan daerah yang akan tuangkan dalam apbd merupakan perkiraan yang teratur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, oleh karena itu memperhatikan pokok pokok berikut perencanaan target pad mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat, prakiraan realisasi penerimaan pad tahun serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait. pada tahun pendapatan asli daerah diproyeksikan sebesar yang terdiri dari pajak daerah sebesar retribusi daerah sebesarencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun dalam pengelolaan pad, dapat diberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi,akan mengacu pada peraturan daerah baru yang ditetapkan. badan layanan umum daerah bold) seperti rumah sakit daerah, penerimaan yang yang sah sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan. dana desentralisasi prakiraan sumber dana desentralisasi yang dialokasikan masing masing daerah melalui dana perimbangan tahun anggaran yang terdiri dari: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak bagi hasil bukan pajak diperkirakan besarannya diambil dari realisasi anggaran tahun pada tahun diproyeksikan mendapat dana perimbangan sebesar rp. , , dana alokasi umum sebesar sedangkan untuk dana alokasi khusus rp. yang terdiri dari dana alokasi reguler sebesar rp. dan dana alokasi khusus publik program prioritas kabinet kerja) sebesar rpmemperhatikan hal hal sebagai berikut mengingat proses penyusunan apbd akan mulai padaiambil dari realisasi apbdrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun atau hasil pertambangan lainnya tahun dan memperhatikan realisasi penerimaan tahun anggaran lain lain pendapatan daerah yang sah untuk penganggaran lain lain pendapat daerah yang sah, memperhatikan hal hal sebagai berikut penetapan pendapatan bagi hasil yang diterima dari provinsi pada tahun anggaran diproyeksikan sebesar rp. penerimaan hibah yang bersumber dari apbn atau sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikatrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 tabel realisasi dan proyeksi target pendapatan,transfer pemerintah pusatratan ara bawah pap pendapatan lainnylainnya arah kebijakan keuangan daerahasli daerah (untuk apbd tahun anggaran mengacu kepada arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam rpmkelompok, yaitu:: mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan cara:: rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun. melakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya: cc. pemantapan kelembagaan dan: meningkatkan koordinasi secara sinergis bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan skpd penghasil::dana bagi hasil dbh) yaitu: dana bagi hasil pajak, dbh cukai hasil tembakau dbh cht) dan dana bagi hasil sumber daya alam dbh sda), penganggaran dana alokasi umum (dau) sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran dalam hal perpres dimaksud belum ditetapkan, penganggaran dau berdasarkan tahun anggaran penganggaran dana alokasi khusus dak) sesuai dengan peraturan presiden mengenai rincian apbn tahun anggaran dimaksud belum ditetapkan sehingga penganggaran dak berdasarkan tahun anggaran lain lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari penganggaran dana desa dialokasikan sesuai perpres mengenaiganggaran dana transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan perpres pengangguran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketigadimaksud. arah kebijakan belanja daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemerintah kabupaten sidenreng rappang mengambil langkahrealisasi ipm tahun yang baru mencapai sebesar poinreformasi birokrasidaerah pada tahun dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah dan program unggulan kepala daerah, yaitubelanjabea beta belanja jalan, irigasi dan tan koneksi men nisaea. aa lomdaand pansidand matang masa milano him kasat mansosana nan angsa messi transfer bagi hasil mena akan hanan mika annan januari beda mba jae kejar\| samar semua\| sama rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun arah kebijakan pembiayaan daerah pembiayaan daerah terbagi dalam dua komponen besar yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. pada tahun anggaran arah kebijakankebijakan penerimaan pembiayaan tahusil ilpa pada tahun belum dapat keluarkan karena harus menunggu perhitungan apbd yang telah diaudit oleh bpk. jika terjadi defisit anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pinjaman melaluikebijakan pengeluaran pembiayaan tahun adalah pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal bumi. penyertaan modal dan pemberian pinjaman jikpembiayaan daerah ken sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah lainnya pengeluaran pembiayaan penyertaan modal(investasi) pemerintah daerah pembayaran pokok utang yang jatuh tempotoh dio rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah bab ini menjelaskan isu strategis, arah kebijakan rencana kerja pembangunan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta prioritas program pembangunan daerah penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada rkd tahun dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi misi pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) kabupaten sidenreng rappang tahun adapun substansi dokumen rkd tahun mendasarkan dan memperhatikan arah kebijakan pemerintah pusat, arah kebijakan rpm provinsi sulawesi selatan tahun sinergitas prioritas pembangunan daerah konsistensi antara kebijakan pusat, provinsi sulawesi selatan. rkd kabupaten sidenreng rappang tahun merupakan tahun (empat) pelaksanaan rencana pembangunan langkah menengah daerah kabupaten sidenreng rappang, dimana arah kebijakan pembangunannya tahun (empat) inipembangunan daerah. tema pembangunan tahun yaituadapun prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun diarahkan paday peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik fungsi skpd sesuai urusan wajib dan pilihan yang selanjutnya dijabarkan pada bab rkd ini lengkap dengan pagu indikatif per skpd sesuai dengan kemampuan fiskaltujuan dan sasaran pembangunan rkd kabupaten sidenreng rappang tahun merupakan penjabaran dari pelaksanaan rpm kabupaten sidenreng rappang tahun tahun (empat), yaitu tahun perencanaan untuk dilaksanakan tahun sesuai peraturan daerah nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau ipjp kabupaten sidenreng rappang tahun periodisasi perencanaan langkah menengah dibagi dalam empat tahapan yaitu tahapan pertama tahun tahap dua tahap tiga tahun dan tahapan empat tahun adapun visi pembangunan jangka panjang kabupaten sidenreng rappang tahun memiliki masyarakat yang berbudaya dan regius memperhatikan situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas dan sinergitas pelaksanaan pembangunan, maka dirumuskan dan ditetapkan visi pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun adalah:visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu maju: adalah gambaran kondisi kabupaten sidenreng rappang pada tahun yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. baik ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh atas rata rata pertumbuhan ekonomi propinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat. didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, keamanan dan ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak serta pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktivitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. terkemuka: adalah gambaran kondisi kabupaten sidenreng rappang pada tahun yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah yaitu sektor rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. tidak hanya pada aspek farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan. religius: adalah gambaran kondisi masyarakat kabupaten sidenreng rappang pada tahun yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain. pendapatan dua kali lipat: adalah gambaran kondisi masyarakat kabupaten sidenreng rappang pada tahun mengalami peningkatan pendapatan perkapita dua kali lipat yaitu atas rp. tiga puluh juta rupiah). untuk mewujudkan visi pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang tersebut atas selanjutnya dijabarkan dalam misi pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang tahun sebagai berikut:memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusifuntuk melaksanakan misi misi tersebut atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran beserta dengan strategi pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang selama (lima) tahun dengan uraian sebagai berikut: rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun tabel hubungan visi misi dan tujuan sasaran strategi pembangunamisi1 meningkatkan meningkatkan meningkatnya produksi penguatan dukungan produktivitas dan produksi sektor pertanian tanaman ketersedian sarana nilai tambah pertanian secara pangan, palawija, produksi yang tepat sektor pertanian umum. hortikultura, dan waktu, jumlah dan berbasis sistem perkebunan. kualitas pertanian terpadu, meningkatnya produksi modern dan peternakan dan berkelanjutan perikanan. menciptakan dan terciptanya keterpaduan penguatan kerjasama mengembangkan usaha tani dari hulu antara stakeholder sistem pertanian hilir. usaha tani untuk saling terpadu. terciptanya keterpaduan mendukung dan usaha tani antar sup bertukar informasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. mengembangkan meningkatnya penerapan penguatan kapasitas modernisasi teknologi pertanian dan peran lembaga pertanian. mutakhir. penyuluh pertanian manajemen usaha tani. tani berorientasi pasar. mengendalikan dan terkenalnya alih fungsi pengendalian alih meningkatkan daya lahan pertanian produktif. fungsi lahan dan dukung sumber daya pencetakan sawah alam. baru terkenalnya laju pengendalian degradasi atau penurunan penggunaan input tingkat kesuburan lahan. produksi dari bahan kimia yang berlebihan meningkatnya kelestarian peningkatan kualitas sumber daya air. kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya air secara efektifdan efisien pertanian organik. templat produk pertanian organik ka. eeeeee$ eme mewujudkan menciptakan meningkatnya nilai penguatan dukungan percepatan percepatan produksi masing masing infrastruktur dan pertumbuhan pertumbuhan sektor perekonomian. regulasi serta ekonomi berbasis ekonomi yang meningkatnya sharing terciptanya aglomerasi potensi dan disertai penguatan sektor industri dalam produksi dan keunggulan lokal struktur pengolahan dan jasa pemasaran melalui perekonomian dalam struktur pemberdayaan daerahekonomi perekonomian daerah. kerakyatan dan umkm mengembangkan meningkatnya jumlah peningkatan jumlah pemberdayaan umkm aktif dan produktif. umkm baru dan ekonomi kerakyatan peningkatan kapasitas dan umkm. umkm yang telah ada meningkatnya akses penguatan dukungan permodalan bagi umkm akses permodalan dan berbasis pertanian. pemasaran produk meningkatnya akses produk umkm pemasaran bagi produk produk umkm. berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk umkm. meningkatkan daya terciptanya iklim investasi penguatan dukungan saing daerah. yang kondusif dan layanan pinjaman menarik untuk investasi yang menarik mendukung percepatan bagi investor serta pertumbuhan ekonomi. kerjasama penelitian dan pengembangan terwujudnya daya saing peningkatan tenaga kerja pada bidang kompetensi tenaga yang mendukung kerja yang dapat produksi pertanian, bersaing dan mandiri industri pengolahan dan mengembangkan jasa. usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal terwujudnya kerja sama penguatan antar kabupaten kota, pengembangan kluster regional karet pare pare tanaman pangan dan yang mendukung ternak sapi terintegrasi pengembangan klaster dengan pengembangan unggulan tanaman kawasan strategis pangan, ternak sapi dan karet pare pare unggas. misi3 meningkatkan dan meningkatkan akses meningkatnya pelayanan mendorong mengembangan dan kualitas rumah sakit. peningkatan kualitas kualitas sumber pelayanan pelayan rumah sakit daya manusia kesehatan. meningkatnya kualitas mendorong yang berdaya penanganan penyakit dan keikutsertaan saing tinggi jaminan kesehatan masyarakat dalam berdasarkan masyarakat. sistem penjaminan keimanan dan kesehatan nasional ketakwaan meningkatnya kualitas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, penanganan anak, dan gizi.masyarakat komprehensif usiakehidupan meningkatnya pola hidup penanaman nilai dan sehat, kebudayaan norma pola hidup sehat masyarakat dalam serta pemberdayaan masalah kesehatan, dan dan peningkatan peran kesehatan lingkungan. serta masyarakat dalam kesehatan terkenalnya peningkatan wawasan pertumbuhan penduduk. pembangunan berbasis kependudukan meningkatkan akses meningkatnya pementasan buta huruf dan pelayanan kemampuan literasi dan secara terpadu dan pendidikan. minat baca masyarakat. peningkatan minat baca meningkatnya akses dan peningkatan kualitas mutu penyelenggaraan pelaksanaan wajib belajar tahun. pendidikan gratis dan pelibatan peran serta masyarakat berkembangnya inisiasi pendirian pendidikan tinggi. akademik komunitas dan dukungan pembinaan mahasiswa tahun kedua sebagai lanjutan dukungan pemerintah meningkatnya kegiatan pengembangan peran pemuda dan prestasi pemuda, masyarakat dalam olahraga dan seni keolahragaan dan seni budaya termasuk budaya. penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya meningkatkan meningkatnya kualitas peningkatan peran kualitas kehidupan pelaksanaan nilai nilai lembaga keagamaan beragama dan ajaran agama dalam dalam pembinaan umat kerukunan intra dan masyarakat. beragama antar umat meningkatnya kerukunan penguatan kerja sama beragama. intra dan antar umat pemerintahan dan beragama. tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama pengembangan meningkatkan akses meningkatnya kapasitas pemeliharaan dan infrastruktur dan kualitas dan kualitas daya dukung peningkatan kapasitas bernilai tambah pelayanan jalan dan jembatan jalan dan jembatan tinggi untuk infrastruktur. terhadap wilayah sentra berbasis akses wilayah mendorong produksi pertanian dan antar desa kelurahan percepatan kawasan cepat tumbuh. dan kecamatannn! pertumbuhan termasuk ekonomi, dan pengembangan memperlancar kawasan sentra aksesibilitas antar produksi pertanian dan wilayah. kawasan cepat tumbuh. tersedianya jaringan pengembangan sarana prasarana dan sarana dan prasarana transportasi yang perhubungan darat terintegrasi antar kota dalam rangka dan antar wilayah. mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang serta hubungan antar wilayah luar kabupaten sidenreng rappang tersedianya layanan dan peningkatan jaringan akses informasi dan komunikasi bagi komunikasi yang masyarakat dan memadai. perusahaan telekomunikasi meningkatnya percepatan dukungan ketersediaan infra struktur jangkauan permukiman, sanitasi dan infrastruktur air bersih yang permukiman, sanitasi berkualitas. dan air bersih yang berkualitas meningkatnya peningkatan dukungan keterpenuhan rumah perumahan layak huni layak huni bagi orang bagi masyarakat miskin miskin. mewujudkan penataan pertamanya ruang kota ruang yang efektif, efisien pangkajene yang dan berkelanjutan efektif, efisien, dan berkelanjutan meningkatnya kualitas penguatan dan cakupan layanan keterpaduan hulu hilir daerah irigasi serta dalam pengelolaan pemanfaatan air tanah. sumber daya air serta peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi. meningkatnya pengembangan ketersediaan sumber sumber sumber energi energi dan sumber daya terbarukan dan mineral yang memadai. optimalisasi pengelolaan sumber daya mineraltersedianya infrastruktur penguatan koordinasi dan kesiapsiagaan dan lembaga penanganan bencana. pemerintahan dan lembaga lain serta partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana. misi memantapkan menciptakan terpeliharanya penguatan sistem iklim kehidupan suasana kehidupan keamanan, ketertiban, terpadu sosial sosial dan kenyamanan dalam pengembangan kemasyarakatan kemasyarakatan masyarakat keamanan, ketertiban yang kondusif. yang lebih aman dan berkembangnya dan ketentraman lebih berkualitas. partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum. misi6 mewujudkan meningkatkan terwujudnya struktur penataan struktur percepatan kinerja pengelolaan kelembagaan pemerintah organisasi reformasi pemerintahan yang daerah yang ramping dan pemerintahan daerah birokrasi, tata baik dan bersih. kaya fungsi dalam kelola mendukung reformasi pemerintahan birokrasi. yang baik, meningkatnya kapasitas penguatan organisasi penegakan dan pendayagunaan dan manajemen sdm supremasi hukum, sumber daya aparatur aparatur dan pemerintah yang pengembangan berkesinambungan. kebijakan yang terciptanya pengelolaan penataan dan pro gender dan keuangan dan asset penguatan sistem perlindungan daerah yang berkualitas, pengelolaan keuangan anak, pro poor, efektif, efisien, transparan dan asset daerah pro job dan pro dan akuntabel. disertai penguatan environment. sistem monitoring dan pengawasan internal terwujudnya penataan dan perencanaan penguatan sistem pembangunan yang perencanaan berkualitas, responsif pembangunan daerah gender, berpihak pada yang partisipatif, pemberdayaan responsif gender dan masyarakat miskin dan berperspektif nilai nilai pembangunan pembangunan berkelanjutan. berkelanjutan meningkatkan meningkatnya kapasitas penguatan partisipasi partisipasi dan dan partisipasi swadaya masyarakat pemberdayaan kelembagaan masyarakat. dalam pembangunan masyarakat dalam sesuai potensi dan pelaksanaan kearifan lokal. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahupembangunan, meningkatnya kapasitas penguatan kapasitas penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan desa pemerintah, dan pemerintahan desa. dan kerangka otonomi pembinaan desa. masyarakat. meningkatkan meningkatnya kepatuhan penguatan koordinasi kualitas masyarakat terhadap antar instansi penegak penyelenggaraan hukum dan norma sosial. hukum dan demokrasi dan peningkatan kesadaran penegakan hukum. masyarakat atas hukum dan norma sosial meningkatnya kualitas meningkatkan kehidupan demokrasi dan pembinaan partai politik. politik dan pengembangan kondisi yang lebih kondisi untuk kualitas kehidupan demokrasi meningkatkan meningkatnya akses dan mengarusutamakan kesetaraan gender kebudayaan perempuan kebudayaan dan perlindungan dalam pelaksanaan perempuan sektor anak dan pembangunan, publik dan privat dan perempuan. penyelenggara terintegrasi dengan pemerintah dan pelayanan pembinaan perlindungan kemasyarakatan. perempuan dan anak meningkatnya kapasitas dari eksploitasi dan dan kualitas perlindungan kekerasan anak. misisektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah dan masyarakat kabupaten sidenreng rappang. rata rata sampai dengan persen produk domestik regional bruto kabupaten sidenreng rappang berasal dari sektor pertanian. oleh karena itu maka sektor pertanian menjadi kunci utama pembangunan perekonomian daerah dan masyarakat. misi ini terkait dengan yang dilakukan untukrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun input produksi sebagai pakan pada supmisi ini mencakup segala upaya dilakukan untuk membina para petani sehingga dari waktu waktu dalam mengelola usaha taninya, menggunakan teknologi pertanian mutakhir, berorientasi pasar dan menggunakan manajemen yang baik. selanjutnya mencakup pula upaya yang dilakukan untuk mendorong implementasi nilai nilai pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha tani, berkembangnya pertanian organik dan upaya upaya mempertahankan serta meningkatkan tingkat kesuburan lahan, kelestarian sumber daya air dan daya dukung lingkungan. misimproduksi bahan mentah tidak memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, karena nilai tambah sektor industri pengalihan dan jasa lebih tinggi daripada sektor produksi bahan mentah, maka untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi harus didorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan jasa berbasis produk pertanian dan sumber daya lokal. oleh karena itu, maka misi ini menggambarkan upaya implementasi sistem petik, olah dan jual. memfasilitasi tumbuhnya usaha usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah yang mengolah hasil produksi pertanian dan sumber daya lokal yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah secara maksimal, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, menciptakan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. misitersedianya sumber daya alam efektif dan efisien, sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang sehat secara fisik, cerdas, dan terampil serta mempunyai kualitas spiritual yang kuat, upaya ini searah dengan upaya menghadirkan perguruan tinggi negeri berbasis pertanian akademi komunitas). upaya pembinaan kehidupan keagamaan dan fasilitasi terciptanya hubungan antar umat beragama yang harmonis. misisearah dengan rencana visi jangka panjang, untuk menciptakan wilayah yang mandiri, diperlukan tersedianya infra struktur jalan, jembatan, dan telekomunikasi yang memadai sehingga memudahkan arus pergerakan orang, barang dan informasi semua wilayah kabupaten sidenreng rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun rappang. infra struktur yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya akan melahirkan efisiensi. efisiensi menciptakan daya saing, dan daya saing menciptakan kualitas. misi memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif salah satu prasyarat untuk dapat melaksanakan program program pembangunan adalah keamanan dan ketertiban yang terkendali. oleh karena itu misi ini mencakup seluruh upaya yang akan ditempuh untuk menghadirkan kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali tengah tengah masyarakat. menekan angka kriminalitas dan meminimalisir potensi konflik yang ada. misitugas utama pemerintah adalah melayani dan memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. misi ini menggambarkan segala upaya yang dilakukan untuk menghadirkan kinerja pemerintah yang mampu menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. prioritas dan sasaran pembangunan daerah prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam rkd ditetapkan dengan berpedoman pada rpm serta memperhatikan perkembangan terkini lingkungan internal dan eksternal daerah termasuk perkembangan kebutuhan masyarakat. disinilah letak pentingnya proses perencanaan daerah yang dilakukan setiap tahun mulai dari musyawarah pembangunan tingkat lingkungan dan dusun, musrenbang tingkat desa kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, musyawarah pembangunan tingkat forum skpd dan forum gabungan skpd, serta musrenbang tingkat kabupaten yang berfungsi menjaring aspirasi kebutuhan masyarakat terkini. selain itu, ketersediaan dana untuk menunjang pembangunan merupakan faktor kunci dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan selektif konservatif. keterbatasan dana merupakan alasan logis diperlukannya suatu prioritas pembangunan agar permasalahan yang lebih penting perlu mendapat perhatian dan diselesaikan lebih dulu. selain hal yang dikemukakan atas, perlu pula diketahui bahwa suatu prioritas pembangunan bukan hanya dapat dicapai melalui kerangka pendanaan semata melainkan juga melalui kerangka regulasi yang mampu memberikan dukungan dan stimulasi agar suatu prioritas pembangunan dapat diwujudkan. minimnya anggaran yang dialokasikan pada suatu prioritas pembangunan bukan berarti kurangnya perhatian untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, namun dapat juga berarti bahwa prioritas pembangunan tersebut cukup diselesaikan dengan kerangka regulasi. selain itu, suatu prioritas pembangunan tidak hanya dapat diselesaikan melalui kerangka pendanaan apbd kabupaten, rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun melainkan dapat juga diselesaikan melalui kerangka pendanaan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi seperti apbd provinsi, apbn, dana dekonsentrasi, dan sumber sumber dana lainnya. adapun prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun dapat disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut rencana pembangunan jangka panjang ipjp) nasional tahun untuk tahapan rpm yaitu tahun dengan temayang tersedia, sdm yang berkualitas, serta kemampuan iptek. rencana pembangunan jangka menengah rpm) nasional tahun dengan agenda prioritas nawa citaas. selain nawa cita tersebut, prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun juga memperhatikan tema rencana kerja pemerintah rkp) tahun yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meletakkan pondasi pembangunan yang berkualitas rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) provinsi sulawesi selatan tahun dengan arah pembangunan sebagai berikut meningkatkan kualitas manusia sulawesi selatan. terwujudnya sulawesi selatan sebagai komunitas pembelajaran. mewujudkan sulawesi selatan yang atraktif dan kondusif mewujudkan sulawesi selatan sebagai satu kesatuan social ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari. meningkatkan kualitas peran sulawesi selatan dalam memelihara ketahanan nasional dan mewujudkan indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat. rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) provinsi sulawesi selatan tahun dengan agenda prioritas sebagai berikut gratis spp bagi mahasiswa baru, baik ptn maupun pts. bantuan lima juta paket bibit pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan juta bibit tanaman hutan. bantuan modal pengembangan usaha mikro kecil. bantuan paket modal pengembangan wirausaha pedesaan pada setiap desa. dukungan fasilitas dan regulasi pembangunan industri minimal unit sesuai potensi kabupaten kota. membuka ribu lapangan kerja baru. bantuan paket peningkatan kualitas rumah rakyat miskin. melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat sma. melanjutkan kesehatan gratis. gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, smk pertanian, perkebunan, perikanan, dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa dan secara terbatas. gratis peningkatan kualitas pengajar melalui boarding school untuk, guru sd, smp, sma, guru mengaji, mubalig, khatib dan alim ulama. rencana pembangunan jangka panjang daerah ipjp) kabupaten sidenreng rappang tahun adapun visi pembangunan jangka panjang kabupaten sidenreng rappang tahun (tahap tiga). memiliki masyarakat yang berbudaya dan religius rencana pembangunan langkah menengah daerah rpm) kabupaten sidenreng rappang tahun dengan agenda prioritas sebagai berikut gratis spp tahun bagi mahasiswa baru bantuan hand tractor pembangunan jalan usaha tani menciptakan15, lapangan kerjabaru menciptakan usaha mikro.kecil dan menengah umkm) baru melanjutkan pendidikan gratis dari tingkat taman kanak kanak sampai tingkat sma melanjutkan kesehatan gratis rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun peningkatan insentif bagi muballigh, imam masjid dan pegawai syara, guru mengaji, dan umroh gratis bagi para imam masjid kapasitas infrastruktur daerah program pengembangan kawasan strategis program pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur organisasi berdasarkan uraian diatas ditetapkan prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun sebagaimana tertuang dalam rpm kabupaten sidenreng rappang tahun dengan urutan sebagai berikut pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi, dengan rincian sebagai berikut peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban peningkatan stabilitas ketertiban umum peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah, dengan rincian sebagai berikut meningkatkan dan memelihara kualitas prasarana jalan dan jembatan serta prasarana pendukung mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh cc. mengembangkan akses layanan komunikasi dan informasi, membangun kerjasama dengan media massa dan membangun prasarana informasi penyelenggaraan penataan ruang yang terpadu penataan ruang publilikdan ruang terbuka hijau yang efektif dan efisien pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem partisipatif mengembangkan sumber sumber energy terbarukan percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis, dengan rincian sebagai berikut: meningkatkan dan membangun infrastruktur yang membuka akses antar wilayah membangun prasarana dasar infrastruktur permukiman meningkatkan cakupan layanan air bersih meningkatkan cakupan layanan sanitasi penataan kawasan kumuh peningkatan koordinasi dan mitigasi bencana alam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, dengan rincian sebagai berikut menjamin perlindungan konsumen meningkatkan daya saing umkm mengembangkan kemampuan permodalan meningkatkan kapasitas tenaga kerja meningkatkan pemanfaatan sumber daya local menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan meningkatkan kualitas hasil produksi rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 meningkatkan daya dukung ketersediaan sumber daya air meningkatkan akses transportasi pengembangan kapasitas pelaku usaha tani meningkatkan penerapan tekhnologi pertanian secara optimal meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian lapangan mengembangkan akses pemasaran melanjutkan dan mengembangkan kemandirian petani dalam penyediaan benih unggul mempertahankan daya dukung hutan dan lahan mencegah kerusakan sumber daya alam meningkatkan daya dukung sumber daya air menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya air mendorong peningkatan produksi pertanian ramah lingkungan mendorong pengembangan produk pertanian organik pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran, dengan rincian sebagai berikut mengembangkan infrastruktur pendukung meningkatkan produktivitas umkm meningkatkan akses informasi mengembangkan produktivitas masyarakat miskin meningkatkan dukungan pengembangan karet pare pare sebagai kawasan strategis nasional pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan, dengan rincian sebagai berikut peningkatan kualitas pelayanan kesehatan meningkatkan kapasitas pelayanan peningkatan akses pelayanan kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan anak, balita dan gizi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan pemerataan pembangunan kesehatan perlindungan kesehatan makanan penguatan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera peningkatan minat baca masyarakat peningkatan mutu layanan pendidikan mengembangkan akses pelayanan pendidikan peningkatan akses dan minat keolahragaan pelestarian kekayaan budaya local peningkatan akses pariwisata peningkatan kualitas kehidupan keagamaan menciptakan keharmonisan umat beragama rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik, dengan rincian sebagai berikut peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melaksanakan pelayanan prima meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah peningkatan disiplin aparatur pemerintah peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak peningkatan partisipasi masyarakat dalam pug dan perlindungan anak penguatan kelembagaan pemerintahan desa peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah desa peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang undang peningkatan wawasan kebangsaan meningkatkan pengurus utama gender dan perlindungan anak oo. peningkatan pemberdayaan keluarga dan perlindungan anak peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat, dengan rincian sebagai berikut meningkatkan produksi sektor peternakan dan perikanan mencegah perkembangan dan penularan penyakit ternak meningkatkan akses pemasaran meningkatkan produktivitas perikanan budi daya dan tangkap mengembangkan tekhnologi peternakan mengembangkan kawasan perikanan budi daya dan budi daya tangkap untuk dapat melihat sinergitas antara prioritas pembangunan rpm nasional, prioritas pembangunan rpm provinsi sulawesi selatan, prioritas pembangunan rpm kabupaten sidenreng rappang dengan prioritas pembangunan rkd kabupaten sidenreng rappang tahun dan penjelasan program prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun beserta dengan indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan oleh skpd, dapat diuraikan dalam tabel dan sebagai berikut: rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 tabel sinergitas prioritas pembangunan daerahnghadirkan kembali gratis spp bagi mahasiswa baru, gratis spp tahun bagi pemeliharaan ketertiban dan negara untuk melindungi baik ptn maupun pts. mahasiswa baru pengembangan demokrasi segenap bangsa dan bantuan lima juta paket bibit bantuan hand tractor peningkatan dan memberikan rasa aman pertanian, peternakan, pembangunan jalan pengembangan infrastruktur kepada seluruh warga perkebunan, perikanan, dan usaha tani wilayah negara. juta bibit tanaman hutan. menciptakan15, lapangan percepatan pertumbuhan membuat pemerintah selalu bantuan modal pengembangan kerjabaru wilayah dan kawasan strategis hadir dengan membangun usaha mikro kecil menciptakan usaha penguatan dan peningkatan tata kelola pemerintahan bantuan paket modal mikro.kecil dan menengah ekonomi kerakyatan yang bersih, efektif, pengembangan wirausaha umkm) baru pengembangan kawasan demokratis, dan terpercaya. pedesaan pada setiap desa. melanjutkan pendidikan gratis industri dan infrastruktur pembangunan indonesia dari dukungan fasilitas dan regulasi dari tingkat taman kanak pemasaran pinggiran dengan pembangunan industri minimal kanak sampai tingkat sma pengembangan pendidikan, memperkuat daerah daerah unit sesuai potensi kabupaten melanjutkan kesehatan gratis kesehatan, kepemudaan, dan desa dalam kerangka kota. peningkatan insentif bagi olahraga dan kebudayaan negara kesatuan membuka ribu lapangan kerja muballigh, imam masjid dan peningkatan kapasitas birokrasi memperkuat kehadiran baru. pegawai syara, guru mengaji, dan pengelolaan pemerintahan negara dalam melakukan bantuan paket peningkatan dan umroh gratis bagi para yang baik reformasi system dan kualitas rumah rakyat miskin. imam masjid peningkatan kinerja subsektor penegakan hukum yang melanjutkan pendidikan gratis kapasitas infrastruktur daerah peternakan sapi dalam bebas korupsi, bermartabat, sampai tingkat sma. program pengembangan menunjang perekonomian dan terpercaya. melanjutkan kesehatan gratis. kawasan strategis masyarakat meningkatkan kualitas hidup gratis biaya pendidikan bagi program pengelolaan sumber manusia dan masyarakat mahasiswa terpilih untuk sekolah daya air dan peningkatan indonesia. kejuruan khusus seperti sekolah kapasitas infrastruktur meningkatkan produktivitas penerbangan, pramugari, smk organisasi rakyat dan daya saing pasar pertanian, perkebunan, internasional sehingga bangsa perikanan, dan melanjutkan indonesia bias maju dan beasiswa bagi mahasiswa dan bangkit bersama bangsa secara terbatas. bangsa asia lainnya. gratis peningkatan kualitas rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahunwujudkan kemandirian pengajar melalui boarding school ekonomi dengan untuk, guru sd, smp, sma, guru menggerakkan sektor sektor mengaji, mubalig, khatib dan alim strategis ekonomi domestik. ulama. melakukan revolusi karakter bangsa mempertegas kebhinekaan dan memperkuat restorasi social indonesia. tabel penjelasan program prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang tahun prioritas pembangunan kebijakan program skpd peningkatan peran serta program peningkatan keamanan rasio jumlah polisi pol kantor satuan polisi masyarakat dalam keamanan dan dan kenyamanan lingkungan pamong praja per pamong praja ketertiban penduduk pelanggaran yang tertangani persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani dan kenyamanan lingkuetertiban, keamanan dan badan kesatuan kenyamanan lingkungan bangsa dan rasio fasilitas sarana dan pos kambing perlindungan prasarana pos kambing masyarakat program kemitraan pengembang cakupan peningkatan org wawasan kebangsaan kapasitas kesmas kapasitas kub dan fpk jumlah ormas lsm org peningkatan stabilitas ketertiban program pemeliharaan cakupan jam patroli kantor satuan polisi umum kantrantibmas dan pencegahan petugas satpol dalam pamong praja tindak kriminal sehari tingkat kabupaten cakupan jam patroli petugas satpol dalam sehari tingkat kecamatan angka kriminalitas deteksi dini dan badan kembang dan pencegahan tindak lintas kriminal ii. peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah meningkatkan dan memelihara program pembangunan jalan dan proporsi panjang jaringan dinas bina marga kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan dalam kondisi baik jembatan serta prasarana pendukung mengembangkan wilayah strategis program pembangunan saluran terlaksana pembangunan dan cepat tumbuh drainase gorong gorong drainase gorong gorong program pembangunan terbangunnya talud untutrap talud brondong memperkuat infrastruktur jalan program rehabilitasi pemelihara terpeliharanya jalan dan aan jalan dan jembatan jembatan program pengembangan wilayah terbangunnya strategis dan cepat tumbuh infrastruktur jalan wilayah strategis khususnya perdesaan mengembangkan akses layanan program pengembangan peningkatan perencanaan, dinas perhubungan, komunikasi dan informasi, komunikasi, informatika dan pengawasan, monitoring komunikasi dan membangun kerjasama dengan media massa pelaporan informatika media massa dan membangun prasarana informasi program kerjasama dengan persentase kim dan media massa internet keliling penyelenggaraan penataan ruang perencanaan tata ruang jumlah dokumen dok dinas cipta karya yang terpadu perencanaan tata ruang dan tata ruang pemanfaatan ruang ratio ruang terbuka hijau lokasi dinas cipta karya per satuan luas wilayah dan tata ruang ber hpl hgb penataan ruang publilikdan ruang pengelolaan ruang terbuka hijau persentase peningkatan badan lingkungan terbuka hijau yang efektif dan ruang terbuka hijau hidupefisien terpeliharanya taman taman dinas cipta karya dalam kab. sidrap dan tata ruang besi penduduk dan tata ruang nan informasi tata ruang dan tata ruang terwujudnya koordinasi badan perencanaan penyelenggara rain pembangunan penataan ruang kab kota daerah pengembangan dan pengelolaan program pengembangan dan rasio jaringan irigasi dinas pengelolaan jaringan irigasi dengan sistem pengelolaan jaringan irigasi, rawa sumber daya air partisipatif dan jaringan pengairan lainnya man areal irigasi yang dialiri pengelolaan air baku program pengemban ngan, luas irigasi kabupaten pengelolaan dan konservasi dalam kondisi baik sungai, danau dan sumber daya air lainnya yang tertangani program perencanaan prasarana jumlah perencanaan, dan wilayah dan sumber daya alam pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi partisipatif ang dilaksanakan energy terbarukan pengembangan bidang energi terbarukan pertambangan detanagalistikan iii. percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis meningkatkan dan membangun pembangunan infrastruktur terbangunnya dinas bina marga infrastruktur yang membuka akses perdesaan infrastruktur perdesaan antar wilayah panjang jalan lingkungan dinas cipta karya yang terbangun dan tata ruang membangun prasarana dasar perencanaan, pengawasan, tersedianya dokumen paket dinas bina marga infrastruktur permukiman pengujian dan pengendalian mutu perencanaan umum peningkatan kesiagaan dan peningkatan penanganan dinas cipta karya pencegahan bahaya kebakaran kasus kebakaran dan tata ruangmeningkatkan cakupan layanan air pembangunan saluran drainase terlaksananya dinas bina marga bersih gorong gorong pembangunan drainase gorong gorong drainase dalam kondisi dinas cipta karya baik pembuangan aliran dan tata ruang air tidak tersumbat baku terlayani air bersih dan tata ruang dan konservasi sungai, danau dalam kondisi baik meningkatkan cakupan layanan dan sumber daya air lainnya sanitasi air bersih dan tata ruang tersedianya sumber air unit dinas pertanian dan permukaan dan air tanah perkebunan dalam untuk kebutuhan pada lahan sawah tadah hujan dan perkebunan pengembangan kinerja pengelola rumah tangga ber sanitasi desa kel dinas cipta karya pembangunan infrastruktur terbangunnya dinas cipta karya perdesaan infrastruktur jalan dan tata ruang perdesaan infrastruktur perdesaan peningkatan partisipasi jumlah desa kel yang kel. kec. dinas cipta karya masyarakat dalam membangun terbangun infrastruktur maritengnga dan tata ruang desa perkotaan dalam membangun desrencanaan pengembangan tersedianya dokumen dating mps dinas cipta karya kota kota menengah besar perencanaan sanitasi dan tata ruang program pengembangan kinerja peningkatan cakupan dinas cipta karya pengelolaan persamaan layanan persamaan dan tata ruang pemberdayaan komunitas ratio rumah tangga perumahan pengguna listrik penataan kawasan kumuh pengembangan perumahan ratio rumah permukiman kec dinas cipta karya layak huni dan tata ruang peningkatan koordinasi dan mitigasi program peningkatan mitigasi tersedianya data data dinas kehutanan bencana alam bencana alam geologi untuk meng antisipasi pertambangan dan bencana alam geologi energi program kedaruratan dan logistik cakupan penanganan badan kedaruratan dan logistik penanggulangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca program rehabilitasi dan cakupan rehabilitasi dan bencana daerah bencana rekonstruksi rekonstruksi iv. penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan menjamin perlindungan konsumen perlindungan konsumen dan cakupan perlindungan dinas koperasi, pengamanan perdagangan konsumen umkm, perindustrian dan perdagangan koordinasi, perumusan bagian kebijakan dan pelaporan perekonomian dan penanaman modalsaing umkm program pengembangan sistem peningkatanmengembangkan kemampuan program penciptaan iklim usaha cakupan layanan fasilitas umkm dinas koperasi, permodalan kecil menengah yang kondusif pembiayaan umkm umkm, perindustrian dan perdagangan peningkatan kualitas persentase koperasi aktif dinas koperasi, kelembagaan koperasi dari jum. koperasi umkm, perindustrian dan perdagangan meningkatkan kapasitas tenaga program peningkatan kualitas jumlah tenaga kerja yang dinas sosial, tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja mendapatkan pelatihan kerja, dan kapasitas kompetensi transmigrasi meningkatkan pemanfaatan sumber program perlindungan dan jumlah tenaga kerja pada dinas sosial, tenaga daya local pengembangan lembaga lembaga ketenagakerjaan kerja, dan ketenagakerjaan yang mendapatkan transmigrasi perlindungan hukum menjamin ketersediaan sarana peningkatan produksi pertanian produksi padi meningkat ton dinas pertanian produksi pertanian dan perkebunan perkebunan sampai per tahutivitas padi ku produksi jagung ton meningkat per tahun produktivitas jagung ton produksi kedelai ton meningkat tahun produksi melon meningkat ton tahun ton) produksi cabe meningkat ton tahun tonsi kakao meningkat ton tahun ton) produksi jambu mete ton meningkat per tahun ton) produksi cengkeh ton meningkat per tahun (ton) produksi lada meningkat ton per tahun ton) berkembangnya pertanaman kelapa sawit kelompok plasma kebun klp karetontribusi sektor pertanian tanaman makanan dan perkebunan terhadap pdrb) cakupan penggunaan badan penyuluhan pupuk organik dan ketahanan pangan templat produk pertanian ha klp organik jumlah kelompok penangkaran benih perda tentang 100y6 bagian administrasi perlindungan lahan sumber daya alam pertanian pangan berkelanjutan fasilitas akses permodalan klp dinas pertaniingkatan cakupan wirausaha klp badan penyuluhan kesejahteraan petani kelompok wanita tani, dan ketahanan umkm dan koperasi pangan jumlah petani yang akan badan penyuluhan diberikan pemahaman dan ketahanan tentang teknologi pangan pertanian jumlah bp3k (.) yang bp3k badan penyuluhan mengikuti sosialisasi dan ketahanan peningkatan produksi pangan pertanian program peningkatan penerapan mesin tanam unit) unit dinas pertanian teknologi pertanian perkebuningkatan pengetahuan badan penyuluh dan dan keterampilan bagi ketahanan pangan kelompok tani dan gapoktan. meningkatkan kualitas hasil program peningkatan ketahanan padi tingkat kehilangan dinas pertanian produksi pangan pertanian perkebunan hasil) perkebunan jagung tingkat dinas pertanian kehilangan hasil) perkebunan kualitas rendemen dinas pertanian meningkat perkebunan peningkatan pemasaran hasil promosi komoditi padi, jagung, dinas pertanian produksi pertanian perkebunan kakao, cengkeh, perkebunan jambu mete, kopi, melon dan cabepengembangan dan pengelolaan sumber air tambahan unit dinas pertanian ketersediaan sumber daya air dan konservasi sungai,danau dan untuk lahan areal sawah perkebunan sumberdaya air lainnya tadah hujan dan perkebunan meningkatkan akses transportasi pembangunan jalan tani dan panjang jalan tani meter dinas pertanian dan jembatan terbangun perkebunan pengembangan kapasitas pelaku program pengembangan sistem sarana dan prasarana paket dinas peternakan usaha tani penyuluhan perikanan penyuluhan perikanan dan perikanan meningkatkan penerapan program peningkatan penerapan peningkatan pengetahuan badan penyuluh tekhnologi pertanian secara optimal teknologi pertanian perkebunan dan keterampilan bagi ketahuan pangan kelompok tani dan gapoktan. meningkatkan kapasitas penyuluh program pemberdayaan penyuluh kemampuan teknis badan penyuluh pertanian lapangan pertanian perkebunan lapangan penyuluh ketahanan pangan jumlah penyuluh yang terampil org telah mengikuti diklat alih kelompok: dasar fungsional org ahli: org prioritas pembangunan kebijakan program kinerja skpd umum indikator kinerja target peningkatan jumlah latih laku dan kunjungan (laku) fungsional kabupaten tingkat bp3k peningkatan kemampuan penyuluh dalam penyusunan akreditasi mengembangkan akses pemasaran program peningkatan pemasaran cakupan fasilitasi bagian administrasi hasil produksi perumusan kebijakan perekonomian dan pertanian, perkebunan dan penanaman modal peternakan melanjutkan dan mengembangkan program peningkatan produksi jumlah kelompok badan penyuluh kemandirian petani dalam pertanian perkebunan penangkaran benih padi ketahanan pangan penyediaan benih unggul mempertahankan daya dukung rehabilitasi hutan dan lahan kritis terlaksananya penanaman dinas kehutanan, hutan dan lahan reboisasi pada kawasan pertambangan dan hutan seluas energi mencegah kerusakan sumber daya program perlindungan dan koordinasi dan rumusan bagian administrasi alam konservasi sumber daya alam kebijakan sumber daya sumber daya alam alamsumber pengembangan dan pengelolaan tersedianya sumber air unit dinas pertanian dan daya air dan konservasi sungai,danau dan permukaan dan air tanah perkebunan sumberdaya air lainnya dalam untuk kebutuhan pada lahan sawah tadah hujan dan perkebunan menciptakan efisiensi pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan cakupan pelayanan dinas pertanian dan sumber daya air jaringan irigasi ,dan rawa,jaringan jaringan irigasi tersier perkebunan pengairan lainnya tingkat usaha tani mendorong peningkatan produksi program pengendalian cakupan koordinasi bagian sumber daya pertanian ramah lingkungan pencemaran dan perusakan perumusan kebijakan alam lingkungan hidup lingkungan hidup mendorong pengembangan produk program peningkatan produksi cakupan penggunaan badan penyuluh pertanian organik pertanian perkebunan pupuk organik ketahanan pangan templat produk pertanian ha klp badan penyuluh organik ketahanan pangan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran mengembangkan infrastruktur program penataan struktur cakupan bina kelompok klp dinas koperasi, pendukung industri pengrajin umkm, perindustrian dan perdagatema kemampuan teknologi industri pelaku industri meningkatkan produktivitas umkm program pengembangan industri cakupan jumlah ikm aktif dinas koperasi, kecil dan menengah anna kta umkm, perindustrian kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pdrb pertumbuhan industri meningkatkan akses informasi program pengembangan sentra pertumbuhan industri dinas koperasi, dan perdagangan mengembangkan produktivitas program pemberdayaan ekonomi keluarga pra sejahtera badan dan masyarakat miskin keluarga new inisiatif) dan keluarga sejahtera pemberdayaan perempuan program pengembangan sistemrealisasi investasi promosi perekonomian dan penanaman modal investasi dan realisasi terpadu satu pintu investasi peningkatan promosi dan koordinasi, perumusan bagian kerjasama investasi kebijakan, pelaporan dan perekonomian dan pembinaan bud penanaman modal jumlah dan nilai mdn kantor pelayanan serta pma terpadu satu pintu (org dan idr dollarciptaan iklim usaha iklim usaha kecil dan bagian kecil dan menengah yang menengah yang kondusif perekonomian dan kondusif penanaman modal meningkatkan dukungan program penelitian dan badan perencanaan pengembangan karet pare pare pengembangan potensi produk meningkatnya informasi pembangunan sebagai kawasan strategis nasional unggulan daerah tentang potensi dan daerah prospek pengembangan potensi produk unggulan daerah pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olah raga dan kebudayaan peningkatan kualitas pelayanan program standarisasi pelayanan persentase kepuasan rsud nene' kesehatan kesehatan pasien malmo rumah sakit lulus rsud arifin akreditasi nu'mang lulus akreditasi versi terakreditasi rsud nene' tingkat pratama malmo tenaga dan sarana dinas kesehatan kesehatan yang bersertifikat meningkatkan kapasitas pelayanan program kemitraan peningkatan persentase pasien rawat rsud nene' pelayanan kesehatan inap malmojumlah kunjungan rite pasien persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal jam spm peningkatan akses pelayanan program upaya kesehatan jumlah kunjungan pasien rsud arifin kesehatan masyarakat rawat jalan nu' mang pelayanan kesehatan dinas kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin peningkatan pelayanan kesehatan program perbaikan gizi pemantauan status gizi anak, balita dan gizi masyarakat program peningkatan pelayanan terpeliharanya kesehatan kesehatan anak balita anak peningkatan keselamatan ibu terlaksananya penyuluhan ibu melahirkan dan anamberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan ibu, bayi dan presentase kematian ibu, badan dan pembangunan kesehatan anak melalui kelompok kegiatan bayi dan anak pemberdayaan masyarakat perempuan pemerataan pembangunan program pengembangan persentase penduduk yang dinas kesehatan kesehatan lingkungan sehat menggunakan air minum sehat perlindungan kesehatan makanan program pengawasan dan terjaminnya keamanan dinas kesehatan pengendalian kesehatan makanan makanan penguatan norma keluarga kecil program keluarga berencana penurunan total fertility tfr badan dan bahagia dan sejahtera rate tfr) kab. sidrap dari pemberdayaan tahun perempuan rata rata jumlah anak per keluarga program pelayanan kontrasepsi cakupan peserta aktif peningkatan minat baca masyarakat program pengembangan budaya presentase jumlah kantor arsip dan baca dan pembinaan pengunjung perpustakaan perpustakaan perpustakaan peningkatan mutu layanan program peningkatan mutu guru berkualifikasi dinas pendidikan pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan s1 d.iv semua jenjang pendidikguru bersertifikasi semua jenjang pendidikan mengembangkan akses pelayanan program layanan pendidikan ketersediaan sarana dan pendidikan tinggi dikti) prasarana perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta kualifikasi kwalitas tenaga pendidik dosen) dan kependidikan yang berkompetensi peningkatan akses dan minat peningkatan sarana dan sarana dan prasarana dinas pemuda, keolahragaan prasarana olahraga olahraga olahraga, kebudayaan dan pariwisata pelestarian kekayaan budaya local pengembangan nilai budaya cakupan pementasan tim pengelolaan kekayaan budaya cakupan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang lestarikan peningkatan akses pariwisata pengembangan pemasaran cakupan kunjungan wisata pariwisata dan mancanegara pemberdayaan kelompok pemuda peningkatan peran serta cakupan anggota kepemudaan kelompok paskibraka yang terpilih dan dilatih peningkatan kualitas kehidupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan imam, bagian administrasi keagamaan kesejahteraan sosial keagamaan petugas syara, guru tpa, kesejahteraan muballigh, tasbih dan rakyat kirciptakan keharmonisan umat peningkatan pembinaan kub terciptanya kerukunan badan kesatuan beragama umat beragama bangsa dan perlindungan masyarakat ii. peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik peningkatan efektifitas dan efisiensi penguatan kelembagaan jumlah skpd yang bagian organisasi penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah kelembagaannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang2an yang berlaku program penataan persentase skpd yang bagian organisasi penatalaksanaan organisasi telah melaksanakan perangkat daerah serta fasilitasi system dan prosedur peningkatan pelayanan publik penatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur peningkatan kapasitas aparatur pembinaan dan pengembangan persentase pembinaan dan pemerintahan aparatur pengembangan aparatur program peningkatan kapasitas kapasitas sumber daya semua skpd sumber daya aparatur aparatur pendidikan dan pelatihan badan kepegawaian prajabatan bagi calon pns daerah daerahdidikan dan pelatihan badan kepegawaian struktural bagi pns daerah daerah pendidikan dan pelatihan tehnis fungsional bagi pns daerah penyusunan rencana pembinaan karier pns peningkatan kualitas pengelolaan program peningkatan persentase capaian kinerja semua skpd keuangan daerah pengembangan sistem laporan keuangan capaian kinerja dan keuangan pengembangan sistem badan pengelola laporan capaian kinerja keuangan daerah dan keuangan meningkat dari menjadi melaksanakan pelayanan prima program pelayanan administrasi cakupan penyelenggaraan semua skpd perkantoran pelayanan administrasi perkantorprofesionalisme program peningkatan sarana dan cakupan ketersediaan semua skpd aparatur pemerintah prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur peningkatan disiplin aparatur program peningkatan disiplin tingkat kedisiplinan semua skpd pemerintah aparatur aparatur peningkatan akuntabilitas program peningkatan peningkatan kualitas inspektorat penyelenggaraan pemerintahan pengembangan sistem pelaporan laporan keuangan skpd capaian kinerja keuangan sesuai sap peningkatan pengarusutamaan program keserasian kebijakan status pelayanan akb aki badan keluarga gender dan perlindungan anak peningkatan kualitas anak dan kabupaten pelayanan sra 10y6 berencana daerah perempuan terhadap anak kabupaten tba 40y6 dan pemberdayaan layak anak) perempuan program peningkatan peran serta persentase partisipasi dan kesetaraan gender dalam perempuan lembaga pembangunan pemerintah ,30y6 persentase partisipasi perempuan lembaga swasta partisipasi angkatan kerja perempuesentase skpd yang menerapkan ppg peningkatan partisipasi masyarakat program penguatan kelembagaan terwujudnya kesetaraan dalam pug dan perlindungan anak pengarusutamaan gender dan dan keadilan gender anak penguatan organisasi bagian adm. gender dan anak kesejahteraan rakyat penguatan kelembagaan program peningkatan persentase desa yang badan pemerintahan desa kebudayaan masyarakat berstatus swakarsa pemberdayaan perdesaan masyarakat dan pemerintah desa program peningkatan partisipasi persentase kelompok masyarakat dalam membangun masyarakat yang desa difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh lpm lkd peningkatan kapasitas pelayanan program peningkatan kapasitas jumlah aparatur pemerintah desa aparatur pemerintah desa pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya peningkatan ketaatan terhadap program penataan peraturan tertib pembentukan dan bagian hukum peraturan perundang undang perundang undangan undangan implementasi peraturan perundang undangan program penataan peraturan presentase peraturan sekretariat dprd perundang undangan daerah program peningkatan persentase penyelesaian kantor satuan polisi pemahaman dan penegakan kasus penyidikan pamong praja peraturan daerah new) pelanggaran perda dan peraturan bupatiningkatan wawasan kebangsaan program pengembangan badan kesatuan wawasan kebangsaan kapasitas wawasan bangsa dan kebangsaan perlindungan meningkatkan pengurus utama program penguatan kelembagaan terwujudnya kesetaraan badan dan gender dan perlindungan anak pengarusutamaan gender dan dan keadilan gender pemberdayaan anak perempuan peningkatan pemberdayaan program peningkatan kualitas penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindakan, rasio kdrt partisipasi masyarakat pendamping kelompok bina anggota bkb, bkr, bkl keluarga yang ber kb meningkatkan produksi sektor program peningkatan produksi jumlah populasi ternak dinas peternakan peternakan perikanan memakan memakai peternakan dan perikanan dan perikanan dan perikanandaging dan perikanan dan perikanan dan perikanan dan perikanan dan perikanan kontribusi sektor rp. dinas peternakan pdrb: dan perikanan kebijakan peternakan sumber daya alam penularan penyakit ternak penanggulangan penyakit ternak penanggulangan penyakit dan perikanan ternak meningkatkan akses pemasaran program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan hewan dan perikanan jumlah kelompok klp kali dinas peternakan pemasaran hasil produksi dan perikanan perikanan budi daya dan tangkap budidaya perikanan budidaya dan perikanan perikanan tangkap tangkapbudidaya rp. kontribusi sub sektor dinas peternakan tangkap rp. nelayan dan perikanan budidaya dan perikanan mengembangkan tekhnologi peningkatan penerapan teknologi cakupan penerapan klp dinas peternakan peternakan peternakan teknologi peternakan dan perikanan perikanan budi daya dan budi daya budidaya air laut, payau dan air dan perikanan tangkap tawar rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun bab rencana program dan kegiatan prioritas daerah bab ini memuat secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas rkd tahun rencana, instansi pelaksana skpd, indikator capaian masing masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. penyusunan rkd kabupaten sidenreng rappang tahun khususnya terkait dengan rencana program dan kegiatan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah rpm) dan secara teknis mengacu pada usulan program kegiatan pada renstra skpd maupun rancangan senja skpd. dari usulan tersebut masih diperlukan rasionalisasi pencapaian target indicator dan prediksi kemampuan daerah sehingga dapat ditentukan program dan kegiatan prioritas yang mendapatkan porsi utama untuk dilaksanakan pada tahun perencanaan. program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan rkd ini, merupakan progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan yang tercantum dalam rpm kabupaten sidenreng rappang tahun bab ini menjelaskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan pemerintah kabupaten sidenreng rappang pada tahun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam rpm. rencana program dan kegiatan tersebut juga telah mewakili pokok pokok pikiran dprd kabupaten sidenreng rappang, aspirasi dan kepentingan masyarakat dari hasil musrenbang rkd mulai dari tingkat desa kelurahan, musrenbang kecamatan, forum skpd, forum gabungan skpd, musrenbang kabupaten, musrenbang provinsi dan musrenbang nasional tahun sebagaimana yang tertuang dalam lampiran rkd ini. program kegiatan prioritas yang diselenggarakan oleh skpddan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. kategori pengelompokan prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang tahun yang dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan pagu indikatif pendanaan disusun mempertimbangkan aspek pro growth, pro job, pro poor, pro environment, pencapaian gs, dan kewaspadaan bencana dalam kerangka kewilayahan untuk menjaga keserasian pertumbuhan antar wilayah, dipadukan dalam kerangka tema pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang tahun prioritas program dan kegiatan yang tertua dalam rkd tahun ini, nantinya akan menjadi acuan resmi bagi pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2016 kabupaten sidenreng rappanglain itu juga sebagai pedoman penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah senja skpd) tahun dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas tentunya disamping sebagai upaya mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, juga harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas, obyektif, rasional serta adil. secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut (terlampir). rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun2017 bab penutup bab ini menguraikan tentang hal hal pokok yang termuat dalam rkd dan kaidah pelaksanaan dari rence kerja pembangunan daerah rkd)encana kerja pembangunan daerah rkd) kabupaten sidenreng rappang tahun merupakan tahapan yang sangat strategis karena merupakan tahun keempat dari pelaksanaan visi misi pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang selama tahun, yaitu periode tahun untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat maka dalam penyusunan rkd ini dilaksanakan melalui yang meliputi musrenbang desa kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten sampai musrenbang tingkat provinsi dan pusat. rkd kabupaten sidenreng rappang tahun disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. oleh karenanya, pelaksanaan pembangunan tahun kabupaten sidenreng rappang diarahkan sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, dengan mengefektifkan sumber daya yang ada. agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kabupaten sidenreng rappang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dokumen ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya. disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan apbd kabupaten sidenreng rappang, juga diusulkan apbd provinsi sulawesi selatan dan pemerintah pusat melalui apbn. dalam pelaksanaannya, rkd memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan kabupaten sidenreng rappang. kaidah dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melaluirencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahun seluruh satuan kerja perangkat daerah skpd) lingkungan pemerintah kabupaten sidenreng rappang dan seluruh stakeholders pembangunan termaksud masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban untuk yang telah ditetapkan rkd tahun secara sinergis dan terintegrasi. pemerintah kabupaten sidenreng rappakabupaten sidenreng rappang tahun rkd kabupaten sidenreng rappang tahun dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen kebijakan umum anggaran pendapat kabupaten sidenreng rappang. dalam rangka sinkronisasi sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari apbd, apbd provinsi, sebagai penjabaran dari rencana strategik satuan kerja perangkat daerah renstra) danpemerintah kabupaten sidenreng rappang berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rkd kabupaten sidenreng rappang tahunsidenreng rappang melalui kepala bappeda. kepala bappedaskpd. rkd kabupaten sidenreng rappadengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan atas, diharapkan pembangunan kabupaten sidenreng rappang dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu mewujudkan kabupatenrencana kerja pemerintah daerah kabupaten sidenreng rappang tahu bupatimenjamin terwujudnya fungsi dan manfaat hutan secara lestari, maka diperlukan sistem pengelolaan hutan sampai pada tingkat tapak melalui pembentukan unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan lindung upt kph) pada dinas kehutanan, pertambangan dan energi kabupaten sidenreng rappang, bahwa pembentukan upt kph sebagaimana dimaksud pada huruf aa, sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi fungsi pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana diamanatpengelolaan hutan lindung model bila boya kabupaten sidenreng rappang,danphutan produksi daerah, memutuskan menetapkan peraturan bupati sidenreng rappanginas adalah organisasi perangkat daerah yang menangani pajak daerah. unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan lingkup pemerintah kabupaten sidenreng rappang. unit pelaksana teknis kesatuan pengelolaan hutan lindung model bila boya selanjutnya disebut upi' kph model bila boya adalah unit pelaksana teknis pada dinas kehutanan, pertambangan dan energi sebagai unsur pelaksana tugas teknis daerah. kesatuan pengelolaan hutan lindungpala upt kph adalah kepala upt kph model bila boya kabupaten sidenreng rappang. hutan adalahdan lingkungannya yang satu d kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alammemanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan bban rhl) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan labbbasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, teman, kebakaran alam, hamapengelolaan hutan. bab pembentukan dengan peraturan bupati ini, dibentuk upt kph model bila boya yang merupakan unsur pelaksana tugas teknis dinas kehutanan, pertambangan dan energi tingkat tapak. bab iii kedudukan, tugas dan fungsi upt kph model bila boya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dinas kehutanan, pertambangan dan energi yangkph model bila boya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kehutanan, pertambangan dan energi dibidang pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutan berdasarkan peraturan perundang undangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada upt kph model bila boya menyelenggarakan fungsi pelaksana, penyusunan kawasan hutan, rehabilitasi reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, penjabaran kebijakan kehutanan nasional, propinsi dan kabupaten, pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan. bab susunan organisasi susunan organisasi upt kph model bilahnya, terdiri dari kepala sub bagian tata usaha kelompok jabatan fungsional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi upt kph model bila boya dibentuk resor kph yang dipimpin oleh kepala resor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala upt kph model bila boya. bagan struktur organisasi upt kph model bila boya tercantum dalam bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini. bab rincian tugas kepala upt kph model bila boya mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan tugas dan fungsi kph model bila boya yang menjadi tugas teknis operasional bidang pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. sub bagian tata usaha mempunyai tugas menyusun program kegiatan upt, melaksanakan urusan umum kepegawaian, dan keuangan, melaksanakan urusan rumah tangga, mengatur dan mempersiapkan perjalanan dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah daerah dibidang kehutanan. bab pengangkatan dan pemberhentian kepala dan sub bagian tata usaha upt kph model bila boyngangkatan dan pemberhentian dalam jabatan structural dan fungsional pada upt kph model bila boya berdasarkan usul kepala dinas kehutanan, pertambangan dan energi. penempatan pegawai negeri sipil pada upt kph model bila boya, diutamakan untuk yang mempunyai standar kompetensi bidang teknis kehutanan dan atau mempunyai pengalaman dibidang kehutanan selama lima tahun terakhir. jenjang jabatan struktural kepala upt kph model bila boya adalah eselon iv.a dan jenjang jabatan sub bagian tata usaha adalah eselon iv.b. bab vii tata kerja kepala upt kph model bila boya dalam melaksanakan tugasdalam melaksanakan tugasnya, kepala dan sub bagian tata usaha upt kph model bila boya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing masing maupun antar satuan organisasi luar upt kph yang secara langsungzin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang bahwa pertumbuhan usaha dan atau kegiatan daerah semakin meningkat sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, maka pembuangan limbah cair oleh usaha dan atau kegiatan harus sesuai dengan baku mutubuangan dan pemanfaatan limbah caizin pembuangan dan pemanfaatan limbah cairsatuan kerja perangkat daerah teknis yang selanjutnya disingkat skpd teknis adalah satuan kerja daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengelolaan lingkungan hidup, petugas pengawas adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab dan memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh bupatilimbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, limbah cair domestik adalah limbah cairlimbah cairlimbah cairlimbah cairizin adalah izin pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cair bagi usaha dan atau kegiatan, pembuangan limbah cair adalah pembuangan limbah cairlimbah cairlimbah cair pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan atau air,maksud dan tujuan izin pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cairlimbah cairpemanfaatan limbah cairlimbah cair. izin pemanfaatan limbah cair. izin pembuangan limbah cair dan pemanfaatan limbah cairlimbah cair atau setiap lokasi bagi pemanfaatan limbah cair.pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit limbah cair limbah cair yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cair adalah baku mutu limbah cair provinsi sulawesi selatanbagian ketiga tata cara permohonan izin izin sebagaimana dimaksud dalamskpd teknis dan harus memenuhi persyaratan: administrasi: dan teknis. bagian keempat syarat izin pembuanglimbah cair, danlimbah cair, cc. sumber dan karakteristik limbah cair, sistem pengelolaan limbah cair, debit, volume dan kualitas limbah cair, lokasi titik penataan dan pembuangan limbah cair limbah cair dibuang air atau sumber air yang lintas kabupaten kotalimbah cair. bagian kelima syarat izin pemanfaatlimbah cair pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang kajian pemanfaatan limbah cair tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanahlimbah cairlimbah cair, sumber dan karakteristik limbah cair yang dimanfaatkan, jenis dan karakteristik limbah cair yang dihasilkan,, debit, volume dan kualitas limbah cair, il.limbah cairlimbah cair pada tanah, larangan bagi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan limbah cair tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas memanfaatkan limbah cair tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar cm jam, memanfaatkan limbah cair tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari cm jam, memanfaatkan limbah cairlimbah cair yang dimanfaatkan, membuang limbah cair pada tanah luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan, membuang limbah cair sungai yang limbah cairnya melebihi baku mutu limbah cairskpd teknisbupati melalui skpd teknis mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan oleh pemohon. izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair diterbitkan paling lambat (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izlimbah cair yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu limbah cairpemanfaatan limbah cairpemanfaatan limbah cair yang ditetapkan oleh kepala skpd teknis. bagian keenam masa berlaku izin izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair berlaku selama (tigpemanfaatan limbah cairdan pemanfaatan limbah cair air, sumber air atau tanah. pemegang izin pembuangan limbah cair wajib menghentikan kegiatan pembuangan limbah cair, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin, melengkapi alat pengukur debit limbah cair pada outlet ipar sesuai standard teknis dan atau mencatat debit limbah cair harian pada outlet ipar, melaksanakan pengujian kualitas limbah cair, penghitungan volume pembuangan limbah cair dan beban cemaran sekurang kurangnya sebulan sekali: melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume limbah cair kepada instansi yang jawab, memiliki saluran pembuangan limbah cair yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab. pemegang izin pemanfaatan limbah cairlimbah cair tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu limbah cair yang dimanfaatkan, membuat sumur pantau, menyampaikan hasil pemantauan terhadap limbah cairsegala biaya yang timbul dalam rangka penerbitan atau penolakan izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cairsembilan berakhirnya izin izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin. izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair batal karena tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu (satu) tahun sejak izin dikeluarkan. izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair dicabut apabila tidak melaksanakan ketentuan ketentuan yang diwajibkan dalam pengelolaan lingkungan hidup bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis pertama dalam langkah waktu (satu) bulan peringatan tertulis kedua dalam langkah waktu (lima belas) hari, cc. pembekuan izin sementara dalam jangka waktu (satu) bulan, dan cc.skpd teknislimbah cairlain lain bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan dan atau pemanfaatan limbah cair kepada kepala skpdni bea dendeng rappang, yan diundangkan pangkajene pada tanggal, jun) salinan bupati sidenreng rappang peraturan bupati sidenreng rappang nomor tahun tentang pengelolaan gedung dan aula perkantoran mimewujudkan pengelolaan gedung dan aula perkantormaka perlu dibuat aturan tentangkepala dinas, badan, kantor, sekretaris dprd, dan camat selaku pemegang kewenangan penggunaan gedung dan aula yang masuk tercatat sebagai barang inventaris instalasinya. pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut ppt adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh pengguna selaku pengelola perawatan gedung dan aula. gedung adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah yang terdiri dari gedung sidrap center makassar, gedung masyarakat, gedung kompleks gabungan skpd. gedung sidrap center makassar yang selanjutnya disebut gsc m adalah aset milik pemerintah daerah yang terletak kota makassar berupa aula besar dan aula aula kecil. gedung masyarakat adalah bangunan milik pemerintah daerah yang terletak luar dan dalam ibu kota kabupaten. gedung kompleks gabungan skpd adalah bangunan milik pemerintah daerah yang berada dalam kompleks perkantoran gabungan skpd. aula perkantoran yang selanjutnya disebut aula adalah ruang pertemuan yang berada disetiap skpd unit kerja yang dimiliki dikuasai oleh pemerintah daerah. tempat usaha kios toko adalah bangunan permanen pada gedung sidrap center dan gedung masyarakatfasilitas lain adalah sarana atau fasilitas yang disediakan gedung dan aula, kursi, kipas angin, air conditioned ac), sound system, genset, peralatan olah ragretribusi pemakaian gedung dan aula adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan gedung dan aula beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan retribusi pemakaian kekayaan daerah. surat izin penggunaan gedung dan aula adalah dokumen rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pengguna sebagai persyaratan penggunaan gedung dan aula. bab maksud dan tujuan pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengguna barang selaku pengelola gedung dan aula, dalam melaksanakan pengelolaan secara profesional agar selalu terpelihara terawat dan laik fungsi. tujuan pengelolaan gedung dan aula adalah: menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan karakter melalui pembinaan olah ragapendapatan asli daerah. bab iii ruang lingkup lingkup pedoman ini meliputi pengelolaan, tata cara pemanfaatan, pelaporan dan sanksi. bab pengelolaan gedung dan aula bagian kesatu umum objek pengelolaan gedung dan aula berupa gedung bangunan beserta fasilitasnya dan atau sarana dan prasarana yang merupakan satu kesatuan melekat dalamnya, terdiri atas: fasilitas olah raga, lapangan parkir, gedung dan aulabagian kedua objek pengelolaan gedung pengelolaan gedung dilaksanakan sesuai dengan fungsinya sebagai: wadah pengembangan pengkajian ilmu, wadah pertunjukan seni dan budaya, cc. wadah keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, wadah periklanan promosi, sarana olah raga, dan sarana lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. wadah pengembangan pengkajian ilmu sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemanfaatan sebagian atau seluruh fasilitas gedung sebagai sarana untuk peningkatan dan pengembangan keilmuan. wadah pertunjukan seni dan budaya sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemanfaatan sebagian atau seluruh fasilitas gedung untuk menggelar pertunjukan seni dan budaya. wadah keagamaan, sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemanfaatan sebagian atau seluruh fasilitas gedung untuk kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta pelajar dan mahasiswa. wadah periklanan promosi sebagaimana dimaksud huruf adalah pemanfaatan sebagian atau seluruh fasilitas gedung untuk pemasangan sarana reklame baik dalam maupun luar gedung dengan tetap memperhatikan faktor keindahan, ketertiban dan keserasian. sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada huruf adalah pemanfaatan sebagian atau sel9buruh gedung untuk kegiatan keolahragaan bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa untuk peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga selama tidak mengganggu aktivitas belajar dan istirahat warga masyarakat dan atau asrama sekitar gedung. wadah periklanan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf dan dikecualikan bagi gsc m. bagian ketiga objek pengelolaan aula pengelolaan aula dilaksanakan sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pertemuan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, yang berhubungan dengan program kegiatan skpd yang bersangkutan dan kegiatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. bagian keempatgedung dan aula. sekretaris dgedung dan aula. bupati menetapkan perangkat daerah sebagai pengguna barang untuk melaksanakan pengelolaan gedung dan aula. pengguna barang milikgedung dan aula. pengguna dapat mengangkat menunjuk pns dan atau non pns sebagai pengelola harian gedung dan aula. pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam rangka pengelolaan gedung dan aula mempunyai fungsi: penyelenggaraan promosi dan pemasaran gedung dan aula, fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan gedung, cc. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pemanfaatan gedung dan aula, penyelenggaraan keamanan, ketertiban, dan kebersihan gedung dan aula, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan aula, mengeluarkan surat izin penggunaan gedung dan aula, penyelenggaraan kegiatan event, dan penyelenggaraan ketatausahaan pengelolaan gedung dan aula. pengelola harian gedung dan aula sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi: melakukan pemantauan monitoring secara rutin terhadap kondisi bangunan maupun kelengkapan sarana dan prasarana gedung paling sedikit sekali dalam satu bulan, menyampaikan laporan kepada pengguna barang milik daerah terhadap kondisi bangunan serta membuat permohonan kebutuhan baik pemeliharaan maupun perlengkapan gedung dan atau aula perkantoran, cc. mengatur jadwal penggunaan gedung dan atau aula perkantoran atas sepengetahuan dan persetujuan pengguna. menyampaikan izin penggunaan gedung dan atau aula perkantoran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pengguna barang milik daerah kepada calon pengguna, dan menyampaikan syarat dan ketentuan penggunaan gedung dan atau aula perkantoran kepada pihak pengguna yang telah mendapat izin dari pengguna barang. bab tata cara pemanfaatan gedung dan aula bagian kesatu umum pemanfaatan gedung dan aula dilakukan dalam bentuk sewa: dan kerjasama pemanfaatan. pemanfaatan gedung dan aulhak dan kewajiban pemakaian gedung dan aula orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat ruangan fasilitas gedung dan aula perkantoran wajib:, dan membayar sewa tempat ruangan sesuai peraturan yang berlaku. orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat ruangan fasilitas gedung dan aula perkantoran berhak atas pemakaian sarana dan prasarana, fasilitas pendukung yang disediakan antara lain listrik, instalasi air bersih dan fasilitas lainnya yang tersedia. biaya pemanfaatan tempat ruangan fasilitaspemanfaatan tempat ruangan fasilitas gedung dan aula dilaksanakan. biaya asuransi menjadi beban dan tanggung jawab orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat ruangan fasilitas gedung dan aula. bagian ketiga hak dan kewajiban pemakaian sarana periklanan reklame orang pribadi atau badan yang memanfaatkan gedung dan aula untuk sarana periklanan reklame dengan cara sewamanfaatkan gedung dan aul: mengalihkan atau memindahtangankan hak pemanfaatan fasilitas gedung dan aula perkantoran kepada pihak lain tanpa persetujuan bupati atau pejabat yang ditunjuk. melakukan kegiatan pemanfaatan gedung dan aula perkantoran luar fungsi sarana dan prasarana atau fasilitas gedung dan aula perkantoran. melakukan kegiatan gedung dan aula perkantoran yang bertentangan dengan visi dan misi kabupaten sidenreng rappangtata cara pemanfaatan gedung dan aula sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. bab pelaporan pengelola melaporkan realisasi pengelolaan gedung dan aula perkantoranbab vn atau dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dapat diberikan sanksi administrasi berupa:secaragedung dan atau aula perkantoran. bab viiigedung dan aula sebelum berlakunya peraturanmengenai teknis pengelolaan gedung dan aula ditetapkan kemudian dengan keputusan pengelola bm. faisal
bana ra, punyndalian gratifikasberdenreng rappang, pejabat pegawai pemerintah kabupaten sidenreng rapp: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf maka perlu menerapkan peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi dilingkungan pemerint97)1l.:denreng rappang. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati ini vajabat pegawai pemerintah kabupaten sidenreng rappang yang selanjutnya disebut pejabat pegawai adalah bupati sidenreng rappang, wakil bupati sidenreng rappangskpd kabupaten sidenreng rappldenreng rappang yang selanjutnya disingkat upg kabupaten sidenreng rappan,lnbahan tanpa pada hari tertentu. baellugas dalanvbupati sidenreng rappang:l(l)(l)orient,cc. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, lll agama lainnya paling banyak rp1. u00.0u00, (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap kegiatan: bingkisan cinderarnala suvenir atau benda sejenis yang diterima tamujultsidenreng rappang, pengarah sekretaris daerah. ketua inspektur kabupaten. sekretaris kabar hukum sekretariat daerah, anggota para inspektur pembantu dan auditor pada inspektorat kabupaten, pejabat eselon iii tv setiap skpd,personillrnikidenreng rapp,(l)jfjene pada tanggal s1) agustus aoc bupati sid rappang, pan diundangkan pangkajene sidenreng ebi age us, pan aisyah pada tanggal, aaa sekretaris daerah asisten kabupaten sidenreng rappang sia inspektur kabupaten ngn mang mean ruslan masuk, masha berita daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor.
salinan dak men ter bupati sidenreng rappangdalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sidenreng rappang tahun anggaranunsur pajak adalah pajak pertambahan nilailiputi: harga dasar pasar, pajak pertambahan nilai maksimal dari harga dasar, keuntungan wajar maksimal dari harga dasar, dan apabila berdasarkan ketentuan terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak dikenakan salah satu komponen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf maka perhitungan anggaran dalam penyusunan rka skpd standar harganya dikurangkan dengan komponen yang tidak dikenakan. standar satuan harga barang dan jasaistandar harga berdasarkan data hasil survei yang rasional terhadap jenis barang dan jasa yang mengalami perubahan tersebut pemerintah kabupaten sidenreng rap: besaran pengenaan dan persentase atas unsur pajak pertambahan nilai, keuntungan wajar dan estimasi kenaikan harga terhadap seluruh bidang barang dan jasa estimasi kenaikan suntingan uraian bidang harga wajar ket. (l0y6) barang persediaan dan pakai habis pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan barang bercorak kesenian dan kebudayaan peralatan penanggulangan bencana bupati sidenreng rappang, rusdi masse bidang barang alat peralatan suku cadang kendaraan bermotor namabarang \| ) merkjukuran satuan marga uan buah jrc buah swallow buah ditetapkan pangkajene pada tanggal, september bupati sidenreng rappangterciptanya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidenreng rappang, maka dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sidenreng rappang, bahwa pemberian tunjangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupatkeadaan sehingga dipandang perlu ditinja:, mengingat undang undang nama tahun tentang bhi altambahan lembaran daerah nomor sebagaimana telah diubah beberapakali dengan peraturan daerah nomor tahun lembaran negara tahun nomorprd kabupaten sidenreng rappang berita daerah tahun nomor sebagaimana telah diubah dengan peraturan bulan nomor tahun berita daerah tahun nomor peraturan bupati sidenreng rappang nomer tahun tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dprdrita daerahbagi wakil wakil ketua dprd) sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp5. lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. tunjangan perumahan bagi anggota dprd sebagaimana dimaksud dalam sebesar rp4. empat. juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. diantara dan disisipkan satu yakni yang berbunyi sebagai berikut tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam dan diberikan terhitung rappang, "si rus diundangkan pangkajene ide eng pada tanggal, key ber agil.22z
salinanbiaya transportasi jemaah hajpelayanan penyelenggaraan transportasi bagi jamaah haji dari daerah asal menuju embarkasi dan dari demarkasi menuju daerah asal, maka pemerintah daerah bertanggungjawab memberikan subsidi biaya transportpelayanan transportasi bagi jemaah haji lingkupwlayanan transportasi bagi jamaah haji lingkupadministrasi kesejahteraan rakyat sekretariat daerah selanjutnya disingkat bag. adm. kesra adalah bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan pelayanan transportasi hajidaerah asal embarkasi dan demarkasi daerah asalibukota kabupaten sidenreng rappang, dan pelayanan transportasi dari daerah asal embarkasi dan demarkasi daerah asal. rencana anggaran biaya transportasi jemaah haji disusun oleh bag. adm. kesrabag. adm. kesra. kepala bag. adm. kesra, pada tanggal, juliaga,masukabupaten sidenreng rappang. bab fungsi standar biaya masukan standar biaya masukan tahun anggaran merupakan pedoman bagi skpd dan skpd untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam rka skpd dan rka skpd. standar biaya masukan tahun anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi, dan estimasiuraian satuan tertinggi nilai pagu danorg bin. honorarium pejabat pembuat komitmen dan pejabat ketatausahaan keuangan, sebagai berikut biaya organ oo) (satuan parmar palyuaipaguganasyasojua \|ongol nilai pagu dana diatas 50juta d 100juta org bin nilai pagu dana diatas 250n honorarium sebagaimana dimaksud pada diberikan kepada pejabat pembuat komitmen dan pejabat ketatausahaan keuangan berdasarkan total pagu yang dikelola. honorarium pejabat pembuat komitmenbiaya maldini pagu danas sonata jorge\| nilai pagu dana diatas 50juta d 100juta org bin nilai pagu dana diatas 0o0omedan seruan rparmecr ntaipaguganas soju jorysnl nilai pagu dana diatas 50juta d 100juta org bln nilai pagu dana diatas 250jutaln nilai pagu dana diatas milyar s d milyar org bin jumlah staf pengelolaspan oo) o(satuan\| rperineor \|bendaharapengeluaran lamimpamudlatastmiban \|orftaml solo00. nilai pagu diatas milyar org bin bendahara pembantu belanja langsung btl ' ' \| lamimpamdlatastmivan \|orgftml sa0lo00. nilai pagu diatas milyar org bin \|bendaharapenerima jomiaigatalstas kaisar lon sao. nilai pagu diatas milyar org bin bagian kedua tapiuraian satuan tertinggi penanggungjawab org keg wakil penanggungjawab org keg org keg wakil ketua org keg sekretaris org keg wakil sekretaris org keg anggota org keg staf ahli bupati org keg org keg \|). pembantu staf teknis org keg staf pengelola data org keg personil tapis d org paket nilai pagu dana atas s d jutaorg pakeanitia pengadaan kelompok kerja ulp jasa konsultansi, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi nilai pagu dana atas juta s d juta org paket nilai pagu dana atas juta s d juta org paket nilai pagu dana atas juta org pakeuntuk dinas bina marga, dinas cipta karya tata ruang serta dinas pada, hanya dapat diangkat paling banyak (empat) orang pejabat pengadaan. untuk skpd lainnya, hanya dapat diangkat paling banyak (dua) orang pejabat pengadaan. honorarium panitia penerima hasil pekerjaan pengadaan barang jasdalam satu skpd hanya dapat mengangkat (satu) orang pejabat penerima untuk belanja barang jasa non konstruksi s d rp. juta dan (satu) kepanitiaan penerima untuk belanja lainnya. bagian keempat biaya perencanaan, pengawasan dan administrasi besaran biaya perencanaan bangunan gedung dan jalan jembatan, sebagai berikut biaya perencanaan bangunan gedung biaya uraian satuanjembatan biaya bangunan gedung dan jalan jembatan, sebagai berikut biaya pengawasan bangunan gedungjembatan biaya uraian satuan tertinggi nilai paguadministrasi belanja modal, sebagai berikutpengarah long hari\| ketua koordinator '' )'\|org hari anggota long hari\| staf sekretariat ) '\|org hari\|belas) hari dalam satu untuk penyusunan laki skpd, senja skpd, renstra skpd dan rka rka pmaman (satuan\| rpm gar tertinggi pengarah long keg ketua koordinator ' \|org keg anggota long keg staf sekretariat 'bulan, sebagai berikut biaya maman (satuan\| repmmgar pengarah long bmn ketua koordinator ' \|org bin anggota long bin staf sekretariat ' 'triwulan, sebagai berikut maman (satuan\| reg gar tertinggi pengarah long trio\| ketua koordinator ' o\|org trio anggota lorgitriw staf sekretariat ' ) o\|orsemester, sebagai berikut norma saman epermecr tertinggi pengarah \|org semester\| ketua koordinator ' \|org semester\| anggota long semester\| staf sekretariat ' ' \|org semester\| honorarium tim tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, sebagai berikut biaya norma satuan epgmoo1 ketua \|organ wakil ketua lorgjbn anggota \|organ staf sekretariat \|org bnuraian satuan tertinggi penanggungjawab org naskah ketua org naskah org naskah anggota org naskah staf sekretariat org naskah honorarium penyusunan rancangan peraturan daerah, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi penanggungjawab \|b\| ketua \|org rancangan anggota \|org rancangan staf sekretariat untuk penyusunan rancangan peraturan bupati, honorarium mengacu pada standar biaya sebagaimana dimaksud dalamuraian satuan tertinggi nilai aset s d milyar org blorg bin bendahara barang berharga org biuraian satuan tertinggi pengarah org keg penanggungjawab org keg ketua koordinator org keg wakil ketua org keg sekretaris org keg org keg honorarium narasumber, sebagai berikut biaya uraian satuan terstaf sekretariat honorarium penyusun jurnal makalah bahan paparan dan sejenisnyahonorarium penyusunan jurnal makalah bahan paparan dan sejenisnya, diberikan untuk jangka waktu paling lama (tujuh) hari. bagian kesebelas operator komputer honorarium operator komputer, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi operator komputer skpd org bin operator komputer ktp org bin operator sima org bin operator pbb p2 org bin bagian keduabelas pengemudi honorarium pengemudi, sebagai berikut biaya yaman (satuan repeat sopir bupati org bin sopir wakil bupati org bin sopir sekda org bin sopir dinas operasional jabatan org bin sopir dump truck water tangki tonton org bin sopir kantor perwakilan jakarta org bin sopirmotora org borgan oo (satuan ren gar mekanik \|organ operator motorgreder ' ' ' \|org bin operatorvibratorroller ' ' org bin operatorbuldoser ' \|org bn operator mesincutter ) o \| org bin pembantuwhellloader ' \|org bin bagian keempatbelas petugas kebersihan, penjaga keamanan dan pramuboga petugas dapur honorarium uang jasa petugas kebersihan skpd, sebagai berikut biaya tema satuan poor \|cleaningservice skpd org bin cleaning service kantor bupati (fulltime) org bin petugas pemelihara pasar org bn petugas taman skpd org bin pemotong rumput kantor bupati org bin petugas laundry org bin cleaning service untuk skpd besar paling banyak (tiga) orang dan untuk skpd lainnya paling banyak (dua) orang. petugas taman untuk masing masing skpd, paling banyak (satu) orangpendidikan, dan dinas kesehatan. honorarium petugas keamanan, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi penjaga malam pasar org bin penjaga malam skpd org bin petugas keamanan rumah sakit koordinator org bin anggota org bin petugas kemanan rumah jabatan bupati, wakil bupati, sekda dan kompleks skpd uang transport hansip dan satpol org hari uang saku anggota hansip dan satpol org bin uang saku canton hansip dan satpoluraian satuan tertinggi pramuboga pada kantor perwakilan jakarta org bin petugas dapur pada rumah sakit org bin bagian kelimabelas pramugara, rohaniawan, pramubakti, dan caraka honorarium pramugara, pramubakti, dan caraka, sebagai berikut biaya uraian satuanystem org bin rohaniawan saksi org keg org bln lanka org bln honorarium peramuacara dan caraka, hanya dianggarkan pada sekretariat daerah. bagian keenambelas pengelola pbb p2 dan pasartertinggi pengedaran spot pbb p2 camat org lembar sekertaris camat org lembar kolektor org lembar pembantu kolektor org lembar perbaikan spot pbb p2 org lembar pejabat penilai pbb p2 honorarium pengelola pasar, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi kepala pasar tipe org bin kepala pasar tipe org bin tata usaha pasar tipe org bin tata usaha pasar tipe org binuraian satuan tertinggi prasmanan vip prasmanan biasa nasi kotak vip nasi kota bisa snack vip snack biasa prasmanan vip (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat) snack vip (tamu dari pemprov dan pemerintah pusat) satuan biaya uang makan dan minum, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi biaya makan dan minum harian pns biaya makan dan minum lembur satuan biaya uang lembur, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi golongan golongan golongan iii golonganter.. org bin insentif dokter umum dan dokter gigi, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi nene' malmo, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi tenaga teknisi org bin tenaga paramedis dan non paramedis org bin pengawas kontrol kepala instalasi ruangan org bin honorarium operasional pada rumah sakit arifin nu'mang, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi kualifikasi pendidikan sarjana sederajat org bin kualifikasi pendidikan iii sederajat org bin kualifikasi pendidikan sma sederajat org bin honorarium pengelola laporan dan upm kesehatpengawasuraian satuan tertinggiuraian satuan tertinggi kepala bpp org bln koordinator penyuluh org bin penyuluh org bin bagian keduapuluhsatu patroli kehutanan, perhubungan dan satpol biaya patroli kehutanan, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi ptt polisi kehutanan org bin biaya patroli polisi kehutanan pns dan kph, org bin pns, org bin ptt org biuraian satuan biaya tertinggi pemangkas rumput org bin petugasdrainase org bin org bln petugas sampah drainase org bin honorarium petugas kebersihan, sebagai berikut uraian satuan biaya tertinggi pemungut sampah petugas rujak bupati org bin penyapu jalan org bin petugas tpa org bin koordinator angkutan rappang org bin koordinator penyapu org bin belanja operasional penagih retribusi org bibiaya uraian satuan tertinggi pembina pengarah org bin ketua program org bin org bln bendahar penjamin mutu org bin bagian keduapuluhempat honorarium biaya operasional lainnya honorarium tenaga administrator sistem informasi administrasi kependudukan, sebagai berikut administrator database kependudukan, paling tinggi rp. orang bulan, administrator perangkat keras dan jaringan, paling tinggi rp. orang bulan. honorarium petugas pelaporan e monitoring dak, paling tinggi rp. orang laporan. honorarium pengelola ppm, bad, kades lurah, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi pejabat penanggungjawab operasional kegiatan org bln ppm mp setiawan kabupaten kecamatan program ppm org bln pengurus badan pengawas unit pengelola kegiatan org trio bp upk) ppm m pengurus badan kerjasama antar desa bad) kepala desa kepala kelurahan honorarium petugas khusus pimpinan dan pengurus kendaraan, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi staf khususiadan dinas, paling tinggi rp. , orang bula,biaya uraian satuan tertinggi diklaim tk. minggu) org angkatan diklaim iii minggu) org angkatan diklaim minggu) org angkatan prajabatan golongan iii hari) org angkatan prajabatan golongan dan hari) org angkatan diklaim teknis fungsional pnsstandar biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan operasional s dkendaraan dinas jabatan operasional diatas (dua)moubileur, sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi meja org unit komputer split genset kurang dari kva televisi lcd) dispenser \|unit tahun\| standar biaya bahan bakar minyak bbm), sebagai berikut biaya uraian satuan tertinggi roda (empat) s d liter hari diatas s d liter hari diatas s d liter hari diatas liter hari roda (dua)bab ketentuan pemberian honorarium pejabat, kecuali kegiatan yang sifatnya koordinatif. pejabat eselon iii, eselon iv, stafdalam penyusunan panitia tim pelaksana, hanya dapat melibatkan unsur terkait dan berkontribusi langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakanyusunandiatur dalam peraturan bupati ini, program kegiatan yang anggarannya bersumber dari apbn dan atau program kegiatan yang memiliki jumlah jenisencana kerja anggaranter bupati sidenreng rappang peraturan bupati sidenreng rappang nomor tahun tentang tambahan penghasilan pegawas dan kriteria serta indikator penilaian yang terukur sehingga diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil kabupaten sidenreng rappmbahan penghasilan bagi pegawai( lembaran negara tahun2004memutuskan menetapkan peraturan bupati sidenreng rappang tentang tambahan penghasilan bagi pegawai lingkunganhangkretaris dearah adalah sekretaris daerah kabupaten sidenreng anggaran baadalah pegawai negeri sipil daerah pns) dan calon pegawai negeri sipil daerah cons) sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara. pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawaikabupaten sidenreng rappoleh pejabat pelaksanaanambahan penghasilan dalam rangka meningkatksidenreng rappang. jenis dan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada sebagai berikut. tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas daerah terpencil. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. tambahan penghasilan bagi kesejahteraan pegawai diberikan guna meningkatkan kesejahteraan umum pegawai. bab iii mekanisme dan besaran pemberian tambahan penghasilan bagian kesatusekretaris daerah kabupaten, para staf ahli bupati, para asisten lingkungan sekretariat daerah, pegawai lingkungan inspektorat kabupaten, pegawai lingkungan badan pengelola keuangan daerah, pegawai lingkungan badan perencanaan pembangunan daerah,sekretaris daerah kabupaten rp. per orang per bulan asisten sekretariat daerah rp. per orang per bulan staf ahli bupati rp. per orang per bulan satuan kerja pengelola keuangan daerah kepala badan rp. per orang per bulan sekretaris rp. per orang per bulan koordinator bidang rp. per orang per bulan anggota rp. per orang per bulan anggota pelaksana kuasa bud) rp. per orang per bulan anggota pelaksana ka. upt bpk) rp. per orang per bulan anggota pelaksana kasual upt bpk) rp. per orang per bulan anggota pelaksana bend. pengeluaran skpd) rp. per orang per bulan anggota pelaksana pmb. bend. pengeluaran skpd) rp. per orang per bulan anggota pelaksana bend. penerima skpd) rp. per orang per bulan anggota pelaksana staf bpk) rp. per orang per bulan anggota pelaksana staf upt bpk) rp. per orang per bulan staf sekretariat rp. per orang per bulan satuan kerja inspektorat kabupaten penanggung jawab inspektur rp. per orang per bulan sekretaris inspektur pembantu rp. per orang per bulan kepala sub bagian rp. per orang per bulan auditor madya pengawas madya rp. per orang per bulan auditor muda pengawas muda rp. per orang per bulan auditor pertama pengawas rp. per orang per bulan pertama auditor penyelia auditor pelaksana rp. per orang per bulan lanjutan auditor pelaksana staf bersertifikat jfa rp. per orang per bulan staf belum bersertifikat jfa rp. per orang per bulan staf non pemeriksa rp. per orang per bulan satuan kerja perencana pembangunan daerahdan kepala sub rp. per orang per bulan bidang staf rp. per orang per bulandua tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas daerah terpencil diberikan kepada tenaga kesehatan daerah yang bertugasekretarikepala puskesmas rp. per orang per bulan kasual tata usaha rp. per orang per bulan dokter rp. per orang per bulan tenaga medis lainnya rp. per orang per bulan sekretaris desa rp. per orang per bulan bagian ketiga tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja tambahan penghasilan berdasarkan resiko pekerjaan diberikan kepada pejabat eselon iii, dan petugas polisi pamong praja pada kantor satuan polisi pamong praja, pejabat eselon dan petugas pemadam kebakaran pada upt pemadam kebakaran pejabat eselon dan petugas penerangan lampu jalan pada seksi penerangan lampu jalan dinas cipta karya dan tata ruang, pejabat eselon iii, dan petugas pelaksana pengaturan lalu lintas jalan pada bidang lalu lintas dan keselamatan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika polisi hutan polisi khusus plus) dinas pada non struktural koordinator petugas pintu air juru) petugas pintu air ppa) dinas pada petugas operasi bendung pob) dinas pada kepala pasar koordinator pemungut pasar il. ajudan pimpinan bupati dan wakil bupati) pengadministrasi pimpinan bupati, wakil bupati dan sekda)amy kepala satuan pol rp. per orang per bulan kepala sub bagian dan kepala rp. per orang per bulan seksi petugas anggota sat pol rp. per orang per bulan kepala upt pemadam rp. per orang per bulan kebakaran kasual tata usaha upt rp. per orang per bulan pemadam kebakaran anggota pemadam kebakaran rp. per orang per bulan kepala seksi penerangan rp. per orang per bulan lampu jalan petugas penerangan lampu rp. per orang per bulan jalan kepala bidang lalu lintas dan rp. per orang per bulan keselamatan kepala seksi manajemen rp. per orang per bulan rekayasa lalu lintas kepala seksi pembinaan dan rp. per orang per bulan pengawasan lalu lintas il. petugas pelaksana pengaturan rp. per orang per bulan lalu lintas jalan anggota polisi hutan rp. per orang per bulan anggota polisi khusus rp. per orang per bulan plus) non struktural oo. koordinator petugas pintu air rp. per orang per bulan juru)) petugas pintu air ppa) rp. per orang per bulan petugas operasi bendung pob) rp. per orang per bulan kepala pasarkoordinator pemungutajudan pimpinan bupati dan rp. per orang per bulan wakil bupati) pengadministrasi pimpinan rp. per orang per bulan bupati, wakil bupati dan sekda)empat tambahan penghasilan kesejahteraan pegawai tambahan penghasilan kesejahteraan pegawai diberikan kepada seluruh pegawai lingkungan pemerintah kabupaten sidenreng rappang, kecuali pegawai sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan ini besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut sekretariat daerahdprd sekretaris dprd rp. per orang per bulanopi sekretaris kopibadanub bidang rp. per orang per bulan kepala upt badan rp. per orang per bulan kasual upt baddinas kepala dinaskepala upt dinas rp. per orang per bulan kasual upt dinas dan\| rp. per orang per bulan kepala spp nama smkn ka. sma smpantor kepala kantopu dan panas sekretaris kpunene malmo direktur rp. per orang per bulan kepala bagian tata usahaarifin nu'mang direktucamatan camat rp. per orang per bulan sekretaris camatlurahan lurah rp. per orang per bulan sekretaris lurahpenerima tambahan penghasilan adalah pegawai negeri sipil daerah dan calon pegawai negeri sipil daerahnegeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru: pegawai negeri sipilbagi kepala bidang pada dinas dan badan yang hak keuangannya dibayarkan berdasarkan tunjangan struktural eselon iii a, diberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tunjangan jabatan yang diterima. pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi kepala bidang sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi kepala bidang pada badan pengelola keuangan daerah, badan perencanaan pembangunan daerah dan inspektorat kabupaten. bab ketentuan pemberian tambahan penghasilan bagian kesatu absensi elektronik tambahan penghasilan pegawai diberikan setelah dilakukan pengurangan pada penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerja. penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan masuk kerja menggunakan indikator absensi elektronik atau absen manual apel pagi dan apel pulang indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada terdiri dari ketepatan waktu tiba tempat tugas kantor, keberadaan tempat tugas kantor selama jam kerja dan ketepatan waktu pulang dari tempat tugas kantor keterlambatan waktu tiba dan ketepatan waktu pulang dari tempat tugas sebagaimana dimaksud pada dihitung secara akumulatif dalam (satu) bulan. terhadap pegawai yang terlambat tiba dan atau pulang lebih cepat dari kantor tempat tugas dikenakan pengurangan dengan rumus sebagai berikut menit keterangan akumulasi keterlambatan tiba dan atau kepulangan cepat dalam (satu) bulan dalam hitungan menit menit jumlah jam kerja dalam (satu) hari yang dikonversi (tujuh setengah) jam kedalam hitungan menit persentase pengurangan ketidakhadiran dalam (satu) hari bagian kedua absensi manual perhitungan keterlambatan apel pagi dan apel pulang dengan menggunakan absensi manual sebagaimana dimaksud dalam diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut tidak mengikuti apel pagi terlambat datang, dikurangi (satu persen) tidak mengikuti apel pulang pulang cepat, dikurangi (satu persen) tidak masuk kantor selama (satu) hari, dikurangi (empat persen) perhari. penerima tambahan penghasilan adalah pegawaiyang menduduki jabatan fungsional guru: pegawaitambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan berikut bagi pegawai yang masuk kerja, mengikuti apel pagi dan pulang penuh dalam (satu) bulan, bagi pegawai yang tidak masuk kerja dan tidak mengikuti apel pagi dan pulang dengan melampirkan pemberitahuan dan atau keterangan yang sah tugas luar, sakit, keterangan cuti hamil), bagi pegawai yang sementara menjalani cuti hamil, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada tidak diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan apabila pegawai yang tidak masuk kerja dalam satu hari tanpa pemberitahuan dan atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf dikurangi sebesar (empat persen) tambahan penghasilan, bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena adanya izin dari atasan yang melebihi (tiga) hari setelah akumulasi selama (satu) bulan, maka tambahan penghasilan yang diberikan, dikurangi (empat persen) per hari selama tidak masuk kerja, pemberitahuan dan atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah pemberitahuan dan atauenilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerjaabupaten sidenreng rappang. laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan setiap tanggal (lima) bulan berikutnya. tambahan penghasilan ketiga belas diberikan secara penuh tanpa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam setelah dikurangi pajak ph21 yang dibayarkan menjelang hari raya idul fitri. bab prosedur pembayaran tambahan penghasilan pegawai tambahan penghasilan pegawai dibayarkan sebulan sekali pembayaran tambahan penghasilan pegawai dikenakan yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut pegawai golongan dan tidak dikenakan pajak, kecuali yang mempunyai jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku, pegawai golongan iii dikenakan sebesar (lima persen) pegawai golongan dikenakan sebesar (lima belas persen) setiap pembayaran tambahan penghasilan harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak npp) tambahan penghasil dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dpa) masing masing skpd tambahan penghasilan dibayarkan selambat lambatnya tanggal bulan berikutnya setelah masa penilaian kehadiran dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana lampiran peraturan bupati ini. dokumen spp ls tambahan penghasilan pegawai dibuat dan diisi oleh bendahara pengeluaran yang dibantu oleh bendahara pembantu khusus gaji sebagai dasar penertiban spm ls pns, terdiri dari: surat pengantar spp ls, ringkasan spp ls, rincian spp ls, register spp ls, lampiran spp ls lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari daftar perhitungan pembayaran daftar apel pagi dan pulang, daftar hadir masuk kerja, rekapitulasi apel pagi, jam kerja dan apel pulang, surat setoran pajak ssp pph soto copy surat keputusan pegadaian dari pejabat yang berwenang masing masing rangkap (empat) terdiri dari: kenaikan pangkat terakhir, jabatan, surat keterangan cuti tugas belajar,, register spm ls dan mengajukan spm ls kepada pengguna anggaran. bud kuasa bud meneliti spm ls tambahan penghasilan dan kelengkapan dokumentiban sp2d, mencakup:dalam hal spatibtibtibertiban sp2d format sp2d dan register penertiban sp2d sebagaimana dimaksud pada tercantum pada lampiran peraturan ini.mberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil daerah lingkup pemerintah kabupaten sidenreng rappang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi peraturan bupati ini mulai berlakucap kananrcepatan penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappsidenreng rappang tahun: cc. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagai mana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan percepatan penanggulangan.gamemutuskan menetapkan peraturan bupati tentang percepatan penanggulangan kemiskinan daerah berbasis data terpaduidenreng rappangama provinsi dan kabupatentim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten sidenreng rappang, yang selanjutnya disebut kpk kabupaten sidenreng rappangidenreng rappang. data hasil pemutakhiran basis data terpadu yang selanjutnya disingkat pdt adalah data masyarakat miskin kabupaten sidenreng rappang yang dibuat oleh badan pusat statistik kabupaten sidenreng rappang pada tahuno. partisipasi, transparansi akuntabilitas: profesionalitas, dan berkelanjutan.masyarakat miskin, percepatan penurunan jumlah. bagian ketiga ruang lingkup pasai ()) ruang lingkup penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam wilayah kabupaten sidenreng rappang. ruang lingkup penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada meliput hak dan kewajiban, penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan: tim koordinasi penanggulangan kemiskinan: pemutakhiran basis data terpadu: pembiayaan: dan peran serta pemangku kepenting: hak atas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana: hak atas pelayanan pendidikan, hak atas pekerjaan dan berusaha: hak atas perumahan yang layak huni: hak atas air bersih, sanitasi dan lingkungan hidup: hak atas pelayanan administrasi kependudukan:nanggulangan kemiskinan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian: cc.ajiban pemerintah daerah, masyarakat dan pelakuwarga miskin sebagaimana dimaksud dalam dan merencanakan, mmcimenyediakan anggaran yangbentuk:: penentu. paragraf penetapan sasaran penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui tahapan skpd terkait mengidentifikasi pdt untuk mengetahui daftar nama masyarakat miskin yang akan menerima manfaat program penanggulangan kemiskinan identifikasi dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan kondisi penyebab kemiskinan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pdt skpd terkait melakukan verifikasi atau pencocokan hasil identifikasi dengan kondisi riil masyarakat lapangan. verifikasi atau pencocokan dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini lapangan mengenai pdt mencakup misalnya perkembangan jumlah anggota keluarga, bagaimana kondisi rumah dan lingkungannya, status pekerjaan, apakah rumah tangga dimaksud masih ada dan berdomisili wilayah tersebut dan hal hal lain yang dibutuhkan sepanjang terkait dengan jenis program penanggulangan kemiskinan. dalam hal kesiapan anggaran tidak mampu memenuhi seluruh masyarakat miskin hasi! verifikasi maka perlu dilakukan pengurutan. pengurutan sebagaimana dimaksud huruf adalah proses identifikasi dan penentuan nama nama masyarakat miskin berdasarkan urutan tingkat kemiskinannya yang diambil dari indikator indikator penyebab kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam pdt penentuan sasaran sebagaimana dimaksud berasal dari detil pdt jika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalamjika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalam(s) jika seluruh masyarakat miskin yang tercantum dalam desisterdiri dari pasakelompok program bantuan sosial berbasis keluarga sebagaimana pemberian beras gratis: pelayanan dasar kesehatan, pembebasan biaya pendidikan mulai dari smu, pengembangan rehab rumah: pengembangan sanitasi sehat keluarga, layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: pembangunan jambanyang meliputi pemberdayaan gizi ibu hamil, balita dan anak usia sekolah: pemberian pelatihan usaha kelompok: pengembangan fasilitas air bersih: pengembangan sarana prasarana pemukiman. kelompokbantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada (l) diberikan dalam bentuk bantuan pinjaman modal: bantuan sarana prasarana usaha: pengembangan saluran kemitraan swasta dan perbankan: bantuan pelatihan keterampilan usaha: dan bantuan sertifikasi lahan sebagai dasar agunanpada hurufprogram sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan kegiatan meliputi pengembangan fasilitas kelistrikan dan energi bantuan peternakan, perkebunan, kehutanan dan usaha pertanian. pengembangan usaha perikanan. bagian ketiga pelaksanaandaya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin. melaksanakk berdasarkan arahan bupati dalam penentuan penerima manfaat program bagian keempat pembaharuan data data pdt diperbaharui minimal (satu) kali dalam setiap tahun. pembaharuan data dilakukan dengan melibatkan badan pusat statistik kabupaten sidenreng rappang, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, kepala desa, lurah dan camat pembaharuan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi terkini masyarakat miskin berdasarkan indikator penyebab kemiskinannya mencakup antara lain kondisi rumah, jenis pekerjaan, jenis program bantuan, jumlah anggota rumah tangga, status perkawinan, dan lain lain yang dianggap perlu. terhadap masyarakat yang dianggap miskin dan tidak terdaftar dalam pdt), dapat inventarisasi dan diverifikasi berdasarkan mekanisme dan indikator kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. masyarakat miskin yang telah inventarisasi dan diverifikasi sebagaimana dimaksud direkam dan dibuatkan daftar tersendirisidenreng rappang membangun sistem informasi pengendalian dan evaluasi terpadu. sistem informasi sebagaimanaibentuk kpk kabupaten sidenreng rappang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. kpk kabupaten sidenreng rappangsebagaimana dimaksud pada terdiri dari unsur pemerintah daerah, dprd, masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. ketua kpk kabupaten sidenreng rappang adalah wakil bupati yang ditetapkan oleh bupati sekretaris kpk kabupaten sidenreng rappang adalah kepala skpd yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan yang ditetapkan oleh bupati penetapan tugas, susunan keanggotaan, dan pendanaan kpk kabupaten sidenreng rappang ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. babsemua pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kpk kabupaten sidenreng rappang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. bab vii peran serta pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha bagian kesatu peran sertaberintegrasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pembaharuan data, pengawasan dan evaluasi serta pemeliharaan hasil hasilamil zakat infak dan sedekah, lembaga pendidikan perguruan tinggi, organisasi profesiatau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai wujud, program program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanagulangan kemiskiappeda ditetapkan pangkajene sidenreng dat sekret pada tanggal, oktober kepala bupati sidenreng rappang saya keras semu sup budaya nsp mbm utara diundangkan pangkajene sidenreng pen lai cat padatanggal sleeper das dan kesra sekretaris daerah asisten adm, umum kabupaten sidenreng rappang mamasa kepala bpk bappeda @litbang kabar, hukum lika bas. variasi tani berita daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor &.
"3g salinan ana ter bupati sidenreng rappangdesa dan kelurahan sehat siaga aktif mandiri, bahwa dalam melaksanakan program desa dan kelurahan sehat siaga aktif mandiribab ketentuan umum dalam peraturanbcdesa dan kelurahan siaga aktif adalah desa atau kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar setiap hari, mengembangkan ukm dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan pubs. desa dan kelurahan sehat siaga aktif mandiri yang selanjutnya disebut desa kelurahan sehat siaga adalah desa dan kelurahan yang masyarakatnyadesa dan kelurahan sehat siaga yang selanjutnya disingkat pokja mandiri. kelompok kerja desa kelurahan sehat siaga yang selanjutnya disingkat pokja desakelurahan. forum desa kelurahan sehat siaga selanjutnya disebut forum desadesa kelurahan sehat siaga pemberdayaan masyarakat, perencanaan partisipatif,desa kelurahan sehat siaga adalah: mewujudkan masyarakatdesa kelurahan sehat siaga. meningkatkan komitmen dan kerjasama semua stakeholderdesa kelurahan sehat siaga. pengembangan program desa kelurahan sehat siagadesa kelurahan sehat siagadesa kelurahan sehat siagadesa kelurahan sehat siaga terdiri atas pokja tingkat kabupaten, forum desa kelurahan tingkat kecamatan, forum desa kelurahan tingkat desa kelurahan pokja tingkat desa kelurahan, fasilitator desa kelurahan sehat siaga, kader pemberdayaan masyarakat, dan sekretariat. bagian kedua pokja tingkat kabupaten pokja tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati. tugas pokja tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: menetapkan kebijakan kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program desa kelurahan sehat siaga, mengkoordinasikan dan mengembangkan program tahunan pengelolaan program desa kelurahan sehat siagakelurahan tingkat kecamatan dan dikelurahan, melakukan verifikasi dan persetujuan atas usulan kegiatan dan pencairan rencana penggunaan dananya, bertanggungjawab dan memastikan forum desa kelurahan tingkat kecamatan melaksanakan pertemuan koordinasi dengan melibatkan forum desa kelurahan tingkat desakelurahan tingkat kecamatan dan tingkat desa kelurahan,perkembangan dan capaian program kepada bupati. bagian ketiga forum desa kelurahan tingkat kecamatan forum desa kelurahan tingkat kecamatan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris: anggota. susunan personil forum desa kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat. tugas forum desadesa kelurahan sehat siagakelurahan diikutkan pada musrenbang musyawarah desa kelurahan untuk menyampaikan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat, cc. memberikan dukungan fasilitasi dan konsultasi kepada forum desa kelurahan tingkat desa kelurahan dalam kegiatan peningkatan kesehatan masyarakatkelurahan. melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan program desa kelurahan tingkat desacamat dan kepada pokja desa kelurahan tingkatpemerintah kecamatan. bagian keempat forum desa kelurahan tingkat desa kelurahan forum desa kelurahan tingkat desa kelurahan, terdiri dari ketua, wakil ketua sekretaris, anggota. susunan personil forum desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kepala desa kelurahan. tugas forum desakelurahan yang dihasilkan dari analisa masalah kesehatan masyarakat desakelurahan secara umum, serta melaporkan secara berkala forum desa kelurahan tingkat kecamatan. bagian kelima pokja desa kelurahan susunan pokja desakelurahan tingkat desa kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah desa kelurahan, kader pemberdayaan, kader kesehatan, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. pokja desa kelurahan sebagaimana dimaksud pada bertanggungjawab kepada kepala desa kelurahan atas pelaksanaan kegiatan melalui identifikasikelurahan. tugas pokja tingkat desakelurahan yang disusun dalam forum desakelurahan tingkat desa kelurahan dan pemerintah desa. bagian keenam fasilitator fasilitator desa kelurahan sehat siaga terdiri atas fasilitator kecamatan, fasilitator puskesmas.dalam pelaksanaan kegiatan, memberikan konsultasi teknis dan fasilitasi dalam penyiapan administrasi pertanggung jawabidesa kelurahan yang akan diserahi tugas pendampingan didesa atau kelurahan dalam rangka pengembangan desa kelurahan sehat siaga. kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada diangkat dari anggota masyarakat desakelurahan. kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan anggota dari forum desa kelurahan tingkat desadesa kelurahan sehat siaga bersama forum desa kelurahan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, dan memelihara upaya pengembangan desa kelurahan sehat siagadesa kelurahan sehat siagadesa kelurahan sehat siaga desa kelurahan tingkat kabupaten, forum desa kelurahan tingkat kecamatan dan tingkat desarencana kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat desa kelurahan pokjanal desa kelurahan mengajukan usulan rencana kegiatan kepada pemerintah desa kelurahan melalui forum desa kelurahan tingkat desakegiatan bidang kesehatan lainnya yang direkomendasikan oleh dinas kesehatan dan badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten sidenreng rappang. teknis pembuatan usulan rencana kegiatan dibantu dan difasilitasi oleh forum desarenbang musyawarah desa kelurahan. usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang musyawarah desapuskesmas dan fasilitator kecamatan. usulan kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilakukan sendiri dalam tingkat desa kelurahan diteruskan musrenbang tingkat selanjutnya. rencana kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat desa kelurahan dari forum desa kelurahan tingkat desa kelurahan disampaikan dan dijelaskan dalam musrenbang musyawarah desa kelurahan. proses pembuatan usulan kegiatan yang dibuat oleh pokja tingkat desadesa kelurahan sehat siagadesa kelurahan sehat siaga. bab sumber pendanaan sumber pendanaan guna mendukung pelaksanaan kegiatan desa kelurahan sehat siagapenyisihantiap desa kelurahan, ditetapkan dengan keputusan bupati. pendanaan program desa kelurahan sehat siaga. bagian desa dari pbb dialokasikan pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten sidenreng rappang. bagian desakelurahan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh forum desa kelurahan tingkat desa(lima persen) untuk biaya penunjang kegiatan, (tujuhpuluh persen) untuk kegiatan fisik infrastruktur, (tigakegiatan sebesar (lima persen) sebagaimana dimaksud pada huruf biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud. penentuan besaran penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ditentukan oleh forum desa kelurahan tingkat desa, bersih air minum dan gizi. kegiatan fisik infrastruktur sanitasi sebagaimana dimaksud pada, meliputi pembangunan perbaikan drainase lingkungan, pembangunan perbaikanamsimasgizi sebagaimana dimaksud pada meliputi pembangunan perbaikan fasilitas pos pandu dan sarana kesehatan lainnya, pembangunan perbaikan fasilitas untuk, pemberdayaan masyarakat kelompok, dan kegiatan lain yang relevanbcs, cc. penatalaksanaan balita bawah garis merah, pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil,penyakit, sosialisasi workshop manajemen pengentasan kemiskinan terpadu dan berkelanjutan bidang kesehatan. bab viii mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana desa kelurahan sehat siaga aktif mandirimaksimal sebesar (tigapuluh persen), dilakukan setelah penggunaan, akhir dan realisasi output. mekanisme pencairan dana, sebagai berikut pokja desa bersama sama dengan pemerintah desa membuat usulan pelaksanaan kegiatan selama (satu) tahun anggarkepala desa dan camat menyetujui usulan pelaksanaan kegiatan. atas dasar persetujuan kepala desa dan camat sebagaimana dimaksud huruf kepala desa membuat usulan pencairan dana yang diketahui dan disetujui oleh camat. dokumen usulan pelaksanaan kegiatan beserta permohonan pencairan dananya ditujukan kepada bupati. setelah diverifikasi ulang oleh pokjanal kabupaten, dana diberikan kepada pemerintah desa dan tertuang dalam apb desa. setelah dana diterima oleh pemerintah desa, pokja dapat berpohon kepada pemerintah desa untuk pencairan dana sesuai kebutuhannya. pemberian dana sebagaimana dimaksud huruf dilakukan melalui(tigapuluh persen), dilakukan setelah dan akhir, dan realisasi output. mekanisme pencairan dana, sebagai berikut pokja kelurahan bersama sama dengan pemerintah kelurahan membuat usulan pelaksanaan kegiatlurah dan camat menyetujui usulan pelaksanaan kegiatan. usulan pelaksanaan kegiatan ditujukan bupati. tim pokja tingkat kabupaten melakukan verifikasi ulang usulan pelaksanaan kegiatan. atas dasar hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf pokja kelurahan dapat mengusulkan pencairan dana kecamatan. permintaan dana oleh pokja dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhantingkat desa kecamatan, kelurahan dan desa. bab pelaporan pokja tingkat desa kelurahan pokja tingkat desa kelurahan yang melaksanakan kegiatan desatingkat desa kelurahan yang diketahui oleh ketua forum desa kelurahan tingkat desa kelurahan dan ketua forum desa kelurahan tingkat kecamatan, yang ditujukan kepada ketua pokja desa kelurahan tingkat kabupaten. pemerintah daerah dan pokja desa kelurahan tingkat kabupaten sewaktu waktu dapat melakukan audit atas laporan pelaksanaan kegiatan tingkat desaoleh pokja desa kelurahan tingkat kabupaten dan forum desa kelurahan tingkat kecamatan. monitoring dan evaluasi oleh pokja desa kelurahan sehat siaga tingkat kabupaten dilakukan terhadap laporan semester dan akhir tahun dari setiap desadesa kelurahan sehat siagasset, bahwa asset berupa piutang dan dana bergulir neraca disajikan sesuaia bergulir tidak tertatih berdasarkan penggolongan kualitaspenyisihan dana bergulir adalah cadangan yang harus kualitas piutang adalah penilaian ketertarikan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh pihak yang terutang. kualitas piutang dana bergulir adalah penilaian ketertarikan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh penerima dana bergulir. penerima dana bergulir adalah pihak yang menerima danaa bergulir. bab ruang lingkup ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penilaian kualitas piutang dana bergulir, dan, pembentukan penyisihan piutang dana bergulir. dana bergulir sebagaimana dimaksud pada meliputi: dana bergulir pola pendapatan asli daerah, dana bergulir, program penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi rumah tangga p2bert), dan lembaga usaha ekonomi pedesaan lup). bab iii penilaian dan penggolongan kualitas piutang dana bergulir penyisihan piutang dana menilai kualitas piutang dana bergulir, dan memantau dan mengambil langkah langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang dana bergulir yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. penilaian kualitas piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo piutang dana bergulir, dan upaya penagihan. kualitas piutang danaa bergulir sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kondisi piutang dana bergulir pada tanggal laporan keuangan. penggolongan kualitas piutang dana bergulir yakni dalam jangka waktu (nol) bulan sampai dengan (dua belas) bulan, kurang lancar apabila dalam jangka waktu lebih dari (dua belas) bulan sampai dengan (dua puluh empat) bulan tidak dilakukan pelunasan, kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari (dua puluh empat) bulan sampai dengan (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan, dan kualitas macet apabila lebih dari (tiga puluh enam) bulan tidak dilakukan pelunasan. bab penyisihan piutang tidak tertatih penyisihan atas piutang dana bergulir tidak tertatih wajib dibentuk oleh bupati atas usulan kepala satuan kerja pengelola. penyisihan piutang dana bergulir tidak tertatih ditetapkan sebesar (lima keseratus) dari piutang dana bergulir yang memiliki kualitas lancar, (sepuluh keseratus) dari piutang dana bergulir dengan kualitas kurang lancar, (lima puluh keseratus) dari piutang dana bergulir dengan kualitas diragukan, dan (seratus keseratus) dari piutang dana bergulir dengan kualitas maceta bergulir. penghapusan piutang dana bergulir atas usul satuan kerja pengelola dilakukan terhadap seluruh sisa piutang dana bergulir yang memiliki kualitas macet. penghapusan piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal terdapat penambahambah akun piutang dana bergulir sebesar selisihnya. pencatatan penambahan jumlah piutanggurangi akun piutang dana bergulir sebesar selisihnya. pencatatan pengurangan jumlah piutangaelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis informasi dan teknologi dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, menimbang:n barang miliksidenreng rappang memanfaatkan sima, sistem pengelolaan keuangan dan barang miliksin barang milik daerah berbasis informasi dan teknolongelolaan keuangan dan barang milik daerah berbasis informasi dan teknologi. bab ketentuan umum dalam peraturan bupati sidenreng rappang ini, keuidenreng rappang. sistem informasi manajemen daerah selanjutnya disebut sima adalah sistem pengelolaan manajememanajemevnegeri sipil tenaga sosialn barang milik daerah kabupaten sidenreng rappang terdiri dari penanggungjawab sima pada satuan kerja pengelola keuangan daerah skpd) terdiri dari ketua, sekretaris, supervisor, administratorketua sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh kepala badan pengelola keuangan daerah. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh sekretaris badan pengelola keuangan daerah. supervisor sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh beberapa sub bidang yang ditetapkan oleh kepala badan pengelola keuangan daerah. administrator sebagaimana dimaksud pada huruf angka dijabat oleh beberapa pegawai yang berkompeten dibidangnya yang ditetapkan oleh kepala badan pengelola keuangan keuangan daerah. komposisi dan personalia sekretariat ditetapkan oleh kepala badan pengelola keuangan daerah. dalam rangka pemeliharaan aplikasi dan database serta dalam rangka alih pengetahuan tentang sima, pemerintah daerah dapat menunjuk tim sima dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan bpk) sebagai narasumber atau tenaga ahli. bab iii tugas dan wewenang penanggungjawab pengelolaan sima kepala skpd bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan sima dalam kerangka pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. sekretaris bertanggungjawab melaksanakan fungsi administrasi pengelolaan sima dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud padatenaga eksternal (non pns)pengelolaan keuangan daerah, menambah mengubah dan menghapus identitas pengguna user id),n barangukan posting data anggaran, dan melakukan entri data pada menu parameter dan mengeset pengaturan (tools), sesuai arahan supervisor. melaksanakan instalasi aplikasi sima melaksanakan pemeliharaan jaringan server melaksanakan backup database secara berkalamencetak laporan laporan, melaksanakan tugas lain atas arahan administrator, dan memberidan mencetak laporan laporan. bab pengamanan, pengendalian dan pemeliharaan database dalam rangka pengamanan, server simdan modem untuk koneksi serta diberi pendingin udara yang cukup dan hanya dapat diakses oleh ketua, sekretaris, supervisor, administrator. penanggungjawab ruangan server (pemegang kunci) ditetapkan oleh kepala skpd dalam keadaan tertentu user operator dan pihak lainuna dan password jaringan untuk mengakses jaringan sima. pengelolaan jaringan sima dapat melibatkanusharus mentugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan barang pada skpd. pengaturan menu menu yang ada pada pengelolaan aplikasi sima oleh user operator dipaksakan oleh administrator. otoritas user dpa dan dpp, dan spd laporan user operator bidang perbendaharaan dapat mengakses semua menu pada laporan spd, anggaran kas, spp non anggaran, spm non anggaran, sp2d:transfer antar bank. laporan bud user operatoruser operator pada sima bmd dapat mengakses menu file, parameter, data entry, laporan dan tool data entry kas, dan dpa dpp. laporan, spj, pajak jurnal, penyesuaian belanjaketatausahaan dapat mengakses semua menu pada laporan tata usaha user operator untuk sima bmd hanya dapat mengakses menu data entry dan untuk kepentingan keamanan data sima dilakukan backup secara otomatis dan manual dan disimpan dalam folder tertentu. backup secara otomatis sebagaimana pada dilakukan melalui menu maintenance plan pada setiap satu jamkegiatan danskpd dan ataunya melakukan pengujian awal aplikasi untuk memastikan sima berfungsi rusdi masse diundangkan pangkajene sidenreng, ha (esdoman pelaksanaan sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakewarga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya penerapan sekolah berbasis lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik menuju program sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem, maka dipandang perlu diatur pedoman pelaksanaan sekolah indah dan hijausekolah indah dan hijau sebagai wadah paketahun nomor bab mekanisme sekolah indah dan hijau membentuk kelompok hijau. kelompok hijau merupakan penggerak dari penerapan konsep sekolah indah dan hijau. terdiri dari pemangku kepentingan (pelajar, guru, pesuruh, orang tua dan komite sekolah). bersifat terbuka dan dijalankan oleh peserta didik. tugas utamanya melakukan koordinasi seluruh kegiatan, memberikan rekomendasi, dan memfasilitasi komunikasi antara seluruh komunitas sekolah: menetapkan visi. visi sebaiknya dipasang tempat umum, dan dapat juga didukung melalui suatu pernyataan sikap dari komite sekolah, maupun persatuan orang tua, melaksanakan survei lingkungan sekolah. survei dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan, kemudian hasilnya menjadi masukan bagi penentuan kegiatan prioritas. survei sebaiknya menyenangkan, menyusun rencana aksi sekolah indah dan hijau. sebagai langkah awal, rencana aksi harus realistis dan dapat dicapai dengan mudah. kemudian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan penyusunan rencana jangka panjang yang lebih menantang, memantau dan mengevaluasi kemajuan. kelompok hijau bersama warga sekolah lainnya secara bersama melakukan evaluasi. hasilnya dipergunakan untuk memastikan keberhasilan program. memasukkan kegiatan lingkungan dalam kurikulum, melibatkan semua pihak dan tidak perlu sungkan menyebarluaskan keberhasilan. bab viiprogram sekolah indah dan hijau kabupaten sidenreng rappang. bab viii pembiayaan pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan dan pemberian penghargaan sekolah indah dan hijau, dibebankan pada anggaran masing masing skpd dan sekolah, sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan. menyusun kurikulum yang terintegrasi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ec. memberikan hadiah kepada sekolah penerima penghargaan bidang lingkungan hidup lomba uks dan sekolah sehat adiwiyata), melengkapi sarana dan prasarana sekolah yang mendukung pengembangan program sekolah indah dan hijau, menyesuaikan rencana anggaran sekolah yang mendukung pelaksanaan program sekolah indah dan hijau, bab penetapan sekolah indah dan hijau sekolah adalah semua sekolah formal yang terdiri dari sekolah dasar sd): sekolah menengah pertama smp), sekolah menengah atas sma) sekolah menengah kejuruan smk), syarat sekolah yang termasuk sekolah indah dan hijau, yakni memiliki unsur unsur, sebagai berikut memiliki kurikulum yang berwawasan lingkungan, mempunyai rancang bangun, penggunaan bahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana berdasarkan prinsip ramah lingkungan, memiliki manajemen sekolah yang berwawasan lingkungan: program sekolah didukung oleh komunitas luar sekolah, warga sekolah memiliki perilaku peduli lingkungan. bab pelaksanaan sekolah indah dan hijau pelaksanaan sekolah indah dan hijau tingkat sekolah sebagai implementasi program sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem, sebagai berikut kepala sekolah memiliki program kerja berbasis lingkungan, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan setiap mata pelajaran, pelaksanaan penghijauan sekolah, pelaksanaan bakti sosial jumat bersih), pengolahan sampah, baik organik maupun non organik: pengadaan sehat, pengadaan bak pembuangan sampah akhir, pengadaan tempat sampah berkelas, pengadaan sudut baca dan taman baca, pengadaan saluran pembuangan air bebas jentik, pengadaan parkiran kendaraan siswa dan guru, pengadaan kantin sehat, pengadaan wastafel tempat cuci tangan) berkelas, pengadaan green house rumah hijau), oo. pengadaan toga tanaman obat dan apotik hidup), pengadaan uks usaha kesehatan sekolah), pengadaan sumber air bersih, pengadaan hutan sekolah (terdapat tumbuh tumbuhan dan tanaman tanaman keras sekitar lingkungan sekolah). negeri pasien, negeri macorawali negeri pangsit, negeri biloba, smp negeri tellu limpo negeri nawawi:, negeri barat, smp negeri kuno, negeri rappang, smp negeri pangsit: negeri wat sid, negeri lancang, negeri tanur tedong, negeri batu, jangka panjang s.d tahun), terwujudnya sekolah indah dan hijau seluruh sekolah yang ada kabupaten sidenreng rappang. bab iii pelaksanaan dan penanggung jawab dalam penerapannya, untuk menjadikan sebuah sekolah yang memiliki budaya sekolah indah dan hijau, maka diperlukan beberapa unsur penting, yaitu pengembangan kebijakan sekolah, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan, cc. kegiatan berbasis partisipatif, pengelolaan sarana prasarana pendukung. dalam penerapan sekolah indah dan hijau, dibentuk tim dengan tugas, sebagai berikut mengembangkan melaksanakan program sekolah indah dan hijau tingkat kabupaten sidenreng rappang, sosialisasi program sekolah indah dan hijau sekolah sekolah, melakukan bimbingan teknis sekolah sekolah, membuat pilot project untuk satuan pendidikan se kabupaten sidenreng rappang, menetapkan penghargaan sekolah indah dan hijau tingkat kabupaten sidenreng rappang, f . melakukan evaluasi dan pelaporan keterlaksanaan program sekolah indah dan hijau kepada bupati sidenreng rappang tembusan kepala badan lingkungan hidup propinsi sulawesi selatan. tim sebagaimana dimaksud terdiri dari dinas pendidikan yang dibantu oleh badan lingkungan hidup kabupaten sidenreng rappang, dengan tanggung jawab, sebagai berikut melaksanakan sosialisasi dan pembinaan sekolah sekolah, baik secara fisik maupun non fisik (administrasi), membentuk tim penilai program sekolah indah dan hijau, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang pengomposan, pengelolaan kebersihan, persamaan dan pertamanan,melalui tata kelola sekolah yang baik: menciptakan sekolah sebagai tempat pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, merubah mindset dan paradigma guru, peserta didik dan warga sekolah lainnya tentang pentingnya eksistensi sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem: manfaat program sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem adalah mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan adipura, mendukung pemerintah daerah dalam membentuk kabupaten sehat, cc. mendukung pemerintah daerah dalam membentuk kabupaten berwawasan lingkungan, mempersiapkan sekolah dalam mengikuti lomba uks, sekolah sehat adiwiyata), memberikan rasa nyaman terhadap peserta didik lingkungan sekolah, memberikan motivasi terhadap peserta didik dalam mengikuti proses belajar, baik dalam kelas maupun luar kelas, menciptakan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman terhadap peserta didik, guru, serta warga lainnya lingkungan sekolah, memberikan rasa nyaman terhadap guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar lingkungan sekolah, memberikan ruang terhadap guru dalam menggunakan sumber sumber belajar yang ada sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar lingkungan sekolah. sasaran program sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem adalah jangka pendek hari, smp negeri panca lautan, smp negeri dua pitu, smp negeri pangsit, smp negeri kuno: negeri rawa, negeri amrita, negeri pasien, negeri macorawali negeri pangsit: jangka pendek bulan s.d tahun: smp negeri panca lautan: smp negeri dua pitu smp negeri pangsit, smp negeri kuno, negeri rawa, negeri amritatahun nomor peraturan bupati sidenreng rappang nomor tahun tentang tupoksi, uraian tugas, dan tata kerja dinas pendidikan kabupaten sidenreng rappang: memutuskan menetapkan peraturan bupati tentang program sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem:sekolah indah dan hijau adalah program pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan berbasis sekolah indah dan hijau sebagai wadah pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan pakem)sekolah indah dan hijau adalah sekolah yang memiliki komitmen dan secara sistematis mengembangkan program program untuk menginternalisasikan nilai nilai lingkungan dalam seluruh aktivitas sekolah, pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif berpikir, bertanya, mempertanyakan, mengemukakan gagasan, bereksperimen, mempraktikkan konsep yang dipelajari, dan berkreasi. bab tujuan, manfaat dan sasaran tujuan program sekolah indah dan hijau sebagai wadah pakem adalah membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan sekolah demi kepentingan peserta didiksidenreng rappang. ditetapkan pangkajene "genteng pada tanggal, oktober bupati ireng rappang sse diundangkan pangkajene sidenreng padatanggal, oktober sekretaris daerah kabupaten sidenreng rappang, kala berita daerah kabupaten sidenreng rappang tahun nomor ber yama mp. akan mau samakan
salinan inang awasan tanpa rokok dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati sidenreng rappang, maka perlu untuk mengaturi,bermain anak anak. tempat kerja adalah tiap ruangan dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan dan atau tempat dimana terdapat sumber sumber bahaya. bab tujuan ktr bertujuan untuksung. bab iii kawasan tanpa rokok bagian kesatukerja. pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada wajib menetapkan dan menerapkan ktr ktr sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dilarang menyediakan tempat khusus merokok. ktr sebagaimana dimaksud dalam, dilarang melakukan kegiatan menggunakan mengkonsumsi rokok, membuat atau memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan atau mempromosikan rokok.cc. jauh dari pintu masuk dan atau pintu luar, jauh dari tempat orang berlalu lalang, memiliki sistiatau puntung rokok, dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan, diberikan tanda atau simbol tempat merokok. tempat khusus merokok terlarang bagi ibu hamil, anak dibawah umur tahun, anak yang mengenakan seragam sekolahbab iii pengawasan dan pembinaan bagian kesatu pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi pengawasan, pemantauan, pembinaan bagian kedua biaya perjalan dinas dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok, terwujudnya ktr daerah, pembinaan sebagaimana dimaksud pada meliputi kegiatan a.penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, b.bab peran serta masyarakat masyarakat dapat berperanserta dalam mewujudkan ktr. perserta masyarakat dap pun yang merokok ktr, memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap peraturanwal ff anakbeserta dampaknya, serta penyesuaian kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus, bantuan operasional sekolah, dan kegiatan mendesak lainnyayun sembilan ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus dua juta lima puluh duyun lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh empattujuh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta se7. (seratus dua puluh tujuh milyaryun dua puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu dumilyar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu lima tiga milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empatmpat milyar enam ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh delapan44. (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empatlima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). ketentuan dalam8. (dua ratus delapan milyar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluhyar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua6. (delapan puluh enam milyar empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu7. (enam puluh tujuh milyar seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dudelapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah). belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp1. (satu jutayar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. ketentuan dalam79. (tujuh puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan ribu duaketentuan dalam, yang terdiri atastujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus sebelas ribu tiga ratus limlima puluh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus limanggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalamhanya terdiri atas:ghematan belanja:, dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan (retensi). penghematan belanja. (satu miliar dua ratus juta0,pak ian hukum setda kab manggung, aaa seed drs wars, s.h diyseratus dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta empat puluh lima, hanyabagi hasil dari pemerintah provinsi jawa tengah direncanakan sebesar rp117. (seratus tujuh belas miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilanlima puluh delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus satu ribu sembilansatu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh tig19. (empat ratus sembilan belas miliar dua puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu se42. (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh tig4. (tujuh puluh empat miliar tujuh belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan rupiah). belanja jasa sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp190. (seratus sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus tujuhiar enam ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilanratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh tigelapan ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam9. (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh satntuan sosial dimaksud dalamsembilan ratus lima puluh jut1. (se0, (nol(dua ratus empat puluh enam miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan. ketentuan s5),tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat50. (empat ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh duenam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat ua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu empatdua juta empat ratusempat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga79. (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua puluh ribu enam ratus sembilmbilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sepuluh dan jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf direncanakan sebesar rp62. (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan63. (enam puluh tiga juta enam ratus sembilan370. (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus ribuiar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh belas1. (delapan puluh satu miliar enam
bupati temanggung provinsi jawa tengah peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang disiplinkepala desa dan perangkat desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran strategis dalamdalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, berwibawa dan melayani kabupaten temanggung diperlukan kepala desa dan perangkat desa yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin dalam melayani masyarakat, bahwa peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang disiplin kepala desa dan perangkat desisiplihukuman disiplin ringapada hukuman disiplin ringan kedua, dan cc. pernyataan tidak puas secara tertuliskepalakepaladan cc. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi kepalajenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada terdiri dariterdiri dari: dan cc. pemotongan penghasilan tetap sebanyak (dua puluh lima persen)kepala desa bagi kepala desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama (tiga puluh) hari atau lebih secara berturut turut dalam (satu) tahun. paragraf pelanggaran terhadap kewajiban perangkatdijatuhkan pada hukuman disiplin ringan kedua, dan pernyataan tidak puas secara tertulis dijatuhkanperangkatperangkat cc. pemotongan penghasilan tetap sebanyak (dua puluh lima persen)berupa pemberhentian sementara dan pemberhentiatau lebih secara berturut turut dalam (satu) tahun. paragraf pelanggaran terhadap larangparagraf pelanggaran terhadap larangan perangkat desa hukuman disiplin ringanbagian keempat tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin paragraf tata cara pemeriksaan kepala desa camat wajib memeriksa kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut: kepala desa dipanggil (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan, apabila pada tanggal pemeriksaan kepala: apabila pada tanggal pemeriksaan kedua kepala, dan apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga kepala desa tidak hadir, camatcamat, camat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan. kepalakepala desa: terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, camat memberikan hukuman disiplin tingkat ringan, atau terbukti diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, camat melaporkan kepada bupatisetelah bupati menerima laporan dari camat sebagaimana dimaksud dalam huruf bupati memerintahkan tim pemeriksa untuk metim pemeriksahasil pemeriksaan dilaporkan kepada bupati dan berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar bupati menjatuhkan hukuman disiplin. kepala desa yang diperiksa berhak mendapat salinanmeriksaan perangkat desa kepala desa wajib memeriksa perangkat desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin.eriksaan sebagaimana dimaksud pada diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut: perangkat desa dipanggil (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan. apabila pada tanggal pemeriksaan perangkat. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua perangkat. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga perangkat desa tidak hadir, kepala desakepala desa dan perangkat desa yang diperiksa. apabila perangkat desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, kepala desa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan. perangkatperangkat desa terbukti: melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, kepala desa memberikan hukuman disiplin, atau melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, kepala desa meminta rekomendasi kepada camat untuk menjatuhkan hukuman disiplinapabila kepala desa tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam camat memerintahkan kepala desa untuk melakukan pemeriksaan. apabila kepala desa tetap tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada kepala desa dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. paragraf penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin alinea ke penjatuhan hukuman disiplin kepala desa penjatuhan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan camat. penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan bupatipalakepalaalinea ke penjatuhan hukuman disiplin perangkat desa penjatuhan hukuman disiplin ringan dilakukan kepala desa. penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat dilakukan kepala desa berdasarkan rekomendasi camatdalam hal kepala desa tidak menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam camatpertama diberikan paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi camat: peringatan kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak dilaksanakan paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pertama, dan peringatan ketiga diberikan apabila peringatan kedua tidak dilaksanakan paling lama (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan kedua. alinea ke penyampaian hukuman disiplin kepala desa keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada kepala desa. keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lama (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkanlinea ke penyampaian hukuman disiplin perangkat desa keputusan kepala desa tentang hukuman disiplin perangkat desa disampaikan kepada perangkat desa yang bersangkutan dengan tembusan bupati, camat, dan badan permusyawaratan desaapabila perangkat desa tidak menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada keputusan hukuman disiplin dikirimkan alamat yang bersangkutan. kepala desa melaporkan pemberian hukuman disiplin perangkat desa kepada bupati melalui camatberlakunya keputusan hukuman disiplin kepala desa dan perangkat desa hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf berlaku sejak tanggal ditetapkan. apabila kepala desa danhukuman disiplin berlaku pada hari kedelapan sejak tanggal ditetapkan. bab keberatan kepala desa dan perangkat desa yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat mengajukan keberatan. kepala desa dan perangkat desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat mengajukan keberatan. keberatan sebagaimana dimaksud dalam diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktujabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan kepala desa atau perangkat desa yang bersangkutan dalam jangka waktu (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya berkas keberatan. pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dapat memperkuat, memperingati, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan. format, tugas dan fungsi, serta tata kerja pemerintahdisiplirhentian kepala desa dan perangkat desa bagian kesatu pemberhentian sementara kepala desa dan perangkat desa paragraf pemberhentian sementara kepala desan atau tertangkap tangan dan ditahsekretaris desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan surat perintah sekretaris daerah atas nama bupati. paragraf pemberhentian sementara perangkat desa perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala deskeputusan pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada setelah kepala desa berkonsultasi dengan camat secara tertulis. format surat konsultasi secarahentian sementarrangkat desa diberhentikan sementara, tugas perangkat desa dilaksanakan oleh pelaksana harian yang berasal dari perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah kepala desa. perangkatpada jabatan semula. perangkatbagian kedua pemberhentian kepala desa dan perangkatformat keputusan bupatnundaan pelaksanaan pilkadesdan atau dalam tindak pidana korupsi, terorisme, penyalahgunaan narkobahuruf huruf dan huruf wajib mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada dijadikan dasar oleh kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa dengan keputusan kepala desa dan mengangkat pelaksana tugas perangkat desa dari unsur perangkat desa. pelaksana tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya perangkat desa. format rekomendasi tertulis camat dan keputusan kepaladisiplin kepala desa de salah kedai dengan aslinya kejar nia hukum setda kab temanggung, set san iyarso. s.h biri tingkat ay, angg lampiran peraturan bupati temanggung nomor . tahun tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa format surat panggilan surat panggilan 1i nomor inai bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudarunit kerja? untuk menghadap kepadpada: tanggal nananaananananaaananananaa tempat denanananaananaanananananaan untuk diperiksa dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin. demikian untuk dilaksanakan. temanggung,. kepala desa camat bupati nama jelas pangkat nip format berita acara pemeriksaan rahasia berita acara pemeriksaan pada hari ini. tanggal.tahun., saya kami: nama donkananananananaananananaaan nip siapa pegaanannanaanaanaanaanaanaa jabatan pennakaaanaaaanlaaaa dst. (bila pemeriksa oleh bupati bupati dan lebih dari satu pemeriksa) telah melakukan pemeriksaan terhadap: nama donkananananananananananananan nip siapa degaananaanaanaaaaaaaaaaa jabatan pennakaaannaalaanaanaa unit kerja enanananannanannananaaaaaan karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan . huruf peraturan bupati temanggung nomor . tahun . pertanyaan pegnanananaanannnananaannaanaaaa jawaban pennannnnnnnnnnneseeelaknnnnnnan pertanyaan denanananannannnnanannanaaaaan jawaban pennannnnnnnnnnneseeelaknnnnnnan dst demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. temanggung,. jj. yang diperiksa: yang memeriksa: nama donkanananananananananananaaan nama donganananananananananananaaan nip siapa senen nip siapa pennakaanannananllaaaanaa tanda tangan tanda tangan nama penananaananaananananaan nip siapa pegaananaannanaanaanaanaaaa tanda tangan dst format keputusan hukuman disiplin teguran tertulis rahasia keputusan bupati camat kepala desa . tentang penjatuhan hukuman disiplin teguran tertulis bupati camat kepala desa ., menimbang bahwa berdasarkanrnyataan tidak puas secara tertulis rahasia keputusan bupati camat kepala desa . tentang penjatuhan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulishuruf . peraturan bupati temanggung nomor .nananana nana nip siapa nenek jabatan dnnaannaanannanaaaaanaanaaan unit kerja pankanaaaaanananaaananananghentian pemberian tunjangan kesejahteraan selama (satu) bulan sd. (tiga) bulan rahasia keputusan bupati camat kepala desa .penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap selama (satu) sampai dengan (tiga) bulan kepada: nama kakananananananananananaaan nip siapa pekananaanaananananaananaan jabatan denananannalannnananaaaaan unit kerja nanananaananaanananaaaansiplin kepala desa dan perangkat desa yang selanjutnya disebut disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah ditanggapi ataupun telah dinyatakan oleh kepala desa dan perangkatkepala desa dan perangkat desa yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan kepala desa dan perangkat desa baik yang dilakukan dalam maupun luar jam kerja. hukuman disiplin adalah tindakan yang dijatuhkan kepada kepala desa dan perangkat desa karena melanggar peraturan disiplin. tim pemeriksa penjatuhan hukuman disiplin adalah tim yang ditetapkan dengan keputusan bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran disiplin, membuat laporan hasil pemeriksaan kepada bupati, dan memberikan masukan kepada bupati terhadap tindaklanjut penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh kepala desa dan perangkat desa yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. hari adalah hari kerja. maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai panduan menegakkan ketentuan peraturan disiplin terhadap kewajiban dan larangan bagi kepala desa dan perangkat desa. tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini adalah: mewujudkan aparatur pemerintah desa yang tertib dan disiplin, mewujudkan pemerintah desa yang bersih dan berwibawa, dan memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan. format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin temanggung, .ek kepada: rahasia dengan ini diminta kehadiran saudara untuk menghadap kepada: nama denanananaananaanaananaan nip siapa nnchen nana jabatan nananaananananaaananananaa pada: tanggal nananaananananaaananananaa tempat denanananaananaanaananaan untuk menerima keputusan. nomor. tanggal. tentang penjatuhan hukuman disiplin. demikian untuk dilaksanakan. kepala desa camat bupati nama jelas pangkat nip siapa tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu. format keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin rahasia keputusan bupati camat kepala desa . tentang penguatan pemberkatan peringatan pembatalan ) hukuman disiplin saudara . bupati camat kepala desa ., menimbang bahwa berdasarkan keputusan nomor. tanggal. sdr.telah dijatuhi hukuman disiplin berupa.: bahwa setelah menimbang dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh sdr. dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada sdr.sudah sesuai tidak sesuaicamat kepala desa tentang penguatan pemberkatan peringatan pembatalan") hukuman disiplin saudara .mperkuat memperberat memperingati membatalkan") hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada: nama denkaakaaanaanaaaalaaanaaa nip siapa .enennnnannnnnnnna jabatan nananaaananaananananananaa unit kerja pankanaaaananananalananaaan berupa. sesuai dengan keputusan nomor. tanggal.menjadi hukuman disiplin. kedua keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkancoret yang tidak perlu format keputusan pemberhentian sementara rahasia keputusan bupati kepala desa . tentang pemberhentian sementara saudara . dari jabatan . bupatiementara sementar format keputusan pemberhentian rahasia keputusan bupati kepala desa . tentang pemberhentian saudara . dari jabatan . bupati kepala desa ., menimbang a.: nama donakananananananaan anna nip siapa nananananannenanannanana. sae nai dengan aslinya bupati temanggung, kepak nia hukum ttd setda kab temanggung, khadzio setda lks) iyarso. s.h biri tingkat tg, angg lampiran peraturan bupati temanggung nomor tahun tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa format surat konsultasi dengan camat secara tertulis terhadap pemberhentian perangkat desa pemerintah kabupaten temanggung kecamatan nan enaantnan nnnnenaanatnanan ii. telp. . kode pos . temanggung, . kepada: nomor yth. camat . j.a. lamp perihal konsultasi pemberhentian temanggung perangkat desa . menindaklanjuti adanya . (pelanggaran hukum) perangkat desa desa kenanananaananaananananaai jabatan pnananananlananaaeeeeen, bahwa perbuatan perangkat desa dimaksud telah melanggar ketentuan . . peraturan bupati tentangberhentikan tersebut. demikian untuk dijadikan periksa. kepala desa . j., tembusan disampaikan kepada: yth. ketua bpd . joo. format rekomendasi tertulis camat pemerintah kabupaten temanggung sae) kecamatan ee odooodekenannnanaaaa gara suk, jl. snnanananaannaan telp. . kode pos . rekomendasi camat nanannatanaann memperhatikan surat konsultasi kepala desa . nomor presentase, tanggal. tentang konsultasi pemberhentian perangkat desaberhentikan dari jabatan .karena melanggar . . peraturan bupati temanggung nomor . tahun . tentang selanjutnya untuk segera menerbitkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. demikian untuk dijadikan pedoman. camat tembusan disampaikan kepada: yth. bupati temanggung cg. kepala dinpermades kab. temanggung, ketua bpd. format keputusan kepala desa tentang pemberhentian sementaraementara saudara men ju. nomor . tentang persetujuan pemberhentian sementara saudara . \|)dari jabatan. desa kenkenakennaa kecamatan.! bahwa sesuai ketentuan . . peraturan bupati temanggung nomor . tahun . tentang . j.ementara saudara . dari jabat sementara. tentang . j. kepala desa oo): camat. bpd seo. eon yang bersangkutan, ' format keputusan kepala desa tentang pemberhentiaudara mitentang persetujuan pemberhentian sdr. dari jabatan .ii jjj.j. desa li. kecamatan.! bahwa berdasarkan ketentuan . . peraturan bupati temanggung nomor . tahun . tentang . jj.c. dari jabtemanggung nomor . tahun . tentang c,, camat. bpd seo. eon yang bersangkutan, bupati temanggung, ttd khadzio sapa salinan&esai dengan aslinya kepak tni hukum setda kab temanggung, setda tai iyarso. s.h pibirif tingkat lay angg bab kewajiban dan larangan bagian kesatu kewajiban paragraf kewajiban kepala desa setiapnjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat kepaladengan baik dan bertanggung jawab, mengelola keuangan dan aset desa, il. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, m.menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, oo. membina dan melestarikan nilai nilai keagamaan, nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa, g , memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat, w.menaati ketentuan jam kerja, mengucapkan sumpah janji kepala desaaa. melaporkan dengan segera kepada camatb. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, dan ac. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. paragraf kewajiban perangkat desa setiapaati ketentuan peraturan perundang undangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat perangh.menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik dan bertanggung jawab, memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat, menaati ketentuan jam kerja, mengucapkan sumpah janji perangkat desa, il.dan oo.dan atau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja pemerintahan desmeninggalkan tugas selama (tigag dan atau menghalangi berjalannya tugas kedinasaatau tempat kerja lain yang jam kerjanya sama dengan jam kerja pemerintahan desa: k.atau menghalangi berjalannya tugas kedinasan. bab iii hari kerja, jam kerja dan apel pagi bagian kesatu hari kerja hari kerja pemerintah desaat. bagian kedua jam kerja dan apel pagi jam kerja pemerintah desa sebagai berikut: hari senin sampai dengan hari kamis: masuk pukul wib, dan pulang pukul wib hari jumat: masuk pukul wib, dan pulang pukul wib kepala desa wajib melaksanakan apel pagi sesuai dengan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada yang diikuti oleh semua perangkat desa paling sedikit (satu) kali dalam (satu) bulan. dalam melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada kepala desa menyampaikan evaluasi kinerja dan target program kerja yang telah dan akan dilaksanakan. bukti kehadiran kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara manual dan atau elektronik. bukti sebagaimana dimaksud pada dilaporkan setiap bulan kepada camat paling lambat tanggal (sepuluh) pada bulan berikutnya. bab hukuman disiplin bagian kesatu umum kepala desa dan perangkat desa yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam dan dijatuhi hukuman disiplin. dalam rangka penegakan disiplin kepala desa dan perangkat desa, bupati membentuk tim sekurang kurangnya terdiri dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektorat dan bagian hukum yang ditetapkan dengan keputusan bupatihentian tunjangan kesejahteraan selama (satu) bulan, penghentian tunjangan kesejahteraan selama (dua) bulan, cc. pemotongan tunjangan kesejahteraan selama (tiga) bulan. dalam hal kepala desa danhuruf terdiri dari: pemotongan penghasilan tetap sebanyak (dua puluh lima persen) selama (satu) bulan, pemotongan penghasilan tetap sebanyak 25y6 (dua puluh lima persen) selama (dua) bulan, cc. pemotongan penghasilan tetap sebanyak (dua puluh lima persen) selama (tiga) bulan. jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri dari: pemberhentian sementara, dan pemberhentian. bagian ketiga pelanggaran dan hukuman paragraf pelanggaran terhadap kewajib
ba? bupati barru provinsi sulawesi selatan peraturan bupati barru nomor tahun tentang kode etik aparat pengawas internal pemerintah lingkungan pemerintaturan pemerintah nomor tahun tentang sistem pengendalian intern pemerintah maka perlu diatur kode etik dalam rangka mewujudkan aparat pengawas internal pemerintah api) yang berkualitas dan auditor yang profesionalrru tentang kode etik aparat pengawas internal pemerintah lingkungan pemerintpiu: cc.ru.) salehada tanggal, z,\| december barru, saleh diundangkan barru pada tanggal,kode etik aparat pengawas internal pemerintah lingkunganinspektorat daerah adalah inspektorat daerah kabupaten barru. kepala inspektorat adalah inspektur.. aparat pengawas internal pemerintah adalah inspektorat kabupaten barrkode etik menetapkan kode etik aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. kode etik aparat pengawasan internal pemerintah sebagaimana dimaksud padpengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit maupun pengawasan. lampiran peraturan bupati barru nomor tahun tanggal desember kode etik aparat pengawasan internal pemerintah latar belakang. hasil kerja aparat pengawasan internalpipi. pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan api diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi. maksud dan tujuan. maksud ditetapkannya kode etik api adalah tersedianyapipi: dan .. kode etik api ini terdiri dari (dua) komponen: prinsip prinsip perilaku api, dan. api wajib mematuhi prinsip prinsip perilaku berikut ini: integritas.pipipipi harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. akuntabel. api wajib mematuhi aturan perilaku berikut ini: integritas.undangan dan profesi yang berlaku,dalam pelaksanaan audit, dan saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama api. objektivitas.cc... melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit,normal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja, dan. untuk menerapkan prinsip akuntabel, apiuntuk menerapkan prinsip perilaku profesional, api. aturan perilaku dalam organisasi, api intern pemerintahcc.pi:pi. dalam hubungan dengan sesama api, apipi dengan audit. dalam hubungan dengan audit, apilarangan. api intern pemerintah dilarang melakukan hal hal sebagai berikut:
salinan sah resi bupati barru provinsi sulawesi selatan: bahwa untuk memenuhi ketentuan pada peraturan daerah nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten barru tahun anggaran perlu ditetapkan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten barrujabarsatu. rp. rp. jumlah belanjaab iii rincian penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah rincian penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam terdapat pada lampiran peraturan bupati ini. bab urairapkan barru ada,tanggal desember jane barru, red nok su4 ro1 leh diundangkan dalam berita daerah kabupaten barru pada tanggal desember sekretaris daerah kabupaten barru, aa setda' den, alauddin dul muttalib mena tambahan berita daerah kabupaten barru tahun nomor
rm. sobyek wisata air bojongsariobyek wisata air bojongsari sebesar rp2. (duadua(enam puluh menjadi (enam puluh duatur perusahaan umum daerah obyek wisata air bojongsariwsyi bupati purbalingga, hayuning pratiwi diundangkan purbalingga pada tanggal?aturan bupati temanggung nomor tahun tentangbel skor usia kelompok ut tabel skor usia tsd. e ss yo tempat tinggal dan atau jarak tempat tinggal sekolah dikonversi menjadi skor sesuai panjangnya sebagai berikut: tabel skor tempat tinggal desa kelurahan sama dengan sekolah desa kelurahan berbeda dengan sekolah tetapi dalam satu kecamatan yang sama desa kelurahan dan kecamatan berbeda dengan sekolah tabel skor tempat tinggal smp tempat tinggal skor (km) prestasi calon peserta didik dikonversi menjadi skor sebagai berikut: tabel skor bobot peringkat nilai rapor peringkat tabel skor prestasi akademik perorangan skor kejuaraan juarai juara juara iii iammtaman soo melamun tabel skor prestasi akademik beregu kelompok merah skor amami bacaan emang tabel skor prestasi non akademik perorangan merah skor amami teman ojo berman asa tabel skor prestasi non akademik beregu kelompok merah skor mri men mon eno jenjang nilai akhir stt sus skor usia stt skor tempat jenjang tinggal nilai akhir stt stt skor tempat tinggal jenjang smp jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali nilai akhir skor jarak jenjang smp jalur prestasi nilai akhir nr#bpr #sp nilai rapor bpr bobot peringkat nilai rapor skor piagam rombongan belajar jumlah rombongan belajar minimal (satu) rombongan belajar dengan jumlah siswa minimal (lima belas) dan maksimal (dua puluh) jumlah rombongan belajar minimal (enam) dan maksimal (dua puluh empat) rombongan belajar dengan jumlah siswa minimal (dua puluh) dan maksimal (dua puluh delapan) jumlah rombongan belajar smp minimal (tiga) dan maksimal (tiga puluh dua) rombongan belajar dengan jumlah siswa minimal (dua puluh) dan maksimal (tiga puluh dua). bupati temanggung, ttd atas keparabanian hukum. khadzio setda temanggung, tag set lan iyarso, s.h tiri# tingkat anggbeberapa ketentuan dalampemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, maka ditetapkan sistem zonasi ppdb., dan prestasi dan anak penyandang disabilitas. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut) dengan memperhatikan kalender pendidikan. satuan pendidikan hanya dapat menggunakan salah satu mekanisme sebagaimana dimaksud padasatuan pendidikan swasta dan madrasah dapat memanfaatkan aplikasi ppdb dalam jejaring yang dimiliki oleh dinas dengan pengecualian. pengecualian sebagaimana dimaksud pada adalah tentang pengaturan jalur. beberapa ketentuan dalam lampirantati tan hukum setda temanggung, air set hd) iyarso, s.h pikirpetunjuk teknis penerimaan peserta didik baru jadwal pelaksanaan pelaksanaan ppdb kabupaten temanggung untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara serentak. rincian tahapan pelaksanaan ppdb agar ditempel pada papan pengumuman dan atau laman resmi satuan pendidikan dan diumumkan pada laman resmi dinas paling lambat (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan ppdb. persyaratan jenjangcc.yang diserahkan. jenjang,mbuat surat pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diserahkan. satuan pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia (tujuh) tahun, cc. pengecualian syarat usia paling rendah (enam) tahuntidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan. jenjang smpijazah sd sederajat dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas (enam) sd sederajatlampirkan rapor dan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal dan atau piagam sertifikat prestasi bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi, ketentuan batas usia sebagaimana dimaksud atas dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusifatuan pendidikantata cara pendaftaran tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan ppdb secara daring sebagai berikut: calon peserta didik melakukan pendaftaran mandiri dengan mengingatkan user name dan password melalui laman sesuai jadwal yang ditetapkan, calon peserta didik hanya dapat memilih (satu) jalur dalam wilayah lokasinya,, calon peserta didik akan mendapatkan daftar semua satuan pendidikan dalam wilayah lokasinya, calon peserta didik memilih paling banyak (dua) satuan pendidikan dan menetapkan urutan pilihan, calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran, calon peserta didik mengirimkan berkas pendaftaran satuan pendidikan yang dituju paling lambat jam setelah melakukan pendaftaran mandiri, petugas verifikasi pendaftaran melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran yang diterima dalam sistem ppdb time laman ppdb. calon peserta didik dapat melakukan (dua.ampai dengan penutupan pendaftaran. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditampilkan laman ppdb sesuai jadwal yang ditetapkan. tata cara pendaftaran pada satuan pendidikan yang melaksanakan ppdb secara luring. calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan pada point (dua) dan berkas tambahan lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan kepada petugas pendaftaran.. jurnal ppdb dapat dilihat pada papan pengumuman satuan pendidikan setiap hari selama masa ppdb dan dimutakhirkan setelah jadwal penutupan pendaftaran setiap harinya. pengumuman calon peserta didik yang diterima ditempelkan pada papan pengumuman satuan pendidikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dinasperpindahan berkas pendaftaran terverifikasi dilakukan antar satuan pendidikan setelah pengumuman oleh petugas yang ditunjuk oleh satuan pendidikan wilayah zonasi wilayah zonasi didasarkan pada:, dan desa kelurahan untuk dan zonasi ppdb terintegrasi dengan dapodik. satuan pendidikan wajib mengunggah titik koordinat domisili peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya dalam aplikasi dapodik berdasarkan alamat pada kartu keluarga orang tua wali yang diterbitkan paling lambat (satu) tahun sebelum pelaksanaan ppdb. zonasi ppdb berlaku untuk semua jenjang sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. jalur jalur dalam ppdb meliputi: jalur zonasi jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili wilayah lokasinya dengan kuota (tujuh puluh persen) dari total kuota ppdb untuk jenjang smp dan (delapan puluh persen) untuk jenjangjalur afirmasi dengan kuota (lima belas persen) dari total kuota ppdb,:dan peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu dan atau surat keputusengan kuota (lima persen) dari total kuota ppdb:dan kuotajalur perpindahan tugas orang tua wali dapat digunakan untuk anak pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan. jalur prestasi jalur prestasi ditentukan berdasarkan: akumulasi nilai rapor mata pelajaran kn, bahasa indonesia, matematika, ipa dan ips (lima) semester terakhir (kelas kelas dan kelas semester i): bobot peringkatjuara tingkat kecamatan. bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat (enam) bulan dan paling lama (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran ppdb:dan jalur prestasi hanya berlaku pada ppdb jenjang smp dengan kuota 10y6 (sepuluh persen) jika terdapat sisa kuota pada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua wali dan jalur prestasi maka kuota dialihkan jalur zonasi. seleksi, konversi dan nilai akhir seleksi jenjangrutan prioritas sebagai berikut: usia calon peserta didik, dan tempat tinggal. jenjang dengan mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: usia calon peserta didik dan jarak tempat tinggal terdekat sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. jenjang smp jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua wali seleksi ppdb jenjang smp berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan skor hasil konversi jarak tempat tinggal dengan sekolah dan apabila pada batas akhir kuota ppdb terdapat nilai akhir yangrestasi berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan skor hasil konversi prestasisia peserta didik yang lebih tua. bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan skor tertinggi. prestasi yang dapat digunakan untuk ppdb ini adalah prestasi yang diperoleh paling lama (tiga) tahun sebelum pelaksanaan ppdb, telah terverifikasi dinas, terdaftar dalam buku prestasi dinas dan untuk calon peserta didik dari luar kabupaten temanggung prestasi harus dari instansi resmi, berjenjang dan merupakan agenda rutin. konversi usia calon peserta didik dikonversi menjadi skor sesuai panjangnya sebagai berikut tabel skor usia kelompok

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.